Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
bupati aceh tengah pandan peraturan bupati aceh tengah nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi pelayanan ambulancepelayanan ambulance: bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya operasional dan tingginya harga bahan bakar minyak saat ini, maka dipandang perlu melakukan perubahan tarif pelayanan ambulance, bahwa sesuai ketentuan qanun kabupaten aceh tengah nomor tahun tentangatur dalam suatumgubernur aceh nomor tahun tentang pelaksanaan jaminan kesehatan rakyat aceh kra), qanun kabupaten aceh tengah nomor tahun tentang retribusi daerah: memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang perubahan tarif retribusi pelayanan ambulance. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten aceh tengah pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bupati adalah bupati aceh tengah retribusi. retribusi daerah yang selanjutnya disebut adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau perkiraan izin tentyanan ambulance adalah pembayaran atas pelayan ambulance yang diberikan oleh pemerintah daerah struktur dan besaran perubahan tarif retribusi pelayanan ambulance dalam wilayah kabupaten ditetapkan sebagai berikut dalam wilayah kabupaten wilayah dengan jarak\| wilayah dengan jarak\| km diatafebruari bupati aceh tengah, nazaruddin diundangkan takengon pada tanggal februarijga, bagiagpa., dar,gian hukum setda kabupaten bandung tahun berita daerah kabupaten bandung ag," tangkap. nomor tahun peraturan bupati bandungemilihan dan pemberhentian, panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitiaan pemilihan kepalakelengkapan persyaratan administrasilaksanakandibubarkan oleh badan perlunya daratan desadan dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat. ketentuan lebih lanjut tentang tahapan persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan desa,sebagaimana dimaksud dalam 14dengan mengedepankan musyawarah mufakat,kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten. panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 14berkewajiban: memperlakukan pasangan calon bagian ketiga pencalonan paragraf pendaftaran calonan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenangekanisme memperoleh masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan desa. (1dapat bekerjasama dengan pihak akademitentang pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan desatau orang lain atas permintaan pemilih, anggota panitia pemilihansaksi tidak menandatangani berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada berita acara perhitungan suara dinyatakan sahterhitungempat belas) hari sejak tanggal diterimanya penyama papan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara ter bagian keenampaku ing hns maka berlaku jugai bakal calon kepala desa. bukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf panitia pengawas pemilihan membuat kupu tukitab undang undang hukum acara pidana biaya pemilihan kepala desa biaya penyelengaraan pemilihan: pemilihan kepala desa serentak, dibebankan sepenuh nya kepada apbd, dan pemilihan kepala desa antar waktu bebaskan pada anggaran desa. biaya pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang sebagaimana pada ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. alokasi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bersumber dari dana apbd kabupaten yang besarannya sesuai dengan perencanaan panitia pemilihan yang selanjutnya diajukan permohonan kepada bupati. pengajuan besaran bantuan keuangan kepada desa untuk pemilihan kepala desa disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih sementara ditambah akses daftar pemilih tetap yang diketahui camat. persyaratan pengajuan permohonan bantuan biaya pilkades sumber dana apbd kabupaten, sebagai berikut peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb des), peraturan desa tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa. proposal rab) bahan ajuan kepada bupati. keputusan panitia pilkades tentang daftar pemilih sementara dps) pemilihan kepala desa yang diketahui oleh camat. surat keputusan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan dan pemberhentian kepala desa. keputusan camat tentang pembentukan panitia pengawas pemilihan kepala desa. peta lokasi tps keputusan panitia tentang tata tertib pemilihan kepala desa foto copy rekening pemerintah desa legalised) foto copy npp kepala desa foto copy ktp kepala desa dan bendahara desa. il. foto copy bendahara desa akuntansi bermaterai fakta integritas surat kepala desa permohonan bantuan keuangan untuk pilkades surat rekomendasi camat. bab viii standar dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa panitia pemilihan tingkat kabupaten bertanggung jawab dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pena tkabupaten bandung pengadaan surat suara dilakukan wilayah kabupaten bandunguhi ta surat suara sebagaimana dimaksud pada untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasanganesa dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara. panitia pemilihandesa. panitia pemilihanihan kepala desdanc berisi cc ml, tahan tumpah (leakproof. bagian ketigamempedomani ketentuan peraturan perempatdomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. jumlah bilik pemberian suara setiap tps sebanyak (dua) buah. formulir kelengkapan calon kepala desa formulir pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa d.formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa. spesifikasi dan format formulirdapat bekerjasama dengan panitia pemilihan tingkat kabupaten, tni dan kepolisian negara ri. ketentuan lebih lanjut tentang distribusi perlengkapan pemungutan suara diatur dengan peraturan desa. bab ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka desa yang telah melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa, tetap dapat melanjutkan tahapan dimaksud dan untuk tahapan selanjutnya dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini. peraturan desa tentang pemilihan kepala desa yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini dinyatakan masih peraturan daerah nomor tahun tentang pencalonan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlakjanuarformulir yang digunakan pendaftaran pemilih pemilihan kepala desa formulir bukti untuk pendaftaran pemilih menggunakan kertas (setengah) folio. contoh tanda bukti pendaftaran pemilih sebagai berikut untuk pemilih format panitia pemilihan kepala desa desa .ennannannnnnn. kecamatan lain nan. kabupaten bandung sekretariat jl. .ooooco woo woo manakala tanda bukti pendaftaran nomor . rt. . panitia pemilihan kepala desa. kecamatan . kabupaten bandung, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada nama doakanananannan nana ana aan tempat tgl. lahir umur dnkkanananananena nana joe tahun. jenis kelamin laki laki perempuan alamat pil annnannnannnnnnnn nol . rw, ll. desa222522255255555n5555555522255 gunting sini tanda bukti pendaftaran nomor . rt. . panitia pemilihan kepala desa. . kecamatan . kabupaten bandung telah melakukan pendaftaran pemilih kepada nama dsnannnntanannannaan anna ana ana ana aan aan aan aaaaaa tempat tgl. lahir umur penakanaannatanaeaaaaeaaaan jokes tahun. jenis kelamin laki laki perempuan alamat pil snnnnanaanan ana nol ll. me. kecamatan. yang didaftar petugas pendaftar format panitia pemilihan kepala desa desa ena nnenntann kecamatan nona kabupaten bandung sekretariat jl. . . telp . kode pos. daftar pemilih sementara pemilihan kepala desa coco mentetannanaan kecamatan efek. kabupaten bandung desa le. inna kabupaten bandung kecamatan .i.kocek propinsi jawa barat halaman desa nama tempat tanggal status l p alamat pemilih lahir cincin eni soreang, \|plain soreang, joo (sorang2stm00o\|s o o \| o1\| o\|ooolaa pen men dana nan ban garut, lin \|baru, oo (po iman baru,tata0ss oo (po tel panitia pemilihan kepala desa .loss. kecamatan. kabupaten bandung ketua dnknannnanananaana nana golek) sekretaris dankkknanannnnannnnana ana goal) anggota ekaaanaaaaanannan (ll) panitia pemilihan kepala desa desa kecamatan naa cacantakaan kabupaten bandung sekretariat jl. . . telp . kode pos. daftar pemilih tambahan pemilihan kepala desa eni onnnanknnannn kecamatan nenek. kabupaten bandung desa se. kabupaten bandung kecamatan .i.o rekan propinsi jawa barat halaman lo. pemilih lahir \|cincin \|rti soreang12 koo o \|p (soreang ikan tasik, ola oo) panitia pemilihan kepala desa ms. kecamatan .i joo. kabupaten bandung ketua dogknaanananannaana nana anna golek) sekretaris dadkkknaaannnnnnannana nana goal) anggota ekaaannanaanaananan (ll) format panitia pemilihan kepala desa desa enennnnnannnnn. kecamatan oo. inna kabupaten bandung sekretariat jl. . . telp . kode pos. www www www www vw www daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa kecamatan .ececec, kabupaten bandung desa sen. kabupaten bandung kecamatan .yeon propinsi jawa barat halaman l. desa nama tempat tanggal status l p alamat pemilih lahir soreang, k \|(p \|lima soreang, bandung, ) \|p pian bandung, \|(p panitia pemilihan kepala desa desa me. kecamatan .i j.cc.c.cc. kabupaten bandung ketua pekaaaaaaanaaanananaan (ll) sekretaris penekanan obb) anggota dogknaanananannnana nana anna gelael) mengetahui panitia pengawas surat kuasa pendaftaran bakal calon kepala desa yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap penaakaanannaanaaaaaaaaaa aan aan tempat tgl lahir umur peranan jonan tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama denanaananannananannanaanaa nama aan aan pekerjaan pekakaanananananannnn nana alamat tempat tinggal .o.oooaknana sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala desa. kecamatan . periode . bi. dikarenakan . dengan ini memberikan kuasa kepada nama lengkap anananannananannaana nana aan anna tempat tgl lahir umur penananannanananananan pore tahun, jenis kelamin laki laki perempuan") agama dwakaananannananaanananaa alan pekerjaan dekanaakanaananannnannnana nana ana alamat tempat tinggal .o.oo woo woo womomaaeananan untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala desa. kecamatan .iii.i. periode .iii.o bkn demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar benarnya dan untukdipergunakan sebagaimana mestinya. yang menerima kuasa yang memberi kuasa materai keterangan coret yang tidak diperlukan. format kepada yth. bapak bupati bandung bandung yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap dekkanaanananenann aan tempat tgl lahir umur penaanananaananaanan joe tahun, jenis kelamin laki laki perempuan") agama denanaananannananaananannaaaaaa aan anna pekerjaan denaakaanaaannananann aan alamat tempat tinggal .ooooenennaan dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon kepala desa. kecamatan . kabupaten bandungserendah rendahnya ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama dan atausederajat, foto copy akta kelahiran atau suratpernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataansurat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai prosespemilihan selesai surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan keonaran sebelum,selama, dan sesudah pemilihan kepala desasebagai kepala desa )", surat ijin dari camat bagi kepala desa yang akan berakhir masa jabatannyadan mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk periode kedua )", surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarikkembali bagi pimpinan anggota bpd yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa )": surat ijin dari camat bagi perangkat desa yang akan mencalonkan dirisebagai kepala desa )".nya permohonanini saya sampaikan terima kasih. pemohon materai rp. keterangan menyesuaikan. format surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa e www yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap dekaaakanaannannnlnnn ana tempat tgl lahir umur peranan jonan tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama penanaananannananannananaana aan pekerjaan dekanaaanaanannnnnnnnn nana alamat tempat tinggal .io.omoennnancalon kepala desa . kecamatan., dan apabila ternyata pernyataan ini tidakbenar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang undangundpam mwm r nxxsil, yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap pekakananananaannn nana tempat tgl lahir umur peranananannananananan pole tahun, jenis kelamin laki laki perempuan") agama denakaanananaananannaanaanaa aan pekerjaan deknannaananannnnnnnan aan alamat tempat tinggal .cbooo#o oom wanpemilih adalah penduduk desa setempat danformat surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap pekakananananannnnnn nana tempat tgl lahir umur pennaanaanaanananan pola tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama penanaananannananannananannana aan pekerjaan dennanaaanannannnnnnnn ana alamat tempat tinggal .ooooennnnna dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon kepala desa dalam pemilihan kepala men kecamatan .iieeccccu. masa jabatan. s a nnanananananananrp. keterangan coret yang tidak diperlukan. formatbawah ini nama lengkap dekanananananannnn nana tempat tgl lahir umur peranan pole tahun, jenis kelamin laki laki perempuan") agama nakannananananaanana nana aan pekerjaan dekanaaaaanaanlnnnnnn nana alamat tempat tinggal .cbooo woo woo wom jan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukumanpidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusansedang dicabut hak pilih yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap pekakananananannnn nenek tempat tgl lahir umur peranananaanananananan pole. tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama penanaananannananannanannana aan pekerjaan deknannanannannnnlnnlan ana alamat tempat tinggal .cbooo woodcock mma dengan ini menyatakan bahwa saya benar benar tidak sedang dicabut hak pilihberdasarkan keputusan yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap dekananannannanlannnnn aan tempat tgl lahir umur peranananaanananananan pot tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama donanannanantanananana nana aan pekerjaan dekanaaanaanannnannannenne aan alamat tempat tinggal . wo.voodoo oma menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon kepala desa eeeeee. kecamatan . tidakakan mencabut pencalonan kepala desa yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap dekaaakakannannnnn aan tempat tgl lahir umur peraananaanananananan potennaanaaana .tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama nanannanannananaanananaan anna aan ana aanbenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan sayasebagai calon kepala desa . kecamatan . sampai denganproses pemilihan kepala desa selesaibersedia tidak membuat keributan keonaran yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap donnnananannnaana nana aan aan tempat tgl lahir umur perananananananananan pole tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama penanaananannananannanannanaa ana pekerjaan deknannaanannannnlnlan ana alamat tempat tinggal .oooocoo womandan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan kepala desa desa kenanenananananan, kecamatan .i jjjpengunduran diri sebagai pimpinan anggota bpd yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap dekaaakakannannnnn aan tempat tgl lahir umur peranan pole. tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama nakaananantananaaana nanakatakan kecamatan. surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau suratketerangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diprosesoleh instansi pejabat yang berwenangpanitia pemilihan kepala desa desa kecamatan .voodoo kabupaten bandung sekretariat jl. . . telp . kode pos . , '?., ,'y'y? mm . mm. berita acara penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa pemilihan kepala desa .i. kecamatan .oooooooooooo kabupaten bandung pada hari ini . tanggal . tahun. bertempat kenanananaaaan anne, kami panitia pemilihan kepala desa, desa peneelanaeaea, kecamatan ., kabupaten bandung telah mengadakan rapat penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa, pemilihan kepala desa pereelatamae. saw sanakisayang telah mendaftarkan diri yaitu sdr. benkaanaanaanaannnaa umum sannaaaan tahun, pendidikan kenkaanaaaa bekerja .iii.iii. alam .i.oooooooonnnnknnnannnka sit. la. ionnnnnnnnanan umum . tahun, pendidikan krama pekerjaan .i iii. ala mat .i.ii jong sat. sana umum . tahun, pendidikan kenaasanaaaaa pekerjaan .iiiiiuiiii ala mat .iie dst. dengan telah adanya bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri, makasebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. panitia pemilihan kepala desa mess. kecamatan. kabupaten bandung ketua dgkaaaanaanannaaananaaaan gek) sekretaris dnkkanananaannnaaaa nana golek) anggota dekaaanaanaananannaan (bl) format panitia pemilihan kepala desa desa .ooooooooo kecamatan .ooooooooo. kabupaten bandung sekretariat jl. . . telp . kode pos. ,.,.,.,.,. . . berita acara penelitian berkas bakal calon kepala desa pemilihan kepala desa .o. kecamatan .oooooocoooooo kabupaten bandung pada hari ini . tanggal . jm. tahun. bertempat penaaanaalanlnanaaaaaaamea, kami panitia pemilihan kepala desa, desa kenatatalanaaaa, kecamatan ., kabupaten bandungbakal calon kepala desa sejumlah. (www. orang, yaitu sat. sannannnanetatannnae umum . tahun, pendidikan . pekerjaan .io. alam loco makanan sdr. naennananna umum . tahun, pendidikan . pekerjaan .ie. ala loco. mata sdr. sannennnnnanananaaa umum . tahun, pendidikan . pekerjaan. ala mat .iie.oooonnnnnnnnnk.) orang, yaitu sit. nnnenennnanannanaaaa umum . tahun, pendidikan . pekerjaan . ala mat lila sdr. .nnnanannnenanen umum . tahun, pendidikan . pekerjaan .ii ala mat lio. bakal calon kepala desa yang mengundurkan diri sejumlah .( jj) orang,yaitu sat. nananannanananlannaea umum . tahun, pendidikan . pekerjaan . jou ala mat .iieooennaame. kecamatan. kabupaten bandung ketua kkaakaanaanannaaananaaa ge) sekretaris dkakananananaanaaaa nana gel) anggota pekaanaaaaaaanlanannan (le) panitia pemilihan kepala desa desa kecamatan oo. kabupaten bandung sekretariat jl. . . telp . kode pos . keputusan panitia pemilihan kepala desa desa .e.necannatn. kecamatan ernai. kecamatan . kabupaten bandung panitia pemilihan kepala desa, desa mo, menimbang a.ee. kabupaten bandung, tanggal . jjj., maka bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkansebagai calon kepala desa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, serta sesuai ketentuan peraturan bupati bandung nomor . tahun2015 tentang ., maka dipandang perlu untuk menetapkan calon kepala desa . pemilihan kepala desa kesetaraan. kecamatan kananantananaanananaan kabupaten bandung dengan keputusan panitiabandumilihan kepala desa satu kali dan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten bandungsg. neraka umum . tahun, pendidikan . pekerjaan.eee aaa mat lie sdr. aneka umum . tahun, pendidikan . pekerjaan.j.e ala li. dst kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggal .ooo panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan mecca kabupaten bandung ketua tembusan yth. sdr. bupati bandung soreang camat ketua bpd desa. kecamatan. calon kepala desa yang bersangkutocoooooooooooooo. kecamatan .oocoooooooooooo pada hari ini . tanggal . j. tahun. bertempat dilan nnnananatanannaneae kami panitia pemilihan kepala desa, desa kememeemeee, kecamatan ., kabupaten bandung telah mengadakan undian nomor urut bagi calon kepala desa yang berhak dipilih, pemilihan kepala ., kecamatan., kabupaten bandung sesuai ketentuan peraturan bupati bandung nomor. tahunpanitia pengawas, dengan hasil sebagai berikut sdr. nenek umum lee. tahun, pendidikan .pekerjaan kennaanaanaanannann alam lo. ion inna, dengan urut . d2. senen umum l. tahun, pendidikan .pekerjaan bennaaaanaaannann alam lo. inna, dengan nomor urut . sdf. senen umum l. tahun, pendidikan .pekerjaan benaaaaanaaanann alam lo. oooennnnnkn, dengan nomor urut . kabupaten bandung sekretaris ketua format surat suarasurat suara pemilihan kepala desa desa .ooo kecamatan oo. kabupaten bandung halaman luar berisi sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan surat suara sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan panitia pemilihan surat suara panitia pemilihan pemilihan kepala kepala desa desa desa . kecamatan kecamatan kabupaten bandung sannnnannananannan ketua stempel (ditandatangani formatformat:.o.o. panitia pemilihan kepala desa desa .o.oo. kecamatan .oooooooooooo. kabupaten bandung sekretariat jl. . telp. . kode pos. nomor: kepada sifat penting yth. sdr.. kecamatan kanaaaanaaaann, best okada: hari tanggal waktu sannannnnaannkecamatan ketua nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn g ning sinikecamatan . jj.c.cc ju. nama lane yang menerima dpt nan nnnnnnnnaanaaan alamat nama terang surat mandat yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap .voodoo womommanannaan tempat tgl lahir umum loose pon tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) aga .oooocennnannnnlannnnnnananlnanalaan pekerjaan .cbooo woo woo womenannnenaannaaaaan alamat tempat tinggal .o.ooooaknnnnn adalah sebagai calon kepala desa . kecamatan . kabupaten bandung dengan nomor urut . dengan surat ini saya memberikan mandat kepada nama lengkap .cbooo woo woman tempat tgl lahir umum lose penanaman tahun, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama .ooo womllnaklanalaaanaaaaaaan pekerjaan .oooococoo wooooom nana alamat tempat tinggal .oooooocooooooomcoocooo woo untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala desa keeeeman. kecamatan . pada tanggalyang menerima mandat yang memberi mandat rp. keterangan coret yang tidak diperlukmungutan suara pemilihan kepala desa desa .oooooooooooo. kecamatan .ooooooooooo. pada hari ini. tanggal . tahun. bertempat menananananatanasana kecamatan ., kabupaten bandung telahdilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa. kecamatan penatatalanaa, kabupaten bandung. hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah warga desa emeeeee. menyatakan bahwa pemungutan suara pemilihan kepala desa penaniteneaeee pemilih. jumlah kartu suara kembar. jumlah kartu suara yang diberikan kepada pemilih peka kembar. jumlah kartu suara yang cacat atau rusak gunakan kembar. jumlah kartu suara yang salah color pa.e. kecamatan . j.c. kabupaten bandung ketua dkkkaannananaanaaana nana aan golek) sekretaris pekakanananananaaaana ana obb) anggota donknaanananannaana nana golekmungutan suara pemilihan kepala desa tps tambahan desa .voodoo. kecamatan .ooooooooooooo pada hari ini. tanggal. tahun. bertempat benanananananataannmeaa, kecamatan ., kabupaten bandung telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa ., kecamatan penatatalanaan, kabupaten bandung. hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah warga desaseen,. menyatakan bahwa pemungutan suara pemilihan kepala desa penatitaneaenam pemilih. jumlah kartu suara dane kembar. jumlah kartu suara yang diberikan kepada pemilih dane kembar. jumlah kartu suara yang cacat atau rusak pekan kembar. jumlah kartu suara yang salah color dameii. kecamatan. kabupaten bandung ketua pegaaakaanannannnanaaaan (ll) sekretaris dkakanananananaaaaaa aan oleh) anggota dekaannaaaaanaananannanan (lelaksanaan pemilihan kepala desa tps tambahan desa .ooo. kecamatan .ooooooooooooo pada hari ini . tanggal . jj. tahun. bertempat keaananatanaanantana ee, kecamatan ., kabupaten bandung kami panitia pemilihan kepala desa, desa ., kecamatan .i jjj.i. kabupaten bandung, telah melaksanakan pemilihan kepala desa, pelaksanaan dimulai dari jam. wib s d jam . wibpanitia pemilihan kepala desa, desa knanananaananananananananaang kecamatan. dengan disaksikan oleh para calon kepala desa yang berhak dipilih dan atau saksi, telah mengadakan penelitian terhadap jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap pakan pemilih. jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih pake pemilih. jumlah pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih pajak pemilih. jumlah kartu suara done kembar. jumlah kartu suara yang diberikan kepada pemilih dane. kembar. jumlah kartu suara yang masuk pekan kembar. jumlah kartu suara yang cacat atau rusak pena kembar. jumlah kartu suara yang salah color pkl kembar. jumlah suara yang dinyatakan sah pajak, suatu. jumlah suara yang dinyatakan tidak sah pajak, suatu. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan denganmemperoleh sax. lon kanan, memperoleh . (eeneeeeenanennn) suara. sat. lncnnnnnnnnnaaan, memperoleh . (ee.eneeneeneeneann) sara. sat. lnnnsnnnnnnnnannan, memperoleh . (ee. oomooneneanannn) sara. sat. snannnnnnannnanaan, memperoleh . ( en.ooo. benci) suara. just ah.aaaaaa. (ernanannnnnnannenn) suara. berdasarkan hasil penghitungan suara, calon kepala desa yang berhak dipilih nomor urut . (kk sdr. telah memperoleh suaraterbanyak yaitu .i.ee ona) suara, sehingga telah memenuhisyarat untuk diajukan kepada badan permusyawaratan desa, desa kenekamee kecamatan . kabupaten bandung .i j., kecamatan . kabupaten bandung. demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakansebagaimana mestinya. panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan .i.o kabupaten bandung ketua donknananananannaan nana golek) sekretaris donkknnananaannn nana golek) anggota pekaaanaanaananannnan (bl) calon kepala desa yang berhak dipilih saksi badan permusyawaratan desa oo. kecamatan .o.coo oo. kabupaten bandung sekretariat jl. . . telp . kode pos . ' '?'?'? .,? keputusan badan permusyawaratan desa desa nana cannatun. kecamatan rentan kecamatan . kabupaten bandung badan permusyawaratan desa, desa me.) menimbang bahwa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan kepala desa penananaanaanannanaan dari panitia pemilihan kepala desa, sa. je. kecamatan ., bakal calon kepala desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah bakal calon kepala desa dengan nomor urut . atas nama saudara.: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan mendasar pada ketentuan peraturan bupati bandung nomor . tahun tentang ., dipandang perlu menetapkan keputusan badan permusyawaratan tentang penetapan calon kepala desa terpilih pemilihan kepala desa, desa ., kecamatan.yusun rumusan kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan mempertimbangkan kearifan lokal: menerima laporan sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa dari panitia pengawas kecamatabupati . ditetapkan . pada tanggal . j.ook badan permusyawaratan desa desa. kecamatan cra. kabupaten bandung ketua tembusan yth. sdr. bupati bandung soreang camat. panitia pemilihan kepala desa. kecamatan.j calon kepala desa yang bersangkutan. pencoblosan surat suara surat suaradiluar gambar calon namun masih dalam garis pembatas gambar calon. (dm pe.il. pe. suara ycalon ttd dadang laserlaporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati77dan pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf adalah wakil bupati atau camat. pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bpdbersifat mandiri dan tidak memihak, panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada keanggotaannya terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara: dan seksi seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan,:
ri, pa: tunggu: bupati bandung provinsi jawa barat sali nan peraturan daerah kabupaten bandungkabupaten bandung memiliki potensi kekayaan alam, budaya dan kreativitas masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan pembangunan daerah, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, bahwa pemerintah daerah perlu menyelenggarakan ekonomi kreatif kabupaten bandung secara terencana, terarah, berkesinambungan dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, cc.ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ekonomi kreatifngembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pengembangan pasar produk ekonomi kreatif, pengembangan citra produk ekonomi kreatif, pameran, pergelaran, dan atau festival seni budaya, penyediapengembangan kemitraan kemasan produk ekonomi kreatif. paragraf pemberian apresiasi dan insentif pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan apresiasi dan insentifbantuan keuangan,insentif sebagaimana dimaksud pada (berupa: fiskal, dan atau nonfiskal. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diberikanketentuan mengenai pemberian apresiasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. paragraf fasilitasi kekayaan intelektual fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam hal: il) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf perlindungan hasil kreativitas perlindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk melindungiordinasi pengembangan ekonomi kreatif pemerintah daerah kabupaten dapat melakukan koordinasi dalam pengembangan ekonomi kreatif. koordinasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan, pelaksanaan, cc. pembinaan, dan pengawasan. koordinasi pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten dengan melibatkan perangkat daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, maupun pelaku ekonomi kreatif. bab rencana induk ekonomi kreatif ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan rencana induk ekonomi kreatif. rencana induk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pemerintah daerah kabupaten. rencana induk ekonomi kreatifekonomi kreatif paling sedikit memuat: prinsip pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,penyelenggarakabupaten. penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah diintegrasikanitetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. pemerintah daerah kabupaten untuk menyelenggarakan ekonomi kreatif. dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kabupatenruang ekonomi kreatif pemerintah daerah kabupatensi. ruang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada dapat berfungsi untuk: inovasi pelaku kreasi: mempertunjukan hasil karya dari pelaku kreasi, cc. pemasaran dan promosi, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan ekonomi kreatif. penyediaan ruang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan dan pemberdayaan pelaku kreasi, dan ketersediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. ruang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan pelaku kreasi. kegiatan sebagaimana dimaksud padasama para pelaku kreasi dengan pengelola kekayaan intelektual, pengembangan konten, pendampingan model usaha bagi pelaku kreasi pemula, dan pendampingan pengelolaan keuangan bagi pelaku kreasi pemula. bab kewirausahaan ekonomi kreatif pemerintah daerah kabupaten memfasilitasi kewirausahaan pelaku kreasi pemula. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: mitra kreasi, dan atau mitra produk antar usaha kreatif tingkat provinsi dan nasional. pemerintah daerah kabupaten memfasilitasi kegiatan magang pelaku kreasi pemula. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah kabupaten melaksanakan identifikasi usaha ekonomi kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang. pemerintah daerah kabupaten mendorong dan memfasilitasi: kerja sama dan jejaring usaha ekonomi kreatif dengan usaha lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk, akses kepada usaha industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas dan kompetitif, dan pemenuhan standar usaha pelaku ekonomi kreatif. bab vii kabupaten, akademisi: pelaku usaha pelaku ekonomi kreatif, komunitas kreatif: dunia usaha, dan unsur media. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam aturan bupati. bab viii pembiayaan pembiayaan kegiatan penyelenggaraan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dapat berasalsuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari masyarakat dan dunia usaha. bab peran sertaketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatifekonomi kreatif umum kabupaten bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan potensi sumber daya manusia yang cukup beragam serta keanekaragaman budaya, memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. dalam menggali potensi dan memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi kreatif diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan ekonomi kreatif. kewenangan daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif diatubagian urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata. penyelenggaraan ekonomi kreatif dijabarkanhuruf menyebutkan sub urusan penyelenggaraan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi urusan daerah kabupaten kotselain itu sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi urusan daerah kabupaten kota adalahefinisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia (sosial) yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. sedangkan definisi kreatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat melahirkan sesuatu yang baru daya cipta, baik itu berupa suatu gagasan maupun karya nyata yang relatifnya berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. sehingga ekonomi kreatif didefinisikan sebuah konsep bidang perekonomian era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. konsep dari ekonomi kreatif mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. ekonomi kreatif lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. ekonomi kreatif adalah konsep dan didukung keberadaan industri kreatif. ekonomi kreatif memanfaatkan potensi budaya, kearifan lokal, dan inovasi sebagai sumber ekonomi. dengan kata lain, ekonomi kreatif menggabungkan industri, budaya tradisional (nilai komersial dikaitkan dengan produk budaya dan pemikiran asli) serta bentuk kreatif kontemporer yang didukung teknologi. sehingga usaha usaha yang memanfaatkan warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk berinovasi dapat dikategorikan sebagai usaha kreatif melalui kegiatan penyelenggaraan ekonomi kreatif dapat dicapaipaya penyelenggaraan ekonomi kreatif dilakukan agar mampu mewujudkan tujuan strategis tersebut atas maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur pengembangan ekonomi kreatif daerah. keberadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya penyelenggaraan ekonomi kreatif dalam menyejahterakan masyarakat serta terjalinnya regulasi yang sinergis dalam pembangunan kepariwisataan. peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif dalam bentuk: landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif masa sekarang dan masa yang akan datang, pendorong kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif dapat lebih tertib, terarah, terkoordinasi, cc. penyelarasan penyelenggaraan ekonomi kreatif yang sejalan dengan dinamika politik, hukum, dan pemerintahan, dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelasumber pembiayaan alternatif luar mekanisme pembiayaan yaitu dapat dari lembaga keuangan selain perbankan, seperti koperasi, leasing dan lembaga keuangan non banmeliputi koridor bidang: pertanian, budaya, sosial, manufaktur industri, jasa perdagangan, pariwisata, dan bidang lainnya. pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf antara laintelevisi dan radio, dan pengelola kekayaan intelektual lainnya. pelaku kreasi yang melakukan usahanya tanpa mengelola kekayaan intelektual dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan pengelola kekayaan intelektual. kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. bagian kedua hak dan kewajiban pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual setiap pelaku kreasii dari pemerintah daerah kabupaten. setiap pelaku kreasi berkewajiban: memberikan data diri dan data produk ekonomi kreatif dalam sistem ekonomi kreatif daerah:elola kekayaan intelektual berhak: mendapatkan perlindungan hukum atas usaha, mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan penyelenggaraan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari pemerintah daerah kabupaten, dan mendapatkan hak hak yang diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya. pengelola kekayaan intelektual berkewajiban: memiliki perizinan usaha, menjunjung tinggi nilai nilai agama, etika, moral, kesusilaaniii tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif bagian kesatu umum pemerintah daerah kabupaten bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif. tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif, pendataan pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual: cc. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif. bagian kedua perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai denganrencana penyelenggara. bagian ketiga pendataan pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual pemerintah daerah kabupaten melakukan pendataan dan pemetaan pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual. pendataan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap perangkat daerah yang membidangi ekonomi kreatif. pemetaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap semua potensi pelaku ekonomi kreatif. bagian keempat pengembangan ekosistem ekonomi kreatif paragraf umum pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam hurulindungan hasil kreativitas, dan kebijakan dalam kondisi krisis. paragraf pengembangan riset pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan atau masyarakat. pengembangan risethasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai pembuatan kebijakan dingembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huru: dan kewirausahaan. pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. ketentuan mengenai pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. paragraf fasilitasi pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah kabupatenabupaten dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif luar mekanisme lembaga pembiayaan perbankan. dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk badan layanan umum daerah. pembentukan badan layanan umum daerah sebagaimananyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah kabupatenketentuan mengenai penyediaan sistem informasi dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. penyediaan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan dapat bekerjasama dengan swasta serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pengembangan produk dan pemasaran pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan memfasilitasi: pengembangan desain produk ekonomi kreatif, pengembangan interpretasi produk, dan pengembangan kemasan produk ekonomi kreatif. pengembangan produkmberian nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk, dan perancangan kemasan produk ekonomi kreatif. pemerintah daerah kabupaten memfasilitasi pengembangan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif
es sbnalokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalamkeseratuskeseratus) dari jumlah desa,sebanyak y o (sembilan keseratus) dari jumlah desa, jumlah desa penerima alokasi kinerja daerah adalah sebanyak (sepuluh keseratus) atau (dua puluh tujuh) desa dari total (dua ratus tujuh puluh) desa daerah:persentase pengadaan barang dan: perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot (tiga puluh keseratus): cc. status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot (sepuluh keseratus): dan perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot (tiga puluh keseratusanab penetapan rincian dana desa penetapan rincian dana desa untuk setiap desluran dana desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam tahap, dengan ketentuan: tahap paling cepat bulan januari sebesar (empat puluh keseratus) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian,paling cepat bulan julyo(tiga puluh lima kebandung0tentang penetapan tim pelaksana kegiatan, oo.ccada. iliii tahun anggaran sebelumnya. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada untuk tahap iii sebagai berikutcc.danlam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalampenetapan tim pelaksana kegiatan,urat rekomendasi camatil.m.dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap iii tahun anggaran sebelumnya dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desaerupayang tidak disalurkkeadilanhuruf blt desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selama bulan dengan besaransebagaimana dimaksud pada berdasarkan kelompok pekerjaan diatur lebih lanjutftar rincian prioritas penggunaan dana desa tahunpada dilakukan secara swakelola dan partisipatif dan ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada bpd menyampaikan teguran lisan dan atau tertulivii penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa pemerintah desa menyusun dan menyampaikan laporan terhadap penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. laporan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari, laporan pertanggungjawaban dana desa, dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desi, dan tahap iii berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa yang disampaikan pada tahun berikutnya. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk desa berstatus desa mandiriakhir tahun anggaran berjalan. bab viii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemantauan dan evaluasi ditingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim pembina tingkat kabupaten dan tim pembina tingkat kecamatan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah dan tim pembina tingkat kecamatan. dalam pelaksanaan tugasnya tim pembina tingkat kabupaten dibantu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, tim pembina tingkat kecamatan dibantu olehkabupaten dalam melakukan pembinaan ditingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim pembina tingkat kabupaten. dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. susunan tim sebagaimana dimaksud pada yakni sebagai berikut: pengarah bupati bandung, wakil bupati bandung, dan sekretaris daerah. penanggung asisten pemerintahan dan jawab kesejahteraan rakyat, dan asisten perekonomian dan pembangunan. tim pembiua kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa wakil sekretaris dinas ketua pemberdayaan masyarakat dan desa sekretaris kepala bidang pemerintahan desa pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa wakil kepala seksi administrasi sekretaris pemerintahan desa pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa anggota unsur inspektorat daerah, unsur dinas pendidikan: unsur dinas kesehatan: unsur dinas pekerjaan umum dan tata ruang, unsur dinas perumahan dan permukiman dan pertanahan, unsur dinas sosial: unsur dinas ketenagakerjalingkungan hidup, unsur dinas pemberdayaan masyarakat dan desa: unsur dinas perindustrian dan perdagangan, unsur dinas pertanian: unsur dinas pangan dan perikanan, unsur badan keuangan dan aset daerah: unsur badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, unsur dinas komunikasi informatika dan statistik: unsur dinas arsip dan perpustakaan, unsur badan penanggulangan bencana daerah unsur dinas pariwisata dan kebudayaan, unsur dinas pemuda dan olah raga, unsur bagian hukum setda, unsur bagian kesejahteraan rakyat setda, unsur bagian tata pemerintahan setda: unsur bagian pengadaan barang dan jasa setda, dan unsur bagian organisasi setda. sekretariat unsur bidang pemerintahan desa pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut: merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa, memberikan pedoman dan sosialisasi pelaksanaan dana desa: dan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa. bagian ketiga tim pembina tingkat kecamatan dalam melakukan pembinaan ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim pembina tingkat kecamatan. dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dibantu susunan tim sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: penanggung camat jawab ketua sekretaris kecamatan iiimbinaan pendokumentasian dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan penyaluran dana desa, membuat rekomendasi penyaluran dana desa sesuai persyaratan yang ditentukan dan mengusulkannya kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desadengan perangkat daerah yang membidangi pemukiman, pertanahan dan pertamanan dan perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan tata rudalam setiap tahapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban apb desa, mendampingi desa dalam proses pengadaan barang dan jasa, menyusun laporan setiap tahapanpengelolaan keuangan desa, menginventarisir laporan laporan dana desa yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh desa untuk disampaikan kepada bupati melalui tim pembina tingkat kabupaten, dan j . memfasilitasi proses penanganan permasalahan tingkat desa dan melaporkan hasilnya kepada tim pembina tingkat kabupaten. bagian keempat tenaga pendamping profesional dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim pembina tingkat kabupaten dan tim pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dan dibantu dan didampingi oleh tenaga pendamping profesional. tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan tingkat kabupaten, pendamping desa berkedudukan tingkat kecamatan, dan cc. pendamping lokal desa, berkedudukan tingkat desa. tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada hurufpembina tingkat kabupaten, pendampingmbina tingkat kecamatan. cc. pendamping lokalpengelolaan keuangan desa. bab penghentian penyaluran dan pemotongan dana desa bupati dapat mengajukan penghentian penyaluran dan pemotongan dana desanugaskan aparat pengawas internal pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap desa yanghentian penyaluran dan pemotongan dana desa sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan berdasarkan rekomendasi dari aparat pengawas internal pemerintah daerah. penghentian penyaluran dana desa dilakukan mulai dana desa tahap berikutnya setelah surat sebagaimana dimaksud pada diterima oleh kementerian keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuanganrincian dana desa untuk setiap desa kabupaten bandung tahun anggaran ema lemunnvean aan mamo\| asaonoon demi sem lembar kosmo\| saaamol glamor\| memasok gems mambo\| mamo\| centasam masaamom man emas lewawam masal momosol nsoooatoon menunda semen dwnatanar sotartaoo\| sotamaaoo\| enseramn noasosom pemeran lewat rmol amanat\| amsonoon dena toman ditandai mas amal mensos sosasmon timang penemu santoso\| most\| awomir tansarso paman dingo ssmsoao\|asomomo\| monsoon dena non pama (roro teams sama danamon demam laman damar tegas nano\| kar london demam dima lswamae simo\| amal) gasomaoon dimana dimas (sam sampai\| ammo\| argon demam depag seneaoturp asrama\| agama\| momoa a0sasak0n depag rawan tom nomor cameroon demam dewa omegam mosnmolanmomol sosamoon dena tanaman segera \|sosial\| sosial\| kanoman\| maman dowomame lawan sesal asam\| sororaoon dena (omwumam sewaan panas\| awan tosasonoon demo pohan (anwar seomtomo\| seoaromo\| cammasamn taman nan (amar (tamammsar comosa\| momo\| ammem ensoonon cor pemanen dramanya antono\| antono\| catwoman arora perang (oamgema songo soso\| ammem amen pemanas dalaman aman mamamoo\| amomoon dena pemesanan irmesoen anmamol mmol names dawuan (emesenean (namum sastomeo\| mastodon\| nasa ayaman (asean dimana mooowo\| mano\| asam asam laman ditambang agama mammal ara sanam barumun (eng panas agama\| salomon den san femen dan aesstomo\| apostolo\| engan mamamoo femen timang omssomo\| ammad\| ooostoon dena feng dataran etana\| etanol simas\| ammem gorfowmaa taman samulo\| momo\| halaman amazon gor kesana pama semasa\| sasa ontoraoon den lomba ovum samo\| samo\| gagal maman lobata dame sma tambo\| namsonoon dena sar der dame momo\| ammem\| armor aoooraom one door lowmestar amaroroo\| amar atasan angesgoonnysuratatau kaur sebagaian osman lemak mambo\| mama\| raman sooamom sao dmusic doamoersar among monaco\| camomemn amnsamom sarkoma lema paman amandel aonosrnooe dewan san gemar ditahan pano\| ammo\| ramos\| maosoosom desformat temuan tomato\| symbol noam\| tanaman gan gemar rammang team\| momo\| ansamoon dena sar kamar slametan omosoo more ema maononoom gam komune yamato goal masomoon demam sar demam damar tomo\| momo\| feromon sosiamoan gas demam (remimeea momo\| momo\| oensamom seserahan dawan disana komodo\| agama\| oossnoon menunda nan soo (ooouneut damaammta momo\| momo\| momo tamaraoon san (oooneue drama sean ognavo\| camaro mamormoan soe (longest (arema senasemoo\|aenasamo\| camamamn alam son (oma satgas amor momo\| mama memarahi son (ma dmawamesar srosesmeo\| toge cardamom emoaraoan roman pamaromoo\| maroko\| menanam separo san (mem dengan moto momo terarah season sae (oem darmamri ossaoo\| anatomi\| sisosaoon demam sam (oom (races mateoaoo\| ama ao21moon demam pom tenang seossomo\| anoasomo\| ammomom nsaraoon sae lewaenere aman amanat\| ancaman maoromom sae umma amal sama arasocan maosoesom dataran komodo\| komodo\| ammem mati sao dimana samoa mammal name aon san foley dinamai mambo\| smaomol naosoonooe demam san peter donsetar como\| amasomo\| sansasoan manazomoan peter iranian mono\| mammal among dena san peter irman soto\| moto\| asam\| aon dan pamyat irama soal sambo\| cardamom mamoraom san (aman (setan asasi\| asma\| somosrom\| soon san damai daman emas\| antar amsosaoon den sar paman toman mormon mongol motm\| mamogom san dapat dame etanol somamol namaosoo dena san ponoaaag lema msl amamaol nisam\| medcom nan dataran (ramen aman\| nama\| nama memo dambaan dom mamo\| asam\| menawan serangan gas deumwamaan detwwarsan asas amataoo\| amors sosasaoan son penamaan (sama sosro wana\| agama animo demmmman town santoso\| sname\| ammem aamasom bupati bandung, ttd dadang laserdana penyaluran dana alokasi fisik dan dana desa yang selanjutnya disebut kpa adalah kepala ppn banduntuk pelaksanaan pengeluaran atas beban apbn berdasarkan spm.sim pembina tingkat kabupaten adalah tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait yang bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. tim pembina tingkat kecamatan adalah tim yang beranggotakan perangkat kecamatan dengan tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, pengendalian, pengawasanumlah desa jumlah desa penerima dana desa kabupaten bandung untuk tahun anggaran sebanyak (dua ratus tujuh puluh) desa. rincian jumlah desa sebagaimana dimaksud terdapat padayang bersumber dari kementerian dalam negeri:, pengelolaan dana desa dengan bobot (dua puluh keseratus):, capaian keluaran dana desa dengan bobot (dua puluh lima keseratus):ngan bobot (sepuluh keseratus): angka kemiskinan desa dengan bobot (empat puluh keseratus):, luas wilayah desa dengan bobot (dua puluh keseratus):, dan tingkat kesulitan geografisdesa sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang bersumber dari kementerian dalam negerialamtig
