text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
pap tan provinsi banten peraturan walikota tangerang nomor tahun tentang mal pelayanan publiksegera dilaksanakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, serta terintegrasi dalam bentuk mal pelayanan publik, bahwa kota tangerang telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publik tahun sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tentang penetapan lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publidan tidak mengikatdan penyediaan sarana dan prasina standar sesuai standarisasi peralatan kerja anggaran biaya dari sumber lain yanvii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan mpp dilakukan secara berkala oleh kepala mpp. laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada walikota secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bab viikota ini,mal pelayanan publik bagan susunan organisasi mal pelayanan publik kepala mpp kepala sub unit kepala sub unit kepala sub unit tata usaha program dan informasi pelayanan walikota tangerang, cap ttd arief r.firmansyah penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota tangerazin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sahperundang undangan yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum. pelayanan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat pelayanan bumn bumilakukan oleh pihak swasta untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan mpp. bab tujuan, prinsip dan ruang lingkup mpp bertujuan: dan kenyamanan. ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja, pelaksanaan, pembinaan, pembiayaan,dan monitoring dan evaluasi. bab iii kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi mpp adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik daerah bawah koordinasi dpmptsp. susunan organisasi mpp terdiri dari kepala, sub unit tata usaha, sub unit program dan informasi,dan sub unit pelayanan. bagan susunan organisasi m jawab kepada walikota melalui kepala dpmptsp. kepala mpp dijabat oleh sekretaris dpmptsp yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala mpp. kepala sub unit mpp dijabat oleh pejabat setingkat eselon lingkungan dpmptsp yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sub unit mpp. jabatan kepala mpp dan kepala sub unit mpp sebagaimana dimaksud pada dan adalah jabatan non struktural. bagian kedua tugas dan fungsi paragraf tugas dan fungsi mpp secara umum mpp mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mpp mempunyai fungsi perencanaan bidang pelayanan perizinan rekomendasi surat keterangan, pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan mpp, pelaksanaan koordinasi dengan skpd lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan, pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi, pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga mpp, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas. paragraf tugas kepala mpp kepala mpp bertugas mengkoordinir ketatausahaan seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan mpp. paragraf tugas sub unit tata usaha sub unit tata usaha mempunyai tugas menyusun perencanaan kegiatan mpp, melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor, melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan, melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor, melaksanakan pembinaan kelembagaan dan penatalaksanaan:dan melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas. paragraf tugas sub unit program dan informasi sub unit program dan informasi mempunyai tugas menerima dan memproses pengaduan, melaksanakan pemberian pelayanan informasi dan publikasi, monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasiparagraf tugas sub unit pelayanan sub unit pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan loket, melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loketbagian ketiga tata kerja kepala mpp berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana mppmpp. kepala mpp berkewajiban melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi. setiap kepala subepala mpp dan kepala sub unitsecara berjenjang. pelaksanaan mpp diselenggarakan oleh dpmptsp. dpmptsp sebagaimana dimaksud pada wajib menyediakan gedung dan sarana prasarana fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan mpp, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana fasilitas mpp,dan menetapkan ketentuan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak pihak yang tergabung dalam mpp. dalam hal dpmptsp belum dapat menyediakan gedung mpp, maka dapat bekerjasama dengan pihak swasta, kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lokasi gedung mpp ditetapkan dalam keputusan walikota. pelayanan mpp meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan. dpmptsp wajib. penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh bagian kerjasama dan perekonomian sekretariat daerah. kementerian lembaga pemerintah daerah lainnya, bumn bumi pihak swasta penyelenggara mpp sebagaimana dimaksud pada dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masingatur lebih lanjut oleh kepala mpp. mpp melakukan pelayanan sebagai berikut layanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah: layanan pengurusan izin dan non izin yang menjadi kewenangan daerah, layanan pajak daerah dan retribusi daerah, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, layanan pengurusan izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi banten, layanan lainnya yang disediakan oleh kementerian lembaga bumn bumi swasta diantaranya oleh: direktorat jenderal pajak kementrian keuangan, direktorat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham, direktorat jenderal administrasi hukum umum ahu) dan direktorat jenderal hak atas kekayaan intelektual hari kementerian hukum dan ham, kepolisian negara republik indonesia daerah metro tangerang, kementrian agama r.i wilayah kota tangerang, pln distribusi tangerang, kantor agraria dan tata ruang kantor pertanahan kota tangerang, dam tirta benteng kota tangerang, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pt. jasa raharja, layanan perbankan dari bank pemerintah maupun bank non pemerintah:dan layanan layanan lainnya sesuai kebutuhan. para pihak yang tergabung dalam mpp dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan mpp. guna mendukung pelaksanaan mpp, disediakan fasilitas berupa lobby dan reception, ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang konsultasi, layanan ekspres fast track service outlet, layanan pelayanan mandiri self service counter, loket pengambilan pick up counter, mushola: ruang laktasi menyusui, ruang bermain anak, layanan difabel, pojok testimoni, ruang anjungan tunai mandiri atm centre, kantin pujasera,dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan. petugas pelayanan mpp terdiri dari petugas resepsionis mpp, petugas pelayanan informasi mpp,dan petugas pelayanan perizinan dan atau non perizinan. petugas pelayanan perizinan dan atau non perizinan yang ditempatkan oleh skpd kementerian lembaga pemerintah daerah lainnya, serta pelayanan bumn bumi swasta yang memberikan pelayanan pada mpp, administrasi kepegawaian menjadi tanggung jawab masing masing skpd kementerian lembaga pemerintah daerah lainnya, serta pelayanan bumn bumi swasta. pegawai yang ditempatkan pada mpp selain petugas sebagaimana dimaksud pada huruf administrasi kepegawaian menjadi tanggung jawab dpmptsp. bab pembinaan |
tan, rss provinsi banten peraturan walikota tangerang provinsi banten nomor tahun tentang indikator kinerja utama pemerintah kota tangerang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tangerang, menimbang bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota tangerangiku) pemerintah kota tangerangtahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp)indikator kinerja utama pemerintah kota tangerang. misi meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas sasaran indikator kinerja satuan formulasi cara pengukuran sumber data terwujudnya luas genangan dan luas genangan dan banjir wilayah kota dinas pekerjaan umum penanganan banjir sampai tuntas pengendalian banjir dan banjir tangerang dan penataan ruang sehingga luas genangan dan genangan banjir wilayah kota tangerang akan berkurang terwujudnya pelayanan persentase kemacetan jumlah titik kemacetan yang ditangani dinas perhubungan semakin banyak titik kemacetan transportasi perkotaan yang tertangani dibagi jumlah titik kemacetan ruas jalan yang tertangani maka kondisi lalu terpadu kota tangerang kali persen lintas semakin lancar misi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman sasaran indikator kinerja satuan formulasi cara pengukuran sumber data terwujudnya lingkungan persentase rumah layak jumlah rumah layak huni dibagi total dinas perumahan dan rumah layak huni adalah suatu perumahan dan huni jumlah rumah yang ada permukiman hunian atau tempat tinggal yang permukiman yang layak layak huni yang telah memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis sasaran indikator kinerja satuan formulasi cara pengukuran sumber data terwujudnya peningkatan indeks kualitas sb, nilai indeks kualitas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup ada tiga indikator kualitas kualitas lingkungan hidup lingkungan hidup sk, (ikh) lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutanformat surat keputusan kepala skpd tentang indikator kinerja utama (.nama skpd.) kota tangerang kop surat sesuai instansi keputusan kepala (.nama skpd.) kota tangerang nomor: fara. tentang indikator kinerja utama (.nama skpd.) kota tangerang kepala (.nama skpd.) kota tangerang menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan walikota nomor . tahun . tentang penetapan indikator kinerja utama pemerintah kota tangerang tahun perlu menetapkan indikator kinerja utama (.nama skpd.): bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf perlu atur dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala (.nama skpd.) mengingat dst. memutuskan: menetapkan keputusan kepala (.nama skpd.) kota tangerang tentang indikator kinerja utama (.nama skpd.) kota tangerang. kesatu indikator kinerja utama (.nama skpd.) kota tangerangtangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporantangerangtangerang dan ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala (.nama skpd.) kota tangerangtangerang pada tanggal. kepala (.nama skpd.) kota tangerang, nama lengkap dan titel pangkat golongan) nip. oknama skpd indikator formulasi cara sumber data keterangan kinerja pengukuran walikota tangerang, arief firmansyaangerangperjanjian kinerja, cc. menyusun laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja. bab iii penetapan indikator kinerja utama penetapan iku pemerintah daerah mengacu pada rpm kota tangerang2014 nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan walikota tangerang nomor tahun tentang perubahan ketiga ataskota tangerang misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional sasaran indikator kinerja satuan formulasi cara pengukuran sumber data meningkatnya jumlah pendapatan asli rp. triliun jumlah pendapatan asli daerah pad) badan pengelolaan jumlah pendapatan asli daerah kemandirian keuangan daerah pad) yang diterima oleh pemerintah kota keuangan daerah bpk) (pad) yang terdiri dari pajak daerah tangerang. dan badan pendapatan daerah, retribusi daerah, hasil daerah bpd) pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah meningkatnya opini bpk terhadap wtp wdp opini bpk terhadap laporan keuangan badan pengelolaan laporan hasil pemeriksaan bpk akuntabilitas kinerja laporan keuangan tmp pemerintah daerah keuangan daerah bpk) birokrasi pemerintah daerah nilai evaluasi skip bb, cc, nilai hasil evaluasi sakit kota bappeda nilai evaluasi skip kota pemerintah daerah c,d tangerang tangerang diukur sesuai dengan perkenan tentang pedoman atas implementasi sakit serta perubahannya wo|. sasaran indikator kinerja satuan formulas cara pengakuan sumber data keterangan terwujudnya pelayanan persentase integrasi jumlah sistem informasi dan aplikasi dinas komunikasi dan integrasi sistem merupakan publik yang berbasis aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah informatika proses membangun suatu teknologi informasi penyelenggaraan yang telah terintegrasi dibagi jumlah kesatuan sistem informasi dari pemerintah daerah sistem informasi dan aplikasi komponen komponen perangkat penyelenggaraan pemerintah daerah lunak, perangkat keras dan yanga ada jaringan yang berbeda misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi no|o sasaran indikator kinerja satuan formulas cara pengukuran sumberdaya keterangan terwujudnya jumlah penanaman rp. triliun jumlah nilai penanaman modal dinas penanaman modal penanaman modal adalah segala peningkatan investasi modal (investasi) (investasi) pma dan mdn dan pelayanan terpadu bentuk kegiatan menanam modal, dan kemudahan satu pintu dpmptsp) baik oleh penanam modal dalam perijinan negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha wilayah kota tangerang persentase perizinan jumlah perijinan yang diterbitkan tepat dinas penanaman modal dinas penanaman modal dan tepat waktu waktu sesuai peraturan yang berlaku dan pelayanan terpadu pelayanan terpadu satu pintu dibagi jumlah permohonan perijinan satu pintu dpmptsp) (dpmptsp) menargetkan seluruh yang memenuhi syarat lengkap sesuai pelayanan izin sesuai waktu peraturan berlaku sehingga target yang harus dicapai adalah kepariwisataan wisatawan kota tangerang pariwisata wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sasaran indikator kinerja satuan fomulsil cara pengukuran sumberdaya keterangan rata rata lama hari jumlah lamanya hari tamu yang dinas kebudayaan dan untuk mengetahui berapa lama kunjungan wisatawan menginap hotel (hari) dibagi jumlah pariwisata seorang tamu menginap suatu rata rata lama tamu yang menginap hotel (orang) akomodasi pada suatu waktu menginap hotel) tertentu terwujudnya industri nilai pdrb sektor rp. milyar nilai pdrb atas harga konstan bps, dinas perindustrian sektor industri pengolahan yang maju industri adik) pada sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan lapangan usaha terbesar yang berperan dalam perekonomian kota tangerang. misi mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing era globalisasi sasaran indikator kinerja satuan formulasi cara pengukuran sumber data keterangan meningkatnya indeks pendidikan point indeks pendidikan pada indeks bps, dinas pendidikan indeks pendidikan atau indeks aksesibilitas pembangunan manusia ipm) pengetahuan adalah pendidikan penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu harapan lama sekolah hls) dan rata rata lama sekolah rls) meningkatnya indeks kesehatan point indeks kesehatan pada indeks bps, dinas kesehatan indeks kesehatan atau indeks aksesibilitas kesehatan pembangunan manusia ipm) harapan hidup didapat dari angka harapan hidup, digunakan untuk mengukur pembangunan bidang kesehatan. meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan bidang kesehatan sasaran indikator kinerja satuan formulasi cara pengukuran sumber data keterangan terwujudnya persentase penurunan jumlah pks tahun dikurangi jumlah dinas sosial berdasarkan kemensos pelayanan dan pks pks tahun dibagi jumlah pks tahun tentang pedoman perlindungan tahun kali persen pendataan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial terwujudnya tingkat pengangguran jumlah angkatan kerja yang tidak bps, dinas angkatan kerja yang tidak bekerja penciptaan dan terbuka bekerja atau sedang mencari pekerjaan ketenagakerjaan atau sedang mencari pekerjaan perluasan lapangan dibagi jumlah angkatan kerja kali adalah mereka yang belum kerja persen pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja terwujudnya persentase jumlah penyelesaian konflik sara kantor kembang dan politik sara adalah berbagai peningkatan kesadaran penyelesaian konflik yang difasilitasi dibagi jumlah konflik dalam negeri pandangan atau tindakan yang masyarakat terhadap suku, agama, ras dan sara yang terjadi didasarkan pada sentimen kesatuan, kebangsaan, adat sara) identitas yang menyangkut kepolisian dan hukum keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. setiap tindakan yang melibatkan kekerasan dan diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan sara |
kal, tik provinsi banten peraturan walikota tangerang provinsi bantetangerangformat formulir lampiran perjanjian kinerja tingkat kota perjanjian kinerja tahun . kota tangerang program anggaran annannanannanannanaananaann tangerang, . joe walikota tangerangkota tangerangkota tangerangtangerang, pada kolom program diisi dengan nama program pemerintah kota tangerangformulir lampiran perjanjian kinerja tingkat skpd formulir lampiran perjanjian kinerja tingkat skpd perjanjian kinerja tahun . nama skpd maan memata program anggaran keterangan annaananananannnananaananan tangerang, .oa pihak kedua, pihak pertama, walikota tangerang kepala skpd snnnnnnsanannnannanenananasananaan nama kepala skpd pangkat golonganbangun, apbn dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya. walikota tangerang, cap ttd arief r.firmansyahpetunjuk teknis tata cara revi atas laporan kinerja contoh pernyataan telah direvisi pernyataan telah direvisi pemerintah kota tangerang tahun anggaran ek. kami telah merevisi laporan kinerja instansi pemerintah kota tangerangtangerangangerang, .rosea inspektur kota tangerang nama penanda tangan pangkat golongan contoh formulir checklist revi awep ema awetwalikota tangerang, cap ttd arief firmansyah pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barangtujuan dan ruang lingkup tujuan peraturan walikota ini adalah untuk meningkatkan: akuntabilitas, transparansi,dan kinerja aparatur. ruang lingkup peraturan walikota ini terdiri dari perjanjian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah, laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah,rencana kerja pemerintah daerah rkd): daperangkat daerah. bagian kedua perjanjian kinerja perangkat daerah kepala skpd lingkungan pemerintah daerah menyusun dokumen perjanjian kinerja skpd paling lambat satu bulan setelah penetapanrencana strategis renstra) skpd, indikator kinerja utama iku) skpd, rencana kinerja tahunan rkt) rencana kerja senja) skpd, dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd. dokumen sebagaimana dimaksud pada setelah ditandatangani pimpinan skpd, disampaikan kepada walikota melalui perangkat daerah yang menangani akuntabilitas kinerja. bagian ketigalaporan kinerja bagian kesatu pelaporan kinerja pemerintahsebagaimana dimaksud pada bertugas mereka dan mengolah laporan kinerja skpd sebagai bahan penyusunan laporan kinerja daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. walikota menandatangani laporan kinerja daerah yang telah diverifikasilaporan kinerja daerah disampaiformat laporan kinerja bagian kedua pelaporan kinerja perangkat daerah kepala skpddilaporkan kepada walikota melalui tim penyusun laporan kinerja daerah. format laporan. laporan. bab tata cara revi laporan kinerjadan contoh formulir check list revi tercantum dalam lampiran iii yang menjadiformat pernyataan perjanjian kinerja tingkat kota logo lembaga perjanjian kinerja tahun . nomor!: loangerang, walikota tangerang b.format pernyataan perjanjian kinerja tingkat skpd kop surat skpd perjanjian kinerja tahun . nomor .nma kepala skpd jabatan kepala skpd selanjutnya disebut pihak pertama. nama nnnananannnanannnaaaaaaaaan jabatan walikota tangerangangerang, .oo pihak kedua, pihak pertama, walikota tangerang kepala skpd nama kepala skpd pangkat golongan |
mmmnomor dan diubah sehingga keseluruhan berbunyi standar harga barang dan jasa dalam hal ini meliputi harga alat barang dan jasa umum harga kebutuhan skpd ketentuan ditambah sehingganovs.d. halaman tabel table daftar harga bahan bangunan konstruksi price list materials dinyatak mujahidin diundangkan banjarmasin pada tanggal maret z011 sekretaris daerah kota banjarmasin, zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
pnynamun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka peraturan wali ketentuan dalam bab bab ii, bab iii, dan bab v,babnomor tentang perubahan peraturan walikota nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun |
tas provinsi bante kota tangerangtangerangperlui. proses pembangunanmenuju wbk bbm, pemasangan spanduk dan banner lingkungan kerja. pemantauan dan evaluasi pembangunani, pada tiap tiap komponen.i, dokumentasi kegiatan zmenuju wbk bbm, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan menuju wbk bbm, dan meningkatnya kinerja: pendahuluan babi tahapan pembangunan zona integritas ball syarat dan mekanisme penetapan opd unit kerjai penutupwali kota ini berlaku terhitung pada tanggal diundangkan.fmamemaamama: lingkup opd unit kerjanya.pemerintah kota tangerangtangerang, cap ttd arief firmansypencanangan pembangunan adalah deklarasi pernyataan dari pimpinan opd unit kerja bahwa instalasinya telah siap membangun zidilaksanakan oleh pimpinan opd unit kerja. proses pembangunan menuju wbk bbm proses pembangunani, wali cc. gemar atasai kota menetapkan susunan keanggotaan tim kerja dimaksud dalam keputusan wali kota. dokumen rencana pembangunan menuju wbk bbm dokumen rencana pembangunanmenuju wbk bbm tiap tiap penanggung jawab yang ditunjuk agar membuat rencana aksidalam dokumen pembangunan menuju wbk bbm harus ada target target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunani, tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai tiap komponen perubahan, cc. |
berita daerah kota bandung tahun nomor peraturan walikota bandung nomor tahununit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kota bandung dengan rahmat tuhan yang maha esa, walikota bandung menimbang bahwa pengaturan retribusi bidangdaklanjuti ketentuan dan peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan, yang menyatakan bentuk, dan isi surat ketetapan retribusi daerah skr), bentuk dan isi tanda bukti pembayaran dan tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusibab vii bentuk dan format laporan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dasar (l) laporan harian berupa format yang berisi rincian pemakaian karcisharian diisi secara kumulatif, disampaikan bersamaan dengan waktu setor sebagai lampiran surat tanda setoran sts). (l) laporan bulanan berupa format yang berisi pencapaian targetdinas kesehatan berupa laporan pertanggungjawaban struktural dan laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan. laporan bulanan berisi pencapaian target retribusi secara kumulatif yang disampaikan sebelum tanggal bulan berikutnya. bentuk format laporan harian dan laporan bul(dl) format pembukuan penerimaan dan penyetoran adalah sebagai berikut buku . buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan, buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu, buku penerimaan dan penyetoran pembantu bendahara penerimaan pembantu, register sts bendahara penerimaan register sts bendahara penerimaan pembantu register sts pembantu bendahara penerimaan pembantu bentuk format laporan pembukuan penerimaan dan penypengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar jl) pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar diberikan untuk masyarakat miskin yang tidak dijamin oleh asuransi kesehatan masyarakat miskin dengan pola pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas), anggota veteran warga kota bandung dan kader kesehatan. masyarakat miskin anggota veteran dan kader kesehatan sebagaimana dimaksud pada dibebaskan dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dasar, dengan persyaratan sebagai berikut untuk masyarakat miskin, mempunyai surat keterangan miskin skm) yang ditandatangani oleh rt, dan kelurahan, anggota veteran mempunyai kartu anggota veteran atau surat keterangan veteran yang masih berlaku dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, kader kesehatan yang memiliki identitas dalam bentuk kartu kader kesehatan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala upt puskesmas sesuai wilayah kerjanya. selain pembebasan retribusi bagi masyarakat miskin anggota veteran dan kader kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pembebasan retribusi berlaku juga untuk masyarakat yang dijamin oleh jamkesmas dengan menunjukkan identitas kartu jamkesmas dengan ketentuan sepanjang dananya sudah tidak tersedia. bab, mengundangk. daerah kota bandung, nan (tag siswa andy beritasehatan adalah dinas kesehatan kota bandupada dinas kesehatan. upt . upt pelayanan kesehatan mobilitas yang selanjutnya disingkat upt yankesmob adalah upt pelayanan kesehatan mobilitas pada dinas kesehatan. jejaring puskesmas yang selanjutnya disebut jejaring adalah jejaring puskesmas bawah upt puskesmas lingkungan pemerintah daerah: kegiatan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promosi), pengobat.dasarupt puskesmas dan jejaringnya, upt laboratorium kesehatan dan upt yankesmobnda setoran yang selanjutnya disingkat sts adalah surat tanda setoran atas penyetoran retribusi pelayanan kesehatan dasar. warga kota bandung adalah penduduk kota bandung yang memiliki kartu tanda penduduk kota bandung atau identitas lain sebagai penduduk kota bandung yang berlaku. kader kesehatan adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan dibina oleh upt puskesmas dan atau dinas kesehatan sebagai tenaga sukarela dalam rangka membantu pelayanan masyarakat yag dapat dilakukan oleh masyarakat. bab. bab maksud dan tujuan walikota berwenang mengatur penetapan bentuk dan isi. sebagaimana dimaksud dalam adalah untuk pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh, upt puskesmas dan jejaringnya, upt laboratorium kesehatan, dan upt yankesmob. bab iii besarnya jumlah retribusi berhutang besarnya jumlah retribusi berhutang ditentukan berdasarkan struktur besaran retribusi pelayanan kesehatan pada upt puskesmas dan jejaringnya, upt laboratorium kesehatan dan upt yankesmob sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan. bab jenis pelayanan kesehatan dasar (l) jenis penyelenggaran pelayanan kesehatan dasar meliputi: pelayanan kesehatan upt puskesmas dan jejaringnya, pelayanan kesehatan upt puskesmas dengan tempat perawatan: pelayanan kesehatan upt laboratorium kesehatan: dan pemakaian mobil ambulans pada upt yankesmob. pelayanan kesehatan upt puskesmas dan jejaringnya meliputi: pelayanan pemeriksaan kesehatan, pelayanan kesehatan yang bersifat tindakan, pelayanan . cc. pelayanan penunjang medik, pelayanan pengujian kesehatan, pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan sore malam hari ugd), pelayanan rehabilitasi medik: dan visum repertum. pelayanan kesehatan upt puskesmas dengan tempat perawatan terdiri dari: pemakaian ruangan perawatan, konsultasi dokter spesialis, konsultasi dokter spesialis via telepon, visite dokter umum, pelayanan asuhan keperawatan kebidanan untuk pasien rawat inap,dan penyediaan makanan pasien. pelayanan kesehatan upt laboratorium kesehatan meliputi: urine, faces, hematologi klinik, kimia klinik: imunologi dan serologi, mikrobiologi, toksikologi, radiodiagnostik radiologi, elektromedik, pemeriksaan makanan, minuman, dan kimia air, pemeriksaan kimia air lingkungan,dan pemeriksaan kesehatan (kering). pemakaian mobil ambulans meliputi: pemakaian dalam kota, dan pemakaian luar kota. bab . bab tata cara pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar bagian kesatu upt puskesmas dan jejaringnya (l) penyelenggara pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar terdiri dari upt puskesmas dan jejaringnya, upt laboratorium kesehatan, dan upt yankesmob pada dinas kesehatan. puskesmas jejaring. hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam buku harian penerimaan retribusi dan buku penerimaan dan penyetoran pembantu bendahara penerimaan pembantu. setiap penerimaan harus disetor kas umum daerah melalui upt puskesmaspaling lambat (satu) hari kerja berikutnya. (s5) jejaring mencatat dalam sts yang dibuat dalam register sts pembantu bendahara penerima pembantu. (l) upt puskesmas menerima setoran dari jejaring dan dicatatkanpuskesmas mencatat sts yang dibuat dalam register sts bendahara penerimaan pembantu. bagian . bagian kedua upt laboratorium kesehatan dan upt yankesmob (l) upt laboratorium kesehatan dan upt yankesmob, hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada dicatat,laboratorium kesehatan dan upt yankesmob mencatat sts yang dibuat dalam register sts bendahara penerimaan pembantu. bagian ketiga tata cara pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar untuk peserta jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) (dl) upt puskesmas dan jejaringnya, yang melayani pasien jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas),,). upt yankesmob dan upt laboratorium kesehatan yang melayani pasien jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas)yamg memberikan rujukan pasien) upt. upt puskesmas dan jejaringnya, upt yankesmob dan upt laboratorium kesehatan menyetorkan pendapatan retribusi atas pelayanan pasien jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) bulan sebelumnya kepada bendahara penerimaan pada dinas kesehatan. dinas kesehatan selain menerima setoran sebagaimana dimaksud dalam dan juga menerima pembayaran kapital klaim dari pt. asuransi kesehatan akses) atas pelayanan kesehatan peserta akses yang dilaksanakan oleh upt puskesmas dan jejaringnya, serta upt laboratorium kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan ppk). penerimaan tidak dapatbagan alur tata cara pemungutan retribusi pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh upt puskesmas dan jejaringnya, upt laboratorium kesehatan dan upt yankesmoban alur tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas,)ntuk dan isi skr atau dokumen lain yang dipersamakan bentuk isi skr dan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan meliputi karcis . karcis: billing, akuntansi: jl) bukti pembayaran berbentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi nomor seri, nama pemerintah daerah dan dinas kesehatan: uraian tanda penerimaan uang sesuai dengan ketetapan jenis pelayanan yang dilakukan: dan dasar hukum pengenaan retribusi besarnya tarif sesuai dengan ketetapan retribusi pelayanan kesehatan dasar. nota kredit berbentuk billing sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan lampiran bukti pembayaran yang berisi nama pemerintah daerah dan dinas kesehatan: nama upt dan nomor seri: nama pasien dan umur pasien, alamat dan nomor telepon pasien, jenis pemeriksaan yang dilakukan, besarnya tarif sesuai dengan ketetapan retribusi pelayanan kesehatan dasar, dan jumlah tagihan yang tercantum dalam billing dimasukkan dalam karcis yang belum tercantum besaran tarif. surat tanda bukti pembayaran berbentuk akuntansi sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk sts sebagai tanda bukti penyetoran dari jejaring upt dan dari upt dinas kesehatan: sts dari dinas kesehatan kas umum daerah, dan akuntansi tanda bukti pembayaran dalam bentuk format sima yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan sebagai bukti pembayaran bagi upt. bentuk tanda bukti pembayaran dan tanda bukti set |
ren wan provinsi bantewalip ditetapkenja skpd tahun disusun dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rka perangkat daerah tahun senja skpdperangkat daerah tahun lalu, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. senja skpd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: bab pendahuluan, babi hasil evaluasi senja perangkat daerah tahun lalu: ball tujuan dan sasaran perangkat daerah, bab rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah: babi penutup. sensenja skpd tahun dimulai pada tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember bab iii perubahan senja perangkat daerah perubahan senja perangkat daerahsatuan kerjacap ttd arief firmansyah |
pkn peka pai pan awan provinsi bantewalikota tangerangmerintah daerah menjadi pedoman perubahan rencana kerja perangkat daerah, bahwa perubahan rkd tahun telah ditetapkan dengan peraturan walikota nomor tahun.senja perangkat daerah tahun disusun dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rka perubahan perangkat daerah tahun perubahan senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat tentangperubahan senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: babi pendahuluan, babi evaluasi senja sampai dengan triwulan tahun berkenaan, ball rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah: babi penutup. perubahperubahan senja perangkat daerah tahun mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir padar.organisasiarief firmansyah |
berita daerah kota bandung tahun nomor aa, ea, aaaaaaaaaaaaeawa peraturan walikota bandung nomor tahun tentang kode etik pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kota bandung walikota bandu:yang bertugas lingkungan pemerintah daerah: satuanitar daerah kota bandung, jr sl) edi siswa berita daerah kota bandungkota bandude etik pns. pejabattujuan kode etik pns yaitu: menjaga martabat, kehormatan dan citra pemerintah daerah, menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, antar satuan kerja, organisasi, keluarga dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara: untuk meningkatkan layanan atas kepentingan pribadi dan golongan, untuk meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi kerja, dan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan pns, baik secara individual maupun secara organisasional. bab iii nilai nilai dasar dan prinsip kode etik nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap.prinsip kode etik, meliputi: tanggung jawab, yaitu bahwa setiap tindakan, perbuatan, ucapan dan dampak dari perilaku tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada instansi tempat bekerja dan kepada masyarakat, keadilan adalah pengakuan terhadap hak dan kewajiban setiap orang sesuai kedudukannya dalam pekerjaan dan dalam masyarakat dimana setiap hak harus ditunaikan dan setiap kewajiban mutlak harus dilaksanakan, dengan ketentuan pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban harus mencerminkan kondisi kebenaran secara hukum, sosial maupun moral, dan kesetaraan, yaitu memperlakukan setiap orang dalam kesamaan hak, derajat, martabat, dan kedudukan depan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. bab kode etik setiap pns dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari hari, tunduk dan berpedoman kepada kode etik pns sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini. kode etik pns sebagaimana dimaksud dalam meliputi: etika dalam berpemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat: etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama pns. . etika dalam berpemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: patuh dan tunduk serta siap sedia untuk senantiasa bertindak dan berperilaku sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, cc.erah, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber dayerima sesuatu dalam bentuk apapun berkenaan dengan tugas dan jabatan yang diembannya lingkungan kerja maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, menjadikan visi dan misi pemerintah daerah sebagai landasan aksi dan pelaksanaan program dalam tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan, dan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan jujur serta tidak diskriminatif. etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: tugas dan wewenang dilaksanakan selaras dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik lingkungan kerja maupun dihadapan publik, menjaga dan mengamankannjalin kerjasama dengan unit kerja lain dalam pencapaian tujuan, memanfaatkan dan menggunakan seluruh kompetensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas, dan patuh dan taat terhadap manajemen organisasi yang selaras dengan standar operasional dan tata kerja yang ditetapkan. . etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: senantiasa menjaga keteladanan dalam pergaulan dan dalam kehidupan bermasyarakat, senantiasa menjaga nama baik korps dan citra pemerintah daerah, dan senantiasa berpartisipasi dalam gerak pembangunan masyarakat. etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: bersikap jujur dan terbuka, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam pengabdian kepada negara, pemerintah dan masyarakat, menghindar dari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, berdaya juang tinggi, menjaga danncakup: saling menghormati, menghargai dan toleran dengan rekan sejawat dan dengan sesama pns, memelihara persatuan dan kesatuan diantara sesama pnsdiantara sesame pns, dan 'berhimpun dalam satu wadah korps pegawai republik indonesia kopi) yang menjamin terwujudnya solidaritas semua pns dalam memperjuangkan hak haknya. bab v. bab penegakan kode etik (l)etiap pns yang termasuk dalam kelompok profesi dan melakukan pelanggaran dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dan tuntutan dilakukan oleh majelis kode etik profesi dimana pns tersebut menjadi anggotanya. apabila pns yang termasuk dalam kelompok profesi dan melakukan pelanggaran tidak dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dan tuntutan dilakukan oleh majelis kode etik instansi sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini. (l) majelis kode etik dibentuk satu tahun sekali dan dapat dikukuhkan kembali pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak. pembentukan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: walikota bandung, dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat eselon il a, eselon il b, eselon ill a, eselon iii b dan fungsional tertentu, kepala skpd, dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat eselon iv a, eselon iv b, fungsional umum, fungsional tertentu jenjang utama selain sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pegawai pelaksana pada skpd yang bersangkutan. pembentukan majelis kode etik ditetapnggotaan majelis kode etik,satu) orang anggota, dalam hal anggota majelis kode etik lebih dari (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil. jabatan yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik. dalam hal dugaan pelanggaran kode etik khusus dilakukan oleh sekretaris daerah kota bandung maka pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pelanggaran diputuskan oleh walikota dan atau wakil walikotaftin dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangannya guna kepentingan pemeriksaan. panggilan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan melalui surat panggilan dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris majelis kode etik,bahwa pns(l). rekomendasi sidang(l)atau yang setara, bagi pegawai pelaksana dan ataupejabat bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon il b dan jabatan fungsional tertentu, atau walikota, bagi sekretaris daerah, penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan penjatuhan sanksi morwalikota wakil walikota atau kepala skpd lingkungan pegawai yang bersangkutvi. |
berita daerah kota bandung tahun nomor ann, ma ketentuan dan diubah, sehingga dan berbunyi sebagai berikut jdua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), penerimaan . penerimaan sebesar rp. enam puluh satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah) terdiri dari saldo tahun lalu sebesar rp. empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar rp. enam puluh milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), penerimaan lainnya sebesar rp. lima ratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu empat puluh dua rupiah), saldo akhir perubahan tahun anggaran diproyeksikan sebesar rp. tiga milyar seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh dan ditambah (satu) yaitu sehingga dan berbunyi sebagai berikutmpat puluh lima milyar se, aris daerah kota bandung setda dr. edi siswa, pembina utama madya nip. berita daerah kota bandung tahun nomor |
(nn nan provinsi banten peraturan wali , menimbang:ntuan keuangan belanja tidak terduga jumlah belanja tidak langsung iiiee tantangerang, menimbang a.ubah sebagai berikut ketentuan dalam angka dan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan bantuan hukum dan ham: melakukan pemberian fasilitasi, advokasi, pelayanan pengaduan dan pelayanan administrasi yang berkenaan dengan bantuan hukum dan ham, melakukan penghimpunan bahan bah:usanakan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah instansi terkait dalam hal penyelesaian: melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian bantuan hukum,gadengan rahmat tuhan yang maha esa wali.september september berita daerah kota tangerang tahun nomor dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan dan permukiman berita daerah kota tangerang tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan dalam dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam lingkup perumahan, permukiman, dan administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaraan fasilitasi administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan berdasarkan usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah dari opd, penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, penyelenggaraan dokumentasi, informasi dan pemetaan tanah milik pemerintah daerah untuk kepentingan umum pembangunan, penyelenggaraan koordinasi, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi, dan pelaporan.lam dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pembangunlaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman serta fasilitasi administrasi pengadaan tanah. uraian tugas seksi pembangunan perumahan dan permukiman adalah: melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunmbangunan, pengembangan, peremajaan dan perbaikan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap prasarana, sarana dan fasilitas lingkungan perumahan, melakukan kegiatan perintisan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya, melakukan pengendalian terhadap pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya yang dilaksanakan oleh perusahaan pengembang perumahan, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap rumah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, melaksanakan pengkajian, pendampingan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada opd yang membutuhkan tanah untuk kepentingan umum pembangunan, melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan dari opd yang membutuhkan tanah, melaksanakan pengkajian usulan ruslan tanah antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi pembangunan perumahan dan permukiman guna dicarikan jalan keluar solusinya, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan opd instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan seksi pembangunan perumahan dan permukiman, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan perumahan dan permukiman: dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pembangunan perumahan dtentuan dalam dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pembinambinaan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta. uraian tugas seksi pembinaan perumahan dan permukiman adalah: l.melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pembi..melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam rangkalakukan sosialisasi penyuluhan peraturan perundang undangan yang terkait dengan perumahan dan permukiman serta pertanahan kepada opd dan masyarakat, mengadakan pengkajian, perencanaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi tanah milik pemerintah daerah, melakukan bimbingan, supervisi dan konsultansi dalam rangka: (a) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perumahan dan kawasan permukiman, (b) menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan daerah, (c) melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, (d) menginventarisir prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pihak pengembang, (e) mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun, dan atau (f) memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dan badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman, melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, melaluimeningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, o.melakukan penerimaan dan pendokumentasian tembusan surat perijinan bidang perumahanpengawasan atas pemanfaatan perijinan bidang perumahan, melakukan pengaturan serta pengendalian terhadap penghunian dan persewaan rumah, melakukan penetapan standar harga sewa tanah dan rumah beserta syarat syarat penggunaannya, melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap keabsahan penghunian rumah rumah milik atau yang dikelola pemerintah daerah, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan perumahan dan permukiman, melaksanakan pengukuran dan pemetaan sarana dan prasarana perumahan yang ditelantarkan pihak pengembang, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. ketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pembangunan gedung pemerintah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang bangunan yang berkenaan dengan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan gedung kantor pemerintahan. uraian tugas seksi pembangunan gedung pemerintah adalah: melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan gedung pemerintah dan pembangunan gedung yang dibiayai oleh apbd kota tangerangkoordinasi, penyiapan dan pelaksanaan perencanaan dkoordinasi, penyiapan dan pelaksanlayanan konsultansi dan atau bantuan teknis kepada perangkat daerah lain dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor pemerintahan dan atau pembangunan gedung yang dibiayai oleh apbd kota tangerang, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan gedung kantor pemerintahan dan atau pembangunan gedung yang dibiayai oleh apbd kota tangerang, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pembangunan gedung. peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
nk, pemerintah kabupaten empat lawang peraturan daerah kabupaten empat lempat lawangempat lawuangan republik indonesia nomor kep wpj. tentang penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan kabupaten empat lawang. peraturan daerah nomor tahun tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten empat lawang. peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah.an kabupaten empat lawang. bupati adalah bupati empat lawang yang jugayek pajak adalahtepat dikenakan pajak. tahunbumi dan banguncara lain kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukobjek pajak bumi dan bangunempat lawangtu dan atau, dan atauditetapkanelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalahnop dibawah rp. (satu milyar ditetapkan tarif (nol koma satu persen), nop rp. (satu milyar keatas ditetapkan tarif (nol koma dua persen). bab wilayah pemungutan letak objek pajak bumi bangunan sebagai pajak berhutang adalah wilayah daerah kabupaten empat lawaberhutang berdasarkan spot skpd. pembayaran pajak terulang dilakukan dengan menggunakan ssd. pembayaran pajak terutang disetor kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati. tata cara penertib2y0 (dua persen) setiap bulan. bentuk, isi dan tata cara penyampaian std ditetapkanw),mana(2dkimaskpd,ndahwdsebagaimanapalmanapemerintahyang perlu atausaran pokok pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yrumus perhitungan pbb terutang tarif nop njoptkp)yun bupati empat lawang, budi antoni alsufi diundangkan tebing tinggi pada tanggal, pum pit. sekretaris daerah kabupaten empat lawang, basri soni, lembaran daerah kabupaten empat lawang tahun nomor oy' |
pemerintah kabupaten empat lawang bupati empat lawang, menimbang bahwa untuk efektivitas dan tertib administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan perlu diatur dengan peraturan daerah tersendiri, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, maka peraturan daerah kabupaten empat lawang tahun tentang pajak daerah(b)ubahan atas peraturan daerah kabupaten empat lawang nomor tahun kabupaten empat lawang. beberapa bantuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan bab. pada ketentuan umum mengalami perubahan sehingga berbunyi: dalam peraturan daerah ini,empat lawang. sekretaris daerah adalah sekretariat daerah kabupaten empat lawangorangan komanditer, perseorangsediakan bagi orang untuk menginap istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan laimungutulatan adalah,.aempat lawaota. ketentuan bab. pada jenis pajak mengalami perubahan sehingga berbunyi: nama pajak daerah terdiri atas sarang burung walet. ketentuan bab. bagian kesepuluh dihapus. ketentuan bab. bagian kesebelas dihapus. ketentuan bab. iii bagian kesatu mengalami perubahan sehingga berbunyi jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati adalah pajak air tanah, pajak reklameketentuan bab. ketentuan penutupdi tebing tinggi pada tanggal p3 gun bupati empat lawang, budi antoni alsufi diundangkan tebing tinggi pada tanggal, gun) plt. sekretaris daerah kabur empat lawang, basri soni, lembaran daerah kabupaten empat lawang tahun nomor |
empat lawang pemerintah kabupaten empat lawang www www wwwempat lawbahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten empat lawang serta sebagai pelaksana ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu mengapit ketentuan tentangearah kota besar dalam lingkungan propinsi sumatera selatan sebagaimana telah diubah denalangkah deaundang undang nomor tahun tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten empat lawang: dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten empat lawangkabupaten adala kabupaten empat lawang pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten empat lawang. bupati adalah bupati empat lawang. dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten empat lawang. pajak daerah, yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah kontribusitetapan pajak daerah kurang bayarokokyang seharusnya tidak berhlangkahdaerah untuk menyelenggarakatauejuta rupiah) tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar lima perse(nop njoptkp bab wilayah pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut wilaya daerah kabupaten empat lawang. bab saat terulangnya pajak saat tertua, hibah adalah wasiatketatausahaan hak yang mengakibatkan perole.k.laksanaan dan pengelola pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten empat lawang. pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dilarang digolongkan. wajib pajak bc(l) dalam jangka waktu lima) tahunbayar.bunga 2y6terulangnya pajak. (l) dalam jangka waktu berhutang setelah diterbitkannya skpdurat tagihan pajak bupati dapat menerbitkan std apabila:sb vii pembayaran pajak bagian kesatu tata cara pembayaran dan penagihan skpd,skpkpdkbt skpd: dan skpd keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan alasan tertentu bupati dalam,sd,jsecara kadaluwarsa diaturmsepuluh)bulan berikutnya. tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada (d) diatur dengan peraturan bupati. pejabat pembuat akta tahanatatunjuk. ketentuan penyidikan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerahlagieaatau pidana denda paling banyak (empat) kali dalamketidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud sengaja lahantebing tinggi pada tanggal, un! bupati empat lawang h.budi antoni alsufi diundangkan tebing tinggi pada tanggal, guna sekretaris daerah kabupaten empat lawang, basrinsoni lembaran daerah kabupaten empat lawang tahun nomor. |
bupati keerom peraturan daerah kabupaten keeroerom, menimbang bahwa bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah serta meningkatkan dan memantapkan pelaksanaankebijakan pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kehebatan, kewajaran, partisipasi dan keadilan serta(erkeerom dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bupatiialah bupati keeradalahtibbendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantuskpddan wewenangdalam adalah pejabat struktural setingkat eselon iii pada badan dan dinas, serta pejabat struktural setingkat eselon pada kantor dan distrikepala unit kerja pada skpd selaku kuasa pengguna anggaran barangdalam adalah pejabat eselon pada badan dan dinas, serta staf pada kantor dan distrik mengendalikan pelaksanaan kegiatan, tugas dan wewenang ppk skpd sebagaimana dimaksud dalamtelahp, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi skpd: dan menyiapkan lapor dan bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. bab iiidikelompokkan atas pendapatan asli daerah. dana perimbangan. lain lain pendapatan daerah yang sah. kelompok pendapatan asli daerah pad) sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)). bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (bumn) bentuk lain sebagai debitur(b), dana penyesuaian,belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: belanja tidak langsung dan belanja lankampungutang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberianpinjaman kepadapemerintah pusat pemerintah daerah lain dan atau pendanaan belanjayang dianggarkan pada skpd yang secara fungsional terkait dengan tugasnyatersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggarantahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaandaerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembalidalam negeri dan menteri keuangan setiap semester dalam tahun anggaranberkenaan. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapatyang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus sepenuhnya dibebankan salahsatu tahun anggaran. pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkandengan peraturan daerah. peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada mencakup penetapantujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayaidimaksud pada dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangansebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati bersamaanpenyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjamandaerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluarantersendiri. penerimaan hasil bunga deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalamportofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftarktelah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadanganatas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaranpinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerahdiperjualbelikan dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresikoberjangka waktu (tiga) bulan sampai dengan (duabelas) bulan yang dapatdiperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara sun), sertifikatberharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatubadan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikanmodal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintahdaerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, suratberharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kasjangka pendek. investasi permanen sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk dimilikisecara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarikkembali, seperti kerjasamadaerah dengan pihak ketiga dalam bentukpemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkanpelayanan kepada masyarakat. investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada bertujuan untukdimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarikkembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yangdimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yangdisisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan pemberdayaan masyarakatseperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompokpenganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kodeakun pembiayaan. setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yangdicantumkan dalam apbd menggunakan kode program, kode kegiatan, kode, penyelenggaraan urusan pemerintahan propinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten, didanai dan atas beban apbd propinsi,apbd disusun berdasarkan rkd yang merupakan penjabaran dari rpm. rkd sebagaimana dimaksud susun dengan menggunakan bahan dari senja skpd untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada rencana kerja pemerintah dengan memuatdiatadiselesaikan paling lambat minggu dua bulan september tahun anggaran berjalan atau sebeludan dprd. persetujuan bersama antara bupatidan dprd terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd ditandatangani oleh bupatidan pimpinan dprd paling lama (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. dalam hal bupatimenyiapkan rancangan peraturan bupatitentang penjabaran apbd. dalam hal penetapan apbd mengalami keterlambatan bupatiupatidapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam setelah peraturan bupatitentang apbd. rancangan peraturan bupatitentang apbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan keputusan gubernur. rancangan peraturan bupatim.daftar pinjaman daerah. penyampaian rancangan peraturan bupatitentang apbd sebagaimana dimaksud pada bupatimenetapkan rancangan peraturan bupati ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala skpd agar menyusunrancangan dpa skpd. rancangan dpa skpd sebagaimana dimaksud pada merinci sasaran yanghendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapaisasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap tiap skpd serta pendapatanmemuat program kegiatanpelaksanaan anggaran oleh kepala skpd selaku penggunaanggaran penggunapembahasan dpa skpd. (l) ppid selaku bud menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengaturketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran pengeluaran sesuaidengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam dpa skpd yang telahdisahkan. anggaran kas sebagaimana dimaksud pada memuat perkiraan arus kasmasuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang.pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. jrancangan peraturan daerah tentang apbd ditetapkan dan ditempatkan dalamlembaran daerah. pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk untukbelanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkandalam peraturan bupati. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimanabantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalamlain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukandaerah. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sejumlahpagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatandalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturanselesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadanganyang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan rekeningkas umum daerah. dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belumdigunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalamportofolio sebagaimana dimaksud pada menambah jumlah danaparagraf pemumapinjaman kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri setiap akhiruntuk pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah sebagaimanadimaksud pada bupati dapat melakukan penampakan pembayarann atau obligasi daerahsebelum perubahan apbd dilaporkan kepada dprd dalam pembahasan awalperubahan apbd. penampakan pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah setelahn ataubelanja bunga. pembayaran denda pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekeningbelanja bunga. pembayaran pokok pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekeningcicilan pokok utang yang jatuh tempo. (l) pengelolaan obligasi daerah diaturdengan peraturan bupati. peraturan bupatidaerah yang menjadi tanggung jawab skpd. (d) piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saatdaerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan. (dl) piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan kepercayaan dapatdiselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang caramutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalamlah: bupatiuntuk jumlah sampai dengan rp5. (lima miliar rupiah), bupatidengan persetujuan dprd untuk jumlah lebih dari rp5. (lima miliar rupiah). (l(l) kepala skpd setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepadabupati. bukti pembayaran piutang skpd dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan buktibupatimemfomulasikan sebagaimana dimaksud pada disajikan secara lengkap penjelasanpa perubahan apb sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dprd paling lambatperubahan apbd diperkirakan pada akhir bulan september tahun anggaranjl) perubahan dpa skpd sebagaimana dimaksud dalam dapatberupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dansebagaimana dimaksud pada diformulasikan dalam format dokumenobyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelumdilakukan perubahan maupun setelah perubahan. bagian ketiga pergeseran anggaran jl) pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanjasebagaimana dimaksud dalam huruf serta pergeseran antarobyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikandalam dpp skpd. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapatpersetujuan sekretaris daerah. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dan dilakukandengan cara mengubah peraturan bupati tentang penjabaran apb sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancanganpengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada harusdijelaskan dalam kolom keterangan peraturan bupati tentang penjabaranperubahan apbd. tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud dan diatur dalamjl) saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahunanggaran sebelumnya. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harusdigunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam 119 huruf dapat berupa: membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah yang melampauianggaran yang tersedia mendahului perubahan apbd sebagaimana dimaksudsampal dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaranberjalan, dan mendanai kegiatan kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan daring telah ditetapkan semula dalam dpa skpd tahun anggaran berjalan yangdapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayarandeald.belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancanganperubahan apbd. pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimananysebagaimana dimaksud pada dan terlebih dahulu ditetapkandengan peraturan bupati. bagian keenam pendanaan keadaan luar biasa (l) keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam hurufemerupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan ataupengeluaran dalam apbd mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari506 (lima puluh persen). persentase (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada (l)merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanjadalam apbd. ()dimaksud dalam dapat dilakukan penambahan kegiatan barusan atau penjadwalan ulang peningkatan capaian target kinerja program dandimaksud dalam maka dapat dilakukan penjadwalanulang pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalamusun oleh skpd disampaikan dan dpp skpd sebagaimana dimaksud pada dengan kebijakan umumperubahan apbd serta ppa perubahan apbd, prakiraan maju yang direncanakanatau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaiankinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, danempurnakan oleh skpd,bahas tapi, dijadikan bahanpenyusunan 0) rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksuddalam terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbiorganisasi, rincian perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari rancangan peraturandaerah dan pembiayaan daerah, dan penjabaran perubahan apbd menurutppkd disampaikan kepada bupati. rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksudpada sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada dprdimaksud pada bersifat memberikan informasi mengenai hak dankewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahansebagaimana dimaksud pada pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umumbupati tetap menetapk,gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud,sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan apbd dan tetapberlakunya apbd tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkandengan keputusan gubernur(l) rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalamkerja wajib disetorkan seluruhnya rekening kas umum daerah. (dl) rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diisi dengan danpada disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkandalam apbddang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaanmenguasaidengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran ataspelaksanaan apbd bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibatlpengguna barang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakansesuai dengan kebutuhan. penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf h,pada skpd, ppt yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan vanpendapatan daerah, pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan(l)melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang ataupengurusan gaji. bagian ketiga ketatausahaan penerimaan jl) penerimaan daerah disetor rekening kas umum daerah pada bank pemerintahan sebagaimana dimaksudpid selakupertanggungjawaban bendahara penerimaan pada skpd sebagaimana dimaksudpada verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada dilakukanpada diatur dalam peraturan bupati. (l) dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografiswajib pajak dan atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannyalangsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugasmelaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjukbendahara penerimaan pembantu. bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaanterhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjaditransportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimanatangkas tersebut diterima. bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaandan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendaharapenerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjukuntuk melakukan penyetoran dan tugas tugas bendahara penerimaan atastanggung jawab bendahara penerimaata berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena ituditandatangani oleh ppid. (l) pengeluaran kas atas beban apbd dilakukan berdasarkan spd atau dokumen la) berdasarkan spd atau dokumen lain yang dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud dalam bendahara pengeluaranmengajukan spp kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melaluibelanja. (l) penerbitan dan pengajuan dokumen spp upuang persediaan saat pengajuan sp2 kepada kuasa djganti uang persediaan saat pengajuan2d kepada kuasa dj174tambahan uang persediaan saathasiswserta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangandiiakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan penggunadisampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaandimaksud pada huruf mencakup: salinan spd, salinan surat rekomendasi dai skpd teknis terkait:pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomoridak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen spp l(l)kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh ppt guna memperolehpihak ketiga berdasarkan kontrak dan atau surat perintah kerja setelahdiperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan. spp ls belanja barang dan jasa untuk kebutuhan skpd yang bukan pembayaranmenatausahakanpengeluaran permintaan pembayaran mencakup: buku kas umum, buku simpanan bank, buku pajak, buku,mencakup register spp up gu tu lbersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk185 palinganggaran kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidakmelampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturanperundang undangan. kelengkapan dokumen spm upanggaran, dan bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapanlengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagupersediaan tambah uang persediaanpengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yangpertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihakketiga. bendahara pengeluargeluaran kepada ppid selakuanggaran kuasasebelumnya.penatausahaandang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaranpengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjukuntuk melakukan pembayaran dan tugas tugas bendahara pengeluaran atastanggung jawab bendahara pengeluarkampung untuk menetapkanpejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah desa yangmenandatangani spm menguji spp, ppt dan bendahara pengeluaran yangmelaksanakan tugas pembantuan pemerintah kampung. administrasi ketatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaandana tugas pembantuan provinsi kabupaten dilakukan secara terpisah daridana tugas pembantuan pemerintah kampung dilakukan secaraterpisah dari administrasi ketatausahaan dan laporan pertanggungjawabanpelaksanaan apb kampung. ppt pada skpd kabupaten yang ditetapkan sebagai penanggungjawab disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala skpd berkenaansetetskpdmeneliti kelengkapan dokumen spm ls tugas pembantuanyang diajukan oleh kepala skpd kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada untuk menerbitkan sp2d. (l) ppt pada kantor pemerintah kampung yang ditetapkan sebagai penanggungjawabtugas pembantuan provinsi dan kabupaten menyiapkan dokumen spp l suntuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran bendahara desa pada antar(1l)mengajukan spp ls disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepaladesa ataukabupatenatau kabupaten meneliti kelengkapan dokumen spm l tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada untuk menerbitkan sp2d. (l) pedoman ketatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan provinsi kabupaten dan kabupatenkampung ditetapkan dalam peraturan bupatpemerintahan daerah. sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada (l)pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang dapat dilakukan secara manual ataumenggunakan aplikasi komputer. proses sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan dalam bentukbuku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besarpembantu. s5) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sebagaimanadimaksudperaturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal danperaturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. (l)sistem dan prosedur ketatausahaan bendahara penerimaan dan bendaharapengeluaran. (l) kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akunmemperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah negara. (sesuai dengan terjadinya transaksi dan atau kejadian keuangan. (dl) transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnalsebagaimana dimaksud dalam selanjutnya secara periodicbilangtan telah dicatat dalam buku besar. bagian kedua kebijakan akuntansi jpengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,pengakuan terhadap jumlah kas setara kas yang dibayarkan terdiri dart belanjamodal, belanja administrasi pembelian pembangunan,belanja pengiriman, pajak,dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen hargaperolehan aset tetap. kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada merupakanpengakuan terhadap jumlah kas setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yangpemerintah daerah. kepala skpd sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan skpd yangdisampaikan kepada ppid untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintahdaerah. kepala blue sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan blue yangdisampaikan kepada ppid untuk digabung dalam laporan keuangan pemerintahdisampaikan kepada bupati dan diaudit oleh pemeriksa eastern sesuaisebagaimana dimaksud dalam mencakup: surat tanda bukti pembayaran, si214wulandari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yangberkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan apbd yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakandalam melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluarankas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kasberkenaan. secara periodik jurnal atas transaksi pengeluarjl) prosedur akuntansi aset pada skpd meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansiatas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutansatu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, |
bupati keerom peraturan daerah kabupaten keerom nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatanerom tentang retribusi pelayananpembayaran retribusi atas pelayanan kesehatlakumengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten keerom nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan gratikesehatanjalan dengan visi dan misi yang diemban pemerintah kabupaten keerom untuk membangun keerom dalam kebersamaan, menuju masyarakat yang damai, maju, mandiri dan sejahtera serta adanya masalah kesehatan yang semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang amat mendesak hal ini dimaksudkan agar selain masyarakat miskin, kurang mampu dan terisolir dari jangkauan dan akses pelayanan kesehatan selama ini, bisa secepatnya memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan murah, tetapi juga perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan, maka pemerintah kabupaten keerompelayanan kesehatan yang tanggap murah dan cepat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. untuk itu pemerintah kabupaten keeromkabupatenlakukan penyesuaian retribusi pelayanan kesehatan dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum dioptimalkankesehatan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusbupati keerom peraturan daerah kabupaten keerom nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar,layanan pasalayanan pasarfasilitas pasar berlokasipasarkeerom karena lebih kecil dibandingkeerompasarpelayanan pasar il. struktur dan besaran tarif retribusi harian. pedagang yang secara tidak tetap menggunakan ruang tempat tertentu kompleks pasar sayur lancer rp. , hari ikan daging . rp. , hari gerobak dorong .oo kw. rp. , hari kelontong . rp. , hari pedagang yang secara tidak tetap menggunakan ruang tempat tertentu kompleks pasar buah buahan .o rpp. , hari makanan dan min umat .kkk rp. , hari cc. pedagang yang secara tetap menggunakan ruang tempat tertentu kompleks pasar, adalah meja pemda sayur). rp. hari meja pemda (ikan daging) . rp. hari kios, kelontong dan los kain . rp. hari opsi woo wina rp. hari warung makan pedagang makanan dan minuman ica rp. hari il. struktur besarnya tarif retribusi bulanan. meja pemda standar ukuran x1m sayur). oom kw. rp. bulan ukuran (ikan . rp. bulan ukuran 1x1 (kelontong .ol. rp. bulan ukuran mona rp. bulan meja pemda non standar meja pemda . oom rp. bulan meja kelontong dan los .ook. rp. bulan pedagang makanan minuman . rp. bulan kios pemda blo nana. ooonananannnnannnn rp. bulan blok rp. bulan blok nan. onnnnananannnn rp. bulan kios .oooococooo nana rp. bulan bupati keerom, cap ttd yusuf wall,se, |
bupati keerommerupakan salah satu jenis retribusi, adalah pembayaranadalahenis, kualitas dan ukuran bahan kercetakan ktpelayanan dokumepemerintah kabupatenerom yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan. atas dasar pertimbangan dimaksudnol jenis pelayanan tarif rp.) kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, kartu tanda penduduk wni wna kartu tanda penduduk sementara kartu keluarga wni wna akta catatan sipil, perkawinan pencatatan perkawinan wniyang melebihi hari sejak tanggal perkawinan menurut agama ditentukanpencatatan perkawinan wnawna pencatatan perkawinan melebihi waktu hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama,kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya wni kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya wna il. perceraian pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian wni pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian wna bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu (satu) tahun sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum, wni wnill. kematiankutipan akta kematian kedua dan seterusnya wni kutipan akta kematian kedua dan seterusnya wna iv. pengakuan dan pengesahan anak penerbitan kutipan akta pengakuan anak wni penerbitan kutipan akta pengakuan anak wna pencatatan pengakuan pengesahan anak wni pencatatan pengakuan pengesahan anak wna kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak kedua dan seterusnya wni kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak kedua dan seterusnya wna pengangkatan anak pencatatan pengangkatan anak oleh wni pencatatan pengangkatan anak oleh wna pencatatanwni wna vi. perubahan nama pencatatan perubahan nama vii. salinan akta kelahiran salinan akta kelahiran wni salinan akta kelahiran wna viii. salinan akta perkawinan dan perceraian salinan akta perkawinan dan perceraian wni salinan akta perkawinan dan perceraian wna ix. salinan akta kematian salinan akta kematian wni salinan akta kematian wna salinan akta pengakuan dan pengesahan anak salinan akta pengakuan dan pengesahan anak wni salinan akta pengakuan dan pengesahan anak wna bupati keerom, cap ttd yusuf wall,se, |
las bupati keerom peraturan daerah kabupaten keerotempat pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten keerom, penguji adalah pegawai negeri sipil pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten keeromtidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis,kendaraan bermotorengujian kendaraan bermotor atas air adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau memeriksa bagian bagian kapal untuk memenuhi persyaratan kelaikan kapaldiberierat yang diperbolehkan jbb), dan jumlah kendaraan bermotor yangan tarif retribuujian kendaraan bermotor i baik administrasi maupunyang dimiliki oleh orang pribadi atau bad|no obyek retribusi tarif administrasi administrasi pengujian kendaraan bermotor buku uji rp. tanda samping stiker rp. cat rp. pergantian buku uji (hilang rusak) rp. pengujian kendaraan bermotor biaya uji pertama kendaraan bermotor mobil barang rp. mobil bis rp. cc. mobil penumpang umum taksi dan bus kecil rp. uji berkala mobil barang rp. bulan mobil bis rp. bulan cc. mobil penumpang umum taksi dan bus kecil rp. bulan bupati keerom, cap ttd yusuf wall,se,mm |
peraturan daerah kabupaten keerom nomor tahun tentang retribusi izin trayekangkutan barang barang khusus, dan dayaizin trayek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten keerom dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin yang diberikan. bab xxii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan yang mengatur izin trayek kabupaten keerizin trayek i.izin trayek obyek retribusi penumpang tarif (ijin trayek mobil penumpang umum s d 8orang| rp. tahun mobil bus s d15orang| rp. tahun 16s d25 orang rp. tahun lebih dari orang rp. tahun insidentil mobil penumpang umum s d 8orang| rp. izin mobil bus s d15orang| rp. izin 16s d25orang| rp. izin lebih dari orang rp. izin ijin operasi kendaraan taxi rp. tahun bupati keerom, cap ttd yusuf wall,se,mm |
aha provinsi kalimantan baratngan rahmat tuhan yang maha esalandakand:ndndak, atau website email wbs inspektorat. landakkab.go.id(tambahan penjelasan)landaklandlandskpd. dalam hal pimpinan sk landaksebagaimana dalamlandakcap ttd adrianus asia sdot diundangkan ngarang pada tanggal, novemberbupati landakandak tahun nomor |
selama ss bupati landak provinsi kalimantan barat peraturan bupati landak nomor 71ada poin dan diubah pada kolom satuan sehingga menjadi orang paket. lampiran poin diubah sehingga menjadi lampiran poin lampiran pada poin ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyi dianggarkan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. lampiran pada poin diubah pada kolom biaya sehingga menjadi lampiran pada poin diubah dan ditambah sebagai berikut kolom uraian sehingga berbunyi honorarium asistensi rka skpd dpp skpd anggaran kas dan penyusunan laporan keuangan pemda. kolom satuan rincian s d sehingga menjadi ok ob. kolom keterangan sehingga berbunyi honorarium diberikan maksimal (empat) bulan. lampiran pada poin dan diubah pada kolom biaya sehingga menjadi lampiran pada poin rincian uang lauk pauk diubah pada kolom satuan sehingga menjadi oh. lampiran pada poin diubah dan ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyi honorarium penyelenggara diklat bintik. lampiran pada poin diubah pada kolom satuan sehingga menjadi oj. lampiran pada poin diubah sebagai berikut kolom uraian sehingga berbunyi honorarium satpam penjaga malam. kolom satuan sehingga menjadi ob. kolom biaya sehingga menjadi lampiran pada poin diubah dan ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyi honorarium non pns pada skpd yang menugaskan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan tugas administrasi perkantoran. lampiran pada poin diubah pada kolom uraian sehingga berbunyi uang transportasi monitoring sekolah. lampiran pada poin diubah dan ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyiasistensi. lampiran pada poin diubah pada kolom biaya sehingga menjadinomor tahun tentanguntuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan desember telah ditetapk, bahwa direktur jenderal prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian telah menetapkan keputusan nomor pts sr. tentang relokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran bahwa berita daerah kabupaten landak): memperhatikan keputusan direktur jenderal prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian nomor pts sr. b. tentang relokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran surat kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi kalimantan barat nomor prod tanggal september hal relokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran memutuskan menetapkankalimantan barat berita daerah kabupaten landak),alokasikan antar kabupaten kota dan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan menteri pertanian nomor permintaan sr. relokasi antarlokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan dialokasui sr. pelumas bupati landak provinsi kalimantan barat peraturan bupati landak nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak, menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaandan pajak air tanah, dan peraturan daerah nomor tahun tentang pajakdan banding atas pajak, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten landlain lain:dan pajak air tanpejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain lainlandak. kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten landak. dinas pendapatan daerah yang selanjutnya disingkat didenda adalah unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pendapatan pajak daerah. unit kerja terkait ukt) adalah dinas badanselanjutnya disingkat kadipenda adalah pimpinan dinas pendapatan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati.. unit adalah pengelompokan dari beberapa sub unit sub unit yang saling terkait. pemegang kas daerah adalah bank kalbar atau bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. standar operasional. pelayanan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari memberikan informasi,, penyetoran dan laporayang mengelola sumber penerimaan daerahterutang berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan penetapan bupati (official assessment). subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajakyang terutang. lampiranta objek bangunan. surat tanda terima setoran, yang selanjutnya disingkat stats adalah tanda bukti pembayaran pbb yang sah. tanda terima sementara, yang selanjutnya disingkat tts adalah tanda bukti penerimaan sementara pbbkerja, yang selanjutnya disingkat spk adalah dokumen kontrak yang menyatakan bahwa suatu pihak memberikan perintah kerja kepada pihak kedua dengan spesifikasi tertentu dan dengan nilai pembayaran tertentu. sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan dan atau denda, adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok pajak terutang sebagaijuru sita pajak daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran,n mekanisme bagi pemerintah daerah dangian kedua tujuan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun bagib iii pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding bagian kedua pajak reklame dan pajak air tanahgaberhutangsebagaiajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada bupati landak atau pejabat yang ditunjuk atas spotdapat diajukan secara perseorangan atau kolektif untuk spot pbb spotsetempat, dihampiri spot aslipbb, kecuali apabila melalui kelapa desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan dipemberitahusetempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif'kepala desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. wajib pajakrosedur pengajuan keberatan pajak cap ttd lukimenteri keuangan kind onesndramayu pada kepolisian negara republik indonesia, bahwa usulan tarif layanan badindramayu pada kepolisian wwjeih.kemenkeu.dpradministrasi rawat inap sistem informasi manajemen sekali selama rawat inap dirawat administrasi asuransi sekali selama dirawat instalasi rawat jalan administrasi per pasien administrasi asuransi per surat pemeriksaan dan konsultasi pemeriksaan dokter per s.d. pemeriksaan konsultasi per konsultasi s.d. poli umum injeksi per tindakan surat keterangan dokter per surat poli bedah sederhana per tindakan s.d sederhana per tindakan s.d. www jdih.kemenkeu.gigi poli kandungan dan kebidanan sederhana per tindakan s.d sederhana per tindakan s.d. sederhana iii perpindahan s.d. poli kulit dan kelamin per tindakan s.d poli gigi dan mulut konsultasi per pasien konservasi per tindakan s.d instalasi gawat darurat igd) administrasi per kunjungan pemeriksaan dokter per s.d. pemeriksaan konsultasi dokter per konsultasi tindakan igd per tindakan s.d. tindakan medik non operatif ruang rawat inap kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. ruang kebidanan per tindakan s.d. ruang perinatologi per tindakan s.d. ruang intensive care unit icu) per tindakan s.d. www jdih.kemenkeu.dp.id tarif penunjang medis radiologi per tindakan s.d. ultrasonography usg) per s.d. pemeriksaan computerized tomography scan per s.d. scan) pemeriksaan laboratorium per s.d. pemeriksaan rehabilitasi medik fisioterapi per tindakan s.d. kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara visum hidup per pasien visum jenazah per jenazah autopsi dalam kota per jenazah autopsi luar kota per jenazah ekshumasi gali kubur dan per jenazah autopsi) embalming pengawetan jenazah) per jenazah pemasaran jenazah per jenazah hemodialisis per pasiorean 5m: arif bintaro yuwono nip www jdih.kemenkeu.gg.idjalan, cc. tarif instalasi gawat darurat, tarif penunjang medis, tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara, tarif pelayanan hemodialis, tarif bimbingan, diklat,mvjaih.kemenkeu did"hna#ppn. atwww jdih.kemenkeu.go.id umum rumah sakit bhayangkara tingkat iii indramaydp.pangan kepala bagian left pan umum arif bintaro yukelas jenis penerimaan tarif layanan instalasi rawat inap ruang rawat inap kelas per hari ruang high care unit per hari ruang kebidanan per hari visite dan konsultasi dokterper kunjungan konsultasi gizi per kunjungan tindakan medik operatif sederhana per s.d. tindakan kecil per tindakan www jdih.kemenkeu.gg,id sedang per s.d. tindakan besar per s.d.jangan ren kepala bagian t.u. pun arif bintaro yuwono jana nip rincian alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah padrincihsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahun add dan dpperlengkapan kantor bahan material, pemeliharaan, stok, premiumt, operasional rukun tetangga (rt): operasional pkk desa, dan operasional bpjsdddp, penyediaan perlengkapan kantor, peraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahuncc.ndataan potensidanilagian kedua bidang pembangunan desa add dan dprd bum desa, pembangunan dan pemeliharaan lumbung desa, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, j . pengelolaan pemakaman desa dan petilasan, pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa, il. pembangunan dan pemeliharaan taman desa,raturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahun oo.ngembangan teknologi tepat guna. bagian ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan add dan dprd digunakan untuk , dan melakukan mediasi desa, dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desangembangan lembaga kemasyarakatan pkk. bab pelaporan add dan dana boardraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahunraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahunggunaan add dan dana board oleh kepala desa, laporan penyaluran dan konsolidasi penggunaan, terlampir contoh format dfan san sesi aslinya wars kepala bagi kum, snn (ci pes a. sofia syahrini, eng pembina tingkat (iv b) nip.pagu kode kode kode kode nama hdd akan desa dana board prov. kab. kec. desa kecamatan dan desa rp) setiap desa rp) doo thowamontan masasamse io0woon |uz| |onaurawasana assaznaooooo| sascszo0000 |oo3 |sungainamang |ooa |oanaupanggang |oos |penamaan o12 |oog |sa |o1o |o1n mawa rap |o12 |o13 agama o12 |o1s |darussalam |o1e sarangburung lan on2 |o17 hongkong o12 |on9 rin lisan 274s97. o12 |o2o luk ahan on2 |o21 luka |o22 |sungaipanangah |o23 |menara hulu for| tema samamoonm taonaooo |oo1 babirikhr |oo2 birikhul |oo3 |su ngai rain hilir |ooa hambukuhilr |o05 murungpantihu |ooe turun antihilir |oo7 murungkupang |oo8s |sungailuanghu |oo9 pajukunganhilir |o1o |kalumpangdalam |o11 |pemupukan |o12 |sungailuang hilir |o13 |sungaidurait hulu |o14 |sungaidalam |o15 |hambukubaru |o1e buku lim ' |o17 |sungai tanam |o18 kalumpangluar ' |or9 |te bukti peraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahun kode kode nama pagu dprd prov. kab. kec. desa kecamatan dan desa add setiap desa setiap desa rp) rp) del cal sungai durant tengah pajukungan hulu sungai papua sungai iur sungai pandan rantau karau hilir lan rantau karau hulu ban tahun lir nyu tahun hulu laa sanyutasunpan gka lan las oo6 ngai sandung las sungai pandan hilir |a7 betung las oo9 tam la9 ham buku hulu cambuk tengah pandangan sungai pandan hulu pondok baris sungai pinang aam balangan keci batatas ban tahun dalam sungaipandantengah handuk raya sungai ini |e1 pus dalam rantau karangtengah tambalan tengah teluk mesjid asam tatahlaban jalan rus |e8 teluk sinar padang dangkal o44 cambuk pasar o45 pangkalansari oa6 rantau karau raya peraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahun pagu ime nan prov. kab. kec. desa kecamatan dan desa rp) setiap desa rp) jos jon jam amuntasaatan samaran| os2 o01 |pancuran |7a os2 |simpangempat ' ) | os2 |pabangparat | os2 ooa luk os2 oos |uu sun os2 oo6 |uarangkuantan os2 o07 |sumba os2 |te lucasi o ) | o260. (s1 os2 tetacastm o ) | o264 s64. (s2 os2 |banyu o ) | o? 38a. (s3 os2 on1 |katakan (sa os2 on2 |sawit os2 |papangtangauu o ) | o273. os2 ora kpa ring o271116000, |s7 os2 ruk | |ss os2 ox6 |kamar (so os2 o17 |cempaka os2 on8 (keramat o | o265. (ox os2 on9 |usung ) | 274x00000, |s2 os2 |kora raa los os2 putmutam bak ' ) | os2 rusak o ) | o264 (9s os2 |simpangtisa 25s.7ar. os2 o2a canakeimg o ) | o268. os2 kutai ect 26369a. os2 o26 kai o ) | o258493. os2 ang os2 laca nya ) | os2 o29 rukam os2 run gsa o o ) | o9258062. ale faf mua snow| mens oo6 |hapus |10a |kandang datang oo8 |pasarsein .35a oo9 kota nhu ono gaun os2 tam batangan 26s. on2 |patampiran 27466s. |11o| o13 rus peraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahunpur og) os2| on) penangkaran sungai karies |1m3 tarun lara pinang habang l115 ons hulupasar lane o19 kota raden hilir l117 rantauan lang muara hapus lang palampitan hilir barusan la21 sungai baring kembang kuning datu kuning liza tangga ulin hulu os2 mayasari os2 danau cermin |os2 etal utara o62 parapuan l128 o62 pekarangan o62 penangkalan o62 oo6 padangbasar o62 murung karangan o62 kemarahan o62 oo9 gun o62 muara baru teluk daun o62 sungai tuak o62 tabalong mati l138 pisang o62 padangluar o62 ayu jaa1 o62 penangkalan hulu o62 kakeru o62 sungai tuak dalam ji4a o62 penayangan laa5 o62 keuangan l146 tabung miring |1a7 o62 padang besar hilir l1a8 o62 telaga bambang o62 air o62 pasangan o62 pantangan o62 o44 penawananvwu| sandang santan lisa penarikan luh pandangan danau terapi l1s8 oo6 ganggang las9 baru tabung |160o| murung padang |ac1 teluk serikat baringin nta |16a palanjungan sari lokbangkai |1s6e sungai hadangan karies dalam rantau bujur lac9 dan keju paludan besar lam tan lau damar vii |o8 |o2| haur gading perimbangan liza perimbangan gus palimbangansari oo4 ayu l177 oos lok li78 sungai mas l179 pinang sungai binuang jas1 engah bujur haur gading keramat jasa tambak sari panji pulantani lis6 waringin tank wang las8 tuturan las9 luk haur penawaran vit haurgading perimbangan liza mangan gus palimbangansari oo4 ayu oos lok peraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprdlim8 sungai limas l179 pintu |18o| sungai binuang jas1 engah bujur |as2 o10 haur gading keramat jasa tambak sari panji la85 tani las6 waringin kaw ang las8 tuturan las9 luk haur |190o| penawaran lir og. pinggir la91 amin gir pinggir seberang tambahan laga ooa sapta oos arakawa la96 oos pal batu tamparan og. sungai tabukan sungai tabukan la99 nelayan gelagah hulu oo4 gelagah o0s lux cari oo6 pematang benteng peta tangbentenghilr pasar sab ngai hai esu gempa raya banua hanyar rantau bujur hulu rantau bujur tengah rantau bujur hilir rantau bujur darat |2na tambalan raya bupati hulu sungai utara, abdul wahidformat laporan realisasi penggunaan add dan dprd oleh kepala desa format laporan realisasi penggunaan add tahap semester . tahun anggaran . pemerintah desa woo. ocooocoooooooooocoooooooooooooo. kecamatan .ooooooocooocoooooooooooooooooooooooo.o. kabupaten hulu sungai utara nomor: .e.coooooocoocoooocooocoooooooooooooo.o.o. pagu anggaran add rp. .ooocoooooooooooooooooooooooocooooooo. nomor dan jumlah jumlah penyaluran (debut) (kredit) rp. sp2d) rp. rp. jomoaraan emdapatantranger aapommpesa mamak merk binadesa siangpenyelenggaraan pemerintahan ketam men men man bidang pelaksanaan pembangunan emaamatamas eta man man sidang pemberdayaan masyarakat ketam (za viidangpembinaan kemasyarakatan ratan bnn men man daggunaan dprd oleh kepala desa format laporan realisasi penggunaan dprd tahap semester . tahun anggaran . pemerintah desa .oooooooooooooooooooooooooooooooooo. kecamatan .oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. kabupaten hulu sungai utara nomor: eroooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooo.o. pagu anggaran board rp. .oooocooooooooooooooooooooooooooooo. nomor dan jumlah jumlah penyaluran (debut) (kredit) rp. sp2d) rp. rp. jemoaaran pendapatan ranger papoampesa mmapeemama mmr rama desa sang penyelenggaraan pemerintahan antar bidang pelaksanaan pembangunan nan tea pena men ann dan man eiangpemberdayaan aspartat ant 3a vegangpembmaanemasyaratatan rentan man meyaluran dan konsolidasi penggunaan add oleh camat kepada bupati. format laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan ad.nnnnnennanannnnnnnnnnnna total belanja isi pengurangan kolom kurangi kolom nip. format laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dprd oleh camat kepada bupati. format laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana boartan dgn nan keinan nnnnnnnanenannnnnnnnnnnah total belanja isi pengurangan kolom kurangi kolom nip.mberdayaan masyarakat dan desa kabupaten hulu sungai utara nomor: dpmd tanggal februari perihal: mohon diterbitkan peraturan bupati hulu sungai utara, memutuskan: menetapkan peraturan bupatidinas pemberdayaan masyarakat dan desa, selanjutnya disingkat dpmd adalah badan pemberdayaan masyarakat dan desaraturan bupati hsu tahun nomor ttg pembagian dan penetapan add dan dprd tahun |
salinan pas bupati tuban provinsi jawa timurkeberadaankesejahteraan masyarakat daerah, bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanannyak dan gas bumi kabupaten tuban sebagai perusahaan milik pemerintah kabupaten tuban,enyesuaikan pengaturan pengelolaan badan usaha milik daerah dengminyak dan gas bumiorgan pemuda migasrusahaamigas, dan cc. rapat luar biasa.muda migas diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua kpm bupatijdih.tubrasi: penetapan besaran penggunaan laba:: kpm memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan yang diusulkan direksi setelah memperoleh pertimbangan dewan pengawas: dan laporan keuangan bumi. kpm tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahjdih.tubankab.go.id ketentuanmigasjdih.tubankab.go.iddih.tubankab.go.idsebanyak banyaknya sama dengan anggotapm. jdih.tub:migas: melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah, mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umummuda migasmigarencana strategis bisnis, dan rencana bisnis dan anggaran tahunan pemuda migas yang dibuat direksi kepada bupatidih.tubankab.go.idmigasmigasrusahamengenai pembentukan sekretariat dewan pengawas diatur dalam peraturan bupatijdih.tubankab.go.id ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang honorarium paling banyakuang honorarium paling banyak (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama. setiap anggota dewan pengawas menerima uang honorarium paling banyak (tiga puluh persen) dari honorarium ketua dewan pengawas. penetapan penghasilan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan kpm sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pemuda migashonorariummigasmigaugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. jdih.tubankab.go.iddengan keputusan kpm. jdih.tubankab.go.idmigas: it: jdih.tubankab.go.idjdih.tubankab.go.idil.jdih.tubdireksi pemuda migas ditetapkan oleh kpm. jdih.tubankab.go.id penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan pemuda migas. jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (satu) orang atau paling banyak (limaseleksmigas dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun serta adanya program kerja nasional yang berkelanjutan. paragraf larangan rangkap jabatmigasmigas. paragraf tugas dan wewenang direksi mempunyai tugas: jdih.tubanmigas, membina pegawai, cc. mengurus dan mengelola kekayaan pemuda migastahunan pemuda migasmigaskepada bupati untuk disahkan paling lambat dalam waktu (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. jdih.tubankab.go.idmigas berdasarkan peraturan kepegawaian pemuda migas, menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pemuda migas dengan persetujuan dewan pengawas untuk diajukan persetujuan kepada bupati, cc. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi: mewakili pemuda migas dalam dan luar pengadilan, menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili pemuda migasmigasmigas. untuk mendukung kelancaran pengelolaan pemuda migasjdih.tubankab.go.id paragraf penunjukmigaragraf penghasilan, jasa pengabdian dan cuti penghasilan direksi pada pemuda migapaling tinggi sebesar (dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi. besarnya gaji anggota direksi masing masing paling tinggi sebesar (delapan puluh persen) dari gaji direktur utama. dalam hal pemuda migas memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. pemberian gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan pemuda migas. jdih.tubankab.go.idsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direksi setiap masa akhirmiga, dan atau cuti luar tanggungan pemuda migajabatan anggota direksi berakhir apabila: jdih.tubankab.go.idiljdih.tubankab.go.idmigasangkatan dan kepangkatan paragraf pengangkatan pengangkatan pegawai pemuda migas harus memenuhi persyaratan: jdih.tubankab.go.id warga negara republik indonesia, berkelakuan baik dan tidak pernahjujuran, kerjasama, prestasi kerja, kerajinan, dan kesehatpemuda migassahaan umum daerah minyak dan gas bumi kabupaten tubtertentu.. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan direksi. bagian ketiga penghasilan dan cuti paragraf penghasilan pegawai pemuda migaslaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi. pegawai pemuda migas berhak atas pesangon yang perhitungannya diatur lebih lanjut dalammigas. penyusunan skala gaji pegawai pemuda migamigas. jdih.tubankab.go.id ketentuan gaji pegawai pemuda migas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksimigas dan iuran pegawai pemuda migasmigas memperoleh keuntungan, pegawai pemuda migas diberikan bagian dari jasa produksi sebesar (sepuluh persen) dari laba setelah dikurangi pajasuai dengan kemampuan keuangan pemuda migas. jdih.tubankab.go.id: dan cuti luar tanggungan pemuda migas. pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pada tetap diberikan penghasilan penuh,dan (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemuda migas. direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan pemuda migasjdih.tubankab.go.idmigas atas kepentingan lainnya, cc. mematuhi dan menaati segala ketentuan yang berlaku pemuda migas, dan memegang teguh rahasia pemuda migas dan rahasia jabatan. setiap pegawai dilarang: melakukan kegiatan yang merugikan pemuda migasmigas, mencemarkan nama baik pemuda migas, daerah dan atau negara, dan menjadi pengurus partai politik. bagian keenam pelanggaran, sanksi administrasi dan pemberhentian paragraf pelanggaran dan sanksi administrasi pegawai pemuda migas yang melakukan pelanggaran atas ketentuan baik berupa kewajiban dan atau larangandih.tubankab.go.id ketentuan mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direksi. paragraf pemberhentian pegawai pemuda migasmigasada saat pegawai diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada mulai bulan berikutnya pembayaran gaji diberikan sebesar (lima puluh persen). dalam hal pegawai pemuda migas sebagaimana dimaksud pada tidak terbukti bersalah, maka berhak atas gaji yang belum diterimajdih.tubankab.go.iddan atau cc. merugikan keuangan pemuda migas. bab viii dana pensiun direksi dan pegawai pemuda migas wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja lembaga keuangan yang masuk dalam lembaga penjamimigas sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun direksi dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan direksi. bab tahun buku, rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan bagian kesatu tahun buku tahun buku pemuda migas adalah tahun taklim. jdih.tubankab.go.idrencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan direksi bersama jajaran perusahaan pemuda migasdisusun untuk: menunjukkan gambaran mengenai bisnis pemuda migas kepada para pemangku kepentingan, memberikan pedoman bagi pihak manajemen pemuda migas dalam mengelola perusahaan, cc. menentukan strategi bisnis, mengarahkan pengurus pemuda migamigasjdih.tubankab.go.id direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran pemuda migas yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. rencana kerja dan anggaran pemuda migas sebagaimana dimaksud padapemuda migasmigas. penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarklaporan perusahaan direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan pemuda migas berupatahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati setelah laporan hasil audit diterima oleh pemuda migas paling lambat (tiga puluh) hari setelah laporan diterima. jdih.tubankab.go.id hasil audit yang dilakukanpenyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dsebesar (tiga persen): anthem insentif kinerjakewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk penambahan modal, dan berlaku apabila pemuda mempunyai saldo laba yang positif. bab kerjasama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa, serta pemindahan dan penerimaan aset bagian kesatu kerjasama pemuda migasjdih.tubankab.go.idgian kedua pinjaman pemuda migasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sebelum melakukan pinjaman, pemuda migasmigas menerima pinjaman dari pemerintah daerah, maka pemuda migas wajib mengalokasikan dalam anggaran pemuda migastetapkan dengan peraturan bupati. jdih.tubanrusahaan adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham. perusahaan umum daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban yang selanjutnya disebut pemuda migas adalah perusahaan umum daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. direksi adalah direksi pemuda migas. direktur utama yang selanjutnya disebut direktur adalah direktur utama pemuda migas. dewan pengawas adalah dewan pengawas pemuda migas. pegawai adalah pegawai pemudajdih.tubankab.go.id bagian keempat pemindahan dan penerimaan aset perusahaan ketentuan mengenai tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap pemuda migas serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi, dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh pemuda migas diatur dalamminyak dan gas bumi yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku harus dimaknai sebagai pemuda migassecara langsung dengan pemuda migas wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengjdih.tubankab.go.id dewan pengawasdan dalam hal dewan pengawas dan direksi yang masih kosong dan belum ada pejabatnya makaketentuancabut dan dinyatakan tidak berlaku. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk ketentuan babumum perusahaan daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang dimiliki kabupaten tuban dan merupakan alat kelengkapan ekonomi daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. keberadaan perusahaan daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban saat ini diaturseiring dengan perkembangan perusahaan dan upaya meningkatkan tata kelola perusahaan, serta sebagai tindak lanjut diundangkan beberapa peraturan perundang undangan yang berimplikasi pada pengelolaan perusahaan daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban, meliputi:maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap keberadaan pembentukan perusahaan daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban. penyesuaian ini dilakukan dengan menyusun peraturan daerah baru yang mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang undangaminyak dan gas bumi kabupaten tuban sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah beserta peraturan pelaksanaannya, guna mendukung pencapaian tujuan badan usaha milik daerah denganseefisien. materi muatan peraturan daerah kabupaten tuban tentang perusahaan umum daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban, meliputi: ketentuan umum nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdirinya, permodalan, organ perusahaan umum daerah minyak dan gas bumi, kepegawaian, dana pensiun, tahun buku, rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan perusahaan dan penggunaan laba bersih, kerja sama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa, serta pemindahan dan penerimaan aset, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. jdih.tubankab.go.id demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud jasa penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjanghuruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas jdih.tubankab.go.id cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan umum daerah migas kabupaten tuban. yang dimaksud modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang pembunuhannya dilakukan oleh bupati dengan menetapkannya dalam peraturan daerah secaratubankab.go.id kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hiliumi, perusahaan daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban yang didirikan berdasarksesuaikan nama badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah minyak dan gas bumi kabupaten tuban. pemuda migas berkedudukan dan berkantor pusat daerah dan dapat mendirikan cabang cabang serta perwakilan perwakilan tempat lain dalam maupun luar wilayah daerah. pemuda migas merupakan perusahaan induk (holding company) dan dapat membentuk anak perusahaan yang dapat mengelola participating interest dan usaha lainnya. pemuda migas selaku perusahaan milik daerah berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan daerah ini. jdih.tubankab.go.id huruf yang dimaksud dengan loyalitas adalah ketaatan karyawan kepada atasan perusahaan. huruf yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan kemahiran serang karyawan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. huruf yang dimaksud dengan kejujuran adalah sifat jujur kelurusan hati. huruf yang dimaksud dengan kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. huruf yang dimaksud dengan prestasi kerja adalah adalah hasil yang dicapai dari sesuatu yang telah dikerjakan dilakukan lingkungan kerja. huruf yang dimaksud dengan kerajinan adalah suatu kegiatan melakukan kegiatan pekerjaan dengan sungguh sungguh. huruf yang dimaksud dengan kesehatan adalah kondisi kebaikan keadaan jasmani atau rohani seseorangdirianterhadap pemuda migas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi. tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk: meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, cc. penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan dan, dan mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. bab kegiatan usaha dan jangka waktu berdirinya bagian kesatu kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dan pemuda migas melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang minyak dan gas bumi lainnya daerah dan atau luar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan jdih.tubankab.go.id pengelolaan sumber daya energi dan energi terbarukan serta kegiatan jasa penunjang energi dan energi terbarukan daerah dan atau luar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemuda migas dapat mengembangkan usaha luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan kpm. bagian kedua jangka waktu berdiri pemuda migas didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. bab permodalan bagian kesatu umum sumber modal pemuda migasjdih.tubankab.go.id yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kapital cadangan, dan keuntungan evaluasi aset. modal pemuda migasrusahaan. bagian kedua modal dasar dan modal yang disetor modal dasar pemuda migas ditetapkan sebesar rp. (dua milyar rupiah). modal disetor pemuda migas sampai dengan tahun sebesar rp. (tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). modal disetor sesuai modal dasar sebagaimana dimaksud pada dipenuhi paling lambat (dua) tahun sejak berdiri. modal dasar dan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada dan dipenuhi dari penyertaan modal. penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara khusus. jdih.tubankab.go.id bagian ketiga perubahan penyertaan modal paragraf penambahan modal penambahan modal pemuda migas dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah.rusahparagraf pengurangan modal pemerintah daerah dapat melakukan pengurangan modal daerah pada pemuda migas. pengurangumum daerah minyak dan gas bumi bagian kesatu umum pengurusan pemuda migas dilakukan oleh organ perusahaan. jdih.tubankab.go.id |
dag) walikota tasikmalaya aia peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang: huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufkorelasinya dengan ketinggian bangunan gedung bahwa semakin tinggi bangunan gedung, maka jarak bebasnya semakin besar. penetapan kdb dimaksudkan pula untuk: memenuhi persyaratan keamanan, seperti pertimbangan keamanan pada wilayah istana kepresidenan republik indonesia sehingga ketinggian bangunan gedung disekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu, dan pertimbangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk bangunan gedung yang dibangun sekitar ban: kemampuan daya resapan air, ketersediaan air bersih, cc. volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasiempat) lantai, bangunan gedung sedang, yaitu jumlah lantai bangunan gedung antara (lima) lantai sampai dengan (delapan) lantai, dan bangunan gedung tinggi, yaitu jumlah lantai bangunan gedung lebih dari (delapanhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelascc.huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasmelayu atau kawasan berarsitektur modern. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas ruang dalam interior) adalah meliputi tata letak ruang dan tata ruang dalam bangunan gedung. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan efisiensi tata ruang dalam ruang dalam cc. penggunaan bahan bangunan gedung. pemenuhan persyaratan kenyamanan tata ruang dalam ruang dalam nya dan atau punahnya spesies spesies yang langka dan atau endemikcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengaturan adalah kegiatan penyusunan dan pgedung nya law enforcement,,, yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat rtrw. adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerahhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruflifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus dan lelah seperti rangka, sebagai revisi sni persen k::iapabila digunakan sibasemen) pengguna penghuni .dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan. kawasan perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian ddoman umum adalah suatu acuan yang bersifat umum dan dapat dipakai sebagai panduan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatidentifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan dan pemanfaatan aset properti kawas tanahnya tinggi, diukur sekurang kurangnya (tiga meter),eskalator), lantai berjalan translator) dan atau lif eskalator) eskalator): dan sumber getar tidak tetap, seperti kereta api,huruf cukup jelas. huruf cukup jelashuruf cukup jelas. huruf cukup jelas eskalator) pada bangunan gedung dengan ketinggian bawah (lim eskalator), harus memenuhi ketentuan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lif k eskalator), ketinggian tombol lif iigedung ajukan oleh pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan imb , sesuai pedoman teknis dan standar teknis yang berlakuhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas: data teknis utilitas: dan data penyedia jasa, yang meliputi: penyedia jasa perencanaan struktur, arsitektur dan utilitas): penyedia jasa pelaksanaan struktur, arsitektur dan utilitas): dan penyedia jasa pengawasan struktur, arsitektur dan utilitas): dan telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya. untuk bangunan gedung yang berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat diterbitkan diberikan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan harus diperbaiki dan atau dilengkapi sampai memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung. dalam hal rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret dibangun oleh pengembang, maka sertifikat laik fungsi bangunan gedungnya harus diurus oleh pengembang untuk memberikan jaminan kelaikan fungsi bangunan gedung bagi pemilik bangunan gedung dan atau pengguna penghuni bangunan gedung.:huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelaswalikota gedungmanual operation andapabilauruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasmultiyears project. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasapabilahuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. pertimbangan teknis tim aterhadap huruf cukup jelas. huruf cukup jelashuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas pengujian peralatan huruf cukup jelas. huruf cukup jelashuruf cukup jelas. huruf nilik bangunan building inspector) yang bersertifikat, sedangkan pemilik bangunan gedungasjid sunda kelapa dan gedung lawang sewu. huruf yang dimaksud dengan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan berskala nasional adalah bangunan gedung yang memiliki nilai strategis dan merupakan aset nasional, seperti monumen nasional dan istana kepresidenan republik indonesia, seperti candi borobudur. huruf yang dimaksud dengan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan berskala provinsi adalah seperti monumen jogja kembali, monumen khatulistiwa pontianak dan tugu medan areacc.cc. masih dalam batas batas ketentuan rtrw. huruf cukup jelas. huruf cukup jelashuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. identifik untuk bangunan gedung yang dimanfaatkan secara komersial, seperti hotel atau sarana wisata huruf cukup jelas. huruf cukup jelasrks) pembongkaran bangunan gedung, jadwal, metode dan tahapan pembongkaran bangunan gedung, jarakjalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan kiri dan atau kananhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas.apabilagaris sempawadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah, termasuk situ dan wadah air sejenisnya dengan sebutan istilah lokapermeabilitas tanah adalah daya serap tanah terhadap air hujtingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel b) dan atau balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan gedung. slang kebakaran adalah slang gulung yang dilengkapi dengan mulut pancar nozzle) untuk mengalirkan air bertekanand, untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budaya,cc.prasarana bangunji. pembinaan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan: dan ketentuan penutup. bab asas penyelenggaraan bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung daerah, dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas: kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasianlainnya yang sejenis sesuai dengan peraturan perundang undang, meliputi: zona minor, zona ii minor, zona iii sedang, zona iv sedang, zona kuat, dan zona vi kuatlembag prasarana bangunan gedung:berdiri sendiri atau berupa tembok pagar). pemerintah daerah dalam mengendalikan keselamatan prasarana bangunprasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan mengenai imb. bab v bangunan gedung dan lingkungannya, dan cc.walikotamb. paragraf status hak atas tanah atau izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik: letak tanahwalikota:walikotaketentuan lebih lanjut mengenai imb diatur dalam peraturan daerah tersendirpedoman tim ahli bangunan gedung, peraturan menteri pekerjaan umum nomor spengendalian dampak lalu lintas, rtl:apabilawalikotawalikotacc.: karakteristik arsitektur:walikota dalam. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tata ruang dalam diatur dengan peraturan walikota:walikotatl,, persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya petir, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kelistrikan, dan persyaratapabilawalikotawalikotawalikota.::sampah kota tasikmalaya lembaran daerah kota tasikmalaya tahun nomorwalikotwalikotawalikotawalikotawalikotawalikotaapabilawalikotawalikotawalikotawalikotasumber getar lainnya,walikotacc.walikota eskalatorministrasi adalah pejabat yang ditugaskan oleh walikotatangga berjalan eskalator), dan atau lantai berjalan bangunan gedung. setiap bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari (lima) lantai, harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lif eskalator) sebagaimana dimaksud pada huruf jumlah, kapasitas dan spesifikasi lif eskalator) sebagaimana dimaksud pada huruf harus menyediakan lif eskalator) kebakaran. lift eskalator)y kebakaran sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: lif eskalator) khusus kebakaran, lif eskalator|) penumpang biasa, atau lif eskalator) barang, eskalator):cc.: pintu, ram, tangga, dan lif eskalator), dan jumlah fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia diatur dengan peraturan walikotayang meliputi: ruang ibadah, ruang ganti,walikotawalikota. bab tim ahli bangunan gedung tim ahli bangunan gedung ditetapkan oleh walikota: masyarakat ahlicc.ketentuan lebih lanjut mengenai tim ahli bangunan gedung diatur dengan peraturan walikota. babbangunan gedung sebagaimana dimaksud pada berlaku selamasertifikat laik fungsisertifikat laik fungsi bangunan gedung diatur dengan peraturan walikota. babcc. mekanikal dan elektrikal, pertamanan, danwalikota, kecuali untuk bangunan::penyandang cacat adalah sese, setiap orang adalah orang perseorangan atau badanmutu pembangunan bangunan gedung, danwalikota,, bagian bangunan,, dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung. pelaksanaan walikot walikotawalikota:,: cc., sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam d(umum), tata letak: cc. sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai nilai yang dikandungnya,:,,,,apabila pembongkaran bangunan gedungwalikota peran ,, dan atau mengajukan gugatan perwakilan, cc.walikotadan hurufwalikotai pembinaan bagian kesatu umumpengawasan,: diseminasi:bagian bangunan gedung dan sebagainyalingkungan bangunan gedung, yang selanjutnya disebut lingkungan,, agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang,, termasuk penyandang cacat dan lansia,utilitas umum adalahkarangan adalah bagian yang kosong dari suatu persil kavling blok peruntukan banguna, penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan cc. penerbitan surat penetapan pembongkaran bangunan gedung dan suratwalikota. bab xiv sanksi administratifcc. mendirikan bangunan gedung iatur berupa perintahidana setiap orang yang melanggar kewajiban dan atau larangan yangbangunan gedung kota tasikmalaya ,gedung yang dimaksud dengan lebih dari (satu) fungsi adalah apabilayang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif eskalator) adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung yang mengangkut penumpangnya dalam kereta lif yang bergerak naik turun secara vertikal. kereta lifgedungpreventive maintenance) adalah antara lain terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandarayang dimaksud dengan tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional adalah antara lain istana kepresidenan republik indonesia dan bangunan gedung kedutaan besar republik indonesiaadalah antara lain laboratorium forensik. hurufhuruf yang dimaksud denganyang dimaksud dengan zonasi gempa adalah zonasi gempa yang ada wilayah indonesia berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa yang terdiri dari: zona minor, zona ii minor, zona iii sedang, zona iv sedang, zona kuat, dan zona vi kuat, atau yang ditetapkan dalam pedoman teknis dan standar teknis cara pembangunan apabila perundang undangan :::: klb: dan kdh. data penyedia jasa konstruksi bangunan gedung: nama, alamat, dan penanggung : bangunan gedungnya. |
lampiran peraturan bupati paser nomor tahun tentang tata cara pembagian penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten paser tahun anggaran kecamatan desa nomor rekening ta. batu engkau bai jaya kerang dayo mengkudu tembakan petani tebu paser damai kerang riang lou penggerek jaya saing pupuk langgam selendang batu sopan sangka legal sungai terik busur sungai rantau buta rantau layang samuranggau batu kajang karo 9a2rr960o0| lempeng sari peluang paser jaya pasir mayang harapan baru kerta bumi lolo sandel pandang baru kendari padang jaya moyang tangan long ikis taher mulya part krayan makmur lombok|kong kati gunung putar bent jualan muara adang perkamen muara pas muara telak (pinang jatuh |sebatang taka |sebatang menaik karya menaik bhakti muara tou menaik menaik makmur marut pulang minggu muara tambakan makmur jaya kepala telak sebatang makmur (petik muara kolam muara payang long saya bilangan muara yangon rayon |uko muara karo lisan iwan lutung sekian makmur batu butik seberang muarasamu rantau bendungan (luan muara aneh isuweto tanjung pinang user rantau atas |siu libur dinding pasir melengkung |satang isuliliran satang ketuban kersik bura liburan |bait |long pinang |sung batu liburan baru pasir melengkung lempeng sangkuriman (sullivan baru bekas sering jaya tanah grogol tepian batang muara pasir jone janji (sungai langit (perempat isenaken tapis |pulau rantau padang pendapat rantau panjang sepulang tanah periuk jepara sungai tuak tanjung harapan .9a6. menikah tanjung aru lori peladen labuangkallo selangor random mak enasisoo aooassareo0 an0asia.co0 bupati paser, yusriansyah syarkawi lampirjumlah kecamatan desa nomor rekening rp) batu sopan desa legal desa rantau layang muarasamu desa seto desa rantau bendungan tanjung harapan tanah grogol nan desa pulau rantau desa sungai langit (5karo desa sandel desa pasir mayang desa condong baru long ikis desa adang jaya long kali nan desa perkamen desa muara tambakan desa menaik karya desa muara adang jumlahlaporan harta kekayaan penyelenggara negara (lakon} lingkungan pemerintah kabupaten buru tahun 2oi8., kolusi dan nepotisme, perlu melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan kabupaten buru. tahun o18; bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik good governance)buruburul,ernbaran negara republik indonesia tahun nomor vinstruksi presiden nomor tahun :il10l2016; menetapkan memutuskan:tan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; bupati adalah pati buru; t2.; penyelenggara negara adalah pejabat negara dilingkungan pemerintah kabupaten buradalah laporan dalam bentuk cetak darul;;; pengelola lakon adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan lakon; pendaftaran adalah penyampaian lakon oleh penyelenggara negara kepada kpk; pengumuman adalah pengumuman lakon oleh penyelenggara negara kepada publik; admin instansi adalah adalah pegawai yang ditunjuk oleh bupati untuk mengelola lakon dilingkungan kabupaten buru;'aneka"nine penyampaian lakon t2. peraturan bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas umum penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan poptime bab iii penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara pejabat wajib lakon lingkungan kabupaten buru yang wajib menyampaikan lakon terdiri atas bupati buru; wakil bupati buru; pejabat eselon dan yang disamakan; pejabat eselon iii dan yang disamakan; pejabat eselon dan yang disamakan; pejabat pejabat keuangan; bendahara penerima bendahara pengeluaran bendahara barang kuasa pengguna anggaran; pejabat pembuat komitmen; auditor; pejabat pengadaan barang dan jasa. sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpk melalui unit pengelola lakon pada kabupaten buru. wajib lakon lingkungan kabupaten buru; pengangkatankembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan;secara periodik setiap (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang d.,dimaksud dalam dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: melalui aplikasi lakon;' ditetapkan admin instansi dan admin unit kerja' bab unitunit pengelola lakon yang berkedudukan dan berkantor inspektorat kabupaten buru. t2l unit pengelola lakon sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari koordinator lakon admin instansi admin unit kerja; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap admin instansi dalam melakukan pengelolaan lakon;ii; ii. menunjuk dan membuat akun admin iii. pemberian sosialisasi kewajiban mengenai tata cara pengisian lakon. unit kerja; lakon dan bimbingan teknis admin unit kerja: mengelola aplikasi lakon lingkungan pemerintah kabupaten buru; ii. membuat akun wajib lakon penyelenggara negara; iii. membuat pemutakhiran data wajib lakon'buruburu' inspektur daerah kabupaten buru bertugas: memonitor kepatuhan penyampaian kepatuhan pejabat wajib lakon'dengan memberikan tembusan kepada menteri pendapat unhan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan komisi pemberantasan korupsi' setiap aparat pengawasan intern pemerintah, unit pengelola lakon dan pengelola dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan khusus pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku: terhadap pen yelenggata negara dengan formulir lakon model sebagai berikut dan pengumuman lakon serta untuk bersedia periksa harta yang sudah pernah menyampaikan lakon kpk a atau formulir lakon model kpk b, mengalami perubahan upati ini dengan penempatannya dalam berita daerah ditetapkan pada tanggal pengundangan peraturan kabupaten buru. namea januari masuki diundangkan namea pada tanggal januari br* torus daerah kabupaten buru, \. r\n1 ahmad assegaf berita daerah kabupaten buru tahun nomor para. koordinasi asisten iii inspektur kabar hukum |
yan, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ppp) tenaga kontrak kerja tkk), dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan kinerja, bahwa pemanfaatan teknologi informasi komunikasi tik) dalam proses pemerintahan (e government), bahwa presensi sidik jari merupakan salah satu sarana yang dapat membantu menjamin kepastian pegawai negeri sipil dan perjanjian kontrak ppp) tenaga kontrak kerja tkk) untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerjpresensi sidik jar!bupati lamongan nomor tahun tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten lamongan memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan presensi sidik jari lingkungan pemerintah.inas komunikasi dan informatika, yang selanjutnya disingkat dinas kominfo, adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten lamongan. badan kepegawaian daerah, yang selanjutnya disingkat bkd,negeri sipil masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik j(resensi sidik jari adalah data tingkat kehadiran pegawai yang diperoleh dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan perangkat presensi sidik jari (finger print). government adalah upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. bab kewenangan pengadaan dan pemeliharaan perangkat presensi sidik jari perangkat presensi sidik jari dipasang setiap tempat yang mudah diakses oleh pegawai, baik pns maupun ppp tkk. dinas kominfo berwenang untuk melaksanakan pengadaan dan memfasilitasi pemasangan serta pemeliharaan perangkat presensi sidik jari. apabila terjadi kerusakan gangguan pada perangkat presensi sidik jari, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, segera melaporkan kepada dinas kominfo. terhadap laporan terjadinya kerusakan gangguan pada perangkat presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada dinas kominfo segera melaksanakan perbaikan perangkat presensi sidik jari beserta infrastruktur pendukungnya. dinas kominfo melakukan perawatan, monitoring sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan terhadap sistem guna menjaga data dari manipulasi, gangguan, kecurangan, sabotase dan atau kerusakan lainnya. bab iii kewenangan pendayagunaan dan pemanfaatan perangkat presensi sidik jari kepala wajib mendayagunakan dan memanfaatkan perangkat presensi sidik jari yang tersedia sebagai alat atau sarana pembinaan dan pengawasan disiplin kehadiran pegawai, baik pns maupun ppp tkk lingkungan kerjanya. setiap pns dan ppp tkk pada unit kerja lingkungan pemerintah daerah wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan ketentuan terhadap pengaturan hari dan jam kerja, serta melakukan presensi sidik jari. pimpinan instansi unit kerja wajib mengawasi disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan baik dan tertib. bkd memiliki kewenangan pengadministrasian dan pemanfaatan hasil presensi sidik jari. bkd dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada (l), dapat membentuk tim pengoperasian program aplikasi dan pemanfaatan hasil dengan keputusan kepala bkd. kepala bkd melakukan evaluasi dan validasi tingkat kehadiran pegawai pada setiap berdasarkan hasil presensi sidik jari setiap bulannya. kepala bkd melaporkan hasil evaluasi dan validasi disiplin tingkat kehadiran pegawai berdasarkan hasil dari perangkat presensi sidik jari kepada bupati setiap bulan, triwulan, semester dan tahun, dengan tembusan kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten lamongan dan seluruh kepala pd. bkd dan inspektorat memiliki kewenangan akses terhadap sistem secara periodik dan atau sewaktu waktu dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan pembinaan kinerja pns dan ppp tkk. operator harus mempunyai integritas, mengerti komputer dan sistem informasi, serta dapat mengoperasikan perangkat presensi sidik jari. operator perangkat presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bkd. bab tata cara penggunaan dan pemanfaatan perangkat presensi sidik jari sidik jari yang digunakan untuk presensi sidik jari adalah sidik jari dari salah satu jari tangan pns dan ppp tkk bersangkutan. pns dan ppp tkk dibantu oleh operator merekam sidik jarinya pada perangkat presensi sidik jari. apabila sidik jari yang sudah direkam sebagaimana dimaksud dalam mengalami perubahan akibat suatu hal seperti rusak dan sebagainya sehingga tidak berfungsinya sidik jari dalam presensi sidik jari, maka dilakukan perubahan rekam sidik jari dari salah satu jari tangan yang lain. presensi sidik jari pada hari senin sampai dengan hari kamispresensi sidik jari khusus pada hari jumatjumlah dan waktu keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. apabila melakukan tugas atau kerja lembur, maka presensi sidik jari dilakukan sebanyak (empat, mulai kerja lembur, mengakhiri kerja lembur. an, terhadap pegawai yang bertugas pada unit kerja yang sifat pekerjaannya harus dilakukan setiap waktu dalam memberikan pelayanan masyarakat atau yang bertugas jauh dari lingkungan pd, maka pengaturan terhadap presensi kehadiran sidik jari ditetapkan lebih lanjut atau tersendiri oleh masing masing kepala sesuai ketentuan yang berlaku. pengaturan penetapan lebih lanjut atau tersendiri oleh kepala sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada bupati dengan tembusan kepala bkd dan kepala dinas kominfo. terhadap pns atau pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan instansi lembaga lain, maka presensi kehadiran sidik jari atau laporan kehadirannya mengikuti ketentuan instansi tempat bertugas. pns dan ppp tkk yang melakukan perjalanan dinas menginap, tugas belajar, sakit, izin dan cuti, tidak perlu melakukan presensi sidik jari. pns dan ppp tkk yang izin atau sakit sebelum jam kerja berakhir, melakukan presensi sidik jari kedua pada saat akan meninggalkan tugas. bagiyang bersangkutan harus membuat pemberitahuan tertulis kepada kepala dengan dihampiri surat tugas atau surat izin. untuk kepentingan evaluasi dan rekapitulasi setiap bulannya, terhadapkepala wajib melaporkan kepada bupati dengan tembusan kepala bkd paling lambat (tiga) hari setelah hari tanggal tidak masuk, dengan dihampiri bukti surat tugas atau surat izin. petugas operator mengisi keterangan dinas tugas belajar, sakit, izin dan cutibersangkutan untuk kepentingan evaluasi dan rekapitulasi disiplin tingkat kehadiran. operator tidak diperbolehkan melakukan perubahan, rekayasa dan manipulasi terhadap data base presensi sidik jari. bab pelaporan bkd dan inspektorat dapat meminta hasil cetak presensi sidik jari sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk presensi harian, rekap mingguan dan rekap bulanan melalui operator. dinas kominfo menyampaikan laporan atau hasil cetak presensi sidik jari kepada bupati dengan tembusan kepala bkd setiap (satu) bulan sekali untuk dilakukan evaluasi. bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada diatur dan disesuaikan lebih lanjut sesuai ketentuan. bab evaluasi dan pengawasan pasai dalam rangka objektivitas, tetap dilakukan evaluasi dan pengawasan tingkat kehadiran pegawai secara manual oleh atasan langsung dan kepala secara hierarki dan berjenjang. hasil evaluasi dan pengawasan tingkat kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan secara hierarki setiap bulan dan digunakan sebagai bahan untuk melengkapi dan atau memvalidasi hasil presensi sidik jari yang dikaitkan dengan pemberian insentif dan atau tunjangan perbaikan penghasilan. bagi atau sub yang belum tersedia fasilitas perangkat presensi sidik jari, hasil evaluasi dan pengawasan tingkat kehadiran dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan secara hierarki setiap bulan serta digunakan sebagai bahan untuk evaluasi tingkat kehadiran yang dikaitkan dengan pemberian insentif dan atau tunjangan perbaikan penghasilan. bab vii ketentuan lain lain pns dan ppp tkk yang tidak melakukan presensi sidik jari kecuali sebagaimana dimaksud dalam dan dihitung sebagai pengurangan jam kerja pns dan ppp tkk yang bersangkutan. terhadap berkurangnya jam kerja sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja dan pemberian insentif dan atau tunjangan perbaikan penghasilan. pns dan ppp tkk maupun pihak manapun dilarang melakukan tindakan tindakan yang dapat merusak dan atau mengganggu berfungsinya perangkat presensi sidik jari. terhadap pns dan ppp tkk maupun pihak manapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada termasuk tindakan sebagaimana tersebut dalam dikenakan sanksi sesuamp3 ine engan aslinya kepala pisa hukum, pan asep rihatono rupa |
ridengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang bahwa petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota padang nomor tahun tentang pengelolaan sampah telah diatur dalambahwa dalam rangka pemberian insentif kepada setiap orang yang melaporkan pelanggaran atas larangan pengelolaan sampah perlu diberikan pengharga. ketentuandiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penghargaan kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sebesar rp. (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan yang memenuhi syarjanuari wali kota padang, ldi diundangkan padang pada tanggal januari sekretaris dae kota padang, soul berita daerah kota padang tahun nomor |
esa walidalam rangka penerimaan peserta didik baru yang non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel, telah ditetapkan peraturan wali kota padang nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru::laksanaan penerimaan peserta didik baru. babipaddan smp. tahfidz adalah hafal kitab suci paling sedikit juz yang dinilai oleh juri ahli bidang tahfidz:enerimaan peserta didik baru online yang selanjutnya disebut sistem online adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara dalam jaringan (daring online). nilai rata rata rapor adalah rata rata nilai siswa kelas pada bidang studiketerampilan dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dari semester kelas sampai semester kelas sekolah tujuan sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta diditujuan peraturan wali kota ini adalah agar ppdb berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan mutu pendidikan. bab tata cara ppdb bagian kesatu(l) persyaratan calon peserta didik baru kelas (satu) adalah berusia (tujuh) tahun, atau paling rendah (enam) tahun pada tanggal juli tahun berjalan, cc. menyerahkan foto copy akte kelahiran dan memperlihatkan yang asli atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai domisili calon peserta didik: dan menyerahkan foto copy kartu keluarga dan memperlihatkan yang asli: menyerahkan foto copy ktp kedua orang tuaguru:dan:http: nisn.data.kemdikbud.go.id: menyerahkan fotokopi surat tugas pindah orang tua wali bagi peserta didik dari luar kota padang, dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga, danwajib mendapatkan surat keteranganketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah dikecualikandua jalur pendaftaran pemerintah kota padang akan melibatkan smp swasta yang ada kota padang dalam pelaksanaan ppdb melalui mekanisme dalam jaringan. calon peserta didik yang diterima smp swasta melalui ppdb dalam jaringan akan dibebaskan dari pungutan berupa uang masuk uang pembangunan dan iuran bulanan.jaringan. smp negeri dan swasta dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan, dan dalam jaringan. ppdb dalam jaringan dilakukan melalui laman pendaftaran ppdb dalam jaringan dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: zonlima persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota untuk jalur pendidikan inklusif yang diterima secara luring offlinependaftaran ppdb smp dalam jaringanprestasi bagi calon peserta didik yang memiliki nilai rata rata rapor lebih tinggi. jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak 55xtujuh belas persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota untuk jalur inklusif yang diterima secara luar jaringsedikit (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang diterima secara dalam jaringan dan luar jaringan. dalam hal jalur zonasi, afirmasi,restasi luar zonasi domisili peserta didik., atau jalur siswa inklusif. jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan tempat bertugas jalur mandiri yang dilaksanakan oleh smp swasta daerah kecuali untuk jalur mandiri smp swasta ditetapkan oleh kepala smp swasta kecuali yang diterima melalui jalur mandiri smp swasta. jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan: dan bencana sosial. jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diperuntukkan bagi peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan anak berkebutuhan khusus yang diterima melalui mekanisme luar jarisebagaimana dimaksud dalam huruf danjuga termasuk jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan tempat bertugas yang diterima secara luar jaringan. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan rapor peserta didik dan atau prestasi bidang non akademik rapor sebagaimana dimaksud pada (l)undang undangan bantuan operasional sekolah. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didtugas orangtua wali, dan atau jalur prestasi, jumlah daya tampung maksimumkan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dan luar jaringan. pendaftaran ppdb dengan mekanisme dalam jaringan dilaksanakan laman web pendaftaran bagi calon peserta didik baru negeri dilakukan salah satu negeri daerah. ppdb dilaksanakan dengan (dua) tahapan, yaitu tahap calon peserta didik dapat memilih paling banyak (tiga) sekolah dengan ketentuan jalur zonasi pilihan sekolah dalam zona, untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali pilihan sekolah bebas zona, dan tahap adalah pemenuhan daya tampung yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang tidak diterima pada tahap dengan memilih paling banyak (dua) sekolah yang masih tersedia daya kampungnyukan secara mandiri dengan menggunakan akun yang didapat dari yang bersangkutan. akun yang dimaksud diatas dipergunakan untuk mendaftar sesuai dengan jalur yang adan jalur afirmasi dengan ketentuan sebagai berikut pilihan paling banyak (empat) sekolah dengan ketentuan untuk jalur zonasi (duadua) smp swasta bebas zona atau: paling sedikit (tiga) sekolah dengan ketentuan untuk jalur zonasi (dua) smp negeri dalam zona dan (satu) smp swasta bebas zona atau (satusatu) smp swasta bebas zona atau (satu) smp negeri bebas zona dan (dua) smp swasta bebas zona. tahap untuk calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua wali dan jalur prestasi dengan ketentuan sebagai berikut pilihan paling banyak (empat) sekolah dengan ketentuan pilihan (dua) smp negeri bebas zona dan (dua) smp swasta bebas zona atau, paling sedikit (tiga) sekolah dengan ketentuan pilihan (dua) smp negeri bebas zona dan (satu) smp swasta bebas zona atau (satu) pilihan smp negeri bebas zona dan (dua) smp swastasetiap calon peserta didik juga diberi kesempatan untuk koreksi titik koordinat tempat tinggal jam setelah melakukan pendaftaran dengan membawa kartu keluarga posko ppdb dinasrutan pilihan sekolah dalam zonasi: dan usia sebagaimana dimaksud dalamberhitung. seleksi calon peserta didik kelas (tujuh) smp negeri melalui mekanisme luar jaringan dilakukan oleh panitia seleksi pada dinas. calon peserta didik baru kelas (tujuh) smp yang diterima mekanisme luar jaringan akan ditempatkan pada sekolah yang ditetapkan oleh kepala dinas: dan kalau nilai dan usia sama, seleksi berdasarkan yang terlebih dahulu mendaftarusia. calon peserta didik baru smp negeri jika tidak diterima ditahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat mengikuti tahap ii. paragraf pengumuman dan daftar ulang hasil seleksi ppdb dalam jaringan (daring online) dapat dilihat laman web hasil seleksi final dicetak oleh sekolah dan ditempelkan papan pengumuman sekolah atau ditempat yang mudah dilihat oleh umum. sekolah wajib menyampaikan dinas sebagai laporan. calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang (lapor diri) sekolah dimana calon peserta didik dinyatakan diterima (sesuai jadwal yang ditentukan), dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkanjadwal yang ditetapkan, maka dianggap calon peserta didik baru tersebut mengundurkan diri dan tidak dapat lagi mendaftar sekolah negeri dalam kota padang. bab iii perpindahan peserta didik perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan ppdb sistem zonasi. perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada (l) dan wajib memenuhi ketentuan rombongan belajar. peserta didik pendidikan dasar setara negara lain dapat pindah daerah setelah memenuhi surat pernyataan dari kepala sekolah asal:negara lain dapat diterima smp daerahpendidikan dasar, dan pendidikan menengah dan konversi nilai rapor sesuai kurikulum yang berlaku indonesia ):dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ppdb. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk monitoring lokasi daerah kota padang amar berita daerah kota padang tahun nomor |
walikota padang provinsi sumatera barat peraturan wali kota padang nomor tahun tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola dinas perdagangan secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar, retribusi pertokoan, retribusi tera tera ulang dan kakus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dikelola oleh dinas perdagangan kota padang perlu dilakukan pemungutan dengan menggunakan teknologi informasi: bahwa untuk kelancaran pemungutan retribusi secara elektronik perlu diatur tata caradtera dan atau tera ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tera tera ulang oleh pemerintah daerah. retribusi pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas jasa penyediaan fasilitas toko berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontraskan. retribusi kakus adalah pungutan daerah sebagai jasa pembayaran atas jasa penyediaan kakus yang dilakukan pemerintah daerahsuatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jastugas administrasi sistem user sys admin) adalah user yang diberikan kepada pengguna retribusi, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memverifikasi dan menyetujui setting aplikasi retribusi yang dibuat oleh user admin. mesin kasir berbasis android point sales) android adalah piranti untuk melakukan transaksi keuangan dan non keuangan lainnya seperti pengumpulan data dan sebagaimananya melalui aplikasi retribusi. mesin kasir portable mobile point off sale) yang selanjutnya disebut pos adalah alat bantu pembayaran retribusi secara elektronik. standarisasi pembayaran digital dengan metode code quick response code indonesian standart) yang selanjutnya disebut ris adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik. petugas retribusi pasar adalah pelaksana pada dinas perdagangan kota padang yang bertugas mengelola pasar termasuk untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar. force majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan, meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah epidemik, dan huru hara. maksud peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola dinas perdagangan secara elektronik. tujuan peraturan wali kota ini adalah meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar, meminimalisir adanya penyimpangan dan kebocoran retribusi, pelaporan yang dapat akses secara tepat waktu (realtime) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman, mendapat informasi yang transparan dalam bertransaksi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. bab tata cara pemungutan bagian kesatu umum pemungutan secara elektronik dilakukan terhadap retribusi yang dikelola dinas antara lain retribusi pelayanan pasar, retribusi tera dan atau tera ulang, retribusi kakus: dan retribusi pertokoan. retribusi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada pasar yang kelola oleh pemerintah daerah yaitu pasar raya padang, pasar belimbing, pasar nanggala, pasar tanah kongsi pasar lubuk buaya, pasar ular karang, pasar alai, pasar simpang haru, dan pasar bandar buat. bagian kedua mekanisme pemungutan retribusi setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik. pemungutan retribusi dilakukan setiap harinya oleh petugas yang yang ditunjuk oleh dinas. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan m pos dan ris yang dikelola oleh dinas. penyelenggaraan pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas bekerjasama dengan pihak ketiga. dalam hal terjadi kendala yang menyebabkan pemungutan secara elektronik tidak dapat dilakukan, maka maka pembayaran dilakukan secara manual. atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada dinas memberikan tanda bukti pembayaran yang sah kepada wajib retribusi berupa struk. retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam disetorkan pada rekening kas umum daerah dengan nomor rekening rekening sebagaimana dimaksud pada merupakan rekening bersalah nihil yang solonya wajib disetorkan setiap harinyamulai pukul wib sampai dengan pukul wib. untuk penerimaan retribusi diatas pukul wib disetorkan pada hari kerja berikutnya. bab iii monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran retribusi daerah yang dikelola oleh dinas dengan pihak ketigaralihan dinas wajib memfasilitasi sarana dan prasarana pemungutan retribusi secara elektronik. dalam hal pemungutan retribusi belum dapat dilakukan secara elektronik, maka pemungutan dilakukan secara manual sampai tersedianya sarana dan prasarana pemungutansekretaris daerah kota padang, nasrul berita daerah kota padang tahun nomor |
plalu lintas, telah ditetapkanbahwa untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mengoptimalkan pemberian sanksi perlu dilakukan pengemasan ban kendarapadang nomor tahun tentang retribusi jasa usaha lembaran daerah tahun nomor tambahan lembaran daerah kota padangjasa usahlalu lintas. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan angka dihapus dan ditambahkan (dua) angka yakni angka 1ll.a danrhubungan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perhubungan kota padang. transportasi adalah keseluruhan sistem angkutan dan lalu lintas. jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umumdihapus. lokasi parkir adalah tempat lokasi yang telah ditentukan sebagai lokasi parkir kendaraan. l1. pengecekan adalah proses pengangkatan kendaraan bermotor roda (tiga) atau lebih yang dimulai dari rendered, menyimpan, sampai dengan mengembalikan kendaraan kepada pemilik pengemudi penanggung jawab kendaraan. ll.a pemindahan adalah proses memindahkan kendaraan bermotor roda (dua) yang dimulai dari pengangkatan, penyimpanan sampai dengan pengembalian kendaraan kepada pemilik pengemudi penanggung jawab kendaraan. penguncian ban adalah penguncian ban kendaraan bermotor. tempat penyimpanan kendaraan bermotor adalah tempat penitipan kendaraan bermotor. pengemasan adalah proses pengurangan angin ban kendaraan bermotor sampai dengan habis anginnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap kendaraan bermotor roda (dua), dan pemindahan kendaraan bermotor tempat yang telah disediakan. setiap kendaraan bermotor roda (tiga) atau lebih dan pengecekan kendaraan bermotor tempat yang telahdua) sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap kendaraan yang pemilik atau pengendararoda (dua) datang sebelum kendaraan bermotor dipindahkan, maka kepada pemilik atau pengendara dikenakan sanksi tilang dan kendaraan dikembalikan kepada pemilik atau pengendara. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat maka kendaraan bermotor dipindahkan tempat yang telah disediakan. pada tempat parkir kendaraan bermotor roda (dua) yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud pada dipasang papan informasi yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dipindahkan tempat yangtiga) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap kendaraan yang pemilik atau pengemudidatang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembukaan kunci dan kepada pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor dikenai tilang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat maka kendaraan bermotor diderek tempat yang telah disediakan. pada tempat parkir kendaraan bermotor yang telah diderek sebagaimana dimaksud pada dipasang papan informasi oleh tim pelaksana yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah diderek tempat yang disediakan. terhadap pengecekan sebagaimana dimaksud pada kepada pemilik atau pengemudi kendaraan dikenakan retribupabila dalam jangka waktu 1x24 jam kendaraan bermotor tidak diurus oleh pengemudi pemilik maka dinas menyurati pemilik kendaraan sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar pada kantor samgat. dalam hal kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir belum melakukan pembayaran biaya pengecekan dan atau pemindahan, dikenakan biaya penyimpanan penampungan terhadap kendaraan bermotor dengan perhitungan paling banyak (enam) hari dikali biaya pengecekan pemindahan kendaraan bermotor. dalam hal kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada tidak diambil oleh pemilik kendaraan dalam jangka waktu (tiga) bulan, maka kendaraan tersebut diprosendahara penerimaan pada dinas menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dilakukan pengecekan dan atau pemindahan dan jangka waktu penyimpanan kendaraan. penghitungan jangka waktu pemindahan dan penyimpanan kendaraan dimulai sejak pengecekan kendaraan sebagaimana waktu yang tercantum didalam berita acara serah terima dengan tim pelaksana. pembayaran retribusi daerah dilakukan oleh pemilik, pengemudi atau penanggung jawab kendaraan kepada bendahara penerimaan atau pembantu bendahara penerimaan dinas pada loket yang ditentukan, atau secara online kas daerah, yang nomor rekeningnya diperoleh dari bendahara penerimaan. atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada kepada pemilik, pengemudi atau penanggung jawab kendaraan diberikan bukti pembayaran berupa lembar skr atau struk atau cetakan bukti transaksi onlinemel sekretaris daerah kota padang nasrul berita daerah kota padang tahun nomor |