berita daerah kabupaten bandung tn) mu., menimbangtelah diatur dan ditetapkan dalambahwa sehubungan dengan adanya penambahan memberlakukan sanksi atas keterlambatan penyampaian spj pengesahrosedur penerbitan surat perintah pencairan dana penyampaian spm kepada dprk dilakukan sebagai berikut: pengpersyaratan sebagaimana dimaksud peraturan bupati bandung nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. spm gaji induk harus sudah diterima dprk bidang perbendaharaan paling lambat tanggal sebelum bulan pembayaran. penerbitan sp2d oleh dprk diatur sebagai berikut: spm yang diajukan dprk digunakan sebagai dasar penerbitan sp2d spm dimaksud dihampiri bukti pengeluaran sebagai berikut: untuk keperluan penerbitan sp2d kelengkapan dokumen spm up, adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. untuk keperluan pembayaran rincian rencana penggunaan dana, persetujuan kepala dprk selaku pejabat ketatausahaan keuangan daerah bud, surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjukrincian penggunaan danaspm surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran kuasa laporan realisasi penggunaan up gu sebelumnya bendahara pengeluaran periode sebelumnya bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. penerbitan sp2d nihil pada akhir tahun selambat lambatnya tanggal desember atau hari kerja berikutnya apabila tanggal desember hari libur. bukti asli lampiran spp merupakan arsip yang disimpan oleh pa kpa pengujian permintaan pembayaran pengujian spm dilaksanakan oleh dprk bidang perbendaharaanyang ditunjuk dalam spm tersebut, cc. memeriksa kelengkapan dokumen sebagai dasar penagihan memeriksa surat pernyataan tanggung jawab spt) dari kepala kantor satker atau pejabat lain yang tunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran, memeriksa faktur pajak beserta ssp nya, pengujian formal dilakukan untuk: mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangancc. memeriksa kebenaran dalam penulisan, untuk keperluan penerbitan sp2d kelengkapan dokumen spm adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. laporan realisasi penggunaan bulan sebelumnya dan bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. untuk keperluan penerbitan sp2d kelengkapan dokumen spm tu, adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk keperluan pembayaran langsung ls) belanja pegawai: daftar gaji gaji susulan kekurangan gaji lembur tunjangan perbaikan penghasilan makan minum pegawai honor lembur pegawai,atau insentif lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah usulan tersebut ditandatangani oleh kuas vokasi spk lembur, surat setoran pajak. sg. untuk keperluan pembayaran langsung ls) non belanja pegawai surat perintah membayar. resume kontrak spk yang ditandatangani oleh pengguna anggaran kepala skpd, berita acara pemeriksaan pekerjaan barang yang ditandatangani oleh tim pemeriksa: berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh pjp dan pihak rekanan: kwitansi pembayaran. yang ditanda tangani oleh ppt, bendahara, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dan rekanan, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran, faktur pajak dan ssp (surat setoran pajak): hasil pengujian dokumen keputusan hasil pengujierbit spm, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan sp2d. pengembalian spm sebagaimana dimaksud pada diaturspm diterima, spm up tup gup dan dikembalikan paling lambat dua hari kerja setelah spm diterima. penerbitan sp2d penerbitan sp2d wajib diselesaikan oleh dprk dalam batas waktu sebagai berikut: sp2d gaji induk diterbitkan paling lambat hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gajihari kerja setelah diterima spm secara lengkap dan benar. penerbitan sp2d oleh dprk selaku bendahara umum daerah dilakukan dengan cara: sp2d ditandatangani oleh kepala bidang perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk bila pejabat tersebut berhalangan. sp2d diterbitkan dalam rangkap (enam) dan dibubuhi stempel timbul lembar bank lembar kas daerah. lembar akuntansi, lembar penerbit spm lembar dan sebagai tertinggal dprk, dilengkapi spm dan dokumen pendukungnya. koreksi terhadap sp2d. yang disebabkan kesalahan pencatatan data dalam spm koreksi dapat dilakukan melalui surat permohonan koreksi dari kepala skpd ditujukan kepada bendahara umum daerah koreksi tersebut dengan cara mencoret yang salahnya dan ditulis yang sebenarnya selanjutnya diberi para oleh pejabat yang berwenang baik dalam spm maupun dalam sp2d, sp2d yang telah terbit tidak dibatalkan. koreksi sebagaimana huruf ditindaklanjuti dalam aplikasi dengan melakukan jurnal koreksi dan koreksi pada buku besar. ringkasan kontrak nomor dan tanggal dpa kode rekening kegiatan nomor dan tanggal spk kontrak surat pesanan nama perusahaan pimpinan perusahaan alamat perusahaanringkasan kontrak ini berlaku sebagai pengganti dokumen kontrak yang disimpan pada skpd dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan menyebabkan dampak hukum maka menjadi tanggungjawab kami. catatan apabila ada addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya. soreang, mengetahui pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen pemerintah kabupaten bandung register spp spm sp2d skpd cnc cccckkk. jenis leo lini leo leo leo lini leo tanggal. bendahara pengeluaran tanda tangan) nama jelas) nip. nama skpd diisiskpd :. tanggal uraian kode penerima pengeluaran said oo. tangga aia rekening aan keluarga kas bendahara pengeluaran rp. . (menanamkas tunai bendahara pengeluaran skpd onacananann tanggal bknanatataaa. tanggal bku uraian penerimaan pengeluaran saldonata. tanggal bku uraian penerimaan pengeluaran saldo koo loala. jumlah anggaran dpp) rp. santa. belanja belanja belanja up gu mengetahui: ebendahara pengeluaranmelakukan kemudian melakukan pengisian bku proses pengisian bku pada kolom penerimaan kemudian bendahara pengeluaran melakukan melakukan pengisian proses pengisian buku buku pembantu pembantu simpanan bankbuku pembantujposeresseranpana bendahara pengeluaran slip penarikan bukti menyiapkan bukti pergeseran lainnya yang sah dana berdasarkan bukti tersebut, melakukan pengisian bku bendahara pengeluaran pada kolom pengeluaran mencatat bku pada kolom pengeluaran bendahara pengeluaran melakukan pengisian bku pada mencatat bku pada kolom kolom penerimaanmelakukan pengisian buku buku pembantu pembantu simpanan bank simpanan bank pada kolom pengeluaran selanjutnya bendahara melakukan pengisian buku pengeluaran mencatat pembantu kas tunaibendahara pengeluaran uraian pengeluaran pembantu proses pergeseran dana bendahara pengeluaran melakukan transfer buku transfer dana rekening bank bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan bukti melakukan pengisian bku anser, bendahara) lakukan pengisian bku pengeluaran mencatat bku pada kolom pengeluaran bendahara pengeluaran melakukan mencatat buku pem. bantu simpanan bank pada kolom pengeluaran bendahara pengeluaran melakukan pengisian buku pembantu mencatat pembantu simpanan bank penerimaan bku bendahara pengeluaran pembantu mencatat melakukan pergi hama buku pembantu penerimaan buku simpanan bank pembantu simpanan bank hasil dari proses ini adalah bku pembantu dan buku pembantu buku pembantu bku yang ter updatekemudian melekuk melakukan proses pengisian bku asimpanan bank pada kolom pembantu simpanan bank pengeluaranemas uratmelekuk ian bku pengisian bku pada kolom pengeluaran bendahara pengeluaran melakukan proses pengisian melakukan pengisian buku buku pembantu kas tunai pembantu kas tunai pada kolom pengeluaran kemudian bendahara pengeluaran melakukan melakukan pengisian buku proses pengisian buku pembantu rincian obyek belanjabuku pembantu kas tunai ter updateado pembayaran bukti lainnya yang bukti pembayaran sah bendahara pengeluaran melakukan pengisian bku kemudian melakukan proses pengisian bku pada kolom pengeluaran apakah jika uang panjar diberikan pemberian melalui kas tunai, maka uang panjar bendahara pengeluaran melalui kasmelakukan pengisian bendahara pengeluaran tidak buku pembantu kas tunai melakukan proses pengisian buku pembantu simpanan bank kolom melakukan pengisian buku pengeluaran simpanan bank kemudian bendahara melakukan pengisian pengeluaranuangmelakukan pengisianmelakukan pengisian pengisian buku pembantu buku pembantu panjar panjar pada kolom penerimaan sebesar uang panjar yang pernah diberikan bendahara pengeluaran melekuk kemudian mencatat belanja bku akan pengisianpn bun pelaku kan pengisian bukuapakah uang wajib mengembalikan sisa panjar lebih uang panjar tersebut. kuranglebih penerimaan. sejumlah sisa uang panjar. melakukan pengisian buku pembantu kas jika uang panjar kurang dari kurang usai atau pembantu nilai belanja, bendahara simpanan bank pengeluaran melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut. bendahara pengeluarantunai atau pembantu buku pembantu simpanan banktunai update buku pembantusp2d barang dan jasa dan jasapada kolom penerimaan kolom penerimaan bendahara pengeluaran melakukan pengisian bku kemudian melakukan pada kolom pengeluarpembantu rincian obyek belanja obyek belanja. pembantu bku yang sudah buku pembantu rincian ter updatesp2d gajigeluarmelakukan proses pembantu rincian obyek pengisian buku pembantu belanja rincian obyek belanja. hasil akhir dari proses ini buku bendahara adalah bku dan buku pengeluaran pembantu bku yang sudah ter updatenana. laporan pertanggungjawaban uang persediaan bendahara pengeluaran tahun anggaran iettitetti iet iitilti lite naa titi too nan dna iel nitril toh latto ettiteltt dna titiek total uang persediaan awal periode uang persediaan akhir periode emastahun anggaran loco program nnananananaanananananan ponnanannanannanannn total\| tambahan uang persediaan sisa tambahan uang persediaan kegiatan nnananananaanananananan ponnanannanannanannn tanggal sp2d ne. wk.bendahara buku setoran pengeluaran menyiapkan bukti buka setoran setoran sisa dana laporan rekening kas penggunaan laporan umum daerah dan pemain ang penggunaan bukti belanja atas tambahan uang penggunaan dana bendahara pengeluaran apakah pada. tidak membuat laporan disetujui ida pertanggungjawaban penggunaan dana dan menyampaikan paksa melalui ppk skpd ppk skpd melakukan verifikasi buku setoran atas pertanggung buku belanja buku belanja jawaban yang disampaikan dan laporan laporan penggunaan penggunaan tambahan uang jan tambahan uang persediaan memberikan kepada persediaan pai kpa untuk mendapatkan pengesahan pa kpa melakukan atas laporan buku belanja pertanggung jawaban laporan penggunaan penggunaan tambahan uang tambahan uang persediaan pa kpa kemudian laporan memberikan laporan penggunaan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan tambahan uang persediaan kepada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran bukti setoran dan laporan pertanggung kemudian jawaban kemudian memberikan laporan berikan kepada pertanggung jawaban bud kuasa bud tambahan uang persediaan dan bukti setor kepada bud kuasa bud pertanggungjawaban administratifmineral bukan logam dan batuan melalui peraturan bupati nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batukan yr, bupati bandung provinsi jawa baratbahwa pelaksanaan kewenangan daerah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dilakukan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan potensi, kondisi nyata, dan kemampuan keuangan daerah, bahwa unit pelaksana teknis daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional perangkat daerah guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cc. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan terhadap pelaksanaan kewenangan daerah dan tugas unit pelaksana teknis daerah diperlukan pengaturan mengenai pembentukan unit pelaksana teknis daerahkolah dasar negeri astakrama, sekolah dasar negeri balong, sekolah dasar negeri bodas o1::aa) sekolah dasar negeri lambung, bb) sekolah dasar negeri kendeng, cc) sekolah dasar negeri kertawesi, dd) sekolah dasar negeri kotawaringin, ee) sekolah dasar negeri maksud, ff) sekolah dasar negeri margamulya gg) sekolah dasar negeri margamulya hh) sekolah dasar negeri mekarmaju, ii) sekolah dasar negeri sukaraja, jj) sekolah dasar negeri papakmanggu, kk) sekolah dasar negeri paranggong, il) sekolah dasar negeri pasirjambu mm) sekolah dasar negeri patuh, nn) sekolah dasar negeri rancabolang, oo) sekolah dasar negeri sugihmukti, pp) sekolah dasar negeri sukamaju, gg) sekolah dasar negeri sukamara. kecamatan ciwidey sekolah dasar negeri warung caringin, sekolah dasar negeri sukawening,j)):, sekolah dasar negeri lebak guncang sekolah dasar negeri margaluyujaa) sekolah dasar negeri sasirangan, bb) sekolah dasar negeri pasirpari, cc) sekolah dasar negeri rahayu, dd) sekolah dasar negeri rancagede, ee) sekolah dasar negeri rawabogo, ff) sekolah dasar negeri simpang, gg) sekolah dasar negeri sindangsari, kecamatan rancabalicibatu, sekolah dasar negeri dihuni, j))sukaresmiaa) sekolah dasar negeri rancawalini, bb) sekolah dasar negeri sindangreret, cc) sekolah dasar negeri sindir dd) sekolah dasar negeri sindir ee) sekolah dasar negeri sukawati, ff) sekolah dasar negeri sukamara, kecamatan kotawaringin sekolah dasar negeri tegalwangi sekolah dasar negeri barakah sekolah dasar negeri bojong sekolah dasar negeri buana mekar sekolah dasar negeri bodas sekolah dasar negeri bodas sekolah dasar negeri keharuman sekolah dasar negeri cikundul sekolah dasar negeri came sekolah dasar negeri cipeundeuy sekolah dasar negeri kisah sekolah dasar negeri ditiru sekolah dasar negeri ditiru sekolah dasar negeri gajahkaramat sekolah dasar negeri galihpakuan sekolah dasar negeri gunung geulis sekolah dasar negeri gunung panci sekolah dasar negeri jatisari sekolah dasar negeri legong sekolah dasar negeri legong sekolah dasar negeri legong sekolah dasar negeri karyawatipo bb) sekolah dasar negeri kotawaringin cc) sekolah dasar negeri mariam dd) sekolah dasar negeri mekarhurip ee) sekolah dasar negeri mekarwangi ff) sekolah dasar negeri tegalsari gg) sekolah dasar negeri padahurip hh) sekolah dasar negeri paduka ii) sekolah dasar negeri paduka jj) sekolah dasar negeri paduka kk) sekolah dasar negeri pementasan il) sekolah dasar negeri pementasan mm) sekolah dasar negeri pementasan nn) sekolah dasar negeri pementasan oo) sekolah dasar negeri puncakmulya pp) sekolah dasar negeri sirnagalih gg) sekolah dasar negeri sukamulya kecamatan ketapang sekolah dasar negeri wates sekolah dasar negeri wates sekolah dasar negeri antasari baratsekolah dasar negeri ciborerang sekolah dasar negeri dijaga sekolah dasar negeri cilampeni j)) sekolah dasar negeri kiaraeunyeuh sekolah dasar negeri muaraciwideyaa) sekolah dasar negeri sukamukti bb) sekolah dasar negeri sukanagara cc) sekolah dasar negeri sukanagara kecamatan margaasih sekolah dasar negeri baturengat sekolah dasar negeri baturengat sekolah dasar negeri wibisono sekolah dasar negeri cibolerang sekolah dasar negeri cibolerang sekolah dasar negeri cigondewah sekolah dasar negeri cigugur sekolah dasar negeri ditunggu sekolah dasar negeri daraulin sekolah dasar negeri dunguslembu sekolah dasar negeri giriharja sekolah dasar negeri hegarmanah sekolah dasar negeri hegarmanahr)y sekolah dasar negeri agafar sekolah dasar negeri margaasih sekolah dasar negeri mekarasih sekolah dasar negeri mekarjaya sekolah dasar negeri mekarjaya sekolah dasar negeri mekarrahayu sekolah dasar negeri mekarrahayu y ) sekolah dasar negeri tanjung sekolah dasar negeri tanjung aa) sekolah dasar negeri tanjung bb) sekolah dasar negeri tanjung cc) sekolah dasar negeri tanjung dd) sekolah dasar negeri nusa indah ee) sekolah dasar negeri nusa indah ff) sekolah dasar negeri rahayu gg) sekolah dasar negeri rahayu hh) sekolah dasar negeri rahayu ii) sekolah dasar negeri rahayu jj) sekolah dasar negeri rahayu kk) sekolah dasar negeri rahayu sekolah dasar negeri rahayu mm) sekolah dasar negeri rancamalang nn) sekolah dasar negeri rancamalang oo) sekolah dasar negeri rancamalang kecamatan cangkang sekolah dasar negeri tanjungsari sekolah dasar negeri tanjungsari sekolah dasar negeri dikandung sekolah dasar negeri risalah j)) sekolah dasar negeri tatalaksana sekolah dasar negeri dahlia sekolah dasar negeri gunungsari sekolah dasar negeri jatisari sekolah dasar negeri karangsetra sekolah dasar negeri malakasari kecamatan banjaran sekolah dasar negeri tarajusari sekolah dasar negeri ariasacanagaraj)) sekolah dasar negeri banjaran sekolah dasar negeri banjaran sekolah dasar negeri batukeris sekolah dasar negeri bhaktiwinaya sekolah dasar negeri bhaktiwinaya sekolah dasar negeri bagel sekolah dasar negeri caps sekolah dasar negeri caps rjy sekolah dasar negeri caps sekolah dasar negeri cigentur sekolah dasar negeri cihamerang sekolah dasar negeri cipeundeuy sekolah dasar negeri jatiaa) sekolah dasar negeri kiangroke bb) sekolah dasar negeri kiangroke cc) sekolah dasar negeri kiangroke dd) sekolah dasar negeri kiarapayung ee) sekolah dasar negeri kiarapayung ff) sekolah dasar negeri mekarjaya gg) sekolah dasar negeri pahlawan hh) sekolah dasar negeri pantauan ii) sekolah dasar negeri panorama jj) sekolah dasar negeri pasirwaru kk) sekolah dasar negeri pondoksirap sekolah dasar negeri purwawinaya mm) sekolah dasar negeri samoa nn) sekolah dasar negeri sastrawinata oo) sekolah dasar negeri sindangpanon pp) sekolah dasar negeri sirah rana gg) sekolah dasar negeri sirah rana rr) sekolah dasar negeri sirnagalih kecamatan cembung sekolah dasar negeri terunabakti sekolah dasar negeri tapananjungsari sekolah dasar negeri sumberbudi sekolah dasar negeri sukawening sekolah dasar negeri batumukti sekolah dasar negeri bungalawang sekolah dasar negeri cihanjaro sekolah dasar negeri cikalong sekolah dasar negeri cikalong sekolah dasar negeri cembung sekolah dasar negeri cipinang sekolah dasar negeri cipinang sekolah dasar negeri ciririp sekolah dasar negeri jayabaya sekolah dasar negeri jayabaya sekolah dasar negeri karyajuki sekolah dasar negeri karyawannya r)y sekolah dasar negeri langensari sekolah dasar negeri mekarbakti sekolah dasar negeri mekarwangi sekolah dasar negeri mulyabakti sekolah dasar negeri panghegar sekolah dasar negeri pangkalan sekolah dasar negeri partabakti sekolah dasar negeri pasirhuni sekolah dasar negeri pasirhuni aa) sekolah dasar negeri puntangsari bb) sekolah dasar negeri pusakaresmi cc) sekolah dasar negeri siliwangi dd) sekolah dasar negeri sinarbahagia ee) sekolah dasar negeri sukamaju ff) sekolah dasar negeri sukamaju gg) sekolah dasar negeri sukamaju kecamatan pengalengan sekolah dasar negeri wanasari sekolah dasar negeri wanasuka sekolah dasar negeri triwarna sekolah dasar negeri trisakti sekolah dasar negeri taruna pelita sekolah dasar negeri tanaka sekolah dasar negeri bojongsari sekolah dasar negeri campaka sekolah dasar negeri cibeureum sekolah dasar negeri digembar sekolah dasar negeri cikaliki sekolah dasar negeri cipangisikan sekolah dasar negeri cinere sekolah dasar negeri ciwidara sekolah dasar negeri oblong sekolah dasar negeri cukup sekolah dasar negeri adikarya sekolah dasar negeri memblok sekolah dasar negeri harfiah jaya sekolah dasar negeri kertajati sekolah dasar negeri pertamanan sekolah dasar negeri kirtayasa sekolah dasar negeri lumajang sekolah dasar negeri lumajang y ) sekolah dasar negeri lumajang sekolah dasar negeri lumajang aa) sekolah dasar negeri malabar bb) sekolah dasar negeri malabar cc) sekolah dasar negeri malabar dd) sekolah dasar negeri mardi utama ee) sekolah dasar negeri margabakti ff) sekolah dasar negeri mayasari gg) sekolah dasar negeri pelayanan hh) sekolah dasar negeri pengalengan ii) sekolah dasar negeri pengalengan jj) sekolah dasar negeri pengalengan kk) sekolah dasar negeri pengalengan sekolah dasar negeri pengalengan mm) sekolah dasar negeri pengalengan nn) sekolah dasar negeri pengalengan oo) sekolah dasar negeri pasirmalang pp) sekolah dasar negeri pasirmalang gg) sekolah dasar negeri pasirmalang rr) sekolah dasar negeri pasirmalang ss) sekolah dasar negeri pasirmulya tt) sekolah dasar negeri pasirmulya uu) sekolah dasar negeri pelita vv) sekolah dasar negeri pelita bakti ww) sekolah dasar negeri pelita jaya xx) sekolah dasar negeri pelita utama yy) sekolah dasar negeri pintu zz) sekolah dasar negeri pintu aaa) sekolah dasar negeri plta lamaran bbb) sekolah dasar negeri puncak raya ccc) sekolah dasar negeri puncakmulya ddd) sekolah dasar negeri purwosari eee) sekolah dasar negeri riunggunung ff) sekolah dasar negeri sidamukti ggg) sekolah dasar negeri singasari hhh) sekolah dasar negeri srikandi iii) sekolah dasar negeri sukabungah jij) sekolah dasar negeri sukagalih kkk) sekolah dasar negeri sukalaksana ii) sekolah dasar negeri sukalaksana mmm) sekolah dasar negeri sukalilah nnn) sekolah dasar negeri sukaluyu sekolah dasar negeri sukamara kecamatan baleendah sekolah dasar negeri andil sekolah dasar negeri andil j)) sekolah dasar negeri coding th) sekolah dasar negeri ciptakarya sekolah dasar negeri ciptawinaya sekolah dasar negeri galihpawarti sekolah dasar negeri giriharja sekolah dasar negeri girimekar y ) sekolah dasar negeri jati sekolah dasar negeri jati aa) sekolah dasar negeri jati bb) sekolah dasar negeri jatimekar cc) sekolah dasar negeri jatisari dd) sekolah dasar negeri jelekong ee) sekolah dasar negeri karangsari ff) sekolah dasar negeri kawungsarigirang gg) sekolah dasar negeri kopi hh) sekolah dasar negeri kopi ii) sekolah dasar negeri kopi jj)) sekolah dasar negeri bullet kk) sekolah dasar negeri bullet il) sekolah dasar negeri malakasari mm) sekolah dasar negeri menggalang nn) sekolah dasar negeri menggalang oo) sekolah dasar negeri menggalang pp) sekolah dasar negeri margaluyu gg) sekolah dasar negeri mekarsari rr) sekolah dasar negeri muncul ss) sekolah dasar negeri tegalsari tt) sekolah dasar negeri pasirparosmanyar yy) sekolah dasar negeri rancapanjang zz) sekolah dasar negeri mangkudikusumah aaa) sekolah dasar negeri riunggunung bbb) sekolah dasar negeri sarimalaka ccc) sekolah dasar negeri sindangsari ddd) sekolah dasar negeri sipatahunan eee) sekolah dasar negeri sukawati fff) sekolah dasar negeri sukamulya kecamatan margahayu sekolah dasar negeri taman kopo indahj)) sekolah dasar negeri ciliwung sekolah dasar negeri kopo permairjyaa) ptd sekolah dasar negeri pasawahan bb) sekolah dasar negeri samudra cc) sekolah dasar negeri sukamenaksekolah dasar negeri sukamenak jj) sekolah dasar negeri sukamenak indah kk) sekolah dasar negeri sukamenak indah kecamatan dayeuhkolot sekolah dasar negeri babakan tanjung sekolah dasar negeri bojong asih sekolah dasar negeri bojong asihj))aa) sekolah dasar negeri dayeuhkolot bb) sekolah dasar negeri dayeuhkolot cc) sekolah dasar negeri dayeuhkolot dd) sekolah dasar negeri dayeuhkolot ee) sekolah dasar negeri kotabaru ff) sekolah dasar negeri lewi bandung gg) sekolah dasar negeri lewi bandung hh) sekolah dasar negeri lewi bandungwahan nn) sekolah dasar negeri pasawahan oo) sekolah dasar negeri pasawahan pp) sekolah dasar negeri pasawahan gg) sekolah dasar negeri pasawahan rr) sekolah dasar negeri pasaran ss) sekolah dasar negeri sayuran tt) sekolah dasar negeri sayuran uu) sekolah dasar negeri sukabirus vv) sekolah dasar negeri sukamara ww) sekolah dasar negeri sukamara kecamatan bojongsoang sekolah dasar negeri tarumsari sekolah dasar negeri bakti sekolah dasar negeri jatisari sekolah dasar negeri bojongsari sekolah dasar negeri bojongsoang sekolah dasar negeri bojongsoang sekolah dasar negeri ciganttri sekolah dasar negeri ciganitri sekolah dasar negeri digelar j)) sekolah dasar negeri griya bandung indah sekolah dasar negeri lengkong sekolah dasar negeri masatakaiaa) sekolah dasar negeri span kecamatan kemenyan sekolah dasar negeri bojongkoneng sekolah dasar negeri banteng sekolah dasar negeri sebentarsekolah dasar negeri cicayur sekolah dasar negeri ditawari sekolah dasar negeri kemenyan bb) sekolah dasar negeri pakarsekolah dasar negeri pasirlayung mm) sekolah dasar negeri pasirluhur nn) sekolah dasar negeri sekebalingbing oo) sekolah dasar negeri sukaakur pp) sekolah dasar negeri sukarahayu kecamatan cilengkrang sekolah dasar negeri cikalamiring sekolah dasar negeri girimekar sekolah dasar negeri girimekar j)) sekolah dasar negeri girimekar sekolah dasar negeri jatiendah sekolah dasar negeri legokhayam sekolah dasar negeri mekarlaksana sekolah dasar negeri palalangon sekolah dasar negeri palintangjaya sekolah dasar negeri pasirluhur sekolah dasar negeri sekandung sekolah dasar negeri sekandung kecamatan cipanas sekolah dasar negeri tanjunglaya sekolah dasar negeri sumbersari sekolah dasar negeri andil sekolah dasar negeri babakan sekolah dasar negeri babakan sekolah dasar negeri baranangsiang sekolah dasar negeri barujati sekolah dasar negeri bojong sekolah dasar negeri bojongnangka j)) sekolah dasar negeri bagel sekolah dasar negeri bagel sekolah dasar negeri palangka sekolah dasar negeri candi sekolah dasar negeri bulan sekolah dasar negeri ciheulang sekolah dasar negeri ciheulang sekolah dasar negeri ciheulang rjy sekolah dasar negeri ciheulang sekolah dasar negeri ciheulang tangguh sekolah dasar negeri cikoneng sekolah dasar negeri cikoneng sekolah dasar negeri mikoto sekolah dasar negeri mikoto sekolah dasar negeri cipalabuayanas ee) sekolah dasar negeri cipanas ff) sekolah dasar negeri cipongporang gg) sekolah dasar negeri dewi sartika hh) sekolah dasar negeri gadis sekolah dasar negeri gadis jj) sekolah dasar negeri generasi muda kk) sekolah dasar negeri generasi muda sekolah dasar negeri gunungleutik mm) sekolah dasar negeri gunungleutik nn) sekolah dasar negeri gunungleutik oo) sekolah dasar negeri gunungleutik pp) sekolah dasar negeri agus salim gg) sekolah dasar negeri haurcucuk rr) sekolah dasar negeri cengkareng ss) sekolah dasar negeri kelokan tt) sekolah dasar negeri liomadur uu) sekolah dasar negeri losariagung zz) sekolah dasar negeri agung aaa) sekolah dasar negeri manggungharja bbb) sekolah dasar negeri manggungharja ccc) sekolah dasar negeri moh ramuan ddd) sekolah dasar negeri pakutandang eee) sekolah dasar negeri pakutandang ff) sekolah dasar negeri pamoyanan ggg) sekolah dasar negeri papakserang hhh) sekolah dasar negeri rancaheulang iii) sekolah dasar negeri sagaracipta jij) sekolah dasar negeri span kkk) sekolah dasar negeri karimah ii) sekolah dasar negeri sukadana kecamatan antasari sekolah dasar negeri wargiluyu sekolah dasar negeri wanasuka sekolah dasar negeri sukatinggal sekolah dasar negeri adele sekolah dasar negeri antasari sekolah dasar negeri antasari sekolah dasar negeri antasari sekolah dasar negeri babakan siliwangi sekolah dasar negeri cicumanggala sekolah dasar negeri ciheulang sekolah dasar negeri ciirateun sekolah dasar negeri cilengkrang sekolah dasar negeri dinanti sekolah dasar negeri circus sekolah dasar negeri waru sekolah dasar negeri girimukti sekolah dasar negeri kadumanis sekolah dasar negeri kinabalu aa) sekolah dasar negeri lebakwangi bb) sekolah dasar negeri lebakwangi cc) sekolah dasar negeri otoiskandardinata dd) sekolah dasar negeri pakusorok ee) sekolah dasar negeri pemecatan ff) sekolah dasar negeri parakanbolang gg) sekolah dasar negeri pasirbenteng hh) sekolah dasar negeri pasirjati ii) sekolah dasar negeri pasirsari jj) sekolah dasar negeri patrol kk) sekolah dasar negeri pinggirsari il) sekolah dasar negeri pinggirsari mm) sekolah dasar negeri rancakole nn) sekolah dasar negeri rancakole oo) sekolah dasar negeri rancakole pp) sekolah dasar negeri rancakole gg) sekolah dasar negeri sirnajaya rr) sekolah dasar negeri sirnajaya ss) sekolah dasar negeri sukamara kecamatan kertasari sekolah dasar negeri pacet sekolah dasar negeri tarumajaya sekolah dasar negeri tarumajaya sekolah dasar negeri talun sekolah dasar negeri sukatinggal sekolah dasar negeri antasari sekolah dasar negeri buniasih sekolah dasar negeri cakar sekolah dasar negeri cibeureum j)) sekolah dasar negeri cibeureum sekolah dasar negeri cibutarua sekolah dasar negeri halimun sekolah dasar negeri halimun sekolah dasar negeri cimanuk sekolah dasar negeri dikembang sekolah dasar negeri sukamara sekolah dasar negeri dibawa sekolah dasar negeri cisarua sekolah dasar negeri citatasekolah dasar negeri kertasari sekolah dasar negeri kertasari sekolah dasar negeri lebaksari aa) sekolah dasar negeri lembangsari bb) sekolah dasar negeri budaya cc) sekolah dasar negeri moh mata dd) sekolah dasar negeri nella ee) sekolah dasar negeri tegalsari ff) sekolah dasar negeri pagelaran gg) sekolah dasar negeri papandayan hh) sekolah dasar negeri pinggirsari ii) sekolah dasar negeri plered jj) sekolah dasar negeri puncakmulya kk) sekolah dasar negeri resmitinggal il) sekolah dasar negeri santosa mm) sekolah dasar negeri sedap nn) sekolah dasar negeri sedap oo) sekolah dasar negeri silih asih pp) sekolah dasar negeri sukamaju gg) sekolah dasar negeri sukamara kecamatan ibun sekolah dasar negeri wiwitan sekolah dasar negeri tanggul sekolah dasar negeri tanggul sekolah dasar negeri tanggulaga sekolah dasar negeri babakansalam sekolah dasar negeri batusirap sekolah dasar negeri bojongmondro sekolah dasar negeri bojongnangka sekolah dasar negeri buniherang sekolah dasar negeri cempakaputih sekolah dasar negeri tibet sekolah dasar negeri tibet sekolah dasar negeri ciri sekolah dasar negeri cigumeloraa) sekolah dasar negeri gantungan, bb) sekolah dasar negeri ibun cc) sekolah dasar negeri ibun dd) sekolah dasar negeri ibun ee) sekolah dasar negeri kajang, ff) sekolah dasar negeri laksana, gg) sekolah dasar negeri lalareun, hh) sekolah dasar negeri lebakpulus, ii) sekolah dasar negeri malingping, jj) sekolah dasar negeri tegalsari kk) sekolah dasar negeri tegalsari sekolah dasar negeri length, mm) sekolah dasar negeri paripurna, nn) sekolah dasar negeri tangguh, oo) sekolah dasar negeri pangkalan, pp) sekolah dasar negeri pesanggrahan, gg) sekolah dasar negeri sasirangan, rr) sekolah dasar negeri pasirbitung, ss) sekolah dasar negeri pasirhuni tt) sekolah dasar negeri patrol, uu) sekolah dasar negeri sayang, vv) sekolah dasar negeri situsirna, dan ww) sekolah dasar negeri sukaasih. kecamatan paser sekolah dasar negeri tangsimekar,sukamarao1:,: sekolah dasar negeri diawali sekolah dasar negeri diawali sekolah dasar negeri gulang gulang, aa) sekolah dasar negeri hegarmanah bb) sekolah dasar negeri hegarmanah cc) sekolah dasar negeri jatinunggal o1: dd) sekolah dasar negeri jatinunggal ee) sekolah dasar negeri jayagiri, ff) sekolah dasar negeri kelapa, gg) sekolah dasar negeri lego ego, hh) sekolah dasar negeri loa ii) sekolah dasar negeri loa jj) sekolah dasar negeri loa kk) sekolah dasar negeri lokasi il) sekolah dasar negeri lokasi mm) sekolah dasar negeri lokasinya, nn) sekolah dasar negeri mekarjaya, oo) sekolah dasar negeri nagarasari, pp) sekolah dasar negeri angela, gg) sekolah dasar negeri padaasih, rr) sekolah dasar negeri padasirna, ss) sekolah dasar negeri pasirpanjang, tt) sekolah dasar negeri reumacidung, uu) sekolah dasar negeri salju, vv) sekolah dasar negeri sanghyang,indangsari aaa) sekolah dasar negeri sindangsari bbb) sekolah dasar negeri sindangsari ccc) sekolah dasar negeri sukamara o1, ddd) sekolah dasar negeri sukamara eee) sekolah dasar negeri sukamara ff) sekolah dasar negeri sukamara ggg) sekolah dasar negeri sukamara hhh) sekolah dasar negeri sukamara bertingkat, ii) sekolah dasar negeri sumantri, jij) sekolah dasar negeri sukamulya, dan kkk) sekolah dasar negeri sukaraja. kecamatan pacet sekolah dasar negeri wafat, sekolah dasar negeri tenjonagara sekolah dasar negeri tenjonagara sekolah dasar negeri tenjonagaraj))utat, y ) sekolah dasar negeri cipeujeuh sekolah dasar negeri cipeujeuh aa) sekolah dasar negeri disaat, bb) sekolah dasar negeri girihieum, cc) sekolah dasar negeri jalancagak, dd) sekolah dasar negeri jamburaya, ee) sekolah dasar negeri karangsari, ff) sekolah dasar negeri lemburawi o1, gg) sekolah dasar negeri lemburawi hh) sekolah dasar negeri malabenghar, ii) sekolah dasar negeri mandalahaji jj) sekolah dasar negeri mandalahaji kk) sekolah dasar negeri tarutung, il) sekolah dasar negeri jarak o1, mm) sekolah dasar negeri jarak nn) sekolah dasar negeri tegalsari, oo) sekolah dasar negeri senggang, pp) sekolah dasar negeri gandeng, gg) sekolah dasar negeri pamoyanan, rr) sekolah dasar negeri penggilingan, ss) sekolah dasar negeri parabola, tt) sekolah dasar negeri pasirhuni, uu) sekolah dasar negeri pasirnengre, vv) sekolah dasar negeri pasirpari, ww) sekolah dasar negeri pasirtengah, xx) sekolah dasar negeri pelat, yy) sekolah dasar negeri putrapanjalu, zz) sekolah dasar negeri sarikaso, dan aaa) sekolah dasar negeri sukaraja. kecamatan majalaya sekolah dasar negeri wangiwisata, sekolah dasar negeri wangisagara sekolah dasar negeri wangisagarautd pada: dinas kesehatan berupa: utd farmasi dan perbekalan kesehatan, kelas utd laboratorium kesehatan daerah, kelas dinas pekerjaan umum dan penataan ruangutd daerah aliran sungai cisangkuy, kelas utd daerah aliran sungai ciwidey, kelas utd laboratorium bahan konstruksi, kelas utd peralatan dan perbengkelan, kelas utd produksi campuran aspal, kelas dan utd penerangan jalan umum, kelas sekolah dasar negeri wangisagaratanjungbiru, sekolah dasar negeri andil, j))y ) sekolah dasar negeri harapan sekolah dasar negeri inpres biru, aa) sekolah dasar negeri kebontiwu, bb) sekolah dasar negeri kondang cc) sekolah dasar negeri kondang dd) sekolah dasar negeri kubang, ee) sekolah dasar negeri leuwidulang, ff) sekolah dasar negeri majakerta gg) sekolah dasar negeri majakerta hh) sekolah dasar negeri majalaya ii) sekolah dasar negeri majalaya jj) sekolah dasar negeri majalaya kk) sekolah dasar negeri majalaya il) sekolah dasar negeri majalaya mm) sekolah dasar negeri majalaya nn) sekolah dasar negeri majalaya oo) sekolah dasar negeri majalaya pp) sekolah dasar negeri majalaya gg) sekolah dasar negeri majalaya rr) sekolah dasar negeri majasetra o1, ss) sekolah dasar negeri majasetra tt) sekolah dasar negeri martadinata, uu) sekolah dasar negeri tegalsari, vv) sekolah dasar negeri padamulya ww) sekolah dasar negeri padamulya xx) sekolah dasar negeri paduka yy) sekolah dasar negeri paduka zz) sekolah dasar negeri paduka aaa) sekolah dasar negeri paduka bbb) sekolah dasar negeri paduka ccc) sekolah dasar negeri padaulun, ddd) sekolah dasar negeri pangkalanraja, eee) sekolah dasar negeri pasartengah, ff) sekolah dasar negeri pasirkukun ggg) sekolah dasar negeri pasirkukun hhh) sekolah dasar negeri pasirkukun ii) sekolah dasar negeri pelangi o1: jij) sekolah dasar negeri pelangi kkk) sekolah dasar negeri saparan, il) sekolah dasar negeri sukaraja, mmm) sekolah dasar negeri sukamaju dan nnn) sekolah dasar negeri sukamaju kecamatan cicalengka sekolah dasar negeri waluyoj)) sekolah dasar negeri cicalengka o1aa) sekolah dasar negeri ditarik, bb) sekolah dasar negeri sampit cc) sekolah dasar negeri sampit dd) sekolah dasar negeri leuwiliang, ee) sekolah dasar negeri loji, ff) sekolah dasar negeri malaka, gg) sekolah dasar negeri margasabar, hh) sekolah dasar negeri mekarsari, ii) sekolah dasar negeri narrow, jj) sekolah dasar negeri karawitan kk) sekolah dasar negeri karawitan il) sekolah dasar negeri pamoyanan, mm) sekolah dasar negeri panenan, nn) sekolah dasar negeri pelita, oo) sekolah dasar negeri randukuruns, pp) sekolah dasar negeri sangiangmulya, gg) sekolah dasar negeri sawahlega o1:, rr) sekolah dasar negeri sawahlega dan ss) sekolah dasar negeri sirnagalih. kecamatan solokanjeruk sekolah dasar negeri tawangheman sekolah dasar negeri tawangheman o1:, sekolah dasar negeri sukamara sekolah dasar negeri sukamara sekolah dasar negeri babakan lapang, sekolah dasar negeri bojongbubu o1:sekolah dasar negeri patrol sekolah dasar negeri rana asing o1, sekolah dasar negeri rana asing sekolah dasar negeri rancakasumba sekolah dasar negeri rancakasumba aa) sekolah dasar negeri rancakasumba bb) sekolah dasar negeri rancakasumba cc) sekolah dasar negeri rancakasumba dd) sekolah dasar negeri rancalongong ee) sekolah dasar negeri rancalongong ff) sekolah dasar negeri selokan garut, gg) sekolah dasar negeri solokanjeruk hh) sekolah dasar negeri solokanjeruk ii) sekolah dasar negeri solokanjeruk jj) sekolah dasar negeri solokanjeruk kk) sekolah dasar negeri solokanjeruk il) sekolah dasar negeri solokanjeruk mm) sekolah dasar negeri sukamara o1, nn) sekolah dasar negeri sukamara oo) sekolah dasar negeri sukamara pp) sekolah dasar negeri sukamara dan gg) sekolah dasar negeri sukamulya. kecamatan pameungpeuk sekolah dasar negeri was sekolah dasar negeri was sekolah dasar negeri sukamara indaho1:, sekolah dasar negeri pameungpeuk sekolah dasar negeri pameungpeuk sekolah dasar negeri rancangan, aa) sekolah dasar negeri rancakasiat, bb) sekolah dasar negeri rancatungku cc) sekolah dasar negeri rancatungku dan dd) sekolah dasar negeri karangsari. kecamatan cileungsi sekolah dasar negeri yasahidi o1, sekolah dasar negeri tirtayasa,sekolah dasar negeri sejati j))sukamaracimanuk bb) sekolah dasar negeri cimanuk cc) sekolah dasar negeri cimanuk dd) sekolah dasar negeri cimanuk ee) sekolah dasar negeri cimanuk ff) sekolah dasar negeri mekarasih, gg) sekolah dasar negeri mekarbiru, hh) sekolah dasar negeri mekarsari, ii) sekolah dasar negeri mekarwangi, jj) sekolah dasar negeri tegalsari o1, kk) sekolah dasar negeri tegalsari il) sekolah dasar negeri sukaraja, mm) sekolah dasar negeri percobaan, nn) sekolah dasar negeri sukaasih, oo) sekolah dasar negeri sukaraja pp) sekolah dasar negeri sukaraja gg) sekolah dasar negeri sukawati o1, rr) sekolah dasar negeri sukawati ss) sekolah dasar negeri sumantri, dan tt) sekolah dasar negeri permata biru. kecamatan rancaekek sekolah dasar negeri basandi, sekolah dasar negeri sukawati,o1, th) sekolah dasar negeri ciluncat sekolah dasar negeri haurpugur o1, sekolah dasar negeri haurpugur sekolah dasar negeri haurpugur sekolah dasar negeri haurpugur y ) sekolah dasar negeri legong o1l, sekolah dasar negeri legong aa) sekolah dasar negeri karapas bb) sekolah dasar negeri karapas cc) sekolah dasar negeri kencana indah o1:, dd) sekolah dasar negeri kencana indah ee) sekolah dasar negeri kencana indah ff) sekolah dasar negeri kopi, gg) sekolah dasar negeri leuwilayung, hh) sekolah dasar negeri lingkar o1, ii) sekolah dasar negeri lingkar jj) sekolah dasar negeri lingkar kk) sekolah dasar negeri lingkar il) sekolah dasar negeri lingkar mm) sekolah dasar negeri nanjungmekar, nn) sekolah dasar negeri nusa indah, oo) sekolah dasar negeri permata hijau, pp) sekolah dasar negeri rancabango, gg) sekolah dasar negeri rancabogo, rr) sekolah dasar negeri rancaekek o1:,ekek xx) sekolah dasar negeri rancaekek yy) sekolah dasar negeri rancaekek zz) sekolah dasar negeri rancakendal, aaa) sekolah dasar negeri rancanilem, bbb) sekolah dasar negeri sukamaju, ccc) sekolah dasar negeri sukamara, ddd) sekolah dasar negeri sukamulya dan eee) sekolah dasar negeri sukamulya kecamatan agree sekolah dasar negeri sukawati,iroj))sgi o1: sekolah dasar negeri mandalawangi, sekolah dasar negeri agree o1aa) sekolah dasar negeri pemujaan dan bb) sekolah dasar negeri pemujaan kecamatan dikandung sekolah dasar negeri warunglega sekolah dasar negeri warunglega sekolah dasar negeri wargaluyu sekolah dasar negeri wargaluyu sekolah dasar negeri tanjunglaya sekolah dasar negeri tanjunglaya sekolah dasar negeri tanjunglaya sekolah dasar negeri bojongkaso sekolah dasar negeri bojongkaso o2,o1,aa) sekolah dasar negeri ciluluk bb) sekolah dasar negeri cipeundeuy, cc) sekolah dasar negeri soga o1, dd) sekolah dasar negeri soga ee) sekolah dasar negeri gorowek, ff) sekolah dasar negeri hegarmanah gg) sekolah dasar negeri hegarmanah hh) sekolah dasar negeri mandalasari o1, ii) sekolah dasar negeri mandalasari jj) sekolah dasar negeri margaasih, kk) sekolah dasar negeri panyabungan, il) sekolah dasar negeri ridogalih mm) sekolah dasar negeri ridogalih nn) sekolah dasar negeri sindangsari ol, dan oo) sekolah dasar negeri srirahayu:,:dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan berupa: utd pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman, kelas utd rumah susun, kelas dan utd instalasi pengelolaan air limbah domestik, kelas dinas sosial berupa: utd layanan kesejahteraan sosial terpadu wilayah kelas berkedudukan kecamatan baleendah dengan wilayah kerja meliputi kecamatan baleendah, dayeuhkolot cipanas, bojongsoang, pameungpeuk, antasari, banjaran, pacet, kertasari dan margahayu, utd layanan kesejahteraan sosial terpadu wilayah ii, kelas berkedudukan kecamatan cembung dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cembung, pengalengan, cangkang, soreang, kotawaringin, ketapang, margaasih, pasirjambu, ciwidey dan rancabali, dan utd layanan kesejahteraan sosial terpadu wilayah iii, kelas berkedudukan kecamatan paser dengan wilayah kerja meliputi kecamatan paser, majalaya, ibun, solokanjeruk, dikandung, rancaekek, cicalengka, agree, cileungsi, cilengkrang dan kemenyan. dinas tenaga kerja berupa utd pelatihan kerja, kelupa: utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan ciwidey, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan soreang, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan margaasih, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan dayeuhkolot, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan banjaran, kelas:,, dan yang selanjutnya disingkat satuan pnf skb. selain utd sebagaimana dimaksud dalam terdapat utd bidang kesehatan berupa satuan rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat. rumah sakit daerah, sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rsud kelas majalaya, rsud kelas soreang, dan rsud kelas cicalengka pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pusat kesehatan masyarakat soreang, pusat kesehatan masyarakat sukawati: pusat kesehatan masyarakat kotawaringin pusat kesehatan masyarakat kotawaringin ii, pusat kesehatan masyarakat pasirjambuj, pusat kesehatan masyarakat sugihmukti, pusat kesehatan masyarakat ciwidey, pusat kesehatan masyarakat rawabogo, pusat kesehatan masyarakat rancabali, pusat kesehatan masyarakat dayeuhkolot, pusat kesehatan masyarakat cangkang, pusat kesehatan masyarakat margahayu timbul, pusat kesehatan masyarakat margahayu selatan, pusat kesehatan masyarakat ketapang, pusat kesehatan masyarakat sangkanhurip, pusat kesehatan masyarakat margaasih, pusat kesehatan masyarakat rahayu, pusat kesehatan masyarakat antasari, pusat kesehatan masyarakat banjaran namo dengan tempat perawatan, pusat kesehatan masyarakat pameungpeuk, uu. pusat kesehatan masyarakat banjaran kota, pusat kesehatan masyarakat kiangroke, pusat kesehatan masyarakat jarak, pusat kesehatan masyarakat pengalengan dengan tempat perawatan, pusat kesehatan masyarakat wanasari, pusat kesehatan masyarakat sukamara, aa. pusat kesehatan masyarakat cikalong, bb. pusat kesehatan masyarakat cembung, cc. pusat kesehatan masyarakat cipanas dengan tempat perawatan, dd. pusat kesehatan masyarakat sumbersari, ee. pusat kesehatan masyarakat pakutandang, ff. pusat kesehatan masyarakat baleendah, gg. pusat kesehatan masyarakat rancamanyar, hh. pusat kesehatan masyarakat jelekong, ii. pusat kesehatan masyarakat pacet, ji: pusat kesehatan masyarakat panca, kk. pusat kesehatan masyarakat kertasari: il. pusat kesehatan masyarakat santosa, mm. pusat kesehatan masyarakat majalaya, nn. pusat kesehatan masyarakat cikar, pusat kesehatan masyarakat wangisagara, pp. pusat kesehatan masyarakat solokanjeruk gg. pusat kesehatan masyarakat solokanjeruk ii, rr. pusat kesehatan masyarakat paser, ss. pusat kesehatan masyarakat spedes, tt. pusat kesehatan masyarakat ibun, uu. pusat kesehatan masyarakat sudi, vv. pusat kesehatan masyarakat cicalengka dengan tempat perawatan, ww. pusat kesehatan masyarakat cicalengka ii, xx. pusat kesehatan masyarakat agree, yy. pusat kesehatan masyarakat dikandung, pusat kesehatan masyarakat ciluluk, aaa. pusat kesehatan masyarakat rancaekek dengan tempat perawatan, bbb. pusat kesehatan masyarakat lingkar, ccc. pusat kesehatan masyarakat nanjungmekar, ddd. pusat kesehatan masyarakat cileungsi, ece. pusat kesehatan masyarakat cimanuk, fff. pusat kesehatan masyarakat cibiruhilir, ggg. pusat kesehatan masyarakat cilengkrang, hhh.pusat kesehatan masyarakat kemenyan, iii. pusat kesehatan masyarakat cibeunying, dan jjj pusat kesehatan masyarakat bojongsoang. pada utd balai pelaksana penyuluhan pertanian dan utd bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan dibentuk unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja meliputi setiap kecamatan daerah. unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang koordinator wilayah. bagian kedua kedudukan utdsebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari perangkat daerahk, dan smp,nas pendidikan, satuan pnf skb sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala satuan pnf skb yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan, kepala satuan pnf skbberhakrumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan. rsud kelas majalaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh direktur utama, rsud kelas soreang dan cicalengka sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipimpin oleh direktur, direktur utama dan direktur sebagaimana dimaksud pada dan: ruang lingkup tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada melipututama dan direktur sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, jabatan struktural dibawah jabatan direktur utama sebagaimana dimaksud pada dan direktur sebagaimana dimaksud padabaru yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit. puskesmas sebagaimana dimaksud pada kesehoordinator wilayah pada utd balai pelaksana penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala utd. koordinator wilayah pada utd bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala subbagian umum dan kepegawaian usaha, dan kelompok jabatan fungsional. utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pengalengan, kelas aj, utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pameungpeuk, kelas aj, utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan bojongsoang, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cipanas, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pacet, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan majalaya, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan paser, kelas aj, utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan kemenyan, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cileungsi, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cicalengka, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pasirjambu, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan kotawaringin, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan margahayu, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan ketapang, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan antasari, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan baleendah, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan solokanjeruk, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan dikandung, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cilengkrang, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan rancaekek, kelas aj: utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan rancabali, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan agree, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan ibun, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cembung, kelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan kertasari, kelas dan utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cangkang, kelas dinas lingkungan hidup, utd laboratorium lingkungan, kelas dan utd pengelolaan dan pemanfaatan sampah, kelas dinas perhubungannas kepemudaan dan olah raga berupa utd pengelolaan gelora jalak harapan, kelas aj, dinas perdagangan dan perindustrian berupa: utd pasar ciwidey, kelas aj, utd pasar baleendah, kelas utd pasar majalaya, kelas utd pasar margahayu, kelas aj, utd pasar soreang, kelasnas pertanian berupa: utd pengembangan usaha tani dan alat mesin pertanian, kelas aj, utd pembibitan tanaman, kelas utd pembibitan ternak, kelas utd rumah potong hewan dan unggas, kelas utd pasar hewan, kelas aj, utd pusat kesehatan hewan dan laboratorium, kelas dan utd balai pelaksana penyuluhan pertanian, kelas il. dinas pangan dan perikanan berupa utd balai benih ikan, kelas dinas pariwisata dan kebudayaan berupa utd pengelolaan kawasan gedong budaya sabilulungan, kelas dan badan keuangan daerah berupa: utd pelayanan pajak daerah wilayah soreang, kelas berkedudukan kecamatan soreang dengan wilayah kerja meliputi kecamatan soreang, ketapang, rancabali, ciwidey dan pasirjambu, utd pelayanan pajak daerah wilayah margahayu, kelas berkedudukan kecamatan margahayu dengan wilayah kerja meliputi kecamatan margahayu, margaasih dan kotawaringin, utd pelayanan pajak daerah wilayah iii banjaran, kelas berkedudukan kecamatan banjaran dengan wilayah kerja meliputi kecamatan banjaran, antasari, pengalengan, cangkang dan cembung, utd pelayanan pajak daerah wilayah dayeuhkolot, kelas berkedudukan kecamatan dayeuhkolot dengan wilayah kerja meliputi kecamatan dayeuhkolot, dan bojongsoang, utd pelayanan pajak daeraleendah, pacet, kertasari dan pameungpeuk, utd pelayanan pajak daerah wilayah majalaya, kelas berkedudukan kecamatan majalaya dengan wilayah kerja meliputi kecamatan majalaya, paser, ibun dan solokanjeruk utd pelayanan pajak daerah wilayah vii cileungsi, kelas aa, berkedudukan kecamatan cileungsi dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cileungsi dan rancaekek, utd pelayanan pajak daerah wilayah viii cicalengka, kelas berkedudukan kecamatan cicalengka dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cicalengka, agree, dan dikandung dan utd pelayanan pajak daerah wilayah kemenyan, kelas berkedudukan kecamatan kemenyan dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kemenyan, dan cilengkrangembina pada kecamatan cileungsi, satuan pendidikan sekolah dasar pada: kecamatan soreang berupaj))jkecamatan pasirjambualaga,
ta,rkir melalui peraturan bupati nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak parkirupatinya dinas atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati cg. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak, yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan pada adalah mengisi formulir surat pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronikperundang undangan perpajakan, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh bupati cg. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan keputusan bupati, dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak, formulir surat pemberitahuan dapat dikirimkan kepada wajib pajak oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melalui utd, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan, untuk surat pemberitahuan masa paling lama (lima belas hari setelah akhir masa pajak apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diterbitkan surat teguran. surat teguran dimaksud pada adalah dalam rangka upaya pembinaan terhadap wajib pajak, bentuk dan isi surat pemberitahuan sebagaimana terlihat pada lampiran yang tidak terpisahkan speed dianggap tidak disampaikan apabila: surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dihampiri keterangan dan atau dokumen penjualan berupa faktur, bon dan sejenisnya, surat pemberitahuan disampaikan setelah bupati ca. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajakbupati cg. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak, wajib pajak menggunakan bill faktur karcis sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak, dalam hal wajib pajak tidak mengenakan pajak dalam bill faktur karcis, maka pembayaran yang diterima penyelenggara parkir sudah termasuk pajaknya,dalam jangka (lima)nkewajiban pencatatan atau pembukuan omzet tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang:.perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajakpersen sebulan. pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan sebagaimana oleh bupati cg. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dibebankan kepada wajib pajak, disebabkan adanya pembukuan dan pencatatan yang tidak lengkap sehingga penghitungan pajak daerahkbt, dan std. pembayaran pajak sebagaimana pada selanjutnya disetor rekening kas umum daerah pada bank yang ditunjuk paling lama hari kerja, skpd atau skpdkbtskpdkbtbulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan. apabila dalam jangka waktuhapusan piutang pajak untuk menyelesaikan penghapusan piutang pajak daerahperangkat daerah yang membidangi pengawasan, keuangan, aset, hukum daerahdaerah.daerahdaerah yang kadaluwarsa. terhadap speed skpd yang tidak diketahui objek pajaknya dan double ketetapan, dinas dapat membatalkan speed skpd dan menghapus piutang atas speed skpd pajak daerah yang dibatalkan tersebut. piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam: surat ketetapan pajak daerah skpd,tujuh tata cara pengajuan keberatana.kpd skpdkbt skpd skpd,kpd skpdkbt skpd skppatandinaskpd skpdkbt skpd skpd std: dinas menerbitkan skpd skpd skpdkbt skpd skpd std baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran. skpd skpd skpdkbt skpdelapan tata cara pemeriksaan pajak,dapat dilakukan lapanganperangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajakdalam rangka pemeriksaan.perlukan.jabat struktural pada bidang pendapatan dan atau pelaksana yang dipandang cakap untuk melakukan pemeriksaanesurat keputusan bupati.yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menanda tangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk teknisahurat tagihan pajak daerah, apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam skpd,skpdkbt dan std,. bagian kesembilan pengawasan pajak parkir pengawasan pajak parkir dapat dilakukan melalui pengawasan preventif dan represif teknis operasional pengawasan pajak pada dilaksanakan dengan membentuk tim pengawasan pajak daerah yang mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak beserta instansi terkait lainnya melalui surat keputusan bupati. laporan hasil pengawasan pajak dapat disampaikan kepada bupati cg. sekda kabupaten bandung. untuk kegiatan pengawasan pengendalian pajak sekurang kurangnya (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pengawasan lapangan. pengawasan represif sebagaimana dimaksudda kepada lembaga peradilan. pengawasan preventif. bab penata usahak,, pembukuan sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya memiliki buku kas penerimaan dan pengeluaran. bagian kedua ketatausahaan pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak formulir speed sekurang kurangnya memuat data identitas wajib pajak dan objek pajakparkir sekurang kurangnya memuat pendaftaran, alamatpeed, skpd omzet pajak)kbt, formulir skpd formulir ssd, formulir std, formulir skpd,: formulir laporan. format formulir sebagaimana dimaksud pada ini sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran ini ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungut,:iutang pajak adalah selisih antara ketetapan dan pembayaran (pajak tidak termasuk pembayaran denda administrasi. nomor pokok wajib pajak daerah selanjutnya disingkat ppd adalah sarana identitas wajib pajak bab bab iii dasar pengenaan, tarif parkir adalah wilayah daerah kabupaten bandung bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pendaftaran dan atau pendataan penetapan penyetoran pembukuan dan pelaporan keberatan banding penagihmekanisme tata cara pemungutan bagian kesatu pendaftaran dan atau pendataan setiap pengusaha yang melakukan kegiatan penyelenggaraan parkir diluar badan jalan wajib mendaftarkan diri pada pemerintah kabupaten bandung cg. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan kepadanya diberikan ppd, wajib pajak yang telah memiliki ppd yang menerima atau memperoleh pembayaran diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak parkir, kantor unit pelaksana teknis dinas utd pajak daerah merupakan tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada bupatipadadimulai sejak saat wajib pajak menyelenggarakan perparkiran dengan memungut bayaranerah, pendaftaran sebagaimana ini harus dilakukan paling lambat hari sejak wajib pajak melakukan kegiatan penyelenggaraan perparkiran, penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunju atau dianggap perlu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak
salinan bupati bandung provinsi jawa barat peraturan bupati bandung nomor tahun tentang perubahan rencana strategis (renstra) perangkat daerah lingkup kabupaten bandung tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung menimbang bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun telah dilakukan perubahan berdasarkkara setelah rpm ditetapkan, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang penetapan rencana strategis perangkat daerah lingkup kabupaten bandung tahun belum sesuai dengan ketentuan dalamperubahan rencana stategis perangkat daerah lingkupnetapan perubahan rencana strategis (renstra) perangkat daerah lingkup kabupaten bandung tahun dokumen perubahan rencana strategis perangkat daerah sektoral ol.cicalengka dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan satuan polisi pamong praja badan penanggulangan bencana daerah dinas kebakaran dinas sosial dinas tenaga kerja dinas pangan dan perikandinas pariwisata dan kebudayaan dinas pertanian dinas perdagangan dan perindustrian inspektorat badan perencanaaerah sekretariat dprd badan kesatuan bangsa dan politikkecamatan paser kecamatan solokanupati bandung, ttd dadang lasp, bupati adalah bupati bandung,wajib nondukuunjamerintahan umum kewilayperubah,, perubahgian kedua kedudukan perubahan renstra kabupaten bandung tahunkabupaten bandung tahun perubahan renstra kabupaten bandung tahun ditetapkan oleh bupati.ditetapkannya peraturan daerah mengenai perubahan rpm kabupaten bandung tahun: dinas sosial, satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana daerah, dinas kebakaran. urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, terdiri dari dinas perhubungenaga kerj, dan olahraga, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas perpustakaan dan kearsipan, dan dinas komunikasi, informatika dan statistik. cc. urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari dinas pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan dinas pangan dan perikanan, penunjang urusan pemerintahan, terdiri dari badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, badan keuangan daerah, inspektorat, pendukung urusan pemerintah umum, terdiri dari: sekretariat daerah, dan sekretariat dprd. urusan pemerintah umum yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum kewilayahan meliputi (tiga puluh satu) kecamatan. penyusunan perubahan renstra sebagaimana dalam harus berpedoman pada perubahan rpm kabupaten bandung tahun renstra kementerian lembaga dan renstra provinsi, rtrw kabupaten kotdoman sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi perangkat daerah yang tidak memiliki jalur koordinasi sektor kementerian lembaga dan provinsi. penetapan perubahperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bandungperubahan renstra pd, dilakukan verifikasi rancangan perubahan renstra pd, dengan tahapan sepeda, bappeperubahan rpm kabupaten bandung tahubandung. bab perubahan renstra renstra dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi bappeda. perubahan renstra dilakukan dalam hal paling sedikit adanya perubahan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. adanya penambahan kegiatan baru dalam rkd. dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam rkp rkd provinsi, renstra tidak perlu dilakukan perubahan. sistematika dokumen perubahan renstra tahun sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit terdiri dari:perubahan renstra sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada bappeda untuk diverifikasi. ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahtetapkan.
keputusan rektor @universitas lampung nomor un26 dt rektor universitas lampung menimbang bahwa fkip universitas lampung sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan lpt) menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbingan yang mendidik guna menghasilkan lulusan, tenaga kependidikan yang professional dan bermartabat, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point tersebut perlu adanya pelayanan konseling kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah dan mengembangkan kesehatan mental, bahwa sebagai wadah pembinaan dan pelayanan konseling tersebut dipandang perlu dibentuk unit pelayanan konseling terpadu pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung,kemendikbud nomor peraturan mendikan nomor tahuna, kedua unit pelayanan konseling terpadu dipimpin oleh kepala unit yang bertanggung jawab kepada dekan fkip universitas lampung, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan inikeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. a. ditetapkan bandar lampung ssl oa, pada tanggal april on: dat prof. dr. ir. sugeng haryanto, ms.af tembusan yth: pembantu rektor, para dekan fakultas lingkungan unila, ketua lembaga, kepala biro, kepala upt lingkungan unila, lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor iun26 dt tanggal april tentang struktur organisasi unit pelayanan konseling terpadu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung penanggung jawab divisi kerjasama divisi pelayanan divisi pelayanan mahasiswa umum bandar lampung, april null pan als ipa naa .g. of. dr. ir. sug ng haryanto, m.s. sea
air tanah melalui peraturan bupati nomor tahun tentang mekanisme pemungutan pajak air tanperangkat daerah yang membidangi pengelolaan air tanah dan unsur utd pajak daerah sesuai wilayahnyagian kedua ketetapan dan perhitungan pajak pajak dipungut berdasarkan penetapan bupati tarif pajak air tanah sebesar dari dasar pengenaan. dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air cara perhitungan volume air diperoleh dari hasil pendataan lapangan oleh petugas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air tanah bersama sama dengan utd pajak daerah. hda dihitung secara periodik oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air tanahperangkat daerah yang membidangi pengelolaan air tanahalam jangka waktu lima., skpd dan std. apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat menerbitkan std apabila pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang dibayarkeringanan dan pembebasan kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajasebagai berikut besarnya pajak terutang, denda, bunga. keringanan pajak dapat diberikan kepada yayasan atau lembaga lain yang bersifat sosial setinggi tingginya sebesar (dua puluh lima persen). kepala k, akta pendirian yayasan lembaga,untuk menyelesaikan penghapusan piutang pajakperangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak, inspektorat, harus berdasarkan data hasil penelitian yang lengkap. terhadap skpd skpd std yang tidak diketahui objek pajaknya dan double ketetapan, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat membatalkan skpd skpd std dan menghapus piutang pajak daerah yang dibatalkan tersebut. piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam: surat ketetapan pajak daerah skpd), surat tagihan pajak daerah stdkepala. std. skpd skpdkpd stdtd skpd skpdtdpengusaha perusahaelitian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bidang yang menangani pengelolaan pajak daerahperangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajaktd skpd skpd: dinas menerbitkan skpd std skpd skpd baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran. skpd stdgawasan pajak pengawasan pelaksanaan pajak air tanah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak bersama dan pengendalian pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh tim pengawasanperangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutani ketatausahaan buku kendali subjek dan objek pajak air tanah sekurang kurangnya memuatperangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajakjenis formuliran formulir ssdkas daerah formulir laporan. bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada (l) ini ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak. bab,mungutan pajak air tanah, dmekanisme pemungutan pajak air tanah. prosedur pengajuan keberatan gambaran umum prosedur ini menguraikan tata cara permohonan pengajuan keberatan pajak daerah yang menjadi wewenang bupati kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajaktahun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah. peraturan bupati bandung nomor.tentang petunjuk teknis pemungutan pajak air tanah pihak terkait bupati. kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak. kepala bidang pendapatan kepala seksi p2o dan keberatan kepala utd pajak daerah dimana objek pajak beralamat. petugas peneliti tim pemeriksa pajak pelaksana seksi p2o dan keberatan wajib pajak. dokumen yang digunakan surat permohonan keberatan atas skpd skpd skpdkbt skpd std. surat pemberitahuan pajak terutang surat ketetapan pajak daerah skpd). surat setoran pajak daerah ssd). bukti pendukung (fc. identitas, fc. surat ijin usaha fc. pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak). lembar pengawasan arus dokumen lead) hasil pemeriksaan.keberatan. prosedur kerja wajib pajak mengajukan permohonan keberatan atas skpd skpd skpdkbt skpd std perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melalui utd pajak daerah dimana objek pajak berada atau permohonan langsung disampaikan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak. petugas utd pajak daerah menerima permohonan keberatan pajak daerahutdutd pajak daerah dan meneruskan kepada kepala bidang pendapatan kepala utd pajak daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak cg. kepala bidang pendapatan kepala bidang pendapatan mendisposisi kepada kepala seksi p2ok1 dan keberatan untuk meneliti uraian penelitian dan membuat konsep surat keputusan keberatan. kepala seksi p2ok1 dan keberatan meneliti dan membuat konsep surat keputusan keberatan dan meneruskan kepada kepala bidang pendapatan kepala bidang pendapatan meneliti dan meneruskan surat keputusan keberateliti dan menyetujui serta menandatangani surat keputusan keberatan dan mengembalikan bidang pendapatan pelaksana menatausahakan surat keputusan keberatan std skpd skpd skpdkbt skpd skpd untuk dikirimkan utd pajak daerah. utd pajak daerah menyampaikan surat keputusan keberatan pajak daerahharus memberikan keputusan. bupati bandung, kepala daerah adalah bupati bandungos5cm). sumur gali dan mata air adalahatau, pemanfaatan air tanah, cc.yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah untuk pengusaha adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya, untuk perusahaan adalah pengurus atau kuasanya. bab iii dasar pengenaan,tarif dandan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, volume air yang diambil, kualitas air, fungsi air, luas area tempat pemakaian air, musim pengambilan air, h.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembaliperangkat daerah yang membidangi pengelolaan air tandiatur dalam keputusan bupati yang perhitungannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air tanah secara periodik. tarif pajak air tanah ditetapkan sebesartata cara pemungutan bagian kesatu pendaftaran dan ataupemerintah daerah dan selanjutnya untuk didaftar oleh utd pajak daerah wilayah masing masing sebagai wajib pajakutd membuat laporan kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak atas pengusaha perusahabupati menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerahkewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak daerahlakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, paling lama (lima) tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak daerah dan atau dibutuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. bupati melakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak apabila: wajib pajak dan atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh dengan alasanbupati menganggap perlupengusaha atau (dua belas) bulan untuk wajib pajak perusahaan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkapwajib pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan meteran air tanah.melakukan verifikasi terhadap rancangan akhirpengesahan senja oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan tahapan sebagai berikut bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan rancangan akhir senja tahun paling lama (empat belas) hari setelah peraturan bupati tentang rkd tahun ditetapkan, kepala menetapkan senja tahun paling lama (empat belas) hari setelah penetapan keputusan bupati mengenai pengesahan rancangan akhir senja tahun sebagaimana dimaksud pada huruf bab dokumen rkd dokumen rkd sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: buku tentangbupati adalah bupati bandutiga) dari rencana pembangunan jangka panjangrkd tahun menjadi bagian dari rpm tahun bagian ketiga maksud dan tujutahun bertujuan untuk: mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah tahun ketig. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. bagian keempat rkd sebagai pedoman senja dalam rangka penyusunan senja tahun menggunakanala pd
bupati bandung provinsi jawa baratkeputusan bupati bandung nomor kep. bpbd tentang penetapan status keadaan darurat bencana non alam penyebaran corona virus disease wilayah kabupaten bandung provinsi jawa000i sebelum perubahan sesudah perubahan bertambah ( berkurang) garapan para penpapatanasubarrantpa) senesaot2s02\| senesaon2202\| oo ? amor pajakbaean asanasen250\| ag2013669290\| o ton pak ter ismooo sawoooo\| amorosor pajkmorer esonoonooo\| s200000000 amonosonooo1\| pajak hot s00000\| oo) e90000000\| amors7 pajak restoran ss00000000\| toko7or pajak restoran dan sena smosovoel rorororooor pajak reorandan sejenisnya 25s00000000 among pajakibuan as0000000\| oo) as000000\| monoton pajak diskotik karaoke, klub malam,dan sejenisnya as00000000\| oo ) as000oo0o0\| 'ton pajak distorsi karaoke klub malam sejenisnya tismorovooh asooaoooo\| amors pajak rename von00\| ss00000000 longsor pajak reklame papan billboard videotron megan ss00000000\| ss000000\| alonso1.ooo1\| pajak reklame papan billboard videotron megan ss00000000\| ss000000\| roro pajak penerangamdtan mwmaooovoo teoooooooooo\| arontoor pajak penerangansatan pasukan senam bonobo\| teoooooooooo\| nonton.0oo1\| pajak penerangan' jalan dihasilkan sendiri se0000000000\| re000000000\| amoral pajak pasar ssmomoooel arormton aaaa asn o00\| amonmonooor\| pajak parkir oooooaaas00000000\| opo) abort2 pajakpirtanah opo) gs000000\| nona2on pajak prana israel esooooo\| monazorooor\| pajakaranah esonovooo\| es00000000\| nota pajak mineral bukan logamdan batu o00000000\| amonia37 pajak mineralbukantogamdan batuan lainnya o00000000\| o ) o10000000\| rona pajak mineral bukan logam batuan lainnya limosoooool iooooooooo\| horas pajak butiran bangunan erdesaandan perkotaan pbb2 to0000000000 amorisoo i000000000\| amonasorooor\| p88p2jorfeoe tops toeoeoal asian rantemmmanyasuana araooooo\| sroseosl m2se0o) jepara i(i biak mama pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan slot so2000000270000 orleosforsjil serawmopeasi 1r251500\| mess00\| slot so2ooooonzzoooo porfeosfonfs info tampang dana sloefsozoooooozzoooo jorlzonfor(shnfoafor metaatarang scoop soap slot so2000000270000 lorleosforsfilo2follow\| ) belanja barang pakai habis t2s000\| slot so2000000270000 orleosforsfifozloa\| belenjasasa r8as000\| t8as000\| slot sozooononzzoooo porfeosforfs infoeoefonf betmadasa kantor soo slot\|sozoooooozzoooo orl2nor(shnfoafos eetamapemeitaraan oooooof toonooaf slot so20000. lorleosfor\|filo2oslo2\| ) betanjapemeliharaan peralatandan mesin )' 1sa0000\| slot sozooooonzzoooo forfeosloef memeitaraanperttandanmesintannya asassooo assooof slo2 sozoooooozzoooo jorlzonfoofshil euammoperasi gasassooof tagseooaf sono slot so2000000270000 lorleosfoe\|silva\| belanja barangdansaa \| ) ten3s6000\| gssp00o0\| slot so2000000270000 orleosfoe\|sfifozlo\| \| ) belanja barang as6000\| stoo0\| slot\|so2ooononazoooo forfzosloofs infoeforfonf metana barang pra has slo2fsozoooooozzoooo jonlzonfoofshnloafosl eetamapemeitaran tessooooof tassonooaf sanga slot so2000000270000 lord2os joe\|sfilozloslo2\| ) belanja pemeliharaan peralatandan mesin ) t2890000\| 73s0000\| gsa000o0\| lehasanasan bala (\|\| benstmascsantnsantem mama pama slot iso2000000270000 jorleosfos\|shi\| seranmoperasi e36000\| slot isotop000270000 jorleoofos(fife\| belanja barangdansaa o228254000\| 2196a800\| o be3e0o0\| slot so2000000270000 lorleosfos(sfilozfor\| belanja barang slot so20000. orleosfos(shift2formil ) belanja barang pakaitabis slot iso2000000270000 jorleosfos\|snfozfoe\| betanjasaa res000000\| 17t000000\| as000000\| slot so2oo0000270000 jorleoofos(sfiloeloelos belanja sewa redundan bangunan 1i7000000\| boobook\| slot so2000000270000 lord2os\|os(filo2lolos ) betanjasasa konsultansi konstruksi sagooooo\| savoooool slot so20000. orleosfos(sfifozlos\| belanjapemetiharan tos241400\| o486230\| gacarooo\| slot iso2000000270000 jobless jos\|sinloefojos\| ) belanjapemeliharaan redundan bangunan\| ) ) gasetoogsmomonarmoo progo aaa sesal for \|aog los isles\| belanja modal gedung dan bangunan fox fos(sl2 \|o3 for belanja modal bangunan gedung jumlah belanja total surplus ( defisit) joofsozmano00270000foo 2fools\| tt. trewawwan soelsaza000oo2"menloolooolooleiil enam pemanasan memesan kawasan oglobo loolelifor\| sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya too laoooofe penampakan penerimaan tea maa \|oo\|ooo joke\| (on for (or penampakan penerimaan pad pajak daerah ss2002060212r0 oofaoo non daan serasa) season\| penampakan penerimaan pad hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan o.o looked1fo1 fo2\| penampakan penerimaan pendapatan transfer \|o2 1lo1 penampakan penerimaan pendapatan transfer transfer pemerintah pusat \|o2 (og penampakan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah penampakan penerimaan lain lain \|o2 1o3o.o footer1 \|o1 fos penghematan belanja powo fool \|o1 fos fox penghematan belanja belanja operasi 5alhano0n2 ton ooo pools oos penghematan bln alia moda sommsmmaasl. sosensmozal oofoso oo\|en roles sta penggunaan beta tidak terduga serasa) sasa \|oo\|ooo joke\| (on fos \|oa sisa belanja transfer saga9soo\| sesomnonn2arol toofoooloofeliorlosf saat linreda kening sebelum perubahan sesudah perubahan bertambah sekarang joelsozooon0nzroooo toofooo tolo sia lebih perhitungan anggaran blue @rasirisal @7astral jumlah penerimaan pembiayaan) sesar27s2s7\| oasasararsasi\| islam\|s.o2. .o.co. .ooo joo\|o.foo\|e\| pengeluaran pembiayaan islam\|s.o20000. joofowoloolelzlo2\| penyertaan modal daerah penyertaan modal daerah paci badan usaha milik lekaomanzmn loppekklafa geun aemmeal osomeml lnefsozonnoonzroooo toofooo model2\|below\|or penyertaan moda daerah pada bumi his sonooooo\| hemonoeoooo\| @danamon\| jumlah penerimaan pengeluaran @soomoooon bup panduan aan ah. dadang supriatna pu perk6 wof opr hg2 rei zaj zja59pz @ hrekdxa2nh3l zp5 lxp16 ve6 s71bc6rxh sic voc3onm issnmonte bea perolehan hak atas tanaman bangunan bpt) asosnssen2g0\| o180613669290\| o ?o anonteoo bp4t b pemindahan hak issn3000250\| opo o ? bronze01hoon pama pemindahan hak tnsissaoh tesssoa anon rembusibaan ars22020m\| narasi ano2on retribusisasa umum o212396750\| amo2non retribusi pelayanan kesehatan ast000\| oo) 'ero2. retribusi pelayanan kesehatan tempat pelayaran keseetantamnyayang sena 0gp rozoroz revisi layanan persampahary kebersihan a000000000 amo20102. retribusi pelayanan persamaan kebersihan ao00000000\| retribusi pelayanan pemakamandan pengakuan m000000\| o ) ta00000\| (eto2. retribusi pelayanan penguburan pemakaman termasuk penguatan perguruan serta pembakaran pengakuan maja rozoroe revisi petuanan panreiepilalan umum ra0000\| voyage0000\| ato2.0n040001\| retribusi penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum aan80goo\| o ) o0141800\| amo2on0s retribusi pelayanan pasar ooaamseoas0\| eno2onosmons rebus linosssrsol ioosoool arozoros revisi pengujian kendaraan bermotor a00n200000 amo2o0n060o0o1\| retribusi pengujian kendaraan bermotor a0s1280000\| oo) oa0g128000\| aro2non rebus penyediaan daratan penyedot kakus aisonoooh ero2.on000001 retribusi peyesisandanatau penyediaan kakus brsmoceh as00oo\| arozoran revisi layanan tera era ulang grs0000\| g25750000\| amo2o0ntt0o01\| retribusi pelayanan pengujian alat alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya re6150000\| or267500\| ro2o2 rewusilasa usaha liner maan, rogozor revisi pemakaian kekayaan daerah sssr00sa\| ssaarsosal ato20201. retribusi penyewaan tanaman bangunan s060000\| o ) so60000\| mo20201. retribusi penyewaan bangunan m00000000\| o)) oa000000\| ero2o201000a retribusi pemakaian lboratonumn dissosoooh so3soo erogozoroooe\| revisi pemakaian endapan bermotor astra) asianaosaf ano2o2oa retribusi terminal ooooiosn000\| o) ) o10829600\| retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya dilingkungan terminal aisne0g00\| o ) ot0s29600\| ro2o20s revisi tempat khusus par iismmooh erogozosooorl revisi palayanantempat khusus parmo20207 retribusi rumah potong hewan asal oo) mo20207. retribusi pelayanan rumah potong hewan aaoooasaasnag\| oo) ero2o20n rebus tempat reteasidan oleyaga seiassoh sama erogozogooorl revisi petyanantempar reeeasidan olahraga se2tr20\| se2asasi\| ano2o2tm retribusi penjualan produksi usaha daerah omamnseso\| oo) amo2o2moon2\| retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit teman essay800\| o j oe594s800\| (eto202 retribusi penguatan produksi asi usaha daerah berupa binatu sts 737p analog tembus peramantetentu esa 5tat58) ses0mae\| ato2o301 retribusilzin mendirikan bangunan s105888\| opo ) o o ?o ato203. retribusi pemberianizin mendirikan bangunan . senosassa\| o6s1089a88\| o o )9o jet2oa02 rebus tin trayek untuk menyediakan pelayaran angkutan umum 'ero2o2o5.ooo1\| regius tan tayekuntuk menyediakan pelayanan angkutan umum mo3 hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan setan2sn7se\| oes4an28878e\| o ) amos2 bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah dividen) atas penyertaan modalpada bumi east2sense\| desas2s878e\| o eto2. pagi laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah iven atas penyertaan modal pada bumi tembaga kenangan 'eto2.o201 agiantaba yang dibagikan kepada pemerintah daerah dividen) tas penyertaan modal pada bumi tembaga keuangan) gar2tradisi batas, mo3ason\| oseagoai\| t02. pagan tab yang dibagian kepada pemerah daerah dien) atas penyertaan modal pad bumi anak usaha) too205 bagian aba yang dibagikan kepada pemerintah daerah iven atas penyertaan modal pada bumi bidang air mini ao 'eo.og.o5.voor\| bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah sinden atas penyertaan modal pda perusahaan milik dart bumi (dang air minum) a00 ao00000000\| anoa aintainpa dyangsah ses200001315\| opo arora hasi penuaan bmd yang teks disahkan 2natas sama resorts masitpenjuatam user tetap lainya disita) 2sama, toon0s. hasi penjualan hewan loo os0078125\| oo amoaonos0oos\| hasi' penjualan tanaman ooaoriasas2no\| aroma mesitpemantatan bmd amatir dana eroooooh 22tovooo\| prosesor mast swamp evo) atas010001\| hasil sewa bmd o22100000\| o) ) o2210000\| anos sebagi s000000000\| kromosom jasa gio pada dawan imoorovee rowosorooorl jasa girapagakas daerah gs00n000000\| ks000note pendapatan8tup o310166219980\| anoateoo pendapatan8tup o310160219980\| jeroanoongoon\| pendapatan tap bnssataa\| notes) dop separata transfer or. ks5 stn205206\| zonororooor\| pembajak bulan bangunan seems2000\| soamassoool d8hp phase2i a01025000\| )sa2010290\| a20101n010008\| dbh cukai hasil tembakau (ci cd,u eog211500\| 'gon.ono10005 dam sumber daya alam sda miya e5transl casramoo jazonororoooe\| dam sumberdaya alam day gas bumi h dbh sumber daya alam sda) pengusahaan panas bumi wus28aa30000\| o n142844300\| dbh sumber daya alam sda) mineraldan batubara mandrehe assamagoo\| astaaaoo0\| 'k201. dam sumber daya alam sda) kehutanan pro sumber daya han pada azorororoona\| damsumberbaya alam sda penganan gans000\| in2sa1s0oo\| apononos danarastar khusus dang kas usus dar zonorosooor\| dakrsiemidang pendidikan reguler pa esetowoool fisik bidang pendidikan reguler range1169m0\|, 'gon dak biang peran reguler smp ios2s1000\| notasi) zonorosooe\| krsiktidang pendidikan reguler skb emas000oo\| season0oo fisik bidang kesehatan dan kb reguler pelayanan kesehatan dasar boh dak fisik bidang kesehatan dan kb reguler pelayanan kesehatan rujukan boh, asas6210000\| 'k2o1. dak siang kesehatan dan ke reguler pelayanan kefarmasian tano00\| a22 ran) 'ezonorosoone\| dak fsictidang kesehatandan ki penugasan penurunan dan akb ojo cbooo dak fisik bidang kesehatandan kb reguler ras8e89000\| oo)s3s000000\| egononosoos2\| dak rindang ketan dan kanan penugasan ses1o0000\| s25roo01\| zororosoosal dar rsikmidang jalan regulersalan i2s203so0o\| as202sfisik bidang air minum penugasan a10, dak fisik bidang sanitasi penugasan cd, re083555000\| 'egonono500ss dak si bidang kesehatan dan ke penugasan keluarga berencana ten0voodoo\| maooooro\| ponorogo0se\| dak rsiktidang perumahan dan permukiman penugasan dana transfer khusus dana alokasi khusus dak) nonfisik sosaosa59000\| oo dak non fisik tamsil guru pns aabccc&,l nasas3000\| epononowoooe\| dak non tkgpns ikan0p0000\| r2200001\| azororosooor\| dar non tsksoppau ra5ao0000\| ren ao0o00 dak non fisik bop pendidikan kesetaraan as208600000\| zororosoori\| nonfistesoreeao asotenoool epononowoora\| dak non fisik book pengawasan obat dam makanan azonorowoona dak non boke ar emas puskesmas ane2025000\| an22022000 azototowoorel dak non ist bok ke jaminan permainan e01 son zororosoors\| non liste bow ke ao s256225000\| 'egonono40017\| dak non fisik dana pelayanan admimisuas kependudukan esniataono\| semana) zororowoonal dak non fisiebanapelyanan kepariwisataan esesraooo\| esesraooo dak non fisikfasilitasi penanaman modal si2as2000\| oo) 'k201. dak nonfisik dana pelayanan perlindungan perempuan ban anak asing000\| aer s0n01n) ego known25 dak non fist dana ketahanan pangan dan pertanian anss001n) azoroz damamsemtr dataid ss130no00\| sa251 a2oro2o0 s0), pro2onooonf sesar) amors damage sr00570000\| a0aes7so00\| a2nos1 dananya o3540465760\| a2010s010001\| danareksa sama6516000\| o3540465700\| amazon pendapatan agitasi sens0assapso\| seks0satu\| pendapatan bagi masih pajak se0501594019\| s20504594009\| o ? pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor uses13as0\| oo) o"ms3s8873as0\| 'k200. pendapatan bag hasi ati nama kendaraan ber osioooool ss053700000) 'ezoovorooos\| pendapatan agi mas pajak bahan bar kendaraan bermotorpendapatan bagi hasil pajak air permukaan ase91s0goo\| o ) pendapatan bagi masih pajak rokok aseseasiagog\| 1s8364812999\| opo o gogo \|o bantuan keuangan ms) mam azogozog bantuan keuangan kususdam pemerah promo 01an bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi bodoh,o ozone3gp3s7\| mawlampendapatandaerahyangsah oo son pendapatan ubah aamaavoel soon pendapatan timbangan pemanah pusat a3nomor pendapatan hibahdari pemerintah pusat e000000000\| a3ono1o01000o1\| pendapatan hibahdari pemerintah pusat r000000000\| mam pendapatan dasi aasatoasi\| sosis21soa\| ma. p em saammoreasi as2000 co0270017 ismonononooo2\| belanja gaji pokok ppp m1200 stororozo0oz\| beam tunjangan warga ppp a050055008\| ismononow0002\| belanja tunjangan fungsional ppp oono6ooo2\| belanja tunjangan beras ppp a00n252610\| etonono200n2 beta pembuatan gaji ppp soo s0) ismononog0o01\| belanjaluran jaminan kesehatan pn5 se0sng66s0s\| opo oe80s2geos\| ) ismonon0g.00o2\| belanjaluran jaminan kesehatan ppp had r00356000\| toronto000on\| bejaturantaminan kecelakaan kea pns 2s2520si\| ismonontooo2\| belanja lurah jaminan kecelakaan kerja ppp oo 6os66x00 otonom 11000n beta han jaminan ketan pns gassarnah ganda stononatoooz\| ejaturantaminan kematian ppp issn200\| tenan sonora2 belanjaluran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat asn r000000000\| beta lur simpanan peserta tabungan perumahan rakyat pns troooooooool tooooooooo\| sono2 peta tambahan penghasutan asn sisitsmoooh ssastesooo) tortor tambahan penghasutan berdasarkan beban kera asn sop5002900oo\| nomor0201. tambahan penghasilanberdasarkan beban kerja pns s0n360260000\| s101n2010002\| tambahan penghasutan berdasarkan beban kej ppk torozos tambahan penghasutan berdasarkan kondisi kena asn err20000\| permagoooo\| i5mo10203. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kera pns s21mapogoo\| s217na20000\| moro2ox tambahan penghasilanberdasarkan kelangkaan profesi asn .1o1. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pns bssrrooool 33erarooo\| storozos tambahan penghastanberdsarkam prestasi kea asn 1s901030000\| simon0205. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kera pns sons030000\| tonga07 belanja identit bai asn atas pemungutan pajak daerah bsrsssoc 22namo\| torosoroooe\|. belanansenu bagi asn atas pemungutan pajak hotel 2rsm0103. belanja insentif bagi natas pemungutan pajak restoran s0000000\| simon3. belanja insentifbagi natas pemungutan pajak hiburan doors000000\| o ) or50000\| belanja seni bgi asn atas pemungutan pajak rea lesooovool torosonoona\| belanja sent bagi asn tas pemungutan pajak penerangan alan so000000 simon03. belanja insentifbagi natas pemungutan pajak parkir ras000000\| o ) or250000\| i5mo103. belanja insentifbagi natas pemungutan pajak air tanah 2e500000\| oo ) st01. .01001a beta insentif bgi asn atas pemungutan pajak meat buka toga bet some so000000\| tonozonoona\|. belanja sent bagi asn tas pemungutan ajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan simon03. belanja insentif bagi asn atas pemungutan bea perolehan hajatan tanaman bangunan sareszosoo\| bnr2s70s00\| belanja tunjangan profesi guru mpg)pns acid, asnsasas5000\| saonogosnoonf pena sisi515300) as1215 storozoe beamatumangan khusus gam rgprsd at2500\| sends00\| simon03040001\| belanja tkgpnsd) og8122500\| soros o sama ganda tunangan lesasmzs\| menyoal connor benda uang representasi dprd iiseisrpooh season) storosorooor\| selamatan representasi dprd gis i224s10000\| stotoroz bejana tunjengankeverga dprd iran00\| magraool konon2 peta tunjangan kaga dprd nsrooh neo stororos beamatunjanganteres pentas0\| gsinassoo\| simon0403. belanja tunjangan beras dprd aoa8800\| o)) oo ismonowox belanja uang paket dprd ooorags8000\| o) ) jt019s800\| tononoeooon beta uang paket dprd sissamoh ionssaoo, stororos beamatunjangantabetan dprd isonzo0s.ooo1\| belanja tunjangan jabatan dprd aaoaais39s00\| o) ) 1715539s00\| ismonowoo belanja tunjangan lat kelengkapan dprd ores0a0\| o) ) ores0sa00\| oo ston.ono0n001 benda tunjangan nat kelengkapan dpr sisoeroooh tesosaoo stororor pena tunangan alt kelengkapantainnya dprdimon0407. belanja tunjangan lat kelengkapan lainnya dprd a2n0575\| o) o3a210575\| ismonoog belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinandan anggota dprd n0p000000\| .to1.onoanoo1 tenda tunjangan komunitas intens pimpinan dan anggota dprd apeooooool stororos beamatunjangan resep 2425s00000 simon0w0g0001\| belanja tunjangan reses dprd less00000\| oo ) ismoroato belanja pembebanan kepada pimpinandan anggota dprd son20000\| og0n2000\| betina pembebanan kepada pimpinan dam anggota dprd spinoff oosa00o\| strata beanjatunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd stesooo\| tss es000\| ismoroate0oo1\| belanjaluran jaminan kesehatanbagi dprd oasogoo\| ) 11r60000\| ismonoateooo2\| belanja jaminan kecelakaan kerja dprd sss2000\| o) ) o bes200\| tnos20008 beta jaminan kematian dprd bstiorh mama, storoateoooe\| bela tunjangan perumahan dprd 200s2000\| te3 s0052000 ismonoat3 belanja tunjangan transportasi dprd r001960000\| o)t00756400\| ismonoa130o01\| belanja tunjangan transportasi dprd or001560000\| )t00756400\| stonoasa belanja angsa pengabdian dprd sasitosoh salmon storoayeooor\| belamatanglasa pengabdian dprd ton sasanogol soros belanja kajian tunjangan kdhmkdh ooorssanas6\| oo) ore8541as\| o rotor) beta pokok koh bersejarah sanam, eto105101200n beta pokok koh research asam, storosoz beam tunjangankewarga kdhpakoh serasi\| asas ismonoso2.0oo1\| belanja tunjangan keluarga kdhmkdh aaaasnsso\| oo) ) ose218s0\| oo ismonosox belanja tunjangan beras kdhwkdh oo ) simon0sow0001\| belanja tunjangan beras kdhjwkdh aa", oo belanja tunjangan pm tayangan kdemukdh assessor aasaaso, totososo0or\| belanja tunjangan tunjangan khusus kdamkdh sa3s0\| saas\| ismonosos belanja pembuatan gaji kdhwkdh ismonoso6ooo1\| belanja pembuatan gaji kdhwkdhsog belanja lurah jaminan kecelakaan kerja kdh wkd oooooor500) m2300 simon0sog0o01\| belanja lurah jaminan kecelakaan kerja kdh wkd hoooooo500) v2300 tnos9 belanja ran jaminan kematian kohamkoh sep torosogo0or\| belanaluan jaminan kematian kohamkh segel ismoroco1 belanja dana operasional pimpinan dprd ssrn20000\| oo) .to1. peta dana operasional pimpin dprd stir ton sorga belanja pegawai blue at02m801\| er160201807\| snonsngg ana pegawai pup eitooanan\| era, snonsesosose\| enapeganaiptup in02072077 to2ono1oo0s\| tetanjabahan bahan beku naim mawas to2ororoons\|. belanja suku cadang suku cadang mat kedokter belanja alat bahan untuk kegiatan kantor persediaan dokumen administrasi tender se25000\| ss2s000\| beta persediaan untuk rival diserahkan persediaan untuk diva diserahkan lainya t750000 tan7s0000\| iso20n0100601\| belanja pakaian sipil harian psh) r200000\| opo ) )o2200000\| iso20101.006s\| belanja pakaian sipil resmi psr) oasis0000\| oo 00e8\| belanja pakaian siaga s00000\| to201010072\| peta pakatan bengkel imsa school smo20102 belanja barang tak habis pakai o.s100000\| o) ) os10000\| into2ono200oa\| tenda komponen komponen ramb rambu save sr000oo\| iso20201. belanja jasa tenaga penanganan bencana oo rogoooo0gjasa tenaga teknisi mekanikdantistik soo o) bamboo0\| iso20201. belanja jasa pemasangan instalasi telepon airdantistik sas o100\| o) og535010\| belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan tss2500\| oo) ism020201. belanja jasa pelayanan kearsipan sa200000\| oo) tozozorooaal betamatasa kontribusi asosiasi m000ooo\| 3s00000ol sro2o2otopsi\| tana tahan telepon nsssmoh sn2ssel i51020201. belanja registrasi keanggotan oi. c0001 oo belanja insentif tenaga kesehatan penanganan com19 cd, ss112500000\| ito2ozo200o1l beanjaluantamiran kesehatanbegi kepala dengan perangkat deslurah jaminan kesehatan bagi peserta ppu dan kelas boh, betina ampun ran jaminan kesehatan bagi peserta paru dan belanjaluran jaminan kematianbagi non asn s02a8256\| os054825\| tozozozooorl belanja sewatanah bangunan perumahan bung tempat tinggal se000000\| i5102. belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan perusahan e0000000\| i5102. belanja sewa tanahuntuk bangunan tempat kerja se500000\| sto202040035 belanja sena kendaraan dinas metoo perorangan ooh belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sas0000\| oo) sas000\| beta sena nat angkatan apung tak bermotor untuk penumpang around\| tana) togozowos25\| belanja sewa alat peraga praktik setolahtainya sa1s200ooo\| sans 2o0o00 ist020204008\| belanja sewa komputer jaringan aaa000\| o)) o2142000\| iso202040409\| belanja sewa peralatan personal computer asam00\| oo ) belanja sewa alat peraga pelatihan cdot0 as0000\| t045. belanja sewa bangunan gudang oa00000\| o ) beta sea bangunan gedung tempat olahraga ioososeh too tozozosoosa\| belanja sewa bangunan gedung tempatagatainnya as00000\| cbooo i5102.ikaldalam bangunan \| ) s000000\| beta konsultansi perencanaan penataan ruang jasa erencanen dan perancangan kungkungan bangunan dantandstape belanja konsultansi perencanaan penataan ruang pengembangan pemanaatanuang o@golf soo sto2oz0g0022\| beta tsa konsultansi pengawasan rekayasa asa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan vanitas main ng0goo\| ioogooooo belanja jasa konsultansi lainnya jasa konsultansi estimasi nilailahandan bangunan togozogoooz\| netanjatasa konstan' berorientasi bidang transports to0000000, i5102. belanja jasa konsultansi berorientasi bidang keuangno2o2an tetanjabeasima pendidikan pns braimovoh 2a1ooo stogogmooorl betamabeasiwa tugas belajar se00000o\| iso202110002\| belanja beasiswa tugas belajar2 or210000\| o) ) or221000\| ito2o21a benda insentif bagi pegawai not asn pemumouka daan oo) togo.1o0or\| belanja tsa sent bagi pesawat non asn atas pemungutan aja kendaraan bermotor belanja emetharan tanah ama pesta pera any to2ozorooga\| belanja pemeliharaan tanahtapangan tanah'untuk makam see sans000\| betina pemeliharaan mat besar besar dolar renooooool te000000\| belanja pemeliharaan besar besar darat sha empon aemogof togozozoooa\| belanja pemeliharaan alt besar mat besar darattoader to000000\| belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat alat besar daratannya ass00000\| belanja pemeliharaan lat besar alat bantu alat bantuannya s0000000\| os00000\| :t0. betina pemeliharaan alat angkutan nat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor angkutan barang a866mso00l beta pemekaran angkutan nat angkutan darat bermotor nat angkutan darat bermotor lainya :t0. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alt ukur alat bengkel bermesin perkakas bengkel servis tool03. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur alat bengkel tak bermesin peralatan tukang besi belanja pemekaran bengkel dan nat ukur nat ukur nat peng ketat betok o0700000 t0. .0n05\| belanja pemeliharaan alat pertanian alt pengolahan lat pengolahan tanah dan tanaman soo s000000\| belanja pemeliharaan kantor dan rumah tangga alat kantor mesin ketik an60000\| ar60000\| beta emetharan kantor dan rumah tangga nat kantor nat penyimpan penangkapan ket belanja pemeliharaan kantoran rumah tangga alat rumah tangga alat pembersih gss00000\| beta emetharan kantor rumah tangga nat rumah tangga) metana emetharan studi, komunitas dan pemancar stato eretan studio audio soo@roof beta emetharan studi, komunikasi dan pemancar studio perlman studio video gif (sto2020201n8\| peta pembiaran alt sudi, komunikasi dan pemancar alat komunikasi aat komunikasi lainya dod belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran umum saman600\| o ) sadasrsoo\| betina pemekaran kedokteran dan kesehatan alt kedokteran lt kedokteran gigi e@gog .to.02o2.o2oa\| belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan nat kedokteran nat kesehatan kebidarandan penyakit kandungan sopo s000000\|t000000\| setya pembicaraan komputer komputer unt komputer jaringan a55 mess i510203. belanja pemeliharaan komputer komputer unit komputer unit lainnya as00000\| belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan mini computer s3s0000\| ba5pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan komputer lainnya i510203. belanja pemeliharaan rambu rambu rambu rambu lalu lintas darat rambu rambu lalu lintas daratannya soo0o0oo\| so0ooo0lra ae70ngo1\| o187081901\| belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerjaan a0000000\| betina emetharaan monumen cani tugu peringatan prasad tugu bnooovooh sooooool belanja pemeliharaan jalan dan jembatan jembatan jembatanpada jalan kabupaten so00000000\| soooooooo0g , belanja emetharan jalan dan jembatan jembatan jembatan lainnya issmooof p5n0o .t0.020o055 belanja pemeliharaan bangunan bangunan pengarang pasang surut saluran pembuang pasang surut s5000\| belanja pemeliharaan instalasi instalasi air bersih air baku instalasi air berisi air bakulainnya s000000\| s00000\| . betina emetharan instalasi stilasi kotor instalasi kotor bannya issnoooh sssooool to02020xo001\| metana pemeliharaan instalasi instalasi pengolahan sampah instalasi pengolahan sampahtannya as, tai pemeliharaan instalasi instalasi pembangkit ust instalasi pembangkit stik tenaga dies pid) belanja pemekaran jangan jaringan litaringan lina esoovool semoooo\| i5m0203n074000\| m07a00\| setya pembicaraan mean ewan tenar temaktainnya i510203m00stereo\| )t00s9seo\| belanja perjalanan dinas paket meetingluarkota o) ) sos7tanker keuangan daerah dan desa tkd) earioroono\| ooo01o\| sto2oso2 neanjatasayang dierkankepada piakktiga anak lan masyarakat soo so00000\| i510205. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga pihaklain o os00000\| iso2gg belanja barangdandasa b05 adil o2a1gw000\| oo) srogesag benda barang dansa bos bas000\| sana) snozanasassal beanatarangdanjasapos 2aas00000\| 2sas00000 iso2gg belanja barangan jasa blue or29231\| iso2g999 belanja barangan jasa blue orr2192131\| o22015924431\| o o0 iropangngnnn\| asna baangdanlesa anita 2mammal ismoaor belanja subsidikepada bumn voice9000\| o )json90000\| ismoaoron belanja subsidikepada bumn oise30\| o ) osen9000o0\| toon1oon beta subs kepada bumn isisnooh eeaooo sosok beamatiban kepada pemecah pusat 22tenoooool 2an61o0oo0 ismosoror belanja hibah uangkepada pemerintah pusat oo beta hibah uang kepada pemerintah pusat ateoono 2an6room1too7 beanjatiban bantuan kevangankepada para pour ss2sn00\| 2556soo0\| ismosozor belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik assess000\| o ) o25368st000\| ismosozonooo1\| belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik ass085n000\| o ) o25368s1000\| ismosoto1 belanja bantuan sosial uangyangdirencanakan kepadalndividu ass2000000\| ismosoton.ooo1\| belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu ass2000000\| ismoco2 belanja bantuan sosialkepada keluarga asn350000\| oo ) 21993s000\| ismoco2o1 belanja bantuan sosial uangyangdirencanakankepada kelurga ns8350000\| oo o21983s000\| belanja bantuan soil uang yang direncanakan kepada kera asaspoooh arsnasoooo dremamamooa seo) era sanaa7i\| naa sna.ronde3 belanja modalapangan ss200000\| oo) beta moda telah unta senrorooveh sentaooo s2ororosooogl bela modal tanahuntuk bangunan air ens00000\| s0ns00000\| belanja modal tanah blue r200000\| o) ) oi25000\| belanja modal tanah blue ras0000\| o) ) oi25000\| ao1s990900n\| beta modena blue essmoel ras0oo2onoroons\| beta moga excavator i3sosok soon bejana modal comparing eaupmen belanja modal mesin proses negara modal aar besar daratannya belanja modal alat penarik aas0000\| opo ) ) o25000\| belanja modal compressor oo) j2351500\| belanja modal mesin os10000\| opo ) ) os63100\| belanja peralatan sar mounteneing smosh s2o2orosoore\| belanja modal ala bantuannya 2o2ozoroooz\| belanja modal kendaraan bermotor penumpang tes000000\| \|. belanja mod nat bengkel bermesin aya basisorh asswegosozooos\| beam modal perkakas standard standard too belanja modal perkakas khusus special tools) o ) os80000\| s2o205o2001\| bejana modal perlman ukur gipdanfeeng san esasaoool belanja moga nat uka pembanding sisssoseh tosoooo 2o2ososoooa\| belanda modal alatukurtantam aaosnoo\| belanja modal alat timbangan8para oic000001 o j belanja modal anak timbangan 8para oo, ii2o202050014) benda moga karan lainya etsitsm season, beta modal mat ukarmamument workshop ss125\| ass0ns\| 2o2oworoooa\| belanja modal alat produksi pertanian snoovooo\| kan000000\| belanja moga nat pengolahan lainnya uasisocl sawo 52020s010001\| belanja modal mesin ketik ivia00 o)) om2000\| belanja moga nat reproduksi penggandaan sisooeh isooooo\| s2o20so2ooz\| bela modal alat pengukur waktu alat komunikasi radio beta srioooooh seafood\| belanja modal alat komunikasi radio prov0o0\| belanja modal alat komunikasitainya ama a619140\| belanja modal alat kedokteran keluarga berencana) hood belanja mod nat kesehatan kebidanan penari kandungan snsenaool melawan\| 2o207groove\|. belanda modal alat kedokteran tat oh ensss20207. belanja modal alat kedokteran bagian penyakitbalam as0000\| o j o21500\| ao20701o01o\| beanamodal markedoteran anak belanja moda nat kedokteran jantung non er) s2o2ororoons\| belanda modal alat kedokteran raddiagrosc o0a.s00\| belanja modal alat kedokteran anestesi beam modal unt alattaboratorum es352500\| belanja modal alat laboratorium bahan bangunan konstruksi homo000 belanja modal alat laboratorium umum ooaoorsesaoo\| o)) ot8281290\| is2o2.0n01o01a\| setya modal alt laoratonum farmasi joo luo benda modal alartaborataium mitologi .00s6\| belanja modal alat laboratorium lan o) ) 9s33500\| ao2ogo belanja moda peraga pak sekolah tissnaao) enam) belanja moda peraga audit lah a1ro00) 2o2owosoone\| belanja modal alat peraga praktik sekolahtamnya aas22522no\| maas22an0 belanja modal alat proteksi radiasi proteksilingkungan ampas oo) o9sa1g333\| ao2o00non\| matkeseatan kena trah asas beam modal alattabomtonumtingkangan hidup ren010\| i52020807. belanja modal laboratoriumlingkugan ar22861\| oo o222168689\| belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamika hoc. san2onongooe\| beta modern umum i52021001. belanja modal komputer jaringan r2015000\| o) ) o220185peralatan mini computer os5400\| 202m emma madat ekspresi sa02mog perma modal alrttaprasi geofaka sa021nagano2\| beam modal elerrontuearie beam modal atau pelindung arooooo\| aro belanja modal topi kerja belanja modal sepatutapangan ois2000\| )o os2000\| benda moga pelindung tanya smosh ovo20\| betapa moda sol material banding equipment app belanja modal peralatan olahraga sss000\| o) ) belanja modal peralatan olahraga s00\| )) i202 belanja mod peralatan permainan ermasoh sia0oas, s2o2ngonooos\| belanja modal perlman senam ts7s00\| desersi\| i52021901. belanja modal peralatan olahragalainnya m1sees oo) o231569650\| oo belanja modal peralatandan mesin blue uasmasseug\| o13s7assa8\| oo oo ao2angg setya moda peralatan dan mein blue srssssr) usnasssel ao2soso000e\| bela modatperdtandan mes bid as5 s18\| asians8aenonotooo\| bejana modal bangunan kesehatan po \|. pedia modal bangunan gedung pemotong hewan belanja modal tugu tanda batasannya aas001 ts00000007 belanja modal redundan bangunan blue aoorans00100\| oo) belanja moga gedung dan bangunan blue bisisosrsooh arsosrao, saossasssesa bejana modal redundan bangunan blue 215067s00\| belanja bangunan pengaman pengamanan sungai patah estonia2) some) sz0woo belanja modaltangunan airterstv air baku ars50000\| aresoobangunan pembawa air bersih air baku anss0000\| o jan6s0000\| belanja modalinstalasi air tanah daam m0001 oo ) benda monsta tah pangkat nimos msooool belanja modalinstalasi air buangan domestik e100000\| oo ) 9e1so0000\| soo2020004 benda monsta kotor bannya amazon) lamooooro) belanja modal bangunan penampung sampah auto3001\| o) o214598037\| saoanaoe beta moda nasi pengolahan bahan bangunan s2ono204ooa\| benda modal notasi pengolahan bahan bangunantainnya s2canaan beam moeatintaasi gas sa0anson param meditasi pengaman benda modlinstasi pengaman penangkap pet belanja modal jaringantistrik lainya mass0000\| ) ) jas8s000\| belanja modal jaringan gas s2oansoeooo2\| netra moda jaringan pia drama sz0esa belanja modalitas jangan dan iga bid ss000000\| as000000\| is2oag999 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi blue ais00000\| o) ) o2150000\| is2og9999999\| belanja modal jalan, jaringan, danirigasi blue also000\| o ) o21500ta moda bur dicatat sisspooeh 2osororooos\| selama modal buku agama rs0000\| i520s. belanja modal buku ilmu sosial soo o ) belanja modal buku ilmu bahsa oo. c00001 o j60000\| belanja mod buk matematika pengenaan asooooh emo i5205. belanja modal buku arsitektur kesenian,dan olahraga as00000\| o ) o15000\| i52os.0t01. belanja modal buku geografi, biograf,dan sejarah o) o600000\| benda modal bahan perpustakaan terekam dan bermukim s2osorozooor\| beam modarudovwuai s1000\| s7ss00\| belanja modal barang bercorak kesenian re050000\| ) o2605000\| s20sa2orooonf beta modatmlar musik 205020100oe\| belanja modal barang bercak kesemantainya 2s0s00000\| is2oso belanja modal aset tidak bemmjud a0s0000\| o)) o2050000\| benda mod ase tidak berwujud batara as0ooo\| s20sosoroooe\| beam modatkajan aasoovooo\| belanja modal aset tetap lainnya blue aa80200\| o))) oag86200\| is2osg999 belanja modal aset tetap lainnya blue sate200\| o)o ogan8620\| oo ii2os9905005) belanja moda aset tetap bannya blue tustsash lasso\| beam modatasertainnya biasa1200\| thesis0asettainnya blue oa om1001 ) om095190\| isz009999 belanja modal asettainnya blue magma0\| oo ) m095100\| oo ii2o0n995005) belanja moda aset bannya blue iossiooh asia joseamambartaoua ara aan\| atasan\| camooooooo setawatranssk oo sensus7820\| cana9o4s7820\| o ) aon belanja bagi hasil me8000220\| otot belanja bagi hai sejak darah kepada pecahan kabupaten desa saonorog belia bagi masih pajak daerah kepada pemerintahan desa aos2221522) i54010103. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa 0s2021s900\| belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa asn63s02g\| o1g1e3s02g\| belanja bagi hai tribus derah kabupaten kota kepada pemerintah desa oro.rotor\| belanja mas retribusi daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa reason a02 belanja bantuan keuangan s081851600\| s98191851600\| ooo ? sao205 belanja bantuan kenangan daerah post atan kabupaten kota kepada desa sets00 belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi tau kabupaten kota kepada desa aoosorooor\| belanja batuan keuangan umum daerah provstatau kabupaten kota kepada desa sas goo sia solo . malah belanja\| sumur bensin aroasensssa wmsaetasasa\| @.sooconoo0\| pemasaran jh('d penerimaanpemsiaaan agar2ns21\| assa1215207\| mon sisatebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atom21s2g\| agg9gn2rasi\| soror penampakan penerimaan sag6162100\| or5496764700\| smororor pelampauanpenerimaan pad pajak daerah o69083781265\| smorororooos\| penampakan penerimaan pad pajak hotel isa) ismononot0oo7\| penampakan penerimaan pad pajak restoran astossemo\| o) oi5t0ss67monorotooog\| penampakan penerimaan pad pajak hiburan eesssoma\| o)) sess8og8\| o o ? lsmononotooog\| penampakan penerimaan pad pajak reklame asagonpise\| o (eto1. tamparan penerimaan pad pajak penerangan jln ste122217 astra, enononoroonnf ketampanan penerimaan pajak pari last0012\| sm2a0a2\| simon010o12\| penampakan penerimaan pad pajak air tmh se0agp1s01\| o ) o386ag21gei\| lsmonononoors\| penampakan penerimaan pad pajak mineral bukan logamdan batuan prog8003\| gr2s3903\| .0101o015\| tamparan penerimaan pad pajak bur dan bangunan perdesaan dam pekan pbb) tovororoone\| penampakan penerimaan pad ben perolehan hak atas tanaman bangunan bpt) rop3e5\|. sonora2 penampakan penerimaan pad retribusi daerah 6s1379501\| oo lsmoono2.0o01\| penampakan penerimaan pad retribusilasa umum ancam31\| are3go031\| oo (ton.ono20002\| penampakan penerimaan pad tribus usaha irowsssh awas, rororozo0os\| penampakan penerimaan pad retribusi peran tertentu akses\| simon0103 penampakan penerimaan pad hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan se20says\| o oa2essays\| oo simon010. penampakan penerimaan pad bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah dividen)atas penyertaan modalpada bumi ) \| o ssossnags\| o ) oa2essays\| erononos penampakan penerimaan ditaintain dangan isasossos\| sensesoogoa\| eronotonooonf penampakan penerimaan pad has penuaan yang tidak dipisahkan ar8000) arah20007 simon01040003\| penampakan penerimaan pad hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan os09ng3\| oss09ng3\| erononowooos\| penampakan penerimaan pad masa giro tiewsase) sarnwoa) (ton.onoeoooa penampakan penerimaan penerimaan tuntutan gent kerugian keuangan darah etororowoorz\| penampakan penerimaan pad pendapatan denda agak daerah 2also0\| as2s0ss0\| smo0n040015\| penampakan penerimaan pad pendapatandari pengembalian son1g86sso\| song98esooom) manan tangan ten tone freeman( pen0gn tae khas ban moti kung noni penahan o@gasal o0small (row20too7 penampakan penerimaan pendapatan tester tanker pemeran pusara ten desah poros penampakan penerimaantamtain pendapatan daeranyang sah ssoaerona\| absmag7o ) \| ) sso4rona\| o ) o8ssoagrorg\| o )oo p007\| tamparan penerimaan tan lain pendapatan daerah yang sat lan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pss dota) penghematan belanja barang dan jsa orang bussssraroif essazaroil torosorooogl penghematan bekerja barang danasaasa m2rss5522\| o2messe) lsmonosonooog\| penghematan belanja barang dan jasa pemeliharaan raonnsn10e\| o) o13402789106\| o o0 lsmonosonooto\| penghematan belanja barang dan jasa perjalanan dinas ma2a2tanpa2\| o2r428241222\| rongga2 penghematan been beam modal donsmzal saoesmzal eroroso200o1\| penghematan belanja mags tanah tanah a68na\| arrsatsanal simons.o2.0oo2\| penghematan belanja modal peralatandan mesin alat besar books0\| srg00\| simon0s. penghematan belanja modal peralatan dan mesin alat angkutan si9ss0a22\| oo ) gr9s9942\| oo penghematan elj modal peralatan dan mesi nat bengkel attukut r23 to) eronoso20005\| penghematan belanja masal perlawanan mesin alat pertanian se5001\| gami ss0\| simons. .00os\| penghematan belanja modal peralatan dan mesin alat kantoran rumah tangga sara20701\| og113a20707\| penghematan enja modal peran dan mesin tut komunikasi dan pemancar (ton05020010\| penghematan belanja moda peran dan mei nat komputer firtitnsse) timsatoae) morosozooza\| penghematan udara modal gedung dan bangunan bangunan gedung spasi73\| s056463073\| lsmonoso2.oo1\| penghematan belanja modal gedung dan bangunan monumen 3muasoegno\| o o3ntagoogo\| (etno5020n2a\| penghematan elj moda jalan jangan, invasi jalan dam batan don eronoso20025\| penghematan belanja masal jalan jaringan antigen bangunan air s200 s2003573\| ismonoso2.oo2\| penghematan belanja modal aset tetap lainnya bahan perpustakaan o2807082. perikatan sesudah perubahan (bertambah( berkurang) otonom5o20032\| penghematan belanja modal aset tetaplainnya tanaman asasaso\| o 93853s1so\| o o o0 penghematan elata modal aset tetap lainya set tetap dalam rendah saree123)o sas2rens33\| etotosas sha penggunaan belanja tidak terduga semssaree\| serssamoa\| fetonosn3moon penggunaan enja tidak terduga sense 05none\| sia bean bantuan keuangan tangan tegangan dawan promise kabupaten sas longs sbabetaimya erat) terima letotosor sisatebinperhtungan anggaran bud " " sosial c1asia\| oo o etotoaoiooi sisa bin pring anggaran blue tersisa insists) energon pembiayaan goals2rsa\| seasmarsa\| basa mma asorosooso\| temp1megono\| tso0n0000n) mengakar pembiayaan asotamponol weooroeowo\| ws000000001 nm: ain dang supriatna etos ae7hjr z9d bevggdm guw p6gnr @2vyufiaf plus mrg gi6f1 hiu sdgagrtu bl@f6w3g tgei. malah pendapat\| 'o) ) floor .0010000loolocoloo\|s\| jawa iloni otooooooorooooloojooolooj urusan pemeran tama biang pendidikan ooo\| 120720027a507\| kesmatensasse\| asnsaramos\| tlorlr o1. \|o2\|o.o\|oo\| rocrampencetotaanpenoipkan o \| 1152074835e3\| 225735199a9g1\| o to8s217ess28\| o o \| long orooooooorcooo\|o2 20look ensetoaanpendiikan sepatah dasar doesn7ease\| s200gesa28\| mann7o203a) lor ftoroooonoroooo fo2foro2f penambahan buang kets baru dago gamisaisoef songgo\| mlorftorooooooosoooo jozleonfoelehil emammorerasi senasesal mess area ilorltoroooooootoooo joel2on foe(sifon\| belanja baranggansaa series1\| o ) osasesasei\| o j@e3asal\| totoooaonotoooo po2ferro2fs infoaforl metan barang nlonfuorooonsooroooo joeleonfoelsfnloeforlonf eta barang patartass sssaaaf se2sasa angsa) ilorltoroooooootoooo joel2one(sfifozfoa\| belenjasasa a9500000\| te2s00o0o0\| ilorltoroooooootoooo joel2on\|oe(sfifozlozlos ) belanja sewa redundan bangunan "or totooononotoooo (oz o2fs oeoefoaf metana jasa konsumsi konsitusi rlonfuorooonsooroooo loeleonfoe\|sfnloefoel aaanaperatman dinas omm0000o\| masenooo\| pamoooof ilorltoroooooootoooo jo2l2on\|oe\|sfifozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri \| ) t0880000\| ilorltoroooooootoooo jo2leone(sle\| serawamooa od2362002596\| desa7sei\| o o(essay2sam\| ftotoooaonotoooo po2ferro2fslelosh sena moet gedung ban bangunan 5271seni lonfuorooonsooroooo loeleonfoe\|sfelosforl etanamodatmangunan geng res2riserloosarasom\| ilorltoroooooootoooo jozleonfos\| pembangunan ruang guna kepala skor o ) \| o6re244s20\| o )o81393600\| a8569100\| lorftoroovomaotoooo poefeorloafsin) eewammoreasi assaooo\| sosok) lonfuoraoonsooroooo joelenfoslsfrloef metayasaranggantaa ss) asosaooo ilorltoroooooootoooo joel2nos(sfifozfor\| belanja barang tewas000\| ilorltoroooooootoooo joel2nos(shift2formil ) belanja barang pakai habis tewas0o0\| ftoroononotoooo po2feorloafs infoeloe\| astnjadasa lonfuorooonsooroooo foeleonfos\|sfnloefoefonh atamasasakamor amoooo ilorltoroooooootoooo joel2nos(sfifozlozlos ) betanjasasa konsultansi konstruksi gse00000\| toroooaonotoooo po2feorloafs infoelar\| metana peranan dinas lonfuoraoonsooroooo joeleonfos\|sfnloefoefonf betamapesaanan dnasbatamnegen r20ooo\| mlorfuorooosooroooo poeleonfoslslel emamamona, sales\| skema\| ramsayefeorfos spe tol moga perataan danjen lawas\| ufo tamara lonfuoraoonsooroooo loeleonfos\|sfeloefosl setanamodatatat kamtordanguman tangga eoataas) esaaagah ilorltorooooooo1ooo jo2\|2on\|os(safe2oslo2\| belanja modal alat rumah tangga 6era45\| cos otoononotoooo po2fzorloafsleloaf asa logat redundan bangunan sense do5\| totooononotoooo po2fzoroafsfejoafor\| benda oga bangunan gedung lehosaonnam japajakhhloki) bgm alam mama ilorltoroooooootoooo jozleonfoa\| pembangunan ruang unit kesehatan sebuah atesooooo\| ar2s0000\| ftotoovomnotoooo poefeorloafsleh eewammmopas arsomooof so00o0) nlonfuorooonsooroooo joelenfoe\|flesh metayamogat