rela ssnalisis standar belanja dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jambi, menimbang bahwa untuk melaksanakan dalam peraturan walikota nomor tahun tentang analisis standar belanja,analisis standar belanberitadinas adalah dinas pengelola keuangan dan asetkpd lingkungan pemerintah kota jambi yang berdasarkan hasil kajian dari lembaga penelitian universitas jambi yang berlakuformula analisis standar belanja adalah formula atau rumus yang digunakan untuk menghitung kewajaran anggaran pada setiap kegiatan dengan mempertimbangkan beban kerja untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. faktor pendorong biaya adalah faktor faktor yang dianggap berpengaruh penting dan mendasar terhadap penentuan besar kecilnya biaya anggaran untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. belanja tetap adalah jumlah tertentu belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya beban kerja. belanja variabel adalah belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan beban kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentuelanja semi variabel adalah belanja belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proposional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisi pembuat keputusan, intuisi tersebut bisa didasari atas surat surat keputusan, kontrak kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya. pendekatan analisis engineering merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output). pendekatan analisis data belanja masa lalu merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu.pengendali belanja (cost driver) atau pemicu belanja adalah factor faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. proporsi alokasi belanja adalah ketentuan tentang persentase kewajaran alokasi belanja untuk setiap rincian objek belanja yang ditetapkan. pemutakhiran adalah memperbaharui data belanja dengan menggunakan data dpa dan dpp tahun sebelumnya. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota jambi nomor tahun tentang analisis standar belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: maksud penyusunan asb sebagai pedoman menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan dari suatu program dalam (satu) tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dengan peraturan walikota penyusunan asb sebagaimana dimaksud pada berdasarkan data apbd dan apbd perubahan tahun sebelumnya analisis standar belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran belanja daerah dengan mempertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada lingkungan pemerintah kota jambi. uraian dan perhitungan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada untuk sosialisasi penyuluhan workshop lampiran huruf asb sosialisasi penyuluhan workshop asb pendidikan dan pelatihan pegawai asb pendidikan dan pelatihan non pegawai dalam peraturan walikota jambi nomor tahun tentang analisis standar belantentang perubahan atas peraturan walikota jambi nomor tahun nomor tahun tanggal desember tentang analisis standar belanja jenis asb berdasarkan hasil pengolahan data tahun untuk masing masing jenis asb yang sudah analisis dan rumuskan adalah sebagai berikut: asb .bimbingan teknis pelatihan teknis bagi pegawai asb bintik atau pelatihan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai acuan bagi skpd dilingkungan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian pada bidang tertentu bagi pns dilingkungan pemerintah daerah dengan mendatangkan narasumber atau instruktur lokasi pemerintah daerah. adapun kegiatan yang masuk dalam asb ini adalah antara lain sebagai berikut bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan dinas pendidikan) bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan dinas perhubungan). bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan kecamatan pasar jambi). bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan rsud). hasil analisis bimbingan teknis pelatihan teknis bagi pegawai deskripsi: bimbingan atau yang sifatnya operasional terkait dengan kebutuhan utama satuan organisasi. tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pemerintah kota jambi dalam mengatasi masalah masalah yang bersifat operasional yang menjadi kebutuhan utama pada satuan organisasi. kegiatan ini tidak sekedar bersifat memberikan pengetahuan atau tutorial saja tetapi juga memberikan contoh pemecahan permasalahan dan panduan rinci atas keahlian teknis yang dituju. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang dimaksud dalam asb ini adalah pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan sendiri oleh skpd lingkungan pemerintah kota jambi, bukan untuk belanja aparatur pemerintah kota yang dikirimkan dalam mengikuti suatu pelatihan. besar kecilnya belanja pendidikan dan pelatihan ini ditentukan oleh jumlah peserta pelatihan dan lamanya pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan. semakin banyak jumlah peserta dan semakin lama waktu pelaksanaannya maka semakin besar kebutuhan belanja pendidikan dan pelatihan. pengendali belanja: jumlah orang hari. satuan pengendali belanja tetap satuan pengendali belanja variabel jumlah orang hari) rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel jumlah orang hari) proporsi objeksuatu kegiatan pelatihan bimbingan teknis bagi aparatursosialisasi penyuluhan workshop asb sosialisasi penyuluhan workshop adalahadapun kegiatan yang masuk dalam asb ini adalah antara lain sebagai berikut sosialisasi peraturan daerah bangunan. sosialisasi andalan. sosialisasi tata cara pendirian koperasi. sosialisasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. sosialisasi tentang roadmap reformasi birokrasi sosialisasi peraturan penanaman modal sosialisasi petugas uks dan ekspor puskesmas. sosialisasi pengelolaan air limbah dan industri. sosialisasi publik izin pengumpulan uang. sosialisasi pemantauan orang asing. hasil analisis sosialisasi penyuluhan workshop deskripworkshop seminar lokakarya adalah suatu diskusi yang membahas satu atau beberapa topik permasalahan (umumnya dari hasil studi atau penelitian) secara mendalam dengan mengutamakan interaksi dua arah dan pertukaran informasi antar sekelompok kecil partisipan (small number participants). peserta sosialisasi penyuluhan workshop adalah aparatur pemerintah daerah dan atau masyarakat: pengendali belanja: jumlah orang hari kali satuan pengendali belanja tetap satuan pengendali belanja variabel jumlah orang hari kali) rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel jumlah orang hari kali) proporsi alokasi belanja per kegiatan: penggandaan aan nan minumsosialisasi penyuluhan workshoptabel penjelasan proporsi alokasi belanja proporsi alokasi belanja batas bawah merupakan alokasi belanja yang batas bawah digunakan oleh skpd untuk melakukan kegiatan yang tidak melibatkan skpd dalam lingkungan pemerintah kota jambi. proporsi alokasi belanja rata rata merupakan alokasi belanja yang rata rata digunakan oleh skpd untuk melakukan kegiatan yang melibatkan skpd dalam lingkungan pemerintah kota jambi. proporsi alokasi belanja batas atas merupakan alokasi belanja yang batas atas digunakan oleh skpd untuk melakukan kegiatan yang melibatkan lintas sektoral dan instansi vertikal diluar lingkungan pemerintah kota jambi. asb pengawasan asb merupakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kasus yang bersifat khusus yang membutuhkan pemeriksaan dan pengawasan tersendiri. dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan penyelesaian terhadap kasus kasus yang ada dapat dilakukan dengan lebih intensif. kegiatan yang masuk dalam asb adalah kegiatan yang dilaksanakan, antara lain sebagai berikut peningkatan pengawasan perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa pembinaan dan pengawasan kesehatan tempat tempat umum pengawasan dan pemeriksaan kualitas air pengawasan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pengawasan terhadap aktivitas kegiatan usaha yang berdampak lingkungan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pemanfaatan esdm program penataan, pengendalian, dan pengawasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga hasil analisis pengawasan deskripsi merupakan kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amalan atau obje, bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. pengendali belanja: jumlah objek pengawasan satuan pengendali belanja tetap satuan pengendali belanja variabel jumlah objek pengawasan) rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel jumlah objek pengawasan) proporsi alokasi belanja per kegiatan: belanja bahan pakai y60 habis belanja makanan dan minuman belanja cetak dan y60makanan dan minuman serta belanja cetak dan penggandaan. untuk kegiatan pengawasanmonitoring pemantauan, evaluasi asb monitoring pemantauan, evaluasi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi program pemerintah yang merupakan kegiatan dalam rangka mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan. yang menjadi sasaran atau objek dalam monitoring ini adalah masyarakat, atau pihak eksternal pemerintah. hasil dari kegiatan ini menghasilkan laporan rinci atas kinerja yang dicapai serta kemungkinan atau rekomendasi perbaikan, pembenahan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan. kegiatan yang masuk dalam asb adalah kegiatan yang dilaksanakan, antara lain sebagai berikut monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dak dan dekonsentrasi monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas kesehatan) monitoring. evaluasi, dan pelaporan dinas pu) monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas pendidikan) monitoring dan evaluasi pendapatan daerah monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas perhubungan) monitoring penataan rumah sehat monitoring, evaluasi dan pelaporan satpol pp) kegiatan pemantauan dan evaluasi skp hasil analisis monitoring pemantauan, evaluasi deskriptauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanasolusi sedini mungkin. pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan memberikan indikasi awal dari perkembangan atau kekurangan suatu kegiatan yang sedang berjalan. pengendali belanja: jumlah objek kegiatan yang dimonitor pantau evaluasi satuan pengendali belanja tetap satuan pengendali belanja variabel jumlah objek kegiatan yang dimonitor pantau evaluasi) rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel jumlah objek kegiatan yang dimonitor pantau evaluasi) proporsi alokasi belanja per kegiatan: bee sisa mode mass pns netnjagasa kantor) men minuman perangmonitoring pemantauan, evaluascana kerja asbcana kerja skpd (blh). penyusunan rencana kerja skpd (babak). penyusunan rencana kerja skpd (bpk). penyusunan rencana kerja skpd diknas). penyusunan rencana kerja skpd dinas pasar jambi). penyusunan rencana kerja skpd dinas pu). penyusunan rencana kerja skpd dinkes). penyusunan rencana kerja skpd dishub). penyusunan rencana kerja skpd disporbudpar). penyusunan rencana kerja skpd ditaruh). hasil analisis penyusunan rencana kerja deskripsi(jumlah dokumen laporan buku) proporsi alokasi belanja per kegiatan: belanja honorarium non 20x, 20x, 20x, pns belanja bahan pakai 19x habis minumanpenyusunan rencana kerjstra asbstra skpd bappeda) penyusunan renstra skpd (bkd) penyusunan renstra skpd (blh) penyusunan renstra skpd (bpb damkar) penyusunan renstra skpd diknas) penyusunan renstra skpd dinas pasar jambi) penyusunan renstra skpd dinas pu) penyusunan renstra skpd dishub) penyusunan renstra skpd ditaruh) penyusunan renstra skpd inspektorat) hasil analisis penyusunan renstra deskripsijumlah dokumen laporan buku) proporsi alokasi belanja per kegiatan: perorangtenaga perorangan, belanja makanan dan minuman serta belanja cetak dan penggandaan untuk kegiatan penyusunan renstrkoordinasi lembaga asbkegiatan yang masuk dalam asb adalah kegiatan yang dilaksanakan, antara lain sebagai berikut koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan sdm rekor dewan ketahanan pangan kota jambi tim anggaran pemerintah kota jambi pokja penyusunan rka dan kua pas tim teknis anggaran rka dan kua pas skpd kegiatan koordinasi bidang sanitasi tim koordinasi percepatan pembangunan jambi kota seberang tim penetapan rkd kota jambi tim penanganan gangguan keamanan kota jambi koordinasi penyelenggaraan musrenbang kelurahan hasil analisis koordinasi lembaga deskripsi:kegiatan rapat satuan pengendali belanja tetap satuan pengendali belanja variabel rp310. jumlah peserta kegiatan rapat) rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel (jumlah peserta kegiatan rapat, belanja cetak dan penggandaan untuk kegiatan koordinasi lembagfasilitasi masalah sosial budaya masyarakat asbataupun pengertiannyakegiatan yang masuk dalam asb adalah kegiatan yang dilaksanakan, antara lain sebagai berikut fasilitasi peran pemda dan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan serta komunikasi pegiat kesenian daerah fasilitasi penyelesaian proseduermasalahan permasalahan pengaduan konsumen hasil analisis fasilitasi masalah sosial budaya masyarakat deskripsiataupun pengertiannya adalah membantu seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas.pengendali belanja: jumlah orang kasus objek satuan pengendali belanja tetap satuan pengendali belanja variabel jumlah orang kasus objek) rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel (jumlah orang kasus objek) proporsi alokasi belanja per kegiatan: belanja jasa tenaga perorangan belanja makanan dan minuman belanja cetak danfasilitasi masalah sosial budaya masyarakato11. pembinaan pegawai asb o11administrasi pemerintahan kelurahan kec. jambi selatan) pembinaan dan pengembangan pelayanan kependudukan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan kec. jambi timur) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan kec. belitung) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan kec. kota baru) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan kec. danau teluk) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan kec. pasar jambi) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan kec. pelayanan) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan kec. telanaipura) kegiatan pembinaan pengadaan barang jasa hasil analisis pembinaan pegawai deskripsi pembinaan pegawai dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah masing masing. pengendali belanja: jumlah orang bulan kali kegiatan hari satuan pengendali belanja tetap satuan pengendali belanja variabel rp310belanja jasa tenaga perorangmbinaan non pegawai asbnilai nilai patriotik dan kesetiakawanan sosial bagi generasi muda pembinaan olahraga yang berkembang masyarakat pembinaan pemuda dan pramuka pembinaan mental pelajar pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan pembinaan dewan pendidikan hasil analisis pembinaan non pegawai deskripsipengendali belanja: jumlah orang bulan kali kegiatan hari satuan pengendali belanja tetap rp satuan pengendali belanja variabel rp485nopengelompokkan dalam analisis standar belanja (asb) kelompok kegiatan dalam analisis standar belanja asb) ini bukan untuk membatasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah skpd), tetapi daftar kegiatan dalam asb ini merupakan contoh sehingga memudahkan skpd dalam mencari acuan asb yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun. kegiatan yang sejenis walaupun sekiranya tidak ada dalam daftar kelompok kegiatan asb ini atau mempunyai nomenklatur, penyusunan anggarannya dapat mengacu pada asb yang bersesuaian atau punya pola yang sama. walikota jambi, ttd syarif fasahabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah, bahwa agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan secara terukur dan terarah,kebutuhan khusus, peraturan daerah kota padang nomor tahun tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lembaran daerah tahun nomor s5). memutuskan. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan: daerah kota penyandang disabilitas adalah setiap yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dansuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai nilai dan norma yang berlaku preventif merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan kuratif adalah proses pelayanan penyembuhan sesorang tidak hanya sebatas pada sistem biologis saja tetapi meliputi pelayanan psikologis dan sosial rehabilitasi adalah suatu proses untuk meningkatkan fungsisosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitasan pelayanan rehabilitasi sosial daerah. perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, membentangi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah, menangkal dan menghindarkan segala sesuatu yangsehatan adalahrehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembanganuntuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial nya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. panti sosial adalah lembaga ataumelaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sertifikat kompetensi. tenaga kesejahteraan sosial adalah sesorang yang dididik dan dilatih secara professional untk melaksanakan tugas tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial seseorang baik yang bekerja lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya dibidang kesejahteraan sosialberbadan hukum maupun yang idak berbadan hukum maksud peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. tujuan peraturan wali kota ini adalah. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. bab pelayanan bagian kesatu bentuk pelayanan pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk persuasif, preventif: kuratif, dan atau d.rehabilitasi. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk kegiatan persuasif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: motivasi asesmen psikososial, b.perawatan, pengasuhan. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyebarluasan informasi tentang disabilitas, b.penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas, dan penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk kuratif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, konseling psikososial dan pelatihan vokasional dan kewirausahaan pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bantuan sosial, bersosialisasi, bimbingan lanjut, dan d.rujukan bab iii penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial setiap fasilitas pelayanan harus memberikan pelayanan rehabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas. pelayanan rehabilitasi sosialpenyelenggara fasilitas pelayanan rehabilitasi sosiallayanan rehabilitasi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan perlindungan dan hak penyandang disabilitas. fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial berkewajiban menjamin ketersediaan alat dalam rangka memberikan pelayanan rehabilitasi soal yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas baik ditingkat dasar maupun ditingkat lanjutan. fasilitas layanan rehabilitasi sosial memberikan layanan rehabilitasi sosial agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional optimal mungkin. pemberian rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui penilaian kemampuan disabilitas dan fungsional dari tenaga kesejahteraan sosial, lintas sektor masyarakat dan organisasi terkait penyandang disabilitas dalam mendukung rehabilitasi sosial, psikolog, cc.bab pelayanan informasi dan pelayanan khususrehabilitasi sosial. fasilitas layanan rehabilitasi sosial harus menyediakan petugas yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi layanan rehabilitasi sosial secara mudah dan tepat. fasilitas pelayanan publikpublik.rehabilitasi sosial terpadu pelayanan khusus., cc. pengisian formulir, keluar masuk, naik dan atau turun dari setiap unit layanan kesehatan:dan kebutuhan lainnya. pelayanan khusussosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan tingkatnya. dalam hal kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, tenaga kesejahteraan sosial yang ada pada fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial wajib merujuk kepada fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial lanjutan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. pemberian rujukan untuk penyandang disabilitas sebagaimanadimaksud pada dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. (l)pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas padang. peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentukdan pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.septa diundangkan padang pada tanggal met sekretaris daerah kota padang, amajrul berita daerah kota padang tahun nomor. . |
salinan relief ass walikota jambi provinsi jambi peraturan walikota jambi nomor tahunjambsekretariat daerah berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahanhi bagian pemerintahan, membawahi sub bagian perangkat pemerintahan, sub bagian otonomi daerah, dan sub bagian pertanahan dan perbatasan. bagianhukum dan perundang undangan, membawahi: sub bagian penyusunan dan perumusan produk hukum, sub bagian bantuan hukum, dan sub bagian dokumentasi dan informasi hukum. bagian hubungan masyarakat, membawahi: sub bagian peliputan dan dokumentasi, sub bagian pengolahan data dan informasi, dan cc) sub bagian publikasi dan kerjasama pers. bagian kerjasama, membawahi sub bagian kerjasama dalam negeri, sub bagian kerjasama luar negeri, dan sub bagian evaluasi dan pengendalian. cc. asisten perekonomian dan pembangunan, membawahi bagian pembangunan, membawahi sub bagianadministrasi pembangunan, sub bagian pengendalian pembangunan, dan sub bagian evaluasi dan pelaporan. bagian perekonomian, membawahi sub bagian sarana dan prasarana ekonomi, sub bagian produksi dan distribusi, dan sub bagianpenanaman modal dan badan usaha daerah. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi sub bagian kesejahteraan, sub bagian pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat, dan sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan. asisten administrasi umum, membawahi bagian keuangan, membawahi sub bagian anggaran, sub bagian ketatausahaan, dan sub bagian akuntansi dan pelaporan. bagian organisasi, membawahi sub bagiankelembagaan dan analisis jabatan, sub bagianpengembangan kinerja, dan sub bagiantata laksana. bagian protokol, membawahi sub bagian acara, sub bagian perjalanan dinas pimpinan, dan sub bagian administrasi pimpinan. bagian umum, membawahi: sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli, sub bagian rumah tangga, dan sub bagian perlengkapansekretarisdaerah bagian kesatu kedudukan sekretaris daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu walikota dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinyaserta bertanggung jawab kepada walikota. bagian kedua tugass daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamaerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam dan dibantu oleh asisten sekretaris daerah. bab kedudukan, tugas dan fungsi asisten sekretaris daerah bagian kesatu asisten pemerintahan asisten pemerintahrjasama. untukmerintahan dibantu oleh bagianyang berkedudukan sebagai unsur pembantu asisten pemerintahan dalam melaksanakanrekonomian dan pembangunan dibantu oleh bagianyang berkedudukan sebagai unsur pembantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. bagian ketiga asisten administrasi umum asisten administrasi umum,administrasi umum dibantu oleh bagianyang berkedudukan sebagai unsur pembantu asisten administrasi umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian bagian kesatu bagian pemerintahan bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf bangkasebagaimana dimaksud dalam bagian pemerintahan mempunyai fungsi: penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah serta bina kecamatan dan bina kelurahan: pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah serta bina kecamatan dan bina kelurahan, cc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta otonomi daerah serta bina kecamatan dan bina kelurahan, penyusunan rencana program sarana dan prasarana pemerintah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang pertanahan, pengembangan kota dan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan kota, pembinaan kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan dan kecamatan, penyusunan bahan ulasan pengangkatan dan pemberhentian perangkat pemerintahan kecamatan dan kelurmerintahrangkat pemerintahan sub bagian perangkat pemerintahgoordinasikan kegiatan perangkat pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dengan instansi vertikal, fasilitasi penggantian antar waktu anggota dprd, fasilitasi musyawarah pimpinan daerah,erintahan, menyusun standar operasional prosedur pada bagian pemerintahan, melaksanakan koordinasi bidang kependudukan, penanggulangan bencana dan ketertiban,nyusun laporan bulanan dan laporan tahunan bagian, melaksanakan ketatausahaan administrasi bagian pemerintahotonomi daerah sub bagian otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bangka huruf mempunyai tugas membantu kepala bagian pemerintahan umum dalam urusan otonomi daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian otonomi daerah, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, menganalisa dan meneliti serta melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan wilayah, melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) dan evaluasi kegiatan sub bagian otonomi daerah, melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah bagian, membuat laporan bulanan dan tahunan, j . melaksanakan tugaskan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf sub bagian pertanahan dan perbatasan sub bagian pertanahan dan perbatasiapkkoordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait mengenai rencana tata ruang wilayah rtrw) dalam rangka persiapan perencanaan pengadaan tanah, melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah: menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penetapan zona nilai tanah, menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang pertanahan, menyiapkan pedoman pelaksanaan administrasi kewilayahan dalam bentuk pemetaanua bagian hukum dan perundangan undangan bagian hukum dan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bangka 2hukum dan perundang undnyusunan dan perumusan produk hukum sub bagian penyusunan dan perumusan produk hukumkdanmengkoreksipembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah, melakukan fasilitasi terhadap peninjauan dan perubahanbantuan hukum sub bagian bantuanidalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintahdaerah dan kepada pegawai dimfasilitasi dan mengkorekskerjasama dengan instansi unit kerja terkait peraturan perundang undangan dan produk hukumkum dan perundang undangan, menyusun dan menghimpun standar operasional prosedur pada bagian hukum dan perundang undangpencatatanlakukan pencatatan dan registrasi produk hukum daerahil.bangka 3laksanaan juru bicara walikota dan pemerintah daerah, pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan bidang hubungan masyarakat penyimpanan penyampaian bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat daerah, penyusunan perjanjian kinerja bagian sebagai bagian dari perjanjian kinerja sekretariat daerah, penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaandokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur, pelaksanaan sistem pengendalian intern, il. pelaksanaan survei kepuasan masyarakatdan media sosial humas pemerintah daerah, oodan fungsi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan tugasnya melalui asisten bidang pemerintahanhubungan masyarakbagian peliputan dan dokumentasi subbagianpeliputan dan dokumentasi huruf angka 3huruf mempunyai tugas membantu kepala bagian hubungan masyarakat dalam urusan peliputan dan dokumentasi, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja subbagian peliputan dan dokumentasi, menginventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan onlineerensi pers, menyiapkan bahan dokumentasi untuk kegiatan pameran,, menyiapkan, menyimpan, dan memelihara peralatan dan hasil dokumentasi, menyiapkan koordinasi pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penerbitan, menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa, pengadaan sarana dan sarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi, membuat siaran pers, il.tenaga kehumasan pemerintah, merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dibidang kehumasan, melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi, menyusun standar operasional prosedur subbagian peliputan dan dokumentaengolahan data dan informasi subbagianpengolahan data dan informasiengolahan data dan informasi, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja subbagian pengolahan data dan informasi, melaksanakan pemetaan dan monitoring isu strategis, menyiapkan bahan penyaringan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat umum dan organisasi non pemerintah, menyiapkan bahan kliping pemberitaan surat kabar majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinanbungan masyarakat, menyusun standar operasional prosedur pada bagian hubungan masyarakat, melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah bagian, j . menyiapkan bahan rapat kepala bagian, menyiapkan bahan pemeliharaan dan mengkoordinasikan arsip,laporan dan data lain pada bagian, menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat daerah, menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat, melaksanakan tata usaha bagian hubungan masyarakat,ublikasi dan kerjasama pers subbagianpublikasi dan kerjasama persublikasi dan kerjasama pers, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja subbagian publikasi dan kerjasama pers, memberikan pelayanan informasi lingkup sekretariat daeraharakat atau lembaga pemerintah non pemerintah, menyiapkan bahan kerjasama dengan pengelola media massa, menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan, menyiapkan bahan himpunan dan mendokumentasikan naskah pidato kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyiapkan bahan dan pendistribusian penyebarluasan informasi melalui penerbitan internal, menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kota jambi, menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya, menjalin hubungan dengan media masskonferensi atau jumpa pers, oo. menulis, menyunting dan memproduksi informasi publikagian kerjasama bagian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf bangka 4kerjasakerjasama mempunyai tugas membantu sekretaris daerah melalui asisten pemerintahan dalam melaksanakan urusan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negerbahan rumuscc. pelaksanaan kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan administrasi bagian, pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup kerjasama dalam negeri, kerjasama luarsama dalam negeri, kerjasama luarkerjasamarjasama dalam negeri sub bagian kerjasama dalam negerisebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf mempunyai tugas membantu kepala bagian kerjasama dalam urusan kerjasama dalamdalam negeri, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup kerjasama dalam negeri, melaksanakan asistensi dan konsultasi lingkup kerjasama dalamdalam negeri, melaksanakan fasilitasi lingkup kerjasama dalamrjasama luar negeri sub bagian kerjasama luar negeri huruf angka huruf mempunyai tugas membantu kepala bagian kerjasama dalam melaksanakan urusan kerjasama luarluar negeri, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup kerjasama luar negeringendalian sub bagian evaluasi dan pengendalian huruf angka huruf mempunyai tugas membantu kepala bagian kerjasama dalam melaksanakan urusan evaluasi dan pengendalian, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun program dan rencana kerja sub bagian evaluasi dan pengendalian, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup kerjasama luar negerirjasama, menyusun standar operasional prosedur pada bagian kerjasamaagian pembangunan bagian pembangunadaan barang dan jasaserta pengadaan barang dan jasa,ngadaan barang dan jasa pemerintah4bagian pembangunandministrasi pembangunan sub bagian administrasi pembangunansebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf mempunyai tugas membantu kepala bagian pembangunanadministrasi pembangunan, memfasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan lingkup sekretariat daerah: melakukan inventarisasi usulan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana pengadaan barang dan jasabangunan, menyusun standar operasional prosedur pada bagian pembangunan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa, menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait serta memfasilitasi perencanaan pengadaan barang dan jasa program pembangunan daerah, melaksanakan pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa, memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah daerah, melaksanakan tata usaha bagian pembangunan, il. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah pada bagian pembangunan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagndalian pembangunan sub bagian pengendalimengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pengendalianlakukan monitoringgidentifikasi pemantauan pelaksanaan pembangunan, mengkaji dokumen kegiatan pembangunan daerah lingkup pemerintah daerah, menghimpun dan mengoordinasikan hasil pelaksanaan pengadaan barang jasa, menghimpun dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan dengan skpd terkait, membuat standar operasional prosedur sub bagian pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporanurusan evaluasi dan pelaporanpetunjuk teknis bidang analisa dan evaluasi serta pelaporan administrasi pembangunan,yusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran fisik dan keuangan skpd, memfasilitasi rapat evaluasi pembangunan secara triwulan, membuat standar operasional prosedur sub bagian evaluasi dan pelaporanagian perekonomian bagian perekonomian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 2rekonomisarana dan prasarana ekonomi sub bagian sarana dan prasarana ekonomrekonomian, menyusun standar operasional prosedur pada bagian perekonomifasilitasi dan koordinasi pembinaan untuk usaha peningkatan sarana danprasarana perekonomian rakyat, melaksanakan konsultasi dan koordinasikegiatan lingkup sarana dan prasarana ekonomroduksi dan distribusi sub bagian produksi dan distribus,menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, industri, perdagangmelakukan inventarisasi data, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas terkait energi sumber daya mineral esdm), pengawasan dan pelaporan kegiatan lingkup produksi dan distribusanaman modal dan badan usaha daerah sub bagian badan usaha daerahbadan usaha daerah, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidangadan usaha daerah dan perbankan daerah, menyiapkan bahan pembinaan dibidang badan usaha milik daerah bumi) (csr), melakukan inventarisasi perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab perusahaan memfasilitasi pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan, memfasilitasi dan pembinaan administrasi badan usaha milik daerah, il.kegiatan lingkup badan usaha daerahsejahteraan rakysejahteraan sub bagian kesejahteraan sejahteraan rakyat, menyusun standar operasional prosedur pada bagian kesejahteraan rakydengan instansi terkait dalam pemberian bantuan sosial, j .: il.melaksanakan tata usaha bagian kesejahteraan rakyatmuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat sub bagian pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakatagama, pendidikan dan kebudayaanbagian keuangan bagian keuangdan pelaporanpenyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan sekretariat daerah: mengkoordinasikan penyusunan dan pengelolaan rencana anggaran belanja dan rencana anggaran perubahunggaran sub bagian anggamfasilitasi penyusunan rencana anggaran belanja langsung belanja tidak langsung dalam rencana kerja anggaran gkompilasi hasil penyusunan rencana anggaran belanja langsung belanja tidak langsung dalam rencana kerja anggaran (: mengevaluasi rencana anggaran belanja langsung tidak langsung lingkungtatausahaan sub bagian ketatausahabidang ketatausahaan keuangan lingkungan setda, memfasilitasi seluruh bagian dalam penyusunan realisasi anggaran sekretariat daerah, melaksanakan pembayaran gaji dan tunjanganlaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf sub bagian akuntansi dan pelaporan sub bagian akuntankeuangan walikota wakil walikota dan sekretariatuangan sekretariat, menyusun standar operasional prosedur pada bagian keuangan sekretarievaluasi laporan fungsional bendahara dilingkungan sekretariat daerah, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi sekretariat daerah: melaksanakan tata usaha bagian keuangan, memfasilitasi pelaksanaan evaluasi keuangan lingkup sekretariat daerah:bagian organisasi bagian organisasiprogram dan administrasi bidang kelembagaan, tatadan peningkatan kinerja organisaorganisasikelembagaan dan analisis jabatan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakancc. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk dan pelaksanaan bidang kelembagaan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan, berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan, menyusun analisis jabatan,standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan bagian organisasi, menghimpun analisis jabatan,standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan skpd, melaksanakan monitoring dan evaluasimelaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan, membuat standar operasional prosedurmbangan kinerja sub bagian pengembangan kinerja pengembangan kinerja, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian pengembangan kinerja, menyiapkta dn memfasilitasi renstra sekretariat daerah, menghimpun dan menyusun data dan bahan renstra, kota, iku, pk, laporan tahunan bagian organisasi, menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil bidang peningkatan kinerja, budaya kerja, akuntabilitas kinerja dan renstra sekretariat daerah, iku, pk, merumuskan dan menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring bidang peningkatan kinerja, budaya kerja, akuntabilitas kinerja dan renstra, iku dan pk, menyiapkan bahan penyusunan program,artu pegawai, gaji berkala dan pemindahan pns lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan bahan pembinaan, peningkatan disiplin pegawai dan program peningkatan kesejahteraan pegawai, menyusun standar operasional prosedur sub bagian pengembangan kinerjadministrasi kepegawaian lingkungan sekretariat daerah:tata laksana sub bagian tata laksanatata laksana, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian tata laksanadan menyusun rancangan keputusan walikota dan keputusan sekretaris daerahbahan penyusunan petunjuk pelaksanaan sub bagian tata laksana pemerintahan pengawasan melekat, standar pelayanan internal dan pelayanan publiktata laksana pelayanan publik, memfasilitasi penyusunan indikator standar pelayanan minimal( spm) dan standar operasional prosedur satuan kerja perangkat daerah kota jambi, memfasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan monitoring penerapan hasilnya dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan sub bagian tata laksana pemerintahan dan tata laksana pelayanan publik, menyusun standar operasional prosedur sub bagian tata laksanbagian protokol bagian protokolprotokol mempunyai fungsi penyiapan dan pelaksanaan urusan keprotokolan kepala daerah serta penerimaan tamu tamu pemerintah daerah, penyusunan agenda kegiatan kegiatan kepala daerah, cc. penyiapan administrasi perjalanan dinas kepala daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dalam rangka agenda kegiatan kepala daerah, pelaksanaan tugasprotokolcara sub bagian acara sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf mempunyai tugas melaksanakan protokoler, pengaturan dan pengendalian acara kepala daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kegiatan sub bagian acara menyusun dan mengendalikan agenda kegiatan kepala daerah menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan acara penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat rapat, resepsi, pertemuan dan mengatur keprotokolan kepala daerahsanakan penjadwalan rangkaian kegiatan kepala daerah melaksanakan pengaturan lokasi, personil pendukung, sarana dan prasarana pendukung lainnya melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas tugas dan fungsinya. paragraf sub bagian perjalanan dinas pimpinan sub bagian perjalanan dinas pimpinan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan ketatausahaan serta pengendalian perjalanan dinas kepala daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kegiatan sub bagian perjalanan dinas kepala daerah menyiapkan dan mengkoordinasikan administrasi perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat yang diperintah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan kunjungan kerja kepala daerah menyiapkan bahan materi dan kelengkapan lainnya yang berhubungan dengan kunjungan kerja kepala daerah melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas. paragraf sub bagian administrasi pimpinan sub bagian administrasipimpinan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan administrasi, ketatausahaan kepala daerah dengan rincian tugas sebagai berikutyang ditujurotokol, menyusun standar operasional prosedur pada bagian protokol, mengatur dan menata surat surat yang dimohonkan tanda tangan kepala daerah, menyiapkan data dan bahan yang diperlukangian pada bagian protokol untuk penyusunan laporan tahunumum bagian umumumumtata usaha pimpinan dan staf ahli sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahliiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan, koordinasi program kegiatan dan pelayanan urusan bidang tata usaha, perlengkapan serta rumah tangga staf ahli walikota, menyusun program, kegiatan dan kerja bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli serta administrasi kepegawaian bagian umum, mengelola administrasi surat menyurat untuk tata usaha pimpinan, staf ahli dan bagian lingkungan sekretariat daerah, mengendalikan nomor indeks dan penomoran surat surat dinas lingkungan sekretariat daerah, menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas serta surat masuk dan surat keluar kepada pimpinan, staf ahli walikota serta mendistribusikan, meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas yang diperlukan, menyusun standar operasional prosedur surat dinas lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan sekretaris daerah, menghimpun dan mengelola data serta informasi sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli serta tata usaha umum, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kelancaran pelaksanaan tugas, mengendalikan dan menginventarisasi kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, il. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyusun analisis jabatan, beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap staf ahli walikota dan seluruh jabatan pada bagian umum, membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli, mengatur penggunaan stempel jabatan pimpinan dan stempel dinas yang diperlukan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kerja serta capaian kinerja, drumah tanggacc.:lengkapan,:::dan fungsinya. kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris daerahviii tata kerja sesuai dengan tata kerja. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja2014sekretaris daerah adalah sekretaris daerahperintah pencairan dana atas beban pengeluaran dptp elektronik yang selanjutnya disingkat ktp el adalah ktpjabat yang berwenahibah bagian kesatu umum pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada: pemerintah pusat, badan usaha milik negara,:dan partai politikdiberikan dalam bentuk uang: dan barang jastp elhuruf hanya dapat diberikan (satu) kali dalam tahun berkenaan. s5padbagian kedua persyaratan penerima hibahpadang, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana hibah tidak dibiayai oleh apbn atau sumber dana lainnya.bagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan persyaratan dana hibah tersebut untuk penyediaan blank ktp el penduduk kota padang:dan penyediaan blank ktp el tidak didanai dari apbberikan dengan persyaratan wilayah kerja operasi berada dalam wilayah kota padang, dan memberikan jasa pelayanan publik kepada mayarakat pembentukannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang masih berlaku: tingkat kepengurusan dalam wilayah kota padang: cc. surat keputusan pembentukan kepengurusan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan persyaratan memiliki surat keterangan terdaftar yang masih berlaku yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau wali kota: tingkat kepengurusan dalam wilayah kota padang berkedudukan dalam wilayah kota padang dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan luar kota padang dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kota padang: surat keputusan pembentukan kepengurusan ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan dan lembaga.bagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan persyaratan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku. kepengurusan disahkan atau ditetapkan olehkoperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan persyaratan berbadan hukum sesuai ketentuan perundang undangan: berkedudukan dalam wilyah kota padang, cc. memiliki sekretariat tetap kota padang: dan memiliki sekretariat tetap. bagian ketiga kategori pemberian hibaapat diberikan hibah untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kategori pada bidang tertentu, meliputi pendidikan dan kebudayaan kesehatan cc. pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman. keagamaan peribadatan dan pendidikan keagamaan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kesejahteraan sosial ketenagakerjaan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian pariwisata, kepemudaan dan olahraga il. politik dalam negeri dan pemerintahan umum pemberdayaan masyarakat pertanian, peternakan, dan perikanan komunikasi, dan informatika, dan penanggulangan bencana. hibah bidang pendidikan dan kebudaydidikan tingkat usia dini, pendidikan tingkat sekolah dasar, cc. pendidikan tingkat sekolah menengah pertama, pendidikan keterampilan dan pelatihan, pendidikan luar sekolah, fl. lembaga kerapatan masyarakat hukum adat, kesenian, kebudayaan dan silat tradisi. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan kesenian dan kebudayaan tradisional minangkabau. hibah bidang kesehatosyandu, balai kesehatan masyarakat, cc. klinik kesehatan: yang melaksanakan kegiatan kesehatan. hibah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukimangunan jalan lingkungan, penataan lingkungan, perumahan dan kawasan permukiman, dan hibah bidang keagamaan, peribadatan dan pendidikan keagamsjid: mushalla surau: cc. gereja, vihara: pura, klenteng: kelompok pengajian: remaja mesjid mushalla surau:hibah bidang lingkungan hidupelitian, pendidikan konservasi dan pemberdayaan masyarakat: pelestarian keanekaragaman pada ekosistem: pemberdayaan masyarakat sekitar hutan:hibahperempuan, peningkatan peran perempuan dalam pendidikan anak: cc. penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak: keadilan dan kesetaraan gender:perempuan dan perlindungan anak hibah bidang kesejahteraan sosialyanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar: pelayanan kesejahteraan sosial pada lansia terlantar: pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas: pelayanan kesejahteraan sosial pada masyarakat miskin: rehabilitasi penyandang permasalahan sosial: pendidikan tingkat sekolah menengah atas: j . pendidikan tingkat perguruan tinggi:hibah bidang ketenagakerjtihan keterampilan tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan, cchibah koperasi: pemberdayaan kelompok usaha mikro:danhibah bidang pariwisatasyarakat sadar wisata, pemberdayaan masyarakat lingkungan tempat wisata, cc. asosiasi lembaga kepariwisataan, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan pariwisata. hibah bidang kepemudaan dan olahraggembangan kepimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, pemberdayaan pemuda, cc. kepramukaan, penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan olahraga pada tingkat kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga,hibah bidang politik dalam negeri dan pemerintahan umumwawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, cc. kerukunan antarsuku dan antarsuku, umat beragama, ras, dan golongan, pendidikan politik,hibah bidang pemberdayaan masyarakat: sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan: cc. peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat kelurahan: pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain terdiri dari rukun tetangga, rukun warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat:hibah bidang pertanian, peternakan, dan perikannak:: ce.hibah bidang komunikasi, dan informatikinformasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya, pemberdayaan forum komunikasi media tradisional, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan komunikasi, dan informatika. hibah bidang penanggulangan bencanmasyarakat siaga bencana, pemberdayaan masyarakat peduli bencana:bagian keempat besaran pemberian hibah (l) besaran hibah berupa uang untuk masing masing kategohibahhibah. bagian kelima pengusulan pemerintah pusatsetiap usulan hibah sebagaimana dimaksud pada hanya diperkenankan berupa (satu) surat permohonan dan (satu) proposal hibah. usulan tertulis dari pemerintah pusat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri darioleh pimpinan yang berwenang, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah oleh direktur utama. proposal sebagaimana dimaksud pada (l) huruf paling sedikit memuat surat permohonan, proposal,dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri dari fotokopi ktp el ketua pimpinanperundang undangan tentang pembentukan organisasitau akta pengesahan pendirian koperasi atau dokumen lain yang dipersamakan, fotokopi surat keterangan domisilialinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dan surat pernyataan tanggung jawab pengusulanan keenamhibah dan dokumen terkait lainnya serta untukkepada kepala skpddapat menerbitkan surat penolakan permohonan hibah atau rekomendasi pengusulan hibah. format hasil penelitian kelengkapan administrasi, berita acara peninjauan lapangan dan surat penolakan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada s5), dan tercantum lampiran iii, dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian ketujuh rekomendasi pengusulansecara tertulis kepada wali kota melalui tapipenggunaan hibah sesuai nominal rekomendas(s5) proses pertimbangan tapi atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh bukan selaku ppidpas atau rancanganhibah. bentuk rekomendaselapan penganggaran berdasarkan kua pas dan atau kuda pas, kepala skpd pemberi rekomendasi hibah mencantumkan hibahsembilan pelaksanaan dan ketatausahaan paragraf daftar penerima hibahdisiapkan oleh ppid. daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada dan dpa skpd menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah. paragraf permohonan pencairan dana hibah penyerahan barang hibah untuk pencairan hibah, pimpinan instansi vertikalmengajukan surat permohonan pencairan dana hibah penyerahan barang hibah kepada skpd terkait. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam danmeliputi: ketersediaan anggaran: kesesuaian pagu anggaran dengan usulan pencairan:atau biaya yang berlaku umum lingkungan pemerintah daerah, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencairan penyerahanaragraf pencairan hibah berupa uang terhadap penerima hibahnyiapkan nph dan pakta integritas yang ditandatangani bersama penerima hibah. pencairan hibah dalam bentukpk skpd berdasarkan: spd, dpa skpd,, berita acara verifikasi pencairan hibah, nph dan pakta integritas yang telah ditandatangani bersama penerima hibah, dan fotokopi rekening bank penerima hibah, dan surat pernyataan verifikasi ppk skpd yang dihampiri checklist kelengkapan dokumen. format nph dan pakta integritas hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada (l) tercantum dalam lampiran vii dan viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.dpp skpd dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. pembayaran pengadaan barang jasa berupa hibah barang atau jasa dilakukan dengan mekanisme up gu tu ls kepada penyedia barang jasa dan mempedomani sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlakunph dan pakta integritas ditandatangani bersama penerima hibah. penyerahan hibah dalam bentuk barang jasa disertai dengan berita acara serah terima dan dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dan format nph, pakta integritas dan berita acara serah terima hibah berupa barang jasa sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ix, dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian kesebelasan disampaikan kepada skpd terkait paling lambat (tiga puluh) hari setelah uang barang diterimlaporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf paling sedikit meliputi surat pengantar yang ditujukan kepala skpd, laporan keuangan, paling sedikit memuat:daerah: dan dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. laporan kegiatan, paling sedikit memuat pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil pelaksanaan kegiatan penutup kesimpulan.jabat yang berwenang untuk pemerintah pusat, direktur utama untuk badan usaha milik daerah atau badan usaha milik nasional ,dan ketua badan lembaga, atau organisasi kemasyarakatbantuan sosial dapat berupa uang atau barang,apbd perubahanapbd perubahankategori pemberian bantuan sosialmempunyai makna pemer(l)fljenis kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi: pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, cc. bimbingan fisik: dan bimbingan sosial dan konseling meliputi: bantuan langsung, penguatan kelembagaan, cc. advokasi sosial: dan meliputi: peningkatan kemauan dan kemampuan, pelatihan keterampilanhuruf yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputi: penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, cc. penyediaandan penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman. jenis kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dapat diberikan belanjadan bantuan perbaikan rumahbesaran pemberian bantuan sosial besaran pemberian bantuan sosial untuk masing masing kategoriesaran bantuan sosialbantuan sosial bagian keempat bantuan sosial yang direncanakan paragraf pengusulan bantuan barang sosial yang direncanakan dapat berupa uang atau barang bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada (l) dapat diusulkan dari calon penerima dan atau atas usulan kepala skpd. usulan kepala skpd(l).: alamat pengusul: latar belakang, maksud dan tujuan!: surat pernyataan tanggung jawab, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan proposal, paling sedikit memuat fotokopi ktp elizin operasional tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang, surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup, dan salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembagaparagraf pengusulan kepala skpd atas bantuan sosial berupa uang kepada individu dan atau keluarga kepala skpd dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam kepada wali kota.kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dengan peraturan wali kota tersendiri. kepala skpd bertanggung jawab penuh secara formil dan materil atas data sebagaimana dimaksud pada yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup. usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada wali kota disertai surat rekomendasi dengan tembusan tapi paling lambat sebelum kua pas atau kuda pas identitas pengusul:: dan kebutuhan barang. dokumen administrasi, palingsedikit memuat: fotokopi kartu tanda pendudukurat pernyataan tanggungjawab bermeterai cukup. paragrafberita acaraunsur, membuat dan menyampaikan surat rekomendasi bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang tertulis kepada wali kota melalui tapi. tapi memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada (l) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerahpas atau: dan cc.paragraf penganggaran berdasarkan kua pas dan atau kuda pas, kepala skpd pemberi rekomendasi mencantumkan bantuan sosialrka skpd sebagaimana dimaksud pada dan menjadi dasar penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam apbd atau apbd perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf daftar penerima bantuan sosial wali kota menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dengan keputusan wali kota berdasarkan peraturan daerah tentang apbd atau apbd perubahan dan peraturan wali kota tentang penjabaran apbd atau apbd perubahan. daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh ppid. daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dan dpa skpd menjadi dasar penyaluran atau penyerahan bantuan sosial. paragraf permohonankepala skpd pemberi rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi surat usulan pencairan bantuan sosial yang dilengkapi rab apbd perubahan dan keputusan wali kota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial: fotokopi ktp el:: pakta integritasparagraf pencairan bantuan berupa uang terhadap penerima bantuan sosialmproses pencairan bantuan sosial. pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme dan disalurkan melalui rekening kas umum daerahejabat ketatausahaan keuangan ppk skpd berdasarkan: spd: dpa skpd: cc. keputusan wali kota tentang daftar penerima bantuan sosial yang bersumber dari apbd: berita acara verifikasi pencairan bantuan sosial: pakta integritas yang telah ditandatangani bersama penerima bantuan sosial: dan fotokopi rekening bank penerima bantuan sosial: dan surat pernyataan verifikasi ppk skpd yang dihampiri checklist kelengkapan dokumen. paragraf penyaluran bantuan sosial berupa barang kepala skpd rekomendasipenyerahan bantuan sosial barang dilakukan oleh kepalaterima berme: fotokopi ktp el: pakta integritas bermeterai cukup: kota atau pejabat yang ditunjukterkait.bantuan sosial yang direncanakan. paragraf pencair, surat rekomendasi kepala skpd terkait dan persetujuan wali kota. berdasarkan persetujuan wali kota sebagaimana dimaksud pada kepala skpd terkait. rencana kebutuhan belanja bagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi fotokopi ktp el: fotokopi rekening bank yang masih aktif, dan cc. akuntansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima bantuan sosial atau sebutan lainnyapid melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada penerima bantuan sosial kepala skpd paling lama (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja kotabab larangan dan sanksi! penerima hibah bantuan sosial dilarang mengalihkan dana hibah bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain dan atau menggunakan dana hibah bantuan sosial luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan. apabila penerima hibah bantuan sosial melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf maka penerima hibah bantuan sosial wajib mengembalikan dana hibahbantuan sosialbantuan sosial atau pada pengajuan atau usulan berikutnya. dalam hal penerima hibah melanggar ketentuanpengelolaan hibah bantuan sosial melalui sistem elektronikyang bersumber dari apbd dilaksanakan melalui sistem elektronik secara bertahapdomperaturan wali kota padang nomor tahun tentang kategori dan besarwi wali kota padang, hendri septa diundangkan padang pada tanggal jum sekretaris dae kota padang amal berita daerah kota padang tahun nomor lampiran peraturan walikota padang nomor 24hibah bidang kegiatan sub sub kegiatan "mp pendidikan dan kebudayaan pendidikan tingkat usia dini, pendidikan tingkat sekolah dasar, pendidikan tingkat sekolah menengah pertama, pendidikan tingkat sekolah menengah atas, pendidikan tingkat perguruan tinggi, pendidikan keterampilan dan pelatihan, pendidikan luar sekolah, lembaga kerapatan masyarakat hukum adat, kesenian, kebudayaan dan silat tradisi, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, (kesehatan ja. posyandu, balai kesehatan masyarakat, je. klinik kesehatan,. pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman pembangunan jalan lingkungan, penataan lingkungan, perumahan dan kawasan permukiman, dan pembangunan jalan lingkungan (mak panjang meter dan lebar meter pembangunan drainase lingkungan (mak dan satu sisi jalan) penataan lingkungan, perumahan dan kawasan pemukiman ji) septic tank individu dan mck septic tank komunal dan mck infrastruktur air minum (sumur bor, tower, dan sambungan rumah) perbaikan rumah tdk layak huni mck (umum dan lembaga pendidikan keagamaan) gedung serbaguna instansi lembaga pemerintah pusat. greagamaa ja. mesjid d00. lb. mushalla surau, ceres ja. vihara pura |. klenteng, kelompok pengajian: remaja mesjid mushalla surau,lingkungan hidup penelitian, pendidikan konservasi dan pemberdayaan masyarakat, pelestarian keanekaragaman pada ekosistem: cc. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,pemberdayaan perempuan, peningkatan peran perempuan dalam pendidikan anak, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, keadilan dan kesetaraan gender,adala perempuan dan perlindungan anak. kesejahteraan sosial naa pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar, pelayanan kesejahteraan sosial pada lansia terlantar: (pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas, pelayanan kesejahteraan sosial pada masyarakat miskin: rehabilitasi penyandang permasalahan sosial, isian kelompok penyelenggara pengembangan ekonomi masyarakat miskin ketenagakerjaan pelatihan keterampilan tenaga kerja: ib. pelatihan kewirausahaan: iekoperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian ja. koperasi jb. pemberdayaan umkm: ic. kelompok swadaya masyarakat ksm) umkm: ja. lembaga pengembangan usaha umkm:kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan umkm, atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan perdagangan, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan perindustrian: nett ja. penguatan modal koperasi bantuan pemulihan usaha mikro bantuan sarana produksi usaha mikro kelompok usaha bersama kub) pariwisata ja. masyarakat sadarwisat: po pemberdayaan masyarakat lingkungan tempat wisata, je. asosiasi lembaga kepariwisataan: badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan pariwisata. kepemudaan dan olahraga pengembangan kepimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, pemberdayaan pemuda: ic. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, penyediaan prasarana dan sarana olahraga: pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan olahraga pada tingkat kota: penyelenggaraan kejuaraan olahraga:politik dalam negeri dan pemerintahan umum wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional: persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarsuku dan antarsuku, umat beragama, ras, dan golongan: ia. pendidikan politikspemberdayaan masyarakat, sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan, cc. peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat kelurahan, pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain terdiri dari rt, dan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm)pertanian, peternakan, dan perikananbaik: komoditi ternak besar (sapi, kerbau) komoditi unggas (ayam,itik,burung puyuh) komoditi aneka ternak komoditi ternak kecil (kambing,domba) cc.,komunikasi, dan informatika pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya, nata pemberdayaan forum komunikasi media tradisional: cc: badan, lembaga, dan kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan komunikasi, dan informatika. penanggulangan bencana pemberdayaan kelompok masyarakat siaga bencana, pemberdayaan masyarakat peduli bencana, cgwali kota padang,gusulan kop surat (pengusul hibah) surat pernyataan tanggung jawab yang bertanda tangan bawah ini nama ktp alamat jabatan ama lembaga alamat lembaga saya selaku ketua pimpinan kepala . jii.(idalam proposal bantuan untuk tahun anggaran.padpadang, nama jabatan (meterai) namajelas wali kota hendri septa lampiran iii peraturan walikota padang nomor 23hasil penelitian kelengkapan administrasiaaaa.a yaaa berdasarkan surat tugas kepala (nama skpd terkait) nomor senatananan tanggal.bulan.tahun.del ada kelengkapanproposalusulanhibah: identitas danalamatpengusul po latarbelakang ppa maksuddantujuan kegiatan rincian anggaran biaya |b. dokumen administrasi: yoo fotokopi kartu tanda. penduduk ktp) ketua kemasyarakatan atau dokumen lain yang dipersamakan nanga sewa tema| kemasyarakatan dari kelurahan setempat atau sebutan lainnya lfotokopiizin operasional tanda daftar lembaga ind mancini isl ada isariinstansiyang berwenang") surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup"ketua tim evaluasi, (namajelas) nip wali kotapeninjauan lapangannama jabatan dalam tim tanda tangan yaa berdasarkan surat tugas kepala (nama skpd terkait) nomor. tanggal.bulan.tahun. ada kelengkapan proposalusulanhibah identitas dan alamat pengusul latarbelakang pp maksuddantujuan n.a pelaksanaan kegiatan rincian anggaran biaya dokumen administrasi: | ena nama ketua pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan hukum. atau dokumen lain ang dipersamakan |fotokopi surat keterangan domisili| data administrasi tidak ada organisasi kemasyarakatan dari kelurahan setempat atau sebutan lainnya fotokopi izin operasional tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup, ketua tim evaluasi, (namajelas) (namajelas) nip wali kotasurat penolakan permohonan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kop skpd padang, nomor kepada yth lampiran saudara pemohon hibah perihal penolakan permohonan hibah padang sehubungan dengan permohonan pemohon hibah yang diajukan kepadaskpd, nama jelas) niprekomendasi hibah dalam bentuk uang kop skpd padang, nomor kepada yth lampiran bapak wali kota padang perihal rekomendasi permohonan hibah melalui tim anggaran dalam bentuk uang pemerintah daerah padang sehubungan dengan permohonan pemohon hibah yang diajukan kepada wali kota jawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini. kepala skpd nama jelas) daftar rekomendasi nama alamat tujuan dan rencana kegiatan kegiatan | besaran ro. poo to. eno koo aia poo ll. kepala skpd nama jelas) bentuk rekomendasi hibah dalam bentuk barang atau jasa kop skpd padang, nomor kepada yth lampiran bapak wali kota padang perihal rekomendasi permohonan melalui tim anggaran hibah barang atau jasa pemerintah daerah padang sehubungan dengan permohonan pemohon hibah yang diajukan kepada.alamat jenis barang jasa "") volume harga barang jasa "") rip untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala skpd nama jelas) wali kota padang, aa. septa lampiran vdalam bentuk uang naskah perjanjian hibah daerah (nph) berupa uang pada hari ini. tanggal. bulan . tahunnomoruang sebesar rp. c#omomatennnnanaann uang sebagaimana dipergunakan untuk kegiatan.coo woo woo wwwui skpd terkait. melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibahnomor . menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada pihak pertama melalui skpd terkait, selambat lambatnya hari setelah uang diterimadana. pihak kedua menyampaikan laporan penggunaan danadana hibah diterima oleh pihak kedua. larangan dan sans! pihak kedua dilarang mengalihkan dana hibah yang diterima kepada pihak lain, dan menggunakan danadana hibah yang diterima kepada pihak pertama dengan cara disetor rekening kas daerah. dalam hal pihak keduaentri septa lampiran vsurat pernyataan tanggungjawab mutlak pakta integritas penerima hibah berupa uanguanguangosis mengetahui penerima hibah kepala .ooo oo. sebagai pengelola hibah materai nama terang stempel) nama terang stempel) wali kota padang,(nph) berupa barang jasa pada hari ini . tanggal. bulan . tahun kenaspenman pihak kedua, pihak kedua memerlukan bantuan berupa barang dari pihak pertama. bahwa berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran pihak pertamabarang. barang sebagaimana dipergunakan untuk kegiatan. dengan rincian sebagai berikut:. melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah pihak kedua berhak atas hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pihak kedua berkewajiban menggunakan barang hibah sesuai dengan peruntukannya. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada pihak pertama, selambat lambatnya hari setelah kegiatan selesaibarang hibah. pihak kedua menyampaikan laporan penggunaan barang hibahbarang jasa diterima oleh pihak kedua. larangan dan sans! pihak kedua dilarang mengalihkan barang hibah yang diterima kepada pihak lain: dan menggunakan barangbarang hibah yang diterima kepada pihak pertama. dalam hal pihak kedua tidak mengembalikan barang hibah sebagaimana dimaksud pada dan atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan barang hibahberupa barang surat pernyataan tanggungjawab mutlak pakta integritas penerima hibah berupa barang jasabarang jasmengetahui penerima hibah skpd kepala .cbooo oo. sebagai pengelola hibah materai nama terang stempel) nama terang stempel) af:serah terima barang jasa pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan kepala skpd alamat selanjutnya disebut pihak pertama nama jabatan penerima hibah alamat selanjutnya disebut pihak kedua sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah nomor tahun tanggalbarang jasa barang jasa barang jasa barang jasa loumana barang itu dibutuhkan). pihak kedua pihak pertama nama jabatan, kepala skpd nama jelas nama jelas wali kota padang, lampiran xbantuan sosial mama bantuan modal usaha ekonomi modal usaha ekonomi produktif b modal usaha ekonomi produktif disabilitas modal usaha ekonomi produktif lensa modal usaha ekonomi produktif tunawisma jekaompok usaha bersama anggota ) | aaaaaa soo rumah tidaktayak tereuangiss (op uea san wali kota padang, hendri septa |
sg. ras wali kota padang provinsi sumatera barat peraturan wali kota padang nomor tahun tentang pengawasan kearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang: bahwa untuk mengetahui, mengevaluasi dan menilai penyelenggaraan kearsipan para pencipta arsip sesuai dengan prinsip, kaedah, standar kearsipan dan peraturan perundang undangan perlu dilakukan pengawasan kearsipan, bahwa untuk melakukan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik, praktis, efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundang undangan perlu diatur dalam peraturan wali kotawasan kearsipgawasan kearsipan. baban disebukota padang selanjutnya disebut tim pengawas kearsipan. tim pengawas kearsipan eksternal kota padang selanjutnya disebut tim pengawas kearsipan eksternal. tim pengawas kearsipan internal kota padang selanjutnya disebut tim pengawas kearsipan internalerjabjek pengawasan adalah perangkat daerah dan bumi lingkungan pemerintah kota padangyb.umum pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipanaragraf umumsistem kearsipan eksternal yang dilakukan oleh lkd melalui tim pengawasan kearsipan eksternalaragraf umum pengawasan kearsipan internal pada perangkat daerah menjadi tanggung jawab lkd. pengawasan kearsipan internal pada bumi menjadi tanggung jawab dewan pengawas atau komisaris. paragrafdan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.perangkat daerah dan bumi. pengawasan penyelamatan arsip statis internal dilaksanakan oleh lkdmelaksanakan verifikasi terhadap hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh bumi. bagian keempatwali kota dan pimpinan bum60x (enam puluh persen). b.a.d.nilai (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori (baik): e.bagian kesatu umum:duatig: atau tidak melaksanakan pemberkatan arsip terjaga dan pelaporan arsip terjaga kepada lkddapat bekerja sama dengan inspektorat kota padang serta satuan pengawas internal bumimerintah daerah da: tim pengawas kearsipan internalkepala lkd. bagian kedua tim pengawas kearsipan eksternal tim pengawas kearsipan eksternal dibentuk oleh wali kota. tim pengawas kearsipan eksternaleksternal sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pengarah sekretaris daerah kota padang. penanggungjawab kepala lkd.kota padang:pat bekerja sama dengan inspektorat kota padang, serta satuan pengawas internal bumi. bagian ketiga tim pengawas kearsipan internal tim pengawas kearsipan internal dibentuk oleh wali kotdaerah kota padang, penanggungjawab kepala lkd:: pejabat fungsional auditor pada inspektorat kota padang, pejabat fungsional tertentu lainnya yang setara, pejabat pengawas bidang pengawasan: dan atauinspektorat kota padang yang telah mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan. bab prosedur pengawasan kearsipan bagian kesatu umu: pelaksanaan, dan cc. pelaporan. bagian kedua perencanaan program kegiatan perencanaan program berupa perencanaan program pengawasan kearsipan. kegiatan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada disusun dalam kpk. kpk lingkungan perangkat daerah disusun oleh lkd dengan melibatkan perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan. sistematika dalam penyusunan kpk terdiri atas: pendahuluan dasar penyusunan, cc.:: cc. instrumen pengawasan sistem kearsipan internal, instrumen pengawasan pengelolaan arsip aktif dan,dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf monitoring lkd melaksanakan monitoring atas tindaklanjutdilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganempattiga) jenis laporan yang terdiri atas: lake: laki: dan lhm. paragraf lake lake disusun oleh tim pengawasan kearsipan. lake sebagaimana dimaksud pada disusun bagi setiap bumi yang diawasi oleh tim pengawas kearsipan. lake ditandatangani oleh sekretaris daerah. lake disampaikan kepada pimpinan bumi oleh wali kota dengan tembusan kepada gubernur sumatera barat:lkdlkd dan pengarah serta disampaikan kepada wali kotasekretaris kota padang, amksrul rita daerah kota padang: bahwa dalam rangka penetapan atas tarif sewa rumah susun sederhana sewa dukuh meninggal dan keputi: rusunawa penjaringansari ii: rusunawa randu, rusunawa tanah merah tahap rusunawa tanah merah tahap ii, rusunawa penjaringansari tahap iii: rusunawa rudo: rusunawa pesan, i. rusunawa jambangan, rusunawa siwalankerto, rusunawa romokalisari: i. rusunawa bandarejo: rusunawa gunungnya: rusunawa dukuh meninggal, rusunawa keputih,: lantai sebesar rp. (empat puluh empat ribu rupiah): lantai iii sebesar rp. (tiga puluh sembilan ribu rupiah): lantai sebesar rp. (tiga puluh satu ribu rupiah):: lantai sebesar rp. (empat puluh enam ribu rupiah): lantai iii sebesar rp. (empat puluh satu ribu rupiah): lantai sebesar rp. (tiga puluh tiga ribu rupiah):: lantai sebesar rp. (enam puluh enam ribu rupiah): lantai iii sebesar rp. (lima puluh delapan ribu rupiah): lantai sebesar rp. (empat puluh tujuh ribu rupiah)::: lantai sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah):: lantai sebesar rp. (tujuh puluh dua ribu rupiah): lantai iii sebesar rp. (enam puluh empat ribu rupiah): lantai sebesar rp. (lima puluh dua ribu rupiah):: lantai sebesar rp. (tujuh puluh delapan:gunung anyar:: lantai sebesar rp. (enam puluh satu ribu rupiah):: lantai sebesar rp. (empat puluh lim,i. nan sesuai (dngan aslinya bagian hukum, utara ekr serba ati, s.h., m.h. pembina tingkat nip |
can linkampung nelayan dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang bahwa wilayah pesisir merupakan salah satu bagian wilayah kota padang dimana penghasilan penduduk berasal dari hasil perikanan dan nelayan, dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan perlu dilakukan pengelolaan kampung nekampung nelay19daerah kota padang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil lembaran negara tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang pengelolaan kampung nelayayang menjadi kewenangan daerah otonom. wali kota adalah wali kota padpadang kampung nelayan adalah suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang huni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari dari kesatuan keluarga yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan berada pada wilayah administrasi terkecil desa keluraherintah kelurahan kepala kelurahan dan perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan. nota kesepahaman atau memorandum understanding adalah kesepakatan antara dinas kelautan dan perikanan kota padang dan pimpinan skpd terkait secara tertulis sebagai dasar dalam pengelolaan kampung nelaymaksud peraturan wali kota ini adalah sebagai dasar bagi para pihak terkait dalam pengembangan dan pengelolaan kampung nelayan. tujuan peraturan wali kota ini adalah optimalnya penataan kampung nelayan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, meningkatnya efektivitas, dan efisiensi kawasan kampung nelayan, terwujudnya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan konsistensi antar pihak terkait dalam pengelolaan kampung nelayan. bab pembentukan dan pengelolaan pembentukan kampung nelayan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut berada pesisir pantai, mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan, cc. memiliki komoditi perikanan, kesesuaian wilayah dengan rencana strategis, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan. tersedianya fasilitas unit produksi, pengolahan, pemasaran, dan aksesibilitas. terdapatnya kelembagaan pelaku usaha perikanan, ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan dalam rangka perencanaan kampung nelayan dinas melakukan penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan kampung nelayanhasil yang diharapkan, penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses berjenjang (cascading) untuk melihat keterkaitan dengan indikator keberhasilan kampung nelayan yang telah ditetapkan, penyusunan road map pembentukan kampung nelayan, dinas melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembentukan kampung nelayan. dalam rangka pembentukan kampung nelayan dibentuk kelompok kerja pengembangan kampung nelayan yang ditetapkan oleh wali kota. kampung nelayan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh wali kota. pengelolaan kampung nelayan dilakukan dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana perikanan, pengadaan teknologi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia nelayan, pembentukan dan pengelolaan kelembagaan keuangan, dan pengelolaan pariwisata bahari. bab iii strategi pengembangan bagian kesatu umum strategi pengembangan kampung nelayan terdiri atas perlindungan nelayan kecil, dan pemberdayaan masyarakat nelayan kecil. bagian kedua perlindungan nelayan kecil paragraf umum strategi perlindungan nelayan kecil meliputi penyediaan prasarana usaha perikanan, kemudahan memperoleh sarana usaha, kemudahan memperoleh bukti pencatatan kapal perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan, dan fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan kecil. pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan nelayan kecil. dalam melaksanakan perlindungan kepada nelayan kecil, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan kelembagaan nelayan.aragraf penyediaan prasarana usaha perikanan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi(a) paling sedikit meliputi memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan kecil, tempat pelelangan ikan, jalan akses pelabuhanaragraf kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi nelayan kecil paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan, dan pengendalian harga sarana usaha perikanan. sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi sarana penangkapan ikan, dan sarana pengolahan dan pemasaran. fasilitasi sarana usaha sebagaimana dimaksud pada diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. paragraf sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan kecildengan pelaku usaha perikanan. paragraf jaminan risiko penangkapan ikan untuk menjamin risiko penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah memberikan perlindungan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan. risiko yang dihadapi nelayan kecil meliputi kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau jenis risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah memfasilitasi akses penjaminan nelayan kecil guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melaui perusahaan penjaminan. dinas memfasilitasi setiap nelayan kecil untuk menjadi peserta asuransi perikanan pada badan atau perusahaan asuransi. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada meliputi pendataan nelayan kecil sebagai peserta asuransi, akses sosialisasi program asuransi terhadap nelayan kecil: dan cc. pengajuan klaim asuransi bagi nelayan kecil. paragraf penghapusan praktikmbebaskan biaya penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan, dan membebaskan biaya penerbitan tanda pencatatan usaha pengolah dan pemasaran ikan, dan surat keterangan asal ikan. paragraf jaminan keamanan dan keselamatan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf. paragraf fasilitasi dan bantuan hukum pemerintah daerah wajib memberikan fasilitasi dan atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi nelayan kecil yang mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan usahanya. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada berupa koordinasi, dan atau mediasi. bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada diberikan melalui kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. bagian ketiga pemberdayaan masyarakat nelayan kecil paragraf umum pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, memfasilitasidan pengembangan kelembagaan.peran dalam rumah tangga nelayan kecil. keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga nelayan kecilkecil dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah, pengolah ikan, dan pemasaran ikankepada nelayan kecil termasuk keluarganya bidang perikanan, memfasilitasi akses beasiswa untuk mendapatkan pendidikan bidang perikanan, dan atau pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang usaha perikanan. pemerintah daerah bersama dengan lembaga berbasis kompetensi. paragraf penyuluhan dan pendampingan pemerintah daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada nelayan kecil termasuk keluarganya. penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penyuluh perikanan. penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (satu) orang penyuluh dalam (satu) kecamatan yang memiliki potensi perikanan. penyuluhan sebagaimana dimaksud pada meliputi tata cara penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ik. pelaksana fasilitasi dan penyuluhan dan pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kemitraan usaha pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf kemitraan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan nelayan, pengolah atau pemasar ikan, koperasi perikanan, pelaku usaha perikanan atau non pihak swasta kemitraan sebagaimana dimaksud pada meliputi proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis, pemasaran, permodalan sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan, dan atau tata niaga rantai pasok yang berkeadilan pola kemitraan meliputi inti plasma, perdagangan umum bagi hasil, dan kerja sama operasional. paragraf penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi nelayan kecil. pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan akses pendampingan penyaluran modal usaha bagi nelayan kecil, akses bantuan penguatan modal bagi nelayan kecil berupa kredit usaha rakyat, dan cc. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial, dana program kemitraan, dan bina lingkungan dari badan usaha. dalam rangka fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan pendampingan. fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf guna mendukung usaha perikaninformasi bagi nelayan kecil untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat informasi tentang potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan, potensi lahan dan air, cc.dan pemberian subsidi, bantuan modal subsidi, dan ataudinas sebagaimana dimaksud padaparagraf penguatan kelembagaan pemerintah daerah melakukan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi nelayan kecil yang telah terbentuk. dalam hal penguatan kelembagaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada yang kecil. pengembangan dan pembentukan penguatan kelembagaan nelayan kecilkecil dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam dapat berbentuk kelompok usaha bersama bagi nelayan kecil. kecil. kelembagaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada dsebagaimana dimaksud pada bertugasd.membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan. bagian keempat koordinasi dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan bentuk tim koordinasi pengelolaan kampung nelayan. tim sebagaimana dimaksud pada yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab pembiayaan pembiayaan dalam rangka pengelolaan kampung nelaymonitoring dan evaluasi dinas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kampungjuni sekretaris dae kota padang nasrul berita daerah kota padang tahun nomor |
s3.dan pemasaran produk daur ulang sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kota padang sebagai pusat ekonomi kreatif yang dapat mendorong peningkatan kebersihan melalui pengelolaan dan pemasaran produk daur ulang sampah yang berdaya saing: bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah perlu adanya aturanpadang tentang pengelolaan dan pemasaran produk daur ulangomor tahun tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse dan recycle melalui bank sampah: lembaranngelolaan dan pemasaran produk daur ulang sampah. babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota padang. provinsi adalah provinsi sumatera bar. wali kota adalah wali kota paota padang. camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah kota padang. kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah kota padang. lurah adalah kepala kelurahan dalam wilayah kota padangembaga pengelola sampah adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat, pemerintah dan atau pelaku usaha dalam melaksanakan pengelolaan sampah lingkungannya. pengelola sampah adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. pengelolaan produk daur ulang sampah adalah kegiatan pengolahan sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah menjadi barang bernilai ekonomi. pemasaran produk daur ulang sampah adalah kegiatan promosi, distribusi, dan atau penjualan barang yang berasal dari pengelolaan produk daur ulizin pengelolaan sampah adalah suatu berkas atau dokumen yang diwajibkan kepada lembaga pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan peraturan daerah kota padang nomor tahun tentang pengelolaan sampah. pelaku usaha adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum yang bergerak bidang perindustrian dan atau perdagaihan dan pengumpulan sampah dapat didaur ulang dan atau digunakan yang memiliki nilai ekonomerdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga tingkat kota padang yang terpadu dan berkelanjutansidu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa atau berperan sebagai kontaminan dalam suatu proses kimia tertentsat pemasaran produk daur ulang sampah yang selanjutnya disebut p3dus adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memasarkan produk daur ulang sampah yang dikelola oleh masyarakat. maksud peraturan wali kota ini adalah sebagai petunjuk dalam mengoperasionalkan pengelolaan produk daur ulang sampah dan pemasaran produk daur ulang sampah. tujuan peraturan wali kota ini untuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk usaha secara aktif mengurangi dan atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan. ruang lingkup peraturan wali kota ini adalah: pengelolaan produk daur ulang sampah, dan pemasaran produk daur ulang sampah. bab pengelolaan produk daur ulang sampah bagian kesatu umumdaran ulang sampah atau pengelolaan produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan lokasi tps test, tpa, lps, bank sampah, dan pengrajin produk daur ulang sampah. pengelola produk daur ulang sampah terdiri dari: perangkat daerah, lembaga pengelola sampah: bank sampah, dan atau pengrajin produk daur ulang sampah. bagian kedua pengelolangelola, inspektorat, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas lingkungan hidup, dinas perdagangan, dinas pariwisata, dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah dan olahraga, dinas tenaga kerja dan perindustrian, il. satuan polisi pamong praja: dan camat. dalam pengelolaan produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah bertugas membuat rencana dan alokasi anggaran, melakukan pemberdayaan masyarakat, cc. membantu pembiayaan modal pengelola sampah, memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pembuatan produk, melakukan penelitian dan pengembangan jenis produk, melakukan pengawasan kualitas produk, menyediakan sistem informasi dan ruang produksi yang representatif, melakukan sosialisasi pengelolaan produk daur ulang sampah: dan ii. melakukan penegakan hukum. paragraf lembaga pengelola sampah lembaga pengelola, lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada bertugas: memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan pengolahan pemilahan sampah,, cc.apabila memiliki lokasi untuk melakukan pengolahan produk daur ulang sampah, dan mengirimkan produk daur ulang sampah p3dus. paragraf bank sampah bank sebagaimana dimaksud pada bank sampah bertugas: melakukan bekerjasama dengan lembaga pengelola sampah, memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan pengolahan dan pemilahan sampah, cc. apabila tidak ada lembaga pengelola sampah terdekat wilayah operasional bank sampah,yang berdaya saing, dan mengirimkan produk daur ulang sampah p3dus. paragraf pengrajin produk daur ulang sampah pengrajin produk daur ulang sampah wajib mendukung pengelolaan produk daur ulang sampah. pengrajin produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk perorangan atau pelaku usaha. dalam pengelolaan produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada pengrajin produk daur ulang sampah bertugas melakukan pengolahan dan pembuatan produk daur ulang sampah yang berdaya saing, dan mengirimkan produk daur ulang sampah p3dus. bagian ketiga tata kelola dalam melakukan pengelolaan produk daur ulang sampah, pengelola produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam wajib mendaftarkan lembaga dan produknya dinas lingkungan hidup melalui p3dus. pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan fotokopi identitas pemilik atau pemimpin lembaga pengelola produk daur ulang sampah, dan fotokopi dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. terhadap lembaga yang telah mendaftar dan dan produk daur ulang sampah yang memenuhi standar kualitas, p3dus bertugas: memfasilitasi kerjasama antara pengelola produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam dan pelaku usaha, dan memberikan sertifikat pemenuhan standar pada produk daur ulang sampah. produk yang didaftarkan wajib memenuhi standar kualitas produk daur ulang sampah. standar kualitas produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada adalah: memiliki daya tahan dan penampilan yang dapat bersaing dengan produk sejenis, ergonomis, dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun atau limbah berbahaya dan beracun. bab iii pemasaran produk daur ulang sampah bagian kesatu umum pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi jumlah timbunan sampah, dilakukan dengan cara pemasaran produk daur ulang sampah. pemasaran produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada dilakukan lokasi pelaku usaha dan atau p3dus. pengelola pemasaran produk daur ulang sampah terdiri dari: perangkat daerah, p3dus, dan pelaku usaha. bagian kedua pengelola pemasaranmasar: dinas lingkungan hidup: dinas perdagangan, dinas pariwisata: dinas komunikasi dan informatika: dinas pemuda dan olahraga, dinas tenaga kerja dan perindustrian: dan dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah. dalam pemasaran produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah bertugas melakukan pemberdayaan pelaku usaha, membantu pembiayaan modal pelaku usaha, cc. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pemasaran produk, melakukan pengawasan kualitas produk, menyediakan ruang pemasaran yang representatif: melakukan pengendalian harga pasar, dan melakukan sosialisasi pemasaran produk daur ulang sampah. paragraf pusat pemasaran produk daur ulang sampah p3dus dibentuk oleh dinas lingkungan hidup. p3dus terdiri atas unsur: dinas lingkungan hidup sebagai ketua: pelaku usaha sebagai sekretaris dan atau anggota, bank sampah sebagai bendahara dan atau anggota, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagai koordinator divisi: dan pengrajin produk daur ulang sampah sebagai anggota. divisi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: produksi, penelitian, dan pengembangan: promosi dan sistem informasi: dan pemasaran dan manajemen keuangan. koordinator untuk masing masing divisi sebagaimana dimaksud pada adalah: produksi, penelitian, dan pengembangan oleh dinas tenaga kerja atau perindustrian dan badan perencanaan dan pembangunan daerah: promosi dan sistem informasi oleh dinas pariwisata, dinas pemuda atau olahraga, dan dinas komunikasi dan informatika: dan cc. pemasaran dan manajemen keuangan oleh dinas perdagangan atau koperasi, usaha kecil, dan menengah. kolaborasi dalam p3dus sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: perangkat daerah melakukan fasilitasi teknis dan non teknis sebagaimana dimaksud dalam antara bank sampah atau pengrajin produk daur ulang sampah, dan pelaku usaha: pelaku usaha melakukan evaluasi kualitas produk dan sistem pemasaran berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara bersama sama oleh bank sampah atau pengrajin, perangkat daerah, dan pelaku usaha, dan bank sampah atau pengrajin menyediakan produk daur ulang sampah sesuai standar yang telah ditetapkan. dalam pemasaran produk daur ulang sampah, p3dus bertugas: memberdayakan dan menstimulasi kegiatan pengelola produk, memfasilitasi kegiatan produksi, penelitian, pengembangan, dan bimbingan teknis: melakukan kontrol terhadap kualitas produk, menentukan harga produk, mempromosikan produk, menjalin kerjasama dengan pelaku usaha, dan memfasilitasi kegiatan penjualan produk secara dalam jaringan atau luar jaringan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada p3dus dapat meminta bantuan tenaga ahli yang berasal dari akademisi perguruan tinggi. paragraf pelaku usaha pelaku usaha wajib ikut serta dalam program pemasaran produk daur ulang sampah. dalam pemasaran produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha bertugas mengalokasikan ruang tempat usaha yang representatif untuk penjualan produk daur ulang sampah: melakukan promosi dan distribusi produk daur ulang sampah, dan cc. melakukan penjualan secara daring atau luring sesuai dengan standar yang ditetapkan p3dus. bagian ketiga tata kelola pemasaran produk daur ulang sampah dilakukan secara: luarjaringan, atau dalam jaringan. pemasaran secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui penjualan langsung lokasi: pelaku usaha: p3dus, dan atau lainnya sesuai perkembangan teknologi. dalam hal pemasaran secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf pelaku usaha wajib: menyediakan ruang yang representatif: dan atau melakukan upaya pendukung lainnya sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. dalam hal pemasaran secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf pelaku usaha menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh p3dus melalui dinas komunikasi dan informatika. pemasaran sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan bank sampah atau pengrajin produk daur ulang sampah dengan jangka waktu paling sedikit (satu) tahun. dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan harga produk daur ulang sampah yang merupakan bagi hasil antara pelaku usaha, bank sampah atau pengrajin, dan p3dus. penetapan harga produk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam berita acaretiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam huruf dikenakan sanksi berupa pengumuman media massa dan atau elektronik oleh dinas lingkungan hidup. bab pelaporan, monitoring dan evaluasi p3dus wajib melaporkan hasil kegiatan pengelolaan produk daur ulang sampah dan pemasaran produk daur ulang sampah kepada wali kota melalui kepala dinas lingkungan hidup secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan. laporan sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit daftar lembaga pengelola sampah, bank sampah, pengrajin produk daur ulang sampah yang terdaftar dalam p3dus, jenis dan deskripsi produk daur ulang sampah yang dihasilkan, jumlah unit produk daur ulang sampah yang dihasilkan per bulan, jumlah omset penjualan produk daur ulang sampah per bulan, dan kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan. dinas lingkungan hidup melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan produk daur ulang sampah dan pemasaran produk daur ulang sampahdinas lingkungan hidup berdasarkan hasil evaluasi melakukan pembinaan melalui program dan kegiatan yang berkelanjuat daerah kota padang, nasrul berita daerah kota padang tahun nomor . lampiran peraturan wali kota padang nomor tahun tentang pengelolaan dan pemasaran produk daur ulang sampah format berita acara penetapan harga produk daur ulang sampah pada hari ini, .tanggal.bulan.tahun.jam., kami yang bertandatangan bawah ini: nama dnnanananannanannanan anna naa ana ana naa nana naa jabatan nnanannananantananananaaaana nana ena ana aan anna nama dnannnnananannannn ena makanan aan anna nana naa ana aan nan anna aan anna ancaman jabatan nnnanannannanannanaanananaananaan aan aan anna aan aan anna ana instansi pnnannanananantanananananana nana anna aan ana anna anna aan anna telah melakukan kerjasama dalam penjualan produk daur ulang sampah, dan menetapkan harga produk sebagai berikut: kode barang harga yang ditetapkan rp.) pelaksanaan penetapan harga jual produk daur ulang sampah ini telah diketahui dan dibenarkan oleh pihak penanggung jalan usaha dan atau kegiatan: nama nanannananananan nana nananann ana anna nana aan kanan nana anna aan anakan jabatan nnnananananananananana nanananan nana anna ana ana anna ana aananananan instansi anananannananannananana nana aan aan ana ana aan nama panen arena nanang kue ger nun jabatan nenek anak name ane nnmanaka naik bee mans bea kann makan aka instansi aan aan unik demikian berita acara penetapan harga produk daur ulang sampah ini dibuat dengan sebenar benarnya. pelaksana penetapan harga tanda tangan kan ken penanggungjawab usaha dan atau kegiatan tanda tangan saksi saksi: nama jabatan tanda tangan seni nama ben ptn yii ton ptt sip ppn ypp jabatan ieee tanda wali kota padang, hendri septa |
rela sss walikota jambi provinsi jambi peraturan walikota jambi nomor tahun tentang tim ahli bangunan gedungbangunan, perlu menetapkan peraturan walikota tentang tim ahli bangunan gedumemutuskan menetapkan peraturan walikota tentang tim ahlidinas teknis adalah dinas yang membidangi tag kota jambb maksud dan tujuan peraturan walikotawalikotawalikota ini meliputi kriteria bangunan gedung tertentu,kriteria bangunan gedung tertentutugas tugas tim ahli bangunan gedung terdiri atas tugas rutin tahunan ,dan tugas insidentil. tugas rutin tahunangedung fungsi khusus, dari unsur instansi pemerintah daerah, bertugas tugas insidentil,tag mempunyai fungsi penyusunan analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum ditag mempunyai fungsi meliputyang terdiri dariyang terdiri daridalambab kewenangan pembentukan tag tag diangkat dan ditetapkan oleh walikota tag yang ditetapkan oleh walikota sebagaimana dimaksud bersifat hoc sementara tag terdiri dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, cc. masyarakat ahli, dan pemerintah kota. unsur dan jumlah anggota tag didasarkan pada kapasitas dan kemampuan pemerintah kota sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli diluar disiplin bangunan gedung walikota melalui satuan kerja yang membidangi menyampaikan surat kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan pemerintah kota untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota tag. pembentukan tag dilakukan melalui permintaan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota tag calon anggota tag sebagaimana dimaksud pada dinilai berdasarkan persyaratan kriteria anggota tag calon anggota tag dinilai oleh dinas teknis. bab persyaratan dan susunan keanggotaan bagian kesatu persyaratan dan keanggotaan calon anggota tag dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut kriteria umum, kriteria keahlian: dan cc. mendapat persetujuan dari kelembagaan yang bersangkutan. kriteria umum sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas sehat jasmani dan rohani bukan anggota pengurus partai politik bukan pns aktif, kecuali dari unsur perguruan tinggi menguasai teknologi informasi, dan bersedia untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi tag. kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: menguasai salah satu keahlian, yang terdiri atas arsitektur bangunan gedung perkotaan patologi struktur kontruksi, geoteknik, mekanikal dan elektrikal. memiliki sertifikat keahlian, cc. minimal pendidikan strata untuk unsur perguruan tinggi, dan mempunyai keahlian khusus untuk unsur masyarakat ahli. calon anggota tag dari unsur pemerintah kota harus memenuhi kriteria berikut tidak dalam status dinon aktifkan, dan menduduki jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung keanggotaan tag sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf meliputi keahlian dibidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan struktur kontruksi dan geoteknik, dan cc. mekanikal dan elektrikal. keanggotaan tag sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keahlian dibidang bangunan gedung, tata ruang, perumahan dan gedung pemerintah daerah, jalan dan saluran, perhubungan transportasi, prasarana dan sarana kota pengelolaan lingkungan hidup, cagar budaya dan pelestarian,dan kesehatan dan keselamatan kerja. komposisi keanggotaan tag sebagaimana dimaksud pada dari jumlah unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli harus seimbang dengan jumlah unsur pemerintah kota. keanggotaan tag baik dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli maupun dari unsur pemerintah kota berlaku selama (satu) tahun dan dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan kembali. anggota tag yang telah memenuhi persyaratan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam dan selanjutnya ditetapkan dan dimasukkan dalam database anggota tag. database sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pemutakhiran baik terhadap pembentukan baru maupun perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota tag. database perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan maksimal kali perpanjangan masa kerja dengan rentang waktu masing masing (satu) tahun. dalam hal kondisi jumlah permohonan izin melebihi kemampuan anggota tag yang telah ditetapkan sebelumnya, ketua tag dapat mengangkat anggota tambahan yang bersifat insidentil. besaran honorarium anggota insidentil sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan beban kerja yang berikan. bagian kedua susunan tag susunan tag terdiri dari pengarah, ketua tag: wakil ketua tag sekretaris tag anggota sesuai sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri dari tim ahli bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan tag ap): struktur kontruksi dan geoteknik tag sg), dan mekanikal dan elektrikal tag me) pengarah tag sebagaimana dimaksud huruf bertugas melakukan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tag, pengarah sebagaimana dimaksud pada tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada walikota. ketua tag sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi tag ketua tag sebagaimana dimaksud pada tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada walikota. wakil ketua tag sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas membantu ketua tag melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi tag. wakil ketua tag sebagaimana dimaksud pada tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada ketua tag. sekretaris tag sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi tag dan melaporkannya secara berkala kepada kepala dinas. sekretariat tag berkedudukan dinas teknis. sekretariat tag melakukan pemutakhiran pada pendataan database tag. sekretariat tag dipimpin oleh seorang sekretaris. sekretaris tag merangkap anggota. sekretariat tag sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota berdasarkan usulan skpd teknis. tim ahli bidang arsitektur dan perkotaan tag aplingkungan perkotaan, bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya dalam segi keserasian lingkungan, tata bangunan kota dan nilai arsitekturnya tim ahli bidang struktur kontruksi dan geoteknik tag sgbangunan gedung, bangunan air, jalan, dan jembatan dalam segi keamanan struktur kontruksi dan geotekniknya serta pengaruh pengaruh teknis yang timbul pada lingkungan sekitarnya tim ahli bidang mekanikal dan elektrikal tag me) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung dan bangunan prasarana dan sarana kota lainnya dalam segi persyaratan dan keamanan mekanikal dan elektrikal. masa kerja tag ditetapkan selama (satu) tahun. masa kerja tag sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang maksimal (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu dan atau untuk kegiatan pembangunan tahun jamak. masa kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah. tag dalam melaksanakan tugas dan fungsi insidentil sebagaimana dimaksud dalam huruf bersifat adoc dan khusus dalam menyelesaikan masalah pada tugas tersebut. masa kerja tag sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tertentu, dengan jangka waktu paling lama (satu) tahun. bab vii mekanisme dan tata tertib bagian kesatu mekanisme pelaksanaan tugas tag paragraf pengkajian persyaratan teknis tag memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan saran pada proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung untuk bangunan gedung dengan kriteria tertentu. pertimbangan teknis, pendapat, dan pandangan tag sebagaimana dimaksud pada bersifat nasihat dan saran saran teknis. pertimbangan teknis, pendapat, dan pandangan tag sebagaimana dimaksud pada disusun secara tertulis dan profesional serta tidak menghambat proses pelayanan perizinan. proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung dengan ketentuan meliputidalam memproses persetujuan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada memiliki batas waktu terhadap pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi(delapan) lantai paling lama (dua puluh lima) hari kerja. tag melakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung, meliputi proses pengkajian penilaian persyaratan teknis kesimpulan penilaian, dan cc. pertimbangan teknis dari tag penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan hasil dengar pendapat publik,, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat final, dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf tag mengembalikan dokumen teknis kepada pemohon melalui dinas yang mengelola pelayanan perizinan. pengkajian penilaian persyaratan teknis. pengkajian penilaian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi kesesuaian dengan ketentuan persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait. pengkajian penilaian kesesuaian dengan ketentuan persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam merupakan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung terhadap syarat dan batasan yang ditentukan oleh instansi teknis ketentuan persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi teknis sebagaimana dimaksud pada bersifat wajib. pengkajian penilakesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan terhadap ketentuan rencana tata bangunan dan lingkungan,ketentuan persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada menjadi kriteria penilaian arsitektur bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. pengkajian penilakesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung terhadap ketentuan peraturan yaakses hubungketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada menjadi kriteria penilaian struktur kontruksi dan geoteknik serta mekanikal dan elektrikal sesuai dengan pertimbangan dan kajian tag. tag dapat meminta penjelasan teknis kepada perencana, pelaksana pembangunan, pengawas, dan pengkaji teknis pada dokumen rencana teknis bangunan gedung, selain penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada tag dapat meminta tambahan penjelasan kepada pemilik dan atau pengelola bangunan gedung. tag dapat meminta penjelasan keterangan sebagaimana dimaksud dalam kepada instansi didalam maupun diluar lingkungan pemerintah kota jambi. permintaan penjelasan keterangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kepala dinas teknis kota jambi. paragraf penilaian hasil pengkajian penilaian dari masing masing persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diberikan nilai secara kualitatif dan atau kuantitatif sebagai kesimpulan sesuai atau tidak sesuai dan atau memenuhi atau tidak memenuhi berdasarkan skor atau cara penilaian disepakati oleh tag. kategori nilai hasil pengkajian penilaian sebagaimana dimaksud pada yaitu lulus: lulus dengan catatan tidak lulus untuk perbaikan dan atau pemaparan, dan ditolak. kategori penilaian lulus. kategori penilaian lulus dengan catatan, namun terdapat keterangan tambahan untuk mendukung hasil penilaian. dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dinyatakan keterangan dalam bentuk pertimbangan teknis dari tag. kategori penilaian tidak lulus untuk perbaikan dan atau pemaparantau tidak jelas konsep konsep perencanaannya. perbaikan sebagaimana dimaksud pada adalah bila dokumen rencana teknis perlu dilakukan perbaikan oleh perencana pengkaji teknis agar dapat memenuhi persyaratan teknis. pemaparan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah bila dokumen rencana teknis perlu dilakukan pemaparan oleh perencana pengkaji teknis agar dapat lebih jelas konsep rencananya. dokumen rencana teknis yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada untuk dilakukan perbaikan dan atau pemaparan sesuai catatan kesimpulan penilaian. kategori penilaian ditolakdministrasi. dokumen rencana teknis ditolak sebagaimana dimaksud pada untuk dilengkapi diperbaiki sebelum diajukan kembali atau ditolak untuk dikembalikan. paragraf pertimbangan teknis pertimbangan teknis dari tag berupa nasihat, pendapat, saran, dan pertimbangan profesional yang disusun secara tertulis setelah dilakukan pengkajian penilaian persyaratan teknis dan kesimpulan penilaian. pertimbangan teknis tag sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan persyaratan teknis termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya. pertimbangan teknis tag sebagaimana dimaksud pada sebagai masukan dinas teknis dalam memberikan persetujuan rencana teknis bangunan gedung untuk dilakukan proses selanjutnya. bagian kedua tata tertib pelaksanaan tugas tag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tag memiliki yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. tata tertib pelaksanaan tugas tag sebagaimana dimaksud pada meliputi persidangan perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi ,dan cc. administrasi ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sidang tag ditetapkan dengan keputusan ketua tag bab viii pembiayaan pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi tag dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota jambi melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas teknis. bab pembinaan tag pemerintah kota jambi melakukan pembinaan terhadap tag melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. kegiatan pengaturan tag sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kegiatan pemberdayaan tag sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. kegiatan pengawasan tag sebagaimana dimaksud pada melalui proses pembentukan dan pelaksanaannya. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tag oleh pengawas pembina tag. bab peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan tag. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui tag, yaitu pemantauan penyelenggaraan bangunan gedung, dandan atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. bab sanksi administratif tag yang melakukan pelanggaran dapat dikenasebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ketua tagtim ahli bangunan gedung kriteria bangunan yang melalui penelaahan tag klasifikasi bangunan yang melalui kriteria bangunan tag mantan tanpa yerevan perumahan hoon ius dan pergudangan pabrik atau sejenisnya tanpa terkecuali gudang pool kenderaan showroom luas unit bangunan pengolahan limbah tanpa terkecuali perdagangan dan asa pasartaditonal tanpa terkesan pasar modern tanpa terkecuali anta tebar tempat hiburan tanpa terkecuali rumah walet tanpa terkecuali akar wisma osen penginapan care restaurant fas atas umam lainya romansa tanpa terkesan gedung serbaguna tanpa terkecuali sekolah, balai latihan, diklat, kursus tanpa terkecuali gedung olahraga tanpa terkecuali l00| bandar udara tanpa terkecuali stasiun kereta api tanpa terkecuali bangunan publik pinggir sungai dan danau tanpa terkecuali walikota jambi, syarif fasa |
ng) umywali kota padang, menimbang oa. bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat daerah tahun telah diatur dalam peraturan wali kota padang nomor tahun tentang rencana kerja satuan kerja perangkat daerah tahun bahwa dengan ditetapkperaturan walikota padang nomor tahun tentang rencana kerja satuan kerja perangkat daerah tahunketentuan lampiran peraturan wali kota padang nomor tahun tentang rencana kerja satuan kerja perangkat daerahumber wali kot dang, hendri septa diundangkan padang pada tanggal september2021 plh. sekretaris daerah kota padang, bidaa.a padang hendri septa diundangkan padang pada tanggal september plh. sekretaris daerah kota padammm oo m mm lol poliklinik rawat jalan oma ja. pelayanan umum oo. " |. dokter spesialis demam tindakan medik umum. sirkumsisilakilaki o " 25o, ip. ekspirasi kista3em | esinsisi abses oo ji. pemasangankatter pemasanganinfus po if perawatanluka " perawatanlukarobek sampai dengan jahitan perawatanlukarobek lebih dari jantan ,0oo li redresingganggren decubitus yi. keciksedehana oo |o jaa sedang oo |. bear o,0oo li penangan lukabakar tindik oo " )b5oo00| bukajahitluka tukar terbang redesign) ) oooojmera oo b50,0o0 hh. corpus alienus ekstraksi segmen |) lo spoofing ,o0o ip. nebulizer ikan oo i lao02 jam oo eksplorasi luka tusuk) is eksplorasi ats observasikecelakaan(jam) ju ekstraksikuku oo ,oo0| bidaiper salak oo iw. pelayanan obatperianal oo pasangarmsiing a. (ol tindakan medikkhusus ix jrinparan cabutgigitetaptanpapenyulit ip (p2. cabut gigi tetap dengan penyulut komplikasi is. cabutgigisusu ioo , tambalgigisemetara oo i5 tambalgigidengan rk sinar oo le. tambalgigidengan gic oo (j1. terpanas abses mulutkrahang je. kuretase gingiva fe pembersihan karang gigi scallingperrahang perawatan syaraf gigi per kunjungan jil perawatan pocket periodontal ' p2. perawatandrysokt | odontectomisederhana pd. grinding . tp, ni5. pencabutangigiyanggagal oo i tindakan poli kebidanan li pemasangan io ,0o0| te cabut bh, pb pemasangan implant ia. bukalmplant is. jasa suntik ' io l.usa iri .ane oo terapi cryo pelayanan kesehatan tradisional ii tindakan akupuntur tindakan akupresur lo |od. pelayanan upaya berhenti merokok ) ii. pemeriksaan kadar dgsmokeranalyser opo ) '| pelayanan imunisasi non program ii. imunisasi diluar sasaran programperjenisvakin (iv pelayanan laboratorium pemeriksaangolongandarah |) jorinmtisa: oo ! prime rutin "" ) ,o000 protein ii :, reduksi oo : 0robin oo " wwv35:50o) oon m leukosit retno : urobilinogen koo : sedimen y iurinelengkap hematologi lengkap dengan hematologi analyses hemoglobin dengan metode sah mitunglekosit " ,o000 yitungdeis oo eritrosit oo trombosit 29o000 hematokrit ' hemoglobin stack ioo oo kimia kini khokesteroltotal hdl ldl trigliserida o | adaah alamat oo reum kreatinin soo1ysa oo ko teswiaa o p a bag( rap) | rapid test s v o situs strip tet parasitology pemeriksaan telur cacing, amubapadafeses pemeriksaan darah malaria pemeriksaandarah mikrofilria o parameter oo s0, 5parameter pu. n55 parameter p u u pemeriksaan covid dengan rapid test antibodi biaya rawat inap hari puskesmas persalinan normal pengambilan ffindakanpascapersainan oo neonatal l n1 surat keterangan kesehatan surat keterangan kesehatan pelajar surat keterangan visumhidup mea me''''@''u pemakaian ruangpertemuan rp. , xm2 hari aa, int pemakaian ambulance dalamkotas10km batamkota 10km poo fo. luarkota kilometer kontribusi kaji banding makan dan snack orang io. |. ip. narasumber orang je. lahan . sampah medis. sampah medis mww$ pendidikan s2 profesi setara io ib. pendidikan sl serta po. il. lamapraktek minggu orang | . |. lamapraktek minggu orang bb. lamapraktek 4minggu orang le pendidikan lamapraktekcl minggu orang iso lamapraktek 4minggu orang ip eamapraktek minggu orang ( e tama praktek minggu orang pendidikan dibawah ti tama praktek mingguforang ( e tamapraktek1 minggu orang so, ( e tama praktek minggu orang uut w ju p3k pinak penyelenggara swasta ae satutimpershitt dome paramedis orang sur uu. semasa wali kota dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemuda dan olah raga,, bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas, fungsi pada beberapa bagian maka peraturan wali dangkepala dinas adalah kepala dinas pemuda dan olahraga kota padang. sekretariat adalah sekretariat pada dinas. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas. kepemudaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pemuddari sub bagian umum, sub bagian keuangan. bidang kepemudaan, terdiri dari seksi peningkatan kompetensi pemuda, seksi pembinaan organisasi pemuda. bidang olahraga, terdiri dari seksi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, seksi pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi. bidang sarana dan prasarana, terdiri dari seksi sarana dan prasarana kepemudaan, seksi sarana dan prasarana olahragakesatu dinas dinasngatur kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga serta memimpin berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan demi terwujudnya pemuda dan olahraga yang berkualitas, beriman dan bertakwa, membina aparatur dalam pengelolaan urusan pemudalebih efesien dan lebih efektif, serta mengevaluasi pengelolaan pemuda dan olahraga guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas mempunyai fungsi menetapkan rumusan sasaran strategis dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan untuk pencapaian pemuda dan olahraga yang berkualitas, berhasil, berdaya guna, beriman, dan bertakwa, menetapkan rumusan program kerja dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dapat terukur secara tepat dan optimal, menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dengan mitra kerja terkait (stakeholder) terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik, menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi terwujudnya pembangunan pasar yang berkualitas, menetapkan pengendalian penyelenggaraan urusan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efesien dinas, menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan kepemudaandapat lebih efesien dan efektif, menyelenggarakan arahan penyelenggaran urusan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran, menetapkan evaluasi penyelenggaraan urusantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasekretariat paragraf umummenyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi lingkungan dinas dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasimelaksanakan koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olah raga, mengkoordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas pemuda dan olahraga, melaksanakan raga, mengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan dan bantuan hukum penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan negara, melaksanakan pendistribusian tugas sesuai dengan fungsi kepada setiap kepala bidang dan kepala sub bagian demi terlaksananya peran sekretariatngkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi, mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik pengaduan masyarakat,dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas. paragrafpengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan, dan perlengkapan dinas. penjabaran tugas sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada adalah menyusun rencana kegiatan sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujudnya pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang baik, melakukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara tepat, melakukan bimbingan bawahan dalam pengelolaan urusan umum,dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan, dan perlengkapan dinas yang meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar, kearsipan, humas, pengadaan peralatan perlengkapan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, urusan pemeliharaan perawatan alat alat kantor, dan membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas demi tercapainya target kinerja secara optimal, melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi umum secara optimal, melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi umumnyusun analisa jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal, menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan administrasi umumkeuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakuverifikasi, perbendaharaan, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas. penjabaran tugas sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada adalah menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan dinas yang tepat sasaran, melakukan pembagian pengelolaan administrasi keuangan kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungadministrasi keuangkeuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, penyiapan bahan pertanggungjawaban, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi tercapainya target kinerja keuangan dinas secara optimal, melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan dengan standar akuntabilitas secara optimal, melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangakuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, dan perjanjian kinerja individu, menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangpemudaan paragraf umum bidang kepemudmudaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urwujudnya organisasi kepemudaan yang berkualitas, merumuskan rencana penyelenggaraan pembinaan kepemudaan agar tercapainya pemuda yang sehat, beriptek, dan berita, melaksanakan distribusi tugas tugas sesuai dengan fungsi setiap kepala seksi demi terlaksananya penyelenggaraan pembinaan terhadap pemudapembinaan terhadap urusan kepemudaan, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bidangingkatan kompetensi pemuda seksi peningkatan kompetenningkatan kompetensi pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kompetensi kepemudaan. penjabaran tugas seksi peningkatan kompeteningkatan kompetensi pemuda yang tepat sasaran, melakukan pembagian tugas seksiingkatan kompetensi pemudaningkatan kompetensi pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi tercapainya target peningkatan kompetensi pemuda secara optimal, melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan peningkatan kompetensi pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujudnya peningkatan kompetensi pemuda secara optimal, menyusun evaluasi hasil kegiatan peningkatan kompetensi pemudevaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pembinaan organisasi pemuda seksi pembinaan organisambinaan organisasi pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis pembinaan organisasi kepemudaan. penjabaran tugas seksi pembinaan organisambinaan organisasi kepemudaan yang tepat sasaran, melakukan pembagian tugas pembinaan organisasi kepemudaanmbinaan organisasi kepemudambinaan organisasi kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi tercapainya target kinerja pembinaan organisasi kepemudaan secara optimal, melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujudnya kesesuaian pembinaan organisasi kepemudaan dengan standar akuntabilitas secara optimal, menyusun evaluasi hasil kegiatan pembinaan organisasihasil kegiatan pembinaan organisasi kepemudaolahraga paragraf umum bidang olahraolahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan bidang keolahragaan, industri, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang olahragaciptanya keolahragaan yang handal, merumuskan rencana operasional pengelolaan keolahragaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganoperasional keolahragaanurusan bidang keolahragaan secara maksimal, melaksanakan evaluasi operasional penyelenggaraan bidang kebersihan, keamanan, dan ketertibseksi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi seksi olahraga pendidikan dan olahraga rekreolahraga pendidikan dan olahraga rekreasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. penjabaran tugas seksi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada adalah menyusun kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, menyusuingkatan olahraga prestasi seksi pembinaan dan peningkatan olahraga prestpembinaan dan peningkatan olahraga prestasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi. penjabaran tugas seksi pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada adalah menyusun kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi, melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana anggaran, dan kebijakan kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi, menyusun kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, menyusun kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan: menyusun kebijakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga, menyusun kebijakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan, dan kesejahteraan pelaku olahraga, menyusun kebijakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, melakukan kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan, melakukan kebijakan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga, melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggusarana dan prasarana paragraf umummbantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragmerumuskan program kerja bidang, merumuskan rencana kegiatan bidangkegiatan bidang sarana dan prasarana: melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang sarana dan prasarana olah raga lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan penerapan, pemeliharaan, dan pengamanan sarana dan prasarana, melakukan pengelolaan sarana dan prasaranasecara optimal, melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangrumuskan evaluasi kegiatan bidang, merumuskan laporan pelaksanaan tugas secara periodikkepemudaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana kepemudaan. penjabaran tugas seksi sarana dan prasarana kepemudaankepemudaan yang tepat sasaran, melakukan pembagian tugas pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaankepemudaankepemudaankepemudaan dengan standar akuntabilitas secara optimal) melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasaranakukan pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan, menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasaranolahraga seksi sarana dan prasarana olahragolahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana olahraga. penjabaran tugas seksi sarana dan prasarana olahragolahraga yang tepat sasaran, melakukan pembagian tugas pengelolaan sarana dan prasarana olahragaolahragaolahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi tercapainya target kinerja sarana dan prasarana olahragaolahragaolahraga dengan standar akuntabilitas secara optimal, melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraglakukan pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana keolahraganyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olahragsinar dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompokb tata kerja dalam melaksanakan tugas pada masing masing satuan organisasi dan kelompok jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. setiap satuan organisasi lingkungan dinas wajib mengawasi bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang undangan. setiap pimpinan pada masing masing satuan organisasi lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. setiap pimpinan pada masing masing satuan organisasi lingkungan sinakedudukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemuda dan olahrag2021 wali kota pedang hendri septa diundangkan padang pada tanggal september plh. sekretaris daerah kota padang,agan susunan organisasi dinas pemuda dan olahraga kelompok sekretariat jabatan fungsional bel prasarana olahraga peningkatan pendidikan sarana dan kompetensi prasarana olahraga pemuda kepemudaan rekreasi pembinaan pemain nsan dasi sarana dan peningkatan organisasi prasarana olahraga pemuda olahraga prestasi unit pelaksana teknis dinas wali kota padang, hendri septa |
(ilmakarovinsi sumatera barat nomor tahun tentang nilai perolehan air tanah berita daerah sumatera barat tahun nomor. beberapa ketentuan dalama), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut komponen peruntukan dan pengelola: kelompok merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, terdiri dari pemasok air baku: perusahaan air minum: industri air minum dalam kemasan: pabrik kristal:: pabrik makanan olahan: hotel bintang hotel bintang dan hotel bintang pabrik kimia, industri farmasi: readymix pengolahan bubur beton: mall supermarket mini market swalayan: atau tempat pemotongan hewan. cc: apartemen: pabrik skala kecil, agro industri, peternakan non rakyat: waterboom pemandian: industri pengolahan logam. perbankan: dealer alat berat mobil motor, bengkel service: universitas sekolah lembaga pendidikan: gedung pertemuan, laundry, atau pabrik pengolahan karetkost rumah sewa: tempat hiburan: restoran: gudang pendingin, pabrik mesin elektronik: pencucian kendaraan bermotor: perkantoran perusahaan: salon pijat reflex barber shop: atau gudang: rumah sakit: klinik balai pengobatan praktek dokter bidan: atautentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penghitungan hda diperoleh dengan rumus berikut: hda hab fna penghitungan npa diperoleh dengan rumus berikut npa volume pengambilan) hda penghitungan besaran pokok pajak air tanah pat) terutang diperoleh dengan rumus berikut pat npa dang hendri septa diundangkan padang pada tanggal sephmker plh. sekretaris daerah kota padang, lag edi hasyim berita daerah kota padang tahun nomor |
bipengelolaan barang milik daerah, telah ditetapkan peraturan wali kota padang nomor tahun tentang standar harga barang tahun anggaran bahwa untuk mengakomodir standar harga yang belum diaturg6)nomor tahunbeberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan huruf ditambah (tujuh) angka baru yakni angka dan sehingga berbunyi sebagai berikut standar harga barang sebagaimana dimaksud dalam meliputi: harga belum termasuk pajak, meliputi alat tulis kantor, barang cetakan, komputer pc, laptop, note book, peralatan olah raga, pakaian olah raga, peralatan musik, atribut pakaian dinas, kelengkapan pakaian dinas, pakaian dinas, printer, perlengkapan komputer, mobile kantor, peralatan kebersihan dan rumah tangga, peralatan perikanan, peralatan pertanian, alat alat keselamatan kerja, harga ban luar mobil, daftar harga ban luar sepeda motor: daftar harga satuan pekerjaan bidang bina marga daftar harga satuan pekerjaan bidang sumber daya air daftar harga satuan pekerjaan bidang cipta karya peralatan kantor, alat kesehatan, bahan kimia, obat obatan, bibit ternak, bibit tanaman, suku cadang kendaraan suku cadang alat berat harga pabrikan ditentukan fluktuasi harga pabrik dan harga barang yang belum masuk dalam lampiran peraturan wali kota ini, dapat mempedomani harga pasar berlakupadang, hendri septa diundangkan padang pada tanggal oktober pj. sekretaris daerah kota padang arti berita kota padang tahun nomor lampiran peraturan wali kota padang nomor tahun perubahan atas peraturan wali kota padang nomor tahun tentang standar harga barang tahun anggaran standar harga barang perubahan tahun anggaran eki pola aaa sala tap oma kompak barang aset ban sena jandonototeoitlsa jiamorororoorooooo iss htapsengertombangstwer uan jajahan bangunan dan konstruksi lainnya taiwan site bahan bangunan dan konstruksi lainnya iretengkapan bicara duduk penangkapan gseabudak 0pilot022 janan bangunan dan konstruksi lainnya ji17010101. fietwaater washed so. bahan bangunan dan konstruksi lainnya (pintu atimumumwe pitu alumunium seat soo janan bangunan dan konstruksi lainnya gagangtintu saints biasa dagang pintu states aan jan0ioi. bahan bangunan dan konstuksitainnya i1701010102200000 teng engbajaringan i2110100. bahan bangunan dan konstruksi lainnya tautan isi10101011022 bahan bangunan dan konstruksi lainnya |i fiat tatap bahan bangunan dan konstruksi lainnya setup pap patin bahan bangunan dan konstruksi lainnya titantute ion page 10f12 kun harga (kodekelomfok ratan lowrorsam ana |) rop mama | ) raw bahwa sessmaas mentor arga lea pena nen papan ebe nae dg upahan bangunan dan konstruksi lainnya jei o big bahan bangunan dan konstruksi lainnya besi besi6 haroroton022 wallpaper bahan bangunan dan konstruksi lainnya (wallpaper wallpaper bahan bangunan dan konstruksi lainnya |lem wallpaper lem wallpaper does bahan bangunan dan konstruksi lainnya pintu panel iri plastik fiber) dom |bahan bangunan dan konstruksi lainnya (plastik fiber plastik fiber pon bahan bangunan dan konstruksi lainnya keramik 30x60 keramik 30x60 uu. pena (i21701 bahan bangunan dan konstruksi lainnya pintu aluminium pintu aluminium unit bahan bangunan dan konstruksi lainnya standing wastafel standing wastafel bahan bangunan dan konstruksi lainnya seng gelombang seng gelombang mahan bangunan dan konstruksi lainnya atap oman pen ben nan pan pen bip perangkat uji tan wah puts, dan dapat daun a01 bahan kimia lainnya modal) smg sawah apat digunakan aan hanja alat dan bahan kimia untuk menganalisis kadar nae ser aga perangkat uji tanah kering punk) belanja uao.o1o20 bahan kimia lainnya bacaan hara tanah kering! aan majas alat dan bahan kimia untuk menganalisis kadar ana bahan kimia lainnya perangkat uji pupuk pup) belanja modal) pupuk ala san ane (nur pop pinnata aaa alat dan bahan kimia untuk menganalisis kadar bahan kimia lainnya perangkat uji tanah rawa putra) bea ana ena taaganrer alat dan bahan kimia untuk menganalisis kadar bahan kimia lainnya perangkat uji pupuk organik ppo) kaga papan sense bau teman masa mean yna ulang bahan bahkan kimia lainya fill perangkat uji tanah sawah put) maa uts kiai pan ban nda isi ulang bahan kimia untuk menganalisis kadar bahan kimia lainnya fill perangkat uji tanah kering punk) ara tanah kering pada punk. pena snn pen matan sa, isi ulang bahan kimia untuk menganalisis kadar bahan kimia lainnya fill perangkat uji pupuk pup) hara pupuk pada pup. isi ulang bahan kimia untuk menganalisis kadar bahan kimia lainnya fill perangkat uji tanah rawa putra) hara tanah rawa pada putra. para sayang ngada kas isi ulang bahan kimia untuk menganalisis kadar bahan kimia lainnya fill perangkat uji pupuk organik ppo) ara tidak @klasik paa ppo. peta? kel are gap its) isi ulang bahan kimia untuk menganalisis kadar tan010102005 bahan kimia lainnya fill perangkat uji pupuk organik ppo) pupuk organik pada ppo. ara bnn kan mad rai aan berupa butiran kering ataupun cairan untuk bahan kimia lainnya nutrisi tanaman hidroponik bulu tanaman keiroposik kamera cairan yang dipakai untuk mengkalibrasi tds bahan kimia lainnya cairan kalibrasi tds meter dira bia |ahan kimia lainnya pupuk (pupuk hidroponik set page 20f12 kopekelompok irman kelompok barang nana uraian kalo. aan (ra kana |.xop bai ana mangan kena beri gab para tae ban lambat nur satuan anna tagawa (ayu kayu toga aman bara tan sandblast stiker sandblast stiker nan ige bahan bibit tanaman pertani ibi ken ian bahan bibit tanaman benih selada writing secret bahan bibit tani bit tanaman bibit tanaman pertanian bahan bibit tan benih selada merah bean ana dena ibi moe bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih paco secret pen bungkus ibi ih: kena bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih paco merah maa #ssa: nana haa ibi ada bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih sambong secret peer bungkus ibi bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih crisis secret bungkus bahan bibit tani pertani ibi bibi aman pertanian bahan bibit tanaman benih bayam hijau ewe anna ibi lg0101.o8 bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih bayam merah secret bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman meminati secret ibi bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih kangkung secret karna sma h1. .0l.01x ibi bahan bibit tanaman bahan bibit tanaman benih kale secret bahan bibit tanaman pertanian ibi gee kay sas dena bisa tandan benih tomat haa pengaya ibi bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih seledri secret passenger bungkus bahan bibit tanaman pertanian ibi bahan bibit tanaman benih taksi pagoda abad bah: ibi kana bean an bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih sawi hijau pin epa un, ibi bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih seledri sachsen bungkus hoo ibi han sena bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih cabe rawit secret art bungkus bah: ibi meta an bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih melon secret kan ibi bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih pepaya mpe dal saba fbi bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih timun rama uni page 30of12 manado uemavnm owrowaarane ropsmarana ommawamea seesurmast saran uan bee ana nah peran snn pln sps) bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih sawi ungu bunga peranan yan bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih cabe merah pane ana ta, bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih kacang panjang maa pena hei bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih ora hijau seed bungkus bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih sawi jepang kizuna tuner ap, rat bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih labu kuning bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih kayu putih dont pen tas aan hagonoro8001 bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih seledri pink nga bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman benih terong hijau para loss00 bahan bibit tanaman pertanian bahan bibit tanaman bibit tanaman pandan wangi bahan bibit tanaman pertanian media tumbuh benih hidroponik bungkus (bahan bibit ternak bibit ikan suku cadang alat bengkel kane ter suku cadang alat bengkel lainnya mata peluang paragon (lubang tempat depot) sec page 40f kop kalo! ane makar harga nama ena gea alat bahan untuk kegiatan kantor ter aon tawang ichsan barang cetakan bingkai foto barang cetakan cetak majalah majalah eksemplar barang cetakan cetak leaflet ukuran barang cetakan cetak teater ukuran2 barang cetakan buku kerja buku kerja tahunan penyuluh cover biasa buah buku kerja buku kerja tahunan penyuluh cover kulit nun barang cetakan sri tno para zaman jstoraso1 osarooo tram jean tema arang cet: ran mbar nas ember, slang, dan tempat air lainnya ember, slang, dan tempat air lainnya selang hidrolik meter ember, slang, dan tempat air lainnya ember, slang, dan tempat air lainnya selang air plastik inc meter eaatimesoo aroma asinanbio bakteri ipar lampu listrik )i17. lampu listrik bola lampu led panel watt man kta serta (penutup badan (pakaian renang (pakaian renang set nyatososoas ipenutuptasan diteror050900300000 jpaimiangansi ipataamgangsi 200nn) anta ate poin bangsa nw eootoanersooooo tang haa perlengkapan lapangan pakaian lapangan pakaian kerja lapangan page 5of ann aspera dota perak te) bar nia semen pin spa edan get batu lentera pak barang orang las win sdp barang ora lan barang bae uan mera aaa ppp ang teman men |atau bahan untuk kegiatan kantor lainnya tray semai benih tray semai benih ji i70108. istat bahan untuk kegiatan kantor lainnya (empat etv puan atau bahan untuk kegiatan kantor lainnya j1 jinsectwet oo insect net oo) dun pen ran kepakan kaur cahaya seniman temuan kanertaima mt1 an000 pan tabanan unas kmr tanya tin hampa tami aan tao ji17003. saat bahan untuk kegiatan kantor lainnya sepatu sepatu bun x197. jahat bahan untuk kegiatan kantor lainnya |pakaian kerja lapangan pakaian kerja lapangan gbr iia20109. jahat bahan untuk kegiatan kantor lainnya bei nee pan anc0n) |obat obatan lainnya bahan habis pakai kain massa 2x80 rol persediaan untuk dijual diserahkan mau peralatan dan mesin scan reprint (peralatan dan mesin bmt peralatan dan mesin mesin pembuat krim mba yag ini jalin bintan aan saya nrp watt. (t. (peralatan dan mesin mesin cuci .5kg unit lan ena hoo (peralatan dan mesin mesin pembersih galon mesin sikat galon yang terbuat dari bahan arang stainless steel 1t170105. |peralatan dan mesin berat: gram unt panai tien timing ino trims, bae taraooo nee pen ukuran potong ja70n0s000 peralatan dan mesin mesin pemotong card ketebalan poster:' bmm pelan mesin pembuat mie, konsumsi daya (pera pembuat lahan dan mesin mesin buat mie watt 1t120105. (peralatan dan mesin mesin kopi mesin espreso unit pesan (peralatan dan mesin mesin las watt unit peralatan dan mesin mesin las watt unit arah tic cai tuo base 22moon page 60f12 kode kelompok) uraian kelompok barang | ) kopesarana utara rana spssmrmast oo ) aturan harga barang ena bra barang non matan tan peralatan dan mesin mesin pentas telur mesin pentas telur unite peralatan dan mesin mesin pres jeruk mesin pres jeruk unit mena eos alasan resin mean peralatan dan mesin mesin kata ubi mesin kata ubi one tentara t01ang100100000 impor tirta anik yoo tenan peralatan dan mesin setrika listrik unit (peralatan dan mesin promoting rack baking rak ukuran loyang 40x60 baut ukuran 30x40 teman (pet men mean lpo101l0002000 pata rae watt ooo0 |peralatan dan mesin strike listrik strike listrik uap unit jiasronosi01004 peralatan dan mesin irm0r0501. strike uap strike uap gas unt (peralatan dan mesin oun sys tem sound system (rim tangan bagi nua oo ) jrimsangansavimanua, o | suami as0000) peralatan dan mesin timbangan bayi manual timbangan bayi manual buah peralatan dan mesin televisi televisi unit peralatan dan mesin rebana rebana peralatan dan mesin baju olahraga baju olahraga peralatan dan mesin jalan permainan edukatif (ape) alat permainan edukatif (ape) sinar aro pena kombinasi trek dan papan palet dam o1. peralatan dan mesin meja berdagang bui li7otosotoos kombinasi trek dan papan palet unit bed anha peralatan dan mesin kursi berdagang drama iirotos01.o04 peralatan dan mesin timbangan duduk peralatan dan mesin peralatan dan mesin box sampah terpilih besar team ban nia persediaan penelitian biologi (persediaan penelitian biologi lainnya tds meter itp meter unit ji: (persediaan penelitian biologi lainnya metr jetmeter uma mena nan |pipa baja lapis seng gip) pipa gip sni klas medium diameter150mm meter page 70f12 boku barang rain pan spesifik asi cng aaron harga barang uraian beli barang bara kaga alat besar darat mesin proses lainnya alat pembaca microchip alat untuk pembaca microchip rid mmx8mm embedded sering, steril, mesin proses lainnya microchip anjing dan kucing barcode sticker, iso fdx b internasional buah roa standar numeric, waterproof iadorys600ingin ortaimnya ooo o ooo )eraotono000x00001 s0. it2202. | atau angkutan darat tak bermotor yee pena pee kia gerobak dorong gerobak daging gerobak daging |ia2: aint angkutan apung bermotor ato loan08o1 |kit angkutan asasi senator untar semua ajang pangan srk mika lot tea ang yel r002ni oo1osi perkakas konstruksi logam terpasang pada hap aan pondasi lainnya elektrik his pengangkat karkas unit mama gea maa roglo atau bengkel dan atau ukur jahat ukur lain lain |alat ukur kadar air alat ukur lainnya alat ukur klorin digital page 80f memang uraian kelompokbarang oo) kopemarana draw sersirmasi saru aan alat kantor dan rumah tangga ena pra ara pen lai frojontar jliticas papan layanan informasi papan informasi running text digital alat kantor lainnya box sampah box sampah terpilih besar alat kantor lainnya jamrurpai pnureer led 'sn000 alat rumah tangga pa. iia membelai lainnya membelai lainnya kerangkeng membelai lainnya kursi hadap kursi hadap lane emang ja.c. split |a. split dinding, name mem nana neh rapor can bapa so0000 alat dapur lainnya kuali besi diameter meter buah sound system crossover dbx crossover dbx sound system speaker sound club speaker sound club sound system vi speaker acr paulus speaker acr paulus sound system h1. power visioner power visioner unit sound system power visioner power visioner sound system sound system mic instrumen critic mic instrumen critic unit sound system kabel mic meter kabel mic meter sound system )i3205. standardize standardize unit sound system kabel speaker akita 2x1. kabel speaker akita 2x1. unit instalasi audio dan listrik instalasi audio dan listrik unit mmm sound system sound system mic wireless asi mic wireless asl page 9of maa maan kelompok bentangan tentu kode barang para naam pena pan harga peta ane uraian kelompok roo bag ban kadang satuan esp sound system speaker yamaha dbr speaker yamaha dbr sound system box speaker oo box speaker unit sound system mixer yamaha mg1oxu mixer yamaha mg10xu (k8. sound system )i. mixer mgp 24x4 mixer mgp24x4 unit sound system wireless wisdom wireless wisdom sound system )i. terpal3x4pelindungspeaker ) terpal 3xdpelindungspeaker unit kia oa1o1 emba akan pekan meta titi anna l3206010100600000 (pemain budepudotaanya iitmemada dum peralatan studio video dan film pena . (peralatan studio video dan film lainnya digital signage digital signage peralatan studio video dan film lainnya hdmi capture hdmi capture |peralatan studio video dan film lainnya just active usb active buah peralatan studio video dan film lainnya micro hdmi hdmi micro hdmi hdmi buah tap) ter ketua nang peralatan studio video dan film lainnya (peralatan studio video dan film lainnya mikrofon usb mikrofon usb pesta sci den rim timnya peralatan studio video dan film lainnya oo01a210e peralatan studio video dan film lainnya lampu studio led lampu studio led peralatan studio video dan film lainnya pengadaan switcher untuk video pengadaan switcher untuk video ary peralatan studio video dan film lainnya mic podcast microphone mic podcast microphone (peralatan studio video dan film lainnya paket slider paket slider buah kean king (peralatan studio video dan film lainnya kabel studio kabel studio peralatan studio video dan film lainnya switcher audio switcher audio peralatan studio video dan film lainnya tripod video tripod video buah peralatan studio video dan film lainnya background hijau background hijau buah (peralatan studio video dan film lainnya dee ore ova (peralatan studio video dan film lainnya kab kun (peralatan studio video dan film lainnya (peralatan studio video dan film lainnya drone psi phantom page 100f kodekelompok kode bak evan het arah uraian barang ann spesi ikan gta batu, kang . barang uraian kelompok barang pan kana nan lan kat bus pat peta eme satuan: satuan en. mx. nee alat alat sandi lainnya jammer signal unit jahat alat sandi lainnya anti spy detector anti spy detector "|alat alat sandi lainnya anti spy camera anti spy camera alat alat sandi lainnya spy recorder spy recorder unit alat laboratorium alat laboratorium umum lainnya bahan pendukung lingkup current meter unit ann men kaa chopper mesin cooper hijauan makanan ternak) mesin cooper hijauan makanan ternak) ken hao mat peraga praktek berolah bidang studi: ikorgpa korea unit peng kesenian lainnya nas ann elo3.to. alat peraga praktek sekolah bidang studi talempong talempong unit kan eta kesenian lainnya calon1p raga praktek sekolah bidang studi uni kesenian lainnya pandang tamu pandang tamu nit bin oim hit peraga praktek sekolah bidang studi bani nada bani nada kesenian lainnya sar alat peraga praktek sekolah bid ran benar raga seko bidang studi der heo pan kesenian lamanya akordion akordion unit snn sis nag met peraga pama sekolah bidang shiki talempong melodi talempong melodi unit ear kesenian lainnya ega enak pra 2s aah sekolah bilang bidi stand set stand set gesa that peraga praktek sekolah bidang studi kesenian lainnya standar talempong standar talempong unit uss rre pgn lain eee nee senapan angin senapan angin senapan angin page 110f nrg opo karang sean ena ate era naa mo! (komputer unit bekantan hens poatinororootoweo peomperdanro masi 25dinas .sino0 bar das nan men nan beban batas kahaan beban pemeliharaan lainnya beban pemeliharaan lainnya pemeliharaan kendaraan roda walikota padan hendri septa page |
ran aa. bahwa tarif air minum perusahaan umum daerah air minum kota padang telah diatur dalambahwa dengan ditetapkannya peraturan peraturan daerah kota padang nomor tahun tentang perusahaan umum daerah air minum kota padangpadang nomor tahun tentang perusahaan umum daerah air minum kota padang lembaran daerah tahun. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengrusahaan umum daerah air minum kota padang yang selanjutnya disebut pemuda air minum kota padang adalah badan usaha milik daerah yang bergerak bidang pengelolaan air. air minum adalah air minum yang diproduksi oleh pemuda air minum kota padang. dewan pengawas adalah dewan pengawas pemuda air minum kota padang. direksi adalah direksi pemuda air minum kota padang yang terdiri dari direktur utama, direktur umum, dan direktur teknikrumah permanen adalah rumah yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindah pindahkan, dan menjadi tempat tinggal selamanyakota padangkota padang dan pelanggan. meter air adalah meter air pelanggan terpasang yang berfungsi sebagai alat ukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu biaya pemeliharaan meter adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya memperbaiki atau mengganti suku cadang atau meter air agar akurasinya terjamin kota padang. biaya non air adalah biaya luar rekening air. bab dasar kebijakan penetapan tarif bagian kesatu kelompok pelanggan pemuda air minum kota padangyang dibayarkan melalui rekening air minum. kelompok pelanggan pemuda air minum kota padang sebagaimana dimaksud pada meliputi sosial sosial rumah tangga aj, rumah tangga rumah tangga rumah tangga sg. rumah tangga instansi pemerintah aj: instansi pemerintah niaga niaga niaga dan khusus kriteria kelompokmuda air minum kota padang sewaktu waktu dapat melakukan penyesuaian perubahan terhadap klasifikasi kelompok pelanggan melalui audit pelanggan bila kondisi bangunan pelanggan terjadi perubahan baik terhadap luas maupun fungsi bangunan. bagian kedua beban tetap pemuda air minum kota padang dapatsebagai berikut pemakaian minimum kelompok pelanggan m3) aja jam aman ana aman ami rumah tangga isis pelem bsadpassasbagian ketiga pendapatan dan tarif paragraf pendapatan pendapatan pemuda air minum kota pada: cc. pemeliharaan meter air: tarif air melalui pelayanan mobil tangkiatas kesalahan pelanggan: pendapatan penggantian pipa persil: dan pendapatan non air lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan keputusan direksi pemuda air minum kota padang. paragraf tarif tarif dibedakan dalam (empat) jenis, yaitu tarif rendah: tarif dasar: tarif penuh, dan tarif kesepakatan. perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut: a.menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar, b.menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah, c.menghitung tarif penuh, dan d.menetapkan tarif kesepakatan. perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minutarif air minum melalui jasa pelayanan mobil tangki pemuda air minum kota padang dapat memberikan pelayanan air minum melalui pelayanan mobil tangki bedasarkan kelompok pelanggan. besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. penanggulangan darurat akibat terjadinya gangguan teknis pelayanan air minum dan sebagai langkah alternatif dalam upaya pendistribusian air kepada pelanggan dapat dilaksanakan melalui mobil tangki dengan tidak membebankan tarif kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada bab iii mekanisme dan prosedur penetapan tarif wali kota menetapkan tarif air minum pemuda air minum kota padang paling lambat bulan november setiap tahun. penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri. wali kota diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam berita daerah kota padang. ditetapkan padang pada tanggal oktober wali kotapadang, hendri septa diundangkan padang pada tanggal oktober pj. sekretaris daerah kota padang aria berita daerah kota padang tahun nomor lampirankriteria kelompok pelanggan kelompok kode pelanggan gol keterangan tarif sosial, masyarakat berpenghasilan rendah, sarana sosial dan tempat ibadah, antara lain: sosial hydra umum kran kelompok, kamar mandi umum wc umum, terminal air, bangunan tempat ibadah. sosial yayasan sosial, panti sosial, panti asuhan, badan sosial lainnya. rumah tangga rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi kriteria sebagai berikut: rumah bangunan rumah non permanen dengan luas tangga bangunan kurang atau sama dengan m2, rumah bangunan rumah non permanen dengan luas tangga bangunan lebih sampai dengan m?:, rumah bangunan rumah permanen dengan luas tangga bangunan kecil sama dengan m?, bangunan rumah permanen dengan luas bangunan lebih m2? sampai dengan rumah m?, tangga kelompok rumah tangga yang memiliki usaha kecil. komplek perumahan yang memiliki fasilitas cluster. rumah bangunan rumah permanen dengan luas tangga bangunan lebih m2, instansi pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan instansi pemerintah dan sejenisnya,yaitu: instansi instansi pemerintah dan tni polri pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan, rumah sakit, poliklinik, laboratorium dan sanatorium pemerintah, sekolah negeri (tk, sd, slip, dan sta). instansi instansi pemerintah dan tni polri pemerintah tingkat kota dan provinsi, kedutaan dan konsulat asing, kolam renang milik pemerintah: sekolah swasta (tk,sd,slip dan sta). niaga industri kegiatan niaga industri yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut niaga bangunan toko, rumah toko, dan atau rumah kantor: gedung kantor perusahaan, praktek dokter umum bidan, agen biro jasa, rumah kos yang memiliki kapasitas minimal (lima)kamar, wisma, losmen dan hotel melati: rumah sakit swasta type dan tempat usaha wartel dan warnet, service station bengkel (kecil): percetakan (kecil), apotek dan atau toko obat (kecil), salon kecantikan, pangkas rambut (kecil), rumah makan (kecil): lembaga pendidikan non formal, usaha laundry, usaha konveksi (kecil), industri sepatu (kecil): industri kecil lainnya: niaga kantor importir eksportir, kantor ekspedisi, distributor dan pedagang besar, hotel bintang dan night club, diskotik, steambath dan bioskop, service station bengkel (besar): percetakan (besar), rumah sakit swasta type dan perusahaan niaga perdagangan (besar), rumah makan restoran (besar): gedung sewa resepsi kecil, kolam renang umum swasta, stasiun pengisian bahan bakar umum spbu), pergudangan seem, salon kecantikan pangkas rambut (besar), studio radio rekaman, televisi swasta, praktek dokter spesialis, klinik bersama, apotek toko obat (besar), kantor pengacara notaris konsultan, penggilingan padi, perusahaan peternakan alat alat perlengkapan pertanian, perusahaan pemotongan hewan (rumah potong), perguruan tinggi, karoseri, pabrik kimia, obat obatan dan kosmetik, usaha pertambangan, perkayuan (shaw mill), pembuatan kapal, pabrik makanan minuman (besar), pabrik (cool storage), industri tekstil (besar): industri sepatu (besar)j. industri plastik karet,. industri perikanan, tempat pelelangan ikan tpi), industri alat alat elektronik: industri keramik, genteng, bata, industri logam, seng, baja (peleburan), perkebunan, yayasan perguruan tinggi swasta pts), perusahaan dagang dan jasa besar lainnya dan usaha lainnya yang sejenis. niaga hotel bintang (empat) atau lebih dan atau, lembaga keuangan, bank, asuransi dan jasa telekomunikasi: badan usaha milik negara daerah bumn bumi), swalayan departement store, mall, pelabuhan perintis, pabrik pengolahan cpo dan usaha lainnya yang sejenis khusus pelabuhan laut dan sungai, atau rre hendri septa |
gubernur bank indonesia, menimbang bahwa kelangsungan usaha bank perkreditan rakyatatau penempatan dana, bahwa untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman atau penempatan dana, maka bank perkreditan rakyatupenyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bpryisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank perkreditan rakyat syariah. bab i. bab ketentuan umum yang dimaksud dalam peraturan bank indonesia ini, atauatau uang muka ijazahasertifikat .itipan tersebut,tanah, gedung, rumah tinggal dan kendaraan bermotor,:enyisihan penghapusan aktiva produktif ppp) yang berlaku. bab tata cara pembentukan (l) bars wajib membentuk ppp berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian. cadangan . cadangan umum ppp sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sekurang kurangnya sebesar (lima permitepuluh keseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, j:(l) kewajiban untuk membentuk ppp sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi aktiva produktif berupa ijazah tetapi bars wajib membentuk penyusutan aktiva ijazah dan atau amortisasi uang muka ijazah. penyusutan aktiva ijazah dan atau amortisasi uang muka ijazah sebagaimana dimaksud dalam wajib dibentuk secara prolata selama umur ekonomis dari aktiva ijazah dan atau jangka waktu sewa. bab . tabungan hadiah, tabungan dan atau deposito mudharabah, emas, uang kertas asing, mata uang emas dan setoran jaminanrumah tinggal dan kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengikatanitetapkan untuk agunan yang bersifat likuid yaitu swi,yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan sebesar (seratus keseratus), untuk . untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat shm atau shg) dengan hak tanggungan sebesar (tujuh puluh keseratus) dari nilai tanggungan, untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (shm dan shg) tanpa hak tanggungan sebesar (lima puluh keseratus) dari nilai jual objek pajak nop), untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan surat lirik letter dihampiri surat pemberitahuan pajak berhutang spot) yang diakui selama (enam) bulan sebesar (lima puluh keseratus) dari nilai jual objek pajak nop), untuk agunan berupa kendaraan bermotor dengan disertai bukti kepemilikan (bpk) dihitung sebesar (lima puluh keseratus) dari nilai pasar yang wajar. jl) agunan wajib dilakukan penilaian olehalam angka. bank indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif, apabila agunan tidak dilengkapi dengan dokumen terkaitbab sanksi bank yang tidak mentaati ketentuan dalam dan dikenakan sanksi administratif sesuabab bank indonesia inumum dalam melakukan kegiatan penanaman dana, bank perkreditan rakyat syariah bars) mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. untuk menjaga agar bars mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka bars wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (credit risk exposure). untuk memperoleh nilai yang wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai intern bars. dengan. dengan mempertimbangkan kekhasan produk bars dan dalam rangka mewujudkan tatacara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang berdasarkan kepada prinsip kehati hatian, maka perlu diterbitkan peraturan bank indonesia tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bars huruf pemberian jangka waktu (enam) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah dalam pengurusan serikat hak atas tanah yang diagungkan, dengan menyampaikan bukti pengurusan hak atas tanah dimaksud. huruf e. |