gedung tantangan arasonooof aras0roof lonfuorooonoooroooo loeleonoe\|sfelosforl etayamegat bangunan geng arasonooaf aras0ooo orftorooonesoroooo poefeorlosf emeamoman perpusuraanseroan esa mlonfuorooonsooroooo poeleonfoslshl amtammoreraa roman ilorltoroooooootoooo joel2nos(silva\| belanja barangdansaa moooooa\| ilorltoroooooootoooo jozleonos(sfifozor\| belanja barang r2250001\| basaoooa\| orooononotoooo po2fzorlosfs infoeforfonf metana barang paras nlonfuorooonsooroooo loelenfos\|sfnloefol atas egooooo\| ssmnooo\| e2voodoo ilorltoroooooootoooo jo2l2nos(sfifozfozloi\| ) betanjasasa kantor isooooo0\| iloritoroooooootoooo joel2infos(sfifofozlos ) betanjasasa konsultansi konstruksi \| ) ss000oo\| tedoooogo\| orooononotoooo po2fzorlosfs infoelar metana peranan dinas lonfuorooonsooroooo loeleonfos\|sfnloefoefonf peta pesanan dinas batam gegen moon\| a00 lorfuoroooooooroooo joeleorfosisfel mamamoo oesersemf ar32aral emas ilorltoroooooootoooo joel2nos(slalom\| belanja modal redundan bangunan \| ) t06s679679\| oo ) o9@333saa\| totooononotoooo po2for osis ejoafor\| netra metal bangunan gedung okoromommowo elemalsplafojn\| o o( kietatesonedesgaa orang iloritoroooooootoooo jo2l2ofoe\| pembangunan sarana, prasaranadan utilitas sekolah ) 754soa7se3\| o ) bssossstca\| o ) ilorltoroooooootoooo jozleonfoe\|sfi\| serawmopeasi tessarse7\| oesssasosi\| o o23esogsg\| lorltonoooooooz.ooo joseon joe\|info\| belanja barangdansasa re3parse7\| o6a20980s1\| ograaggg9\| ilorltorooooooo1ooo jo2leonfoefsfifoelor\| belanja barang ago27se7\| one87380s1\| as07t00se\|s joz (o1 \|o1 belanja barang pakai habis linfhoraonosootoo1 oel2ovoofe lola lea omar) otonom) eassotoan joe joe fo2 for belanja jasa kantor jo2 foe\|s joz (oz \|os\| belanja sewa gedung dan bangunan \|o2\| foe\|s foz (oz \|og\| belanja jasa konsultansi konstruksi linfhonaonosoatoo1 oel2ovoofe lola) sera era (soo soto aah joss \|oz foa belanja perjalanan dinas dalam negeri ). lin ftotammnoootooan tao feflelenf bea amano1\| (o212. foe (el2o1 joe\|sj2\| belanja modal poo \|o2\| fos isl2\|os\| belanja modal gedung dan bangunan jo2\| foe is2 \|o1\| belanja modal bangunan gedung rooeoosootowo ozon konon nga heo sarang geram) jo2\| oe\|s jos foa\| belanja modal tugu titik kontrol past sesi9good\| \|o2 \|oe fo3 joa belanja modal tugu tanda batas sesgogoo\| jo2f2or os\|s afa\| belanja modal jalan jaringan, dan irigasi sense3000\| joe\|2o1 oe\|s 2foto2\| belanja modal bangunan air 397a82300\| belanja modal bangunan pengaman 1lo1( \|o2 joe joa \|o2 loa sungai pantai dan penanggulangan bencana alam jozlzorlosl rehabilitasi sedang berat ruang kelas lin ftotamnnoootooan teo feel taun draw amp sam assad jo2\| .o1 jos is(ilo2\| belanja barang dan jasa . joe\| fos\|s r for belanja barang 28sa067s0\| \|o2 fos\|s joz (o1 \|o1 belanja barang pakai habis lonftonaonosootoo1 toeleovoofe lola lea sama) seram) jaso jeorfoegs toegoepnf eamadasakantor osrswnosal soaooooo) lonfuoraoonsooroooo loeleonfoa\|sfnloefoefosf aatanjasena gegungdan bangunan towsonooa\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o1fos(sfifozlozlos ) betanjasasa konsultansi konstruksi 82s000000\| 6s00000\| oroovnonotoooo po2fzorloefs infoelar\| astana peranan dinas moon) logo otoooaonotoooo po2fzoloefs infoelarfonf meta peranan dres diam gen oma) eno too mlonfuoroooooooroooo poeleonjoalsfel emamamonas sssassaas) gsgreasesil tomas) ilorltorooooooo1o00o jo2l2on fos(samoa\| belanja modal peratatandan mesin ase10a00\| aston0\| lehommormam jeboelelejel pagtmtmantemmaan ama ama pemancar monfrorooonoooroooo forlemnfoalsfeloefoslnf ammamogamarsuao pama momo lonfuorooonsooroooo loeleonfoa\|selo2chol selama moda komputer semoga dos2000\| ilorltorooooooo1ooo jo2\| fos(staf2tolol ) belanja modal komputerunit 3n67000\| sts1000\| totooononotoooo jo2fzoroefs joeftafo2 metana logat peralatan komputer lonfuorooonsooroooo loeleonfoa\|sfelosf petamyamogat genggam bangunan sasansnasr sagoseaar\| togean2nas) ilorltoroooooootoooo jo2\|2on fos(sfaloslor\| belanja modal bangunangedung \| ) assets98e7\| o ) o1s820888217\| orftorooonesoroooo poefeorimo lol ramaoosisesanormomtremusatemnsarean erat nama eras2oo) mlorfuoroooosoorooeo doeloe amammorerai swarm000\| srarsso iloritoroooooootoooo joel2non\|silva\| belanja barangdansaa stance00\| sra7860\| iloritoroooooootoooo jozleonar(sfifozfor\| belanja barang ks81e00\| tops1600\| m600o\| orooooonotoooo po2for\|mfs infoeforfonf metana barang paras lonfuorooonsooroooo joseon fnlsfnloefozl amar irsneooof asa ilorltoroooooootoooo joel2onar\|sfifozlo2los ) belanja sewa redundan bangunan teaoooo0\| ilorltoroooooootoooo joel2onar(sfi jozfozlos) ) betanjasasa konsultansi konstruksi \| ) o316160\| 15aa00\| otooooonotoooo po2for\|fs infoelar\| astana peranan dinas lonfuorooonsooroooo loeleon finlsfnloefoefonf setamapesaanan dinas batam gegen moon\| a00 iloritoroooooootoooo jo2letnan\|sle\| seranamooa satonrag7\| o201589ag7\| ilorltoroooooootoooo joel2nor\|slalom\| belanja modal redundan bangunan \| )satorzag7\| ) o201389ag7\| oo) totooononotoooo po2for\| msfejoafor\| benda metal bangunan gedung #lohovomoomowo felemfufaplafojn\| kipenetatomangdesgapa kanoman) 20star\| senaftorooooeoorooo oelempelshl marmorea 01an gear ilorltoroooooootoooo joel2onr2(silva\| belanja barangdansaa te0221786\| r20121786\| ilorltoroooooootoooo joel2one(sfifozfor\| belanja barang morse\| asa217se\| ge2ooo0\| totooooonotoooo po2for\|nafs infoeforfonf metana barang paras nlonfuorooonoooroooo loeleon elsfnloeforl aaamasasa esamogo\| soo ilorltoroooooootoooo joel2onr2(sfifozlozloil ) betanjasasakantor taooooo\| orooononotoooo po2for\|nafs infoeoefosf metana sewa gedung dantanguran soon) songo lonfuorooonsooroooo loeleon he\|sfnloefoefoaf aatanadasa instansi konstruksi solo0ooo\| s00on00a\| lonfuorooonsooroooo loeleon elsfnloefosl aeanaperatmaninas omo0oo\| sson0o\| ilorltoroooooootoooo joel2onr2\|sfifozfoaloil ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri \| ) t0880000\| lorftoroovomotoooo poefeorinafsle) eeramamooas ammsasaa\| 2somaspaf nlonfuorooonsooroooo joseon elsfeloef metayamogatreramanganmean sao0oo\| semooof ilorltorooooooo1ooo jo2l2onr2\|salo2fto\| belanja mosalkomputer bea00o0\| ilorltoroooooootoooo joz\|2on\|r2\|left2tolo2\| ) belanja modal peralatan komputer \| ) bea00oo\| otooononotoooo po2for\|nafsleloaf asa logat gedung dan bangunan ses toto lonfuorooonsooroooo joseon helsfelosfor etanamodat bangunan geng ago1sama\| 20snsensae\| a3roasso\| hohoomommowo selembar sekaaagnaantesa mao morftorooonesoroooo poefeorlnfsni eta operasi esa asas lonfuorooonsooroooo peleton alsfrloef too metaranggantaa osemmsaf casgassaf ilorltoroooooootoooo joel2onn3(sfifozfor\| belanja barang t0218588\| tosasgga\| oo ) ilorltoroooooootoooo joel2ones(sfifoforloil ) belanja barang pakailabis )t0218588\| o )toast3a\| o ) o23000\| torooooonotoooo po2for\|nafs infoeloel astnjadasa lonfuorooonsooroooo loeleon alsfnloefoefosh seamasena geauadangangunan s00000o\| google ilorltoroooooootoooo joel2o113\|sfifozlozlos ) betanjasasa konsultansi konstruksi 44s90000\| a70200 ilorltoroooooootoooo joel2onn3(sfifozfoa\| belanda perataan dinas b08000\| ba000\| totoooaonotoooo po2for\|afs infoelaefonf meta peranan dres dita agen soo mlorforooooooonoooo joelaonfralslel mamamoo aer sewer temps moga gedung ban tangan par) sama lonfuorooonsooroooo loeleon alsfelosforl etamamodat bangunan gedung paman) saga ilorltoroooooootoooo jozleonfra\| pengadaan mebetsekotan o2883287563\| o oso3sisa\| ftotooooonotoooo poefeorinafsin sewa operas sion atotaseaf rossa nlonfuorooonsooroooo joseon elsfnloef too metaranggantaa setosa0o\| atoassea\| rosa ilorltoroooooootoooo joel2ora\|sfifozfor\| \| ) belanja barang a1223100\| jo22685563\| o@asahan\| orooooonotoooo po2for\|nafs infoeforfonf metana barangrartabs a22 sense gasagdan lonfuorooonsooroooo joseon alsfnloefol amat moga mlonfuorooonsooroooo loeleon elsfrloefoefonf atamasasakamor snoop ilorltoroooooootoooo joel2ora\|shift2foa\| belanda perataan dinas t0880000\| totooooonotoooo po2for\|nafs infoelarfonf meta peranan dres diam kesan) mao) ego too nlonfuoroooosooroooo joseon kalsel emamamonas a25100000\| asaseooo\| ilorltorooooooo1o0oo jo2l2ora\|skala\| \| ) belanja modal peratatandan mesin \| ) gsssaseog\| ilorltorooooooo1ooo joz\|2on\|ra\|sfafozfos\| ) belanja modal alat kantoran rumah tangga gsssaseog\| otooononotoooo po2for\|nafsleloefosfoaf metana logat rumah tangga a25 aatooof lonfuorosonsooroooo joseon loli pengadaanperengtapansetatan amo000000\| aam00n000\| iloritoroooooootoooo jozleonre\|sfi\| seranmoperasi a13aa20\| ilorltoroooooootoooo joel2one\|fifa\| belanja baranggansaa a13aa20\| torooooonotoooo po2for\|news infoeforf bet barang nlonfuorooonsooroooo loeleon elsfrloeforlonh eta barang patartabs as2a20o\| agen0o\| bamboo ilorltorooooooo1ooo joel2on re\|shift2foa\| belanda perjalanan dinas ba0000\| ilorltoroooooootoooo joel2one\|sffozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri 30s000\| ba0000\| lorftoroovomotoooo oefeorinelsle eeramamooas 2sssaoo\| sssavop nlonfuorooonsooroooo loeleon elsfeloef metayamogatreramanganmean a2sesama\| ilorltorooooooo1ooo joz\|2on re\|sfalozfto\| belanja mosalkomputer ose2ess800\| m22ess800\| torooaonotoooo po2for\|nefsleloehtofonf metana mogatkomputer umt a22 san) sago ftotoovoonotoooo po2for\| pengagemperengtapansawa mlorfuoroooooooroooo pelem risih amammorerai pnssezoo\| sessseroof ilorltoroooooootoooo jozleona7\|fifa\| \| ) belanja barangdansasa o380ss670o\| )o8esssezoog toegorp sembarang sasssoroojo mmssarml lonfuoroooosooroooo joeleonforlsfnloeforlonh setan marangpatartas mnssegoo\| sesssaroo\| iloritoroooooootoooo joglo\|o7\|sle\| seranamooa, @26also0o0\| ftorooooonotooo po2for\|slelosh sena moet asrtemptammya 0s) 0g) totooononotoooo po2for\| lejosforl belanja moga bahan perpustakaan bad lonfuorosonsooroooo loeleon frrlsfelosforfonf setan togalmahanperpustataanteresak essasooo ilorltorooooooo1ooo joseon\|ee\| pengadaan alat praktikdanperagasiswa ss9ooooooo\| sss000000\| lorftotooomaotoooo poefeorle2sini sewa operasi nlonfuorosonoooroooo loeleonfeelsfnloef too metaasaranggantaa ngo ilorltoroooooootoooo jo2l2one\|sfiloafor\| belanja barang s000000\| s00000\| ilorltoroooooootoooo jo2l2on\|ee(shift2formil ) belanja barang pakaitabis b000000\| s00000\| totooononotoooo po2force2fs infoalarf metana peranan dinas nlonfuorooonsooroooo loeleonfee\|sfnloefoefonf petamapesaanan dnasbatamnegen 2modal ilorltorooooooo1ooo jo2leone isle\| seranamooa, seize00oo\| ssenzeoool ilorltorooooooo1ooo jo2l2one\|slalom\| belanja modal peratatandan mesin seize00o0\| sseazeooool totooononotoooo po2fore2fslejoaloal belanja moga nattabortotum nlonfuorooonsooroooo loeleonfee\|sfeloefoefof beta moga matpraga masuk sekian ssssrenooo\| sesareoooof lehooseanam jepara agpeemntamanasanan mama mam ilorltoroooooootoooo jozleones isi\| serawmoperasi s00000000\| s0000000\| ftotoovoonotoooo po2feorlasfs infos lempengan lonfuorooonsooroooo joeleonfes isfnloeforl setara ora0000\| agrsamooof ilorltorooooooo1ooo jo2l2one3\|sfifoforloi\| ) belanja barang pakai habis \| ) do1soo0o\| 407saloon\| ilorltorooooooo1ooo joel2one3(shift2foa\| belenjasasa tas0000\| ota60000\| totoooaonotoooo po2feorlasfs infoeoefonf metmadasakantor lonfuorooonsooroooo loeleonfes\|sfnloefoefosf aatanjasena gegungdan bangunan 2000n00o\| ilorltoroooooootoooo jo2l2one3\|shift2foa\| belanda perataan dinas 2a18e000\| otooooonotoooo po2for leaf infoelasfonf meta peranan dres dita agen) peras) semoga lehommomman lebih sape restamammmama mma mama monfrorooooeoorooeo poelemfeelshl marmorea gomolfeas indep ama parana ganja soon asaoonosal lonfuorooonsooroooo foeleonfes\|sfnloeforl setmamarang am00000\| sanga ilorltoroooooootoooo jo2l2on jea\|sfifozforloi\| ) belanja barang pakai habis sanook00\| satooooo\| ftotoovaonotoooo po2feorlaafs infoeloel aetnyasasa torooononotoooo po2feorlaafs infoefoefonf metadasakantor oo lonfuorooonsooroooo loeleonfee\|sfnloefoefosf aatanjasena gegunggan bangunan saas00o\| sansaooof ilorltorooooooo1ooo joel2on jea\|sfifozfoa\| belanaperatanan dinas 280s00\| otooononotoooo po2feorlaafs infoelosfonf meta peranan dres diam agen). poso) soo lonfuorooonsooroooo joeleonfes\| lol. emtmaanwina, bayangan reatutassiawa sooko000o\| solo0n00a\| to000000\| iloritoroooooootoooo jo2leone isil serawmopeasi soooooooo\| ilorltoroooooootoooo jozleones isfiloa\| belanja baranggansaa soooooooo\| otooooonotoooo po2fearless infoeforl metan barang nlonfuorooonsooroooo loeleonfes\|sfrloeforfonf setan barangpatartass enoaesoo\| 2n00en000\| anooosoo ilorltoroooooootoooo jo2l2ones(sfifoaloa\| belnjasasa 2s8667500\| o2912s00\| 42s8250\| ilorltoroooooootoooo joel2ones(sfifozfozloil ) betanjasasakantor oe8s00000\| )1372s000\| grass0o0\| orooononotoooo po2for asin oefoefoaf metana sewa jeratan antrean sss lonfuorooonsooroooo loeleonfes\|sfnloefozfos, aatanjasena gegungdan bangunan s2200000) tsmoonooa\| aranoooo ilorltoroooooootoooo jo2l2ones(shift2foa\| belanda perataan dinas ilorltoroooooootoooo joel2ones(shift2foaloil ) belanja perjalanan dinasbalam negeri 21a100\| dee "okoromomowo kelemslahlelajnl ketakutan past mama) o omega soal ilorltoroooooootoooo jo2peoples\| pembinaanketembagaandan manajemen sekop tesogoo0o0\| ilorltoroooooootoooo jozleones isil serawmopeasi goooooooo\| tesoooooo0\| lor ftotoooonotoooo po2fearless infos lempengan lorfuorooonsooroooo joelenfeafsfnloeforl setmamarang sos2000\| s5s8000\| esa ilorltoroooooootoooo joel2on\|es(sfifoforloi\| ) belanja barang pakai habis 6os2ooo\| teesasg\| ilorltoroooooootoooo jo2l2on jes(sfifozloa\| belenjasasa 2e5a00000\| tasa00000\| ge000000\| otooononotoooo po2fearless infoefoefonf metmadasakantor lonfuoraoonsooroooo foeleonfeafs inloefoefosf aatanjasena gegungdan bangunan 2rag00000o\| te2amigo\| stumperubahan sesudah perubahan bertambah ( berkurang) joz\| f2e is\|ioz \|oa\| belanda perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam negeri (13aso09\| jo2\| jes skills\| belanja hibah gr000o0009(2o1 jes injil belanja operasi jo2\|2o1 fes\|silo2\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis jo2\| jes\|filo2fo2\| belanja jasa esasaoog\| belanja jasa kantor @sooko\| belanja perjalanan dinas dalam negeri sss000o0\| jo2\| \|s3 silo2\| belanja barang dan jasa talas00o\| jo2\| (s3 filo2fos\| belanja pemeliharaan talas00o0\| opdr. o2 pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertamtoroonooootoooo oefeoego emban untsekotenperntus smmonooosofo moto mlorforooooooosoooo joel2o2forfsleh eramamop emonooooof etanol ilorltoroooooootoooo jo2lao2orslafor\| belanja modattaan 6r70100000\| 6z101000\| toroonooootoooo joe eoe forfslaforfar\| bean modattanan st. toroonooootoooo joe forfslaforforfonf belanja mega tanah peran mlorfrorooooooooooo joglo2foz\| lol penempatan uang ketaspam sosasroosef a217case\| mmm ilorltoroooooootoooo jo2lee\|oe(sfi\| serawmopeasi 215854s0s1\| ) o23r2atoms\| o owesasos\| or(toraoooooorosoo jo2feo2foe\|s for peta barang damar morftoroovaonoroeoo poefeoeloefs inloefor memmamarng 2a20ns25\| sasmosf pama lorftorooooooo1o00o joel2o2oe s inloaforonf setemeseranaparaitaps anasisee\| gasonossf asrama ilorltoroooooootoooo jo2lao2\|oe(sfifozloa\| belanjasasa 2s00000\| toroonooootoooo joe loe forms\|nfoeloefoaf etanjatesa komsntamsi korps ono son lorfrorooooooozoooo joel2o2fo2 shnloafasf eetanapertanan dinas sgnoooof 2setaraf gong ilorltorooooooo1ooo jo2lao2 \|oe\|sfilozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri \| )? 254to00o\| ga00o0o0\| lorftoroooooootoooo joglo2oe shnlosl esamamiman asasmaosf sore2oosa semata hnnosama felelafhlelel getatamksastan sem sma asatonfrorooooooonooo jeeleoeloelslel emma soon gems asem lorftorooooooo1oo0o joel2o2oe oleh tol selnya esai gegonggan bangunan 250p roses asean rormoooooorosoo jo2f2o2oz\|sfeonfor\| belia media bangunan gedung ilorltoroooooootoooo jo2late(to\| pembangunan fasilitasparkir j2516520782\| 28a6920782\| ilorltoroooooootoooo jo2lee(oo\|sfi\| serawmoperasi sesi00s02\| lorltonooooooo1.ooo doeloe (to\|shoe\| belanja barangdansasa t00mese\| t00mas\| ilorltorooooooo1ooo jo2leo2 (to\|sfifoalor\| belanja barang sans\| sama\| ilorltoroooooootoooo jo2lao2 to\|sfifozforloi\| ) belanja barang pakai habis 1san8s2\| anafase\| ilorltorooooooo1ooo jo2late\|oo\|sfifoafoa\| \| ) belnjasasrasoog2o2 (to\|sl2\| belanja modal jo2 (t0\|s jos joa\| belanja modal tugu titik kontrol past belanja modal tugu tanda batas m887270000\| joel2o2 ht2\| pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah jo22o2 i2 solo\| belanja barang dan jasa reeves3\| belanja barang pakai habis jo2 .o2 \|o2 \|o2 \|osl\| belanja jasa konsultansi konstruksi jo22o2 ji2\|snow\| belanja hibah (anl2.o2 sl2los\| belanja modal gedung dan bangunan \|o2 (s2 los lor belanja modal bangunan gedung \|o2\| \|sleloalo2\| belanja modal bangunan air pol belanja modal bangunan pengaman loa (o2 \|o4 sungai pantai dan penanggulangan bencana alam joglo2 liar rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah jo2\|2o2 (halsall belanja operasi \|o22.o2 (ralsfalo2\| belanja barang dan jasa . \|o2 (a\|s alofon\| belanja barang pol belanja barang pakai habis belanja jasa kantor po. fiotoanognonoro defense ra\|s(noelefoo set asa instansi kosi soo besama (oz (tags info lokal belanda perjalanan dinas(kalsel belanja modal pa teks more gedung ban bangunan tosonaz\| snaasasel se2angsa) lonfuorooonsooroooo kolese e\|sfelosforl etayamodatmangunan geng ras0na27\| sanerasaza\| a2aa2sam\| okoromommowo elerfulsplafojn\|) oj kaatetamnadenkan susah\| sena sms ilorltoroooooootoooo jozleoe\|is\| rehabilitasi sedang berat ruang guru sekolah messe0oo\| 7ess600\| ilorltonooooooo1oo0oo doeloe is\|shi\| serawmoperasi asasi0o\| 63sag0oo\| ilorltoroooooooroooo jo2lee\|is isfifoe\| belanja barangdansasa gelas00o\| 685a800\| iloritoroooooootoooo jozlaoe\|as(sfilozfor\| \| ) belanja barang gesasooo\| 63sa80o0\| lorlronooooooo1.ooo doeloe is\|sinfoafonforf belanja barang pakai habis asasi0ol 63sag9oo\| ilorltorooooooo1ooo jo2lepas isle\| seranamopa meets000\| ilorltoroooooooroooo jo2leo2\|is(sells\| belanja modal redundan bangunan ilorltoroooooootoooo joglo2\|is(safoslor\| belanja modal bangunangedung rt2s08000\| lebommommam jepalsehleplnl kamemtamsamas tonfroroooooooroooo poelesefrl loo amannasisegangrsertremusutaanseraan sssenooaf ssaaooof iloritoroooooootoooo doeloe\|a7 isa\| serawmoperasi ss6870000\| as681000\| ilorltoroooooootoooo jozleoe\|a7 isfifoa\| belanja barangdansaa ss6870000\| as681000\| otoooaonotoooo po2zoe\|s infoaforl metan barang lonfuorooonsooroooo joelesefrrlsfnloeforlonf ema barangpatarsase sesraooof ssaroooof ilorltoroooooootoooo jo2lee\|a7 isle\| seranamooa pesat0000\| as01t000\| ilorltoroooooootoooo jozlaoe\|o7 sales\| belanja modal redundan bangunan ps5110000\| asg1t000o\| totooononotoooo po2zoe feloaforl metana metal bangunan gedung "okoromommowo kelerlolsplafojn\| kimetateentasgaa mwave own ilorltoroooooootoooo jo2late\|rs\| rehabilitasi sedang berattaboratorium sasa7aoo\| sas71aoo0\| ilorltoroooooootoooo jo2lepas isi\| serawmoperasi sasana0oo\| sas7too\| lorlronooooooo1.ooo doeloe (rs\|info\| belanja barangdansasa saomnaooo\| sas7radio\| ilorltorooooooo1ooo jo2leo2ns(sfiloalor\| belanja barang opo sasaragoo\| sagrraooo\| ilorltorooooooo1ooo joglo2 rs(sfilozforloi\| ) belanja barang pakai habis sasa7aoo\| sas71aoo0\| moritotooonenoroooo poefeoelaafsini eeuamamoea desa goregeoe teas indep empang ganja ojo manset w0z00s0) orfrorooooooosoooo joz\|2o2eafshnloaforf metaatarang sasooaf masa ilorltoroooooootoooo jo2lao2 jea\|sfifozforloil ) belanja barang pakai habis re86as000\| totooononotoooo po2zoe 2afs inloeloal aon pemenjaraan totooononotoooo po2zoe 2afs infoeonfoaf meta pemekaran gegongdan bangunan mloihtoroooamooroeoo poefeoelaafsle \| etamamonaa reason grass) ilorltorooooooo1o0oo jo2lao2\|ea\|slalom\| belanja modal redundan bangunan a8z25a00\| agzasaso\| totooononotoooo po2zoe 2afseloalorl netra moga bangunan gedung daeng tonfrorooooooooooo jeeleoeles\| loo enangsmn meverseraan ssoseoooaf gesesmonooaf mesum ilorltoroooooootoooo jo2lee\|es isi\| serawmopeasi 6206512s0\| ftotoooonotoooo po2peoples infos lemparan dana soon) sen soo\| orfrorooooooozoooo joel2o2fesshnloafor metaatarang roof anasaseap agsasea, ilorltoroooooootoooo jo2lao2 es(filo2follow\| ) belanja barang pakai habis \| ) t2700000\| 8n3s9s60\| )190s9so\| ilorltoroooooootoooo jo2lao2\|es isfifoafoa\| belenjasasa opo s000000\| so00o0o\| ftotooononotoooo po2folles inloeoefosf metanasewar gegangdantanguran soo lorfrorooooooozoooo joz\|2o2lesshnloajasf eetanaperatanan dinas seooosof esgesooaf sesal ilorltoroooooootoooo jo2lao2 es(sfilofoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri \| ) 6982s000\| b062500\| ilorltoroooooootoooo jozlaoe\|es sifilis\| betanjaibh or3n4800000\| o6as2220120\| insan felalaphlelel setninamkatastan sam sma organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan dan lembaga mir perundang undangan ilorltorooooooo1ooo jo2labels isle\| seranamooa, 83s0086320\| sess8e320\| ilorltorooooooo1ooo jo2lao2es(slalom\| belanja modal peratatandan mesin ) o2664200000\| 83s0086320\| )o sess8e320\| totooononotoooo jo2zoe \|esslejoefosl netra nat kotoran rumah tangga bono@mes2o\| lofrorooooooozoooo joz\|2o2es\|sleloeosfoaf petama modal atau rumah tangga ssaaoooo\| asoogesza\| seasamazzo\| ilorltoroooooootoooo jo2people7\| pengagaanpertengkapan sekolah to00000000\| ilorltoroooooootoooo jo2leoefer istal serawmopeasi as81s261an tgs98600\| belanja perjalanan dinas dalam negeri \| ass1702 \|e7sl2\| belanja modal tan jo2l202 \|27slalom\| belanja modal peralatan dan mesin "or rotooongno1ooo joe zoe\|2r\|s jelas enja modal laoratotum operas00 soo2arasoap rormoooooorosoo jo2 er\|s2 offs enja modal peraga seolah sos2arson \|o111. penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama belanja barang pakai habis ms0000\| belanja jasa kantor belanja sewa gedung dan bangunan jo2l202 \|s2 s nos\| belanja bantuan sosial jo2 s n for\| belanja bantuan sosial kepada individu most0oog00\| \|o1 (o2 los belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu jo2l2o2\|as\| pengadaan alat praktik dan peraga siswa t sista operasi ojo emaomosal mlorfrorooooooooooo joglo2las(shnfoah tol memmatarang anta serononooaf soroooooo ilorltorooooooo1ooo jo2lao2ss(sfiloafor\| belanja barang ams215000\| torooononotoooo po2zoe asas infoeforfonf metana barang partits lor ftorooaonotoooo po2feoelasis infoeloe\| aetnjadasa ono orfrorooooooozoooo joel2o2las shnloefoefoaf setamasevameramandanmem naooooaf anasoogoo\| ilorltoroooooootoooo joglo2ss(sfifozfoa\| belanda perataan dinas m02500\| mo2s0o0o\| otooononotoooo po2zoe lass infoelasfonf meta peranan desta agen mlorfrorooooooosoooo joglo2lasshnlosf samaran esasonooaf tesasoomoo organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan dan lembaga 35k perundang undangan ilorltoroooooootoooo jo2loss isle\| seranamooa sa20000000\| sa200000\| totooononotoooo po2sebelas isleloh sena mogerpertaandanmean orfrorooooooozoooo joz\|2o2las\|sleloafosf metayamodat atettabortonum saisssesnaf atassasio ilorltorooooooo1o0oo jo2lav2\|es(slalom2lolos) ) belanja modal lat peraga praktek sekolah )s4t99s9gio\| o ) args99go\| lor ftoroovaonotoooo po2fee\|as isleoaf asamamoaatgeungdan bangunan sop orfrorooooooosoooo joz\|2o2fas\|sleloaforf metana mosattangunaneaung pap #okovomommowo felereslsplafajnl kaetatamamsanga @jo morftorooonesoroooo poefeoelsefsini sesame ono) etos mlorfrorooooooosoooo joel2o2lselshnloah tol memmatarang antar esooooooof semoga ilorltoroooooootoooo jo2lao2\|se\|sfilozor\| \| ) belanja barang asasi000\| asaasoooo\| ilorltoroooooootoooo joglo2 \|se\|sfifoforloil ) belanja barang pakai habis asasi000\| asaasoooo\| ftoroononotoooo po2zoe \|seks inloeloel aetnjasasa mlorfrorooooooooooo joel2o2laelshnloefoefonf metamatesakantor gr2000oo\| argo ilorltorooooooo1ooo jo2lao2\|se\|sfilozfozlos ) belanja sewa redundan bangunjo2fee teks bogor, sana pematangan dinas asasoonl asasaool ilorltorooooooo1ooo jo2l2o2\|se\|sfifoeloalon\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri as3s0000\| 8s3so000\| mooomommowo kelerelel senada sasssnntesdn\| salon sewa ilorltoroooooootoooo jo2lemes7 isi\| serawmopeasi ge218200\| se2182000\| ftorooooonotoooo po2fee\|ars info tamparan dangan tao nlonfuorooonsooroooo poeleseferisfnloeforl setmamarang nsm2000\| case20oo\| ilorltoroooooootoooo jo2lao2\| \|shift2formil ) belanja barang pakai habis ) o315382000\| ) 342s8200\| ftorooaonotoooo po2fee\|arms inloeloel astnyasasa a00 nlonfuoroooosooroooo joeleseferisfnloefoefonh atamasasakamor eraooooo\| geragnooo\| lonfuorooonsooroooo loeleeferisfnloefoefosh aaanjasena gegungdan bangunan es000000\| gelang eleanor fee iflalsl gemas sma bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan orfrorooononoroooo poefeoe\|sfs informan asana penanam nas seo nlonfuorooonsooroooo joeleseferisfnloefoefonf betamapesaanannas batam gegen sed0000o\| saaonooo\| lonfuorooosooroooo joelesefeel lol. emtmaanwinat bayangan reatutassiawa has21a0o0\| sesanaooo\| moooooooo ilorltoroooooootoooo jo2lose\|sfi\| serawmopeasi ro1s218000\| sas2t80oo\| koo0ooo0\| ftotoooonotoooo po2fee\|seks infos semaparangdanaa sesar toga nlonfuorooonsooroooo joelesefealsfnloeforl setmamarang notas000\| mesosooo\| ngo ilorltorooooooo1ooo jo2l2o2 \|se\|sfiloforloil ) belanja barang pakai habis \| )? er2sn0o0\| ilorltorooooooo1ooo jo2lao2 \|se\|shift2foa\| belanjasasa rra00000\| ers30000\| totooooonotoooo po2zoe \|seks infoeoefonf metadata kantor pas nlonfuorooonsooroooo loelesefsalsfnloefoeloal aatanjasenaperaatanganmein ag0n000\| m2000) ilorltorooooooo1ooo jo2lao2 \|se\|sfilozlo2los ) belanja sewa redundan bangunan s20oo0oo\| miss3oog\| ilorltoroooooootoooo joglo2\|se\|sfifozfoa\| belanda perataan dinas \| ) to8s3000\| wesagooo\| otooononotoooo po2zoe \|seks infoelarfonf meta peranan dres diam esensi ogan lebomsoanam johelekelahi emaagumasagmama sama mama ilorltoroooooootoooo jo2latest\|shafts\| \| ) betanjaibh sooko0000\| so00012.2la.o2 irr pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama jo2ece jao\|sli\| belanja operasi 3e29878\| belanja barang pakai habis jo2 jao\|s jo2fo2\| belanja jasa belanja sewa gedung dan bangunan . belanja kursus pelatihan, sosialisasi, jao\|s bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan jo2 jao\|s\|1jo2oa\| belanda perjalanan dinas belanja uang dan atau jasa untuk diberikan o2\|ee fotos kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat \|o212. los belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat lo2zoe jail pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah \|o2\| lat filo2\| belanja barang dan jasa jo2 jar ozon\| belanja barang belanja barang pakai habis . belanja sewa gedung dan bangunan m080o2o2 jar in(atglo2ja2\| pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama joz\|eo2 a2\|sli\| belanja operasi belanja barang pakai habis g7s0000\| jo2 \|a2 (s\|njo2lo2\| belanja jasa msooooo\| jo2 sin jo2 joa\| belanda perjalanan dinas 8assogoo\| belanja perjalanan dinas dalam negeri assogoo\| jo2\|2o2 a\|single\| belanja barang dan jasa m3agaooo\| joglo2jas\| rehabilitasi sedang berat ruang kepala sekolah sss2000\| joglo2jasisli\| belanja operasi mma0o\| belanja barang pakai habis mm20oonooootoooo peefeozps mona stambul semmool nlorfrorooooooosoooo joel2o2lassleoah meamamesat gegungganganguran singa sire0oo\| ilorltoroooooootoooo jo2areas(slaloslor\| \| ) belanja modal bangunangedung sii8000\| lehocaoasvaolehalekpelelal. garmen mmm smg orftorooonosoroooo poefeoelael tol emammaraammenarsaraan soap soo) morforooooooooooo joel2o2lasishil euammoperasi sassmooaf asassomoo\| ilorltorooooooo1ooo jo2late\|ae\|fifa\| \| ) belanja barangdansasa 858es0000\| 8s86sa0o0\| totooononotoooo po2fzo2 asas inoaforl metan pemenjaraan soo orfrorooooooosoooo joel2o2lan shnloeosfoaf neto pemettaraanperaatanganwean asssaooaf asassogoof lonfrorocomooorooooozl2zoo\| renosotaam penataan andalusia diniteaup) maasasansa\| cs23es22oaa\| mas2states\| loftoroooooootoooo jozleosforf poo pembangunan gedung ruang ete ruang guru prod doo 13rsserseel tarasarsea, orftoroovomotoooo poefeoslonfsini ruam operasi amssarsaa\| seoseseaf sama mlorfrorooooooooooo jozleonfor (shio meamatarang anta seoseszof seosesea ilorltoroooooootoooo jo2l2o3or(sfilozfor\| \| ) belanja barang annee0\| ilorltoroooooootoooo joel2o3or(sfifoforloil ) belanja barang pakai habis tas1620\| ftoroooaonotoooo po2feoslonfs infoeloe\| estnjadasa soo ja lorfrorooooooozoooo jozlzosfor(shnloeoefoaf tetamatesakonsutansikonsrusi sogooooof semoga ilorltoroooooootoooo jo2l2o3or(sfifozfoa\| belanda perjalanan dinas 430s00\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o3or(sfifofoaloi\| ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri \| ) 430s00\| lorftoroovomotoooo poefeoslors infos esamatiban squamosa bass, heleoasaman feel getgeettaatan sama samailorltorooooooo1ooo jo2leo3force\| seranamooa as235s0sea\| ftoroooonotoooo po2feoslonslelorh sena moet gegngdan bangunan see orfrorooooooozoooo joel2for leloaforf setara mogattangunaneaung apsasoseaf gazsssosea, #lohoromommowo fejemffaplafojnl kinatstamnganga sma sms prefers to2 ti. pembangunan sarana prsarnadan mas paud 0jo ownseasam\| ows0ao) mlorforooooooooooo joel2onfoefshil euammoperasi asas2gaf ramosa ilorltorooooooo1ooo jo2l2o3oe(silva\| belanja barangdansasa torooononotoooo po2geos o2fs infoeforl botnya barang totooononotoooo po2zoe o2fs oeforfonf metana barang paras ofrorooooooooooo joz\|2ofoe shnloafozl eaamasasa pass asem ilorltorooooooo1ooo jo2l2o3\|oe(sfifozlozlos ) betanjasasa konsultansi konstruksi \| beseooo\| besok\| totooononotoooo po2fos o2fs infoelar metana peranan dinas lorfrorooooooozoooo joz\|2ofoe shnloafosfonf tetamapeatanan swasta agen ) asoooaf saga ilorltoroooooootoooo jo2lose(sle\| seranamooa, ne23adn00\| e232a100\| ilorltorooooooo1ooo jo2l2o3oe(slalom\| belanja modal redundan bangunan ne23adn00\| ok6232a100\| "or totooononotoooo jo2zoe o2fs ejoalor) belanja moga bangunan gedung apa lehosaonnam japajakhhloki) bgeetmmemma awam mam ilorltoroooooootoooo joglo3\|o7\| pengagaanmebetraw uses01solo\| ilorltoroooooootoooo jo2leo3for isil serawmopeasi s263s75220\| issues1s220\| ftotooaonotoooo po2geos\|offs injoeh tamparan dana tone soo) orfrorooooooozoooo joel2onorfshnfoaforf metaatarang irooooof amasazeaf astro ilorltoroooooootoooo jo2l2o3o7\|filo2follow\| ) belanja barang pakai habis \| ) 888size\| magang\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o3or(sfifozfoa\| belenjasasa ma00000\| 1it0000\| torooononotoooo po2geos\|offs infoeoefonf metadata kantor lofrorooooooozoooo joel2nor shnloafoefosf petmjasewaeaungrdantanguran soooooof a0on0oa\| sooogoof ilorltoroooooootoooo jo2l2o3or(shift2foa\| belanda perataan dinas ss01s000\| besisooo\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o3or\|sfifofoaloil ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri \| ) sso01s000\| ) besisooo\| lorftoroovamaotoooo poefeoslorfs infos esamatiban ss) artesasop soo) heleoasaman feel gegana sem awas) smua io7 organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan dan lembaga sura perundang undangan ilorltoroooooootoooo jo2lookfor\|sle\| seranamooa ras9180\| tas918geos to7 ste2h tol ama moga perataan danjen ojo paramore) gnasoao) lorfrorooooooosoooo joel2for sleloafosl setara logat atlet kantoran rumahtangga dop arasoeaf arasazso) ilorltorooooooo1o00o jo2l2o3or\|salo2oslo2\| belanja modal alat rumahtangga 3ras9z0o\| tag9z80\| lorftoroovamnoroooo poefeoslos pengageamperengtapanpauo tnsnoaf atom) ftotooooonotoooo po2feoslosfs in) sewa operasi sts morfrorooooooooooo joel2onfonfshnfoaf meamatarang antar sooooof aisaosooaf rsosooof ilorltoroooooootoooo jo2l2o3\|os(sfifozfor\| belanja barang 8s0a100\| r21s100\| otooononotoooo po2fos offs infoeforfonf metana barang paras lorfrorooooooozoooo jozlzonfonfshnloafozl eetamasasa roof 20n0oaf oom ilorltoroooooootoooo jo2l2o3os(sfilozlozloi\| ) betanjasasa kantor gx00000\| t20000\| 6t0000\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o3os(sfifozlozlos ) belanja sewa redundan bangunan sooko00\| t00000 sooooool torooononotoooo po2fos offs infoalar metana peranan dinas lorfrorooooooosoooo joel2onfonfshnloafosfonf tetamapeatanan was tam gen \| astoooof sanesooaf tessooo\| iloritoroooooootoooo jo2leosfos(files\| betanjaibh r40000000\| 7es809s000\| ssrn00so0o\| heleoasaman pebalap) getgenekthatan men sama) sammofrorooooooonoooo jeelzonfoofleh mamamoo asam morfrorooooooooooo joz\|2onfoofslejoaf memamesatperaanganmemm soo asas ilorltoroooooootoooo jo2l2o3os(sfafozlosl \| ) belanja most alat laboratorium rnasoooo\| nagano\| totooononotoooo jo2fos osfsleloefonfosf metana logat peraapratek sekian mlorftorooooooooooo jozleoshrof lola pengadaan penengtapanssswapaun ) sessssasof sesarasof sasa iloritoroooooootoooo jo2leo3oo\|sfi\| serawmopeasi sosis8e9o\| s0s273s00\| asas ilorltoroooooootoooo joel2o3(oo\|fifa\| belanja barangdansaa o210587890\| 2t062so0\| masal rotooooonotoooo po2fos infoeforf metan barang ofrorooooooozoooo joel2osrofshnfoeforfonf setamatarangrarantaps ggrersasof srasaooaf sasa ilorltorooooooo1ooo jo2l2o(to\|sfifozfoa\| belanjasasa soo0000\| so00000\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o3\|no\|sfifozlozlos\| ) belanja sewa redundan bangunan solo0o00\| solo0o203 (to\|infos\| belanja hibah ega titolo\| o\|o1ol2o3 (i2\| pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud jo2l203 \|sli\| belanja operasi a8so29\| jo2203 \|i2 snow\| belanja barang dan jasa also29\| belanja barang pakai habis jo2\| ozon\| belanja jasa matoogoo\| opo belanja jasa kantor sa0o0o0\| belanja perjalanan dinas dalam negeri oj \|sl2\| belanja modal tan jo2203 i2 slalom\| belanja modal peralatan dan mesin "lor itotooomeoo1ooo0 jo2fzo5 ello2 bln modal not abortorum so00ooo rormoooooorosoo lolos enja modal peraga pkk sekolah bn000000\| lo2l2o3 penyelenggaraan proses belajar paud ta7arefers ssi tol berada ganja 2so0hoon\| ons2soo ogamaoooo\| lonfuorooonsooroooo polos alsfrloeforl setamamarang asaoooo\| aanenooo\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o3\| (sfifozforloil ) belanja barang pakai habis o6asa0o00\| ) oat20000\| gaa20000\| ftoroovnonotoooo po2geos\|nafs infoeloel aetnyasasa too toroooaonotoooo po2fos\|afs infoeoefonf metadasakantor nlonfuorooonsooroooo lolos halsfnloefoefosf aatanjasena gegungdan bangunan ) et0a000\| snsamooo\| grsaooo\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o\| (shift2foa\| belanda perataan dinas \| ) t87000\| cassoooo\| otoooaonotoooo po2fos \|afs infoelaefonf meta peranan dres diam agen). b2) toko mokoomommowo elemen (\|\| naa akan gama) 20m tonfrorooooooorooeo poles else amammoreaa ssh map ilorltoroooooootoooo jo2l2o3(re\|sifon\| \| ) belanja barangdansasa o223873ss19\| orooononotoooo po2fos efs infoaforl metan barang lonfuorooonsooroooo jobless elsfiloeforlonf aan barangpatartase esaasstaf esai ilorltoroooooootoooo jo2l2o3(re\|sfiloafoa\| belanjasasa ta06000\| t40s000\| ilorltoroooooootoooo jo2l2o3(re\|sfifozlozloil ) betanjasasakantor totooononotoooo jo2zoe infoeoefosf metana sewa gedung bangunan soon) lonfuorooonsooroooo lolos elsfnloefol aeanaperataman dinas 2n2 a0000\| 22mm ilorltorooooooo1ooo jo2\|2o3(re\|sfifozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri ilorltoroooooootoooo jo2leo3\|i7\| pembinaanketembagaandan manajemenpaun ) osssasea37\| o ) osaaaseag7\| lorftorooomootoooo prefers\| sin eewamm operasi star) sattonatarp lonfuorooonsooroooo jelas ferlsfnloef too metaranggantaa tea saaasoas iloritoroooooootoooo jo2l2o\| \|sfiloafor\| belanja barang k62605487\| oe260sag7\| ilorltoroooooootoooo joel2o3\| \|sfifoforloil ) belanja barang pakaitabis ) o162606437\| ) ote260sag7\| ftorooaonotoooo po2fos\|s inloeloel astnjasasa ego lonfuorooonsooroooo lolos ferlsfnloefoefonf atamasasakamor 2ns00000\| sangga iloritoroooooootoooo jo2l2o3\| \|sfifozlozlos ) belanja sewa redundan bangunan orooononotoooo po2zos\| s infoelar\| astanaperatnan dinas mao) yoon lor otooononotoooo po2zoe\|17s infoelarfonf metana peranan dres diam gen taman) teaogop mlorfuoroooosooroooo jobless lol. pengstamanbanasoppaup ag15a00000\| a22s17n000\| scene sa000\| iloritoroooooootoooo jo2leo\|assa\| oserawmopeasi 4675a00000\| 3t61638jo2\| talsfifo2\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis . \|o2\| (is\|s loa\| belanda perjalanan dinas . poo belanja perjalanan dinas dalam negeri . belanja hibah kepada badan, lembaga, 1lo1 \|o2\| \|o22.0aldol pengelolaan pendidikan nonformal kesetaraan (ox pembangunan gedung ruang kelas ruang guru nonformal kesetaraan lo22.oa lo1 salo2\| belanja barang dan jasa \|o2 .oa fox (oz log! belanja jasa konsultansi konstruksi . belanja perjalanan dinas dalam negeri se7ooo\| ). ho. jo2l2alor(skillcolor\|seja belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sao40a52\| jo2 jor (sl2jojo2\| belanja modal bangunan air sao40as2\| belanja modal bangunan pengaman sungai pantai dan penanggulangan bencana alam \|o2 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal kesetaraan lo2l2oa loe islam belanja operasi jo2jeda joz\|slid(o2 lo215jeda\|oz\|sela\| belanja modal gedung dan bangunan seats972\| jo2 a oa \|oz (s\| for\| belanja modal bangunan gedung seagal92\| \|o4 rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal kesetaranooootoooo oefeororeel eta mona opo massal oma) nlonfuorooonsooroooo joelesefoe\|sfelosh metayamogat gegungdan bangunan esasosze\| 2nasoszf ilorltoroooooo01o000 jo2lanao\|saloslor\| belanja modal bangunangedung 25as6se2\| o j9294ses22\| orfrorooonenoroooo poefeorlorf renang meneitengratan nomemmarteseuraan says) mlorfuorosoosooroooo poeleseforlshl amammoreraa 220m) ilorltoroooooootoooo jo2semafor(silva\| belanja barangdansaa orooononotoooo po2fzorlorfs inoaforf benny barang otooononotoooo po2fzorlorfs inoeforfonf metana barang paras lonfuorooonoooroooo foeleneforlsfnloefoh aaamasasa arena agro ilorltoroooooootoooo jozleoafor\|filo2lolos ) betanjasasa konsultansi konstruksi \| tan72000\| ant200\| totoooaonotoooo po2fzorlorfs infoalar metana peranan dinas lonfuorooonsooroooo loeleneforlsfnloefoefon peamapesaanan dnasbatamnegen asrsoofsansoo lorfuoroooooooroooo toeleseforlsfel \|lho emmmamooan rtentof ti0aroma ilorltorooooooo1ooo jozleoafor\|slalom\| belanja modal peratatandan mesin 2t6476a40\| o2164161a0\| totooononotoooo po2fox ejoafos netra moga nat kotoran raman tangga lonfuorooonsooroooo loeleneforlsfeloefosfof beta modal tat rumah tangga eassssaf esasosaf "okoromommowo elesnlapljsf kajagesnssatematasan ilorltorooooooo1o00o jo2lanao7\|left2fosil ) belanja modal lat studio s200000\| lorltonooooooo1oo0o joeleoafor\|slafoefto\| belanja modatkomputer maras00\| aaassoo\| ilorltorooooo0o1o0oo jo2semafor(sleloeftoloi\| ) belanja modal komputerunit \| r0se08000\| k05s0800\| ilorltoroooooo01o000 jo2lookfor\|slalom2tolo2\| ) belanja modal peralatan komputer \| ssmnsoo\| oss1780\| orfrorooonenoroooo poefeorlosfsini sewa peta soon asoonosaf soonoooon\| nlonfuorosonsooroooo joelesefoo\|sfnloef too metaranggantaa aria2eso) aoreroo\| grtosasol ilorltoroooooootoooo jo2leoafos(sfilozfor\| belanja barang agarsaso\| o3980420 ga3m0ss9o\| ilorltoroooooootoooo jozleoafos(shift2formil ) belanja barang pakai habis agarsasol oo) o3980420) ftorooaonotoooo po2fzorlosfs infoeloel eetanjadasa a50 mlonfuorooonsooroooo foelenefonfsinloefoefof atamasasakamor 2nssoooool 2e0non000\| asooomemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang perubahan tbeberapa: ketentuseluruh perangkag(s joz (oz \|os\|2l2oa jos s\|r foa\| belanda perjalanan dinas @2sso0o\| \|o2 .oa joo \|o2 foa belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa untuk diberikan oe\|zona\|s\|n(epos\| kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat o0.oog (er \|o111. lo2 fog foz ios (ox belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat lor froroonoooerooae terlena fosfslnosi stay ban be92 penyediaan biaya personil peserta didik nonformal kesetaraan jo2l2oa to\|sli\| belanja operasi jo2l2oa(to\|s\|noz\| belanja barang dan jasa p0) jo2l2oa (to\|s\|n ozon\| belanja jasa ar8200000\| belanja jasa kantor ar82joramamoroon feloefn\| kenangan mam) mom monfrorooooeoorooeo porlemefmlshl amammorerai oomooal ilorltoroooooootoooo jo2leo\|an\|fifa\| belanja barangdansaa ilorltoroooooootoooo jozleoafar(shift2for\| belanja barang orooononotoooo po2for\|mfs infoeforfonf metana barang pra has lonfuorooonsooroooo lolos rel lho. pemyetengaaraam proses besar nontormatteseaaan sama panas\| ssesarrsaf iloritoroooooootoooo jo2lebar isi\| serawmopeasi sasis377s0\| ossetia1zso\| ftotooooonotoooo po2fos\|nafs infos eamaparangdanaa season sysop nlonfuorooonsooroooo problems elsfnloeforl setmamarang saras ssamasp lonfuoroooneooroooo leles elsfnloeforlonh atm barang patartase sama asamasaf p ilorltoroooooootoooo jozlaoane(sfifozfoa\| belnjasasa sss920000\| ss892000\| orooononotoooo po2fzornafs infoefoefonf metadata kantor nlonfuorooonsooroooo moerens he\|sfnloefoefosf aataniasena gegungdan bangunan srs00000\| ersmogaf ilorltorooooooo1ooo jozlaoar2\|shift2foa\| belanda perataan dinas t2520000\| tes20000\| ilorltorooooooo1o0oo jozlaoar2\|sfifozfoaloil ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri \| ) tes2o0oo\| hefonasanae fa) gate ama meh saj ilorltorooooooo1ooo joeleoans isa\| setawmopeasa es0000000\| agramooo\| uses23000\| ilorltoroooooootoooo jo2leo\|is(silva\| belanja barangdansaa gso000000\| agraznooo\| uses23000\| ilorltoroooooootoooo jozleoais(sfifoafor\| \| ) belanja barang tseesrs\| o )j osesssgrs\| o ) ocr330000\| lorlronooooooo1.ooo joeleoa\|ns\|s infoafonfor\| belanja barang pakai habis )tabless7s\| oo )j9sess87s\| oo ) oce1330000\| ilorltorooooooo1ooo jo2lemans isfifoeloa\| belanjatasa sasaran2s\| ) sssr8a2s\| t8300000\| ilorltorooooooo1ooo jozlaoa\|i3\|sfifozfozloil ) betanjasasa kantor g0000000\| ilorltorooooooo1ooo jozlaoais(sfi jozlozloa\| ) belanja sewa peratatandan mesin ) atas78n25\| o ) otasraaes\| lorltonooooooo1.ooo joeleoa\|ns\|s info2fo2\|os\| ) belanja sewa redundan bangunan 27as00000\| i300000\| ilorltorooooooo1ooo jo2lemans(sfifoafoa\| belanda perjalanan dinas tess3000\| tos0so0o0\| girl93000\| ilorltorooooooo1ooo jozlaoa\| \|sfifozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri )t16953000\| )t0s0s0000\| miras30o0g\| lehooaoasvaelehado\|ele\| temammamameman oma deepengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan joejeoa\|is islijoa\| belanja barang dan jasa @631s3s00\| jo2 asa jis\|s\|1o2fon\| belanja barang s843600\| belanja jasa kantor ra3ooo09\| belanja sewa gedung dan bangunan asal000o0o0\| pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal kesetaraan jo2 \|te\|s\|1calon\| belanja barang belanja barang pakai habis belanja jasa kantor jo2 jasa \|te\|s\|1jo2foa\| belanda perjalanan dinas tor2sool belanja perjalanan dinas dalam negeri tor2slzoa pengelolaan dana bop sekolah nonformal kesetaraan . jozlzoali7 islam belanja operasi joz\|2oa filo2\| belanja barang dan jasa jo2 asa calon\| belanja barang tg3r2e9nonotoooo poe joe toegorpnh ema barang peras stream 0seaman morfrorooooooozoooo joel2oafnrfshnloafoal eatamasasa sogoogoof gong ilorltoroooooootoooo jozlaoa\|i7\|sfilozlo2los ) belanja sewa redundan bangunan toroooaonotoooo po2for\|s inloalar\| astanaperatnan dinas mop go otooononotoooo po2zor\|7s infoefoefonf meta peranan dres dram agen semoga orfrorooooooozoooo joel2kafir shnloaamf eamatarangganjamaos anasonooaf asem ilorltoroooooootoooo jozlaoai7\|filo2asas) belanja barangdanlasa8os o \| 23a900000\| 28as0000\| lorftoroooomnotoooo po2zoe\|s infos esamatiban ss) tsb hlesanonan sepah fla kelnkawatian sem organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan dan lembaga naa perundang undangan tlorlr.o1. \|o3\|o.o\|oo\| rocrampencemsancan kurium s0400000\| gasoooo00\| long oroooonorcooo)oal2onoff fi. enetapankurikutum muatan logat pendidikan besar conoooooo\| b0w000ooo\| sgmoooop\| mojoramamorooo faferfo\| geyentomsoosrtsnttsndtn cname\| aon exe\| ilorltoroooooooroooo josleonfon(sfi\| setawmopeasa goooooo00\| so4000000\| te9s000000\| iloritoroooooootoooo jose2onion(fifa\| belanja baranggansaa goooooooo\| b0100000\| tes60oo0o0\| lorlrorooooooozoooo josleonfor\|shnfoefor\| betanjabarang ka61000\| samo0o\| lorlronoooooooz.ooo josleonfor\|sinfoefonfor\| belanja barang pakai habis 14s1000\| samulo\| ilorltoroooooooroooo josleonfon(sfifoefoe\| belanjatasa sesi00000\| eragoooo\| ilorltoroooooootoooo jo3l2for(sfifozfozloil ) betanjasasakantor to000000\| 1ir000000 ato00000\| lorltonoooooooz.ooo josleonfor\|info2foe\|os\| ) belanja sewa redundan bangunan 4ss00000\| go2cbooo0\| ilorltoroooooooroooo osl2onion(sfifoefoa belanda perjalanan dinas so390000\| g9711000\| iloritoroooooootoooo o3l201fon(sfifozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri g9z1000\| monftorooooooooooo jesloelorishil eeammorerasi asasooosal ah assooaas1sa00o0\| jo3\| for (s\|ilo2 jo2\| belanja jasa \|o3 \|or s\|iloilo\| belanda perjalanan dinas garsooog\| ito1\| \|oao.color\|lzorlorishif belanja operasi . pol belanja barang pakai habis belanja jasa kantor belanja sewa gedung dan bangunan ). hoo. soal2or for(skills\| belanja hibah ag27oo0o9\| ioi(o412. \|o1ataan pendistribusian pendidik dan tenaga \|o2 kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal kesetaraan soal2or joz\|slalom\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis joa \|oz\|s1loz\|o2\| belanja jasa 198s00000\| belanja jasa kantor isagooooo\|l belanja sewa gedung dan bangunan (a1a400000)\| belanja kursus pelatihan, sosialisasi, (o412. \|o2\| bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan \|o4l2. foz loa\| belanda perjalanan dinas . belanja perjalanan dinas dalam negeri . belanja uang dan atau jasa untuk diberikan atau green ola helen\| kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat men \|o412. (o2 io2 los belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat ito1\| \|oslo.color\|jose2ordo3\| publikasi bahasa dan sastra daerah kabupaten kota ioilionaoomooonoooo tosleorlos siti setan operasi osn) joel2or \|os\|sailor\| belanja barang dan jasa bol jos \|2or joss ilo\|on\| belanja barang ss2200\| ). ho. joe\|2or \|o3 (s1 \|o2 \|or \|or\| belanja barang pakai habis ss2200\| ho. jos \|2or \|o3\|s ilo\|o2\| belanja jasa m3a0000\| po. joe \|o3 \|oz \|o2 for belanja jasa kantorofeorfosgs toeoepsi ema sena gedung dantanguran asaooonl sasamaos lonfuoraoonsooroooo loeleonfos\|sfnloefoel aeanaperatman dinas 2nara00o\| 2ngraooo\| ilorltoroooooootoooo joel2nos(sfifozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri ) okoromommowo kelam tekanan satan moon) orftorooonenoroooo poefeorlorisini sewa opera aon ooh lonfuorasonsooroooo poeleonforlsfnloef too metayasaranggantaa sooooooo\| 2s00on0oo\| iloritoroooooootoooo joel2on\|or(sfifozor\| belanja barang 2t680a000\| toroooaonotoooo poofzorlorfs infoeforfonf metana barangarartabs anno) reotooop lonfuorooonsooroooo joeleonforlsfnloeforl aman romnooo\| iloritoroooooootoooo fuel2on\|or\|sfifozlozloil ) betanjasasa kantor t0000000\| t000000\| iloritoroooooootoooo oel2on\|or(sfifozlozlos ) belanja sewa redundan bangunan oroooaonotoooo poofzorlorfs infoalar\| astana peranan dinas oa nlonfuorooonsooroooo joeleonforlsfnloefoefonf petamapesaanan dinas batam gegen sega lehnamomnmoa nng mem mana tam) mmscm orftorooonesoroooo tonfeorlorf\| pembauran otomenperencmaamperangtat desa 2000pohon omoonosap mlorfuorosoosoorooeo lofeenforlshl amtammorera 20m0mn000\| iloritoroooooootoooo jorleonfon(silva\| belanja barangdansaa iloritoroooooootoooo jorleonfon(sfifozfor\| belanja barang is19000\| t0880000\| otooooonotoooo porfeorlonfs infoeforfonf metana barang pra has lonfuorooonsooroooo lonfeonforlsfnloeforlonf aan batanpakartans s7s0000\| smmooo iloritoroooooootoooo orleonfon(sfifozfoa\| belanjasasa tosaooo00\| gr20000\| cir200000\| ilorltoroooooootoooo jorleonfor(sfifozlozloil ) betanjasasakantor solo0o\| gr20000\| torooononotoooo porfzorlorfs infoefoefosf metana sewa gedung anbanguran tas) lonfuorooonsooroooo lonleonforlsfrloefosl aeanaperatman dinas samulo\| sang iloritoroooooootoooo orlaonfon(sfifozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri \| ) stoo0\| ilorltoroooooootoooo jorleonfoe\| koordinasidan penyusunan dokumen rka skep \| ) lorftoroovomotoooo porfeorloafsini eeuamm operasi mlonfuorooonsooroooo fonleonfoelshnloel too metamyasaranggantaa tag0nrfo2s toegorp sembarang as2botol sanam sa2000oo) lonfuorooonsooroooo lonleonfoelsfnloeforfonh setan marang patartabs asooooo\| sanonooof soo iloritoroooooootoooo jorleonfoe(sfifozfoa\| belenjasasa soz00000\| tes00o0o0\| g3800000\| toroooonotoooo porfeorlo2fs infoefoefonf metmadasakantor otoooaonotoooo forfzorlo2fs oefoefosf metana sewa gedung san bangunan oo) hefonawawam tebal spon (maa yama iloritoroooooootoooo jorleonos isil serawmopeasi soeharto\| us328s9\| lorltonooooooozoooo joseon jos\|shoe\| belanja barangdansasa t000000\| song71t0\| gs3n2899\| ilorltoroooooooroooo orleans(sfifoefor\| belanja barang t9800000\| song1ato\| sn38710\| ilorltoroooooooroooo orleans(sfifoefonloil ) belanja barang pakaitabis soeharto\| si38710\| ilorltoroooooootoooo jorleonos(sfifozfoa\| belenjasasa soz0000\| goz00000\| lorlronoooooooz.ooo joseon\|os\|siro2foe\|or\| belanjasasakantor gaz00000 ilorltoroooooooroooo oricon\|os(sfifoeloeos belanja sewa redundan bangunan a9000000\| task0o0o0\| iloritoroooooootoooo jorleonfoaf koordinasidan penyusunan skep ilorltoroooooootoooo jorleonoa\|sil serawmoperasi to00000\| lorltonooooooozoooo joseon joa\|shoe\| belanja barangdansasa t0000000\| to000000\| ilorltoroooooooroooo orleonfoa\|sfifoafor\| belanja barang r9800000\| ilorltoroooooootoooo orlaonfoa\|sfifoforloil ) belanja barang pakai habis ilorltoroooooootoooo jorleonfoa(sfifozfoa\| belenjasasa soz0000\| soz0000\| lorltonooooooo1.ooo joseon foa\|info2foe\|or\| belanjasasakantor ilorltorooooooo1ooo orleonfoa\|sfifoeloalos belanja sewa redundan bangunan a9000000\| 3g0000o0\| iloritoroooooootoooo jorleonfos\| koordinasidan penyusunan perubahan dra seo \| ) 2t0000\| us0oo0o0\| iloritoroooooootoooo jorleonfos isil serawmopeasi t000000\| us0000o0\| ilorltonooooooozoooo joseon jos\|info\| belanja barangdansasa t000000\| asg00o000\| ilorltoroooooooroooo orleans(sfifoefor\| belanja barang t9300000\| iloritoroooooootoooo jorleonfos(shift2formil ) belanja barang pakai habis lorlronooooooozoooo jorleonfos\|sinfoefoe\| betanjasaa soz0000\| goz00000\| lorltoroooooooz.ooo joseon jos\|sirfoafoz\|or\| belanjasasakantor iloritoroooooooroooo orleonfos\|sfifoefoalos belanja sewa redundan bangunan ag000000\| tasooooogjornmamoroon fokeorhe\| lil serangan gan gangan emak mao wawan monfrorooooeooroooo onfemnjoelshl emammorerai sono ilorltoroooooootoooo jorleonfoe\|silva\| belanja barangdansaa #s00000\| 1s00000\| ilorltoroooooootoooo jorleonfoe(sfifozfor\| belanja barang 253s000\| otooooonotoooo porfeorloefs infoeforfonf metana barang paras of lonfuorooonsooroooo lonleonfoefsfnloefozl aeamasasa 2m000\| iloritoroooooootoooo jorleonfoe\|sfifozlozloil ) betanjasasa kantor rotoooaonotoooo porfzorloofs iroelar\| metana peranan dinas lonfuorooonoooroooo lonleonfoe\|sfnloefoefonf petamapesaanan dnasbatamnegen os0000\| massa mlonfuorososooroooo lonfeonforl lol evaluasi kmeaperangtatbaean sooooooo\| semoga iloritoroooooootoooo jorleonfor isil serawmoperasi ts000000\| ftorooooonotoooo porfeorlorfs info eamaparangdantaa oo lonfuorooonsooroooo fonfenforlsfnloeforl setara ooo0oo\| agama iloritoroooooootoooo jorleonfor\|shift2formil ) belanja barang pakai habis m0a00000\| solo0oo\| iloritoroooooootoooo jorleonor\|sfifozfoa\| belenjasasa st80000\| sr80000\| ftorooooonotoooo porfeorlorfs infoeoefonf betadasakantor soo lonfuorooonsooroooo lonleonforlsfnloefoefosf aatanjasena gegungdan bangunan d6ao0000\| asamnooo\| iloritoroooooootoooo oricon\|or\|sfilozfoa\| belanda perataan dinas st80000\| sz8000\| iloritoroooooootoooo jorleonor(shift2foaloil ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri s780000\| sz8000\| tlofsoroooonocooolonjaozloof kaminsrasi keuangan perangkat daerah ) oasasanresto\| ta28s62a4as11 ssagastamon\| nlonfuorooonsooroooo lonleseforl doo persediaan gaidantunanganas t01sanaareano\| tagsasnaasnn\| sasasaaraooi\| iloritoroooooootoooo jorleoefor\|sil seranmopeasi t0asana16s10\| ta288s21agar\| osesacag73001\| iloritoroooooootoooo jorleoeforsfifor\| belanja pegawai toasansa1es10\| ta288s21agar\| osesacag73001\| orooooonotoooo porfeoe lords infonforf metana gaidantumangan sesnsosodano\| sasetoptamip mlonfuorooonsooroooo lonleseforlsfnlonforfonh beta cajorokasn aasesaassra eeasesaassra\| logo000o0oo0o\| iloritoroooooootoooo jorlaoeor(sfifonforloa\| ) belanja tunjangan keluarga \| ) ) go00000000\| torooononotoooo forfzoe offs infonforfoaf metana tunangan jabatan asn 22ogeoaso\| p2togo totooononotooo (oryzae ons ronforfoaf metana tunangan fungsional asn dood lonfuoraoonsooroooo fonleseforlsfrlonforlosh aataniatumjanganfungsinatumumasn dssagosooo\| asssagsoool ilorltoroooooootoooo jorlaoefor\|sffonforlosl ) belanja tunjangan beras o ) ) \| ) 330s0590619\| ) st0so9soci\| o )@o000oo0otor \|toroonoooroooo jorleoz ons ion ordo lela emban gat ask teri amp \|o1 (os \|o1 \|o1 fog! belanja lurah jaminan kesehatan asn . jo1\| fot(sfifonfoa\| belanja tambahan penghasilan asn opo lo1 fo2 toatunjangan khusus guru tkg) pns koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd jor\| fo7 fifa\| belanja barang dan jasa s1632000\| jo1 (si fo2 for belanja barang s1632000\| jor\| fo7segoe\| belanja modal peralatan dan mesin old for203 osf ketatausahaan barang milik daerah pada skpd foto2o3 fossil belanja operasi opandung, sing o i m padang supriatna diundangkan soreang pada tanggal jung sekretaris$ daerah kebyyanen bandung, apa nan nsp suasanaforces toes itoe ama berada ganja aso0loona\| 2s00oag lonfuorooonsooroooo fonfessfoelsfnloeforl setamamarang namo0oo\| geassnooo\| iloritoroooooootoooo jordan3foe\|sfifoforloil ) belanja barang pakai habis \| ) te13sooko\| torooononotoooo poros offs infoelar\| astana peranan dinas torooononotoooo poros offs infoelarfonf metana peranan dres dita agen sr) tlonfuotoooocootoooolorleosjoo\| administrasi keperawatan perangkarbaerah soo0logo) too0o00o\| leloaseanam ebablil agama sama morftorooonesoroooo tonfeosimisnl eruaorea von momo mlonfuorooonsooroooo jones rlsfrloef metaranggantaa ooo00000\| semoga mlonfuorooonsooroooo donnees prlsfrloeforl setara angsa iloritoroooooootoooo jorlaos\|ar(sfifoforloil ) belanja barang pakaiabis \| ) ftotooooonotoooo poros\|mis infoefoe\| estnjadasa moga lonfuorooonsooroooo donnees frlsfnloefoefonf atamasasakamor asoooooo\| esoonooof iloritoroooooootoooo joel2os\|ar(sfifozlo2los ) belanja sewa redundan bangunan ilorltoroooooootoooo jobless\|ar\|shift2foa\| belanaperatanan dinas totooooonotoooo poros \|mfs infoelosfonf metana peranan dres dlam gen tlonfuotoooooootoooolorleoelool amintsrasiumumperangkat daerah tamsoroaga) ta2onmsasa\| iran2sgo\| leloasoanam ebeloll ili aan mmm mam iloritoroooooootoooo jorleoeforsfi\| serawmoperasi ftorooaonotoooo porfeoefors info empang dana oo lonfuorooonoooroooo lonfeseforlsfnloefor setmamarang bonobo\| ilorltoroooooootoooo orleoeor(filo2formil ) belanja barang pakai habis ilorltoroooooootoooo jorleoefoe\| penyediaanperatatandan perlengkapan kantor \| ) size0000\| sss0000\| a8800000\| orftorooomootoooo ponfeoelo2sin) eta operasi siasoooo\| rasengsof nlonfuorooonsooroooo lonlesejoelsfnloef metarangdantaa sias0000\| presse2sa\| ilorltoroooooootoooo jorleoeoe(sfilozor\| belanja barang 2s36822s0\| orooaonotoooo porfeoelo2fs infoeforfonf metana barngrartabs orooaonotoooo porfzoe o2fs incolor asetnya pemenjaraan ooo mlonfuorooosooroooo fonleoefoefstnloefosfoal beta pembicaraan peraatanganwein 200on00rfeoe2 modal 2season\| caamasl ansasraso) nlonfuorooonsooroooo lonlesejoe\|selo metayamogatreramanganmean 2season0oo\| snamnasaf ansasrasf ilorltoroooooootoooo jorlaoeoe\|slalom2fos\| belanja modal alat kantoran rumah tangga 34s900000\| ftoroovaonotoooo forfeoelo2fsleloefosfonf metana moga kantor ssersop totooononotoooo for zoe \|o2fs joefosfo2) metana moga rum tangga helonawawam febelatifela\| pegiat lebomsoanam jepalakhhlaf tageamanamaman ama ama orfrorooononoroooo fonfeoeloefsleloefoelonf memmamosarmatsuaa ao) torooononotoooo forfzoe o2fsfeloehiaf aon mogatkomputer lorfuorooonsooroooo lonlesejoe\|sfeloehnofonf eta mogalomputerumt emasoooo\| ssasnooo\| 2ns000oo\| ilorltorooooooo1o0oo jorlaoe\|oe\|staf2tolo2\| ) belanja modal peralatan komputer \| ) t0s80a000\| a880a000\| orftoroovaonotooooforfeoeloaf pemamaangatantooistikantor sorga mlorfuoroooosooroooo lonlesejoelshl amammoreraa osorossa gosoras ilorltorooooooo1ooo jorleoeoa\|silva\| belanja barangdansaa kosovo3g8\| )tos0703se\| ilorltoroooooootoooo jorleoeoa(sfifozfor\| belanja barang geatosss\| 6e1zona\| otoooaonotoooo forfeit offs infoeforfonf metana barang paras lonfuorooonsooroooo lonleefoe\|sfnloefol atasan m0000) ass iloritoroooooootoooo jorlaoe joa\|sfilozlozloil ) betanjasasa kantor ss00000\| 9s0000\| ilorltoroooooootoooo jorlaoe joa\|sfi jozlozloa\| ) belanja sewa peratatandan mesin ) o20000000\| ftorooaonotoooo porfeoeloafs inloelosl astnyapemettaraan oo lonfuorooonsooroooo lonleoefoe\|sfnloefosfof setan pembicaraan peraatanganwen 0cbooo\| ilorltoroooooootoooo jorleoe joa\|sle\| seranamooa as00000\| as00000\| ilorltorooooooo1o0oo jorlaoe joa\|slalom\| \| ) belanja modal peratatandan mesin )j as000000\| as000000\| totooononotoooo forfzoe offs ejoefos netra moga nat kotoran teman tangga dodo) lonfuorooonsooroooo lonleoefoe\|sfeloefosfonh batam mogatmtatkantar asoooooo\| asomnooof iloritoroooooootoooo jorleoefos\| penyediaan barang cetakandan penggandaan 7s0000\| orftoroovomooroooo porfeoelosfsln eewamm operasi soon noah ftorooooonotoooo porfeoeloss info setan parang dangan mlorfuoraoosooroooo fonlesefosfshnloefor setmamarang s000000\| ts0mnforfeit loss toegorpnh ema barang peras lonfuorooonsooroooo lonlesefor\| doo penyediaan panamaterat s0on00o\| iloritoroooooootoooo jorleoefor isi\| serawmopeasi s000000\| ftorooomaotoooo porfeoelorfs infos seamaparangdanaa soo torooooonotoooo porfeoe\|offs infoeforh mean barang wo lonfuoraoonsooroooo lonleeforlsfnloeforfonf atm marangpatartabe s00mn000\| ilorltoroooooootoooo jorleoefos\| fasittasikunjungantamu to0000000\| t0000000\| ftorooooaotoooo porfeoefoefs in sewa operasi goo oo nlonfuorooonsooroooo lonlesejoafsfnloef metayasaranggantaa g00000\| mono iloritoroooooootoooo oleo jos(sfilozfor\| belanja barang to0000000\| t0000000\| ilorltoroooooootoooo jorlaoefos(shift2formil ) belanja barang pakaitabis t00000000\| t000000\| ftorooaonotoooo porfeoelosf memyaengnaraan rapat koordinasi dan frustasi skpd ssaoooooo\| tegap bts mlorfuorosoosoorooeo lonlesejoolshl amammoreraa sso0ooo\| asn2solo\| area iloritoroooooootoooo jorleoefos(silva\| belanja barangdansaa ss3000000\| 4s912500\| c3soo0\| iloritoroooooootoooo jorleoefos(sfifozfor\| belanja barang t0eso0\| torooononotoooo porfzoe loss irfoeforfonf metana barang paras lonfuorooonsooroooo lonleoefoa\|sfnloefol aeanaperatmaninas s2rasio\| asonasoo\| aseoooo\| ilorltoroooooootoooo orlaoeos(sfilofoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri ) ss2gr8soo\| )j4s9018s00\| ) oc3teolog\| hefmaaranan rae kappisetarentantanan ama agam lebommommam bale ser esamamaa mma mma monfrorooooeoorooeo tnesefoelshl smammoreaa among ilorltoroooooootoooo orleoeloe(silva\| belanja barangdansaa iloritoroooooootoooo jorleoeloe(sfifozfor\| belanja barang oroooaonotoooo forfeoelo2fs infoeforfonf metana barngarartabs sep lonfuorooonsooroooo lonfesefoe\|sfnloeforl samar sss ssa\| gassassa) iloritoroooooootoooo orlaoeloe(sfilofozloi\| ) betanjasasa kantor )#s955963a\| ilorltoroooooootoooo jorleoefoa\| penyediaansasa pelayanan umum kantor \| )tas0378000\| )1s2057800\| orftorooomaotoooo porfeoefoafsin eetammoperas danamon) spsraooo\| do2000o0) mlonfuoroooosooroooo fonlesefoefshnloel too metanyataranggantaa amara0oo\| se0sra0e flags theory sembarang mao mao orfrorooooooozoooo jorlzoafoafshnloaforfonf metamatarangrarartaps roof aga ilorltoroooooootoooo jorleoejoa\|sfifozfoa\| belanjasasa ras0200000\| 1s204000\| orooononotoooo poros offs infoeoefonf betmadasakantor ono htotooononotoooo forfzoe offs oeoefoal metana ran teminanyasranan lehmamemnamabola ggppngegemeemeawan tama ama pemerintahan daerah lesson ini ktshasaaman waw pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan iloritoroooooootoooo jorleosforsfil serawmopeasi 1s00000\| ftorooomnotoooo porfeosfonfs info tampang dana of orfrorooooooozoooo joel2nor(shnfoaforf metaatarang sooooof songo iloritoroooooootoooo jorleosfor(shift2formil ) belanja barang pakai habis t2800000\| tt2800000\| ftorooooonotoooo porfeosfonfs infoeloe\| astnyasasa lorfrorooooooooooo jonlzonfor(shnloafoefonf metamaresakantor g20roof gong iloritoroooooootoooo jorleosfor(sfilozfos\| belanjapemetiharan soo00000\| so00000\| iloritoroooooootoooo jorlaosfor(shift2oslo2\| ) betanjapemeliharaan peralatandan mesin \| ) so000000\| so000000\| mahorooooooooo orleonfoofshl materi geo, iloritoroooooootoooo jorleosfos(silva\| belanja barangdansaa ts068342\| lorforoooooooo00o jorfaoofosfs irfoafor setriatarang app orooononotoooo poros offs infoeforfonf metana barang paras lorfrorooooooooooo jonlzonfonfshnloafozl eaamasasa geosooof somooof iloritoroooooootoooo orleosfos(filo2lolos ) betanjasasa konsultansi konstruksi \| ) t88080\| iloritoroooooootoooo jorleosfos(sle\| seranamooa, ftotoooaonotoooo forfeoslosfslelosh sena moet gedong ban bangunan pon) tamago orfrorooooooozoooo joel2onfonfseloaforf setara modattangunaneaung pesasaooo\| poso vo. umah belanja\| oodoataring ran, setu perubahan sesudah perubahan tsenamtan tertuang penamaan keterangan total surplus ( defisit)\| .59m\| olooltotano20001s0oo\|ooloooloole\| irawamaan www jumlah penerimaan pembiayaan ojo jumlah penerimaan pengeluaran\| ola bup bandang saga sasak mvbh priatna f3cnbc p lem kzd xuf sig nsiinyz vck ceu55 hxe @nk21 hvp ufh7va9xuw5 stv 1av918y ser2ch6h hsb zc haoleh2o0o0002aooofoofooo joo tt. pendapatan daunan slot\|so2000000270000\|oofoooloolalt\| kenapa tan asu dark samatasnse\| adamasamas) oglobo loolaliosolooo joolaliloal lain lain pad yang sah joolooofoolafiloalos\| sasa gio so2.kanojo2:eno oofooo fans lor! gro ada kos dawan i5 o2 \|ooo.oofoolal2\| pendapatan transfer oo\|ooo loolalelor\| pendapatan transfer pemerintah pusat o.o formal2 \|o1 for dana perimbangan so2kanojo2"eeo oofooo al2fonorlar! dana tanker umum dorategaa te0ganmsooof meosmsgpap \|o2 allo1 (or \|o4 dana transfer khusus dana alokasi khusus dak) non fisik soznonooozreren toofoooenlalefon feet dan anti daerah asma ame, sozoanaoo27ooo joolasoloofefelorloefoh joolooofoolafelotlos\| danareksa joolooofoolafelorlosjo\| danareksa so2n000002: joofooofoofafe joe\| pendaratan aster antar dec sosmmaspasi) samaran so2oonoooazanoo foofooofoofalefoefosh bentuantenangan 357pumlah pendapatan\| olok\|s. .000000270000oolocoloo\|s\| (suara ooh slo2s. oo\|oco\|oo\| relawan ' eeeeee9does\| 781770es104a\| tsetse9seg79\| ooo \| slot\|s o2. \|o2\|o.oo\|oo\| prosrampencetoraankeuancanpara o o ) \| )o697771597338\| sesesgasz2o1\| \| slo2s. \|o2\| \|oo\| koordinasidan penyusunan rencana anggaran daerah ) ) o2144676200\| oo slot so2000000270000 joeleorfoi\| koordinasidan penyusunan adanya8s \| ) sass8solo\| slot iso2000000270000 joeleonfor\|shi\| seranmoperasi press8500\| slot so2oo0000270000 o2lennon(smile\| belanja barangdansasa #8s985000\| slot sooko000270000 jo2leon\|or(sfiloefor\| belanja barang ssa61000\| go00room\| asa00o0o0\| slot so20000. ozl2onion(shift2formil ) belanja barang pakaitabis ssa6100\| go00room\| slot iso20o0000270000 joseon\|or\|snfoefoe\| betanjasaa ms4s000\| b2sa8000\| slot so2oo0000270000 o2l2on\|on(sfiloeloelos belanja sewa redundan bangunan 11s48000\| ) os2sang0o\| slot so2000000270000 ozl2on\|on(sfilozfoa\| belanda perataan dinas gases0o\| ) ssaooog\| slot so20000. ozl2o1fon(sfi jo2follow\| ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri ) o68876000\| ) essaooo0\| lekamomsan jebol (il kegg pmememaanan maa asal sloelsozoooocoztoooo elempoelshl marmorea rs00o\| rasa slot so2000000270000 jo2l2one(silva\| belanja barangdansasa sr81s00\| orgs1s00\| slot so2000000270000 joel2one(sfilozlo\| belanja barang asst000\| slot\|so2ooononazoooo io2ferro2fs infoeforfonf metana barang paras slo2fsozooonoo2zoom loeleonjoelsfnloeforl aman agen slot so2000000270000 o2l2one\|sfilolozlos )o belanja sewa redundan bangunan ta22800\| slot so2000000270000 ozl2on\|oe(sfilozfoa\| belanda perataan dinas \| ) 2186a00\| slot\|so2ooononzzoooo io2ferro2fs infoelarfonf meta peranan desta agen) toga slo2fsozooooso2zoom loeleonfosl lo koordmasupenyusmanganventasi reasskep oo) 2ras00000\| basonooo\| slot so2000000270000 jo2leonis isil seranmoperasi 2tas00000\| slot so20000. ozl2nos(silva\| belanja barangdansaa 214s0000\| 2task0000\| slot\|so2ooononzoooo po2feorloafs infoefor metan barang slo2fsozoooooo2zoom loeleonfoslstnloeforlonh atm tarangpatarsase assoooo\| gauges0o\| s2feorfosgs bogor ema espanol s0assist mamamoo apem jojo lalu sememusitaan sma wan amal bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan slot so2000000270000 o2l2nos(sfilozfoa\| belanda perataan dinas test26000\| sr1s60\| tarezooo0\| slot so20000. ozl2nos(sfi jo2follow\| ) belanja perjalanan dinasbalaml negeri \| ) te9026000\| sr1s60\| tarazooo0\| hejanareram fp) emang ame slot solo00000270000 joeleonoa\|sjid setanmoperasa s03s000\| slot so2000000270000 o2l2ono\|silva\| belanja barangdansaa s07s0000\| s03s000\| slot so20000. joel2ono(sfifozor\| \| ) belanja barang slot iso2000000270000 joseon joa\|info2fosfor ) belanja barang pakai habis \| ) slot so2oo0000270000 o2l2ono\|sfifoefoa belanda perjalanan dinas a254a000\| g2saat00\| slot so20000. o2l2info\|sfifozfoaloi\| )o belanja perjalanan dinas dalam negeri ) )s2saigon\| slot iso20o0000270000 joseon\|os\| koordinasi penyusunandan veriikasibea skep )14s00000\| tas0000\| slot sooko000270000 joeleoos injil setawmopeasa as00000\| maso0000\| slot solo0000270000 oeleonos(file\| belanja barangdansasa tas00000\| 1taboo0oo\| slot so20000. ozl2oos(sfilozlo\| belanja barang asa6a000\| saas0o0o\| slot iso20o0o00270000 joseon\|os(sinfoefonfor\| belanja barang pakai habis st6a000\| o2861000\| sas6goo\| slot so2oo0000270000 jo2leon\|os(sfifoefoa belanda perjalanan dinas s98s0000\| cadas000\| slot so20000. o2l2on\|os(sfilofoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri gaasoo0\| sloefsozooonmnetooo poefeorboefsini semasa asa, slot sozoooooozoooo jozleonfooshnloh memmatarang anta seosssoof se0sao slot so2000000270000 o2l2ofoe\|sfilozlo\| \| ) belanja barang s9a98s00\| 39n98500\| slot so2000000270000 joel2o1foe\|shift2formil ) belanja barang pakaitabis ) os9a93s00\| )93s193s00\| slot\|so2ooononzzoooo io2fzorloofs insular metana peranan dinas of slo2lsozoooooozzoooo joel2onfoofshnloefosfonf tetamapeatanan owasbtam agen ) asoooof sono akn apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd slot so2000000270000 joeleonor isil serawmopeasi8s00\|l poo belanja sewa peralatan dan mesin .000n\| belanja sewa gedung dan bangunan belanja kursus pelatihan, sosialisasi, s\|o2\|s: \|o2\| (oz \|o2 \|o2 bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan \|o2\| (o7(s ilo2faf belanda perjalanan dinas easton\| pol belanja perjalanan dinas dalam negeri teams.020000.002z. jo2l20r posisi\| belanja operasi maos1oo\| tora female tong oz\|lolos e\| elif sabang sana gema) loss \|o2 fo1 for belanja barang pakai habis jo2 jos\|s\| \|oe\|oe\| belanja jasa 6s762509\| poo \|o2 joss \|o2 \|oz \|os\| belanja sewa gedung dan bangunan belanja kursus pelatihan, sosialisasi, s\|o2\|s: \|o2 fos\|s \|o2 \|o2 bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan los s ifo2 foa\| belanda perjalanan dinas \|o2 fog\|s \|o2 foa for belanja perjalanan dinas dalam negeri . jo2 koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran tan mea a .002z. jo2 20r josisfiloe\| belanja barang dan jasa sama26200\| .002z. jo2 jos\|s( \|oe\|o1\| belanja barang \|o2 fog \|o2 fo1 \|o1\| belanja barang pakai habis . oelzorosinlaoe\| ana 5g2nooozatomo josei loe leher masa aesasoh emas jvvho0to22" toe eor joe sing sea perindo soon mawar joe 2ordo\|snoelefoo sets konsitusi nolink tnoooaro moooaoo belanja kursus pelatihan, sosialisasi, jo2\| log io2 bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan \|o2\| los(s ifo2 foa\| belanda perjalanan dinas . \|o2 fog (s1 \|o2 foa \|o1\| belanja perjalanan dinas dalam negeri i5\|o2 \|o2\| \|oo\| koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah jo2zoe\|or\| koordinasi dan pengelolaan kas daerah sesasooo\| belanja barang pakai habis dosa9sool s1o215. lo2 penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan spd jo2l2o2 jos sjid belanja operasi ss2s2oo\| belanja barang pakai habis 9gmo0o0o0\| \|o2\|2o2 os s \|o2 oa\| belanda perjalanan dinas pembinaan ketatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota jo2zoe (tristis belanja operasi @o2s2oo9\| \|o2\| islam2\| belanja barang dan jasa m02620091 belanja barang pakai habis al000\| jo2\|2o2 (t1\|s ilo2 o2\| belanja jasa belanja kursus pelatihan, sosialisasi, jo2\| io2 lo2 bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatiha lo2 pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan dan beban jo2\|2o3 jo2s \|o2 belanja barang goes\| belanja barang pakai habis ann belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o4 konsolidasi laporan keuangan skpd, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah \|o2\|2o3 loafsliloz\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis \|o2\| loa(s afo2 foa\| belanda perjalanan dinas 2019s000\| belanja perjalanan dinas dalam negeri 2019sisliloz\| belanja barang dan jasa . \|o2\|2o3 os s \|o2o1\| belanja barang a83zsoznonoooaroooo joefeosfosfelnorfoepnf emas kamen also\|ooo omsmasal cast) slo2 sozoooooozzoooo jozlzonfos(shnloajasf eetanaperatanan dinas case2ooo\| asoseooaf teraesson slot so20000. o2l2o3os(filo2follow\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri \| ) 64s22000\| ets2s0o0\| sjelosomomrowo elemen ketenatntesstsan masa) msl cam sloefsozooononztoooo poefeosiosni sewa operasi san ema slo2 sozoooooo2ooo joel2astro\|shnfosh lol meamatarang anta ansaof sessosaaf assessor slot so2000000270000 o2l2o3(to\|sfilozfor\| \| ) belanja barang res8rsa0\| ass21340\| otessog\| slot\|so2ooononzoooo po2fos\|nos infoelorfonf metana barngrartabs saman slo2fsozoooooozzoooo joel2oshrofshnloafozl eaamasasa monograf sgm slo2 so2oooooozzoooo joel2osrofshnloafoefoaf tetamatesakosutansi nonkonsrusi sangga geloof slot so2000000270000 o2l2o3(to\|sfifozfoa\| belanda perataan dinas ses28000\| )33z0900 esisooo\| slot\|so2ooononazoooo io2fos\|nos inloelasfonf meta peranan dres dlam agen) sesama slot so2000000270000 oleo3\|ai isi\| \| ) serawmopeasi g00ar220\| slot so2000000270000 jo2l2o3\|an\|silva\| belanja baranggansaa o250348500\| go0ar220\| slot iso20o0000270000 jelek t1\|shnfoafor\| belanjabarang n3sa00\| sasar2o\| slot so2oo0000270000 o2l2o3an\|sfifoelonloil ) belanja barang pakaitabis \| ) 735a000\| cagar29\| slot so2000000270000 o2leo3an\|sfiloaloa\| belanjasasa esosesog\| apem epp lalu sigemasutitatn sma bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pabmamamemal ala (\|\| bpom ema ntn maman amal slot so2oo0000270000 jo2leoafos\| pengelolaanbanabaruratdan mendesak \| ) s3gn37ra2m\| oar3sn3g7a27n\| os0000000000\| slot so2000000270000 jo2leoafos(sja\| \| ) setawamwarterpuca sasrszra2m\| oman3g7a2ri\| slot so2000000270000 jo2leoafos(labor\| betanjaridakterduga sasnszra2m\| orang7a2ri\| slot\|so2000000270000 joeleoafos\|slafonfor\| belanja tidak terduga o ) sasis7ma2m\| oman7ta2n\| s000000000 slot so2oo0000270000 jo2leoafos(sjslonforloil ) belanja tidakterduga sans37ra2m\| arsen8g7a27n\| os000000000\| slo2 so2000000270000 jo2leoalro\| pengetotaanbana bagi hasil kabupaten kota \| ) saoagoas7820\| oca0coast82o\| oo slot so2000000270000 jo2leoafvo\|seal \| ) pesawat range oo o \| o gaoasoas7820\| ca0coast82o\|o2 lot \|o2 belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa \|o2 lo2 lo1 belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa (oz i2. io2 ios belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa lalu2 ios \|o1 belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa slozlsnzooo0o0zico0oloslooolooh dot program pengelolaan barang milik daerah t2667s7. slam\|so.moo0oo2tools\|marlon penasaran arang dawan peta josleorfor\| penyusunan standar harga m2432500\| opo jose1 for(sla\| belanja operasi ma432500\| opo belanja barang pakai habis sa60000\| lor below\|os sta kamar kotak 5nco0 season) belanja perjalanan dinas dalam negeri 9772s00\| seeaooamaroow aaa ref \|. #ennanwonansanenaitan bang wis masam) jose1 \|os sfi\| belanja operasi opo jose1 os s nlz\| belanja barang dan jasa jos \|e.o1 jos (oz belanja barang opo belanja barang pakai habis opo jos (sr oa\| belanda perjalanan dinas ssagooool opp belanja perjalanan dinas dalam negeri ssa90ozsoznonooo2robot osfeorfof too penta terang basah 0s2span)o o20saan slot so2oooamzzoeoo joafeorloefei) sewammoretaa asean\| masing slot so2ooo002z0000 jose2onfonfshrloah semnyaterang ganja sap sasa slot sozoonooo2robot josleonfoelsinfoelorf l memasang son mma slot\|sozoonooo2robot joseon feels\|nfoeforonf batam sarang taka abs slo2 sozoooooozzoooo jose2onfoafshnloafozl eaamatasa ensnooaf gensonooap slot so2000000270000 loss20nos(sfi jofozloil ) betanjasasa kantor k615000\| te1s00000\| slot\|so2ooononazoooo fosfor left insular\| metana pertama dinas sloelsozoooooozzoooo joslzonfoafshnloafasfonf tetamapeatanan was tam gegen 2sosgooof soo cemara kap kragan mal pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sloelsozoooooozrooo jeslaonhrolshil eeummopeasi esaseanp sasa slot sozoonooo2robot joseon hofsinforh setan barang antasari sasa sloelsozoooamozzoooo joafeor\|nofshnloeforl memmamarng se2span\| asing slot so2o00000210000 jose2o1hro\|shrloeforfonh setomeseranararantapa asian asian slot so2000000270000 osl2o1vo\|sfifozloa\| belnjasasa o221700500\| o22150950\| slot sozooononzzoooo fosfor\|nos inloeoefonf metadata kantor slo2 sozoooooozzoooo jose2o1frofshnloaoefoah petmsasewa perataandanmean ag00ooo\| goo jepara febajeiflalul eyes sma bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan slot so2000000270000 osl2o1no\|sfifozfoa\| belanda perataan dinas a928500\| a928500\| slot\|so2ooononzzoooo fosfor\|nos infoelasfonf meta peranan dres diam agen) asas) soap milik daerah slot so2000000270000 jose\|ai isi\| seranmopeasi sis00000\| sis000000\| slot so2000000270000 osl2onan(silva\| belanja baranggansaa sisi00000\| sis000000\| slot sozoonooo2robot joseon pnlsinoelorf memasang sesaat\| saran says sloelsozoooamozzoooo joafeorimfslnloeforlonf metana parngratarnane emas20aas\| memori smoke) slot so2voodoo2zo000 jose2onfmnfshnloaforl eamyajasa sloss orossasaf tesatosenf sloelso2000000210000 jose2orfmnishnfoafoefonl setamaresakanee eenseof 2osstasaf aroraepomasan kale, besnatin sma sama bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sloelsozooooooztoooo joslzonfnlahnloafori eamapenaaranires eraorsoof segara ama slot so2000000270000 loss2o1\|nr\|sf jozfoaloi\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri \| ) 8t807s00\| g2241soo\| ot048000\| jehasmsmnamnbale did gegana gamma mam sloefsozoooooozrooo jorlaonforf loo pemyuaanpotomen perencanaan perangtatpssan sosooooaf sasa slot so2000000270000 lorleonfon(sil serawmopeasi soo00000\| so00000\| slot so2000000270000 orleonfon(silva\| belanja barangdansaa soo00000\| so00000\| slot sozooooonzzoooo forfeorlorfs infoeforl botnya barang oa sloelsozoooooozzoooo orlaonfor(shnloaforfonf metamanarangrararmaps sasooooof semoga slot so2000000270000 jorleonfoe\| koordinasidan penyusunan dokumen rka skep \| ) 12s0000\| tesooooo\| slot sozoooomo2zoom forfeorloafsini eeuammoperasi soon snoop slot sozooooonzzoooo porfeorlo2fs infos empang dana mo slo2\|sozoooooozzoooo onl2ofoe shnfoaforf metaatarang sooooof semoga slot so2000000270000 orleonoe(shift2formil ) belanja barang pakai habis \| ) r2s0000\| tesooooo\| sfelosnmnmeraon fokeorja\| saessnenwmoaman tata) mena sman slot sooko000270000 jorleoos injil serawmoperasa ras00000\| tes00000\| slot so2000000270000 lorleonos(silva\| belanja barangdansaa r2s0000\| tesooooo\| slot so2000000270000 orleans(sfifozlo\| belanja barang r2s0000\| tesooooo\| slot iso20o0o00270000 joseon\|os\|sirfoefonfor\| belanja barang pakai habis t2s0000\| slot solo0000270000 jorleonfoaf koordinasidan penyusunanppasseep or2s00000\| t2s0000\| slot so2000000270000 orleonoa\|sil seranmopeasi r2s0000\| testo0oo\| slot so20000. orleonoa(fifa\| belanja baranggansaa r2s0000\| testo0oo\| slot iso20o0000270000 joseon joa\|snfoefor\| betanjabarang k2s0000\| r2s0000\| slot so2oo0000270000 jorleonoa\|sfifoelorloil ) belanja barang pakaitabis r2s00000\| t2s00000\| slot so2000000270000 lorleonfos\| koordinasidan penyusunan perubahan dra seo \| ) 12s0000\| tesooooo\| slot iso2000000270000 orleonosisfil serawmopeasi r2s0000\| tesoooooltoreorfos iie ama berada ganja r2soon samo slo2fsozooonco2zoom lonleonfos\|sfnloefor setmamarang songo slot so2000000270000 loren\|os(filo2follow\| ) belanja barang pakai habis t2s0000\| tesooooo\| sjelosomomarowo klem kentang mama slo2lsozooooco2zoom lonleonjoelshrloef metayasaranggantaa asssoooo\| esssnooof slot so2000000270000 lorleonfoe\|sfilozlor\| belanja barang o3555000\| 3sss0o0\| slot sozooononzzoooo forfeorloofs infoelorfonf metana barangrartabs soon soap slo2lsozooonoo2zoom lonleonjoe\|sfnloeforl amat oo00o0\| sa0on000\| slo2fsozooonso2zoom lonleonfoe\|sfnloefoefoa setamasasa konsultansi nonkonsrui so000000o\| sa0onto\| slot so2000000270000 orleonfo7\| evaluasi kinerja perangkat daerah ts00000\| slot so2cocoon2zoom porfeorlorfsini sewa operasi oo slo2fsozooooco2zoom lonleonforlsfnloeh metayasaranggantaa s000000\| t0on00o\| slot so2000000270000 loren\|or\|sfilozlo\| belanja barang is00000\| slot so2000000270000 oricon\|or(sfilozforloil ) belanja barang pakaitabis \| ) fs00000\| slot somooocozzoooolorleo2look mamintsrasikeuanganperangtatbaerah 2agarootasa\| norazaa\| slo2fsozoooooozzoooo jorleoeforf logo pemediangajganturjanganasn 223mersasalo o220camat s0ree22a\| slo2lsozoooooo2zoom lonleeforlshil amammorerasi samiormasaf 20asas a2rapa2a\| slo2lsozoooooo2zoom lonleseforlsfrloh setemapegawar samisrmasaf 2osoanasr a2raza2a\| slot sozoonooo2robot jorleneforlsifolor sean caiaantunangamasn saonsssasl marermesn garam22a slo2fsozoooooozroooo onl2o2fonfshnfonforfonf metamacajpotokasn mesrarsal eamasesat sore2a\| slot so20000. lorleoefor(sfilonforloa\| ) belanja tunjangan ketuargaas \| )jose3899\| ) mo988389g\| oo slot so20000. orlaoefor(sfilonfonlos) ) belanja tunjangan jabatan o248n43700\| o2881a8700\| slot so2otonom2zoom (oryzae ironforfoaf metana tunangan fungsional asn slo2\|sozooooco2zoom lonleseforlsfnlonforlosh aaaniatunianganfungsinatumumasn ansasoso) aneasosaf slot so20000. lorlaoeor(sfilonforlos\| )o belanja tunjangan berasas o2asa0gesa\| o )o2asa0gesa\| slot iso2oo0o00270000 jorleoe\|or\|sinfonfonfos\| ) belanjapembutatangaias# o2683ga) slot iso2oo0000270000 jorleoefon\|sfifonforjosl ) belanjaluran jaminan kesehatan asn ) \| )9828a6es0s\| o )9m2166sose slot iso2oo0000270000 jorleoefon(sfifonfoa\| belanjatambahan penghasianas \| ) bosan20000\| boat2o0oo\| sfelosomoonrowo (eferenlahlorfafl kana andnteatne sangan) osama sloelsozooooooztoooo tnerefoslshl marmorea gasal aan t slot sozoonoooaroooo jorlenefosfsinforh setan barang anta slo2fsozoooooozzoooo onl2o2fosshnloafor setniatrang ssrasef 2esse slo2lsozoooooo2zoom lonleefoslsfrloeforlonf ena tarongratartans 0masif sanam slot so20000. orlaoefos(sfilozfoa\| belanda perataan dinas s2as800\| o seas80o0\| slot iso20o0000270000 jorleoe\|os\|sinfozfoalo\| ) belanja perjalanan dinas dalam negeri )s2sg000\| o ) os24s800\| tekanan babi pagemesimayen gamma masal sloelsozooooooztoooo ioereforlshl smammorerasi ossetseal geser, slot sozoonoooaroooo jorlegeforlsinforh setmjatarang antara sense\| sama slot\|sozoonoooaroooo jorleoeforlsinfoelor semarang tse\| alatas slo2fsozoooooozroooo onl2o2forshnloeforfonf setamatarangrataitaa gesenasef gasetasl slot so2000000270000 lorlaoeor(sfilozfoa\| belanda perataan dinas o88240500\| se240s00\| slot\|so2ooononzzoooo forfeoelorfs infoelasfonf meta peranan dres dlam gen nsp slozlsa2oooocozroooolorleosjool kaminisrasi keperawatan perangkarbaeran tawes2so\| ooj omong0ooo\| slot so2000000270000 lorleosos\| pendataandan pengolahan administrasi kepegawaian \| ) 296302s0\| slot so2000000270000 orleosos injil serawmopeasi 25e302so\| slot sozooooonzzoooo porfeosloafs infos tamparan dana sop slo2fsozooooso2zoom lonleesjoslsfnloefor setmamarang ampas\| gaasrasaf islam iso2000000270000 for2sos\|filo2formil ) belanja barang pakai habis )18a972sros tong togo sana perjalanan dinas omamonj mammal slo2fsozooooso2zoom lonleesjos\|sfnloefoefon petamapesaanan dnasbatamnegen massimo\| ass lakaaonnan kepala (\|\| gang ewmmmitmsaata gama ama slot so2000000270000 orleosfos isil serawmopeasi t0s00000\| osooooo0o\| slot sozooooonzzoooo porfeoslosfs infos tamparan dana lekomonnan jepalekhplel\| gemagsmsauaanag sam maa slo2s. \|o1\| \|oo\| administrasi umum perangkat daerah \| ) o2538sa26e1\| oo ) oo meet0ooo00\| slot solo0000270000 jorleoeforsjil seranmoperasa pepsi700\| 6ag1700\| slot so2000000270000 lorleoeforsjiloa\| belanja barangdansaa react700\| k6ng1700\| slot iso20o0000270000 jorleoeor\|snfoefor\| betanjabarang sang0o0\| oseagnz0o\| slot iso2000000270000 jobless\|or\|info2fosfor\| ) belanja barang pakai habis 26a9170\| oseagnz00\| slot solo0000270000 jorleoeloe\| penyediaan peralatandan perlengkapan kantor \| )238841795a\| o ) o213841gsa\| o )jor0000o0o0\| slot so2000000270000 oleo joe injil serawmopeasi rara2507aa\| k0r428074a\| og00000000\| slot iso20o0000270000 jorleoe joe\|info\| belanja barangdansasa k2rd2507a8\| horor42807a4\| 000o0o000\| slot solo0000270000 jorleoeloe(sfiloelor\| belanja barang era2s0raa\| m07428074a\| oooooooo0\| slot so20000. lorleoeoe\|filo2follow\| ) belanja barang pakai habis )t2r42507aa\| o0r4280748\| )o000oo0o0\| slot so2000000270000 oleo joe isle\| seranamooa, mass7210\| k06a13121o\| slo2 iso2000000270000 jorleoe\|oe\|safe\| belanja modal peraltandan mesin )10s4137210\| ) ot0sa137210\| slot so2oo0000270000 \|orl2doeloe\|sfaloelo\| belanja modal alat besar slo2 so2000000270000 jorleoeoe\|selo2lolos) ) belanja modal alat banu slot so2000000270000 orlaoeoe\|slelozoz\| \| ) belanja most alat angkutan 2s0000\| 2s000\| sloelsoeoooooo2tokoh onleejoelsfeloefosl sean mona mar bengrergan matur omooaf slot so20000. \|orl2oe\|oe\|selo2oslo2\| belanja modal lat bengkel tak bermesin \| ) islam so20000. orlaoeoe\|saloon\| \| ) belanja modal alat kantoran rumah tangga ) oo ) tert6r9eo\| o )1a9t2sosoznonoooaroooo jorfeoejoelele jorfespnf ama modal lakamor asal aman slo2\|sozooonvo2zoom lonlesejoe\|sfeloefoslo aatanjamogal lat rumah tangga i51an760\| atomasaf amas\| jahanam jepalakhhlal taggeurtenmmatman mana cwe slot so20000. ornate\|oe(slalom2fosil\| ) belanja modal mlatstuio ) o929168700\| o9z9370 as3zs000\| slot\|so2otonom2zoom for zoe o2fs joefonfo2) metana logat nominasi slo2lsozooonoo2zoom lonlesejoe\|sfeloefosloah aan ega peraatanpemancar season\| aasooaf asas slot so2000000270000 lorleoeloe\|salozlto\| belanja mosalkomputr osntarsesol sma1sesi\| slot\|so2ooononzzoooo forfzoe o2fsleloehtafonf metana mogatkomputer uat sisa) pagos slo2lsozooonoo2zoom lonlesejoe\|selo2nola, pama moga peraatankomputer amarmaso) asarsasaf slo2fsozoooooo2zoom lonlesefosl lol. penyedisanpatantogutekantor se2sasak) atasasaaf omooooo\| slot so2000000270000 jorleoe joa\|sjid serawmopeasi sa2sasak\| ) oa2sasak\| orto0ooo0o\| slot\|so2ooononzoooo porfeoeloafs infos tamparan dana slo2fsozooonco2zoom lonlesefoe\|sfnloeforl setamamarang sasak) aaaaaa\| good slot so20000. lorleoeoa\|filo2follow\| ) belanja barang pakai habis sa2sasak\| o )jdd2sasak\| ) orto0woong\| slot so2000000270000 orleoeos\| penyediaan barang cetakandan penggandaan \| ) 9i6115t0\| o ) gremio\| slot sozoooom2zoom forfeoelosfsln) eetammoreraa rsson isotop slo2 sozoooooozroooo onlzosloslshnloh pemmatarang dansa rental premis slot so2000000270000 jorleoelos(sfilozlo\| belanja barang ss1sto\| gremio\| slo2lsozoooooo2zoom lonleefos sfrloeforlonf eanabarangpatartans ronisto) semir auacanae fall segmen ama slot solo0000270000 jorleoelos(sjid setanmoperasa s6a47s\| anseaars\| slot so2000000270000 orleoeoe\|silva\| belanja barangdansasa ts6a4rs\| oa1seats\| slot so2000000270000 orleoeoe(sfilozlo\| belanja barang slot iso2000000270000 jobless joe\|s nfoefonfor\| ) belanja barang pakai habis a15 00an 000p slot solo0000270000 jorleoeoe(sfiloeloe\| belanjatasa rs6300\| a1ses000\| slot so20000. lorleoe\|oe\|sfilozlozloi\| ) betanjasasa kantor 0se300\| 11se3000\| slot so2000000270000 orleoefos\| fasittasikunjungantamu ss002088\| oss012a3\| slot iso2000000270000 jobless jos\|sli\| seranmoperasi ss012188\| os022088\| slot iso2oo0000270000 forleoe josfsfiloa\| \| ) belanja barangdansasa ss002088\| oss012ag83forfeit foes toegorp sembarang 0ai otomasi slo2fsozooooso2zoom lonlesejoa\|sfnloeforlonf aan barangpatarsase sosgasa sonar slot so2000000270000 jorleoelos\| penyelenggaraan rapatkoordinasidan konsultasisked )?821seto89\| o ) ob21s6n0ag\| oo slot sozoovomzzoooo forfeoelosfsini eetammorera apasono\| apnsetoap slot\|sozooononzzoooo porfeoelosfs infos tamparan dangan slo2fsozoooovo2zoom lonlesefoo\|sfrloeforl setmamarang azas) terasa aro slot so20000. oleo jos(filo2formil ) belanja barang pakaitabis \| ) te2moa9\| slot\|so2ooononazoooo forfzoe offs gelar\| betina perataan dinas slo2fsozooonso2zoom lonlesejoa\|sfnloefoefon petamapesaanan dinas atamnegen 2as2testo\| soo #felssanonosarsonforzanjal sengniwatomnnsunsanemmaan sama\| ammem\| masa slot so2000000270000 orleoefoi\| penyediaansasasurat menyurat oso260062\| slot iso2000000270000 jorleoslor\|shi\| seranmoperasi s9260062\| slot so2oo0000270000 jorleosforsfiloe\| belanja barangdansasa s9260062\| so260002\| slot so2000000270000 lorleoeforsfiloalo\| \| ) belanja barang so260062\| slot so20000. orleoeforsfilo2formil ) belanja barang pakaitabis os9260062\| lekamorsam bale (il bap memammanaran ama ama sloelsozoooocoztoooo lnleseoelshl smammoreaa voodoo\| emo slot so2000000270000 jorleoeloe\|silva\| belanja barangdansaa s0000000\| s000000\| slo2lsozoooooo2zoom lonleoafoelsfrloeforl betnyagarag asap slot sozoonoooaroooo jorleonfozlsinfoeforlon, etamasarangratarpaba sloefsozooooonzroooo jonlzonfoe shnloajol eetaniataa tss0sae\| theme\| slo2lsozoooooo2zoom lonleoafoelsfnloefoefonf beta#asasakamor gssp02t) assess slot so2000000270000 orleoefoa\| penyediaansasa pelayanan umum kantor \| )13054s0786\| o ) o1929600\| slot so2ooononzzoooo forfeoefoafsin eetammoperasi sasa slo2\|sozooooso2zoom lonlesefos\|sfnloef metarangdantaa osasoz50\| aparaorse\| m2solo\| slot so2000000270000 jorleoejoa\|sfilozlor\| \| ) belanja barang to3a415\| t0384as\| slot so20000. jorleoefoa(filo2formil ) belanja barang pakaitabis \| ) tos8a475\| ot0384a7s\| slot\|so2ooononzoooo forfeoeloafs infoeloz\| estnjasasa sloelsozoooooozzoooo jonlaonfoslshnloefoefoal tetamatesakaar agr2se2e asasi2ebandung, menimbang :a.bagian keempat monitoring dan evaluasi penerapan sop ap. monitoring sebagaimana dimaksud padaproses sop yang telah ditetapkan. evaluasi sebagaimana dimaksud padana fungsi organisasi. dalam rangka efedua) tahun. bab vii ketentuan peralihintah peraturan perundang undangan yang bersifat khusus dan spesifik.vijelasan atas peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur adminstrasi pemerintahan umum pedoman penyusunan standar operasional prosedur adminstrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerahstrasi pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi. pedoman penyusunan standar operasional prosedur adminstrasi pemerintahan ini bertujuan untuk: membantu perangkat daertandar operasional prosedur adminstrasi pemerintahanmpiran peraturan bupati bandung nomor tahun tanggal juli tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur adminstrasi pemerintahan langkah sederhana (simple steps) contoh: .o nomor o ) oo ang standar operasional prosedur dasar hukum peraturan pemerintahan nomor tahun maa tap . tahapan berurutan (hierarchical steps) contoh: . nomor . . tanggal pengajuan cuti tahunan dasar hukum peraturan pemerintahan nomor tahun dea jang pesat segi spa mengisi formulir cuti tahunan:, persetujuan atasan langsung dan pejab,i. grafik (graphics) contoh: standar operasional prosedur ' ' nomor \|:\| pengajuan cuti tahunan tanggal \|:\| pegawai yang pegawai mengajukan pegawai yang mengajukan cuti, kepada atasan mengajukan cuti mengisi formulir langsung menyampaikan cuti tahunan: formulir kepada atasan langsung bagian serahkan formulir menandatangani dan bagian menyampaikan penawanan, kepegawaian, kepada pejabat yang copy untuk unit berwenang kerjanya dan copy bagian untuk yang memberikan cuti kepegawaian bersangkutan meneliti pejabat yang ketersediaan cuti berwenang pegawai yang bagi pegawai yang memberikan cuti mengajukan cuti meng ajukan dan menandatangani wajib melaporkan menyerahkan pengajuan dan kemajuan kepada yang menyampaikan pekerjaannya bersangkutan, kembali kepada sebelum cuti. pegawai atasan langsung pelaksanaan cuti menandatangani pegawai yang oleh yang formulir dan bersangkutan bersangkutan menyerahkan atasan langsung kepada atasan menyampaikan langsung. kepada yang bersangkutan disahkan oleh kepala. nama nip graphic steps (annotated picture) contoh: masyarakat mendatangi petugas pelayanan melakukan tim teknis melakukan dok loket pelayanan kantor pemeriksaan persyaratan dan pemetikan semen kecamatan akan pencatatan pelayanan pemeriksaan lapangan \| . png pemohon membayar retribusi pelayanan sai pemohon mendapatkan resi rem pembayaran untuk ditukar dilihat selesai dengan dokumen izin camat menandatangani berkas perizinan disahkan oleh kepala. nama nip iv. diagram alir (flowcharts) contoh: halaman judul pemerintah kabupaten bandung setda setwan dinas badan identitas instansi standar operasional prosedur (sop) judul standar operasional manan prosedur dari identifikasi kebutuhan informasi prosedur yang akan distandarkan nomor sop tanggal pembuatan tanggal revisi tanggal efektif disahkan oleh kepala skpd eemenemuna nama pemerintah daerah kabupaten bandung nip skpd bagian bidang seksi judul sop paanaaaaaaaaaanaannnnnnnnnnn papan cara pengisian:nomor standar diisi dengan nomor standar operasional prosedur, operasional prosedur yaitu skpd(ea semanauraian prosedur uraian prosedur ket pelaku pelaku pelaku person waktu out klip boo jala isi jaga iel tea tan till itobupati bandung, ttd dadang laser lampiransimbol jew@jbandung, ttd dadang laser lampiran iiitugas pokok fungsi sub fungsi output aspek judul sop sop bupati bandung, ttd dadang laseraparatur atau pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan sop dalam pekerjaannya. babdan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. bab tahapan tahapan penyusunan sop meliputi persiapan, penilaian dan pengembangan kebutuhan sop ap, penerapan sop dan monitoring dan evaluasi sop ap. bagian kesatu persiapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan membentuk tim. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tim tingkat kabupaten dan tim tingkat perangkat daerah, tim tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada dapat terintegrasi dengan tim reformasi birokrasi, dengan anggota terdiri dari unsur sekretariat daerah, unsur inspektorat, dan unsur badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah serta unsur lain sesuai kebutuhan, tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menyusun pedoman penyusunan sop ap, melaksanakan kegiatan asistensi dan fasilitasi serta melakukan koordinasi penyusunan sop bagi seluruh perangkat daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyusunan sop yang dilakukan oleh perangkat daerah, menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyusunan sop secara berkala kepada bupati tim tingkat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam bertugas untuk melaksanakan penyusunan sop tingkat perangkat daerah, meliputi: identifikasi kebutuhan sop berdasarkan tugas pokok dan fungsi, kondisi internal organisasi serta kebutuhan organisasi dan stakeholdernya, pengkajian peraturan perundang undangan petunjuk teknis setiap kegiatan, penyusunan rancangan sop ap. tim sebagaimana dimaksud pada merupakan perwakilan dari setiap unit kerja yang ada lingkungan perangkat daerah. tim sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan unsur eksternal bagian kedua penilaian dan pengembangan kebutuhan sop penilaian dan pengembangan kebutuhan sopjenis dan jumlah sop yang dibutuhkan. penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada bagi perangkat daerah yang telah menyusun sop merupakan tahapan untuk melihat kembali sop yang sudah dimiliki dan mengidentifikasi perubahan perubahan yang diperlukan, sedangkan bagi perangkat daerah yang sama sekali belum memiliki sop ap, maka tahapan ini merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan sop ap. penilaian dan pengembangan kebutuhan sop sebagaimana dimaksud dalam meliputi tahapan: identifikasi sop penulisan sop ap, pengujian dan rivi sop pengesahan sop ap. identifikasi sop sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: analisis tugas dan fungsi dan atau identifikasi output kegiatan (end product), baik yang berdimensi produk maupun jasa kegiatan, identifikasi tahapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menghasilkan output kegiatan (end product) merumuskan judul sop ap. format identifikasi sopini. penulisan sop sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari bagian identitas sop dan flowchart. pengujian dan rivi sop sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui kegiatan: simulasi, yaitu kegiatan menjalankan prosedur sesuai dengan sop yang telah dibuat tetapi tidak dengan pelaksana yang sebenarnya, melainkanoleh tim penyusun sop apengesahan sop sebagaimana dimaksud huruf merupakan tahapan penandatangan sop oleh kepala perangkat daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah atas nama bupati. sop yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dinomori dengan menggunakan identifikasi penomoran yang ditetapkan oleh bupati. bagian ketiga penerapan sop tahapan penerapan sop haruskan sesuai kebutuhan dna: terdapat sebuah sistem mekanisme untukrencana kerja pembangunan daerahyesuaikan deng,dokumen rkd tahun sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari beserta laporankaidah pelaksanaan rkd tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil senja perangkat daerah peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwajawa barat telah ditetapkan denganahwa untuk percepatan penanganan corona virus disease pemerintah kabupaten bandung akan menerapkan adaptasi kebiasaan baru kabupaten bandung yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi, bahwa dalam rangka mendukung dan mensinergikan menerapkan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud huruf perlu pedoman mengenai penyelenggaraan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional dan, dan aktivitas transportasi publik dilaksanadengan jam operasional normal, dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas layanan pasieenam puluh per seratus) dari kapasitas bangunan, aktivitas lokasi wisata dilaksanakantujuh puluh lima50y6 (lim dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup, dan aktivitas transportasi publik dilaku: seratus) pegawai bekerja dengan sistem work from ometiglima puluh(tigdelapandua puluh lima75y6 (tujuhlimaiga puluh per seratus) dari kapasitas bangunan, aktivitas lokasi wisata ditutup, aktivitas industri manufaktur beroperasi dengan pengurangan depusat ditutupdua puluh per seratus30y6 (tiga puluh puluh per seratus) dari kapasitas pasar,enamdengan ketentuan (seratus per seratus seratus) pegawai bekerja dengan menerapkpusat: aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan ditutup, dan aktivitas transportasi publik, dilarangpadaengendalian dan pengamanan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan akb dilaksanakan oleh gugus tugas covid dengan melibatkan gugus tugas tingkat kecamatan. jika keanggotaan gugus tugas covid dalam melakuapat menyesuaikan anggota gugus tugasnya. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan psbbsebagai persiapan pelaksanaan akb. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh gugus tugas covid bab vii pelaporan ketua harian gugus tugas covid melaporkan hasil monitoring dan evaluasi psbb proporsional yang diperoleh dari masing masing bidang dan gugus tugas kecamatan untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada bupati sebagai ketua gugus tugas covid bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi psbb proporsional sebagaimana dimaksud pada sesuai level kewaspadaan daerah sebagai persiapan akb kepada gubernur. bab vii ketentuan lain lain ketentuan penerapan akb khusus aktivitas lokasi pariwisatapenerapan akb khusus aktivitas makan ditempatlebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur tempat kegiatan diatur oleh kepala perangkat daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. jenis usaha pariwisata yang dapat dibuka sebagaimana dimaksud pada sampai dengan huruf ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pariwisata. penetapan psbb proporsional daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berita daerah kabupaten bandulampiran peraturan bupatiformat surat pernyataan nama badan usaha (kop surat)" surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini: nama lengkap pannaaananaanaanaanaaaaaan jabatan dokaakananananananaaaananan nama badan usaha" dokaakananananananaaaananan alamat tempat usaha nkanaananaananaananaana kegiatan usaha nkanaananaananaananaana surat izin usaha dokaakananananananaaaananbupati bandung, ttd dadang laserbesar proporsional yang selanjutnya disebut psbb proporsional adalah psbb yang dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan level kewaspadaan daerah dan protokol kesehatan.u terakhir sesak nafas sakit menggorengnetapan level kewaspadaan wilayah kecamatan dan desa kelurahan sesuai ketentuan level sebagaimana dimaksud pada penetapan level kewaspadaan setiap kecamatan dan desa kelurahan ditetapkan dalam keputusan bupati. bab iii pelaksanaan psbb proporsional sesuai level kewaspadaan daerah penduduk menggunakan masker, dan menjaga jarak secara fisik (physical distancing)sekolah, kantor, industri, pasar,dua puluh lima per seratus) dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak (tujuhlima puluh per seratus) dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak (lima puluhtujuh puluh lima per seratus) dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak (duawilayah,lakukan pembatasan maksimal karyawan yang bekerja dengan sistem work from home, kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasirotokol kesehatan dalam rangka akb,secara normal, aktivitas perkantoran dilaksanakan secara normalujuhsecara normal, dengan mengatur jumlah pekerja secara propojumlah pengunjungtoko, oo. aktivitas pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak (delapanlaksanakan secara normal, perpustakaan dilaksanakan secara normal, terminal dilaksanakan secara normal, stasiun dilaksanakan secara normal, tempat ibadah dilakukan pembatasan jumlah jamaah paling banyak (tujuh
nn. ve bandung, menimbang :a. bahwa pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam rangka memberikan kehidupan yang aman, nyaman dan kondusif kabupaten bandung, bahwa peraturan bupati bandung nomor tahun tentang pedoman pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan perinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat daerah jawa baratkabupaten bandung tahun nomor memutuskansatlinmas beratauepala desab pembinaan pembinaan penyelenggaraan lintas daerah dilaksanakan oleh bupatilintas. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakanlintas sebagaimana dimaksud pada mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat yang ditetapkan dalam keputusan bupati mengenai pendelegasian kewenangan sebagian urusan pemerintahan kepada camat. camat melakukan pembinaan penyelenggaraan lintas pada desa kelurahan wilayahnya berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan oleh bupati kepada camatpembinaan teknis operasional desa kelurahmbiayaan pembiayaan penyelenggaraan lintasketentuan peralihan satlinmas yang telah terbentuk sebelum peraturan ini ditetapkan harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lambatmberdayaan satuan perlindungan masyarakatibupati bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan pelindungan masyarakatgas lintas daerah bupati kepala satuan polisi pamong kepala dpmd praja keterangan instruksi koordinasi administrasi susunan organisasi satgas lintas kecamatan bupati kepala satuan como oom. momoooococomomomo cmocmocm. polisi pamong jason yuunuanusa kepala dpmd praja bidang \| \| satria \|l dang lintas lintas bias pemdes keterangan koordinasi tugas kasi kasi satgas more pelaksanaan pemerintahan trampil lintas administrasi susunan organisasi satlinmas desa al: regu regu regu regu regu penyelamatan kesiapsiagaan pertolongan see penanganan kewaspadaan pada korban keterangan kebakaran a instruksi , administrasi piagam penghargaan pengabdian (sepuluh) tahun dan (dua puluh) tahun dari bupati onar ono area ara ajo reg ana aka, bupati bandung da yen g3, gan ae, atas pengabdian dalam kelak anakan tugas sebagai anggota satuan perlindungan masyarakat yan soreang, tanggal. bulan tahun bupati bandung ah, ebekebenoengehokendibidang ketertiban umum dan ketentraman dan pelindungan masyarakatlurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatanpp, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan lintas daerah. penyelenggaraan lintas pemerintah daerah dilaksanakan oleh satpol dan pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa. bagian kedua satgas lintas dalam penyelenggaraan lintas sebagaimana dimaksud dalam bupati membentuk satgas lintas daerah dan kecamatan. satgas lintasberjumlah (sepuluh) orang. tugas satgas lintas sebagaimana dimaksud pada meliputibagian ketiga satlinmas paragraf umum penyelenggaraan lintas desa kelurahan dilaksanakan oleh kepala desaparagrafwmutatis wmutandis terhadap pembentukan satlinmas desa adat. paragraf struktur organisasi struktur organisasi satlinmasaragrafparagraf pengangkatannggota satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengenakan seragam dan diberikan kartu tanda anggota. pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan atribut, perlengkapan, dan peralatan operasional. kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala satpol pp. paragraf regu(l)b iii pemberdayaan satlinmashurufbab tugas, hak dan kewajiban satlinmas satlinmas desa dan kelurahan mempunyai tugas: membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan lintas dalam skala kewenangan desa kelurahan, membantu penanganan ketentraman, ketertibansatlinmas berhak mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas lintas mendapatkan kartu tanda anggota satlinmas, mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugdan mengikuti kegiatan yang berhubungan deng
salinan bupati bandung provinsi jawa barat peraturan bupati bandung nomor tahun tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbangempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka, bahwa dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah, penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka merupakan investasi daerah jangka pendekang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerahempatan. bud dalam melaksanakan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum sebagaimana dimaksud pada harus dapat menarik uang daerah baik sebagian atau seluruhnya rekening kas umum daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo. penerimaan bunga atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan daerah pada jenis lain lain pendapatan asli daerah yang spenempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum sebagaimana dimaksud pada sampai dengan harus: tetap menunjang kelancaran program pemerintah daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan, dan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif. bab iii mekanisme penempatan bud membuat usulan kepada bupati mengenai besaran nominal, jangka waktu, dan produk deposito berjangka serta bank umum yang ditunjuk. dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada disetujui oleh bupati, bud menyiapkan surat penempatan deposito berjangkanempatan deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada bud melakukan pemindahbukuan penempatan deposito berjangka dari rekening kas umum daerah rekening deposito berjangka pada bank umum yang ditunjukunga penerimaan bunga atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum langsung dipindahbukukan rekening kas umum daerah yang ditunjuk. ketentuan mengenai pembukuan penerimaan bunga deposito berjangka pada bankcairan dalam hal pemerintah daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran daerah, bud dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang daerah yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum dengan membuat surat pencairan deposito berjangka. surat pencairan deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bank umum yang ditunjuk. pencairan sebagian atau seluruh uang daerah yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum sebagaimana dimaksud pada dipindahbukukan rekening kas umum daerah. bab pelaporan bud melaporkan pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum secara periodikinvestasi uang daerah pada bank umum dalam bentuk depositoyth. bupati bandung sifat lampiran hal keterangan sumber dana, mekanisme penyaluran dana tempat rekening dan perlakuan penyetoran bunga jasa giro menunjuk keputusan bupati nomor . tentang rekening milik perangkat daerah dan surat kami tanggal . nomor lo pennnananaanannanan ana aan naa aan) mekanisme penyaluran dana penanaman ana perlakuan penyetoran bunga jasa giro dannanannannannanaaa demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. bud bupati bandung,eta jabatan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten bandungdujabatan strukturalaliran sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dicky anugrah, sh, pembina tk. nip.