utang negara, bank indonesia telah ditunjuk sebagai agen lelang dan pelaksana ketatausahaan sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang surat utang negara, bahwa dalam rangka dipandang perlu untuk menggabungkan sistem transaksi tersebut dengan sistem penatausahaannya dalam suatu sistem yang terintegrasi: bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas bank indonesia tersebut atas agar lebih efektif, efisien dan aman, dipandang perlu untuk menyempurnakan sistem yang digunakan saat ini menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung antara sistem pelaku pasar dengan sistem bank indonesia yang disebut, bahwa . bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas bank indonesia yang terkait dengan penggunaan bank indonesia scripless securities settlement system maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai bank indonesia scripless securities settlement systeyang disediakan oleh bank indonesia. fasilitas simpanan bank indonesia yang selanjutnya disebut fasi adalah fasilitas yang diberikan bank indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya bank indonesia dalam rangka opt. surat berharga adalah sbi dan sunpemberian fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank dan transaksi sun untuk dan atas nama pemerintahagen pembayar bunga (kupon) dan pokokpeserta bi sss yang selanjutnya disebut pesertai sss. peserta. peserta lelang sununtuk dapat ikut serta dalam lelang sun. peserta opt adalah bank, lembaga perantara dan pihak lain yang ditetapkan oleh bank indonesiaperpindahan kepemilikan surat berharga antar pemilik rekening surat berharga yang tercatat dalam bi sss dalam rangka pelaksanaan setelan transaksi surat berharga melalui bi sss. setelan dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro rupiah bank indonesia melalui sistem bi rtgs dalam rangka pelaksanaan setelan transaksipenyelenggara dan peserta bi sss penyelenggara adalah bank indonesia. jl) pihak pihak yang wajib menjadi peserta adalah pihak yang mempunyai fungsi sebagai: peserta lelang sun, dan atau peserta opt: dan atau pemilik rekening surat berharga central registry. dalam hal bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kepesertaan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib dipisahkan dari kepesertaan unit usaha syariah uus). status kepesertaan dalam bi sss terdiri atas aktif (active), diberhentikan sementara (suspend), dan diberhentikan secara permanen (close). . (l) peserta dengan status kepesertaan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir berhak melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan fungsi peserta dalam bl sss sebagaimana dimaksud dalam peserta dengan status kepesertaan diberhentikan sementara (suspend) sebagaimana dimaksud dalam butirkepesertaan diberhentikan secara permanen (close) sebagaimana dimaksud dalam butir tidak dapat melakukan seluruh kegiatan operasional bi sss. jl) penyelenggara dapat mengubah status kepesertaan peserta berdasarkan permintaan tertulis atau keputusan lembaga yang berwenang dalam pengawasan peserta. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam mencakup perubahan status kepesertaan peserta sebagai berikut dari status kepesertaan aktif menjadi diberhentikan sementara (suspend) atau sebaliknya, atau dari status kepesertaan aktif menjadi diberhentikan secara permanen (close), atau dari status kepesertaan diberhentikan sementara (suspend) menjadi diberhentikan secara permanen (close). . (l) dalam hal peserta adalah peserta sistem bi rtgs maka status diberhentikan sementara (suspend) atau status diberhentikan secara permanen (close) kepesertaan bi sss sebagaimana dimaksud dalam dan tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan dalam sistem bi rtgs. dalam hal peserta adalah peserta sistem bi rtgs maka status ditangguhkan (suspend) atau dibekukan (freeze) dalam sistem bi rtgs tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan bi sss. dalam hal status peserta bi sss aktif, namun apabila status yang bersangkutan dalam sistem bi rtgs dalam kondisi ditangguhkan (suspend) atau dibekukan (freeze) sebagaimana dimaksud dalam maka kegiatan peserta dibatasi sebagai berikut dalam kondisi ditangguhkan (suspend) dalam sistem bi rtgs, peserta tidak dapat melakukan pembelian surat berharga secara dvp karena tidak dapat melakukan setelan dana kepada pihak penjual melalui sistem bi rtgs. dalam kondisi dibekukan (freeze) dalam sistem bi rtgs, peserta tidak dapat melakukan setelan dana baik untuk pembelian maupun penjualan surat berharga secara dvp serta penerimaan atas pembayaran kupon atau bonus, pokok surat berharga dan atau penempatan atau penitipan dana lainnya saat jatuh waktu. dalam hal peserta adalah peserta sistem bi rtgs dan status kepesertaannya dalam sistem bi rtgs ditutup (close) maka status kepesertaan bi sss diberhentikan secara permanen (close). . hubungan hukum antara penyelenggara dengan peserta dituangkan dalam perjanjian penggunaan bi sss antara bank indonesia dengan peserta . persyaratan menjadi peserta memiliki sarana dan prasarana bi sss serta back up yang ditentukan oleh bank indonesia, dan menandatangani perjanjian penggunaan bi sss antara bank indonesia dengan peserta sebagaimana dimaksud dalam peserta wajib menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan bi sss, bertanggungjawab atas kebenaran transaksi dan atau instruksi setelan transaksi surat berharga yang dikirim peserta kepada penyelenggara melalui bi sss, dan cc. memenuhi ketentuan terkait dan perjanjian yang ditetapkan oleh bank indonesia dan atau penyelenggara maupun kesepakatan tertulis antar peserta by laws). bab iii komponen dan fungsi bi sss (l) komponen bi sss dan fungsi utama dari masing masing komponen adalah sebagai berikut automatic . automatic bidding system central computer bid cc) penyelenggara, yang berfungsi sebagai sarana transaksi dengan bank indonesia, sss central computer scc) penyelenggara, yang berfungsi sebagai sarana ketatausahaan transaksi dengan bank indonesia dan ketatausahaan surat berharga, dan sss terminal st) peserta, yang berfungsi sebagai sarana pengiriman transaksi dengan bank indonesia dan pengiriman instruksi setelan transaksi surat berharga penyelenggara. selain fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam bi sss mempunyai fungsi pendukung dalam distribusi informasi dan komunikasi dari dan penyelenggara serta antar peserta. bab transaksi dengan bank indonesia transaksi dengan bank indonesia dilakukan peserta dalam rangka: pelaksanaan opt oleh bank indonesia sesuai ketentuan yang berlaku antara lain mencakup kegiatan penerbitan dan penjualan sbi secara lelang dan bukan lelang pasar perdana, dan atau penjualan dan pembelian sbi dan sun secara lelang dan bukan lelang pasar sekunder, dan atau penyediaan fasi dalam rupiah, dan atau penyediaan swi, dan atau opt lainnya. pemberian . a1 pemberian fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank yang mencakup fasilitas likuiditas intrahari, fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah serta fasilitas pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. pelaksanaan transaksi sun oleh bank indonesia untuk dan atas nama pemerintah yang mencakup kegiatan penjualan sun secara lelang pasar perdana, dan atau penjualan dan pembelian sun secara lelang dan bukan lelang pasar sekunder. (l) dalam hal bank sebagai peserta menunjuk peserta lain sebagai perantara (broker) untuk melakukan transaksi opt sebagaimana dimaksud dalam butir dan atau transaksi sun yang dilaksanakan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir yang bersangkutan wajib menetapkan batas maksimumdengan broker. bab ketatausahaan bagian pertama ketatausahaan transaksi dengan bank indonesia (l) bank indonesia melakukan ketatausahaan transaksi dengan bank indonesia dengan menggunakan sarana bi sss. ketatausahaan transaksi dengan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam mencakup kegiatan ketatausahaan transaksi opt, ketatausahaan fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank dan ketatausahaan transaksi sun untuk dan atas nama pemerintah. ketatausahaan transaksi opt dengan instrumen surat berharga dan ketatausahaan transaksi sun untuk dan atas nama pemerintah termasuk dalam ketatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan ketatausahaan transaksi opt dalam bentuk penyediaan fasi dalam rupiah dan penyediaan swi mencakup kegiatan setelan, pencatatan kepemilikan, perhitungan diskonto atau pembayaran bonus dan pembayaran nominal fasi dan swi pada saat jatuh waktu. (s5) dalam rangka setelan transaksi optatau mendebat rekening surat berharga peserta bi sss yang melakukan transaksi opt. dalam rangka setelan transaksi opt sebagaimana dimaksud dalam bank wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro rupiah bank bank indonesia untuk pelaksanaan setelan dana baik untuk dan atas nama sendiri . sendiri maupun untuk dan atas nama peserta lain yang menunjuk bank tersebut sebagai bank pembayar. dalam rangka setelan transaksi opt sebagaimana dimaksud dalam peserta wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening surat berharga peserta bi sss untuk pelaksanaan setelan surat berharga. dalam hal bank dan atau peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan bank indonesia mengenakan sanksi sesuai ketentuan mengenai opt yang berlaku. jl) ketatausahaan fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank mencakup kegiatan setelan, perhitungan dan pembayaran bunga atau imbalan atas penggunaan fasilitas pendanaan, pelunasan fasilitas pendanaan saat jatuh waktu, serta pelaksanaan eksekusi agunan dalam hal bank tidak dapat memenuhi kewajiban.untuk memenuhi kewajiban bunga dan pelunasan pokok fasilitas pendanaan pada saat jatuh waktu. dalam hal bank tidak dapat memenuhi kewajiban fasilitas pendanaan pada saat jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia berwenang melaksanakan eksekusi agunan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank. bagian . bagian kedua ketatausahaan surat berharga jl) bank indonesia melakukan ketatausahaan surat berharga yang diterbitkan oleh bank indonesia dan pemerintah republik indonesia secara elektronis dengan menggunakan sarana bi sss. dalam melakukan ketatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia sebagai central registry melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga, kliring dan setelan serta agen pembayar bunga (kupon) dan pelunasan pokok surat berharga. bank indonesia sebagai central registry dapat menunjuk sub registry dan atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung ketatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam persyaratan penunjukan dan pencabutan sub registry serta kewajiban pelaporan ditetapkan lebih lanjut dengan surat edaran bank indonesia. s5) dalam hal bank indonesia menunjuk sub registry maka bank indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan sub registry yang terkait dengan ketatausahaan surat berharga. bank indonesia dapat mengenakan sanksi kepada sub registry atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai sub registry yang berlaku. sanksi sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa pemberhentian sementara atau pencabutan atas penunjukannya sebagai sub registry. . (l) pencatatan kepemilikan surat berharga dilakukan tanpa warkat (scripless) dan secara book entry. pencatatan kepemilikan surat berharguntuk kepentingan nasabahberharga atas nama sub registry. kepemilikan surat berharg serta pegawai. . (l) setelan transaksi surat berharga pasar perdana dan pasar sekunder terdiri dari setelan surat berharga atau setelan surat berharga dan setelan dana.gross dan gross net. setelan transaksi surat berharga pasar perdana dan pasar sekunder secara hanya dilakukan untuk perpindahan kepemilikan surat berharga dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada bank indonesia atau pemerintah dan tujuan lainnya. setelan transaksi surat berharga pasar sekunder termasuk tetapi tidak terbatas pada setelan transaksi jual putus (outright), purchase agreement (jl) dalam melakukan transaksi pembelian surat berharga, pihak yang tidak memiliki rekening surat berharga central registry wajib menunjuk sub registry. dalam hal peserta pemilik rekening surat berharga central registry bukan peserta sistem bi rtgs, yang bersangkutan wajib menunjuk bank peserta sistem bi rtgs sebagai bank penerima dan atausebagaimana dimaksud dalam wajib menetapkan batas maksimum . maksimum. dalam memenuhi kewajiban setelan surat berharga, peserta yang melakukan transaksi surat berharga pasar sekunder wajib memiliki saldo surat berharga yang mencukupi central registry. dalam memenuhi kewajiban setelan dana, bank peserta yang melakukan transaksi surat berhargindonesia. dalam hal peserta yang melakukan transaksi surat berharga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk setelan surat berharga dan atau setelan dana maka setelan untuk transaksi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan dan secara otomatis akan dibatalkan oleh sistem setelah berakhirnya jam operasional bi sss yang ditetapkan oleh penyelenggara. jl) dalam rangka setelan transaksi sun untuk dan atas nama pemerintahserta sebagai penjual: dan mendebat . mendebat rekening surat berharga pemerintah atau rekening giro rupiah pemerintah bank indonesia dalam rangka setelan transaksi sun. dalam hal bank dan atau peserta tidak dapat memenuhi kewajiban setelan transaksi sun dengan pemerintah, bank indonesia mengenakan sanksi sesuai ketentuan mengenai sun yang berlaku. jl) bank indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok surat berharga pada saat jatuh waktu kepada pemilik surat berharga yang tercatat dalam bi sss atas beban penerbit dengan mengedit rekening giro rupiah bank peserta bank indonesia melalui sistem bi rtgs. bank indonesia dapat melakukan pembayaran pokok surat berharga sebelum tanggal jatuh waktu dan accused interest atas bunga (kupon) berdasarkan permintaan penerbit secara tertulis dengan persetujuan pemilik surat berharga. dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan bank indonesia berwenang untuk mendebat rekening giro rupiah pemerintah bank indonesia. dalam hal peserta pemilik rekening surat berharga bukan peserta sistem bi rtgs, peserta dimaksud wajib menunjuk bank peserta sistem bi rtgs untuk menerima pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok surat berharga. bab . bab waktu operasional bi sss jl) penyelenggaraan bi sss diadakan setiap hari kerja kecuali ditetapkan lain oleh penyelenggara. operasional bi sss dilakukan pada jam operasional yang ditetapkan oleh penyelenggara. perubahan jam operasional dapat dilakukan berdasarkan:butir dilakukan dalam hal terjadi: kerusakan pada sistem bi sss, atau adanya kebijakan yang menyebabkan bank indonesia harus melakukan setelan melebihi jam operasional bi sss. (s5) perubahan jam operasional berdasarkan permintaan peserta sebagaimana dimaksud dalam butir dilakukan untuk permintaan perpanjangan jam operasional dalam hal terjadi: kondisi darurat pada lokasi produksi bi sss peserta, atau kerusakan pada sss terminal st) peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan transaksi dengan bank indonesia dan atau setelan transaksi surat berharga menjadi terbatas. waktu operasional bi sss sebagaimana dimaksud dalam dan persyaratan dan tata cara perubahannya sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan surat edaran bank indonesia. bab vii. bab vii laporan jl) pada saat penutupan sistem akhir hari, peserta dapat mencetak laporan aktifitas transaksi dan setelan keseluruhan pada hari tersebut antara lain namun tak terbatas pada laporan mutasi surat berharga dan posisi akhir kepemilikan surat berharga milik peserta. dalam hal terjadi perbedaan data laporan antara peserta dan penyelenggara maka yang dianggap benar adalah data yang dimiliki oleh penyelenggara. bab viii biaya (l) penyelenggara menetapkan jenis dan besarnya biaya penggunaan bi sss yang wajib dibayar oleh peserta. penyelenggara berwenang untuk mendebat rekening giro rupiah bank peserta bank indonesia dalam rangka pembebanan biaya penggunaan bi sss. jenis dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan surat edaran bank indonesia. dalam hal peserta mengajukan permintaan perpanjangan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam maka peserta dikenakan biaya sesuai ketentuan sistem bi rtgs yang berlaku. bab ix. bab pengawasan jl) penyelenggara berwenang melakukan pengawasan terhadap peserta atas penggunaan bi sss. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara langsung atau tidak langsung secara berkala atau sewaktu waktu. penyelenggara dapat menugasisebagaimana dimaksud dalam dan peserta wajib memberikan: informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan penggunaan bi ssbi sss. pihak lain yang ditugasi bank indonesia untuk melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam wajib merahasiakan informasi dan data yang diperoleh dalam pengawasan. bab sanksi dalam hal peserta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, diberhentikan sementara (suspend), atau diberhentikan secara permanen (close) dari statusnya sebagai peserta. bab xi. bab keadaan darurat (l) dalam hal terjadi gangguan bi sss luar kemampuan peserta dan atau penyelenggara (force majeure), penyelenggara akan memberlakukan prosedur dan rencana mengatasi keadaan darurat (contingent plan). prosedur dan rencana mengatasi keadaan darurat (contingent plan) akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat edaran bank indonesia. bab xii ketentuan peralihan bank dan pihak lain yang pada saat ditetapkannya peraturan bank indonesia ini telah menjadi peserta sistem bi rtgs, peserta opt, peserta lelang sun, sub registry dan pemilik rekening surat berharga central registry dianggap telah menjadi peserta berdasarkan peraturan bank indonesia ini sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamumum dalam rangka penjualan surat utang negara sun) pasar perdana, bank indonesia dapat ditunjuk sebagai agen lelang yang melakukan lelang secara terbuka kepada masyarakat dengan penyampaian penawaran melalui peserta lelang. selanjutnya bank indonesia juga berfungsi sebagai penatausaha sun yang bertindak sebagai central registry yang melakukan kegiatan pencatatan penerbitan dan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelan serta pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok sun. dalam menatausahakan sun yang diperdagangkan secara tanpa warkat (scripless), bank indonesia menggunakan ketatausahaan secara elektronis dengan sistem book entry registry ber) yang dikenal dengan bank indonesia sistem kliring, registrasi, informasi dan ketatausahaan surat berharga bi skrip). dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka opt), bank indonesia menggunakan sarana automatic bidding system abs) yang disediakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi sertifikat bank indonesia sbi) dan fasilitas simpanan bank indonesia fasi). sistem abs ini tidak terhubung dengan sistem ketatausahaan bank indonesia, sehingga pelaksanaan setelan kurang efisien. selain itu sarana transaksi dan ketatausahaan lainnya seperti fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank dan penyediaan sertifikat hadiah bank indonesia swi) juga masih dilakukan secara manual. sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi ketatausahaan sbi, sejak tahun sbi sebagai instrumen utama dalam kegiatan opt mulai beralih dari bentuk warkat menjadi tanpa warkat (scripless). ketatausahaan sbi scripless menggunakan sarana yang sama dengan ketatausahaan sun yaitu bi skrip. namun demikian, bi skrip sebagai sarana ketatausahaan sun dan sbi belum terhubung langsung (online) dengan pemilik surat berharga sebagai pelaku pasar. proses setelan transaksi yang dilakukan oleh pelaku pasar masih secara manual dimana pelaku pasar mengirimkan formulir berupa instruksi setelan penjualan atau pembelian kepada bank indonesia sebagai central registry, sehingga risiko setelan masih dihadapi oleh pelaku pasar. sejalan dengan perkembangan transaksi sun yang semakin meningkat maka infrastruktur ketatausahaan surat berharga yang aman, akurat, terpercaya dan cepat, menjadi prasyarat penting untuk dapat mendukung pengembangan pasar sekunder sun. lebih lanjut perkembangan pasar sekunder sun selain akan mendukung pemerintah dalam membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) juga memberi peluang bagi bank indonesia untuk menggunakan sun sebagai alternatif instrumen opt yang lebih efektif. dengan pertimbangan tersebut atas, dalam rangka otomasi sistem untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan transaksi bank indonesia dan penatausahaannya termasuk ketatausahaan sun dan sbi maka bank indonesia mengimplementasikan sistem baru menggantikan bi skrip. sistem tersebut menggabungkan sistem transaksi bank indonesia dan penatausahaannya dalam satu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung (on line) antara bank indonesia dengan para pelaku pasar. sistem yang . yang dikenal dengan bank indonesia scripless securities settlement system bi sss) ini mencakup sistem lelang elektronis dan sarana transaksi dengan bank indonesia, sistem informasi dan sistem setelan surat berharga antar pengguna bi sss. pengembangan sistem setelan surat berharga secara seamless dengan sistem setelan dana peserta melalui sistem bank indonesia real time gross settlement sistem bi rtgs) memungkinkan pelaku pasar memanfaatkan fasilitas setelan secara delivery versus payment dvp) yang dapat dilakukan secara cepat dan seketika sehingga risiko setelan dapat diminimalkan. demi cukup jelas cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas butir pemilik rekening surat berharga central registry terdiri dari bank, sub registry dan pihak pihak lain yang disetujui bank indonesia. . cukup jelas cukup jelas cukup jelas informasi yang dapat diperoleh dari bi sss antara lain posisi kepemilikan surat berharga dan informasi mengenai surat berharga yang diperdagangkan pasar sekunder. cukup jelas yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang dalam pengawasan peserta adalah bank indonesia dalam hal peserta adalah bank dan perusahaan pialang pasar uang dan valuta asing, badan pengawasan pasar modal bapepam) dalam hal peserta adalah perusahaan efek. cukup jelas . cukup jelas cukup jelas butir cukup jelas butir pembayaran kupon atau bonus dan pelunasan pokok surat berharga yang jatuh waktu bagi peserta dengan kondisi kepesertaan dalam sistem bi rtgs berstatus dibekukan (freeze) akan ditampung dalam rekening khusus (crow account) bank indonesia. sarana penghubung antara rtgs terminal rt) rtgs central computer rcc) dan antara sss terminal st) sss central computer scc) menggunakan satu jaringan komunikasi yang sama sehingga peserta sistem bi rtgs yang telah ditutup (close) juga tidak dapat melakukan hubungan secara on line scc. cukup jelas butir yang dimaksud dengan back up adalah sistem teknologi informasi cadangan yang memiliki aplikasi dan data yang sama dengan yang ada pada sistem utama. butir cukup jelas butir yang dimaksud dengan menjaga keamanan dalam bi sss diantaranya adalah menjaga keamanan fisik perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) serta pengaturan kewenangan internal pengguna dalam pemakaian aplikasi bi sss. butir cukup jelas butir yang dimaksud dengan ketentuan terkait antara lain ketentuan mengenai sistem bi rtgs, opt, sbi dan fasilitas pendanaan bank indonesia kepada bank. yang dimaksud dengan by laws adalah kesepakatan tertulis antar peserta yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan setelan transaksi surat berharga diantara para peserta. cukup jelas cukup jelas butir cukup jelas butir yang dimaksud denganbi rtgssebagaimana dimaksud dalam ketentuan fli. yang dimaksud denganipjp. yang dimaksud denganapps. butir cukup jelas yang dimaksud dengan broker adalah perusahaan pialang pasar uang dan valuta asing dan atau perusahaan efek yang disetujui dan atau ditunjuk sebagai peserta opt dan atau peserta lelang spencatatan rinci per nasabah individual dilakukan oleh sub registry secara book entry dalam sistem ketatausahaan yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasgross net adalah proses setelan dimana setelan surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi sedangkgetting system). yang dimaksud dengan tujuan lainnya misalnya perpindahan kepemilikan surat berharga dalam rangka penutupan rekening surat berharga dan jual beli surat berharga . berharga antar nasabah dalam sub registry yang sama tetapi dengan tipe investor dan atau status residen berbeda. yang dimaksud dengan outright adalah transaksi pembelian atau penjualan surat berharga secara lepas atau putus tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali. yang dimaksud dengan purchase agreement (repo) adalah transaksi penjualan surat berharga secara bersyarat dengan kewajiban pembelian kembali surat berharga dimaksud sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. yang dimaksud dengan securities borrowing and lending adalah transaksi pinjam meminjam surat berharga sesuai jangka waktu yang telah disepakati. yang dimaksud dengan pencatatan agunan (pledge) adalah transaksi pengagungan surat berharga antar peserta bi sss sesuai jangka waktu yang telah disepakati. cukup jelas yang dimaksud dengan kewajiban lainnya antara lain untuk pembebanan sanksi dan atau biaya dalam rangka penggunaan bi ssbahan jam operasional bi sss hanya dapat dilakukan melalui perubahan jam operasional sistem bi rtgs. butir yang dimaksud lokasi produksi adalah lokasi yang ditetapkan oleh peserta untuk menempatkan sss terminal st). butir yang dimaksud sss terminal st) adalah terminal komputer sebagai sarana bagi peserta untuk melakukan transaksi dengan bank indonesia dan setelan surat berharga. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . yang dimaksud dengan biaya adalah biaya biaya yang dibebankan kepada peserta antara lain biaya atas setiap pengiriman data transaksi dan instruksi setelan serta permintaan data oleh peserta dan dari penyelenggara scc bid cc). cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah pihak ketiga yang melakukan pengembangan aplikasi bi sss, pihak ketiga sebagai penyedia jasa komunikasi dan konsultan audit teknologi informasi. butirbutir cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan keadaan darurat (force majeure) adalah situasi atau kondisi luar normal sebagai akibat adanya peristiwa peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tugas peserta dan atau penyelenggara dan terjadi luar kekuasaan dan kemampuan peserta dan atau penyelenggara sehingga satuan kerja operasional tidak dapat melakukan tugasnya. contingent plan adalah tahapan tahapan yang harus dilakukan dalam hal bi sss tidak dapat berfungsi. cukup jelas cukup jelas untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, diperlukan stabilitas nilai tukar: bahwa untuk mencapai stabilitas nilai tukar perlu dilakukan pengaturan dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing yang dilakukan oleh perbankan, bahwa salah satu faktor penting dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing perbankan adalah besaran posisi devisa neto yang diperkenankan dimiliki oleh perbankan, baik ditinjau dari komposisi valuta asing pada neraca dan rekening administratif, maupun dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yaitu pada akhir hari kerja maupun pada tengah hari kerjaosisi devisa neto bank umum. mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan bank indonesia nomor pb1 tentang posisi devisa neto bank umum sebagai berikut: ketentuan angka dan angka diubah sertakurs. kurs tengah hari adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan reuters pada pukul wib setiap hari. ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: (l) bank wajib memelihara posisi devisa neto dengan ketentuan sebagai berikut: secara keseluruhan setinggi tingginya (dua puluh keseratus) dari modal, dan untuk neraca setinggi tingginya (dua puluh keseratus) dari modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja. posisi devisa neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalamdalam hurufyang semuanya dinyatakan dalam rupiah. aktiva . aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalamdalamketentuan . ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: (d0)yang berlaku, wajib memelihara posisi devisa neto sebagai berikut: secara keseluruhan setinggi tingginya (tiga puluh keseratus) dari modal, dan untuk neraca setinggi tingginya (tiga puluh keseratus) dari modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerjabank wajib memelihara posisi devisa neto sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati hatian. menambah ketentuan baru antara dan menjadi yang berbunyi sebagai berikut: pemeliharaan posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam dan. bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor kantornya indonesia. ketentuan diubah sehingga seluruhnyini. menambah ketentuan baru antara dan menjadi yang berbunyi sebagai berikut: (dl) bank wajib menatausahakan laporan posisi devisa neto tengah hari kerja dengan periode dan jangka waktu sesuai laporan posisi devisa neto akhir hari kerja. bank indonesia dapat meminta laporan sebagaimana dimaksud dalam apabila diperlukan. ketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: (d0bank . bank wajib menyusun laporan posisi devisa neto tengah hari kerja dengan menggunakan kurs tengah hari. dalam hal kurs penutupan dan kurs tengah hari sebagaimana dimaksud dalam dandan kurs tengah hari. menambah ketentuan baru antara dan menjadi yang berbunyi sebagai berikut: bagi bank yang pada saat berlakunya peraturan bank indonesia ini memiliki posisi devisa neto untuk neraca melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menurunkannya sehingga selambat lambatnya pada tanggal september posisi devisa neto neraca telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bank indonesia inilumum dalam rangka stabilitas perekonomian nasional dan untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan perlu adanya stabilitas nilai tukar. stabilitas nilai tukarkomposisi valuta asing yang dimiliki oleh bank dan juga dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yang dimiliki bank. dari sisi komposisi valuta asing, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya berdasarkan posisi keseluruhan (neraca dan rekening administratif) namun juga untuk posisi neraca itu sendiri. dari sisi saat perhitungan, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya dihitung pada akhir hari kerja dengan menggunakan kurs penutupan, namun juga pada tengah hari kerja dengan menggunakan kurs tengah hari. demi angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan tengah hari kerja adalah pada pukul waktu setempat sesuai tempat kedudukan kantor pusat bank. cukup jelas, termasuk bank dandana pihak ketiga bank, yangpembiayaan bank, yang selanjutnya disebut pembiayaan, adalah aktiva bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan masyarakat, piutang, dan ijazah, giro wajib minimum (statutory reserve), yangkanyang tercatat pada pipa:, sertifikat investasi mudharabah antarkan, yang.lihara gwm dalam valuta asing. (l) gwm dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam wajib dipenuhi oleh setiap bank yang besarnyayang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap dpk dalam rupiah kurang dari dan: memiliki dpk lebih besarmemiliki dpk dalam rupiah lebih besarmemiliki . memiliki dpk dalam rupiah lebih besarbagi bank: yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap dpk dalam rupiah sebesar atau lebih: dan atau yang memiliki dpk dalam rupiah sampai dengan rp1. (satu triliun rupiah),unk indonesia tidak memberikan jasa giro atas kewajiban memelihara rekening giro rupiah dan rekening giro valas pada bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan bab iii tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum (l)informasi . informasi mengenai dpk sebagaimana dimaksud padas5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada . tabungan:tata cara perhitungan rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap dana pihak ketiga dalam rupiahpada (dua) masa laporan sebelumnya. informasi mengenai pembiayaan dalam rupiah dan dpk dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari data pembiayaan dan dpk yang disampaikan bank kepada bank indonesia sesuai dengan ketentuan bank indonesia tentang laporan berkala bank umumsertagwm yang wajib dipelihara, ditambah dengan (seratus lima puluh keseratus) dari tingkat indikasi imbalan puas pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap saldo negatif, untuk setiap hari pelanggaran. dalam hal dataank. (jl) pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan pendekatan rekening giro rupiah bank pada bank indonesia. pendekatan rekening giro rupiah bank sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya pelanggaran. apabila pada saat pendekatan sebagaimana dimaksud pada saldo rekening giro rupiahterhadap selisih antara sanksi kewajiban membayar dengan saldo rekening giro rupiah bank, bank dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar (seratus lima puluh keseratus) dari tingkat indikasi imbalan puas. (s5) dalam hal data tingkat indikasi imbalan puas sebagaimana dimaksud pada tidak tersedia, kewajiban membayar dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam. bab vii penutup dengan berlakunya peraturan bank indonesia ini maka peraturan bank indonesia nomor pb1 tanggal februarlembaran negara republik indonesia nomor tahun tambahan lembaran negara nomor tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bank indonesia ini berlaku sejak tanggal septembermengingat . mengingat karakteristik operasional bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berbeda dengan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maka ketentuan mengenai giro wajib minimum bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tetap harus mempertimbangkan karakteristik operasionalnya dan kesesuaian dengan kaedah kaedah gigih. ii. demi cukup jelas. pemenuhan gwm tersebut dilakukan tanpa memperhatikan rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap dpk dalam rupiah dan jumlah dpk dalam rupiah yang dimiliki bank:rasio pembiayaan terhadap dpk sebesar dan jumlah dpkcukup jelas. . sehubungan dengan pemeliharaan giro wajib minimum dalam valuta asing pada bank indonesia,iaya atas keterlambatan tersebut. pembebanan biaya tersebut akan dilakukan pada rekening giro rupiah bank pada bank indonesia, dengan mengacu kepada suku bunga federal funds rate dengan kurs jual usd idr bank indonesia pada tanggal pengeditan. penarikan rekening giro valas bank hanya dapat dilakukan menggunakan sarana swi.pelaksanaan transaksi dimaksud atas dibebankan pada rekening giro rupiah bank pada bank indonesia. cukup jelas cukup jelassaldo rekening giro bank adalah saldo rekening giro uus. dpk adalah dpk yang dilaporkan uuspada (dua) masa laporan sebelumnya ihk jumlah dpk dalam rupiah pada akhir masa laporan pada (dua) masa laporan.dandata pembiayaan diperoleh dari pos kredit yang diberikan pada laporan berkala bank umum yang disampaikan bank kepada bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. data .wm dalam rupiah yaitu: kekurangan gwm tingkat indikasi imbalan puas hari pelanggaran.20. contoh . yaitu rp2019ominus seratus miliar rupiah), sehingga terdapat kekurangan pemenuhan gwm yang wajib dipelihara sebesar rp120. (seratus dua . dua puluh miliar rupiah) dan saldo negatif sebesar rp100. (minus seratus120. ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif rekening giro rupiah bank bank indonesia dengan dikali tingkat indikasi imbalan puas dengan rumus sebagai berikut: saldo negatif . saldo negatif tingkat indikasi imbalan puas hari pelanggaran yaitu rp100.adalah rata rata tertimbangpipa. cukup jelas. yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. . cukup jelas.contoh: tanggal september saldo rekening giro rupiah bank sebesar rp100. sanksi kewajiban membayar kekurangan gwm maka jumlah tambahan kewajiban membayar adalah tingkat indikasi imbalan puas tanggal september saldo rekening giro rupiah bank sebesar sanksi kewajiban membayar kekurangan gwm maka jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal september hanya sebesar . tingkat indikasi imbalan puas tanpa memperhitungkan jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal september yang belum dapat dipenuhi oleh bank yang bersangkutan: bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, industri bank perkreditan rakyat perlu diperkuat agar mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil:. bentuk hukum suatu bpr dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. bab pendirian bpr (l) bpr hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin dewan gubernur bank indonesia. modal disetor untuk mendirikan bpr ditetapkan paling sedikit sebesar: rp5. jima miliar rupiah) bagi bpr yang didirikan wilayah daerah khusus ibukota jakarta raya, rp2. (dua miliar rupiah) bagi bpr yang didirikan ibukota provinsi pulau jawa dan bali dan wilayah kabupaten atau kotamadya bogor, depok, tangerang dan bekasi, rp1. (satu miliar rupiah).danpr yang berbentuk hukum koperasi,.ertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi bagi calon anggota direksi: surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pendidikan bidang perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota direksi dan dewan komisaris yang belum berpengalaman, dari instansi yang berwenang dan atau lembaga pendidikan, surat. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman bidang perbankan bagi calon anggota dewan komisaris yang telah berpengalaman, dari bank tempat bekerja sebelumnya,dan surat pernyataan dari calon anggota direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota direksi paling singkat selama (tiga) tahun sejak bprproyeksi . proyeksi keuangan secara bulan.atau perusahaan daerah, atau susunan pengurus dan rekapitulasi.. (l):., dangedung yang digunakanumum, bpr dan atau bars sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. menurut yangdalamta kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) rencana. terlebih dahulu dilaporkan kepada bank indonesia,.adanyamengakibatkanjumlah modal disetor bpr setelah perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib mengacu kepada. wajib mengadministrasikan dengan tertib: dan cc. reputasi keuangan(l) anggota direksi paling sedikit berjumlah (dua) orang. anggota direksi. anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi. (l)tua, anak, mertua. (l) anggota dewan komisaris paling sedikit berjumlah (dua) orang. paling sedikit j atau pada (satu) bank umums5) paling sedikit (satu) orang anggota dewan komisaris yang memiliki pengetahuan dan atau pengalaman bidang perbankan wajib berdomisili dekat dengan tempat kedudukan bprnggantian dan atau perpanjangan masa jabatyang mengesahkan penggantian dan atau perpanjangan masa jabatnggantian dan atau perpanjangan masa jabat.jl) pengangkatan atau pengganti. riw hidup,pembukaan kantor bpr bagian pertama pembukaan kantor cabang (l). wilayah daerah khusus ibukota jakarta raya dan kabupaten atau kotamadysebagai konsekuensi dari penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada maka: bpr provinsi jawa barat luar kabupaten atau kotamadya bogor, depok, bekasi dan karawang tidak dapat membuka kantor cabang kabupaten atau kotamadya bogor, depok, bekasi dan karawang: bpr provinsi banten luar kabupaten atau kotamadya tangerang tidak dapat membuka kantor cabang kabupaten atau kotamadya tangerang. (l) bpr yang akan membuka kantor cabang wajib memenuhitelah memenuhi modal disetor sebagaimana dimaksud dalam selama (dua belas) bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat, dan selama (tiga) bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum car) minimal (lima belas keseratus). bpr . bpr hanya dapat membuka (satu) kantor cabang dalam kurun waktu (satu) tahun sejak memperoleh izin pembukaan kantor cabang. bpr dari wilayah persyaratan modal disetor lebih rendah dapat membuka kantor cabang wilayah dengan persyaratan modal disetor lebih tinggi sepanjang bpr memenuhi persyaratan modal disetor wilayah dimana kantor cabang akan didirikan. bpr dari wilayah persyaratan modal disetor lebih tinggi yang membuka kantor cabang wilayah dengan persyaratan modal disetor sama atau lebih rendah: wajib mempertahankan modal disetor yang telah ada apabila jumlahnya telah memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam atau wajib memenuhi persyaratan modal disetor apabila belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam duadalam huruf selesai dilakukan. jl. pelaksanaan pembukaan kantor cabangmadya dengan kantor bpr yang menjadi: dan tingkat kesehatan selama (dua belas) bulan terakhir paling rendah tergolong cukup sehat. jl) bpr wajib mengajukan rencana pembukaan kantor kas kepada bank indonesia. bank .pengajuan(l) kegiatan kas luar kantor hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kotamadya yang sama dengan kantor induknya. rencana kegiatan kas luar kantor wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan bpr.rmohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada wilayah lain dengan persyaratan modal disetor lebih tinggi, wajib memenuhi persyaratan modal disetor wilayah yang dituju sebagaimana dimaksud dalam wilayah lain dengan persyaratan modal disetor sama atau lebih rendah, wajib mempertahankan modal disetor apabila jumlahnya telah memenuhi persyaratan modal disetor wilayah yang dituju atau wajib memenuhi persyaratan modal disetor wilayah yang dituju apabila jumlahnya belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin pemindahan alamat kantor dilakukan dalam dua tahap persetujuan .mady,diterima secara lengkap. dalam madya. (l) bpr wajib meng.madysejak permohonan diterima secara lengkap.pemindahan alamat kantor kas wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada bank indonesia dengan menjelaskan alasan pemindahan dan kesiapan kantor kas.pemindahanmindahan. bab viii nama dan bentuk badan hukum bagian pertama nama dan perubahan nama (l) nama dan perubahan nama wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. permohonan perubahan nama diajukan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada bank indonesia..s5)permohonan diterima secara lengkap. pelaksanaan perubahan nama bpr wajib diumumkandua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan dari bank indonesia. bagian kedua perubahan bentuk badan hukum bpr (l) perubahan bentuk badan hukum bpr.. penilaian terhadap calon pemegang saham,risalah .lengkapan dan kebenaran dokumen: dan penilaian terhadap calon anggota direksi dan atau dewan komisaris dan atau pemilik. lambat (dua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan dari bank indonesiatempat kedudukan kantorjak tanggal persetujuan dari bank indonesia. s5) tanggal penutupan sejak memperoleh persetujuan bank indonesia. s5)xi. bab lembaga sertifikasi lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka, danpr dengan tujuan akhir untuk tercapainya industri bpr yang sehat, kuat dan efisien, mempunyai organ terdiri dari dewan sertifikasi, komite kurikulum nasional, dan manajemen, memiliki kompetensi dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia bpr:s5) ketentuan . ketentuan pelaksanaan tentang lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. bab xii sanksi jl) bpr yang melanggar ketentuan dalam. bpr yang melanggar ketentuan dalam dan dan dikenakan sanksi administratif sesuai.dalam hal bpr tidak menyampaikan laporan. bpr dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf apabila bprbpr yang melanggar ketentuan dalam dan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha, berupa larangan untuk: membuka kantor cabang dan kantor kas, memindahkan alamat kantor, dan atau melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing. s5) bpr: wajib memindahkan tempat kedudukan wilayah lain sepanjang memenuhi persyaratan modal disetor wilayah yang dituju, dan atau dilarang membuka kantor kas dan melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing. atau dewan komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dilarang menjadi pengurus bpr. anggota direksi yang melanggar ketentuan dalam dan dilarang menjadi pengurus bpr. (l).. bab xiii ketentuan peralihan jl) persetujuan prinsip untuk pendirian bpr yang telah diberikan oleh bank indonesia namun belum memperoleh izin usaha sebelumpermohonan perubahan kegiatan usaha dari bpr menjadi barstentang bpr berdasarkan prinsip syariah. calon anggota direksi bagi bpr yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada dan calon anggota direksi bagi bpr dalam proses izin usaha wajib memiliki sertifikat kelulusan. (s5) sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam . jl) yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudanggota. anggota dewan komisaris yang belum memenuhi ketentuanpada tanggal desember s5)yang belum memenuhi ketentuandan dewan komisaris yang belum memenuhi ketentuan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam(dpaling lambat pada tanggal desember dengan pelaksanaan.wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada, surat keputusan direksi bank indonesia kep dir tanggal mei tentang bank perkreditan rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan . ketentuan pelaksanaan surat keputusan direksi bank indonesia kep dir tanggal mei tentang bank perkreditan rakyatpr yang sehat dan efisien agar mampu melayani masyarakat, terutama pengusaha mikro dan pengusaha kecil. sejalan dengan visi perbankan nasional untukpr perlu diperkuat, antara lain pada aspek kepemilikan, kemampuan permodalan, kepengurusan serta perluasan jaringan kantor dalam rangka meningkatkan pelayanan dan daya saing bpr. demi. angka sertifikat kelulusan merupakan standar kompetensi dan keahlian sebagai anggota direksi. angka cukup jelas. angka . angka cukup jelaslaksanakan fungsinya dalam mengawasi bpr. angka cukup jelash. huruf dalam hal calon pemegang saham bpr berbentuk badan hukum,dalam hal tidak terdapat calon pemegang saham pengendali maka surat pernyataan disampaikan oleh calon pemegang saham yang mewakili calon pemegang saham lain dengancukup jelas. angka cukup jelas. angka sampaikan oleh para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut dengan atau bupati atau walikota atau yang diberi kuasaanggotakegiatan operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal. daftar aktiva tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan. cukup jelas. . pelaksanaan kegiatan usaha ditunjukkan, antara lain, oleh telah beroperasinya kantor bpr dalam menghimpun atau menyalurkan dana. izin usaha dari bank indonesia diberikan dalam bentuk keputusan. cukup jelas. cukup jelas.perubahan komposisi kepemilikan dalam ini adalah perubahanpenyampaian risalah rapat umum pemegang saham dihampiri bukti pelaporan kepada instansi yang berwenangdari notaris. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bidang operasional perbankan adalah bidang pendanaan dan atau perkreditan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud berdomisili dekat adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan atau air maksimum selama (dua) jam, dalam kondisi normalantaracukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. tingkat kesehatan dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum car) adalah berdasarkan administrasi bank indonesia, dengan merujuk pada laporan terakhir yang telah diterima bank indonesiacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . dalam hal ini,cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. pemindahan alamat kantor bpr dalam satu wilayah kabupaten atau kotamadyjcukup jelas. apabila diperlukan, bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan setempat. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan dalam ini khususnya diberlakukan bagi pemindahan kegiatan kas luar kantor berupa atm dan payment point. ketentuan perundang undangan yang berlaku antara lain termasuk ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. persetujuan bank indonesia diberikan dalam bentuk keputusan. peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain undang undang tahun tentang perseroan terbatas, undang undang tahun tentang pengoperasian dan undang undang tahun tentang perusahaan daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . pengumuman perubahan bentuk badan hukum bpr dilakukan pula kantor cabang, apabila ada. persetujuan bank indonesia diberikan dalam bentuk keputusan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengumuman dilakukan kantor pusat dan kantor cabang yang akan ditut. .gubernur bank indonesia, menimbangbank perkreditan rakyat sebagai bagian dari perbankan nasionalhubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test) pihak pihak yang mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank . bank perkreditan rakyatilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)pengurus adalah direksi dan komisaris bpr atau perusahaan, atau yang setara dengan itujl) pihak pihak yang termasuk sebagai pengendali bprpr sebagaimana dimaksud pada adalah perorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap bpr, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif bprpr, secara . secara langsung menjalankan manajemen dan atau mempengaruhi kebijakan bpr, memiliki hak opsi ataulebih saham bprmpunyai kewenangan untuk menyetujui dan atau memberhentikan pengurus bpr, secara . secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan atau kebijakan bpr, melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk bidang keuangan dari bprpr, pemegang saham pengendali dan pengurus bpr, pejabat eksekutif bprpr, dan atau atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional bpr. bab iikedua tata cara penilaian jl) permohonan untuk memperoleh persetujuan calon pemegang saham pengendali diajukan oleh bpr kepada bank indonesia. persetujuan jaksebagai bagian dari proses persetujuan, bank indonesia dapat meminta bprpr yang sehat. (l) dalam hal calon pemegang saham pengendali bprpihak pihak . pihak pihak sebagaimana dimaksud padapenilaianpada dalam hal calon pemegang saham pengendali.(prpr dimaksud. calon pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada. (lprprpaling lambat (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia kepada bpr yang bersangkutanpr.pada (.pr.pemenuhan persyaratan pengetahuan, pengalaman dan keahlian bidang perbankan dan atau bidang keuangan bagi calon anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada tunduk pula pada ketentuan yang . yang berlaku mengenai persyaratan calon anggota direksi dan dewan komisaris bprl) permohonan untuk memperoleh persetujuan calon pengurus diajukan oleh bpr kepada bank indonesia. calon pengurus yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud padapermohonan diterima secara lengkap. pr maka bpr melalui rapat umum pemegang saham atau rapat anggota wajib memberhentikan yang bersangkutan paling lambat (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia. calon pengurus bpr yang belum mendapat persetujuan bank indonesia dilarang melakukan tugas sebagai anggota direksi atau komisaris dalam kegiatananggota direksi atau dewan komisaris pada bpr dimaksud. calon anggota direksi atau dewan komisaris pada bpr dimaksud. (.,pr,pr. . (l) faktor integritas bagi pengurus dan pejabat eksekutif,. bagian kedua tata cara penilaian bank indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan setiap waktu, apabila dianggap perluatas tanggapan keberatan dari pihak pihak yang dini. pembahasan ulang terhadap tanggapan keberatan pihak pihak yang dinilai oleh bank indonesia,konfirmasi hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada hurufpenyampaian hasil pembahasanpadasebagaimana dimaksud padaprliknya sebagaimana dimaksud pada. lulus,pada dilakukan berdasarkan penetapan nilai dan bobot terhadap faktor faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam dan bagian keempat konsekuensi hasil penilaian (pr dan atau bank umumpada(melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau perbuatan yang menyebabkan yang bersangkutan diberikan predikat lulus bersyarat, melakukan perbaikan faktor faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun, menyelesaikan kredit macet yang dimiliki pada bpr dan atau bank umum dalam jangka waktu paling lambatrmodalan dan likuiditas yang dihadapi bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf surat . surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan kepada bank indonesia paling lambat (empat belas) haripr atau bank umum, dan atau pengurus dan atau pejabat eksekutif pada bpr dan atau bank umum. . (pr dan atau bank umum, baik langsung maupun tidak langsung. dalam hal pihak pihak sebagaimana dimaksud padapaling tinggi (sepuluh keseratus) dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun. jpaling tinggipr dan atau bank umum paling tinggi (sepuluh keseratus): dan bprpaling tinggi (sepuluh keseratus). dalam pr dilarang mencatat pihak pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham bprmperpanjang jangka waktu kewajiban penurunapabila setelah perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada yang bersangkutan tidak dapat memenuhi komitmen yang diberikan maka yang bersangkutan akan dinyatakan tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama (dua puluh) tahun. jpaling lambat (sembilan puluh) hari. pihak pihak sebagaimana dimaksud pada dilarang melakukan tugas operasional bpr dan atau kegiatan lain yang sangat mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan bpr. dalam . dalam hal pihak pihak yang dilarang menjadi pengurus bpr sebagaimana dimaksud pada tidak bersedia mengundurkan diri, maka: pemegang saham bprengurus bprjl)operasional bpr sesuai dengan ketentuan yang berlakupaling lambat (sembilan puluh) hari, untuk mengesahkan pengunduran diri atau pemberhentian pengurus yang dinyatakan tidak lulus, dalam .pr yang masih ada dinilai dapat mengganggu kegiatan operasional bpr sesuai dengan ketentuan yang berlakupr wajib melaporkan pengunduran diri atau pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bank indonesia paling lambat (sepuluh) hari sejak rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. (l maka bpr wajib memberhentikan yang bersangkutan. bprpada kepada bank indonesia dalam jangka waktu paling lambat (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pengunduran atau pemberhentian. . jl)pr, selama (tigpr, selama (lima) tahun, apabila perbuatpr, atau merupakan penyimpangan manajerial dan atau operasional perbankan yang bersifat serius.larangan selama (dua) tahun. pihak pihak dinyatakan tidak lulus, dengan jangka waktu larangan selama (lima) tahun. pengurus bprlarangan selama (tiga) tahunsaham pengendali tidak memenuhi komitmen kepada bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pemegang .prpadapr dan atau bank umumpada wajib segera melepaskan seluruh kepemilikannya pada seluruh bpr dan atau bank umum dalam jangka waktu paling lambatpada tidak dapat melepaskan seluruh kepemilikannya dalam jangka waktu yang ditetapkanpr dan atau bank umum, dan. bank indonesia dapat memperpanjang jangka waktu kewajiban melepask(l) bank indonesia memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada bpr dan kepada pihak yang dinilai. selain kepada pihak pihakpr, dan peninjauan kembali jl) pihak pihak, apabila jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud dalam dan telah terlampaui. pemegang . pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukumpr dan atau bank umum lebih dari (sepuluh keseratus) sebelum berakhirnya jangka waktupada bprprpr sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. bank . bank indonesia dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada antara lain apabila: yang bersangkutan mempunyai perkara yang masih dalam proses penyelesaian pengadilan, yang bersangkutan melanggar peraturan perundangan undangan yang berlaku. jlpada merupakan wewenang bank indonesia sepenuhnyapr sebagai sarana atau sasaran. . (pr. dalam hal bpr. (dl) bpr wajib melaporkpr. laporan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambatpada wajib dilaporkan kepada bank indonesia paling lambats5) penilaianpada . bank indonesia dapat(l) bpr wajib mengungkapkan ultimate shareholders bpr dalam laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi bprprpr. bab sanksi jl) bpr yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan danprpr100. (seratus ribu rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak (tiga juta rupiah). pemegang . pemegang saham yang melanggar, dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melanggarpr sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini dinyatakan tetap berlaku. (l) sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini,.prpada dimulai sejak tanggal ditetapkannya peraturan bank indonesia ini. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bpr. . dpr penjelasan atasoleh sumber daya manusia yang berkualitaskelola dan dimiliki. dinilai mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bpr. penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan atau praktek pengawasan yang lazim diterapkan secara internasionalprprpr juga dilakukan terhadap calon pemegang saham pengendali dan calon pengurus bprdemi cukup jelas . cukup jelaspr, termasuk: saham bprpr, saham bpr yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali bpr,untuk dan atas nama pengendali bpr (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentusaham . saham bprkomisaris,huruf bprpr secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham bpr,pr yang sama. terhadap peralihan jabatan dari direksi menjadi komisaris, dan atau dari anggota direksi atau dewan komisaris jabatan yang lebih tinggi pada bpr yang sama, dan atau terhadap perpanjangan jabatan direksi atau komisaris dilakukan penilaian secara administratif, antara lain penilaian terhadap track record dan penelitian untuk meyakini bahwa yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar kredit macet. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas prbpr berdasarkan inisiatif bpr, inisiatif calon pemegang saham pengendali atau atas permintaan bank indonesia. dalam hal permohonan persetujuan calon pemegang saham pengendaliprpr, seperti pembagian dividen. komitmprprpr.perpr. dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan bpr tidak memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan ultimate shareholders. cukup jelas . yang dimaksud dengan persyaratan administratif padayang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah daerah. cukup jelasyang dimaksud dengan tindakan sebagai pemegang saham pengendali pada ini antara lain: mempengaruhi. mempengaruhi kebijakan bprmenerima dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagai pemegang saham pengendali. cukup jelas cukup jelas hak hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud padapr sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya. cukup jelas cukup jelas . persyaratan integritas pihak yang dinilai didasarkan antara lain pada track record, predikat hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada calon pengurus bprpr. huruf penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini.pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan,, antara lain adalah pengalaman bidang pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan perekonomian. perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi bpr dan analisa situasi industri perbankan. cukup jelaspr dimiliki oleh pemerintah daerah, maka permohonan persetujuan calon pengurus bpr dapat diajukan oleh pemerintah daerah. dalam hal permohonan persetujuan calon pengurusntara lain kegiatan bidang pemasaran, pembukuan, pendanaan dan perkreditan. cukup jelas .pihak pihak lain yang berkepentingan dalam ini antara lain adalah. penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan bpr, transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun asia bpr serta transaksi rekening administratif: kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan bprpr yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan keuangan bpr sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bprpr. yang .kualitas aktiva produktif, kewajiban penyediaan modal minimum dan batas maksimum pemberian kreditsebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang dipersyaratkan dalam ketentuan bank indonesia yang berlaku. prprpr. perkreditanlain adalahpr dan analisis situasi industri bprbprdilakukan apabila terdapat indikasi permasalahan integritas dan kelayakan keuangan. .pr dan atau bank umumpr dan atau bank umum lain. dan persyaratan dan tatacara merger, konsolidasi dan akuisisi bpr. cukup jelas yang dimaksud dengan pengunduran diri pada ini adalah pengunduran diri yang bersangkutan dari bpr.. termasuk dalam pengertian kerugian pada permodalan bpr adalah berkurangnya keuntungan bpr huruf b. huruf yang dimaksud denganbermasalah berat sehingga dibekukan kegiatan usahanya dan atau dicabut izin usahanya. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas .jprserta persyaratan dan tatacara merger, konsolidasi dan akuisisi bpr. cukup jelas pihak pihak lain yang berkepentingan pada ini antara lain adalah pemegang saham. . cukup jelasprbcukup jelas keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada inipri website bank indonesiaprpr. cukup jelas cukup jelasabc .$o saham bpr. tuan melalui: pta.o saham bpr, ptb.$o saham bpr, dan ptc. saham bpr. . yang dimaksud dengan ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan yang berlaku antara lain ketentuan mengenai bp dan memberikan kepastian hukum, bahwa ketentuan mengenai bank umum yang melaksanatentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.berdasarkan prinsip syariah. bab , kantor dibawah kantor cabang adalah kantor cabang pembantu, unit pelayanan syariah atau kantor kas yang membantu kantor induknya, kantor cabang pembantu adalah kantor bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya, unit pelayanan syariah adalah kantor bank setingkat kantor cabang pembantu yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya dan berlokasi diluar ibukota provinsi, bogor, depok, tangerang dan bekasi, kantor. kantor kas adalah kantor maupun penyetoran transaksi tertentu antara lain pembayaran gaji pegawai, penerimaan setoran tagihan listrik, dan tagihan teleponk, direksi dan atau bertanggung jawab langsung kepada direksi antara lain pemimpin kantor cabang, pemegangbentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. bab perizinan bagian pertama pendirian bank jl) bank hanya dapat didirikan dengan izin(l). pas foto (satu) bulan terakhir ukuran cm,tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional bidang perbankan.lain: perusahaan dan atau lembaga lain, sebagai anggota dewan pengawas syariah lebih dari (dua) bank lain dan (dua) lembaga keuangan syariah bukan bankampai. sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris atau anggota dewan direksidari modal disetor pada suatu perusahaan lai. termasuk109ohampiri dengan.pembangunan ekonomi nasional: dan wawancara.. kepadaireksi dan dewan komisaris. contoh formulir warkat yang akan digunakan untuk operasional bank:, jl) ,dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya. .berasal dari sumberpada. selain. selain ketentuan sebagaimana dimaksud padatentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta mengenai pembelian saham bank umum ireksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan pejabat eksekutif jl) kepengurusan bank terdiri dari direksi dan dewan komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. bank wajib membentuk dan memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan kantor pusat bank. (l) anggota direksi dan dewan komisarisireksi dan dewan komisaris bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baikdalam mengikuti fatwa dewan syariah nasional, dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau mengawasi. mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. (l) anggota dewan pengawas syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: integritas, kompetensi::.jireksi dan dewan komisaris. diantara anggota direksi dan dewan komisaris bank, sekurang kurangnya terdapat (satu) orang anggota direksi dan (satu) orang anggota dewan komisaris berkewarganegaraan indonesia. jl) direksi bank sekurang kurangnya berjumlah (dua) orang. mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank syariah sekurang kurangnya (dua) tahun sebagai pejabat eksekutifsesama anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan. mayoritas.anggota dewan komisaris. anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris atau pejabat eksekutif pada bankjumlah anggota dewan komisaris sekurang kurangnya (dua) orang dan sebanyak banyaknya sama dengan jumlah anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan. memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak banyaknya pada (dua) lembaga perusahaan lain bukan bankjumlah anggota dewan pengawas syariah sekurang kurangnya (dua) orang dan sebanyak banyaknya (lima) orang. anggota dewan pengawasbank lain dan (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank. sebanyak banyaknya (dua) anggota dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan syariah nasional. anggota dewan pengawas syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi. (nk terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh dsn, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank, (c) memberikan. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank: mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepadaan bank indonesia. tata cara pelaporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. (l) calon anggota direksi oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. sebelum dimintakan persetujuan dari bank indonesia, penetapan calon anggota direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud padagubernur bank indonesia, dan. dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf kecuali angkaireksi atau dewan komisaris. persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota direksi dan atau dewan komisaris diberikan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. (l) dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat calon anggota direksi dan atau calon anggota dewan komisarisireksi dan atau calon anggota dewan komisaris baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danireksi atau calon anggota dewan komisaris. pengangkatan, disertai dengan fotokopi nobulan rapat umum pemegang saham atau fotokopi nobulan rapat anggota. pengangkatan anggota direksi dan atau dewan komisaris wajib dilaporkan oleh bank kepada bank indonesia selambat lambatnya (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan fotokopi nobulan rapat umum pemegang saham atau fotokopi nobulan rapat anggota. bank wajib mengajukan calon anggota dewan pengawas syariah untuk memperoleh persetujuan bank indonesia,hurufangka sampai dengan angka angka angka dan angka persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota dewan pengawas syariahewan pengawas syariah. (l) penetapan calon anggota dewan pengawas syariah oleh dewan syariah nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan dari bank indonesia. permohonan untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan oleh bank kepada dewan syariah nasional dengan tembusan bank indonesia selambat lambatnya hari sejak diterbitkannya surat persetujuan bank indonesia. dewan syariah nasional menetapkan calon dewan pengawas syariah selambat lambatnya hari sejak diterbitkannya surat persetujuan bank indonesia. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dewan syariah nasional belum mengeluarkan penetapan calon dewan pengawas syariah, maka calon dewan pengawas syariah dianggap efektif sebagai dewan pengawas syariah. s5) pengangkatan anggota dewan pengawas. . jl)angkamaka bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan. (l) anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif dan pemimpin kantor cabang yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan. benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada wajib diungkapkan dalam keputusan. bab kegiatan usaha bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain: giro berdasarkan prinsip wadi' ah, tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah, atau deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, melakukan penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain: murabahah: istishna: salam, prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: mudharabah: masyarakat, prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: ijazah, ijazah mentahnya bittamlik, prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad garde, melakukan. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: makalah, bawalah, kafilah: rain. membeli, menjual dan(underlying transaction) berdasarkan prinsip syaribitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip syariah, menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah, melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip makalah: memberikan fasilitas letter credit (l c) berdasarkan prinsip syariah, il. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah, melakukan. melakukan kegiatan usaha kartu debut, charge card berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad makalah, oo. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh bank indonesia dan mendapatkan fatwa dewan syariah nasional. selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam bank dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariahmelakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali pengerjaannya dengan ketentuan sebagaimanaberdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang undangan dana pensiun yang berlaku. bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, shadagah, wakaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. . (l) bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada bank indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan. permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada wajib dihampiri dengan fatwa dari dewan syariah nasional. (l) bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensionalgubernur bank indonesia(l) permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh.: dan rencana kerja kantor cabang sekurang kurangnya selama (dua belas) bulgubernur bank indonesia dikeluarkan. pelaksanaan pembukaan kantor cabangdinyatakan tidak berlakuyang meliputi kantor cabang pembantu, unit pelayanan syariah. syariah dan atau kantor kaspembukaan kantor cabang pembantu dan atau kantor kas sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan: dalam satu wilayah kliringan dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri bank. pembukaan unit pelayanan syariah sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan: dalam satu wilayah kantor bank indonesia dengan kantor cabang induknya, berlokasi diluar ibukota propinsi, bogor, depok, tangerang, dan bekasi prinsip syariah: dan dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri bank. pembukaan kantor kas, kantor cabang pembantu dan atau unit pelayanan syariah dapat beralamat yang sama dengan kantor lain dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan. laporan. s5)(d0)laksanaan pembukaan kantor bawah kantor cabangrencana kegiatan kas luar kantor bankbank wajib menyampaikan laporan rencana kegiatan kas luar kantor bank sebagaimana dimaksud pada. pelaksanaan kegiatan kas luar kantor bankj0) bank yang akan membuka dan jenis jenis kantor lainnya luar negeri dalam rencana kerja tahunan bank yang telah mendapat surat penegasan dari bank indonesiaguberpersetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada danmbukaan kantor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilaksanakan setelah mendapati. cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor cabang dengan memenuhi ketentuan dan dan diikuti dengan membuka kantor bawah kantor cabang dengan memenuhi ketentuan dan kecualii pemindahan alamat kantor bank pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin gubernur bank indonesia. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh bank kepada gubernur bank indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan. dan tingkat. pemindahan alamat kantor cabang bank yang dilakukan: jalan yang sama atau dilokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padapadacabang dan pembukaan kantor cabang. pemindahan alamat kantor pusat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padagubernur.dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, gubernur bank indonesia membatalkan izin yang telah dikeluarkan. (.jl)dan pembukaan kantor bawah kantor cabang.jalan.egiatan kas luar kantor bank dan pembukaan kegiatan kas luar kantor bank..perubahan nama dan bentuk badan hukum bagian pertam. bank yang berbentuk hukum koperasi. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menerbitkan keputusguber. badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh bank kepadacalon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota dewan pengawas syariah.pemegang saham pengendali, anggota direksi. direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariahgubernur bank indonesia. bab penutupan kantor bank (l) penutupan kantor cabang dalam(l)lasan penutupan:pada(l)apabila. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bank tidak melaksanakan penutupan kantor cabang, maka persetujuan penutupan kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.:.(l):. bersifat operasional diajukan oleh bank kepada: dan salinan fotokopi izin dari otoritas negara setempat. pelaksanaanpada huruf bank indonesia tidak memberikan persetujuan atas permohonan izin yang tidak.0) bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf apabila terjadi perubahan. penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada bank indonesia selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak terjadinya: huruf huruf dan huruf huruf angka dan huruf angka dan atau huruf angka huruf angka wajib menyampaikandan danselambat lambatnya (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan bank indonesia ini. kantor cabang pembantu dan atau kantor kas yang telah beroperasi sebelum.bab xiii sanksi (l) bank.dendav. bab xiv ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan prinsip syariah,nomor penjelasan atas peraturan bank indonesia nomor: pbi tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsipoko,. yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,permodalan yang kuat, bank perlu didukung pula oleh pengurus, dewan pengawas syariahdan dewan pengawas syariah bank perlu disempurnakan antara lain yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, penangkapan jabatan, dan independensi dari pengurus dan dewan pengawas syariahsementara. sementara itu penambahan jaringan bank dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan unit pelayanan syariahbank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasionall. bank yang telah beroperasi sebelum dikeluarkannya peraturan bank indonesia inisampai dengan angka cukup jelas. huruf termasuk bentuk hukum perseroan terbatas adalah perusahaan perseroan. perseroan persero) sebagaimana dimaksud dalamsampai dengan angka cukup jelas. angka tidak termasuk dalam pengertian lembaga lain dalam ini adalah asosiasi perbankan. angka tidak termasuk dalam pengertian lembaga lain dalam . ini adalah asosiasi perbankan. angka sampai dengansampai dengan angka cukup jelas.. |
peraturan bank indonesia nomor: pbi tentang rencana bisnis bank umum gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan good corporate governance, bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (corporate values) yang mengarahkan kegiatan operasional bank, bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan bank agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati hatian dan azas perbankan yang sehat, maka bank harus menyusun rencana bisnis yang realistis, bahwa penyusunan rencana bisnis yang matang harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, dan dimaksudkan sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko khususnya risiko strategik yang mungkin timbul pada tahap implementasi rencana dimaksud, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali rencana bisnis .jl) bank wajib menyusun rencana bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan azas perbankan yang sehat. rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada wajib disusun oleh direksi dan disetujui oleh komisaris. direksi wajib melaksanakan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam secara efektif dalam pengelolaan usaha bank. direksi wajib mengkomunikasikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam kepada: pemegang saham bank, seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank. komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam bab ii. bab cakupan rencana bisnis rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya meliputi: ringkasan eksekutif, kinerja bank saat ini, cc. penerapan manajemen risiko, kebijakan dan strategi manajemen, proyeksi keuangan,il. rencana perubahan jaringan kantor, lain lain. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi: indikator keuangan utama, target jangka pendek, cc. target jangka menengah, asumsi makro dan mikro. . kinerja bank saat inisensitivitas terhadap risiko pasar, realisasi pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi: faktor faktor risiko (risk factors), proses manajemen risiko, profil risiko. kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi: kebijakan manajemen (policy statements), strategi bisnis, kebijakan remunerasi (regeneration policies). . proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi: neraca, komitmen, kontingensi dan transaksi derivatif, laba rugi, kewajiban penyediaan modal minimum. rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi: rencana penghimpunan dana pihak ketiga, rencana penerbitan surat berharga. rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi: rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, rencana pemberian kredit kepada debitur inti, rencana pemberian kredit menurut kegiatan usaha utama bank, rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut sektor ekonomi, rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut jenis penggunaan, rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut propinsi, rencana penyaluran dana dalam bentuk surat berharga, rencana penyaluran dana dalam bentuk penyertaan modal. . rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi rencana penambahan modal. proyeksi rasio dan pos pos tertentulainnya. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi: rencana pengembangan organisasi,sekurang kurangnya meliputi: rencana produk dan aktivitas baru, rencana pengembangan pelayanan. . rencana perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi rencana pembukaan jaringan kantor cabang, kantor bawah kantor cabang, kegiatan kas luar kantor, dan kantor luar negeri. informasi lain lain sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputi langkah langkah penyelesaian dari agunan yang diambil alih dan aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional bank. bab iii penyampaian, perubahan, dan pelaporan rencana bisnis jl) bank wajib menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia selambat lambatnya (satu) bulan setelah tahun taklim dimulai. bank indonesia dapat meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis sebagaimana dimaksud padaselambat lambatnya (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia. . jl) bank hanya dapat melakukan perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan, dengan menyampaikan alasan perubahan secara tertulis. perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan selambat lambatnya pada akhir semester pertama tahun berjalan dan hanya dapat dilakukan (satu) kali. bank indonesia dapat mempertimbangkan perubahan rencana bisnis selain sebagaimana diatur pada apabila terdapat faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan bank yang sangat signifikan. perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan rencana bisnis. s5) bank indonesia dapatjlsebagai berikut: selambat lambatnya (empat puluh lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, selambat lambatnya (dua) bulan. laporan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangny. (l)bank indonesia selambat lambatnya (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. laporan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi: pendapat komisaris tentang pelaksanaan rencana bisnis, penilaian atas faktor faktor yang mempengaruhi kinerja bank, pendapat komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja bank. jl) bank dinyatakan terlambat menyampaikrencana bisnis tersebutdalam jangka waktu paling lama (lima belas) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian, bank belum menyampaikan penyesuaian rencana bisnis tersebut. bank alannya tersebutlaporan tersebut. bank dalam hal batas akhir penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dan jatuh pada hari sabtu, hari minggu, dan hari libur maka rencana bisnis serta laporansertasanksi (l) banksebagaimana dimaksud dalam atauatau laporan sebagaimana dimaksud dalam atau dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). bank yang menyampaikan penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam namun dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dihampiri dokumen dan infomasi yang material sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam peraturan bank indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya. waktu (tujuh) hari kerja untuk setiap surat tegurannk yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam dapat dikenakan sanksi administratif antara jain berupa: pembekuan kegiatan usaha tertentu,.penyampaian rencana kerja bank dan laporan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelaporan realisasi dan pelaksanaan rencana kerja tahunan tahun (l) ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini mulai diberlakukan untuk rencana bisnisrencana bisnis bank umum umum bahwa dalam upaya memelihara ketahanan sistem perbankan yang sehat, bank perlu mengambil langkah langkah peningkatan good corporate governance. dalam rangka menerapkan prinsip good corporate governance dimaksud, bank yang merupakan arahan visi dan misi kegiatan operasional bank. dalam rangka mencapai tujuan usaha bank yang berpedoman kepada visi dan misi tersebut, maka bank perlu menyusun suatu perencanaan yang matang dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan azas perbankan yang sehat serta responsif terhadap perubahan eksternal. untuk menghasilkan perencanaan yang matang tersebut, bank harus menyusun rencana bisnis yang realistis dan komprehensif dengan cakupan rencana bisnis yang diperluas sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha bank yang semakin meningkat. sementara itu dalam penyusunan rencana bisnis tersebut bank. dengan rencana bisnis yang matang diharapkan bank mampu menerapkan manajemen risiko . risiko khususnya risiko strategik secara efektif terutama pada tahap implementasi rencana bisnis tersebut. secara operasionaldan jangka menengahselanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan rencana bisnis secara efektif maka direksi wajib mengkomunikasikan rencana tersebut kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank. bagi perbankan, rencana bisnis dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam rangka melaksanakan pencapaian visi dan misi bank, sedangkan bagi bank indonesia rencana bisnis yang disampaikan digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. dalam rangka pemantauan yang efektif oleh bank indonesia terhadap efektivitas dan konsistensi pelaksanaan rencana bisnis, bank harus menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tersebut secara berkala termasuk langkah langkah perbaikan yang diperlukan apabila terdapat penyimpangan yang secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan bank. demi cukup jelas. . yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain faktor perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta teknologi. yang dimaksud dengan faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya. penyusunan rencana bisnis sepenuhnya merupakan tanggung jawab bank. realisasi rencana bisnis dan pengawasannya sepenuhnya merupakan tanggung jawab bank. direksi dianggap tidak melaksanakan rencana bisnis secara efektif apabila terdapat deviasi yang cukup material antara realisasi dan rencana bisnis tanpa disertai dengan upaya yang maksimal dan penjelasan yang memadaimaksudkan agar kebijakan dan pelaksanaan . pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam merasionalisasi rencana bisnis tersebut dapat sejalan dengan visi dan misi bank. cukup jelas. cukup jelas. huruf indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja bank akhir tahun berjalan dan proyeksi dari permodalan, aktiva produktif, dana pihak ketiga, reliabilitas, likuiditas,hurufyang dimaksud dengan asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan yang dimaksud dengan asumsi . asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank dan pertumbuhan kredit industri perbankan yang digunakan dalam menyusun rencana bisnis bank. huruf sampai dengan huruf termasuk dalam uraian kinerja bank sebagaimana dimaksud dalam ini meliputi hasil pelaksanaan action plan umumsektor atau usaha mikro, kecil, dan menengah. huruf uraian mengenai faktor faktor risiko meliputi faktor faktor yang mempengaruhi strategi usaha bank termasuk yang secara langsung mempengaruhi reliabilitas dan masalah masalah hukum yang sedang dan akan dihadapi bank. huruf uraian mengenai proses manajemen risiko meliputi hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan akhir tahun. huruf uraian mengenai profil risiko meliputi informasi yang dihasilkan berdasarkanuraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan bank dalam menjalankan strategi usaha. termasuk dalamnya adalah kebijakanstrategi bisnis antara lain meliputi informasi langkah langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha bank yang telah ditetapkan, strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal, dan strategi pengembangan teknologi informasi. termasuk dalamnya adalah strategikebijakan remunerasi meliputi informasi kebijakan umum yang mengatur pemberian gaji, bonus (benefits), dan fasilitas lain kepada komisaris dan direksi bank. . cukup jelaspangsa depan intidan obligasi. huruf debitur inti merupakan debitur grup inti (one obligat concept) luar pihak terkait. jumlah debitur inti yang dicantumkan dalam rencana bisnis disesuaikan dengan total aset bank. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf e. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, atau dimiliki hingga jatuh tempo yang mengatur mengenai prinsip kehati hatian dalam kegiatan penyertaan modal.dan rencana penambahan modal lainnya. cukup jelaumber daya manusia adalah rencana kebutuhan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusiahal hal yang dimuat dalam rencana produk dan aktivitas barurencana pengembangan pelayanan antara lain rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, pengembangan produk yang sudah ada, standarisasi sistem antrian nasabah, dan pelayanan pengaduan nasabah. cukup jelas. yang dimaksud dengan agunan yang diambil alih ayda) adalah aktiva yang diserahkan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. . rencana bisnis disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. belum dipenuhinya rencana bisnis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ini, antara lain disebabkan: rencana bisnis belum sepenuhnya disusun secara realistis, rencana bisnis kurang memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank, rencana bisnis tidak memperhatikan prinsip kehati hatian dan azas perbankan yang sehat, sebagaimana ditentukan dalam dan atau belum lengkapnya cakupan rencana bisnis sebagaimana ditentukan dalam apabila diperlukan,rencana bisniindikasi penyebab signifikan antara lain faktor faktor solvabilitas dan likuiditas yang secara langsung berdampak pada kondisi keuangan sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha bank. . penetapan batas waktu dan frekuensi pada ini dimaksudkan agar bank lebih akurat dalam menyusun rencana bisnis. cukup jelaperubahan rencana bisnis. yang dimaksud dengan triwulanan adalah posisi bulan maret, juni, september dan desember. huruf yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf uraian penjelasan pada huruf ini meliputi penjelasan mengenai kendala yang dihadapi, fokus, dan prioritas pencapaian rencana bisnis. bisnis yang dimaksud dengan semester adalah posisi bulan juni dan desember. cukup jelas. huruf pendapat komisaris meliputi penilaian terhadap pelaksanaan rencana bisnis termasuk penilaian aspek kuantitatif dan aspek kualitatif kinerja bank. huruf faktor faktor yang mempengaruhi kinerja bank antara lain meliputihuruf upaya memperbaiki kinerja merupakan perbaikan terhadap faktor faktor sebagaimana dimaksud padagubernur bank indonesia, menimbang bahwa perkembangan kondisi ekonomi dan perbankan dewasa ini telahpada tahun bahwadimaksud, bahwa dengan membaiknya kondisi ekonomi, moneter dan perbankan, dan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank dengan menetapkannya dalamseptember. . dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan kredit program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengan dukungan kredit likuiditas bank indonesia kbbi) dalam rangka mendukung program pemerintah.redit program. bumn koordinator adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai penerima pengalihan pengelolaan kbbi dalam rangka kredit program, sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan nomor kmk. tanggal oktober yang terdiri dari pt. bank rakyat indonesia persero), pt. bank tabungan negara persero) dan pt. permodalan nasional madani persero). suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program adalah suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk skim kredit program sebagaimana diatur dalamselanjutnya disebut kkp, termasuk kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya dengan pola bagi hasil, selanjutnya disebut kkp bagi hasil surat ., selanjutnya disebut kkp tki,, selanjutnya disebut kkp pir trans,selanjutnya disebut kkp nelayan,selanjutnya disebut kkp unggas, beserta perubahannya sebagaimana dimaksudselanjutnya disebut kpk bank umum, surat ., selanjutnya disebut kmk bpr:, selanjutnya disebut pmk bars, dan peraturan bank indonesia nomor pb1, selanjutnya disebut pir trans pra konversi. (l) suku bunga kredit dan suku bunga kbbi untuk kredit program sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan sebagai berikut: untuk skim kkp, kkp pir trans, kkp nelayan, dan kkp unggas: suku bunga kredit dari bank kepada debitur,, ditetapkan sebesar (tujuh persen) setahun, untuk skim kkp tki: suku bunga kredit dari bank kepada perusahaan jasa tenaga kerja indonesia putri), ditetapkan sebesar (empat belas persen) setahun, dengan ketentuan sebagai berikut: dalam . dalam hal bank mewajibkan pertanggungan kredit kepada lembaga penjaminan kredit, maka suku bunga kredit kepada putri ditetapkan sebesar (dua belas persen) efektif setahun, dan putri diwajibkan membayar premi asuransi pertanggungan kredit, dalam hal bank tidak mewajibkan pertanggungan kredit, maka suku bunga kredit kepada putri adalah (empat belas persen) efektif setahun, dengan ketentuan bahwa jumlah (dua persen) akan dikembalikan kepada putri sebagai imbalan pada waktu kredit berakhir, dan apabila ada tunggakan kredit, maka imbalan tersebut akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan tunggakan tunggakan kredit yang bersangkutapk bank umummk bpr: suku bunga kredit dari bank kepada debitur ditetapkan sebesar (dua puluh delapaniga belas persen) setahun, untuk . untuk skim kredit pir trans pra konversi:enam koma lima persen) setahun. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk kredit program sebagaimana dimaksud pada huruf adan ditetapkan sebagai berikut untuk skim kkp bagi hasilempat belasujuh persen) setahun,: untuk skim pmk barsdua puluh delapaniga belas persen) setahun, dalam.. suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk kredit program yang telah disetujui oleh bank indonesia dan atau yang disetujui oleh bumn koordinator dalam rangka rekening kbbi sejak pengalihan pengelolaan kbbi, yang didasarkan pada surat keputusan direksi sebagaimana dimaksud pada penghitungan suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program berdasarkan peraturan bank indonesia ini dilakukan mulai tanggal januari (l) bumn koordinator wajib menyesuaikan suku bunga kbbi dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program kepada bank sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. bumn . bumn koordinatorrubahan suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program, yang terdiri dari tembusan addendum surat penegasan kredit serta tembusan tambahan akte paling lambat tanggal desember bumn koordinator wajib menyampaikan kepada bank indonesia, dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal desember (l) bank wajib menyetujui addendum surat penegasan kredit dan tambahan akte yang telah disesuaikan oleh bumn koordinator sebagaimana dimaksud pada bank wajib menyesuaikan suku bunga kredit dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program kepada debitur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. banknyesuaian suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program sebagaimana dimaksud pada . (l) pelanggaran terhadap dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga sertifikat bank indonesia sbi) jangka waktu (satu) bulan dikalikan jumlah kbbi dengan suku bunga ataudan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. pelanggaran terhadap dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagai berikut sebesar suku bunga sbi jangka waktu (satu) bulan dikalikan jumlah kbbi dengan suku bungasebagaimana tercantum dalam dokumen kredit, atau sebesar nisbah bagi hasil setara dengan suku bunga sbi jangka waktu (satu) bulan, dikalikan jumlah kbbi dengannisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana tercantum dalam dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. . dengan berlakunya peraturan bank indonesia ini, maka ketentuan suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program sebagaimana diatur dalam dandan sertan dalam rangka pembukaan pemukiman transmigrasi baru kawasan timur indonesi. dandan, dan ketentuan yang diaturdan kmk bpr) pmk bars): dan peraturan bank indonesia nomor pbi:il. umum berbagai indikator ekonomi dan perbankan dewasa initahun yang antara lain ditandai dengan penurunan suku bunga kredit komersial bank. sementara itu,ekonomi, moneter dan perbankan dimaksud. mengingat kondisi ekonomi dan perbankan yang semakin membaik serta untuk lebih meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dan pembiayaan oleh bank, maka, serta menetapkannya dalam suatu peraturan bank indonesia. ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini untuk mengatur kbbi yang masih berjalan dan telah disetujui oleh bank indonesia sebelum berlakunya ketentuan undang undang nomor tahun tentang bank indonesia . indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun dan dana rekening kbbi yang masih berjalan dan disetujui oleh bumn koordinator setelah pengalihan pengelolaan kbbi. tidak terdapat penyediaan fasilitas kbbi baru dari bank indonesia atas dasar peraturan bank indonesia ini. ii. demi cukup jelas cukup jelas suku bunga dimaksud tidak dikenakan secara bunga berbunga. nisbah dimaksud tidak dikenakan pada nisbah selanjutnya. cukup jelas . cukup jelas cukup jelas dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan yang wajib disesuaikan oleh bumn koordinatordokumen kredit dan atau pembiayaan yang disampaikan kepada bank indonesia adalah dokumen kredit dan atau pembiayaan untukokumen dokumen dimaksud harus sudah ditandatangani oleh bumn koordinator dan masing masing bank. . cukup jelas cukup jelas dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan yang wajib disesuaikan oleh banklaksanaan pengawasan badan kredit desa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa pembinaan dan pengawasan badan kredit desa yang didirikan pulau jawa dan madura berdasarkan staatsblad tahun nomor rijksblad tahun nomor dan tahun nomor merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab algemeen volkscrediet bank avb) yang kemudian diubah namanya menjadi bank rakyat indonesia dan terakhir menjadi bank rakyat indonesia persero), bahwa oleh karena peraturan peraturan tersebut dalam butir atas telah dicabut dengan, bahwa berhubung badan kredit desa lokasinya tersebar sampai pelosok pedesaan, maka peranan bank rakyat indonesia persero) dalam melakukan pengawasan terhadap badan kredit desa masih sangat diperlukan, bahwa . bahwa berhubung dengan itu, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha badan kredit desa serta untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pengawasan badan kredit desa secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan badan kredit desmemutuskan . memutuskan menetapkan peraturan bank indonesia tentang pelaksanaan pengawasan badan kredit desa. dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan badan kredit desa selanjutnya disebut bkd adalah bank desa dan lumbung desa yang didirikan berdasarkan staatsblad tahun nomor rijksblad tahun nomor dan tahun nomor yang berkedudukan pulau jawa dan madura serta telah mendapat izin usaha dari menteri keuangan. bank adalah bank rakyat indonesia persero) sebagaimana dimaksud dalamjl) bank melaksanakan pengawasan bkd berdasarkan peraturan bank indonesia ini. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai petunjuk dan atau pedoman yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia dapat pula meminta bank untuk melakukan pengawasan lain luar pedoman yang dimaksud pada . (l) bank wajib menyampaikan laporan kepada bank indonesia berupa rekapitulasi neraca dan laba rugi bkd. analisis mengenai perkembangan bkd, permasalahan atau kendala yang dihadapi, tindakan perbaikan yang telah dilakukan, serta usul dan atau pertimbangan mengenai tindak lanjut yang diperlukan. analisis mengenai bkd yang mempunyai kemungkinan beroperasi sebagai bank perkreditan rakyat, baik dilihat dari jumlah permodalan maupun total aset. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan secara triwulanan oleh: kantor pusat bank kepada direktorat pengawasan bank perkreditan rakyat, bank indonesia jl. m.h. thamrin jakarta untuk bkd seluruh indonesia, dan kantor wilayah dan kantor cabang bank kepada kantor bank indonesia setempat, untuk bkd yang berada wilayah kerja kantor wilayah dan kantor cabang bank yang bersangkutan. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan oleh bank setiap akhir bulan juni dan akhir bulan desember kepada direktorat pengawasan bank perkreditan rakyat, bank indonesia jl. m.h. thamrin jakarta bank indonesia dapat pula meminta bank untuk menyampaikan laporan kepada bank indonesia luar yang tercantum pada . jl) biaya untuk pelaksanaan pengawasan bkd menjadi beban bank indonesia. bank indonesia akan menanggung biaya sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dikalahkannya tugas pengawasan bkd kepada lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bank wajib mengajukan rencana kegiatan dan anggaran biaya pengawasan bkd untuk tahun anggaran berikutnya selambat lambatnya pada akhir bulan september, untuk dimintakan persetujuan bank indonesia. dalam memberikan persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada bank indonesia melakukan penelitian atas kewajaran rencana kegiatan dan biaya yang diajukan oleh bank dan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. s5) persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran biaya, diberitahukan secara tertulis selambat lambatnya (satu) bulan setelah diterimanya laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran tahun sebelumnya. anggaran biaya yang telah disetujui oleh bank indonesia bersifat final dan tidak dimungkinkan adanya penambahan. dalam hal realisasi biaya atas pelaksanaan pengawasan bkd lebih kecil dari jumlah anggaran biaya yang telah disetujui maka bank wajib mengembalikan kelebihan anggaran tersebut kepada bank indonesia. . jl) dengan berlakunya pbi ini makadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksanaandan diperbaharuilaksanaan pengawasan badan kredit desa umum dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja masyarakat pedesaan maka keberadaan badan kredit desa masih dirasakan manfaatnya, oleh karena itu untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha badan kredit desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan kredit desa. sejak diberlakukannya. karena keterbatasan sumber daya manusia maka bank indonesia meminta kepada bank rakyat indonesia persero) agar tetap melakukan pengawasan terhadap badan kredit desa dengan pertimbangan selama ini pengawasan badan kredit desa dilakukan oleh bank rakyat indonesia yang memiliki sumber daya manusia serta jaringan kantor yang memadai untuk melakukan pengawasan badan kredit desa. untuk menegaskan hal tersebut bank indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur penugasan kepada bank rakyat indonesia yaitu surat keputusan .. sesuai undang undang republik indonesiadiatur bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. sejalan dengan hal tersebut, setelah terbentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen maka tugas pengawasan badan kredit desa beralih dan tidak lagi menjadi beban bank indonesia. sehubungan dengan hal hal tersebut, perlu ditetapkan penyempurnaan ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan badan kredit desa dalam peraturan bank indonesia. demi angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas cukup jelas laporan triwulan disampaikan kepada bank indonesia selambat lambatnya bulan setelah triwulan berakhir. cukup jelas cukup jelas sebagaimana dinyataselama lembaga pengawas tersebut belum terbentuk . terbentuk maka biaya pelaksanaan pengawasan bkd menjadi beban bank indonesia. dengan beralihnya wewenang pengawasan bank kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang telah terbentuk, maka biaya pelaksanaan pengawasan bkd tidak lagi menjadi beban bank indonesia. cukup jelas cukup jelas cukup jelas biaya pelaksanaan pengawasan bkd yang disetujui oleh bank indonesia bersifat final, yaitu bank indonesia tidak dapat memberikan tambahan anggaran apabila realisasi biaya pengawasan bkd melebihi jumlah biaya pengawasan bkd yang telah disetujui oleh bank indonesia.dprratus ribu): bahwa untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan (seratus ribu), dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah pecahan (seratuspecahan (seratus.aulia pohantepi . j))di kanan atas atap.gubernur bank indonesia, menimbang aa. yang sahdua puluh ribu), bahwa untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan (dua puluh ribu), dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah pecahan (dua puluh ribu) tahun emisibank indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan (dua puluh20. (dua puluh ribu rupiah). ciri uang rupiah pecahan (dua .sebelah .j))tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang yang berbentuk diagonaluntuk menunjang efisiensi dan efektivitas fungsi bank indonesia sebagai penatausaha surat utang negara, sebagai agen pelaksanaan lelang surat utang negara pasar perdana, dan agen untuk pelaksanaan pembelian dan penjualan surat utang negara pasar sekunder, bank indonesia telah menerapkan bank indonesia scripless securities settlement system bi sss)adalah selisih antara harga pasar dengan nilai nominal. yield , sedangkan setelan dana dilakukan .i . bab lelang surat utang negara pasar perdana jdapat mengusulkan kepada menteri keuangan republik indonesia agar status bank, perusahaan pialang pasar uang dan valuta asing, dan pedagang efek sebagai peserta lelang untuk dicabut. s5) bank indonesia mengumumkan peserta lelang yang ditunjuk atau dicabut status kepesertaan oleh menteri keuangan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam danpaku pasar perdanalelang surat utang negara oleh menteri keuangan republik indonesia. . jl) menteri keuangan republik indonesia menetapkan hasil dan pemenang lelang surat utang negara pasar perdana. penentuan pemenang lelang surat utang negara pasar perdanpasar perdanpembelian dan penjualan surat utang negara pasar sekunder jjsebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia scripless securities settlement systemviii setelan transaksi surat utang negara jbab xiii ketentuan peralihaniv ketentuan penutup pelaksanaan ketatausahaan surat utang negara, diatur lebih lanjut dalam ketentuan bank indonesia scripless securities settlement system yang berlaku. .xx pbibank indonesia mengajukan usul dimaksud antara lain berdasarkan hal hal sebagai berikut, peserta lelang sudah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan menteri keuangan republik indonesia, tidak aktif mengikuti kegiatan lelang surat utang negara, dan lainnya. pengumuman ditujukan kepada peserta lelang dan kepada publik. cukup jelas (uniform price) dan atau sarana lainnyapengumuman penolakan seluruh atau sebagian penawaran pembelian surat utang negara kepada peserta lelang dilakukan melalui sarana bank indonesia . indonesia scripless securities settlement system, sedangkan pengumuman kepada publik dilakukan melalui pusat informasi pasar uang pipa) dan atau sarana lainnya.. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dpm |
bupati konawe selatan provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati konawe selatan nomor tahun2022' lingkungan pemerintah kabupaten konawe selatan menimbang: mengingat: dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati konawe selatanmenetapkan tahun,2l; memutus{an:]rlarudt lr9t1twitter et\u\ qr<putra^ din tangga diundangkan andosol padatanggal ?rri plh. sekretaris daerah name selatan, berita daerah kai}paten konawe selatan tahun nomor ,dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pohuwato, menimbang aamakaogp bag cukuprumi' )arabiara opp bag) hukmut perjalanan dinas bagi pejabat negara, dprd, pegawai negeri sipil, pegashug pembebanan biaya perjalanan dinas. sadkum:an luar kota dalam wilayah provinsi gorontalohai, dan. fisik, alam tiket, boarding pass serta bukti pemindahbukuan pa),gi kan berupa biaya bbm yang dibayarkan secara riil,), dan 'penginapan, wakil kepala daerah dan pimpinan dprdpara opo bag. hukumgolongkan dalam (lima) tingkat, yaitu: tingkat untuk bupati wakil bupati dan pimpinan dprd), tingkat untuk anggota dprd serta sekretaris daerah,golongan iv, tim kerja pemerintahdan tingkat untuk pns gol. ii, dan cons, biaya perjalanan dinas bagi pemerintah desa,saat opo bag. filumc.biaya transport, dan d.:, intensifikasi pajak daerah kepada lebih dari (enam) wajib pajak,dan atauumumpara opp bag. filumenuaankota diberikan pada neemelalui melalui mekanisme up gu tu lsbag umum bpenginapan penginapan. para "opo baf hukum aa,: bill voucher penginapan dan bukti transfer atas pembayaran penginapan penginapan, dan spd rampung lengkap, laporan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah untuk tujuan money,paraarabab ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka peraturan bupati kabupatenlara bag hukum dies lampiran peraturan bupati pohuwato nomor tahun tanggal desemberang harian perjalanan dinas dalam kota provinsi satu lebih dari luar kota (delapan) diklat jam voa tomo0 too00 (sumatera utara sera rose is0. to.00c a kepulavanryau 1s0000 1io000 ami g sumaterkbarat oh) tto00 t sumatera selatan tto.o0c kampung bangka belitung (banten awa barat d.k.i. jakarta awa tengah d. yogyakarta awa timur me nusa tenggara barat| ho nusa tenggara timur (kalimantan tengah kalimantan selatan kalimantan timur kalimantan utara sulawesi utara gorontalo part w ) pen sulawesi selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara sooko toko0 maluku utara (papua (papua barat uang representasi perjalanan dinas dalam kota uraian satuan luar kota lebih dari (delapan) jam kdh kdh pimpinan pejabat eselon g. tiara dprd gan pejabat eselon satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (batas tertinggi). kota satuan biaya tiket rp) asal tujuan bisnis ekonomi (jakarta ambon (jakarta balikpapan jakarta banda aceh (jakarta bandar lampung jakarta banjarmasin (jakarta batam (jakarta bengkulu (jakarta biak jakarta denpasar jakarta gorontalo jakarta ami parah para, go.ibunda aceh jayapura go. bandaacbh solo bandara timika bandarlampung (balikpapan b0.bandar lampung (manado .bandarlampung (pekanbaru o.bandarlampung solo o0.bandarlampung (surabaya bandung jakarta para .bandung ' yogyakarta bandung palembang ooibandung pangkal pinang biak balikpapan op) bag. harum parah "op bag him . para "app para 2s0| palu ron tato darat opo bag hukum meansatuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri kali perjalanan taksi) provinsi satuan besaransaat bag jum tan satuan biaya transportasi dari ibukota kabupaten kecamatan sekitar (one way) ibukota besaran orang kali "romansa |tempo orang7 kati pop timur orang kali kabupaten kota wilayah sulawesi (one way) ibukota besaran marisa bolaang mongondow orang kali utara marisa bolaang mongondow orang kali selatan bolaang mongondow orang kali marisa bolaang mongondow orang kali timur opo bag hukum 'o| masa minahasa selatan orang kan marisa minahasa utara |orang kali marisa bitung orang kali marisa poso orang kali bonebolangou daya banda aceh kab. aceh singkil orang kati | (banda aceh kab. aceh tengah orang kai | banda aceh kab. aceh tenggara orang kali saorang kanorang kali banda aceh orang kati kota lhokseumawe| orang kali banda aceh kota orang kali subulussalam owner otak kab asahan orang kat kab. batubara orang kali orang kali kab. deli serdang orang kali medan kab. humbang orang kali hasundutan orang kat medan kab. labuhan orang kali batu medan kab. labuhan orang kali batu selatan medan kab. labuhan orang kali batu utara grange kar medan kab. mandailing orang kali natal kab. padang lawas| orang kali kab. padang lawas| orang kali utara medan kab. pakpak orang kali bharat grange karpara bag hum ara medan kab. tapanuli orang kali tengah medan kab. tapanuli orang kali utara orang kali siantar kota sibolga orang kali kota tanjung balai| orang kali kota tebing tinggi orang kali kab. indragiri hilir orang kali kab. indragiri hulu) orang kali kab. kampar orang kali pekanbaru kab. kuantan orang kali singingi kab pelataran orang kai kab. rokan hilir orang kali kab. rokan hulu orang kali kab. siak orang kali orang kan tanjung orang kali pinang ba kab. batanghari orang kali kab. bingo orang kali orang kan soo jambi kab. merangin orang kai kab. muaro jambi orang kali kab sarolangun orang kat jabung barat jambi kab. tanjung orang kali jabung timur saito opo bag phylum rda kab. tebo orang kali jambi kota sungai penuh orang kali men kab aga arena kali padang kab. dharmasraya| orang kali padang kab. lima puluh orang kali kota kab. padang orang kali pariaman orang kan barat selatan kab. sijunjung orang kali kab. solok orang kain kab. solok selatan| orang kali kab. tanah datar orang kali kota bukit tinggi orang kali padang kota padang orang kali panjang e0 kadang kota kediaman orang7 kat kota payakumbuh orang7 kor kota sawahlunto orang kali kora solok orang kari sumatera selatan palembang grange rar palembang kab. empat orang kali lawang palembang kab. lahat orang kali palembang kab. muara enim orang kali kab. musi orang kali banyuasin palembang kab. musi rawas orang kali palembang kab. musi rawas orang kali utara palembang kab. ogan ilir orang kali palembang kab. ogan orang kali komering ilir span ina anna para baggiutun nia a0) ena komering ulu kab. ogan komering ulu amp aan selatan memang kab. ogan orang kali komering ulu timur palembang kab. pali orang kali linggau palembang kota pagar alam orang kai palembang kota prabumulih orang kali |oopampuna lampung barat lampung tengah lampung timur lampung utara lampung lampung lampung lampung lampung lampung bawang lampung bawang barat lampung lampung barat opd bag, hukum ata selatan tengah utara pawerasettuna selatan selatan masa para |.0pp bag filum snp ammamaneaa aral tagfkum nan pitogytakarta oo aawammmor part op0 bag. hukum l ' opa hosatemecarasarat mataram kab. lombok orang kali a55 timur |nusa timur 'o | selatan utara amamamamaarah ookalmartantengah barat timur palangkaraya kab. sukamara orang kali lai ngt kiss motion mass. opd bagi hukum edoantan selatan ana mei selatan banjarmasin kab. hulu sungai tengah utara pen pena kalimantan timor dagang sana: kab. kutai barat orang kali samarinda kab. kutai orang kali kartanegara kab. kutai timur orang kali orang kai samarinda kab. penajam paser orang utara kota balikpapan orang kali orang kati manado kab. bolaang orang kali mongondow manado pan arang orang kali ian mongondow selatan sg. canada kab. bolaang orang kali mongondow timur nada kab. bolaang orang kali mongondow utara kab. minahasa orang kari manado kab. minahasa orang kali selatan tenggara utara boom tao utara saawasisarat tengah mandar sorawesrsetataa rappang saat opo bag filum suawesitenacaa oo selatan amors barat tengah timur sofia kab. halmahera orang kali utara (para bag. hukum fm: papua selatan arfak satuan biaya transportasi dari dki jakarta kabupaten kota sekitar (one way) kabupaten kota satuan buta uan besaran rp) provinsi kota bekasi orang kali kab. bekasi orang kali kab. bogor orang kali kota depok orang kali kota tangerang orang kali jakarta kota tangerang orang kali selatan (jakarta kab. tangerang orang kali jakarta kepulauan seribu orang kali wek para opd bag. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tarif hotel rp) kdh wkd aoa pejabat pejabat provinsi satuan pimpinan eselon ii eselon iv dprd pejabat dprd pejabat golongan golongan eselon eselon it, ii, (tingkat (tingkat (tingkat (tingkat kun ona men men men neo mepjawa barat (d.k.i jakarta jawa tengah (di, yogyakarta jawa timur nusa tenggara barat nusa tenggara timur para kalimantan esa mena masal sesosok besa tengah kalimantan timur kalimantan utara erfoomovnao| om) a1moon 2sao00 tattoo0 error barat selatan sulawesi maa mia maa mel tenggara utara barat para surat penyataan pembatalan tugas. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas ingot einenione bela nilon harap aan doo yang bertanda tangan dibawah ini nama banana pej anat peter bit spl jabatan snn unit kerja eka tamu santana nama ana menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar kota dari nama bana spt) jabatan mba wahid alerasakabaa unit kerja mengalaminye. alasasn evi kanak yang membuat pernyataan, ttd nip barat surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dan yah yang bertanda tangan dibawah ini nama para kesana skanisaan sekaasaha nuansa san tes jabatan berani unit kerja peka aan aanmenanam hasi merasa, jabatan akan unit kerja pena entrypthata anna sehingga dibebankan pada rekening anggaran. aan santa yang membuat pernyataan, ttd bupati pohuwato, saipul bunga bbm msn nan ben aaa sin: tebak. dana nba: snn ber, men peraturan bupati kabupatendaaipl bunga diundangkan marisa pada tanggal, desember sekretaris der kabupaten pohuwato, iskandar datau berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor .cg akan rain japan epa bko rasa pas per ook. daro spa wage palakan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan rukerjaan umum dan penataan ruang yang selanjutnya disebut dinasadalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pandeglang. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruangdari: unsur pimpinan adalah kepala dinas, unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat terdiri dari sub bagian umum, sub bagian keuangan, dan sub bagian kepegawaian. unsur pelaksana adalah bidang, terdiri dari bidang bina marga terdiri daribangunan pemeliharaan jembatan. bidang sumber daya air, terdiri dari seksi eksploitasi dan pemeliharaan ep), seksi rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air, dan seksi pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai. bidang bina program, terdiri dari seksi perencanaan dan program, seksi pengolahan data dan informasi, dan seksi monitoring, evaluasi dan pengendalian. bidang penataan bangunan terdiri dari seksi bangunan gedung, seksi penataan bangunan dan lingkungan, dan seksi pembinaan dan jasa konstruksi, bidang penataan ruang terdiri daridan penataan ruangkebinamargaan, pengairan, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstrukkebinamargaan, perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebinamargaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kebinamargaan, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, pembinaan terhadap unit pelaksana tekniskebinamargaan, pengairan, tata ruang dan jasa konstruksirenstrasenja bidangkebinamargaan, pengairan, tata ruang dan jasa konstrukkebinamargaan, pengairan, tata ruang dan jasa konstruksi, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang kebinamargaan, pengairan, tata ruang dan jasa konstruksiperangkat daerah, sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan,lingkungan dinasmelaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehmempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian umum mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi, penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi, dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi. rincian tugas kepala sub bagian umum, dan kebersihan diukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subnpegawaian mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan ketatausahaan pengelolaanlaksanaan penyusunan perencanaan, ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan penyusunan program kerja kepegawaian, dan pelaksanaan penyusunanlaporan kegiatan pengelolaan kepegawaian dinas. rincian tugas kepala sub bagian kepegawaian adalah sebagai berikut melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu pegawaimargajembatan dnyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan pemeliharaan jembatan serta pemeliharaan jalan. rincian tugas kepala bidang bina marga adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang bina marga, melaksanakan koordinasi dan supervisi bidang bina margapembangunan dan peningkatan jalan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, melaksanakan pemeliharaan jembatan dan jalbangunan dan peningkatan jalan kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penataan dan pengendalian meliputi pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan penataan, pengendalian, pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain bina marga, penyelenggarapembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten. rincian tugas kepala seksi pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, melaksanakan perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, melaksanakan inspeksi kondisi jalan kabupaten, melaksanakan penyusunan sistem informasi database jalan kabupatenmelaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, melaksanakan penanggulangan darurat terhadap jalan kabupaten akibat bencana alameliharaan jalan kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemeliharaan jalan kabupaten menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten, penyelenggaraan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten. rincian tugas kepala seksi pemeliharaan jalan kabupaten adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan jalan kabupaten, menyusun rencana kerja rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten, melaksanakan koordinasi dan supervisi seksi pemeliharaan jalan kabupaten, melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, menyusun laporan pencapaian kegiatan seksi pemeliharaan jalan kabupateangunan pemeliharaan jembatakepala seksi pembangunan pemeliharaan jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan pengelolaan pembangunan pemeliharaan jembatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembangunan pemeliharaan jembatan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dan pelayanan pembangunan pemeliharaan jembatan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembangunan pemeliharaan jembatan, pelaksanaan pelayanan pengelolaan pembangunan pemeliharaan jembatan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan pembangunan pemeliharaan jembatan, menyusun perencanaan teknis, pembangunan pemeliharaan jembatmbuat laporan hasil pelaksanaan tugas. rincian tugas kepala seksi pembangunan pemeliharaan jembatan adalah sebagai berikut menyusun rencana kegiatan pengelolaan pembangunan pemeliharaan jembatan, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pembangunan pemeliharaan jembatan, melaksanakan pelayanan pembangunan pemeliharaan jembatan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan pemeliharaan jembatan, menyusun data teknis pembangunan pemeliharaan jembatan, menyusun perencanaan teknis pembangunan pemeliharaan jembatan, melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemeliharaan jembatan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya, membuatair investigasi dan desain pengairan, pembangunan prasarana pengairan, sungai dan situ, rehabilitasi, pemeliharaan dan prasarana pengairanlaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survey,nyelenggaraan: pengendalian dan evaluasi pelaksanaansumber daya air adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang sumber daya air, melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan bidang sumber daya air, merumuskan kebijakan teknis bidangbidang pengelolaan sungai, situ rawa dan irigasilaksanakan pengelolaan dan pengendalian wilayah sungaieksploitasi dan pemeliharaan ep)eksploitasi dan pemeliharaan ep) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis eksploitasi dan pemeliharaan ep). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi eksploitasi dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan pengairan. rincian tugas kepala seksi eksploitasi dan pemeliharaan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi eksploitasi dan pemeliharaan, penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi eksploitasi dan pemeliharaan, perumusan kebijakan pengembanganterhadap gp3a p3a pemanfaatan air, bidang pengelolaan irigasi dan pelengkap lainnya, penyediaan kebutuhan bahan dan peralatan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, pemeliharaan alat alat eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, monitoring dan evaluasi kinerja gp3a p3a, pelaksanarehabilitasidan peningkatan prasarana sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengairan dan sumber daya air. kepala seksi rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air, penyelenggaraan rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air. rincian tugas kepala seksi rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air, menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air, merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya airnyediakan kebutuhan bahan dan peralatan rehabilitasi dan peningkatan prasarana sumber daya air melaksanakan monitoring dan evaluasi prasarana sumber daya air, melaksanak dan pengendalian wilayah sungapengelolaan dan pengendalian wilayah sungai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pemanfaatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai, penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai, penyelenggaraan pengelolaan wilayah sungai, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai. rincian tugas kepala seksi pengelolaandan pengendalian wilayah sungai adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai, melaksanakan koordinasi dengan lembaga organisasi atau instansi terkait dalam rangka pemeliharaan wilayah sungai dan pemeliharaan bangunan penampung air, melaksanakan pemeliharaan wilayah sungai, melaksanakan pemeliharaan bangunan penampung air, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai, melaksanakangram bidangogram mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam perumusan, penyusunan dan pengintegrasian perencanaan program dan penganggaran dinas, penghimpunan serta pengelolaan data dan informasi kegiatan dinas, pemantauan, evaluasi atas program yang telah ditetapkan serta penyusunan pelaporan kinerja dinas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang program mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja tahunan senja, rkt dan tapin dan lima tahunan renstra dan iku) dinas, perumusan, penyusunan, pengintegrasian data dan informasi dalam pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program serta laporan capaian kinerja dari unit kerja terkait dalam lingkungan dinas, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. rincian tugas kepala bidang program adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang program, melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan program, merumuskan kebijakan teknis bidang program, menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan bidang program, inventarisasi dan pengolahan data untuk bahan penyusunan bidang program, melaksanakan pemetaan lokasi kegiatan tahunan dinas, pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait lingkungan dinas, pelaksanaan evaluasi usulan program kegiatan dinas dan fungsinya. seksi perencanaan dan progrkepala seksi perencanaan dan program mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang bina program dalam penyiapan data, pelaksanaan survey dan penganalisaan serta pembuatan rencana kegiatan dan program kerja tahunan dan lima tahunan diseksi perencanaan dan program mempunyai fungsi penyusunaprogram kerja dan rencana anggaran berdasarkan kua dan pas, pemverifikasian, penyusunan rencana kerja anggaran rka)dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)eksi perencanaan dan program adalah sebagai berikut menyusumpersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran berdasarkan kua dan pas: memverifikasi: menyusun rencana kerja anggaran rka)dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa), dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi pengolahan data dan informasiseksi pengolahan data dan informasimempunyai tugas pokok membantu kepala bidang bina program dalam penyiapan data, penganalisaan rencana program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pengolahan data dan informasi mempunyai fungsi penghimpunan, penyiapan dan penyusunan data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan survey tahunan dinas, partisipasi dalampelaksanaan pemetaan lokasi kegiatan tahunan dinas, penyajian informasi melalui profil tahunan dinas, dan. rincian tugas kepala seksi pengolahan data dan informasiadalah sebagai berikut menghimpun, penyiapan dan penyusunan data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan survey tahunan dinas,melaksanakan pemetaan lokasi kegiatan tahunan dinas, menyajikan informasi melalui profil tahunan dinas,, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi monitoring, evaluasikepala seksi monitoring, evaluasi dan pengendalian mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang bina program dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dinas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi monitoring, evaluasidan pengendalian menyelenggarakan fungsi penyiapan, penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan program kegiatan dinasdalam bentuk laporan bulanan, tiga bulanan, semester dan tahunan, penyiapan, penyusunan, pembuatan dan penyampaian hasil monitoring kegiatan dinas, penyampaian pelaporan bulanan dinaskepada bupati melalui sekretaris daerah dan bappeda, pelaksanaan dan pembuatan pelaporan akuntabilitas laki, ppd, laporan tahunan) dinas, pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait dilingkungan dinas, dan pelaksanaan evaluasi usulan program kegiatan dinas, rincian tugas kepala seksi monitoring, evaluasidan pengendalian adalah sebagai berikut menyiapkan, menyusun dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dinas dalam bentuk laporan bulanan, tiga bulanan, semester dan tahunan, menyiapkan, penyusunan, pembuatan dan penyampaian hasil monitoring kegiatan dinas, menyampaikan pelaporan bulanan dinaskepada bupati cg. sekretaris daerah dan bappeda, melaksanakan dan pembuatan pelaporan akuntabilitas laki, ppd, laporan tahunan) dinas, melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dilingkungan, melaksanakan evaluasi usulan program kegiatan dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. bagian keenam bidang penataan bangunan bidang penataan bangunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada dinas. kepala bidang penataan bangunan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, dan pembinaan jasa konstruksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penataan bangunan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, dan pembinaan jasa konstruksi, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, dan pembinaan jasa konstruksi, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, dan pembinaan jasa konstruksi. rincian tugas kepala bidang penataan bangunan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang penataan bangunan, melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan bidang penataan bangunan, merumuskan kebijakan teknis bidang penataan bangunan, menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan bidang penataan bangunan: pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, melaksanakan monitoring bidang penataan bangunan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknyahasil kegiatan bangunan gedung sebagai fungsi dinas bidang penataan bangunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bangunan gedung mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan bangunan gedung, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bangunan gedung, penyelenggaraan survey, investigasi dan desain bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bangunan gedung. rincian tugas kepala seksi bangunan gedung adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi bangunan gedung:. melaksanakan koordinasi perijinan bangunan gedung:. melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang bangunan gedung, melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung, melaksanakan koordinasi bangunan gedung dengan lembaga badan usaha. melaksanakan inventarisasi bangunan gedung milik pemerintah melaksanakan sosialisasi bangunan gedung rumah sehat dan konstruksi tahan gempa, melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedunataan bangunan dan lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penyusunan program dan kegiatan seksi penataan bangunan dan lingkungan, pelaksanaan program dan kegiatan seksi penataan bangunan dan lingkungan pembinaan, mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi penataan bangunan dan lingkungan, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. rincian tugas kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan adalah sebagai berikut menyusun program kegiatan seksi penataan bangunan dan lingkungan menyelenggarakan pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi penataan bangunan dan lingkungan, menyelenggarakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan. melaporkan kegiatan seksi penataan bangunan dan lingkunganmbinaan dan jasa konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis pembinaan dan jasa konstruksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan dan jasa konstruksimempunyai fungsi penyusunan program kegiatan seksi pembinaan dan jasa konstruksi, pelaksanaan, pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian pembinaan dan jasa konstruksi, dan pelaksanaan evaluasi program kegiatan pembinaan dan jasa konstruksi. rincian tugas kepala seksi pembinaan dan jasa konstruksi adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja program kegiatan seksi pembinaan dan jasa konstruksi: melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan dan jasa konstruksi: melaksanakan evaluasi program kegiatan seksi pembinaan dan jasa konstruksi: melaksanakan monitoring, pelaksanaan pengendalian dataan ruang bidang penataanruang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas merumuskan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan pengendalian ruang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penataanpenyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, d. rincian tugas kepala bidang penataan ruang adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang penataan ruang, melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan bidang penataan ruang, merumuskan kebijakan teknis bidang penataan ruang, menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan bidang penataan ruang, melaksanakan pembinaan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, melaksanakpokok melaksanakan kebijakan teknistata ruang, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang. rincian tugas kepala seksi penyusunan tata ruang adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi perencanaan tata ruang melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan rencana tata ruang, menyusun rencana tata ruang wilayah, melaksanakan revisi rencana tata ruang, menyusumenyusun rencana tata bangunan dan lingkungan rtl), melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatanpokok melaksanakan kebijakan teknisdan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. rincian tugas kepala seksi pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pemanfaatan ruang, melaksanakan pengembangan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis dan cepat tumbuh, melaksanakan pemanfaatan ruang secara terpadu pada kawasan khusus, melaksanakan koordinasi dengan skpdpokokpenyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. rincian tugas kepala seksi pengendalian pemanfaatan ruangadalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pengendalian pemanfaatan ruang, melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, membuat rekomendasi yang berkaitan dengan ijin mendirikan bangunan imb): melaksanakan penertiban dan pemanfaatan ruang, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalipada upt5a. bagian hukum kabupaten pandeglang, kem se7 net se hermawan, nip. |
peraturan bupati lampung tengah nomor tahunsetiap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan dalam jabatan administrator berdasarkan perbandingan objektif antara kualifikasi, kompetensi, sosiokultural bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan karier pegawai negeri sipil untuk dipromosikan dalam jabatan administratorlingkungan pemerintah kabupaten lampung tengah, maka diperlukan pedomunit organisasi negarayang setara dengan jabatan struktural eselon iii. jabatan pelaksana adalah jabatan asn yang yang setara dengan jabatan fungsional umum. manajemen talenta adalah proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif sebagai salah satu instrumen untuk bahan pertimbangan dalam proses promosi. promosi jabatan adalah proses pengangkatan dalam jabatan yang lebih tinggi. jenis rumpun jabatan adalah perempuan jabatan. talent pool adalah sekelompok pegawai negeri sipil hasil seleksi yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi dan dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan administratorkabupaten lampung tengahjektif. bab maksud, tujuan, prinsip dan sasaran bagian kesatu maksud peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengembangan karier untuk pengisian jabatan administrator berdasarkan perbandingan objektif antara kualifikasi, kompetensi. bagian kedua tujuan peraturan bupati ini ditujukan sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan karier pns guna mendapatkan calon pejabat administrator yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi. bagian ketiga prinsip dalam pengembangan karier pns mengedepankan prinsip prinsip transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel, memperhatikan syarat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kualifikasi pendidikan dan pelatihan, kepangkatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan. bagian keempat sasaran sasaran pelaksanaan dalam peraturan bupati ini yaitu tersedianya talent pool b.tersedianya database pengembangan karier setiap pns yang terukur. bab iii pelaksanaan manajemen talenta bagian kesatu tahapan tahapan manajemen talenta jabatan administrator meliputi perencanaan, persyaratan, cc. pendaftaran, seleksi administrasi, penilaian kompetensi, penetapan talent pool. manajemen talenta dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pejabat administrator akibat kekosongan jabatan. pelaksanaan pengembangan karier pns melalui manajemen talenta dengan penilaian kompetensi. bagian kedua perencanaan manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh tim seleksi. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah yang membidangi kepegawaian, kepala bpsdm, inspektur kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi organisasi, kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi hukum, pns pada bpsdm. tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada adalah menyusun dan menetapkan tahapan penilaian kompetensi, b.menentukan jenis rumpun jabatan dan jumlah kuota per rumpun jabatan data talent pool, mengumumkan jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi, menerima berkas pendaftaran pelaksanaan penilaian kompetensi, melakukan seleksi administrasi: melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati dan mengusulkan peserta yang memenuhi syarat dalam seleksi untuk ditetapkan sebagai talent pool, dan mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan. sekretariat tim seleksi sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bpsdm. bagian ketiga persyaratan persyaratan untuk jabatan administrator dalam manajemen talenta harus memenuhi sebagai berikut pangkat minimal penata iii c), telah menduduki jabatan pengawas jabatan struktural eselon selama minimal (tiga) tahun atau serendah rendahnya jabatan fungsional ahli muda, pendidikan paling rendah sarjana diploma iv, d.semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir, telah lulus pendidikan dan pelatihan (dik lat pim) yang dipersyaratkan untuk jabatan paling rendah jabatan pengawas jabatan struktural eselon kecuali bagi pejabat fungsional, tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang berat, telah membuat dan melaporkan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi), dan sehat jasmani dan rohani. bagian keempat pendaftaran pns yang memenuhi persyaratan, dapat mendaftar sebagai peserta manajemen talenta sesuai jadwal yang ditetapkan. pendaftaran manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. pendaftaran manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara online pada website resmi bpsdm. berkas lamaran disampaikan kepada sekretariat tim seleksi. bagian kelimabase kepegawaian bpsdm dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan. kategori yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat. hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui perangkat daerah dan atau media informasi resmi lainnya. peserta yang telah memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan penilaian kompetensi selanjutnya. bagian keenam penilaian kompetensi proses penilaian kompetensi dikerjasamakan dengan lembaga assessment. metode dan cara penilaian kompetensi menggunakan standar dan alat ukur yang ditentukan lembaga assessment. alat ukur yang digunakan dalam penilaian kompetensi antara lain tes psikometrik, wawancara kompetensi, dan penulisan makalah. lembaga assessment menyampaikan hasil penilaian kompetensi dasar kepada tim penilai kompetensi. penilaian kompetensi disusun berdasarkan rumpun jabatan. hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada menjadi dokumen resmi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk promosi dalam jabatan administrator. bagian ketujuh penetapan talent pool hasil penilaian kompetensi yang memenuhi syarat kompetensi ditetapkan sebagai talent pool. talent pool sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. pns dapat dikeluarkan dari talent pool apabila melanggar ketentuan perundang undangan. peserta yang belum mendapat kesempatan dilakukan penilaian dalam manajemen talenta dapat mengikuti penilaian periode berikutnya. bab pembiayaan biaya pelaksanaan manajemen talenta dalam pengisian jabatan administrator dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab ketentuan peralihan hasil seleksi manajemen talenta yang dilaksanakan sebelum peraturan bupati ini berlaku dapat dipertimbangkan untuk pengembangan karirkjrrotokol dan perjalanan dprd dan sekretariat dprd. untuk melaksankerja bagian humas dan protokol: pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dprd dan sekretariat dprd: pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelayanan administrasi perjalanan dinas dprd dan sekretariat dprd: pelaksana koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya: penyusunan bahan laporan dan evaluasi bidang protokol dan perjalandan aparatur bagian umum dan aparaturnyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, surat menyurat, administrasi kepegawaian, gedung, rumah tangga, rumah, perlengkapan, perawatan, ketertiban dan keamanan kantor. bagian umum dan aparaturdan aparatur mempunyai fungsi penyusunan program kerja bagian humas dan protokol: pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan: pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan dalam, perawatan dan pemeliharaan gedung kantor, halaman taman, barang inventaris, rumah jabatan dinas, ketertiban dan keamanan kantor. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bagian umum dan aparatur, pelaksanaan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnyadan aparatur sebagaimana dimaksud dalam membawahi: sub bagian umum dan rumah tangga: dan sub bagian tata usahaaparatur::aparatur mempunyai fungsi penyusunan program kerja subbagian tata usaha dan kepegawaian: penyelenggaraan ketatausahaan dprd dan sekretariat dprdsekretariat: pelaksanatenaga ahli (l)kubu raya pada tanggal penjabat bup, ubu raya, diundangkan sungai raya kamaruzzama pada tangga! . plt. sekretaris rah kabupaten kur paya abul mahar berita der kabupaten kubu raya tahun small. nomor . bg. aa tu) bad 2ss 2eg raw era tr il) tan brg sus au. szl ep: sesi dawn zsz (ig) oo) sx2 ms3 lir ale) 2x5 s3z koe oo. ss. ola fee tea seij: penyusunan program kerja pelaksanaan tata usaha keuangan dprd dan sekretariat dprd:(l) struktur organisasi sekretariat dprd terdiri dari: sekretaris dprd: bagian persidangan, risalah dan perundang undangan, bagian rencana kerja dan keuangan, bagian humas dan protokol, bagian umum dan aparatur:persidangan, risalah dan perundang undangan (l) bagian persidangan, risalah dan persipersidangan, risalah dan perundang undangan mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang risalah dan persi: pelaksanaan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bagian persidangan, risalah(l) bagian persidangan, risalah dan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam membawahi sub bagian persidangan: sub bagian risalah: dan sub bagian perundang und, risalah dan perundang undangan. (l) sub bagipersidangan mempunyai fungsi penyusunan program kerja sub bagian persidangan: pengaturan pelaksanaan kegiatan persidangan dan rapat rapat dprd:menyusun dan mengevaluasi pengendalian pelaporan sub bagian persidangan: memfasilitasi surat menyurat sebagai bahan persidangan rapat:risalahrisalah mempunyai fungsi penyusunan program kerja sub bagian risalah, memfasilitasi penyiapan bahan risalah dan rapatrisalahmenyiapkan dan mengelola bahan untuk bahasan rancangan dan kajian produkpenyusunan program kerja sub bagian perundang undangan, pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan kajian dan pengembangan produk hukum: pelaksanaan koordinasi bahan rancangan produk hukum daerah: pelaksanaan penyiapan dan penyusunan produk hukum dprd: pelaksanaan pengelolaan unifikasi dan kodifikasi produk hukumencana kerja dan keuangan bagian rencana kerjarencana kerja::rencana kerja dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam membawahi sub bagian rencana kerja dan pelaporan: sub bagian keuanganencana kerja:, pelaksanapelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya: penyusunan laporadministrasi perlengkapan dprd dan sekretariat dprd. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian perlengkapan mempunyai fungsi penyusunan program kerja sub bagian perlengkapan, pelaksanaan pengadaan dan penghapusan barang inventaris, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantormas dan protokol jl) bagian humas dan protokohumas dan protokolpenyusunan program kerja bidang humas dan protokol, penyelenggaraan urusan humas dan dokumentasi: penyelenggaraan urusan protokol dan perjalanan dinas: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bagian humas dan protokol: dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh sekretaris dprd sesuai dengan tugas dan fungsinya, bagian humas dan protokol sebagaimana dimaksud dalam membawahi sub bagian humas dan dokumentasi: dan sub bagian protokol dan perjalananjl) sub bagian humas dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan humas dan dokumentasi dprd dan sekretariat dprdpengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan penyelengaraan humas dan pendokumentasian produk hukum dprd dan sekretariat dprd, penghimpunan dan penyusunan bahan informasi kegiatan dprd: pelaksanaan dan pemberian pelayanan publikasi dan pemberitaan kegiatan dprd, pelaksanaan penyaringan dan penyebarluasan informasi kegiatan dprd, pelaksanaan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat kegiatan dprd:humas dan dokumentasi: dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
neta as.ikuti perkembangan kebutuhan atas pelaksanaan tugas tugas kedinasan, maka kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan perlu untuk terus ditingkatkan, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pada pemerintah daerah, maka perlu diberikan pendidikan dan pelatihan teknis yang sesuai dengubah sebagai berikut ketentuan dalam ditambahkan (satu) angka, yaitu angka sehingga berbunyi sebagai berikut bimbingan teknis adalah suatu kegiatan berupa pelatihan teknis berupa tuntunan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis (termasuk workshop, lokakarya, simposium dan training). ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. diantara dan ditambahkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut khusus perjalanan dinas dalam rangka mengikuti workshop, lokakarya, dan simposium tidak memerlukan rekomendasi dari badan kepegawaian daerah. ketentuan dalam diubah dan hapus,rah kabupaten balangan. diet akan paringin padaipaten angan,kgerakan ibu hamil konsumsi pakis miring (rabu kopi) kabupaten sintang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sintang menimbang bahwa berdasarkan peraturan menteri kesehatan tahun tentang pedoman penyelenggaraan program indonesia sehat. bahwa berdasar. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan dalam upaya peningkatan gizi untuk ibu hamil kabupaten sintang, serta pentingnya ibu hamil dalam mengkonsumsi pakis miringaturan bupati sintang tentang gerakan ibu hamil konsumsi pakis midi kopi. ing (rabu ta, mengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang darurat hemat tahunengdesakan strategis pangan dan gizi: intruksi presiden nomor tahun tentang bean aka hidup sehat tentang pedoman penyelenggaraan ahun indonesia sehat: jasagerakan ibu hamil konsumsi pakis miring (rabu kopi)intang. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabu paten sintang. rabu kopi adalah gerakan ibu hamil konsumsi pakis miring pakis miring adalah daun daun yang muda berwarna kemerahan mengingatkan pada sika merah. area udang yang dimasak karenanya dinamai juga bab maksud dan tujuan gerakan ibu hamil konsumsi pakis miring rabu kopi) berenang mewujudkan keterpaduan dan koor invasi pelaksanaan pemasyarakatan konsumsi pakis kopi) gerakan ibu hamil konsumsi pakis miring rabu maa sebagaimana dimaksud pada menjadi dal pemerintah kabupaten sintang dalam pelaku perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian gerakan ibu hamil konsumsi pakis miring rabu kopi). bab iii pelaksanaan pelaksanaan gerakan ibu hamil konsumsi pakis miring rabu kopi)organisasi perangkat daerah kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing. san kene sebagaimana dimaksud pada aku koordinasi den kabupaten sintang, gan dinas kesehatan evaluasi dan pengendalian konsumsi pakis miring dilaksanakan bermotor arak maa dinas kesehatan kabupaten sintang. engan bab penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, berpedoman keantandoman analisis standar belanja dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, bahwa pedoman analisis standar belanja asb): bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu disusun analisis standar belanja asb) sebagai pedoman penyusunan anggaran belanja program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah opd,l. tahun nomor lembaran negara republik up,kepalaalisis standar belanja yang selanjutnya 3disingkat asb adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran beban kerja atau biaya yang dianggarkan dalam rka skpd'gaperaturan bupati ini adalah tujuan dan maksud dan muatan asb. babi tujuan dan maksuddeskripsi, rumus penghitungan total belanja, dan batasan alokasi rincian obyek belanja tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. asb mempunyai maksud sebagai berikut: sebagai standar oleh tim anggaran pemerintah daerah tapi)oleh skpd. sebagai standar penyusun weap rkd) kebijakan umum apbd (kua) dan prioritas dan plafon anggaran sementara pas) sebagai standar oleh fungsi penyusun anggaran rka skpd tiap tiap skpd,muatan asb bagian kesatu umum asb terdiri dari deskripsi kegiatan persamaan penghitungan total belanja. batasan alokasi rincian obyek belanja. hb. bagian kedua deskripsi kegiatan deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanyang tercantum dalam deskripsi kegiatanksudksud mjumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada tiap tiap rincian obyek dari tiap kegiatan. rincian obyek uraian tiap tian kegiatanbatasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada beserta persentasenya sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. tun penampakan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan oleh perangkat daerah apabila telah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah selaku koordinator tim anggaran pemerintah daerah barang dan jasa lingkungan pemerintah daerah kabupaten ketapang, maka dilakukan kebijakan penyesuaian indeks asb yang besarannya ditetapkan oleh bupati. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada saat perencanaan anggaran tahun agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan taianalisis standar belanja il. analisis standar belanja penyediaan jasa surat menyurat deskripsi: penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk kegiatan ketatausahaan kesekretariatan yamg berhubungan dengan administrasi surat menyurat. pengendali belanja (cost driver): jumlah bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan ketatausahaan kesekretariatan yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat) alokasi obyek belanja penyediaan jasa surat menyurat rata rata batas bawah batas atas objek belanja yo) yo) yo) belanja bahan pakai habis oceania jasa kantor sama gooediaan jasa kebersihan kantor deskripsi: penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan yang po. dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk menganggarkan biaya sehubungan dengan jasa kebersihan kantor yang diberikan dalam bentuk upah kepada pihak ketiga maupun belanja bahan habis pakai untuk keperluan kebersihan kantor. pengendali belanja (cost driver): jumlah bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan kebersihan kantor yang berhubungan jasa kebersihan kantor. (setiap opd yang menjadi objek model menganggarkan alokasi objek belanja ini untuk jasa kebersihan kantor untuk kegiatan kebersihan kantor) alokasi obyek belanja penyediaan jasa kebersihan kantor ob'ek berani rata rata batas bawah batas atas dean (ee) (de) (oo) (honorarium non pns belanja bahan pakai habis umah 120oeimbingan atau pelatihan teknis deskripsi: bimbingandan jumlah hari pelatihan orang hari) atau (orang hari satuan pengendali belanja tetap (fixed musik rp. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost): ,00xbimbingan atau pelatihan teknis ob'ek berani rata rata batas bawah batas atas sensing (d0) honorarium pns honorarium non pns ,50y9 ,00y4 belanja bahan material belanja bahan habis t,72y6 ,79y4 ,64y4 belanja jasa kantor ,00y6 ,12y6 peran cetak dan penggandaan belanjaapresiasi atau penghargaan atas kinerja personal lembaga deskripsi: apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal atau lembaga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. bidang tertentu atau kepada lembaga. pihak pihak yang diberikan penghargaan atas kinerja merupakan pegawai lingkungan organisasi perangkat daerah (orang atau lembagakali jumlah penerima penghargaan (orang lembaga) rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel jumlah penerima penghargaan) alokasi obyek belanja apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal lembaga objek berani rata rata batas bawah batas atas jek anya (9e) honorarium pns ,19y6 honorarium non pns ,38y6 ,00y6 belanja bahan hari$ belanja jasa kantor belanja cetak dan penggandaan belanja sewa minum ti) monitoring pengawasan pengamattetapkan dalam kegiatan suatu organisasi perangkat daerah. pengendali belanja (cost driver): jumlah obyek yang monitoring diawasi diamatikali jumlah obyek yang monitoring diawasi diamati rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel jumlah obyek monitoring diawasi diamati) alokasi obyek belanja monitoring pengawasan pengamatan rata rata batas bawah batas atas objek belanja or, or, oy, honorarium pns ,57y6 ,92y4 honorarium non pns akan pan panik cetak dan penggandaan belanja makan dan minum sudidikan dan pelatihan pegawai deskripsi: pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. organisasi perangkat daerah dalam hal ini dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh lembaga institusi atau organisasi perangkat daerah lain. pengendali belanja (cost driver): jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan (orang bari) atau (orangpendidikan dan pelatihan rata rata batas bawah batas objek belanja (v0) honorarium pns honorarium non pns belanja bahan materia belanja bahan habis belanja cetak dan penggandaan belanja sewa makan dan belanja perjalanan pengikuti pameran deskripsi: mengikuti pameran adalah kegiatan organisasi perangkat daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menampilkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat suatu lokasi tetap untukhari kegiatan pamekali jumlah hari kegiatan pameran rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel jumlah hari kegiatan pameran) alokasi obyek belanja mengikuti pameran objek berani rata rata batas bawah batas atas (honorarium pns ,82y6 (honorarium non pns belanja bahan habis pakai (petanya jasa kantor belanja cetak dan ka: ka) ko) penggandaan y46 belanja sewa pelansosialisasi program atau produk deskripsi: sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program atau produk kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, ceramah dan penyuluhan tentang program atau produk secara langsung yang biasanya dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari (satu) hari. pengendali belanja (cost driver): jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program atau produk satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): rp. per,kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost): dikali jumlah peserta rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp20. ,00t jumlah peserta alokasi obyek belanja sosialisasi program atau produk bek berani rata rata batas bawah batas atas objek belanja (of (el honorarium pns ,90y6 honorarium non pns ,32y6 ,00y6 ,94y6 belanja bahan material belanja bahan hakim pakai belanja cetak dan penggandaan belanja sewa peran makan dan num belanja perjalanan dinperaturan daerah peraturan bupati deskripsi: penyusunan peraturan daerah peraturan bupati merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah peraturan bupati. aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya aau tersuyunnya peraturan daerah peraturan bupati. pengendali belanja (cost driver): jumlah peraturan daerah atau peraturan bupati yang dihasilkan. satuan pengendali belanja tetap (fixed cost: rp. per kegiatan "je satuan pengendali belanja variabel (variable cost): kali jumlah perda perlu yang dihasilkan. rumus penghitungan, belanja total: belanja tetap belanja variabel jumlah perda perlu yang dihasilkan) alokasi obyek belanja penyusunan peraturan daerah peraturan bupati borewnetanya rata rata batas bawah batas atas objek belanja of, honorarium pns honorarium non pns| ,00y6 belang bahan habis akan belanja cetakan penggandaan usianya makan dan mun tadalam aktivitas operasional suatu organisasi perangkat daerah. standar yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan dalam standar tersebut. pengendali belanja (cost driver)j: jumlah standar yang dihasilkan satuan pengendali belanja tetap (fixed cost). rp. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost: dikaji jumlah standar yang dihasilkan rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel jumlah standar yang dihasilkan alokasi obyek belanja penyusunan standar objek berani rata rata batas bawah batas atas jek belanja honorarium pns honorarium non pns ,02y0 ,00y4 belanja bahan habis, pakai belanja jasa kantor belanja cetak dan, 950p penggandaan belanja sewa perma makan dang perang perjalanan, dimirsa tingkat nip. lgi |
kas pai::, cc.,,iii::rincian, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum: dan dana alokasi khusus, pinjaman daerah terdiri dari pinjaman dalam negeri:selanjutnya diklasifikasi menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib pelayanan dasar adalah dinas pendidikan dan kebudayaan, upt.: satuan polisi pamong praja: dinas sosial,. balai latihan kerja: dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas ketahanan pangan: dinas lingkungan hidup: badan penanggulangan bencana daerah: dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa: dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas perhubungan, dinas komunikasi dan informatika: dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah umkm), dinas pemuda dan olahraga, dinas perpustakaan: belanja urusan pilihan adalah, dinas tanaman pangan dan peternakan: dinas kelautan dan perikanan: dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pariwisata: dinas perkebunan, belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah dewan perwakilan rakyat daerah: sekretariat daerah: kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat dprd, kecamatan: kelurahan:rka skpd yang telah diasistensikan melaluidan perubahannya nomor tahun (lampiran xv), permendagri nomor tahun (lampiran a.viii.a. dan permendagri nomor tahun (lampiran iii). anggaran untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam apbd.ndanndanaan lain sertandanaan lain sertadan kegiatan dari skpdberdasarkan hasil musrenanggaran untuk keperluan penetapan besaran pagu pada masing masing skpddan kegiatan serta pagu yang diberikan kepada skpd.a. dan kode rekening yang berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun serta perubahannya nomor tahun permendagri nomor tahun permendagri nomor tahun dan permendagri nomor tahunsil penyusunan rancangan apbd t.a.nt.a. yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan bupati tentang penjabaran apbd t.ampat perubahan apbd perubahan apbd dilakukan sehubungan dengan adanya, bantuan keuanganyang dimaksud pada (satu) miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. sedangkanbelanjaang dibentuk berdasarkan keputusan bupati. bab standarisasi biaya bagian satu uang lembur, uang makan, sewa dan honorariumsena biaya uang saku rapat dalam orang kalcbillboard satuan luar kota dalam kota dalam kota kei ken pejabat pejabat, sebagai berikut pejabat satuan halfway fully billboard pejabat negarabillboard rapat pertemuan yang dilakukan diluar kantor seharian penuh dan menginap paket holidarapat luar kantorcsakit penyandang maia sosial) bahan makanan khusus rescue team . sera amauraian satuan biaya tahun man program diploma ill dan biaya hidup dan operational d.i dan d.i org thn d.iv dan strata org thn uang buku referensi pertahun diploma org thn diploma iii org thn diploma dan org thn program s2 sp dan s3ii. besaran satuan biaya konsumsi rapat satuan makan rapat diatas jam) kudapan snack rapat jam) rp.) rp.:: sewa kendaraan pejabat. biaya jenis satuan rp.) operasional pejabat perbulan sewa kendaraan operasional kantor dan atau lapangan. pick minibus double gardan jenis satuan rp.) rp.) rp.)honorarium:) (kegiatan konstruksi) adm teknik pengawas teknik pengawas 100s d 250juta max (satu) max (dua) 250s d500juta max2 (dua) max (tiga) 500s d1 miliar max (dua) max (empat)ka. skpd juta | 20s d30 juta 30s d juta setingkat ka. skpd pns gol pns gol keahlian tenaga ahli anggaran pjb atau pns atau ill atau khusus negara kuali kuali kuali sederajat juta disamakan disesuaikan s d juta dengan dengan setingkat ka. skpd pns gol pns gol keahlian tenaga ahli anggaran pjb pns kuali atau ill atau khusus negara kuali kuali sederajat juta disamakan disesuaikan 210s d juta dengan dengan 20s d juta kualifikasi kualifikasi 50s d100 juta diatas juta moderator pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya anggaran pjb pns kuali atau atau khusus negara kuali kuali sederajat juta disamakan disesuaikan 20s d juta kualifikasi kualifikasi 50s d100 juta diatas juta gaji pegawai, honorarium dan tunjangan profesi dokter belanja tidak langsung gaji pegawai negeri sipil untuk skpd kecamatan kelurahan melekat pada masing masing kecamatan kelurahan dimana tempat pegawai negeri sipil bersangkutan itu bertugas. belanja langsung belanja rutin untuk smp negeri satu atap melekat pada masing masing skpd cabang dinas dimana tempat kedudukan smp negeri yang bersangkutan.tempat kerja.kondisi kerja. kelangkaan profesi.prestasi kerja..|.) honorarium supervisor sima, admin sima, admin sim gajitee supervisor sima orang bulan rp. admin sima orang bulan rp. admin sim gajioo..penanggung jawab rp. bulan koordinator rp. bulant.)insentif dokter pns rp. dokter umum dokter gigi) orang bulanhonor per bulan dilipejabat bupati, wakil bupati, ketua dprd, sekda dan eselon ii)honor diberikan perbulan kepada ajudan bupati wakil bupatinarasumbehonorarium narasumber orang jam oj) mamaii. kangguru motu pp) rp(. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah uraian satu uang harian rp) eselon golongan! golongan golongan b). satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah no) uraian sat. dalam propinsi luar propinsi eeseony voodoo a00000 potonganutan satuan uang harian rp3uraian satuan dalam kota luar kota rp.) jam) rp.) pejabat negara biaya hotel penginapanpropinsi pjb. eselon pjb. eselon pjb. gol. negara sederajat iii gol. eselon i n non iv gol. ill pns biaya hotel untuk wilayah se sultra satuan biaya hotel penginapan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi sulawesi tenggara pejabat pejabat pejabat pejabat pejabat golongan negara negara negara eselon iii eselon ii, non pejabat wakil lainnya pns propinsi eselon bupati pejabat golongan golongan kil ketua eselon itn dprd kepulauan riau 6s0. sumatra barat |tampung |on| bengkulu |om| 6o00. la. bai |om| s.ooo.coo| .s00. bab ketentuan umum.(secara cost). cara pembayaran biaya uang transport diberikan juga uang harian yang disesuaikan waktu hotel penginapan ini disesuaikan bukti riil nota berdasarkan lamanya waktu menginapmean ban masi kepe maa kendari manokwari pp) padang pp) palangkaraya pp) kendari palu pp) pekanbaru pp) solo pp) surabaya pp) luwuk:diberikan biaya transport dari tempat tujuan kedua ketempat kedudukan semula kota kangguruberangkat biaya transport dari kendari makassar kemudian makassar jakarta, diberikan secara cost,iooiii rp. peserta angkatan diklat pimpinan tk. rp. peserta angkatancc:fatau estimasi.ukan danin roda dua motor bahan bakar bbm) liter bl biaya pelumas oli rp. bln liter bulan hari liter hari minggu) liter harga bbm) hari liter rp. ) tertinggi untuk bangunan gedung dan rumah dinas pemerintah daerah tahun adalah sebagai berikut rp. m persegi rp. m?) sederhana sederhana sederhana panjang rp. m?) typejabat pengelola keuangan daerah yang selalu bertingkat gedung tidak bertingkat halaman gedung bangunan (m? tahun) (m? tahun) (m?ystem dan fasilitas pertemuan lainnya. harga satuan biaya sewa bangunan gedung, sebagai berikut mena nan men (satuan harga tersebut diatas merupakan batas tertinggi danfjuta rp. juta juta rp. juta45kjuta rp. juta rp. juta juta rp. juta milyar milyaruta rp200juta juta 500juta juta milyar milyar: menambah dana untuk kegiatan yang tercantum dalam dpa:melalui sekda dengan tembusan disampaikan kepada kepala bappeda, kepala bukan1s d juta rupiah juta s d juta sebesar juta s d milyar milyar keatas maksimum 4k bagian ketiga dokumen kegiatan dokumen kegiatan pembangunan fisik: setiap kegiatan fisik kontruksi berupa bangunan dan kegiatan kontruksi lainnya harus dibuat foto dari depan samping dan belakang pada kondisi keadaan masing masing dari posisi yang sama serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan, dengan ketentuansebagai berikut a). surat perintah kerja spk) b). surat perjanjian pembohongan kontrak kerja c). berita acara d)pengelola keuangandokumen pemilihan penyediaan barang jasa metode pemilihan penyediaan barang jasa dalam pelaksanaan apbd diselenggarakan dengan acara: a). pemilihan penyedia barang jasa lainnya dilakukan dengan metode pelelangan umum: pelelangan sederhana: penunjukan langsung: pengadaan langsung: kontes sayembara: b). pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode pelelangan umum: pelelangan terbatas: pemilihan langsung: penunjukan langsung: pengadaan langsung: c). pemilihan penyedia pekerjaan konsultansi dilakukan dengan metode: sayembara:. pelelangan umum: pemilihan penyediaan barang jasa yang dilakukan secara terbukae). pelelangan terbatas:kontruksi yang kompleks, maka dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatasf). pelelangan sederhana pemilihan langsung seleksi sederhana: pemilihan penyediaan untuk pekerjaan yang bernilai rp. (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pelelangan sederhana untuk pekerjaan pengadaan barang jasa lainnya, pemilihan langsung untuk pekerjaan konsultasi. dan pengumumannya melalui website lpse). g). penunjukan langsung dan pengadaan langsung: anggaran kurang dari sama dengan rp. juta dibuat dalam bentuk nota pesanan tanpa spk anggaran lebih dari sama dengan rp. juta s d rp. juta dibuat dalam bentuk kwitansi tanpa spk. anggaran lebih dari sama dengan rp. juta s d rp. juta ditetapkan oleh pejabat pengadaan setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi dengan menunjuk (satu) rekan,usaha mikro usaha kecil koperasi kecil. h). sayembara kontes pemilihan penyediaan barang jasa yang memperlombakan barang benda ataui). swakelola: pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh kepala skpd selaku pengguna barang jasa dengan menunjuk dan menetapkan eksekutor sebagai pelaksana pekerjaan dan dikoordinir oleh penjabat pelaksana teknis kegiatan ppt) atau. pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh penguna barang jasa, sedangkan pelaksanaannya dokejkan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran universitas negeri, lembaga penelitian ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan) atau. pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah( yang ditetapkan oleh pemerintah) atau.anggung resiko yang besar atau. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot projektau. pekerjaan khusus yang bersifat pemprosesan data, perumusan kebijakan pemerintah ,pengujiatau. penyelenggaraan diklat, kursus,penataran, seminar,lokakarya atau penyuluhan. setiap pengadaan harus dibuat harga perhitungan sendiri hps) other estimate oe) rincian hps rahasia, sebagai alat klarifikasi negosiasi dan untuk mencegah keanekaragaman dalam metode pelaksanaan pekerjaan hps buat oleh panitia dan disahkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. data data yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hps antara lain: analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultasi engineer's estimate ee). harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan. informasi biaya satuan yang publikasikan secara resmi oleh badan pusat statistik, asosiasi terkait dan sumber data yang dapat ditanggung jawabkan. daftar biaya tarif barang jasa yang keluarkan oleh agen tunggal pabrikan. biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan pertimbangan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya. daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. layanan pengadaan secara elektronik pa kpa ppk melalui unit layanan pengadaan ulp) barang jasa pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia wajib mengumumkan secara luas melalui website dengan menggunakan layanan pengadaan secara elektronik lpserekening bank penyediaan barang jasa yang akan mengikuti pemilihan penyediaan barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan wajib menjadi nasabah bank sulawesi tenggara bank sultra), atau bank pemerintah lembaga keuangan negara lain dengan memperlihatkan bukti rekening. pemberian uang muka pemberian uang muka pada penyediaan barang jasa diberikan setelah surat perjanjian kontrak ditandatangani,. pemberian uang muka kepada penyedia barang jasa diatur sebagai berikut: a). untuk usaha kecil setinggi tingginya dari nilai kontrak. b). untuk usaha selain usaha kecil setinggi tingginya dari nilai kontrak. koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan, kepadkecamatan, desa kelurahanmelalui bappeda, inspektorat daerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah dan bagian administrasi pembangunan kabupaten konawe utara. agara).). badan pengelola keuangan daerahc). bagian administrasi pembangunan setda kabupaten konawe utara sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan apbd kabupaten konawe utara. d). inspektorat daerah sebagai pengawas umum pelaksanaan kegiatan apbd kabupaten konawe utarmbinaan dan pengawasan:, setiap kepala satuan kerja perangkat daerah unit kerja,di. melalui koordinasi inspektorat daerah kabupaten konawe utara. bab viitahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah. hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian oleh4e sup ati konawe utara, ruksamina diundangkan kangguru padatanggal agustus sekretaris daerah, kabupaten konawe utara matanya berita daerah kab. konawe utara tahun nomor. para koordinasi bappeda. das snpanalisis yang digunakan untuk menganalisa |
bahwa berdasarkan pertimbangan nd. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan nata daerah tentang irigasi: lembaran daerah mengingat undang undang dasar kabupaten gunungkidul negara republik indonesia tahun berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul undang undang nomor tahun nomor: tahun seritentang ng. undang undang nomor tahun tentang sumber daya air, republik indonesia nomor menimbang bahwa irigasi merupakan salah satu faktor undang undang nomor tahun penting dalam menunjang produktivitas tentang pemerintahan daerah lembaran lahan pertanian yang berfungsi untuk negara republik indonesia tahun meningkatkan produksi pertanian dalam nomor tambahan lembaran rangka mewujudkan ketahanan pangan negara republik indonesia nomor dan peningkatan kesejahteraan sebagaimana telah diubah dengan masyarakat khususnya masyarakat undang undang nomor tahun petani: tentang perubahan kedua atas undang bahwa dengan terbitnya peraturan undang nomor tahun tentang pemerintah nomor tahun pemerintahan daerah lembaran negara tentang irigasi, perlu meninjau kembalinomor tahun indonesia nomor peraturan pemerintah tahun dengan persetujuan bersama tentang penetapan mulai berlakunya dewan perwakilan rakyat daerah undang undang tahun nomor12, kabupaten gunungkidul dan dari hal pembentukan daerah dan daerah kabupaten dalam lingkungan bupati gunungkidul propinsi jawa timur, jawa tengah, jawa barat, dan daerah istimewa yogyakarta memutuskan berita negara republik indonesia tahun menetapkan peraturan daerah tentang irigasi. nomor peraturan pemerintah nomor tahun bab tentang irigasidaerah provinsi daerah daerah adalah kabupaten gunungkidul. istimewa yogyakarta nomor tahun pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah tentang irigasi lembaran daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. daerah istimewa yogyakarta tahun bupati adalah bupati gunungkidul. nomor dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebuurusan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. pemerintah daerah lembaran daerah satuan kerja perangkat daerah, atau yang selanjutnya kabupaten gunungkidul tahun disingkat skpd adalah unsur pembantu bupati dalam nomor seri sebagaimana telah diubah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dengan peraturan daerah kabupaten dan fungsi bidang irigasi. gunungkidul nomor tahun tentang pemerintah pusat, atau yang selanjutnya disebut perubahan atas peraturan daerah pemerintah adalah presiden republik indonesia yang kabupaten gunungkidul nomor tahun memegang kekuasaan pemerintahan negara republik tentang urusan pemerintah daerah indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang lembaran daerah kabupaten dasar negara republik indonesia tahun gunungkidul tahun nomor seri pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah e), provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus sekunder petak tersier. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. diperlukan. pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak air adalah semua air yang terdapat pada, atas, ataupun dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan berada darat. sumber daya manusia. air permukaan adalah semua air yang terdapat pada sistem irigasi air permukaan adalah penyelenggaraan permukaan tanah. sistem irigasi dengan penggunaan seperangkat teknologi air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah yang menjadikan air permukaan sebagai sumber air irigasi atau batuan bawah permukaan tanah. yang bermanfaat untuk meningkatkan intensitas tanam, sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau produksi dan pendapatan usaha tani. buatan yang terdapat pada, atas, ataupun bawah sistem irigasi air tanah meliputi penggunaan seperangkat permukaan tanah. teknologi untuk mengubah potensi air tanah air akuifer irigasi adalah usaha pen sediaan, pengaturan, dan menjadi air irigasi yang bermanfaat untuk meningkatkan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang intensitas tanam, produksi dan pendapatan usaha tani. jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. dari naa naa air irigasi adalah penentuan volume air per satu jaringan irigasi. penyalaan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang penggunaan, dan pembuangan air irigasi. pertanian dan keperluan lainnya. nan oa. jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi nan yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk primer, pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air maan sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder. jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, kepentingan pertanian. bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam kepentingan pengusahaan pertanian. petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani serta bangunan pelengkapnya. pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi jaringan irigasi pada wilayah daerah. oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan hidrogeologis seperti proses penyembuhan, pengaliran, dan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi pelepasan air tanah berlangsung. yang sudah ada. jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan penyediaan jaringan irigasi wilayah tertentu yang belum instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah ada jaringan privasinya. termasuk bangunan dalamnya. peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan lahan yang diairi. irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi pemerintah desa. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang daerah irigasi. bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata organisasi perkumpulan petani pemakai air. tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu bangunan, dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. untuk kepentingan pertaniangabungan perkumpulan petani pemakai air yang mempertahankan kelestariannya. selanjutnya disingkat gp3a adalah kelembagaan sejumlah rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan p3a yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, irigasi seperti semula. gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan disingkat ip3a adalah kelembagaan sejumlah gp3a yang pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin. dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi pengelolaan sumber daya air yang meliputi dewan sumber berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, daya air nasional, dewan sumber daya air provinsi, atau hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu kabupaten kota atau dengan nama lain. yang kebutuhan airnya tidak lebih dari (dua) liter per detik per kepala keluarga. bab drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak asas, maksud dan tujuan dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. petak primer adalah gabungan dari beberapa petak irigasi diselenggarakan berdasarkan asas sekunder yang dilayani oleh saluran primer. demokrasi, petak sekunder adalah gabungan dari petak tersier dengan peran serta masyarakat: luas yang bergantung kepada keadaan lahan yang berkeadilan: mempunyai batas yang jelas. transparansi: dan petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang akuntabilitas. merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air satu jaringan irigasi tersier. yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat lingkungan dalam proses produksi pertanian.bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan layanan petak tersier atau desa yang dibentuk secara melalui penyediaan produksi pertanian sehingga harus demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal dipertahankan keberlanjutannya. pengelola irigasi. pemerintah daerah melaksanakan pengembangan dan keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan upaya pengembangan, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. melindungi petani dalam menjalankan profesinya secara pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana mandiri dan bermartabat. dimaksud pada dilaksanakan seluruh daerah keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada irigasi.pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana bendung, embung, sumur pompa,dan jaringan drainase dimaksud dalam melibatkan semua pihak yang yang memadai, mengendalikan mutu air, serta berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran memanfaatkan kembali air drainase: serta masyarakat petani.pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan jaringan irigasi daerah irigasi: dan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatanpengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dan modernisasi usaha tani, dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air sesuai dengan norma, standar, dan pedoman serta manual tanah secara terpadu dengan mengutamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pendayagunaan air permukaan. bab iii pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksud pada dilaksanakan dengan prinsip satu bagian kesatu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan umumgian kedua kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud sistem irigasi air permukaan pada meliputi instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan irigasi, sistem irigasi air permukaan meliputi irigasi p3a gp3a ip3a: genangan sawah, irigasi alur, irigasi curah, dan irigasi komisi irigasi: dan tetes. pihak lain yang kegiatannya terkait dengan penggunaan sistem irigasi air permukaan memperhatikan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. ketersediaan kuantitas air permukaan. bagian kedua bagian ketiga perkumpulan petani pemakai air p3a) sistem irigasi air tanah petani pemakai air irigasi wajib membentuk p3a secara sistem irigasi air tanah daerah menggunakan sistem demokratis pada setiap daerah layanan petak tersier atau irigasi sumur pompa dalam khususnya pada masa tanam ii, desa. iii dan masa tanam iv. p3a sebagaimana dimaksud pada membentuk gp3a pengoperasian dan pemanfaatan sumur pompa dalam harus pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa sesuai dengan standar operasional prosedur sop) blok sekunder, atau satu daerah irigasi. penggunaan sumur pompa dalam yang ditetapkan oleh gp3a sebagaimana dimaksud pada dapat bupati. membentuk ip3a pada daerah layanan blok primer, pengelolaan irigasi sumur pompa dalam dilaksanakan oleh gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. skpd yang ditunjuk oleh bupati dengan melibatkan peran serta p3a, gp3a dan atau ip3a serta masyarakat. wilayah kerja p3a, gp3a dan ip3a mengikuti batas wilayah bab hidrologis atau wilayah desa yang meliputi kelembagaan p3a didasarkan pada daerah layanan dan atau petak tersier bagian kesatu atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan pengelolaan jaringan irigasi kesepakatan para anggota, gp3a didasarkan pada daerah layanan dan atau blok sekunder dalam beberapa daerah irigasi sesuai dengan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi kesepakatan para anggota, dan dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi. ip3a didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota. bagian ketiga sekretariat komisi irigasi membantu komisi irigasi dengan komisi irigasi dan sekretariat komisi irigasi tugas pokok membantu komisi irigasi dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang dibutuhkan: untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi mengkoordinasikan tugas.tugas teknis program daerah dibentuk komisi irigasi. pengelolaan irigasi antar dinas instansi, dalam melaksanakan tugasnya, komisi irigasi dibantu oleh melaksanakan kegiatan operasional sehari hari komisi sekretariat komisi irigasi. irigasi: dan dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan forum koordinasi daerah irigasi. pengelolaan irigasi. susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi serta sekretariat komisi irigasi ditetapkan dengan komisi irigasi dibentuk oleh bupati. keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya. komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibukota daerah. bab keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada wewenang dan tanggung jawab terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil bagian satu nonpemerintah yang meliputi wakil p3a dan atau wakil pemerintah daerah pokok: wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan meningkatkan kondisi dan sistem irigasi, dan pengelolaan sistem irigasi meliputi: merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan irigasi daerah: pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan cc. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan merumuskan rencana tahunan pembagian dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan sekitarnya, lainnya: melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah, irigasi: dan melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang lahan beririgasi. luasnya kurang dari (seribu) ha, memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi, pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan oleh pemerintah desa. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada bagian ketiga daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah, . masyarakat petanik dan tanggung jawab masyarakat petani dalam (seribu) ha, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan tersier: pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi menjadi tanggung jawabnya, dan tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, berdasarkan prinsip kemandirian, pengubahan, dan atau pembongkaran bangunan dan atau membentuk komisi irigasi daerah, saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai pendekatan partisipatif. air, dan memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, asa dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pemerintah daerah dapat saling bekerja sama dalam pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi atas dasar daerah. kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pemerintah desawewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi: huruf dan huruf pemerintah daerah dapat pena: menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi provinsi. yang dibangun oleh pemerintah desa, menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun pada hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, oleh pemerintah desa: danpengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan dilakukan secara partisipatif dapat dilaksanakan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk kerjasama pengelolaan. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama bab pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada peran serta masyarakat petani dalam diatur dalam peraturan bupati. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bab vii pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (p3a) peran sertapemerintah daerah melakukan pemberdayaan p3a. dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, pemerintah daerah menetapkan strategi dan program dan rehabilitasi. pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kebijakan dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana. irigasi. peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menerima bantuan teknis dari dilakukan secara perseorangan atau melalui p3a. pemerintah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada didasarkan atas kemauan dan kemampuan pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada p3a masyarakat petani serta semangat kemitraan dan dalam melaksanakan pemberdayaan. kemandirian. ihsan pakai peran agamanya termaksud pada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya: dapat disalurkan melalui wirawan kerjanypemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat petani, mendorong masyarakat petani untuk menerapkan mendorong peran serta masyarakat petani koloni dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk teknologi tepat guna ang sesuai dengan kebutuhan, aan. sumber daya, dan kearifan lokal, meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi memberikan fasilitasketentuan hak penemu dan temuan hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan pada diberikan pada setiap daerah irigasi pintu perundang undangan. pengambilan pada bangunan utama. kewenangan sebagaimana dimaksud pada hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan perundang undangan.bab viii hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pengelolaan air untuk irigasi aan pada diberikan pada setiap daerah irigasi pintu bagian kesatu pengambilan pada bangunan utama. hak guna air untuk irigasi hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada dan diberikan dalam bentuk hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air keputusan bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar rana petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi. mendapatkan air sesuai dengan peraturan perundang hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian undangan. rakyat. hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang keperluan pengusahaan bidang pertanian yang meliputi dimanfaatkan. kegiatan agrobisnis dan agroindustri. hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap (lima) penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem tahun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya untuk irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk penyediaan air irigasi atas semua kebutuhan lainnya. irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi sumbernya. pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, hak guna pakai air irigasi bagi petani pemakai air yang menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk tergabung dalam p3a. irigasi. hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada pengembang yang akan melaksanakan pembangunan masyarakat petani melalui p3a dan pertanian rakyat yang sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada sesuai sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip dengan desain rencana secara adil dan proposional. alokasi air kepada bupati. bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada pada diberikan untuk daerah pelayanan tertentu kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan pintu pengambilan pada bangunan utama. memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya. pada diberikan untuk daerah pelayanan tertentu dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana paling lama (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. dimaksud pada uisetaja pengembang dapat hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap (lima) mc'a kata bangunan an. atu atau tahun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya untuk peningkatan sistem invasi yang sudan ada. mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air tan lokasi ditetapkan menjadi nak guna air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air untuk irigasi ole bupati sesuai dengan kewenangan pada sumbernya. hati dengan member ati ketersediaan air, kebutuhan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, berdasarkan permintaan nan maa menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk p3a, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun irigasi oleh pemerintah atau oleh p3a, dan sas, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin atas hak badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun guna usaha air sebagaimana dimaksud pada diatur kanan dalam peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua penyediaan air irigasi asa (l) hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin. ang produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pertanian vang maksimal pada diberikan dalam bentuk keputusan oleh yang bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana sumber daya air berdasarkan permohonan izin dimaksud pada dapat diberikan dalam batas pengusahaan air untuk irigasi. tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada diberikan secara selektif dengan tetap direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan pokok sehari hari dan irigasi pertanian rakyat. pola tanam dan rencana tata tanam. dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada mengupayakan: rancangan pola tanam dan rencana tata tanam. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi atau antar daerah irigasi sumur pompa, sebagaimana dimaksud pada dibahas dan disepakati keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dalam komisi irigasi sesuai dengan daerah privasinya. dan peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi rangka penyediaan air irigasi, dan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber air komisi irigasi dalam rapat dewan sumber daya air daerah untuk irigasi. guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi. dalam hal dewan sumber daya air daerah belum penyusunan pola tanam dan rencana tata tanam terbentuk, rancangan rencana tahunan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dimaksud pada disampaikan oleh komisi irigasi oleh skpd yang memiliki tugas dan fungsi bidang secara langsung kepada bupati untuk mendapatkan penyelenggaraan irigasi beserta skpd terkait sesuai dengan persetujuan. kewenangannya berdasarkan usulan p3a. rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pola tanam dan rencana tata tanam seluruh daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati irigasi sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud sesuai dengan kewenangannya. pada dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi daerah serta ditetapkan oleh bupati. sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, untuk penyusunan pola tanam dan rencana tata tanam p3a menyesuaikan kembali rancangan pola tanam dan tahunan setelah melalui rapat komisi irigasi ditetapkan rencana tata tanam daerah irigasi yang bersangkutan. dengan keputusan bupati. dewan sumber daya air dan fungsi dewan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud pada disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada diatur dalam keputusan bupati.dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang memiliki tugas dan fungsi bidang penyelenggaraanpembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan dimaksud pada dimulai dari petak primer, sekunder penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang undangan. rencana tanam. dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan air permukaan, dapat pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan atau digunakan potensi sistem irigasi sumur pompa dalam. jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bagian ketiga bangunan bagi sadap yang telah ditentukan. pengaturan airnggunaan air irigasi tingkat tersier menjadi hak dan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air tanggung jawab p3a. irigasi disusun oleh skpd yang memiliki tugas dan fungsi penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau bidang penyelenggaraan irigasi sesuai dengan saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan ditetapkan oleh p3a. air irigasi dan usulan p3a mengenai kebutuhan air dan penggunaan air irigasi luar ketentuan dilakukan rencana tata tanam. dengan izin dari kepala skpd yang memiliki tugas dan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air fungsi bidang penyelenggaraan irigasi. irigasi sebagaimana dimaksud pada dibahas dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin disepakati oleh komisi irigasi sesuai dengan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam privasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk peraturan bupati. irigasi yang disepakati disepakati p3a setiap daerah bagian keempat 1nasi. drainasesetiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan dengan kewenangan dan atau wewenang yang ditugaskan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kepada pemerintah daerah.pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengganggu produktivitas lahan. bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan primer dan sekunder. drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu dapat dilakukan oleh p3a sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang undangan. kemampuannya berdasarkan izin pemerintah daerah dalam pemerintah daerah, p3a, dan masyarakat berkewajiban pengelolaan sumber daya air. menjaga kelangsungan fungsi drainase. pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat tanggung jawab p3a. mengganggu fungsi drainasebab jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pengembangan jaringan irigasi pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan bagian kesatu permintaan dari p3a dengan memperhatikan prinsip pembangunan jaringan irigasi kemandirian. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang bnn memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan bupati pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, dan pedoman, yang ditetapkan oleh menteri. bagian kedua pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. pan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin peningkatan jaringan isasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah pembangunan jaringan irigasi diatur dalam peraturan bupati sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pat. navigasi dilaksanakan pertanian. pengawasan pembangunan jaringan dibagi anak kanakan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. harus mendapat izin dan persetujuan desain dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. sebagaimana dimaksud pada diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin peraturan bupati. sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi peraturan bupati. tersier harus mendapat persetujuan dari p3a. pemerintah daerah bertanggung jawab dalam peningkatan pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan jaringan irigasi primer dan sekunder. bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan dilakukan oleh p3a sesuai dengan kebutuhan dan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat kemampuannya berdasarkan izin pemerintah daerah sesuai petani. dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya bab air. pengelolaan jaringan irigasi peningkatningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigpeningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari p3a dengan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab memperhatikan prinsip kemandirian. pemerintah daerah. (s5) badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang p3a dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan kebutuhan dan kemampuannya. jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan p3a dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan persetujuan desain dari bupati. tagih operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder. pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dan pemeliharaan yang disepakati bersama antara harus mendapat izin dari bupati atau pejabat yang pemerintah daerah, p3a, dan pengguna jaringan irigasi ditunjuk. setiap daerah irigasi. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi bagian kedua hak dan tanggung jawab p3a. rehabilitasi jaringan irigasipan jawab pihak yang bersangkutandalam hal p3a tidak mampu melaksanakan operasi dan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung perkumpulan petani pemakai air (p3a) dan komisi irigasi. jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada dan atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari p3a harus mendapat persetujuan desain dari dengan memperhatikan prinsip kemandirian.merintah daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi p3a. jaringan irigasi primer dan sekunder. pengeringan sebagaimana dimaksud pada p3a dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan pemeliharaan jaringan irigasi. kemampuannya berdasarkan persetujuan pemerintah daerah. rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tanggung jawab p3a. dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan dalam hal p3a tidak mampu melaksanakan rehabilitasi untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi. jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi dilakukan oleh instansi pemerintah, perkumpulan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari p3a petani pemakai air p3a), masyarakat dan pihak lain sesuai dengan memperhatikan prinsip kemandirian. dengan tanggung jawab masing masing.bagian kedua rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan inventarisasi aset irigasi pengubahan dan atau pembongkaran jaringan darah men mai aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi. tata cara pemberiannya diatur dalam peraturan bupati. pena naa inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan pengubah atau gembong tari jangan asi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset dg) aan arus apat man p3a. buk kesia irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal waktu pengenangan yang diperlukan untu kegiatan pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dengan keberlanjutan sistem irigasi. memperhatikan pola tanam dan rencana tata tanam dan inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan waktu persetujuan p3a. dibentuk tuk kesia untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan waktu pengeringan yang diperlukan untu kegiatan fungsi pendukung pengelolaan irigasi. rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan pemerintah daerah dan pemerintah desa melaksanakan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan aling lama (enam) bulan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam lol irigasi pengelolaan sistem irigasi. pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil ketentuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan 'isasi sebagai dimaksud pad oleh pemerintah daerah inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada bab pengelolaan aset irigasi inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu dilaksanakan (satu) tahun sekali pada umum setiap daerah irigasi. inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan (lima pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan tahun sopan pada setiap pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi nagan kesan aset irigasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada yang dapat diakses masyarakat. sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada bagian kelima merupakan sub sistem informasi sumber daya air. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi bagian ketig(satu) tahun sekali. perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau p3a analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan membantu bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya aset irigasi dalam setiap daerah irigasi. secara berkelanjutan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi dimaksud pada dilakukan untuk mengkaji ulang (lima) tahun sekali. kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan aset irigasi. secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan bagian keenam melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi jaringan irigasi. badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau p3a pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. tanggung jawabnya secara berkelanjutan. bagian keempat bab xii pelaksanaan pengelolaan aset irigasi pembiayaan bagian kesatu tan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi skpd yang memiliki tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. ditetapkan. pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau p3a menjadi tanggung jawab p3a. melaksanakan pengelolaan aset menjadi pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran panggung jawabnya masing masing secara berkelanjutan, sepanjang maksimalpembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan kewenangannya. sekunder sebagaimana dimaksud dalam dalam hal p3a tidak mampu membiayai pengembangan merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat kewenangannya. membantu pembiak pengembangan jaringan domba penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana aga dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan memperhatikan prinsip kemandirian. perundang undangan. lembap aan pengembangan jaringan 1nasi yang dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah berasal ditanggung oleh masing masing perseorangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. bagian kedua pembiayaan pengelolaan jaringan irigasidalam hal p3a tidak mampu membiayai pengelolaan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kewenangannya. pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pembiayaan pengelolaan jaringan 1nasi tersebut, pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi. berdasarkan permintaan dari p3a dengan memperhatikan prinsip kemandirian. perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi tag pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah daerah pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh sesuai dengan kewenangannya bersama dengan p3a badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan oleh masing masing. kontribusi p3a. pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pembiak aan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pada setiap daerah irigasi disepakati bersama dengan p3a pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan peraturan perundang undangan. pembiayaan operasional komisi irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. pemerintah daerah dapat membiayai operasional forum sebagian jaringan irigasi beralih fungsi, atau koordinasi daerah irigasi sesuai dengan kewenangannya. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi. badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan bab xiii kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan alih fungsi lahan beririgasi beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf wajib untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya. irigasi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bab xiv mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan atau koordinasi pengelolaan sistem irigasi mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi daerahnya. skpd yang memiliki tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan irigasi berperan membantu kegiatan dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, pengendalian alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang non pertanian dengan berpedoman pada keputusan bupati berkepentingan guna menghadiri sidang sidang komisi dan kajian teknis dari komisi irigasi. untuk memperoleh informasi yang diperlukan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara hubungan kerja antar komisi irigasi baik daerah, terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam provinsi maupun pusat dan hubungan kerja antara rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat pangan nasional. konsultatif dan koordinatif. koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan melalui terdapat komisi irigasi. perubahan rencana tata ruang wilayah, atau koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat lahan dan jaringan irigasi. dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta kepada gp3a dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata dengan ketentuan ruang wilayah. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya irigasi dinilai layak dan gp3a menyatakan bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem kesungguhannya, pengelolaan irigasi diserahkan kepada irigasi dalam hal gp3a dan seterusnya menjadi tanggungjawab gp3a, apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan p3a, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dikembalikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung daerah sesuai kewenangannya, jawabnya kepada pemerintah daerah. evaluasi kinerja pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud lambat (satu) tahun dan diselesaikan paling lama (tiga) pada pemerintah daerah sesuai dengan tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini, kewenangannya menyediakan informasi pengembangan selama evaluasi pengelolaan irigasi yang dilakukan belum dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk selesai, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh gp3a, umum. dan dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan lana kesesuaian izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang gp3a. wilayah yang telah ditetapkan. bab pengawasan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi asa diatur dalam peraturan bupati.bab xvi dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan laradilarang menggunakan dan atau menyadap air dengan cara pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, apapun dari saluran irigasi kecuali mendapatkan izin dari p3a, standar, pedoman, dan manual sesuai peraturan gp3a dan atau ip3a atau skpd yang memiliki tugas dan fungsi perundang undangan, bidang penyelenggaraan irigasi sesuai dengan prosedur dan pelaporan: kewenangannya. cc. pemberian rekomendasi, dan penertiban. dilarang menggembala, menambatkan dan menempatkan ternak peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana pan atau hewan pada jaringan irigasi beserta bangunannya.xvii dilarang meletakkan keramba dan atau membuang benda benda sanksi administratif padat, cair dan gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah kualitas air serta merusak jaringan irigasi atau bahu tanggul setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini dikenai sanksi administrasi. tanpa izin dilarang mengubah dan atau membongkar sanksi administratif dapat berupa bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan peringatan tertulis yang diberikan paling banyak (tiga) bangunan lain dalam, atas, atau yang melintasi saluran kali berturut turut dengan jarak masing masing irigasi, (tujuh) hari kalender, dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan pencabutan izin: dan atau bangunan pelengkapnya, dilarang pembongkaran bangunan. membuat galian aal selokan selokan konten saluran atas pengabaian sanksi administratif sebagaimana nasi yang ani obat kerja 1ny kebocoran dan dimaksud dalam atas, pelanggar dapat dikenakan nana stabil itas saluran irigasi dan bangunan ketentuan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pelengkapnya, peraturan daerah ini dan atau peraturan perundangan merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang berlaku penguat tanggul yang ditanam pada tanggul jaringan dan bangunan pelengkapnya, menanam tanaman keras pada tanggul jaringan, bahu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan dan akan dikenakan sanksi administratif anggur dan alur alur jaringan yang berpotensi merusak naa sebagaimana dimaksud huruf (a). jaringan dan atau bangunan irigasi, memandikan hewan selain pada tempat yang telah terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan ditentukan: akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana mencuci kendaraan jaringan irigasi, dimaksud huruf (b) dan (c). membuang air irigasi yang dimanfaatkan utuk pertanian, bab xviii peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi, dan tata cara penyelesaian sengketa menghalangi atau merintangi kelancaran aliran air irigasi dengan cara apapun. dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak maka terlebih dahulu diselesaikan wilayah pengelolaan berlaku bagi perbaikan perbaikan yang dimaksudkan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat. untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan adalah kerusakan dan atau ganti kerugian. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan tentang adanya tindak pidana, ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat melalui proses pengadilan. kejadian dan melakukan pemeriksaan, p3a atau gabungan dan induknya dapat menetapkan sanksi menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan tanda pengenal diri tersangka, anggaran dasar anggaran rumah tangga dengan ketentuan melakukan penyitaan benda dan atau surat, tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan mengambil sidik jari dan memotret seseorang, perbuatan pidana baru. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi tersangka atau sebagai saksi: sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang hubungannya dengan pemeriksaan perkara: berlaku. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk p3a atau gabungan atau induknya, badan sosial dan dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pengadilan, melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri (ppn) atau pejabat penyidik polisi negara atas kerugian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan tersangka atau keluarganya: dan pengelolaan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat perundang undangan. dipertanggungjawabkan. pertanggung bab xix pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana penyidikanlanjutnya penuntut selain oleh pejabat penyidik polri, penyidikan atas tindak umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini peraturan perundang undangan tentang hukum acara dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil pidana. tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan lingkungan pemerintah daerah. bab bab xxii sanksi pidana ketentuan penutup setiap orang yang melanggar ketentuan yang tercantum pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka peraturan dalam daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun tentang dan irigasi lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda setinggi peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tingginya rp50. (lima puluh juta rupiah). agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan disamping dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut pada pengundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya kepada pelanggar diwajibkan mengembalikan dalam lembaran daerah kabupaten gunungkidul fungsi, kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri. ditetapkan wonosari tindakan pidana sebagaimana tersebut pada adalah pada tanggal desember pelanggaran. apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada bupati gunungkidul juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ttd diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang madinah undangan. diundangkan wonosari bab xxi pada tanggal desember ketentuan peralihan sekretaris daerah kabupaten gunungkidul, semua peraturan yang setingkat dan atau bawah ttd peraturan daerah ini yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan budi hartono dengan peraturan daerah ini. lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan nomor serie.njelasan mengingat negara indonesia adalah negara agraris yang atas sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. peraturan daerah kabupaten gunungkidul penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang baik diharapkan nomor tahun dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tentang lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal. selain irigasi juga diharapkan mampu mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah ketersediaan air dengan tingkat kebutuhan air yang penjelasan umum semakin besar. air dan sumber daya air merupakan karunia tuhan sesuai dengan undang undang nomor tahun yang maha esa yang wajib dimanfaatkan untuk sebesar tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan besarnya kemakmuran rakyat, secara adil, merata dan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, berkelanjutan. air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dalam hal dan ekonomi. oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan, lingkungan efektif, dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab hidup dengan mendasarkan pada asas kelestarian, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan kabupaten kota. akuntabilitas. peraturan pemerintah nomor tahun tentang undang undang nomor tahun tentang sumber irigasi mengamanatkan pengembangan ketentuan kebijakan daya air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air mengenai irigasi daerah dapat disusun secara rinci dan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah komprehensif. rincian ketentuan kebijakan mengenai irigasi daerah, dan atau pemerintah kabupaten kota dan yang komprehensif tersebut dituangkan dengan cara dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. menetapkan kebijakan kabupaten kota dalam pengembangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada pemerintah, pemerintah daerah, dan atau pemerintah kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kabupaten kota bertanggung jawab melakukan pengelolaan nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan air dan sumber daya air demi terpenuhinya kebutuhan kabupaten kota. untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, masyarakat, khususnya kebutuhan pokok masyarakat dan maka peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor kebutuhan sistem irigasi. tahun tentang pengelolaan irigasi perlu dicabut dan jumlah penduduk indonesia yang sangat besar untuk kemudian disusun kembali. menyebabkan kebutuhan air rakyat indonesia juga cukup besar. khususnya kebutuhan air untuk sistem irigasi, ii. penjelasan demi huruf yang dimaksud dengan asas berkeadilan cukup jelas adalah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proposional sesuai dengan kebutuhan huruf masyarakat pemakai air irigasi dari bagian yang dimaksud dengan asas demokratis hulu sampai dengan hilir: adalah pengembangan dan pengelolaan huruf irigasi dilakukan secara musyawarah, huruf yang dimaksud dengan asas transparansi peran serta masyarakat bermakna sebagai dan akuntabilitas adalah pengembangan suatu upaya mendirikan dalam bentuk dan pengelolaan irigasi dilakukan secara kemitraan dan kesetaraan diantara terbuka dan dipertanggungjawabkan. stakeholders lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. yang dimaksud dengan ketahanan pangan bentuk peran serta dalam pengembangan menurut undang undang nomor tahun dan pengelolaan sistem irigasi antara lain tentang ketahanan pangan, adalah terpenuhinya berupa pemikiran, gagasan, sumbangan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin waktu, tenaga. material, dan dana. peran dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah serta masyarakat dalam pengembangan dan maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan pengertian undang undang tersebut lebih lebih seluruh daerah irigasi melalui perkumpulan menekankan pada aspek harkat hidup yang layak petani pemakai air bersama sama dengan bagi masyarakat, bukan pada komoditinya, yang dimaksud dengan keberlanjutan sistem jawab dan kemampuan perkumpulan petani irigasi tidak hanya usaha konservasi komponen pemakai air p3a) dalam rangka artefak jaringan fisik irigasi beserta lahan yang meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan dirinya agar tidak berubah fungsi peruntukannya keberlanjutan sistem irigasi: menjadi non sawah irigasi, tetapi juga keberlanjutan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi, yang dimaksud dengan petani mandiri dan huruf bermartabat? adalah petani yang bersangkutan cukup jelas. dapat setara dengan profesi lainnya dari aspek psikologis, ekonomis maupun sosial serta mampu yang dimaksud dengan norma, standar dan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. oleh pedoman serta mana l adalah seluruh peraturan sebab itu kemandirian dan martabat petani lain yang berupa norma, standar dan pedoman serta tersebut perlu dilindungi oleh suatu peraturan manual bersifat teknis yang sesuai dengan hukum termasuk peraturan daerah ini, peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan keandalan air cukup jelas irigasi adalah kondisi keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, yang dimaksud dengan partisipatif adalah tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang tanaman untuk mendukung produktivitas berbasis peran serta masyarakat petani: usaha tani secara maksimal. yang dimaksud dengan terpadu adalah yang dimaksud dengan bendung adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bangunan air yang melintang badan sungai, dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan digunakan untuk mengatur muka air sungai antarsektor terkait, sehingga terjadi kolam atau waduk bagian yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan hulu sungai dari letak bangunan tersebut. hidup adalah pengembangan dan pengelolaan biasanya dimanfaatkan untuk penyediaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan air bagi tenaga listrik, keperluan irigasi ekosistem dan daya dukung lingkungan: ataupun untuk pengendalian banjir. dapat yang dimaksud dengan asas transparansi dan dibuat dari bahan tanah, batuan atau dari akuntabel adalah pengembangan dan pengelolaan beton bertulang tergantung pada kondisi irigasi dilakukan secara terbuka dan pondasi dan bahan bangunan yang tersedia dipertanggungjawabkan: atau dapat diperoleh. yang dimaksud dengan berkeadilan adalah huruf aer pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan yang dimaksud keandalan prasarana naa secara proposional sesuai dengan kebutuhan irigasi adalah kondisi dan fungsi prasarana masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu jaringan irigasi yang dapat memberikan sampai dengan hilir. pelayanan irigasi secara optimal. yang dimaksud dengan irigasi alur adalah system yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan irigasi dengan cara air mengalir lahan melalu alur, adalah antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat alur kecil pipa kecil dan dilahirkan sepanjang alur air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi. yang ada lahan, yang dimaksud dengan irigasi curah adalah sistem yang dimaksud dengan badan usaha adalah kesatuan irigasi dimana air diberikan kepada tanaman dengan yuridis dan ekonomis dari faktor faktor produksi yang menyemprotkan air atas sehingga menyerupai bertujuan mencari keuntungan dengan memberi layanan hujan ketika air jatuh tanah, kepada konsumen yang memerlukan, diantaranya adalah yang dimaksud dengan irigasi tetes adalah sistem berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, irigasi dengan cara membiarkan air menetes perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah perlahan lahan akar melalui jaringan katup, pipa dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, dan emitor, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap atau cukup jelas bentuk badan usaha lainnya. masa tanam adalah musim hujan yaitu antara cukup jelas. bulan oktober sampai januari masa tanam ip adalah musim hujan yaitu antara yang dimaksud dengan prinsip satu sistem bulan pebruari sampai mei. irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" masa tanam iii dan iv adalah musim kering yaitu adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang antara bulan juni sampai september.cukup jelas.yang dimaksud dengan pihak lain yang kegiatannya yang dimaksud dengan irigasi genangan sawah terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem adalah sistem irigasi dengan cara menggenangi lahan irigasi adalah perseorangan atau badan usaha milik pertanian dengan air irigasi dimana air dibawa dari pemerintah maupun swasta ang bergerak bidang sumbernya dengan menggunakan saluran pertanian maupun pengembangan irigasi. tanah saluran pasangan pipa pipa, huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan batas wilayah hidrologis adalah huruf suatu wilayah yang dibatasi oleh air permukaan antara cukup jelas. keterkaitan dengan air hujan dan air tanah adalah huruf keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang cukup jelas. merupakan satu kesatuan sistem (connective use). huruf persetujuan hanya diberikan oleh p3a atau gp3a atau ip3a. dalam hal perkumpulan petani tersebut cukup jelas. belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh kepala skpd yang memiliki tugas dan fungi bidang cukup jelas. penyelenggaraan irigasi berdasarkan kesepakatan masyarakat petanyang dimaksud pemerintah daerah dapat bekerjasama wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah adalah bekerjasama dengan pemerintah pusat, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya pemerintah provinsi, pemerintah desa, pemerintah daerah berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. lain, maupun masyarakat petani sesuai wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengembangan dan cukup jelas. pengelolaan sistem irigasi. cukup jelas. cukup jelas. huruf kewenangan pemerintah desa hanya sebatas cukup jelas. peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah desa yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan berprakarsa membangun jaringan irigasi desa peraturan perundang undangan adalah setelah mendapat persetujuan dari pemerintah peraturan pemerintah nomor tahun daerah. tentang irigasi dan peraturan daerah huruf provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor cukup jelas. tahun tentang irigasi. huruf cukup jelas. termasuk dalam pelaksanaan kegiatan huruf pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi cukup jelas. dan pemeliharaan adalah juga kegiatan perencanaannya. cukup jelas. jelascukup jelas. berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, cukup jelas. perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan cukup jelas. airnya tidak lebih dari (dua) liter per detik per kepala keluarga. huruf hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan cukup jelas. hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi huruf lahan pertaniannya sendiri luar pertanian yang dimaksud kearifan lokal adalah rakyat.yang dimaksud dengan diperoleh tanpa izin dalam menjawab berbagai masalah dalam adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh pemenuhan kebutuhan mereka. dalam bahasa masyarakat petani dengan cuma cuma melalui asing sering juga dikonversikan sebagai pengukuhan dalam bentuk dokumen yang kebijakan setempat local wisdom atau diberikan secara kolektif oleh bupati melalui pengetahuan setempat local knowledge atau p3a atau gp3a atau ip3a. kecerdasan setempat local genius yang diberikan kepada pengembangan sebagai hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh jaminan untuk memperoleh air dari sumber air p3a atau gp3a atau ip3a adalah hak guna pakai tertentu setelah irigasi siap berfungsi. air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi. yang dimaksud dengan pengembang antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan, ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan kelompok masyarakat, atau perseorangan yang sistem irigasi yang ditingkat berdasarkan swadaya membangun atau meningkatkan sistem irigasi masyarakat petani. suatu wilayah tertentu. yang dimaksud dengan kebutuhan air irigasi cukup jelas. adalah kebutuhan air untuk pertanian. yang dimaksud dengan kepentingan lainnya maksud pencantuman daftar petak primer, petak dalam ketentuan ini adalah kepentingan luar sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan pertanian.cukup jelas. jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan yang ada. evaluasi dilakukan,cukup jelas.jelas. yang dimaksud dengan izin prinsip alokasi cukup jelas. air adalah penetapan yang bersifat sementara cukup jelas. huruf optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada bahwa bahan evaluasi hak guna pakai air untuk satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara irigasi, bupati menggunakan dasar berupa hasil lain dengan membagi satu daerah irigasi koordinasi komisi irigasi dengan melibatkan skpd dalam beberapa golongan, kelompok petak terkait dan perwakilan petani (p3a gp3a ip3a). sawah berdasarkan pola dan tata tanam yang dijadikan dasar evaluasi adalah jumlah optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar ketersediaan air untuk irigasi. daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah cukup jelas. irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan dalam hal tertentu adalah huruf misalnya kekeringan, kebakaran. cukup jelas. yang dimaksud dengan kebutuhan lainnya adalah cukup jelas. kebutuhan pokok minimal sehari hari kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga. cukup jelas. kebutuhan air untuk pemadam kebakaran kebutuhan untuk penanggulangan akibat cukup jelas. pencemaran air. cukup jelas. rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam. yang dimaksud dengan dewan sumber daya air pola tanam adalah usaha menanam pada sebidang adalah wadah koordinasi antar pemilik lahan dengan mengatur susunan tata letak dan kepentingan sumber daya air sesuai dengan tata urutan pertanaman selama waktu periode wilayah kerjanya. tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa bera tidak ditanami pada periode tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan potensi sistem irigasi sumur pompa dalam adalah potensi yang sistem irigasi sumur yang dimaksud dengan pembangunan jaringan pompa dalam yang baru maupun yang telah ada irigasi adalah pembangunan baru pada lahan yang daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan memperhatikan kebutuhan cukup jelas. air untuk irigasi adalah memperhatikan usulan p3a atau gp3a atau ip3a mengenai kebutuhan air yang cukup jelas. belum terakomodasi melalui proses dialog antara p3a atau gp3a atau ip3a dan komisi irigasi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan peningkatan jaringan irigasi dalam ketentuan ini mencakup pelaksana pengelola irigasi adalah petugas lapangan peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan yang melakukan pembagian dan pemberian air jaringan irigasi air tanah.esain peningkatan jaringan irigasi harus dan pengamat pengairan.yang dimaksud dengan melakukan pengawasan sumur dan instalasi company atau bangunan dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang yang terdiri dari irigasi tetes dan irigasi curah. telah disepakati dalam komisi irigasi, p3a atau gp3a atau ip3a dapat menyampaikan laporan cukup jelas. dan atau pengaduan kepada kepala skpd. cukup jelas. kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, p3a atau gp3a atau ip3a, dan pengguna jaringan irigasi cukup jelas. memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain mengenai pengaturan air maksud diperlukan izin dalam ketentuan ini irigasi, bagian bagian jaringan yang mendapat adalah karena jaringan irigasi yang dibangun prioritas pemeliharaan, dan waktu perseorangan atau badan dihubungkan dengan pemeliharaannya. jaringan irigasi yang sudah adacukup jelas.amanan jaringan yang termasuk dalam tanggung jawab p3a atau irigasi adalah upaya untuk mencegah tindakan gp3a atau ip3a adalah jaringan irigasi tersier, manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan jaringan irigasi desa, jaringan air tanah, dan bagian irigasi. jaringan irigasi yang dibangun oleh p3a atau gp3a atau ip3a. cukup jelas. format dan mekanisme kompilasi disusun sesuai penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi dengan peraturan perundangan yang berlaku didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, masing masing daerah. luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak cukup jelas. yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. atas tersebut diperoleh dari hasil cukup jelas. penelusuran jaringan irigasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. pembiayaan pengembangan jaringan irigasi men meliputi biaya, perencanaan dan biaya pelaksanaan cukup jelas. konstruksi jaringan irigasi. cukup jelas. yang dimaksud dengan pendukung pengelolaan irigasi antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, cukup jelas. sumber daya manusia, dan fasilitasi pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, yang dimaksud dengan prinsip kemandirian gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.alatcukup jelas.cukup jelas. untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasiyang dimaksud dengan penelusuran jaringandalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya. dan fungsi jaringan irigasi. yang dimaksud dengan kontribusi dalam ketentuan cukup jelas. ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh p3a dan atau gp3a dan atau ip3a, baik berupa cukup jelas. dana, tenaga maupun material. cukup jelas. pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik daerah dan cukup jelas. sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat. cukup jelas. huruf cukup jelas, uru cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penertiban adalah cukup jelas. kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, rencana tata ruang wilayah adalah rencana tata serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam ruang suatu wilayah yang merupakan hasil pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. multidisipliner dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, fisik, administrasinas peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, lembaran daerah: tahun seriperlindungan perempuan dan anak korban kekerasansegala bentuk tindak kekerasan sebagaimana telah diubah beberapa kali terhadap perempuan dan anak merupakan terakhir dengan undang undang nomor pelanggaran hak asasi manusia sehingga tahun keatas lembaran negara republik perlu dilindungi harga diri dan martabatnya indonesia tahun nomor tambahan serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan lembaran negara nomor fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi, peraturan pemerintah nomor tahun bahwa selain upaya perlindungan, tentang penetapan mulai berlakunya diperlukan adanya pencegahan, pelayanan, undang undang tahun nomor dan pemberdayaan terhadap perempuan dan dan dari hal pembentukan daerah anak korban kekerasan: daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa tengah, jawa barat dan bahwa perlu adanya pengaturan upaya daerah istimewa yogyakarta berita negara upaya sebagaimana tersebut dalam huruf republik indonesia tahun nomor daerah, peraturan pemerintah nomor tahun lembaran daerah kabupaten tentang penyelenggaraan dan kerjasama gunungkidul tahun nomor seri pemulihan korban kekerasan dalam e), rumah tangga,menteri negara pemberdayaan kabupaten gunungkidul perempuan dan perlindungan anak republik dan indonesia nomor tahun tentang bupati gunungkidul, standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban memutuskan kekerasan, menetapkan peraturan daerah tentang peraturan menteri negara pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak perempuan dan perlindungan anak republik korban kekerasan. indonesia nomor tahun tentang panduan pembentukan dan pengembangan babi pusat pelayanan terpadu, ketentuan umum peraturan daerah istimewa yogyakarta bagian kesatu nomor tahun tentang perlindungan pengertidalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: peraturan daerah kabupaten gunungkidul daerah adalah kabupaten gunungkidul.perubahan atas peraturan daerah kabupaten unsur penyelenggara pemerintahan daerah. gunungkidul nomor tahun anak adalah seseorang yang belum berusia tahun, tentang urusan pemerintahan daerah termasuk anak yang masih dalam kandungan. perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin perempuan. kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak. baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap konseling perubahan perilaku adalah konseling psikologis korban. yang diberikan kepada laki laki pelaku kekerasan dalam kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang rumah tangga untuk membantu menghentikan kekerasan berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau dan menjadi orang yang dapat menghargai pasangan, penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan pasangan dan anak. atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi depan pusat pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat ppt umum atau kehidupan pribadi. adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang pelayanan terpadu korban kekerasan. berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan anak berjejaring yang selanjutnya disebut p2tp2a berjejaring kekerasan lainnya. adalah pusat pelayanan terpadu kabupaten gunungkidul korban adalah perempuan dan anak yang mengalami yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun anak korban kekerasan secara berjejaring, yang dibentuk tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi dengan keputusan bupati gunungkidul. wilayah daerah istimewa yogyakarta. forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan dan anak yang disingkat fpk2pa adalah forum koordinasi yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penyelenggaraannya secara berjejaring dan dibentuk lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau tingkat kabupaten dan kecamatan. mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap rumah aman adalah rumah singgah untuk korban, selama perempuan. proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin korban dari ancaman dan bahaya pelaku. dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sop adalah langkah langkah standar yang harus dilakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan identifikasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum, diskriminasi.perencanaan penganggaran yang responsif gender adalah dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah perspektif gender didalam proses perencanaan dan dalam garis lurus atas atau bawah sampai dengan penganggaran, perencanaan responsif gender adalah derajat ketiga. perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan rumah tangga adalah suami, istri, dan anak, orang orang gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan darah, perkawinan, persusulan, pengasuhan, dan perwakilan, perempuan dan laki laki. dan atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah lembaga pengawasan dan pelayanan perempuan dan anak tangga tersebut. desa atau kelurahan atau dengan nama lain adalah pengarusutamaan gender daerah adalah strategi yang lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berfungsi dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu melayani korban kekerasan dengan anggota yang terdiri dari dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, tokoh masyarakat lokal. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, bagian kedua program, dan kegiatan pembangunan daerah. azas, tujuan, dan ruang lingkupasas perlindungan korban adalah: budaya masyarakat. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak hak korban, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki keadilan dan kesetaraan gender, dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak non diskriminasi, haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan kepentingan terbaik bagi korban, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan. pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. tujuan dari perlindungan terhadap perempuan dan anak korban keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil kekerasan adalah memberikan acuan perlindungan dan terhadap laki laki dan perempuan. pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak data terpilih adalah data terpilih menurut jenis kelamin dan korban kekerasan ranah domestik dan atau ranah publik.ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi upaya keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. pencegahan, pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan daerah. bab bentuk bentuk kekerasan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam huruf disebabkan oleh bentuk bentuk kekerasan antara lain: perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kekerasan fisik: kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual kekerasan psikis: maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau kekerasan seksual: pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas penelantaran, pengakuannya, eksploitasi: dan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, kekerasan lainnya.kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian. kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan atau asal perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, yang layak dalam atau luar rumah sehingga korban hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk berada dibawah kendali orang tersebut. bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) disebabkan oleh kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual disebabkan oleh dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan yang berupa pelecehan seksual, orang lain: pemaksaan hubungan seksual, perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau disukai, dan atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak p2tp2a berjejaring dapat memberikan pelayanan dan lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun perlindungan sementara berupa rumah aman. materiil, dan atau dalam hal p2tp2a berjejaring tidak memiliki rumah aman segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ (shelter) sebagaimana dimaksud pada maka korban tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, kekerasan dirujuk pada ppt yang memiliki rumah aman. termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan struktur organisasi p2tp2a berjejaring sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf ketua umum, disebabkan oleh ketua pelaksana yang membawahi bidang bidang, ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara sekretaris, dan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, bendahara. atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan bidang bidang sebagaimana dimaksud pada huruf sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang sekurang kurangnya meliputi: kebebasan hakiki seseorang, dan bidang layanan pengaduan, pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana bidang layanan kesehatan, seseorang korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian bidang layanan rehabilitasi sosial, rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan bidang pemulangan dan reintegrasi sosial, dan dengan kehendak sendiri. bidang layanan bantuan hukum. iii pusat pelayanan terpadu ketua umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, ppt dibentuk oleh pemerintah daerah, instansi vertikal dan kegiatan serta langkah langkah yang diperlukan dalam daerah, atau lembaga masyarakat. penyelenggaraan p2tp2a berjejaring: pemerintah daerah membentuk p2tp2a berjejaring sebagai melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pusat pelayanan terpadu dengan keputusan bupati. perlindungan dan penanganan korban kekerasan, p2tp2a berjejaring sebagaimana dimaksud pada melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati, dan merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban anak dari tindak kekerasan. kekerasan. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam kementerian lembaga dan lembaga masyarakat terkait huruf mempunyai tugas: dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing masing pidana perdagangan orang. bidang layanan, mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf penanganan korban kekerasan, mempunyai tugas: melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait: membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif p2tp2a berjejaring, dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan korban kekerasan: dan dan pengeluaran keuangan, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada bupati khusus membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka pelaksana dan ketua umum.sekretaris sebagaimana dimaksud dalam huruf membuat rekomendasi layanan lanjutan, mempunyai tugas: melakukan koordinasi dan rujukan layanan lanjutan dan membantu pelaksanaan tugas dari ketua umum, pihak terkait, dan membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut melakukan administrasi proses pengaduan. perlindungan, penanganan korban kekerasan, cc. membantu menyiapkan rencana program kerja gugus tugas pusat, bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama gugus huruf memiliki tugas: tugas pusat dengan kementerian lembaga dan lembaga melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan masyarakat yang menjadi anggota gugus tugas pusat, lanjutan terhadap korban, menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan dan medio legal: kegiatan sekretariat, danstruktur organisasi ppt yang dibentuk oleh instansi vertikal melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium daerah dan lembaga masyarakat, dibentuk sesuai dengan terhadap barang bukti, kebutuhan masing masing instansi. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan, dan membuat laporan kasus. p2tp2a berjejaring sekurang kurangnya memiliki tiga konselor. konselor sebagaimana dimaksud pada meliputi: bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam konselor dalam bidang hukum: huruf memiliki tugas: konselor dalam bidang kesehatan, dan melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus, konselor dalam bidang psikologi. dan pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh p2tp2a melakukan konseling terhadap korban dan atau pelaku berjejaring sebagaimana dimaksud pada termasuk kekerasan. memberikan konseling perubahan perilaku. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud selain membentuk p2tp2a berjejaring, pemerintah daerah dalam huruf memiliki tugas: membentuk forum penanganan korban kekerasan terhadap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk perempuan dan anak fpk2pa). pemulangan korban, fpk2pa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari membuat laporan perkembangan proses pendampingan fpk2pa kabupaten dan fpk2pa kecamatan. pemulangan dan rehabilitasi sosial, dan struktur organisasi fpk2pa terdiri dari: melakukan pemantauan sekurang kurangnya tiga bulan pembina, setelah korban dipulangkan keluarganya. penasehat, pengarah, ketua: bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam wakil ketua, huruf memiliki tugas: sekretaris, mendampingi setiap proses pelayanan hukum, dan koordinator bidang, membuat laporan perkembangan penanganan hukum. anggota, dan staf sekretariat. pembentukan fpk2pa kabupaten sebagaimana dimaksud bab pada ditetapkan dengan keputusan bupati. upaya pencegahan kekerasan terhadap pembentukan fpk2pa kecamatan sebagaimana dimaksud perempuan dan anak pada ditetapkan dengan keputusan camat. bagian kesatu tugas dan fungsi fpk2pa sebagaimana dimaksud upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah: mengkoordinasikan dan menyinkronkan penanganan setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan pelayanan ppt, terhadap perempuan. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kekerasan rujukan, dan terhadap perempuan melaksanakan pengarusutamaan mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan gender untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan kekerasan. gender bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, fpk2pa sebagaimana dimaksud pada dapat politik, agama, dan sosial budaya. menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada pelayanan lainnya secara berjejaring. dilakukan mendasarkan pada data pilah sebagai data anggota fpk2pa sebagaimana dimaksud pada huruf pembuka wawasan dalam menganalisis perencanaan terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang memiliki penganggaran yang responsif gender. tugas dan fungsi bidang sosial, penanganan perempuan ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan gender dan anak, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, dan perencanaan penganggaran yang responsif gender agama, kependudukan, ketenagakerjaan, dan atau diatur dalam peraturan bupati. perindustrian dan perdagangan, serta lembaga vertikal bagian kedua maupun lembaga masyarakat yang dikelompokkan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bidang sebagai berikut: bidang kesehatan, bidang psikologi: pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pencegahan bidang hukum: kekerasan terhadap anak. bidang sosial, dan pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemenuhan hak hak dasar anak sesuai dengan bidang ekonomi. kebutuhannya. pengaturan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak hak dasar anak diatur dalam peraturan bupati. |
huruf perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan tn) perdesaan dan perkotaan, mengingat undang undang dasar lembaran daerah republik indonesia tahun kabupaten gunungkidul undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul kabupaten dalam lingkungan daerah nomor: tahun: seri: seri istimewa yogyakarta berita negara republik peraturan daerah kabupaten gunungkidul indonesia tahun nomor nomor tahun undang undang nomor tahun tentang tentang ketentuan umum dan tata cara pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanbupati gunungkidul, kali terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang penetapan menimbang bahwa pajak daerah merupakan komponen peraturan pemerintah pengganti undang yang penting guna membiayai undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan keempat atas undang undang pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan nomor tahun tentang ketentuan kepada masyarakat serta mewujudkan umum dan tata cara perpajakan menjadi kemandirian daerah, undang undang lembaran negara republik bahwa berdasarkan undang undang nomor indonesia tahun nomor tambahan tahun tentang pajak daerah lembaran negara republik indonesia nomor dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan undang undang nomor tahun merupakan pajak daerah, dan tentang penagihan pajak dengan surat pelaksanaannya harus diatur dengan paksa lembaran negara republik indonesia peraturan daerah:dalam huruf dtata cara pemberian dan tahun tentang penagihan pajak dengan pemanfaatan insentif pemungutan pajak surat paksa lembaran negara republik daerah dan retribusi daerah lembaran indonesia tahun nomor negara republik indonesianseng jen pajak daerah, negara republik indonesia tahun ungu berdasarkan penetapan kepala nomor tambahan lembaran negara daerah atau dibayar sendiri oleh wajib republik indonesia nomor pajak lembaran negara republik sebagaimana telah diubah terakhir dengan indonesian tahun nomorraturan menteri keuangan nomor pemerintahan daerah lembaran negara para tentang badan atau republikbangunan perdesaan dan perkotaan berita negara indonesia nomor republik ind tah non publi indonesia tahun nomor undang undang nomor tahun a15) pajak retro tentang pajak daerah dan atribusi nera peraturan daerah kabupaten gunungkidul lembaran negara republik indonesia tahun nomor tahun tentang urusan nomor tambahan lembaran republik ind pemerintahan daerah lembaran daerah cara kepada ones nomor kabupaten gunungkidul tahun peraturan pemerintah nomor tahun nomor seri sebagaimana telah diubah tentang penetapan mulai berlakunya dengan peraturan daerah kabupaten undang undang tahun nomor gunungkidul nomor tahun tentang dan dari hal pembentukan daerah perubahan atas peraturan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan kabupaten gunungkidul nomor tahun propinsi jawa timur, jawa tengah, jawa tentang urusan pemerintahan daerah barat dan daerah istimewa yogyakarta lembaran daerah kabupaten berita negara republik indonesia tahun gunungkidul tahun nomor nomor seri e): dengan persetujuan bersama pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah dewan perwakilan rakyat daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh kabupaten gunungkiduldan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bupati gunungkidul daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyatenetapkan peraturan daerah tentang pajak maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi bumi dan bangunan perdesaan dan perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perkotaan. lainnya, badan usaha milik negara (bumn), atau badan usaha milik daerah bumi) dengan nama dan dalam babiketentuan umum naglam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan kolektif dan bentuk usaha tetap. bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan daerah adalah kabupaten gunungkidul. perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan bupati adalah bupati gunungkidul. pedalaman dan atau laut. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. lembaga teknis daerah, dan kecamatan. hak atas tanah bangunan adalah hak atas tanah, pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan sebagaimana dimaksud dalam undang undang bidang perundang undangan. pertanahan dan bangunan. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat dikenakan pajak. ssd adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati dan dengan ketentuan peraturan perundang undangan berlaku pula sebagai surat pemberitahuan pajak daerah. perpajakan daerah. surat pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) disingkat spot adalah surat yang digunakan untuk tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. wajib pajak. pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar surat pemberitahuan objek pajak, yang selanjutnya pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, disingkat pop adalah surat yang digunakan oleh wajib atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak peraturan perundang undangan perpajakan daerah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perpajakan daerah. penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, surat ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan skpd adalah surat ketetapan pajak yang menentukan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. pengawasan penyebarannya. surat ketetapan pajak daerah nihil, yang selanjutnya nomor objek pajak, yang selanjutnya disingkat nop disingkat skpd adalah surat ketetapan pajak yang adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan yang diberikan pada saat pendaftaran jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak dan atau pendataan objek pajak bumi dan bangunan dan ada kredit pajak. digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan selanjutnya disingkat skpd adalah surat ketetapan kewajiban perawakannya. pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran nilai jual objek pajak, yang selanjutnya disingkat nop pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak surat tagihan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat terdapat transaksi jual beli, nop ditentukan melalui std adalah surat untuk melakukan tagihan pajak perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau nilai perolehan baru, atau nop pengganti. denda. surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan perundang undangan setelah dilakukan pembayaran yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan. dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak yang dilaksanakan secara objektif dan profesional terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, daerah. atau surat keputusan keberatan. penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, kerangkanyabab diajukan oleh wajib pajak. nama, objek, dan subjekdarma pajak tami can bangunan perdesaan dan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang hai tah pangu pajak umi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan nang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, aha perkebunan. perut tamb kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perhutanan, dan pertambangan.objek pajak adalah bumi dan atau bangunan yang neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak ag. tersebut dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang aan pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pertambangan pada pop dan atau ssd sesuai dengan peraturan termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan retak dalam satu kompleks subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara bangunan seperti pabrik, dan eny, yang nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh berupa suatu kesatuan dengan kompleks bangunan manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau tersebut, memperoleh manfaat atas bangunan. jalan tol, kolam renang, pagar mewah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara tempat olahraga, nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau galangan kapal, dermaga, memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, taman mewah, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui minyak, dan wajib pajaknya, bupati dapat menetapkan subjek pajak menara. sebagai wajib pajak. subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang kepada bupati bahwa bukan wajib pajak terhadap objek digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk pajak dimaksud. penyelenggaraan pemerintahan, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada disetujui, maka bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu memperoleh keuntungan: sat bulan sejak diterimanya surat keterangan digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau maksud, vang sejenis dengan itu: bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, papa aya keputusan penolakan dengan ional, tanah bal dikuasai oleh desa dan tanah negara pane belu dibebani suatu hal: apabila setelah jangka waktu (satu) bulan sejak tanggal leh say yin dini tik lat diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada nga paku bal balik: onsu bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan maka yang diajukan itu dianggap disetujui dan bupati segera daun badan atau perwakilan lembaga membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri dimaksud pada keuangan. bab iii bab dasar pengenaan, tarif, dan cara wilayah pemungutan penghitungan pajak pajak yang terutang dipungut wilayah daerah tempat tanah dasar pengenaan pajak adalah nop. dan atau bangunan beradbab tahun pajak dan pajak terutangtahun pajak adalah jangka waktu (satu) tahun kalender. ditetapkan dengan keputusan bupati. saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan keadaan objek pajak pada tanggal januari. sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. bab pemungutan pajak bagian kesatu tarif pajak ditetapkan sebagai berikut pop, nop, dan spot (nol koma nol delapan per seratus) untuk nop sampai dengan rp1. (satu milyar rupiah), pendataan dilakukan dengan menggunakan pop. (nol koma seratus tujuh puluh lima per seratus) dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib untuk nop atas rp1. (satu milyar mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi pop. rupiah)besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja setelah dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam tanggal diterimanya pop oleh subjek pajak. setelah dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pajak sebagaimana dimaksud dalam pengisian pop sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab vii setiap objek setelah dilakukan pendataan diberikan nop. tata cara pembayaran dan penagihan nop sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati atau pejabat. bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan ketentuan lebih lanjut mengenai nop diatur dalam penyetoran pajak yang terutang paling lama (enam) peraturan bupati.berdasarkan pop, bupati menerbitkan spot. menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bupati dapat mengeluarkan skpd dalam hal hal sebagai merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi berikut: dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak pop sebagaimana dimaksud dalam tanggal diterbitkan. tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib secara tertulis oleh bupati sebagaimana ditentukan pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam surat teguran, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain menganggur atau menunda pembayaran pajak, dengan lenyap jumlah pajak yang menang lebih dear dari dikenakan bunga sebesar (dua per seratus) setiap jumlah paj yang dihitung berdasarkan yang bulan. disampaikan oleh wajib pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, bagian kedua penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan tata cara pemungutan penundaan pembayaran pajak diatur dalam peraturan bupati. asa pemungutan pajak dilarang digolongkan. . jl) bupati dapat menerbitkan std jika pajak merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, b.wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan spot atau skpd bunga dan atau denda. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam std ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan bagai dimaksud pad huruf dan huruf ian spot dan skpd sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada huruf dan huru pen piatu. dal ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga diatur dalam peraturan bupati.ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan sebesar (dua per seratus) setiap bulan dan ditagih penagihan pajak diatur dengan peraturan bupati. melalui std. bab viii keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada wajib pajak akan meninggalkan indonesia untuk selama bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu lamanya atau berniat untuk itu, spot, wajib pajak memindahtangankan barang yang dimiliki skpd: dan atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan cc. skpd: atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia indonesia: dengan disertai alasan alasan yang jelas. terdapat tanda tanda bahwa wajib pajak akan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan pemungutan sebagaimana dimaksud pada kecuali usaha yang dimiliki atau yang dikuasai atau melakukan jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu perubahan bentuk lainnya: ana dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya. pama apa akan dibubarkan atau ditutup oleh bupati, keberatan dapat dil lakukan apabila wajib paj telah terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui atau terdapat tanda tanda kepailitan,pot, skpd, std, surat dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dipertimbangkan. dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman paksa. surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan bukti penerimaan surat keberatan. berdasarkan peraturan perundang undangan. pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama (dua paling lama (dua belas) bulan sejak tanggal surat puluh empat) bulan. keberatan diterima harus memberikan keputusan atas imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada keberatan yang diajukan. dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan keputusan bupati atau pejabat yang berwenang atas diterbitkannya skpd. keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa terutang. denda sebesar (lima puluh per seratus) dari jumlah apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan telah lewat dan bupati atau pejabat yang berwenang tidak pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukanersebut dianggap dikabulkan.wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanykeberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat hak ditunjuk pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan yangbab alasan yang jelas dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak pengurangan dan keringanan pajak keputusan diterima, dihampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. asa pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban bupati atau pejabat yang berwenang karena jabatannya membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak dan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat tanggal penerbitan putusan banding. memberikan pengurangan dan keringanan pajak. terhadap lahan pertanian berkelanjutan diberikan pengurangan pembayaran pajak. jika pengajuan keberatan atau permohonan banding ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sebagaimana dimaksud dalam dikabulkan pengurangan dan keringanan pajak diatur dalam sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak peraturan bupati. bab bab pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, kedaluwarsa penagihan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu (lima) tahun atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, terhitung sejak saat terulangnya pajak, kecuali apabila bupati atau pejabat yang berwenang dapat membetulkan wajib pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan spot, std, skpd atau skpd yang dalam daerah. penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan terganggu apabila: ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa, atau perpajakan daerah. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat langsung maupun tidak langsung. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf kedaluwarsa menurut peraturan perundang undangan perpajakan penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena paksa tersebut. kekhilafan wajib pajak atau bukan karena pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana kesalahannya: dimaksud pada huruf adalah wajib pajak dengan b.mengurangkan atau membatalkan spot, skpd, std, kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak atau skpd yang tidak benar: dan belum meluasnya kepada pemerintah daerah. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak pengakuan ang secara tidak langsung sebagaimana yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan pada huru dapat diketahui dari tata cara yang ditentukan:iutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan dihapus. atau pengurangan sanksi administratif diatur dalam bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak peraturan bupati.bab xiii piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan pemeriksaan peraturan bupati. bab xii bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pengembalian kelebihan pembayaratas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat wajib pajak atau pihak pihak yang terkait yang diperiksa mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati. wajib bupati dalam jangka waktu paling lama (dua belas) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada lain yang berhubungan dengan objek pajak, harus memberikan keputusan. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan telah dilampaui dan bupati tidak memberikan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran memberikan keterangan yang diperlukan. pajak dianggap dikabulkan dan skpd harus diterbitkan pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan. membandingkan laporan wajib pajak dengan basis data apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, yang dimiliki daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada skpd, skpdkbt, skpd, dan skpd. langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak dahulu utang pajak tersebut. antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimiliki daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana dimaksud pada dilakukan dalam jangka lapangan. waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya bab xiv skpd. insentif pemungutanperangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak bunga sebesar (dua keseratus) sebulan atas dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja sar pencak erj keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja diatur dengan peraturan bupati. daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan ahli sebagaimana dimaksud pada untuk pemanfaatan insentif diatur dengan peraturan bupati. memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. bab permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ketentuan khususetiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan yang diminta.bab xvi perundang undangan perpajakan daerah. penyidikanpejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai undangan perpajakan daerah. penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam dan adalah undang undang hukum acara pidana. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang lembaga negara atau instansi pemerintah yang undangan. berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada keuangan daerah. adalah untuk kepentingan daerah, bupati berwenang memberi izin menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti lebih lengkap dan jelas: tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan ditunjuk. mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan dalam perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak perkara tindak pidana atau perdata, atas permintaan pidana, hakim, bupati dapat memberikan izin tertulis kepada cc. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi pejabat sebagaimana dimaksud pada dan tenagaatau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan karena keadaannya tidak memenuhi kewajiban bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, dan dipidana dengan pidana kurungan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan paling lama (satu) tahun dan pidana denda paling tugas penyidikan. banyak rp4. (empat juta rupiah). menu berhenti an atau melarang sant pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang meninggal ruangan atau tempat pada saat dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa hal sebagaimana dimaksud dalam dan identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa, dipidana dengan pidana kurungan paling lama memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak (dua) tahun dan pidana denda paling banyak pidana, rp10. (sepuluh juta rupiah). memanggil orang untuk didengar keterangannya dan penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana diperiksa sebagai (tersangka atan saksi, dimaksud pada dan hanya dilakukan atas mala palas an, an kel pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. ang peru untul lancaran tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut ses ual peraturan perundang undangan. kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib penyidik sebagaimana dimaksud pada pajak karena dijadikan tindak pidana pengadilandenda sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai ketentuan dalam undang undang hukum acara merupakan penerimaan negara. pidana. bab xvii bab xviii ketentuan pidana pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalianpelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan terulangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau pengendalian peraturan daerah ini ditugaskan kepada berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan yang bersangkutan. pajak daerah. dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana penjelasan dimaksud pada dapat bekerja sama dengan atas perangkat daerah atau lembaga lain terkait. peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun bab xix tentang ketentuan penutup pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal januariagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan dalam lembaran daerah kabupaten gunungkidulditetapkan wonosari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan pada tanggal desember asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan bupati gunungkidul, masyarakat. berdasarkan undang undang nomor tahun ttd tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintahan madindiundangkan wonosari terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pada tanggal desember perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah sekretaris daerah kabupaten kota. kabupaten gunungkidul, objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan ttdudi hartonoembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun ketentuan peralihan dalam undang undang nomor nomor seriperusahaan perkebunan, perhutanan, dan bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan pertambangan tanah yang diberi hak guna undang undang nomor tahun diberikan batas usaha perkebunan, tanah yang diberi hak waktu paling lama sampai dengan desember pengusahaan hutan, dan tanah yang menjadi dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas wilayah usaha pertambangan. pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh daerah, maka peraturan daerah kabupaten cukup jelas. gunungkidul tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu segera ditetapkan. yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk peraturan daerah ini mengatur berbagai hal yang memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu terkait dengan pengelolaan pajak daerah terutama pajak diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kewajiban nyata nyata tidak ditujukan untuk mencari dan hak pihak pihak yang berkepentingan dalam keuntungan. hal ini dapat diketahui antara lin dari pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari sanksi pidana bagi pihak pihak yang tidak melaksanakan yayasan badan yang bergerak dalam bidang ibadah, atau melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini. social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan hal ini dimaksudkan agar dengan beralihnya nasional tersebut. termasuk pengertian ini adalah pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan hutan wisata milik negara sesuai ketentuan peraturan perkotaan dari pemerintah pusat pemerintahan daerah, perundang undangan. pengelolaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna. atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut kup atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak ras. bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. cukup jelas. ii. demi penetapan nop dapat dilakukan dengan: cukup jelas. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan metode cukup jelas.yang dimaksud dengan kawasan adalah fungsinya sama dan telah diketahui harga semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh jualnya. nilai perolehan baru, adalah satu besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai pendekatan metode penentuan nilai jual berikut suatu objek pajak dengan cara menghitung nop bumi rp300. rp240. seluruh biaya yang dikeluarkan untuk nop bangunan memperoleh objek tersebut pada saat rumah dan garasi: 400x rp350. rp140. penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan taman rp50. penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pagar rp175. tersebut. total nop bangunan rp181. nilai jual pengganti, adalah suatu nilai jual objek pajak tidak kena pajak pendekatan metode penentuan nilai jual suatu nilai jual bangunan kena pajak rp171. objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. nilai jual objek pajak kena pajak rp411. tarif pajak efektif yang ditetapkandalam peraturan daerah cukup jelas. pbb terutang sx rp411. rp329cukup jelas. nilai jual tidak kena pajak sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah). cukup jelas. contoh penghitungan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan cukup jelas. wajib pajak mempunyai objek pajak berupa tanah seluas dengan harga jual cukup jelas. rp300. m2, bangunan seluas dengan nilai jual rp350. m2, yang dimaksud dengan dilarang digolongkan taman seluas dengan nilai jual adalah bahwa seluruh proses kegiatan rp50. m2, pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pagar sepanjang dan tinggi rata rata kepada pihak ketiga. namun dimungkinkan pagar dengan nilai jual rp175. m2. adanya kerjasama dengan pihak ketiga terhadap proses pemungutan pajak atas pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data cukup jelas. objecukup jelas. kekuasaannya adalah keterlambatan wajib pajak yang bukan karena kesalahannya, yang dimaksud dengan perangkat daerah misalnya karena musibah bencana alam. adalah dinas badan lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan cukup jelas.usaha nomor tahun seri keciindonesia nomor nomor tahun tentang undang undang nomor tahun tentang wajib surat izin usaha perdagangan daftar perusahapenerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai negara republik indonesia nomor sebagaimana legalitas usaha dibidang perdagangan, perlu diberikan telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang kemudahan, keseragaman, dan ketertiban sehingga undang nomor tahun tentang perubahan kedua dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, atas undang undang nomor tahun tentang bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna pemerintahan daerah menjadi undang undang mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan lembaran negara republik indonesia tahun penyelenggaraan pelayanan penerbitan surat izin usaha nomor tambahan lembaran negara republik perdagangan yang prima kepada dunia usaha, indonesia nomor bahwa penerbitan surat izin usaha perdagangan undang undang nomor tahun tentang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten penanaman modal lembaran negara republik indonesia gunungkidul nomor tahun tentang retribusi tahun nomor tambahan lembaran negara surat izin usaha perdagangan sudah tidak sesuai dengan republik indonesia nomor perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu diatur kembali: undang undang nomor tahun tentang memutuskan perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia menetapkan peraturan daerah tentang surat izin usaha tahun nomor tambahan lembaran negara perdagangan republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang usaha bab mikro, kecil, dan menenglam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan dag per tentang penerbitan surat izin usaha daerah adalah kabupaten gunungkidul. perdagangan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur menteri perdagangan nomor m dag per penyelenggara pemerintahan daerah. tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan bupati adalah bupati gunungkidul, nomor m dag per tentang penerbitan surat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah izin usaha perdagangan, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor pemerintahan daerahlembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nomor seri sebagaimana telah diubah dengan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tertentu daerah tahun tentang perubahan atas peraturan daerah bad dalah dan dal kabupaten gunungkidul nomor tahun tentang ana baik aku an atau enak malik ani ha. urusan pemerintahan daerah lembaran daerah mai mera tertata better tida da, usang, kabupaten gunungkidul tahun nomor seri ej: yang meliputi perseroan engan persetujuan bersamewan perwakilan rakyat daerah bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha kabupaten gunungkidul tetap. dbupati gunungkidulbab dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat surat izin usaha perdagangan(d) setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki sup. didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara republik sup sebagaimana dimaksud pada terdiri dari indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. sup kecil, surat permohonan surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya sup menengah: dan disingkat sp sup adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh sup besar. perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh surat izin selain sup sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan sup usaha perdagangan kecil menengah besar. mikro kepada perusahaan perdagangan mikrosup kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari perusahaan, nama pemilik penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih, (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang jasa dagangan utama. (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau tempat usaha. bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan tempat yang sup menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. dari (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor banyak (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau kepengurusannya dan bangunan tempat usaha. menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan. sup besar sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib pejabat penerbit sup adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik bangunan tempat usaha.an menemukan kerangkany perusahaan, perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut bab usaha perorangan atau persekutuan, masa berlaku(l) sup berlaku selama perusahaan perdagangan masih menjalankan kegiatan puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha perdagangan. usaha. perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada wajib perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada huruf memasukan pendaftaran ulang setiap (lima) tahun tempat penerbitan dapat diberikan sup mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan. bab sup dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan kewenangan dan pembina(d0) bupati melimpahkan kewenangan penerbitan sup kepada kepala skpd bert jawab bid: izinkan. masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money yang bertanggung jawab bidang pelayanan permainan game): kepala skpd sebagaimana dimaksud pada dalam menerbitkan usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan harus berdasarkan rekomendasi dari skpd yang bertanggung jawab perundang undangan tersendiri. cang perdagangan. skpd yang tugas dan tanggung jawabnya bidang perdagangan bab iii melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sup. penerbitan dan pemberian sup bab dokumen persyaratan, tatacara penerbitan sup, (l) sup diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan pembukaan kantor cabang perwakilan perusahaan, dan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan seluruh perubahan, wilayah negara republik indonesia. dan penggantian sup yang hilang atau rusak dimaksud pad diberikan kepada (l) sp sup diajukan kepada kepala skpd yang bertanggungjawab dibidang dapat cpa engan pelayanan perizinan dengan mengisi formulir sp sup dan melampirkan moda, garam negeri gan cuaca penanam moga, asing sesuai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang peraturan perundang undangan bidang penanaman modal. merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. sp sup ditandatangani oleh direktur pemilik pengurus penanggung jawab paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan perusahaan perdagangan atas meterai cukup. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada secara lengkap pihak ketiga yang mengurus sup wajib melampirkan surat kuasa yang dan benar, kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direktur pemilik pengurus perizinan mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang atau penanggung jawab perusahaan perdagangan. perwakilan perusahaan dan membubuhkan tandatangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi sup perusahaan perdagangan pusat. fotokopi sup perusahaan perdagangan pusat yang telah didaftar (l) skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan menerbitkan sebagaimana dimaksud pada berlaku sebagai sup bagi kantor sup paling lama (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima sp sup dan cabang atau perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha dokumen persyaratan secara lengkap dan benar. perdagangan sesuai tempat kedudukan kantor cabang atau perwakilan sup sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dengan ketentuan perusahaan. sebagai berikut: sup mikro warna hijau, naga (l) setiap terjadi perubahan data perusahaan, direktur atau pemilik atau sup kecil warna putih, pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan, wajib sup menengah warna biru, mengajukan sp sup perubahan. sup besar warna kuning. paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima sp sup apabila sp sup dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, skpd benar, kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan menerbitkan sup perizinan membuat surat penolakan penerbitan sup kepada pemohon perubahan.dalam hal sup hilang atau rusak, direktur atau pemilik sup atau permohonan sup sesuai persyaratan.tempat kedudukan perusahaan. (l) perusahaan perdagangan yang akan membuka kantor cabang atau paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada kepala skpd penggantian sup dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan tempat skpd yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan kedudukan kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan dengan menerbitkan sup pengganti. melampirkan dokumen persyaratan. (l) apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam sp sup baru: sp sup perubahan dan atau pengganti yang hilang atau rusak, atau perusahaan yang sudah memperoleh sup apabila akan menutup laporan pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada bupati atau perusahaan: pejabat yang menerbitkan sup. ternyata tidak benar, maka sup, sup perubahan dan atau sup pengganti karena hilang atau rusak yang telah diterbitkan dan pencatatan bab pendaftaran kantor cabang atau perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku. pelaporan pembatalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan dengan pemilik sup wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan mengeluarkan keputusan pembatalan sup, sup perubahan dan atau usahanya apabila diperlukan oleh bupati atau pejabat penerbit sup. sup pengganti karena hilang atau rusak dan pencatatan pendaftaran kantor cabang atau perwakilan perusahaan perdagangan. (l) pemilik sup yang tidak melakukan kegiatan usaha selama (enam) bulan bab vii berturut turut, atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan biaya administrasi secara tertulis kepada kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan disertai alasan penutupan dan wajib mengembalikan sup asli. setiap perusahaan yang mengajukan permohonan sup tidak dikenakan biaya administrasiviii hak dan kewajiban pemilik sup (l) kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan wajib menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan sup pemilik sup mempunyai hak serta penutupan perusahaan kepada direktur jenderal perdagangan dalam lakukan kesia dimiliki: negeri c.g. direktur bina usaha dan pendaftaran perusahaan, dengan aa. besar kan kegiatan usaha perdagangan sesuai yang camii ki, gan tembusan kepada bupati dan kepala dinas yang bertanggung jawab mendapat jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan. sup dimiliki. perdagangan sesuai sup yang dimiliki laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulan sekali. (dl) pemilik sup wajib melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab bab sanksi administratif penyidikan pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan (l) pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah daerah yang telah memiliki sup, yang melanggar ketentuan sebagaimana diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dimaksud dalam dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang hukum acara dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pidana. pejabat penerbit sup. penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat pegawai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan paling negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh banyak (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu (dua) minggu pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit undangan. sup(l) pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan menjadi lebih lengkap dan jelas: yang telah memiliki stub, yang mengabaikan peringatan tertulis meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang sebagaimana dimaksud dalam atau huruf pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sup. sehubungan dengan tindak pidana: pemberhentian sementara sup sebagaimana dimaksud pada meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan paling lama (tiga) bulan, dilakukan oleh skpd yang bertanggungjawab sehubungan dengan tindak pidana, dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dengan mengeluarkan keputusan memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pemberhentian sementara sup.(l) pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan bukti tersebut: yang telah memiliki sup yang melanggar ketentuan sebagaimana meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dimaksud dalam huruf dan huruf dan tindak pidana, dikatakan sanksi administratif berupa pencabutan sup. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pencabutan sup sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa skpd yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa, dengan mengeluarkan keputusan pencabutan supsetelah ditetapkan peraturan daerah ini, jika pemilik sup kecil, sup melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak menengah dan sup besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan sup nya penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.bab ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana. ketentuan penutup bab xii 5g ketentuan pidana(l) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.asuk kasb xiii gunungkidul. ketentuan khusus ditetapkan wonosari pada tanggal januari bupati gunungkidul, perusahaan perdagangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko ttd modern, perizinannya diatur tersendiri. madinah diundangkan wonosari bab xiv pada tanggal januari ketentuan peralihan plt. sekretaris daerah kabupaten gunungkidul, ttd (l)ampai dengan masa budi hartono pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun dalam peraturan daerah ini. nomor seriesurat izin usaha perdagangan cukup jelas. umum cukup jelas. untuk mendorong peningkatan arus investasi daerah, mendukung iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan dunia usaha, baik dunia cukup jelas. usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar kabupaten gunungkidul, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan yang lebih cukup jelas. berkualitas bidang penanaman modal usaha. cukup jelas. salah satu langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten gunungkidul guna mendukung peningkatan arus investasi dan pengembangan dunia usaha cukup jelas. daerah adalah dengan melakukan deregulasi bidang penerbitan surat izin usaha perdagangan sup) sehingga pelayanan sup dapat lebih efisien, cukup jelas. sederhana, mudah, dan biaya yang proporsional. ketentuan ketentuan teknis perizinan usaha perdagangan yang diatur dalam cukup jelas. peraturan daerah ini mengacu pada peraturan menteri perdagangan nomor m dag per tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan cukup jelas.cukup jelas. perdagangan nomor m dag per tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. cukup jelas. atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut atas, dipandang perlu cukup jelas. menetapkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul tentang surat izin usaha perdagangan. cukup jelas. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lampiran cukup jelas. peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun tentang cukup jelas. surat izin usaha perdagangan cukup jelas. dokumen persyaratan cukup jelas. permohonan sup baru cukup jelas. perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas pt) fotokopi akta notaris pendirian perusahaan, cukup jelas.cukup jelas. terbatas dari departemen hukum dan hak asasi manusia, fotokopi kartu tanda penduduk direktur cukup jelas. utama pemilik penanggung jawab perusahaan, surat pernyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha perusahaan, dan cukup jelas. foto direktur utama pemilik penanggungjawab perusahaan ukuran sebanyak (dua) lembar: cukup jelas. perusahaan berbadan hukum koperasi cukup jelasatau pengurus koperasi, surat pernyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha, dan foto penanggungjawab atau pengurus koperasi ukuran sebanyak (dua) lembar: perusahaan berbentuk dan firma fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri: fotokopi akta perubahan perusahaan (apabila ada), fotokopi kartu tanda penduduk direktur utama pemilik penanggung jawab perusahaan, surat pernyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas), perusahaan, dan data pendukung perubah, sebanyak (dua) lembar, perusahaan berbentuk perorangan permohonan penggantian fotokopi akta notaris pendirian perusahaan (apabila ada), sup yang hilang fotokopi akta perubahan perusahaan (apabila ada), fotokopi tanda penduduk pemilik haan: surat permohonan, oto kop1 kartu ag. omi perusak kasi surat keterangan kehilangan dari kepolisian, surat nyatakan ari pemohon sup tentang lokasi usaha fotokopi sup yang hilang (apabila ada): dan perusak itik foto direktur utama pemilik penanggungjawab perusahaan foto pemilik perusahaan ukuran sebanyak (dua) ukuran sebanyak (dua) lembar: lembar: sup yang rusak ii. permohonan pendaftaran ulang asti surat permohonan, sup asli: lan (tahun terakhir sup asli: neraca perusahaan (ta terakhir khusus untu perseroan terbatas), kartu tanda penduduk direktur utama pemilik penanggungjawab surat pernyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha perusahaan, perusaha. sebanyak (dua) lembar. iii. permohonan pembukaan kantor cabang perwakilan perusahaan bupati gunungkidul, fotokopi sup perusahaan pusat yang telah dilegalisir oleh pejabat ttd penerbit sup, fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang atau perwakilan madinah perusahaan: fotokopi kartu tanda penduduk penanggungjawab cabang atau perwakilan perusahaan, surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor cabang atau perwakilan perusahaan: dan surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang atau perwakilan perusahaan. iv. permohonan perubahan surat permohonan sup, sup asli, |
bahwa pengaturan tentang penyidik pegawai negeri sipil yang telah diatur dalam peraturan daerah tingkat ran gunungkidul nomor tahun kei tentang penyidik pegawai negeri sipil lembaran daerah lingkungan pemerintah kabupaten kabupaten gunungkidul gunungkidul sudah tidak sesuai berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul dengan situasi dan kondisi saat ini, nomor tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah kabupaten gunungkidul huruf dan huruf perlu nomor tahun menetapkan peraturan daerah tentang tentang penyidik pegawai negeri sipil penyidik pegawai negeri sipil lingkungan lingkungan pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten gunungkidul gunungkidul, mengingat undang undang dengan rahmat tuhan yang maha esa dasar negara republik indonesia bupati gunungkidul, tahun undang undang nomor tahun menimbang bahwa dalam upaya mewujudkan tentang pembentukan daerah ketertiban hukum dalam daerah kabupaten dalam lingkungan masyarakat serta penegakan hukum daerah istimewa yogyakarta berita yang profesional perlu didukung negara republik indonesia tahun adanya penyidik pegawai negeri sipil nomor yang memiliki kualitas dan berwibawa, undang undang nomor tahun bahwa untuk meningkatkan kualitas tentang pokok pokok kepegawaian dan kuantitas penyidik pegawai negeri lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan sipil yang profesional dan berwibawa perlu diatur dengan sebuah peraturan lembaran negara republik indonesia daerahindonesia tahun nomor nomor tahun tentang pokok tambahan lembaran negara republik pokok kepegawaian lembaran negara indonesia nomor republik indonesia tahun peraturan pemerintah tahun nomor tambahan lembaran tentang penetapan mulai berlakunya negara republik indonesia nomor undang undang tahun nomor dan dari hal undang undang nomor tahun pembentukan daerah daerah tentang hukum acara pidana kabupaten dalam lingkungan lembaran negara republik indonesia propinsi jawa timur, jawa tengah, tahun nomor tambahan jawa barat dan daerah istimewa lembaran negara republik indonesia yogyakarta berita negara republik nomor indonesia tahunlaksanaan lembaran negara republik indonesia kitab undang undang hukum acara tahun nomor tambahan pidana lembaran negara republik lembarrepublik diubah beberapa kali terakhir dengan indonesia nomor sebagaimana undang undang nomor tahun telah diubah dengan peraturan tentang perubahan kedua atas pemerintah nomor tahun undang undang nomor tahun tentang perubahan atas peraturan tentang pemerintahan daerahlembaran negara republik indonesia tahun tentang keistimewaan nomor daerah istimewa yogyakarta keputusan menteri dalam negeri lembaran negara republik nomor tahun tentang pedoman pembinaan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan bab pemerintah daerah, ketentuan umum keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman operasional penyidik dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil daerah dalam daerah adalah kabupaten gunungkidul. penegakan peraturan daerah:bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. seri sebagaimana telah diubah peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten dengan peraturan daerah kabupaten gunungkidul yang memuat ketentuan sanksi pidana. gunungkidul nomor tahun satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat tentang perubahan atas peraturan skpd adalah unsur pembantu bupati dalam daerah kabupaten gunungkidul penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung nomor tahun tentang urusan jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang pemerintahan daerah lembaran tertentu daerah. daerah kabupaten gunungkidul pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah tahun nomor seri e), pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dengan persetujuan bersama undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan dewan perwakilan rakyat daerah undang undang nomor tahun kabupaten gunungkidulbupati gunungkidul penyidikan. memutusmenetapkan peraturan daerah tentang penyidik lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang pegawai negeri sipil lingkungan khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan pemerintah kabupaten gunungkidul. atas pelanggaran peraturan daerah. penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan menurut cara yang diatur sesuai dengan ketentuan tempat kejadian perkara, peraturan perundang undangan untuk mencari serta menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat pengenal diri tersangka: terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan melakukan penyitaan benda atau surat yang ada kerangkanya. hubungannya dengan tindak pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang mengakibatkan pnp peta: mengambil sidik jari dan memotret seseorang, seseorang dapat dikenai hukuman, berupa hukuman badan dalam bentuk penjara atau kurungan dan atau memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pemaksaan biaya penegakan hukum dalam bentuk denda. tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam bab hubungannya dengan pemeriksaan perkara, kedudukan, tugas dan wewenang tidak terdapat bukti isti ppn berkedudukan bawah dan bertanggung jawab tawa macapat cukup atau peristiwa kepada bupati melalui kepala satuan polisi pamong praja tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian republik ketentuan lebih lanjut mengenal mekanisme indonesia memberitahukan hal tersebut kepada pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya: dan diatur dengan peraturan bupati mengadakan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ppn mempunyai tugas melakukan penyidikan atas terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak pelanggaran peraturan daerah. daerah dan retribusi daerah, selain kewenangan ppn dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ditambah kewenangan sebagai ppn berada bawah koordinasi dan pengawasan berikut penyidik kepolisian republik indonesippn dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi dalam mempunyai kewenangan: lebih lengkap dan jelas: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran peraturan daerah: perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak bab iii pidana bidang pajak daerah dan retribusi daerah, kewajiban dan hdan retribusi daerah, ppn mempunyai kewajiban memeriksa buku buku, catatan catatan, dan dokumen melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana mengenai terjadinya pelanggaran peraturan daerah, bidang pajak daerah dan retribusi daerah: menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan melalui pen adik kepolisian republik indonesia dalam persidangan dengan acara pemeriksaan cepat atau bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen hasil dik kenal lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti men era jas1 pen "kan par penuh tanu tersebut: melalui penyidik kepolisian republik indonesia dalam persidangan dengan acara pemeriksaan singkat, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka cc. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang pemeriksaan tersangka: pajak daerah dan retribusi daerah, pemasukan malah menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang penyitaan barang: meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan aksi: dan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa pemeriksaan tempat kejadian perkara. identitas orang dan atau dokumen ang dibawa, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada bupati memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak dengan tembusan kepada kepala satuan polisi pamong pidana bidang pajak daerah dan retribusi daerah. praja. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, asa menghentikan penyidikan, dan atau selain memperoleh hak haknya sebagai pns, ppn melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan penyidikan tindak pidana bidang pajak daerah dan keuangan daerah. retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan tambahan penghasilan dimaksud pada diberikan perundang undangan. dalam upaya peningkatan kesejahteraan, dengan pertimbangan obyektif berdasarkan tempat tugas, kondisi ppn tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau kerja, dan kelangkaan profesi. penahanan kecuali ditentukan oleh undang undang. ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab salinan keputusan pengangkatan jabatan pangkat pengangkatan, mutasi dan pemberhentian terakhir yang dilegalisir, salinan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) selama (dua) tahun berturut turut untuk masing pengangkatan ppn diusulkan oleh bupati kepada menteri masing penilaian paling rendah bernilai baik yang hukum dan hak asasi manusia melalui menteri dalam dilegalisir: negeri dengan tembusan kepada gubernur. salinan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul http) pendidikan khusus bidang penyidikan yang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diatur dilegalisir dan dengan peraturan bupati. surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah yang menyatakan pns yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. syarat syarat pengangkatan pns menjadi ppn, yakni lampiran pengusulan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala skpd kepada bupati, dibuat dalam rangkap (empat). masa kerja sebagai pns paling singkat (dua) tahun, berpangkat paling rendah penata muda, golongan iii a, berpendidikan paling rendah sarjana s1), dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi bertugas bidang teknis operasional penegakan hukum, ppn yang dasar hukum kewenangannya berbeda, bupati sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat wajib melaporkan perubahan tersebut kepada menteri keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah, dalam negeri dan temuannya kepada menteri hukum setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama (tiga penilaian pelaksanaan pekerjaan pns paling sedikit bernilai puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan baik dalam (dua) tahun terakhir, dan struktur atau mutasi ditetapkan. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bidang selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada penyidikan. bupati dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat ppn dimaksud kepada menteri dalam pengusulan pengangkatan ppn sebagaimana dimaksudlam harus melampirkan: dan hak asasi manusia. salinan peraturan daerah yang mengatur mengenai ppn, surat keterangan wilayah kerja ppn, kn, ppn berhenti dari jabatannya karena salinan ijazah terakhir yang dilegalisir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum dan diketahui oleh kepala skpd, tata cara pengucapan sumpah janji dan pelantikan ppn atau terdiri dari diberhentikan. pembacaan keputusan pengangkatan ppn, ppn sebagaimana dimaksud pada huruf pengucapan sumpah janji dihadapan saksi rohaniawan, diberhentikan dari jabatannya karena: cc. penandatanganan berita acara sumpah janji: dan berhenti sebagai pns, pelantikan. melanggar disiplin pegawai, atau tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai ppn bab pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud dalam pemberhentian ppn sebagaimana dimaksud dalam ppn dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan diusulkan oleh bupati kepada menteri hukum dan hak pakaian dinas dan atribut ppn. asasi manusia melalui menteri dalam negeri dalam hal ini ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sekretaris jenderal kementerian dalam negeri dengan ppn diatur dengan peraturan bupati. tembusan kepada gubernur. bab vii usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan penyidikan harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya. bab setiap ppn dalam menjalankan tugas penyidikan harus sumpah janji dan pelantsebelum pelantikan, ppn harus mengucapkan sumpah dan ditanda tangani oleh atasan ppn. janji. bab viii operasi musisi pelantikan ppn dilakukan oleh kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. ppn melakukan operasi penegakan peraturan daerah dalam bentuk operasi musisi dan operasi non musisi. tempat sumpah janji dan pelantikan ppn adalah kantor operasional sisi dan non musisi sebagaimana dimaksud wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia.nghimpun pertanggungjawaban dan melaporkan hasil yang bersifat administratif masuk kas daerah, pelaksanaan kegiatan ppn pada bupati. hasil operasi musisi atas pelanggaran peraturan daerah bab yang bersifat pidana menjadi pendapatan negara bukan peran serta masyarakat pajak yang disetor kas negara. bab masyarakat dapat melaporkan atau menginformasikan pembinaan adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada dapat pembinaan operasional ppn dilaksanakan oleh bupati disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada sekretariat ppn. bekerja sama dengan instansi terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan operasional bab xii ppn sebagaimana dimaksud pada diatur dengan ketentuan peralihan peraturan bupati. bab pejabat ppn yang telah diangkat sebelum peraturan sekretariat daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai. ppn berada pada instansi teknis sesuai kebutuhan dalam pns yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi upaya penegakan peraturan daerah pejabat ppn tetapi belum selesai, proses pengangkatan paya tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan untuk membantu kelancaran administrasi dan operasional perundang undangan ppn dapat dibentuk sekretariat. pemenuhan kebutuhan ppn pada skpd paling lama sekretariat ppn sebagaimana dimaksud pada (tiga) tahun sejak ditetapkan peraturan daerah ini. berada satuan polisi pamong praja dan dipimpin kepala satuan polisi pamong praja. bab xiii sekretariat ppn mempunyai tugas: ketentuan penutup menyiapkan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan operasi dan penyidikan ppn, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan men siapkan proses peradilan tindak pidana ringan daerah kabupaten daerah tingkat gunungkidul nomor lokasi tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan peraturan daerah, dan lingkungan pemerintah kabupaten daerah tingkat gunungkidul lembaran daerah tahun nomor seri penjelasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. atas peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun tentang peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. penyidik pegawai negeri sipmum dalam lembaran daerah kabupaten gunungkidul. bahwa dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan wonosari telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang pada tanggal maret undangmaka keberadaan penyidik pns ttd daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar madinah mampu berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah. diundangkan wonosari peraturan daerah kabupaten daerah tingkat pada tanggal maret gunungkidul nomor tahun tentang penyidik sekretaris daerah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kabupaten gunungkidul, daerah tingkat gunungkidul dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ttd yang ada dan perlu disesuaikan dengan perkembangan budi hartono keadaan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyidik nomor pegawai negeri sipil. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang disebut operasi musisi adalah operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh cukup jelas. ppn secara terpadu dengan sistem peradilan dih bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf perlu kabid menetapkan peraturan daerah tentang wajib daftar perusahaan:: undang undang nomor tahun tentang peraturan daerah kabupaten gunungkidul tentang hukum acara pidanwajib daftar perusahaan nomor undang undang nomor tahun tentang wajib dengan rahmat tuhan yang maha esa daftar perusahaanaa. bahwa untuk menunjang perkembangan dunia usaha undang undang nomor tahun tentang perusahaan perlu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya daftar perusahaan pengoperasian lembaran negara republik sebagai sumber informasi resmi untuk semua fihak indonesia nomor tahun tambahan yang berkepentingan mengenai identitas dan hal hal lembaran negara republik indonesia nomor yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang undang undang nomor tahun tentang didirikan dan bekerja daerah: pemerintahan daerah lembaran negara republik bahwa penyelenggaraan pendaftaran perusahaan indonesia tahun nomor tambahan sebagai salah satu sarana untuk melakukan lembaran negara republik indonesia nomor pembinaan, pengarahan, pengawasan dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pengendalian kegiatan perusahaan: dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang bahwa wajib daftar perusahaan sebagaimana diatur nomor tahun tentang pemerintahan dalam peraturan daerah kabupaten gunungkidul daerah menjadi undang undang lembaran negara nomor tahun tentang retribusi wajib daftar republik indonesia tahun nomor perusahaan sudah tidak sesuai dengan tambahan lembaran negara republik indonesia perkembangan sehingga perlu diatur kembali,pelaksanaan undang undang nomor tahun dan pemerintahan daerah lembaran negara tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun nomor republik indonesia nomor tahunperdagangan nomor pembagian urusan pemerintahan antara dag per tentang penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pendaftaran perusahaan:gunungkidulgunungkidul tahun nomor seri sebagaimana telah diubah undang undang nomor tahun tentang dengan peraturan daerah kabupaten gunungkidul perseroan terbatas lembaran negara republik nomor tahun tentang perubahan atasurusan pemerintahan daerah undang undang nomor tahun tentang lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun usaha mikro, kecil, dan menengah lembaran nomor seri e).peraturan pemerintah nomor tahun tentang kabupaten gunungkidul penetapan mulai berlakunya undang undang tahun nomor dan dari hal dan pembentukan daerah daerah kabupaten dalam bupati gunungkidul lingkungan propinsi jawa timur, jawa barat, dan daerah istimewa yogyakarta berita negara memutuskan republik indonesia tahun nomor menetapkan peraturan daerah tentang wajib daftar perusahaan. bab pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan ketentuan umum yang menjalankan sesuatu jenis perusahdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, daerah adalah kabupaten gunungkidul.pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai irma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, unsur penyelenggara pemerintahan daerah. yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi bupati adalah bupati gunungkidul. lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak dewan perwakilan rakyat daerah, selanjutnya disingkat dprd investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan pemerintahan daerah. usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd bekerja serta berkedudukan daerah untuk tujuan memperoleh adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan keuntungan dan atau laba. pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu daerah. keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian menurut atau berdasarkan undang undang nomor tahun besar saham modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tentang wajib daftar perusahaan dan atau peraturan tersebut. pelaksanaannya, dan atau memuat hal hal yang wajib didaftarkan kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan dari kantor pendaftaran perusahaan. tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas wajib daftar perusahaan yang selanjutnya disingkat wdp adalah untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. wajib daftar perusahaan berdasarkan undang undang nomor agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk tahun tentang wajib daftar perusahaan. melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang tanda daftar perusahaan yang selanjutnya disingkat tdp adalah diaken dengan suatu ikatan perjanjian: surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau perusahaan. kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam kantor pembantu perusahaan adalah perusahaan yang menangani bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.usahaan sebagaimana dimaksud pada wajib perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri waktu (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau kegiatan usahanya. suatu persekutuan. izin teknispendaftaran perusahaan dilakukan pada skpd yang bertanggung jawab berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat bidang pelayanan perizinan. menjalankan kegiatan usahanya. bagian ked bagian kedua penyidik pegawai negeri sipil wajib daftar perusahaan yang pengecualian pendaftaranpertanggung jawab atas penyelenggaraan datar perusahaan, perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban yang langkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dan penyidikan tindak pidana bidang wajib daftar perusahaan terdiri dariperusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan peran):, bab perusahaan kecil perorangan:atau kewajiban, waktu, tempat, dan pengecualpendaftaran mencari keuntungan dan atau laba sebagaimana tercantum bagian kesatu dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewajiban, waktu, dan tempat pendaftaran peraturan daerah ini. perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas pt), perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi koperasi, persekutuan komanditer cv), firma fa), perorangan, miliknya sendiri. atau vang mempekerjakan hanya anggota dan bentuk usaha lainnya bul), termasuk perusahaan asing naa yang keluarganya sendiri,usahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh usahanya daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh tdp, data dari wajib daftarkan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan kepentingan tertentu. pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada bupati dengan tembusan direktorat jenderal bab iii perdagangan dalam negeri departemen perdagangan dan kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan pelaporan dinas yang bertanggung jawab bidang perdagangan bagian kesatu provinsi:. kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan wajib dilaporkan kepada skpd yang bertanggung jawab bidang perdagangan. bupati melimpahkan wewenang penerbitan tdp kepada kepala bagian kedua skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan. pelaporan skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan dalam penerbitan tdp harus berkoordinasi dengan skpd yang skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan bertanggung jawab bidang perdagangan. harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada bupati dengan tembusan kepada skpd yang bertanggung jawab bidang perdagangan, dinas yang skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan bertanggung jawab bidang perdagangan provinsi, dan mempunyai tugas: direktorat jenderal perdagangan dalam negeri departemen mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan perdagangan. dalam buku agenda pendaftaran, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dapat meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dilakukan secara manual atau elektronik. dan kelengkapan dokumen dokumen yang dipersyaratkan: cc. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan bab yang tidak memenuhi persyaratan: mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah tata cara pendaftaran perusahaan memenuhi persyaratan dan menerbitkan tdp: bagian kesatu menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan pendaftaran perusahaan baru dan pembaruan yang telah disahkan kepada direktorat jenderal perdagangan dalam negeri departemen perdagangan dan dinas yang pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, mempunyai tugas dan fungsi bidang perdagangan provinsi: penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan. kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada tidak perusahaan yang telah menerima tdp harus memasang tdp termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor tdp perusahaan. harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen dokumen pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada tdp berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun terhitung mulai bupati dengan melampirkan dokumen dokumen persyaratan tanggal diterbitkan dan wajib diperbarui paling lambat (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian sebelum masa berlakunya berakhir. tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada lengkap. sesuai dengan bentuk perusahaannya. penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada formulir pendaftaran perusahaan untuk perseroan terbatas pt) disampaikan oleh skpd yang bertanggung jawab bidang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan. pelayanan perizinan secara tertulis kepada perusahaan paling formulir pendaftaran perusahaan untuk koperasi, persekutuan lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir komanditer cv), firma fa), perorangan, dan bentuk usaha pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan. lainnya bul) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada dalam penanggungjawab perusahaan. waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja terhitung sejak kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan perizinan mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan tdp paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang. pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pembaruan tdp sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada diterima secara benar dan lengkap. dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan tdp diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan dokumen asli tdp yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan menggunakan blank warna dengan ketentuan sebagai berikut: dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu perseroan terbatas pt) berwarna merah muda: pendaftaran sebelumnya. koperasi berwarna krem: kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan persekutuan komanditer cv) berwarna biru muda: perizinan menerbitkan tdp paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaruan secara benar firma fa) berwarna hijau muda: dan lengkap. perusahaan perorangan berwarna putih: bentuk usaha lainnya bul) berwarna ungu muda. bagian kedua kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perubahan, pembatalan, dan penghapusan perizinasetiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang dan lengkap. didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada skpd yang perubahan luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan dengan mengisi cukup dilaporkan kepada kepala skpd yang bertanggung jawab formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen sebagaimana bidang pelayanan perizinan dan tidak perlu dilakukan penggantian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak tdp. terpisahkan dari peraturan daerah ini. kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud perizinan mensahkan perubahan dan mencatat perubahan pada dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada pada buku induk perseroan terbatas pt) paling lambat (tiga) bulan sejak perusahaan. tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana pemberitahuan perubahan dari menteri yang tugas dan dimaksud pada daftar perusahaannya dihapus, tdp tanggungjawabnya bidang peraturan perundang dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan undangan:atau ketentuan yang diatur dalam uu wdp. koperasi, persekutuan komanditer cv), firma fa), perorangan, dan badan usaha lainnya bul) paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahanasa dan atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian tdp sebagai dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan keputusan pembatalan. berikut pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan: perubahan nama perusahaan: perusahaan sebagaimana dimaksud dalam wajib cc. perubahan bentuk dan atau status perusahaan: melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam perubahan alamat perusahaan: sampai dengan dengan menyertakan tdp lah dibatalkan. perubahan kegiatan usaha pokok, atau asli yang telah dibatalksahaan sebagaimana dimaksud dalam dapat bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, tdp mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang kepala dinas yang bertanggung jawab bidang perdagangan bersangkutan wajib mengembalikan tdp asli kepada skpd yang provinsi paling lambat (sepuluh) hari kerja terhitung sejak bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan. tanggal keputusan pembatalan ditetapkan dengan tembusan bagi perusahaan yang berbentuk pt, apabila terjadi hal hal kepada kepala direktorat jenderal perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf departemen perdagangan dan kepala skpd yang bertanggung likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat jawab bidang pelayanan perizinan. (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan perseroan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan bidang peraturan perundang undangan diterima, wajib melaporkan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan pembubaran kepada kepala skpd yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada bidang pelayanan perizinan dengan melampirkan dokumen sebagai terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan berikut pembatalan daftar perusahaan, skpd yang bertanggung jawab bukti penerimaan pemberitahuan dari menteri yang tugas dan bidang pelayanan perizinan paling lambat (tiga) hari kerja tanggung jawabnya bidang peraturan perundang terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar undangan,dan perusahaan dan menerbitkan tdp yang telah dinyatakan benar. tdp asli. apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan kepala dinas bagi perusahaan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer yang bertanggung jawab bidang perdagangan provinsi cv), firma fa), perorangan, dan bentuk usaha lainnya bul), sebagaimana dimaksud pada perusahaan yang apabila terjadi hal hal sebagaimana dimaksud pada bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada badan pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan yang peradilan setempat. bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal hal tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan sebagai berikut dokumen sebagai berikut perubahan bentuk perusahaan: salinan akta pembubaran atau keterangan yang sejenis,dan pembubaran perusahaan: tdp asli. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya: terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau hal hal sebagaimana dimaksud pada kepala skpd yang berakhir,atau bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan memberikan perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan peringatan paling banyak (tiga) kali berturut turut masing masing putusan pengadilan negeri. dalam tenggang waktu (satu) bulan. paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya bab peringatan ketiga kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan informasi perusahaan pelayanskpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan penghapusan. menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan bagi semua pihak yang berkepentingan. perizinan melakukan pengumuman atas keputusan penghapusan informasi sebagaimana dimaksud pada bersifat terbuka sebagaimana dimaksud padsetiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.yang bertanggung jawab bidang pelayanan tdp yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling perizinan dengan tembusan kepada kepala dinas yang lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak bertanggung jawab bidang perdagangan provinsi dan kepala dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada skpd direktorat jenderal perdagangan dalam negeri departemen yang bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan. perdangangan. permohonan penggantian tdp yang hilang dilakukan dengan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan untuk sebagaimana dimaksud pada kepala skpd yang permohonan penggantian tdp yang rusak dengan melampirkan bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan melakukan tdp asli. pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang masa berlaku tdp pengganti sama dengan masa berlaku tdp bersangkutan sebanyak banyaknya (tiga) kali untuk dimintai yang diganti. keterangan secara lengkap melalui surat panggilan. penerbitan tdp pengganti dilakukan paling lambat (tiga) hari kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan kerja terhitung sejak permohonan penggantian tdp diterima. perizinan dapakepala skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan pada kepala skpd yang bertanggung jawab bidang perizinan setempat mengumumkan keputusan sebagaimana pelayanan perizinan menerbitkan keputusan untuk menolak atau dimaksud pada pada papan pengumuman,media cetak, menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak. atau media visual. bab apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam biaya administrasi wajib daftar perusahaan memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar dan informasi perusahaansetiap pendaftaran perusahaan tidak dikenakan biaya administrasi. perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan setiap perusahaan yang melakukan pembaruan tanda daftar pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perusahaan, tidak dikenakan biaya administrasi. pendaftaran ulang dalam waktu (dua belas) hari kerja terhitung pemerintah daerah harus mencantumkan tidak adanya pengenaan sejak keputusan diterima. biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada dan apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas pada papan pengumuman yang ditempatkan skpd yang keputusan skpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan bertanggung jawab bidang pelayanan perizinan. perizinasetiap permintaan informasi perusahaan baik berbentuk salinan resmi, petikan resmi maupun buku informasi perusahaan hasil olahan tidak dikenakan biaya administrasibab vii kepala skpd yang bertanggung jawab bidang ketentuan pidana pelayanan perizinan harus melaksanakan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada dalam dan dan kepala skpd yang bertanggung jawab bidang diancam dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pelayanan perizinan melakukan penghapusan data perusahaan dari denda paling banyak (tiga juta rupiah).perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam diancam dengan pidana kurungan paling lama yang bersangkutan. (tiga) bulan atau denda paling banyak (satu juta lima ratus ribu rupiah). perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai dimaksud dalam dan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dan atau diancam dengan pidana dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang wajib kurungan paling lama (dua) bulan atau denda paling banyak daftar perusahaan, (satu juta rupiah). cc. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau tindak pidana sebagaimana dimaksud pada merupakan badan sehubungan dengan tindak pidana bidang wajib daftar kejahatan. perusahaan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan memeriksa buku buku, catatan catatan, dan dokumen dokumen merupakan pelanggaran. lain berkenaan dengan tindak pidana bidang wajib daftar denda sebagaimana dimaksud pada dan melakukan. penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti disetorkan kas daerah.bab viii meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan penyidikan penyidikan tindak pidana bidang wajib daftar perusahngawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan uu wdp berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen dilakukan oleh ppn wdp dan atau pegawai yang ditugaskan yang dibawa sebagaimana tersebut huruf untuk melakukan pengawasan. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran uu wdp dilakukan bidang wajib daftar perusahaan: oleh ppn wdp. ii. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa bupati menempatkan ppn wdp yang telah diangkat oleh menteri sebagai tersangka atau saksi, yang tugas dan tanggungjawabnya bidang peraturan perundang menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari undangan pada unit yang melaksanakan pendaftaran perusahaan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada pada ppn wdp berwenang: penuntut umum, tersangka atau keluarganya, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarwajib penyidikan tindak pidana bidang retribusi, menurut hukum daftar perusahaan agar keterangan atau laporan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi lengkap dan jelas: ppn wdpnjelasan atas peraturan daerah kabupaten gunungkidul bagi perusahaan yang telah memiliki tdp sebelum diberlakukan nomor tahun peraturan daerah ini, nya dinyatakan tetap berlaku sampai tentang berakhir masa berlakunya. wajib daftar perusahaan pendaftaran atau pembaruan tdp setelah ditetapkannya peraturan daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah ini. umum daftar perusahaan adalah bertujuan mencatat bahan bahan bab keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan ketentuan penutupperaturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bagi pemerintah, daftar perusahaan sangat penting karena akan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan memudahkan mengenai keadaan dan perkembangan dari dunia peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah usaha dan merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk kabupaten gunungkidul. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha daerah. ditetapkan wonosari penyusunan peraturan daerah tentang wajib daftar perusahaan ini pada tanggal januari mengacu pada peraturan menteri perdagangan nomor bupati gunungkidul, dag per tentang penyelenggaraan pendaftaran ttd perusahaan. madinah atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut atas, dipandang diundangkan wonosari perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul pada tanggal januari tentang wajib daftar perusahaan. pit. sekretaris daerah ilnomor seria fjasa kursus rumpun khusus: peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun jasa kursus rumpun keolahragaan, tentang jasa kursus rumpun pertanian: wajib daftar perusahaan jasa kursus rumpun tehnik:atau jasa kursus rumpun lainnya. il. daftar usaha atau kegiatan yang bergerak luar jasa notaris. bidang perekonomian jasa pengacara advokat dan konsultan hukumpraktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter, dan atau laba berupa yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jasa kesehatan manusia: jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola bidan: oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha vasa perawatan 'aan, yang terdiri dari jasa para medis, atau jasa pendidikan tingkat pra sekolah: jasa kesehatan hewan. jasa pendidikan tingkat sekolah dasar, rumah sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau jasa pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari jasa sekolah menengah: jasa rumah sakit umum, khusus), atau jasa pendidikan jenjang akademik universitas institut jasa rumah sakit hewan. sekolah tinggi, akademi, politeknik): atau klinik pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha jasa pendidikan lainnya. dan atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh jasa patologi dan diagnosa laboratorium medis, atau pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak jasa klinik patologi dan diagnosa laboratorium hewan. dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari ii. dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan jasa kursus rumpun kerumahtanggaan: jasa: dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing yasa kursus jasa, masing bentuk usaha adalah sebagai berikut jasa kursus rumpun kesehatan, jasa kursus rumpun bahasa: perusahaan berbentuk perseroan terbatas pt): jasa kursus rumpun kesenian: fotokopi akta pendirian perseroan, jasa kursus rumpun kerajinfotokopi izin usaha atau surat keterangan yang hukum dan persetujuan perubahan bagi yang telah dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi berbadan hukum sebelum diberlakukannya undang yang berwenang: dan undang perseroan terbatas, fotokopi nomor pokok wajib pajak. fotokopi kau janda penduduk atau paspor pemilik, perusahaan berbentuk perorangan peng nana 9gung fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila ada). fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang fotokopi kart and penduduk dik dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi oto kop! anu anak penduduk pmii atau penanggungjawab:, yang berwenang: dan ganda fotokopi nomor pokok wajib pajak. cc.perusahaan berbentuk koperasi yang berwenang: dan fotokopi akta pendirian koperasi: fotokopi nomor pokok wajib pajak. fotokopi maru tanda penduduk pengurus atau perusahaan lain: fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila ada), fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari fotokopi kartu tanda penduduk atau pejabat yang berwenang:fotokopi izi ket dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi dina op! dana. naa yang yang berwenang: dan traksi itu yang diterbitkan oleh instansi fotokopi nomor pokok wajib pajak. fotokopi nomor pokok wajib pajak. perusahaan berbentuk persekutuan komanditer cv) fotokopi akta pendiri haan: ter cv) kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan oto opi pendirian perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila ada) atau surat fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor pengurus penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan atau penanggung jawab:dan dangan itu, sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang perwakilan: dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang: dan fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor pengurus atau fotokopi nomor pokok wajib pajak. penang ung jawab: fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang perusahaan berbentuk firma fa) dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila ada), berwenang atau kantor pusat perusahaan yang fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor pengurus bersangkutan, dan atau penanggung jawab,dan fotokopi nomor pokok wajib pajak,bupati gunungkidul, ttd madinah |
mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam war lingkungan daerah istimewa yogyakarta berita is, negara republik indonesia tahun nomor man undang undang nomor tahun tentang lembaran daerah hukum acara pidana lembaran negara republik kabupaten gunungkidul indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul und und tahun wajib undang undang nomor ahun tentang wali nomor: tahun sen daftar perusahaizin usaha industri, izin perluasan, dan tanda daftar perindustrian lembaran negara republik indonesia industri tahun nomor tambahan lembaran negara republik ind dengan rahmat tuhan yang maha esa meningkatkan pelayanan terhadap kat bid lembaran negara republik indonesia nomor masyarakat ususnya' ang usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir industri dan untuk mendorong terciptanya iklim usaha dengan undang undang nomor tahun yang kondusif perlu adanya pembinaan, pengawasan, tentang perubahan kedua atas undang undang dan pengendalian kegiatan perindustrian: nomor tahun tentang pemerintahan daerah bahwa izin usaha industri sebagaimana diatur dalam lembaran negara republik indonesia tahun tahun tentang retribusi izin usaha industri indonesia nomor sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali: undang undang nomor tahun tentang bah berd vim bagai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan anda berdasarkan perimbangan sebagaimana pemerintahan daerah lembaran negara republik dimaksud dalam huruf dan huruf perlu indonesia tahun nomor tambahan menetapkan peraturan daerah tentang izin usaha lembaran negara republik indonesia nomor industri, izin perluasan, dan tanda daftar industri: undang undang nomor tahun tentang peraturan pemerintah nomor tahun tentang penanaman modal lembaran negara republik pelaksanaan undang undang nomor tahun indonesia tahun nomor tambahan tentang hukum acara pidana lembaran negara lembaran negara republik indonesia nomor republik indonesia nomor tahunnomor sebagaimana telah diubah dengan indonesia tahun nomor tampak lan pemerah nomor anan eta lembaran negara republik indonesia nomor tahun tentang pelaksanaan kitab undang: undang undang nomor tahun tentang undang hukum acara pidana lembaran negara perseroan terbatasusaha mikro, kecil, dan menengah lembaran izin usaha industrimbagian urusan pemerintahan antara pemerintah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan lembaran negara republik indonesia tahun daerah kabupaten kota lembaran negara republik nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomorkesehatan (lembaran negara tahun nomor peraturan presiden nomor tahun tentang tambahan lembaran negara nomor daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang peraturan pemerintah nomor tahun tentang penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan penetapan mulai berlakunya undang undang tahun peraturan presiden nomor tahun tentang nomor dan dari hal pembentukan perubahan atas peraturan presiden nomor tahun daerah daerah kabupaten dalam lingkungan tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan propinsi jawa timur, jawa tengah, jawa barat, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan daerah istimewa yogyakarta berita negara republik bidang penanaman modal: indonesia tahun nomor peraturan menteri perindustrian nomor memutuskanmenetapkan peraturan daerah tentang izin usaha industri, izin perluasan, dan tanda peraturan menteri perindustrian nomor daftar industri.bab peraturan menteri perindustrian nomor ketentuan umudalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan perluasan kawasan industri, dalam rangka daerah adalah kabupaten gunungkidul. pelayanan terpadu satu pintu ptsp) kepada badan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai koordinasi penanaman modal: unsurlembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur nomor seri sebagaimana telah diubah penyelenggara pemerintahan daerah. dengan peraturan daerah kabupaten gunungkidul satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd nomor tahun tentang perubahan atas adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap tahun tentang urusan pemerintahan daerah pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu daerah. lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai tugas dan nomor seri e).persetujuan bersama dengan kegiatan industri. industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, dewan perwakilan rakyat daerah bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi kabupaten gunungkidul barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, dan termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. bupati gunungkidulindustri dengan nilai investasi diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin industri yang perusahaan seluruhnya lebih dari (dua ratus juta akan melakukan perluasan tercakup dalam lingkup jenis industri rupiah) sampai dengan (sepuluh milyar rupiah) melebihi (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. telah diizinkan. tanda daftar industri yang selanjutnya disingkat tdi adalah izin yang kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan diberikan kepada perusahaan industri dengan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang nilai investasi perusahan seluruhnya (lima juta dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang rupiah) sampai dengan (dua ratus juta rupiah) telah memiliki izin usaha kawasan industri.bab industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya bawah perizinansetiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh iui atau tdi yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. dasar, kelompok industri, hilir dan kelompok industri kecil. iui atau tdi sebagaimana dimaksud pada diberikan cabang industri adalah bagian dari kelompok industri yang sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi. persyaratan untuk penanaman modasahaan industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dari kewajiban untuk memperoleh iui maupun tdi kecuali perusahaan dan merupakan bagian dari jenis industri. yang bersangkutan menghendakui dan tdi sebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk indonesia yang merupakan penyempurnaan klasifikasi lapangan masing masing jenis industri sesuai kali yang mencakup semua usaha industri klub) yang disusun berdasarkan acuan international komoditi industri dalam lingkup jenis industri standart industrial classification isi). kan perluasan perusahaan industri adalah penambahan kapasitas ketentuan lebih lanjut mengenai komoditi industri yang belum produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi (tiga puluh tanpa melalui persetujuan prinsip. per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasaniui, tdi, atau izin perluasan berlaku sebagai izin gudang izin tempat pemasangan instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan. penyimpanan bagi gudang tempat penyimpanan yang berada dalam persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk berlokasi luar kawasan industri. menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi parangbahar jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang komersial. bersangkutaniui, tdi, dan izin perluasan berlaku selama perusahaan industri yang pemegang persetujuan prinsip wajib menyampaikan informasi kepada bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan pejabat yang mengeluarkan persetujuan prinsip tentang kemajuan yang tercantum dalam surat izinnya.ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan persetujuan prinsip, baru. bab iii penolakan penundaan pemberian iui dan tdiasa ketentuan peraturan perundang undangan. terhadap permintaan iui maupun tdi yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi asa penanaman modal atau jenis industrinya tidak sesuai dengan yang perusahaan industri yang telah memiliki iui atau tdi, dalam jangka diajukan dalam permohonan, selambat lambatnya (empat belas) waktu (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan iui atau tdi wajib hari kerja sejak diterimanya permohonan bupati atau pejabat yang mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan ditunjuk wajib menolak untuk memberikan iui atau tdi. peraturan perundang undangan. penolakan sebagaimana dimaksud pada disertai alasan alasannya. sesuai dengan iui atau tdi yang diperolehnya perusahaan industri terhadap permintaan iui maupun tdi yang diterima dan ternyata wajib belum lengkap atau belum benar paling lama (empat belas) hari melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya kerja sejak diterimanya permohonan bupati atau pejabat yang alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran ditunjuk wajib memberikan surat penundaan pemberian iui maupun terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang tdi dengan alasan alasannya. dilakukannya dengan melaksanakan analisa mengenai dampak terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada lingkungan amdal), upaya pengelolaan lingkungan ukl), perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk upaya pemantau hagkungan tah surat pernyataan memenuhi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama (enam) pengelolaan lingkungan yang berlaku, bulan sejak diterima surat penundaan. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan terhadap perusahaan yang tidak dapat memenuhi persyaratan dalam keselamatan manusia, rapatan, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada dan keselamatan kerja: bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan surat penolakan dengan disertai alasan alasannya.: babhak dan kewajiban mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan ketentuan tentang wajib daftar perusahaan.: bab mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah untuk peringatan, pembekuan, dan pencabutan iui dan tdi kelangsungan kegiatannya: dan bagian kesatu cc. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai peringatan dengan bentuk pelayanan bidang perindustrian. perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila perusahaan industri yang telah memiliki iui maupun tdi wajib melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan bagi pemilik menyampaikan informasi industri secara berkala setiap tahun sekali iui atau persetujuan tertulis bagi pemilik iui: kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud tanggal januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan dalam atau dengan sengaja menyampaikan formulir yang disediakan.: melakukan perubahan nama, alamat, badan hukum, apabila dalam masa pembekuan iui dan tdi yang bersangkutan penanggungjawab perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari melakukan perbaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam bupati atau pejabat yang ditunjuk: peraturan daerah ini iui atau tdi dapat diberlakukan kembaligian ketiga batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan pencabutan peraturan perundang undangan: dan iui tdi dapat dicabut apabila adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang iu tdi dikeluarkan berdasarkan keterangan data yang tidak atau pemegang hak atas kekayaan intelektual hari) bahwa benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan, perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hari perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan seperti antara lain hak cipta, paten, atau merek. perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalambagian kedua pembekuaniui dan tdi dapat dibekukan izinnya, apabila perusahaan industri yang bersangkutan melanggar ketentuan tidak melakukan perbaikan meskipun telah mendapat peringatan peraturan perundang undangan yang memuat sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan iuwtdi. daerah ini: pencabutan iui tdi dilakukan secara langsung tanpa diperlukan sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu. melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara pencabutan iui tdi dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.: bab bagian ketiga penggantian, pemindahan lokasi, dan perubahan iui tdi perubahan bagian kesatu penggantiapabila iui atau tdi yang telah dimiliki oleh perusahaan industri penanggung jawab perusahaan wajib memperoleh persetujuan hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, perusahaan industri yang tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian iui tdi permohonan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada tersebut kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai bukti menggunakan formulir yang tersedia. pendukung yang sah atas perubahan tersebut. setiap permohonan penggantian iui atau tdi yang telah rusak atau paling lama (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hilang sebagaimana dimaksud dalam ini dihampiri permohonan sebagaimana dimaksud pada bupati atau dengan surat asli iui tdi yang rusak atau surat keterangan dari pejabat yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan tertulis atas kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat iui tdi permintaan perubahan yang selanjutnya menjadi bagian yang tak tersebut terpisahkan dari iui izin perluasan atau tdi. paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian tdi iui. bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib bab vii mengeluarkan iui tdi sebagai pengganti iui tdi yang hilang atau pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut rusak. izin usaha industri bagian kedua pemindahan lokaspemindahan lokasi industri wajib memperoleh persetujuan tertulis dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada tidak ada terlebih dahulu dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. atau berhalangan paling lama (lima) hari kerja secara berturut turut permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan kepada bupati bupati dapat menunjuk pejabat lain. atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia. bab viii paling lambat (empat belas) hari kerja bupati atau pejabat yang pembinaan dan pengawasan ditunjuk wajib mengeluarkan persetujuan tertulis. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada berlaku sebagai persetujuan prinsip lokasi yang baru sepanjang masih bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan berada wilayah daerah.wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan dalam pertemuan pertemuan yang ditetapkan oleh bupati atau atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan pejabat yang ditunjuk.pemerintah daerah berkewajiban dilakukan sehubungan dengan tindak pidana: memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau pemegang izin: dan badan sehubungan dengan tindak pidana: menjamin pemegang izin dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan peruntukannya tidak pidana: melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bab pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan biaya administrasilaksanaan pemberian iui, tdi, izin perluasan, dan persetujuan prinsip penyidikan tindak pidana, tidak dikenakan biaya administradibawa, ketentuan penyidikpemerintah ji. menghentikan penyidikan: dan atau daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang hukum acara pidana. undangan didikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepadusahaan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah dalam dan atau diancam dengan pidana penjara kabupaten gunungkidul. pelamatamanya (ina) tahun atau denda sebanyak banyaknya ditetapkan wonosari p25. (dua puluh lima juta rupiah). pada tanggal januari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah bupati gunungkidul kejahatan. denda sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas madinah negara. diundangkan wonosari bab xii pada tanggal januari ketentuan peralihan plt. sekretaris daerah kabupaten gunungkidul, iui maupun tdi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya ttd peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak budi hartono terdapat perubahan atau masih sesuai dengan keadaan sebenarnya lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun pada saat izin diberikan. nomor seriedemi atas peraturan daerah kabupaten gunungkidul cukup jelas. nomor tahun tentang izin usaha industri, izin perluasan, dan tanda daftar cukup jelas. industri cukup jelas. i. umum sebagai realisasi pelaksanaan desentralisasi bidang cukup jelas. perindustriyang dimaksud dengan persetujuan prinsip adalah izin berupa peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian persetujuan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah ditunjuk kepada perorangan atau badan untuk mendirikan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, telah ditetapkan usaha industri yang menghasilkan komoditi tertentu. peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun persetujuan prinsip diperlukan agar seorang pengusaha tentang urusan pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah industri dapat langsung melakukan persiapan persiapan dan dengan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten peralatan dan lain lain. gunungkidul nomor tahun tentang urusan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan produk hukum daerah yang disesuaikan cukup jelas. dengan peraturan perundang undangan yang baru dalam rangka memberikan pelayanan perizinan bidang perindustrian kepada masyarakat dan dunia usaha. cukup jelas. tag pan pelayanan perizinan bidang perindustrian diberikan dalam tan rangka menjamin kepastian usaha bidang industri serta untuk diwajiokannya didaftarkan dalam daftar perusahaan keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan dimaksudkan untuk inventarisasi data yang berkaitan dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pertumbuhan dan perkembangan perusahaan industri yang penyalahgunaan izin yang telah diterbitkan. bersangkutcukup jelas. gunungkidul tentang izin usaha industri, izin perluasan, dan tanda daftarmegang izin dalam jangka waktu (empat) tahun tidak merealisasikan pembangunan pabriknya, cukup jelas. maka izin prinsip tersebut dinyatakan batal dengan sencukup jelas. undangan. cukup jelas. al cukup jelas. lampiran iv. pengajuan izin perluasan peraturan daerah kabupaten gunungkidul fotokopi iui tdi yang dimiliki: nomor tahun fotokopi izin gangguan: tentang izin usaha industri, izin perluasan, dan data pendukung rencana perluasan. tanda daftar industri dokumen persyaratan bupati gunungkidul, ttd pengajuan persetujuan prinsip madinah fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum. il. pengajuan iui fotokopi kartu tanda penduduk pemohon: fotokopi izin gangguan: fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum: fotokopi dokumen amdal, ukl atau upl atau spl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: fotokopi nomor pokok wajib pajak: fotokopi persetujuan prinsip bagi perusahaan yang memiliki persetujuan prinsip dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksinya, daftar nama direksi dan dewan komisaris: iii. pengajuan tdi fotokopi kartu tanda penduduk pemohon: fotokopi izin gangguan: fotokopi akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum: fotokopi dokumen amdal atau ukl atau upl atau spl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
dengan ketentuan peraturan ka) perundang undangan, sehingga perlu mengatur kembali peraturan daerah dimaksud, lembaran daerah bahwa berdasarkan pertimbangan kabupaten gunungkidul sebagaimana dimaksud pada huruf berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul huruf dan huruf perlu menetapkan nomor: tahun peraturan daerah tentang paw www penyelenggaraan kepariwisataan, nomor tahun negara republik indonesia tahun tentang undang undang nomor tahun penyelenggaraan kepariwisataan tentang pembentukan daerah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa kabupaten dalam lingkungan daerah istimewa yogyakarta berita negara bupati gunungkidul, republik indonesia tahun nomor menimbang bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan undang undang nomor tahun dipandang perlu pengaturan tentang tentang pemerintahan daerah penyelenggaraan kepariwisataan, lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan bahwa pengaturan kepariwisataan lembaran negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf nomor sebagaimana telah diubah dimaksudkan untuk mengangkat dan terakhir dengan undang undang nomor melindungi nilai nilai budaya, agama, tahun tentang perubahan adat istiadat, optimalisasi potensi kedua und und ekonomi dan karakteristik daerah: dua atas undang undang tahun tentang pemerintahan bahwa peraturan daerah kabupaten daerah lembaran negara republik gunungkidul nomor tahun indonesia tahun nomor tentang usaha pariwisata dan peraturan tambahan lembaran negara republik daerah kabupaten gunungkidul nomor indonesia nomor tahun tentang retribusi izin und und tahun usaha pariwisata sudah tidak sesuai lagi undang undang nomor daun tentang kepariwisatarepublik indonesia nomor pembangunan kepariwisataan nasional undang undang nomor tahun tahun lembaran negara tentang keistimewaan daerah istimewa republik indonesia tahun nomor yogyakartamenteri kebudayaan dan indonesia tahuetapan mulai pendaftaran usaha perjalanan berlakunya undang undang tahun pariwisata, nomor: dan dan hal peraturan menteri kebudayaan dan pembentukan daerah daerah pariwisata nomor: pm. hk. kabupaten dalam lingkungan propinsi mkp tentang tata cara jawa timur, jawa tengah, jawa barat pendaftaran usaha penyediaan dan daerah istimewa yogyakarta berita akomodasi: negara republik indonesia tahun peraturan menteri kebudayaan dayelenggaraan pendaftaran usaha jasa makanan dan kepariwisataan lembaran negara minuman: republik indonesia tahun nomor peraturan menteri kebudayaan dan tambahan lembaran negara pariwisata nomor: pm. hk. republik indonesia nomor mkp tentang tata cara peraturan pemerintah nomor tahun pendaftaran usaha kawasan pariwisata: tentang pengusahaan pariwisata peraturan menteri kebudayaan dan alam suaka margasatwa, taman pariwisata nomor: pm. hk. nasional, taman hutan raya, dan mkp tentang tata cara taman wisata alam lembaran negara pendaftaran usaha jasa transportasi republik indonesia tahun nomor pariwisata: peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor: pm. hk. mkp tentang tata cara mkp tentang tata cara pendaftaran usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha wisata spa, peraturan menteri kebudayaan dan peraturan daerah provinsi daerah pariwisata nomor: pm. hk. istimewa yogyakarta nomor tahun mkp tentang tata cara tentang rencana induk pendaftaran usaha penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah kegiatan hiburan dan rekreasi, provinsi daerah istimewa yogyakarta peraturan menteri kebudayaan dan tahun lembaran daerah pariwisata nomor: pm. hk. provinsi daerah istimewa yogyakarta mkp tentang tata cara tahun nomor tambahan pendaftaran usaha jasa pramuwisata, lembaran daerah provinsi daerah peraturan menteri kebudayaan dan istimewa yogyakarta tahun pariwisata nomor: pm. hk. nomor mkp tentang tata cara peraturan daerah kabupaten pendaftaran usaha penyelenggaraan gunungkidul nomor tahun pertemuan, perjalanan insentif, tentang urusan pemerintahan daerah konferensi dan pameran, lembaran daerah kabupaten peraturan menteri kebudayaan dan gunungkidul tahun nomor pariwisata nomor: pm. hk. seri e)sebagaimana telah diubah dengan mkp tentang tata cara peraturan daerah kabupaten pendaftaran usaha jasa konsultan gunungkidul nomor tahun pariwisata, tentang perubahan atas peraturan peraturan menteri kebudayaan dan daerah kabupaten gunungkidul nomor pariwisata nomor: pm. hk. tahun tentang urusan mkp tentang tata cara pemerintahan daerah lembaran pendaftaran usaha jasa informasi daerah kabupaten gunungkidul tahun pariwisata, nomor seri e), peraturan menteri kebudayaan dan peraturan daerah kabupaten pariwisata nomor: pm. hk. gunungkidul nomor tahun mkp tentang tata cara tentang rencana tata ruang wilayah pendaftaran usaha wisata tirta, kabupaten gunungkidul tahun peraturan menteri kebudayaan dan lembaran daerah kabupaten pariwisata nomor: pm. hk. gunungkidul tahun nomor seri e), dengan persetujuan bersamdewan perwakilan rakyat daerah penyelenggaraan pariwisata. kabupaten gunungkidul badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang dan merupakan kesatuan yang melakukan usaha bidang bupati gunungkidul,memutuskan: daerah atau desa. menetapkan peraturan daerah tentang wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh penyelenggaraan kepariwisataan.bab dikunjungi dalam jangka waktu sementara. ketentuan umumalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan daerah adalah kabupaten gunungkidul. oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah daerah. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait bupati adalah bupati gunungkidul. dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai orang dan negara serta interaksi antara wisatawan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya pemerintah daerah dan pengusaha. disingkat skpd adalah unsur pembantu bupati dalam daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab keunikan, keindahan dan nilai yang berupa terhadap pelaksanaan memiliki tugas pemerintahan keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan bidang tertentu daerah. manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan skpd pelaksana adalah skpd yang memiliki tugas dan wisatawan. fungsi bidang kepariwisataan. daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam jawab oleh bupati.tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling tiup adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.maksud pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan yang berkaitan dengan upaya untuk membuka usaha serta adalah untuk menjamin kepastian kewajiban, hak, dan menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi tata cara pengelolaan pariwisata. syarat syarat pendaftaran yang ditetapkan. tujuan penyelenggaraan kepariwisataan untuk desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi: daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya meningkatkan kesejahteraan rakyat: dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, mengurangi kemiskinan: akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan mengatasi pengangguran: dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya: desa budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan memajukan kebudayaan, melestarikan unsur budaya baik intangible (nampak) mengangkat citra bangsa, maupun intangible (tidak nampak). memupuk rasa cinta tanah air, pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan 'memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan j . mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. bangsa, dan agama, dan wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan daerah. keindahan alamkepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari manfaat, keuntungan. kekeluargaan, tanda daftar perusahaan yang selanjutnya disingkat tdp pemerataan, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor keseimbangan, pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah kemandirian, melakukan pendaftaran perusahaan. kelestarian, partisipatif: bab iii berkelanjutan, pembangunan kepariwisataan demokratis, bagian kesatu j . kesetaraan, jenis pmb kesatuan, dan jenis pembangunan kepariwisataan il. profesionalisme. bab pembangunan kepariwisataan daerah meliputi: industri pariwisata, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: kelembagaan kepariwisataan. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan hubungan antara manusia dan tuhan yang maha esa, daerah. hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk hubungan antara manusia dan lingkungan: pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah. dan kearifan lokal, bagian ked bagian kedua memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, ane pariwisatapembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara dalam huruf antara lain meliputi: pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar industri pariwisata, pemangku kepentingan, daya saing produk pariwisata, mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan kemitraan usaha pariwisata, internasional, dan kredibilitas bisnis: dan kukuh ketua ketat republik tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial member keutuhan negara satuan publi budaya. indonesia. bagian ketiga pengembangan sumber daya manusia, destinasi pariwisata cc. regulasi, dan mekanisme operasional bidang kepariwisataan. pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud bab huruf antara lain meliputi: pengembangan daya tarik wisata pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, cc. pembangunan prasarana, pengembangan daya tarik wisata meliputi: penyediaan fasilitas umum, dan kegiatan perencanaan, pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan pengorganisasian, berkesinambungan. pelaksanaan, pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pengawasan, dan pada menitikberatkan pada upaya pemberdayaan segala sesuatu yang terkait dengan tujuan kunjungan masyarakat. wisatawan. bagian keempat pengembangan daya tarik wisata berdasarkan jenis meliputi: pemasaran pariwisatambangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud cc. pengembangan daya tarik wisata buatan.pengembangan daya tarik wisata berbasis alam sebagaimana yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah dimaksud dalam huruf antara lain wisata sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. pantai, wisata laut, wisata gunung, wisata sungai, wisata hutan, dan wisata goa. bagian kelima kelembagaan kepariwisataan pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain cagar pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, dan sejarah., tersebut terbentuk integrasi antara potensi daya tarik pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dengan dimaksud dalam huruf antara lain kolam didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, embung, telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa kebun buah, kebun binatang, pusat perbelanjaan dan wisata bersama masyarakat. pendidikan. kriteria desa ditetapkan sebagai desa budaya sebagaimana dimaksud pada apabila pada kawasan desa memiliki dan melestarikan unsur budaya pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh baik intangible (nampak) maupun intangible (tidak nampak). pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. desa wisata dan desa budaya sebagaimana dimaksud pengembangan daya tarik wisata oleh pemerintah daerah pada ditetapkan dengan keputusan bupati. sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta prosedur skpd pelaksana. pengajuan penetapan desa wisata dan desa budaya pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati.pemerintah desa pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh (satu) pengelola atau lebih sesuai kondisi daya tarik wisata pemerintah desa. yang ada. s5) pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat pengelola sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. perseorangan maupun badan usaha. pengembangan daya tarik wisata oleh pemerintah desa dan bab masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan usaha pariwisata harus memperoleh izin dari pemerintah daerah. bagian kesatu umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata oleh pemerintah desa dapat dibentuk desa wisata dan atau usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan desa budaya. barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan kriteria desa ditetapkan sebagai desa wisata sebagaimana wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, dimaksud pada apabila pada kawasan desa usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran antara lain meliputi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan daya tarik wisata, peraturan bupati. kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, bagian kedua usaha daya tarik wisata jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, usaha daya tarik wisata merupakan usaha yang kegiatannya penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan daya tarik wisata buatan binaan manusia. konferensi, dan pameran, paragraf jasa informasi pariwisata, usaha daya tarik wisata alam jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, il. wisata tirta, dan usaha daya tarik wisata alam merupakan usaha solus per agua spa). pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya, kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada meliputi usaha pariwisata dapat diselenggarakan oleh pemerintah pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan, daerah, pemerintah desa, dan pengusaha pariwisata. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam: dan usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat desa dilakukan bum des. sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha usaha pariwisata yang dikuasai pemerintah daerah daya tarik wisata alam. penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak paragraf ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang usaha daya tarik wisata budaya undangan. untuk dapat menjalankan usaha pariwisata sebagaimana usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha dimaksud dalam pengusaha pariwisata pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata. dan bum des wajib mendaftarkan usahanya kepada kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana pemerintah daerah.bagian ketiga cc. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat usaha kawasan pariwisata sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya. usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang paragraf kegiatannya membangun dan atau mengelola kawasan usaha daya tarik wisata buatan binaan manusiausaha daya tarik wisata buatan binaan manusia meliputi merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata, prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya, dan dimaksud pada meliputi: penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan, pariwisata dalam kawasan pariwisata. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan: dan persyaratan pendaftaran usaha kawasan pariwisata cc. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat meliputi dokumen sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha fotokopi akta pendirian badan usaha yang daya tarik wisata buatan binaan manusia.persyaratan pendaftaran usaha daya tarik wisata meliputi atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha dokumen perorangan, fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan fotokopi bukti hak atas tanah sesuai ketentuan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, peraturan perundang undangan, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang fotokopi izin teknis, dan berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda dokumen lingkungan hidup. penduduk untuk pengusaha perorangan, fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik bagian keempat wisata: usaha jasa transportasi wisata fotokopi izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup.usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada regular umum, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pada diselenggarakan dengan ciri ciri sebagai pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. berikut usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada mengangkut wisatawan atau rombongan, wajib memiliki paket wisata yang merupakan merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap daerah tujuan wisata atau tempat lainya, dan disertai harga dan persyaratan tertentu. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada maupun tidak bermotor. meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti persyaratan pendaftaran usaha jasa transportasi wisata pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta meliputi dokumen pengurusan dokumen perjalanan. fotokopi akta pendirian badan usaha yang persyaratan pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata mencantumkan usaha transportasi wisata sebagai meliputi dokumen maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila fotokopi akta pendirian badan usaha yang ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, mencantumkan usaha perjalanan wisata sebagai atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila perorangan, ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, fotokopi bukti hak atas tanah sesuai ketentuan atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha peraturan perundang undangan, perorangan, fotokopi izin teknis, fotokopi izin teknis, dan fotokopi izin operasional, dokumen lingkungan hidup. dokumen lingkungan hidup: dan ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup usaha dan surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang peraturan bupati. tersedia. bagian keenam bagian kelima usaha jasa makanan dan minuman usaha jasa perjalanan wisata usaha jasa perjalanan wisata merupakan usaha biroperjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada penyajian. meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pondok wisata dan sejenisnya. pada dapat digolongkan menjadi usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud restoran, pada dibedakan berdasarkan kelengkapan dan jasa boga, kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu kafe, dan pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan. kedai minum. persyaratan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi persyaratan pendaftaran penyediaan jasa usaha makanan meliputi dokumen dan minuman meliputi dokumen fotokopi akta pendirian badan usaha yang fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai mencantumkan usaha makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabilaatau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan: perorangan, keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan jumlah kamar: dalam jumlah kursi, fotokopi izin teknis, fotokopi izin teknis, dan surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas dokumen lingkungan hidup. yang tersedia, dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, dan penggolongan dokumen lingkungan hidup. usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penentuan pada diatur dengan peraturan bupati. golongan kelas hotel bintang, kelas hotel non bintang dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada diatur bagian ketujuh dengan peraturan bupati.diaan akomodasiusaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada untuk pariwisata yang bersifat komersial, digolongkan menjadi: persyaratan pendaftaran penyelenggaraan hiburan dan kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu rekreasi harus menyertakan dokumen kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang fotokopi akta pendirian badan usaha yang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) mencantumkan usaha penyelenggaraan hiburan dan untuk membahas masalah masalah yang berkaitan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta dengan kepentingan bersama, perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan penduduk untuk pengusaha perorangan: dan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan dokumen lingkungan hidup. penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaran konvensi yang membahas ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan usaha perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan: penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan pameran merupakan suatu kegiatan untuk peraturan bupati, menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada bagian kesembilan hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, yang ada kaitannya dengan pariwisata, konferensi dan pameran persyaratan pendaftaran penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi dokumen usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, fotokopi akta pendirian badan usaha yang konferensi dan pameran merupakan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan pertemuan, memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagai menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila usaha sebagai imbalan atas prestasinya, ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan perorangan, jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup. bagian kesepuluh izin teknis, dan usaha jasa informasi pariwisata dokumen lingkungan hidup. bagian keduabelas usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha yang usaha jasa pramuwisatausaha jasa pramuwisata merupakan usaha yang dan atau periklanan. menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata persyaratan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau meliputi dokumen kebutuhan biro perjalanan wisata. fotokopi akta pendirian badan usaha yang jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh mencantumkan usaha jasa informasi pariwisata seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk profesinya. pengusaha perorangan, wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana izin teknis: dan dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan dokumen lingkungan hidup. perundang undangan. persyaratan pendaftaran usaha jasa pramuwisata meliputi bagian kesebelas dokumen: usaha jasa konsultan pariwisatausaha jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang ada: dan menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi b.isi .izin teknis.tigabelas persyaratan pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata usaha wisata tirta meliputi dokumen fotokopi akta pendirian badan usaha yang usaha wisata tirta merupakan usaha yang mencantumkan usaha jasa konsultan pariwisata sebagai menyelenggarakan wisata dan olahraga air, maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa ada, lainnya yang dikelola secara komersial. usaha wisata tirta berupa wisata bahari dan wisata ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha solus per agua sungai atau waduk. sebagaimana dimaksud pada diatur dengan persyaratan pendaftaran usaha wisata tirta meliputi peraturan bupati. dokumen fotokopi akta pendirian badan usaha yang pendaftaran tiup diselenggarakan tanpa dipungut biaya. mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, bab izin teknis, dan kerjasama pengelolaan daya tarik wisata dokumen lingkungan hidup. bagian keempatbelas daya tarik wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, solus per agua pemerintah desa atau kelompok masyarakat dapat dikerjasamakan. kerjasama dimaksud dalam dituangkan dalam usaha solus per agua merupakan perawatan yang naskah kerjasama.bab vii sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan pendaftaran usaha pariwisata menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap bagian kesatu memperhatikan tradisi dan budaya bangsa indonesia. tiup persyaratan pendaftaran solus per agua harus menyertakan mempu dokumen diri bad pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha mencantumkan usia lulus per agua sebagai pariwisata wajib memiliki tiup yang diterbitkan oleh bupati. tuj bah untuk pengusaha yang berbentuk badan apabila ada, tiup sebagaimana dimaksud pada diterbitkan fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha sesuai jenis usa pariwisata perorangan: pemohon yang mengajukan tiup dapat secara bersamaan keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan mengajukan permohonan tdp, kapasitas penyediaan yang dinyatakan dalam jumlah tdp sebagaimana dimaksud pada diterbitkan kamar: bersamaan dengan penerbitan tiup. fotokopi izin teknis: dikecualikan dari ketentuan pada adalah usaha surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah atau yang yang tersedia, dan dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha dokumen lingkungan hidup. mikro atau kecil. usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat menolak permohonan tiup paling lama (delapan) dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai keinginan sendiri. dengan alasan penolakan. permohonan tiup yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pad dapat diajukan kembali, setelah tiup berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha para nya apel ajukan tempat, ana alasan penolakan dipenuhi. kepariwisataan. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir permohonan tiup sebagaimana dimaksud pada tiup harus memenuhi persyaratan administrasi dan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan teknis. ket ketentuan lebih lanjut mengenai tiup sebagaimana plan mega bentuk tiup dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua tata cara pengajuanntuk mendapatkan tiup wajib mengajukan permohonan umum. secara tertulis kepada bupati dengan mengisi formulir ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi tiup permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan diatur dengan peraturan bupati. syarat administrasi dan syarat teknis. bagi pemohon tiup yang tidak dapat mengurus sendiri, bab vii dapat mengatakan kepada pihak lain atau pihak ketiga hak dan kewajiban untuk mengurusnya dengan melampirkan surat kuasa bagian kesatu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan haksetiap orang berhak: bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan tiup memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling melakukan usaha pariwisata, lama (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan. menjadi pekerja pariwisata, dan apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. lengkap, maka bupati atau pejabat yang ditunjukmemelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset konsinyasi, dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial cc. pengelolaan.setiap wisatawan berhak memperoleh: dampak negatif bagi masyarakat luas, dan informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, pariwisata. cc. perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, setiap orang berkewajiban: pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus, dan menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, perlindungan asuransi.setiap pengusaha pariwisata berhak: berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha budaya, dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat bidang kepariwisataan, setempat.setiap wisatawan wajib: perundang undangan. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, bagian kedua budaya, dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat kewajibanpemerintah daerah berkewajiban: keamanan lingkungan, dan menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar wisatawan, hukumsetiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata kepastian hukum, wajib: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, bab budaya, dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat pembinaan dan pengawasan setempat, memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab: dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan memberikan pelayanan yang prima dan tidak kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi. diskriminatif: pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan pemerintah daerah melalui skpd pelaksana. keamanan, dan keselamatan wisatawan, pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan daya memberikan perlindungan asuransi pada usaha tarik wisata dilakukan oleh skpd pelaksana. pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, pemberian izin pengelolaan daya tarik wisata, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan memperkuat, dan menguntungkan, pengelolaan daya tarik wisata, mengutamakan penggunaan produk masyarakat cc. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan daya setempat, produk dalam negeri, dan memberikan tarik wisata, kesempatan kepada tenaga kerja lokal, pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pariwisata, pelatihan dan pendidikan, pembinaan teknis pemasaran promosi, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dan program pemberdayaan masyarakat, berlaku, dan j . turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang pemberian penghargaan bagi pengelola daya tarik melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar wisata yang berprestasi. hukum lingkungan tempat usahanya, memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri, bab il. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, sanksi administratif menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata bagian kesatu secara bertanggung jawab, dan bagi wisatawan dan pengusahayang tidak mematuhi ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penjabaran sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diatur administratif berupa teguran lisan disertai dengan dengan peraturan bupati.tidak diindahkan oleh pengusaha yang dimaksud pada dan tidak dipindahkannya, menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi wisatawan yang bersangkutan dapat diminta pindah dari administratif berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata lokasi perbuatan dilakukan. untuk jangka waktu paling lama (tiga) bulan. bagian keempat setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi pembekuan sementara kegiatan usahatif. pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pemegang tiup jika tidak men selenggarakan kegiatan berupa usaha secara terus menerus untuk jangka waktu (enam) bulan atau lebih. teguran tertulis, pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling pembatasan kegiatan usaha, lama (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan cc. pembekuan sementara kegiatan usaha, dan kesia wisata berakhir pencabutan tiup. kegiatan usaha pariwisata berakhir. pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana bagian kedua dimaksud pada dilakukan bupati atau pejabat yang teguran tertulis dihuni ditunjuk. bagian kelima teguran tertulis diberikan kepada pengusaha apabila pencabutan tiupapabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dalam dimaksud pada tidak diindahkan teguran tertulis diberikan paling banyak (tiga) kali sampai jangka waktunya berakhir, maka perusahaan berturut turut dengan tenggang waktu antara teguran dinyatakan tidak menjalankan kegiatan usaha kesatu dengan teguran berikutnya paling singkat (satu) kepariwisataan, sehingga tiup dicabut. bulan. pencabutan tiup sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga dilakukan bupati atau pejabat yang ditunjuk. pembatasan kegiatan usaha ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalammenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti peraturan bupati. keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, bab meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan penyidimeminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) lingkungan atau padan sehubungan dengan tindak pidana, pemerintah daerah yang pengangkatannya sesuai dengan memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana, dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik pegawai melakukan penggeledahan untuk mendapatkan parang negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pemburuan, pena gan dokumen men berwenang: lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang nama tentang adanya tindak pidana pelanggaran: m.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka lak didikan tindak pid melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat santan tugas penyu ikan bingar pidana, kejadian dan melakukan pemeriksaan, menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan menyuruh berhenti sesorang dan memeriksa tanda ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang diri tersangka: berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau lakukan penyitaan nda dan atau surat dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf memanggil peka ata untuk didengar dan diperiksa oo. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang sebagai tersangka atau saksi, berkaitan den gan tindak pidana, dan par rana kan dalam didikan setelah mendapat dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud padappn wajib menyusun berita acara atas lanjut lalui berita hal setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan sebut meal angin mem tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada bupati. menuntut umum, tersangka dan keluarganyaii peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun ketentuan pidana tentang retribusi izin usaha pariwisata lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun nomor seri setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan c): dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. dalam diancam pidana kurungan paling catur masing paling banyak peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada diundangkan, merupakan pelanggaran. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan denda sebagaimana dimaksud pada masuk kas pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya daerah. dalam lembaran daerah kabupaten gunungkidul. bab xiii ditetapkan wonosari ketentuan peralihan pada tanggal mei bupati gunungkidul, desa wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya ttd peraturan daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan madinah kepariwisataan. ketentuan pengembangan daya tarik wisata pariwisata diundangkan wonosari desa wisata mengacu pada peraturan daerah ini. pada tanggal mei dengan berlakunya peraturan daerah ini maka setiap sekretaris daerah penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan kabupaten gunungkidul, ketentuan dalam peraturan daerah ini, paling lambat ttd (satu) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku. budi hartono bab xiv ketentuan penutup lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun nomore): penjelasan yang memuat mengenai prinsip penyelenggaraan atas kepariwisataan, jenis usaha pariwisata berikut peraturan daerah kabupaten gunungkidul pendaftarannya, kelembagaan pariwisata, kewajiban serta nomor tahun larangan bagi para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata tentang daerah. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan kepariwisataan menyederhanakan peraturan yang selama ini ada sehingga umum masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan tentang usaha pariwisata sebagai daerah yang dikenal dengan kultur budaya daerah dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dan pariwisata, segala aspek pengaturan penyelenggaraan dengan mudah mendaftar usaha tanpa dipungut retribusi. pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud penyesuaian penyesuaian dalam peraturan daerah ini kepastian hukum terhadap usaha pariwisata daerah. diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap dapat mendukung tumbuhnya investasi bidang mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai nilai kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek budaya, agama, dan karakteristik daerah. perlindungan terhadap nilai nilai budaya, agama, dan karakteristik daerah. ii. demicukup jelas. pariwisata dengan mengeluarkan peraturan daerah dibidang pariwisata yaitu peraturan daerah kabupaten gunungkidul cukup jelas. nomor tahun tentang usaha pariwisata dan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun huruf tentang retribusi izin usaha pariwisata. yang dimaksud dengan asas manfaat adalah dengan diundangkannya undang undang nomor penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan tahun tentang kepariwisataan dan undang undang secara efektif, efisien sehingga dapat berhasil nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah perlu menyesuaikan ketentuan guna dan berdaya guna. ketentuan yang diatur dalam (dua) peraturan daerah huruf dimaksud. berdasarkan kajian peraturan daerah tersebut yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan atas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya adalah penyelenggaraan kepariwisataan penyempurnaan dengan membuat peraturan daerah baru dilaksanakan dengan mengedepankan sikap kekeluargaan. huruf huruf yang dimaksud dengan asas pemerataan yang dimaksud dengan asas demokratis adalah penyelenggaraan kepariwisataan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara merata sehingga hasil dari dilaksanakan dengan musyawarah. usaha kepariwisataan dapat dirasakan secara huruf merata oleh banyak pihak. yang dimaksud dengan asas kesetaraan huruf adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat yang dimaksud dengan asas keseimbangan dilaksanakan oleh semua pihak dengan tidak adalah penyelenggaraan kepariwisataan adanya pembedaan suku, agama, ras, jenis dilaksanakan keseimbangan antara kebutuhan kelamin, dan golongan. rohani dan kebutuhan jasmani. huruf huruf yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah yang dimaksud dengan asas kemandirian penyelenggaraan kepariwisataan dengan adalah penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung kesatuan bangsa. dilaksanakan dengan bertumpu pada huruf kemampuan sumber daya yang dimiliki. yang dimaksud dengan asas profesionalisme huruf adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan yang dimaksud dengan asas kelestarian sesuai keahlian secara bertanggung jawab. adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung cukup jelas. lingkungan. huruf yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah huruf penyelenggaraan kepariwisataan dengan pembangunan industri pariwisata antara melibatkan berbagai komponen masyarakat. lan pembangunan struktur (fungsi, huruf hierarki, dan hubungan) industri yang dimaksud dengan asas berkelanjutan pariwisata, daya saing produk pariwisata, adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas dilaksanakan secara terus menerus lintas bisnis, serta tanggung jawab terhadap generasi. lingkungan alam dan sosial budaya. huruf yang dimaksud dengan pembangunan cukup jelas. destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan cukup jelas.cukup jelas. secara terpadu dan berkesinambungan. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran cukup jelas. pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan cukup jelas.cukup jelas. destinasi pariwisata yang berdaya saing. huruf cukup jelas. pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah organisasi pemerintah, pemerintah daerah, kepala skpd teknis yang membidangi kepariwisataan.. huruf yang dimaksud dengan usaha daya tarik cukup jelas. wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik cukup jelas. wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan binaan manusia. cukup jelas. huruf dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan yang dimaksud dengan usaha kawasan bar kedai minum. pariwisata adalah usaha yang kegiatannya huruf membangun dan atau mengelola kawasan yang dimaksud dengan usaha penyediaan dengan luas tertentu untuk memenuhi akomodasi adalah usaha yang kebutuhan pariwisata. menyediakan pelayanan penginapan yang huruf dapat dilengkapi dengan pelayanan yang dimaksud dengan usaha jasa pariwisata lainnya. usaha penyediaan transportasi wisata adalah usaha khusus akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok yang menyediakan angkutan untuk wisata, bumi perkemahan, persinggahan kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan karavan, dan akomodasi lainnya yang angkutan transportasi reguler umum. digunakan untuk tujuan pariwisata. huruf huruf yang dimaksud dengan usaha jasa yang dimaksud dengan usaha perjalanan wisata adalah usaha biro penyelenggaraan kegiatan hiburan dan perjalanan wisata dan usaha agen rekreasi merupakan usaha yang ruang perjalanan wisata. usaha biro perjalanan lingkup kegiatannya berupa usaha seni wisata meliputi usaha penyediaan jasa pertunjukan, arena permainan, karaoke, perencanaan perjalanan dan atau jasa bioskop, serta kegiatan hiburan dan pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, rekreasi lainnya yang bertujuan untuk termasuk penyelenggaraan perjalanan pariwisata. ibadah. huruf usaha agen perjalanan wisata meliputi yang dimaksud dengan usaha usaha jasa pemesanan sarana, seperti penyelenggaraan pertemuan, perjalanan pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi insentif, konferensi, dan pameran adalah serta pengurusan dokumen perjalanan. usaha yang memberikan jasa bagi suatu huruf pertemuan sekelompok orang, yang dimaksud dengan usaha jasa menyelenggarakan perjalanan bagi makanan dan minuman adalah usaha karyawan dan mitra usaha sebagai jasapenyediaan makanan dan minuman imbalan atas prestasinya, serta yang dilengkapi dengan peralatan dan menyelenggarakan pameran dalam rangka perlengkapan untuk proses pembuatan menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala huruf nasional, regional, dan internasional. yang dimaksud dengan usaha spa adalah huruf usaha perawatan yang memberikan layanan yang dimaksud dengan usaha jasa dengan metode kombinasi terapi air, informasi pariwisata adalah usaha yang terapi aroma, pijat, rempah rempah, menyediakan data, berita, feature, foto, layanan makanan minuman sehat, dan video, dan hasil penelitian mengenai olah aktivitas fisik dengan tujuan kepariwisataan yang disebarkan dalam menyeimbangkan jiwa dan raga dengan bentuk bahan cetak dan atau elektronik. tetap memperhatikan tradisi dan budaya huruf bangsa indonesia. yang dimaksud dengan usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang cukup jelas. menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, cukup jelas. pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan usaha jasa cukup jelas. pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan atau mengoordinasikan cukup jelas.cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan usaha wisata tirta cukup jelas. merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk cukup jelas. penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial cukup jelas. perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. saku jaacukup jelas. peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah cukup jelas. simpati atau empati pembaca. yang dimaksud advertorial adalah bentuk cukup jelas. periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. wilayah kerja pramuwisata umum dalam daerah cukup jelas. tempat sertifikat dibuat diyyang dimaksud dengan syarat administrasi pengenal pramuwisata yang dimiliki. apabila adalah dokumen yang berisi tentang identitas pramuwisata umum memasuki wilayah tugas atau jenis kegiatan usaha. pramuwisata khusus, pramuwisata umum hanya yang dimaksud syarat teknis adalah dokumen bertugas mendampingi pramuwisata khusus dan yang mengatur tentang kelayakan kegiatan apabila pramuwisata khusus memasuki wilayah tugas usaha. pramuwisata umum, pramuwisata khusus hanya bertugas mendampingi pramuwisata umum. yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk untuk mengusahakan sumber daya yang mengesahkan dokumen akta pendirian untuk dimilikinya dalam menunjang kegiatan perseroan terbatas. usaha pariwisata, misalnya menyediakan angkutan sekitar destinasi untuk cukup jelas. menunjang pergerakan wisatawan. cukup jelas. yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah karakteristik khusus yang membedakan seseorang cukup jelas.cukup jelas. termasuk kedalam kebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, cukup jelas. tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, seseorang dengan gangguan kesehatancukup jelas. dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengelolaan cukup jelas. adalah hak setiap orang atauwww negara republik indonesia tahun nomor peraturan ana nungfidulrekreasi dan olahragaretribusi tempat rekreasi dan olahraga yang daerah lembaran negara republik indonesia berlaku pada saat ini telah diatur dengan peraturan tahun nomor tambahan lembaran negara daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun republik indonesia nomor tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor perimbangan keuangan antara pemerintah pusat tahun dan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor bahwa sesuai dengan ketentuan hurufretribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan jenis undang undang nomor tahun tentang retribusi jasa usaha yang dipungut oleh daerah, kepariwisataan lembaran negara republik sehingga peraturan daerah dimaksud huruf perlu indonesia tahun tambahan lembaran negara diatur kembali: republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang dengan persetujuan nach daerah heni daerah lembaran dewan perwakilan rakyat daerah negara republik indonesia tahun nomor kabupaten gunungkidul tambahan lembaran negara republik indonesia dan nomor bupati gunungkidul peraturan pemerintah nomor tahun tentang penetapan mulai berlakunya undang undang tahun memutuskan nomor dan dari hal pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi menetapkan peraturan daerah tentang retribusi jawa timur, jawa tengah dan daerah istimewa tempat rekreasi dan olahraga. yogyakarta berita negara republik indonesia tahun nomor bab peraturan pemerintah nomor tahun tentang ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan nomorpokok pokok pengelolaan bupati adalah bupati gunungkidul. keuangan daerah lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun nomor seri e)raturan daerah kabupaten gunungkidul nomor penyelenggara pemerintahan daerah. mana tentang usa pemerintahan merah pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang lembaran daerah paten 3gunung tau perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan nomor seri sebagaimana telah diubah peraturan perundang undanganbadan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang selanjutnya disingkat skrdlb, adalah surat ketetapan retribusi tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang negara bumn), atau badan usaha milik daerah bumi) terutang atau seharusnya tidak terutang. dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi std adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk kontrak penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau membuat terang tindak pidana bidang retribusi daerah yang kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi terjadi serta menemukan kerangkanya. atau badan. jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh bab pemerintah daerah dengan menganut prinsip prinsip komersial nama, objek, dan subjek retribusidengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. dan olahragtempat rekreasi, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola peraturan perundang undangan yang berlaku diwajibkan untuk oleh pemerintah daerah. melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pemotong retribusi tertentu. adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, suatu saat dalam masa retribusi menurut ketentuan perundang bumn, bumi, dan pihak swasta. undangan. saya singkat subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh besarnya jumlah pokok retribusi vana terutang. pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. yang bab iii jenis pelayanan tarif orang jangka waktu golongan retribusi daya tarik (tiga ribu sekali masuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai wisata kawasan delapan ratus retribusi jasa usaha. baron, cukup, rupiah) sepanjang, bab dini, kapal, cara mengukur tingkat penggunaan jasa sunday. daya tarik (dua ribu sekali masuk tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi, jenis pelayanan wisata kawasan delapan ratus rupiah) dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan saeng, olahraga wediombo, ga. siung, ngrenehan, bab gunung prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan gambar, dan besarnya tarif retribusi goa cerme. akuarium laut (seribu sekali masuk prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif rupiah) retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. fasilitas penunjang bab kios struktur dan besarnya tarif retribusi mp250, (auratus (per meter persegi lima puluh rupiah) per hari los struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan (dua ratus per meter persegi rupiah) per hari lokasi, jenis pelayanan, dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat. pelataran (seratus lima per meter persegi struktur dan besarnya tarif sebagaimana sebagaimana dimaksud puluh rupiah) per hari pada ditetapkan sebagai berikut tarif pada hari libur atau hari besar untuk daya tarik wisata pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat masuk kawasan baron, cukup, sepanjang, dini, kapal, sunday sebesar tempat rekreasi dan olah raga. rp4800, (empat ribu delapan ratus rupiah). dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada dan kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga tidak termasuk asuransi. sebesar (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada std. dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi skr atau perekonomian. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati.pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan dprd. dimaksud pada dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama. bab vii kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan wilayah pemungut yang terutang dipungut wilayah daerah. retribusi. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi yang bab viii dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan penentuan pembayaran, tempat pembayaran, pati angsuran, dan penundaan pembayaran bagian kedua bagian kesatu tempat pembayaran penentuan pembayaran pembayaran retribusi dilakukan tempat pemungutan retribusi retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain pada tempat rekreasi dan olahraga. yang dipersamakan. pembayaran sebagaimana dimaksud pada diberikan tanda dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada bukti pembayaran yang sah. dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan atau seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor kas daerah akuntansi. sesuai dengan peraturan perundang undanganbab penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa bagian ketiga angsuran dan penundaan pembayaran hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu (tiga) tahun terhitung retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat orang pribadi atau sejak saat terulangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi badan masuk tempat rekreasi dan olahraga, sehingga pada prinsipnya melakukan tindak pidana bidang retribusi. tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran, baik penagihanedal ihi jak retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih huruf kedua warsa penagihan dihitung sejak tangga diterimanya surat teguran dimaksud. dengan menggunakan std. tribus perut bagai dimaksud pad pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana abi nga tag sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada huruf adalah wajib retribusi dengan didahului dengan surat teguran. kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang belum meluasnya kepada pemerintah daerah. sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dikeluarkan segera setelah (tujuh) hari sejak jatuh tempo dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pem ajaran. pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. dalam jangka wak (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk peringatan surat jain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. retribusinya yang terutang. bupati tank kejut penah piut ilusi bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi surat teguran sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan yang sudah kedaluwarsa. olehxiv pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi penyidikan bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah pembebasan retribusi. daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana melakukan penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah, dimaksud pada diberikan dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam undang undang hukum acara kemampuan wajib retribusi. pidana. diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi. pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah daerah ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah bab xii menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan pelaksanaan. pengendalian. dan pengawaslaksanaan, pengendalian, dan pengawasan peraturan daerah ini meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai ditugaskan kepada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tugas dan fungsi bidang kepariwisataan. yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah: bab xiii meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau insentif pemungutanperangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dengan tindak pidana bidang retribusi daerah: diberikan insentif. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. penyitaan terhadap bahan bukti tersebut: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pemanfaatan insentif diatur dengan peraturan bupati sesuai penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah: dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang denda sebagaimana dimaksud pada merupakan meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan penerimaan negara. sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa, bab xvigunungkidul nomor j. menghentikan penyidikan, dan atau tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun nomor seri penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah sesuai sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gunungkidul nomor tahun tentang perubahan atas peraturan penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun tentang retribusi dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya tempat rekreasi dan olahraga lembaran daerah kabupaten kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara gunungkidul tahun nomor seri masih dapat ditagih selama republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. undang undang hukum acara pidana. bab xvii bab ketentuan penutup ketentuan pidanaperaturan sebagaimana dimaksud dalam sehingga merugikan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun tentang keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama retribusi tempat rekreasi dan olahraga lembaran daerah (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) kali jumlah kabupaten gunungkidul tahun nomor seri sebagaimana retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada tidak tahun tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar gunungkidul nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi retribusinya. dan olahraga lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pelanggarrekreasi dan olahraga ditetapkan wonosari umum pada tanggal maret bupati gunungkidul, daya tarik wisata tempat rekreasi dan olahraga kabupaten ttd gunungkidul saat ini telah dipungut retribusinya berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun madinah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun diundangkan wonosari pada tanggal maret dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang plt. sekretaris daerah pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan ketentuan kabupaten gunungkidul, yang mengatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu ttd disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. budi hartono lembaran daerah kabupaten daerah kabupaten atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut perlu menetapkan gunungkidul tahun nomor seri. peraturan daerah kabupaten gunungkidul tentang retribusi tempat rekreasi dan olahcukup jelas. instansi yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kepariwisataan. yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan cukup jelas. adalah dokumen yang dapat dipergunakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang cukup jelas. keabsahannya loyalitasnya sama dengi cukup jelas. |
bahwa upaya penanggulangan bencana tn. sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari lembaran daerah ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana kabupaten gunungkidul mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul dan pasca bencana: nomor tahun bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana peraturan daerah kabupaten gunungkidul dimaksud huruf huruf dan huruf perlu nomor tahun menetapkan peraturan daerah tentang tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana mengingat:gunungkidul, tentang pembentukan daerah daerah menimbang: bahwa secara geografis, geologis, hidrolik dan pon aan manga ren demografis, kabupaten gunungkidul indonesia tahun nomor memiliki karakteristik yang memungkinkan rawan bencana baik yang disebabkan oleh undang undang nomor tahun faktor alam, faktor non alam maupun faktor tentang pemerintahan daerah lembaran manusia yang dapat menyebabkan negara republik indonesia tahun nomor timbulnya korban jiwa, kerugian harta tambahan lembaran negara republik benda, lingkungan dan dampak psikologis indonesia nomor sebagaimana telah bagi masyarakat: beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang bahwa bencana dapat menghambat dan perubahan kedua atas undang undang nomor mengganggu kehidupan dan penghidupan tahun tentang pemerintahan daerah masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan lembaran negara republik indonesia hasilnya sehingga perlu dilakukan upaya tahun nomor tambahan penanggulangan secara sistematis, lembaran negara republik indonesia nomor terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat. undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang penanggulangan bencana lembaran tentang peran serta lembaga negara republik indonesia tahun internasional dan lembaga asing non nomor tambahan lembaran negara pemerintah dalam penanggulangan bencanaistimewaan daerah istimewa republik indonesia nomor yogyakarta lembaran negara republik peraturan daerah provinsi daerah istimewa indonesia tahun nomor yogyakarta nomor tahun tentang tambahan lembaran negara republik penanggulangan bencana daerah indonesia nomor istimewa yogyakarta lembaran daerah peraturan pemerintah nomor tahun woman istimewa yogyakarta tahun tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangtentang urusan lembaran negara republik indonesia nomornomor tahun peraturan daerah kabupaten gunungkidul tentang penyelenggaraan penanggulangan nomor tahun tentang perubahan bencana lembaran negara republik atas peraturan daerah kabupaten indonesia tahun nomor tambahan gunungkidul nomor tahun tentang lembaran negara republik indonesia nomor urusan pemerintah daerah lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun peraturan pemerintah nomor tahun nomor seri bj): tentang pendanaan dan pengelolaan peraturan daerah kabupaten gunungkidul bantuan bencana lembaran negara nomor tahun tentang rencana tata republik indonesia tahun nomor ruang wilayah kabupaten gunungkidul tambahan lembaran negara republik tahun lembaran daerah indonesia nomor kabupaten gunungkidul tahun nomor seri e), dengan persetujuan bersama badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya dewan perwakilan rakyat daerah disingkat bpbd adalah perangkat daerah yang dibentuk kabupaten gunungkidul dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk dan melaksanakan penanggulangan bencana. bupati gunungkidul penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten gunungkidul yang selanjutnya disebut penyelenggaraan memutuskmenetapkan peraturan daerah tentang yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi bencana. serta rekonstruksi. babi bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, daerah adalah kabupaten gunungkidul. kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, psikologis. adalah presiden republik indonesia yang memegang bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung negara republik indonesia tahun meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah longsor. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh bupati adalah bupati gunungkidul. peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah wabah penyakit. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh skpd adalah unsur pembantu bupati dalam manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung antar komunitas masyarakat dan teror. jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu daerah. kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, segi han dalah kanan segi bertemu segi ial dan bud yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan atau mengurangi ancaman bencana. serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat pada wilayah pasca bencana. untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. yang bisa menimbulkan bencana. peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang dampak bencana. kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, lembaga yang berwenang. biologis, hidrologis, klimatologi, geografis, sosial, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan ancaman bencana. mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan buruk bahan tertentu. yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan upaya rehabilitasi. serta pemulihan prasarana dan sarana. pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu pada wilayah pasca bencana. tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan bencana, baik pada tingkat pemerintahan masyarakat. maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh danana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas untuk menanggulangi bencana. waktu tanggap darurat berakhir. pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bantuan penanganan pasca bencana. buruk bencana. lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima mempunyai akta notaris akta pendirian anggaran dasar tahun, anak anak, ibu hamil menyusui, penyandang cacat disertai anggaran rumah tangga. dan orang lanjut usia. lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan menderita atau meninggal dunia akibat bencana. usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pemerintah maupun swasta pengusaha, organisasi yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain kesatuan republik indonesia, mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap lembaga internasional adalah organisasi yang berada suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh dalam lingkup organisasi perserikatan bangsa bangsa atau langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan yang menjalankan tugas mewakili perserikatan bangsa mereka. bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara asing non pemerintah dari negara lain luar perserikatan maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, bangsa bangsa. maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian maupun tidak langsung. bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, kearifan lokal adalah nilai nilai luhur yang berlaku dalam saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi pascabencana. dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat klb adalah dana penanggulangan bencana adalah dana yang status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap merebaknya suatu wabah pen sakit yang ditandai dengan prabencana, saat tanggap darurat dan atau pascabencana.bencana bertujuan untuk: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bab ancaman bencana, asas, prinsip, dan tujuan nagasas penanggulangan bencana adalah: yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian kemanusiaan: materiil, materiil dan korban jiwa, keadilan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah keseimbangan, keselarasan dan keserasian, terjadinya bencana, ketertiban dan kepastian hukum, membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kebersamaan, kepentingan, kelestarian budaya dan lingkungan hidup, dan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. kedermawanan, dan prinsip prinsip penanggulangan bencana adalah: menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, pengurangan resiko: berbangsa dan bernegara. cepat dan tepat: naa bab iii prioritas, tanggung jawab dan wewenang koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, bagian kesatu transparansi dan akuntabilitas, tanggung jawab kemitraan, pemberdayaan, ntah nondiskriminatif: pemeran daerah menjadi penanggung jawab dalam nonproletisi: penyelenggaraan penanggulangan bencana. kemandirian, partisipatif, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan m.membangun kearah lebih baik, laga penanggulangan bencana meliputi: kearifan lokal, dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi oo. berkelanjutan.mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan cc. pemajuan pengurangan risiko bencana dengan program lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara pembangunan dan pengintegrasian pengurangan risiko berlebihan, bencana dalam rencana tata ruang wilayah, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana yang penyaluran dana maupun barang dalam memadai dalam apbd: kegiatan penanggulangan bencana yang menjamin pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam adanya perlindungan terhadap nilai nilai budaya, kearifan bentuk dana siap pakai: lokal dan kemandirian masyarakat, pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai melakukan pengawasan dan evaluasi dalam kemampuan daerah: dan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemeliharaan arsip dokumen otentik dan kredibel dari memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau ancaman dan dampak bencana. kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bagian kedua lingkungan: wewenang menghentikan usaha dan atau kegiatan sementara waktu sampai denganditaatinya perintah dalam rangka pendapatan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, penanggulangan bencana meliputi: il. mencabut ijin atau merekomendasikan untuk dicabut ijin usaha dan atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam penanggulangan bencana, sistem kebijakan umum pembangunan daerah, melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan menetapkan status dan tingkatan darurat bencana sesuai peraturan perundang undangan, dan ketentuan peraturan perundang undangan, mengembangkan kerja sama dan kemitraan dalam cc. menetapkan kebijakan sekolah madrasah aman bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak dengan memasukkan muatan lokal penanggulangan ket event bencana dalam tingkat pendidikan: aga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. melaksanakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah lain, mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi status dan tingkat bencana yang terjadi daerah menimbulkan ancaman atau bahaya bencana, ditetapkan dengan keputusan bupati. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada berbasis pada pengurangan risiko bencana, berdasarkan indikator yang meliputi: jumlah korban, kerugian harta benda, budaya, kerusakan prasarana dan sarana, lingkungan yang sehat, luasan wilayah yang terkena bencana, dan ekonomi, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. politik, pendidikan, bab pekerjaan, hak dan kewajiban masyarakat kesehatan reproduksi: dan bagian kesatu seksual. hak masyarakatsetiap orang berhak: bagian kedua mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana, kewajiban masyarakatsetiap orang berkewajiban: tentang kebijakan penanggulangan bencana, menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan termasuk dukungan psikososial, melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap tahapan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang bencana, dan berkaitan dengan diri dan komunitasnya, dan memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang bencana. diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. bab setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan peran lembaga usaha, lembaga internasional, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. lembaga kemasyarakatan dan media massa selain hak sebagaimana dimaksud pada dan bagian kesatu masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan umum hak atas: pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana, lembaga usaha, lembaga internasional, dan agama dan kepercayaan,pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. bencana. bagian kedua lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan peran lembaga usaha penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman wilayah terkena bencana. peran lembaga usaha sebagai dimaksud dalam lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh harus menyampaikan laporan kepada bupati serta pemerintah daerah. menginformasikan kepada publik secara transparan. lembaga internasional berkewajiban memberitahukan lembaga usaha harus mengedepankan prinsip kepada pemerintah daerah mengenai aset aset kemanusiaan dalam penanggulangan bencana. penanggulangan bencana yang dibawa. bagian ketiga lembaga internasional harus mentaati ketentuan peran lembaga internasionalperan lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam lembaga internasional harus mentaati ketentuan yang adalah untuk mendukung penguatan upaya berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. penanggulangan bencanalembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. undangan. pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perundang undangan. perlindungan dari pemerintah daerah terhadap para bagian keempat pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan peran lembaga kemasyarakatan perundang undanganab bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah daerah. bagian kesatu lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada umum harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan menyerahkan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, pen selenggarakan penanggulangan bencana dilaksanakan dan lokasi kegiatan serta melaporkan kegiatan dengan terkoordinasi, terintegrasi, dan memperhatikan aspek pengumpulan bantuan barang dan uang untuk aspek: membantu kegiatan penanggulangan bencana kepada sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kepala bpbd. kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, dan bagian kelima lingkup luas wilayah. peran media massa pemerintah daerah menetapkan keadaan kebencanaan terdiri atas: media massa berperan dalam menginformasikan penetapan daerah rawan bencana: penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. penentuan status potensi bencana: dan peran sebagaimana dimaksud pada antara lain: penentuan status bencana. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan, bagian kedua penetapan daerah rawan bencanadalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pemerintah daerah dapat: pendidikan untuk penyadaran masyarakat, menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa terlarang untuk permukiman, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak undangan.dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah dimaksud pada bpbd memberikan laporan kondisi mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum bencana kepada bupati untuk kemudian ditetapkantapan status potensi bencana didasarkan atas penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada masyarakat sekitar tujuan relokasi. tingkat daerah berdasarkan pedoman penetapan status potensi bencana. daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada berisi potensi bencana yang ada wilayah didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak kabupaten terdiri dari: yang berwenang. gempa bumi: status potensi bencana dibedakan menjadi: tsunami, awas, tanah longsor, siaga, dan banjir: cc. waspada. kekeringan, angin ribut atau puting beliung, kerusuhan sosial: ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status epidemi dan wabah penyakit: potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam kegagalan teknologi: dan ditetapkan dengan peraturan bupati. j . bencana lain yang menjadi potensi daerah. bagian keempat penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud penentuan status bencana pada dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi daerah. bagian ketiga penentuan status bencana daerah sebagaimana penentuan status potensi bencana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bupati. dalam menentukan status bencana, bpbd memberikan penentuan status potensi bencana daerah sebagaimana laporan kondisi bencana kepada bupati untuk kemudian dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bupati. ditetapkan. paragraf prabencanapenyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap dilakukan oleh bpbd. prabencana sebagaimana dimaksud dalam huruf liput: penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu tan pada pedoman penentuan status bencana daerah. situasi tidak terjadi bencana, dan pedoman penentuan status bencana sebagaimana situasi terdapat potensi terjadinya bencana. dimaksud pada memuat indikator yang meliputi: jumlah korban, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak kerugian harta benda, terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf kerusakan sarana dan prasarana, meliputi: cakupan luas wilayah yang terkena bencana, perencanaan penanggulangan bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan pengurangan risiko bencana, dampak pada tata pemerintahan. pencegahan, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penentuan pemajuan dalam perencanaan pembangunan, status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada persyaratan analisis risiko bencana, diatur dengan peraturan bupati. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan bagian kelima persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. mapan penyusunan rencana penanggulangan bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi (tiga) sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tahap yaitu saat: bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan prabencana: dengan peraturan bupati untuk jangka waktu (lima) tahun tanggap darurat, dan mun pascabencana perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ditinjau setiap (dua) tahun atau sewaktu waktu dalam haluntuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan menyusun rencana aksi pengurangan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana risiko bencana. dimaksud pad berd lisis fisik bencana yang dia pep penataan dalan pengurangan risiko bencana disusun dalam rencana aksi upaya penanggulangan bencanaerencanaan penanggulangan bencana sebagaimana provinsi dimaksud pada meliputi: pengenalan dan pengkajian ancaman bencana: rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana pemahaman tentang bertentangan masyarakat: sebagaimana dimaksud pada disusun secara lisis menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan cc. analisis kemungkinan dampak bencana, melibatkan semua pemangku kepentingan yang pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, dikoordinasikan oleh bpbd. penahan mekanisme kesiapan dan penanggulangan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana loka angan ber sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan aio as1 tugas, kewenangan, dan sumber daya yang dengan skpd yang memiliki tugas dan fungsi bidang tersedia. perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam s5) dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan huruf dilakukan untuk mengurangi dampak adat dan kearifan lokal masyarakat. buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana situasi sedang tidak terjadi bencana. ditetapkan oleh kepala bpbd untuk jangka waktu (tiga) kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan. dimaksud pada meliputi: pengenalan dan pemantauan risiko bencana: pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, dimaksud dalam huruf dil kan dengan kara pengembangan budaya sadar bencana: mengurangi resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana: dan pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: penanggulangan bencana. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya kajian lingkungan hidup strategis, penataan ruang, serta atau resiko bencana, pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba tiba tinggi menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber analisis risiko bencana. ancaman atau bahaya bencana, analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dan disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko penguatan ketahanan sosial masyarakat. bencana sebagaimana dimaksud dalam melalui pencegahan sebagaimana dimaksud pada menjadi penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan para kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. pemangku kepentinganmajuan penanggulangan bencana dalam perencanaan pejabat pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan. huruf dilakukan dengan cara mencantumkan unsur bpbd sesuai dengan kewenangannya melakukan unsur rencana penanggulangan bencana dalam rencana pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis pembangunan daerah.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang integrasi, dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan daerah istimewa yogyakarta dan pemerintah pusat. untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada mencakup pemberlakuan peraturan yang dalam huruf ditujukan untuk mengetahui berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggannya. yang dapat menimbulkan bencana. setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan pada digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundang undangan. dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan dilakukan melalui: standar keselamatan, diselenggarakan sosialisasi, penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan pendidikan dan pelatihan. kedaruratan bencana, pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, peringatan dini (early warning system): pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar cc. penyediaan dan penyiapan barang barang pasokan keselamatan.pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada tetap: huruf diselenggarakan untuk meningkatkan pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan dan menyelamatkannya tempat tempat rawan bencana: masyarakat dalam menghadapi bencana. variasi lava bencana dan lokasi penginventarisasian wilayah rawan ben kas pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada aman untuk mengevakuasi pengungsi serta diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan penginventarisasian jalur evakuasi aman: masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik dalam maupun mekanisme tanggap darurat: luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, nonformal pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal: simulasi dan gladi. penyiapan rambu, jalur dan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi prosedur tetap tanggap darurat bencana, dan terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan dalam huruf meliputi: untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. kesiapsiagaan: kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada peringatan dini: dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta mitigasi bencana. dilaksanakan bersama sama masyarakat dan lembaga usaha. kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam dan tepat pada saat kejadian bencana.sebagaimana dimaksud dalam huruf peringatan dini sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi dilakukan melalui: masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. pengamatan gejala bencana, kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada analisis hasil pengamatan gejala bencana, dilakukan melalui: cc. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, pelaksanaan penataan ruang: penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata dan bangunan, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. cc. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi baik secara konvensional maupun modern. lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman pengaturan pembangunan, infrastruktur, dan tata bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf yang dimungkinkan akan terjadi, dengan memperhatikan menerapkan aturan standar teknis bangunan yang kearifan lokal. ditetapkan oleh instansi lembaga berwenang. instansi lembaga yang berwenang menyampaikan hasil penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan analisis kepada bpbd sesuai dengan lokasi dan tingkat sebagaimana dimaksud pada huruf menerapkan bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan menentukan tindakan peringatan dini. penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi lembaga peringatan dini sebagaimana dimaksud pada berwenang. disebarluaskan oleh pemerintah daerah, lembaga dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana penyiaran swasta, dan media massa daerah dalam dimaksud pada dan pemerintah daerah rangka pengerahan sumber daya. menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada kebencanaan yang meliputi: dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumber luas wilayah kabupaten, kecamatan dan desa, daya pada saat tanggap darurat. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan desa, bpbd mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan yang jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, dilakukan oleh instansi maupun komponen lainnya untuk sekolah, puskesmas, menyelamatkan serta melindungi masyarakat.paragraf lokasi pengungsian, tanggap darurat jalur evakuasi, j . sumber daya manusia penanggulangan bencana, dan hal lainnya sesuai kebutuhan. pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan dimaksud dalam pen selenggarakan sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk: penanggulangan bencana berada bawah pengendalian menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak kepala bpbd sesuai dengan kewenangannya. penanggulangan bencana, dalam keadaan tertentu, bupati dapat mengambil alih mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan bencana: sifat dan status bencana. memberikan perlindungan kepada masyarakat daerah rawan bencana: tangan sistem peringatan dini: komandan penanganan darurat bencana sebagaimana pengembangan sistem sering mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, kerusakan dimaksud dalam bertugas mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan maupun kerugian akibat bencana, dan menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bertanggung jawab kepada bupati. bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras komandan penanganan darurat bencana melakukan dengan bencana.pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan komandan penanganan darurat bencana sebagaimana kedaruratan bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan dimaksud pada berwenang mengaktifkan dan penanggulangan bencana pada keadaan darurat yang meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh bpbd. komando. rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat pos komando sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, maupun standar operasional prosedur sop) untuk memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat masing masing jenis bencana. bencana. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kontingensi pos komando sebagaimana dimaksud pada yang maupun standar operasional prosedur sop) diatur dengan berwenang memberikan data, informasi, dan mengambil peraturan bupati. keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana. pernyataan dan penentuan status keadaan darurat penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap bencana sebagaimana maksud pada ditetapkan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam segera oleh bupati setelah terjadinya bencana. huruf meliputi: dalam hal bupati dan wakil bupati menjadi bagian dari pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, korban bencana dan tidak dapat menetapkan status kerusakan, dan sumber daya: keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam penetapan status keadaan darurat bencana, penentuan status bencana ditetapkan oleh kepala penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bpbd. bencana, penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana pemenuhan kebutuhan dasar: dimaksud pada dan merupakan dasar perlindungan terhadap kelompok rentan: dan untuk kemudahan akses bagi bpbd dalam melaksanakan: pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. pengerahan sumber daya manusia, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pengerahan peralatan, cc. pengerahan logistik, tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada imi kai dan dikendalikan oleh kepala bpbd atau komandan imigrasi, ai, dan karantina, penanganan darurat bencana yang ditunjuk oleh bupati. perizinan, pengadaan barang jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan atau pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud barang, dalam huruf dilakukan untuk mengidentifikasi: penyelamatan, dan cakupan lokasi bencana: komando untuk memerintahkan instansi lembaga. jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, kepala bpbd berwenang melakukan dan atau meminta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pengerahan sumber daya: pemerintahan, dan skpd terkait: kemampuan sumber daya alam maupun buatan. sumber daya antar daerah: lembaga internasional yang bertugas menangani dalam hal terjadi bencana daerah, bupati menetapkan denda status keadaan darurat bencana sesuai dengan skala arc rescue, palang merah indonesia, bencana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang perlindungan masyarakat, dan undangan. lembaga sosial dan keagamaan. bupati dapat meminta bantuan unsur tentara nasional kebutuhan air bersih, sanitasi, indonesia dan kepolisian negara republik indonesia untuk pangan, pengerahan sumber daya pada tahap tanggap darurat. cc. sandang, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana pelayanan kesehatan, dimaksud pada dan sesuai dengan pelayanan psikososial, dan ketentuan peraturan perundang undangan.yelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana yat pengungsi tempat hunian sementara mendapatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf bantuan non pangan antara lain: dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan peralatan memasak dan makan: yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah bahan bakar dan penerangan: serta melalui upaya: alat alat lainnya. pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat: pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada evakuasi korban dan dan dilakukan oleh pemerintah daerah, penempatan pada lokasi yang aman. masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada an atau asin8 non pemerintah petuah tengah harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan dang und hak dasar sebagaimana dalam dan sesuai petani ang dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena terkena bencana sebagaimana dimaksud pada bencana dilakukan dengan kegiatan: huruf dan dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan pendataan: melibatkan unsur masyarakat bawah komando penempatan pada lokasi yang aman: komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar lokasi dan tingkatan rencananya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan keputusan kepala bpbdrlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana penyediaan: dimaksud dalam huruf dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan upaya pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kesehatan, dan psikososial. instansi lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada bpbd dengan pola pendampingan fasilitasi. terdiri atas: paragraf bayi, balita, dan anak anak, pascabencana ibu yang sedang mengandung atau menyusui, cc. penyandang cacat, orang sakit, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap orang lanjut usia. pascabencana sebagaimana dimaksud dalam huruf upaya perlindungan terhadap kelompok rentan meliputi: sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh rehabilitasi, dan instansi lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala rekonstruksi. bpbd dengan pola pendampingan fasilitasi. rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana. perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana pemulihan sosial psikologis: sebagaimana dimaksud pada antara lain: pelayanan kesehatan: perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana, rekonsiliasi dan resolusi konflik: pemulihan awal sosial psikologis, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, cc. pelayanan kesehatan, pemulihan keamanan dan ketertiban, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan keamanan dan ketertiban, dan j . pemulihan fungsi pelayanan publik. pemulihan awal fungsi pemerintahanpemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dimaksud dalam huruf dilakukan penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada dengan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat akibat bencana. bencana. selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dan atau merupakan tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah berupa: bersama sama dengan pemerintah dan atau pemerintah hli: daerah daerah istimewa yogyakarta. tenaga anti, peralatan, dan pemerintah daerah bersama sama dengan pemerintah pembangunan prasarana. dan atau pemerintah daerah daerah istimewa yogyakartagiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, masyarakat. kemandirian dan harapan hidup masyarakat. dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada harus memperhatikan: dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada kondisi sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan adat istiadat, perundang undangan. budaya, dan ekonomi. rehabilitasi mak kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam rencana rehab naa sebagaimana dima sud pada dilaksanakan oleh skpd dan instansi lembaga terkait disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala yang dikoordinasikan oleh kepala bpbd. bnpb. rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah daerah akan dari apbd pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: menggunakan na penunggu angan ena pembangunan kembali prasarana dan sarana, dalam hal apbd tidak memadai, pemerintah daerah dapat pembangunan kembali sarana sosial masyarakat: meminta bantuan dana kepada pemerintah daerah daerah cc. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya istimewa yogyakarta dan atau pemerintah untuk masyarakat, melaksanakan kegiatan rehabilitasi. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan dalam hal pemerintah daerah meminta bantuan dana peralatan yang lebih baik serta tahan bencana: rehabilitasi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi melalui pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat: peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali peningkatan fungsi pelayanan publik, dan keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong untuk mempercepat pembangunan kembali semua pemulihan kehidupan sosioekonomi dan kemandirian prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat. pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan perundang undangan. rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bnpb. bencana. dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah kesia konstruksi sebagai dimaksud dal menggunakan dana penanggulangan bencana dari apbd. kegiatan rekonstruksi lebar maksud lam tas dalam hal apbd tidak memadai, pemerintah daerah dapat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, meminta bantuan dana kepada pemerintah daerah daerah kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung istimewa yogyakarta dan atau pemerintah untuk jawab pemerintah atau pemerintah daerah daerah melaksanakan kegiatan rekonstruksi. istimewa yogyakarta. dalam hal pemerintah daerah meminta bantuan dana pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang ena rekonstruksi kepada pemerintah, permintaan tersebut merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi harus melalui pemerintah daerah daerah istimewa sebagaimana dimaksud dalam yoovakart arta. dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada harus memperhatikan: tat pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada aa. rencana tata ruang, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dan atau pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, pemerintah berupa: kondisi sosial: tenaga ahli: adat istiadat: peralatan, dan budaya lokal: dan cc. pembangunan prasarana. ekonomi. pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan nilai kearifan lokal.dilaksanakan oleh skpd sesuai dengan tugas pokok dan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana fungsinya. bagian kesatu pendanaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diterima pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan oleh pemerintah daerah dilakukan pengadministrasian bencana ditujukan untuk mendukung upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya pemerintah daerah dapat menerima dana yang bersumber guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri sesuai dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bersama antara pemerintah, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, dan pemerintah daerah. dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana pada bersumber dari: dimaksud dalam pemerintah daerah apbn: bersama sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah apbd daerah istimewa yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta dapat: apbd, dan memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan lembaga usaha dan atau masyarakat. bantuan dana penanggulangan bencana, pemerintah daerah bersama sama dengan pemerintah dan memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk dalam penyediaan dana yang bersumber selain dari berpartisipasi dalam penyediaan dana. pemerintah. setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib pemerintah daerah mengalokasikan anggaran mendapat ijin dari instansi lembaga yang berwenang. penanggulangan bencana yang memadai dalam apbd setiap ijin yang diberikan oleh instansi lembaga untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud pada salinannya mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan disampaikan kepada bpbd. pascabencana. penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang tata cara perijinan pengumpulan dana penanggulangan memadai sebagaimana dimaksud pada bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, penggunaan dana penanggulangan bencana dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada oleh bpbd sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. huruf terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk: dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan naa pencarian dan penyelamatan korban bencana,erti organ darurat, pascabencana sebagaimana dimaksud dalam evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan: dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana sandang, dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi: pelayanan kesehatan, dan tidak terjadi bencana, dan penampungan serta tempat hunian sementara. terdapat potensi terjadinya bencanana penanggulangan bencana yang digunakan pada dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati.lembaga dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana terkait, digunakan untuk dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh pemerintah kegiatan: daerah dalam anggaran bpbd. rehabilitasi: dan penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap rekan traksipemerintah daerah dapat memberikan ijin pengumpulan uang lokasi, kerusakan, dan sumber daya, dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat ketentuan peraturan perundang undangan. terkena bencana, cc. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, bagian ketiga pengelolaan bantuan bencana tata cara pemanfaatan serta pertanggung pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi dan kondisi kedaruratan.bantuan bencana dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan. lol bant liput pemerintah daerah, pemerintah daerah daerah istimewa pengelolaan uan nana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan yogyakarta dan pemerintah menyediakan dan memberikan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang bantuan bencana kepada korban bencana. berbentuk uang dan atau barang sesuai dengan ketentuan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang undangan. meliputi santunan duka cita, santunan kecacatan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan bantuan pinjaman lunak untuk usaha produktif, dan bencana sebagaimana dimaksud dalam sampai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. dengan diatur dengan peraturan bupati. santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam bab vill huruf diberikan kepada seseorang yang pengawasan dan pertanggungjawaban meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana. santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada korban bencana yang pemerintah daerah melalui skpd yang terkait melakukan mengalami kecacatan. pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing. dimaksud dalam huruf diberikan kepada pengawasan penanggulangan bencana sebagaimana korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dalam dimaksud pada meliputi: bentuk: sumber ancaman atau bahaya bencana, kredit usaha produktif: atau kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan kredit pemilikan barang modal bencana, kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan pemerintah daerah melakukan pengelolaan sumber daya bencana: bantuan bencana pada semua tahap bencana. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, dan apbn dilakukan sesuai standar akuntansi kegiatan konservasi lingkungan hidup, pemerintahan. perencanaan tata ruang, sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang pengelolaan lingkungan hidup, bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman kegiatan reklamasi, dan yang ditetapkan oleh pemerintah.semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana bencana yang diterima oleh masyarakat. baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan instansi lembaga terkait bersama bpbd melakukan ketentuan peraturan perundang undangan.apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan ditemukan adanya penyimpangan, maka dikenakan sanksi bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan bab event dang und ketentuan peraturan perundang undangan pemantauan dan evaluasi pertanggung jawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan transparansi penanggulangan bencana. laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja dilakukan oleh tan dapat melibatkan lembaga pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat (tiga) perencanaan pembangunan daerah, sebagai hanan valuasi bulan setelah masa tanggap darurat.pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bencana dilakukan oleh bpbd. bersumber dari apbd, apbd daerah istimewa yogyakarta, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang berakhir. dilakukan oleh bpbd. bab xii bab ketentuan penutup penyelesaian sengketa esai semua peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan penyelesaian seng eta penanggulangan bencana pada bencana daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah bertentangan dengan peraturan daerah ini.peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dapat menempuh upaya penyelesaian luar pengadilan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan atau melalui pengadilan.pemerintah daerah dan para pelaku penanggulangan ditetapkan wonosari bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang pada tanggal meibupati gunungkidul, keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana. ttd gugatan sebagaimana dimaksud pada terbatas madinah pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang diundangkan wonosari berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan pada tanggal mei bencana, dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata. sekretaris daerah kabupaten gunungkidul, bab ketentuan peralihan ttd budi hartono pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka program lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah nomor penjelasan dengan pertimbangan tersebut atas dan sesuai atas dengan amanat undang undang nomor tahun peraturan daerah kabupaten gunungkidul peraturan presiden nomor tahun tentang nomor tahun badan nasional penanggulangan bencana dan peraturan tentang menteri dalam negeri nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana peraturan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah,maka perlu membentuk umum peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten gunungkidul secara geologis dan penanggulangan bencana kabupaten gunungkidul: geografis memiliki keunikan dan kondisi yang berbeda dari semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan wilayah kabupaten lain daerah istimewa yogyakarta. pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan secara keluasan wilayah kabupaten gunungkidul memiliki pascabencana, luas wilayah km? atau sekitar dari luas menitikberatkan upaya upaya yang bersifat preventif pada wilayah daerah istimewa yogyakarta. secara geomorfologi prabencana, kabupaten gunungkidul terbagi dalam bentang alam cc. pemberian kemudahan akses bagi badan yaitu pegunungan batur agung, dataran wonosari dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kawasan karst pegunungan seribu. setiap bentang alam dan memiliki potensi dan kerawanan dari sisi bencana baik pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada alam, non alam maupun teknologi. disamping itu pascabencana. kabupaten gunungkidul juga terletak pada pertemuan lempeng eurasia dan indo australia dan secara geologi ii. demi dekat dengan patahan aktif sesar opak yang sangat rawan gempa bumi dan ancaman tsunami sebagai dampak cukup jelas. ikutan. kawasan karst pegunungan kapur menyebabkan kabupaten gunungkidul rawan kekeringan karena secara geologi air melimpah namun terletak sungai bawah huruf tanah. kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang relatif yang dimaksud dengan asas masih rendah juga menjadi alasan tingginya kerentanan kemanusiaan bermanifestasi dalam dalam penanggulangan bencana kabupaten penanggulangan bencana sehinga gunungkidul. peraturan daerah ini memberikan dengan kondisi tersebut diatas maka perlu adanya perlindungan dan penghormatan hak hak penanganan bencana kabupaten gunungkidul secara asasi manusia, harkat dan martabat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan melibatkan setiap warga daerah kabupaten seluruh unsur kabupaten. gunungkidul secara proporsional. huruf huruf yang dimaksud dengan asas keadilan yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah bahwa setiap materi muatan dan kepastian hukum adalah bahwa ketentuan dalam penanggulangan materi muatan ketentuan dalam bencana harus mencerminkan keadilan penanggulangan bencana harus dapat secara proporsional bagi setiap warga menimbulkan ketertiban dalam daerah tanpa kecuali. masyarakat melalui jaminan adanya huruf kepastian hukum. yang dimaksud dengan asas kesamaan huruf kedudukan dalam hukum dan yang maksud dengan asas pemerintahan adalah bahwa materi kebersamaan adalah bahwa muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana pada penanggulangan bencana tidak boleh dasarnya menjadi tugas dan tanggung berisi hal hal yang membedakan latar jawab bersama pemerintah dan belakang, antara lain, agama, suku, ras, masyarakat yang dilakukan secara gotong golongan, gender, atau status sosial. royong huruf huruf yang dimaksud dengan asas yang dimaksud dengan asas kelestarian keseimbangan adalah bahwa materi lingkungan hidup adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan keserasian lingkungan untuk generasi lingkungan. sekarang dan untuk generasi yang akan yang dimaksud dengan asas datang demi kepentingan bangsa dan keselarasan adalah bahwa materi negara. muatan ketentuan dalam huruf penanggulangan bencana mencerminkan yang dimaksud dengan asas ilmu keselarasan tata kehidupan dan pengetahuan dan teknologi bahwa materi lingkungan. dalam penanggulangan bencana harus yang dimaksud dengan asas keserasian memanfaatkan ilmu pengetahuan dan bahwa materi muatan ketentuan dalam teknologi secara optimal sehingga penanggulangan bencana mencerminkan mempermudah dan mempercepat proses keserasian lingkungan dan kehidupan penanggulangan bencana, baik pada sosial masyarakat. tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca huruf bencana. yang dimaksud dengan prinsip berdaya alat guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan urut tidak membuang waktu, tenaga, dan yang dimaksud dengan prinsip biaya yang berlebihan. pengurangan resiko adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi resiko yang dimaksud dengan prinsip berhasil bencana guna adalah bahwa dalam huruf penanggulangan bencana harus berhasil yang dimaksud dengan prinsip cepat dan sun khususnya dalam mengatasi tepat adalah bahwa dalam kesulitan masyarakat dilakukan dengan penanggulangan bencana harus tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dilaksanakan secara cepat dan tepat yang berlebihan, sesuai dengan tuntutan keadaan. huruf huruf yang dimaksud dengan prinsip yang dimaksud dengan prinsip prioritas transparansi" adalah bahwa adalah bahwa apabila terjadi bencana penanggulangan bencana dilakukan kegiatan penanggulangan harus secara terbuka dan dapat dipertanggung mendapat prioritas dan diutamakan pada jawabkan. kegiatan penyelamatan jiwa manusia. yang dimaksud dengan prinsip huruf akuntabilitas adalah bahwa yang dimaksud dengan prinsip penanggulangan bencana dilakukan koordinasi adalah bahwa secara terbuka dan dapat dipertanggung penanggulangan bencana didasarkan jawabkan secara etik dan hukum. pada koordinasi yang baik dan saling huruf mendukung. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip cukup jelas keterpaduan adalah bahwa jas: dilakukan oleh surat eta rencana o'e yang dimaksud dengan prinsip digagalkan dapat nondiskriminatif adalah bahwa negara duk yang dalam penanggulangan bencana tidak saing mengaku ng. memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras huruf dan aliran politik apapun. yang dimaksud dengan dana siap pakai yaitu huruf dana yang dicadangkan oleh pemerintah yang dimaksud dengan prinsip untuk dapat dipergunakan sewaktu waktu nonproletisi adalah bahwa dilarang apabila terjadi bencana. menyebarkan agama atau keyakinan huruf pada saat keadaan darurat bencana cukup jelas. terutama melalui pemberian bantuan dan huruf pelayanan darurat bencanamedia massa antara lain media cetak dan media elektronik. cukup jelas. yang dimaksud dengan rad prb" adalah cukup jelas. rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana, yang merupakan rencana kegiatan cukup jelas. tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. alat cukup jelas. cukup jelas. dpr cukup iclcukup jelas. adalah suatu proses depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan cukup jelas. tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan dengan sistem tanggapan cukup jelas. cukup jelas. untuk satu jenis bencana. yang dimaksud dengan standar operasional cukup jelas. prosedur adalah suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah langkah yang telah cukup jelas. disepakati bersama oleh seluruh instansi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, cukup jelas.mengingat undang undang dasar negara taerintahan daerah lembaran negara republik www indonesia tahun nomor tambahan peraturan daerah kabupaten gunungkidul lembaran negara nomor sebagaimana telah nomor tahun diubah beberapa terakhir dengan undang undang tentang nomor tahun tentang perubahan kedua atas retribusi tempat penginapan pesanggrahan vilgunungkidul, lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang menimbang bahwa retribusi tempat penginapan pesanggrahan vila perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan pemerintahan daerah lembaran negara republik peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor indonesia tahun nomor tambahan tahun tentang retribusi tempat penginapan lembaran negara republik indonesia nomor pesanggrahan vila: undang undang nomor tahun tentang bahwa sesuai dengan ketentuan huruf kepariwisataan lembaran negara republik undang undang nomor tahun tentang pajak indonesia tahun tambahan lembaran negara daerah dan retribusi daerah, retribusi republik indonesia nomor penginapan pesanggrahan vila merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh daerah, undang undang nomor tahun tentang pajak sehingga peraturan daerah dimaksud huruf perlu daerah dan retribusi daerah lembaran negara diatur kembali: republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesinginapan pesanggrahan" vila, peraturan pemerintah nomor tahun tentang memutuskantempat penginapan pesanggrahan vila.babdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah daerah adalah kabupaten gunungkidul.nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor unsur penyelenggara pemerintahan daerah.tahun tentang pokok pokok pengelolaan dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur keuangan daerah lembaran daerah kabupaten penyelenggara pemerintahan daerah. gunungkidul tahun nomor seri e), badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak tahun tentang urusan pemerintahan daerah melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara bumn), nomor seri sebagaimana telah diubah atau badan usaha milik daerah (bumi) dengan nama dan dalam dengan peraturan daerah kabupaten gunungkidul bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, nomor tahun tentang perubahan atas persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bentuk tahun tentang urusan pemerintahan daerah badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun usaha tetap. nomor seri e):engan persetujuan dikelola oleh pemerintah daerah. dewan perwakilan rakyat daerah retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran kabupaten gunungkidul atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan bupati gunungkidul, orang pribadi atau badan. jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan bab pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan nama, objek, dan subjek retribusidengan nama retribusi tempat penginapan pesanggrahan vila karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut tempat penginapan pesanggrahan vila. peraturan perundang undangan yang berlakulayanan tempat masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang penginapan pesanggrahan vila yang disediakan, dimiliki, dan atau merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan dikelola oleh pemerintah daerah. jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada adalah tempat penginapan pesanggrahan vila yang disediakan, suatu saat dalam masa retribusi menurut ketentuan perundang dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, bumn, bumi, dan pihak undangan.subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jumlah pokok retribusi yang terutang. pelayanan penyediaan tempat penginapan pesanggrahan vilnan bab iigolongan retribusi atau seharusnya tidak terutang. surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat std retribusi tempat penginapan pesanggrahan vila digolongkan sebagai adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi retribusi jasa usaha.bab serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk cara mengukur tingkat penggunaan jasadihitung berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, dan masa retribusi tempat penginapan pesanggrahan vila. bab besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada dan prinsip dan sasaran dalam penetapan tidak termasuk pajak hotel. struktur dan besarnyarinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perekonomian. ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layakstruktur dan besarnya tarif objek baru. struktur penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan dprd. tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas dan jangka waktu pemakaian. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut wilayah pemungutan jenis fasilitas masa arif pelayanan retribusi retribusi terus edi wil pondok wisata, single bed hari rp50. (lima tribus yang terutang dipungut wilayah vaerak. pesanggrahan puluh ribu rupiah) dan vila double bed hari (tujuh bab viii anti ribu penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran extra bed hari (dua puluh lima ribu bagian kesatu rupiah) penentuan pembayaran aula pertemuan kapasitas s d hari orang (seratus lima puluh ribu rupiah) retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain cottage hari (dua yang dipersamakan. kamar tidur ratus lima puluh dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada kamar tamu ribu rupiah) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan atau kamar mandi akuntansi. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pada hari libur atau hari besar dinaikkan sebesar (dua puluh lima keseratus). pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat masuk bagian ketiga tempat penginapan pesanggrahan villa. angsuran dan penundaan pembayaranmenikmati pelayanan tempat penginapan pesanggrahan vila, sehingga tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.bab dimaksud pada dituangkan dalam suatu perjanjian sanksi administratif kerjasama. kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan (dua per seratus) untuk setiap penyetoran dari kurang bayar setiap retribusi. bulannya. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi yang bab dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan bupati. penagihan bagian kedua pan tempat pembayaranpembayaran retribusi dilakukan tempat pemungutan retribusi didahului dengan surat teguran. ada tempat penginapan pesanggrahan ila. pat peng tan pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang pembayaran sebagaimana dimaksud pada diberikan tanda sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi bukti pembayaran yang sah. dikeluarkan segera setelah (tujuh) hari sejak jatuh tempo seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor kas daerah pembayaran. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi penyetoran retribusi diatur dengan peraturan bupatbab xii penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi menjadi hapus bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu (tiga) tahun terhitung pembebasan retribusi. sejak saat terulangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana melakukan tindak pidana bidang retribusi. dimaksud pada diberikan dengan memperhatikan kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada kemampuan wajib retribusi. terganggu apabila pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan surat teguran, atau diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, maupun tidak langsung. dan pembebabab xiii diterimanya surat teguran dimaksud.meluasnya kepada pemerintah daerah. ditugaskan kepada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui tugas dan fungsi bidang kepariwisataan.iutang retribusiperangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi sudah kedaluwarsa. diberikan insentifsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. baberah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan bidang retribusi daerah: penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah, sebagaimana did dimaksud dalam undang undang hukum acara pidana memanggil orang untu adalah pejabat henti didikan: pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah daerah yang penghenti penyidik an, dan atau diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan peraturan perundang undangan. tindak pidana bidang retribusi daerah sesuai dengan wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah ketentuan peraturan perundang undangan menerima. mencari. mengumpulkan dan meneliti keterangan penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan atau oran berkenaan sen tindak pidana bidan metilasi dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada manah keterangan tersebut lebih penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik lengkap dan jelas, indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undcc.wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya tindak pidana bidang retribusi daerah: sebagaimana dimaksud dalam sehingga merugikan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) kali jumlah penyitaan terra dap bahan bukti tersebut:minta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya penyidikagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penerimaan negara. peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten gunungkidul. bab xvii ditetapkan wonosari ketentuan peralihan pada tanggal maret bupati gunungkidul, pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang ttd berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor madinah tahun tentang retribusi tempat penginapan pesanggrahan vila diundangkan wonosari lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun nomor seri pada tanggal maret masih dapat ditagih selama jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak pit. sekretaris daerah saat terutang. kabupaten gunungkidul, ttd budi hartono lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun bab xvii nomor seri.retribusi tempat penginapan pesanggrahan vila cukup jelas. i. umum cukup jelas. retribusi atribusi tempat penginapan pesanggrahan vila kabupaten gunungkidul telah diatur dengan peraturan daerah cukup jelas. kabupaten gunungkidul nomor tahun yang mendasarkan pada undang undang nomor tahun tentang pajak daerah cukup jelas. dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun cukup jelas. dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun cukup jelas. tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah yang mengatur retribusi perlu ditinjau kembali untuk cukup jelas. disesuaikan dan diatur kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi pada saat ini. cukup jelas. atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul tentang retribusi tempat cukup jelas. penginapan pesanggrahan vila. cukup jelas. il. demi0) undang undang nomor tahun ina tentang pemerintah daerah lembaran snp negara republik indonesia tahun pl, nomor tambahan lembaran negara lik lembaran daerah publi indonesia nomor sebagaimana telah diubah terakhir kabupaten gunungkidul dengan undang undang nomor tahun berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul tentang perubahan kedua atas nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah lembaran peraturan daerah kabupaten gunungkidulemberian insentif dan kemudahan undang undang nomor tahun penanaman modal tentang penanaman modgunungkidul, republik indonesia nomor tah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang poni tentang usaha mikro, kecil, dan peraturan pemerintah nomor tahun menengah lembaran negera republik tentang pedoman pemberian insentif indonesia tahun nomor dan pemberian kemudahan penanaman tambahan lembaran negara republik modal daerah, perlu menetapkan indonesia nomor peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal: undang undang nomor tahun tent pajak retro mengingat undang undang dasar ang daerah dan tribus negara republik indonesia tahun daerah lembaran negedaerah undang undang nomor tahun istimewa istimewa yogyakarta berita tent kisti isti negara republik indonesia tahum ya: pen egan nobar dena nomor yogyakartaperaturan pemerintah nomor tahun dan tentang pedoman pemberian bupati gunungkidul, insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal daerah lembaran memutuskrepublik indonesia nomor pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. peraturan presiden nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu babi pintu bidang penanaman modal, ketentuan umum peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pemberian kemudahan penanaman daerah adalah kabupaten gunungkidul. modal,ri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. sebagaimana telah diubah dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang peraturan daerah kabupaten terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat gunungkidul nomor tahun memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak tentang perubahan atas peraturan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah kabupaten gunungkidul nomor untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya tahun tentang urusan kemakmuran rakyat. pemerintahan daerah lembaran daerah retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah kabupaten gunungkidul tahun pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau nomor seri e),dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari orang pribadi atau badan. tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah dokumen yang dilakukan salam satu tempat. daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang peningkatan penanaman modal daerah. perorangan dan atau badan usaha perorangan yang pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam pemerintah daerah kepada penanam modal untuk undang undang nomor tahun tentang usaha mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam mikro, kecil, dan menengah. rangka mendorong peningkatan penanaman modal usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri daerah. sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanam usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, penanam modal asing untuk melakukan usaha atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung kabupaten gunungkidul sesuai dengan peraturan dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi perundang undangan. kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa dan menengah. penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau mdn adalah kegiatan penanam modal untuk melakukan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi dengan menggunakan modal dalam negeri. bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat pma kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud usaha yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dalam undang undang nomor tahun tentang dengan menggunakan modal asing, baik yang usaha mikro, kecil, dan menengah. menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang berpasangan dengan penanaman modal dalam negeri. dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan kegiatan ekonomi indonesia. sumber daya lokal adalah setiap bentuk faktor produksi kebersamaan, yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal efisiensi berkeadilan: dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang berkelanjutan: bersumber dari lokasi indonesia. berwawasan lingkungan: gan, tenaga kerja lokal adalah penduduk yang berusia paling kemandirian: dan sedikit (delapan belas) tahun yang berstatus j . keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. kewarganegaraan indonesia bagian kedua sasaran penanaman modal maksud peraturan daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan sasaran penanaman modal meliputi sektor penanaman modal daerah dalam rangka menciptakan lingkungan hidup, akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi daerah. ilmu pengetahuan, teknologi dan riset: tujuan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kesehatan: pemberian kemudahan penanaman modal adalah pariwisata, memberikan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada para pihak yang industri, terkait dalam penanaman modal. perdagangan dan jasa penunjang, pertambangan, energi dan sumber daya alam, bab perumahan dan pemukiman, asas dan sasaran penanaman modal j . perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi, dan bagian kesatu sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha asas penanaman modal tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: bab iii kepastian hukum: pelayanan penanaman modal keterbukaan, akuntabilitas: bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan perlakuan yang sama dan tidak membedakan terhadap penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan penanam modal:genai bidang bidang atau sektor sektor potensial mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat, dan penanam modal. bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanam modal harus memberikan keterangan mengenai penanaman modal. kondisi perusahaan atau usaha masing masing. bab bagian kedua kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal penjajakcalon penanam modal diberi kesempatan untuk dan diberikan prioritas untuk menerima mempelajari potensi penanaman modal daerah yang berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal. dilandasi oleh itikad baik. penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasiintensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, memutuskan menanamkan modal. menengah, dan koperasi. bagian ketiga pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam pelaksanaan penanaman modal bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dukungan kian mena calon penanam modal harus memenuhi segala persyaratan mempercepat realisasi penanaman modal. perizinan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon pemerintah daerah harus dituangkan dalam perjanjian penanam modal sebagaimana dimaksud dalam berlaku kontrak yang jelas, transparan, dan akuntabel. untuk mdn atau pma. perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada bab paling sedikit mencakup jangka waktu kontrak, pembagian mekanisme percepatan penanaman modal keuntungan, hak dan kewajiban, dan sanksi yang bagian kesatu melanggar perjanjian kontrak. keterbukaan informasiuntuk mendorong percepatan penanaman modal dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua pemerintah daerah menjamin keterbukaan informasi belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan. setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi daerah, administratif berupa pemberian dana stimulan, dan atau peringatan tertulis, pemberian bantuan modal. pembatasan kegiatan usaha, jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas huruf dan huruf disesuaikan dengan kemampuan penanaman modal, atau keuangan dan kebijakan pemerintah daerah. pencabutan ijin usaha dan atau fasilitas penanaman modal pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan bab kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha insentif dan kemudahanupati dapat memberikan insentif dan atau kemudahan berupa dana bergulir dan dana bantuan. penanaman modal kepada calon penanam modal sesuai pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang huruf dapat berbentuk penyertaan modal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan aset perundang undangan. lebih ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan prinsip peraturan bupati. kepastian hukum, kesetaraan: transparansi, bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan akuntabilitas, dan dapat berupa efektif dan efisien, penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan potensial dan peluang kemitraan: penanaman modal sebagaimana dimaksud pada penyediaan sarana dan prasarana: ditetapkan dengan keputusan bupati. penyediaan lahan atau lokasi: pemberian bantuan teknis, dan atau pemberian insentif dapat berbentuk percepatan pemberian perizinan. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan daerah: penanaman modal diatur dengan peraturan bupati. bab vii pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk tata cara pemberian insentif dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam pemberian kemudahantata cara pemberian insentif dan atau pemberian undangan. kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut penanam modal dan atau penanggung jawab pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan perusahaan mengajukan permohonan kepada bupati penanaman modal paling sedikit memenuhi salah satu atau pejabat yang ditunjuk, dan kriteria sebagai berikut bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana masyarakat, dimaksud pada huruf menyerap banyak tenaga kerja lokal, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, insentif dan atau pemberian kemudahan penanaman memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan modal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan publik, peraturan bupati. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk bab viii domestik regional bruto: dasar penilaian pemberian insentif berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan pemberian kemudahan termasuk skala prioritas tinggi, termasuk pengembangan infrastruktur, lakukan alih teknologi, melakukan industri pion dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam bupati atau pejabat yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan ditunjuk melakukan kajian dan penilaian terhadap inovasi, penanam modal dalam rangka pemberian insentif bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau dan atau pemberian kemudahan koperasi, atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau ketentuan lebih lanjut ada akan dan penilaian peralatan yang diproduksi dalam negeri. pan 1ma sud pada diatur dengan peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penanaman modal diatur dengan peraturan bupati. bab pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan jenis usaha atau kegiatan yang memperoleh kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan insentif dan pemberian kemudahan modal daerah. bab jenis atau bidang usaha dapat memperoleh insentif dan koordinasi dan pengendalian percepatan kemudahan antara lain: penanaman modal usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, basi bagian kesatu usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan koordinasijenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh pemantauan, evaluasi, serta pengendalian percepatan insentif dan atau pemberian kemudahan penanaman modal penanaman modal. meliputi: perdagangan dan industri, bagian kedua pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, ruang lingkup pengendalian cc. perikanan dan kelautan, dan pariwisata, perhotelan, dan rumah makan. bab pengendalian penanaman modal dan percepatan peran pemerintah daerah penanaman modal dilakukan dengan cara pemantauan, pembinaan, dan pemerintah daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat pengawasan dan penindakan. untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang pemantauan sebagaimana dimaksud huruf mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi, dan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.erintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif pembinaan sebagaimana dimaksud huruf dalam mendukung percepatan penanaman modal. dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada setiap penanam modal yang melanggar ketentuan perusahaan mdn pma yang telah memperoleh sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi persetujuan penanaman modal, dan administratif berupa: memberikan bantuan pemecahan masalah dan peringatan tertulis, hambatan yang dihadapi oleh perusahaan mdn pma. pembatasan kegiatan usaha, pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas huruf dilakukan dengan cara penanaman modal, atau melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan pencabutan ijin usaha dan atau fasilitas penanaman informasi tentang penyimpangan pelanggaran modal. pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan, mengadakan pemeriksaan langsung lokasi proyek bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian penanaman modal, dan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal menindaklanjuti atas penyimpangan pelanggaran yang daerah kepada gubernur secara berkala setiap satu tahun dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan sekali. peraturan perundang undangan. bagian kedua evaluasi bab xii pelaporan dan evaluasi bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan bagian kesatu pelaporenerima insentif dan atau kemudahan penanaman modal (satu) tahun sekali, wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal bab xiii (lpm) kepada bupati paling sedikit (satu) tahun sekali. pembinaan dan pengawasanbupati melakukan pembinaan dan pengawasan usaha. pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kegiatan penanaman modal. penanaman modal lpm) sebagaimana dimaksud pada dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan bupati.peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kemudahan sebagaimana dimaksud pada diaturb xiv dalam lembaran daerah kabupaten gunungkidul. ketentuan peralihan ditetapkan wonosari pada tanggal mei pemberian insentif dan atau kemudahan dapat ditinjau bupati gunungkidul, kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman ttd modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud madinah dalam atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan. diundangkan wonosari mei pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku pada tangga semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan sekretaris daerah peraturan daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat kabupaten gunungkidul, (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. ttd pemberian insentif dan atau kemudahan yang diberikan sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan tetap budi hartono berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif dan atau kemudahan tersebut berakhir. lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun permohonan insentif dan atau kemudahan penanaman nomor modal yang sedang diproses, diselesaikapenjelasan ii. demi atas peraturan daerah kabupaten gunungkidul cukup jelas. nomor tahun tentang cukup jelas. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan il. umum hukum dan ketentuan peraturan perundang bahwa dalam rangka penyelenggaraan undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban tindakan dalam bidang penanaman modal. mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan yang dimaksud dengan "asas keterbukaan adalah pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. sementara memperoleh informasi yang benar, jujur, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengembangan penanaman modal dengan berpedoman asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan pada peraturan perundang undangan. hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat perlu diberikan kepastian hukum dan perlindungan atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi hukum secara adil kepada pihak pihak yang negara sesuai dengan ketentuan peraturan mengembangkan penanaman modal. kepastian hukum ini perundang undangan akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama terwujudnya penanaman modal kabupaten gunungkidul dan tidak membedakan asal negara adalah asas sehingga dapat mempercepat pembangunan dan nana perlakuan pelayanan mendiskriminasi berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih ketentuan peraturan perundang undangan, baik meningkatkan pendapatan daerah. antara penanam modal asing maupun antara berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut penanam modal dari satu negara asing dan penanam atas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang dal dari ine lai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman negara asing inn modal kabupaten gunungkidul.yang dimaksud dengan "asas efisien berkeadilan huruf adalah asas yang mendasari pelaksanaan cukup jelas. penanaman modal dengan mengedepankan efisien huruf berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim cukup jelas. usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. huruf yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan adalah cukup jelas. asas yang secara terencana mengupayakan huruf berjalannya proses pembangunan melalui cukup jelas penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan huruf dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik cukup jelas. untuk masa kini maupun yang akan datang. huruf yang dimaksud dengan asas berwawasan cukup jelas. lingkungan adalah asas penanaman modal yang huruf dilakukan dengan tetap memperhatikan dan cukup jelas. mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan huruf lingkungan hidup. cukup jelas. yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah huruf asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap cukup jelas. huruf mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan dimaksud sektor lai adalah tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi ang dimaksud engan sektor lamanya acara terwujudnya pertumbuhan ekonomi. hai para yang dimaksud dengan asas keseimbangan perkembangannya perlu mendapatkan insentif kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah nan maupun kemudahan kecuali bidang usaha asas yang berupaya menjaga keseimbangan tertutup sesuai ketentuan peraturan kemajuan ekonomi wilayah dalam kemajuan ekonomi perundang undangan, antara lain wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. peraturan presiden nomor tahun huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas huruf cukup jelas. cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "dukungan yang dimaksud dengan kesetaraan infrastruktur antara lain sarana dan prasarana adalah perlakuan yang sama terhadap yang menunjang kegiatan penanaman modal. penanam modal tanpa memihak dan yang dimaksud dengan dukungan sumber menguntungkan satu golongan, daya antara lain peningkatan kualitas dan kelompok, atau skala usaha tertentu. kuantitas sumber daya manusia. huruf yang dimaksud dengan transparansi cukup jelas. adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan bentuk jaminan keterbukaan informasi antara lain kepada penanam modal dan masyarakat melalui penyebarluasan informasi yang berkaitan luas. dengan penanaman modal yang dipublikasikan huruf melalui media massa, internet, dan papan yang dimaksud dengan akuntabilitas pengumuman, serta penyusunan dan adalah bentuk pertanggungjawaban atas penyebarluasan data base dan profil investasi pemberian insentif dan atau pemberian daerah. kemudahan penanaman modal. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah pertimbangan yang cukup jelas.huruf yang dimaksud dengan "kepastian hukum adalah asas yang meletakkan cukup jelas. hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar cukup jelas. pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian cukup jelas. insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. cukup jelas. yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk melakukan cukup jelas. kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif cukup jelas. dan atau pemberian kemugembangan penanaman modal yang cukup jelas.dimaksud dalam huruf dan huruf perlu naa menetapkan peraturan daerah tentang retribusi tempat pelelangan ikanbentukan daerah daerah kabupaten dalam www lingkungan daerah istimewa yogyakarta berita peraturan daerah kabupaten gunungkidul negara republik indonesia tahun nomor nomor tahun tentang undang undang nomor tahun tentang retribusi tempat pelelangan perikanbupati gunungkidul undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara menimbang bahwa retribusi tempat pelelangan ikan yang republik indonesia tahun nomor berlaku pada saat ini telah diatur dengan tambahan lembaran negara republik indonesia peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor nomor sebagaimana telah diubah beberapa tahun tentang retribusi tempat kali terakhir dengan undang undang nomor pelelangan ikan yang penyusunannya masih tahun tentang perubahan kedua atas mendasarkmerintahan daerah lembaran negara undang nomor tahun republik indonesia tahun nomor bahwa sesuai dengan ketentuan huruf tambahan parah negara republik indonesia undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi undang undang nomor tahun tentang tempat pelelangan ikan merupakan jenis retribusi pajak daerah dan retribusi daerah lembaran jasa usaha yang dipungut oleh daerah, sehingga negara republik indonesia tahun nomor peraturan daerah dimaksud huruf perlu diatur tambahan lembaran negara republik kembali: indonesia nomor, jawa barat, dan daerah istimewa yogyakarta berita negara republik indonesia tahun memutuskan nomor peraturan pemerintah nomor tahun menetapkan peraturan daerah tentang retribusi yang dimaksud dengan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran daerah adalah kabupaten gunungkidul. negara republik indonesia nomor pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai peraturan daerah kabupaten gunungkidul unsure penyelenggara pemerintahan daerah. nomor tahun tentang urusan bupati adalah bupati gunungkidul. pemerintahan daerah lembaran daerah dewan perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat kabupaten gunungkidul tahun nomor dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur seri sebagaimana telah diubah dengan penyelenggara pemerintahan daerah.nomor tahun tentang perubahan atas kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan tentang urusan pemerintahan daerah komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara bumn), lembaran daerah kabupaten gunungkidul atau badan usaha milik daerah bumi) dengan nama dan dalam nomor seri e):kan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat std dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan, terdiri adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi dari pieces (ikan bersirip), crustacea (udang, rajungan, kepiting administratif berupa bunga dan atau denda. dan sejenisnya), moluska (kerang, tiram, cumi cumi, siput, gurita penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah dan sejenisnya), echinodermata (teripang, bulu babi, dan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari sejenisnya), reptilia (buaya, penyu, kura kura, biawak, ular air dan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang sejenisnya), algae (rumput laut dan tumbuh tumbuhan lain yang tindak pidana bidang retribusi daerah yang terjadi serta pelelangan ikan adalah penjualan ikan hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. bab tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat tpi adalah nama, objek, dan subjek retribusi tempat yang disediakan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan. asa pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan yang disediakan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.adalah penyediaan tempat pelelangan yang retribusi tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. lainnya yang disediakan tempat pelelangan. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. pemotong retribusi tertentu. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada nelayan adalah setiap orang yang menghidupkannya baik sebagian adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan atau maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan. dikelola oleh bumn, bumi, dan pihakadalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memperoleh, dan atau memanfaatkan jasa tpi. bab iii pihak penjual sebesar (tiga per seratus), golongan retribusi pihak pembeli sebesar (dua per seratus). tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. retribusi tempat pelelangan digolongkan sebagai retribusi jasa peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada usah dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan sana. perekonomian. bab penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada cara mengukur tingkat penggunaan jasa tetaptingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan harga transaksi jual beli dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan dprd. ikan tpi. bab vii bab wilayah pemungutan prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah. bab viii prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dalam angsuran, dan penundaan pembayaran penyelenggaraan tempat pelelangan ikan secara efektif dan efisien bagian kesatu dengan mempertimbangkan harga pasar, kemampuan masyarakat, dan penentuan pembayaran aspek keadilan. bab retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen struktur dan besarnya tarif retribusipenjual dan pemenang pelelangan ikan wajib membayarinn bunga sebesar (dua keseratus) setiap bulan dari retribusi besarnya retribusi ditetapkan sebesar (lima per seratus) dari yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dan menggunakan std. pembeli dengan perincian sebagai berikut ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi skr atau bagian ketiga dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angsuran dan penundaan pembayaranpemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. badan menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, sehingga tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaranbab kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusiupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi yang pembebasan retribusi. dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana bupati. tersebut dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk menganggur. bagian kedua pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada tempat pembayaranatau pembebasan retribusi diatur dengan peraturan pembayaran retribusi dilakukan tempat pemungutan retribusi bupati pada tempat pelelangan ikan. pembayaran sebagaimana dimaksud pada diberikan bab tanda bukti anda bukti pembayaran yang san. tata cara penagihan. penagihan retribusi yang terutang menggunakan std dan didahului dengan surat teguran. seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor kas daerah sesuai pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain ymain tarung sejenis wajib retribusi harus piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk nasi retribusinya melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. surat teguran sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi oleh pejabat yang berwenang. kan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih anu mengenai tata cara penagihan retribusi diatur ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang dengan peraturan bupati. sudah kedaluwarsa diatur dalam peraturan bupati. bab bab xii kedaluwarsa penagihan insentif pemungutan peka ala fla maya jesospaberulangnya retribusi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan diterbitkan surat pemanfaatan insentif diatur dengan peraturan bupati sesuai diterbitkan surat 'teguran, atau dengan ketentuan peraturanxiiiejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah dimaksud pada huruf adalah wajib retribusi dengan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan melakukan penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah, belum meluasnya kepada pemerintah daerah. sebagaimana dimaksud dalam undang undang hukum acara pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana pidana. dimaksud pada huruf dapat diketahui dari pengajuan penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah daerah permohonan keberatan oleh wajib retribusi.memberitahukan adalah dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya menerima, mencari, mengumpulkanpublik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi undang undang hukum acara pidana. lebih lengkap dan jelas: meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai bab xiv orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ketentuan pidanameminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sebagaimana dimaksud dalam dan sehingga badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan daerah: paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. dengan tindak pidana bidang retribusi daerah, pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada tidak melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan retribusinya. penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,penerimaan negarnutup bidang retribusi daerah: memanggil orang untuk didengar keterangannya dan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah diperiksa sebagai tersangka atau saksi, kabupaten gunungkidul nomor tahun tentang retribusi tempat menghentikan penyidikan, dan atau pelelangan ikan lembaran daerah kabupaten gunungkidul nomor melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tahun seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.pelelangan umum ditetapkan wonosari dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pada tanggal maret kesejahteraan masyarakat nelayan dipandang perlu dilakukan bupati gunungkidul, langkah untuk menjamin stabilitas harga jual ikan tangkap dengan menyediakan tempat tempat pelelangan ikan deserta kelengkapan ttd dan sumberdaya manusia yang diperlukan. madinah agar penyelenggaraan pelelangan ikan tempat pelelangan ikan yang disediakan pemerintah daerah dapat berlangsung secara diundangkan wonosari berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu memungut pada tanggal maret retribusi. pit. sekretaris daerah dengan berlakunya undang undang nomor tahun kabupaten gunungkidul, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi tempat pelelangan ikan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan. ttd atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut atas budi hartono perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi tempat pelelangan. lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun nomor ser, walikota tasikmalaya, menimbangota tasikmalaya, daerah berwenang memberikan fasilitas insentif bidang penanaman modal dalam batas kewenangannya,etentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan walikota. babhuruf menjelaskan paling kurang identitas pemohon, lingkup usaha, kinerja manajemen, dan atau perkembangan usaha. walikotaanaman modal. walikotapembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota:walikota. tim sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikutwalikotasebagaimana dimaksud dalam huruf babwalikota. bab hak, kewajiban dan tanggung kepada skpdxiiwaliwalikota melaksanaatau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bab xiii pembinaan dan pengawasan walikota melaksanakan pembinaan terhadap pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. walikota melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh skpddaerah. tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalahkewenangan, jenis usaha, bentuk, kriteria: tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dasar penilaian, hak, kewajiban dan tanggung jawab, pelaporan dan evaluasi, dankepastian hukum, yang mengandung pengertian, kesetaraan,: cc. transparansi,, akuntabilitas,,walikota dan dimuat dalam berita daerahsarana dan prasarana pendukung pelayanan), sektor pertanian diprioritaskan pada budidaya dan jasa pertaniil. sektor perhubungan dan telekomunikasi. bab viicc. penyertamodal sebagaimana dimaksud dalammberian insentif sebagaimana dimaksud dalam walikota mengatur lebih lanjut ketentuan berdasarkan rencana tata ruangdsanakan melalui skpd yang membidangi perijinan. pemrosesan perijinan pada skpd yang membidangi perijinanb viii |
ana salinan bupati kebumen provinsi jawa tengahnstandar tambahan penghasilan ditetapkan dengan pertimbangan obyektif sesuai tanggung jawab berdasarkan tingkkerja pada skpd atau unit kerja skpd tertentu dengan analisa beban kerja atau zona tempat bertugas atau kondisi kerja yang memiliki resiko khusus diberikan tambahan penghasilan yang melebihi besaran standar sebagaimana dimaksud pada skpd atau unit kerja skpd tertentu dengan analisa beban kerja sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan sebagai berikut: analisa beban kerja skpd kategori sangat baik dengan efektifitas dan efesiensi unit atas tambahan penghasilan yang diberikan (seratus persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam analisa beban kerja skpd kategori baik dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar sampai dengan tambahan penghasilan yang diberikan (sembilan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dan analisa beban kerja skpd kategori cukup dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar sampai dengan tambahan penghasilan yang diberikan (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam skpd dengan analisa beban kerja kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: inspektorat, sekretariat daerah, dinas kesehatan: dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial, dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, dinas pertanian dan peternakan, dinas kehutanan dan perkebunan, dinas kelautan dan perikanan, badan perencanaan pembangunan daerah, il. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, badan kepegawaian daerah, badan pemberdayaan masyarakat dan desa, oo. satuan polisi pamong praja, badan penanaman modal dan perizinan terpadu, kantor lingkungan hidup, kantor ketahanan pangan, dan badan penanggulangan bencana daerah. skpd dengan analisa beban kerja kategori baik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas pekerjaan umum, dinas sumber daya air dan energikantor kesatuan bangsa dan politik, kantor perpustakaan dan arsip daerah, dan kantor kecamatan. skpd dengan analisa beban kerja kategori cukup sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: unit pelaksana teknis dinas pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dan sekolah pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga. skpd atau unit kerja skpd tertentu pada zona tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam dibedakan menjadi zona zona dan zona iii. zona sebagaimana dimaksud pada adalah skpd atau unit kerja skpd wilayah kecamatan gombong, kecamatan karanganyar, kecamatan sruweng, kecamatan pejalan, kecamatan kebumen, kecamatan kliring, kecamatan petanahan, kecamatan kutowinangun dan kecamatan premium. zona sebagaimana dimaksud pada adalah skpd atau unit kerja skpd wilayah kecamatan karanggayam, kecamatan karangsambung, kecamatan alian, kecamatan poncowarno, kecamatan ponorogo, kecamatan ambal, kecamatan buluspesantren, kecamatan adimulyo, kecamatan puring, kecamatan kuwarasan, kecamatan semper, kecamatan rowokele dan kecamatan buayan. zona iii sebagaimana dimaksud pada adalah skpd atau unit kerja skpd wilayah kecamatan ayah, kecamatan sedang, kecamatan padureso, dan kecamatan mirip. skpd atau unit kerja skpd tertentu dengan kondisi kerja yang memiliki resiko khusus sebagaimana dimaksud dalam adalah: badan penanggulangan bencana daerah, satuan polisi pamong praja, dan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. bab perhitungan tambahan penghasilan perhitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan: analisa beban kerja skpd atau unit kerja skpd sebagaimana dimaksud dalam tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf ditambah sebesar (lima persen) untuk skpd atau unit kerja skpd pada zona tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf ditambah sebesar (sepuluh persen) untuk skpd atau unit kerja skpd pada zona ii, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf ditambah sebesar (dua puluh persen) untuk skpd atau unit kerja skpd pada zona iii: dan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf ditambah (lima belas persen) untuk skpd atau unit kerja skpd yang memiliki resikotambahan penghasilan diberikan secara penuh, kecuali dalam hal sebagai berikut: pns yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dipotong (dua koma lima persen) per hari, dan pns yang mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan lebih dari (empat) bulan secara berturut turut: pnsns yang cuti sakit kurang dari (enam) bulan, dan hari libur kalender dan atau hari libur kalender akademik. bab pembayaran tambahan penghasilankpd kepada kepala skpd selaku pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dengan dihampiri daftar hadir masuk kerja. tambahan penghasilan diberikan terhitung mulai bulan januari babonjabatan golongan penghasilan per bulan eselon ii.a jabatan sekretaris daerah rp. eselon ii.b jabatan asisten sekretaris daerah rp. eselon ii.b selain jabatan asisten sekretaris rp. daerah eselon iii.a jabatan sekretaris badan rp. sekretaris dinas kepala bagian sekretariat daerah camat eselon iii.b jabatan kepala bidang sekretaris rp. camat eselon iv.a jabatan kepala seksi kepala sub rp. bidang kepala sub bagian kepala kelurahan kepala utd eselon iv.b jabatan kepala tata usaha smk, rp. kepala tata usaha utd, sekretaris kelurahan eselon v.a jabatan kepala tata usaha sma rp. kepala tata usaha smp, kepala seksi kelurahan fungsional dan pelaksana golongan rp. fungsional dan pelaksana golongan iii rp. fungsional dan pelaksana golongan rp. fungsional dan pelaksana golongan rp. pj. bupati kebumen, ttd. mohamad arief irianto |
kepahiangdih.kepahiangkab.go.idgelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten kepahiperangkat daerah ataukepahijdih.kepahiangkab.go.id atau standar prosedur kerja. laporan kerja harian adalah laporan yang berisi pokok dan fungsi, serta tugas lain yang diberikan oleh ataspersen) terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas. pegawai yang diangkat dalam jabatan strukturaljabat pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas plt.) dapat diberikan tpp asn tambahan dengan ketentuan pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai plt. menerima tpp asn tambahan ditambah (dua puluh persen) dari tpp asn dalam jabatan sebagai plt. pada jabatan yang ditangkapnya, pejabat setingkat yang merangkap plt.yang merangkap sebagai plt. hanya menerima tpp asn pada jabatan tpp asn yang tertinggi, tpp pegawai asnjdih.kepahiangkab.go.id dan atau lembaga lainnya luar pemerintah daermengambil tugas belajarasn dapat menerima lebih dari satu kriteria tpp asnbeban kerja diberikan kepada semua asn kecuali asn yang menerimajdih.kepahiangkab.go.idtinggiopd yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah, opd yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, opd yang melaksanakan urusan pengawasan, opd yang melaksanakan urusan pengadaan barang jasa, opd yang melaksanakan urusan kesehatan, opd yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan opd yang melaksanakan urusan perhubung(sepuluh persenjdih.kepahiangkab.go.id besaran tpp diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. besaran tpp lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupatpersen40y6 (empat puluh persenkondisi kerja dasn dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta tugas lain yang diberikan oleh atasanbobot aspek produktivitas kerja sama dengan atau lebihy60 bagian ketiga perolehan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan disiplin kerja penilaian aspek disiplin kerjobot aspek disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut jdih.kepahiangkab.go.id dalam bulan disiplin kerja sha bagian keempat pemotongan tambahan penghasilan pegawai pemotongan tambahan penghasilan pegawai dikarenakan hadir terlambat dan atau pulang cepat dihitung sebagai berikut hadir terlambat, pemotongan sebesar (satu persen) dari besaran nilai tpp per hari,dan pulang cepat, pemotongan sebesar (satu persen) dari besaran nilai tpp per hari. asn yang tidak masuk kerja dibebani pengurangan tpp sebesar jumlah hari kerja yang bersangkutan tidak masuk kerja. dikecualikan terhadap ketentuan dalam hal asn sedang melaksanakan cuti dan asn yang tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari penyelenggara kesehatan yang berwenang.nyelesaikan kewajibannya sesuai surat keterangan tanggung jawab mutlak skt)masih menguasai barang milik daerah bmd) pemerintah kabupaten kepahiang baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan setelah yang bersangkutan tidak mempunyai hak menggunakan dan atau menguasai bmd dimaksudbagi opd unit kerja yang melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama (enam) hari atau (satu) minggu, besaran pemotongan tpp dapat ditetapkan oleh kepala opd unit kerja tersebut. bagian kelimaasnasn setiap bulan. jdih.kepahiangkab.go.idasn masing masing asn lingkup opd, dengan memperhitungkan pengurangan tpp asn sebagaimana dimaksud dalam dasn masing masing asasn masing masing asn dilingkupi opd sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spamasnasnasnasn pada opd dilaksanakan oleh unit kerja opd pejabat struktural yang menangani urusan kepegawaian. kepala opd dapat menunjuk operator aplikasi rekam kehadiran elektronik dan petugas administrasi tpp asnjdih.kepahiangkab.go.id sehingga diperoleh data jumlah capaian aspek disiplin kerja, menghitung data kehadiran seluruh asn secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas administrasi tpp, dan mengkonfirmasi asnasnasnasn tingkat opd untuk disahkan oleh kepala opd. bab penginputan bahan tambahan penghasilan pegawai setiap asnasn: pada pagi: dan cc. pada sore hari jum'at pukul wib sampai dengan pukul wib. asn yang tidak melakukan absen sore bagi opd yang melaksanakan (limaasnatau terdapat pembatasan penggunaan mesin rekam kehadiran elektronik dikarenakan pencegahan penyebaran virus coronavirus disease covidasnbimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya luar kantorasnjdih.kepahiangkab.go.id dalam pengelolaan data kehadiran asn, opd dan atau unit kerja opd berwenang: menyusun rekapitulasi kehadiran asn setiap bulan, dan kepala opd unit kerja opd bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran asn dan pemeliharaan alat mesin rekam kehadiran elektronik. setiap asnasnan kepala bagian pada sekretariat daerahan staf ahli dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten kepahiang. penilaian atas laporan kerja harian sekretaris daerah kabupaten kepahiangmekanisme pencairan tambahan penghasilan pegawai pencairan tpp diusulkan oleh kepala opd dengan melampirkan dokumen rekapitulasi aspek produktivitas kerja, rekapitulasi aspek disiplin kerja, daftar rekapitulasi penerimaan tpp asn, surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam). kepala opd mengajukan surat permintaan pembayaran surat perintah membayar spp spm) serta melampirkan salinan surat penyediaan dana spd)jdih. kepahiangkab.go.id bab vii pembinaan dan pengawasan kepala oopddan kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya. bab viii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan bupati ini, pemberian tpp asn untuk bulan januari sampai dengan bulan mei tahun dibayarkan sesuai dengan peraturan bupati. babbupati kepahiang ttd. hiduplah syahid jdih. kepahiangkab.go.laporan kerja harian aparatur sipil negara laporan kerja harian aparatur sipil negara pangkat (gol ruang) enankananaananenananaaaaaan nama jabatan penananaaaanlelnlnnannaaaaan kelas jabatan nlanlaklnlnlenanaaanaaaaaan atasan langsung kaakananaakanenanaaaaaaaan atasan dari atasan langsung kaakananaakanenannaaaaaaaaan bulan jangka waktu jumlah hari kerja aktifitas dokumentasi kegiatan (tugas durasi waktu kinerja pokok dan tugas tanggal tambahan tidak jam menit jumlah satuan dibedakan) .$. aja str| jumlah (60v0) dokumen n lapor catatan jumlah aktivitas kegiatan minimal satu aktivitas per hari, jumlah durasi per hari minimal jam menit jam) penilaian atasan langsung tempat, tanggal bulan tahun) sesuai fakta dan kepatutan maka pegawai yang bersangkutan yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh tugas tanda tangan pejabat penilai nama nama nip nip bupati kepahiang ttd. hiduplah syahidrekapitulasi aspek disiplin kerja asn rekapitulasi aspek disiplin kerja aparatur sipil negara berdasarkan tingkat kehadiran asn nama opd bulan kehadiran jumlah nama kelas jumlah hari nama nip jabatan jabatan hari tidak ten ket kerja masuk kerja lal il. lo. lol ll. il. ll. lo. aan tempat, tanggal bulan tahun) kepala opd nama nip jdih.kepahiangkab.go.id format rekapitulasi aspek produktivitas kerja asn rekapitulasi laporan kerja aparatur sipil negara nama opd bulan laporan kerja nama kelas jumlah laporan ket nama nip jabatan jabatan laporan kerja kerja yo) away a55 aaa tempat, tanggal bulan tahun) kepala opd nama nip jdih.kepahiangkab.go.id format rekapitulasi penerimaan tpp asn masing masing asn lingkungan pemerintah kabupaten kepahiang daftar rekapitulasi penerimaan tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn berdasarkan keputusan bupati kepahiang nomor . tahun . nama opd bulan ber das jul jul ber ber ark ber das ber das aspek tpp tpp and pan das das ark per aspek rp) pen setel| pajak jum ark produk nam gka nam kela ark ark imb aktivis disp berd gur penuh lah tan pre kel ang jumlah tot asar ang adan asian tpp asn gol jab jab beb kon ang kerja kan liter atas rp) kerja peter ong atan atan isi kaa obj (maks (maks so) pen tpp peng ima kerja kerja| eki imam apai rp) uran rp) rp) kerja imam tpp prof gan rp) rp) rp) esi lai line tpp) rp) nny rja rp) rp) (13x (19x jdih.kepahiangkab.go.id til ititillilii1 til lan ben terbilang (.i tempat, tanggal bulan tahun) kepala opd bendahara pengeluaran opd nama nama nip nip jdih.kepahiangkab.go.id format rekapitulasi pengurangan penerimaan tpp asn rekapitulasi pengurangan penerimaan tpp asn nama opd bulan nama nip nama kelas penyebab besarnya asn jabatan jabatan pengurangan pengurangan tempat, tanggal bulan tahun) kepala opd bendahara pengeluaran opd nama nama nip nip bupati kepahiang ttd. hiduplah syahid lampiransurat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) kop naskah dinasrekapitulasi penerimaan tambahan penghasilan pegawai tpp) asn pada . (nama perangkat daerah) . kabupaten kepahiang bulan. tahun anggaranambahan penghasilan pegawai asntempat, tanggal bulan tahun) kepala opd nama nip bupati kepahiang ttd. hiduplah syahid |
salinan las ukoharjoukoharjejabat negara, anggota dprd: dan ppp. pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada pemerintahan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. pns sebagaimana dimaksud pada meliputi pns dalam jabatan: pimpinan tinggi pratama, administrator:dikecualikan dari pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yaitu: pns yang sedang cuti luar tanggungan negara, atau b.dari yang diterima bulan apriltunjangan hari rayae.30y6 (tiga puluh persen) tambahan penghasilan dari yang diterima bulan april tunjangan hari rayatunjangan hari rayayang diterima bulan junigaji ketiga belastiga puluh persen) tambahan penghasilan yang diterima bulan juni gaji ketiga belasgaji ketiga belassebagaimana dimaksud dalambkd retno widianto penata tingkat nip. |
keputusan rektor universitas lampung nomor: un26 ku tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa rektor universitas lampung, menimbang bahwa berdasarkan permendikbud(a) dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rektor universitas lampung tentang pemberian keringanan, pembebasan, dan sanksi pembayaran biaya pendidikan (transisi uang kuliah tunggal ukt) bagi mahasiswa universitas lampung perlu dilakukan perubahkeputusan rektor universitas lampung tentang pemberian keringanan, pembebasan, bagi mahasiswa program diploma dan sarjana s1) universitas lampung terkait pembayaran uang kuliah tunggal ukt) atau uang kuliah mahasiswamemperhatikan peraturan menteri pendidikmemutuskan: menetapkan. kesatu pemberian keringanan dari kewajiban membayar uang kuliah tunggal ukt) mahasiswa dapat diberikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut mahasiswa program diploma pada semester (tujuhtujuh). mahasiswa program sarjana pada semester (sembilan50y6sembilan). pembebasan ukt dapat diberikan kepada: (a) mahasiswa program sarjana dan diploma yang sedang cuti kuliah pada semester berkenaan yang bersangkutan mengambil cuti kuliah. (b) mahasiswa yang telah lulus ujian laporan akhir bagi diploma dan ujian skripsi bagi sarjana tetapi belum menyerahkan laporan akhir skripsi perpustakaan sebagai syarat mengikuti wisuda. mahasiswa dalam hal orang tua mahasiswa wali yang menanggung biaya kuliah mahasiswa mengalami penurunan ekonomi karena bencana alam dan atau non alam mahasiswa dapat mengajukan (a) pembebasan sementara ukt, (b) pengurangan ukt, (c) perubahan kelompok ukt, atau (d) pembayaran ukt secara menganggur. keadaan perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh bencana alam dan atau non alam sebagaimana pada angka dinilai oleh tim penilai besaran ukt (tebu). kedusatu, dan angka dunt1),: (c) fotokopi transkrip akademik semester terakhir yang dilegalisir, (d) surat keterangan dari wakil dekan bidang akademik dan kerjasama tentang pengambilan mata kuliah kurang dari atau sama dengan (enam) satuan kredit semester sks). ketigtigmengambil cuti kuliahmelampirkan surat keterangan cuti kuliah dari wakil rektor bidang akademik.telah lulus ujian (komprehensif)fotokopi berita acara kelulusan laporan akhir bagi diploma dan ujian skripsi (komprehensif bagi sarjana yang dilegalisir. keempatempat adalah sebagai berikut penurunan ekonomi disebabkan oleh bencana alam,4#alam dari pihak yang berwenang menyertakan dokumen pendukung lainnya (foto, berita cetak elektronik) mengenai bencana alam yang ada dalam surat keterangan. penurunan ekonomi disebabkan oleh bencana non alamdengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut lnon alam dari pihak yang berwenang antara lain: orang tua pihak yang membiayai meninggal dunia, melampirkan surat keterangan kematian, ii. orang tua pihak yang membiayai mengalami sakit berat seperti stroke permanen, lumpuh atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat beraktifitas secara normal (permanen), melampirkan surat keterangan dari rumah sakit, iii. orang tua pihak yang membiayai mengalami perceraian, melampirkan akta cerai: iv. orang tua pihak yang membiayai phk dibuktikan dengan surat keterangan phk dari instansi terkait, perusahaan instansi pemberi kerja orang tua pihak yang membiayai mengalami bangkrut pailit, melampirkan surat keterangan dari pengadilan niaga, (e) pembayaran ukt secara menganggur dilakukan sebanyak dua kali dalam semester yang sama, pemberian keringanan diberikan jika tidak terdapat kekurangan atau keterlambatan pembayaran ukt sampai dengan semester terakhir mahasiswa tersebut, (g) pemberian keringanan tidak diberikan bagi mahasiswa untuk ukt kelompok dan kelompok (h) pemberian keringanan berlaku untuk semester berikutnya n # (i) pemberian pembebasan dari kewajiban membayar uang kuliah tunggal ukt) mahasiswa dituangkan dalam bentuk surat keterangan. kelima pemberian sanksi bagi mahasiswa diploma dan sarjana yang tidak membayar atau terlambat membayar ukt sampai batas akhir jadwal pembayaran ukt unila sebagai berikut pemberian sanksi berupa kewajiban membayar denda keterlambatansangkutan yang dihitung sejak tanggal bulan berikutnya dan besarannya ditentukan sebagai berikut ta) program diploma sebesar (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan keterlambatan, (b) program sarjana s1) sebesar rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan keterlambatan, pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pemalsuan data berupa pengembalian selisih keringanan pembebasan dan peningkatan kelompok ukt yang dibebankan kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian tim penilai besaran ukt (tebu). pemberian sanksi administratif berupa putus studi sebagai mahasiswa universitas lampung bagi mahasiswa yangkeenam pada saat keputusan ini berlaku keputusan rektor universitas lampung nomor: un26 ku tentang perubahan atas keputusan rektor nomor un26 ku tentang pemberian keringanan, pembebasan, dan variasi bagi mahasiswa program diploma, sarjana s1) dan pascasarjana dan s3) universitas lampung terkait pernhbayaran uang kuliah tunggal ukt) atau uang kuliah mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketujuh keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dditetapkan bandar lampung pada tanggal: juli rektor universitas lampung, romani tembusan: iip para wakil rektor, para dekan dan direktur pascasarjana, para kepala biro, ketua spi, universitas lampung. |
a79, kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis e4f2 un. km.) , kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis np) jl. prof. dr. sumantri bojonegoro gedung menang bandar lampung telp. fax. kedua . dalam melaksanakan tugas tim dosen pembina unit kegiatan mahasiswa fakultas ukm f) kelompok studi pasar modal spana nutrien in,p tan kementerian pendidikan dan kebudayaan casa fakultas ekonomi dan bisnis kate jl. prof. dr. sumantri bojonegoro gedung menang bandar lampung telp. fax. www www lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor jnama golongan jabatan ino) nama dengan tea dr. nairobi, s.e., m.s. pengarah la. pengarah akademik dan dr. ernie hendrawaty, s.e., si. aya pengarah bidang akademik uan ame bersama tan rah dr. ariani komalasari, s.e., si., akt. iv a pengarah bidang umum dan men keuangan pengarah bidang salah msg kenikanmaan dan alumni tri joko prasetyo, s.e., si. dosen pembina unit kegiatan hidayah wieku, s.e., si. ih d mahasiswa fakultas ukm f) ahmad faisal, s.e., m.m. ii1 b kelompok studi pasar modal spm fakultas ekonomi dan poo bisnis universitas lampung ditetapkan bandar lampung tno gai februari yva anda srk "4s ekonom cmp ag |
kementerian pendidikan dan kebudayaan sen (armean telp. fax.can kan kementerian pendidikan dan kebudayaan get universitas lampung ang fakultas ekonomi dan bisnis tee jl. prof. dr. sumantri bojonegoro gedung menang bandar lampung telp. fax. www www www kedua dalam melaksanakan tugas tim dosen pembina unit kegiatan mahasiswa fakultas ukm f) rohani islam rois2020 dekan didikan atas sf) ala enya: ori refssan can kep kementerian pendidikan dan kebudayaan kat universitas lampung vaw fakultas ekonomi dan bisnis (gt jl. prof. dr. sumantri bojonegoro gedung menang bandar lampung telp. fax. www raja lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor no| nama golongan| jabatan dr. nairobi, s.e., m.si. iv a pengarah www pengarah bidang akademik demi dan dr. ernie hendrawaty, s.e., si. il d penjara jali repo nan bidang umum dan dr. ariani komalasari, s.e., si., akt, iv a tengara ang 7j7u7 tetes keuangan pengarah bidang kemahasiswaan dr. saiful, s.e., si. inja penjara mmm gan alumni dr. hasbullah jihad, s.e., si. ml d dosen pembina pada unit igo nauli, s.e., sc. kegiatan mahasiswa fakultas dr. heru wahyudi, s.e., m.s. ukm f) rohani islam rois) fakultas ekonomi dan bisnis kol oo. universitas lampung ditetapkan bandar lampung pose.langga! februari2020 tax siri ala kala 1e2 o621jurusan teknik pertanian fakultas pertanian universitas lampung, perlu pembentukan pembimbing lapang: bahwa untuk pembentukan pembimbinglembaga serta! syam memutuskan menetapkan: pertama keputusan dekan fakultas pertanian universitas lampung. ketiga:mngarah prof,dosen pembimbing nama mahasiswa putri wulandari, s.tp., sc. angga indian npm, arif rahman hakim, pi., eng. martin hiduplah npm. made susi rawan, pi., sc. rinaldo npm, tri nugroho widianto, si., si. elisabeth intan npmgram kreativitas mahasiswa pkm) jurusan kehutanan fakultas pertanian universitas lampung, perlu pengangkatan pembimbing pkm: bahwa untuk pengangkatan pembimbing pkikan jelas sepang ambang memutuskan menetapkan pertama keputusan dekan fakultas pertanian universitas lampungprogram kreativitas mahasiswa pkm) jurusan kehutantanam mewntemusa npm, si, npm. npm, vida mustika dr. ceng asmarahman., hut., pkm k mete em npm. immoreltisioos |toorooosogi pmk npm. npm. kasi npm. npm. rachman npm. npm. novita sari rusia, hut., m,p pkm pe are npm. npm, npm. npm. amp iso wahyu nurani tommy kurniadi, s.p., si. pkm pe npm. biara npm, |
tt. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi datamen . awal dekan@unila tesis mahasiswa. bahwa untuk penugasan pembimbing tesisnaka surat keputusan ini akan diperbaiki. ditetapkan bandar lampung pada tanggal september sg, dueaaaiama nea sings fakultas pertanian plan rspas lampung, gan jai kenn, aan irwan.suri banua n,mp'enap tahun akademik program studi magister agronomi nol aam go g01| nama mahasiswa keterangan fahri tarik akbar pembimbing prof. dr, ir. minin nikmati, agr. sc. insya ani irene ayah kena pembimbing aan mandiri sabri pratama pembimbing hafiz luthfi pembimbing dr. ir. darwin pangaribuan, sc. husna pembimbing tri fitria insya aryan julia agustina jadi prof. dr. ir. setyo dwi utomo, sc. ardi kusuma pembimbing mustika advance. lestari ma. . abdi rachmansah dr. ir. paul benyamin timotius, m.s. ian agus jadi pembimbing2! dr. agustiansyah, s.p., si. endang warastuti sen esther saragih dr. ir.i gede wibawa, m.s. va| jadi hafiz luthfi dr. ir. maria viva rini, sc. tama pan pembimbing merry indriyati arose pembimbing ika rachman pangestu pembimbing novia kurnia utami pembimbing dr. radix suharto, s.p., sc. iii merry indriyati karosekali pembimbing rule pebrianayah pembimbing icha desa ani pembimbing meet msn bma bmimbaan mna guna nana karan aan mna mean resmi puspa kartika sari pembimbing ahmadiyah hamiranti pembimbing margo trilaksono pembimbing mikhail biryani prof. dr. ir. yunita, sc. adi noor prayoga istilah najib fitria agustina devisa jan ariani pembimbing rizky rahmad pembimbing esther saragih dr. ir. kuanta utas perang, kamis nevada kuma mami dr. duyun citrina, s.p., m.p. pan prof. dr. ir. purnomo, ms. rully pebriansyak, pembimbing rara abdi rachrmansah pembimbing prof. dr. ir. kukuh setiawan, sc, vcf ardi kusuma pembimbing h ardi muda depitasyah pembimbing prof. dr. ir. muhamad kami, sc. jaksa ea, kembar ing pai pin fitria bnniamamean pembimbing dr. ir. agus haryanto, sc. nye mango tellakso nama nip got| nama mahasiswa rizky rahmad pembimbing dr. ir. sc. bana. lo| prot dr. naik rani msc) ana mikhail biryani pembimbing fitria agustina pembimbing noor prop! pembimbing dr. ir. dwi sapporo, sc. (iv alami noor prayoga senen ting istilah najib pembimbing ahmadiyah jamuranti pembimbing gi! devisa jan anjani pembimbing soroti ip. kieediaa mad mio seeoobei mandor ivakkanisa fisi pembimbing!) nda ngangenin yanga nas sant asn fitria . pembimbing leg san mustika adanya lestari pembimbing ir. erwin yuli: se. tpt knidkasbiscbikmec desi disease lha ptn pembimbing ir. nimas sa'iyah, m.p. adalah pembimbing dr. ir. suskandini ratih, m.p. ' ' '( |val adalah pembimbing dr. ir. rusdi erizal, m.s, irene ayah pembimbing prof. dr. ir. dermiyati, agr. sc. elisha desa rani pembimbing ditetapkan bandar lampung pada al| september day sobre kudus pertanian psp nger apung nenek ti p0, pakan rwansukri banua nip, ppt |
kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis r32ah un. km.februari ala rolllan an dan dataran kementerian pendidikan dan kebudayaan (atailt:ttitttvttt:&t& lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor mah ywww no| nama golongan jabatan dr. nairobi, s.e, m.s. nfa pengarah dr. ernie hendrawaty, s.e., si. il d pengarah bidang asap nenek kerjasama dr. ariani komalasari, s.e., si, akt. iv a pengarah bidang umum dan keuangan ana ana samulo msi. iya mengarah bidang kemahasiswaan dan kaum prof. dr. satria bangsawan, s.e., si. iv d dr. mahrinasari, s.e., sc. dosen pembina pada unit kegiatan dr. beli aida, s.e., si. (nya mahasiswa kata maha hkxty ciptawaty, s.e, msi. ata peg fakultas dewi sukmasari, s.e., m.s.a. iw b diet gen bisnis universitas arif darmawan, s.e, ma. besa ditetapkan bandar lampung pera janggal februari didikan tag ) suga nip |
aas (an kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas lampung (ss fakultas ekonomi dan bisnis ce)46g un. km. tentang penetapapers mahasiswa pilar) fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung perlu dibentuk tim dosen pembina.:n,kedua dalam melaksanakan tugas tim dosen pembina unit kegiatan pers mahasiswa pilarsuda, |tanggal februari pa: "tp 1t9un kementerian pendidikan dan kebudayaan (en universitas lampung unasm egnol nama golongan jabatan narasi sel ms. mia mengarah akademik dr. ernie hendrawaty, s.e., si. in d penjara sidang red epik gan ott ooh kerjasama oo o aan pengarah bidang umum dan dr. ariani komalasari, s.e., si., akt. iv a panai lmu pengarah bidang kemahasiswaan dr. saiful, s.e., si. dengar a dan bumi oo) dunia amelia, s.e, acc. ifb dosen pembina unit kegiatan emi maimun, s.e., si. i b mahasiswa fakultas ukm f) irwan karim, s.e., m.m. ill a pers mahasiswa pilar) fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung lio ditetapkan bandar lampung #3se. janggal februari aan san lee arun refs667621 |
rechtsregel jurnal hukum vol agustus p issn e issn raih pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan keterangan saksi mahkota analisa putusan pid. pn dpk hamdan fakultas ekonomi universitas pulang email received: mei revised: mei accepted: ags abstract penerapan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan dalam putusan no: pid. b. dengan cara pemisahan berkas perkara dimana terdakwa farilham jadi menjadi saksi untuk berkas terdakwa syarifudin dan itupun sebaliknya, sebagaimana, selain itu pemakaian saksi mahkota selain dibolehkan haruslah dengan alat bukti tambahan. kata kunci pembuktian, pembunuhan, saksi mahkota abstract application crown witnesses murder cases ruling no: pid. b. separating case files where defendant farilham jadi witness for the defendant syarifudin's files and vice versa, article the criminal procedure code kurap), the purpose solving the file itself that one defendant can made witness return., article letter kurap implicitly govern the witness the crown. addition, can find arrangements regarding the application crown witnesses the decision the supreme court pid dated march which basically explained prosecutors prosecutors are allowed submit defendant's friend witness, called" witness rjh hamdan crown (kroongetuige) provided the defendant's case separated from the witness case (the defendant and witness are not included one case file, besides the use crown witnesses addition being allowed must with additional evidence. keywords: proof, murder, crown witness. pendahuluan suatu tindak kejahatan menjadi topik yang menarik untuk menjadi sebuah perbincangan oleh kebanyakan orang terutama negara indonesia sebagai negara hukum yang termuat dalam undang undang dasar yang mengandung arti bahwa didalam negara kesatuan republik indonesia, hukum merupakan instrument atau sebagai sarana dalam melakukan aktivitas pada segala kehidupan berbangsa dan bernegara. oleh karena itu prinsip prinsip negara hukum haruslah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, yang terdapat dua belas prinsip pokok utama yang menyangga sebagai negara hukum'. dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan secara represif adalah merupakan tindakan penegak hukum apabila terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman. tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu, jadi hukum melindungi kepentingan individu masyarakat, dan atau melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. atau dalam garis besarnya hukum mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya serta mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.? sedangkan fungsi pemidanaanjimmy asshiddihie. menuju negara hukum yang demokratis, jakarta: buana ilmu populer, ,hal. boediono, asas penerapan hukum pidana, jakarta: faso, ,hal. pembuktian tindak pidana pembunuhan. keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. bahwa dalam konteks atas, kesaksian atau keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling pertama dan dimungkinkan yang paling utama disebutkan dalam kurap, walaupun tidak semua perkara pidana menggunakan keterangan saksi, tetapi sebagian besar alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah ataukah tidak adalah keterangan saksi disamping alat bukti yang lain. jika dihubungkan dengan ketentuan butir dan kurap yang harus diterangkan adalah tentang apa yang seorang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi ketahui tentang peristiwa hukum yang disampaikan dalam proses pembuktian dalam persidangan yang merupakan satu alat bukti, begitu pentingnya saksi maka berdasarkan huruf (d) kurap untuk mengukur saksi tersebut hakim tidak hanya melakukan penilaian terhadap payang diterangkan saksi tetapi menilai kesungguhan saksi dalam memberikan keterangan dalam praktek antara seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan sebagai saksi antara yang satu dengan yang lain, saksi yang diajukan seperti yang diterangkan disebut juga sebagai saksi mahkota kroongetuige), pada saat yang lain dijadikan terdakwa terhadap berkas pemeriksaan tersangka dipisah, atau juga sering disebut dengan pemeriksaan berkas perkara (splitting) hal ini dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesame tersangka sebagai saksi atau tersangka yang lain, diatur kurap. kemungkinan yang timbul para terdakwa diperiksa seperti ini saling memberatkan atau juga saling meringankan contohnya saja salah satu penyebab bebasnya kasus marina yang menggemparkan dengan praktik splitting tersebut menurut soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut, saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri halhal rjh hamdan tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan sedangkan yang mendasari penggunaan saksi mahkota diatur dalam. doktrin hukum yang menyatakan bahwa prinsip saksi mahkota itu tidak boleh digunakan adalah karena melanggar hak asasi manusia yang mana terdakwa tidak bisa menggunakan hak mungkin karena terkena sumpahnya ketika menjadi saksi dalam persidangan, mahkamah agung bermaksud meluruskan hal ini yang tertuang dalam putusan mahkamah agung pid tanggal april dengan terdakwa ny. mutiara dan putusan mahkamah agung pid tanggal april dengan terdakwa bambang wuryantoyo, wid, dan ahmad sutiyoso prayoga, dengan ketua majelis hakim agung adi kanojo soetjipto, sh.,telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: oleh karena judex facts telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana saksi adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang mendukung hak asasi manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata disamping itu saksi saksi yang lain yang diajukan ada bersesuaian antara satu sama yang lain berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dibebaskan. apabila kita kaji doktrin hukum atas maka perlunya kita mengerti bahwa seorang terdakwa juga mempunyai hak hak yang harus dilindungi terkait proses pembuktian yang tercantum dalam asas praduga tidak bersalah yang mana terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana kurap, ketentuan ini merupakan penjelmaan soesilo, teknik berita acara proses verbal), ilmu bukti, dan laporan, politik, bogor, hlm cit, hendrik faso siregar, hal pembuktian tindak pidana pembunuhan. resumption innocence, dalam hukum acara pidana yang dikenal dengan asas siapa yang menyangka atau mendakwa diwajibkan kebenaran dari dakwaan . karena dalam proses pemeriksaan pidana yang membuat dan yang menyampaikpenuntut umum burden proof always the prosecutor), akan tetapi menurut ketentuan yang diatur dalam kurap dan dalam praktek proses peradilan perkara pidana pada umunya, majelis hakim dalam sidang pengadilan secara efektif juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. keterangan terdakwa dalam persidangan operasinya dengan saksi mahkota kesaksian yang diberikan oleh seorang terdakwa terhadap terdakwa lain (saksi mahkota maka kita perlu menerangkan terlebih dahulu kekuatan keterangan terdakwa dalam pengadilan agar lebih jelas kedudukan antara keterangan terdakwa atau sebagai saksi. alat bukti keterangan terdakwa merupaka urutan terakhir dalam kurap, penempatannya pada urutan terakhir merupakan salah satu alasan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan saksi keterangan terdakwa adalah suatu pernyataan yang tuangkan depan pengadilan tentang perbuatan yang lakukan, atau ketahui sendiri atau alami sendiri sebagaimana kurap. keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa, sebagai alat bukti harus mempunyai syarat syarat mengaku melakukan delik yang dikatakan dan mengaku bersalah? . sedangkan kekuatan keterangan terdakwa yang memberikan kesaksian bagi terdakwa lainnya menjadi keterangan saksi walaupun status hukumnya sebagai terdakwa, hal ini dipertegas dalam penggunaan saksi mahkota oleh kejaksaan agung republik indonesia, bahwa penggunaan saksi mahkota apabila minim alat bukti bila terjadi deleting dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai kurap, oleh karena itu dengan berpedoman pada kurap, maka berkas perkara harus cit hendrik faso siregar, halhal rjh hamdan diadakan pemisahan splitting) agar para terdakwa disidangkan terpisah sehingga antara para terdakwa menjadi saksi satu dengan yang lain. terdakwa memberikan sebuah keterangan atau kesaksian untuk terdakwa yang lain, saksi mahkota menjadi kunci dalam pemecahan kasus yang melibatkan beberapa pelaku. splitting itu sendiri mempunyai makna terdakwa atau tersangka dapat menjadi saksi mahkota untuk memberikan kesaksian dalam menanggulangi kejahatan? penggunaan saksi mahkota peradilan pidana sudah terbiasa dilaksanakan namun kondisi demikian tidak berarti bahwa jaksa penuntut umum dapat begitu saja menghadirkan saksi mahkota muka persidangan. penggunaan saksi mahkota dengan mekanisme (splitting) dalam proses pembuktian sidang pengadilan bertentangan dengan asas non self discrimination yang secara tersirat tercermin secara parsial melalui beberapa yaitumengenai pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi. selain aturan atas penggunaan saksi mahkota juga haruslah sesuai dengan surat edaran kejaksaan agung republik indonesia e 0o2 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana yang menyatakan saksi mahkota gunakan dalam hal terjadi penyertaan dimana terdakwa yang lainya dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dengan pertimbangan sebagai status terdakwa keterangan hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan harus pemisahan berkas perkara. keterangan saksi mahkota farilham jadi als ppen sebagai pertimbangan hakim memutuskan terdakwa bersalah dalam putusan pid. pn dpk dalam putusan ini saksi mahkota yang bernama farilham jadi als ppen mengakui secara tegas dan bersalah tanpa paksaan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa syarifudin als born bin ramin dengan cara saksi mahkota membekas mulut dan suharto, hukum acara pidana jilid semarang badan penerbit undip, hal pembuktian tindak pidana pembunuhan. mencekik leher korban sedangkan terdakwa memegangi tangan korban. dimana peristiwa itu terjadi pukul o4: wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan maret tahun bertempat dekat pos pemuda pancasila dekat bensin biru kel. kalimulya. kec. cilodong kota depok atau setidak tidaknya suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri depok adapun alasan alasan saksi mahkota dengan terdakwa melakukan pembunuhan itu disebabkan karena kurangnya pendidikan yang dimilki pelaku kejahatan dimana pelaku tidak berpikir terlebih dahulu dan akibat dari tindakannya kemudian, yang didasari dari keyakinan pelaku atas perkataan saksi farilham jadi als ppen tentang batu cincin yang membuat orang memakainya bisa kebal dan menghilang dengan syarat diikat dengan tali pocong perawan atau diolesi air mani peran itulah yang membuat pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan sedangkan hakim menilai antara terdakwa dan saksi mahkota memberikan keterangan yang tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain sehingga hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa telah terbukti bersama sama dengan saksi melakukan tindak pidana pembunuhan dengan korban anita ambarwati, sebagaimana ke i kuhp.yang berbunyi tindak pidana yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan turut serta dalam melakukan merampas nyawa orang lain. bahwa berdasarkan keterangan saksi mahkota farilham jadi dan diakui oleh terdakwa syarifudin als born, mereka mengakui dengan secara bersama sama melakukan pembunuhan dengan cara tidak sengaja menghilangkan nyawa korban dengan cara tercekik. kesimpulan berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan atas penerapan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan yang dalam putusan no: pid. pn dpk, sudah sesuai dengan hukum acara pidana dan tidak melanggar hak asasi manusia karena dilaksanakan tanpa adanya paksaan dan tekanan fisik terhadap para terdakwa selain itu juga keterangan saksi mahkota bersesuaian dengan satu dengan yang lainya. berbeda apabila dilaksanakan dalam tekanan dan paksaan yang terjadi penolakan pemberian keterangan oleh saksi mahkota maka melanggarrjh hamdansedangkan peran saksi mahkota dalam menyingkap tindak pidana pembunuhan sangatlah penting apabila dalam proses pembuktian penuntut umum kekurangan alat bukti atau minim alat bukti untuk membuka tabir siapa pelaku dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana, tetapi harus bareng atau tambahan alat bukti yang lain agar tidak terjadi lagi putusan pembunuhan marina saksi mahkota yang bertentangan dengan hukum. daftar pustakaalami ghazali, kemahiran keterampilan praktik hukum pidana, malang: bayu penerbit almira, hukum pembuktian dalam berbicara pidana perdata dan korupsi indonesia edisi revisi, depok: ras, andi hamzah, uhp&kurap edisi revisi, jakarta: rangka cipta, e.y. kantor, asas asas hukum pidana indonesia dan penerapannya, jakarta: storia grafikhie, menuju negara hukum yang demokratis, jakarta: buana ilmu populer, laden marpaung, asas teori praktik hukum pidana, jakarta: sinar grafika, lintang, delik delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh kesehatan jakarta: sinar grafika, luhut m.p. pangaribuan hukum acara pidana edisi revisi jakarta: isbn, moeljatno, asas asas hukum pidana, jakarta: sinar grafika, matchid kartanegara, hukum pidana bagian balai lektur mahasiswa, jakarta, setyo utomo, pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi asas pramuka tidak bersalah dalam negara hukum), sofmedia, pembuktian tindak pidana pembunuhan. boediono, asas penerapan hukum pidana, jakarta: faso, suharto, hukum acara pidana jilid semarang badan penerbit undip, van bemmelen, hukum pidana bandung: bina cipta, wirjono prodjodikoro, asas assa hukum pidana indonesia, jakarta: pt. fresco,soesilo, teknik berita acara proses verbal), ilmu bukti, dan laporan, politik, bogor, romli amasasmita, sistem peradilan pidana kontemporer, kencana grenada media group, jakarta, undang undang undang undang republik indonesia nomor tahun tentang hukum acara pidana, lembaran negara republik indonesia tahun undang undang republik indonesia, noirtahun tentang kitab undang undang hukum pidana undang undang republik indonesia, tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana undang undang no2 tahun tentang kepolisian undang undang tahun tentang kejaksaan undang undang tahun tentang kehakiman pembuktian tindak pidana pembunuhan.)?, tetapi seiring peradaban manusia yang makin kompleks, meskipun ketentuan ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan ataupun pelanggaran tetap saja terjadi. kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan masih sering terjadi bukan hanya disaksikan melalui media tetapi juga sudah merambat berbagai daerah termasuk kota depok kejahatan tersebut dilatar belakangi kecemburuan social .dendam dan factor psikologi seseorang, tetapi yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga sebagai salah satu pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku menjadi tidak berpikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. serta control sosial masyarakat baik terhadap pelaku maupun korban pembunuhan sehingga memberi peluang terjadinya pembunuhan atau perampasan nyawa orang lain. adapun hal yang perlu kita cermati adalah sistem peradilan terkadang masih belum menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil, dimana terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara dengan hal tersebut maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama dengan penerapan hukumnya sebagaimana saksi mahkota yang dengar atas keterangannya sebagai alat bukti. setelah kita cermati kurap mengutamakan perlindungan hak asasi manusia,dan secara tersirat sebenarnya telah memuat mengenairjh hamdan atas dasar inilah.mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum seorang saksi mahkota dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama yang pernah terjadi dekat pos pemuda pancasila dekat bensin biru kel. kalimulya kec cilodong kota depok. analisa putusan nomor pid. pn dpknerapan saksi mahkota sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan menjaga marwah hak asasi manusia serta peran saksi mahkota dalam menyingkap tabir perbuatan pembunuhan tersebut? metodologianalisa putusan nomor pid. pn dpk data sekunder publikasi hukum seperti buku, hasil karya ilmiah, artikel dan internet. pembahasan tindak pidana pembunuhan dengan jenisnya tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yang luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dikalangan sarjana hukum. namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar memandang. tindak pidana (delik berasal yang dikenal dalam istilah hukum pidana belanda yaitu strafbaarfeit yang juga dipakai oleh kitab undang undang hukum pidana yang biasanya disebut kuhp .tetapi tidak ada penjelasan resmi yang dimaksud dengan strafbaarfeit. itu sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia delik itu sendiri berikan batasan arti sebagai berikut perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang tindak pidana departemen pendidikanya kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, pembuktian tindak pidana pembunuhan. sedangkan yang dimaksud tindak pidana pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam kuhp disebut pembunuhan?. untuk menghilangkan nyawa orang lain itu pelaku harus melakukan sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orangan dengan catatan bahwa omzet dari pelakunya itu harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orangan tersebut.dari uraian tersebut kiranya kita memahami secara jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil, kiranya jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang undang itu sebenarnya adalah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. dari penjelasan ini bahwa tindak pidana pembunuhan ini merupakan suatu delik materiil yakni delikdilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang undang. secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya bentuk kesengajaan omzet yakni kesengajaan sebagai maksud omzet als oogmerk kesengajaan dengan keindahan pasti omzet als zekerheids bewustjin) kesengajaan dengan keindahan kemungkinan (dolls eventually tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok atas telah dijelaskan oleh pembentuk undang undang bahwa pembunuhan dalam bentuk pokok itu diatur dalam kuhp yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun dari rumusan tindak pidana mengenai rumusan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam kuhp atas orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur unsur sebagai berikut: unsur subjektif :opzetelijk atau dengan sengaja unsur objektif: broken atau menghilangkan het leven atau nyawa lintang, delik delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh kesehatan jakarta: sinar grafika, hal laden marpaung hal p.a.f lintang, op. cit. hal. rjh sad hamdan een ander atau orang lain seperti yang telah diuraikan, tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materiel depict, yakni suatu tindak pidanaterlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang undang. tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang oleh pembentuk undang undang telah disebut dengan kata coord itu diatur dalam kuhp yang rujukannya sebagai berikut barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan( merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana,sedangkan rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atas dapat ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam kuhp mempunyai unsur unsur sebagai berikut unsur subjektif dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu. unsur objektif menghilangkan nyawa orang lain. semua unsur tindak pidana pembunuhan atas itu telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan dengan keadaan keadaan yang memberatkan, kecuali unsur direncanakan terlebih dahulu voorbedachte raad ' ) dan tentang payang sebenernya dimaksud dengan kata voorbedachte raad atau direncanakan lebih dahulu itu undang undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya, hingga wajar apabila dalam doktrin timbul pendapat pendapat untuk menjelaskan arti yang menjelaskan dari kata voorbedachte raad tersebut profesor simons. 8berpendapat orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu a.f lintang op. cit hal. pembuktian tindak pidana pembunuhan. tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secaratenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan kemungkinan dan tentang akibat akibat dari tindakannya. antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut lalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang dimaksud untuk dilakukan kiranya sulit untuk berbicara tentang daya suatu perencanaan terlebih dahulu. tindak pidana pembunuhan dengan keadaan keadaan yang memberatkan ketentuan pidana tentang tidak pidana pembunuhan dengan keadaan keadaan yang memberatkan ataupun yang dalam doktrin juga sering disebut sebagai gegualificeerde doodslag itu oleh pembentuk undang undang telah diatur dalam kuhp yang rujukannya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut doodslag gevolg, vergezeld voorafgegaan van een strafbaar feat gepleegd met het oogmerk uitvoering van dat feat voor bereiner gemakkelijk maken, om, bij trapping meter dead,aan zich zeven aan andere deelnemers aan dat feat het zij straffeloosheid, hetzij het belit van wederrechtelijk vergregene verzekeren, wordt gestalt met levenslange gevangenisstraf tijdelijke van ten hoogste twinting jaren? artinya pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudar pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pemidanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana selama lamanya dua puluh tahun. katasengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang tercantum dalam kuhp hanya saja harus diartikan secara luas yakni tidak semata mata sebagai omzet als merk saja melainkan juga sebagai omzet bij zekerheidsbewustjizn dan sebagai omzet bij mogelijkheidsbewustzijn. sedangkan dalam rumusan khu kata maksud oogmerk sebagai unsur subjektif yang kedua itu harus diartikan sebagai ?p.a.f lintang op. cit. hal. rjh hamdan maksud pribadi dari pelaku. setelah diketahui dalam pembicaraan penulis mengenai permasalahan yakni dalam seseorang disebut sebagai mempunyai omzet terhadap timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang undang. terdapat dua paham yakni paham menurut teori kehendak wilstheorie dan paham menurut teori perkiraan voorstellingstheorie perlunya penyertaan pembunuhan dipidana penyertaan berasal dari kata deelneming berasal dari kata deelnemen yang terjemahannya menyertai . deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana, karena kenyataanya sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut alleen kader. prof matchid kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang." pendapat ini kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk deelneming. lebih tepat jika deelneming diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. menurut doktrin deelneming menurut sifatnya terdiri atas deelmeming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta dihargai sendiri sendiri. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.? deelneming diatur dalam dan kuhp. untuk lebih jelasnya perlu dicermati tersebut. kuhp berbunyi: dipidana sebagai pembuat delik: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana mereka memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan,10p a.f lintang op. cit hal. matchid kartanegara, hukum pidana bagian balai lektur mahasiswa, hal. hid,hal. pembuktian tindak pidana pembunuhkuhp berbunyi: sedangkan pembantu kejahatan dihukum mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu berdasarkan rumusan kuhp dan kuhp tersebut terdapat peranan pelaku,yakni orang yang melakukan kader der orang yang menyuruh melakukan doenplager) orang turut melakukan madedader orang yang sengaja membujuk uitlokker) orang yang membantu melakukan medeplichtige agar kalimat hal tersebut lebih jelas, perlu dicermati dengan seksama, golongan diatas. sedangkan berkaiatan dengan penyertaan dalam pidana pembunuhan subjek hukum yang disebutkan dan dimaksud dalam rumusan tindak pidana adalah satu orang, bukan beberapa orang sebagai contoh pada kuhp yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi tingginya lima belas tahun berdasarkan uraian diatas jelas bahwa subjek hukumnya terletak pada kata barang siapa yang adalah orang, dan orang ini hanyalah satu, begitupun pada pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama, dalam rumusan kuhp yang dimaksud orang itu hanya satu orang, apabila hanya berdasarkan semata mata rumusan kuhp saja, maka bila terjadi pembunuhan misalnya contoh: mahmud membantu memegangi anton supaya tidak melawan, sehingga dengan mudah code membaca anton sehingga meninggal, maka mahmud tidak dapat dipidana kerena payang dilakukannya dalam kasus pembunuhan anton tidak memenuhi rumusan kuhp, dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur dari perbuatan tersebut. dari perbuatan mahmud memegangi tangan tidaklah menimbulkan kematian anton, walaupun perbuatan masing masing mahmud mempunyai andil atau peran terhadap kelancaran code melakukan kejahatan itu dapat diselesaikan oleh code sendiri yaitu menikam pada pembunuhan. dari peristiwa diatas, tampak jelas bahwa apabila didasarkan pada rumusan kejahatan kuhp semata mata, tentulah mahmud karena perbuatannya memegang tangan, pasti tidak dapat dipidana, karena rjh sas hamdan tidak sesuai rumusan kuhp, agar dapat mahmud juga dipidana harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan seperti itu, dengan maksud demikian maka dibentuklah ketentuan umum penyertaan yang dimuat dalam bab buku kuhp. dengan berdasarkan ketentuan perihal penyertaan ini maka mahmud dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapatlah dipidana pula. pembuktian saksi mahkota dalam kasus pembunuhansedangkan secara umum ketentuan ketentuan yang penggalian dan pedoman tatacara yang dibenarkan undang undang membuktikan kesalahan yang dibawakan kepada terdakwa, persidangan tidak boleh semena mena membuktikan kesalahan seorang terdakwa. sedangkan pembuktian menurut martian projohamidjojo dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan4 pembuktian dalam hukum pidana biasa diatur dalam kurap yang berbunyidari uraian tersebut dengan jelas bahwa kurap menganut sistem pembuktian negatif wettlijk yakni: wettelik adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan undang undang negatif adanya keyakinan nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. adapun alat bukti yang sah telah ditetapkan oleh undang undang adalah berdasarkan kurap yaitu: keterangan saksi, hari sasongko, hukum pembuktian dalam perkara pidana, bandung penerbit mandar maju, hal setyo utomo, pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi (asas pramuka tidak bersalah dalam negara hukum), sofmedia, hal |
berita negara republik indonesia tampung kenyang palangkarayhindu negeri tampung kenyang palangkarayhindu negeri tampung kenyang palangkarayahindu negeri tampung kenyang palangkarayaelapan) institut agama islam negeri iain) dan (satu) institut agama hindu negeri ihindu negeri tampung kenyang palangkaray. bab kedudukan, tugas, dan fungsi institut agama hindu negeri tampung kenyang palangkarayapembinaan institut secara fungsional dilaksanakan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat hindupelaksanaan administrasi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. bab organisasi organisasi institut terdiri atas: organ pengelola, organ pertimbangan, dan cc. organ pengawasan. bagian kesatu organ pengelola organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf. wakil rektor sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas membantu rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. wakil rektorsebagaimana dimaksud pada huruf. fakultas sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh dekan yangpelaksanaan administrasi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. fakultas pada institut terdiri atas: dharma acarya, dharma duta dan brahma widya, dan dharma sastra. organisasi fakultas dharma acarya terdiri atas: dekan dan wakil dekan: program studi, laboratorium, dan bagian tata usaha. organisasi fakultas dharma duta dan brahma widya serta fakultas dharma sastra terdiri atas: dekan dan wakil dekan: program studi, laboratorium, dan subbagian tata usaha., dekan sebagaimana dimaksud dalam dan keuangan.pada (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau senpada fakultas. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam, kegiatan dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, data dan sistem informasi, sertasubbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam hurufkepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, evaluasi. pascasarjana sebagaimana dimaksud padahindu dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan atau program spesialis dalam sejumlah dan wakil direktur, ketua program studi, dan cc.,teknis. biro administrasi umum, akademik,, program, dan anggaran, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, kerja sama, dan pemberdayaan alumnievaluasi program dan anggaran, cc. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan dan advokasi hukum, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, kerja sama, dan pemberdayaan alumni, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat dan tata laksana, urusan kepegawaian, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, sistem informasi, penyusunan rencana strategis, program dan anggarpenyusunan peraturan dan advokasi hukum, penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasiterdiri atas: subbagian administrasi umum dan kepegawaian, dan subbagian perencanaan dan keuanganurusan kepegawaian, dan pelaksanaan penyusunan peraturan dan advokasi hukumstrategis, rencana kerja tahunan, program, dan anggaran, evaluasi, dan pelaposerta penyusunan laporan keuangan dan barang milik negarakerja sama, pemberdayaan alumni, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan dan kemahasiswaan, dan subbagian kerja sama dan hubungan masyarakathubungan masyarakat, dokumentasi, danppm menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, cc.pelaporan dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan administrasi lembaga. lppnyusunan rencana program dan anggaran, pengembangan mutu akademik, cc. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik, pelaksanaan evaluasi dan laporangendalian, audit, pemantauan, penilaian, dan pengembangan mutu akademikkerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan. unit perpustakaanlaksanakan pengelolaan dan pengembang. unit bahasrtimbangartimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan badan nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta institut. ketentuan lebih lanjut mengenai senat sebagaimana dimaksud dalam dan dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam statuta institut. bagian ketiga organ pengawasan satuan pengawasan internal merupakan organ pengawasan pada institutbagai koordinator yang ditetapkan oleh rektor. jumlah tenaga fungsional ditentustruktural eselon ii(l) setiap pimpinan satuan organisasipada masing masing satuan organisasi pada institut maupun dengan instansi lain luar institutpada instituinstitueselon dan tata kerja pada institut diatur dalam statuta institut. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas jabatan struktural atau jabatan fungsionaltampung kenyang palangkar:, |
kabupaten lamandau provinsi kalimantan tengah peraturandaerahkabupatenlamandau nomor tahun2015 tentang pencegahan danpenanggulanganbahayakebakaran denganrahmattuhanyangmahaesa bupatibaik terhadap keselamatan jiwa maupun harta pendatang secaralangsungakan merugikan2011tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lamandau(2014tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana wilayah kabupaten lamandau( lembaran daerah kabupaten lamandau tahun nomor dengan persetujuan bersama dewanperwakilanrakyatdaerahkabupatenlamandau dan bupatilamandau memutuskan:d,baik horizontal maupun vertic:(l)),harus dalam kondisi bahkdaya utama dan sumberystem pencahayaan darurat, mampu memasok daya untuk system penunjuk arah darurat, mampu mengoperasikan sarana proteksiaktif, dan sumberdaya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus. kabel listrik untuk sy.(l),terdiri atas: system pemadaman menyeluruh (totalflooding): dan system pemadaman setempat (local: system pemadaman, akses pemadaman, sydan ledakan, dan pos pemadam dan mobil pemadam. bagian kedua bangunan perumahan bangunan perumahan yang berada di dan atau pengelola kawasan permukiman. bangunan perumahan yang berada di dan masyarakatkebakaran api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran pada kendaraan bermotor yang dikelola. alat pemadam kebakaran api ringan sebagaimana dimaksud pada harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau dan digunakan. ketentuan lebih lanjut mengenaijenis kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat bahan berbahaya setiap orang yang menyimpan dan atau memproduksi bahan berbahaya berkewajibankkkewajiban: menyediakan alat pemadam kebakaran api ringanrhubungan dan atau instansi terkait. bab penanggulangan bahaya kebakaran bagian kesatu kesiapan penanggulangan setiaporang wajib berperan aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi terjadinya kebakaran. dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran, ditingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan dapatdibentuk pos satuan relawan kebakaran. pada setiap pos sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai satuan relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, pengelola bangunan gedung, pemilik kendaraan bermotor khusus, pengelola kendaraan bermotor khusus, dan setiap orang yang menyimpan dan atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan bahaya kebakaran yang dikoordinasikan dengan skpd. pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran. tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk pelayanan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran dengan membuka jaringan system informasi, menempatkan tenaga siaga dan operasional pada pos induk dan pos pembantu sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja daerah. bagian kedua padasaat terjadi kebakaran setiap orang yang berada diuntuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan umum sebelum petugas pemadam tiba dilokasi. partisipasiaktif sebagaimana maksud pada meliputi: melakukan aktifitas fisik, memberikan informasi atau melakukan komunikasi, melaporkan kejadian kebakaran pada pos pmk dan atau kepada kepolisian setempat, dan atau menjaga ketertiban keamanan dilokasi kebakaran. dalam hal terjadi kebakaran, pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan atau pengelola kendaraan bermotor khusus danpmk dan atau instansi terkait. sebelum petugas pemadam kebakaran tiba lokasi kebakaran, pengurus rukun tetangga rukun warga, salazar, perlindungan masyarakat, kepala desa lurah camat, serta instansi terkait yang berada di, untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang dilarang mendekati atau pun berada dilokasi kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadaman. setelah petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada tanggungpejabat yang ditunjuk harus segera menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada penanggungbupati. sebelum petugas yang berwenang menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada harus diadakan penyidikan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang. penyidikitusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. setiap orang yang berada dilokasidibukan meruapakan tanggungjawab petugas pemadam kebakaran. dalam mencegah menjaganya kebakaran, pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan atau pengelola bangunan gedung pekarangan harus memberikan izin memperbolehkarenang dan hidran halaman yang berada didilapangan. dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan baik secara lisan maupun tulisan, perusakan perubahan bangunan merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas. penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi diperbatasan wilayah daerah dengan kabupaten sukamara, kabupaten kotawaringin barat, kabupaten seruyan provinsi kalimantan tengah, daerah diluar perbatasan, dandikawasan khusus ditanggulangi bersama oleh para kepala daerah dan pengelola kawasan khusus berdasarkan prinsip kerjasama daerahyang dituangkan dengan keputusan bersama. selain penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam petugas pemadam kebakaran dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi luar wilayah daerah, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan skpd instansi yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada kabupaten kota dimana terjadi kebakaran. upaya pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada sepanjang tidak terdapat kondisi kebakaran pada wilayah daerah dan harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan kesiapsiagaan diwilayahdaerah. bagian ketiga pemeriksaan sebab kebakaran petugas pemadam kebakaran dapat setempat. bab pengendalian keselamatan kebakaran bagian kesatu bangunan gedung baru dalam rangka pengendalian keselamatan kebakaran, skpd berwenang: memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, memberikan masukan pada tahap perancangan pembangunan gedung baru, melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru, dan melakukan pemeriksaan pada saat penggunaan bangunan gedung baru. pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sendiri maupun bersama dengan skpd atau instansi lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan. pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam huruf skpdjawab dalam bidang tata ruang tata bangunan mengenai aspek aspek akses mobil pemadam kebakaranhuruf skpd memberikan masukan kepada satuan, meliputi: sarana penyelamatan, akses pemadam kebakaran, konsep proteksipasif dan aktif, dan konsep manajemen penyelamatan. menetapkan peraturandaerahtentangpencegahan danpenanggulangan bahayakebakaran babi ketentuanikatan atau campurannya bersifat mudah menyala terbakar,sehingga penalaran api sedang. bahaya kebakaran sedang adalah ancaman bahaya pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam huruf skpd melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan atau pengawasan bersama satuan kerja perangkat daerah skpd) yang tugasdengan pelaksanaan dikantor bersamasebagaimana dimaksud dalam huruf akan digunakan, skpd mejika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada memenuhi ketentuan, skpd memberikanbangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik dari bahaya kebakaran, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan atau bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan atau pengelola bangunan gedung kepada skpd sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu menurut ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan laporan pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada skpd bersama tim ahli bangunan gedung dapat melakukan pemeriksaan lapangan. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada skpd yang berwenang bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan atau pengelola bangunan gedungmakkpd berwenangdapat juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan atau elektronika. jikaketentuan peraturan perundang undangan, skpd yang berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam dan (1l) pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedungskpd instansi yang terkaitkpd instansi yang berwenang memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi. bagian ketiga jasad bidang keselamatan kebakaran setiap orang yang bergerak dalam jasa dibidang perencanaan, pengawasan, pengkajian teknis, pemeliharaan perawatan diharusrall), diatur dengan peraturan bupati. babharus dilakukan pemeriksaandan atau pengujian. pemeriksaan dan atau pengujian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah dan dipungut retribusi. dalam hal pengujipihak ketiga yang telah melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat sebagaimana dimaksud pada ,wajib melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian paling lambat (satu)bulan setelah dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian. pengesahan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan atas dokumen hasil pemeriksaan dan atau pengujian dan atau dilakukan pemeriksaan kembali atas alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa secara acakpemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ll), dilakukan secara berkala setiap setahun (dua kali: pemeriksaan dalam jangka waktu (enam) bulan. pemeriksaan dalam jangka waktu (dua belas bulan. bab vii perserta masyarakat setiap warga masyarakat berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kepada pihak yang berwenang, dan melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran. peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf pada tingkat rukun warga dan desasalazar, sarana dan prasarana serta prosedur tetap yang telah ditentukan. bab viii pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melalui skpd yang membidangi melakukan pembinaan kepada pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung,bahaya kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, salazar, mkk, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. pemerintah daerahpemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait. bab ketentuan penyidikan pejabat pegawai negeri sipilbahaya kebakaran, memeriksa buku, catatan,,cegahan dan penanggulangan bahayayang berlaku. setia, (limapuluhjutarupiah)lamandau tahun nomor penjelasan atas peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun2015 tentang pencegahan dan penanggulanganbahaya kebakaran umum kebakaran mempunyai dampak pada kehidupan masyarakat terutama dapat menimbulkan hal hal yang merugikan, baik yang menyangkut kerusakan harta benda, kerugian, gangguan terhadap kelestarian fungsi lingkungan, terhentinya proses produksi barang dan jasa serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia, dan lain sebagainya. selain itu juga dapat menimbulkan akibat akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas. peningkatan jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif, juga dapat menimbulkan dampak negative yaitu rentan terjadinya suatumeningkatkan pelibatan masyarakat untuk ikut berpartai pasi bersama sama petugas pemadam daya manusiruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini mengatur dua aspek, yaitu aspek pencegahan dan penanggalan gan bahaya kebakaran. diharapkan dengan integrasi aspek aspek, peraturan daerah ini akancleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkedan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium,:enyakslisten, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek alias, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik residen terpenting, kilang minyak,pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluidapabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik(upholsteringwithplasticfoaadalah seperti realumahan padat tanpa penunjang jalan jalan lingkungan dan perumahan kumuh. huruf yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti bus.ai kanlift adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan gedung,( agar) termasuk alat pemadam api yang menggunakan rod'cal pada bangunan gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, dan lobi penghambat asap setiap lantai. hurufylfire stop), pelapis tahan apilfireretardantl.:yyc3tiga)ipipa, safkabel dan lainystem pemadaman menyeluruh (totalflooding)adalah system pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas beystem pemadaman setempat (local applicationadalah sydiair, pos pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, system deteksi dini yang dihubungkan dengan posko pemadam kebakaranpuspen kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. tim ahli bangunan gedung(( tag) ditetapkan oleh bupati yang terdiri dari:pasa156 cukup jelas. (l) cukup jelas. yang dimaksud sistem keselamatan kebakaran lingkungan kkl) adalah suatu sysatuan relawan kebakaran salazar) adalahyyi:,dan bahandan isi bangunan gedung. klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ,meliputi: bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran sedang,dan bahaya kebakaran berat. bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada huruf b,terdiri dari: sedang sedang il:dan sedang iii. bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada huruf c,terdiri dari: berat i dan berat ii. ketentuan lebih lanjut mengenai cbangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf, batangas bertekanan (compressedgasses), bahan cair mudah menyala (flammahbleliguids), bahan padat mudah menyala( flammable solid) dan atau mudah terbakar jika basah(dangerouswhen wet), bahan oksidator, peroksida organic (oksidizingsubstances), bahan beracun (poison), bahan radioaktif(radioactive), bahan perusak (corrosive),dan bahan berbahaya lainparagraf kewajiban pemilik, pengguna jiwa, akses pemadam kebakaran,ystem springer otomatis. tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f,a,terdiri atas: akses reatas: pintu masuk kedalam bangunan gedung melaluilantai dasar: pintu masuk melalui bukaan dinding luar, dan pintu masuk bec,(l) huruf meliputi: alat pemadam piringan, system deteksi dan alarm kebakaran, system pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman, system sprinter otomatis, system pengendali asap, lif kebakaran: pencahayaan darurat, petunjuk arah darurat, syb,kepermukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.mekanisme konsultasi publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, menimbang bahwa guna menindaklanjuti kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif perlu dibangun sistem sinergi kemitraan antara pemerintahan daerah dan publik berdasarkan prinsip kesetaraan, rasasaling bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan otonomi daerah, bahwa untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas gunameningkatkan kapasitas sumber daya manusia menuju pemberdayaan publik dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta agenda pembangunan daerah, bahwa untuk maksud huruf dan huruf perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten lamandau tentang mekanisme konsultasi publpemberlakuan kebijakan publik oleh pimpinan bumi. apabila perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak terjadwal, maka pengumuman jadwal waktu penyampaian partisipasi publik minimal (satu) bulan sebelum pembahasan dimulai. dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan sebagainya, yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat, keputusan tersebut beserta penjelasannya disampaikan pada publik selambat lambatnya (satu) bulan setelah keputusan diambil. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans terhadap mekanisme dan tata cara untuk menjamin keterlibatan publik. semua dokumen terkait dengan proses penetapan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi publik seperti konsep dan hasil kebijakan, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasipublik, bukti pendapat publik, keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikandan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum. bupati dapat menunjuk instansi yang bertanggung jawabmengelola dokumen sebagaimana dimaksud bab pengawasan pengawasan penyelenggaraan badan publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik. pengawasan fungsional dilakukan oleh bupati pengawasan fungsional dimaksud dilaksanakan oleh badan pengawasan daerah menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun evaluasi. dprd melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten. publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan publik oleh badan publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud bupati, melakukan atau memerintahkan melakukan penyidikan d, dan menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. dprd melakukan pengawasan legislatif melalui: pemandangan umum fraksi fraksi dalam rapat paripurna dprd, rapat pembahasan dalamkabupaten dan pihak pihak lain yang diperlukan, dan kunjungan kerja. dalam melaksanakan pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud dewan perwakilan rakyat dapat: mengundang pejabat lingkungan pemerintah kabupatendan membentuk panitia khusus sesuai kebutuhan. publikbadan publik, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kebijakan publik oleh badan publik, dan memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. pengawasan publik sebagaimana dimaksud disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. publik. dalam melakukan pengawasan publik dapat melakukan konsultasi dan atau dialog dengan pihak eksekutif atau legislatif. tindak lanjut dari hasil pengawasan, adalah tindakan administratif sesuai peraturan perundang undangan, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, tuntutan gugatan perdata, pengaduan perbuatan pidana, dan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan penatalaksanaan. bab keberatan publik setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan dalam hal: tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan ataukeputusan publik dan tahapan tahapannya, ditolaknya permintaan informasi tidak tersedianya informasi secara aktif tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, tidak dipenuhinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, pengenaan biaya yang tak wajar, dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan daerah ini. keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik terkait. upaya keberatan oleh publik sesuai dengan kewenangandan peraturan perundang undangan yang berlaku hal hal sebagaimana dimaksud dalam atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam (l),bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan alasan tertulis dalam jangka (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara tertulis. bab vii sanksi apabila pejabat pada badan publik sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan masing masing tingkatan tidak melaksanakan ketentuan dan maka akan dikenakan sanksi penolakan terhadap hasil perencanaan. jangka waktu untuk pelaksanaan perencanaan ulangan diberikan waktu maksimum (satu) bulan. apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dilaksanakan proses perencanaan ulangan, maka usulan dan aspirasi perencanaan tidak akan dimasukkan dalam pembahasan lokakarya pada tingkat yang lebih tinggi. pejabat pada badan publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. sanksi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. setiap pejabat pada badan publik dan atau publik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan kebijakan publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pejabat pada publikpara pejabat pada badan publik dan atau publik yang tidak menghadiri undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan lain lain badan publik berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan publik dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua kegiatan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan pengawasan disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah in2015nomor penjelasan atas peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang mekanisme konsultasi publik umum bahwaanpelakubahwa akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perbahwa sinergi tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik kabupaten lamandau dapat segera diwujudtimbangan dimaksud meliputi pertimbangan ekonomi, social, budaya dan atau pertimbangan pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan kebijakan publik, huruf rapat yang dimaksud adalah rapat paripurna, rapat komisi, rapat pansus, rapat panitia anggaran, rapat gabungan komisi, rapat pimpinan dprd dan rapat dengar pendapat. huruf penyampaian hasil keputusan disampaikanmelalui media masa atau saranaitetapkan adalah memiliki struktur organisasi, program jangka pendek, menengah dan panjang yang jelas, keberpihakan pada publik. peraturan daerah tentang mekanisme konsultasilamandauublik adalah setiap elemen publik umum yang terdiri dari kelompok publik yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum dalam bentuk lsm, ormas, paguyuban, forum kajian dan kalangan publik profesi serta kalangan dunia usaha. badan publik adalah badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk sesuai undang undang dasar atau dibentuk atau didirikan sesuai peraturan perundangan republik indonesia termasuk didalamnya lembaga eksekutif, legislatif, bumi yang ada kabupaten lamandau. konsultasi publik adalah kegiatan yang dihadiri publik yang membahas isu masalah kebijakan publik dengan menghadirkan nara sumber yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai. pertemuan publik adalah kegiatan yang dihadiri oleh publik yang membahas isu dan masalah kebijakan publik. debat publik adalah kegiatan yang membahas masalah kebijakan publik yang dihadiri (dua) atau lebih kelompok yang bersifat pendukung, penentang dan atau netral. kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh publik atau badan publik dalam suatu lingkungan dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih baik. mekanisme konsultasi publik adalah sebuah media yang dilindungi oleh aturan hukum untuk menjamin partisipasi publik dalam mengakses informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan publik dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agenda pembangunan serta pelaksanaan tugas oleh badan publik. forum publik adalah sebuah forum cair yang memfasilitasi publik untuk mengkomunikasikan permasalahan dan kepentingannya kepada perangkat daerah dan legislatif. transparansi (keterbukaan) adalah suatu system dimana lembaga lembaga dan pejabat publik mempunyai akses informasi yang bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal hal yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal hal yang tidak diketahui oleh publik, prosedur adalah urutan langkah langkah untuk menghasilkan sesuatu, yang membutuhkan kesepakatan dari pihak yang berkompeten dengan urusan yang akan atur dalam peraturan serta mengikat semua pihak. informasi adalah bahan bahan yang mengandung unsur unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkansuatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk laporan,file, buku, peta, foto dan sebagainya. informasi publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh badan publik, dimana informasi tersebut milik publik dan dipercayakan pada lembaga lembaga pemerintahan untuk dilaksanakannya dan dapat diakses publik setiap saat, kecuali informasi yang dikecualikan. partisipasi adalah kehadiran, keikutsertaan dan keaktifan warga publik dalam menyampaikan gagasan, ide dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik. prinsip partisipasi adalah adanya mekanisme pengambilankebijakan publik yang memberi akses lebih besar pada publik untuk berpartisipasi dan memberikan fasilitas pada kelompok publik agar mampu merumuskan masalah yang dihadapinya. akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan badan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegangkedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakubab maksud dan tujuan mewujudkan sinergi kemitraan yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik. meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan. mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. bab iii perencanaan bagian pertama penyusunanartisipasi publik dimaksud dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan berpendapat serta taat hukum. partisipasi publik bertujuan untuk: meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, dan meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten lamandau. bagian kedua hak dan kewajiban publik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, meliputi: perumusan visi, misi dan rencana strategis, penyusunan program pembangunan tahunan, cc. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan maupun revisi tata ruang, tata guna lahan dan sebagainya, penyusunan peraturan daerah, dan proses perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. publik memiliki hak menyampaikan usulan untuk menjadi agenda prioritas pembangunan dengan menyertakan alasan alasan yang memiliki kepentingan strategis bagi publik luas dan sesuai dengan visi dan misi daerah. publik mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum. badan publik berhak untuk menolak usulan publik apabila tidak sesuai dengan visi, misi badan publik serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. badan publik berkewajiban untuk: menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan b.menjamin terselenggaranya forum penyusunan perencanaan kebijakan publik dengan melibatkan publik secara aktif. bagian ketiga tata cara dalam rangka menjamin keterlibatan publik maka badan publik menempuh mekanisme atau tata cara sebagai berikut: a.draft konsep penyusunan perencanaan serta jadwal agenda pembahasan disampaikan kepada publik, periode dan mekanisme tanggapan publik terhadap draft konsep, cc. periode penyampaian aspirasi publik, periode perumusan tanggapan publik, penyampaian tanggapan kepada publik yang memberikan pendapat aspirasinya, periode kesempatan pengajuan keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan, periode perumusan kebijakan publik secara final, periode kesempatan publik untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan publik, periode pembahasan kebijakan publik dprd dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi publik, j . kesempatan akhir publik untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan dprd, dan penetapan kebijakan publik. tata cara penyampaian usulan publik diatur lebihlanjut dengan peraturan bupati. bab penyelenggaraan kebijakan publik bagian kesatu pelaksanaan dalam melaksanakan kebijakan publik setiap badan bagian kedua hak dan kewajiban publik berhak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. dalam rangka mendukung perwujudan akuntabilitas dan transparansi publik berhak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. publik yang merasakan dampak langsung atau tidak langsung dari kebijakan publik, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan publik. badan publik berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dalam penyelenggaraan kebijakanpublik untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik. badan publik dalam menyelenggarakan kebijakan publik memiliki kewajiban yang mencakup: pemberian informasi, penjelasan prosedur, dan pengambilan kebijakan. bagian ketiga informasi setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya diinformasikan secara aktif pada publik. aspek aspek yang wajib diinformasikan secara aktif, adalah: a.informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi misi strategi pembangunan kabupaten, perencanaantahunan mulai dari tingkat desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten, khusus untuk informasi apbd mulai dari hasil pembahasan tingkat pemerintah kabupaten, proses penganggaran sampai penetapan apbd, demikian juga berlaku untuk proses perubahan apbd dan pertanggungjawabannya dalamlpj tahunan atau akhir masa jabatan bupati, informasi perencanaan tata ruang mulai awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang,pada publik, struktur dan fungsi badan publik, pelaksanaan perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan mengumumkan secara serta merta tanpa pengecualian informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, penyebarluasan informasi dilakukan dengan bahasa yangmudah dipahami oleh publik serta dengan cara cara yang mudah mendapatkannyadapat menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi serta membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi: daftar dari seluruh informasi publik yang berada bawah penguasaannya kecuali informasi yang berada dalam kategori rahasia, hasil keputusan badan publik dan pertimbangan (alasannya):perjanjian dengan pihak ketiga, pendapat pendapat badan publik, prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban publik, laporan mengenai akses informasi sebagai mana diatur dalam peraturan daerah ini, dan informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian. permintaan informasi dari publik kepada badan publik disampaikan melalui surat, kecuali informasi yang diambil dari internet. dalam hal permintaan informasi oleh publik, maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan alasan kepentingan penggunaan informasi tersebut. pemenuhan kebutuhan informasi oleh publik harus dapat diberikan dalam waktu selambat lambatnya (satu) minggu setelah permintaan. setiap badan publik dikecualikan dari kewajiban membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik terhadap informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik tentang:mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan c, membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum:, yaitu: informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan negara dalam kaitan ancaman dalam dan luar negeri, dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan peperangan, data perkiraan kemampuan militer negara lain, jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya, pengadaan pangkalan tempur, mengungkapkan riw, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seorang,, dan j .bagian keempat prosedur prosedur yang diinformasikan oleh pemerintah kabupaten, meliputi segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayananumum harus dilakukan dengan transparan, untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, badan publik berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil, dan prosedur perencanaan pembangunan apbd mulai dari musyawarah pembangunan desa kelurahan, unit daerah kerja pembangunan tingkat kecamatan, rapat koordinasi pembangunan tingkat kabupaten,engan maksud meningkatkan keterlibatan publik. prosedur yang diinformasikan oleh dprd, meliputi prosedur penetapan kebijakan publik yang harus melibatkan partisipasi publik sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, prosedur partisipasi publik dalam pelaksanaan rapat dprd yang bersifat terbuka kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat dprd: rapat rapat terbuka dan memiliki jadwal yang pasti, minimal (satu) bulan sebelumnya jadwal rapat harus diumumkan melalui papan pengumuman dprd dan disediakan sekretariat dprd kecuali rapat yang mendadak, hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota dprd dan disediakan sekretariat dprd untuk kepentingan publik: dan apabila publik ingin mengetahui risalah rapat tersebut, maka publik dapat memperolehnya dari sekretariat dprd. prosedur yang diinformasikan oleh bumi, meliputi prosedur yang berkaitan dengan penetapan tarif, aturan, mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagai dimaksud dalam peraturan daerah iniperoleh oleh publik dengan mudah, dan pimpinan tingkat. bagian kelima kebijakan publik proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan pemerintah kabupaten, meliputi rapat lingkungan pemerintah kabupaten yang menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka, apabila terdapat kebijakan khusus dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi yang berbeda, maka kebijakan harus disediakan informasinya bagian hubungan masyarakat sekretariat daerah kabupaten lamandau untuk dapat diakses oleh publik, dan rapat lingkungan instansi pemerintah pusat dan atau provinsi yang ada kabupaten lamandau jika tidak diatur secara khusus oleh pemerintah pusat dan atau provinsi diperlakukan sama sebagaimana huruf proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan dprd, meliputi: rapat terbuka, jika bukan merupakan dengar pendapat, rapat umum atau konsultasi publik maka publik berhak hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya, rapat lingkungan dprd yang erat hubungannya dengan pembahasan kepentingan publik agar melibatkan publik secara aktif dengan tetap memperhatikan tata tertib dprd, dan segala bentuk keputusan dan laporan hasil hasil rapat harus dapat diketahui oleh publik. proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan bumi, meliputi: dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan dapat melibatkan publik secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung,publik, dan |
pia rei bupatilamandau provinsi kalimantan tengah peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun2015 tentang penyelenggaraan pelayananperpustakaanumum kabupaten lamandau dengan rahmattuhanyangmahaesa bupatilamandau, menimbang bahwaketentuan undang undang nomor tahun tentang perpustakaantentang penyelenggaraan pelayanan perpustakaan umumuatan kartu tanda anggota kta): mengajukan permohonan sebagai anggota, melampirkan fotokopi kartu pelajar atau kartu identitas lainnya, perpustakaan menerbitkan kartu anggota, dan menerima kartu anggota dari bagian adminstrasi. peminjaman: mengambil buku dari rak, menyerahkan buku kepada petugas sirkulasi, menyerahkan kartu tanda anggota, memeriksa keutuhan fisik buku, kemudian membuka database sirkulasi peminjaman, menemukan (menahan) nomor anggota pengguna yang akan meminjam buku memeriksa status pengguna (aktif tidak aktif): memasukan data bibliografi buku dalam kantong buku atau dengan mencatat (scan barcode) buku yang dipinjam, membubuhkan tanggal kembali (data due slip) bagian belakang buku yang akan dipinjam, dan memberikan kembali kta beserta buku yang akan dipinjam kepada anggota. pengembalian: mengembalikan buku pinjaman counter pengembalian dan menyerahkan kta (milik diri) untuk diproses, mengajukan perpanjangan peminjaman (jika masih perlu), membayar denda bagian adminstrasi sirkulasi sesuai ketentuan yang berlaku, menghapus data buku dipinjam dari database peminjaman, dan memberikan kembali kta kepada anggota yang telah mengembalikan bukukan pada dilakuk(l) perpustakaan daerah dibiayai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerahdesa kelurahan mengalokasikan dana paling sedikit dari alokasi dana desa add) dan atau apbd untuk pengembangan perpustakaan desa kelurah, masyarakat dan dunia usahberdasarkanprinsipprofesionalisme,transparansi dan akuntabilitas. ketentuanlebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksudpada i|l),diaturxanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang dimaksud pada sebesar rp. seribuutupan pelayanan perpustakaan denda administrasi paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah) yang berlaku. pustaka yang merusak koleksi bahan pustaka. pustaka yang merusak atau menghilangkan sebagian koleksi bahan pustaka sehingga tidak bisa digunakan lagi wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau sejenis atau membayar denda seharga bahan pustaka yang dimaksud.bagi pustaka yang akan membuat kartu anggota yang disebabkan hilang atau rusak dikenakan sanksi penggantian kartu anggota sebesar rp. (lima ribu rupiah)b xustakapenutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, makalenggaraan pelayanan perpustakaan umum kabupaten lamandau umumberdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perpustakaan,pelayanan perpustakaan umum kabupaten lamandau perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan perpustakaan kabupaten lamandacukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pustaka dalam daerah yang belum menjadi anggota dan belum mempunyai kartu anggota perpustakaan serta benar benar sangat membutuhkan bahan pustaka tersebut untuk dipinjam dalam keadaan sangat mendesak akan dilayani dan akan mendapatkan kartu anggota sementara dengan ketentuan yaitu mengisi formulir pendaftaran dan menitipkan kartu identitas yang masih berlakalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan adalah tindakan pustaka yang tidak memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan peruntuklayanan perpustakaan umum kabupaten lamandauamandau. kantor perpustakaan dan arsip adalah kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten lamandau yang menyelenggarakan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan. kepala kantor adalah kepala kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten lamandalamandaulain kas daerah adalah kas daerah kabupaten lamandau,daerahpada setiap kecamatan, desa dan kelurahanberbagai jenis,perpustakaan bagian kesatu pembentukan perpustakaan jl), didaftarkan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perpustakaan untuk pembinaan lebih lanjut perpustakaan kecamatan,dan perpustakaan desa kelurahan. perpustakaan masyarakat, cc.jl) perpustakaan umum, perpustakaan sekolah madrasah(l)sarana dan prasarana jl) sarana dan prasarana perpustakaan meliputi: tanah lokasi perpustakaan, gedung dan ruang perpustakaan, dan sarana layanan dan sarana kerja. luas gedung perpustakaan desa kelurahan dan perpustakaan kecamatan sekurang kurang m2. lokasi perpustakaan desa terletak dalam satu gedung dengan kantor desa dan gedung kantor kecamatan untuk perpustakaan kecamatan atau dibangun ditempat yang berdekatan dengan kantor desa kelurahan dn atau gedung kantor kecamatan, saran paud dan posyandu. ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang kerja. sarana layanan dan sarana kerja perpustakaan sekurang kurangnya rak buku (tiga) buah, rak majalah (satu) buah, meja kaca (empat) buah, kursi baca (delapan) buah, perangkat komputer (satu) unit yang berlaku.standar pelayanan perpustakaan jl) proses kegiatan kepustakaan mulai dari pengolahan sampai dengan pelayanan pengguna perpustakaan yang meliputi pengolahan buku dan pelayanan: menginventarisir buku buku, mengklasifikasikan buku (penomoran), membuat kartu buku: membuat katalog, membuat label pada setiap buku, dan menata buku rak lemari. pelayanan |
pia rei bupatilamandau provinsi kalimantan tengah peraturan daerah kabupaten lamandau nomor o08 tahun tentang izin usaha angkutan dan izin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, menimbang bahwa demi terwujudnya ketertiban dan kelancaran angkutan kendaraan bermotor umum,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf perlu menetapkan peraturan daerah tentang izin usaha angkutan dan izin trayekizin usaha angkutan dan izin trayeb izin usaha angkutan izin usaha angkutan adalah suatu kegiatan usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh: badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta: koperasi, dan perorangan warga negara indonesia. untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin usaha angkutan. usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur, usaha angkutan orang tidak dalam trayek tetap meliputi: pengangkutan dengan menggunakan taxi, pengangkutan dengan cara sewa rent car, pengangkutan keperluan wisata. usaha angkutan barang umum dan khusus, memiliki surat keterangan domisili, pernyataan kesanggupan untuk memiliki kendaraan bermotor baru, pernyataan kesanggupanlamandau melalui badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. izin usaha angkutan diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, memiliki dan menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool)domisili perusahaan, melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada dinas yang berwenang, mentaati ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan, dan izin usaha angkutan diberikan untuk jangka selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya. izin usaha angkutan dicabut apabila: perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dan perusahaan angkutan tidak melaksana(tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing masing (satu)usaha angkutan:iii, tempat izin trayek diberikan. untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini permohonan wajib memenuhimeliputi surat permohonan izin trayek angkutan yang diajukan oleh pemohon kepada bupati cg. kepala dinas perhubungan kabupaten asal dan tujuan trayek.serta plat nomor kendaraan warna kuningdalam meliputi pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan pertimbangan kebutuhan angkutan dari survey dinas perhubungan kabupaten lamandau. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik (bagi permohonan penambahan izin trayek) perusahaan atau perubahan domisili perusahaan, melaporkan setiap bulan kegiatan operasional, melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek apabila terjadi perubahan alamat selambat lambatnya (empat belas) hari setelah terjadi perubahan, melayani trayek sesuai yang diberikan dengansetiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan menyediakan kendaraan cadang sekurang kurangnya dari seluruh kendaraan bermotor yang diberikan izin trayek. kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin trayek yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan. izin trayek yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun. izin trayek dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana atur dalam tidak mampu merawat kendaraan bermotor, sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang telah ditetapkantrayek akan langsungo08 tahun tentang izin usaha angkutan dan izin trayek penjelasan umum untuk ketertiban dan kelancaran angkutan kendaraan bermotor umum, perlu adanya regulasi hukum yang jelas sehingga mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap angkutan yang ada diwilayah kabupaten lamandau terutama dalam hal pemberian izin usaha angkutan dan izin proyeknya. hal inimeningkat semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor kabupaten lamandau dengan seringnya kemajuan pembangunan maupun pertumbuhan ekonommbangan rakyat berwawasan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, bahwa pertambangan ral<yat merupakan bagian dari pertambangan mineral dan batubara, yang dalam pemanfaatannya tetap harus menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dampak negatif dari pertambangan rakyat yang ada diwilayah kabupaten lamandau perlu diantisipasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasmbangan ral^^at berwawasan lingkungan hidup; danra al: bahwa untuk meningkatkan eksistensi bank perkreditan rakyat sampurna cemerlang serta sebagai pelaksanaan dari ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, perlu dibentukbentuk badan hukum perusahaan umum daerah bank perkreat2lxeaki:rubahanrkreditan rakyat sampurna cemerlang yang selanjutnya disebut pt. bpr sampurna cemerlang perseroan. organ pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut rups, adalah organ pt. bpr sampurna cemerlangt. bpr sampurna cemerlang perseroan) yang bertugas melakukan pengawasant. bpr sampurna cemerlangpt. bpr sampurna cemerlang perseroan).pt. bpr sampurna cemerlangakta pendirian adalah akta pendirian pt. bpr sampurna cemerlang perseroan). anggaran dasar adalah anggaran dasar pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) tahun buku adalah suatu masa yang menunjukantor cabang adalah kantor pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) yang bertanggungjawab kepada kantor pusat pt. bpr sampurna cemerlangbentuk badan hukum dengan peraturan daerah ini, pemuda bpr sampurna cemerlang yang didirikan berdasarkandiubah bentuk badan hukumnya menjadi pt. bpr sampurna cemerlang perseroan). bupati memproses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang undangan. perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam berakibat hukum terutama berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perijinan yang dimiliki pemuda bpr sampurna cemerlang beralih kepada pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) seluruh kekayaan pt. bpr sampurna cemerlangndirian dan tempat kedudukan bagian kesatu pelaksanaan pendirian untuk mendukungsebagaimana dimaksud pada bupati dapatbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pt. bpr sampurna cemerlangsampurna cemerlang perseroan) berkedudukan dan berkantor pusat nanga balik sebagai ibu kota kabupaten lamandaumaksud dan tujuan maksud perubahan bentuk badan hukum pemuda. bpr sampurna cemerlang menjadi pt. bpr sampurna cemerlanglamandauadalahpt. bpr sampurna cemerlang esa ealmankn memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan daerah:untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) melakukan kegiatannggaran dasar. bab pemegang saham pemegang saham pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) terdiri dari pemerintah daerah kabupaten lamandau dan pihak ketiga. bab vii modal dan saham bagian kesatu modal modal dasar pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) ditetapkan sebesar rp. (lima puluh milyar rupiah) dengan nilai nominal perlahan sebesar rp. (satu juta rupiah). pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dapat berupa uang dan barang dengan komposisi sebagaimana aturan yang berlaku. modal yang telah disetor oleh pemerintah daerah kepada pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) berupa uang sudah terpenuhi sebesar rp. (tigabelas milyardaribank, baik penambahan, penguranganbagian kedua saham saham saham pt. bpr sampurna cemerlanglain. saham yang dikeluarkan oleh pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) sebagaimana dimaksud pada adalah saham atas nama. bagian terbesar saham pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) dimiliki oleh pemerinta sesuai dengan peraturan perundang undanganperaturan perundang undangani organ dan kepegawaian bagian kesatu organ pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) terdiri atas: rapat umum pemegang saham rups), dewan komisaris, dan direksi susunan dan atau struktur organisasi pt. bpr sampurna cemerlangsampurna cemerlangaris. bagian kedua rapat umum pemegang saham rups merupakan kekuasaan tertinggi dan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada dewan komisaris dan direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasardirektur utama atau selain itu sebagai alternatif lain, rapatsampurna cemerlang perseroan). rups sebagaimana dimaksud pada dapat dihadiri oleh pimpinan dan atau anggota dprd yang membidangi dan bersifat sebagai peninjaudan atau sama dengan jumlah anggota direksi terdiri dari komisaris utama dan anggota komisariemuda bpr sampurna cemerlalamandau dan otoritas jasa keuangan. komisaris sebagaimana dimaksud dalam ,komisaris sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam anggaran dasar. bagian keempat direksi direksi menjalankan kepengurusan dan pengelolaan pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) sesuai dengan maksud dan tujuan pt. bpr sampurna cemerlang perseroan). jumlah anggota direksi sebanyak banyaknya (tiga) orang terdiri dari direktur utama dan anggota direktur. direksi sebagaimana dimaksud dalam untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari direksi pemuda bpr sampurna cemerlangamandpr sampurna cemerlangdireksi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam anggaran dasar dan sesuai ketentuan perundang undangan. bagian kelima kepegawaian pada saat pengesahan anggaran dasar seluruh pegawai pemuda bpr sampurna cemerlang beralih menjadi pegawai pt. bpr sampurna cemerlang perseroan). ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh direksi pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang undangan. bab tata kelola perusahaan pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) wajib melaksanakan prinsip prinsip tata kelola perusahaan. akuntabilitas. pertanggungjawaban. independensi, dan kewajaran bab tahun buku dan laporan keuangan tahunan tahun buku pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) adalah tahun taklim. direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) sesuai dengan peraturan perundang undangan. pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan pt. bpr sampurna cemerlangyang terdaftar otoritas jasa keuangatel "uesuepun suepundad ueinyedod wenjuayoy sup rensai wereuesyerp jin uep any jonny any (g) efe eyed pnsyjewrp busuresegos selo)yefosoy bue wep isonzo zsef "wonyurj argisuods21 repos aye1odio usung3un uep resor game sun$sue usuwegogung (s) else elue uep ueyedepuag were s3uy ueeuilsusd resep eye33erp yeldsep yeiy peluru uep resep yejunowad jun ege uer8eg peluru sue janin (c) efe eyed pnssjewrp guerre segar reyes sue solid gun ege use (p) "(usao ynyndas) wee1o7yefosoy rep uep '(usao sekejap) ssynpo zsef :(ustad edwa) mosque) :(ustad vo anjigisuodsai epos aye1od d ue sun3un uep reason genel sunsgsue) '(ssio hnyld enp) super '(usao euy ngd su) reyes bur solid jun ege else landau sang yeong kredo bytes yep) suk seed sueinyip epos (eporosiog) suejiwo) secures yyisaag ege (sg) anison sue gei pres eyed dwu uep sjo ueyyesip yeo) sue bni ege sun jihad uep round resep wujud19) todas ning unse) yes resep (eporosiog) suepowey semduwres nag rising ege (ag) resep ur. ie3 sue resep 1nyeri (epozosisg) steps) seizures xdg ngel ueeunssuag diesel hisab vat nvvnndon nvg nvavlan iix gva wek 8ue ue3jepun 8jepun isd ueinyenad menjual2y rensai urea keyid recid sepeda ueyreduresip sang mojo tnfnjestp depo) sex (epoxosapg) suelldws) seizures add jeune) ueressue uep elon turu (b) rep wen ingatan yedepudu item jnysues. iog ning unse3 resep polio) sue jeune) were83ue uep eliot ruedudi see ueyegnang (g) ueynfelogip resep uep ueyjyesrp epa) de83erp ester eyes squad ueyjedepusu wumnpg yee eyed pnsyeurp bueuresegas eref3ue uep elon euesudi ning unse) aultyprelog sup reduces merged (ag) ngi ueyesosuad ueyyedepuwu jun siiesiuiom demi mojo terjal emas sepeda (epo losing) suepowpg eseindures ydg ie33ue uep ehog eurdudi heyne swu iso11g efe resep resep pnssyewtp bururesegas ning unse) aulrufe iag unjagos ueg (esn) yegurey super tested nvavdony nyg longm vnvongn aya uesuepun suepunad weinyenad wenjuajoy sesuai rensai ies urges suy resep anyer (poros1og) suejpung eseindureg ndg jeune sni ever uesunjiylad uep residu ueyesasuad uep weredure abad ueyengwad ere eye, pauueyepes2y lusin using ngo s10) deepest mpeg ingin) engine (p) yee eyed pnsyewip segar game sun88ue) rep wersegogip siiesiliom ueg uep yog ejossuy bab xiii kerjasama direksi pt. bpr sampurna cemerlangngabungan peleburan dan pengambilalihan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan pt. bpr sampurna cemerlangan dituangkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang undangan bab pembubaran dan likuidasi pembubaran dan likuidasi pt. bpr sampurna cemerlangsampurna cemerlang perseroan) sebagaimana dimaksud padapt. bpr sampurna cemerlang perseroan) dilakukan oleh dewan komisaris berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xvii ketentuan peralihan semua ketentuan yang berlaku lingkungan pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang 6toz 6zt'ot hong nvlnvmitvm isniaoni nvanvnvti nalvangvm hanya nvanlvat demon 06t nomor 6docs nhl nvganyvnvi ngl vda give hanya nvanynyi ngl ntv hvaayo sini bee, gmo ye33ure) eared ring due uey3tepung tg nya lang awg re83uej eyed ming sue ueydejong mepuseureyj usyedngey nyaleg vweregurny resep efuueyedumuod sup tur else uweinjelag rumpun squad keju lampu efumnyejasww surel dinas uey3uepuntp re33ue) eyed nepal inu tur teaser weanjeang resep sej noyejeg rep uep jngeorp uesreyekurp ( powo nepueurey uoyedngey were ueregwoy uweyegurej joon 10z unej, mepueureyg uoyedngei yyexeg weregwe7) sulit2) eseaindures jersey kenponyioj yue klien uleyesnioi buru unej, icon nepueurey usyedngey yye ioe ueinyelag sby yyegniag suejuaj unyil icon else jelas sup yegnrp ye) bururesegas (s0z icon mepuewrey usyedngey nyaleg ueregurg ueyegurej, powo unse) nepueurej uoyedngey yee beregu7) sue) seindureg jersey yup glise senior sujud) ,10z unej, icon nepueurej uoyedngey ioe ueinyenag eye tui else uei ine aunyeneg s$usg test alang nvnlnglim iii gaga n.ieg sue wenjuanpay auuesrenyoy reduces surudmam uep sn) ueyuereluwu de32) disewa suci idwiki) eseindures ydg nid memesan edits sag yep sisi teman e8surya reog de39) view suejour) eseimdures ydg zaman eyed wwenjua12 penjelasan atasumum perusahaan umum daerah sampurna cemerlang merupakan bumi kabupaten lamandausampurna cemerlang lembar daerah kabupaten lamandau tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sampurna cemerlang telah mengalami perubahan yaitu peraturan daerah nomor tahun penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten lamandau kepada perusahaan umum daerah bpr sampurna cemerlang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten lamandau kepada perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat sampurna cemerlang lembar daerah kabupaten lamandau tahun nomor usaha untuk mengoptimalkan peluang yang dimiliki pemuda bpr sampurna cemerlang, diantaranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerahbentuk badan hukum pemuda bprlamandaupt. bpr sampurna cemerlang perseroan) ditetapkan sejumlah rp. (lima puluh milyar rupiah) merupakan modal dasar pemegang saham, yang pembunuhannya untuk dijadikan modal disetor akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah lamandau baikpt. bpr sampurna cemerlang perseroan) dan atau pengalihan cadangan umum dan cadangan tujuan perusahaan.dikeluarkan oleh pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) yang diatasnamakan pemiliknya, dan tidak dikeluarkan saha ata) unjuk. bagian terbesar pt. bpr sampurna cemerlang perseroan) dimiliki oleh pemerintah daerah lamandau dengan jumlah saham paling sedikit (lima puluh satu persen), dikandung maksud agar daerah menjadi pemegang saham mayoritas sehingga deviden yang diperoleh akan lebih besar komposisi dan jumlahnya dibandingkan hak pemegang sahlamandau, perlu dilakukan1ppjksud disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah: agar terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif retribusi daerah dengan pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi dan badan. ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini, meliputi: nama, objek, dan subjek: golongan, cc. cara mengukur tingkat penggunaan jasa: prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif: struktur dan besarnya tarif: wilayah pemungutan alokasi pemanfaatan: masa retribusi dan saat retribusi terutang: penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, j . tata cara penagihan: keringanan, pengurangan, dan pembebasan: il. kedaluwarsa: pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan: oo. sanksi administrasi: penyidikan, dan ketentuan pidaniapengawaspengendalian menara telekomunikaengan mempertimbangkgawasanenyperhitungan tarif retribusi didasarkan padsatuan biayajarak tempuh. formulasi perhitungan retribusi sebagai dimaksud pada adalah sebagai berikut rpm (indeks tinggi menara) trail indeks penggunaan menara) jumlah variabel tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar , menara tahun variabel sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut variabel pengguna menara zonamenara wilayah indeks lokasi menara nilai indeks lo penetapan wilayah yang berada pada zona menara ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupatilokasi pemanfaatan alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk mendanai pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam adalah dalam jangka waktu yang lamanya (satu) tahun taklim. saat retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam terutang, adalah pada saat diterbitkannya skr. bab penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran bagian kesatu umum retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalaman dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua penentuan pembayaran dan tempat pembayaran pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan tunai lunas. retribusi sebagaimana dimaksud pada dibayar dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam dan retribusi sebagaimana dimaksud pada terutang,. apabila pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud padagian ketiga angsuran dan penundaan pembayaran bupati atas permohonan wajib retribusian diatur dengan peraturan bupati. bab tata cara penagihan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam terutang, yang tidak atau kurang bayar dilakukan. surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada merupakan awal tiwaktu paling lama (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatanpengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalamsen atawajib retribusi.,kedaluwarsa hak untuk melakukan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalaendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dala sebagaimana dimaksud dalamnaya. bab xviii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan bupati berkenaan retribusi daerah yang sudah ada sebelum berlakunya peraturc),!) desember pj. sekretaris daerah kabupaten lamandau, run baran daerahselama ini pungutan atas nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah dilaksanakan dengan pasarkan padyang tentunya telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkat pendapatan daerah selama ini. namun, tentunya upaya perbaikan harus tetap dilakukan dan ditingkatkan. salah satunya melalui. hal ini dimaksudkan agar peningkatan pelayanan dan kemandirian kabupaten lamandau menjadi lebih terarah, tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. dan,imaka sudah seharusnya pengaturan terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu ditetapkan kembaanggal desember tentangkabupaten lamandau, berdiri (seratus dua puluh) menara telekomunikasi.kabupaten lamandau). uang makan harian perjalanan dinas orang hari sudah termasuk uang makan. belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor atk sebesar tahun. cara menghitung tarif retribusi: jumlah kunjungan menara pertahun kali kunjungan. jika dalam (satu) hari kunjungan, maka untuk kunjungan dibutuhkan hari kerja. maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut hari hari atk ' |tahun| total biaya operasional per tahun biaya rata rata atau tarif retribusi per menara per tahun menara pembulatan contoh perhitungan retribusi menara berkonstruksi menara rangka kaki dengan tinggi meter berada kecamatan menara tersebut digunakan oleh (satu) provider. penggunaan menara meter indeks tinggi menara meter indeks maka retribusi pengendalian menara telekomunikasi menara (indeks zona menara indeks ketinggian menara) rmt ., e . e # xiii jumlah variabel kp50 hendra lesmana |
lam salinan ata las bupati bogor provinsi jawa barat peraturan bupati bogor nomor tahun tentang standar kompetensi jabatan administrator lingkungan pemerintah kabupaten bogor dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bogor, menimbang :a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit serta dalam rangka terwujudnya profesionalisme pegawai negeri sipil pada jabatan administrator yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, diperlukan standar kompetensi jabatan administrator lingkungan pemerintah kabupaten bogor. mengimplementasikan cara cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi olehdan orang lain, yaitu memberikan umpan balik dan membimbing, dengan indikatory serta memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan cara sendiri, dan memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang. mengelola perubahan, yaitu membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara secara tepat dengan indikator: membantu orang lain dalam melakukan perubahan, menyesuaikan prioritaspermasalahan yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. pengambilan keputusan, yaitu membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi, dengan indikator: membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya, .memilih. memilih alternatif danparagraf kompetensi sosial kultural kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai perekat bangsa meliputi: kemampuan berpromosi sikap toleransi, keterbukaan, cc.asyarakat, membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat tengah kemajemukan indonesia, menjaga, mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. deskripsi perekat bangsa sebagaimana dimaksud pada adalah mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, dengan indikatorcc.agian. bagian kelima persyaratan jabatan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pangkat, kualifikasi pendidikan, jenis pelatihan, pengalaman kerjadaerah adalah badanmaksud penetapan standar kompetensi jabatan administrator adalah: a.dasar. dasar pedoman kompetensi yang menjadi syarat dalam jabatan administrator, dasar pertimbangan dalam pengajuan usulan penetapan pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan administrator, dan dasar penyusunan program pengembangan dan atau pembinaan karir pegawai negeri sipil. tujuan penetapan standar kompetensi jabatan administrator adalah: sebagai persyaratan dalam penyusunan pola karir pegawai negeri sipil, untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator, untuk menjamin pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif dan efisien, dan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. bab iii standar kompetensi jabatan bagian kesatu cakupan standar kompetensi jabatan meliputi jabatan pada: sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat, inspektorat, dinas yang terdiri dari: dinas pendidikan, dinas pemuda dan olah raga, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas kesehatan: dinas sosial, dinas.koperasi, usaha kecil dan menengah, dinas perdagangan dan perindustrian, dinas tenaga kerja, dinas komunikasi dan informatikaperhubungan, dinas ketahanan pangan, dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dinas perikanan dan peternakan, dinas lingkungan hidup, dinas arsip dan perpustakaan, dinas pemadam kebakaran: dan satuan polisi pamong praja. badan daerah, yang terdiri dari: badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia: badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan pengelolaan pendapat, dan badan penanggulangan bencana daerah. bagian. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup standar kompetensi jabatan meliputi: identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan cc. persyaratan jabatan. bagian ketiga identitas jabatan identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: namajabatan, uraian ikhtisar jabatan, kodejabatan. identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian keempat kompetensi jabatan paragraf umum kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. paragraf kompetensi teknis kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. paragraf . paragraf kompetensi manajerial kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: integritas, yaitu, kerjasama, yaitu, komunikasi, yait, orientasi hasil, yaitu, pelayanan publik, yaitu yaitu, pengembangan diri dan orang lain, yaitumengelola. mengelola perubahan yait: dan pengambilan keputusan yaitudeskripsi masing masing kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: integritas, yaitudengan indikator: memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi, yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi, dengan indikatortepatc.komunikasi. komunikasi, yait, dengan indikator. orientasi pada hasil, yaitdengan indikator: menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi, memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencarunitnya. pelayanan publik, yang mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik, lingkup unit kerja, dengan indikator.mengimplementasikan. |
tb) berdasarkandengan telahmengenai pendelegasian pelayanan perizinan dan nonperizinanzin praktik tenaga kesehatan, meliputi: tenaga medis, terdiri dari: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. tenaga psikologi klinis tenaga keperawatan tenaga kebidanan tenaga kefarmasian, terdiri dari: apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian. tenaga kesehatan masyarakat, terdiri dar, terdiri dari: tenaga sanitasi lingkungan, entomology kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan. tenaga gizi, terdiri dari: nutrisionis, dan dietisien. tenaga keterangan fisik, terdiri dari: fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan. nama perizinan robotik prostetik tenaga kesehatan tradisional: tenaga kesehatan tradisional ramuan, tenaga kesehatan tradisional keterampilan, dan tenaga kesehatan lain. iu. nonperizinan nama nonperizinan keterangan rencana kabupaten krk) rekomendasi pembuatan, perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha rekomendasi unit transfusi darah sertifikat laik sehat hotel sertifikat laik sehat kolam renang sertifikat laik sehat kantin sertifikat laik sehat depo air minum isi ulang sertifikat laik sehat hygiene sanitasi jasa boga sertifikat laik sehat hygiene sanitasi rumah makan dan restoran bupati bogor, ttd ade yasionline perizinan transparan informatif sistematis optimis)ruang lingkup ruang lingkup peraturan ini meliputi: pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, cc. standar operasional prosedur, dan pembiayaan. bab iii. bab iii pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas. perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: perizinan berusaha melalui lembaga oss, dan perizinan dan nonperizinan melalui optimis. perizinan berusaha melalui lembaga oss sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perizinan berusaha yang dilayani melalui lembaga oss sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perizinan dan nonperizinan melalui optimis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui optimis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. kewenangan kepala dinas dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: proses notifikasi persetujuan penolakan perizinan berusaha melalui sistem yang dikelola oleh lembaga oss, proses pelayanan administrasi, cc. penandatanganan dokumen administrasi perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui optimis, penerbitan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang undangan,, dan penerapan standar pelayanan. penandatanganan. penandatanganan dokumen administrasi perizinan sebagaimana dimaksud huruf dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam dinas dapat membentuk tim teknis dan atau tim ahli sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tim teknis dan atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (1l) dalam hal perizinan mensyaratkan adanya pemenuhan komitmen dan atau persyaratan teknis lainnya, perangkat daerah memberikan pertimbangan teknis kepada dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa berita acara, rekomendasi teknis atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dinas melaksanakan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkankepala dinas. kepala dinas melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinanterkait. bab vdiatur dengan peraturan bupati tersendiri. bab pembiayaan pembiayaan operasional administrasi pelayanan vii ketentuan peralihan (l) pada saat peraturan ini mulai berlaku, seluruh perizinan berusaha yangmaka proses selanjutnya dilaksanakan oleh dinas. untuk pelaksanaan pemrosesan perizinan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah menyampaikan informasi kepada pemohon. (1l) pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidakyang telah dimohon dan telah tercatat dalam register administrasi pelayanan pada perangkat daerah namun belum diproses, maka untuk pemrosesan selanjutnya tetap dilaksanakan oleh perangkat daerah. sebagai bahan kendali dinas dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, kepala perangkat daerah menyampaikan register administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas. bab viii. bab viieraturan ini mulai berlaku pada tanggal januaribogor nomor tahun tanggal desember jenis jenis perizinan perizinan umbul umbul luar ruang izin pemesanan having makam cadangan pemakaman bukan umum |izin usaha jasa pengelolaan rumah duka titin usaha jasa pengelolaan mobil jenazah bukan umum masyarakat izin dokter hewan praktik mandiri, dan izin dokter hewan praktik bersama. izin koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi, pelaksanaan evaluasi penyerapan pendidikan dan pelatihan terhadap perangkat organisasi koperasi, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperawasan dan pemeriksaan koperasi bidang pengawasan dan pemeriksawasan dan pemeriksaan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, cc. pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kemandirian dan ketangguhan koperasi dan atau usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan, pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan serta usaha koperasi, penerapan sanksi kepada koperasi, penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi, penilaian.kesehatan koperasi simpan pinjam dan atau usaha simpan pinjam oleh koperasi, penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dan il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. (l) seksi pengawasgawasan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pengawasan koperasi, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan pengawasan koperasi, cc. pengawasan kekuatan, kemandirian dan ketangguhan koperasi dan atau usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan akuntabilitas koperasi, pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi, pencegahan dan pengawasan terhadap praktek praktek yang mengatasnamakan koperasi, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pengawasan koperasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi pengawaseriksaeriksaan koperasi. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemeriksaan koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pemeriksaan koperasi, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan pemeriksaan koperasi, pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan usaha koperasi, pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap penerapan peraturan perundang undangan koperasi, penerapan sanksi kepada koperasi, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pemeriksaan koperasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi pemerikslaian kesehatlaian kesehatan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penilaian kesehatan koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi penilaian kesehatan koperasi, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan penilaian kesehatan koperasi, cc. penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi,hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan atau usaha simpan pinjam oleh koperasi, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi penilaian kesehatan koperasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi penilaian kesehatan koperasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. baginyusunan program kerja bidang pemberdayaan usaha mikro, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, cc. pemberdayaan penguatan kelembagaan dan perlindungan usaha mikro, verifikasi data dan potensi usaha mikro, koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan, penguatan dan peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecilpenyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pemberdayaan usaha mikro, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan bidangkebijakan pemberdayaan usaha mikro. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan usaha mikro mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pemberdayaan usaha mikro, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro, verifikasi data dan potensi usaha mikro, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan usaha mikro, koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro, pembinaan dan perlindungan usaha mikro, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pemberdayaan usaha mikro, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksingembangpengembangan usaha mikro. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan usaha mikro mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pengembangan usaha mikro, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan pengembangan usaha mikro, fasilitasi pengembangan, penguatan dan peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, fasilitasi pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran usaha mikropenyiapan. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pengembangan usaha mikro, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi pengembangan usaha mikro, dan j . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi fasilitasi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi fasilitasi usaha mikro, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan fasilitasifasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, fasilitasi kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi fasilitasi usaha mikro, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi fasilitasi usaha mikro daerah bidang koperasi dan usaha kecil. lampiran peraturan bupati bogor nomor tahun dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kepala dinas sekretariat program dan umum dan keuangan kelompok pelaporan kepegawaian jabatan bidang bidang bidang kelembagaan dan pengawasan dan pemberdayaan usaha pemberdayaan koperasi pemeriksaan koperasi a t mikro lilit iii liiiiiiiiit mnnnnnn nna seksi seksi seksi seksi seksi seksi perlindungan koperasi mikro peningkatan kualitas penilaian kesehatan fasilitasi usaha mikro sumber daya manusia koperasi koperasi upt bupati bogor, keterangan ttd garis instruksi ben garis koordinatif ade yasin sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bogor. dinas adalah dinasoperasi dan usaha mikrongoperasian dan usaha mikro, pelaksanaan kebijakan bidang pengoperasian dan usaha mikro, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengoperasian dan usaha mikrokelembagaan dan pemberdayaan koperasi, membawakan: seksi kelembagaan koperasi, seksi pemberdayangawasan dan pemeriksaan koperasi, membawakan: seksi pengawasan koperasi, seksi pemeriksaan koperasi, dan seksi penilaian kesehatan koperasi. bidang pemberdayaan usaha mikro, membawakan: seksi pemberdayaan usaha mikro, seksi pengembangan usaha mikro: dan seksi fasilitasi usaha mikrokelembagaan dan pemberdayaan koperasi bidang kelembagaan dan pemberdaykelembagaan dan pemberdayaan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, analisis verifikasi data dan jumlah koperasi, fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, fasilitasi pemenuhan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, fasilitasi dan pembubaran koperasi, pelaksanaan pemasyarakatan koperasi, analisis dan verifikasi data koperasi, bimbingan dalam penyusunan laporan tahunan koperasi, pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah koperasi, pelaksanaan perlindungan koperasi, il. penyusunan konsep kemitraan antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lainnya, pengembangan. pengembangan perluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi danrestrukturisasi usaha dan perlindungan koperasi, oo. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi perangkat organisasi koperasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan bidang kelembagaan dan pemberdaykelembagaan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kelembagaan koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi kelembagaan koperasi, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kelembagaan koperasi, fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam, fasilitasi pemenuhan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas, analisis berkas, analisis pembubaran koperasi, analisis dan verifikasi data koperasi, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, pelaksanaan pemasyarakatan koperasi, perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi kelembagaan koperasi, il. pelaksanaan. il. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi kelembagdan perlindungan koperasiberdayaan dan perlindungan koperasi, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, cc. pemberdayaan dan peningkatan produktivitas dan nilai tambah koperasi, pengembangan dan atau perluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi,dan restrukturisasi usaha koperasi, pelaksanaan perlindungan koperasi, penyusunan konsep kemitraan antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lainnya, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, j . pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi pemberdayaan dan perlindungngkatan kualitas sumber daya manusiangkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. untuksilitasi dan atau peningkatan kemitraan usaha dan akses pasar produk dalam negeri, penyediaan data dan informasi produk lokal unggulan serta pelaku usaha sektor perdagangan, fasilitasi pengembangan dan kerjasama ekspor, impor dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis ekspor, impor dan promosi, pengawasan ekspor, impor dan promosi, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi fasilitasi perdagangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi fasilitasi perdagangtertib niaga bidang tertib niagtertib niaga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang tertib niaga mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang tertib niaga, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan tertib niaga, cc.,dan mengoordinasik dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasanil.mbinaan terhadapngawasan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran, pelaksanaan dan atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, pelaksanaan dan atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang tertib niaga, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidan tertib niaga, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi pengendalian barang pokok dan pentingbarang pokok dan penting serta barang yang diatur. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian barang pokok dan penting mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pengendalian barang pokok dan penting, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pengendalian barang pokok dan penting, cc. pengawasan. cc. pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur, danoperasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok, j . mengoordinasikan pelaksan, ilpenyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pengendalian barang pokok dan penting, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pengendalian barang pokok dan penting, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi kemetrologikemetrologian. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kemetrologian mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi kemetrologian, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan kemetrologian, penyediaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, pengelolaan. pengelolaan cap tanda tera, penyediaan dan penjaminan ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologianj, penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi kemetrologian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi kemetrologian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi pengawaspengawasan dan bina sumber daya manusia kemetrologian. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pengawasan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pengawasan dan bina sumber daya manusia kemetrologian, cc. pemetaan jumlah potensi tera dan atau tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya http), pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuranmbinaan terhadap jabatan fungsional genera, pengamat tera danyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, j . penyiapan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan atau daerah tertib ukur, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pengawasan, il. pelaksanaan. il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi seksi pengawasiapan bahan penyusunan program kerja bidang perindustrian, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan perindustrian serta pemanfaatan teknologi industri, pelaksanaan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama,,,, hijau untuk industriil. pelaksanaan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah: penyiapan. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang perindustrian, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang perindustrian, dan oo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi pembangunan sumber dayapembangunan sumber daya industri. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan sumber daya industri mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pembangunan sumber daya industri: penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan sumber daya, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pembangunan sumber daya industri, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pembangunan sumber daya industri, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi kerjasama, pengawasan dan promosi investasikerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri mempunyai fungsi: penyiapan. penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, cc. penyiapan bahan perjanjian kerjasama serta pengadministrasi kerjasama, fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri:daerah, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi sarana prasarana dan pemberdayaansarana prasarana dan pemberdayaan industri. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana prasarana dan pemberdayaan industri mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi sarana prasarana dan pemberdayaan industri, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan sarana prasarana dan pemberdayaan industri, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengahpembinaan industri hijau untuk industri unggulan, pelaksanaan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah: pengelolaan. pengelolaan sistem informasi industri, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi sarana prasarana dan pemberdayaan industri, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi sarana prasarana dan pemberdayaan industri:riil kabupaten bogor. unitundang undangan, horison bagan struktur organisasi dinas perdagangan dan perindustrian lampiran peraturan bupati bogor nomor tahun tanggal desember kepala dinasfee. bidang biang anang liiiiiiiii perdagangan tertib niaga kiat perindustrian inn inn liiiiiiiiit pelaku distribusi pengendalian barang pembangunan sumber perdagangan pokok dan penting daya industri seksi seksi seksi sarana distribusi kemetrologian kerjasama, pengawasan perdagangan dan promosi investasi industri seksi seksi seksi pemberdayaan industri keterangan upt bupati bogor, garis instruksi nanas garis koordinatif ttd ade yasindagangan dan perindustriandagangan, membawakan: seksi pelaku distribusi perdagangan, seksi sarana distribusi perdagangan, dan seksi fasilitasi perdagangan. bidang tertib niaga, membawakan: seksi pengendalian barang pokok dan penting, seksi kemetrologian, dan seksi pengawasan. bidang perindustrian, membawakan: seksi pembangunan sumber daya industri, seksi kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri, dan seksi sarana prasarana dan pemberdayaan industrirdagangan bidang perdagangdagangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang perdagangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang perdagangan, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan bidang perdagangan, cc. penyusunan rekomendasinyusunan rekomendasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba, pengendaliusunan rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar, pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, m.pelaksanaan. pelaksanaan promosi dan peningkatan akses pasar, pelaksanaan, partisipasi dan penyediaan layanan informasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor, oo. pelaksanaan atau partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor, penerbitan surat keterangan asal, penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang perdagangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perdagangan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. seksi pelakupelaku distribusi perdagangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelaku distribusi perdagangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pelaku distribusi perdagangan, penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pelaku distribusi perdagangan, fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang, fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba, pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan, penyiapan bahan pemberian rekomendasi komoditi penerbitan pedagang kayu antarpulau terdaftar, pengawasan dan pemeriksaiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pelaku distribusi perdagangan, j . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pelaku. seksi saranasarana distribusi perdagangan. untuknyiapan bahan penyusunan program kerja seksi sarana distribusi perdagangan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan sarana distribusi perdaganganpenyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi sarana distribusi perdagangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi saranapenyiapan bahan penyusunan program kerja seksi fasilitasi perdagangan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan fasilitasi perdagangan, identifikasi dan fasilitasi pengembangan produk lokal unggulan daerah, identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan, fasilitasi. |
osp salinan nisn 3ststruktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi masing masing unsur organisasi dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten bogor,ksi pemanfaatan dan pengendalianfaatan dan pengendalian perumahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemanfaatan dan pengendalian perumahan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian perumahan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian perumahan, cc. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemanfaatan dan pengendalian perumahan, penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan, koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha perumahan umum rumah susun umum, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan, pengendalian dan pemanfaatan perumahan, pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian perumahan, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pemanfaatan dan pengendalian perumahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi pemanfaatan dankawasan permukiman. untuk kerja bidang kawasan permukiman, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman, cc. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman, perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi, pendampingan dan pembinaan penataan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas dibawah ha, pencegahan kawasan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah ha, penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman,penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang kawasan permukiman, penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatkawasan permukiman. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, penyiapan.kawasan permukiman, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, pendataan, perencanaan, penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan kawasan permukiman, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pelaksanaan kajian pengembangan kawasan permukiman, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan permukiman, penyiapan bahanyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi perencanainfrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh: penyusunan program kerja seksi pembangunanmbangunan kawasan permukiman, cc. penyediaan dan pembiayaan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh, pembangunan.n permukiman kumuh, pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh, pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh,bangunan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh, pembiayaan pendampingan dan atau fasilitasi kegiatan infrastruktur kawasan permukiman, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pembangunan kawasan permukiman, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi pembangunan kawasan permukimrumah swadayarumah swadaya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan rumah swadaya mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pembangunan rumah swadaya, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan teknis pembangunan rumah swadaya, cc. penyediaan dan pembiayaan pemugaran peremajaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dilokasi peningkatan kualitas dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, pemugaran peremajaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, monitoring dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan pemugaran peremajaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyusunan.ugaran peremajaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, ketatausahaan dan pemanfaatan kegiatan pemugaran peremajaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pembangunan rumah swadaya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi pembangunan rumah swadayprasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, kawasan permukiman dusunan program kerja bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum, cc. penyusunan kebijakpelaksanaan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, fasilitasi dan koordinasi listrik masuk desa, fasilitasi dan koordinasi city gas, fasilitasi dan koordinasi penyediaan air bersih, pelaksanaan pemeliharaan dan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, pelaksanaan kerja sama pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan. pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon, il. pelaksanaan pengelolaan pertamanan, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, dan ooerumahsarana dan utilitas umumerumahan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahperumahan, cc., pelaksanaan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, pelaksanaan pemeliharaan, bantuan dan atau kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, penyiapan bahperumahan, fasilitasi dan koordinasi city gas perumahan, fasilitasi dan koordinasi air bersih perumahan, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumkawasan permukimyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umumkawasan permukiman mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi prasarana, sarana dan utilitas umumkawasan permukiman, cc. analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman, pengelolaan dan atau fasilitasi pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum, fasilitasi dan koordinasi pembangunan listrik masuk desa, fasilitasi dan koordinasi pembangunan city gas kawasan permukiman, fasilitasi dan koordinasi penyediaan air bersih kawasan permukiman, pelaksanaan kerjasama pembangunan pengelolaan jembatan kawasan, penyediaan dan atau bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman, penyiapan bahan pelaksanakawasan permukiman, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman, il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi prasarana, sarana dan utilitas umumertamanpertamanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pertamanan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pertamanan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan teknis pengelolaan pertamanan, cc. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pertamanan, penataan dan pembangunan pertamanan, pengelolaan pertamanan, pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pertamanan, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pertamanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporanenataan bangunan bidang penataan bangunataan bangun: penyusunan program kerja bidang penataan bangunan,cc. penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya, perencanaan. perencanaan pembangunan revitalisasi rehabilitasi pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta lingkungannya, pengawasan dan pengendalian bangunan dan atau gedung serta lingkungannya, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya, pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedungbantuan teknis pembangunan gedung dan bangunan cagar budaya, pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame, il. penyusunan target retribusi dan penerbitan skr, monitoring dan evaluasi pencapaian target retribusi imb, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang penataan bangunan, oo. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penatagedungbangunan gedung, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan gedung mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pembangunan gedung, penyiapan bahanperencanaan pembangunan revitalisasi rehabilitasi renovasi ubah sesuai bangunan dan gedung pemerintah serta lingkungannya, penataan bangunan dan lingkungannya, bantuan teknis pembangunan gedung dan bangunan cagar budaya, pendaftaran. pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung, monitoring dan evaluasi penataan bangunan gedung dan lingkungannya, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pembangunan gedung, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi pembangunan gedung, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pemeliharaan dan pengawasaneliharaan dan pengawasan bangunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemeliharaan dan pengawasan bangunan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pemeliharaan dan pengawasan bangunan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pemeliharaan dan pengawasan bangunan, cc. pemeliharaan dan perawatan bangunan dan atau gedung serta lingkungannya, pendataan, pengawasan pemilikan bangunan dan atau gedung, pengelolaan media luar ruang, pendataan, pengawasan dan pengendalian reklame, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pemeliharaan dan pengawasan bangunan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi pemeliharaan dan pengawas.. seksi pengendalian teknisteknis bangunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian teknis bangunan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pengendalian teknis bangunan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pengendalian teknis bangunanpenyiapan bahan penyusunan target retribusi dan penerbitan skr, penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian target retribusi imb, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pengendalian teknis bangunan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi pengendalian teknis bangupertanahan bidang pertanah: penyusunan program kerja bidang pertanahan, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan bidang pertanahan, cc.. pelaksanaan pengukuran dan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik pemerintah daerah, fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, fasilitasi dan koordinasi pengadredistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanah kosong, fasilitasi dan koordinasi pendayagunaan tanah, il. pemantauan dan analisis pengelolaan pertanahan, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang pertanahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pertanahan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai: penyusunan program kerja seksi administrasi pertanahan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan administrasi pertanahan, cc. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data administrasi pertanahan, pelaksanaan administrasi pertanahan, pelaksanaan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik pemerintah daerah, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tan. penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence: pemantauan dan analisis administrasi pertanahan, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi administrasi pertanahan, fasilitasi dan koordinasi peralihan hak lahan tanah negara, il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi administrasi pertandan pendayagunaan tanahdayagunaan dan pendayagunaan tanah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendayagunaan dan pendayagunaan tanah mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pendayagunaan dan pendayagunaan tanah, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pendayagunaan dan pendayagunaan tanah, cc. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pendayagunaan dan pendayagunaan tanah, penyiapan bahan pendayagunaan dan pendayagunrencanaan penggunaan tanah, koordinasi pemetaan zona nilai tanah, koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, pemantauan dan analisis pendayagunaan dan pendayagunaan tanah, fasilitasi dan koordinasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, fasilitasi dan koordinasi pengadaan tanah, penyiapan. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pendayagunaan dan pendayagunaan tanah, oo. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi pendayagunaan dan pendayagunaan tanah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi fasilitasi penyelesaian sengketafasilitasi penyelesaian sengketa tanah untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi fasilitasi penyelesaian sengketa mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi fasilitasi penyelesaian sengketa, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan fasilitasi penyelesaian sengketa, cc. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, pengukuran tanah aset pemerintah daerahmantauan dan analisis fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi fasilitasi penyelesaian sengketa, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi fasilitasi penyelesaian sengketa, danbagan struktur organisasi dinas perumahan, kawasan permukiman dan peraturan bupati bogor pertanahan kabupaten bogor nomor: tahun tanggal desember kepala sekretariat eeereeeeeeeeeeegggg3gaggggg33) ).) kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian program dan umum sub bagian inn pelaporan dan keuangan inn kepegawaian inn inn inn inn aen bidang bidang bidang bidang kawasan .h prasarana, penataan bidang perumahan permukiman sarana dan bangunan pertanahan utilitas umum seksi seksi seksi seksi seksi perencanaan dan perencanaan dan prasarana, sarana pembangunan administrasi pengembangan pengembangan dan utilitas umum pembangunan pembangunan prasarana, sarana pemeliharaan dan pendayagunaan dan perumahan kawasan permukiman dan utilitas umum pengawasan pendayagunaan tanah kawasan permukiman bangunan seksi seksi seksi seksi pemanfaatan dan pembangunan seksi pengendalian fasilitasi pengendalian rumah swadaya pertamanan teknis bangunan penyelesaian sengketa bupati bogor, keterangan karangan garis instruksi ttd garis koordinatif ade yasinreformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan., membawakan: seksi perencanaan dan pengembangan perumahan, seksi pembangunan perumahan, dan seksi pemanfaatan dan pengendalian perumahan. bidang kawasan permukiman, membawakan: seksi perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, seksi pembangunan kawasan permukiman, dan seksi pembangunan rumah swadaya. bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, membawakan: seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, seksi prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman, dan seksi. seksi pertamanan. bidang penataan bangunan, membawakan: seksi pembangunan gedung, seksi pemeliharaan dan pengawasan bangunan, dan seksi pengendalian teknis bangunan. bidang pertanahan, membawakan: seksi administrasi pertanahan, seksi pendayagunaan dan pendayagunaan tanah, dan seksi fasilitasi penyelesaian sengketanyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perumahan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja bidang perumahan, penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyelenggaraan perumahan,mbangunan penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian serah terima rumah perumahan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian perumahan, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah perumahan, pembinaan. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan, penyediaan dan pembiayaan perumahan, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang perumahanperumahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan dan pengembangan perumahan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi perencanaan dan pengembangan,perumahan, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan penyediaan dan pengembangan perumahan, penyiapan bahanlaksanaan kajian pembangunan dan pengembangan perumahan, pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengembangan perumahan, penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau relokasi program pemerintah, fasilitasi dan koordinasi perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau relokasi program pemerintah, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah perumahan, penyiapan. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi perencanaan dan pengembangan perumahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan seksi perencanaan dan: penyusunan program kerja seksi pembangunan perumahan, penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan teknis pembangunan perumahan, pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan, fasilitasi dan koordinasi pembiayaan perumahan, penyediaan dan pembiayaan perumahan, pembangunan penyedia, rehabilitasi dan pendistribusian serah terima rumah perumahan, pemantauan dan evaluasi penyediaan serta pembiayaan perumahan, penyusunan mekanisme teknis sop) pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pembangunan perumahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan |
relrangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadapeberapa ketentuan dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksudkeuangan dan aset daerah kabupaten bogor. kepala badan adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan asehuruf angka dan angkagaran, membawakan: sub bidang analisa kebijakan anggaran, sub bidang anggaran ppk dj, dan sub bidang anggaran belanja. bidang perbendaharaan, membawakan: sub bidang kas daerah, sub bidang perbendaharaan belanja pegawai, dan sub bidang perbendaharaan ppid dan dana transfer. bidang akuntansi dan teknologi informasi, membawakan: sub bidang akuntansi, sub bidang pelaporan, dan sub bidang teknologi informasi. bidang aset daerah, membawakan: sub bidang perencanaan, sub bidang ketatausahaan, dan sub bidang pemanfaatan dan pengamananlaksanakan pengelolaangelolaan kas daerah, pengelolaan belanja pegawai, cc. pengelolaan anggaran ppid dan dana transfer, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perbendaharaanbelanja pegawai mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan belanja pegawai. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perbendaharaan belanja pegawai mempunyai fungsi: penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja gaji dan tunjangan, pelaksanaan ketatausahaan belanja gaji dan tunjangan, penyusunan. cc. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang perbendaharaan belanja pegawaippid dan dana transfer mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran ppid dan dana transfer. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perbendaharaan ppid dan dana transfer mempunyai fungsi: penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran ppid dan pengelolaan dana transfer, pelaksanaan ketatausahaanpelaksanaan ketatausahaan pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang perbendaharaan ppid dan pengelolaan dana transfer, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:belum dilaksanakan pelantikan pejabat baru sebagaimana dimaksud padapengelolaan keuangan dan aset daerah, diatur lebih lanjut oleh kepala badlampiran peraturan bupati bogor bagan struktur organisasi bag ana elang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kepalabidang akuntansi dan bidang anggaran perbendaharaan teknologi informasi aset daerah iii iii lilit iiiiiiiiiii lilit iii iii sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang analisa kebijakan kas akuntansi perencanaan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang belanja pegawai sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang teknologi informasi pemanfaatan dan anggaran belanja perbendaharaan pengamanan ppid dan dana transfer bupati bogor, keterangan upt garis instruksi garis koordinatif ade yasinuangan bidang pengelolaan pendapatan daerah telah dibentuk badan pengelolaan pendapatan daerah tipepengembangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang pengembangan, dan ji. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. sub bidang pengelolaan sistem informasilolaan sistem informasi pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengelolaan sistem informasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan sistem informasi pajak daerah, cc. pembangunan dan pengembangan sistem informasi pajak daerah, pengelolaan website badan, penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi pajak daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi sub bidang pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang pengelolaandataan dan penilaian bidang pendataan dan penilaidataan dan pendaftaran, penilaian dan pengolahan data pajak daerah. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendataan dan penilaian mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang pendataan dan penilaian,cc. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah, pendaftaran objek pajak dan wajib pajakintensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemeliharaan data pajak daerah, pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran wajib pajak, ji. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang pendataan dan penilaian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pendataan dan penilaian, dan il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. sub bidang pendatadataan dan pendaftaran objek pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pendataan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang pendataan, penyiapan bahancc.nyiapan. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi sub bidang pendataan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang pendatilai. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang penilaian mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang penilaian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakpenyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi sub bidang penilaian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang penilaiolahan datagolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengolahan data mempunyai fungsi: penyiapan. penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang pengolahan data, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah, pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran wajib pajak daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi sub bidang pengolahan data, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang pengolahan data, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. bagian kelima bidang pelayanan dan penetapan bidang pelayanan dan penetapyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan wajib pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pelayanan dan penetapan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang pelayanan dan penetapan, perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan pajak daerah, cc. pelayanan dan konsultasi pajak daerah, penelitian dan verifikasi data pajak daerah, penetapan wajib pajak daerah, penetapan pajak daerah, mengoordinasikan pendistribusian ketetapan pajak daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang pelayanan dan penetapan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pelayanan dan penetapan, dan pelaksanaan. ji. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. sub bidang pelayanlayanan dan konsultasi pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pelayanan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang pelayanan, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pelayanan pajak daerah, cc. pelayanan dan konsultasi pajak daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi sub bidang pelayanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang pelayanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. sub bidang verifikasilitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang verifikasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang verifikasicc. pelaksanaan penelitian dan verifikasi data pajak daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi sub bidang verifikasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang verifikasi, dan pelaksanaan. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. sub bidang penetaptapan pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang penetapan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang penetapan, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan penetapan pajak daerah dan pendistribusian ketetapan pajak daerah, cc. perekaman data penetapan pajak daerah, penetapan wajib pajak daerah, penetapan pajak daerah, penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah dan atau dokumen ketetapan lainnya, pendistribusian ketetapan pajak daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi sub bidang penetapan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang penetapan, dan ji. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. bagian keenam bidang penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan daerah bidang penagihan, keberatan dan pengawasagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan daerah mempunyai fungsi: penyiapan. penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan daerah, perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan teknis penagihan, penyelesaian keberatan pajak daerah serta pengawasan pendapatan daerah, cc. penagihan pajak daerah, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah,, pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah, evaluasi administrasi pelayanan retribusi daerah, pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan daerah, ji. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penagihan, keberatannagihanagihan pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang penagihan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang penagihan, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan penagihan pajak daerah, cc.yiapan bahan penilaian reformasi birokrasi sub bidang penagihan, pelaksanaan. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang penagihan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. sub bidang keberatan mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan, keberatan dan pengawasan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian keberatan pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang keberatan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang keberatan, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan penyelesaian keberatan pajak daerah, cc., pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang keberatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. sub bidang evaluasi dan pengawasngawasan pendapatan daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, penyiapan.:evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang evaluasi, sub bagian pembangunan dan keuangsatuanan g undangan, horison bagan struktur organisasi lampiran peraturan bupati bogor nomor tahun badan pengelolaan pendapatan daerah tanggal desember kabupaten bogor kepala sekretariat s222222552222 sub.bag sub.bag sub.bag program dan umum dan keuangan kelompok pelaporan kepegawaian jabatan bidang bidang bidang bidang inti perencanaan dan pendataan dan i pelayanan dan | penagihan, keberatan aaa pengembangan penilaian penetapan dan pengawasan jin pendapatan daerah pendapatan daerah iti ili lilillililillil sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang perencanaan pendataan pelayanan penagihan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengembangan penilaian verifikasi keberatan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengelolaan sistem pengolahan data tabanan evaluasi dan informasi pengawasan pendapatan daerah upt bupati bogor, keterangan garis instruksi ttd pen garis koordinatif ade yasiuangan bidang pendapatkhususnya penunjang bidang., sub bidang pengembangan, dan sub bidang pengelolaan sistem informasi. bidang pendataan dan penilaian, membawakan: sub bidang pendataan, sub bidang penilaian, dan sub bidang pengolahan data. bidang pelayanan dan penetapan, membawakan: sub bidang pelayanan, sub bidang verifikasi, dan sub bidang penetapan. bidang penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan daerah, membawakan: sub bidang penagihan, sub bidang keberatan, dan sub bidang evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan, cc. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan: penyusunan kebijakan penataan organisasi badan, pengelolaan keuang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan. cc. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat, pengelolaan penyusunan anggar: pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsibadan,rencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informiapan bahan penyusunan program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasiusunan produk hukum pajak daerah, analisis kebijakan dan pengembangan pajak daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, pengelolaan sistem informasi pajak daerah yang berbasis teknologi informasi, ji. penyusunan perjanjian kerjasama bidang pajak daerah, penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan. sub bidang perencanarencanaan pendapatan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang perencanaan, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan perencanaansub bidang perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporanmbangan pendapatan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengembangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang pengembangan, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan pengembangan pendapatan daerah, cc. analisis kebijakan d. |
jer! fp,kecamatanbogor bagan struktur organisasi nomor: tahun kecamatan tanggal desember camat sekretariat sub bagian sub bagian program dan umum dan keuangan kepegawaian kelompok jabatan seksi seksi seksi seksi fungsional seksi pemberdayaan la ketentraman nan perekonomian pendidikan pemerintahan masyarakat dan ketertiban dan pembangunan dan bea umum kesehatan tii ili tit sipil tii ili tit sipil tii ili bupati bogor, keterangan ttd garis instruksi men garis koordinatif ade yasikecamatan, terdiri atas: camat: sekretariat, membawakan: sub bagian program dan keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian, dan seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi pendidikan dan kesehatan, kelurahan: dan kelompok jabatan fungsionalmerintahanbidang pemerintahan dan pelayanan publik. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemerintahan mempunyai fungsi penyiapan bahan perencanaan mengoordinasikan kegiatan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait, penyiapan bahan mengoordinasikan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, pelaksanaan evaluasi kelurahan, pelaksanaan tugas bidang pertanahperizinan, pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan, pelaksanaan laporan kependudukan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, il. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporanketentuan bagian keempat bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keempat seksi pemberdayaan masyarakat ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi pemberdayaan masyarakatprogram pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi penyiapan bahan perencanapenyiapan bahkoordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan, fasilitasi kegiatfasilitasi pencapaian standar pelayanan minimaldiluar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti: pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakatmasyarakateksi ketentraman dan ketertiban umumurusan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum. untukperencanapenyiapan bahcc. dan golongan lainnya, mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal ketenteraman dan ketertiban umum,serta penyelamatan dan evakuasi korban, pelaksanaan sinergitas dengan kepolisian, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya, pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, penanganan konflik sosial, pengembangan kehidupan demokrasi, fasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan, il. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, mengoordinasikan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum, oo.: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. ketentuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan, mengoordinasinyiapan bahan perencanainstansi vertikal sesuai bidang tugasnya, penyiapan bahdan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya, pelaksan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, mengoordinasikfasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal, fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penyiapan. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan seksi perekonomian dan pembangunanil. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. ketentuan bagian ketujuh bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ketujuh seksi pendidikan dan kesehatan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi pendidikan dan kesehatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan: penyiapan bahan koordinasi sinergi perencanapenyiapan bahan mengoordinasikfasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembinaan kegiatan kepramukaan, mengoordinasikan program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah, fasilitasi. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir, mengoordinasikan standar pelayanan minimal kecamatan, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan seksi pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pendidikan dan kesehatan, dan il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidalam rangka mewujudkan salah satu program strategis dari karsa bogor cerdas dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu dalam mengikuti pendidikan tinggi, maka pemerintah kabupaten bogor perlu memberikan bantuan beasiswa terhadap putera puteri daerah yang berprestasi, bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kepemudaan dan ketentuan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang pembangunan kepemudaan, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprsaikan jenjang pendidikannya paling lama sampai dengan semester (delapan)mempertahankan nilai indeks prestasi kumulatif ipk) paling sedikit (tiga koma nol nol) tiap semester, dan mengembalikan semua dana beasiswa kuliah program sarjana stratamitra. apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf danmitra yang bersangkutan. penerima beasiswa yang sudah diberikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada tidak diperbolehkan lagi semester berikutnya mendapat nilai ipk kurang dari (tiga koma nol nol) sebagaimana tercantum pada huruf apabila hal ini terjadi maka pemberian beasiswa akan dihentikan dan biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan. pengembalian dana beasiswa bagi penerima beasiswa yang mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf dikembalikan kas daerah. bagian keempat prosedur pengajuan beasiswa pendaftaran program beasiswa pancakarsa dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. pengajuan permohonan disampaikan kepada bupati bogor melalui kepala sekretariat pada tim koordinasi pengelolaan beasiswa pancakarsa. bagian. bagian kelima seleksi beasiswa mekanisme seleksi calon penerima beasiswa pancakarsa melalui tahapan: tahap pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim koordinasi pengelolaan beasiswa pancakarsa: tahap kedua, penilaian calon penerima beasiswa pancakarsa berdasarkan jenis dan kuota penerima, tahap ketiga, penetapan calon penerima beasiswa pancakarsa melalui berita acara, dan tahap keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima beasiswa pancakarsa kepada bupati. bagian keenam penyaluran beasiswa penyaluran dana beasiswa pancakarsa dilakukan oleh perangkat daerah yang mengelola bantuan keuangan. penyaluran dana beasiswa pancakarsa didasarkan kepada perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi mitra yang telah ditetapkan. bagian ketujuh pembatalan dan penghentian beasiswa pemberian dana beasiswa pancakarsa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal hal sebagai berikut: melakukan tindakan pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mencabut kembali usulan bantuan beasiswa nya, tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi mitra tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa atau dikeluarkan drop out) oleh perguruan tinggi mitra bersangkutan, dan penerima. penerima beasiswa bersangkutan telah meninggal dunia. dana beasiswa pancakarsa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah,yang dipersyaratkan dan: jika terdapat satu penerima beasiswa menerima dua jenisdan cc. penerima beasiswa melanggar perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf bab pengelolaan pemberian bantuan beasiswa bagian kesatu pengelolaan program beasiswa pengelolaan program beasiswa pancakarsa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran. dalam melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa, tim koordinasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital internet online. sistem pengelolaan seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. bagian kedua tim koordinasi pengelolaan beasiswa pancakarsa guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi pengelolaan beasiswa pancakarsa, dibentuk tim koordinasi pengelolaan beasiswa pancakarsa yang ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ketua tim koordinasi dapat membentuk kelompok kerja. kelompok. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada paling banyak berjumlah (empat) kelompok kerja. anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan wadah berhimpun organisasi kepemudaan. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada dibantu sekretariat yang secara ex officio dilaksanakan berada bidang layanan kepemudaan dinas pada dinashubungan kerja unsur yang ada tim koordinasi bersifat koordinatif, sinergi, dan konsultatif dalam rangka pengelolaan beasiswa pancakarsa. tata kerja tim koordinasi, meliputi: tim koordinasi, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh ketua tim, hasil rapat koordinasi tim koordinasi dilaksanakan oleh masing masing anggota tim koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan tim koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati (tiga) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim koordinasi dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa pancakarsa dan perguruan tinggi mitra sebagai pengelola dana beasiswa pancakarsa setiap (enam) bulan sekali. bab vil. bab vii petunjuk teknis hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh tim koordinangunan kepemudaa. bab ketentuan umudan kepeloporantugas pokok dan fungsinyestasiancakarsa yang selanjutnya disebut beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten bogor kepada pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan. tim koordinasi pengelolaan beasiswa pancakarsa yang selanjutnya disebut tim koordinasibeasiswa pancakarsatuan pendidikan adalah sekolah menengah atas sma) negeri dan swasta, sekolah menengah kejuruan smk) negeri dan swasta, serta madrasah aliyah ma) negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan wilayah kabupaten bogo,t, sekolah tinggi, politeknik akademi, atau akademi komunitas: perguruan,, perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi yang mengikat kerjasama dengan pemerintah kabupaten bogor sebagai tempat menempuh pendidikan dari para penerima beasiswa pancakarsamaksud, tujuan, dan asas maksud pemberian beasiswa pancakarsa ini adalah memberikan bantuan pendidikan kepada pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan. tujuan diberikannya beasiswa pancakarsa, adalah: meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda yang memiliki daya saing dan kompetitif, memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak. pemberian beasiswa pancakarsa, berasaskan: obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan beasiswa pancakarsa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, transparan, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa pancakarsa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa pancakarsa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya, tidak diskriminatif, artinya setiap pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat memperoleh beasiswa pancakarsa tanpa membedakan suku, agama, dan golongan, dan mudah akses, artinya pelaksanaan beasiswa pancakarsa mudah dikelola melalui aplikasi digital internet online oleh pihak pemberi maupun penerima beasiswa. bab iii perguruan tinggi yang menjadi mitra program beasiswa pancakarsa diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya yang sesuai peraturan perundang undangan, antara pemerintah kabupaten bogor dengan perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai mitra. perguruan tinggi negeri yang menjadi mitra sebagaimana dimaksud adalah: seluruh perguruan tinggi negeri yang berada wilayah hukum republik indonesia, menyelenggarakan program sarjana strataperguruan tinggi swasta yang menjadi mitra sebagaimana dimaksud adalah perguruan tinggi swasta dengan ketentuan: berdomisili wilayah hukum kabupaten bogor dan kota bogor, memiliki akreditasi program studi minimal menyelenggarakan program sarjana strata memiliki.ketentuan teknis lainnya akan diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh tim koordinasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi mitra perguruan tinggi mitra mempunyai tugas dan tanggung jawab: melakukan sosialisasi program beasiswa pancakarsa kepada mahasiswa dan masyarakat, mendistribusikan kuota program beasiswa pancakarsa kepada program studi dan diutamakan yang mempunyai employability tinggi, cc. memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima, mengumumkan penerima program beasiswa pancakarsa, melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima beasiswa pancakarsaj, melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada pemerintah kabupaten bogor, mencairkan dan menyalurkan dana penerima program beasiswa, dan menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada pemerintah kabupaten bogor. bab mekanisme pemberian beasiswa bagian kesatu persyaratan persyaratan penerima beasiswa pancakarsa, meliputi: persyaratan umum: berusia tahun (usia pemuda), dibuktikan dengan akte kelahiran, kartu keluarga, ktp kabupaten bogor dan atau dokumen kependudukan yang sah lainnya, penduduk. penduduk asli kabupaten bogor, dibuktikan dengan ktp kabupaten bogor orang tua wali (bagi yang berusia tahun) atau yang bersangkutan (jika sudah berusia tahun), dan berasal dari keluarga tidak mampu miskin luar anggota program keluarga harapan, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan serta diutamakan yang orang tua nya tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. persyaratan khusus: lulusan sma smk ma yang memiliki prestasi akademik rangking sekolahnya, dibuktikan dengan surat keterangan prestasi akademis rangking dari kepala satuan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan, berprestasi bidang keagamaan yakni tahfidz quran minimal (lima) juz dibuktikan dengan sertifikat tahfidz dari kementerian agama, berprestasi bidang keseniankesenianbidang olahragaolahraga(aktivis) organisasi pemuda, yang mana organisasi pemudanya berkedudukan wilayah hukum kabupaten bogor, berprestasi bidang kesukarelawanan (penggerak sosial), yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari instansi lembaga dalam dan luar negeri sebagai sukarelawan: dan mahasiswa berprestasi program sarjana strata yang sedang menempuh kuliah perguruan tinggi negeri dan swasta, maksimal sampai dengan semester dan memiliki ipk minimal (tiga koma nol nol) semester berjalan. bagian. bagian kedua pembiayaan beasiswa pemberian beasiswa pancakarsa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bogor. besaran dana beasiswa pancakarsa sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten bogor. bagian ketiga hak dan kewajiban penerima beasiswa hak penerima beasiswa, meliputi: berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan selama (empat) tahun atau (delapan) semester program sarjana strata berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan selama sisa semester yang tersisadan dalam halkewajiban penerima beasiswa, meliputi: menandatangani perjanjian sebagai mahasiswa penerima beasiswa untuk kuliah program sarjana strata menandatangani perjanjian sebagai mahasiswa penerima beasiswa untuk kuliah program sarjana strata bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah perguruan tinggi negeri dan swasta sebagaimana dimaksud pada huruf angkadan huruf melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester, menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama (empat) tahun atau (delapan) semester bagi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf angka menyelesaikan. |
bupati bogor provinsi jawa barat peraturan bupati bogor. perangkat daerah adalahogor. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten bogor. rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah kabupaten bogorpengawasan, dancc.j . penyebarluasan.: drona virus disease covid pemberian hibahtuan sosial. tata cara pemberian hibah bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada tidak mengacu pada ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibahggunaan.tii. |
ta, npk gea pemerintah kota padangsidimpuan ganja peraturan daerah kota padangsidimpuan nomor tahun tentang retribusi izin pengelolaan pembuangan air limbah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota padangsidimpuan memasang bahwa dalanesidunpuan: bahwa air adalah merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara'dijaga kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan semakin banyak.pula air limbah yang dapat merusak mencemari sumber sumber air, karenanya perlu ditingkatkan pengendalian, pengawasan dan penerbitannya. vang dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan fisik dan operasional: ec. bahwa pelaksanaan izin pengelolaan pembuangan air limbah dalam kewenangan daerah untuk mengatur dan menetapkannya dalam suatu peraturan daerah tentang retribusi. vang dasi menjadi salah satu sumber pad kota padangsidimpuan dari sektor retribusi bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf aa. dan perlu diatur dan diistapkas peraturan daerah kota padangsidimpuan tentang retribusi ian pengelolaan pembuangan air limbah mengingat undang undang nomor tahun tentang pengairan undang kadang horor tahun pengelolaan lanskunyan hidup uandanes undang mayor tahan post tentang hukum acara pidana bandang b undang nomer tahun joss tentang kenaikan ruang gudang undang nomor tahun tentang perindustrian kadang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah lembaran segara tahun nomor tambahan lembaran negara gambar vagans adan nomor tahun upanjang nem: "adan namecr tahuan tentang pembentukan pemerintah kota padangan (iomnngelolaan lembah haha berbahasa beracun il. perguruan kamermkewenangan pemermtlah pusat dan kewenangan propinsi sebaga? daerah otonom lembaran negara tahun nomor se, tambahan lembaran negara mena karan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah g gambaran negara tahun nomer dx. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air is. kepuasan presiden nomer tahun (tentang sebaik penyusunan peraturan perundang undangan dan bentuk rancangan tulang undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden peraturan memberi kesehatan nomer vii1907 tentang pengawasan pasangan air dan badan air untuk berbagai kegunaan vang berhubungan dengan kesehatan p7. keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor s11 tentang baku itu limbah cair bagi kegiatan industri keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor tentang kaku mutu limbah cair kegiatan hotel keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor. tentang baku mutu limbah cay kegiatan rumah salat keputusan menteri negaradan otonomi daerah nomor tahun nxm teman9 teknik penyusunan dan malleri muatan produk produk bukaanug1pengelolaan pembuangan air limbah babi ketentuan umum dalam peraturan bacan ang yang dimaksud dengan pasrah adalah kota padangsidimpuan. pemerintah darah adalah kepala bawah beserta perangkat parah motor amy sebagai badan eksekutif daerah. kepada daerahpadangsidimpuan sebatas lembaga desislaht daerah bhs masa panah adalah beda eta dae kota padan sapaandalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama (tiga) bulan berturut turut tidak diselesaikan dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan'bab xvi pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi izin usaha pengelolaan pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab kepala daerah vang secara teknisnya operasionalnya dilaksanakan oleh kantor pengendalian dampak lingkungan kota padangsidimpuan dan instansi terkait. kantor, badan dan atau instansi sebagaimana dimaksud dalam iri wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam: diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan." sebagaimana dimaksud pada huruf il. memotret seseorang yang berkaitan dengan.kawakan. ensandil bapamnpedas dea ketentuan ang duta dalan kitab undang udan hukum acara per, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepal: daerah. peraturan daerahkena drs. zulkarnain nasution bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan vpan ap! nasution panas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kota padangsidimpuan kantor pengendalian dampak lingkungan daerah kapedalda) adalah kantor pengendalian dampak lingkungan daerah kota padangsidimpuan. izin adalah izin pengelolaan pembuangan air i.limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. retribusi adalah setiap pungutan atas jasa terhadap pemberian izin usaha dan pendaftaran ulang. ji. retribusi air limbah adalah pungutan oleh daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pengawasan. pemeriksaan dan penerbitan dalam rangka pengendapan dampak lingkungan. badan usaha adalah suatu bentuk usaha v. perkumpulan. hama. longs, korelasi, pasukan atau organisasi vang sejenis, lembaga dana pensiun, remuk usaha tetap dan bentuk usaha lainya. sapa adalah kegiatan perorangan atau badan usaha vang bergerak sekar anakan. rs. indus adah kesialan ekonomi yang mengolah bahan mentah bahan haku.ndustri farmasi adalah perusahaan yang memproduksi obat obatan. alat kesehatan, kosmetik, desinfektan. oo. air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cairjain.hunter setingkat tersedia yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sembuh dengan peruntukannya. pedas alap ape lamban adalah ukuran balas dian kadar kasur pedoman dan atau jani unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam limbah tags akan dibuang atau dilepas kedalam sumber aie luat suatu isha dan atap leegjatan. adalah semua yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah. kecuali air haul dan air hasil. sumber adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibasahi pewnukaaa gal gecovasuh dalam pengertian ini akuifer nata air, surya rawa. danau, situ, waduk dan muara. surat pemberitahuan: tagihan retribusi daerah yang disingkat dengan spire, siar ketetapan retribusi daerah yan disekat dengan adalah surat keputusan wage menentukan besarnya jumlah retribusi? yang, terutang. sura pada obyek retribusi daerah. ser surat fasih retensi daerah) adalah surat untuk melakukan last pet his dan alat sanksi administrasi berupa bunga atau denda. bab maksud dan tujuan pengelolaan pembuangan limbah dunaksudkarpengelolalindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat terdapat pada sumber air. bab mama objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin pengelolaan pembuangan ludah dipungut atribusi atas pemberian izm pengelolaan pembuangan limbah dalam daerah. subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang diwajibkan untuk membayar retribusi. objek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pembuangan air i.limbah. bab iv. jenis retribusi retribusi izin pengelolaan pembuangan air limbah termasuk jenis retribusi izin tertentu. bab prinsip persiapan retribusi prinsip dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya dalam rangka pengendalian. pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemberian izin. bab perizinan setiap kegiatan industryusaha farmasi yang menghasilkan limbah vang dibuang media lingkungan air harus memiliki izin. suap kegiatan industri'rm limbah pal). lontak memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ini. pemohon harus memenuhi persyaratan memiliki izin i.lokasi. memiliki rekomendasi terlukis. pembuangan air limbah harus melalui saluran pembuangan. proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh dinas instansi vang ditugasi untuk memproses penerbitan izin. izin sebagaimana dimaksud dalam ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan air limbah media lingkungan. penggolongan industri usaha farmasi kedalam kriteria golongan kecil, sedang dan besar ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. dein sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (tiga) tahun dan diberikan dalam bentuk keputusan kepala daerah. izin pengelolaan pembuangan air limbah berlaku selama usaha ingatan dan sepanjang kondisi pada sumber air masih memenuhi data tampung dan daya dukung memungkinkan. setiap sata) tahun sehati kepada pemegang ian diwajibkan melakukan daftar ulang, (d4) vata cara dan syarat syarat untuk memperoleh 22m ditetapkan lebih lanjut denga keputusan kepala daerah. bab vii yaya cara memperoleh permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam barus disampirkan secara terlukis dengan memakai materai vang cukup kepada kepala daerah medii instansi yang ditunjuk. persetujuan atau penolakan azan diberikan akun jangka waktu paling jam semburan tubuh? har? kerja setelah pertahanan diterima secara lean. loan nngeaao izin disalib lan untuk sena baku adat air limbah sebagaimana yang siap ditentukan garam peraturan perundang undangan yang berlaku. melaporkan apabila terjadi perubahan kesan temui saluran pembuangan indah wan telah ditetapkan seh instansi teknis is) (ijin tidak berlaku karena selatan usaha berakhir. pencabutan izin. tidak melaksanakan daftar ulang. izin dicabut apabila tidak melakukan kegiatan usaha berturut turut selama jangka waktu (dua) tahun sejak izin diterbitkan. melakukan pelanggaran yang berkaitdalam dilakukan meatdalam ini tidak diindahkan dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu (tujuh) hari. jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pesan ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan. maka izin usaha tersebut dicabut. pasai izin dicabut tanpa melalui proses kegiatan dalam hal kegiatan usaha melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah. pemberian izin terhadap pengelolaan air limbah yang mengandung radioaktif diatur dengan ketentuan vang berlaku. bab vii retribusi kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam ini diwajibkan membayar retribusi. besarnya tarif retribusi izin pengelola pembuangan air limbah adalah sebagai berikut industri usaha' farmasi. industri. golongan kecil rp. lokasi. golongan sedang rp. lokasi. golongan besar rp. lokasi. usaha. golongan kecil rp. , 'lokasi. golongan sedang rp. . #lokasi. aan doosan besar rp. lokasi. staf. golongan kecil ip. iso lokasi #golongan sedang rp. sug lokasi. golongan besar rp. lokasi. usaha yang menggunakan bahan golongan kecil rp. isu gg. invasi golongan sedang rp. lokasi golongan besar rp. lu8u lokasi. hotel penginapan. golongan kecil rp. lokasi. golongan sedang rp. lokasi. golongan besar ip. glu.lul. lokasi. rumah makan restoran. golongan kecil rp. lokasi. (golongan sedang rp. lokasi. golongan besar rp. lokasi. rumah sakit kd) kelas rp. lokasi. kelas rp. . lokasi. kelas rp. lokasi. kelas rp. lokasi. balai pengobatan rumah bersalin. golongan kecil rp. . lokasi. golongan sedang rp. lokasi. golongan besar rp. , 'lokasi. perumahan real state jumlah rumah dibawah unit rp. lokasi. jumlah rumah diatas unit rp. . :lokasi. perusahaan ipar. awal seal rp. lokasi. ipar sedang kp. lokasi ipar besar rp. lokasi. sarang burung walet. golongan kecil rp. lokasi. golongan sedan rp. lokasi. potongan besar rp. lokasi. dati lang indbastre usaha: farmasi industri. golongan kecil rp. tahun. golongan sedang rp. tahun. golongan besar rp. tahun wisata. golongan kecil rp. tahun. golongan sedang rp. tahun. golongan besar rp. tahun. farmasi. golongan kecil rp. ts004 tahun. golongan sedang rp. tahun. golongan besar rp. tahun. usaba yang menggunakan bahan golongan kecil rp. tahun. yiclongan sedang rp. tahun. golongan besar rp. tahun. hotel penginapan. golongan keci! rp. tahun. golongan sedang rp. tahun. (golongan besar rp. tahun. umah makan restoran. golongan kecil rp. tahun. golongan sedang rp. tahun. golongan besar rp. tahun. rumah sakit kelas rp. siglo janin. laga kelas rp. tahun. kelas rp. tahun. kelas rp. ug. tahun. balai pengobatan rumah bersalin. golongan kecil kp. tahun. galangan sedang rp. tahun. gokmgan besar ka . tahun. perumahan real estate jumlah rumah dibawah uni! rp. .0t14 tahun. jumlah rumah diatas joo unit rp. w0. tahun. perusahaan ipar. ipar kecil rp. tahun. al. sedang rp. tahun ipa besar rp. talun. sarang burung walet. golongan kecil rp. tahun. golongan sedang rp. tahun. rintangan besar rp. go0l tahun. bab saya cara penetapan retribusi ll) penetapan retribusi berdasarkan sport dengan menerbitkan rrd. dalan had speed tdak dipenuhi oleh wagub retribusi sebagaimana nisstinya maka diterbitkan skuad secara jabatan. (3s bentuk dan isi kiri sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kepala daerah ii) bab tata cara pemungutan retribusi ll) retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. semua hasil penerimaan pungutan dari biaya izin, perpanjangan izin dan. daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, disetorkan secara bruto kas daerah, melalui bendaharawan khusus penerima bkp) pada dinas pendapatan kota padangsidimpuan.po. dalam jangka satu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan. surat jini dikeluarkan oleh pejabat yang vlu) pata cara penyet satan keberatan wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas skr dan ser permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam ini harus diputuskan oleh kepala daerah atau pejabat yang dibanyak dalan jangka waktu paling tama bulan sejak permohonan keberatan. |
ujan tekspadangsidimpuan menimbang asalah satu sumber pad kota padangsidimpuan, bahwa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sehubungan rekreasi dan olahraga termasuk kebutuhan yang dapat memberikan hiburan, penyegaran, kesehatan, peningkatan prestasi yang dalam pelaksanaanya membutuhkan pembiayaan sarana dan prasarana fisik dan operasional bahwa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor retribusi yang dalam kewenangan daerah untuk mengatur dan menetapkannya tentang retribusi tempat rekreasi dan olahragal. karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. tempat retribusi adalah tempat rekreasi pariwisata yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta. lapangan basket adalah suatu tempat yang digunakan untuk main olah raga basket yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau swasta. kolam renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat pemandian atau berenang, termasuk didalamnya bangunan, taman dan fasilitas fasilitas jain yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah dau swasta. gelanggang olah raga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang memiliki fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau swasta. lapangan volly adalah lapangan terbuka untuk volley yang dikuasai pemerintah daerah atau swasta. lapangan golf adalah tempat bermain golf yang dibangun dan diatur dan dikuasai oleh pemerintah daerah atau swasta. lapangan tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk main olah raga tenis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau swasta. oo. stadion adalah lapangan yang dilengkapi dengan bangunan, alat alat perlengkapan, halaman, fasilitas dan lain sebagainya yang termasuk dalam lingkungan stadion yang terletak kota padangsidimpuan. gedung serba guna adalah seluruh bangunan yang diberi nama dengan atau swast, dibina oleh pemerintah daerah dan atau swasta. obyek retribusi adalah fasilitas tempat rekreasi dan olah raga dan kesenian yang meliputi, kolam renang, lapangan volly, gedung serba guna, lapangan tenis dan stadion. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai fasilitas tempat rekreasi, olah rapa dan kesenian sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini bab iii jenis retribusi retribusi tempat rekreasi dan olah raga termasuk jenis retribusi jasa usaha. bab dasar penetapan retribusi dasar penetapan retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah atas tempat rekreasi dan olah raga beserta kelengkapan fasilitas dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan rekreasi dan olah raga oleh pemerintah dan swasta. babi retribusi atas pemakaian dan pemanfaatan tempat rekreasi dari olah raga akan dikenakan retribusi besarnya retribusi disebut pada ini ditetapkan sebagai berikut tempat rekreasi anak anak rp. , orang kenderaan roda dua dan roda tiga rp. , unit kenderaan roda empat rp. , unit kenderaan diatas roda empat rp. ,sebesar rp. masuk orang. anak anak sebesar rp. masuk orang. rombongan siswa mahasiswa dan institut secara resmi sebesar rp. masuk orang untuk langganan bulanan dewasa sebesar rp. bulan anak anak sebesar rp. , bulan untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah (enam jam untuk jumlah orang dalam jangka waktu enam jam sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah) lebih dari orang sampai dengan orang sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) lebih dari orang rp. (seratus dua puluh ribu rupiah). untuk pertandingan atau pertunjukan yang dikomersilkan sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari jam. pemakaian lapangan bola volly. pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai sebesar rp. perhari. khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar rp. perhari untuk pemakaian keperluan latihan kesenian dikenakan retribusi sebesar rp. perhari. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebesar rp. perhari. pemakaian gedung serba guna dan gedung olahraga. untuk kegiatan olah raga berlangganan dengan pemakaian kali bulan. basket rp. bola volly rp. bulu tangkis rp. tenis meja rp. bela diri rp. olah raga lainnya rp. untuk pertandingan olah raga setiap hari hari jenis olah raga tarif retribusi basket rp. bola volly rp. bulu tangkis rp. tenis lapangan rp. bela diri rp. g6. olah raga lainnya rp. pemakaian gedung serba guna dan gedung olahraga lainnya untuk tujuan lain dengan sarana fasilitas selama jam. tidak memakai sound system rp. memakai sound system rp. dengan memakai sound system dan lampu sorot rp. pemakaian lebih dari jam dikenakan dan tidak lebih dari jam dikenakan tambahan rp. jam pemakaian lapangan tenis dikenakan retribusi sebesar rp. lapangan per jam. pemakaian stadion dikenakan retribusi sebesarbulan. untuk latihan instansi baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan retribusi rp. , bulan. pemakaian untuk pertandingan bersifat komersial untuk pertandingan sepak bola sebesar rp. hari pertandingan untuk instansi, sepak bola, atletik atau senam sebesar rp. per hari. pemakaian pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh swasta dikenakan retribusi sebesar (tiga puluh) persen dari biaya yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas pemakaian dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah ragwilayah pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta adalah wilayahiritangggal diterbitkannya surat tersebutd"an babi tata cara penagihan retribusi yang terutang berdasarkan skr, skrk, skrdkbirkh.kemibusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan penyidik sebagaimana dimaksud pada irvang diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana yang berlaku. bab xvi:hal hal yang bel diatur dalam peran daerah ditetapkan padangsidimpuan pada tanggal mater a03 perak heran agung jawa walikota padangsidimpuan sekda kota mean ahad asisten ikan. buku nya atm sini pan, drs. zulkarnain nasution asusila pnpsegala peraturan yang berlaku sepanjang hal yang berkaitan samalut nasution |
bng sia ane pemerintah kota padangsidimpuan kana peraturan daerah kota padangsidimpuan nomor tahun tentang retribusi parkir ditepi jalan mum dengan rahmat tuhan yang matta esa walikota padangsidimpuan menimbang la. bahwa dalam bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan.merupakan salah satu sumber pad kota padangsidimpuan: halnya pelaksanaan pelayanan parkir yep: jalan umum termasuk dalam kewenangan daerah, vang membutuhkan biasa pembangunan sarana dan prasarana fisik dan operasional, dan vang dapat diharapkan menjadi sumber pad k.ota padangsidimpuan dengan pengaturan tentang retribusi parkir tepi jalan umum: cd. (dan penetapan retribusi parkir tepi jalan umum: mengungsi ll.jan lalu lintas jalanj.: keputusan presiden nomor tahun tendang teknik penyusunan peraturan perundang undangan dan rancangan undang undang.erparkiranbentec. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kota padangsidimpuan. f . kas daerah adalah kas pemerintah daerah kota padangsidimpuan. 8j kepala daerah untuk mengatur penempatan kenderaan dan pemungutan retribusinyajenderalnya tempat parkir. dan sejenisnya, jip dan sejenisnya, truk ringan (pick up) dan sejenisnya, mobil truk berat ton kelaiyek retribusi parkir tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan parkir tempat parkir. subyek retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir tempat parkir. bab ill jenis retribusi returns pack ditepi jalan jarkepala daerah. pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk. ko)pada setiap jembatan yang ada tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya. menyerahkan karcis parkir atau memeriksa skr atau dokumen sah lain yang dipersamakanparkir tarif berlangganan mobil penumpang, sedan, rp. untuk rp. per jeep, truk ringan pick sekali parkir bulan (roda empat). sepeda motor rp. , untuk rp. per sekali parkir bulan baca bermotor rp. , untuk rp. per setiap hari bulan bus, truk dan alat alat berat rp. untuk rp. per (roda enam s d roda sepuluh) sekali parkir bulan truk gandengan (roda 10ke rp. untuk rp. per atas) sekali parkir bulan (l)(l)(l)ebnnvona mann mma pada tanggal marga doo3 pane penargghns jawab kering kara walikota padangsidimpuan |asrama kota aga asisten kabar, buku aan drs. zulkarnain nasution a.kasubbag . meme ran era laa erat mang ln)benda nasutiodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati padang pariaman, menimbang: aa. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum kabupaten padang pariaman: bahwa untukperlu menambah penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum kabupaten padang pariam dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bupati adalah bupati padang paridang pariaman. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyertaan modal daerah bertujuan untuk:peningkatan pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pengelolaan kinerja dam yang efektif, efisien, dan profesional. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada dam yang dialokasikan dalam apbd. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan investasi permanen yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyertaan modal daerah pada dam kabupaten padang pariaman sampai dengan desember berjumlah sebesar (sembilan puluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah dengan rincian sebagai berikut penyertaan modal berbentuk uang sebesar (tujuh puluh delapan milyar empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah): sampai dengan tahun sebesar rp1. (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), )pada tahun sebesar (lima puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah), )pada tahun sebesar enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), )pada tahun sebesar , (tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan )pada tahun sebesar delapan milyar seratus enam puluh juta rupiah). penyertaan modal berbentuk barang sebesar (dua belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah): pada tahun sebesar (sepuluh milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah), dan )pada tahun sebesar rp1. , (satu milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penambahan penyertaan modal daerah dam kabupaten padang pariaman untuk tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran sebesar rp100. (seratus milyar rupiah). besaran penyertaan modal daerah setiap tahun anggaranperaturan daerah tentang apbd tahun anggaran berkenaan. dalam hal anggaran penyertaan modal daerah tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, maka terhadap pemenuhan penyertaan modal daerah pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri. penyertaan modal dapat dilakukan berbentuk uang atau barang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dam menyampaikan laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah kepada bupati dan dprd. (la) laporan sebagaimana maksud pada dilaporkan secara periodik didalam laporan semester dan tahunan. laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerappelaksanaan penyertaan modaldam tidak memberikan laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undasalinan sesuai dengan aslinya pela bagian hukum gan (slain (reel.m np,sh,m. pembina iv a) nip. penjelasan atasumum bahwa dalam rangka pelaksanapadang pariaman. guna mewujudkan peningkatan asli daerah dimaksud, maka perlu dilakukan usaha menambah, membina dan menumpuk sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum kabupaten padang pariaman. pada dasarnya penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum kabupaten padang pariaman bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penyertaan modal daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modalsehubungan dengan hal tersebut atas,ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dan perusahaan daerah air minum kabupaten padang pariaman dalam pelaksanaan penyertaan moporan pelaksanaan penyertaan modal disampaikan kementerian keuangan melalui direktorat jenderal perimbangan keuangan sesuai dengan surat perintah pemberian hibah. angka cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten padang pariaman nomor |
peraturan daerah kabupaten halmahera barat nomor: tahun tentang pajak air tanahair tanahdinas pertambangan dan energi adalah dinas pertambangan dan energiair tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau batuan dibawah permukaan tanah. il. air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tansepuluh persen). besaran pajak air tanahmengambil dan atau memanfaatkan air tanahair tanah harus melaksanakan pembayaran pajak air tanahngolahan dan pemanfaatan air tanahkepala daerahpemanfaatan air bawah tanahair tanahair tanahair tanahair tanah merupakan wewenang daerah kota danpemerintah kota ambon. walikota adalah walikota ambon. dinas adalah organisasi perangkat daerah dikepala dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah okoktanah sebagaimana dimaksud dalam bab wilayah pemungutan pajak air tanah dipungut wilayah kota tempat air diambil. bab masa pajak dan saat terutang pajak masa pajak air tanah adalah (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan peraturan walikota. saat terulangnya pajak air tanah adalah pada saat pengambilan air tanah atau diterbitkan skpd. bab pendaftaran (l) setiap orang dan atau badan yang telah dan akanvii tata cara pembayaran dan penagihan jl)(l)penetapan dan pemungutan pajak setiap wajib pajak mengisi ssd, ssd wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak, bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian ssd, ditetapkan, pemotongan atau pemungutan oleh pihak tigtambahan sanksi administrasi selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak tetap menunda dan atau menolak membayar atau menambah pajak maupun dendamnymencabut ijin usaha situ) tempat air tanah xiiieriksaan (d0) walikota melaluias indah kena seletetarta eta bon sektor) silo, sh., nip: penjelasan atas peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pajak air tanahair tanahaturan daerah kota ambon tentang pajak air tanahpajak air tanahair tanahair tanahperolehan air tanahemikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajakyang dimaksud dengan dibayar sendiri adalah pengenaan pajak dengan carayang membantu dalam menunjang pemungutan pajak air tanah, antara laiea perolehan hah atas tanah dan bangun:ibeyangouuyang dimaksud pada meliputi: pemindahan hak,, dan hadiah. pemberian hak baru, karena: kelanjutan pelepasan hak, atau diluar pelepasan hak. hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada adalah hak milik. hak guna usaha. cc. hak guna bangunan. hak pakaihmenyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan untukhargayang tetap adalah nilai pasar. ii. pemberian hak baru atas tanah sebagaimanaalmahera barat. besarnya nilai perolehan objek pajak tidak karyangtang: pemberian hak baru dinyerahan pajak dan melaporkan kepada bupatmelaporkan kepada bupatia perolehan hak atas tanah. pejabat pembuatan dimaksud dalam dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar rp. (tujuuntuk setiap laporan. kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuanwilayah pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah dalam wilayah kabupaten halmahera barat. bab penetapan, tata cara pembayaran dan penelitian wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perawakannya sendiri dengan membayar pajak yang terutang tanpa adanya penetapanwajib pajak menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang serta membayar pajak yang terutangssddibayar sepenuhnya atau sebagiandalamsurat tagihan pajakviiilayanan yang disediaka2ea perolehan hak atas tanah dan bangunan |
mnaumi dan bangunan perdesaan dan perkotailbesaran nilai jual objek pajak nop) tidak kena pajak ditetapkan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalamkatan purbakala, atau yang sejenis dengan itu: merupakan hutangbab masa pajak dan saat pajak terutang tahun pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanyaurnymanfaatan bumi dan bangunanmaluku utara tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah. ilngberhutang dengan menggunak |
we walikota jayapura peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jayapurdaerah merupakan jenis pajak kotajayapura. walikota ialah walikota jayapura. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd.adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota jayapura. pejabat adalah kepala dinas pendapatan daerah. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kota jayapuradan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri dan atau nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnyerahan yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas,penonton atau pengunjudibentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkandinikmati oleh umum. penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan baik untuk diri sendiri atau untuk atas nama pihak yang lain yang menjadi panggungnya. kawasan zone reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame. lokasi penempatan reklame adalah tempat tertentu dimana reklame ditempatkan baik didalam maupun diluar ruanganbidang mineraukan pemungutan pajak. bab jenis pajak jenis pajak yang dipungut, terdiri dari: dan pajak air tanahdompetnya tidak melebihi rp. , tahun, atau rp. ,tetapkan sebesar (sepuluh persen).diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap: permainan milyarberkenaan dengtontonan film ditetapkan sebagai berikut dalam gedung diatas rp. sebesar (dua puluh persen): diatas s d sebesar (lima belas persen): diatas s d sebesar (sepuluh persen): dan htm dibawah (lima persen). luar gedung pertunjukan keliling sebesar (lima persen). tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain tontonan film sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pagelaran kesenian, music, dan tari sebesar (lima belas persen): pagelaran dan sejenisnya sebesar (lima belas persen): diskotik, club malam dan sejenisnya sebesar (tiga puluh persen), karaoke dan live music sebesar (lima belas persen): sirkus, akrobat, dan sulap sebesar (dua puluh persen): permainan milyar sebesar panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar (dua puluh persen): dan pertandingan olahraga sebesar (sepuluh persen). wajib pajak diwajibkan menggunakan tanda masuk untuk setiap penyelenggaraan hiburan kecuali ditetapkan lain oleh walikota. tanda masuk sebagaimana dimaksud pada legalisasi dinas pendapatantertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. penyelenggaraan hiburan yang pembayarannyalayar digital: dan reklame peragaan. tidak termasuk objesewa reklame nilai dasar reklame indeks bahan nilai strategisbesarnyadan cc. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotpln untuk umum ditetapkan sebagai berikut kapasitas daya sebesar (tiga persen): dan kapasitas daya atas sebesar (enam persen). penggunaan tenaga listrik dari sumber lain pl kapal: batu kapurditetapkan dengan peraturan walikotany. pajak hotel terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan hotel. pajak restoran terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan restoran. pajak hiburan terutang terjadi pada saat pembayaran atas penyelenggaraan hiburan. pajak reklame terutang terjadi pada saat diterbitkannya skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. pajak penerangan jalan terutang terjadipajak mineral bukan logam dan batuan terutang terjadi pada saat pengambilan atas mineral bukan logam dan batuan. pajak parkir terjadi pada saat pembayaran atas jasa pelayanan parkir. pajak air tanah terutang terjadi pada saat diterbitkannya skpd atau dokumen lain yang persamaan. bab sistem pemungutan pajak daerah sistem pemungutan pajak daerah ditetapkan sebagai berikut jenis pajak daerah yang pemungutan pajak terulangnya dengan cara: dan pajak parkir: jenis pajak daerah yang pemungutan pajak terulangnya berdasarkan surat ketetapan pajak oleh walikota adalah pajak reklame: dan pajak air tanah. bab surat pemberitahuan pajak setiap wajib pajak yang pemungutan pajak terulangnya dengan cara dibayar sendiriuntuk pajak reklame dan pajak air tanah, walikota menetapkan pajak terulangnywalikota. bab vii penetapan pajak untuk jenis pajak yang pemungutan pajak terulangnya dengan cara membayar sendiriserta pajak parkiruntuk jenis pajak yang pemungutan pajak terulangnya berdasarkan surat ketetapan pajak oleh walikota cara pemungutan pajak diatur dengan peraturan walikota. babtata cara penpajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan: peraturan daerah kotamadya dati jayapura nomor tahun tentang pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan c': cc.ajak hotel, peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang pajak restoran: peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang pajak parkir, dan peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang pajak reklame,rancangan peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang pajak daerah il. umumerupakan objek pajak daerah kota jayapura. pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang merupakan pungutan untuk menopang pendapatan daerah dalam upaya menutupi pembiayaan pemerintah dan pembangunan. sehubungan dengan itu untuk menata pungutan daerah berdasarkan undang undang nomor tahun mengenai pajak daerah kota jayapura, perlu diatur dalam peraturan daerah kota jayapujayapura, drs. bentuk tomi mano, tambahan lembaran daerah kota jayapura tahun nomor |
rana peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pajak hibuhiburan yang diaturiburan lembaran daerah kota ambon nomor seri nomor tambahan lembaran daerahadalah organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi |
peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pajak hotel,pemungutan daerah atas pelayanan hotel dinamakan pajak hotel. (dambon. bab masa pajak dan saat pajak terutang pajak dikenakan untuk masa pajak (satu) bulan(ld)gisian dan penyampaian speed ditetapkan dengan peraturan walikota.berdasarkan speed, skpd, dan atau skpdkbt. bab viii tata cara pembayaran dan penagihan bagian kesatulebih lanjutbagian kedua tata cara penagihandaftaran, pengukuhan, perhitungan dan penetapan pajak bagian kesatu pendaftaran (laporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah ini. tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada atas,urangan dan keringanan pajak (dl) walikota, pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab xpajak insentif pemungutan (d dalam hal daerah telah melaksanakan remunerasi, pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada dan ditiadaksebagaimana dimaksud dalam dan dan dan walikota dapat melakukan peringatan lisan atau tertulis kepada wajib pajak, melarang beroperasi atau menyegel tempat usaha, atau menunda mengeluarkan izin atau membatalkan izin tempat usaha. sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan, apabila wajib pajakdengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sahatau berakhirnya masanutup dengan berlakunya peraturan daerah ini: (a) peraturan daerah kota ambon lagi. (b) semua peraturan dan keputusan walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai diterbitkannya peraturan dan keputusan walikotan silo, sh., nip: penjelasan atas peraturan daerah kota ambonesaran pokok pajak hotelhotelseharusnya dibayar kepada hotelpengambilan bahan galian golongan lembaran daerah kota ambon tahun nomor seri nomor sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku karena jumlah kredit pajak lebih kecil lainnyanyata nyata dimanfaatkan secara komersial. mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksudkanxx., gg. parasitibadahnilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuanbab viii pendaftaran, pengukuhan, perhitungan dan penetapan pajak bagian kesatu pendaftaran (l.lsesuai dengan peraturan daerah ini. bentuk, isi,walikota. bab keberatan dan banding (d) wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikotaurangan dan keringanan pajak (l) walikotbab xvi insentif pemungutanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam dan walikota berwenang menyegel menutup sementara pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam jangka waktu tertentu sampai denda berupa bunga dibayarkan, membekukan sementara izin pertambangan. sanksi sebagaimana dimaksud pada diterapkan jika wajib pajak melalaikan kewajiban dan atau selama (dua) bulan berturut turut tidak membayar pajak maupun dendamnya, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak atau dendamnya kas daerah, tidak melayani dengan baik petugas atau tanpa alasan yang sah menolak atau melawan petugas pemeriksa saat akan dilakukan pemeriksaan objek(l) pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kota ambon nomor tahun lembaran daerah kota ambon tahun nomor seriiter pemerintah pari senior nip: penjelasan atas peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pajak mineral bukan logam dan batuan umum dengan ditetapkannya undang undang tahun tentangyang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam upaya, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu optimalkan dan ditingkatkan untuk memberikan daya ungkit terhadap peningkatan iklim investasi serta pertumbuhan perekonomian daerah yang secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mendorong terwujudnya kemandirian daerah untuk berotonomi. sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka peraturan daerah ini menetapkan pengaturan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kota ambokan dengan pihak lain yaitu mereka yang terlibat dalam menunjang pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuota ambon nomor |
tiban net peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pajak parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ambonyang diatur dengan peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pajak parkir lembaran daerah kota ambon nomor tahun seri nomorobjek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah parkir insidentil temporer yang dilakukan pada tempat parkir pada bangunan gedung pemerintah dan swasta yang disewakansewa parkir untuk penyelenggaraan parkir cuma cuma ditetapkan dengan peraturan walikota. perhitungan besarnya tariff sewa parkir didasarkan klasifikasi tempat parkir, terdiri dari gedung parkir, lingkungan parkir, peralat kendaraan bermotor truk gandengan trailer kontainer, kendaraan bermotor bus, ,truk: kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks:. kendaraan bermotor roda (empat) seperti sedan, minibus, pick peraturan walikotpendaftaran, pengukuhan, perhitungan dan penetapan pajak (l) wajib pajak diwajibkan mendaftarkan usahanya kepada walikota melalui dinas,, setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak dikukuhkan dengan diberikan nomor pokok wajib pajak daerah ppd), pengukuhan wajib pajak ditetapkan dengan suratgal) pemungutan pajak dilarang digolongkan. wajib pajak memenuhi kewajiban perpajak(lsebagaimana dimaksud dan serta dan wajib pajak melalaikan kewajiban dan tetap menunda dan atau menolak membayar atau menambah pajak maupun dendamnya atau dengan sengaja memungut dengan tidak menggunakan nota pembayaran kupon parkir yang sah atau memungut tetapi tidak disetorkan kas daerahdan atau mencabut ijin usaha situ) tempat parkir: peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pajak parkir lembaran daerah kota ambon tahun seri nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.&sum pemerintah cok, kta hukum sedrot) kota ambon silo, sh., nip: penjelasan atas peraturan daerah kota ambondterlibat dalam menunjang pemungutan pajak hotel, al.li) lan bupati sleman daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati sleman nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati sleman menimbang bahwa ketentuan penyelenggaraan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan telah diatur dengan, bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelayanan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan perlu diselenggarakan pelayanan perizinan secara online, bahwa untuk mendukung kabupaten sleman sebagai smart regency perlu mengembangkan pelayanan perizinan secara online, bahwa untuk melaksanamohon izin adalah setiap orang pribadi, perguruan tinggi, atau lembaga nirlaba yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan penelitian, kkn, atau pkketentuan perizinan perizinan online diselenggarakan bagi pemohon izin wilayah daerah. perizinan online sebagaimana dimaksud pada meliputi: rekomendasi penelitian, izin penelitian, izin kkn: dan izin pkl. perizinan online dilakukan melalui akses perizinan online sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan biaya. pemohon izin sebagaimana dimaksud pada diberikan bukti permohonan perizinan online berupa dokumen elektronik izin sebagai berikutatau izin pkl bagi perguruan tinggi atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan pkl. dokumen elektronik izin yang diperoleh melalui perizinan online sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipindahtangankan. bab iii tata cara perizinan online bagian kesatu penelitian paragraf rekomendasi penelitian setiap pemohon izipemohon izin mengisi data permohonan rekomendasi penelitian secara jelas, lengkap, dan benar.surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang ditujukan kepada kepala kantor yang turut ditandatanganikartu tanda penduduk peneliti penanggung jawab ketua koordinator peneliti yang masih berlaku,danmohon izin harus telah memilikirekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku selama (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dokumen elektronik. rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang selama (enam) bulan atas permohonanpenelitian dasar pertimbangan pemberian izin penelitian adalah rekomendasi penelitiankknparagraf izin pklrekomendasi lokasi pkl dari kepala opd,. pengajuan perpanjangan izin pkl paling lama (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dilengkapi dengan mengunggah laporan hasil kegiatan pkl yang sudah dilaksanakan sebelumnya. bab petugas permohonan izin penelitian yang diajukan secara online diproses oleh petugas pada kantor dan badan. petugas pada kantor dan badan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: petugas administrasi, dan petugas teknis. petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas sebagai berikut: pada kantor: melakukan penelitian kelengkapan persyaratan, mendokumentasikan, serta mengirimkan hasil rekomendasi badan secara elektronik: pada badan: mendokumentasikan dan menyerahkan izin penelitian kepada pemohon. petugas teknis sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas sebagai berikut: pada kantor: melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan izin penelitian, pada badan: melakukan verifikasi rekomendasi yang dikeluarkan oleh kantor dan mengirimkan pemberitahuan pengambilan izin kepada pemohon izin melalui e mail. bab penyerahan izin dokumen izin penelitian, izin kkn, dan izin pkl yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon badan. pemohon wajib membawa berkas persyaratan asli saat penyerahan dokumen izin penelitian, izin kkn, dan izin pkl untuk diverifikasi oleh petugas. bab pengembangan jaringan dalam rangka pengembangan jaringan, dapat dilakukan perubahan dan atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari sistem yang dipergunakan. pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada pemohon izinlaksanaan pelayanan perizinan secara online meliputi perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh bad nga ke bupati sleman, menimbang:iperlukan penyesuaian ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar wakberhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari (satu) tahun. kepala desa yang berhenti kepala desa berhenti adalah kepala desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan sesuaiyang selanjutnya disebut bakal calon adalah antar waktu. penjaringan adalah dan atau seleksi tambahan. seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon yang jumlahnya lebih dari (tiga) orang dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia. calon kepala desa antar waktu adalah bakal calonlembaga pemerintahan desa adalah lembaga yang berada dan berkedudukan desa meliputi pemerintah desa, bpd, lembaga kemasyarakatan desa, badan usaha milik desa, dan badan kerjasama antar desa. pendidikan adalah derajat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh calon kepala desa dibuktikan dengan ijazah. usia adalah usia calon kepala desa pada saat pendaftaran. tokoh masyarakat adalah orang pribadi yang dijodohkan karena kebodohannya dimasyarakat, antara lain ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, dan tokohpemilihan kepala desa antar waktu bagian kesatu umum pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan untuk mengisi jabatan kepala desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari (satu) tahun. dalam rangka melaksanakan tugas kepala desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada bupati mengangkat pns dari pemerintah daerah untuk menjadi penjabat kepala desa yang bertugas sampai dengan ditetapkannya kepala desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu.rar ea pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan cc. pelaporan. bagian kedua tahapan persiapan paragrafkerja terhitung sejak kepala desa berhentiketua bpd. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa. susunan panitia pemilihan terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal dan paling banyak, yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan eno kemampuan anggaran pendapatan belanja desa. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada pimpinan bpdaragraf penjaringan, penyaringan, dan penentuan bakal calon dan calon kepala desa antar waktulima belas) hari kerja. persyaratan bakal calonenomengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa yang bersangkukepala desa dan, danpanitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calonkepala desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua) orang, maka jangka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan (tujuh) hari kerjabpd menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dalam jangka waktu paling lama (lima belas) hari kerja, setelah itu dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam sampai diperoleh paling sedikit (dua) orang calon kepala desa antar waktu. dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ketua bpd melaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat desa, tingkat pendidikan, dan usia. pengalaman kerja lembaga pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang. dalam hal terdapat rangkap jabatan dalam jangka waktu yang sama pada kriteria pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada tidak akumulasi dan diambil jangka waktu pengalaman kerja yang paling lama. mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara menghitung angka indeks calon kepala desa antar waktu. penghitungan angka indeks calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada dengan rumus sebagai berikut: vi) vp vo) sv3 bv3) eno keterangan: indeks calon kepala desa antar waktu skor variabel pengalaman bekerja lembaga pemerintahan desa. skor variabel sv skor variabel tingkat pendidikan skor variabel sv3 skor variabel usia skor variabel bobot variabel pengalaman bekerja lembaga pemerintahan desa adalah bv bobot variabel tingkat pendidikan adalah bv3 bobot variabel usia adalah apabila berdasarkan jumlah angka indeks terdapat nilai yang sama pada calon kepala desa antar waktu urutan (tiga) dan seterusnya, dilakukan melalui ujian tertulis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi penetapan calon kepala desa antar waktu ditetapkan oleh panitia pemilihan dilaksanakan paling lama (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa. bagian ketiga tahapan pelaksanaan paragraf peserta musyawarah bpd menyelenggarakan musyawarah desa, dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai peserta musyawarah desa, sebagai berikutgenerasi mudadisabilitaspadukuhan. unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada antara lain kelompok pemuda padukuhan, tim penggerak pkk padukuhan, sub unit lpml, dan pos pelayanan terpadmasing masing diwakili oleh (satu) orang perwakilan dan mempunyai (satu) suara. dalam hal (satu) orang perwakilan sebagaimana dimaksud pada mempunyai kedudukan lebih dari (satu) dalam unsur masyarakat, maka hanya mempunyai (satu) suara. paragraf pelaksana. pengesahan calon terpilih sesuai dengan eno ea peraturan perundang undangan. calon kepala desa antar waktu yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon kepala desa antar waktu terpilih. apabila terdapat lebih dari satu calon kepala desa antar waktua (tujuh) hari sejak dilaksanakannya musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu. calon kepala desa antar waktu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sebagai calon kepala desa antar waktu(satu) calon kepala desa antar waktu dengan perolehan suara terbanyak. panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa antar waktu melaluiragraf keberatan keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa antar waktu hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa antar waktu kepada bpd dalam aja waktu paling lama (tiga) hari kerja setelah pengesahan calon kepala desa antar waktu terpilih oleh musyawarah desantar waktubagian keempat tahapan pelaporan panitia melaporkan hasil pemilihan kepala desa antar waktuantar waktu terpilih.a (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari ketua bpd.antar waktu terpilih paling lama (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam irrantar waktubab pembiayaanno bupati sleman, ttd cap sri purnomo diundangkan sleman pada tanggal sept sekretaris daerah kabupaten sleman, ttd cap semadi berita daerah kabupaten sleman tahun nomor rar kyung pesan |
peraturan bupati sleman nomor tahun . .tsemua l.ooooocoooo woo bertambah .o jumlah pendapatan setelah perubahan . belanja aa. semua l.c.voodoo mma bertambah .ioo. jumlah belanja setelah perubahan . defisit setelah perubahan . pembiayaan penerimaan semula mann aan bertambah .oou. jumlah penerimaan setelah perubahan . pengeluaran merana ama sana bertambah.i. jumlah pengeluaran setelah perubahan . jumlah pembiayaan neto . |i| sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan . joseooktober bupati sleman, ibnu subianto diundangkan sleman. pada al lampiran peraturan bupati sleman nomor tahun tanggal: oktober kabupaten slemsebelum perubahan) setelah perubahan dtunjangan pendidiksebelum perubahan) setelah perubahan ui. pengembalian pembayaran hutang bencana alam jpk kegiatan lanjutan pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan bupati sleman, ibnu sir le) ian feat fun) ( ) ( j ( j #|| ( ) ( ) zil nn nn nn kep) dad ke) "sg maan tan f5) . uu onanaaaan |
: adalah melalui pemberian bantuan operasional sekolah. bahwa untuk tertib administrasioperasional sekolah daerah untuksekolah dasar dan sekolah menengah pertama adalahmasyarakat. bab iiissa, akuntabel, artinya pengelolaan bossa dapat dipertanggungjawabkan: cc. efektif, artinya kegiatan yang dibiayai oleh bossa dapat mencapai target yang telah ditetapkan: efisien, artinya penggunaan dana bossa dapat menghasilkan keluaran yang maksimal: tertib, artinya pengelolaan bossa harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran:cc. gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap: langganan daya dan jasa, dan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. bab besaran dan alokasi bossaswasta penerima bossa wajib membebaskan segala biaya penyelenggaraan pendidikan kepada peserta didik yang termasuk dalam keluarga miskin. apabila sekolah swasta penerima bossa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada maka bossa dihentikan. bab pengelolaan bossa bagian kesatu persyaratan administrasi persyaratan administrasi sekolah dalam mengajukan permohonan bossa adalah: rekapitulasi jumlah peserta didik, foto kopi izin operasional atau izin pendirian sekolah: foto kopi rekening bank atas nama sekolah. bagian kedua prosedur pengajuan kepala sekolah mengajukan permohonan bossabossa ditransfer masing masing rekening sekolah penerima. bagian ketiga pengelolaan dan ketatausahaan bossa pengelolaan dan ketatausahaan bossa dilaksanakan dalam mekanisme abs. bagian keempatbossa diatur oleh kepala dinas. bab vii"s:::::: peraturan bupati sleman nomor: tahun tentang standarisasi harga barang dan jasa untuk belanja penanggulangan bencana gunungapi merapi bupati sleman, menimbang bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana perluripstandarisasi harga barang dan jasa untuk belanja penanggulangan bencana gunungapi merapi berlakuharga standar jasa yang tidaksebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. harga standarasai standarisasi harga barang dan jasa yang diatur dalam peraturan bupati ini sebagai dasar pelaksanaan setiap kegiatan belanja penanggulangan bencana gunungapi merapi. pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan bupati inikarat raatstandarisasi harga barang dan jasa untuk belanja penanggulangan bencana gunungapi merapi mo. jabatan satuan besaran honorarium rp) ie. naa tim pengkaji penanggulangan bencana penanggung jawab: pembina org bin pengarah org bin pengarah: ketua org bin wakil ketua bid. pem, sos, kemas org bin wakil ketua bid. operasional org bin wakil ketua bid. administrasi org bin anggota org bin kelompok kerja: ketua org bin sekretaris org bin anggota origin pengelola keuangan pengguna anggaran org bin kuasa pengguna anggaran org bln pejabat pembuat komitmen org bin bendahara penerimaan org bin pembantu bendahara penerimaan orbit bendahara pengeluaran org bin pembantu bendahara pengeluaran org bln pembuka bendahara pengeluaran org bin pemegang uang muka cabang org bin ji. venifikator org bin pelaksana teknis orgihari pengelola barang pengguna barang origin kuasa pengguna barang org bin cc. pengurus penerimaan barang org bin cd. pembantu pengurus penerimaan barang org bin pengurus pengeluaran barang org bin pembantu pengurus pengeluaran barang org bin kelompok kerja: ketua origin sekretaris org bin koordinator org bin pelaksana teknis org hari pembantu pelaksana teknis org hari komando tanggap darurat penanggung jawab: pembina orgihari pengarah org hari pengarah: ketua araihari asp aaa wakil ketua bid. pem, sos, kemas org hari lap wakil ketua bid. operasional org hari wakil ketua bid. administrasi org hari anggota org hari iat pengarah: sen tara pang org hari wakil ketua org hari anggota org hari komandan org hari wakil komandan org hari sekretariat lapangan: kepala sekretariat org hari kepala urusan org hari anggota org hari bidang: kepala bidang org hari anggota org hari pengelola tempat pengungsian dalam wilayah kabupaten sleman: ketua org hari wakil ketua org hari sekretaris org hari urusan org hari staf petugas piket (blok, posko) org hari pengelola tempat pengungsian luar wilayah kabupaten sleman: ketua org hari sekretaris org hari koordinator wilayah org hari tenaga relawan evakuasi korban meninggal org hari evakuasi ternak mati org hari logistik org hari evakuasi penduduk org hari operator khusus org hari dapur umum org hari komunikator org hari petugas data org hari medis org hari #evakuasi ternak hidup org hari kemanan (gudang, barak) org hari psikolog org hari rohaniawan org hari tenaga harian lepas sopir org hari kebersihan (barak) org hari operator alat berat org hari operator alat ringan orgihari pembantu umum org hari |. padat karya org hari sri purnomo |
raman peraturan bupati sleman nomor tahun tentang pendelegasian pemberian izin dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan lingkungan pemerintah kabupaten sleman, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pendelegasiperu. seri dj: daa apr der dana memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pendelegasipemerintah kabupaten slemerhalangan sementara adalah kondisi pada saat pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas paling sedikit (tujuh) hari kerja dikarenakan alasan sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah atau luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan kursus, menunaikan ibadah haji umroh, sakit, cuti, atau alasan lain yang sejenis. bab pendelegasian pemberian izin bupati mendelegasikan pemberian izin kepada kepala organisasi perangkat daerah yang secara teknis membidangi, kecuali izin peruntukan penggunaan tanah. pemberian izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diatur tersendiri dengan keputusan bupati. ran aan acara sara bau haa dana dalam hal kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam tidak ada pejabat definisinya atau berhalangan sementara, maka pemberian izin didelegasikan kepada sekretaris atau kepala subbagian tata usaha. dalam hal sekretaris atau kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam tidak ada pejabat definisi'nya atau berhalangan sementara, maka pemberian izin didelegasikan kepada pejabat struktural yang secara teknis membidangi. sekretaris atau kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan pemberian izin, berdasarkan rekomendasi dari pejabat struktural yang secara teknis membidangi. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, keputusan bupati sleman nomor sk.kdh a tentang penandatanganan perizinsk.kdh a tentang penandatangona tik mo) tan naa png "aa kari baper pap tar dana diundangkan sleman pada tanggal agustusrela bab man nag "aa kari baper pap tar dana pala kena tuai hanan nag bank iia apaan |
sos tan bupati sleman daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati sleman nomor tahun tentang penyelesaian pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desapenyelesaian. keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa kepada bupati dalam waktu paling lambat (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan. bupati menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara dilakukan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja. dalam menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara bupati menugaskan kepada panitia pemilihan tingkat daerah. panitia pemilihan tingkat daerah dalam menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa tingkat desa, bpd, dan camat. panitia pemilihan tingkat daerah berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud pada melakukan pencernaan, verifikasi atas materi keberatan, dan atau dapat dilakukan penghitungan suara ulang terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa. penghitungan suara ulang hanya dapat dilaksanakan pada tempat pemungutan suara tertentu yang diduga terjadi kecurangan dan mempengaruhi hasil penghitungan suara terhadap salah satu calon kepala desa. hasil pencernaan, verifikasi, dan atau hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar bupati menetapkan keputusan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan calon kepala desa. dalam hal pencernaan, verifikasi, dan atau hasil penghitungan suara ulang diperoleh hasil yang berbeda dan mengubah penetapan calon kepala desa terpilih maka bupati menetapkan keputusan pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh panitia tingkat desa dan menetapkan keputusan bupati tentang calon kepala desa terpilih. dalam hal pencernaan, verifikasi, dan atau hasil penghitungan ulang tidak mengubah penetapan calon kepala desa terpilih maka bupati menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keberatan hasil penghitungan suaratungudkan bupati slemslemerintah daerah memberikan insentif kepada skpdpasai target penerimaan pajak daerah dan atau, sampai dengan triwulan iii sebesar (delapan puluhbab iii penerima dan alokasi insentif pemungutan pajak daerah pasai insentif diberikan kepada bupati: wakil bupati, cc. sekretaris daerah,, skpd pemungut pajak daerah dan atau retribusi daerah, dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah. (t) dan retribusi: dan retribusi daerah, skpd pemungut pajak daerah dan atau retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut: sebesar ,6y (delapan puluh enam koma enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dmineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: sebesar (delapan puluh sembilan koma enamparkir, dan sebesar ,4y6 (delapan puluh dua koma empat persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah, ff. pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikutpajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuankecamatan sebesar (seratus persen) dari bagian insentif pemungutan pajak restoran yang dikelola kecamatan, desa sebesar (seratus persen) dari bagian insentif pemungutan pajak hotel jenis rumah kos yang dikelola desa: paguyuban hotel kaliurangkaliurang, paguyuban hotel angkringanangkringanskpd yang mengkoordinasikan pendapatan daerah sebesar (sepuluh persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah, skpd yang mengkoordinasikan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sebesar (nol koma sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusioleh kepala skpd penerima insentif pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah. pemberian insentif ditetapkan melaluibiayalokasi biaya pemungutan pajak daeraham sri purnomo diundangkan sleman pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten sleman, mt4 itik anna sutrisno berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri |
hua bupatisah undang undang nomer tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan recpuer tahun tentang penetapan mula: berlakunya undang undang nomor danz8jarod576ha9. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraaer tahun tentang hiluar.gan daerah sebagaimana telah diubahrenne2gltermin atas, pendapatan: pendapatan asli daerah sebesar n perwakilan daerah kabupaten sleman lembaran daerah kabupaten sleman tahun,h:! ejican belanja daerah tahun anggaran terdiri atas! pendapatan. pendapatan asli daerah sebesar sasa. dara perimbangan sebesar .coor rp1, lainlain pendapatan yang sah sebesar . .jumlah pendapatan lo. rp1469. belanja: belanja tidak langsung belanja ega al. rp1. belanja bunga savsggesenreeennneea belanja subsidi. coolant rp: gd) belanja hibah soo eren belanja bantuan sosial. wo.o belanja bagi sil lio belanja bantuan keuangan. belanja tidak terduga. belanja langsung belanja rawai lis belanja barang dan jasa la. belanda modal lace mesin jumlah belanja sebesar. soo rp1 defisit seat lu. pembiayaan: penerimaan sebe ar.o wes pengeluaran sees ar.c.mee rp. .c00600, jumlah pembiayaan netto ssi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dealam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan umat ini. laksanakan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokter laksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan 'aturan perundang undangan. aturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, relemen bupati sleman, aoa sri purnomo undangan sleman ada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten sleman, kas karton (berita daerah kabupaten sleman tahun2nomor seri |
aan lkdengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame kabupaten sleman perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunyelenggaraan reklame, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah. aan: billboard, neonbox, baliho: papan nama, dan videotron megaton. reklame tidak berkonstruksi, antara lain: spanduk, rontok, dan banner. reklame kain, bagaikan sea stiker selebaran, mural paint wall, balon udara,bagian ketiga pemasangan reklame aan sea pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dilakukan di: bahujalan perkerasan jalan, trotoar tidak menutup drainase, cc. tanah persil halaman, di bagian keempat titik lokasi curang sana bupati menetapkan titik lokasi penempatan reklame berdasarkan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam, besaran dan arah pandang reklame sekitar, estetika: dan keamanan konstruksi dan lalu lintasizin mendirikan bangunan bagi konstruksi reklame. penerbitan izin mendirikan bangunantata letak, besaran dan arah pandang reklame kawasan pasar, terminal, dan tempat khusus parkir diatur dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. bab iii izin reklame bagian kesatu umum setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame dari kepala bppt. izin reklame diterbitkan untuk pemasangan materi reklame. aan str izin reklame untuk jenis reklame berkonstruksi diterbitkan setelah memiliki izin mendirikan bangunan. pembayaran pajak reklame dilakukan setelah diterbitkannya izin reklame. setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklamegian keduadan kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak berkonstruksi, cc. izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga persyaratan administrasi persyaratan administrasi pemberian izin reklame terdiri dari,surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang diberi kuasa apabila dikatakan, fotokopi izin mendirikan bangunan apabila reklame berkonstruksi, perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik konstruksi reklame, gambar materi reklame yang akan dipasang, denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin dari (dua) sudut pandang. digagas ara pra bagian keempat prosedur setiap pemohon mengajukan permohonan izin reklameppt melakukan penelitian administrasi berkas permohonan izin reklame untuk dinyatakan lengkap dan benar. berkas permohonan izin reklame yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pengkajian, rapat koordinasi dan atau peninjauan lokasi. kepala bppt menerbitkan izin reklame atau menolak permohonan penerbitan izin reklame berdasarkan pengkajian, rapat koordinasi dan atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada pemberian izin reklame sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala bppt paling lama (empatbelas) hari kerja sejak berkas permohonan izin reklame dinyatakan lengkap dan benar. apabila dalam proses pemberian izin reklame berdasarkan hasilreklame ditutup dan tidak diproses. dyna curang sera anna una permohonan izin reklamereklame baru. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh kepala bppt. bagian kelima masa berlaku setiap izin reklame berlaku paling lama (satu) tahun. bagian keenam hak dan kewajiban pemilik izin reklame berhak: melakukan kegiatan sesuai dengan izin reklame yang dimiliki, dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. pemilik izin reklame wajib: melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memenuhi ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam dan memasang stiker atau tanda yang berikan oleh kepala bpptmembongkar reklame setelah masa berlaku izin reklame berakhir, dan. pemilik izin reklamecurang sana anna una pembekuan izin reklame, pencabutan izin reklame, dan atau penutupan atau pelepasan materi reklamemaka dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame. pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki izin reklame berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan perumahan. pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki izin reklame berupa penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud dalamgian kedua sanksi bagi usaha atau kegiatan yang telahdyna curang sana apabila pemilik izin reklamereklame dibekukan. jangka waktu pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari. selama masa pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada pemilik izin reklame tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame. pembekuan izin reklame diakhiri apabila pemilik izin reklamereklame yang dimilikinya. apabila pemilik izin reklame tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam maka izin reklame dicabutreklameilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan perumahan. pemberian sanksi administrasi yang telah memiliki izin berupa pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh bppt atas pemberitahuan dari dinas pekerjaan umum dan perumahan. bagian ketiga penutupan atau pelepasan materi reklame penutupan atau pelepasan materi reklame selain karena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam hal: curang rata reklame dipasang pada konstruksi reklame yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, izin reklame dicabut, atau cc. masa berlaku izin reklame telah berakhir. penutupan atau pelepasan materi reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau satuan polisi pamong praja. penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada hurufpelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan oleh pemilik izin reklame. dalam hal pemilik izin sebagaimana dimaksud pada tidak melepas materi reklame setelah izin reklame dicabut atau masa berlaku izin reklame telah berakhir, penutupan atau pelepasan materi reklameb pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan perumahan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, izi reklame. bab vii penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggalcap gatot santai diundangkan sleman pada tanggal september c w b e e peraturan bupati sleman nomor tahun tentang pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan obat dan alatobat dan alatobat dan alatkesehatanpengelolaan obat dan alat kesehatan yang selanjutnya disebut upt pengelolaan obat dan alat kesehatan adalah unit pelaksana teknis pengelolaan obat dan alat kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten sleman. kepala upt ialah kepala upt pengelolaan obat dan alatobat dan alatpengelolaan obat dan alatupt pengelolaan obat dan alat kesehatan. bab kedudukan, tugas, fungsi. dan susunan organisasi upt pengelolaan obat dan alat kesehatanobat dan alat kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas kesehatan bidang pengelolaan obat dan alat kesehatan. upt pengelolaan obat dan alat kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis pengelolaan obat dan alat kesehatan: penyelenggaraan analisis kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan habis pakai: penyelenggaraan penyimpanan, penyediaan, dan pendistribusian obat, vaksin, dan alat kesehatan habis pakai: penyelenggaraan pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai: pengawasan dan pengendalian pemanfaatan obat dan alat kesehatan habis pakaobat dan alat kesehatobat dan alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. babumum,obat dan alatobat dan alatanbaca waktunya. laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan neeseramapan nomor tahun tanggal getah seni bagan susunan organisasi upt pengelolaan obat dan alat kesehatan kelompok jabatan garis komando garis koordinasi sleman, sri purnomo |
in480) dimakan provinsi papua bupati jayapura peraturan bupati jayapura nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jayapura, menimbang bahwa kelompok kerja unit layanan pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang jasa pemerintah daerah yang terdiri dari (empat) kelompok kerja yakni pokja pengadaan barang, pokja pengadaan pekerjaan konstruksi, pokja jasa konsultansi, dan pokja pengadaan jasa lainnya yang telah ditetapkan berdasark, dipandang kelompok kerja tersebut perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan jasa pelelangan, bahwa untuk maksud tersebut huruf atas, maka perlu merubah peraturan bupati jayapura nomor tahun tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pada bagian administrasi keuangan dan perlengkapan sekretariat daerah kabupaten jayapupada sekretariatowari. beberapa ketentuan dalam, diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut perangkat ulp terdiri atas kepala sekretariat pokja pokja. pokja sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kebutuhan jasa pelelangan. pokja pokja sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang ketua. sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris. anggota masing masing pokja berjumlah gasal atau paling sedikit (tiga) orang yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. kepala, ketua pokja, sekretaris dan staf ulp diangkat dan diberhentian struktur ul ttd. matius awoitauwv, se.,m. diundangkan sentani pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten jayapura, ttd.keputusan bupati jayapura nomor tahun tanggal januari bagan susunan organisasi ulp bupati jayapura ttd. matius awoitauwbagan susunan organisasi ulp bupati jayapura matius awoitauw, se., |
laksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang disusun setiap tahunekbangkesra dan litbang adminbangdadaerah ekbangkesra dan litbang adminbangda hukumpjs. bupati magelang, tapi supriyanto diundangkan kota mungkin pada tanggal plt. sekretaris daerah kabupaten magelang, eko triton berita daerah kabupaten magelang tahun nomor daerah ekbangkesra dan litbang adminbangda hukum |
ns, prajurit tni, anggota polritambahan penghasilan khusus pns yang selanjutnya disingkat tpk adalah tambahan penghasilan khusus yang diberikan kepada pns berdasarkan kondisi kerja dengns, pejabat negarapimpinan, pimpinan dprdan diberikan bagi: pns meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan pejabat negara, pimpinan dprd, pimpinan dprd dan anggota dprdpejabat negara, pimpinan dprd dan anggota dprd menerima lebih dari (satu) tunjangan hari raya dan, pimpinan dprd dan anggota dprdgaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada junidan gaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan yang diterima pada bulan sebelum bulan junipokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufmberian tpp atau tpk tunjangan hari raya dan tpp atau tpk ketiga belas pns diberikan tpp atau tpk tunjangan hari raya dan tpp atau tpk ketiga belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kemampuan keuangan daerah. tpp atau tpk tunjangan hari raya bagi pns sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebesar tpp atau tpk (satu) bulan pada (dua) bulan sebelum bulan hari raya. tpp atau tpk ketiga belas bagi pns sebagaimana dimaksud dalam diberikan sebesar tpp atau tpk pada bulan juni. bab pembayaran tpp atau tpk tunjangan hari raya dan tpp atau tpk ketiga belas tpp atau tpkatau tpk tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada belum dapat dibayarkan, tpp atau tpk tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. tpp atau tpk ketiga belas dibayarkan pada bulan juli. dalam hal pemberian tpp atau tpkpp atau tpk tunjangan hari raya dan tpp atau tpk ketiga belas sesuai dapat bersumber darikaranganyar. provinsi jawa tengah . peraturan bupati karanganyar tan nomor tahun bnn tentang . dengan rahmat tuhan yang maha esa naa bupati karanganyar, menimbang a. bahwa dalam rangka menyederhanakan. proses perubahan fungsi penggunaan tanah kas desa, dan karena adanya perubahanmaka peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang tata bea cara pengelolaan aset desa. karanganyar nomor tahun tentang tata cara: pengelolaan aset desa perlu diubah kembali, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maan: k: negara republik. indonesia nomor bnn han undang undang nomor tahun tentang desa tbn. tuan beberapa ketentuan dalamdiubah dan dibaca sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tanah kas desa yang berfungsi sebagai lahan pertanian atau lahan perkebunan. yang tan pemanfaatannya dilakukan dengan sewa dimenangkan setiap tahun. tanah kas desa yang berfungsi selain untuk lahan pertanian atau lahan perkebunankecualikan untuk tanah kas desa yang berfungsi sebagai lahan pertanian atau lahan perkebunan yang digunakan untuk pendirian menara telekomunikasihapus. dihapus. dihapus. tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa dilarang disewakan lebih dari (satu) tahun. ketentuan dan ubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: peralihan fungsi perubahan penggunaan tanah kas desa dari pertanian non pertanian ditetapkan dengan peraturan desa setelah memperoleh kesepakatan bpd dan izin tertulis dari perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan . daerah. izin sebagaimana dimaksud pada antara lain: rekomendasi persetujuan pemanfaatan ruang dari dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke: non pertanian dari dinas penanaman modal dan. pelayanan terpadu satu pintu: dan atau c. perizinan lainnya. kepala desa melaporkan secara tertulis tentang perubahan peralihan fungsi penggunaan tanah pertanian non pertanian sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. tanah bengkok yang berubah fungsi pemanfaatannya terlebih dahulu harus dikembalikan statusnya sebagaimana kas desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: panitia pengawas serangan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk dan ditetapkan oleh bupati, terdiri dari: oa. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai ketua, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris, inspektur daerah sebagai anggota. panitia pengarah serangan tanah kas. desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk dan ditetapkan oleh camat yang terdiri dari camat sebagai pengarah, sekretaris kecamatan sebagai sekretaris, kepala seksi tata pemerintahan kecamatan sebagai anggota. . ang panitia pelaksana serangan tanah kas desa kanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk dan ditetapkan oleh kepala desa, terdiri dari: kan kepala desa sebagai ketua, sekretaris desa sebagai sekretaris: c. kepala seksi pemerintahan sebagai anggota: ketua bpd sebagai anggota, ketua lpml sebagai anggota. moana t . daan peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal nanag sekretariat daerah kabupaten karanganyar kepada bagian hukum, a0. serikat: alih npg |
salin nurireksi pad perusahaan umum daerah giri aneka usaha kabupaten wonogiri dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wonogiri, menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan: umum daerah yang baik, maka perlu diatur tata cara seleksi calon anggota dewan pengawas dan calon kota direksi pada perusahaan umum daerah giri aneka usaha kabupaten wonogirdewan pengawas dan cal anggota direksi pada perusahaan umum daerah giri aneka usaha peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahu tentang badan usaha milik.entang perusahaan umum daerah giri aneka usah kabupaten wonogiri lembaran daerah kabupaten won iri tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten wonogiri nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata cara seleksi calo anggota dewan pengawas dan calon anggota direksi pada perusahaan umum daerah giri aneka usahkepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang demi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. bupati adalah bupati wonogiri. perusahaan umum daerah giri aneka usaha kabupaten wonogiri yang selanjutnya disebut pemuda giri usaha adalah bumi yang seluruh modalnya milik dae dan tidak terbagi atas saham. dewan pengawas adalah organ pemuda giri aneka usk yang bertugas melakukan pengawasan dan memberika nasihat kepada direksi dalam menjalankan regia pengurusan pemuda giri aneka usaha. direksi adalah organ pemuda giri aneka usaha yang bertanggungjawab atas pengurusan pemuda giri aneka usaha untuk kepentingan dan tujuan pemuda giri aneka usaha serta mewakili pemuda giri aneka usaha baik dalaital mendapatkan calon anggota dewan pengawas dan anggota direksi pemuda giri aneka usaha yang mengikuti penyaringan. panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk untul melakukan seleksi bakal calon anggota dewan pena dan bakal calon anggota direksi sampai pengangkatan pelkepatutan seseorang untuk menjabat sebagai sell dewan pengawas dan anggota direksi pemuda giri area usaha. lembaga profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi keahlian untuk melakukan proses penilai mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaraanggota dewan pengawas dan bakal calon anggota direksi pemuda giri aneka usahr pengawas dan mengikuti proses penjaringan. bakal calon anggota direksi adalah seseorang yang denga mengikuti ukk. bab maksud dan tujuan maksud seleksi adalah melaksanakan proses kegiatan penjaringan dan ukk calon anggota dewan pengawas calon anggota direksi. tujuan seleksi adalah mendapatkan calon anggota dewa pengawas dan calon anggota direksi untuk diusulkan kepada bupati. bab iii dewan pengawas syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawasaneka usahagaat mendaftar pertama kali, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota dewa pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersamard anggota legislatif. bab direksi syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi sebagai berikutritual:iftzna bersalah menyebabkan badan usaha yang diririsbab panitia seleksi panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedih pengawas dan bakal calon anggota direksi pada pemuda giri aneka usahadan cara anggota direksi, dan menindaklanjuti calon anggota dewan pengawas calon anggota direksi pemuda giri aneka usaha dili untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan atau kebijakan pemerintahjara bakal calon anggota dewan pengawas dan calon anggota dire pada pemuda giri aneka usaha. penjaringan bakal calon anggota dewan pengawas calon anggota direksi melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup pengumuman kekosongan anggota dewan pengawas anggotait mengikuti ukk, dan pemanggilan peserta untuk mengikuti ukk. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf|a paling sedikit memuat persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran, alamat dan tempat lamaran ditujukan: cc. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutup ban) penerimaan berkas lamaran, hari dan tanggal seleksi administrasi: hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti ukk, bentuk atau jenis dan tahapan ukk: alamat dan tempat penyelenggaraan ukk, jadwal pelaksanaan ukk, dan hari dan tanggal pengumuman hasil ukkdewan pengawas dan anggota direksi. ukk sebagaimana dimaksud pada terdiri dari calon anggota dewan pengawaspsikosis, ujian tertulis keahlian: penulisan makalah dan rencana bisnis, presentasi makalah dan rencana bisnis, dan wawancara. pelaksanaan ukk akan dilaksanakan oleh lembaga profesional. lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan proses ukk berdasarkan indikator: penilaian ukk sesuai peraturan perundang undang menetapkan hasil penilaian ukk, dan menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi. lembaga profesional sebagaimana dimaksud padakan diatur lebih lanjut oleh panitia seleksperaturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten wonogiri. ditetapkan wonogiri pada tanggal februari bupati wonogiri, ttd. joko sutomo diundangkan wonogiri pada tanggal februari pj. sekretaris daerah kabupaten wonogiri, ttd. teguh sutiyoso berita daerah kabupaten wonogiri tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya aaa pala bagian hukum keras mei dwi kuswtanti, sh., hum nip: ma. |
"rm ina ags rmnyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran kabupaten pakpak bharat belumsesuai deng yang menyatakan bagi pemda yang laporan apbd nya belum sesuai ketentuan dan kriteria agar segera melakukan revisi laporan apbd dan menyampaikan kembali kementerian keuangan dan kementeriancovid lingkungan pemerintah daerah jdih.pakpakbharatkab.go.tigjdih.pakpakbharatkab.go.id ringkasan perubahan ketigada tanggal mei 2g : denga sekretaris daerah enud jril. asisten perekonomian dinas pekerjaan umum dan dan pembangunan penataan ruang dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanariwisata, kepemudaan dan olahraga dinas peternakan dan perikananstaf ahli bidang ekonomi dan pembangunan badan usaha milik daerah perusahaan listrik negara pt. pupuk sriwijaya badan urusan logistik kamar dagang indonerekonomian dan pembangunan iii. asisten administrasi dinas komunikasi dan umum informatika dinas perpustakaan dan kearsipan badan kepegawaian, pendidikanadministrasi umum sekda ass (ka o kayu kirimkan kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hampemerintahan. kepala bagiantelah dikoreksi bagian hukum hukumdan kesra kabar tape kasubbag kerjasama dan otd. beberapa ketentuan dalam kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi jawa tengahbagian dikoordinasikan dikoordinasikan bagian satuan polisi pamong praja dan ketenteraman dan ketertiban umum (), perlindungan masyarakat kantor kesatuan bangsa dan pemerintahan umum politik kecamatan kecamatan dan kelurahan dinas kependudukan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pencatatan sipil inspektorat pengawasan sekretariat dewan perwakilan hubungan kerja dengan dewan perwakilan rakyat rakyat daerah daerah dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan desa bidang pemerintahan dan dan desa kelembagaan desa, bidang perencanaan pengelolaan keuangan dan aset desa) dinas pekerjaan umum dan pertanahan penataan ruang badan pertanahan nasional pertanahandokumentasi evaluasi dan informasi hukum, layanan bantuan hukum dan hak asasi manusisosial, pengendalian penduduk dan keluarga penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan berencana, pemberdayaan perlindungan anak perempuan dan perlindungan anak dinas pariwisata, kepemudaan kepemudaan dan olahraga dan olahraga dinas perindustrian dan tenaga tenaga kerja, transmigrasi kerja badan penanggulangan bencana ketenteraman dan ketertiban umum (sub urusan daerah bencana) dinas pemberdayaan masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa bidang pengembangan sosial budaya, partisipatif dan swadaya masyarakat rsud muntilan layanan kesehatan kementerian agama kantor agama kabupaten palang merah indonesia palang merah indonesia badan narkotika nasional penanggulangan penyalahgunaan narkotika kabupaten bagian dinas penanaman modal dan penanaman modal, sumber daya alam perekonomian dan pelayanan terpadu satu pintu sumber daya alam dinas pariwisata, kepemudaan pariwisata dan olahraga dinas perindustrian dan tenaga perindustrian kerja dinas perdagangan, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah koperasi,usaha kecildan perencanaan statistik pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah badan pusat statistik statistik bagian badan perencanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan, penelitian dan pembangunan pengembangan daerah dinas pekerjaan umum dan pekerjaan umum dan penataan ruang penataan ruang dinas perumahan rakyat dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kawasan permukiman badan pendapatan, pengelolaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja keuangan, dan aset daerah daerah bidang anggaran, bidang perbendaharaan, dan bidang akuntansi) bagian pengadaan seluruh perangkat daerah pengelolaan pengadaan barang dan jasa, hong pembinaan dan advokasi barang dan jasa bagian organisasi seluruh perangkat daerah kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi perangkat daerah dan aparatur daerah bagian protokol dinas komunikasi dan komunikasi dan informatika, persandian dan komunikasi informatika pimpinan dinas perpustakaan dan perpustakaan dan kearsipan kearsipan seluruh perangkat daerah pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan bagian umum badan kepegawaian, pendidikan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan pelatihan daerah badan pendapatan, pengelolaan bidang pengelolaan pendapatan daerah dan bidang keuangan, dan aset daerah pengelolaan barang milik daerah ii. pengajuan naskah dinas selain berupa produk hukum kerja yang dikoordinasikan asisten pemerintahan inspektorat dan kesejahteraan sekretariat dewan perwakilan rakyat rakyat daerahdinas pendidikan dan kebudayaan dinas kesehbadan penanggulangan bencana daerah kantor kesatuan bangsa dan politik rsud muntilan kementerian agama kantor kabupatenbadan narkotika nasional kabupatendan kesejahteraan rakyat |
nun sananaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sanggau. kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sanggau. sekretaris adalah sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintunanaman modal dan fungsiagan susunan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sanggau subbagian umum dan subbagian perencanaan, kepegawaian akuntabilitas kinerja pengembangan iklim dan pelaksanaan penanaman pelayanan perizinan dan kebijakan dan pelaporan promosi penanaman modal modal dan sistem informasi perizinan layanan deregulasi penanaman pembinaan dan perizinan dan non kebijakan dan informasi modal pengawasan perizinan dasar layanan pelaksanaan seksi pengembangan penanaman modal iklim dan promosi seksi pelayanan seksi pelaporan dan penanaman modal perizinan sektoral peningkatan layanan seksi pengolahan data dan informasi bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sebagi dengaiklim dan promosi penanaman modal membawahi (dua) seksi yaitu: seksi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, dan seksi pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi membawahi (dua) seksi yaitu: seksi pemantauan, pembinaan dan pengawasmembawahi (dua) seksi yaitu: seksi pelayanan perizinan dan non perizinan dasar, dan seksi pelayanan perizinan sektoral. bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan membawahi (dua) seksi yaitu: seksi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan, dan seksi pelaporan dan peningkatan layanfungsi pelayanan terpadu satu pintuevaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintuencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal (l) bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dirumuspemantauan, evaluasi dan pelaporbimbingan teknis dan supervisiadministrasi bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi perencanaan dan deregulderegulaseksiiklim dan promobagian ketiganyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasisistem informasindalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pemantauan,tauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaanseksiinformasielenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidangyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan dasadan non perizinan dasarseksi pelayanan perizinan sektoralsektoraladuan, kebijakan dan pelaporan layanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pengaduan, kebijakan dan informasiduan, kebijakan dan informasiporan dan peningkatandaan barang jasa pada perusahaan daerah air minum tirta jarum kabupaten karawang telah ditetapkan dengan peraturan bupati karawang nomor tahunadanya penyesuaian nomenklatngadaan barang jasa padperaturan bupati karawang nomor tahun tent ang pengadaan barang jasa pada perusahaan umum daerah air minum tirta jarum kabupaten karawang bupati karawang provinsi! jawa barat dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten karawanggian kesatu pengertian babi ketentuan umum peraturan bupati tentang pengadaan barang jasa pada perusahaan umum daerah air minum tirta jarum kabupaten karawang. memutusupati adalah bupati karawangperusahaan umum daerahbergerak bidang pelayanan air minum;direksi adalah organ peredam tirta jarum yang bertanggungjawab atas pengurusan peredam tirta jarum untuk kepentingan dan tujuan peredam tirta jarumedam tirta jarum;peredam tirta jarum;purchasing yang ditetapkan dengan keputusan direksi; unit kerja pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat ukpga adalah unit kerja lingkungan peredam tirta jarum ditetapkan dengan keputusan direksi;; penyelenggara swakelola adalah peredam tirta jarum yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola;peredam tirta jarum, untuk melaksanakan pengadaan barang jasa;asa yang akan dilaksanakan oleh peredam tirta jarum; satuan pengawasan internal atau audit internal adalah unit kerja pada pereredam tirta jarum; pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh peredam tirta jarum yang dibiayai dari anggaran pere;edam tirta jarum;; pelaku saha adalah setiap orang perorangan ;;;;; tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya; seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi;;; rendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang ; integratasa secara elektronik; sertifikat bimbingan teknis pengadaan barang saasa;;;;;saha mikro, kecil, dan menengah;saha kecil tau ;;rn ;e;;;pengadaan barang jasa pada pere; bagi.an kedua prinsip pengadaan barang jasa kebijakan pengadaan barang jasa pada peresaha menengah; dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. bagi.an kesatu kebijakan pengadaan barang jasa bab kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang jasa bagi.an kedua maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi peredam tirta jarum dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa;semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pada pereperedam tirta jarum; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi; dan bagian ketiga etika pengadaan barang jasalaku pengadaan barang jasa pada pereperearagraf umum bagian kedua pelaku pengadaan barang asa pengadaan barang jasa pada pereperedam tirta jarum sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara terintegrasi. pengadaan barang jasa pada pada peredam tirta jarum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: swakelola; dan penyedia. bab iii pengadaan barang jassatuasa. ppk sebagaimana dimaksud pada memiliki tugasparagraf pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalamgangguna anggaran pelaku pengadaan barang jasa pada pere200. (dua ratus juta rupiah), dan jasa konsultansi diatas rpl00. (seratus juta rupiah).peredam tirta jarum. dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ukpga memiliki fungsi: pengelolaan pengadaan barang ragraf unit kerja pengadaan barang jasa dapat melaksanakan purchasing untuk nilai paling sedikit atas rp200. {lenggara swakelolas0. (lima puluh juta rupiah). paragraf panitia pemeriksa hasil pekerjaanmemulai paling ban yak rp200memulai paling banyak rpl00. (seratus juta rupiah); dan melaksanakan espurchasinq yang memulai paling banyak rp200. (dua ratus juta rupiah). paragraf pejabat pengadaan perencanaan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyusunan spesifik bagian kesatu perencanaan pengadaan bab perencanaanpengadaanparagraf penyedia menyusun, menetapkan dan mengumumkan rup sesuai kebutuhan peredam tirta jarumperebumi secara pembiayaan bersama (co financing)perepereagian kedua rencana umum pengadaan. paket tan sehat,usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. persia pan pengadaan barang bagian kesatu persiapan pengadaan melalui swakelola babi persiapan pengadaan barang jasa pengumuman rup perepereperedam tirta jarum untuk tahun anggaran berikutnya harus selesai pada tahun anggaran yang berjalan.mbayaran perelaksanaan bagian kesatu pelaksanaan pengadaan barang asa melalui swakelola bab pelaksanagian kedua persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa melalui swakelola komponen biaya pelaksanaan pembiayaan pengadaan dihitung berdasarkan swakelola; pengadaan langsung; penunjukan langsung; tender bagian kedua pelaksanaan pengadaan barang asa melalui penyediaragraf pengawasan dan pertanggungjawabanbagai berikut bagian kesatu jenis kon trak bab vii kontrak pelaksanaan kontrak terdiri atas: penetapan surat penunjukan penyedia barangperedua pelaksanaan dan kontrak.empat penyelesaian kontrakl0. (l00. (seratusjuta rupiah);; dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak rp200. (dua ratus; dangian ketiga bentuk kontrak untuk pekerjaan yang memilikijangka waktu lebih dari (satu) tahun atau multiyears, maka pereperedam tirta jarum, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. bagian kedua pengadaan barang jasa jangka panjang penyelenggaraan pengadaan barang jasa secara elektronik pada pereperedam tirta jarum. pengadaan barang jasa secara elektronik pada pere.me. pengadaan barang jasa pada perepurchasing. bagian kesatu pengadaan barang jasa secara elektronik bab viii pengadaan barang jasa lainnyabrencanatau training (apabila diperlukan). penyusunan rancangan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada hurufgnisi. pelaksanaan e purchasing mengacu pada. prosedur untuk purchasing, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi purchasing; dan panduan pengguna aplikasi purchasing (user guide) aplikasi purchasing yang ditetapkan oleh peredam tirta tarunbagian ketiga purchasing dalam hal pengadaan jangka panjang (multiyears), perlu rnernbuat formula penyesuaian harga tertentu (price adjustmentsbabi pengawasan dan pembinaan jaminan pengadaan barang jasa pada pereperedam tirta jarum sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direksi. bab jaminan peredam tirta jarum dapat memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang jasa pada pereperedam tina jarum sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direksi. bab pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang jasakualitas pembinaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkanirektur utama melakukan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang jasa.perepenanganan keadaan darurat dilakukan untuk kesinambungan pelayanan pelanggan perebaiii pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka penanganan keadaan daruratb xii penyelesaian sengketa kontrak berita daerah kabupaten karawang tahun nomor diundangkan karawang pada tanggal lla kabupaten peraturan bupatada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati karawang nomor tahun tentangdireksi ten tang pengadaan barang asa ditetapkan paling lama (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan. bab ketentuan penutup wang, |
bupati manokwari provinsi papua barat peraturan bupati manokwari nomor tahun tentang pemberian insentif kepada instansi pelaksana pemungut retribusi daerah lingkungan pemerintah kabupaten manokwari dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati manokwarkir tepi jalan umum, peraturan daerah kabupaten manokwari nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, peraturan daerah kabupaten manokwari nomor tahun tentang retribusi tempat khusus parkir, peraturan daerah kabupaten manokwari nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, peraturan daerah kabupaten manokwari nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunan, peraturan daerah kabupaten manokwari nomor tahun tentang retribusi izin trayek, peraturan daerah kabupaten manokwari nomor tahun tentang retribusi izin usaha perikanan,mberian insentif kepada instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah lingkungan pemerintsebesar antara lain: kepala dinassebesar10 (sepuluh per seratus) sekretaris sebesar (sembilan per seratus) kepala bidang sebesar (delapan koma lima per seratus) kepala seksi dan kepala sub bagian sebesar (tujuh per seratus) stafsebesar yo(enam puluh lima per seratus) kepala bagian hukum dan ham sekretariat daerah sebesar (satu per seratus) penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar antara lain: bupati sebesar6 o (enam per serius):, wakil bupatisebesar4 (empat per seratus): sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar o(dua per seratus)target penerimaan tiap jenis retribusi daerah insentif sebagaimana (delapan puluh delapan per seratus)setelah pemberian presentasi sebagaimana dan insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi daerah,masing masing organisasi perangkat daerah opd) pelaksana pemungut retribusi daerah, bagian hukum dan hamyo0 target penerimaan tiap jenis retribusi daerah. insentif sebagaimana pada sebesar (delapan puluh delapan per seratus) setelah pemberian presentasi sebagaimana dankinerja tertentu yang selanjutnya disebut sebaga75y6 (tujuh puluh lima per seratus) sampai dengan triwulan (seratus per seratus) dalam hal target seratus) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap retribusi. besaran insentif sebagaimana dimaksudkan pada ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan. bab iii penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung 2019bima peraturan bupati bima, bupati bim, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darupenanggulangan bencana daerah, memutuskan menetapkan peraturan bupati bimabupati ini,yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah,,, inspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten bimanan penanggulangan bencana daerah adalah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bimemadan penanggulangan bencana daerah adalah merupakakegiatdan asas umum ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga melalu, tertib: taat pada peraturan perundang undangan, efisiensi, efektivitas:sekretaris daerah menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenanganselaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksudkeadaan mendesak sebagaimana dimaksud huruf harus memenuhi ketentuananggaran biaya rkb) yang telah dihitung oleh kepala pelaksana bpbddenganandan atauintaan pengembalian, surat ketetapan pajak daerah, dan bukti penyetoran kas daerah kelengkapan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala dprk kepada bupati melalui ppid ataupembayaran langsung ls). pencairtu). belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud hanya digunakan untuk pencairan dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evaluasi korban bencana: kebutuhan air bersih dan sanitasi: pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penampungan, j . tempat hunian sementara, dan jalan dan jembatan darurat. berdasarkan pernyataan tanggap darurat bencana oleh bupati dan atau keputusan bupati yang menyatakanpenggunaan belanja tidak terduga, rencana kebutuhan biaya tanggap darurat bencanadan selanjutnya diserahkan kepada kepala pelaksana bpbddua ggunaan dana tanggap darurattiga) bulan setelah tanggap daruratbad bupati purworejo peraturan bupati purworejo nomor: tahun tentang susunan organ tata kerja dan kepegawaian perusahaan daerah graha husada media kabupaten purworejo bupati purworejo menimbang lo. bahwa dengan telah diundangmaka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan susunan organisasi tata kerja dan kepegawaian perusahan daerah. graha husada media kabupaten purworejo. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf perlu menerbitkan peraturan bupati tentang susunan organisasi tata kerja dan kepegawaian perusahaan daerah graha husada mediala men kes nomor. menkes sk ix tentang pedagang besar farmasisusunan organisasi, tata kerja dan kepegawaian perusahaan daerah graha husada mediausahaan adalah perusahaan daerah graha husada media kabupaten purworejo. laporan keuangan adalah laporan keuangan perusahaan daerah graha husada media kabupaten purworejo yang meliputi neraca, perhitungan laba rugi, perhitungan arus kas, serta perhitungan perhitungan lainnya yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah graha husada media kesehatan kabupaten purworejo direksi adalah direksi perusahaan daerah graha husada media kesehatan kabupaten purworejo. pegawai adalah pegawai perusahaan daerah graha husada media. bab susunan organisasi dan tata kerja bagian pertama salinan pegawai bui untuk selama lamanya (lima) tahun,onupati. (l). dalam keadaan tertentu direksi dapat mengusulkan pengadaan tenaga kontrak kepada bupati, pengadaan tenaga kontrak dilaksanakan sebanyak banyaknya (dua) kali dalam satu tahun:pemilik dan pihak pihak lain yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, tenaga kontrak diangkat oleh direksi untuk masa kontrak selama lamanya (satu) tahun, tenaga kontrak dilarang menduduki jabatan: tenaga kontrak diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing masing pd. graha husada media kesehatan kabupaten purworejo,, bagi tenaga kontrak yang diangkat menjadi calon pegawai melalui prosedur pengadaan pegawai, masa kerja sebagai tenaga kontrak yang tiap tiap kali tidak kurang dari (satu)tahun dan tidak terputus putus,(l) apabila: setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya memulai baik: telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai:direksi:, hanya dapat diangkat menjadi pegawai apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. calon pegawai sebagaimana dimaksud dalam dan yang diangkat menjadi pegawai diberikan pangkat: pegawai dasar muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang salinan pegawai dasar bagi yang telah diangkat dalm golongan ruang cc. pelaksana muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang b ':(l) calon pegawai yang tewas, diangkat menjadi pegawai terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas, calon pegawai yang cacat karena dinas, dan oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan diangkat menjadi pegawai terhitung mulai tanggal surat keterangan tim penguji kesehatan yang bersangkutan. calon pegawai diberhentikan apabila meninggal dunia, mengajukan permohonan berhenti: tidak memenuhi syarat keseh, huruf, huruf dan huruf diberhentikan dengan hormat, calontidak dengan hormat,iaya yang timbul sebagai akibat dari pengadaan pegawai dibebankan pada anggaran masing masing perusahaan secara proporsional. paragraf kenaikan pangkat pegawai salinan nama dan susunan pangkat serta golongan ruang pegawai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan system kenaikan pangkat reguler dan system kenaikan pangkat pilihan.jl). kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat syarat sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian tanpa memperhatikan jabatan yang dipegangnya, peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati:jl)hkir, setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam (dua) tvilruii tcr ik. hir bagi pegawai yang memiliki ijazah sekolah menengah tingkat atas kejuruan(dua) tahun dalam pangkat pelaksana muda, golongan b (d3) dapat dinaik muda golongan ruang golongan ruang b lstaf muda, golongan ruang bagi yang memiliki ijazah sekolah menengah tingkat atas atau diploma salinan staf muda golongan ruang baa vang memiliki ijazah sarana muda atau diploma iii (d3): staf madya, golongan ruang bagi yang memiliki ijazah sarjana si) atau diploma iv: staf madya golongan ruang bagi yang memiliki ijazah magister s2) kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang, melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan tertentu, telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar,4curangnyatelah (dua) tahun dalam pangkat terakhir, setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang4, sekurang4kurangnya telah (satu) tahun dalam pangkat terakhir, setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam (satu) tahun terakhir. (). pegawai yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijazah sekolah menengah tingkatalinanbawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pelaksana muda, golongan ruang b i: ijazah diploma dan masih berpangkat pelaksana muda, golongan ruang bawahdili dan masih berpangkat pelaksana muda golongan ruang bawah dapat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi staf muda, golongan ruang ijazah magister s2) dan masih berpangkat staf muda golongan ruang 4kurangnya bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir.(l). pegawai yang dinyatakan meninggalmeninggal. calon pegawai yang meninggal diangkat menjadi pegawailinan keputusan kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan sebelum pegawai yang meninggal dimakamkan.''memiliki masa kerja sebagai pegawai selama.. jl). pegawai yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena emas dan tidak dapat bekerja bagi dalam semua jabatan, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih singel:asai jl),jl). pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan direksi atas persatu 'sehatjasmani dan rohani. (l),pasai.iain. bagian kedua pemindahan (l). status kepegawaian seorang pegawai hanya melekat pada (satu) perusahaan, dengan demikian pemindahan pegawai hanya dimungkinkan apabila seorang pegawai pada (satu) perusahaan keluar berhenti dan dapat diterima pada perusahaan yang lain berdasarkan ketentuan pasai seorang pegawai dapat diangkat sebagai direksi pada perusahaan tempat bekerja dengan diberikan cuti luar tanggungan perusahaan, seorang pegawai dapat diangkat sebagai direksi pada perusahaan lain diluar tempat bekerja berdasarkan ketentuan pada pemindahan pegawai dari jabatan struktural yang satu jabatan struktural salinan yang lain dalam satu perusahaan ditetapkan oleh direksi atas persetujuan bupati: pegawai yang diangkat sebagai direksi pada perusahaan tempat bekerja sebelum berlakunya keputusan ini, sepanjang status kepiawaiannya masih melekat pada pegawai yang bersangkutan, masa berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada pegawai yang diduga terlibat masalah disipliner dan masalah keuangan tidak dapat dipindahkan: diangkat dalam jabatan struktural lain, tugas belajar lebih dari (enam) bulan, adanya perampingan organisasi, atau,bupati. bagian keempat tunjangan jabatan struktural jl) pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada diberikan sejak pelantikan, tunjangan jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan direksi berdasarkan persetujuan badan pengawas. paragraf gaji dan tunjangan bagian pertama gaji pokok, dalam pelaksanaan skala gaji mengacu kepada daftar skala gaji pokok pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, calon pegawai mendapat gaji sebesar (delapan puluh persen) dari gaji pokok. salinan bagian kedua tunjangan pegawai yang beristeri bersuami diberi tunjangan isteri suami maksimal (sepuluh persen) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila isteri suami dari pegawai berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pada perusahaan lain, maka tunjangan isteri suami dibebankan kepada salah satu diantara isteri suami, sebesar maksimal (lima persen) dari gaji pokok untuk tiap tiap anak setelah mendapatkan persetujuan bupati sesuai ketentuan yang berlaku. paragraf bantuan dan penghargaan bagian pertama bantuan pasai atas persetujuan badan pengawas. bagian kedua penghargaan (l). pegawai yang mempunyai masa kerja pada perusahaan terus menerus selama (duapuluh) tahun dan tidak terlibat dalam disipliner dan masalah keuangan serta hasil penilaian kerja selama (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata rata baik diberikan penghargaan sebesar maksimal (lima) kali penghasilan terakhir, pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar bias diberikan tanda jasa dan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direksi berdasarkan persetujuan bupati. bab vii cuti pegawai bagian pertama salinan susunan organisasi susunan organisasi badan pengawas, direksi: bagian tata usaha sub bag umum, sub bag keuangan, unit apotik, unit laboratorium, unit pedagang besar pbf unit jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk), bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran keputusan ini. bagian kedua tata kerja paragraf badan pengawas badan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh bupati, menjalankan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap perusahaan, memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap pengangkatan, pemberhentian anggota direksi, merencanakan program kerja dan rencana anggaran, rencana perubahan status kekayaan perusahaan, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta laporan keuangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam badngurusan perusahaan, penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan perusahaan, pembinaan dan pengembangan perusahaan. paragraf direksi direksi terdiri dari seorang direktur. salinan jenis cuti jenis cuti terdiri dari cuti tahunan: cuti besar, cuti sakit: cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti luar tanggungan perusahaan bagian kedua cuti tahunan pasai il):, cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh direksi. bagian ketiga cuti besar jl), cuti besar diberikan secara tertulis oleh direksi: cuti besar dapat digunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama,, selama menjalankan cuti besar, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. bagian keempat cuti sakit jl)salinjl). pegawai wanita yang mengalami gugur kandung berhak atas cuti sakit untuk paling lama hari:pasai dan kecuali yang dimaksud dalam diberikan secara tertulis oleh direksi. cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam cukup dicatat oleh pejabat yang men gurus kepegawaian. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam dan pegawai yang bersangkutan masih menerima penghasilan penuh. bagian kelima cuti bersalin d). untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, berhak atas cuti bersalin, untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, diberikan cuti luar tanggungan perusahaan, lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada dan adalah hari kerja. pasai untuk mendapatkan cuti bersalin, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada direksi: cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh direksi: selama menjalankan cuti bersalin, yang bersangkutan masih menerima penghasilan penuh. bagian keenam cuti karena alasan penting salinan pasaidireksi atas persetujuan bupati. pasai jl). pegawai berhak atas cuti karena alasan penting, namanya cuti atas alasan penting ditentukan oleh direksi untuk paling lama (dua) bulan. pasai: cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh direksi:cuti luar tanggungan perusahaan pasai (l). kepada pegawai yang telah bekerja sekurang kurangnya (lima) tahun secara tera, cuti luar tanggungan perusahaan dapat diberikan untuk paling lama (empat) tahun, jangka waktu cuti luar tanggungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang setiap kali paling lama (empat) tahun apabila ada alasan alasan yang penting untuk memperpanjangnya. pasai (l). cuti luar tanggungan perusahaan mengakibatkan pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti luar tanggungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam jabatan yang menjadi lowong karena pemeran cuti luar tanggungan perusahaan dengan segera dapat diisi. pasai (dl). untuk mendapatkan cuti luar tanggungan perusahaan, pegawai yang salinan bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada direksi dengan alasan alasannya,luar tanggungan perusahaan, pegawai yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari perusahaan selama menjalankan cuti luar tanggungan perusahaan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai, pegawai yang tidak melaporkan diri kembali kepada direksi setelah habis masa menjalankan cuti luar tanggungan perusaha: apabila ada lowongan dapat ditempatkan kembali sebagai pegawai perusahaan tempat pegawai yang bersangkutan bekerja dengan pangkat dan golongan terakhir sebagaimana tercatat sebelum menjalankan cuti diluar tanggungan perusahaan, apabila tidak ada lowongan, maka direksi melaporkan kepada bupati untuk kemungkinan ditempatkan pada perusahaan yang lain, cc. apabila penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mungkin, maka pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai dengan mendapat hak hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. bagian kedelapan lain lain cuti pegawai pasai jl), dalam hai terjadi sebagaimana dimaksud pada mawasangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak pegawai yang bersangkutan, dalam upaya menciptakan system pengendalian intern dan prakti, hal hal lain mengenai cuti pegawaidengan keputusan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii jaminan hari tua pesangon setiap pegawai berhak atas jaminan hari tua pesangon yang dananya dihimpun dari dana kesejahteraan, simpanan pegawai dan usaha usaha iain yang sah berdasarkan persetujuan bupati melalui badan pengawas yang ditetapkan dengan keputusan direksi: salinan pasai (l). dasar jaminan hari tua pesangojaminan hari tua pesangon ialah lamanya waktu bekerja sebagai pegawai perusahaan,jaminan hari tua pesangon ditetapkan oleh direksi: pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai berhak menerima jaminan hari tua pesangon, apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentian sebagai pegawaerusahaanyang, usia pegawai untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggaiasai jaminan hari tua pesangon pegawai diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai, hai hai lain mengenai jaminan hari tua pesango yang berlaku. bab viii disiplin pegawaisalinan bagian pertalainnya, mentaati segala larangan jabatan perusahaan, memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasiajabatan,, melaksanakan tugas perusaha, dan bersemangat untuk kemajuan perusahaan, mentaati ketentuanjam kerja, menciptakan dan memelihara barang barang inventaris perusahaan dengan sebaik baiknya, memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat, mentaati segala peraturan perundang undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku, mentaati perintah dari atasan yang berwenang. pasai: menggunakan kedudukannya dalam perusahaanperusahaan, melakukan hal hai yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan memberikan keterangan tertulis atau lisan tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain, menyalahgunakan barang barang, uang atau surat surat berharga milik perusahaan, menerima hadiah atau sesuatu pemberian berunghalangi berjalannya tugas perusahaan membocorkan dan memanfaatkan rahasia perusahaangian kedua pelanggaran disiplin (l), salinanbagian ketiga tingkat dan jenis hukuman disiplin pasai (l). tingkat hukuman disiplin terdiri dari., penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala,bagian keempatperusahaan,pada terhitung mulai bulan berikutnya penghasilan diberikan sebesar jima puluh persen). jangka waktu pemberhentian sementara selama lamanya (enam) bulan, kecuali jika permasalahannya menjadi urusan yang berwajib. (l)salinan sebagai pegawai. bagian kelima pemberhentian pasaitim penguji kesehatan, permintaan sendiri, pengurangan pegawai. pegawai yang telah berusia (lima puluhditetapkan dengan keputusan direksi:terbukti melakukan kecurangan keuangan perusahaan hal hal iain mengenai disiplidengan persetujuan bupati. bab tun tut ganti rugi salinan paal (dl).perusahaan. penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara upayadamai, tuntutan ganti rugi biasa, atau pencatatan. bagian pertama upaya damai (l). penyelesaian kerugian perusahaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunaidua tahun terhitung sejak ditanda tangani surat keterangan tanggung jawab sktpnyaadan pengawasan eksekusi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh direksi dengan persetujuan badan pengawasperusahaansalindireksi. apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana hari terhitung sejakbagian ketiga pencatatan salinan pen direksibertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahabagian, seksi, unit pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direksi mempunyai fungsi memimpin perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh badan pengawas: menetapkmenyusun dan menyampaikdibidang organisasi, perencana, laporan triwulanan dan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi kepada bupati melalui badan pengawas untuk mendapat pengesahan. paragraf bagian tata usaha bagian tata usahasub bag umum, sub bag keuangan dan unit unit pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian bertanggungjawab semua kegiatan perusahaan kepada direksi. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bagian tata usaha kepada direksi. merencanakan, menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan meliputi kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan kepada direksi. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direksi. paragraf bag umum sub bag umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan dan salinijl)ndapabila pegawai sebagaimana dimaksud pada dalam waktu (empat bebasai(salinan bagian ketiga pencatatsalinanhubungan kerja (l). untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam melaksanakan tugas, maka setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan kerjasama, baik vertikal maupun horizontal secara erat dan serasi tanpa mengabaikan tertib administrasi dan sistim kerja, pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu direksi mengadakan rapat atau pertemuan dengan bagian tata usaha, sub bagian dan unit unit untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas perusahaan. bab ketentuan peralihan perusahaan daerah graha husada media kabupaten purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit laboratorium, unit pedagang besar farmasi pbf dan unit jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kondisi dan perkembangan perusahaan yang akan ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan badan pengawassetujuan badan pengawas perusahaan. peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannyalampiran: peraturan bupati purworejo nomor tahun tanggal juli susunan organisasi pd. graha husada media kabupaten purworejo badan pengawas bagian tata usaha sub bag. sub bag. keuangan umum . unit apotik unit unitpbf unit ipku rarri juli bentuk dan ukuran stempel pemerintah kabupaten purworejo xxx pd. graha husada media bupati purworejo ttd. kelak sumrahadi, sos, m.m salinan lamp iran tii peraturan bupati purworejo nomor tahun tanggai juli daftar skala gaji pd. graha husada media kabupaten purworejo golongan golongan golongan iii golongan gol (cal (oa |col 180d island dane doa stood ago0 2otot tony00 cool dgn .) sogno o7.c00 lo) . dal ac2000 ng000| sao as| hana been isl t04200 ." as| tsl namo doorood . in| nana aoi minta | sol. oo1god tol oil sawo0 . soto." kana meng akan al. sel. jaan oran tenan l. lol. jaga2 dal bal. bupati purworejo ttd. kelak sumrahadi, sos, m.m salinan mengevaluasi pelaksanaan bidang kepegawaian, organisasi, hukum dan tata laksana serta hubungan masyarakat dan pengelolaan perlengkapan perusahaan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada sub bag umumlakukan pengelolaan administrasi perusahaan, melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian perusahaan, melakukan pengelolaan barang perusahaan, melakukan pengelolaan organisasi, hukum dan tata laksana serta hubungan masyarakatukan tugas lain yang diberikan oleh direksi. paragraf sub bag keuangan sub bag keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan. untuk melaksanakan tugas tersebut pada sub bag keuangan mempunyai fungsi melakukan koordinasi, pengawasan dan mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas bawahannya, melakukan administrasi pengelolaan keuangan perusahaan, meneliti dan menanda tangani laporan keuangan, memberisanakan tugas lain yang diberikan oleh direksi. paragraf unit apotik unit apotik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan tentang penyediaan obat obatan. untuk menjalankan tugasnya tersebut pada unit apotik mempunyai fungsi membuat, mengolah, meracik, mencampur obat, dan mengubah bentuk, menyalurkan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang meliputi: obat obatan: bahan obat, kosmetik: salinan pen alat alat kesehatan, dan lain sebagainya. paragraf unit laboratorium pasai unit laboratorium mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan physics, kimia dan bakteoroiogi untuk masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. untuk melaksanakan tugasnya tersebut pada unit laboratorium mempunyai fungsi merencanakan dan mengusulkan pengadaan peralatan laboratorium, melaksanakan pemeriksaan sample secara physics, kimia dan bakteriologi: melaksanakan rekapitulasi hasil pemeriksaan laboratorium, melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada atasan, melakukan pengelolaan laboratorium. paragraf unit pedagang besar farmasi pbf) unit pedagang besar farmasi pbf) mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyelenggarakan, mengendalikan, melaporkan, mengembangkan usaha dengan ketentuan pemenang undangan yang berlaku. untuk melaksanakan tugasnya tersebut pada unit pedagang besar farmasi pbf mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran farmasi, melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran secara tertib ditempat usahanya melakukan koordinasi dengan apoteker atau asisten apoteker dalam melaksanakan pengadaan obat, bahan baku obat dan alat kesehatan yang mempunyai surat penugasan dan atau surat ijin kerja. paragraf unit jaminan pemeliharaan kesehatan jpk) unit jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian berdasarkan perundang undangan yang berlaku. salinan untuk melaksanakan tugasnya tersebut pada unit jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk) mempunyai fungsi peningkatan kemampuan manajemen dan pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan peran berbagai pihak terkait, mengembangkan, pemantapan dan penerapan perundang undangan regulasi guna mewujudkan jpk yang bermutu dan memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan sosialisasi edukasi guna mewujudkan perluasan kesadaran, partisipasi dan kepesertaan masyarakat, pengelolaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program yang menunjang peningkatan kesehatan. bab iii stempel ukuran, dan bentuk stempel cap perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. bab kepegawaian paragraf formasi pegawapada dilakukan berdasarkan, peralatan yang tersedia, kemampuan keuangan. formasi pegawai untuk masing masing perusahaan. pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. salinan pre pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelajaran, penyaringan calon pegawai sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai,, panitia pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada personilnya dari unsur badan pembina perusahaan dan pihak pihak lain yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, struktur organisasi dan tata kerja panitia pengadaan pegawai akan diatur lebih lanjut oleh bupati sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan pegawai. setiap warga negarapanitia pengadaan pegawai membuat perencanaan pengadaan pegawai. jl) lowongan formasi pegawai diumumkan secara terbuka oleh panitia pengadaan pegawai, pengumuman dilakukan paling lambat (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran, dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada dicantumkan jumlah danjen jabatan struktural yang lowong, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar: alamat dan tempat ditujukan, batas waktu pengajuan lamaran syarat kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, berkelakuan baik, sehatjasmani dan rohani, syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabata(dl). ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh tim penyaringan salinan pre pegawai yang dibentuk dengan keputusan bupati, tim penyaringan pegawai sebagaimana dimaksud pada personilnya terdiri dari para professional independen yang diangkat berdasarkan usulan panitia pengadaan pegawai: tugas tim penyaringan pegawai sebagaimana dimaksud pada: test kompetensi:kepada masing masing direksi untuk mendapat nomor identitas pegawai,, pengangkatan calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi::alinangolongan ruang sebagaimana dimaksud pada.hi, golongan bagi yang pada saat melamar serendah rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah sarjana si) atau diploma iv: sg.,(l). pegawai direksi dari perusahaan yang diberhentikan dengan hormat, dapat diterima menjadi pegawai melalui masa percobaan pada satu perusahaan dan dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan, pegawai sebagaimana dimaksud pada wajib menjalani masa percobaan sekurang kurangnya (satu) tahun dan paling lama (dua) tahun sebelum diangkat pegawai. pensiun pegawai yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadsehatsehatan terdiri dari kepala dinas; sekretariat; bidang pelayanan kesehatan; bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan p2pl); bidang jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatlaksanakan sebagian kewenangan daerah bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan sesuai dengsehatan berdasarkan peraturan perundang undangan; pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi bidang kesehatansehatan; penetapan program dan kegiatan bidang kesehatan sebagai bahan pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang undangan; pengendalian kegiatan bidang kesehatehatehatan; pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati berkenaan dengan kebijakan bidang kesehatan; penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan; dan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya bidang kesehatimbantu kepala dinas kesehatan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan sarana dan prasarana, penelitian dan pengembangan medikepala bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan; pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi bidang pelayanan kesehatan; pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan kesehatan; penyusunan program kerja bidang pelayanan kesehatan; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan kesehatan; penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan kesehatan; pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain bidang pelayanan kesehatan yang diserahkan oleh kepala dinas. bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam membawahi seksi pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus; seksi gizi; seksi kesehatanesehatan khususdasar,dasar dan kesehatan khusus mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus; pemberian pelayanan umum dan teknis pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus; perencanaan dan pelaporan seksi pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus; pengawasan dan pengendalian kegiatan seksi pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khususdan fungsi bidang kesehatan dasar dan kesehatan khusus; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan dasar dan kesehatan khusus; dan pelaksanaan tugas lain bidang kesehatan dasar dan kesehatan khusus yang diserahkan oleh kepala bidang pelayanan kesehatan. seksi gizirbaikan gizi masyarakat dan gizi institusi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi gizi mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi gizi; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi gizi; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi gizi; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang gizgizi; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang gizi; dan pelaksanaan tugas lain bidang gizi yang diserahkan oleh kepala bidang pelayanan kesehatan. seksi pelayanan kesehatan keluargareproduksi (kesehatan ibu, bayi, balita, anak remaja) dan keluarga berencana. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan kesehatan keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis seksi pelayanan kesehatan keluarga; pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi pelayanan kesehatan keluarga; perencanaan dan pelaporan seksi pelayanan kesehatan keluarga; pengawasan dan pengendalian kegiatan seksi pelayanan kesehatan keluarga; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan kesehatan keluarkesehatan keluarga; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan kesehatan keluarga; dan pelaksanaan tugas lain bidang pelayanan kesehatan keluarga yang diserahkan oleh kepala bidang pelayanan kesehatanpokok membantu kepala dinas dalam hal pelaksanaan program kegiatan bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan secara komprehensif dan berkesinambungan antara lain penyusunan plan action penyusunan anggaran, koordinasi, pembinaan serta monitoring evaluasi program pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan. bidang pencegahan penyakit dan penyehatansebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan; pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan; perencanaan dan pelaporan bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan; pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan; penyusunan program kerja bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan; penyelenggaraan evaluasilaporanegahan penyakit dan penyehatan lingkungan; dan pelaksanaan tugas lain bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan yang diserahkan oleh kepala dinas. bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud membawahi seksi pengendalian dan pencegahan penyakit; seksi pemberantasan penyakit; seksi penyehatan lingkungan pl)penyakit dan penyehatan lingkungan. seksi pengendalian dan pencegahanpengendalian serta bimbingan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit, berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian dan pencegahan penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi pengendalian dan pencegahan penyakit; pengumpulan, pengolah dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi pengendalian dan pencegahan penyakit; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi pengendalian dan pencegahan penyakit; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi pengendalian dan pencegahdan pencegahan penyakit; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi pengendalian dan pencegahan penyakit; dan pelaksanaan tugas lain seksi pengendalian dan pencegahan penyakit yang diserahkan oleh kepala bidang seksi memberantasdan pengendalian serta bimbingan upaya pemberantasan penyakit dan penanggulangan wabah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemberantasan penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi pemberantasan penyakit; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi pemberantasan penyakit; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi memberantas penyakit; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi pemberantaserantasan penyakit; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi memberantas penyakit; dan pelaksanaan tugas lain seksi pemberantasan penyakit yang diserahkan oleh kepala bidang. seksi penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang p2pl dalam hal melaksanakan penyiapan bahan pelayanan penunjang teknis dan administrative, koordinasi, pembinaan pengendalian serta bimbingan upaya penyehatan lingkungan pemukiman, tempat tempat umum, penyehatan makanan dan minuman serta melaksanakan penyiapan bahan pelayanan penunjang teknis dan administratif, koordinasi, pembinaan pengendalian serta bimbingan upaya pengawasan kualitas air dnyusunan program kerja seksi penyehatan lingkungan; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi penyehatan lingkungan; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi penyehatan lingkungan; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi penyehatan lingkungpenyehatan lingkungan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi penyehatan lingkungan; dan pelaksanaan tugas lain seksi penyehatan lingkungan yang diserahkan oleh kepala bidang. bagian ketujuh bidang jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan bidang jami, koordinasi, perencanaan jaminan kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan, promosi, pengawasan obat, kosmetika dan kefarmasian. bidang jaminan kesehatjaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja bidang jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya kesehatan; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis kefarmasian; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi bidang jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang jaminan kesehatan sum ber daya kesehatan; penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan; pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang jaminan kesehatan dan sumber dayajaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain bidang jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diserahkan oleh kepala dinas. bidang jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam membawahi seksi jaminan kesehatan; seksi pengembangan sumber daya kesehatan; seksi kefarmasijaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan. seksi jaminanjaminan kesehatan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi jaminan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi jaminan kesehatan; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi jaminan kesehatan; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi jaminan kesehatan; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi jaminminan kesehatan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi jaminan kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain seksi jaminan kesehatan yang diserahkan oleh kepala bidang. seksi pengembangan sumber dayapenelitian, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan melaksanakan kegiatan promosi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi pengembangan sumber daya kesehatan; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi pengembangan sumber daya kesehatan; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi pengembangan sumber daya kesehatan; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi pengembangan sumber dayasumber daya kesehatan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi pengembangan sumber daya kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain seksi pengembangan sumber daya kesehatan yang diserahkan oleh kepala bidang. seksi kefarmasiobat dan makan penyusunan program kerja seksi kefarmasian; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi kefarmasian; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi kefarmasian; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi kefarmasfarmasian; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi kefarmasian; dan pelaksanaan tugas lain seksi kefarmaspelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan bidang rumah sakit umum, rumah sakit khusus, sekolah kesehatan, laboratorium kesehatan dan puskesmasropinsisehatan tetapsubupati subang, menimbang aa. bahwa untuk efektivitas pemberian pembebasan retribusi bagi wajib retribusi golongan penduduk miskin dan pemohon ktp penduduk wni untuk yang pertama kali, perlu adanya perubahan tata cara pembebasan retribusi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, perlu merubahnyelenggaraan administrasi kependudukanberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten subang tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan huruf huruf diubah dan huruf huruf dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut (l) tata cara pemberian pembebasan retribusi bagi wajib retribusi golongan penduduk miskin adalah sebagai berikut wajib retribusi melampirkan fotokopi, bersamaan dengan pengajuan permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang telah dinyatakan lengkap dan, dihapus. tata cara pemberian pembebasan retribusi bagi wajib retribusi pemohon ktp penduduk wni untuk yang pertama kali adalah sebagai berikut wajib retribusi melampirkan fotokopiersamaan dengan pengajuan permohonan wajib ktp pemula yang pada waktu pengajuan permohonan penerbitan ktp pertama kali berusia (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan telah dinyatakan lengkap serta: dihapus. dihapus. ketentuan huruf huruf huruf dan huruf diubah dan huruf dan huruf dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut proses pemberian pembebasan retribusi tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dilakukan dengan tata caramengindikasikan data keterangan ada ketidakcocokan bagmohonan penduduk mengindikasikan data keterangan ada ketidakcocokandihapus, dihapuaret jp. bupati subang ymail bupati, sah yang rohani diundangkan subang padatanggal maret yes sekretaris daerah, awal rahmat sholihin berita daerah kabupaten subang tahun nomoremakamann peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetap.emakaman tentang peraturan bupati purworejo nomor tahun bupati purworejo [salinan]makaman dan retribusi perizinan pemakammakamlurakaman. kepala skpd adalah kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten pu.purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pemakaman. badan adalah sekumpulan orang dan at.kaman daerah yang selanjutnya dapat disebut pemakaman adalah tempat pemakamanen1can oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi a.. menetapkan memutuskan:nyediaan tempat pemakaman pemakaman daerah. pelayanan pemakaman adalah pelayanan penyediaan tempat pemakaman pemakaman daerah. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman pemakaman daerah. objek retribusi adalah pelayanan pemakaman yang berupa sewa tempat pemakaman pemakam1ngelola pemakamanlain penggunaan makam adalah izin yang diberikan bupati untuk mempergunakan pemakaman daerah sebagai tempat menguburkan jenazah kerangkajenazah untukjangka waktu tertentu. lain penambahan luas makam adalah izin yang diberikan bupati untuk membuat makam pemakaman daerah dengan luas dan ukuran melebihi ketentuan yang berlaku. lain perpanjangan penggunaan makam adalah izin yang diberikan bupati untuk memperpanjang penggunaan makam pemakaman daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman pemakaman daerah. sasaran pelayanan penyediaan tempat pemakaman pemakaman daerah sebagaimana demak:sud pada ditetapkan dengan keputusan bupati pemakaman daerah yang memberikan pelayanan penyediaan tempat pemakaman daerah meliputi: pemakaman karangrejo, terletak kelurahan kelenteng dengan areal pemakaman seluas (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) meter persegi; pemakaman sekampung. terletak kelurahan kelenteng dengan areal pemakaman seluas (dua puluh ribu delapan ratus dua belas) meter persegi; pemakaman kelenteng. terletak kelurahan kelenteng dengan areal pemakaman seluas (tiga ribu tujuh) meter persegi; pemakaman kerkap, terletak kelurahan sindiran dengan areal pemakaman seluas (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi; pemakaman sibuk, terletak kelurahan dalang dengan areal pemakaman seluas sembilan ribu dua puluh lima) meter persegi; pemakaman lereng utara, terletak kelurahan kutoarjo dengan areal pemakaman seluas sembilan ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi; pemakaman lereng timur, terletak kelurahan kutoarjo dengan areal pemakaman seluas (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) meter persegi; pemakaman lereng barat, terletak kelurahan kutoarjo dengan areal pemakaman seluas sembilan belas ribu tujuh ratus) meter persegi. objek retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada adalah sewa tempat pemakaman pemakaman daerah. objek retribusi adalah penyediaan pelayanan pemakaman pemakaman daerah, objek dan subjek retribusi babuma retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya seemakaman; retribusi dipungut pada saat diterbitkannya izin penggunaan makam lain penambahan luas makam lain perpanjangan penggunaan makameri peraturan bupati ini. besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati untuk setiap tahun anggaran. petugas pemungut retribusi dalam memungut retribusi menggunakan skr. terhadap petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada diberikan biaya operasional pemungutan retribusi dari pemerintah daerah. setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman pemakaman daerah dipungut retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud pada dipungut oleh petugas pemungut retribusi. tata cara pemungutan retribusi bab lli dalan hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai tq. kepalma rp. empat ratus ribu rupiah). permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dibuat oleh waj.ib retribusi ditujukan kepada bupati c.q kepala skpd, disertai alasannya. angsuran pembayaran ret busi baby format ttp dariretribusi, wajib membayar retribusi yang terutang secara tunai lunas pada bendahara penerimaan skpd atau kepada petugas pemungut retribusi yang bertugas pemakaman. petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada bendahara penerimaan skpd paling lambat tanggal (dua puluh lima) bulan berkenaan. pembayaran retribusi pada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada dan, setiap wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan skr at.bab tata cara pembayaran dan tempat pembayaran bendahara penerimaan pada skpd wajib menyetorkan penerimaan retribusi seluruhnya secara bruto kas umum daerahab vii tata cara penyetoran retribusi pengajuan penundaan pembayaran retribusi ditujukan.n kepada bupati c.q kepala skpd disertai dengan alasan alasdapat ditunda pembayarannya adalah retribusi yang besama rp. empat ratus ribu rupiah) atau lebih. dalam ha! wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi tepat pada waktunya,babi penundaan pembayaran retribusi bupati c.q kepala skpdformat surat pemuat:asurat teguran sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kepala skpd atau pejabat yang ditunjuk. format std sebagaimana dimaksud pada (i)1am hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang tertua.bab viii tata cara penagihan apabila penyetoran retribusi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ma.ka jangka waktu penyetoran retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan da1erah kabupaten purworejo tahun nomor ser! nomor diundangkan purworejo pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten purworejo, ttd. handoko mahsunzain ditetapkan purworejo pada tanggal apri diundang:an. bab nteretribusi yang kedaluwarsa babi tahun zain bupati purworejo, ttd. mllltllff iluiipatd puiiwoq. skr ao. nrt . iijcpd (surat utetapaji' retrdiu81 daerah) alkohol jcp mue retrlllul uaa tr111ml: nama alamat tanooaljatuh tempo fto. odb ribu'iii tirai alt rjitrjbubj da&rain jll jumlah jumlah kereta,,.n retribusi ro. jumlah sans[ bung11 rp. kamala lte mlarubaa ro. dengan huruf: pbrhatiaii harap penyetoran ualruko.n melalui b<daha.ra pcnerlmaa.n . skpd atau lb:kenang kat umum daerah dengan menggunakan surat second retribusi daerah ssd). apa skr ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lo.mo. (lima belas) hari sejak skr lnl diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bull!i' per bulan. kepala . skpd . kabupaten purworejo j111111t t a ~ i nip . . . potong sini . urut . tanda tiiuiia nama purworejo, . tanggal, bulan, tahun alamat yang menerima . formatskrd lampiran peraturan bupati! purworejo nomor tahun tentang petunjukpel.laksanakan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang retribusi pel.layanan pemakaman mahsunzain ttd. bupati purworejo, psiidiijitab fmipa till vr1ior&jo o>a. tugu. siima.yara. . (). tapi ull . ar. lll cpd . nama wajib retribusi ppd alamat wajib retribusi kelurahan dcu rt rw; kecamatan: kabu eaten menyetor berdasarkan kode rekening lu~ jumlah setoran terbitan11: diterima oleh: purworejo, . bendahara penerima, wajib re'tribus menyetor, tlttlti 1u11 iiuiiuiiuiiiiui iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nama ungkap clan cap nama lengkap clan wada tangan formatted lampiran peraturan bupati purworejo nomor tahun tentang petunjuk pei.aksanmn peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang ret busi pelayanan pemakaman mahsunzain ttd. bupati purworejo, nama lengkap dan tanda tangan materai rp. yang membuat pembaruan purworejo, . tanggal, bulan, tahun . surat penyatuan kesanggupan membayar ini dibuat sebanyak dua) kembar, untuk dapat digna.emakaman atas nama . dengan nilai sebesar . . dengan huruf . selama .angan dibawah ini nama jabatan ktp alamat ppd format surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi secara angsuran lampiran peraturan bupatiemakaman mahsunzain ttd. bupati purworejo, 1111tiri ii11111111111111111111) nama lengkap dan tanda tangal materai rp. yang membuat penyataan purworejo, . tanggal, bulan, la.b, menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada t.tanggal . bulan . tahun . terhadap penundaan pembayaran retribusi pelayanan perakaran yang terutang atas nama . dengan nilai sebesar . . dengan huruf . demikian surat penyataan kesanggupan membayar ini kami buat dengan sebcnamyang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan k"fp alamat ppd format surat pernyataan kesanggupan membayar penundaan pembayaran retribusi i.lay anan pemakaman mahsunzajn ttd. bupati ourwork.jo, pemerintah kabupaten purworejo . skpd . alamat skpd . surat til setoran (sts) sts no: bank: bank jateng rekening . he.rap diterima uang sebesar: rp. . dcn(!lln huru . dengan rincian penerimaan se~i berikut ao. ds. uro riil iiiiicia off lll juiilab ul!u . purworejo, tanggal. bule.n, tahun mengetahui benda.hara l'menerima.n p,:naw,a miya! jff kuasa pengguna anggaran . sko sko . . nam~ ien&!su~ m!l &an1bd f,lll& is: uu~ d&d odl lille& d1ul nip . nip . . . . . . uang tersebut dltcrlma pada hangul: . bank . . ,,.,, tanda tangan, rana clan cap cover salah mlu formats orang peraturan bupati! purworejo nomor tahun tentang petunjuk pei.laksanakan peraturan daerah kabupaten ourwork.jo nomor tahun tentang retribusi pelayanan pemakaman mahsunzain bupati purworejo, ttd. pei dl: rilis kabur title purworejo . skpd . ala.mat kl1> . surat tagiiiaji retribusi der.ah nomor tahun: ran penerbitan jumlah retribusi berutang yang masih harus . dibayar . dalam huruf. . nama wajib retribusi alamat wajib retribusi ppd perincian rctribual an terusan2 retribusi yang terutang menurut ssrn skrk skrdbkbt"j rp. tahun . telah dibayar tanggal rp. pengurangan rp. jumlah ya.ng diperhitungkan (angka an lc rp. retribusi van2 ku,,.n, dibakar ian "" n " ro. sankei bung . bulan . (angka rp. retribusi yang ma&ib harus dibayar rp. tanggal jatuh tempo: tempat member}' .l' purba'.dm purworejo, . tanggal, bulan, tahun . . kep&ia skpd . surat tagihan retribusi benih !nl haru dilunasi paling lambat (satu bulan sejak tang. diterima. apabila aet.lah lewat tanggal jatuh tempo ulang retribusi belum diluta.si, main ti.adakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan surat teguran dan surat l'al<aa. . till!!l! dll!s! .!anda l&ddd . nip . coret mah utu formatted formatted ij\pei'tribus play anan pemakaman |
las kementerian agama. institut agama islam. ternateernate,ra tanggal nov. bab kedudukan, tugas, dan fungsi institut agama islam negeri ternatedipelaksanaan pembinaan sivitas akademika, dan pelaksanaan administrasi dan pelaporan. bab susunan organisasi bagian kesatu umum organisasi institut terdiri atas: organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan. bagian kedualingkungan institut. fakultas sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang dekan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada rektor. fakultas:tarbiyah dan ilmu keguruan, syariah dan ekonomi islam, dan cc. ushuluddin, adabdibantu oleh (tiga) orang wakil dekan. wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam.ekan. jurusandalam terdiri atasbagian tata usaha:tiga pascasarjana pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana akademik lingkungan institut. pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh direktur yang berada ditinggi berdasarkan kebijakan rektor pascasarjanaragraf biro administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan (l)rupakan unsur pelaksana administrasi lingkungan institutdan penyusunan peraturnak sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: bagian perencanaan dan keuangan, bagian umum, bagian akademik dan kemahasiswaan dan bmdan penyusunan laporan keuang pengelolaan barang milik negara, dokumentasi, publikasi, kehumasan, penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturpelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi, pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian, dan penyusunan peraturan. bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: subbagian organisasi, kepegawaian dan penyusunan peraturan, dan subbagian tata usaha, hubungan masyarakat, dan rumah tangga. subbagian organisasi, kepegawaian dan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang undangan. subbagian tata usaha, hubungan masyarakat, dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, publikasi, kehumasan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negaraatas: subbagian administrasi akademik, dan subbagian kemahasiswaan, alumni, dan kerja samalayanan akademik. subbagian kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama perguruan tinggi. bagian keempatataslimaatas: pusat perpustakaan, pusat teknologi informasi dan data, cc. pusat pengembangan bahasa, dan pusat ma'had al jamaahinstitut. pusat teknologi informasi d lingkungan institutenam organ pertimbangan organ pertimbangan institut terdiri atas: dewan pertimbangan, dan senat. dewan pertimbangan merupakan orsenat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik. ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan dan senat diatur dalam statuta institut. bagian ketujuh organ pengawasan organ pengawasan merupakan satuan pengawasan internal yang berada ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawasan internal diatur dalam statuta institut bab iii kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional lingkungannstitutagama ini,agama ini mulai berlaku, ketua sekolah tinggi agama islam negeri ternate beralih menjadi rektor institut. penetapan rektor institut yang baru sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sebelum ditetapkannya statuta institut, rektor sebagaimana dimaksud pada berwenang menetapkan senat institut dan tata cara pengambilan keputusan senat institut. bab visekolah tinggi agama islam negeri ternate dan peraturankepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk sebesar besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat daerah, bahwa potensi pendapatan asli daerah dari penyelenggaraan parkir perlu dilakukan pemungutan pajak parkircc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan efektifitas penyelenggaraan pemungutan pajak parkir kabupaten pangandaran, diperlukan pengaturan mengenai pajakjdih.pangandarankab.go.idpada merupakasebagaimana dimaksud pada meliputi: gedung parkir, pelataran dan bangunan umum parkir, dan tempat penitipan kendaraan bermotor dan atau garasi untuk umum. jdih.pangandarankab.go.id tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada meliputi:merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. bab iii dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak dasar pengenaan pajak parkir merupakanatauir ditetapkan sebesar (tiga puluh per seratus).bab wilayah pemungutan pajak parkir yang terutang dipungut wilayah tempat parkir berlokasi. bab masa pajak masa pajak parkirparkir yang terutang. jdih.pangandarankab.go.id pajak parkir yang terutang dalam masa pajak parkir terjadi pada saat pelayanan parkir diberikan atau pada saat penerimaan uang parkir oleh penyelenggara parkir. bab penetapan dan pemungutan wajib pajak parkirbupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak. bupati melakukan penelitian atas speed dan ssd yang disampaikan oleh wajib pajaksetelah berakhirnya masa pajak parkir. pajak yang terutang dibayar surat tanda setoran).jdih.pangandarankab.go.idtiap , skpdkbt, d, skpdkbt, danataumengenaijdih.pangandarankab.go.iddapat menerbitkan stp sebagaimana dimaksud pada seratus) ,jdih.pangandarankab.go.iddengan menggunakdiatur dengan peraturan bupati. bab pengurangan, keringanan, danjdih.pangandarankab.go.id, skpdkbt atau1l)jdih.pangandardih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idjuni bupati pangandaran, ttd cap h.jee wiradinata diundangkan parigi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pada tanggal5 juni sekte kakdkann kabupaten pangandaran sekretaris daerah kabupaten pangandaran, asi serial ttd cap nga s.h. si. tingkat iv b mahmud f18670210jdih.pangandarankab.go.id penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 1tahun tentang pajak parkir umummerupakan kewenangan daerah kabupaten kota. dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah kabupaten pangandaran perlu mengatur ketentuan tentang pajak parkir |
salinan peraturan menteri keuangan nomor pmk.dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang: bahwa atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, diberikan pembebasan bea masuk dan cukaicepat dan menyederhanakan proses pelayanan impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudaya. mengubah ketentusehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan oleh: badan atau lembaga yang bergerak bidang ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan yang ditetapkan oleh menteri keuangan, atau badan atau lembaga selain sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mendapatkan penetapan sebagai badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: merupakan badan atau lembaga non profit dan pendirian badan atau lembaga tersebut dibuktikan dengan akta notaris, b.mendapatkan rekomendasi dari kementerian terkait yang menyatakan bahwa badan atau lembaga tersebut bergerak bidang ibadah umum amal, sosial dan atau kebudayaan, dan paling sedikit telah mendapatkan (tiga) kali persetujuan pembebasan bea masuk atas important barang kiriman hadiah hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan sesuai ketentuan perundang undangan bidang kepabeanan serta harus menyampaikan laporan atas peruntukan barang yang diberikan pembebasan bea masuk tersebut kepada direktur jenderal bea dan cukai. untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada permohonan diajukan kepada menteri keuangan melalui direktur jenderal bea dan cukai u.p. direktur fasilitas kepabeanan dengan melampirkan: rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pamannya, b.surat keterangan dari pemberi hadikiriman hadiah: dan rekomendasi dari kementerian teknis terkait, setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal bea dan cukai atas nama menteri keuangan. dengan berlakunya peraturan menteri keuangan ini, permohonanbahwa guna meningkatkan kepastian hukum dan mempertegas persyaratan untuk memiliki ijin kuasa hukum pada pengadilan pajak perlu dilakukan penggantian terhadap kmksekretariat pengadilan pajak: peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang uraian jabatan sekretariat pengadilan pajak memutuskan menetapkan keputuskeuangan ini yang dimaksud dengan: ketua adalah ketua pengadilan pajak:jmereka dalam berperkarahukum untuk dapat menjadi kuasa hukum orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara indonesia wni): memiliki ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang pengadilan pajak yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan pajak: cc. memiliki surat kuasa khusus yang asli dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau mewakili mereka sebagaimana dimaksud dalam undang undang pengadilan pajak dalam berperkara pada pengadilan pajak: mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang undangan dibidang perpajakan: berijazah sarjana atau diploma dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik kkb) dari kepolisian negara republik indonesia polri) atau instansi yang berwenang: dan mempunyai nomor pokok wajib pajak npp). untuk dapat memiliki keputusan ketua pengadilan pajak mengenai ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada huruf orang perseorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada ketua melalui sekretariat pengadilan pajak dengan menggunakan, dan mengisi formulir permohonanharus dihampiri dengan daftar riw hidup dengan mengisi formulir daftar riw hidup sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini fotokopi kartu tanda penduduk ktp) wni yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenanglegalisasi oleh instansi yang berwenang fotokopi npp yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang asli kkb dari polri atau instansi yang berwenang: dan pas photo terakhir pemohon berukuran 2x3 sebanyak (dua) lembar melampirkan fotokopi ijazah sertifikat brevet pajak atau ijazah sertifikat pengusaha pengurusan jasa kepabeanan ppk) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir fotokopi surat izin konsultan pajak yang masih berlaku yang telah dilegalisir untuk yang berprofesi sebagai konsultan pajak, dan atau cc. fotokopi sertifikat diploma iii (tiga) pajak kepabeanan dan cukai akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa yang telah dilegalisir. surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dilampirkan sebagai persyaratan dalam penyampaian permohonan untuk memiliki keputusan ketua pengadilan pajak mengenai izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada dan bab iii penelitian, penilaian dan putusan permohonan ijin kuasa hukum bagian pertama tugas dan fungsi sekretariat pengadilan pajak sekretariat pengadilan pajak meneliti kelengkapan dan melakukan penilaian dokumen permohonan untuk memiliki keputusan ketua pengadilan pajak mengenai ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam sekretaris pengadilan pajak menyampaikan kepada ketua terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada yang telah lengkap dan melampirkan rancangan keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum. bagian kedua tugas dan fungsi ketua pengadilan pajak berdasarkan penelitian dan penilaian ketua terhadap hasil penelitian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ketua memberi keputusan terhadap permohonan sebagaimana dalam keputusan ketua sebagaimana dimaksud pada dapat berupa persetujuan permohonan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam disetujui oleh ketua, persetujuan ketua dilakukan dengan menerbitkan keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud dalam bab izin kuasa hukum bagian pertama tenggang waktu berlakunya izin kuasa hukum keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukumtentang ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam berlaku pada semua majelis atau hakim tunggal pengadilan pajak. bagian kedua bentuk, isi dan ukuran kartu tanda pengenal kuasa hukumditetapkan dalam lampiran iii peraturan menteri keuangan ini. kartu tanda pengenal kuasa hukum diterbitkan dengan macam ciri, yaitu: kartu tanda pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya berwarna kuning. kartu tanda pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya bersama hijau. masing masing warna garis tepi kartu tanda pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada menunjukan latarbelakang pendidikan dan atau keahlian orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam kartu tanda pengenal tersebut disesuaikan dengan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalamperpajakan, tidak termasuk dibidang kepabeanan dan cukai, namun termasuk dibidang pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.kepabeanan dan cukai. bagian ketigatentang izin kuasa hukumdan memiliki kartu tanda pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalatentangizin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam dan dicabut sebelum sampai dengan jangka waktu masa berlakunya habis, maka kartu tanda pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dan tidak berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ketua pengadilan pajak tentang pencabutan izin kuasa hukum. bab perpanjangan ijin kuasa hukum bagian pertama prosedur dan persyaratan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum orang perseorangan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum dan keputusan ketua pengadilan tentang izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis sebelum berakhir jangka waktu masa berlakunya keputusan ketua pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan perpanjangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan daftar riw hidup yang terbaru yang formulanya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini: asli keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum yang masih berlaku: cc. aslwni yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, pasfoto terakhir pemohon berukuran sebanyak (dua) lembar: fotokopi npp yang telah dilegalisir: dan asli kkb dari polri atau instansi yang berwenang yang terbaru. pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada serta cara memperoleh kartu tanda pengenal kuasa hukum mengikuti prosedur yang sama dengan permohonan baru untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri keuangan ini. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh jawaban keputusan dari ketua sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum. dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada belum memperoleh jawaban keputusan dari ketua sampai dengan jangka waktu berakhirnya masa berlaku keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum terlewati, maka orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan tersebut belum menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. bagian kedua persetujuan dan penolakan permohonan perpanjangan ijin kuasa hukumsetujui oleh ketua, persetujuan ketua dilakukan dengan penetapan keputusan ketua pengadilan pajak mengenai perpanjangan izin kuasa hukum.perpanjangan ijin kuasa hukum. bagian ketiga jangka waktu perpanjangan izin kuasa hukum dan kartu tanda pengenal. keputusan ketua pengadilan pajaksebagaimana dimaksud dalam berlaku pada semua majelis atau hakim tunggal pengadilan pajak. berdasarkan keputusan ketua pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan keputusan ketua pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan bentuk, format, isi, ukuran, macam, dan identitas perpanjangan kartu tanda pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian keempatyang memiliki kartu tanda pengenal kuasa hukumengenai perpanjanganpencabutan izin kuasa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan, maka kartu tanda pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam yang dimilikinya tidak berlaku sejak tanggal penetapan dan atau pemberlakuan keputusan ketua pengadilan pajak tentang pencabutan izin kuasa hukum. dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum dimohonkan setelah berakhirnya jangka waktu masa berlakunya keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum, permohonan dimaksud dinyatakan sebagai permohonan baru untuk memiliki keputusan ketua pengadilan pajak tentang ijin kuasa hukum. persyaratan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan melengkapi dokumen permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan ini. dalam hal orang perseorangan yang mengajukan permohonan termasuk permohonan perpanjangan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menyampaikan beberapa asli dokumen yang sah yang dimilikinya kepada pengadilan pajak sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan menteri keuangan ini dikarenakan hilang, terbakar, atau sebab sebab lainnya yang tidak disengaja tidak dikehendaki, permohonan untuk menjadi kuasa hukum dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pengadilan pajak. dalam hal permohonan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak sebagaimana dimaksud pada dimohonkan untuk dapat diproses lebih lanjut oleh pengadilan pajak, orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada harus membuktikan danpengadilan pajak. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku, maka: keputusan ketua pengadilan pajak tentang ijin kuasa hukum dan kartu tanda pengenal, yang masih berlaku yang berlandaskan pada kmk masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa berlakunya keputusan ketua pengadilan pajak tersebut. keputusan ketua pengadilan pajak tentang ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada angka tidak dapat diperpanjang. apabila keputusan ketua pengadilan pajak sebagaimana dimaksud pada angka akan diperpanjang, orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan dimaksud harus mengajukan permohonan baru untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka harus melengkapi persyaratan permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam dan mematuhi peraturan perundang undangan dibidang perpajakan yang berlaku. bab vii ketentuan penutupmenteri keuangan, menimbang :a.perlu adanya upayasalah satunya terdapat pada kegiatan usaha yang memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu dilakukan upay: keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang pengelolaan rekening dana investasi rdi): keputusan menteri keuangan nomor 347a kmk. tentang pengelolaan rekening pembangunan daerah rpd): keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang organisasi dan tatanomor kep. ket tentang tatacara perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pemantauan pinjaman hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara:p yang didirikan berdasarkan undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun pinjaman subsidiary loan agreement sla) adalah penerusan pinjaman luar negeri yang dananya bersumber dari pinjaman hibah luar negeri kepada dam. pinjaman rekening dana investasi rdi) adalah pinjaman yang dananya bersumber dari rdi kepada dam. pinjaman rekening pembangunan daerah rpd) adalah pinjaman yang dananya bersumber dari rpd kepada dam. piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat sebagai akibat perjanjian penerusan pinjaman yang bersumber dari luar negeri dan atau perjanjian pinjaman yang bersumber dari rdi dan atau rpd. rencana perbaikan kinerja perusahaan rpp)oleh dam untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kewajiban membayar piutang negara. bagian kedua ruang lingkup penyelesaian piutang negara yang diatur dalam peraturan menteri keuangan ini, meliputisalurkan pada perusahaan daerah air minum dam). bagian ketiga asas umum piutang negara yang bersumber dari sla rdi rpd dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penghapusan secara bersyarat piutang negara pada dam dilakukan dengan menerbitkan. penghapusan secara bersyarat piutang negara pada dam untuk jumlah lebih dari rp. (sepuluh miliar rupiah) dilakukan dengan penetapan oleh presiden atau presiden dengan persetujuan dpr. penghapusan secara mutlak piutang negara pada dam dilakukan dengan ketentuan: setelah lewat waktu (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada dan dan setelah dam menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian piutang negara. penghapusan piutang negara pada dam meliputi penghapusan kewajiban bunga biaya administrasi dan denda yang tertinggal sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang (cut off date). penghapusan piutang negara pada dam sebagaimana dimaksud pada setinggi tingginya: sebesar (seratus per seratus) dari kewajiban denda yang tertinggal, sebesar (empat puluh per seratus) dari kewajiban bunga biaya administrasi yang tertinggal. bab kewenangan penetapan penghapusan penetapan penghapusan secara bersyarat secara mutlak atas piutang negara pada dam dilakukan oleh: menteri untuk jumlah sampai dengan (sepuluh miliar rupiah),, dan presiden dengan persetujuan dpr untuk jumlah lebih dari rp. (seratus miliar rupiah). bab iii optimalisasi penyelesaian piutang negara pada dam optimalisasi penyelesaian piutang negara merupakan upaya penyelesaian piutang negara pada dam melalui restrukturisasi piutang negara yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dam dan hasil evaluasi rpp dam dalam rangka penyehatan dam dengan meminimalisasi berkurangnya penerimaan negara. optimalisasi penyelesaian piutang negara kepada dam sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan melalui tahapan restrukturisasi sebagai berikut: mutlak. evaluasi kinerja dam sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh auditor independen atau oleh badan pengawas damdam yang melaksanakan pembayaran piutang negara kurang dari (lima per seratus) dari kewajiban jatuh tempo, luar biaya komitmen, hanya dapat diberikan penjadwalan kembali. dikecualikan dari ketentuan dam diijinkan untuk mengikuti restrukturisasi tahap berikutnya sepanjang dam dapat membuktikan secara tertulis bahwa piutang negara pada dam digunakan untuk membiayai suatu proyek yang bukan kehendak dam dan proyek tersebut sama sekali tidak menghasilkan penerimaan, atau suatu proyek yang tidak berfungsi karena kerusuhan massa atau kejadian alam luar kontrol manajemen dam sehingga proyek tersebut sama sekali tidak menghasilkan penerimaan. terhadap dam sebagaimana dimaksud pada yang arus khasnya tidak mencukupi untuk pembayaran kembali pinjaman yang dijadwalkan dalam jangka waktu (dua puluh) tahun, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota pemilik dam dimaksud turut serta menanggung kewajiban pembayaran kembali pinjaman dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) tahun. bab tahapan restrukturisasi bagian pertama penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, bunga, denda, dan atau ongkos ongkos lainnya dam yang dapat memperoleh penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dam yang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dam sebagaimana dimaksud dalam menunjukkan tingkat keberhasilan cukup, kurang, atau tidak baik. penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, penjadwalan kembali pembayaran biaya administrasi bunga, penjadwalan kembali pembayaran denda, dan penjadwalan kembali pembayaran biaya komitmen. penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat dilakukan tanpa perpanjangan jangka waktu pinjaman atau dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman. penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut hanya dapat dilakukan tanpa perpanjangan jangka waktu pinjaman: atau hanya dapat dilakukan paling banyak (empat) kali pembayaran dalam hal jangka waktu pinjaman telah terlewati. penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf, dan huruf dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman hanya dapat diberikan paling lama (dua puluh) tahun sejak tanggal penetapan perhitungan pembebanan piutang negara (cut off date). penentuan jangka waktu dan besaran pembayaran piutang negara yang dijadwalkan kembali didasarkan pada arus kas dam. pembayaran atas piutang negara yang dijadwalkan kembali diperhitungkan secara proporsional untuk pembayaran utang pokok, biaya administrasi bunga dan denda. bagian kedua perubahan persyaratan dam yang dapat memperoleh perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamsampai batas paling lama sebagaimana dimaksud dalam perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada yang dapat diberikan kepada dam dibatasi hanya pada perubahan tingkat bunga biaya administrasi atas piutang negara pada dam. perubahan tingkat bunga biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan paling banyak (empat per seratus) bawah tingkat bunga biaya administrasi pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pinjaman dalam mata uang rupiah dengan ketentuan tingkat bunga yang baru tidak akan lebih kecil dari (delapan koma tiga per seratus), paling banyak (nol koma dua puluh lima per seratus) bawah tingkat bunga pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pinjaman dalam mata uang asing. perubahan tingkat bunga biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak tanggal penetapan perhitungan pembebanan piutang negara (cut off date). bagian ketiga penghapusan mutlak dam yang dapat memperoleh penghapusan mutlak piutang negara sebagaimana dimaksud padapinjaman sampai batas paling lama sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan persyaratan berupa perubahan tingkat bunga biaya administrasi sampai batas paling banyak sebagaimana dimaksud dalam penghapusan sebagaimana dimaksud dalam merupakan penghapusan atas jumlah paling banyak yang diberikan kepada dam. penetapan atas jumlah penghapusan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut: secara bertahap dan proporsional berdasarkan realisasi rpp dam yang telah disepakati oleh masing masing dam dan departemen keuangan: dan setelah dam melaksanakan kewajiban pembayaran piutang negara sesuai surat persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada untuk tahap pertama dilakukan setelah lewat waktu (dua) tahun sejak tanggal penetapan surat persetujuan menteri mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian piutang negara. bab tata cara restrukturisasi piutang negara dam menyampaikan permohonan restrukturisasi piutang negararestrukturisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung sekurang kurangnya sebagai berikut: laporan keuangan perusahaan (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, meliputi laba rugi, arus kas serta neraca beserta laporan hasil evaluasi kinerja dam (satu) tahun terakhir: rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) rencana anggaran biaya rab) dam (tiga) tahun terakhir berikut realisasi, rpp yang telah dibahas dengan pemerintah provinsi kabupaten kota dan dprd yang meliputi ringkasan kondisi dam: permasalahan, penyebab masalah dan rencana tindak lanjut perbaikan: rencana investasi dan sumber dana, proyeksi keuangan dam selama jangka waktu pinjaman, dan surat pernyataan direktur direktur utama dam, tentang komitmen untuk melaksanakan rpp. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal perbendaharaan melakukan analisa dan evaluasimemenuhi persyaratan, menteri menetapkan persetujuan optimalisasi penyelesaian piutang negara dimaksudtidak memenuhi persyaratan, direktur jenderal atas nama menteri memberitahukan penolakan restrukturisasi dimaksud disertai dengan alasan penolakannya. restrukturisasi piutang negara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan surat pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan rpp dam dari kepala daerah dan dprd. permohonan restrukturisasi piutang negara pada dam yang disetujui oleh menteri dan penetapan penghapusan oleh menteri, presiden, atau presiden dengan persetujuan dpr, akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh menteri. bab pelaporan dam wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rpp disertai laporan rekonsiliasi saldo kas dan laporan keuangan kepada direktur jenderal paling lambat tanggal bulan februari dan agustus selama jangka waktu restrukturisasi piutang negara. bab vii evaluasi dan pemantauan direktur jenderal melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan restrukturisasi piutang negara pada dam secara periodik selama jangka waktu restrukturisasi dari berbagai aspek untuk mengambil langkah langkah dalam rangka meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan rpp dam. dalam hal asumsi asumsi perbaikan dalam rpp tidak tercapai dan menyebabkan dam tidak dapat melaksanakan pembayaran piutang negara sekurang kurangnya selama (dua) kali jatuh tempo, maka rpp dam dapat diubah maksimum (dua) kali melalui permohonan dam kepada menteri untuk dikaji ulang dan mendapatkan persetujuan. bab viii sanksi terhadap dam yang tidak melakukan pembayaran sekurang kurangnya (dua) kali jatuh tempo secara berturut turut, penyelesaian pembayaran piutang negara tunduk pada persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman penerusan pinjaman sebelum dilakukan restrukturisasi. bab ketentuan lain percepatan pelunasan pinjaman dapat dilakukan untukpelunasan pinjaman sebagaimana dimaksud pada maka kepada dam dapat diberi keringanan berupa penghapusan denda tertinggal yang besarnya maksimal (dua per seratus) dari jumlah piutang negara yang seharusnya dilunasi. percepatan pelunasan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh dam kepada menteri melalui direktur jenderal. bab penutup ketentuan teknisjusuf anw dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang :a. bahwa berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor kmk. telah dilakukan pengaturan mengenai persyaratan dan besarnya manfaat tabungan hari tua dan asuransi kematian bagi pejabat negara, bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan dibidang kelembagaan negara khususnya dengan ditetapkannya beberapa pejabat negara yang baru, maka kepesertaan tabungan hari tua dan asuransi kematian bagi pejabat negara dalam keputusan menteri keuangan nomor kperaturan menteri keuanganperaturan menteri keuangan anggota mahkamah konstitusimperhatikan. ketentuadiubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: pesertmahkamah konstitusi, dan undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial,mahkamah agung: ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan, ketua, wakil ketua, dan hakim anggota mahkamah konstituperaturan menteri keuanganil. pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang undang. adalah penghasilan terakhir peserta sebulan yang menjadi dasar potongan premi. isteri suami adalah isteri suami sah peserta(lima) tahun. kurang dari (lima)san cukai. babi ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud denganraturan menteri keuangan nomordan pada hasil akhirnya tidak terdapat lagi senyawa organik dengan rumus kimia c2h5ohtata cara pembebasan cukai bagian kesatu pembebasan cukai atas barang kena cukai yang digunakan untuk bahan baku atau bahan penolong pembebasan cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang berasal dari pabrik, tempat penyimpanan, atau yang diimpor,raturan menteri keuangan nomor termasuk dalam pengertian pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada adalah pembuatan barang hasil akhir yang dilakukan melalui proses produksi terpadu.,barang hasil akhirperaturan menteri keuangan nomordengan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam haruslokasi perusahaannya, dandengan menggunakan dokumen bck pengusaha barang hasil akhirdalam pembuatan barang hasil akhir, harus menyampaikan laporan bulanan kepada direktur jenderal melalui kepala kantor paling lama setiap tanggal pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan bck dengan menggunakan dokumen lack peraturan menteri keuangan nomor bagian kedua pembebasan cukai atas barang kena cukai yang digunakan untuk proses produksi terpadu untuk memperoleh pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan dalam proses produksi terpadu sebagaimana dimaksud dalam pengusaha pabrik yang melakukan proses produksi terpaduhampiri dengan: rencana kebutuhan etil alkohol dalam satu tahun taklim yang meliputi: jenis dan jumlah barang hasil akhir yang diproduksi setiap bulan dan dalam satu tahun taklim: dan jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit satuan barang, uraian mengenai alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan barang hasil akhir, dan contoh barang hasil akhir. (l)abrik yang melakukan proses produksi terpaduperaturan menteri keuangan nomorwajib memberitahukan kepada kepala kantor mengenai pengeluaran etil alkohol yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai dari tempat ataumerupakan barang kena cukai dengan menggunakan dokumen ck, dan harus mencatat penerimaan, penggunaan, dan persediaan etil alkohol yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai serta jumlah dan jenis barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai yang diproduksi dalam buku persediaan.harus menyampaikan laporan bulanan paling lama setiap tanggal pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan dengan menggunakan dokumen lack bagian ketiga pembebasan cukai atas barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuangunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuanlembaga atau badan resmi yang bergerak bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuanperaturan menteri keuangan nomorlembaga atau badngusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir sebagaimana dimaksud dalam sebelum mengeluarkan etil alkohol yang mendapatkan pembebasan cukailembaga atau badan yang menggunakan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan laporan bulanan kepada direktur jenderal melalui kepala kantor yang mengawasinya, paling lama setiap tanggal pada bulan berikutnya, dengan menggunakan dokumen lack bagian keempat pembebasan cukai atas barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing dan tenaga ahli bangsa asing. peraturan menteri keuangan nomor untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada perwakilan negara asing atau pejabatnya mengajukan permohonan kepada menteri keuangan u.p. direktur jenderal dengan diketahui oleh kementeriatoko bebas bea atau diimpor langsung sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan bidang kepabeanan.tenaga ahli yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada menteri keuangan u.p. direktur jenderalepuluh) liter untuk setiap orang dewasa setiap bulan. hasil tembakau berupa: sigaret ditetapkan paling banyak (tiga ratus) batang, cerutu ditetapkan paling banyak (seratus) batang: atau tembakau iris hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak (lima ratus) gram, untuk setiap orang dewasa setiap bulandalam peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. bagian kelima pembebasan cukai atas barang kena cukai yang digunakan untuk barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeridibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri. jumlah barang kena cukai yang dapat diberi pembebasan cukai bagi peraturan menteri keuangan nomor penumpangatu) liter untuk setiap orang dewasa. hasil tembakau berupa: sigaret ditetapkan paling banyak (dua ratus) batang, cerutu ditetapkan paling banyak (dua puluh lima) batang: atau tembakau iris hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak (seratus) gram, untuk setiap orang dewasabagi awak sarana pengangkutwak sarana pengangkutwak sarana pengangkutuntuk barang kiriman dari luar negerlamat penerima kirimanlamat penerima kiriman, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan peraturan menteri keuangan nomor jumlah setiapsebagaimana yang dimaksud pada atau atas kelebihan barang kena cukai harus dimusnahkan. bagian keenam pembebasan cukai atas barang kena cukai yang digunakan untuk tujuan sosial atau bantuan bencana alamrumah sakit atau lembagakepala pimpinanperaturan menteri keuangan nomor, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir, sebelum mengeluarkan etil alkohol denganpimpinan rumah sakit atau lembagabagian ketujuh pembebasan cukai atas barang kena cukai yang dimasukkan tempat penimbunan berikat atau pengusaha tempat penyimpanan sebelum mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpananpelaksanaannya mengikuti tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. peraturan menteri keuangan nomor dalam hal barang kena cukai yang memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada pembuatan barang kena cukai yang dijual atau diserahkan dalam negeri, terhadap pengeluaran barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai wajib dilunasi bukannya. dalam hal barang kena cukai yang berasal dari tempat penimbunan berikat dimasukkan toko bebas bea,jual untuk keperluanlindungi dengan dokumen ck danbagian kedelapan pembebasan cukai atas barang kena cukai yang digunakan untuk etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (l) pembebasan cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spiritus bakar (brand spiritus). perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar hanya diizinkan kepada pengusaha pabrik dan dilakukan tempat tertentu pabrik dengan diawasi oleh pejabat bea dan cukai. pengusaha pabrik sebelum melakukan perusakan etil alkohol harus mengajukan permohonan perusakan etil alkohol kepada direktur jenderal melalui kepala kantor dengan menggunakan dokumen pmc permohonan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan atas pemesanan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari pengusaha pengguna pembebasanraturan menteri keuangan nomor pembebasan cukai dan kepada pengusaha pengguna pembebasyang mengajukan permohonan dan salinan keputusan pembebasan cukailaksanaan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara perusakan etil alkohol dengan menggunakan dokumen back etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dikeluarkan dari pabrik paling lambat (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan untuk diangkut menuju tempat pengusaha pengguna pembebasan cukai. pengusaha pabrik harus menyampaikan laporan bulanan kepada direktur jenderal melalui kepala kantor mengenai jumlah produksi etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang telah dikeluarkan dari pabrik, paling lambat pada tanggal bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen lack bagian kesembilan pembebasan cukai atas barang kena cukai untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkutmelalui darat, laut, atau udara. untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada pengusaha pabrik atau importir mengajukan permohonan peraturan menteri keuangan nomoryang diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan atas pemesanan dari. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan rincian jumlah minuman mengandung etil alkohol dan atau hasil tembakau yang dimintakan pembebasan cukaminuman yang mengandung etil alkohol dan atau hasil tembakauengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering)sebelum mengeluarkan minuman yang mengandung etil alkohol atau hasil tembakau dari pabrik, wajib memberitahukan peraturan menteri keuangan nomor kepada kepala kantor yang membawahi dengan menggunakan dokumen ck importir sebelum mengeluarkan minuman mengandung etil alkohol atau hasil tembakau dari kawasan pabean, wajib memberitahukan kepada kepala kantor yang membawahi dengan menggunakan dokumen ckharus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penerimaan dan penggunaan barang kena cukai yang memperolehgian kesepuluh penambahan pembebasan cukai dan pelaporan bagi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, dan importir dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai pada periode tahun berjalan jumlah etil alkohol tidak mencukupi, pengguna pembebasan cukai dapat mengajukan pesanan tambahan melalui pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir. pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir mengajukan permohonan penambahan pembebasan cukai berdasarkan pesanan tambahan dari pengguna pembebasan cukai. pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, dan importir, yang menjual atau menyerahkan barang kena cukai dengan mendapatkan fasilitas pembebasan cukai harus menyampaikan laporan bulanan tentang jenis dan jumlah barang kena cukai yang dijual atau diserahkan denganb iii ketentuan lain lainperaturan menteri keuangan nomor dalam lampiran iiiperaturan menteri keuanganperaturan menteri keuanganperaturan menteri keuanganperaturan menteri keuangan ini. peraturan menteri keuangan nomordan lampiran xviputusan mengenai pemberian fasilitas pembebasan cukai dicabut, dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, pengguna pembebasan cukai, atau setiap orang melanggar ketentuan mengenai: penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau jangka waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam atas pencabutan keputusan mengenai pemberian fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan cukai setelah (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan fasilitas pembebasan cukai. bab sanksi sanksi berupa sanksi administrasi berupa dendakenakan terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, pengguna pembebasan, atau setiap orang, yang melanggar ketentuan mengenai pembebasan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan ini, dalam hal: menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai dengan cara menggunakan atau memindahtangankan barang kena cukai yang mendapat pembebasan cukai tidak sesuai dengan peruntukannya, dan atau menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai dengan cara menggunakan etil alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk memproduksi barang hasil akhir yang tidak sesuai dengan barang hasil akhir yang telah ditetapkan. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan menteri keuangan ini: permohonan pembebasan cukai yang akan digunakan sebagai bahan peraturan menteri keuangan nomor baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir (pmc untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan sosial (pmc dan atas minuman yang mengandung etil alkoholpmc), berlaku ketentuan sebagai permohonan pembebasan cukai yang diterima oleh direktur jenderal u.p. direktur cukai atau kepala kantor wilayah sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan ini, permohonan pembebasan cukai diselesaikan berdasarkan dengan keputusan menteri keuangan nomor pmk. tentang pembebasan cukai: permohonan pembebasan cukai yang diterima oleh kepala kantor sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan ini dan belum diteruskan kepada kepala kantor wilayah, pembebasan bukannya diselesaikan berdasarkan dengan peraturan menteri keuangan inkeuanganbab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencampuran etil alkohol, perusakan etil alkohol, pemberian keputusan pembebasan cukai, dan pencabutan keputusan pembebasanmbebasan. |
mana bat bea menteri keuangan republik indonesia salinanag segan menteri keuangan republik indonesiayang berada dalam pabrik. pencacahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada: setiap awal bulan untuk periode satu bulan sebelumnya: setiap saat atas permintaan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, setiap saat apabila ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam undang undang cukai, atau maa nang ag segan menteri keuangan republik indonesia sebelum dan sesudah pemuatan kapal untuk tujuan ekspor.yang bersangkutyang bersangkutan. (l) dalam halterhadap kelebihan etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada diselesaikan sesuai peraturan perundang undangan bidang cukai. nang segan menteri keuangan republik indonesiadan (setengah persen) dari jumlah etil alkohol yang dibuat dan dimasukkan sejak pencacahan terakhir, untuk pengusaha tempat penyimpanan(setengahpemuatan kapal(l)sisanya merupakan kekurangan hasil pencacahan yang bukannya harus dilunasi. atas kekurangan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada dalam waktu (tiga puluh) hari sejak diterima surat tagihan oleh yang bersangkutan. (anna ban nang segan menteri keuangan republik indonesia (l) hasil pencacahan yang tercantum padapihak oleh pejabat bea dan cukai. (l) apabila pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan berkeberatan atas surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan dapat mengajukan keberatan kepada direktur jenderal dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimbatas waktu (tiga puluh) haricacahan etil alkohol dan minuman mengandung etil alkoholkan angld: nomor pmk. bee fan tentang pencacahan dan gta potongan atas etil alkohol dan . minuman yang mengandung etil alkohol menteri keuangan republik indonesia back berita acara hasil pencacahan nomor .( i). pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu . berdasarkan surat tugas kepala kantor . nomor . tanggal ., kami: nama nip loco onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn (nana pangkat bekanananananananananaa oo. jabatan bekanananananananananana na) nama nip eno ocean a9) inna pangkat bekananananananananananan nan jabatan bekanananananananananana na) ) dalam pabrik tempat penyimpanan?): nama perusahaan .oe1 o).oooooonnnnnnnnnnna alamat benananananananana pencacahan dilakukan bersama sama dengan pengusaha yang bersangkutan dengan hasil pencacahan sebagai berikut: isi per merek mutu jml satuan., tanggal . yang melakukan pencacahan, pengusaha kuasanya, pejabat bea dan cukai, nip aarrnnnnnnnn nana) nip annnanrnnnnnnn an) jumlah pejabat bea dan cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan. teng menteri keuangan republik indonesia petunjuk pengisian berita acara hasil pencacahan (l)(z7) diisi nomor surat tugas. diisi tanggal penerbitan surat tugasdiisi merek dari kemasan barang kena cukai berupa etil alkoholterbitkannya berita acarapmpelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara untuk belanja subsidi: bahwa berdasarkliguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram didistribusikan kepada rumah tangga dan usaha mikro, www .jdih.kemenkeu.ga id bahwa berdasar, diaturuntuk kapal perikanan bagi nelayan kecil diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara, bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan yang sebelumnyawww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idy., ustelah disediakan dana subsidi lpg tabung kg. tata cara penyediaan dana subsidi lpg tabunglpg tabung dialokasi: kgx hje lpg ppn ma) lpg| keterangan: subsidi harga subsidi harga per kilogram volume lpg tabung kg) hje lpgwww .jdih.kemenkeu.go rds5)patokan tahun berjalan ditetapkan oleh kementerian energi dan sumber daya mineral paling lambat akhir bulan januari tahun berjalan. dalam hal harga patokan sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, kpa dapat melakukan penghitungan dan pembayaran subsidi lpg tabung dan atau apbn perubahan. penghitungan dan pembayaran subsidi lpg tabungenergi dan sumber daya mineral. direksi badan usaha setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran dana subsidi lpg tabung kepada kpa. permintaan pembayaran danadanalaporan volume penyerahan lpg tabung kepada konsumen pengguna lpg tabung dalam negeri, harga indeks pasar lpg, cc. harga patokan lpg tabung kgdanadistribusian lpg tabung didasarkan pada hasil verifikasi kementerian energi dan sumber daya mineral c.g direktorat jenderal minyak dan gas bumi. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kepada kpa setiap bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada belum diterima sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada kpa tidak dapat memproses penyelesaian pembayaran dana subsidi lpg tabung kgwww jdih.kemenkeu.go.id badan usaha menerbitkan surat setoran pajakoleh badan usaha kepada kpa.urat perintah membayarsimpan pada rekening dana cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyimpandana subsidi lpg tabung kg. penyimpanan dan pencairan dana pada rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada dan www .jdih.kemenkeu.go.idk,(satu) tahun anggaran secara final didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud padapemeriksa bidang perpajakwww .jdih.kemenkeu.go.id antara hasil audit dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dankpa menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi.lpg tabungrmintaan pembayaran, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban badan usaha kepada kpa diatur oleh kpawww .jdih.kemenkeu.go.idia t.u. kementerian lx) mimpi arif bin yuwono yon hodaraturan menteri keuangan: mk. tanggal september tentang permohonan penggunaan sal tahun anggaran surat menteri kehutanan nomor: menhub il tanggal juni tentang dana provisi sumber daya hutan dan iuran hak pengusahaan hutan bagian daerah.kehutanan pada tahun anggaran sampai denganberasal dari setoran tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada terdiri dari alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran yang berasal dari provisi sumber daya hutan setoran tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran sebesar rp. (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), .jdih.depkes.go.id full text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan page alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan setoran tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran sebesar rp. ,(dua belas miliar tiga puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah). (l)ilakukan berdasarkan ketentuan pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam kehutananpita wr. anna lampiran peraturan menteri keuangan ara jgyang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dalam rupiah bnn ber b 4kab.limapuunkota kab kepulauan mentawai 2sasesotzoo| kab. padang pariaman paman amalgam nana kab. pesisir selatan ass231oo| a5822311, kesmamnosang kesan mapan kab. solok 2a09203700| kab. tanah date t0|kota bukit tingi 2e002037oo| hanapamaseaa oma ona kota padang 2at6780400| 2ar67000| t3|kota payakumbuh tepi kota sawahlunto 2e00263noo| bango asam aga, kota pariaman 2a05263moo| pe00203700| tonga780oo| t80604780001 provinsi kalimantan timur pon m16. pep mencoba mekokeaa han naa men bee tanam ea nan map bee bec ikeppasn, ikombamsaan ber men ber bagian provinsi pantas ikat barteutaa t3r.sno a00 kab. kotawaringin barat kab. kotawaringin timur hai dari menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah xo| nama proimradaa opsi |kev murung raya soeseasesoof sea| lake pung pisau seessasssoo holkebicunungmas sosssaeegoo| soe. nna sea. ialah sukamara sossesssaoo| stan talikapi katingan soesessssoo soe sea daliabsemyan losses seo oog jaasmam ema ataaton base tama aman #ltappauuma eratinoo rat defkateama oeregamo| desaarassn slteigowa esarpooroop ara 00n ikemsenepona setan tensor istana holweomaros sempat ena o01 itlkebi pangkep tarento ara aaaa ema telkansoopea esai bestof ren kab. tana toraja se2ese17oo| kota makassar seantnen sean tan plkaapatope slab muta erantetoof tato delkotmarumasiama seemed senam irenimamasa setantetoof yan ten hal dari lis menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah :m t|kab' aceh barat t6tet8a0o| te1tet8600| |2kab. aceh besar o | oo ) makanan sasa erna ani |.a| kab. aceh singkil |kab. aceh tengah sesar2200| test2200| tisanenteaa atm sopo esn kab' aceh timur anti8n8800| tertereso0 joshua pertama, setara |. kab. bireuen seatataaoo| s61a18800 kab. simeulue 2ego0o3o0| halkontemagan rna naa kota sabang #6it8t880o| oo hetentnma ons kota lhokseumawe #emareaoo| testes800 te|ikan. nagan raya '6tt8t8g00o| oo ) serta t8500| |alap. acenyaya oo tett818g00| oo tetua1e000 terikat. aceh barat daya oo) oo ) t6rt0r0000 t9| kab. gayotues 16it8t8800| oo kab. aceh tayang t6tt8t8soo| 9seti8r8800 provinsi sumatera utara 20ses37a31o0| kab. asahan asasagsoo| oo kab. dari ste9567600| |kab. deli serdang oise3geo| kab. tanah kao sioogto2oo| gr00310200| kab. labuhan batu ssel2roo| ase37217. di antara asetat kab. mandailing natal ') ) | ) o2st04691700| 22t016917. haa aan atas 21s28158900| kab. tapanuliutara gsg7a2eso0o| oo es07a20500 .15s60000 ' kata essen ramen ti a n an kota padang sidempuan | os3as3soo| oo as46305600 bagian provinsi st2sorseaoo| ar2507.s8000 man hal dari te) las menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah : . provinsi jambi 2m023r437yoo| 21025raarroo ben ber aan men men ben alka. merangin ssasesoroo| pee mere man mere pee men mana bank etat3 t|keb. tanjung jabung bart st07e888100| stories8t.o0| men men mere ikat mama sat bee men berkat aan men menit men ben13 kab. muara enim |.) 9828080s00| slab.ogan komerngtir |). 25s215e30o| |kota palembang '|) |kota pagar alam 0kota lubuklinggau kab. banyuasin |bagian provinsi o e|)f27e31ar6o0o| oo ) tren7a1e00 aan ikan. bengkayang maa provinsi kalimantan selatan dikata p asam semacam kab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah so98271500| bos8271500| hal dari menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah b i dajsntoman woo| agnes "|kab. tabalong atas3a3ga00| malntmsuar timang zaman kota baniamasn sigsseasoo| erissaso dana ana, una 'provinsi sulawesi tenggara sas2sossapo| genus0nsg0n| |kab. konawe kendari) 3lap kolaka verse5aao0o| s25a0000| alka muna wes sekota kencan bee era aan idkab. bolaang mongondow |kab. bahasa salkapisangre 32220700p talketamtug 3s0533200| s3os3s20| hiasan etal ata elunsemmuatiai sans| enam pama ooh #|kab. bandung g2078arol| a2078a100 2kab berisi a20ratio| a01 aan. |ikan. bogor a2078a00| ame s|kab sukabumi a2078a100| a20750100| dajntesmama agen amen ejengame aaaaaa aamransg tal kab. purwakarta @2078a00o| takkan sugeng ta2078noo| a20784100| hal dari menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah rej damemamasan pam dam dom s uu gus berkata bogor a01 santo| aelucmen | game akan kota depok 201sato| llkotasukapum a07 soo| san pal kota tasikmalaya bagian provinsi asa9o17a0o| oo aan kab. biak numfor 2e6723italo| oo ) |kab.jayawijaya (lake meraup seesesatooo| srssesatoo00| ska mie essantago slab. nabire setesseoaoo| oo sites0o800| t|kab. paniai 2e672317600| kab. puncaknya kab. yapen waropen tolkotetayapwa aesresimeool 2nsr2sirop jsmroi isammeon| maskot| 2nona1 kab. manokwari s2sti7too| sp4117ara00 je kota sorong provinsi sulawesi tengah oh) hal dari d), sea ad rim menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah mena provinsi maluku kab. pulau buru pol bagian provinsi total nasional menteri keuangan, ttd sri mulyani indrawi salinansesuai dengan aslinya, nat pap bagian departemen dare vas ff, ruu auto yip hal dari |
: bahwa pedoman penghapusan piutang negara daerah tersebut, telah, cc. bahwa untuk mendukung pelayanan air minum dan kebutuhan air bersih sebagai salah sate program millenium development goals yang dicanangkan oleh perserikatan bangsa bangsa, perlu meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum sebagai institusi penyedia air bersih dan air minum, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan oleh perusahaan daerah air minum, dan memperhatikan rapat koordinasi terbatas tanggal april dan tanggal mei yang dipimpin oleh wakil presiden, diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan perusahaan daerah air minum yang sehat, dengan membantu melakukan penyelesaian atas piutang negara paddaerah pada perusahaan daerah air min347a kmk. tentang pengelolaan rekening pembangunan daerah rpd)gelolaan rekening dana investasi: peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tambahan atas keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang pengelolaan rekening dana investasi:dalam peraturan menteri keuangan ini,vatau biaya administrasi (khusus untuk perjanjian pinjaman rdi dan rpd),benda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan melalui pendapatan daerah, tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskit off date. penghapusan secara bersyarat adalah penghapusan kewajiban bunga dan benda atas piutang negara pada dam yang tertinggal sampai dengan cut off date.tarif adalah tarif rata ratbiaya dasar adalah biaykomite adalah tim yang dibentuk oleh menteri keuangan yang terdiri dari komite kebijakan dan komite teknis dan beranggotakan para pejabat departemen keuangan, departemen pekerjaan umum, departemen dalam negeri, badan perencanaan pembangunan nasional bappenas), dan badan pengawasan keuangan pembangunan bpk). penyelesaian piutang negara yang diatur dalam peraturan menteri keuangan ini meliputi piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri subsidiary loan agreement sla), pinjaman rekening dana investasi rdi), dan pinjaman rekening pembangunan daerah rpd), yang disalurkan pada dam. penyelesaian piutang negara pada dam bertujuan untuk mengurangi beban keuangan dam, memperbaiki manajemen dam: dan cc. membantu dam untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk keperluan investasi. bab penyelesaian piutang negara penyelesaian piutang negara pada dam didasarkan atas kinerja dam dan dilakukan dengan cara sebagai berikut penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok, atau, dan penjadwalan kembali atas seluruh tunggakan pokok. debt swap investment sebagaimana dimaksud pada huruf adalahpiutang negara pada dam diberlakukan terhadap seluruh tunggakan non pokok. penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam (dua) tahap yaitu penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak. dam yang menunjukkan kinerja sakit atau kurang sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf memperoleh penghapusan terhadap seluruh tunggakan non pokok. dam yang menunjukkan kinerja sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf.dilakukan dengan cara sebagai berikut:: ccalam rangka penyelesaian piutang negara, dam diwajibkan memenuhi pra kondisi sebagai berikut ditetapkan tarif lebih besar dari biaya dasar: pengangkatan direksi dilakukan melalui fit and proper test oleh gubernur bupati walikota berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini: dan cc. business plan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini, untuk periode selama (lima) tahun (tahun sampai dengan tahun yang disusun oleh dam dan disahkan oleh gubernur bupati walikota. penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku terhadap seluruh tunggakan pokok per cut off date. penentuan jangka waktu penjadwalan kembali dan besaran angsuran pengembalian tunggakan pokok yang dijadwalkan, didasarkan atas penilaian komite terhadap laporan keuangan, kinerja, dan business plan dam sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf bab iii tata cara penghapusan tunggakan non pokok dan penjadwalan tunggakan pok dam menyampaikan permohonan penghapusan tunggakan non pokok dan penjadwalan kembali tunggakan pokokpenghapusan tunggakan non pokok dan penjadwalan kembali tunggakan pokok sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut laporan keuangan perusahaan (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor, tidak diperkenankan yang menunjukkan opini tidak wajar (adverse) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer), kecuali opini disclaimer yang disebabkan oleh ketidakpastian kelangsungan operasional (going concern): laporan hasil audit kinerja dam yang dilakukan oleh auditor dalam hal ini bpk dan atau bpk, cc. rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) rencana anggaran biaya rab) dam (satu) tahun terakhir: business plan sebagaimana dimaksud pada huruf dan surat pernyataan kesanggupan gubernur bupati walikota yang berisi kesediaan pemda selaku pemilik untuk memberikan tambahan bantuan dana kepada dam sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendorong dam untuk memenuhi kewajibannya sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran iii peraturan menteri keuangan ini. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam komite melakukan analisis dan evaluasidapat disetujui, menteri menetapkan persetujuan penyelesaian piutang negara pada damtidak dapat disetujui, maka direktur jenderal atas nama menteri memberitahukan penolakan penghapusan tunggakan non pokok dan penjadwalan kembali tunggakan pokok disertai dengan alasan penolakannya. berdasarkan penetapan persetujuan penyelesaian piutang negara pada dam sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan persetujuan penghapusan secara bersyarat sesuai dengan kewenangan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal persetujuan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam telah ditetapkan, dilakukengan direktur jenderal. penghapusan secara mutlak atas tunggakan non pokok ditetapkan paling cepat (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya penghapusan secara bersyarat, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap realisasi business plan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c)ukan oleh menteriprkurs tengah bank indonesia yang berlaku pada cut off date. bab pelaporan selama periode penyelesaian piutang, dam wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut laporan pelaksanaan business plan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit: dan cc. rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) rencana anggaran biaya rab) dam yang telah disahkan gubernur bupati walikota badan pengawas. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan kepada menteri c.g direktur jenderal paling lambat pada tanggal juli untuk dokumen tahun sebelumnya. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada menteri c.g direktur jenderal paling lambat pada tanggal maret tahun berjalan. bab evaluasi dan pemantauan komite melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan business plan secara periodik selama (lima) tahun, yaitu paling sedikit (dua) kali dalam tahun pertama dan kedua serta (satu) kali dalam tahun ketiga dan tahun selanjutnya. dalam hal hasil evaluasi dari pemantauan mengindikasikan penyimpangan pelaksanaan business plan, komite menyampaikan rekomendasi kepada menteri untuk memberikan peringatan tertulis kepada dam dan atau gubernur bupati walikota dalam hal asumsi asumsi dalam business plan tidak dapat terlaksana karena luar kontrol direksi termasuk hal hal yang dianggap sebagai keadaan kahar (force majeure). bab viii ketentuan lain lain tanggal ditetapkan peraturan menteri keuangan ini berlaku sebagai cut off date perhitungan piutang negara. terhadap kewajiban pembayaran tunggakan pokok yang dijadwalkan serta utang pokok yang belum jatuh tempo sampai dengan ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini, berlaku tingkat bunga sebagaimana ditetapkan dalam masing masing perjanjian pinjaman penerusan pinjaman. dam yang melakukan percepatan pelunasan seluruh pinjaman terhitung sejak terbityang pengaturannya akan ditetapkan tersendiri. dam kategori kondisi pinjaman lancar yaitu yang melakukan pembayaran tepat jumlah dan tepat waktu, terhitung mulai tanggal diterbitkansebagai berikut penurunan sebanyak (dua per seratus) dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman perjanjian penerusan pinjaman, dan atau bantuan program dan bantuan teknis, yang pengaturannya akan ditetapkan tersendiri. penurunan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini sampai dengan masa pinjaman berakhir. dam yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta asing maupun swasta dalam negeri tidak diperkenankan mengikuti penyelesaian piutang negara sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan ini. ketentuan mengenai penyelesaian piutang negara pada dam yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal setelah berkoordinasi dengan direktur jenderal cipta karya. bab ketentuan peralihan terhadap usulan penyelesaian piutang negara yang sedang dalam proses penilaian sebelum ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini pemrosesannya mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri keuangan ini. bab ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini, maksri mulyani indrawi |
sr, manajemen risiko kementerian keuangan, telah ditetapbahwa sehubungankeuangan memiliki manfaat untuk: berkurangnya kejutan (surprises):dan meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi. www .jdih.kemenkeu.go.idtujuan seluruh jajaran kementerian keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id ccwww .jdih.kemenkeu.go.iddan(l) menteri keuangan membentuk komite manajemen risiko kementerian dengan keputusan menteri keuangan. komite manajemen risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: komite eksekutif: komite pelaksana: dan cc.menteri keuangan selaku ketua, wakil menteri keuangan selaku wakil ketua, dan para pejabat eselonstaf ahli menteri keuangan selaku ketua dan satu perwakilan dari masing masing unit eselon selaku anggota. www .jdih.kemenkeu.go.id anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pejabat eselon yang juga merupakan anggota komite manajemen risiko eselonunit eselon sekretariat komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf berada sekretariat jenderal c.g. unit eselon yang menangani manajemen kinerja kementerian keuangan. tugas dan tanggung jawab komite manajemen risikomembentuk komite manajemen risiko eselon dan sekretariat komite manajemen risiko eselon dengan keputusan pemimpin unit eselon susunan keanggotaan komite manajemen risiko eselon sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pemimpin unit eselon selaku ketua dan minimal (dua) orang pejabat eselon dalam unit eselon yang bersangkutan selaku anggota. tugas dan tanggung jawab komite manajemen risikolingkungan kementerian keuangan harus melaksanakan proses manajemen risiko pada unit kerja masing masing dengan efektif. www .jdih.kemenkeu.go.id pemimpin unit eselonjenderalementerian keuangan, dan pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi manajemen risiko lingkungan kementerian keuangan. (l) penerapan manajemen risiko lingkungan kementerian keuanganementerian. bab ketentuan peralihan penerapan manajemen risiko pada tahun dilaksanakan dalam periode (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id untuk periode januari sampai dengan tanggal juniuntuk periode juli sampai dengan tanggal desember mengacu pada peraturan menteri ini. bab ketentuan penutup pada saat penerapan manajemen risiko berdasarkan peraturan menteri ini mulai dilaksanakan,cabut dan dinyatakan tidak berlaku. komite manajemen risiko kementerian harus dibentuk paling lambat tanggal maret komite manajemen risiko eselon berdasarkan peraturan menteri ini harus dibentuk paling lambat tanggal juli keputusan penetapan komite manajemen risiko eselon sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku terhitung sejak tanggal juli pada saat keputusan penetapan komite manajemen risiko eselon sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku, komite manajemen risiko eselon yang dibentukcargo&umumi kebijakan pelaporan pelaporan tingkat kementerian keuangan pelaporan tingkat eselon pelaporan tingkat eselon pelaporan dalam rangka perbaikan terus meneruskementerian keuangan hubungan manajemen risiko dan manajemen kinerja bab penutup www .jdih.kemenkeu.go.idenerapan manajemen risiko sesuai telah berhasil membangun profil risiko seluruh unit eselon lingkungan kementerian keuanganengan bertambahnya referensi dan pengalaman sertawww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idkementerian keuangankementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id, dan proses manajemen perubahan. menjadi bagian dari pengambilan keputusanwww .jdih.kemenkeu.go.id disesuaikan dengan keadaan organisasikementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.idementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.idkementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.idsea nun saat identifikasi risiko ama semen kurang pep sen pen trap ls) analisis risiko akan eps png sek linen ane jan kongnnpen daa bada hana evaluasi risiko tekanan tan, kes penanganan risiko proses manajemen risiko gambar ii. proses manajemen risiko www .jdih.kemenkeu.go.idkementerian keuangan. tingkatan tersebut meliputi: tingkat kementerian keuangan, tingkat eselon dan tingkat eselon iiwww .jdih.kemenkeu.go.id komite manajemen risiko kementerian komite manajemen risiko @komite eksekutif: menteri keuangan selaku ketua wakil menteri keuangan selaku wakil ketua: para pejabat eselon dan ketua komite pelaksana selaku anggota. komite pelaksana: satu orang staf ahli menteri keuangan selaku ketua satu perwakilan dari masing masing unit eselon selaku anggota pejabat eselon yang juga merupakan anggota komite manajemen risiko eselon i). (sekretariat komite manajemen risiko kementerian. komite manajemen risiko eselon komite manajemen risiko eselon pemimpin unit eselon selaku ketua, minimal (dua) orang pejabat eselon selaku anggota: w)sekretariat komite manajemen risiko eselon pemimpin unit eselon pemimpin unit eselon kabid, kabar, kepala kantor pelayanan, sekretariat manajemen risiko. compliance office for risk management compliance office for risk management dilaksanakan oleh inspektorat jenderal selaku auditor internal kementerian keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.id struktur manajemen risiko tersebut bekerja sebagaimana berikut: komite manajemen risiko kementerian dan komite manajemen risiko eselonpemimpin unit eselonjenderal)kementerian keuangan kepada pemangku kepentingan terkait. tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko kementerian komite manajemen risiko kementerian adalah komite yang dibentuk oleh menteri keuanganementerian keuangan dalam penerapan manajemen risiko. komite manajemen risiko kementerianementerian keuangan. menetapkan profil risiko kunci kementerian keuangan beserta dengan rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis kementerian secara tahunan. cc. menetapkan selera risiko (risk appetite dan kriteria risiko yang berlaku kementerian keuangan. melakukan revi dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko kementerian keuangan. memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan efektif kementerian keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.idementerian keuangan sebagai pedoman implementasi manajemen risiko bagi seluruh unit lingkungan kementerian keuanganementerianementeriankementerian meliputi: kebijakan skala risiko kementerianwww .jdih.kemenkeu.go.id analisis risiko signifikan signifikan hampir pasti terjadi kadang terjadi hampir tidak terjadi tinggi w a so pae sedang pss s3 rendah tabel ii. matriks analisis risiko www .jdih.kemenkeu.go.id kriteria risiko kementerianwww .jdih.kemenkeu.go.idementerian sehingga dapat digunakan tingkat kementerian, eselon dan eselon iiementerian, eselon dan eselon iiwww .jdih.kemenkeu.go.idy6 dari volume transaksi dalam periode.kriteria kemungkinan www .jdih.kemenkeu.go.id area dampak level gangguan ani| kerugian stakeholder target kinerja tertunda tuntutan negara secara langsung hari hukum rp. lisan tertulis kali dalam juta hukum lebih dari lisan tertulis s.d. s.d. hari atas s.d. rp10 organisasi kali juta s.d.shari hukum lebih dari s.d. s.d. hari |atas s.d. kali juta s.d. dalam satu juta periode signifikan| jumlah pemberitaan pencapaian pelayanan jumlah (a) kerugian negatif dcmedia target kinerja tertunda tuntutan negara massa nasional atas atas hari hukum lebih dari s.d. s.d. hari |atas s.d. kali juta s.d. dalam satu juta periode sangat jumlah pemberitaan pencapaian pelayanan jumlah signifikan|kriteria dampak www .jdih.kemenkeu.go.iduangan adalah sebagaimana tabel ii. bawah ini: kategori rate risiko risiko yang disebabkan oleh tidak penerimaan tercapainya target penerimaan negara. penerimaan meliputi penerimaan pajak, bea, cukai dan pnb. risiko belanja risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja negara, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan)pembiayaan dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. www .jdih.kemenkeu.go.id operasional risiko yang disebabkan: ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi nya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. pengaruhi operasional organisasi. adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.ementerian selera risiko kementerianementerian merupakan tugas dan tanggung jawab komite pelaksana. selera risiko kementerianementerian, eselon dan eselon ii. penetapan selera risiko dapat dicontohkan sebagaimana tabel bawah ini. www .jdih.kemenkeu.go.id kategori risiko besaran risiko yang harus mitigasi risiko penerimaan risiko belanja risiko fraud risiko operasional atau area penerimaan risiko garis toleransi risiko ( ) level dampak tabel ii. tabel selera risiko menyusun profil risiko kunci kementerian dan rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis kementerian secara tahunoleh komite pelaksana dari hasil pelaksanaan risk assessment kementeriankementerian keuangaoleh www .jdih.kemenkeu.go.iddan para stakeholder. profil risiko kunci kementerianementerianementerian dan pelaksanaan motivasinya level risiko kunci kementerianementeriaementerian dan pelaksanaan rencana mitigasi kepada komite eksekutif. menginformasikan risiko risiko kunci kementerian serta menyampaikan rencana mitigasi kementerian yang relevan kepada seluruh unit eselon yang terkait risiko kunci kementerian diinformasikan oleh komite pelaksana kepada seluruh unit eselon (dalam hal ini komite manajemen risiko eselon sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun profil risiko kunci eselon selanjutnyaselain itu, rencana mitigasi kementerian yang relevan diinformasikan oleh komite pelaksana kepada seluruh unit eselon yang terkait untuk dilaksanakan melalui komite manajemen risiko eselon www .jdih.kemenkeu.go.id memberikan masukan kepada menteri keuangan tentang rencana kontingensi apabila kondisi eksternal yang tidak normal terjadimenteri keuanganpemimpin unit eselon yang berkenaan, pejabat yang terkait, dan pemimpin unit kepatuhan internal uki) eselon yang bersangkutan. memberikan masukan rekomendasi kepada menteri keuangan berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan kebijakan menteri keuangan tertentu sesuai permintaan menteri keuangan apabila diperlukan, menteri keuanganmenteri keuangan. untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko kementerian, dibentuk sekretariat komite manajemen risiko kementerian. sekretariat komite manajemen risiko kementerian berada sekretariat jenderal c.g. unit eselon yang menangani manajemen kinerja kementerian. komite manajemen risiko eselon tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko eselon adalah: menentukan sasaran dan program manajemen risiko pada unit eselon manajemen risiko harus diterapkan pada program proyek dan atau kegiatan proses bisnis tertentu. meskipun implementasi pada seluruh kegiatan adalah disarankan, pemilihan sasaran dan program implementasi manajemen www .jdih.kemenkeu.go.id risiko harus dilakukan. sasaran dan program tersebut misalnya menentukan program atau proyek mana yang terlebih dahulu akan menerapkan manajemen risiko dan sasaran apa yang akan dicapai dalam implementasi manajemen risiko tahun selanjutnya. menyusun dan menetapkan risiko risiko kunci eselon dan risiko risiko kunci eselon bawahnya yang sifatnya homogen setelah mendapatkan informasi mengenai risiko kunci kementerian dari komite pelaksana, komite manajemen risiko eselon diharapkan menyusun dan menetapkan risiko kunci eselon yang berbeda dengan risiko kunci kementerian. selain itu, komite manajemen risiko eselon diharapkan menyusun dan menetapkan risiko kunci eselon yang sifatnya homogen, seperti kantor wilayah, yang berbeda dengan risiko kunci kementerian dankomite manajemen risiko eselon dari hasil pelaksanaan risk assessmentkomite manajemen risikobawahnya dan para stakeholder. www .jdih.kemenkeu.go.idomite manajemen risiko eselon selanjutnya dilaporkan kepada komite pelaksana. menginformasikan risiko risiko kunci kementerian, eselon dan eselon yang homogen serta rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh unit eselon ii, iii, dan yang terkait risiko kunci kementerian, eselon dan eselon yang homogen diinformasikan kepada seluruh unit eselon sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun profil risiko kunci eselon ii. unit eselon yang unik tidak homogen diharapkan merumuskan risiko kunci yang berbeda dengan risiko kunci kementerian dan eselon selain itu, rencana mitigasi kementerian dan eselon yang relevan diinformasikan kepada seluruh unit eselon ii, iii, dan dan eselon level risiko kunci unit eselon dan pelaksanaan mitigasi risiko kunci kementerian dan unit eselon harus dipantau secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala oleh komite manajemen risiko eselon kepada komite pelaksana.manajemen risiko eselon i :pelaksana. www .jdih.kemenkeu.go.id menelaah rekomendasi dari compliance office for risk management dan atau dari auditor eksternal dan menentukan tindak lanjutnya. compliance office for risk management dan atau auditor eksternal dapat memberikan rekomendasi, baik mengenai pengelolaan risiko maupun motivasinya. komite manajemen risiko eselon harus menelaah rekomendasi tersebut dan menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan serta pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya. memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan efektif unit eselon seluruh unit eselon dan unit bawahnya harus menjalankan proses manajemen risiko dengan efektif. komite manajemen risiko eselon harus memastikan bahwa seluruh unit eselon telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. memberikan masukan rekomendasi kepada pemimpin unit eselon berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan kebijakan unit eselon tertentu sesuai permintaan pemimpin unit eselon dalam keadaan tertentu, pemimpin unit eselon memerlukan keyakinan bahwa keputusannya telah mempertimbangkan risiko yang dihadapi. untuk itu, pemimpin unit eselon dapat meminta rekomendasi kepada komite manajemen risiko eselon apabila diperlukan. untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko eselon dibentuk sekretariat komite manajemen risiko eselon pemimpin unit eselon setiap unit eselon lingkungan kementerian keuangan harus menjalankan manajemen risiko. pejabat eselonwww .jdih.kemenkeu.go.idpemimpin unit eselon memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: menyusun dan menetapkan risiko risiko kunci unit eselon setelah mendapatkan informasi mengenai risiko kunci kementerian, unit eselon dan unit eselon yang homogen dari komite manajemen risiko eselon pemimpin unit eselon (yang risiko kuncinya belum dirumuskan oleh komite manajemen risiko eselon diharapkan menyusun dan menetapkan risiko kunci unit eselon yang berbeda dengan risiko kunci kementerian dan unitpemimpin unit eselon dari hasil pelaksanaan risk assessment yang melibatkan dpemimpin unitpemimpin unit eselon selanjutnya dilaporkan kepada komite manajemen risiko eselon www .jdih.kemenkeu.go.id menginformasikan risiko risiko kunci kementerian, eselon dan eselon serta rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh unit eselon iii satuan kerja balai pejabat fungsional yang setara bawahnya yang terkait risiko kunci kementerian, eselon dan eselon diinformasikan kepada seluruh unit eselon iii satuan kerja balai pejabat fungsional yang setara bawahnya sebagai bahan informasi. selain itu, rencana mitigasi kementerian, eselon dan eselon yang relevan diinformasikan kepada seluruh unit eselon iii satuan kerja balai pejabat fungsional, eselon dan eselon level risiko kunci unit eselon dan pelaksanaan mitigasi risiko kunci kementerian, unit eselon dan unit eselon harus dipantau secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala oleh pemimpin unit eselon kepada komite manajemen risiko eselonpemimpin unit eselonmanajemen risiko eselon memastikan proses manajemen risiko pada unit kerjanya berjalan efektif seluruh unit eselon dan unit bawahnya harus menjalankan proses manajemen risiko dengan efektif. pemimpin unit eselon harus memastikan bahwa unitnya telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. www .jdih.kemenkeu.go.id untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pemimpin unit eselonpemimpin unit eselon iii satuan kerja balaieselon seluruh pemimpin unit eselon iii satuan kerja balai dalam lingkup suatu unit eselon lingkungan kementerianunit eselon iieselon ii. memantau dan melaporkan level risiko beserta dengan pelaksanaan motivasinya kepada unit eselon atasnya secara triwulanan seluruh unit eselon iii satuan kerja balaiunit eselon ii. pelaporan tersebut bentuk dan susunannya ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi unit eselon masing masing. unit kepatuhan internal uki) atau unit yang ditetapkan sebagai uki memiliki tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan manajemen risiko, yaitu: memantau secara berkala penyelesaian profil risiko kunci beserta dengan rencana mitigasi risiko sesuai dengan unit kerjanya uki harus secara aktif melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa profil risiko kunci beserta dengan rencana mitigasi unit kerjanya telah disusun tepat waktu. mekanisme pemantauan tersebut dilakukan oleh uki secara cermat untuk menjamin bahwa proses manajemen risiko telah www .jdih.kemenkeu.go.id dijalankan dengan lengkap sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sesuai dengan unit kerjanya secara berkala, uki harus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa rencana mitigasi telah dijalankan dengan baik. pemantauan ini dimaksudkan untuk menjaga esensi manajemen risiko, yakni implementasi rencana mitigasi telah dijalankan dengan sempurna. hal ini untuk menjamin bahwa manajemen risiko benar benar bermanfaat bagi organisasi. compliance office for risk management, yaitu inspektorat jenderalementerian keuanganlakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, baik tingkat kementerian, unit eselon maupun tingkat unit eselon ii, auditmberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan manajemen risiko lingkungan kementerian keuangan apabila diminta. www .jdih.kemenkeu.go.idementerian keuangan adalah sebagai berikut: pelaporan tingkat kementerian keuangan pelaporan tingkat kementerian keuangan terdiri darwww .jdih.kemenkeu.go.iddannwww .jdih.kemenkeu.go.idlaporan.unitwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id. implementasi secara sangat dan manajemen tidak lengkap dan keberhasilan risiko sangat identifikasi penurunan rendah. sangat tidak (level risiko komprehensif. sangat. implementasi secara tidak dan manajemen lengkap dan keberhasilan risiko rendah. identifikasi tidak penurunan komprehensif. level risikodefined) pimpinan risiko mitigasi yang tujuan strategis terhadap dilaksanakan dilaksanakan sedang. implementasi secara cukup danrisiko komitmen dan proses jumlah keberhasilan dikelola risk pemahaman manajemen persentase pencapaian managed) pimpinan risiko mitigasi yang tujuan strategis terhadap dilaksanakan dilaksanakan tinggi. implementasi secara lengkap dan manajemen dan identifikasi keberhasilan risiko tinggi. komprehensif. penurunan.tinggi. sangat level risiko komprehensif. sangat tinggi. tabel ii. tingkat kematangan penerapan manajemen risiko www .jdih.kemenkeu.go.idementerianwww .jdih.kemenkeu.go.id bab hubungan manajemen risiko, pengendalian intern, dan manajemen kinerja kementerian keuangan telah menjalankan manajemen risiko sesuai dengan. selain itu, kementerian keuangan juga telah melakukan upaya peningkatan pengendalian intern melalui keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang peningkatan penerapan pengendalian intern lingkungan kementerian keuangan sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor kmk. untuk itu, perlu dikemukakan bagaimana ruang lingkup dan komponen manajemen risiko serta pendekatan yang digunakan kementerian keuangan dalam mengimplementasikan keduanya.yekwww .jdih.kemenkeu.go.id pendekatan kementerian keuanganementerian keuangan, maka pendekatan yang digunakan kementerian keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut: manajemen risiko kementerian keuanganbsc maupun dokumen perencanaanpengendalian intern kementerian keuangan"kementerian keuangan telah menetapkan manajemen kinerja dalam keputusan menteri keuangan tentang pengelolaan kinerja lingkungan kementerian keuangan. dalam ketentuan pengelolaan kinerja tersebut digunakan model balanced scorecard bsc). www .jdih.kemenkeu.go.id bsc kementerian keuanganementerian keuangan dalam peta strategi. dari peta strategi tersebut disusunlah sasaran strategi yang merupakan sasaran yang akan dicapai. salah satu proses manajemen risiko yang digunakan oleh kementerian keuanganementerian keuangan harus memasukkan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam sasaran strategis pada bscbscwww .jdih.kemenkeu.go.idpelaksanaan pelaksanaan manajemen risiko tingkat kementeriaf.www .jdih.kemenkeu.go.id www .jdih.kemenkeu.go.id bab pendahuluan latar belakangseluruh unit eselon harus menerapkan manajemen risiko unitnya masing masing. hingga saat ini, seluruh unit eselon telah menjalankan proses manajemen risiko dan telah memiliki profil dan peta risiko serta menjalankan rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan. seiring dengan bertambahnya pengalaman dalam menerapkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tersebut dan bertambahnya referensi terkait manajemen risiko untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisienementerian keuangankementerian keuanganementerian keuangan harus memahami dan mengetahui beberapa faktor bagi keberhasilan penerapannya. faktor faktor www .jdih.kemenkeu.go.idementerian keuanganementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.id bab pelaksanaan manajemen risiko tingkat kementerian komunikasi dan konsultasiementerian. komunikasi dan konsultasi tingkat kementerian keuangaementerian keuanganementerian antara lain kementerian dan lembaga lain, organisasi kemasyarakatan, rekanan, kontraktor, dpr, presideementerian adalah seluruh unit eselon dan seluruh pegawai lingkungan kementerian keuangan. untuk manajemen risiko tingkat eselon daementerian,ementeriakementerian, baik unit eselon maupun unit eselon iiementeriaementerian, pelaksanaan rapat berkala komite pelaksana dan komite eksekutif:ementerian. sekretariat komite manajemen risiko kementerian dibentuk untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tingkat kementerianementerian, risk assessment dimaksudkan untuk menyusun profil risiko kunci kementerianwww .jdih.kemenkeu.go.id horizon untuk dibahas dan ditetapkan.ementeriano1 aah "np nya pertama risk risk essen jar risk assessment desember desember desember gambar ii.ementerian keuangan. ketentuan pelaksanaan rapat berkala komite pelaksana awww .jdih.kemenkeu.go.idmenteri keuanganementerianementerian keuangaementerian. www .jdih.kemenkeu.go.id penanggung jawab pelaksanaan tingkat kementerianementerianementerian. dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, komite eksekutif dapat mengubah dan menyesuaikan konteks manajemen risiko tingkat kementerian melalui mekanisme pemantauan risiko. langkah proses penetapan konteks tingkat kementerian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar tingkat kementerian. kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan kementerian keuanganementerian menjadi dasar dan batasan pengelolaan risiko tingkat kementerian keuangan. konteks manajemen risiko lingkungan kementerian keuangan diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat kementerianementerian keuangan. langkah kerja dalam penetapan konteks tingkat kementerian adalah sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id menentukan tujuan atau sasaran tingkat kementerian keuangan tujuan atau sasaran kementeriementerian menjadi alasan penerapan manajemen risiko tingkat kementeriancc. menentukan struktur manajemen risiko tingkat kementerian dalam rangka pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko tingkat kementerian dibentuk struktur manajemen risiko berupa komite manajemen risiko kementerian yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan kementeriaementerianementerianwww .jdih.kemenkeu.go.idementerianementerianementerian. piagam manajemen risiko kementerian menjadi patokan dan pertimbangan bagi komite manajemen risiko eselon dalam menyusun piagam manajemen risiko unit eselonementerian keuanganementerian keuangan. dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks tingkat kementerian dilakukan antara lain terhadap piagam manajemen risiko kementerian. secara teknis tahapan penetapan konteks tingkat kementerianementeriapenanggung jawab pelaksanaan pada tingkat kementerian keuanganunit eselon serta mempertimbangkan masukan dari masing masing eselonementerian. identifikasi risiko tingkat kementerian dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai tingkat kementerian. tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal daripada tingkat kementerian, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua risiko kunci kementerianementeriaementerian keuangan dengan para pemangku kepentingan, potensi potensi risiko kunci dapat diidentifikasi. www .jdih.kemenkeu.go.id analisis sasaran sasaran strategis kementeriaementerian terkait dengan pencapaian sasaran strategis kementerian dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko tingkat kementerianementerian. langkah kerja dalam identifikasi risiko tingkat kementerian adalah: memahami sasaran strategis kementeriaementerian keuanganementerianementeriaementerian.ementerian. www .jdih.kemenkeu.go.idementerianementerianementeriaementerian kepada seluruh unit eselon (dalam hal ini komite manajemen risiko eselonselanjutnya,kegiatan identifikwww .jdih.kemenkeu.go.idementerianementerianementeriaementerian bertujuan untuk mengetahui level risiko tingkat kementerian dan menyajikan peta risiko kementerianmatrik level dampak analisis risiko tdk ida anga 5x5 hampir pasti terjadi sering terjadi kadang jarang terjadi hampir tidak terjadi www .jdih.kemenkeu.go.id memuat ting some a sedang a14 masa gea dan ann men |oa8 rendahementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.id.. kriteria kemungkinan terjadinya risiko cc.www .jdih.kemenkeu.go.idpada tabel ii.. kriteria dampak risiko www .jdih.kemenkeu.go.idl1. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko kementeriaementerian adalah profil risiko kunci kementerian. profil risiko kunci kementeriaketerangan: level risiko sangat tinggi.www .jdih.kemenkeu.go.id kegiatan analisisementeriaementerianevaluasi risiko tingkat kementerian dilakukan dengan memperhitungkan semua risiko kunci yang berada tingkat kementerian. lingkup kementerianementeriawww .jdih.kemenkeu.go.id harus mitigasi. contoh selera risiko sebagaimana terlihat dalam gambar ii. area penerimaan risiko garis toleransi risiko ( ) level dampak gambar iiementerian adalah profil risiko kunci kementerian. dalam profil risiko kunci kementeriaprioritas risiko:ementerian ditujukan untuk menurunkan level risiko kementerian hingga www .jdih.kemenkeu.go.idementeriaeselonementerian yang sudah ditetapkan oleh komite eksekutif kepada seluruh unit eselon yang terkait melalui komite manajemen risiko eselon serta memantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat kementerian. komite eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan rencana mitigasi risiko tingkat kementerianementeriaementerian paling lambat pada minggu awal periode time horizon. mitigasiyang relevaementerian adalah dilakukan secara bersamaan dan diselaraskan dengan proses pengajuan rencana kerja dan www .jdih.kemenkeu.go.id anggaran rka) kementerian keuangan. komite manajemen risiko kementerianipa kementerian disahkan, rencana mitigasi tersebut harus dapat dijadikan sumber yang andal untuk revisi rka dan dipa kementerianementerian dapat dilaksanakan oleh kementerian,kementerian keuangawww .jdih.kemenkeu.go.idementerianunit eselon unit eselon ii, dan unit eselon iii iv ementerianwww .jdih.kemenkeu.go.idementerian keuanganementerian ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko tingkat kementeriaementerianwww .jdih.kemenkeu.go.idementeriankementerian tetap relevan dan mitigasi risiko yang dijalankan tetap efektif mendukung pencapaian tujuan kementerian keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.idementerian untuk meningkatkan dan mengembangkan proses manajemen risiko tingkat kementerian keuangankementeriaementerian keuangan. fokus pemantauan dan revi atas proses manajemen risiko tingkat kementerian dilakukan terhadap: lingkungan penerapan manajemen risiko tingkat kementerianwww .jdih.kemenkeu.go.id dengan baik. perubahan tersebut dapat berasal dan berada internal maupun eksternal kementerian keuangan. kondisi profil risiko kunci kementerian keuangaementerian," bagi perbaikan dan pengembangan proses manajemen risiko tingkat kementerianementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.idementerian. pelaporan manajemen risiko tingkat kementerian keuangan www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idiii pelaksanaan manajemen risiko tingkat eselon komunikasi dan konsultasi seluruheselondan seluruh pegawai lingkungan unit eselon yang bersangkutan. untuk manajemen risiko tingkat eselonyaunit eselon komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh komite manajemen risiko eselon terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal dengan melibatkan unit eselon dan berhubungan dengan komite manajemen risiko kementerian dalam pelaksanaannya. jadwal pelaksanaan komite manajemen risikounipelaksanaan rapat berkala komite manajemen risiko eselon pelaksanaan rapat insidental komite manajemen risiko eselonsekretariat komite manajemen risiko eselonrisk assessment dimaksudkan untuk menyusun profil risiko kunci eselon risk assessment dilakukan oleh komite manajemen risiko eselon dan hasilnya disampaikan kepada www .jdih.kemenkeu.go.idtingkat unit eselon sebagai contoh time horizon dapat diilustrasikan pada gambar iii. time horizon risk assessment risk assessment risk assessment g1 penilaian mitigasi penilaian mitigasi penilaian mitigasi pelaksanaan risk assessment pelaksanaan risk assessment pelaksanaan risk assessment desember desember desember gambar iii. time horizon pelaksanaan rapat berkala komite manajemen risiko eselon rapat berkala yang dilakukan oleh komite manajemen risiko eselon merupakan salah satu bentuk mekanisme komunikasi dan konsultasi. dalam rapat ini, komite manajemen risiko unit eselon ketentuan pelaksanaan rapat berkala komite manajemen risiko eselon adalah sebagai berikut: rapat berkala komite manajemen risiko eselontua komite manajemen risiko eselon www .jdih.kemenkeu.go.idkomite manajemen risiko eselon rapat harus dihadiri oleh minimal dari jumlah anggota komite. pelaksanaan rapat insidental komite manajemen risikokomite manajemen risiko eselon dapat melakukan rapat insidental yang waktu pelaksanaannyamanajemen risiko eselon dokumentasi dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain ditujukan untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan oleh komite manajemen risiko eselonkomite manajemen risiko eselonpenanggung jawab pelaksanaan tingkat unit eselon penyusunan dan penetapan konteks dilakukan oleh komite manajemen risiko eselon jadwal pelaksanaan komite manajemen risikowww .jdih.kemenkeu.go.id lambat pada minggu iiidalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, komite manajemen risikokerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan unit eselonwww .jdih.kemenkeu.go.iddalam rangka pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko tingkat eselon dibentuk struktur manajemen risiko berupa komite manajemen risiko eselon yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin unit eselon menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan unit eselottwww .jdih.kemenkeu.go.idpiagam manajemen risiko kementerian dan unit eselon menjadi patokan dan pertimbangan bagi unit eselon dalam menyusun piagam manajemen risiko unit eselon iiunit eselondentifikasi risiko dilakukan oleh komite manajemen risiko eselon yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit eselon yang berada bawahnya sertapelaksana www .jdih.kemenkeu.go.idtujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis unit eselon sistem pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard bsc) unit eselon dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya untuk tingkat unit eselon pada tingkat unit eselon identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua risiko kunci tingkat unit eselonwww .jdih.kemenkeu.go.id ccunit eselon.unit eselonupaya pengendalian bencana (damage control) atas suatu risiko yang telah terjadi www .jdih.kemenkeu.go.idmanajemen risiko eselon harus menginformasikan risiko risiko kunci eselon dan kementerian kepada seluruh unit eselon yang terkait sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun profil risiko kunci eselon ii. selanjutnya pemimpin unit eselon diharapkan merumuskan risiko kunci eselon yang berbeda dengan risiko kunci eselon danwww .jdih.kemenkeu.go.idii. bawah ini. matriks level dampak analisis risiko 5x5 ida om. anga signifikan minor moderat signifikan sala hampir pasti terjadi sering kadang jarang terjadi hampir tidak terjadi tinggi o ae |oa2 sedang |a18 rendah denah tabel iiii. www .jdih.kemenkeu.go.id .|xiiy60iiiprofil risiko kunci. keluaran iievaluasi risiko. jadwal pelaksanaan komite manajemen risikolingkup unit eselonlmanajemen risikomanajemen risiko eselon11. www .jdih.kemenkeu.go.id area penerimaan risiko garis toleransi risiko level dampak gambar ii1www .jdih.kemenkeu.go.id penanggung jawab pelaksanaan komite manajemen risikounit eselonyang terkait, serta memantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat eselonmanajemen risikopelaksana dan unit eselon terkait,komite manajemen risikopelaksanaan mitigasi risiko rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh komite manajemen risikowww .jdih.kemenkeu.go.idmanajemen risikomanajemen risikorencana mitigasi risiko harus memuat: rincian kegiatan secara jelas catawww .jdih.kemenkeu.go.id komite manajemen risiko eselon dapat menurunkan atau mendelegasikan beberapa rencana mitigasi risiko kepada unit eselon ii, dan unit eselon iii iv terkait. menetapkan target penurunan level risiko komite manajemen risikokomite manajemen risiko eselonwww .jdih.kemenkeu.go.idmanajemen risikojadwal pelaksanaan komite manajemen risikomanajemen risiko eselon secara berkala, komite manajemen risiko eselon menyampaikan hasil pemantauan dan revi proses manajemen risiko kepada komite pelaksanawww .jdih.kemenkeu.go.id pelaksanakomite manajemen risikoomite manajemen risikomanajemen risikounitcc. pemantauan dan revi berkalapelaksana paling lambat pada minggu setelah semester tersebut berakhir www .jdih.kemenkeu.go.ideselon untuk meningkatkan dan mengembangkan proses manajemen risiko tingkat unit eselonunit eselonkomite manajemen risikokondisi profil risiko kunci unitmanajemen risiko eselonmanajemen risiko eselon hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa www .jdih.kemenkeu.go.id rencana mitigasi risiko yang telah disusun benar benar dijalankan tingkatwww .jdih.kemenkeu.go.idpelaporan manajemen risiko tingkat unit eselon dilakukan oleh komite manajemen risikocc.www .jdih.kemenkeu.go.idpelaksanaan manajemen risiko tingkat eselon komunikasi dan konsultasiunit eselon ii.iipemimpin unit eseloniii iv dan seluruh pegawai lingkungan unit eselounit eselon ii, komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh pemimpin unit eselon dengan melibatkan seluruh unit www .jdih.kemenkeu.go.id eselon iii iv lingkupnya masing masing dan berhubungan dengan komite manajemen risiko eselon jadwal pelaksanaan unitii, pelaksanaan rapat berkala manajemen risiko unit eselon ii, pelaksanaan rapat insidental manajemen risiko unit eselon ilii. sekretariat manajemen risiko unit eseloniiii, risk assessment dimaksudkan untuk menyusun profil risiko kunci eselon ii. risk assessment dilakukan oleh unit eselon dan hasilnya disampaikwww .jdih.kemenkeu.go.id menjalankan penanganan atau mitigasi risiko. contoh time horizon tingkat unit eselon diilustrasikan pada gambar ivpenilaian mitigasi ember gambar iv. time horizon pelaksanaan rapat berkala manajemen risiko unit eselon rapat berkala yang dilakukan oleh unit eselonunit eselonpemimpin unit eselon ii: rapat harus dihadiri oleh perwakilan dari setiap unit eselon iii bawahnya. dalam rapat ini, pejabat pegawai unitunitpemimpin unit eselon dapat melakukan rapat insidental yang waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. www .jdih.kemenkeu.go.idpemimpin unit eselon iiunit eselon ii.pemimpin unit eselon ii.ii. penanggung jawab pelaksanaan tingkat unit eselon ii, penyusunan dan penetapan konteks dilakukan oleh pemimpin unit eselon ii, dengan melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit eselon iii iv bawahnya. jadwal pelaksanaan pemimpin unitii. dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, pemimpin unitwww .jdih.kemenkeu.go.idii. kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan unit eselon iiiiii.iiwww .jdih.kemenkeu.go.id dalam rangka pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko tingkat eselon ii, pemimpin unit eselon dapat membentuk struktur manajemen risiko tingkat eselon ii. menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan unit eseloiiiiilwww .jdih.kemenkeu.go.id yang dilakukan oleh setiap unit eselon iiii.ii.i, identifikasi risiko dilakukan oleh pemimpin unit eselon yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit eselon iii yang berada bawahnya serta mempertimbangkan masukan dari masing masing unit eselon iii iv dan para stakeholder. setiap pemimpin unit eselonpemimpin unit eselon iii ivnya. jadwal pelaksanaan pemimpin unitwww .jdih.kemenkeu.go.idi.ii. tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis unit eselon ii, sistem pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard bsc) unit eselon ii, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya untuk tingkat unit eselon ii. pada tingkat unit eselon ii, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua risiko kunci tingkat unit eselon iiiiii. www .jdih.kemenkeu.go.idunit eselon ii, termasuk dalamnya proses bisnis unit eselon iii bawahnya, dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko tingkat unit eselon ii. secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan mencermati sop yang dijalankan baik oleh unit eselon maupun oleh unit eselon iii bawahnya.dan unit yang berada bawahnya berikut dengan proses bisnis yang dijalan pemahaman atas sasaran sasaran strategis berikut dengan proses bisnis tingkat unit eselon dan unit eselon iii ivdan unit eselon iii ivii. kejadian ini merupakan inti dari risiko. tingkat unit eselon ii, identifikasi kejadian ini meliputi kejadian tataran semua unit eselon iii iv bawahnyawww .jdih.kemenkeu.go.id tepat. penyebab risiko dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal unit eselon ii.iiiiiiiiii.ii. penanggung jawab pelaksanaan pemimpin unitiii terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing masing unit eselon iii iv dan para stakeholder. jadwal pelaksanaan pemimpin unitwww .jdih.kemenkeu.go.idv. bawah ini. matriks level dampak analisis risiko tidak 5x5 ida anga signifikan minor moderat signifikan signifikan hampir pasti terjadi sering kadang jarang terjadi hampir tidak terjadi tinggi sedang an las ooa6 dea |oa18 rendah sangat karan tabel iv tingkat unit eselon iiv. www .jdih.kemenkeu.go.id ane "ie kri ppingen ngk ina wet end kep ptn rea han bala agra:tan50xiivrp100ii.level risiko sangat rendah risiko level dampak garis tren risikoiiunit eselon iiunit eselon iiunit eselon ii. penanggung jawab pelaksanaan pemimpin unit eselon bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan hasil evaluasi risiko. jadwal pelaksanaan pemimpin unitii. lingkup unit eselon ii,pemimpin unitpemimpin unit eselon iienam saiwww .jdih.kemenkeu.go.id area penerimaan risiko garis toleransi risiko ( ) level dampak gambar iv. selera risiko cc.ii.www .jdih.kemenkeu.go.id pemimpin unitiii dan mempertimbangkan masukan dari masing masing unit eselon iii iviii yang terkait, serta memantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat eselon iipemimpin uniteselon dan unit eselon iii ivii. pemimpin unitii. pelaksanaan mitigasi risiko rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh pemimpin unitwww .jdih.kemenkeu.go.id langkah proses rencana mitigasi risiko yang disusun oleh pemimpin unitpemimpin unitiipemimpin unit eselon dapat menurunkan atau mendelegasikan beberapa rencana mitigasi risiko kepada unit eselon iii dan terkait. www .jdih.kemenkeu.go.id menetapkan target penurunan level risiko pemimpin unitpemimpin unit eselon iiiicc. realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan. www .jdih.kemenkeu.go.idpemimpin unitii. jadwal pelaksanaan pemimpin unitpemimpin unit eselon ii. secara berkala, pemimpin unit eselon menyampaikan hasil pemantauan dan revi proses manajemen risiko kepada komite manajemen risiko eselonpemimpin unitpemimpin unitpemimpin unitii. cc. pemantauan dan revi berkalapemimpin unit eselon untuk meningkatkan dan mengembangkan proses manajemen risiko tingkat unit eselon iipemimpin unitoutput) penerapan manajemen risiko lingkungan unit eselon ii.pemimpin unitii. kondisi profil risiko kuncipemimpin unit eselon ii.pemimpin unit eselon ii. hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana www .jdih.kemenkeu.go.id mitigasi risiko yang telah disusun benar benar dijalankan tingkat unit eseloniiunit eselon merupakan gambaran hasil pengelolaan risiko tingkat unit eselon iiiiwww .jdih.kemenkeu.go.idii. pelaporan manajemen risiko tingkat unit eselon dilakukan oleh pemimpin unitwww .jdih.kemenkeu.go.idcc. format laporan sesuai dengan formulir www .jdih.kemenkeu.go.id bab model kematangan manajemen risiko secara terus menerus,dalam lampiran keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang kebijakan strategis kementerian keuangan tahun target tingkat kematangan penerapan manajemen risiko kementerian keuangan adalah sebagai berikut: tahun risk managed) dari skala tahun risk managed) dari skala cc.ementerian keuangan. penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap ketiga tingkatan unit penerapan manajemen risiko, yakni tingkat kementerian, tingkat unit eselon dan tingkat unit eselon iiementerian keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.id kepemimpinan proses aktivitas hasil tingkat kematangan manajemen penanganan penerapan risiko risiko manajemen risiko belum komitmen dan proses jumlah keberhasilan sadar risiko pemahaman manajemen persentase pencapaian risk naive)sangat dan sangat manajemen tidak lengkap keberhasilan rendah. risiko sangat dan penurunan rendah. identifikasi level risiko sangat tidak sangat komprehensif.tidak dan rendah. manajemen lengkap dan keberhasilan risiko rendah. identifikasi penurunan tidak level risiko komprehensif.pimpinan risiko mitigasi yang tujuan defined) terhadap dilaksanakan dilaksanakan strategis implementasi secara cukup dan sedang.risiko komitmen dan proses jumlah keberhasilan dikelola pemahaman manajemen persentase pencapaian risk pimpinan risiko mitigasi yang tujuan managed) terhadap dilaksanakan dilaksanakan strategis implementasi secara dan tinggi. manajemen lengkap dan keberhasilan risiko tinggi. identifikasi penurunan komprehensif.enabled) terhadap dilaksanakan dilaksanakan strategis implementasi secara sangat dan sangat manajemen lengkap dan keberhasilan tinggi. risiko sangat identifikasi penurunan tinggi. sangat level risiko komprehensif. sangat tinggi. www .jdih.kemenkeu.go.idear sara struktur manajemen risiko tingkat kementerian keuangan unit eselon unit eselon www .jdih.kemenkeu.go.id daftar pemangku kepentingan stakeholder)www .jdih.kemenkeu.go.id kriteria dampak (contoh) area dampak risiko level dampak kerugian penurunan penurunan gangguan terhadap tuntutan huk negara reputasi kinerja layanan organisasi tuntutan tidak signifikan minor b3 moderat signifikan sangat signifikan matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko matrik analisis risiko tidak sangat hampir pasti terjadi sering terjadi kadang arang (roman! hampir tidak terjadi 23k www .jdih.kemenkeu.go.id ting some o3 sedang s3 e a rendah sangat www .jdih.kemenkeu.go.id selera risiko (contoh) area penerimaan risiko garis toleransi risiko level dampakrofil risiko kunci unit organisasi ruang lingkup penerapan periode time horizon sistem pengendalian risiko yang ada keputusan sasaran level level level prioritas uraian mitigasi organisasi kemungkinan dampak risiko risiko kejadian penyebab dampak sistem efektivitas ya tidak) pengendalian www .jdih.kemenkeu.go.id peta risiko (contoh)sea! level risiko sangat rendah risiko a" level dampak garis tren risikomitigasi risiko kunci unit organisasi ruang lingkup penerapan periode time horizon rencana mitigasi risiko level risiko residual harapan realisasi mitigasi risiko opsi setelah mitigasi risiko prioritas nomor mitigasi kegiatan mitigasi risiko risiko risiko selatan, jadwal penanggung level level level capaian risiko pengendalian target implementasi jawab kemungkinan dampak risiko target tambahan kanan amp ya tidak)ane level risiko residual harapan level risiko sebelumnya level risiko aktual setelah miss risiko prioritas tren deviasi rek dasi risiko risiko level level level level level level level level level risiko kesenjangan potenda kemungkinan dampak risiko kemungkinan dampak risiko kemungkinan dampak risiko www .jdih.kemenkeu.go.id peta hasil mitigasi (contoh) keterangan: level risiko sangat tinggi level risiko tinggi lol tera rsitosedang nnn raja inn kal aero risiko sangat rendah risiko level dampak garis tren risiko disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: tanggal:.b. raat kementerian tirto nip pangperihal permohonan penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggarapajakpajak tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada terdiri dari peraturan menteri keuangan page. (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), alokasi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada daerah sebagai insentif tahun anggaran sebesar rp. (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah): dan alokasi dana bagi hasil pbb dan bpt bagian pemerintah pusat yang dibagikan secara merata kepada kabupaten kota tahun anggaran sebesar rp. (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah). (l) alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajaksebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut pajak penghasilan dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan triwulan tahun anggaran untuk provinsi sulawesi utara sebesar rp. (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), pbb bagian pemerintah pusat tahap iii tahun anggaran yang dibagikan untuk kabupaten kebumen sebagai insentif sebesar rp1. (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pbb dan bpt bagian pemerintah pusat tahap tahun anggaran untuk kota ambon sebesar rp. (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pbb sebesar rp. (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ii. bpt sebesar rp. (tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). pbb dan bpt bagian pemerintah pusat tahap tahun anggaran untuk kota tarakan sebesar rp. (satu miliar .jdih.depkes.go.id full text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan page seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari pbb sebesar rp. (tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah): ii. bpt sebesar rp. (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). bpt bagian pemerintah pusat tahap iii tahun anggaran untuk kabupaten boalemo sebesar rp. (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). penyaluran alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajakana bagi hasil pajak tahun anggaran dilakukan berdasarkan ketentuan pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil pajakmenteri keuangan berwenang menetapkanbahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam hurufcabutan atas keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang pemungutan dan atau penyetoran pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka impor:tas impor barang kena pajak dikenakan pajak pertambahan nilai, dan atas impor barang kena pajak yang digolongkan mewah dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk sesuai undang undang nomor tahun tentang kepabeanan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang tetap dipungut. pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam tidak dipungut terhadap impor barang kena pajak sebagai berikutperwakilan badan atau organisasi internasional yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan sebagaimana yang ditetapkan oleh menteri keuangan, beserta pejabatnya yang bertugas indonesia. cc. barang barang yang berupa hadiah atau berdasarkan bantuan teknik kerjasama dan pemberian lain dengan cara cuma cuma dari pemerintah asing, badan luar negeri, badan atau organisasi internasional, organisasi swasta lainnya, kepada pemerintah pusat atau daerah, lembaga badan, palang merah indonesia, dan kepada organisasi keagamaan dalam negeri yang mendapat rekomendasi dari departemen agamapeti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dengan menunjukkan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang negara tempat yang bersangkutan meninggal:ns abribawaan penumpang yang nilainya tidak melebihi batas us$ per orang atau maksimum sebesar fob us$ untuk satu keluarga: awak sarana pengangkut yang nilainya tidak melebihi fob usd untuk setiap orang: pelintas batas antara indonesia papua nugini nilainya tidak melebihi fob usd tiap orang dalam jangka waktu satu bulan, indonesia malaysia, nilainya tidak melebihi fob myr tiap orang dalam waktu satu bulan atau setiap perahu untuk setiap trip: indonesia filipina: nilainya tidak melebihi fob usd tiap orang dalam waktu satu bulanbarang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku. pelaksanalangsung oleh direktorat jenderal bea dan cukai tempat memasukkan barang, kecuali untuk huruf dan huruf dengan menunjukkan surat keterangan bebas skb) yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak setelah memperoleh rekomendasi dari departemen instansi terkait. apabila orang pribadi atau badan yang mendapat fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam ternyata kemudian mengalihkan barang kena pajak dimaksud kepada pihak lain, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang seharusnya terutang harus dibayar kembali ditambah dengan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusbambang subianttelahunich komen bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan kepabeanan bidang ekspor serta untuk menyelaraskan ketentuan mengenai pengawasan devisa hasil ekspor dengan ketentuan penerimaan negara bukan pajak, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan pemenuhan ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alamengsujieberapa ketentuanhingga berbunyi sebagai berikut: ta."umi temen pey bank indonesia adalah bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undotoritas jasa keuangan. surat pemberitahuan penetapan pemungutan adalah surat pemberitahuan kepada eksportir yang berisi penetapan pelanggaran ketentuan penempatan dhe sda dalam rekening khusus dhe sda, penggunaan dhe sda, atau pembuatan atau pemindahan crow account pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. crow account adalahketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pungutan berupapungutan berupamoda enteng ayisi berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan bidang ekspor. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan disetor kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari hak negara lainnya. penyetoran pungutannegara bukan pajak dan sistem penerimaan negara secara elektronik. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: hasil pengawasan bank indonesia atau otoritas jasa keuangan yang menunjukkan bahwa eksportir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau menjadi dasar bagi kepala kantor pabean untuk memberikan sanksi administrasi. ketentuan s5), dan diubah, antara dan disisipkan (tiga) yakni (la), (1b), dan (1c), antara dan disisipkan (empat) yakni ba), (3b), (3c), dan (3d), antara dan disisipkan (satu) yakni sa), dan antara dan disisipkan (satu) yakni (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala kantor pabean melakukan perhitungan pungutan berupa(la) perhitungan pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada kurs tengah dari kurs transaksi bank indonesia yang terdapat pada hasil pengawasan bank indonesia. (1b) kepala kantor pabean melakukan monitoring pelunasan pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan yang dilaksanakan oleh eksportir. (le) monitoring sebagaimana dimaksud pada (1b) dapat dilakukan melalui sistem informasi. kepala kantor pabean mengenakandan status pelunasan pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam anne berdasarkan perhitungan pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pabean atas nama menteri menerbitkan surat pemberitahuan penetapan pungutan kepada eksportir paling lama (satu) hari kerja setelah diterimanya hasil pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan ba) eksportir wajib melunasi pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan pungutan sebagaimana dimaksud pada (3b) dalam hal berdasarkan monitoring sebagaimana dimaksud pada (1b),pertama kepada eksportir. (3c)(3bdua kepada eksportir. (3d)(3ctiga kepada eksportir.diterbitkan melalui sistem komputer pelayanan. ppu dalam hal penerbitanbelum dapat dilakukan melalui sistem komputer pelayanan, penerbitan surat pemberitahuan penetapan pungutan dan surat tagihan dimaksud dilakukan secara tertulis. sa) penagihan secara tertulis oleh kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara simultan dengan upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan(3b)) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada (3d) diterbitkan eksportir tidak melunasi kewajibannya, kepala kantor pabean atas nama menteri: melakuk, mengenakan penundaan pemberian pelayanan kepabeanan bidang ekspor: dan cc. menyampaikan informasi kepada bank indonesia atau otoritas jasa keuangan. (7a) dalam hal tanggal penerbitan surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada (3c,) surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada (3d), dsebagaimana dimaksud pada jatuh pada tanggal yang tidak terdapat pada bulan sebelumnya, surat tagihan atauditerbitkan pada tanggal terakhir pada bulan berkenacontoh format:cc. surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada (3c), dan runvadih kemenkes surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada (3dkantor pabean yang menerima pelimpahan wewenang dari menteri sebagaimana dimaksud dalam (3b), (3c), (3d),.) yang ditunjuk. pejabat pelaksana harian plhantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: (l) eksportir yang tidak melunasi pungutan berupa denda sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam dikenai denda keterlambatan sebesar (dua persen) per bulan dari jumlah pungutan terutang dan bagian dari bulan dihitung (satu) bulan penuh. untuk jatuh tempo pembayaran pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam (7a), denda keterlambatan ditetapkan (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo. denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada dikenakan untuk waktu paling lama (dua puluh empat) bulan. dihapus. ketentuan dan diubah, dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: eksportir wajib membayar pungutan berupa denda sesuai dengan surat pemberitahuan penetapan pungutan dan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh direktur jenderal perbendaharaan. bukti pelunasan pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi kepala kantor pabean untuk memberikan pelayanan kepabeanan bidang ekspor. direktorat jenderal bea dan cukai menyampaikan informasi terkait pelunasan pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud pada kepada bank indonesia. ketentuan dan diubah, antara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan (1b), dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: terhadap surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan koreksi. (la) koreksi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan terhadap: besaran pungutan berupa denda dalam surat tagihan, dan atau kesalahan penulisan. (lb) untuk dapat melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada eksportir mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri melalui kepala kantor pabean. koreksi terhadap surat tagcontoh format surat tagihan korekny antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: direktur jenderal dapat mengusulkan penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak dari penerimaanpada menteri. penggunaan danaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: petunjuk teknis mengenai pengenaan pungutan berupa denda, permintaan penjelasan secara tertulis, penundaan pemberian pelayanan kepabeanan bidang ekspor, serta penyampaian dan pembayaran tagihan pungutan berupa denda dan denda keterlambatan, dapatpada saat peraturan menteri ini berlaku, terhadap surat tagihan yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya dan belum selesai proses penugasannya, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yangkanan (ri. lampirdiubahs 9zak kepala biro umum usb: ngan plt. kepala bagian administrasi kementerian zan biro pi sitara ardiansyah nincontoh format surat pemberitahuan penetapan pungutan, surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga surat pemberitahuan penetapan pungutan kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea dan cukai surat pemberitahuan penetapan pungutan nomor? s enanananannnnnnnn (gunakan tanggal saree kanan( bha kepada yth.: nama pennanananananann npp nnnanannnnnnnnn( snnknnkkanka alamat? lena kanan sesuai dengan hasil pengawasan bank indonesia nomor . tanggal sh, pemberitahuan pabean ekspor nomor . tanggal meme on:pena saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan . sebesar . dan dikenakan pungutan berupa denda sebesar . dari pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar. raj apabila pungutan berupa denda tersebut atas tidak dilunasi sampai dengan tanggal mms1 o)h., akan diterbitkan surat tagihan pertama dan akan dikenakan. a.n. menteri keuangan kepala .o prn. surat pemberitahuan penetapan pungutan ini dibuat rangkap (tiga): rangkap ke untuk.) rangkap ke untuk .( mh. rangkap ke untuk .( |. petunjuk pengisian nomor diisi nama unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan penetapan pungutan. contoh: kantor pelayanan utama. kantor pengawasan dan pelayanan . nomor diisi nomor dan kode kantor penerbit surat pemberitahuan penetapan pungutan. nomor diisi tanggal surat pemberitahuan penetapan pungutantara lain yaitu: kesatuataupersentase tarif pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam, yaitu: (nol koma lima persen) atas(nol koma dua puluh lima persen) atas pelanggaran. nomor diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu (sepuluh) harian tanda tangpertamaarana tanggal: snencencrnrnnnnn anna kepada yth.: nama penamaan mon npp nana shan alamat? (inna sesuai dengan hasil pengawasan bank indonesia nomor . tanggal kene b). pemberitahuan pabean ekspor nomor . tanggal ees1 oh:tenan pon, saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan . sebesar .(13hsenang apa pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam denda keterlambatan sh d. tenan bprum kemenag, codkesatu za)!oul diterbitkan tanggal februari dan berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: rp100. rp2. nomor diisi tanggal jatuh tempo pembayaran surat tagihankedua kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea dan cukai surat tagihan kedua nomor? sberasraattrnan( tanggal neck kepada yth.: nama pennaanannnnnnnn mainan npp nnnnnnnnnnnnnnann alamat? senin sesuai dengan hasil pengawasan bank indonesia nomor .h. tanggal mn). pemberitahuan pabean ekspor nomor .(9h. tanggal ol. iit1l)., saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan . sebesar .(1l3)) (ll. apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal, ann nnu ipa pepudnnunn surat tagihan ini dibuat rangkap (tiga): rangkap ke untuk .(lhyunwidih kemenpar yani,diterbitkan tanggal maret dan berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: rp100. rp4urat tagihan diterbitkan tanggal april dan berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: any rp100. rp6. nomor diisi tanggal jatuh tempo pembayaran surat tagihanemen pay, surat tagihan ketiga? s anasanananneren tanggal .enccceankennn(3annan kepada yth.: nama pedanantanannn (pian alamat: conan sesuai dengan hasil pengawasan bank indonesia nomor . tanggal kam, pemberitahuan pabean ekspor nomor . tanggal on.(ll).m( sh. sena) pembayaran sampai dengan tanggal. s1. cc. pembayaran sampai dengan tanggal. senar (20h lena. apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal.! akan dikenakan penundaan pemberian pelayanan kepabeanan bidang ekspor,kanan surat tagihan ini dibuat rangkap (tiga): rangkap ke l untuk .( d). rangkap ke untuk . am. rangkap ke untuk .o. nengreyelulditerbitkan tanggal april pengenaan denda keterlambatan (billing) surat tagihan iii diterbitkan tanggal mei dan berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: rp100. rp8devisa hasil ekspor sumber daya alammanah yes pengenaan denda keterlambatan (billing) surat tagihan iii diterbitkan tanggal juni dan berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: rp100. rp10iii diterbitkan tanggal juli dan berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: rp100. rp12. nomor diisi tanggal jatuh tempo pembayaran surat tagihan kedui contoh format surat tagihan koreksi surat tagihan pertama koreksi kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea dan cukai surat tagihan pertama koreksi nomor searaanannannnnn anakan tanggal nenesccnnnnannnnnn beranak kepada yth.: nama pengantar anh npp nnnnnnntananena5 jok. alamat? la) sesuai dengan surat saudara nomor .(7h. tanggal . mengenai permohonan koreksi atas surat tagihan nomor . tanggal nnn1 o)h. sesuai keterangan dari bank indonesia nomor .(ll). tanggal . atas pemberitahuan pabean ekspor nomor . tanggal kan snpl . kena pipertama yang diajukan oleh eksportir. nomor diisi tanggal surat permohonan koreksi atas surat tagihan pertama. nomor diisi nomor surat tagihan pertama yang diajukan permohonan koreksi. nomor diisi tanggal surat tagihan pertamkesan testungutan penerimaan negara bukan pajak berupa sanksi administrasiungutan penerimaan negara bukan pajak berupa denda keterlambatan pelunasan sanksinanas pulkoreksi dan pengenaan denda keterlambatan (billing)1. nomor diisi tanggal jatuh tempo, yaitu (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertamkasat can surat tagihan kedudua koreksi nomor sarana tanggal: nneernnnnnnnnennn (kanan kepada yth.: nama pekan mana npp snnnnanannnnnn alamat? lee) sesuai dengan surat saudara nomor .i(f oh. tanggal . bh. mengenai permohonan koreksi yang atas surat tagihan nomor . tanggal pn1 o).i. sesuai keterangan dari bank indonesia nomor .(ll). tanggal ). atas pemberitahuan pabean ekspor nomor . tanggal kel5)218)i. panen surat tagihan ini dibuat rangkap (tiga): rangkap ke untuk .(l)dua yang diajukan oleh eksportir. nomor diisi tanggal surat permohonan koreksi atas surat tagihan kedua. nomor diisi nomor surat tagihan kedua yang diajukan permohonan koreksi. nomor diisi tanggal surat tagihan kedundjumlah pungutan berupa denda keterlambatan pelunasan sanksi penerimaan negara bukan pajakan yakoreksi dan pengenaan denda keterlambatan (billing) diterbitkan3saadakditerbitkan tanggal maret pengenaan denda keterlambatan (billing) surat tagihan koreksi berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: rp90. rp5. nomor diisi tanggal jatuh tempo pembayaran surat tagihan kedua, yaitu (duasti "id surat tagihan ketigtiga koreksi nomor? seararanaatannn nana tanggal neon kepada yth.: nama pengamanan inn npp sarana alamat? lc) sesuai dengan surat saudara nomor .i. tanggal .i. mengenai permohonan koreksi yang atas surat tagihan nomor . tanggal end1 oh. sesuai keterangan dari bank indonesia nomor .(ll). tanggal mean )h. atas pemberitahuan pabean ekspor nomor . tanggal kcc.. saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan . sebesar .nhii! akan dikenakan penundaan pemberian pelayanan kepabeanan bidang ekspor:pen nagi ata pepennuutn surat tagihan ini dibuat rangkap (tiga): rangkap ke l untuk .(lh. rangkap ke untuk.) rangkap ke untuk . kesssditiga yang diajukan oleh eksportir. nomor diisi tanggal surat permohonan koreksi atas surat tagihan ketiga. nomor diisi nomor surat tagihan ketiga yang diajukan permohonan koreksi. nomor diisi tanggal surat tagihan ketignatkoreksi dan pengenaan denda keterlambatan (billing)iii7surat tagihan ketigaditerbitkan tanggal mei pengenaan denda keterlambatan (billing) surat tagihan iii koreksi berlaku (satu) bulan. jumlah denda keterlambatan: rp90. rp9ungutantmpiii diterbitkan tanggal juli pengenaan denda keterlambatan (billing) ini surat tagihan iii berlaku (satu) bulan jumlah denda keterlambatan: rp0. rp10. nomor diisi tanggal jatuh tempo pembayaran surat tagihan kedupengelolaan dan kepatuhan laporan devisa hasil ekspor sumber daya alam. menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya bapa umum kepala bagian sbs kementerian nun iafisya meat nip |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.