nol salinan bupati bandung provinsi jawa barat peraturan bupati bandungtahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandungdan produktivitas sektor perekonomian, bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian para wajib pajak yang terkena dampak, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor perekonomian, perlu memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi denda pajak, bahwa seiring dengan telah habisnya batas waktu pelaksanaan pemberian insentif pajak serta adanya perubahan dan penambahan pengaturan dalamnsentif pajak bagian kesatu umum dalam rangka memperkuat perekonomian daerah, bupati memberikan insentif pajak. insentif pajak sebagaimana dimaksud pada berupa penghapusan sanksi administrasi denda. objek pajak yang diberikan insentif pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi: pbb p2: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak air tanah. bagian kedua pbb p2 tahun pajak merupakan tahun spot yang berlaku sebagai ketetapan pajak. pbb p2 terdiri dari buku buku ii, buku iii, buku dan bukusebesar lebih kecil atau sama dengan rp. (seratusseratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan rp. (lima ratus ribu rupiah). pbb p2 dalam buku iiiratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan rp. (dua jutadua juta rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan rp. (lima jutajuta rupiah). penghapusan sanksi administrasi denda pbb p2 sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk buku sampai dengan buku yaitu sampai dengan masa pajak tahun sampai dengan masa pajak tahun dengan ketentuan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi denda. permohonan penghapusan sanksi administrasi denda pbbpbb p2 apabila sudah dihapuskan sanksi administrasi denda, spot pbb p2: dan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sejenis. bagian ketiga pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah penghapusan sanksi administrasi denda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf yaitu untuk masa pajak januari sampai dengan masa pajak juni permohonan penghapusan sanksi administrasi dendaapabila sudah dihapuskan sanksi administrasi denda, std atau daftar piutang pajak, dan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sejenis. bab iii batas waktu pelaksanaan batas waktu pelaksanaan pemberian insentif pajak daerah ini dari tanggal juli sampai dengan tanggal agustus batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang dan diperluas ruang lingkupnya. bab ketentuan peralihan dalam hal permohonan pembebasan sanksi administrasi denda dilakukan diakhir batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pembayaran dilakukan paling lama (empat belas) hari setelah proses permohonan dikabulkan. apabila dalam waktu (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada tidak melakukan pembayaran, permohonan dianggap batdekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung nomor un26 kp tentang pada penetapan home base dosen tetap jurusan dan studi fakultas keguruan dan ilmu pendis universitas lampung dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung taring menimbang la. bahwa berdasarkan surat ketua jurusan ilmu pendidikan, pend. pipa, stang maret dan ketua jurusan pend. bahasa dan seni tanggal april dan program home base dosen, maka perlu ditetapkan home base dosen tetap pada jurusan studi fkippendidikan tinggi, peraturan pemerintah nomor tahun tentang guru, nenasional nomor tahun tentang perubahan keputusan mendikbud r.i. nomor: keputusan rektor unila nomor kp tentang pemberhentian dan pengangkatan dekan fkip universitas lampung. memutuskan menetapkan pertama penetapan home base dosen tetap pada jurusan dan program studi fkip universitas lampung. kedua home base dosen tetap pada jurusan dan program studi fkip universitas lampung sebagaimana terlampir dalam keputusan ini terdiri dari: lampiran dosen tetap jurusan pendidikan pipa: lampiran dosen tetap jurusan pendidikan ips, lampiran dosen tetap jurusan ilmu pendidikan: lampiran dosen tetap jurusan pendidikan bahasa dan seni. ketiga dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, para dosen tersebut bertanggung jawab kepada dekan fkip universitas lampung. keempatapril pekan tka tax bujang rahman, si. putra jla tembusan yth pare ip rektor universitas lampung: beats ketua jurusan lingkungan fkip universitas lampung. file :da chieh surat home base dosen (urut) tdd dekan.doc akan a33 sd alalulatulular mlsleleti slclcis pleisisisis sosis doll pem mas slelalolaelsj video isl iol isi med mere slolslelut salvo iinioloal colonia alulalu tan ala awal sislalsi o\|sisi&i i disisi sisisisis es) anji rai is (sisisisisis si9isisisis (si alis? toleran4 via fisi size osis ksl3 isielalsisi si3 2laisisis sejoli (pik las ani \|s slslsis sis los iis. wis ar) inisiasi slesislal #sisssal2\| misisleini sasis isi sisi isi? tel bisa sloldgigi i is isis sis sis iss gs, il: lal disisi\| isi sis sisisisis sisi isl sel disisi las ani (en) olololsolo sisisisisisisis mwlalalulala tai i\| lol l\| ol ig) elo lele ii disisi isi sisi ieesisia sisi sif sisi shell i i i il ajeaelelj al. olololololol isisisisisi cocol elelelol "ag isisislal \|& selaisiaisi sisisisicis isi sisi bal kol kol sinar i i iblis toto\|l \| itw zlolcelcic iic iis slolcleclc ii sasis \|s\|les isis sis l i i i disisi\| isisisisis sisi isi eeeeee iisisisses les cal fan iis. ola ole isisisisi fes isis isis issue aisisisisiaa lela sis \|sisisisiss iso sisi sea sisi \| mimimimimiwm ssi sik vivlolululuw eni juni ken) similis aia isis sis inci sis icisisisisim ani docid sila linicicie sieizisi is\| sisi klalslsis ang new pe) ami new www www iii lelcigis disisi asi sisisisis nisa sl51 iib g saat an, slslelels (sis rising sis cite isis bee) sis isi peri isi pen ker egg isis sisiscig\|iz oi: tags pluleisisiz sis aka ara sisi sislelsi sila alb well isisisisisis hah s\|lcisisisisisis aja telp ags dio sbb alel set wira i z1z 21s slelololol ssisisielelels\| mem sloloel semen l tol ara aaa kaa nsisisisisisis sea sisi sisi sisi sssisisi rka oi iol llsl &,,& tam) misi (5sisi long z#\|inline melulu ara lou aa. sl5iz pan s\|siz sisi si\|s roll sieisisis\| jei sisi lkl # la lm cell gi isi o\| nawa aan aga kan alaluinlulvi l alu bni kan s3" mam) maa sec olcisisisis ssl v\|i s sis slo volum i5i slot\| isis ses sis mam mana sah. sisi\| disisipi seal\| kan small sisi imp\|o isis sis isi3iaisisis m1 pang vision disisi isi\| & sibisioiod tiw sibibibibik. sera eisisisis sisisisisisis similis isis (ip isis isis boo dan meta 3l2 s jali glziesisis pic isi sisi s\|si8i sis sks sis isisinis mlz di3 isi3 siswi isis isis isi& sal sis (@\|zl2 isis wikis.is isis isi similis as) sisilia\| ssi isis sisi bag bus si lala 2isle sis lisis asi sai: isi isis disita eos isis bas rin isi isi lmleisis il: "isi" isi sisi: si: il: kai a\| isis ala\|s lsid sisi her kar alat lela jaja van, clclelolololololelelololeis low sis lh iis iia lalu ulama lala jala tani lplelloeisislelsisirsip( iis i: cleo (slot\|l sle i seisi s\|o1 sis disisi sibi sini sisi lul il kara dll level el i i i i i i1 1i moga slolelelolelelolololelsl solo cllelololoelelolelelelol doeloe ilegal iisialaelaluloelel\| kar models ela elo iisisisisicsi disisipi sis sis sis iel ilolwolol6el leo\| ita sl all l meleleh i ivl pa: il \|w \| zlolololololeolcolele\|e\|llc pole mlmisisi isisisisisisis iir si(sis sis els i isi5i in\| sis ix wang l5 4l i5 i i ii i5 i i\| ii \| i i ii sss sss asi sss sisi disisi 'icicidisi ids rela elelelaaelalals sisisisisisi esa ken medi andi cdi nadi kana adl non mas dag laa isa sisa s3, sie sisa sw trd slot lololole loo co\| olololo isa aia jaja e\| l\| isisislas isis loloelel ojo sis sis aas sisi sisi miluilmlulu inlwliwiw iml mlm mimimlwulmliw iisleleleleolelelslal lalu tas mpr kal open mare wap islolclo leleleleisisisis sks sis isis ibis iis ibiza iibisis lesi isi asi: sis isi: sisi jala sai lol disisipi sit mir bad lee) es! sis ssio\| della icicisisi isis pic isi sis (sisi bisa disisi ssio sisi sei selain vlejelolalt isicisis car con ssl a\|s\| pama lele isi sis \|:s (sis zap ace i\|s nilai t\| o\|l lu \|(s( sle lal \|im\|s \|2is isi3is sisi swiss ssi isi kal sisi (al. isa sis\| is) pena masa model \| pam djaja ealensis isle\| s s\|e\| \|3sisi\|ajal\|s\|si8is sis sisilia sip sis sisisisisis ara haa non iloilo vol serba ane eeeeeeeeeeeaeelel aaaa ter aae sa s\|s\|a sis\| s\|si2\|s\| \| classis ssi sis sinis\|s\| \|s\| sisisisisif iz\| z\|z men pen pil sis similis l eee sisi3. sisi ai: (sisinya alone (sisi sisi sisa z5. islolsis 5sisi2 isis sis sisi isis sig isis pele les isis psi sis legal esp sis ibis le bis (sea (sb lele si: poso sisi misi lele krisis #pelosi ssi sisi sisisisiis jani tsi sal isisisisig sisirisisi isi sisi pis las isis isis\|sis\|sisisisis\|sisi rear sss sisi sisisisie isis isis disisi isis t a oclc olok mma re. isa sasis sei ena sis 32i ssisisisisis sisisisisisisisisis to1 afa al i lb lolo sol nga 4ba rare ejseegaseaaasaasssssa tan o\|o i babel lol lol isl ko: oll\|c visi sisi tea pama kira sisisisisisis sis sisi (ss lele \|ela\|slaslals is\|sl \|s\|ela\|a \|(c sl\| selo sis ala \|si3 isis jai jan tan sss sss isi tere s isis isisisiseislelsiels ing \|lele \|e\|e (ee lalejela #elajala aaaa lala lala la\|: sjo1019 air osis ss \|isisisissis raa similis iis mimjuluw isis\|s\|sisi tea pas wl pee lele ela see eee igo ito ( : ola gis ii, sis lain sit: isl igo kaca han dea ci sela inisiasi2 aan: ace sesal lisis sisi isis les pam (pp is.ig sisisisis ala sila sis sisi sl ale los edisi is\| isis pas laa lola (ga aleljbai sisi wmlolol\| peta sisi si8 lan, disisi ltd lt0o\| aj ke) gis jan tepi pr fij isl solisi elev sis ovalis lmi isis iia ip\|z fisis isi lal i3 nama isi olololololo hol joel sli sic isi za, toll lia ips 3allow si s wlwlwlelel\|lw sosis similis isis lal e#el l sal wlwblbl si5lt bl\|l i( bib\| sslelelclis komentar, sleisisisis uvp4 level lita pen benak, ssisissis s\|isi gala lulu mer & : ss" xic sis sis ata sis sislelel s\|s (st) (el tol less els ielelele clc sis iis iis iiclciclelclicic sisisisisisisisisisisisis ipa sisi sisi isis slalcisiri missi sisisisis ( isis isis isislsisisisi2 lala mma olelalsi misi: s\|sosial3isi isisisisisisi seisi slelelelaj wang reereresisis sisi leidisici\|s gaga maka elo li: lo si: isi ininizloisisieis igi:: sis disisi isis saparasah bae iep pe, i5 kal (2s sisi isian3 loisirs ala flashes please melelang finis 1g sini ieigiisis sisi jean iin sol inisiasi ii ep) visi: mosi vic sii olelelolsisisis sisi ssi ssi sisi siswa jlbljb \| e\|lelbljalisisirt sisi \| \| sisi is isis sis el: s( isla ii iib iisjlal sisilia soil lbl seb lateral saja njan lolelelwl ii i \| i\| i isi iii. similis iia is s\|s sisi(similis isisisiz sis sol kei kan bts sla\|sisi disisi sis isi disisi iss sisi isi lee dang oclc i\|ic iis iis isi iis icsc sisisisisisisisisisisisisisisisi. li.si isi sisi sele \| aaa rasa sisisisicisisisisisisisisisisi sisi png sitisisisisis isa islolelelsisis isisisisisisisisisisisisi ssieisisisisisis isis (rs dan die ne. sila sis toa dir a13 p ! lam natar tai ian al: sis slz isis sisisisag is \| oisisiolsit ola ala abis (ra als a21 han, pai nami sisi pre celana ala lele see milo saloon spipiyisis sisisisissle isl sis sisielolololeis sasis disisi sisi sis sisi1isis slw sie small lul i8ia\| semen mane bea masa ker kong kan ken) and nas) isi lel sis sis sela dai sie sss, solar sej ssi isi la\|s sl weni siapa ala sisisjalslelslelni lee loe ielaleloje sisa sin loalalalajalalal oli 82inisiasi ie gala ala lee elalsjt rah sis isis sisisisisis has jalal seal ib sre polisi ssisiolo eter disisi sisi sisi tis isisisisisisis isis sisi le: iis alel: sit isieleis je: isis elit digi pin see sess pipa asi (es lee oke isis lalai sip she ari p3, lalai sela isis lele sis lalai a14 wiw ssi isis ta. sis isi iis: tipis sis syst sps sio isis classic eksis alami #lel la lal isi siais sista alessia sis isa mad lai: sam ela lal elo sial sisi lsi sis isis lai pinisi: i i sol les inisiasi isi isis isis el alel poles isa seal si: ke! ie) fp) la all i i \| i ii \| i.ai ska bea prana sisisisisisisis sis cisieisisisisisisisisisislsis ana ban ban bev mag slaulslel4 soo sih ice isis bisislelelsibisivlelsisisi oisisisisisisisis similis isi ssi inisiasi sisi slelelelelelelelelel sis isis lcisisisisisisisisi similis si::k sisi sisi sis sisislseleelcelcefce\|. ojojoejen sisi iis iis5s ii ial a lal wol sis i5'2i5 sel s3si sisi sisi sis slololo vis sib isis elusjeojos ag) mbl irb ken son kana kena kemi mena mens nasa negatif camat mas masa cic inci f#locale isc inci iic inci(c\|c iisisisisisis sis os$gs misisisisgississss sisi sasis l l \|music\|z\| lsid\| ale elelelelelelels\| fisisisalsi\| sis sisi len sissisisssssisi sis sissssisisisisi (ag how dani han hen kong (gl lsi2 ololeloelele fit fals ina ton ton kas viu kelola bela della iss eksis naa aaa, pls pi isis mlmlululuwiun mlm iivibisivib wal wol lan asas kan) mia ati has) api bum pem pem sim wis isl sisi ia) o\|z olg sia sis ssi sisi isis pama ser als gis iefekletelefel slelciclcicisis sejsisisisis isi3l \|2le\|sisisisl \| i3is\| isis isisisisisiaisi\| slselalasisialalala s\|elsisisisisisisis similis iisirisir sisi sisi si35.is3isi sa. ni: paleis lolos sisisisisisi isis ses sia s\|eo #isis3 sisi sip .lmo lal isis sal sis sisi sss dicis yaa. la! piglolal l\| iso isi: kep! peni kera ker ker eri eri slelsisisisisisisis ten iis isi sis isi issue al osis eksis eis mal (pers dara) nippon hera segi gran isisisisisisisisis\| sisisssssgss sisa sisi isisisisisis does pon desa dee inci iic similis menekan kan lb rina sisisisisisisis re seiman .e3 tas sal silabis son kan (mis aa: 2itn isisisis snn mlalulm bisisisisi si8 isisisisisisisisisic jelsizlo sisi sis (ara sis \|etal lala sila ag. sin are bee sara lele sisi te) sisisisisisisisis tai sis disisir laa) sal warok itb \| iisisisloels kan sajojejalajejaik isisisisi sisisisisis elojalo sol mj loolooleojbi& nlalualulal& nalulalgajlajala diokeloi sisisisieieisisra sesi alelvivleolsiala ina toni ann teri sio ois sisik sisisisisis arsip isis ten aon pan malah s\|sis isi ssisissisissk sesesisa ssi sisisisis lin oleo, sin: leads sisa, osn isis s(a isles isle sla hal beli espn lolos sisa ara mel men) della si2is isis sis ellas sial ep) js) "sg asa as! tani psi g\|g cun norge "id ole san tn! an) lan rai lal mai teka bea "ag dag aga le) ejealealealslaleal alel old olololol (rose ino jana ko2n man san korn koran kong ken) san man ikan ikan roa daesh (aj lal llololol iiwlolvlsi lo1sio1o1osi sis al oclc isis loo jii co) co\| col mie jojo says ii& iis ii soul isis sis ola aje sis iso sisisisisisisi pro pro iso pro jaa s\|celceloolcoloolceleof ce\|color loo loo loo lalalkjajaja bean disia i la pole iisicisisisi sliolslol islulwu\| \|w\|wulwlel\|s teluluwlulwla tg: tai i's iir ii irs ii i i i h sbb lele lalolololclelc\|c\|ci iis slsicic lele wmimwisisisisisisisis iisisisisisia mai mama lamp mama mam sss isisishe isis asisten s#isisisisiseehan isis inai kan van sem lala l ic fisis sis isis sole lal isis sis lele alai \|s olololele oat sos oke sis sio pls iis pe\|s mimimluk. kan wine nai saka imej elo (el kam zee iga as) mpn ebi tepi yes berak acara inna san men seng tera jaa dri basa pesat ten beng men ana hal tot: gene pep sen walt\| s(sisi\|elslafafefofsl lesi olclcicic iic\|e sls isis sleisisisisisisis bea sis sisi edisi iis\| lolsisielele\|isi zis disisipi l3lais ellen selajala alajaleoelsjlalujuj iis ari si \| isjulpboe\|alb ssi sisi iisisisis isis mura) aa iris iisleluajlal bl. pele era, oei sisisisisfoioibisis elsisloisis dsa dep: tie sip legal lala alalak mis sis isisisis si is\|si iisisluls. ibis mia lini isis sisilia sisisisisis isis isisisis pen dead oo, la.lalu al: all ke) disisi ciamis jeli isi else dal ssi isis isis ssleloelalalse\|sisi issispaia pas kar kes ssi alm and ha) sis isi asli tan pali: 2ya iaiui sit 21an isis ip! s3le nan ea, lo sisi similis\|s isisisisisn. iisisisisisisisi class ambisi is isi isasi ii iisisisizs \|o\|lo\| \| \|s i sis ii lal iblis\|sis ii islam iwb sis sib iei siti sljalsleljal i ibl cog sis iww\| i i i i i i \| ibiviv\|i \| isi isis sel jojo isisiso slo1 ioleelool celcolcelcejlal. sisisiscle\| jerleelulula lalat lelalmalwla i ( isi sisi isis ol isis iis iib indie ller lb\| isi \|w\|& glee i l i i iol i i ibl \| zolle isis disisi iis z#lololcic\|(& aeisisisisisisisisisis s\|sisisisis hler \| al ili versi sisisisisis sasis isisiis sis sis sisisicisisisisisgssia sisisisisir slolole sleisisisia atas kesra kesal mara deco sang esa moana desa mess men psn isisisisisis signs isis rilis das kas bes esa i le sx. aa! almniniwivn idwiki iwm lebar tah toto ticimicig dic im alone divisie similis\| inisiasi. giri nai oeelekkel mana pai salah sel e eee le) olelelc sis\|eis seisi ipi signs all pan ssel sasis ara maan momen dan korean k2: poliol (elejalaja\|siz is\|s dolls ie) snaps maja pan lalu sie sis (ci iig dls sis lola sisik ega pan sisi sis seleksi2 ala al3i3 salat log tel se) lolsimis per ipp slp is. eat misi lwl: kamp mars level apa ala: misi as) milis ka: tlelolelslelsielsislelelsisisis ieejoelalal les\|lsjaloelal slalom\| irlalalalw il ii sis iis ii i i isi jola fal ini sla olololal i i isj spj i i isi i$rkiliski misi sialalelal lelnislalsisialelal lelwlrlvl i i5 i i i i i i i i \| sisisislolelsleclolololelololol sisi iislelalolceloelceloolesleelaol aja ala malala slo1 ssisisisisisi isisisisis istri i iel uig elu elelolelulis ito i i i i i i i i i\| ixl si2\|sisisisisis\|s\|s\|s\|isis\|s\|s ss gss sesi isis similis kejam pa, ssisisisisikisi sda ika sss essisisisalsi nas zaman seeigsisisisisirier ies aaa lele tai slololelele don ana kena leon dasa wat tesla ololelolole os era aas aaaaaa sisisisisisislelelelele sis sis isis isis &is piala si pole pena mimilmlm mlm (lwlriw (to jaa aka: krisis ani sel lang kang kang tani kari nadi aisizisisis sisisisisisisiz sislesisisis is\| (slsisisisl sis sisa isabela lalai sela ejlejlellej lee. olclosisialel lal lelalalalalsi isis kan ras ras pen legal ill sisi inisial inisiasi3 isis 2lal2lel (isl isl jelas: polisi sisilia c\|. fee sisisisisis\|., ssssjesisl.,\| cerita\| sales (sisialeisis sisisisisis\|s ssi sisisisis dsleeleaja\| sisssisi ton disisi3isi& sap sisisisisisis oivisisisis s\|sis ais elelelels elelcisisis eeee ssb sisi 2islzlzis sis see 2clelsjalaisi si22l2\|c\| flea see jewell asas sisi 25x sel (2g (sis asal disisi& leleisisisis sisisisis als sae (lejejelala sais lele sic sis elelelelelelel sisisisisis disisipi sisi disisipi2is 5jelslassis pare spare 2lslelsisis sisi3sisi eeieiia eeeeee loo seek (om man ella firirir aaa csisisis aaa iss malaysia sae slsisisisisisis sesak sis \|sisisiss ssi aa asi lela ken fisip ass sel jaa feelelelei ea. ciri 2elelelslal olscicielelo\| cissisisisis 22l ies ie\| sicisisisisisi i5\| 3i8i adr iss isi jep eljslalal selelelelals ss disisi alalalalalals\| eee slelslsisis isis sisisisisisi tea leisiza 2sesisisi sisassiasis alap: yan bea www tt\|jj dosen tetap program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi penjaskesrek) no\| nid nama dosen nama fungsional pendidikan jasmani kesehatan dr. rahmat hermawan, kes to580127 kolektor kepala didikan jasmani kesehatan drs. iyo tos70111 liv a(lektor kepala jadikan jasmani kesehatan (coins togo3 pivajlekto ro o pendidikan asian drs. usman adam, iii drs. susanto. kes t0s50029 tool mid elektor is2 aan asmara kesehatan drs. sudirman husin, to5810211985031003 ind elektor )jis2 pen ran jasmani kesehatan drs. akor sitepu, t0s001171087031002 (mid lektor ) \|s2 pend tan drs. dwi prison, ios11028198s03 midilektor ) \|s2p pendidik, drs. sudirman, injektor oo) tekno naga drs. frans nurse, mic elektor oo ) \|s2 psikologi eseenitan dr. imun dwi mic elektor )j pendidikan jas kesehatan drs. ade junaidi, iii (lektor pendidikan jasmani drs. marta dinata, tht asisten ahli pendidikan jasmani kesehatan? heru sulistianta, pd. m.p. ajasistenahli \|s2 pendidikan olahraga jasa dian siswoyo, pd. dosennonpns (s2 pendidikan jasmani kesehatan dosen tetap program studi bimbingan dan konseling jabatan drs. gion, \|iv (lektor kepala \|s2 bimbingan konseling dr. syarifuddin dahlan, \|1v elektor kepala \|s3 bimbingan konseling ooo908s409 drs. syarifuddin latif, fit elektor bimbingan konseling drs. mussardi rosa, lek tor bimbingan konseling drs. yusmansyah, jim lek tor is2 psikologi sosial) \|ratna widiastuti, ps. ma.p. ima asisten ahli (s2 psikologi (diah utaminingsih, psi, psi juta asisten ahli (s2psikologi (redi eka ariyanto, tia asisten ahli (si bimbingan konseling pel shinta mayasari, psi, psi asisten ahli is2psikologi janji rahmayanthi, pd. psi itl asisten ahli s2psikologi . . bosennonens is2bimbingan konseling ani.m pd. kol dosennonpns (s2 bimbingan konseling & wm sial lololalol jaan ubi alla al aan 2isisicic clelslcisisisisisisisis iic iic olc slo1c sloss sisi sis isisisisisisisisisisis sisi sisissikis inisiasi\| similis disisi si isi is sisisiololol islatisisisi3i kar) sis sisi sib sst sl ii lo1 posisi ssialols din ito pura alkohol p l sbb alalslualulale \| kpa malas sjelalsisisis ssislalaisisieig sisisisizisisisissisislelsis\| \|elsieisisielsisisisisisisis nis ai isisisisisisisisisis mlaelolaslalalo\| vicisisisis sis sisi sisi eoisisisisisisisisisisi isis mlelalela \|( zmir si sasolsaaisjejasisjola ani 2isi sisisaleisis egg isi mix tani idielelaplelegicisis isis eisisisisisisis sis isisisisi isi sisisisis sle sisi size sisiisisisisi besselsi2 pi isi \| i: do! isi z\| ( an na! kes similis isisisikieisisi3 isis isi\|e #l i is eksis slploisisi sis lag s2i sisi similis isi sisisisicisisi sis isis hlm iran similis \|disisi: sleleigi isis les sisi sisi iislolsisisi: a\|s tag sisi ssi lele lalu fiksi3l similis sis sisi kang isl isi psi dea hera ivy ika iran (ee apa mama cepa eor rap ola olololojololel: fesisisisisisis isisisisisis\|sisisisisisis\| isisisis isis sis2isisisis sisi s \| sisi3 issue\|sisi2\| isisisisisisisis sisi is iss sisi sisi is\|sis\| is(2sisi ime pem sai dian si5 si5i ssi si5 ii soils ololala oto lea kta ali a , solo sisi sisi sasis cississiaesgiesisisisississiglelsisisisisisislelelelelelsi se2sssgsssisisis2ssisisisisissisisi isis isis\|gis sisi iis isisisisisisisisisisisisisisisi si isi isisisis inti i$b ilov ii irv iiw iiw ii idol i i i i i ses eoo2isisisis isis isis is\| sis\|s\|similis\| dan pesan yen mag sasis isis sss ejelsisisislejejelelsisl gala iic sss sis isis isis isis sisi ang dsn sang man hand andi (ni candi kemal ani kali kami emil kom kenali kel kendi kesal kemal kenali man, kan kan ken ken kan kan kana ana ken kan es! sio sisisisisisisisisisisisisisis sisisisisisisisialala ata ane one koe none rame. see kare kane mgr mom one ame meme koo a54 cisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis cis3g piala sisi sisi pen aas mio ololole blom size iistisis dara (an lis lele rie tapal pssi isis isi sasis retlrpalirpair ira ira los tool ical dimiunlnlwl issisisja oem lela aei lists sicisisisi eis isis lea ale riaiesiae ziaiziziziz arak sisisiaisis mapan sisi sisi (en kan kon kai kon ker kom ker ker tas! sisididisia slo\| sisisisixslioloixloloisis sisi den tan siar sas sasrsksassi sss isis als pesan psa pet amat beb ker dice kosi ren has) \|zz2 isis jae ig nan uya sinis isi3isi isisisisisisis sisi bifisisizislelel genesis pen tang sesuai sinis inisiasi sisi sisi sisi selo iii iis signs jessi tisisisisisisiels\| iis ix delle kec kes mag peng sigi sisi lat is n\|si sis jas
salinan dak jkn bupati bandung provinsi jawa barat:a. bahwa berdasarkandaerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas utd diatur dengan peraturan bupati tersendirb iii utd pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bagian kesatu utd sarana prasarana wilayah soreang paragraf kepala utd sarana danendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan dayeuhkolot paragraf kepalngendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan banjarengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pengalengengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pameungpeengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan bojongso utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cipanassoreangsoreangsoreangsoreang, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah soreangsoreangpuluh utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pacetbelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan majalayapengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pasersarana prasarana wilayah banjaran paragraf kepala utd sarana danbelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan kemenypengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cileungsikasubbag tu, sebagaimana dimaksud pada (l), membawakan pelaksana. bagian kelimabelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cicalengkabelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan pasirjambubelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan kotawaringibanjarannjabelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan margahayubelas utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan ketap utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan antasari paragraf kepalasubbag tu, membantu kepala dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan utd sarana dan prasarana wilayah banjarannjaran, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah banjarnjarsatu utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan baleendahdua utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan solokanjertiga utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan dikandusarana prasarana wilayah margahayu paragraf kepala utd sarana danempat utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cilengkrlima utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan rancaekek paragraf kepalmargahayu dipimpin oleh seorang kasubbag tu, bagian keduapuluhenam utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan rancabali utd pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan rancabalaa.tujuh utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan agree utd pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan agreedelapan utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan ibun utd pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan ibsembilan utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cembung utd pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cembrgahayurgahayurgahayu, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah margahayurgahayutigapuluh utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan kertasari utd pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan kerpuluhsatu utd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cangkang utd pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan cangkb viii utd pada dinas lingkungan hidup bagian kesatu utd pengangkutan sampah wilayah soreang paragraf kepalaangkutan sampah wilayah rancaekek paragraf kepala utd pengangkutan sampah wilayah rancaekek dipimpin oleh seorang kepala, yang berkedudukankepala daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan bupati bandung, unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat utd,atau badan daerah, kepala subbagian tata usaha yang selanjutnya disingkat kasubbag adalah kepala subbagian tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah dinas atau badan daerahutd pada dinas kesehatan bagian kesatu utd farmasi dan perbekalan kesehatan paragraf kepalampat utd sarana prasarana wilayah cicalengka paragraf kepala utd sarana dan utd pengangkutan sampah wilayah baleendah paragraf kepala:tu,angkutan sampah wilayah cipanas paragraf kepalalaboratorium lingkungan paragraf kepalalaksanaan pengelolaan laboratorium lingklaksanaan pengelolaan laboratorium lingkyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraanlingk utd pengelolaan dan pemanfaatan sampah paragraf kepalameliharaan sarana mobilitas pelayanan pengolahan dan pemanfaatan sampdan pemanfaatan sampada dinas perhubungan bagian kesatu utd pengujian kendaraan bermotor paragraf kepalaujian kendaraan bermotosebagaimana dimaksud padayusun rencana dan program kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerjakendaraan bermotor, menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kondisi teknis scrapping (penghapusan dump) kendaraan bermotor dinas dan atau umum, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotorcalengkbagian kedua utd pengelolaan terminal paragraf kepalaterminterminlayanan terminalingkungan kerja terminal yang meliputi wilayah dalam terminal serta ruas jalan dan persimpangan yang berada lapisan pertama ruang lalu lintas, yang berbatasan langsung dengan terminal, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi terminalterminal sebagaimana dimaksud padaperparkicc. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan pengelolaan perparkiran, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan danoperasian fasilitas parkir untuk umum tepi jalan kabupaten dan tempat khusus perparkiranokasi perparkiran untuk umum, baik tepi jalan kabupaten maupun tempat khusus perparkiran, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan perparkiran tepi jalan dan retribusi tempat khusus perparkiran sertaperparkiengelolaan gelora jalak harapan pada dinas kepemudaan dan olah raga bagian kesatu kepala utd pengelolaan gelorarana olah raga jalak hararogram kerjacalengkcalengka, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah cicalengkcalengkb utd pada dinas perdagangan dan perindustrian bagian kesatu utd pasar ciwidey paragraf kepala utd pasar baleendah paragraf kepalaasar majalaya paragraf kepalcc.lima utd sarana prasarana wilayah cileungsi paragraf kepala utd sarana dan utd pasar margahayu paragraf kepalalima utd pasar soreang paragraf kepalaasar cicalengka paragraf kepalasar banjaran paragraf kepalailoometrologi legal paragraf kepalametrologi legmetrologi legmeliharaan standar kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya, menyiapkan bahan danyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program tera dan atau tera ulang alat alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya http): menyiapkan bahan dan melaksanakan tera dan atau tera ulang alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (http): j . menyiapkan bahan danrologi legleungsleungleungsileungsi, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah cileungsi, bab xii utd pada dinas pertanian bagian kesatu utd pengembangan usaha tani dan alat mesin pertanian paragraf kepala utd pengembangan usaha tani danusaha tani dan pelayanan alat mesin pertanian dan proteksipembinaan, pengembangan sertacc. menyusun rencana dan program kegiatan pengembangan usaha tani dan pelayanan alat mesin pertanian dan proteksi tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pengembangan usaha tani dan pelayanan alat mesin pertanian dan proteksikemitraanpenggunaan, pengawasan pengadaan, peredaran pestisida, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan unit pelayanan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida, menyiapkan bahan dan melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu pestisida, menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bengkel pengrajin alat dan mesin pertanian, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian opt, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, pengamatan, pemantauan dan peramalan opt kepada masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan jasa asinan dan proteksi tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakmenyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan areal pus dan eksplorasi karena serangan opt dan bencana alam, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian eksplosif opt serta penerapan teknologi proteksi tanamdalam lingkup pengembangan usaha tani dan pelayanan alat mesin pertanian dan proteksi tanamanusaha tani dan alat mesimbibitan tanaman paragraf kepala utd pembibitan tanmbibitananamanamanaman, cc. menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan pembibitan tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pengelolaan pembibitanbenih tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan pelayanan dan pengembangan benih tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan rumusan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih milik pemerintah daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan balai benih milik swasta, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan tanaman meliputi sarana, tenaga dan metoda, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sistem informasi perbenihan tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu benih tanaman yang beredarembibitan tanambitan tanammbibitan ternak utd pembibitan terembibitan terernakeryusun rencana dan program kegiatan pengelolaan pembibitan ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pengelolaan pembibitan termekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan dan pengembangan pembibitan ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan pelayanan dan pengembangan pembibitan ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian teknologi pembibitan ternak unggul, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan pembibitan ternak unggul, pelaksanaan diseminasi teknologi pembibitan ternak unggul, j . menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan terhadap strow (semen beku), menyiapkan bahan dan melaksanakan proses dan penyediaan pakan hijauan serta melaksanakan pengolahan siklase (pakan awet), il. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemerahan susleungsinam utd sarana prasarana wilayah cipanas paragraf kepala utd sarana danmberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas, cc.gg. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pengelolaan pembibitan ternak, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan, hh.memberiempatcc. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan dan unggas, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan dan unggkemitraanpenerapan standar teknis jagal hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemotongan ternak luar rph, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan daging dari pemotongan luar wilayah kabupatendalianhewhewan, menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan pasar hewan, menyiapkan bahalayanan transaksi jual beli, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan fasilitas pelayanan pasar hewan dan pelaksanaan pemeriksaanenam utd pusat kesehatan hewan dan laboratorium paragraf kepala utd pusat kesehatan hewan dan sebagaimana dimaksud padacc. menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan dan laboratorium, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pengelolaan pusat kesehatan hewan dkemitraandiseminasi informasi dan pelaksanaan penanganan penyakitusat kesehatan hewan dan laboratoriuman laboratoriumbalai pelaksana penyuluhan pertanian paragraf kepala utd balai pelaksana penyuluhalaksanaan dan pengendalian program penyuluhan pertanian, pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan dan pengendalian program penyuluhan pertanyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan dan pengendalian program penyuluhan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelaksanaan dan pengendalian penyuluhanksanaan dan pengendalian program penyuluhan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan pelaksanaan dan pengendalian program penyuluhan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyediaan dan penyebaran informasi, kelembagaan dan kemitraan, edukasi model usaha tani, pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh bpp, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian pada bpp,iapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan materi dan informasi penyuluhan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi satuan administrasi pangkal penyuluhpelaksana penyuluhab xiii utd balai benih ikan pada dinas pangan dan perikanan bagian kesatu kepalakanjpembenihan ikpembenihan ikcc. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan dan pengembanganembenihan ikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian teknologi dan pengembangan pembenihan ikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan diseminasi teknologimbanganbenih ikengelolaan kawasan gedong budaya sabilulungan pada dinas pariwisata dan kebudayaan bagian kesatu kepala utd pengelolaan kawasan gedong budaya sabilulrbuyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan kawasan gedong budaya sabilulungan, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pengelolaan kawasan gedong budaya sabilulwasan gedong budaya sabilulungwasan gedong budaya sabilulpanasada badan keuangan daerah bagian kesatu utd pelayanan pajak daerah wilayah soreang paragraf kepaladua utd pelayanan pajak daerah wilayah margahayu paragraf kepala utd pelayanan pajak daerah wilayah margahayuiga utd pelayanan pajak daerah wilayah iii banjaran paragraf kepala utd pelayanan pajak daerah wilayah iii banjarseleksi farmasi dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan kebutuhan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai permintaan unit pelayanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bahan rumusan kebijakan dalam pengembangan pengelolaan bahan baku dan obat tradisional, menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan, pelaporan, evaluasi dan monitoring penggunaan farmasi dan perbekalan kesehatpanaspanas, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah cipapanasiiiempat utd pelayanan pajak daerah wilayah dayeuhkolot paragraf kepalalayanan pajak daerah wilayah cipanas paragraf kepala utd pelayanan pajak daerah wilayahujuh utd sarana prasarana wilayah majalaya paragraf kepala utd sarana danbagian keenam utd pelayanan pajak daerah wilayah majalaya paragraf kepalpelayanan pajak daerah wilayah vii cileungsi paragraf kepala utd pelayanan pajak daerah wilayah vii cileungsidelapan utd pelayanan pajak daerah wilayah viii cicalengka paragraf kepala utd pelayanan pajak daerah wilayah viii cicalengkijsembilan utd pelayanan pajak daerah wilayah kemenyan paragraf kepala utd pelayanan pajak daerah wilayah kemenyxvi satuan pendidikan bagian kesatu satuan pendidikan formal paragraf satuan pendidikan pembina pada kecamatan cileungsi satuan pendidikan pembina pada kecamatan cileungsi dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala disdik, kepala sekolahtk,:paragraf satuan pendidikan dan satuan pendidikan smp satuan pendidikan dan smp dipimpin oleh kepala, kepaladan smp: snp),cc.bagian kedua satuan pnf skb satuan pnf skb dipimpin oleh seorang kepala satuan pnf skb yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala disdik, kepala satuan pnf skb sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pnf, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala satuan pnf skb menyelenggarakan fungsiatuan pnf skb, pelaksanaan pengelolpenyusunan dan pengelolaan perencanaan, surat menyurat, kepustakaan, protokol, barang milik daerah aset dan kerumahtanggaan satuan pnf skbatuan pnf skb mempunyai sub tugas sebagai berikut: membantu kepala disdik dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi disdik bidang pelaksanaan program pnf, mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi disdik bidang pelaksanaan program pnf, cc. menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan program pnf, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelaksanaan program pnf berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja disdik serta kondisi dinamis masyarakat lingkup kerjanya,jalayjalayjalayjalaya, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah majalaya menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pendidikan nonformal, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran satuan pnf skb, j . menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran satuan pnf skb, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai lingkungan satuan pnf skb, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai lingkungan satuan pnf skb, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pengelolaan perbuatan, perpustakaan, dan kearsipan lingkungan satuan pnf skb, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi lingkungan satuan pnf skb, menyiapkan bahan danatuan pnf skb, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan satuan pnf skb, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana lingkungan satuan pnf skb: menyiapkan bahan dan melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha, menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dhasilbab xvii satuan rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat bagian kesatu rumah sakit daerah rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur utama dan atau direktur, direktur sebagaimana dimaksud pada, ruang lingkup tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada meliputsebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pusat kesehatan masyarakat pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sebagai pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahanlaksanakan pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, penggerak pembangunan berwawasan kesehatan wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat masyarakatrencanaan operasional pelayanan pembangunan kesehatan pusat kesehatan masyarakat, pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat, cc. pelaksanaan, pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi upaya kesehatan perorangan ukp) dan upaya kesehatan masyarakat (ukm), pemberian rujukan pelayanan kesehatan, pelaksanaan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia kesehatan dan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan pusat kesehatan masyarakaangunan kesehatan dengan instansi terkaitmelaksanakan kebijakan umum program dan pengelolaan sebagian fungsi dinas bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat, mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi dinas wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat, cc. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan pembangunan kesehatan wilayah kerjanya, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan dan pembangun pusat kesehatan masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pembangunan kesehatan wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi meliputi upaya kesehatan perorangan ukp) dan upaya kesehatan masyarakat (ukm), menyiapkan bahan dan melaksanakan rujukan pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kemitraan pelayanan dan pembangunan kesehatan wilayah kerja pusat kesehatpelaksanaan tugas kesekretariatan administrasi, keuangan dan pengelolaan aset, melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan dan pembangunan kesehatan wilayah kerjantanggungjawab terkait dengan proses dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lingkungan pusat kesehatan masyarakat, menjadi tanggungjawab mutlak kepala, kepala, sebagaimana dimaksud pada membawakan pelaksana. bab xviii koordinator wilayahsekretaris melalui kasubbag umum dan kepegawaiandengan cara penerimaan dan mencatat, mengelompokkan, menghubungi pihak terkait, dan mengawasirencanaan pelayanan pendidikan jenjang tk, sd, smp dan pnf wilayah kerjanya, cc. penyusunan laporan kegiatngawasanlayanan pendidikan jenjang tk, sd, smp dan pnf wilayah kerjanya, menyiapkan bahan dan merencanakan pelayanan pendidikan jenjang tk, sd, smp dan pnf wilayah kerjanya, menyiapkan bahan dan mengarahkan pelayanan pendidikan jenjang tk, sd, smp dan pnf wilayah kerjanya, membuat laporan kegiatan dengan cara penerimaan dan mencatat pelayanan pendidikan jenjang tk, sd, smp dan pnf wilayah kerjanya, melaksanakan dan mengawasi pelayanan pendidikan jenjang tk, sd, smp dan pnfkoordinator wilayah balai penyuluh pertanian koordinator wilayah balai penyuluh pertanian bpp)kepala sekretaris melalui kepala utdprograma penyuluhan pada tingkat kecamatnyusunan programa penyuluhan sesuai program dinas wilayah kerjanya, mengkoordinasikan perencanaan penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar wilayah kerjanya, mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha wilayah kerjanya, penyusunan laporan kegiatan mengkoordinasikan programa penyuluhan wilayah kerjanyanyusunan programa penyuluhan sejalan dengan programa penyuluhan dinas wilayah kerjanya, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan dinas wilayah kerjanya, cc. menyiapkan bahan dan menyediakan serta menyebarkan informasi informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar wilayah kerjanya, menyiapkan bahan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani wilayah kerjanya, membuat laporan kegiatan programa penyuluhan wilayah kerjanya, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan programa penyuluhankepala utdjalaelapan utd sarana prasarana wilayah ciwidey kepala utd sarana danwideywidey, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah ciwideywideysarana prasarana wilayah pengalengan kepala utd sarana danpengalepengalengan, il. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah pengalengpengalengat publik dan perbekalan kesehsepuluh utd sarana prasarana wilayah baleendah kepala utd sarana danleendleendah, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd sarana dan prasarana wilayah baleendah:leendahbelas utd das ditarik paragraf kepala utd das ditariktaridas dirasa paragraf kepala utd das dirasarasbelas utd das cisangkuy paragraf kepala utd das cisangkusangkudas ciwidey paragraf kepala utd das ciwidebelas utd laboratorium bahan konstruksi paragraf kepala utd laboratorium bahan konstrukcc. menyusun rencana dan program kegiatrogram kerja pelayanan dan pengembangan laboratorium bahan konstruksikemitraengujian mekanika tanbahan konstruksibahan konstruksi dipimpin oleh seorang kasubbag tu,belas utd peralatan dan perbengkelan paragraf kepalalaboratorium kesehatan daerah paragraf kepala utd laboratorium kesehatan daerah dipimpin seorang kepala,nerimaan rujukan laboratorium dari fasilitas pelayanan kesehatan primalatan dan perbengkelyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraanalatan dan perbengkeltujuhbelas utd produksi campuran aspal paragraf kepalamerasionalisasigram merasionalisasicc. menyusun rencana dan program kegiatan merasionalisasi produksi campuran aspal, menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja merasionalisasikemitraan pelayanan dan pengelolaan merasionalisasibagian kedelapanbelas utd pju paragraf kepala utd pjmbangunan dan pemeliharangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umangunan dan pemeliharjada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan bagian kesatu utd pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman utd pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakdan pengembanganses dan administrasi penerimaan rujukan laboratorium dari fasilitas pelayanan kesehatan primer, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bahan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan operasional kegiatan laboratorium kesehatan daerah yang meliputi laboratorium klinik, kualitas air, skrining test, sampel klb dan penyakit menular, menyiapkan bahan administrasi dan melaksanakan rujukan kesehatan dan pengujian kesehatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan, iltamankegiatan pemeliharaan pertamanan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pertamanmengumpulkan dan mengolah datacc. menyusun rencana dan kegiatan program dan pengelolaan sebagian fungsi dinas bidang pemeliharaan pertamanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan program dan pengelolaan sebagian fungsi dinas bidang pemeliharaan pertamanan berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan kegiatmeliharaan pertamanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan sarana mobilitas pemeliharaan taman, pemangkasan dan penebangan pohon wilayah pertamanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan pelayanan dan pengelolaan pemeliharaan pertamanan, pemangkasan dan penebangan pohon, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan pertamanilaa.gian kedua utd rumah susunderhana sewrumah susun sederhana sewa: sederhana sewa: sederhana sewa, menyiapkan dan melaksanakan pengamanan, penertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan minor rusun, menyiapkan dan melaksanakan pengendalian penghunian rumah susun agar tercipta fasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, fungsi fasilitasi meningkatkan kualitas hidup, fungsi fasilitasi pengurangan permukiman kumuh, dan fungsi fasilitasi relokasi rumah terkena bencana alam dan terkena dampak pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan, fasilitasi dalam penyelesaian hak dan kewajiban pengguna rumah susun sesuai ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan pengelolaan rumah susun sederhana sew utd instalasi pengelolaan air limbah ipar) domestik utd instalasi pengolahan air limbah ipar)ipar)ipar) domesti:ipar)ipar)ipar) domestik dan instalasi pengolahan lumpur tinja plt), menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan sedot tinja baik penyediaan secara terjadwal ataupun penyediaan berdasarkan permintipar)b utd pada dinas sosial bagian kesatulayanan kesejahteraan sosial terpadu wilayah iii paragraf kepala utd layanan kesejahteraan sosial terpadu wilayah iiiielatihan kerja pada dinas tenaga kerja bagian kesatu kepalcc. menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaksanaaninaan dan pengembangan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas ketenagakerjaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan produktivitas ketenagakerjaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan produktivitas ketenagakerjutd pelatihan kerjviiutd pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan ciwideyendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan sorendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kecamatan margaasih
bahwa keterbukaan dan ketersediaan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkanpedoman mekanisme konsultasi publik dan pelayanan informasi publik lingkungan nomor tahun pemerintah daerah: mengingat undang undang nomor tahun tentang peraturan bajaj ogopedoman mekanisme konsultasi publik dan pelayanan undang undang nomor tahun tentang informasi publik lingkungan pemerintah daerah kemerdekaan menyampaikan pendapat depan mum, dengan rahmat tuhan yang maha esa undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas bupati kulon progo, dari korupsi, kolusi dan nepotisme, undang undang nomor tahun tentang menimbang bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan hak azani manusia, partisipasi diperlukan dalam penyelenggaraan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan yang baik guna meningkatkan pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah pemberdayaan publik dalam proses terakhir dengan undang undang nomor perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang undang nomor tahun tentang bahwa hak untuk memperoleh informasi yang keterbukaan informasi publik, didukung dokumentasi yang lengkap, akurat peraturan pemerintah nomor tahun dan faktual merupakan prasyarat yang tentang penetapan mulai berlakunya undang mendasar dalam rangka mewujudkan undang nomor dan dari hal pemerintahan daerah yang baik, terbuka dan pembentukan daerah daerah kabupaten akuntabel, djawa timur tengah barat dan daerah istimewa jogjakarta, peraturan pemerintah nomor tahun publik adalah setiap elemen masyarakat yang tentang pelaksanaan undang undang nomor terdiri dari kelompok yang berbadan hukum tahun tentang keterbukaan informasi dan atau tidak berbadan hukum dalam bentuk publik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi peraturan menteri dalam negeri nomor massa, paguyuban, forum kajian dan kalangan tahun tentang pedoman pengelolaan profesi serta kalangan dunia usaha. informasi dan dokumentasi lingkungan badan publik adalah badan, lembaga, atau kementerian dalam negeri dan pemerintah organisasi yang fungsi dan tugas pokoknya daerah: berkaitan dengan penyelenggaraan pemeran tahan daerah, yang sebagian atau seluruh memutuskan dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pendapatan dan belanja daerah. mekanisme konsultasi publik dan konsultasi publik adalah kegiatan yang pelayanan informasi publik lingkungan melibatkan publik dalam pembahasan isu pemerintah daerah. masalah kebijakan publik dengan narasumber yang mempunyai kapabilitas sesuai bidangnya. babi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan publik atau badan publik yang ketentuan umum ditujukan untuk memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki dan mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan dalam suatu lingkungan ancaman dan peluang yang ada. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: mekanisme kebijakan publik adalah sebuah daerah adalah kabupaten kulon progo media yang dilindungi oleh aturan hukum untuk pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat info masi. partisipasi publik dalam "mengakses daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah penentuan kebijakan publik dan perencanaan, bupati adalah bupati kulon progo. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan badan publik. informasi adalah keterangan, pernyataan, selanjutnya disingkat skpd adalah unsur gagasan, dan tanda tanda yang mengandung pembantu bupati dalam penyelenggaraan nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta pemerintahan daerah yang terdiri dari mau enrelasapra dapat dilihat sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas laut penjelas yang gap daerah, lembaga teknis daerah, lembaga didengar, dan dibaca yang disajikan dalam lainnya dan kecamatan serta kelurahandaftar informasi publik adalah catatan yang elektronik. berisi keterangan secara sistematis tentang dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, seluruh informasi publik yang berada bawah penyusunan dan pencatatan dokumen, data, penguasaan badan publik tidak termasuk gambar dan suara untuk bahan informasi informasi yang dikecualikan. publik. pemohon informasi publik adalah warga negara informasi publik adalah informasi yang dan atau badan hukum indonesia yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau mengajukan permohonan informasi publik diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan sebagaimana diatur dalam undang undang dengan penyelenggara dan penyelenggaraan nomor tahun tentang keterbukaan negara dan atau penyelenggara dan informasi publik penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang undang tentang bab keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. maksud dan tujuamaksud dan tujuan disusunnya peraturan bupati pelayanan informasi badan publik dan ini adalah untuk bertanggung jawab langsung kepada atasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan ppid. daerah yang transparan, akuntabel dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi partisipatif guna mendorong tata pemerintahan pembantu yang selanjutnya disebut ppid yang baik (good governance): pembantu adalah pejabat yang membantu meningkatkan kesadaran publik akan peran dan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, tanggungjawabnya dalam meningkatkan dan atau pelayanan informasi unit unit kerja kebijakan publik yang ditetapkan: dan badan publik dan bertanggung jawab kepada memberikan akses keterbukaan dan ppid dan atasan ppid pembantu. ketersediaan informasi publik yang dapat atasan ppid adalah pejabat yang merupakan dipertanggungjawabkan dalam proses atasan langsung pejabat yang bersangkutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dan atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. atasan ppid pembantu adalah pimpinan unit kerja yang merupakan atasan langsung ppid pembantu bersangkutan. bab iii penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, mekanisme konsultasi publik penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bagian kesatu penyusunan peraturan daerah, dan proses perjanjian yang diterbitkan perencanaan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. paragraf publik berhak menyampaikan usulan untuk dapat dipertimbangkan menjadi agenda prioritas penyusunan kebijakan dengan menyertakan alasan yang memiliki kepentingan strategis bagi publik dan sesuai dengan visi dan misi daerah.ublik mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada dan mempunyai kekuatan hukum. dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran paragraf secara lisan dan tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan berpendapat serta hak dan kewajiban badan publik taat hukum. paragraf badan publik berhak untuk menolak usulan publik hak dan kewajiban publik apabila tidak sesuai dengan visi dan misi daerah serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. publik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan penyusunan perencanaan pem bangunan dan kebijakan publik, meliputi badan publik berkewajiban menginformasikan perumusan visi, misi dan rencana strategis, jadwal rencana dan forum penyusunan penyusunan rencana pembangunan jangka perencanaan pembangunan dan kebijakan publik panjang, yang berkaitan dengan kepentingan publik. cc. penyusunan rencana tata ruang wilayah, bagian kedua paragraf penyelenggaraan kebijakan publik hak dan kewajiban publik paragraf penetapan dan pelaksanaan publik berhak untuk memperoleh informasi tentang penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. proses penetapan kebijakan publik pemeran publik berhak ikut berpartisipasi dalam tahan daerah dilaksanakan dalam rapat penyelenggaraan kebijakan publik berdasarkan terbuka. peraturan perundang undangan. perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak terjadwal, pengumuman jadwal waktu penyampaian partisipasi publik paling publik yang merasakan dampak langsung atau kurang (satu) bulan sebelum pembahasan tidak langsung dari kebijakan publik, berkewajiban dimulai. untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan publik dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan sebagainya, yang paragraf mengharuskan pengambilan keputusan lebih cepat, keputusan tersebut beserta penjelasannya hak dan kewajiban badan publik disampaikan pada publik paling lambat (satu) bulan setelah keputusan diambil. badan publik berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan publik pada setiap badan kebijakan publik.untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, badan publik dalam menyelenggarakan media internet, dan atau kebijakan publik memiliki kewajiban surat kabar. pemberian informasi, penjelasan prosedur, dan bab cc. pengambilan kebijakan. pelayanan informasi publik bagian ketiga bagian kesatu tata cara ruang lingkup untuk menjamin keterlibatan publik, maka badan publik menempuh mekanisme sebagai lembaga, badan atau organisasi sebagai badan berikut publik melaksanakan pengelolaan pelayanan konsep draft penyusunan perencanaan, informasi dan dokumentasi. jadwal agenda pembahasan, forum media yang digunakan dan tata cara penyampaian informasi publik lingkungan pemerintah usulan publik disampaikan kepada publik, daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh periode dan mekanisme tanggapan publik, setiap pengguna informasi publik selain cc. periode penyampaian aspirasi publik, informasi yang dikecualikan. periode perumusan tanggapan publik, penyampaian tanggapan publik yang informasi publik yang dikecualikan sebagaimana memberikan pendapat aspirasinya, dimaksud pada bersifat rahasia sesuai periode kesempatan pengajuan keberatan dengan ketentuan peraturan perundang publik terhadap tanggapan yang diberikan, undangan. periode perumusan kebijakan publik secara final, informasi publik lingkungan pemerintah periode kesempatan publik untuk daerah dapat diperoleh pemohon informasi menyampaikan pengaduan karena tidak publik dengan cepat, tepat dan mudah. dilakukan pelibatan publik, dan penetapan kebijakan publik forum atau media yang digunakan untuk konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan sebagai berikut: rapat tatap muka, bagian kedua bagian ketiga hak dan kewajiban pemerintah daerah informasi pemerintah daerah berhak menolak memberikan setiap proses perencanaan, penetapan dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pelaksanaan kebijakan diinformasikan kepada ketentuan peraturan perundang undangan. publik, informasi publik yang tidak dapat diberikan aspek aspek yang wajib diinformasikan secara pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud aktif, adalah: pada adalah informasi yang berkaitan dengan proses informasi yang dapat membahayakan daerah perencanaan pembangunan, visi misi, dan negara: perencanaan tahunan mulai dari tingkat informasi yang berkaitan dengan kepentingan desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten, perlindungan usaha dari persaingan usaha informasi profil badan publik, tidak sehat: informasi proses penganggaran sampai informasi yang berkaitan dengan hak pribadi: dengan ditetapkan apbd, informasi yang berkaitan dengan rahasia informasi laporan penyelenggaraan jabatan: dan atau pemerintahan daerah, informasi yang belum dikuasai atau informasi ringkasan laporan keuangan didokumentasikan. daerah, informasi perencanaan tata ruang wilayah, informasi rencana umum pengadaan, proses lelang sampai pada pemenang, pemerintah daerah wajib menyediakan, informasi pelaksanaan program kegiatan memberikan dan atau menerbitkan informasi pembangunan baik fisik maupun non fisik: publik yang berada bawah kewenangannya informasi tentang peraturan, keputusan, kepada pemohon informasi publik, selain dan atau kebijakan yang mengikat dan atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan berdampak bagi publik: dan ketentuan peraturan perundang undangan. informasi prosedur dan tata cara memperoleh informasi publik. untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pemerintahan daerah setiap badan publik wajib membuka akses membangun dan mengembangkan sistem informasi publik bagi setiap pemohon informasi informasi dan dokumentasi pengelolaan publik, kecuali informasi yang dikecualikan informasi publik yang dapat diakses dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan mudah. perundang undangan. pengecualian informasi publik didasarkan pada melakukan verifikasi bahan informasi publik, pengujian tentang konsekuensi yang timbul melakukan uji konsekuensi atas informasi yang apabila suatu informasi diberikan serta setelah dikecualikan, dipertimbangkan dengan seksama bahwa melakukan pemutakhiran informasi dan menutup informasi publik dapat melindungi dokumentasi, dan kepentingan yang lebih besar dari pada menyediakan informasi dan dokumentasi untuk membukanya atau sebaliknya. diakses oleh masyarakat. bagian keempat ppiddengan menyertakan alasan dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi tertulis secara jelas dan tegas, dan dokumentasi lingkungan pemerintahan meminta dan memperoleh informasi dari unit daerah ditetapkan ppid. kerja komponen satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya, ppid lingkungan pemerintahan daerah cc. mengoordinasikan pemberian pelayanan bertanggung jawab kepada bupati melalui informasi dengan ppid pembantu dan atau sekretaris daerah. pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya, ppid sebagaimana dimaksud pada menentukan atau menetapkan suatu informasi dibantu oleh ppid pembantu yang berada boleh atau tidaknya diakses oleh publik, dan skpd atau pejabat fungsional. menugaskan ppid pembantu dan atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, ppid lingkungan pemerintahan daerah serta memelihara informasi dan dokumentasi ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk kebutuhan organisasi. ppid bertugas ppid pembantu bertugas membantu ppid mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan melaksanakan ketentuan sebagaimana pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dimaksud dalam dari ppid pembantu: menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan ppid pembantu menyampaikan informasi dan dan memberi pelayanan informasi kepada dokumentasi kepada ppid secara berkala sesuai publik, kebutuhan. ppid dapat mendelegasikan wewenangnya dalam hal permohonan diajukan secara lisan, kepada ppid pembantu dalam penyimpanan, ppid wajib memastikan permohonan informasi pendokumentasian, penyediaan, dan atau publik tercatat dalam formulir permohonan. pelayanan informasi unit kerja pemerintah daerah. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada dan paling kurang ppid pembantu bertanggung jawab kepada ppid memuat: dan atasan ppid pembantu. nomor pendaftaran berdasarkan nomor setelah permohonan registrasi, bagian kelima nama, alamat, pemohon informasi publik pekerjaan, nomor telepon alamat e mail, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, pemohon informasi dan dokumentasi meliputi cara memperoleh informasi, dan perseorangan, cara mendapatkan salinan informasi kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, formulir permohonan sebagaimana dimaksud organisasi masyarakat, pada sebagaimana tercantum dalam partai politik, atau lampiran huruf dan merupakan bagian yang badan publik lainnya. tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. pemohon informasi dan dokumentasi harus bagian keenam memenuhi persyaratan mencantumkan identitas yang jelas, tindak lanjut permohonanppid wajib mengoordinasikan pencatatan mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi dan dokumentasi. permohonan. permohonan informasi dan dokumentasi dapat register permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis atau lisan. pada paling kurang memuat nomor pendaftaran permohonan, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, tanggal permohonan, pemohon wajib mengisi formulir permohonan. cc. nama pemohon informasi publik, alamat, apakah informasi yang diminta berada pekerjaan, bawah penguasaannya atau tidak, nomor kontak, memberitahukan badan publik mana yang informasi publik yang diminta, menguasai informasi yang diminta dalam hal tujuan penggunaan informasi, informasi tersebut tidak berada bawah status informasi untuk mencatat apakah penguasaannya, informasi sudah berada bawah menerima atau menolak permohonan penguasaan badan publik atau telah informasi publik berikut alasannya, didokumentasikan, bentuk informasi publik yang tersedia, format informasi yang dikuasai, biaya untuk mendapatkan informasi publik jenis permohonan untuk mencatat apakah yang dimohon, pemohon informasi ingin melihat atau waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan mendapatkan salinan informasi, informasi publik yang dimohon, il. keputusan untuk menerima, menolak, atau penjelasan atas penghinaan pengaburan menyarankan kepada badan publik lain informasi yang dimohon apabila ada, dan apabila informasi yang diminta berada penjelasan apabila informasi tidak dapat bawah kewenangan badan publik lain, diberikan karena belum dikuasai atau belum alasan penolakan apabila permohonan didokumentasikan. informasi publik ditolak, hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta dalam hal informasi publik yang dimohon pemberian informasi, dan diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada oo. informasi kebutuhan pembiayaan untuk saat permohonan dilakukan, ppid wajib mendapatkan informasi publik yang diminta. menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada bersamaan format register permohonan sebagaimana dengan informasi publik yang dimohon atau dimaksud pada sebagaimana tercantum sesuai jangka waktu yang diatur dalam dalam lampiran huruf dan merupakan bagian peraturan bupati ini. yang tidak terpisahkan dari peraturan bupat. ppid wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan keputusan ppid tentang penolakan permohonan informasi dan dokumentasi yang diterima. informasi oleh ppid sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud nomor pendaftaran, pada berisi nama, alamat, format pemberitahuan tertulis sebagaimana pekerjaan, dimaksud pada sebagaimana tercantum nomor telepon alamat email, dalam lampiran huruf dan merupakan bagian informasi yang dibutuhkan, yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati keputusan pengecualian dan penolakan ini. informasi, alasan pengecualian, dan format keputusan ppid tentang penolakan konsekuensi yang diperkirakan akan timbul permohonan informasi sebagaimana dimaksud apabila informasi dibuka dan diberikan pada sebagaimana tercantum dalam kepada pemohon informasi. lampiran huruf dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada dan informasi publik yang dimohon bab disampaikan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. keberatan publik dalam hal permohonan informasi tidak bagian kesatu disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan pengajuan keberatpemohon informasi publik berhak mengajukan dimohon dan atau belum dapat memutuskan keberatan dalam hal ditemukannya alasan apakah informasi yang dimohon termasuk sebagai berikut informasi publik yang dikecualikan, ppid penolakan atas permohonan informasi publik memberitahukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tertulis beserta alasannya. tidak dianggapnya permohonan informasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada publik, beserta penyampaian informasi publik yang cc. permohonan informasi publik ditanggapi dimohon dilakukan paling lambat (tujuh) hari tidak sebagaimana yang diminta, dan atau kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis penyampaian informasi publik yang melebihi dan tidak dapat diperpanjang lagi. waktuformat formulir keberatan sebagaimana pada dapat dikatakan kepada pihak dimaksud pada sebagaimana tercantum lain. dalam lampiran huruf dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati bagian kedua ini. registrasi keberatan ppid wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan. pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh register keberatan sebagaimana dimaksud pada badan publik. paling kurang memuat nomor registrasi pengajuan keberatan, formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada tanggal diterimanya keberatan, paling kurang memuat identitas lengkap pemohon informasi publik nomor registrasi pengajuan keberatan, dan atau kuasanya yang mengajukan nomor pendaftaran permohonan informasi keberatan, publik, nomor pendaftaran permohonan informasi cc. tujuan penggunaan informasi publik, publik, identitas lengkap pemohon informasi publik informasi publik yang diminta, yang mengajukan keberatan, tujuan penggunaan informasi, identitas kuasa pemohon informasi publik alasan pengajuan keberatan, yang mengajukan keberatan apabila keputusan atasan ppid, dikatakan, hari dan tanggal pemberian tanggapan atas alasan pengajuan keberatan, keberatan, waktu pemberian tanggapan atas keberatan nama dan jabatan atasan ppid, dan yang diisi oleh petugas, tanggapan pemohon informasi. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan, dan format register keberatan sebagaimana nama dan tanda tangan petugas yang dimaksud pada sebagaimana tercantum menerima pengajuan keberatan. dalam lampiran huruf dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ppid wajib memberikan salinan formulir ini.agian ketiga bab tanggapan atas keberatan pendanaan atasan ppid atau kepala skpd sebagai atasan segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan ppid pembantu wajib memberikan tanggapan pelayanan informasi dan dokumentasi dalam bentuk keputusan tertulis yang lingkungan pemerintahan daerah dibebankan pada disampaikan kepada pemohon informasi publik anggaran pendapatan dan belanja daerah. yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat (tiga puluh) bab vii hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan. ketentuan penutup keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat tanggal pembuatan surat tanggapan atas peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal keberatan, diundangkan. nomor surat tanggapan atas keberatan, tanggapan jawaban tertulis atasan ppid atas agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan keberatan yang diajukan, pengundangan peraturan bupati ini dengan perintah atasan ppid kepada ppid untuk penempatannya dalam berita daerah kabupaten memberikan sebagian atau seluruh informasi kulon progo. publik yang diminta dalam hal keberatan diterima, dan ditetapkan wates jangka waktu pelaksanaan perintah pada tanggal desember sebagaimana dimaksud pada huruf bupati kulon progo, ppid wajib melaksanakan isi keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada pada saat cap ttd ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. hasta wardoyopedoman mekanisme konsultasi publik dan cap ttd pelayanan informasi publik lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo budi wibowo format formulir permohonan informasi publik berita daerah kabupaten kulon progo format formulir permohonan informasi publik (rangkap dua) tahun nomor (nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)\| formulir permohonan informasi pendaftaran (diisi petugas)": .ooooooooooooooo. nama nnankanaaaanananaaaa laa alamat dkanananaanaannannnna anna nomor telepon email nana rincian informasi yang dibutuhkan .i j.korea (tambahkan kertas bila perlu) kaaknannnnn aan tujuan penggunaan info ena ena nenek nan (tambahkan kertas bila perlu) kkakaaakkann anna cara memperoleh informasi danu ppn upn nnn nan nnn nun nnn melihat membaca mendengar mencatate mail faksimili (tempat) (tanggal) (bulan) (tahun) balik formulir permohonan informasi publik dicetak informasi berikut: mengetahui, petugas pelayanan informasi pemohon informasi penerima permohonan) hak hak pemohon informasi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan (ena) (ena) informasi publik nama dan tanda tangan nama dan tanda tangan pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada keterangan: badan publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik pemohon informasi dapat: menghambat proses penegakan hukum, menganggu pilih salah satu dengan memberi tanda kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari coret yang tidak perlubuku registrasi permohonan informasi publik pemberitahuan tertulis buku registrasi permohonan informasi publik kop badan publik skpd) pemberitahuan tertulis dikuasai pembayaran tgl nama alamat\| telp belum softcopy hardcore mengetahui meminta keputusan pesan member pemberian biaya cara bana dokumen melihat salinan tahuan informasi tempat, tanggal, bulan, tahun berdasarkan permohonan informasi pada tanggal.bulan.tahun. dengan kami sampaikan kepada saudara i kami sampaikan kepada saudara i alamat nanaaaaakannnnananlana nana aan pekerjaan nnanaaaakannnnannelaaea anna aan keterangan pemberitahuan sebagai berikut nomor diisi tentang nomor pendaftaran permohonan informasi publik informasi dapat diberikan tanggal diisi tentang tanggal permohonan diterima nama diisi tentang nama pemohon untuk memudahkan informasi publikinformasi publik? seluler emas pemohon informasi publik bentuk fisik yang pekerjaan diisi tentang pekerjaan pemohon informasi publik dia informasi yang diminta diisi tentang detail informasi yang diminta espana arccos (salinan tertua is) tujuan penggunaan informasi diisi tentang tujuan alasan permohonan dan penggunaan biaya yang informasi dibutuhkan pengiriman rp. status informasi diisi dengan memberikan tanda v). bila tidak bawah lain lain rp . penguasaan, tuliskan badan publik lain yang menguasai bila jumlah rpm diketahui, sesuai dengan isian formulir pemberitahuan tertulis bentuk informasi yang dikuasai diisi dengan memberikan tanda nn). penjelasan penghinaan pengaburan informasi yang dimohon " (tambahkan jenis permohonan diisi dengan memberikan tanda (v). kertas bila perlu) keputusan diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan knanaannaananannn anna tertulis so0uv00nnnnaeennnaannanananaaaaa nanas nana nana ena asn aan anna sana anna ana naa ananananan asas ana nana anna naa anak alasan penolakan diisi tentang alasan penolakan oleh atasan ppid hari dan tanggal diisi tentang enannanananananaanananananan aan aan aaaaaa hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis enannanananananaanananananan aan aan aaaaaa sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan ini. waktu pemberitahuan tertulis juga informasi tidak dapat diberikan karena menandakan waktu penolakan informasi apabila informasi yang diminta belum dikuasai permohonan ditolak. dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka informasi yang diminta belum didokumentasikanpenyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka informasi publik waktu. biaya cara pembayaran diisi tentang biaya yang dilakukan ppid ppid pembantu penolakan permohonan informasi (onnennonnnnennenannnn mantan) kop badan publik skpd) nama dan tanda tangan surat keputusan ppid ppid pembantu tentang penolakan permohonan informasi keterangan: rangkap dua)pendaftaran .o.ooooooooo kek biaya penyalinan penggandaan pengiriman sesuai kewajaran dan standarisasi harga informasi pengaku keberatan #& jika ada penghinaan informasi agar diberikan alasannya nama pan ann apn ann nan nan ane penetapan ane npepeerenne pare pen pere xx diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang belum alamat nnnnnnnannnnnn nana didokumentasikan annannannanananannnnnn nana anna nomor telepon email: .ooooococo www pekerjaan nnanaaaakannanannnlannna alan aan rincian informasi nnanaaanatannanannnlanna ena yang dimohon ananaaanakannanannenaana e. nomor tentang kip alasan huruf nomor tentang kip bahwa berdasarkan atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut . j.oco woo woo dengan demikian menyatakan bahwa: permohonan informasi ditolak tempat) (tanggal) (bulan) (tahun) "ppid pembantu selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja sejak surat keputusan ini diterima. ppid ppid pembantu nama dan tanda tangan keterangan: pernyataan keberatan atas permohonan informasi diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan informasi publik basi diisi oleh ppid sesuai dengan pengecualian pada huruf a i nomor format formulir keberatan tahun tentang kip (rangkap dua) katalog sesuai huruf nomor tentang kip, diisi oleh ppid dengan pengecualian berdasarkan undang undang lain diisi oleh petugas sesuai jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur kop badan publik skpd) dalam nomor tahun tentang kip"" .ioooooo woo nama pemohon informasi nanaaananananannnnea nana tujuan penggunaan informasi nanaaaatananaenana nana identitasidentitas kuasaalasakan diberikan (tanggal) (bulan) (tahun) demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih. tempat) (tanggal) (bulan) (tahun) """ buku registrasi keberatan mengetahui, pengaku keberatan petugas informasi buku registrasi keberatan penerima keberatan) demi pesta hari tanggal alamat, informasi tujuan permohonan jm. maan tanggapan tgl nama help bes kekayaan yang bani melissa ppid ppid tanggapan rerndhon email diminta informasi meminta pembantu kegetata informasi angan angan dagang dea dea bee ban nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan keterangan identitas kuasa pemohon, diisi jika permohonan dikatakan pada pihak lain (surat diisi nomor registrasi keberatan kuasa dilampirkan) diisi tanggal registrasi keberatan kek diisi oleh pengaku keberatan sesuai alasan pengajuan keberatan diisi nama pemohon informasi yang mengajukan keberatan diisi sesuai jangka waktu dalam perlu ini hari kerja, dengan perpanjangan diisi alamat, telp fax, email pemohon informasi yang mengajukan keberatan hari kerja) diisi pekerjaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan #xx& tanggal diisi sesuai tanggal diterimanya pengajuan keberatan berdasarkan buku diisi informasi yang diminta diisi register diisi tujuan penggunaan informasi alasan pengajuan keberatan sesuai kip diisi jenis permohonan melihat atau meminta salinan) diisi nama jabatan atasan ppid ppid pembantu diisi hari tanggal pemberian tanggapan atas keberatan diisi tanggapan pemohon informasi atas keputusan atasan ppid ppid pembantu wates,endang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana tela cubarubahan atas peraturan bupati kulon progo pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan nomor tahun tentang uraian tugas pada unsur daerah kabupaten kota, organisasi terendah dinas kesehatan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah: sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun menimbang bahwa berdasarkan peraturan bupati kulon progo peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor nomor tahun telah ditetapkan uraian tugas tahun tentang pembentukan organisasi dan tata pada unsur organisasi terendah dinas kesehatan: kerja dinas daerah.dinas kesehatan, tahun tentang urusan pemerintahan daerah, beberapa ketentuan dalam peraturan bupati peraturan bupati kulon progo nomor tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, perlu tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah disempurnakan,sehatan: memutuskan keamanan: perjalanan dinas, dan menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan peraturan bupati kulon progo nomor rumah tangga. tahun tentang uraian tugas pada unsur melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang organisasi terendah dinas kesehatan. dan peralatan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan pencatatan dan laporan: penggunaan, beberapa ketentuan dalam peraturan bupati kulon progo pemeliharaan, dan nomor tahun tentang uraian tugas pada unsur usulan penghapusan. organisasi terendah dinas kesehatan berita daerah melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang kabupaten kulon progo tahun nomor seri meliputi diubah, sebagai berikut kegiatan administrasi surat menyurat: kearsipan: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai perpustakaan: berikut penyajian data, dokumentasi dan informasi: administrasi: dan menyiapkan sarana perjalanan dinas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai melaksanakan administrasi kepegawaian yang tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, meliputi perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, melaksanakan pengelolaan presensi kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian. pegawai: melaksanakan pengelolaan tata usaha uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian kepegawaian yang meliputi pembuatan adalah sebagai berikut daftar nominatif pegawai, file kepegawaian, mempelajari peraturan perundang undangan, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk dp daftar urut kepangkatan duk), pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan buku buku penjagaan, kartu hukuman dengan urusan umum dan kepegawaian, disiplin: menyusun dan mengendalikan program kerja menyiapkan usulan pengangkatan calon sub bagian, pegawai negeri sipil cons) menjadi pns, cc. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan kenaikan pangkat, karpet, penempatan yang meliputi dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas mempersiapkan rapat, pensiun, kenaikan gaji berkala dan penerimaan tamu, perubahan gaji, pelayanan telepon, kebersihan: menyiapkan bahan pengusulan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai kesejahteraan pegawai yang meliputi berikutkartu istri baris) kartu suami sub bagian perencanaan mempunyai tugas kartu) dan hal hal lain yang berhubungan melaksanakan penyusunan perencanaan, dengan kesejahteraan pegawai: pengembangan dan pelaporan program serta menyiapkan bahan dan atau melaksanakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan. pembinaan pegawai serta memberikan sanksi sesuai kewenangan: uraian tugas sub bagian perencanaan adalah mengusulkan kursus kursus, tugas belajar, sebagai berikut izin belajar, pendidikan dan pelatihan lain menghimpun dan mempelajari peraturan lain yang berhubungan dengan peningkatan perundang undangan, pedoman dan petunjuk profesionalisme pegawai: teknis serta bahan lainnya yang berkaitan melaksanakan perencanaan kebutuhan dengan perencanaan: pegawai: menyusun dan mengendalikan program kerja menyiapkan bahan penilaian angka kredit sub bagian: jabatan fungsional tertentu, cc. menyusun program kerja dinas, melaksanakan penilaian tenaga kesehatan menyiapkan bahan penyusunan rencana teladan puskesmas: strategik dinas, melaksanakan pembinaan dan pendataan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tenaga kontrak daerah, pegawai tidak tetap tahunan dinas, ptt) dokter dan bidan, menyusun dan mengoordinasikan perencanaan melaksanakan seleksi administrasi dan kegiatan program: memproses usulan calon tenaga kesehatan haji mengoordinasikan penyusunan perencanaan indonesia dan tenaga kesehatan haji daerah: kebutuhan alat medis dan non medis: melaksanakan fungsi kehumasan dinas: mengoordinasikan penyusunan perencanaan menyiapkan konsep sambutan bupati sesuai kebutuhan obat dasar dan obat program: bidang tugasnya, dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bagian. gedung bangunan kantor dan sarana pelayanan kesehatan: j . menyusun laporan pengendalian program dan kegiatan dinas: menyusun laporan tahunan dinas, il. menyiapkan bahan ppd dan kpj: menyiapkan bahan laporan pencapaian standar pelayanan minimal spm) bidang kesehatan: menyiapkan bahan penyusunan laporan menyelenggarakan verifikasi spj dari kuasa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: pengguna anggaran: oo. melaksanakan kajian analisis pembiayaan melaksanakan pembukuan penerimaan dan kesehatan daerah: pengeluaran gaji pns, ptt pusat dan daerah: menyusun dokumen rencana kerja senja) dan i. membuat laporan pertanggungjawaban penetapan kinerja pk) tahunan, dan keuangan dinas, menyusun laporan pelaksanaan tugas sub mengoordinasikan satuan pemegang kas dalam bagian, mengelola administrasi keuangan yang meliputi memproses surat perintah pembayaran ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai spp) dan surat perintah membayar uang berikut: sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembuatan daftar gaji dan melaksanakan koordinasi administrasi keuangan. pembayaran gaji pegawai: menyusun perencanaan pendapatan dan uraian tugas sub bagian keuangan adalah sebagai belanja dinas: berikut melaksanakan pembukuan penerimaan mempelajari peraturan perundang undangan, setoran pendapatan dan menyetor kas kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk daerah: pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan melaksanakan perhitungan realisasi dengan urusan keuangan, anggaran, dan mempelajari peraturan perundang undangan, melaksanakan tugas tugas lain yang kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk berhubungan dengan anggaran keuangan pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dinas dan penerimaan pad. dengan urusan keuangan: menyusun laporan pelaksanaan tugas sub cc. menyusun dan mengendalikan program kerja bagian. sub bagian, menyusun rencana kerja dan anggaran dan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai memproses dokumen pelaksanaan anggaran berikut dpa), menyusun rencana pendapatan daerah sektor pelayanan kesehatan, pengendalian dan monitoring pencapaian target pad: seksi pengendalian mutu dan pengembangan menyusun anggaran kas, pengendalian dan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pendapatan asli daerah pad) dari pengawasan dan pengendalian program serta utd: pengembangan dan pemasyarakatan kebijakan dan informasi bidang kesehatan. oo. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil uraian tugas seksi pengendalian mutu dan penelitian bidang kesehatan: dan pengembangan kesehatan adalah sebagai berikut menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan berikut dengan pengendalian mutu dan pengembangan kesehatan: menyusun dan mengendalikan program kerja seksi, seksi jaminan pemeliharaan kesehatan melaksanakan pengawasan, pengendalian, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pembinaan dan penilaian mutu pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan. kesehatan utd dan jaringannya, menyiapkan bahan penyusunan standar uraian tugas seksi jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan: kesehatan adalah sebagai berikut mengembangkan dan mengkaji sistem mempelajari peraturan perundang undangan, kesehatan daerah, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan pengembangan program mutu pelayanan dengan jaminan pemeliharaan kesehatan: kesehatan, menyusun dan mengendalikan program kerja melaksanakan pemantauan dan penilaian hasil seksi: program kesehatan, cc. menyusun perencanaan program jaminan melaksanakan evaluasi kinerja mutu pelayanan pemeliharaan kesehatan: kesehatan, menyusun kebijakan operasional mengoordinasikan usulan penyusunan peraturan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan perundang undangan yang berkaitan dengan kesehatan: bidang kesehatan, menyusun usulan peraturan perundang melaksanakan sosialisasi peraturan undangan dalam pelaksanaan program jaminan perundangan bidang kesehatan: pemeliharaan kesehatan: melaksanakan pengawasan pelaksanaan mengembangkan penyelenggaraan pelayanan peraturan perundang undangan bidang kesehatan melalui promosi jaminan kesehatan, pemeliharaan kesehatan masyarakat kepada i. menyiapkan bahan kerjasama lintas batas dan jaringan pelayanan kesehatan, pihak lain bidang kesehatan: melakukan pembinaan, pemantauan dan menyiapkan bahan kerjasama perguruan tinggi evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan berkaitan dengan pengembangan pendidikan pemeliharaan kesehatan: teknik fungsional dan penelitian: melaksanakan pemantauan kegiatan penelitian bidang kesehatan, mengoordinasikan pelaksanaan program mengelola website dinas kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat: j . melaksanakan koordinasi lintas program dan dan lintas sektoral: i. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. melaksanakan pemantauan dan evaluasi: melaksanakan ketatausahaan bidang, ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang, berikut dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai seksi data dan teknologi informasi kesehatan berikut mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi kesehatan. seksi pemberantasan penyakit menular mempunyai uraian tugas seksi data dan teknologi informasi tugas melaksanakan pemberantasan penyakit kesehatan adalah sebagai berikut menular baik penyakit menular langsung maupun mempelajari peraturan perundang undangan, penyakit menular yang ditularkan oleh binatang. kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan uraian tugas seksi pemberantasan penyakit dengan data dan teknologi informasi: menular adalah sebagai berikut: menyusun dan mengendalikan program kerja mempelajari peraturan perundang undangan, seksi, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk cc. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan data kesehatan untuk mendukung perencanaan dengan pemberantasan penyakit menular, dan pembuatan program kesehatan yang menyusun dan mengendalikan program kerja berbasis evident, seksi, menyusun dan memelihara data base yang cc. melaksanakan bimbingan teknis bidang penyakit terintegrasi, menular, melaksanakan pembinaan sistem informasi melaksanakan koordinasi dan upaya kesehatan terhadap fasilitas kesehatan baik milik penanggulangan penyakit menular: pemerintah swasta, melaksanakan penanggulangan kejadian luar menyebarluaskan informasi hasil analisis data biasa klb) dan wabah: dan hasil pemantauan serta evaluasi program melaksanakan pengendalian vector, kesehatan: memfasilitasi upaya pemberantasan penyakit menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi yang dilakukan oleh masyarakat, swasta kesehatan daerah dan jaringan kerja: maupun dari pihak pihak lain: mengembangkan dan mengkaji sistem informasi melaksanakan karantina penyakit menular: kesehatan: melakukan pengkajian epidemiologi dalam melakukan pengelolaan vaksin dan logistik rangka penanggulangan penyakit dan klb: dan imunisasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi.seksi pengamatan penyakit dan imunisasi seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pengamatan melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap bahaya penyakit dan imunisasi. kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan permukiman umum serta pengawasan kualitas air. uraian tugas seksi pengamatan penyakit dan imunisasi adalah sebagai berikut uraian tugas seksi penyehatan lingkungan adalah mempelajari peraturan perundang undangan,pengamatan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk penyakit dan imunisasi, pelaksana serta bahan lainnya yang berkaitan menyusun dan mengendalikan program kerja dengan penyehatan lingkungan: seksi, menyusun dan mengendalikan program kerja melaksanakan bimbingan dan pengendalian seksi, pengamatan penyakit dan imunisasi, melaksanakan pendataan dan klasifikasi menyelenggarakan kegiatan surveilans kesehatan lingkungan, epidemiologi penyakit menular dan tidak melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan menular: lingkungan menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini melaksanakan pengawasan dan pembinaan kejadian luar biasa skd klb): sanitasi dasar permukiman: melakukan penyelidikan epidemiologi dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan investigasi penyakit potensial klb: sanitasi institusi, tempat umum, tempat melakukan pengkajian epidemiologi masalah pengelolaan makanan minuman, tempat kesehatan dan penyakit potensial klb: pengelolaan pestisida dan industri rumah melaksanakan koordinasi dan pengawasan tangga, program kesehatan haji, transmigrasi dan tenaga melaksanakan koordinasi pengendalian, kerja, investigasi dan tindak lanjut sanitasi serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan analisa dampak kesehatan lingkungan adil) pelaksanaan program imunisasi: termasuk pembinaan upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan atau upaya pemantauan lingkungan upl): melaksanakan pengawasan dan bimbingan melaksanakan bimbingan penanganan dan teknis tentang penyehatan kualitas air minum pengobatan penderita unit pelayanan dan air bersih lingkungan permukiman, kesehatan dasar: melaksanakan pengawasan dan pembinaan melaksanakan koordinasi pertolongan dalam rangka pengelolaan limbah medis dan kegawatdaruratan dan penanggulangan bahan lain terhadap pencemaran kualitas air dan bencana bidang kesehatan: lingkungan pada tempat layanan kesehatan: melaksanakan peningkatan mutu pelayanan j . mengelola ketatausahaan bidang: medis, menyusun laporan pelaksanaan tugas melaksanakan pemantauan pelayanan bidang:dan pengobatan massal yang diselenggarakan oleh menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi, lembaga swadaya masyarakat lsm) dan organisasi kemasyarakatan lainnya, danseksi pelayanan medik dan rujukan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dasar seksi perijinan dan sertifikasi mempunyai tugas dan rujukan. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan perijinan, akreditasi serta sertifikasi tenaga uraian tugas seksi pelayanan medik dan rujukan kesehatan, sarana kesehatan dan pelayanan adalah sebagai berikut kesehatan.rijinan dan sertifikasi adalah pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan sebagai berikut dengan pelayanan medik dan rujukan: mempelajari peraturan perundang undangan, menyusun dan mengendalikan program kerja kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk seksi: pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan melaksanakan bimbingan dan pengendalian dengan perijinan dan sertifikasi: upaya kesehatan dasar dan rujukan: menyusun dan mengendalikan program kerja melaksanakan bimbingan dan pengendalian seksi, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, upaya cc. melaksanakan perijinan kerja tenaga kesehatan: kesehatan kerja, serta upaya kesehatan jiwa, melaksanakan pemantauan kesehatan tempat indera, perawatan kesehatan masyarakat dan stasiun kereta api, hotel, kolam renang, gedung kesehatan khusus lainnya: pertemuan, gedung pertunjukan, tempat wisata, pondok pesantren, melaksanakan sertifikasi sarana pelayanan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang, kesehatan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai melaksanakan sertifikasi alat kesehatan dan berikut perbekalan kesehatan rumah tangga part) kelas memberikan rekomendasi izin pedagang besar farmasi pbf) cabang, pedagang besar alat seksi farmasi dan alat kesehatan mempunyai kesehatan bak) dan industri kecil obat tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian tradisional ikut):, pemanfaatan peralatan kesehatan, penyediaan dan melaksanakan akreditasi klasifikasi grading pendistribusian perbekalan farmasi (obat) dan kesehatan antara lain bimbingan, pengawasan dan pengendalian rumah makan: peredaran obat, pemetaan obat asli industri serta restoran, pemantauan penggunaan narkotika, psikotropika jasa boga, dan zat adiktif lainnya napa). industri makanan, dan industri rumah tangga. uraian tugas seksi farmasi dan alat kesehatan melaksanakan sertifikasi kesehatan antara lain adalah sebagai berikut tenaga penjajah makanan, mempelajari peraturan perundang undangan, pemilik pengusaha makanan, rumah kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk makan restoran, jasa boga dan industri pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan makanan: dengan farmasi dan alat kesehatan, industri rumah tangga, dan menyusun dan mengendalikan program kerja pedagang keliling kaki lima makanan seksi, jajanan. cc. melakukan bimbingan, pengendalian melaksanakan sertifikasi penyuluhan produksi pemanfaatan peralatan kesehatan: makanan minuman industri rumah tangga, melaksanakan pengawasan pemanfaatan alat melaksanakan penilaian ulang produk yang kesehatan esensial: sudah terdaftar secara berkala: menyediakan perbekalan farmasi (obat) untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus pelayanan kesehatan dasar yang meliputi obat, pelanggaran peraturan daerah bidang vaksin, insektisida, reagensia dan bahan habis perizinan dan sertifikasi: pakai lainnya, melaksanakan pemantauan praktek melaksanakan penyimpanan dan pemeriksaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan: mutu perbekalan farmasi: oo. melaksanakan ketatausahaan bidang: melaksanakan pendistribusian perbekalan farmasi (obat), melaksanakan bimbingan dan pengendalian, cc. melaksanakan bimbingan dan pengendalian peredaran obat, makanan, kosmetika, alat pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja, kesehatan dan bahan berbahaya lainnya pasangan usia subur pus), ibu dan usia lanjut: (kaba): melaksanakan bimbingan dan pengendalian melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga penerapan konsep obat generik dan berencana, penggunaan alat kesehatan, melaksanakan koordinasi dalam upaya melaksanakan pengembangan sistem penanggulangan kekerasan terhadap penggunaan obat yang rasional: perempuan dan anak, dan melaksanakan pembinaan produksi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi: penggunaan obat tradisional: i. menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai penggunaan fitofarmaka obat asli indonesia berikut oai) pada rumah sakit dan puskesmas. melakukan pemetaan obat asli indonesia oai): melaksanakan pemantauan pengguna napa sarana pelayanan kesehatan: dan seksi gizi mempunyai tugas melaksanakan oo. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. bimbingan dan pengendalian koordinasi dan pemantauan kegiatan perbaikan status gizi ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai masyarakat, pertumbuhan balita dan anak sekolah, berikut kewaspadaan pangan dan gizi, deteksi dini serta penanggulangan masalah gizi keluarga. uraian tugas seksi gizi adalah sebagai berikut seksi kesehatan keluarga mempunyai tugas mempelajari peraturan perundang undangan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan reproduksi dan keluarga berencana. dengan gizi: menyusun dan mengendalikan program kerja uraian tugas seksi kesehatan keluarga adalah seksi, sebagai berikut: melaksanakan bimbingan dan pengendalian mempelajari peraturan perundang undangan, pemantauan status gizi masyarakat khususnya kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pada balita, anak sekolah, ibu hamil (bumi) dan pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan ibu nifas (buas): dengan kesehatan keluarga, melaksanakan pemberian makanan tambahan menyusun dan mengendalikan program kerja pemulihan pmt bagi balita kurang energi seksi, protein kep), dan bumi kurang energi kronis kek): melaksanakan pemberian makanan tambahan melaksanakan pemantauan perilaku hidup penyuluhan posyandu balita dan usia lanjut bersih dan sehat tatanan institusi kesehatan, (usia), rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat melaksanakan pemantauan konsumsi gizi, umum, melaksanakan pembinaan peran serta melaksanakan dan mengembangkan sistem masyarakat dalam upaya peningkatan keluarga promosi kesehatan, sadar gizi kadar) melalui gizi makro kurang melaksanakan upaya peningkatan kesehatan energi protein kep), gangguan akibat masyarakat: kekurangan yodium gay) dan anemia gizi melaksanakan pembinaan upaya kesehatan besi agb) dan penanggulangan kekurangan bersumber daya masyarakat ukm) yang vitamin dan gizi mikro, meliputi posyandu, desa siaga, usaha melaksanakan koordinasi dalam upaya kesehatan sekolah uks), saka bakti husada perbaikan gizi keluarga, kewaspadaan pangan sbh), pos kesehatan pesantren, pos upaya dan gizi, dan kesehatan kerja ukk), pos penanggulangan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. malaria desa ppm), pengobatan tradisional batra), tanaman obat keluarga toga) dan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai ukm lainnya: berikut membangun kemitraan bidang kesehatan dengan lintas sektor, lsm, swasta dan dunia usaha, melaksanakan ketatausahaan bidang, seksi pemberdayaan dan promosi kesehatan j . menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi: promosi kesehatan. uraian tugas seksi pemberdayaan dan promosi kesehatan adalah sebagai berikutkebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan dan promosi kesehatan, menyusun dan mengendalikan program kerja seksi, cc. menyelenggarakan dan memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakrusahaan daerahdoman penerapan tata kelola perusahaan tahun yang baik (good corporate governance) undang undang nomor tahun tentang pada badan usaha milik daerah perseroan terbatasmeningkatkan daya saing yaa tamu tengah barat dan daerah perusahaan milik daerah dalam perkembangan jakarta, dunia usaha yang semakin dinamis dan peraturan menteri dalam negeri nomor kompetitif, perlu menerapkan tata kelola tahun tentang tata cara pembinaan dan perusahaan yang baik good corporate pengawasan perusahaan daerah lingkungan governance): pemerintah daerah, bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan keputusan menteri dalam negeri nomor yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf tahun tentang kepengurusan badan dapat mencapai tujuannya, maka perlu usaha milik daerah, pedoman yang dapat menjadi rujukan secara komprehensif bagi perusahaan badan usaha milik daerah, memutuskan perusahaan perseroan daerah yang selanjutnya disebut perseroan adalah bumi yang berbentuk menetapkan peraturan bupati kulon progo tentang perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam pedoman penerapan tata kelola saham yang seluruh atau paling sedikit perusahaan yang baik (good corporate (lima puluh satu keseratus) sahamnya dimiliki governance) pada badan usaha milik oleh daerah yang tujuan utamanya mengejar daerah. keuntungan. perusahaan umum daerah yang selanjutnya bab disebut pemuda adalah bumi yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas ketentuan umum saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa bagian kesatu yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan pengertian perusahaan. organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham rups), dewan komisaris, dan direksi. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: organ pemuda adalah bupati, dewan badan pengawas, dan direksi. daerah adalah kabupaten kulon progo. pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat pihak pihak yang berkepentingan dengan bumi daerah sebagai unsur penyelenggara karena mempunyai hubungan hukum dengan pemerintahan daerah. bumi. bupati adalah bupati kulon progo. tata kelola perusahaan yang baik good bagian kedua corporate governance) yang selanjutnya disingkat gcg adalah prinsip yang mendasari kewajiban bumi menerapkan gcgbumi wajib menerapkan gcg secara konsisten disingkat bumi adalah badan usaha yang dan berkelanjutan dengan berpedoman pada seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki peraturan bupati ini serta memperhatikan oleh pemerintah daerah melalui penyertaan ketentuan peraturan perundang undangan dan secara langsung yang berasal dari kekayaan norma yang berlaku termasuk anggaran dasar daerah yang dipisahkan. bagi bumi perseroan. penerapan gcg sebagaimana dimaksud pada kemandirian (independence), yaitu keadaan direksi menyusun gcg manual yang mana perusahaan dikelola secara profesional memuat tanpa benturan kepentingan dan pengaruh board manual, tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai manajemen risiko manual, dengan peraturan perundang undangan dan cc. sistem pengendalian intern, prinsip prinsip korporasi yang sehat, dan sistem pengawasan internal, kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan mekanisme pelaporan atas dugaan kesetaraan dalam memenuhi hak hak penyimpangan pada bumi yang pemangku kepentingan (stakeholders) yang bersangkutan, timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan tata kelola teknologi informasi, dan perundang undangan. pedoman perilaku etika (code conduct). bagian kedua bab tujuan prinsip dan tujuan bagian kesatu penerapan prinsip gcg pada bumi, bertujuan prinsip untuk mengoptimalkan nilai bumi agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional maupun nasional, sehingga mampu prinsip gcg dalam peraturan bupati ini, meliputi mempertahankan keberadaannya dan hidup transparansi (transparency), yaitu keterbukaan berkelanjutan untuk mencapai maksud dan dalam melaksanakan proses pengambilan tujuan bumi serta dapat meningkatkan keputusan dan keterbukaan dalam kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus mengungkapkan informasi material dan relevan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah mengenai perusahaan, yang berkesinambungan, akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan mendorong pengelolaan bumi secara fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban profesional, efisien, dan efektif, serta organ sehingga pengelolaan perusahaan memberdayakan fungsi dan meningkatkan terlaksana secara efektif, kemandirian organ perseroan organ pemuda, cc. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu yaitu dewan komisaris, direksi dan rups, danmendorong agar organ bumi dalam membuat memperoleh informasi material mengenai keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi bumi, secara tepat waktu, terukur, dan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap teratur, peraturan perundang undangan, serta menerima pembagian keuntungan bumi kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial yang diperuntukkan bagi pemegang saham bumi terhadap pemangku kepentingan pemilik modal dalam bentuk dividen, dan maupun kelestarian lingkungan sekitar sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding bumi. dengan jumlah saham modal yang dimilikinya, dan bab iii hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang undangan. pemegang saham pemilik modal hak pemegang saham sebagaimana dimaksud bagian kesatu pada huruf dan huruf berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang hak pemegang saham pemilik modal undang yang mengatur perseroan terbatas. bagian kedua bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk bupati rups diberi kuasa untuk mewakili pemerintah daerah selaku pemegang saham pada perseroan dan atau sebagai pemilik modal pada pemuda dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang setiap pemegang saham berhak memperoleh undangan. penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan rups, antara lain panggilan untuk rups, yang mencakup hak pemegang saham pemilik modal yang wajib informasi mengenai setiap mata acara dalam dilindungi, antara lain adalah agenda rups, termasuk usul yang menghadiri dan memberikan suara dalam direncanakan oleh direksi untuk diajukan suatu rups, khusus selaku pemegang dalam rups, dengan ketentuan apabila saham perseroan dengan ketentuan satu informasi tersebut belum tersedia saat saham memberi hak kepada pemegangnya dilakukannya panggilan untuk rups, maka untuk mengeluarkan satu suara, informasi dan atau usul dimaksud harus mengambil keputusan tertinggi pada disediakan kantor perseroan sebelum pemuda, rups diselenggarakan, metode perhitungan dan penentuan gaji risalah rups sebagaimana dimaksud pada honorarium, fasilitas dan atau tunjangan wajib ditandatangani oleh ketua rups lain bagi setiap anggota dewan komisaris dan paling sedikit (satu) pemegang saham dan direksi, serta rincian mengenai gaji yang ditunjuk dari dan oleh peserta rups. honorarium, fasilitas, dan atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota dewan risalah rups sebagaimana dimaksud pada komisaris dan direksi, khusus dalam rups dapat dinotariilkan sesuai ketentuan mengenai laporan tahunan, peraturan perundang undangan. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal hal lain setiap pemegang saham berhak untuk yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh memperoleh salinan risalah rups. perseroan, khusus untuk rups rencana jangka panjang rjp) dan rencana kerja dan bagian ketiga anggaran perusahaan rap) atau dengan sebutan lain, bupati selaku pemilik modal pemuda informasi keuangan maupun hal hal lainnya yang menyangkut perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, dan dalam mengusulkan sesuatu hal untuk penjelasan lengkap dan informasi yang diputuskan oleh bupati, maka direksi dan atau akurat mengenai hal hal yang berkaitan dewan badan pengawas wajib menyampaikan dengan agenda rups yang diberikan sebelum penjelasan secara lengkap kepada bupati. dan atau pada saat rups berlangsung. dalam rangka pengambilan keputusan, bupati rups dalam mata acara lain lain berhak selaku pemilik modal berhak meminta mengambil keputusan sepanjang semua penjelasan dari direksi dan atau dewan badan pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam pengawas mengenai informasi yang berkaitan rups dan menyetujui tambahan mata acara dengan hal yang akan diputuskan. rups. untuk hal hal yang menyangkut kewenangan keputusan atas mata acara tambahan yang tidak dilimpahkan kepada direksi sebagaimana dimaksud pada harus dan atau dewan badan pengawas, dalam disetujui dengan suara bulat. pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dalam suatu setiap penyelenggaraan rups wajib dibuatkan forum rapat umum pemilik rup).setiap keputusan bupati selaku pemilik modal, bagian keenam atas suatu usulan direksi dan atau dewan badan pengawas, dilakukan secara tertulis baik akuntabilitas pemegang saham pemilik modal dalam bentuk surat biasa, risalah rup dan atau produk hukum daerah lainnya. bagian keempat pemegang saham pemilik modal melaksanakan gcg sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. bentuk keputusan pemegang saham pemilik bab modal dewan komisaris atau dewan badan pengawas keputusan bupati selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kesatu keputusan bupati selaku pemilik modal kat sebagaimana dimaksud dalam dapat pengangkatan berbagai dewan komisaris atau dewan badan pengawas keputusan bupati selaku rups atau keputusan diangkat melalui proses seleksi atau fit and bupati selaku kepala daerah. proper test. surat biasa, risalah rups dan atau produk proses seleksi atau fit and proper test ditetapkan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada oleh bupati rups serta mengikuti peraturan disampaikan dalam rangka memberikan bidang usaha bumi yang bersangkutan. keputusan atas usulan yang disampaikan oleh direksi dan atau dewan komisaris atau dewan dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana badan pengawas. dimaksud pada bupati rups dapat membentuk tim seleksi dan atau menunjuk bagian kelima lembaga yang memiliki kompetensi untuk lak seksi. perlakuan setara kepada pemegang saham mea sana kam proses seksi nan sebelum diangkat dalam jabatannya sebagai pemegang saham memiliki saham dengan dewan komisaris atau dewan badan pengawas jaa asi yang sama harus diperlakukan setara wajib menandatangani kontrak manajemen dan legal treatment. atau pakta integritas. sebelum menjalankan tugasnya dewan anggota dewan komisaris atau dewan badan komisaris atau dewan badan pengawas dilantik pengawas independen tidak memiliki hubungan dan disumpah oleh bupati. keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota bagian kedua dewan komisaris atau dewan badan pengawas lainnya, dengan anggota direksi dan atau komposisianggota dewan komisaris atau dewan badan pengawas unsur pejabat pemerintah daerah komposisi dan kriteria anggota dewan komisaris diangkat berdasarkan kompetensi dasar dan atau dewan badan pengawas independen bagi kompetensi bidang tugas jabatan dinas. bumi tertentu, mengikuti regulasi bidang usaha bumi yang bersangkutan dan atau dalam komposisi dewan komisaris atau dewan regulasi dibidang pasar modal. badan pengawas, paling sedikit (tiga puluh per seratus) merupakan anggota dewan mantan anggota direksi bumi dapat menjadi komisaris atau dewan badan pengawas anggota dewan komisaris atau dewan badan independen yang ditetapkan dalam keputusan pengawas pada bumi yang bersangkutan, pengangkatannya. setelah tidak menjabat sebagai anggota direksi bumi yang bersangkutan paling kurang (satu) anggota dewan komisaris atau dewan badan tahun. pengawas independen sebagaimana dimaksud pada merupakan unsur pakar, praktisi, bagian ketiga akademisi, pelanggan dan atau professional, yang pengangkatannya dilaksanakan melalui fungsi proses seleksi terbuka. dewan komisaris atau dewan badan pengawas merupakan majelis dan setiap anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris atau dewan badan pengawas tidak komisaris atau dewan badan pengawas harus dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan mematuhi ketentuan peraturan perundang keputusan dewan komisaris atau dewan badan undangan dan atau anggaran dasar. pengawas. dewan komisaris atau dewan badan pengawaapabila ada, termasuk rapat rapat yang mengenai bumi maupun usaha bumi dan dilakukan dalam satu tahun buku seperti rapat memberikan nasihat kepada direksi. internal maupun rapat gabungan dengan direksi, serta honorarium, fasilitas, dan atau pengawasan dan pemberian nasihat tunjangan lain yang diterima dari bumi yang sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersangkutan. untuk kepentingan bumi dan sesuai dengan maksud dan tujuan bumi, dan tidak dewan komisaris atau dewan badan pengawas dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau wajib melaporkan kepada bumi mengenai golongan tertentu. kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada bumi yang bersangkutan dan perusahaan dewan komisaris atau dewan badan pengawas lain, termasuk setiap perubahannya. membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri. bagian keempat dewan komisaris atau dewan badan pengawas rapat dewan komisaris atau dewan badan wajib menyusun rencana kerja dan anggaran pengawas tahunan dewan komisaris atau dewan badan pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan rap. rapat dewan komisaris atau dewan badan pengawas diadakan secara berkala, paling dewan komisaris atau dewan badan pengawas sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam wajib menyampaikan laporan tentang tugas rapat tersebut dewan komisaris atau dewan pengawasan yang telah dilakukan kepada badan pengawas dapat mengundang direksi. rups bupati sesuai ketentuan perundang undangan. dewan komisaris atau dewan badan pengawas menetapkan tata tertib rapat dewan komisaris dewan komisaris atau dewan badan pengawas atau dewan badan pengawas. wajib memantau dan memastikan bahwa gcg telah diterapkan secara efektif dan setiap rapat dewan komisaris atau dewan berkelanjutan. badan pengawas dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat pendapat yang berkembang dewan komisaris atau dewan badan pengawas dalam rapat, baik pendapat yang mendukung wajib memastikan bahwa dalam laporan maupun yang tidak mendukung atau pendapat tahunan bumi telah memuat informasi berbeda (dissenting opinion), keputusan mengenai identitas, pekerjaan pekerjaan kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran utamanya, jabatan dewan komisaris atau anggota dewan komisaris atau dewan badan dewan badan pengawas perusahaan lain pengawas, apabila ada. setiap anggota dewan komisaris atau dewan dewan badan pengawas sesuai ketentuan badan pengawas berhak menerima salinan peraturan perundang undangan dan atau risalah rapat dewan komisaris atau dewan anggaran dasar. badan pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat dewan dewan komisaris atau dewan badan pengawas komisaris atau dewan badan pengawas wajib menyampaikan laporan triwulanan tersebut. perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada para pemegang saham bupati. risalah asli dari setiap rapat dewan komisaris atau dewan badan pengawas harus disimpan bagian keenam oleh bumi yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota dewan informasi untuk dewan komisaris atau komisaris atau dewan badan pengawas dan dewan badan pengawas direksi. jumlah rapat dewan komisaris atau dewan badan pengawas dan jumlah kehadiran masing direksi wajib memastikan agar informasi mengenai masing anggota dewan komisaris atau dewan bumi dapat diperoleh dewan komisaris atau badan pengawas harus dimuat dalam laporan dewan badan pengawas secara tepat waktu, tahunan bumi. terukur dan lengkap. bagian kelima bagian ketujuh penilaian dewan komisaris atau dewan badan larangan mengambil keuntungan pribadi pengawas anggota dewan komisaris atau dewan badan rups wajib menetapkan indikator pencapaian pengawas dilarang melakukan tindakan yang kinerja key performance indicators) dewan mempunyai benturan kepentingan (conflict komisaris atau dewan badan pengawas interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari berdasarkan usulan dari dewan komisaris atau pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan dewan badan pengawas yang bersangkutan. kegiatan bumi yang bersangkutan, selain penghasilan yang sahatau bagian kedelapan bab organ pendukung dewan komisaris atau direksi dewan badan pengawas bagian kesatu pengangkatan direksi organ pendukung dewan komisaris atau dewan badan pengawas, terdiri dari sekretariat dewan komisaris atau dewan badan pengawas, jika diperlukan, direksi diangkat dengan suatu proses seleksi komite audit, jika diperlukan, atau fit and proper test. komite lainnya, jika diperlukan. proses seleksi atau fit and proper test komite lainnya sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ditetapkan huruf antara lain oleh bupati rups serta sesuai peraturan komite pemantau manajemen risiko, perundang undangan bidang usaha bumi komite nominasi dan remunerasi, dan yang bersangkutan. komite pengembangan usaha. bupati rups dapat membentuk tim seleksi seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dan atau menunjuk lembaga yang memiliki dimaksud pada huruf berasal dari kompetensi untuk melaksanakan proses seleksi anggota dewan komisaris atau dewan badan atau fit and proper test. pengawas. ketentuan mengenai sekretariat, komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud sebelum diangkat dalam jabatannya direksi pada diatur dalam peraturan bupati wajib menandatangani suatu kontrak tersendiri. manajemen dan atau pakta integritas. sebelum menjalankan tugasnya direksi terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh bupati. bagian kedua anak anaknya pada bumi yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap tugas dan tanggung jawab direksidireksi wajib melaksanakan tugasnya dengan laporan sebagaimana dimaksud pada itikad baik untuk kepentingan bumi sesuai dilampirkan pada laporan pertanggung jawaban dengan maksud dan tujuan bumi dan akhir tahun. memastikan agar bumi melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan bagian ketiga kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan perundang undangan. anggaran perusahaandireksi wajib menyiapkan rencana jangka bersangkutan. panjang rjp) atau dengan sebutan lain, yang merupakan rencana strategis yang memuat direksi wajib menyampaikan informasi mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam identitas, pekerjaan pekerjaan utamanya, jangka waktu (lima) tahun. jabatan dewan komisaris anak perusahaan perusahaan patungan dan atau perusahaan lain rjp sebagaimana dimaksud pada paling bila ada, termasuk rapat rapat yang dilakukan kurang memuat dalam satu tahun buku seperti rapat internal evaluasi pelaksanaan rjp sebelumnya, maupun rapat gabungan dengan dewan posisi bumi saat ini, komisaris atau dewan badan pengawas, serta cc. asumsi asumsi yang dipakai dalam gaji, fasilitas, dan atau tunjangan lain yang penyusunan rjp, dan diterima dari bumi yang bersangkutan dan penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, anak perusahaan perusahaan patungan bumi dan program kerja jangka panjang. yang bersangkutan, untuk dimuat sebagai laporan tambahan dalam laporan tahunan dewan komisaris atau dewan badan pengawas bumi. mengkaji dan memberikan pendapat mengenai rjp yang disiapkan direksi sebelum apabila memiliki, direksi wajib melaporkan ditandatangani bersama. kepada bupati mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya seperti istri suami dan membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan, direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan memelihara seluruh daftar, risalah, dan anggaran perusahaan rap) atau dengan dokumen keuangan perusahaan dan sebutan lain, sebagai penjabaran tahunan dari dokumen lainnya, dan rjp. menyimpan tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, rap atau dengan sebutan lain sebagaimana dokumen keuangan perusahaan, dan dimaksud pada paling kurang memuat dokumen lainnya. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja atas permohonan tertulis dari pemegang saham, kegiatan: direksi memberi izin kepada pemegang saham anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap untuk memeriksa daftar pemegang saham, anggaran program kerja kegiatan: daftar khusus, risalah rups dan laporan proyeksi keuangan perusahaan dan anak tahunan serta mendapatkan salinan risalah perusahaannya, dan rups dan salinan laporan tahunan. hal lain yang memerlukan keputusan rups bupati. bagian kelima dewan komisaris atau dewan badan pengawas larangan mengambil keuntungan pribadi mengkaji dan memberikan pendapat mengenai rap atau dengan sebutan lain yang disiapkan direksi sebelum ditandatangani bersama. para anggota direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan bagian keempat mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan penyelenggaraan daftar daftar dan dokumen keputusan dan kegiatan bumi yang bersangkutan oleh direksi selain penghasilan yang sah. bagian keenam untuk memenuhi syarat akuntabilitas, rapat direksi keterbukaan, dan tertib administrasi, direksi aoa wajib membuat daftar pemegang saham, daftar rapat direksi harus diadakan secara berkala, khusus, risalah rups rup dan risalah paling kurang sekali dalam setiap bulan, dan rapat direksi, dalam rapat tersebut direksi dapat mengundang dewan komisaris atau dewan badan pengawas. direksi harus menetapkan tata tertib rapat pelaksanaan program manajemen risiko dapat direksi. dilakukan, dengan: membentuk unit kerja tersendiri yang ada risalah rapat direksi wajib dibuat untuk setiap bawah direksi, atau rapat direksi yang memuat segala sesuatu yang memberi penugasan kepada unit kerja yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, ada dan relevan untuk menjalankan fungsi termasuk pendapat pendapat yang berkembang manajemen risiko. dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat direksi wajib menyampaikan laporan profil berbeda (dissenting opinion), serta alasan manajemen risiko dan penanganannya ketidakhadiran anggota direksi, apabila ada. bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. setiap anggota direksi berhak menerima salinan bagian kedelapan risalah rapat direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat direksi sistem pengendalian intern internal control tersebut. system) risalah dari setiap rapat direksi harus disimpan oleh bumi yang bersangkutan. direksi menetapkan sistem pengendalian intern laporan tahunan bumi harus memuat jumlah yang efektif untuk mengamankan investasi dan rapat direksi dan jumlah kehadiran masing aset perusahaan. masing anggota direksi. sistem pengendalian intern sebagaimana bagian ketujuh dimaksud pada antara lain mencakup hal hal sebagai berikut manajemen risiko risk management) integritas, nilai etika dan kompetensi direksi dalam setiap pengambilan keputusan karyawan, atau tindakan, harus mempertimbangkan risiko filosofi dan gaya manajemen, usaha. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung direksi wajib membangun dan melaksanakan jawabnya, program manajemen risiko korporasi secara pengorganisasian dan pengembangan terpadu yang merupakan bagian dari sumber daya manusia, dan pelaksanaan program gcg. perhatian dan arahan yang dilakukan bagian kesembilan oleh direksi. pengkajian terhadap pengelolaan risiko sistem pengawasan intern usaha (risk assessment)direksi wajib menyelenggarakan pengawasan tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada pada setiap tingkat dan unit dalam struktur dilakukan, dengan organisasi bumi, antara lain mengenai membentuk satuan pengawasan intern spi): kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, dan penilaian atas prestasi kerja, pembagian membuat piagam pengawasan intern spi tugas, dan keamanan terhadap aset charter). perusahaan, sistem informasi dan komunikasi, yaitu satuan pengawasan intern sebagaimana suatu proses penyajian laporan mengenai dimaksud pada huruf dipimpin oleh kegiatan operasional, finansial, serta seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme peraturan perundang undangan oleh bumi, intern perusahaan dengan persetujuan dewan dan komisaris atau dewan badan pengawas. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, fungsi pengawasan intern sebagaimana termasuk fungsi internal audit pada setiap dimaksud pada adalah tingkat dan unit dalam struktur organisasi evaluasi atas efektifitas pelaksanaan bumi, sehingga dapat dilaksanakan secara pengendalian intern, manajemen risiko, dan optimal.direksi menyusun ketentuan yang mengatur efektifitas dibidang keuangan, operasional, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan sumber daya manusia, teknologi informasi, pada bumi yang bersangkutan. dan kegiatan lainnya. direksi wajib menyosialisasikan piagam spi yang menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pengawasan untuk diketahui oleh jajaran internal perusahaan dan pihak lain yang terkait agar tercapai saling pengertian dan kerja sama memberikan informasi yang dibutuhkan oleh yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan direksi dan dewan komisaris atau tujuan pengawasan. dewan badan pengawas secara berkala dan atau sewaktu waktu apabila diminta, direksi wajib menyampaikan laporan sebagai penghubung (liaison officer), dan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara menatausahakan dan menyimpan dokumen periodik kepada dewan komisaris atau dewan perusahaan antara lain daftar pemegang badan pengawas. saham, daftar khusus dan risalah rapat direksi, rapat dewan komisaris dan rups. direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern direksi wajib menjaga dan mengevaluasi perusahaan. kualitas fungsi sekretaris perusahaan. bagian kesepuluh bagian kesebelas fungsi sekretaris perusahaan tatakelola teknologi informasi direksi wajib menyelenggarakan fungsi direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi sekretaris perusahaan. informasi yang efektif. penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan direksi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada dapat pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dilakukan dengan mengangkat seorang secara periodik kepada dewan komisaris atau sekretaris perusahaan, khususnya bagi bumi dewan badan pengawas. dengan sifat khusus. direksi wajib menjaga dan mengevaluasi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi pada diangkat dan diberhentikan oleh perusahaan. direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan dewan bab komisaris atau dewan badan pengawas. auditor eksternal fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada adalah memastikan bahwa bumi mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan laporan keuangan tahunan bumi diaudit oleh sejalan dengan penerapan prinsip prinsip auditor eksternal yang ditunjuk oleh rups gcg: bupati dari calon calon yang diajukan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris bab vii atau dewan badan pengawas. informasi direksi dengan persetujuan dewan komisaris atau dewan badan pengawas melakukan proses bagian kesatu penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa akses informasi masing masing bumi. direksi dengan persetujuan dewan komisaris atau dewan badan pengawas wajib dewan komisaris atau dewan badan pengawas dan menyampaikan kepada rups bupati mengenai direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, alasan pencalonan tersebut dan besarnya auditor internal, dan komite audit, serta komite honorarium imbal jasa yang diusulkan untuk lainnya memiliki akses terhadap catatan akuntansi, auditor eksternal tersebut. data penunjang, dan informasi mengenai bumi, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan auditor eksternal tersebut harus bebas dari tugasnya. pengaruh dewan komisaris atau dewan badan pengawas, direksi, dan pihak yang bagian kedua berkepentingan bumi (stakeholders). kerahasiaan informasiauditor eksternal, auditor internal, dan komite tentang kewajaran, ketaatazasan, dan audit, serta komite lainnya, harus merahasiakan kesesuaian laporan keuangan bumi dengan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan standar akuntansi keuangan. tugasnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar dan atau peraturan perusahaan, dewan komisaris atau dewanbab viii peraturan perundang undangan dan atau ketentuan perusahaan merupakan informasi keselamatan dan kesempatan kerja rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, serta pelestarian lingkungan harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan atau ketentuan bagian kesatu perusahaan. keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan bagian ketiga keterbukaan informasibumi wajib mengungkapkan informasi penting kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian dalam laporan tahunan dan laporan keuangan lingkungan. bumi sesuai dengan peraturan perundang undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan bagian kedua obyektif. kesempatan kerja yang sama bagian keempat kepemilikan informasi dan intangible assetinformasi dan segala intangible asset, termasuk persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, intelektual yang diperoleh atas penugasan dan atau cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh yang harus dituangkan dalam perjanjian. peraturan perundang undangan. direksi wajib mencipttidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada yaitu pemberian insentif hubungan dengan pemangku kepentingan kepada karyawan atau pihak lain yang telah (stakeholders) ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan. bumi wajib membuat pedoman tentang bumi harus menghormati hak pemangku perilaku etika (code conduct), yang memuat kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan nilai nilai etika berusaha.direksi wajib menandatangani pakta integritas lainnya. untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan dewan komisaris atau dewan badan pengawas, dan atau rups bupati. direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rups untuk melakukan perjanjian anggota direksi, anggota dewan komisaris atau perjanjian kerja bersama pkb) dengan karyawan dewan badan pengawas dan pejabat tertentu bumi yang ditunjuk oleh direksi, wajib yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai peraturan perundang undangan. dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab etika berusaha, anti korupsi dan donasi bumi dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai peraturan perundang undangan. anggota dewan komisaris atau dewan badan pengawas, direksi, dan karyawan bumi bab dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak program pengenalan bumianggota dewan komisaris atau dewan badan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang pengawas dan anggota direksi yang diangkat, undangan. untuk pertama kalinya wajib diberikan program bab xii pengenalan mengenai bumi yang bersangkutan. pengukuran terhadap penerapan gcg tan jawab untuk dak agung jawab untuk mengadakan program pengenalan sebagaimana dimaksud pada bumi wajib melakukan pengukuran terhadap berada pada sekretaris perusahaan atau penerapan gcg dalam bentuk siapapun yang menjalankan fungsi sebagai penilaian (assessment) yaitu program untuk sekretaris perusahaan. mengidentifikasi pelaksanaan gcg bumi program pengenalan sebagaimana dimaksud sem aan pada meliputi naa gcg leh secara berkala setiap (dua) tahun, dan arsip prinsip o'e evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan gambaran mengenai bumi berkaitan dengan dan penerapan gcg bumi yang tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja dilakukan pada tahun berikutnya setelah keuangan dan operasi, strategi, rencana penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf usah jangka pendek dan jangka panjang, yang meliputi evaluasi terhadap hasil posisi kompetitif, risiko dan masalah penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi masalah strategis lainnya, perbaikan keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian dimaksud pada huruf didahului internal, termasuk komite audit, dan dengan tindakan sosialisasi gcg pada bumi keterangan mengenai tugas dan tanggung yang bersangkutan. jawab dewan komisaris atau dewan badan pengawas dan direksi serta hal yang tidak pelaksanaan penilaian dilakukan oleh diperbolehkan. penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh direksi dengan persetujuan dewan program pengenalan bumi dapat berupa komisaris atau dewan badan pengawas presentasi, pertemuan, kunjungan melalui proses sesuai dengan ketentuan perusahaan dan pengkajian dokumen atau pengadaan barang dan jasa masing masing program lainnya yang dianggap sesuai dengan bumi, dan bumi dimana program tersebut dilaksanakan.komisaris atau dewan badan pengawas melalui penunjukan langsung. pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan oleh daerah, dikukuhkan dalam rups perseroan sendiri oleh bumi yang bersangkutan (self yang bersangkutan. assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan ketentuan dalam peraturan bupati ini, dapat (asistensi) oleh penilai independen atau pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas menggunakan jasa instansi pemerintah yang yang sebagian sahamnya dimiliki oleh daerah berkompeten bidang gcg. dan anak perusahaan bumi, sepanjang disetujui oleh rups perseroan terbatas atau pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan anak perusahaan bumi dimaksud. dengan menggunakan indikator parameter yang ditetapkan oleh pembina bumi. anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada adalah perseroan terbatas yang sebagian dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan besar sahamnya dimiliki oleh bumi dan atau penilai independen atau menggunakan jasa perseroan terbatas yang dikendalikan oleh instansi pemerintah yang berkompeten bidang bumi gcg, maka penilai independen atau instansi pemerintah yang melakukan evaluasi tidak bagi bumi yang sahamnya telah dimiliki oleh dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. masyarakat dan atau telah melakukan public, sebelum melaksanakan penilaian, penilai maka segala ketentuan dalam peraturan pati sebagaimana dimaksud pada dan tan adi biar daan menandatangani perjanjian bal perundang undangan bidang dasar kesepakatan kerja dengan direksi bumi yang oda bersangkutan yang paling kurang memuat hak bagi bumi yang bergerak pada sektor tertentu, kewajiban masing masing pihak, termasuk peraturan bupati ini berlaku sepanjang tidak jangka waktu dan biaya pelaksanaan. diatur lain dalam peraturan sektor tersebut. hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada rups bupati bersamaan bab xiv dengan penyampaian laporan tahunan. ketentuan penutup bab xiii ketentuan lain lain peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pemberlakuan peraturan bupati ini terhadap perseroan yang tidak semua sahamnya dimilikketerbukaan informasi publik: peraturan bupati kulon progodoman umum penyelenggaraan musyawarah djawa timur tengah barat dan daerah perencanaan pembangunan istimewa jogjakarta, peraturan pemerintah nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa tentang desa, peraturan pemerintah nomor tahun bupati kulon progo, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan menimbang: bahwa agar pelaksanaan musyawarah daerah, perencanaan pembangunan berjalan lancar, peraturan menteri dalam negeri nomor terpadu, selaras, dan seragam, perlu menyusun tahun tentang pedoman pengelolaan pedomandoman umum peraturan menteri dalam negeri nomor penyelenggaraan musyawarah perencanaan tahun tentang perencanaan pembangunan pembangunan, desa: peraturan menteri dalam negeri nomor mengingat undang undang nomor tahun tentang tahun tentang pelaksanaan peraturan pembentukan daerah daerah kabupaten dalam pemerintah nomor tahun tentang lingkungan daerah istimewa jogjakarta tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dewan perwakilan rakyat daerah yang pembangunan daerah, selanjutnya disingkat dprd adalah dprd peraturan daerah kabupaten kulon progo kabupaten kulon progo. nomor tahun tentang sistem badan perencanaan pembangunan daerah yang perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya disingkat bappeda adalah bappeda peraturan daerah kabupaten kulon progo kabupaten kulon progo. nomor tahun tentang lembaga satuan kerja perangkat daerah yang kemasyarakatan desa, selanjutnya disingkat skpd adalah skpd se peraturan daerah kabupaten kulon progo kabupaten kulon progo. nomor tahun tentang rencana unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya pembangunan jangka menengah daerah tahun disingkat utd adalah utd pada skpd kabupaten kulon progo. peraturan daerah kabupaten kulon progo perencanaan pembangunan daerah adalah nomor tahun tentang lembaga suatu proses penyusunan tahapan kegiatan kemasyarakatan kelurahan:memutuskan rangka meningkatkan kesejahteraan sosial menetapkan peraturan bupati tentang pedoman umum dalam kah lingkungan wilayah daerah dalam penyelenggaraan musyawarah perencana jang pembangunan. musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum bab antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan ketentuan umumdalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: pelaksanaan pembangunan daerah antara lain daerah adalah kabupaten kulon progo. unsur dprd, tentara nasional indonesia tni), pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat kepolisian republik indonesia polri), kejaksaan, daerah sebagai unsur penyelenggara akademisi, lembaga swadaya masyarakat pemerintahan daerah. lsm) organisasi masyarakat ormas), tokoh masyarakat, pengusaha investor, pemerintah bupati adalah bupati kulon progo. pusat, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta diy), kabupaten kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok delegasi adalah perwakilan yang disepakati masyarakat rentan termarjinalkan. peserta musrenbang untuk menghadiri 11l. rencana pembangunan jangka menengah musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. daerah yang selanjutnya disingkat rpm tim penyelenggara musrenbang yang adalah dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya disingkat tpm adalah tim yang untuk periode (lima) tahun. menyelenggarakan pelaksanaan musrenbang rencana kerja pemerintah daerah yang baik musrenbang desa kelurahan, selanjutnya disingkat rkd adalah dokumen musrenbang kecamatan dan musrenbang perencanaan daerah untuk periode (satu) kabupaten. tahun atau disebut dengan rencana rencana kerja dan anggaran satuan kerja pembangunan tahunan daerah. perangkat daerah yang selanjutnya disingkat rencana strategis skpd yang selanjutnya rka skpd adalah dokumen perencanaan dan disingkat dengan renstra skpd adalah dokumen penganggaran yang berisi program dan kegiatan perencanaan skpd untuk periode (lima) skpd yang merupakan penjabaran dari senja tahun. skpd yang bersangkutan dalam satu tahun rencana kerja skpd yang selanjutnya disingkat anggaran yang diperlukan untuk senja skpd adalah dokumen perencanaan skpd melaksanakannya. untuk periode (satu) tahun. musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang rkd kabupaten adalah forum kecamatan yang selanjutnya disingkat antar pemangku kepentingan dalam rangka musrenbang kecamatan adalah forum antar menyusun rencana pembangunan tahunan pelaku dalam rangka penyusunan rencana daerah. pembangunan kecamatan. forum skpd adalah wahana antar pihak yang rencana pembangunan kecamatan yang langsung atau tidak langsung mendapatkan selanjutnya disingkat rpk adalah dokumen manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan untuk sesuai dengan tugas dan fungsi skpd. periode (satu) tahun. tim pemandu adalah tenaga terlatih atau anggaran pendapatan dan belanja desa yang berpengalaman dalam memfasilitasi dan selanjutnya disingkat apb desa adalah rencana memandu diskusi kelompok konsultasi publik keuangan tahunan pemerintahan desa yang yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis dibahas dan disetujui bersama oleh kepala desa substansi dan memiliki keterampilan dalam dan badan permusyawaratan desa, dan penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk ditetapkan dengan peraturan desa. menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan. rencana pembangunan jangka menengah desa, narasumber adalah pihak pemberi informasi yang selanjutnya disingkat rpm desa adalah yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk dokumen perencanaan pembangunan desa proses pengambilan keputusan hasil untuk periode (lima) tahun. musrenbang. rencana pembangunan jangka menengah bab kelurahan, yang selanjutnya disingkat rpm kelurahan adalah dokumen perencanaan ruang lingkup pembangunan kelurahantan perencanaan desa untuk periode (satu) tahun. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi rencana kerja pembangunan kelurahan yang pelaksanaan musrenbang dalam rangka selanjutnya disingkat rkp kelurahan adalah penyusunan perencanaan pembangunan, yang dokumen perencanaan pembangunan kelurahan terdiri dari untuk periode (satu) tahun. rkd, rpk, dan musyawarah perencanaan pembangunan rkp seluruh desa kelurahan yang selanjutnya disingkat esa kelurahan. musrenbang desa kelurahan adalah forum musrenbang sebagaimana dimaksud pada musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara dilaksanakan secara berjenjang yaitu partisipatif oleh para pemangku kepentingan musrenbang desa kelurahan, tingkat desa kelurahan untuk menyepakati musrenbang kecamatan, dan rencana kegiatan (satu) tahunan. musrenbang rkd kabupaten. lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disingkat lpml adalah lembaga bab iii yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk membantu pemerintah desa dan merupakan musrenbang desa kelurahan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. bagian kesatu lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang selanjutnya disingkat lpml adalah tujuantujuan dilaksanakannya musrenbang desa pembangunan kelurahan adalah menyepakati prioritas kebutuhan masalah dan kegiatan desa kelurahan yang akan menjadi bahan penyusunan rkp desa rkp kelurahan dengan pemilahan sebagai berikut prioritas kegiatan desa kelurahan yang akan bagian kedua dilaksanakan oleh desa kelurahan sendiri dan dibiayai melalui swadaya desa tahapan masyarakat, prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari tahapan musrenbang desa kelurahan terdiri apbd atau sumber dana lain, dan dari prioritas masalah dan kegiatan daerah yang pra musrenbang desa kelurahan, ada desa kelurahan yang akan diusulkan pelaksanaan musrenbang desa kelurahan, melalui musrenbang kecamatan untuk dan menjadi kegiatan pemerintah daerah dan pasca musrenbang desa kelurahan. dibiayai melalui apbd, apbd diy dan apbn. menyepakati tim delegasi desa kelurahan yang tahapan pra musrenbang desa kelurahan akan memaparkan persoalan daerah yang ada sebagaimana dimaksud pada huruf desa kelurahan pada forum musrenbang adalah kecamatan untuk penyusunan program pembentukan tpm desa kelurahan, pemerintah daerah tahun yang akan datang. persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa kelurahan, meliputi penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa kelurahan, tugas tim delegasi desa kelurahan sebagaimana pengumuman kegiatan musrenbang desa dimaksud dalam huruf adalah kelurahan dan penyebaran undangan membantu tpm dalam menyusun dokumen kepada peserta dan narasumber, dan rkp desa kelurahan, mengkoordinir persiapan logistik, antara memaparkan mengusulkan daftar prioritas lain tempat, konsumsi, alat, dan bahan, kegiatan pembangunan desa kelurahan pada cc. penyusunan data dan informasi desa forum musrenbang kecamatan setelah kelurahan dari hasil kajian oleh tim memperoleh kepastian berbagai kegiatan pemandu, pembangunan yang akan dilaksanakan inventarisasi permasalahan, dan potensi desa kelurahan serta sumber pendanaannya, desa kelurahan setiap pedukuhan dan bersama warga masyarakat, dan bersama lpml lpml membantu kepala desa penyusunan draft rancangan awal rkp lurah mensosialisasikan program pembangunan desa rkp kelurahan, berdasarkan dokumen yang akan dilaksanakan dan mendorong rpm desa kelurahan dan draft rancangan masyarakat untuk melakukan pemantauan awal senja skpd serta hasil hasil kajian terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. desa kelurahan oleh tpm dan tim pemandu. tahapan pelaksanaan musrenbang desa penutupan dengan penandatanganan berita kelurahan sebagaimana dimaksud pada acara musrenbang desa kelurahan dan (l)huruf adalah penyampaian kata penutup oleh tpm. pembukaan, pemaparan dan diskusi dengan narasumber tahapan pasca musrenbang desa kelurahan sebagai masukan untuk musyawarah, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi adalah pemaparan oleh wakil masyarakat rapat kerja tim perumus hasil musrenbang mengenai gambaran persoalan desa desa kelurahan, meliputi kelurahan menurut hasil kajian yang penyusunan daftar prioritas masalah dibagi sesuai urusan bidang pembangunan daerah yang ada desa kelurahan untuk desa kelurahan, disampaikan dalam musrenbang pemaparan kepala desa lurah mengenai kecamatan untuk dibiayai melalui apbd evaluasi rkp desa rkp kelurahan yang kabupaten, apbd diy, apbn atau sumber sudah berjalan, kerangka prioritas dana lainnya, menurut rpm desa, informasi prakiraan penyusunan rkp desa rkp kelurahan alokasi dana desa dan sumber anggaran sampai menjadi rancangan peraturan lain untuk tahun yang sedang kepala desa lurah, direncanakan, penetapan peraturan kepala desa lurah pemaparan lurah mengenai evaluasi rkp oleh kepala desa lurah menjadi kelurahan yang sudah berjalan dan peraturan kepala desa lurah, dan kerangka prioritas menurut rpm penerbitan keputusan kepala desa lurah kelurahan, untuk tim delegasi desa kelurahan. pemaparan pihak kecamatan, skpd pembekalan tim delegasi desa kelurahan utd lingkup kecamatan mengenai agar menguasai data informasi dan kebijakan dan prioritas program daerah penjelasan mengenai usulan yang akan wilayah kecamatan, dan dibawa tim delegasi musrenbang tanggapan diskusi bersama warga kecamatan serta penguatan kemampuan masyarakat. lainnya, dan cc. pemaparan rancangan awal rkp desa rkp cc. penyusunan apb desa rka kelurahan kelurahan oleh tpm dan tanggapan dengan mengacu pada dokumen rkp desa pengecekan (verifikasi) oleh peserta, rkp kelurahan. kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per urusan bidang, musyawarah penentuan tim delegasi desa kelurahan, dan tugas tpm desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah, dan materi, peserta, dan narasumber pasca musrenbang desa kelurahpenyelenggaraan musrenbang desa musrenbang desa kelurahan secara terbuka kelurahan adalah efektif dan efisien, dokumen rpm desa rpm kelurahan, mengorganisasi seluruh proses musrenbang hasil kajian desa kelurahan, inventarisasi desa kelurahan, mulai dari tahap pra, permasalahan dan potensi desa kelurahan per pelaksanaan dan pasca sampai selesai pedukuhan rw, penyusunan rkp desa rkp kelurahan, hasil evaluasi rkp desa rkp kelurahan tahun menyusun daftar dan mengkoordinir berjalan, persiapan peralatan, bahan materi, tempat, rancangan awal rkp desa rkp kelurahan alat dan bahan yang diperlukan, tahun yang akan datang, menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan program prioritas masing masing skpd dan musrenbang desa kelurahan: dan daerah: dan pembekalan tim delegasi desa kelurahan. program nasional dan daerah yang masuk desa. dapat menunjuk tim pemandu untuk membantu kelancaran pelaksanaan muse bang desa kelurahan. peserta musrenbang desa kelurahan adalah keterwakilan wilayah pedukuhan rw, keterwakilan sektor ekonomi, pertanian, tim pemandu sebagaimana dimaksud dalam kesehatan, pendidikan dan lingkungan, beranggotakan beberapa orang keterwakilan kelompok usia meliputi generasi sesuai kebutuhan yang berasal dari aparat muda dan generasi tua, pemerintah desa kelurahan. keterwakilan kelompok sosial dan perempuan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tugas tim pemandu musrenbang desa adalah keterwakilan organisasi yang menjadi pemangku memfasilitasi jalannya pelaksanaan sidang kepentingan dalam upaya pembangunan dalam musrenbang desa. desa kelurahan. ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang desa kelurahan diatur dengan peraturan kepala desa lurah. rancangan awal senja kelurahan, daftar nama delegasi desa kelurahan untuk narasumber musrenbang desa kelurahan adalah mengikuti musrenbang kecamatan, dan kepala desa lurah, berita acara musrenbang desa kelurahan. ketua dan para anggota bpd, ketua lpml lpml bagian kelima camat dan atau aparat kecamatan, kepala utd, pelaksanaan dan pembiayaan kepala puskesmas, sg. lsm yang ada desa yang bersangkutan, konsultan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa kelurahan, dan pelaksanaan musrenbang desa kelurahan diserang ketua rw rt. gerakan paling lambat pada akhir bulan januaridesa dibebankan pada apb desa tahun anggaran berjalan. keluaran musrenbang desa kelurahan adalah dokumen hasil musrenbang desa kelurahan yang pembiayaan atas seluruh penyelenggaran berisi kegiatan musrenbang kelurahan dibebankan rkp desa yang berisi daftar prioritas masalah pada apbd (dpa kelurahan) tahun anggaran dan kegiatan pembangunan desa yang akan berjalan. dibiayai melalui apbd desa, dan daftar prioritas masalah dan kegiatan pembangunan desa yang bab akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan menjadi kegiatan pemerintah daerah untuk musrenbang kecamatan dibiayai melalui apbd kabupaten, apbd diy, apbn atau sumber dana lainnya, bagian kesatu rkp kelurahan yang berisi daftar prioritas masalah dan kegiatan yang ada wilayah tujudiy, apbn atau sumber dana tujuan diselenggarakannya musrenbang kecamatan lainnya, adalah membahas dan menyepakati hasil musrenbang bagian kedua desa kelurahan, usulan skpd tingkat kecamatan, ormas tingkat kecamatan yang akan tahapan menjadi prioritas pembangunan wilayah kecamatan yang dituangkan dalam rpk, membahas dan menyepakati program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan tahapan musrenbang kecamatan terdiri dari: prioritas, dan pra musrenbang kecamatan, menyepakati tim delegasi kecamatan yang akan pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan mewakili kecamatan dalam forum skpd dan pasca musrenbang kecamatan. musrenbang rkd kabupaten. tahapan pra musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tugas delegasi kecamatan sebagaimana dimaksud pengorganisasian penyelenggaraan muse dalam huruf adalah bang kecamatan meliputi membantu tpm menyusun daftar kegiatan pembentukan tpm kecamatan, prioritas wilayah kecamatan untuk dibahas pembahasan identifikasi peserta pada forum skpd dan musrenbang rkd musrenbang kecamatan, kabupaten, persiapan teknis musrenbang kecamatan, memperjuangkan kegiatan prioritas meliputi pembangunan kecamatan dalam forum skpd penyusunan jadwal dan agenda dan musrenbang rkd kabupaten, musrenbang kecamatan, mendiskusikan berita acara hasil musrenbang pengumuman kegiatan musrenbang kecamatan dengan anggota dprd dari daerah kecamatan dan penyebaran undangan pemilihan kecamatan yang bersangkutan, kepada peserta dan narasumber, dan bersama tpm membantu camat mengumumkan mengkoordinir persiapan logistik antara program pembangunan yang akan dilaksanakan lain tempat, konsumsi, alat, dan dan mendorong masyarakat untuk melakukan bahan. pemantauan terhadap kegiatan tersebut. penyiapan bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan yaitu daftar kegiatan prioritas kecamatan, kompilasi hasil musrenbang desa kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati musrenbang desa kelurahan, dan dikelompokkan menurut skpd, daftar program kegiatan yang belum pembahasan rancangan rpk disepakati menjadi program kegiatan pemaparan permasalahan wilayah prioritas dalam musrenbang berdasarkan arah pembangunan kecamatan tahun lalu. tahun berjalan, kompilasi daftar masalah daerah yang ada diskusi penanaman permasalahan desa kelurahan dan penyiapan rancangan wilayah kecamatan, dan awal rpk yang meliputi penyelamatan permasalahan wilayah pemilahan usulan kegiatan desa kecamatan. kelurahan, yang merupakan kewenangan sidang kelompok desa dan kewenangan kecamatan, diskusi kelompok penanaman isu prioritas pengelompokan usulan kegiatan desa wilayah kecamatan, dan kelurahan menjadi isu permasalahan diskusi pleno penyelamatan isu prioritas kecamatan, dan beserta indikasi program dan kegiatan. mengklasifikasi usulan kegiatan pada sidang pleno ii: kelompok skpd berdasarkan urusan. penentuan prioritas kegiatan berdasarkan menyiapkan bahan rancangan awal senja pagu indikatif, rkd. pemilihan delegasi kecamatan, dan penetapan berita acara. tahapan pelaksanaan musrenbang kecamatan penutupan. sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tahapan pasca musrenbang kecamatan pendaftaran peserta, sebagaimana dimaksud pada huruf pembukaan acara, dengan agenda adalah pembukaan dan penyampaian agenda rapat kerja tim perumus hasil musrenbang musrenbang, kecamatan, laporan ketua panitia musrenbang pembekalan delegasi musrenbang kecamatan oleh ketua tpm, dan kecamatan, sambutan camat sekaligus membuka cc. penyampaian hasil musrenbang kecamatan acara musrenbang kecamatan secara kepada bappeda, dan resmi. penyampaian hasil musrenbang kecamatan sidang pleno oleh tpm kecamatan desa kelurahan pemaparan hasil musrenbang kecamatan tahun sebelumnya, pemaparan arah pembangunan pada tahun berjalan, tugas tpm sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pemaparan hasil verifikasi huruf angka adalah awal usulan desa kelurahan, dan materi, peserta, dan narasumber pasca musrenbang kecamatdalam penyelenggaraan musrenbang musrenbang kecamatan secara terbuka, kecamatan adalah efektif, dan efisien, tema dan prioritas pembangunan daerah tahun mengorganisasi seluruh proses musrenbang yang akan datang, kecamatan, mulai dari tahap pra, program dan indikator kinerja yang akan dicapai pelaksanaan dan pasca sampai selesai dalam rpm, penyusunan rpk, cc. pagu dana usulan hasil musrenbang kecamatan, menyusun daftar dan mengkoordinir dokumen rkp desa rkp kelurahan dari persiapan peralatan, bahan materi, tempat, masing masing desa kelurahan yang berisi alat dan bahan yang diperlukan, dan kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan kelurahan dan kecamatan, musrenbang kecamatan. daftar nama anggota delegasi dari desa kelurahan untuk mengikuti musrenbang tpm dapat menunjuk tim pemandu untuk kecamatan, membantu kelancaran pelaksanaan muse daftar nama para wakil kelompok fungsional bang kecamatan. asosiasi warga organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, lsm yang ada kecamatan, atau organisasi tani nelayan tingkat kecamatan, tim pemandu sebagaimana dimaksud hasil evaluasi pelaksanaan rkd pada tahun beranggotakan beberapa orang sesuai sebelumnya kecamatan, kebutuhan yang berasal dari aparat kecamatan. draft rancangan awal senja skpd, rancangan awal rpk tahun berjalan, tugas tim pemandu musrenbang kecamatan hasil penjaringan aspirasi anggota dprd daerah adalah memfasilitasi jalannya pelaksanaan pemilihan setempat yang akan menjadi prioritas sidang dalam musrenbang kecamatan. pembangunan wilayah kecamatan yang dituangkan dalam rpk, dan ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis hasil pembahasan program kegiatan yang belum pelaksanaan musrenbang kecamatan diatur disepakati menjadi program kegiatan prioritas dengan peraturan kepala bappeda. dalam musrenbang kecamatan tahun lalu. bagian keempat peserta musrenbang kecamatan adalah keluaran pemerintah desa kelurahan, tim delegasi desa kelurahan, skpd dan unit kerja tingkat kecamatan, anggota dprd yang berasal dari daerah keluaran musrenbang kecamatan adalah pemilihan yang bersangkutan, rpk yang berisi daftar prioritas masalah dan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kegiatan yang menjadi urusan kewenangan dan lembaga swadaya masyarakat yang wajib dan pilihan pemerintah daerah tahun mempunyai wilayah kerja kecamatan, yang akan datang yang akan diusulkan melalui keterwakilan kelompok sosial dan perempuan, musrenbang rkd kabupaten untuk menjadi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kegiatan pemerintah daerah yang dibiayai dari perwakilan pelaku usaha wilayah kecamatan apbd kabupaten, apbd diy, apbn atau sumber bersangkutan yang didasari pada kemampuan dana lainnya, untuk peningkatan sumberdaya lokal. daftar program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas, cc. rancangan awal senja skpd, daftar nama delegasi kecamatan untuk narasumber musrenbang kecamatan adalah mengikuti forum skpd dan musrenbang rkd narasumber dari kabupaten kabupaten, dan anggota dprd dari daerah pemilihan berita acara musrenbang kecamatan. kecamatan yang bersangkutan, bappeda, bagian kelima perwakilan skpd kabupaten, dan unit kerja kecamatan yang bersangkutan. pelaksanaan dan pembiayaan narasumber dari kecamatan camat: aparat kecamatan, lsm yang ada kecamatan yang pelaksanaan musrenbang kecamatan diselenggarkan bersangkutan, dan kan paling lambat minggu dua bulan februari para ahli profesional yang dibutuhkan. tahun anggaran berjalan. pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan musrenbang kecamatan dibebankan pada anggaran kecamatan yang bersumber dari apbd tahun mengkomunikasikan hasil forum skpd dengan anggaran berjalan. komisi dprd yang membidangi. bab bagian kedua forum skpd tahapan bagian kesatu tujuan tahapan forum skpd terdiri dari persiapan forum skpd, pelaksanaan forum skpd, dan cc. paska forum skpd. tujuan forum skpd adalah menyelaraskan program dan kegiatan skpd tahapan persiapan forum skpd sebagaimana dengan usulan program dan kegiatan hasil dimaksud pada huruf adalah sebagai musrenbang kecamatan dan jaring aspirasi berikut dprd, penyiapan tim penyelenggara forum skpd, mempertajam indikator serta target program dan penyiapan tata cara penyelenggaraan yang kegiatan skpd sesuai dengan tugas dan fungsi memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, skpd, agenda pembahasan forum skpd dan menyelaraskan program dan kegiatan antar pembagian kelompok dan tata tertib acara, skpd dengan skpd lainnya dalam rangka cc. penyiapan bahan untuk pembahasan antara optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan lain rancangan senja skpd, inventarisasi kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas kertas kerja proses penyusunan rancangan pembangunan daerah, dan senja skpd sebagai sumber data dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan informasi bagi peserta forum apabila prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk memerlukan klarifikasi atas rancangan senja masing masing skpd. skpd yang akan dibahas, melaporkan rencana pelaksanaan forum skpd, kepada bupati melalui kepala bappeda, dan tugas delegasi forum skpd mengundang narasumber, fasilitator, dan membantu tim penyelenggara forum skpd peserta forum skpd. dalam memutakhirkan rancangan senja skpd, memperjuangkan kegiatan prioritas senja skpd tahapan pelaksanaan forum skpd dalam musrenbang rkd, dan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut acara pembukaan secara resmi forum skpd. hasil forum skpd yang terdiri dari lampiran sidang pleno pemaparan materi antara lain: sebagai berikut kebijakan pemerintah daerah terkait berita acara forum skpd yang berisi pembangunan daerah yang perlu daftar hadir peserta, rumusan rencana dipedomani dan diperhatikan dalam program kegiatan skpd, menyusun senja skpd dan materi lain daftar kegiatan lintas skpd dan lintas yang dianggap perlu, wilayah, dan pemaparan rancangan senja skpd, dan daftar program kegiatan yag belum tanggapan dan masukan dari peserta. disepakati menjadi program kegiatan sidang kelompok, antara lain: prioritas. membahas program dan kegiatan skpd kriteria penilaian, dalam rangka penanaman indikator, daftar delegasi forum skpd, sinkronisasi program dan kegiatan lintas rancangan senja skpd yang skpd yang ditugaskan kepada setiap disempurnakan: dan kelompok. rumusan rencana program dan kegiatan sidang pleno ii, antara lain skpd. pemaparan hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum skpd, tahapan pasca forum skpd sebagaimana untuk memperoleh tanggapan dan dimaksud pada huruf adalah sebagai diputuskan menjadi satu kesatuan berikut rangkuman hasil sidang kelompok forum rapat kerja tim perumus hasil forum skpd, skpd, dan penyampaian hasil forum skpd kepada rangkuman keputusan hasil sidang bappeda, dan kelompok, selanjutnya dirumuskan cc. pengumuman hasil forum skpd.. tugas tim penyelenggara forum skpd penutupan forum skpd, antara lain sebagaimana dimaksud dalam pembacaan rancangan berita acara huruf adalah kesepakatan hasil forum skpd, menggabungkan daftar prioritas kegiatan tanggapan dan masukan peserta forum pembangunan dari setiap kecamatan, skpd, dan mengkompilasi daftar perincian kegiatan pengambilan keputusan kesepakatan pembangunan yang berasal dari rancangan hasil forum skpd. senja skpd, rumusan kesepakatan hasil forum skpd, mengidentifikasi dan memperkirakan biaya disusun dalam berita acara kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan dari usulan kecamatan, skpd, unit kerja skpd, kecamatan dan organisasi profesi, daftar prioritas kegiatan pembangunan dari masyarakat, sosial, lsm tingkat setiap kecamatan, kabupaten serta hasil penjaringan aspirasi daftar nama anggota delegasi dari kecamatan, masyarakat oleh dprd, hasil evaluasi pelaksanaan rkd pada tahun menyusun rincian agenda pembahasan sebelumnya skpd, forum skpd, pokok pikiran dprd dari hasil penjaringan mengumumkan secara terbuka jadwal, aspirasi masyarakat, dan agenda pembahasan, dan tempat daftar usulan program kegiatan dari organisasi penyelenggaraan forum skpd, profesi, masyarakat, sosial, dan lsm tingkat membuka pendaftaran dan atau kabupaten.urusan peserta forum skpd kabupaten terdiri dari skpd dalam skala kabupaten, delegasi musrenbang kecamatan, skpd, dan mempersiapkan bahan dan peralatan serta organisasi profesi, masyarakat, sosial, dan lsm nobulan untuk forum skpd, dan tingkat kabupaten, dan melaporkan hasil forum skpd bupati pimpinan atau anggota komisi dprd yang dengan tembusan kepada bappeda. terkait dengan tugas dan fungsi skpd. ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan forum skpd diatur dengan peraturan kepala bappeda. forum skpd dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa skpd sekaligus dalam bagian ketiga satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. materi, peserta, dan narasumber narasumber forum skpd adalah materi forum skpd adalah kepala skpd kabupaten, tema dan prioritas pembangunan daerah tahun kepala dan pejabat struktural bappeda, yang akan datang, cc. anggota dprd dan komisi mitra kerja masing program dan indikator kinerja yang akan dicapai masing skpd kabupaten, dalam rpm, lsm yang memiliki bidang kerja sesuai dengan cc. rancangan senja skpd, urusan skpd, dan pagu indikatif untuk masing masing urusan dan ahli profesional baik yang berasal dari kalangan skpd, praktisi maupun akademisi. bagian keempat bab keluaran musrenbang rkd kabupaten bagian kesatu keluaran forum skpd adalah tujuan rancangan senja skpd yang telah disempurnakan, daftar nama delegasi dari forum skpd yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat tujuan musrenbang rkd kabupaten adalah skala kabupaten untuk mengikuti musrenbang penyempurnaan rancangan rkd, rkd kabupaten dengan memperhatikan menyelaraskan arah kebijakan prioritas dan adanya perwakilan perempuan, sasaran pembangunan daerah dengan arah kriteria penilaian untuk penentuan program kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan kegiatan pada musrenbang rkd kabupaten, daerah diy, dan mengklarifikasi usulan program dan kegiatan berita acara kesepakatan hasil forum skpd yang telah disampaikan masyarakat kepada yang berisi daftar prioritas kegiatan, daftar pemerintah daerah pada musrenbang kegiatan yang belum disepakati, daftar hadir kecamatan dan atau sebelum musrenbang dan tandatangan perwakilan peserta. rkd kabupaten dilaksanakan, mempertajam indikator kinerja program dan bagian kelima kegiatan prioritas daerah, menyepakati arah kebijakan, prioritas dan pelaksanaan dan pembiayaan sasaran pembangunan daerah, dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah. pelaksanaan forum skpd dilaksanakan paling lama bagian kedua minggu terakhir bulan februari. materi, peserta, dan narasumber pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan forum skpd dibebankan pada apbd tahun materi musrenbang rkd kabupaten adalah anggaran berjalan. tema dan prioritas pembangunan daerah tahun yang akan datang, program dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam rpm, cc. rancangan senja skpd yang telah narasumber musrenbang rkd kabupaten adalah disempurnakan, pimpinan atau anggota dprd, pagu indikatif untuk masing masing urusan dan pejabat dari pemerintah daerah diy, skpd, pejabat skpd, atau daftar prioritas kegiatan pembangunan dari hasil unsur lain yang dipandang perlu, dapat forum skpd, diundang menjadi narasumber musrenbang daftar nama anggota delegasi dari musrenbang rkd kabupaten. kecamatan dan forum skpd: dan hasil evaluasi pelaksanaan rkd pada tahun bagian ketiga sebelumnya. tahapan peserta musrenbang rkd kabupaten terdiri dari bupati dan wakil bupati, tahapan musrenbang rkd kabupaten terdiri pimpinan dan anggota dprd, dari cc. unsur pemerintah daerah diy, persiapan musrenbang rkd kabupaten, unsur pemerintah kabupaten lingkungan pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten, pemerintah daerah diy: dan pemerintah kabupaten yang berbatasan dengan pasca musrenbang rkd kabupaten. daerah, pejabat bappeda, tahapan persiapan musrenbang rkd pejabat skpd, kabupaten sebagaimana dimaksud pada para camat, huruf adalah sebagai berikut para delegasi mewakili peserta musrenbang penyiapan tim penyelenggara musrenbang kecamatan, rkd kabupaten, delegasi forum skpd, penyiapan tata cara penyelenggaraan yang akademisi: memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, il. lsm ormas, agenda pembahasan musrenbang rkd organisasi profesi, kabupaten dan pembagian kelompok dan tokoh masyarakat, tata tertib acara, oo. keterwakilan perempuan, dan melaporkan rencana pelaksanaan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan musrenbang rkd kabupaten kepada serta unsur lain yang dipandang perlu. bupati, mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta musrenbang rkd kabupaten, menyiapkan bahan materi bahasan pembacaan rancangan berita acara musrenbang rkd kabupaten, kesepakatan hasil musrenbang rkd mempublikasikan kepada masyarakat pokok kabupaten, materi rancangan rkd yang akan dibahas tanggapan dan masukan peserta dalam musrenbang rkd kabupaten, dan musrenbang rkd kabupaten, dan merancang pembagian kelompok diskusi dan pengambilan keputusan kesepakatan menyiapkan panduan penyelenggaran tata hasil musrenbang rkd kabupaten. tertib sidang diskusi kelompok musrenbang rancangan berita acara kesepakatan hasil rkd kabupaten. musrenbang rkd kabupaten yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang tahapan pelaksanaan musrenbang rkd rkd kabupaten, antara lain teridiri dari kabupaten sebagaimana dimaksud pada lampiran sebagai berikut huruf adalah sebagai berikut rancangan berita acara kesepakatan pembukaan musrenbang rkd kabupaten, hasil musrenbang rkd kabupaten, sidang pleno rencana program dan kegiatan prioritas pemaparan materi dari para narasumber dan daerah, dan rancangan rkd. daftar hadir peserta musrenbang rkd sidang kelompok kabupaten. penilaian program dan kegiatan skpd setiap kelompok. tahapan pasca musrenbang rkd kabupaten sidang pleno sebagaimana dimaksud pada huruf pemaparan hasil pembahasan materi adalah sebagai berikut rancangan rkd oleh setiap pimpinan melaksanakan rapat kerja pemutakhiran kelompok diskusi, dan tanggapan, rancangan rkd, penanaman, dan klarifikasi dari seluruh menetapkan rancangan akhir rkd sesuai peserta musrenbang rkd kabupaten dengan hasil dari pelaksanaan musrenbang untuk disepakati menjadi keputusan rkd kabupaten yang berupa arah musrenbang rkd kabupaten. kebijakan, prioritas sasaran, program dan rangkuman hasil rapat pleno kegiatan pembangunan, beserta besaran musrenbang rkd kabupaten dana, dan selanjutnya dirumuskan kedalam cc. sosialisasi mengumumkan hasil musrenbang rancangan berita acara kesepakatan rkd kabupaten. hasil musrenbang rkd kabupaten oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala bappeda. penutupan musrenbang rkd kabupaten tugas tim penyelenggara musrenbang rkd antara lain kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah menyusun daftar prioritas kegiatan bagian kelima pembangunan dari hasil forum skpd, dan melaksanakan tahapan musrenbang rkd pelaksanaan dan pembiayaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten diselenggarakan paling lambat minggu terakhir diatur dengan peraturan kepala bappeda. bulan maretrkd kabupaten dibebankan pada apbd tahun anggaran berjalan. keluaran dari pelaksanaan musrenbang rkd bab vii kabupaten adalah ketentuan penutup daftar prioritas program kegiatan pembangunan daerah berdasarkan hasil penilaian, rancangan akhir rkd yang berisi arah kebijakan, prioritas, sasaran dan peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal program kegiatan pembangunan beserta diundangkan. besaran dana yang akan dibiayai apbd kabupaten, dan program kegiatan yang akan diusulkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk dibiayai dari apbd diy, apbn, serta pengundangan peraturan bupati ini dengan swadaya oleh masyarakat. penempatannya dalam berita daerah kabupaten berita acara musrenbang rkd kabupaten yang kulon progo. berisi daftar prioritas kegiatan, dan ditetapkan wates daftar hadir dan tandatangan perwakilan pada tanggal desember pesertatata naskah dinas elektronik peraturan menteri dalam negeri nomor pada pemerintah daerah tahun tentang tata naskah lingkungan pemerintah daerah, dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan menteri pendayagunaan aparatur bupati kulon progo negara dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang pedoman umum menimbang: bahwa dalam upaya mewujudkan sistem penyusunan tata naskah dinas elektronik administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, maka penyelenggaraan tata naskah peraturan bupati kulon progo nomor dinas pada pemerintah daerah, perlu tahun tentang pedoman tata naskah memanfaatkan perkembangan teknologi dinas pemerintah daerah, informastata naskah menetapkan peraturan bupati tentang pedoman tata dinas elektronik pada pemerintah daerah: naskah dinas elektronik pada pemerintah daerah. bab tata naskah dinas elektronik yang selanjutnya disingkat ende adalah pengelolaan naskah dinas ketentuan umumyang dibangun dengan memanfaatkan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat daerah adalah kabupaten kulon progo. legal. pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat infrastruktur adalah kelengkapan sistem daerah sebagai unsur penyelenggara ende berupa perangkat lunak (software) dan pemerintahan daerah. perangkat keras (hardware), antara lain komputer bupati adalah bupati kulon progo. induk (server), jaringan, komputer personal sekretaris daerah adalah sekretaris daerah (personal computer), pemindai (scanner), dan kabupaten kulon progo. piranti elektronik lainnya. satuan kerja perangkat daerah yang suprastruktur adalah kelengkapan sistem ende, selanjutnya disingkat skpd adalah sekretariat samping infrastruktur, antara lain daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat kelembagaan, penatalaksanaan, dan sumber daya daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, manusia. kecamatan dan kelurahan serta lembaga lain. template borang acuan adalah format naskah unit kerja adalah unit organisasi yang berada dinas surat baku yang disusun secara elektronik. bawah koordinasi skpd. agenda surat adalah pencatatan indeks data naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai induk naskah dinas surat, yang meliputi tanggal, alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau nomor, perihal, pengirim, tujuan dan ringkasan. dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. administrator adalah personil yang mengelola naskah dinas elektronik adalah informasi yang server, data induk pengguna dan dokumen terekam dalam media elektronik sebagai alat elektronik. komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau operator adalah personil pengelola ende pada diterima oleh pejabat yang berwenang. skpd unit kerja. tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi pengguna adalah kepala skpd unit kerja, tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, pejabat bawahnya yang masuk dalam data penyiapan, pengamanan, pengesahan, induk (master data) dan berkepentingan dengan distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta naskah dinas yang dikelola dengan ende. media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. bab bab maksud dan tujuan desain sistem dan spesifikasi sistem maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah desain sistem merupakan deskripsi rancangan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah arsitektur, cakupan, alur kerja dan persyaratan daerah dalam pelaksanaan tata naskah dinas dalam penerapan ende. elektronik. spesifikasi sistem dalam penerapan ende tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagaimana dimaksud pada meliputi untuk percepatan penerapan e government guna spesifikasi yang bersifat fungsional, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan spesifikasi yang bersifat non fungsional. pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mendorong terwujudnya reformasi birokrasi pada desain sistem dan spesifikasi sistem ende aparatur pemerintah daerah. sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan bab iii merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. ruang lingkup bab ketentuan penutup ruang lingkup penyelenggaraan ende meliputi media perekaman naskah dinas, bentuk dan susunan naskah dinas: cc. penyiapan naskah dinas surat masuk beserta alur peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal disposisinya, diundangkan dan dilaksanakan paling lambat penyiapan naskah dinas surat keluar, tanggal januari manajemen template borang acuan, pengesahan, pengamanan, dan pengiriman.doman tata naskah dinas elektronik pada ditetapkan wates pemerintah daerah pada tanggal desember desain sistem. desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, bupati kulon progo, cakupan, alur kerja, dan persyaratan yang menjadi acuan dalam penerapan ende. cap ttd arsitektur ende. arsitektur ende adalah sistem yang terhubung dengan hasta wardoyo jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna. secara umum arsitektur ende dapat dijelaskan sebagai berikut diundangkan wates komputer induk (server dan basis data (data base) pada tanggal desember merupakan infrastruktur untuk meng install dan menyimpan data aplikasi. sekretaris daerah komputer induk (server dan basis data (data base) kabupaten kulon progo, menyediakan aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer, baik intranet maupun internet. cap ttdastungkoroberita daerah kabupaten kulon progo surat masuk adalah surat yang diterima dari instansi tahun nomorapabila surat masuk tersebut salah alamat, terdapat borang acuan pedoman umum tata naskah dinas. fasilitas khusus untuk mengembalikan penomoran juga dilakukan secara otomatis setelah dibuat pengadministrasi surat agar dilakukan penyesuaian. agenda surat keluar. agenda surat keluar yang telah selesai pengguna tujuan surat dapat menangani surat masuk akan disimpan dengan pemindaian (scanning) dokumen. dengan membuat disposisi. disposisi disposisi disposisi merupakan perintah atasan terhadap bawahan alur disposisi merupakan kelanjutan dari penanganan dalam menindaklanjuti surat masuk. sistem ende surat masuk atau disposisi lanjutan. menyediakan mekanisme pembuatan disposisi dan metode pembuat disposisi merupakan pengguna tujuan surat koordinasi antara pembuat dan penerima disposisi. yang menerima surat masuk pertama kali atau penerima pembuatan surat dengan template disposisi yang melakukan disposisi lanjutan. pembuatan surat dengan menggunakan template borang format disposisi dilengkapi dengan keterangan perintah acuan akan memberikan kemudahan dan keseragaman. yang diberikan kepada penerima disposisi. sistem ende menyediakan suatu mekanisme yang menyatu data disposisi yang telah diisikan akan tersimpan dalam dalam satu alur pembuatan agenda surat keluar. proses basis data yang terpusat dan sistem secara otomatis akan melengkapi template dengan data yang diperlukan dapat melengkapi dengan lampiran dokumen surat masuk. dilakukan secara langsung melalui aplikasi penyunting teks pengguna penerima disposisi dapat melihat secara (text editor) yang disediakan situs (web), tanpa harus langsung isi perintah disposisi melalui aplikasi ende. membuka aplikasi lain. penerima disposisi harus menindaklanjuti disposisi dan alur kerja melaporkan pelaksanaan tindak lanjut disposisi kepada surat masuk pembuat disposisi. surat masuk diterima oleh pengadministrasi surat apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan pada skpd unit kerja. disposisi lanjutan kepada pejabat bawahnya. pengadministrasi surat melakukan pencatatan data surat keluar agenda surat masuk dan melakukan penyimpanan. konsep surat dibuat oleh skpd unit kerja yang apabila surat yang diterima dalam bentuk fisik (hard mempunyai inisiatif untuk membuat konsep surat keluar. copy) maka penyimpanan fisik surat dilakukan dengan konsep surat dibuat dengan menggunakan template pemindaian (scanning) dokumen dan apabila dalam borang acuan sesuai dengan ketentuan yang mengatur bentuk naskah elektronik (softcopy) dilakukan unggah tentang tata naskah dinas pada pemerintah daerah. berkas (upload file). konsep surat harus diajukan kepada atasan untuk khusus untuk surat masuk yang sifatnya rahasia mendapat persetujuan. maka pemindaian dokumen tidak diperlukan dan surat yang telah disetujui oleh atasan diberi nomor sesuai pengguna tujuan surat dapat melakukan penanganan dengan format penomoran agenda surat keluar. secara langsung. surat yang telah diberi nomor kemudian dicetak dan data agenda surat masuk tersimpan dalam basis data dibubuhi tanda tangan dan cap sesuai dengan ketentuan yang terpusat (tidak tersimpan komputer lokal peraturan perundang undangan. pengguna). langkah terakhir adalah melakukan pemindaian untuk pengguna tujuan surat dapat melihat dan memeriksa disimpan sebagai file elektronik atau dikirim dengan data maupun isi surat masuk yang ditujukan aplikasi ende skpd unit kerja tujuan. kepadanya. persyaratan pemberian kewenangan kepada setiap pengguna, berupa infrastruktur masukan fin put) agenda surat, pemindaian dokumen, jaringan komputer merupakan suatu sistem jaringan pembuatan disposisi dan pembuatan surat keluar, yang berbasis local area network lan) atau jejaring nirkabel diatur oleh administrator sesuai dengan penugasan yang wireless network) yang terkoneksi dan dapat mengakses diberikan. aplikasi yang terdapat pada server. agenda surat masuk komputer induk merupakan perangkat keras yang masukan agenda menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan aplikasi ende menyediakan fasilitas masukan terhadap untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan. agenda surat masuk dan secara otomatis mencatat komputer klien merupakan perangkat keras yang petugas yang melakukan masukan agenda. data yang terhubung dengan jaringan sehingga dapat mengakses dicatat dalam aplikasi ende paling kurang memuat aplikasi pada komputer induk. nomor urut agenda, pemindai dokumen (scanner) merupakan perangkat tanggal penerimaan, untuk melakukan pemindaian dokumen pada komputer nomor tanggal dan perihal surat, klien yang dibutuhkan pada unit pengolah. tujuan surat, sistem keamanan adalah sistem yang menjamin identitas dan alamat pengirim, infrastruktur aman dari kerusakan, serangan virus, dan sifat: penyalahgunaan sistem. ringkasan isi surat, dan suprastruktur tembusan. pengelola ende adalah skpd unit kerja yang memiliki penyimpanan dokumen tugas pokok dan fungsi bidang teknologi informasi. surat masuk yang telah dicatat sebagai sebuah agenda administrator adalah sumber daya manusia yang surat masuk disimpan dengan dua alternatif: memiliki kewenangan dalam melakukan manajemen data pemindaian (scanning) dokumen merupakan sistem yang induk. memfasilitasi pemindaian apabila dokumen diterima operator adalah sumber daya manusia yang memiliki dalam bentuk naskah asli elektronik (hard copy). kewenangan dalam memanfaatkan aplikasi ende pada file upload dilakukan apabila surat telah diterima dalam masing masing skpd unit kerja. bentuk salinan naskah elektronik (soft copy) standar operasional prosedur sop) adalah ketentuan melihat detail agenda yang dibuat untuk mengatur pembagian kewenangan sistem ende memungkinkan setiap data agenda surat pengguna pada masing masing skpd unit kerja. masuk dan fail terkait yang telah disimpan dapat dilihat kembali secara mudah dan lengkap. ii. spesifikasi sistem membuat disposisi penerapan sistem ende secara umum harus memenuhi beberapa sistem menyediakan mekanisme untuk membuat spesifikasi dasar yang bersifat fungsional dan non fungsional. disposisi terhadap suatu agenda surat masuk. disposisi spesifikasi fungsional ini merupakan perintah lebih lanjut dalam proses manajemen pengguna penanganan agenda surat masuk. data induk pengguna master data user) memfasilitasi manajemen disposisi manajemen data pengguna yang berupa penambahan sistem memberikan mekanisme untuk manajemen dan atau peron aktifkan pengguna serta disusun disposisi, yaitu mekanisme untuk pembuatan laporan berdasarkan data kepegawaian. menu ini hanya dapat pelaksanaan tindak lanjut terhadap disposisi yang diakses oleh administrator aplikasi.scanning karena fisik surat tersebut langsung pembuatan konsep surat disampaikan pada pengguna tujuan surat. sistem menyediakan template yang mengacu pada pencarian dokumen ketentuan peraturan perundang undangan yang semua dokumen yang tersimpan dalam sistem akan mengatur tentang tata naskah dinas pada pemerintah dapat dicari berdasarkan kriteria pencarian yang ditentukan daerah. oleh pengguna. pencarian ini juga meliputi kegiatan persetujuan konsep surat pencatatan agenda surat masuk, disposisi, dan agenda surat terdapat fasilitas untuk melakukan persetujuan atasan keluar. terhadap konsep surat yang telah dibuat. dalam proses spesifikasi non fungsional persetujuan suatu konsep surat, dimungkinkan terjadi keamanan aplikasi koreksi dan revisi yang dilakukan secara berulang sampai aplikasi menjamin otentikasi pengguna yang melakukan didapat suatu konsep surat yang disepakati. pengaksesan secara minimal, mekanisme otentikasi pembuatan agenda surat keluar dilakukan dengan menggunakan pengecekan nama skpd unit kerja dapat melakukan input data agenda pengguna dan kata kunci (password) sehingga aplikasi surat keluar setelah konsep surat menjadi surat final. dapat diakses dengan menggunakan kewenangan yang penomoran otomatis telah ditentukan untuk masing masing pengguna. agenda surat yang telah dibuat diberi nomor secara otentikasi dilengkapi dengan keamanan yang otomatis oleh sistem berdasarkan suatu format menjamin bahwa data dimasukkan oleh pengguna penomoran yang dipilih. bukan oleh sistem lain, misalkan dengan menggunakan pemindaian (scanning) surat gambar atau tulisan khusus (catch) dan atau security surat keluar yang telah dilengkapi dengan tanda tangan question. dan cap disimpan dengan cara pemindaian (scanning). dalam akses aplikasi harus dijamin manajemen template aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang ter penggunaan template standar otentikasi. sistem menyediakan template borang acuan dengan pengguna hanya dapat mengakses menu yang bentuk dan susunan naskah dinas surat sebagaimana menjadi kewenangannya. tertuang dalam ketentuan yang mengatur tentang tata nama pengguna yang sama tidak dapat digunakan naskah dinas pada pemerintah daerah yang jumlah dan secara paralel. jenisnya ditentukan oleh administrator sesuai dengan pencatatan log aktivitas pengguna kemampuan sumber daya dan sarana yang tersedia aplikasi akan mencatat setiap aktivitas user yang berkaitan penggunaan template dalam pembuatan konsep surat terhadap sistem. template yang telah tersimpan harus terintegrasi log aktivitas ini dapat digunakan untuk melakukan dengan aplikasi ende sehingga proses melengkapi pemeriksaan terhadap segala proses perbuatan yang surat dapat langsung dilakukan melalui aplikasi situs memanfaatkan aplikasi ende. (website) tersebut tanpa memerlukan aplikasi editor fitur penghapusan dan pembatalan teks (penyuntingan). aplikasi tidak melakukan penghapusan secara langsung surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia dan (purge delete) terhadap dokumen ataupun agenda surat sangat rahasia ditangani sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, tetapi digunakan mekanisme flag untuk peraturan perundang undangan, namun pencatatan menandakan status validitas suatu dokumen atau agenda agenda dan alur disposisi masih dapat menggunakan surat. pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui alur kerja yang disediakan oleh aplikasi ende, dimana suatu mekanisme otorisasi yang diatur oleh masing masing perbedaannya terletak pada tidak adanya file hasilwates, desember bupati kulon progo,mulai perubahan atas peraturan bupati kulon progo penetapan letaknya dandang undang nomor tahun tentang uraian tugas pada unsur daerah daerah kabupaten djawa timur tengah organisasi terendah badan kepegawaian daerahsur organisasi terendah badan kepegawaian tentang petunjuk teknis penataan organisasi daerah: perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan kelancaran pelaksanaan tugas badan kepegawaian peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor daerah, beberapa ketentuan dalam peraturan bupati tahun tentang pembentukan organisasi dan tata sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a, perlu kerja lembaga teknis daerah: disempurnakan,nomor tahun tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah badan kepegawaian daerah: memutuskan mengelola keuangan bidang: mengelola kepegawaian bidang:dan menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas mengelola barang perlengkapan bidang. peraturan bupati kulon progo nomor menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tahun tentang uraian tugas pada unsur bidang perencanaan dan pengadaan pegawai: organisasi terendah badan kepegawaian menyusun formasi pns setiap tahun anggaran: daerah. mengajukbeberapa ketentuan dalam peraturan bupati kulon progo cons, nomor tahun tentang uraian tugas pada unsur melaksanakan perencanaan, pengendalian dan organisasi terendah badan kepegawaian daerah berita evaluasi pegawai non pns, daerah kabupaten kulon progo tahun nomor seri i. menyusun formasi pegawai non pns, diubah, sebagai berikut melaksanakan kegiatan pengadaan pegawai ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai non pns, berikut mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pengadaan, i. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang: sub bidang perencanaan dan pengadaan dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub pedoman dan kebijakan, analisis dan penilaian, bidang. penyusunan formasi, perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutsub bidang pengembangan karier mempunyai pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan tugas menyusun pedoman dan kebijakan dan dengan perencanaan dan pengadaan pegawai: menyelenggarakan pengembangan karier pegawai. menyusun dan mengendalikan program kerja sub bidang, uraian tugas sub bidang pengembangan karier cc. melaksanakan pengelolaan tata usaha bidang, adalah sebagai berikut meliputi melaksanakan urusan surat menyurat, kepustakaan, kearsipan, penyajian data, dokumentasi dan informasi bidang, mempelajari peraturan perundang undangan, uraian tugas sub bidang pelatihan pegawai adalah kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk sebagai berikut pelaksanaan serta bahan bahan lainnya yang mempelajari peraturan perundang undangan, berkaitan dengan pengembangan karier kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pegawai: pelaksanaan serta bahan bahan lainnya yang menyusun program kerja sub bidang: berkaitan dengan pelatihan pegawai, cc. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan menyusun jadwal pelaksanaan program kerja bidang pengembangan karier pegawai, sub bidang, menyiapkan bahan dan atau menyelenggarakan cc. mengirimkan melaksanakan diklat prajabatan, pemetaan potensi dan kompetensi dalam rangka mengirimkan melaksanakan diklat teknis: analisis potensi pns serta evaluasi kinerja mengirimkan melaksanakan diklat fungsional, pns: mengirimkan diklat kepemimpinan: menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan, menyiapkan kerjasama pelaksanaan pendidikan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam dan pelatihan, jabatan struktural: melaksanakan dan atau mengirimkan peserta menyiapkan bahan dan menyelenggarakan untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, evaluasi jabatan, kursus, seminar dan lokakarya: melaksanakan pelantikan dan pengambilan melaksanakan pengajaran pendidikan dan sumpah pejabat struktural, kepala sekolah, pelatihan, pejabat bumi dan pejabat penyidik pegawai menyiapkan bahan ajar dan bahan ujian peserta negeri sipil: pendidikan dan pelatihan: melaksanakan ujian dinas, melaksanakan observasi lapangan dan praktek melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan kerja lapangan: pangkat, i. menyiapkan instrumen penilaian bagi peserta mengolah dan menganalisis data yang dan tenaga pengajar: berhubungan dengan pengembangan karier, menyiapkan evaluasi penyelenggaraan menyusun standar kompetensi jabatan, dan pendidikan dan pelatihan, menyusun laporan pelaksanaan tugas sub menyusun data kelulusan peserta pendidikan bidang. dan pelatihan: oo. memproses sertifikasi surat tanda tamat ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai pendidikan dan pelatihan: berikut melaksanakan pengembalian peserta pendidikan dan pelatihan: dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang. sub bidang pelatihan pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan pelatih, lampiran huruf kriteria persyaratan administrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama didasarkan atas peraturan perundang undangan internal instansi yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian tingkatdan pembinaajabatan dan dilakukan oleh beberapa assessor. maksud peraturan bupati ini adalah sebagai pedomanpengisian jabatan pimpinan tinggi pratama bagian kesatu umum pengisian jabattinggi pratama sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sekretaris daerah, dan jabatan lain setingkat eselon yang ada lingkungan pemerintah kabupaten gunungkidutingkat golongan ruang iv b, sekurang kurangnya pernah menduduki (dua) kali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (atau struktural eselon ii.b) yang berbedagolongan ruang iv a, sekurang kurangnya pernah menduduki (dua) kali dalam jabatan administrator yang berbeda, sekurang kurangnya (dua) tahun secara kumulatif: berusia setinggi tingginya (satuiii atau yang setarabagian kedua tahap perencanaan pengisian jabatgunungkidu, sesuai dengan jenis, bidang tugas,unsur internal paling banyak (empat puluh lima keseratus:rekomendasi (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk masing masing jabatan kepada bupatihasilumuman dilaksanakan paling lambat kurang (lima persen) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran nama jabatan yang lowong, persyaratan administratif yang ditentukan,peserta yang mendaftar paling sedikit (empat) orang untuk (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama. dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal sebagaimana tersebut pada maka panitia seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal pendaftaran dan selekempat) calon, bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai pesertasudah: fotokopi hasil penilaian kinerja seleksi administrasi: seleksi kompetensi, cc. wawancara uji gagasan, sekertaris panitia seleksi membuat berita acara hasil penilaistrasi. ketentuan teknis penilaian adminstrasi sebagaimana dalam lampiran peraturan inuji gagasanuji gagasanuji gagasan,, berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalamakanrencana aksi daerah pencegahan tindak pidana perdagangan orang kabupaten gunungkidulen and children), telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun yangintrainii. rencana aksi daerah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (rad pencegahan typo) kondisi gunungkidultindak pidana perdagangan orang kabupaten gunungkidulgunungkidul. rencana aksi daerah pencegahan tindak pidana perdagangan orang kabupaten gunungkidulgunungkidulpembentukan gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan keputusan bupati gunungkidul nomor pts tanggal maret tentang pembentukan gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kabupaten gunungkidul, yang memiliki tugas pokoknya yaitu menyusun rencana aksi daerah dalam upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. melakukan advokasi dan sosialisasi pemberantasan perdagangan perempuan dan anak pada pemangku kepentingan. melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberantasan perdagangan perempuan dan akan kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati gunungkidul. adapun tugas pokok dan fungsi masing masing anggota gugus tugas adalah melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan bidang tugas pokok institusi organisasi masing masing, dan mengacu kepada peran kabupaten dalam pencegahan training sebagai berikut dinas pendidikan menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian pada perguruan tinggi untuk melakukan penelitian tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tentang akar masalah dan pola pola tindak pidana perdagangan orang serta upaya pencegahan secara struktural diberbagai perguruan tinggi negeri indonesia, terutama strata d3, dan s2. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten kecamatan kelurahan sesuai dengan ciri wilayah seperti pertanian, pesisir, perkebunan, perdagangan, industri jasa. memberdayakan lembaga pendidikan sebagai wadah sosialisasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan mengadakan diskusi kritis tingkat kabupaten secara rutin (kuartal semester). merancang model pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kondisi lokal kabupaten masing masing. menyiapkan trainer untuk para pelatih keterampilan dan lifeskill kabupaten kota bekerjasama dengan perusahaan penyalur tenaga kerja, tokoh masyarakat, narasumber pengamat training dan media massa. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui sekolah dan sanggar kegiatan belajar skb) mengembangkan kurikulum yang integratif dengan sosialisasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menggalakkan pemahaman pendidikan responsif gender kepada semua tenaga kependidikan kabupaten kota. dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan melakukan sosialisasi anti trafficking perempuan dan anak memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan melakukan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak memanfaatkan jaringan kerja dan kemampuan kelembagaan pemberdayaan perempuan meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan luar dan dalam negeri melaksanakan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak j . melaksanakan sosialisasi kesejahteraan dan perlindungan anak meningkatkan perlindungan perempuan dari dampak masalah sosial il. melaksanakan advokasi perlindungan terhadap perempuan dan anak melakukan advokasi kelompok masyarakat rentan trafficking dinas tenaga kerja dan transmigrasi mengawasi ketaatan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis) terhadap ketentuan perundang undangan ketenagakerjaan mengadakan evaluasi berkala terhadap kinerja optis dan merekomendasikan kepada balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia bp3tki) dan penerbit sup optis apabila melanggar operasional usaha menyediakan informasi akurat tentang jenis pekerjaan, upah dan persyaratan tki berbagai negara pengguna jasa tki mengembangkan pola pelatihan jasa tki sesuai kebutuhan negara tujuan melakukan advokasi penyadaran hak asasi manusia kepada pengguna jasa tenaga kerja melakukan efisiensi dalam pengurusan administrasi tenaga kerja indonesia tingkat kabupaten. mencermati berbagai perkembangan kebijakan tenaga kerjaan asing luar negeri malaysia, korea, hongkong, arab saudi, kuwait dsb). melakukan pengawasan terhadap optis tempat penampungan dan bukan melaksanakan pelatihan ketrampilan berbagai kejuruan untuk menciptakan tenaga yang keluar daerah sudah berbekal keahlian tertentu melakukan pengawasan pada proses penempatan tenaga kerja antar daerah dan antar negara. kantor departemen agama memperkuat penanaman moral dan agama dalam keluarga mengembangkan paket paket dakwah khotbah informasi integratif pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mensosialisasikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kepada tokoh agama, lembaga keagamaan, pesantren dan sekolah sekolah bawah binaan departemen agama. mensosialisasikan kepada petugas kua tentang modus perdagangan orang yang dilakukan melalui perkawinan. dinas pariwisata dan kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan tempat tempat hiburan yang mempekerjakan perempuan. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang modus perdagangan orang yang dilakukan melalui tempat hiburan. membina kerjasama dengan pengusaha tempat tempat hiburan untuk berkomitmen tidak mempekerjakan anak bawah umur. kepolisian menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang memfasilitasi rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang pemerintah desa melakukan pengawasan kepada anggota masyarakat yang akan melakukan migrasi menertibkan administrasi kependudukan tingkat desa memberikan pengarahan kepada anggota masyarakat tentang bahaya migrasi yang tidak aman penyedia data mengenai jumlah anggota masyarakat, jumlah tenaga kerja, jumlah anak sekolah dan putus sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan serta fasilitas pendidikan organisasi wanita dan tim penggerak pkk kabupaten kota mengadakan kampanye pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan melibatkan perkumpulan organisasi perempuan tingkat kabupaten kecamatan. melakukan sosialisasi terhadap anggota organisasi perempuan kabupaten kota tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui media massa (cetak dan elektronik). organisasi sosial kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat mendorong pemerintah daerah menyelesaikan membuat peraturan daerah tentang training melakukan sosialisasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara internal organisasi dan kepada masyarakat. dimas terkait lainnya yang menurut pertimbangan koordinator patut menjadi anggota gugus tugas melakukan aksi pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. badan usaha yang menurut koordinator gugus tugas patut dalam keanggotaan gugus tugas memberikan dukungan baik moril maupun material untuk pencegahanorang. rencana aksi daerah pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam melaksanakan program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya tp3a tindak penghapusan perdagangan perempuan dan anak). kemudian tujuan khusus adalah:embaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat luas. mengurangi angka migrasi yang tidak aman, terutama pada perempuan dan anak anak, dan menjamin pekerjaan yang aman bagi pekerja migran dari gunungkidul.. sasaran rencana aksi daerah adalah para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan program pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sehingga menghasilkan rencana program operasional dan program aksi dalam memerangi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. iii. prinsip pencegahan tindak pidana perdagangan orang merekomendasikan bahwa strategi, j0),empatrencana aksi daerah pencegahan tindak pidana perdagangan orang disajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut goal jalan kpn oon tts yan anggas prugngn ong tujuansm, perguruan tinggi dan masyarakat luas mengurangi angka migrasi pada perempuan dan anak anak yang tidak aman, dan menjamin pekerjaan yang aman bagi pekerja migran dari gunungkidul hasil jangka panjang indikator (outcome) rendahnya angka putus sekolah gunungkidul tumbuh kegiatan perekonomian tingkat desa tumbuhnya usaha usaha masyarakat pada tingkat peluang usaha desa mempunyai prospek yang baik dalam jangka panjang desa tidak adanya migrasi yang terjadi dari gunungkidul anak anak dibawah umur dan tidak tidak adanya anak anak dan perempuan dari adanya kasus trafficking dari gunungkidul gunungkidul yang traffic kan, akibat migrasi yang tidak aman hasil jangka pendek indikator (output) masyarakat mempunyai rencana aksi yang nyata rencana aksi masyarakat ram) pencegahan perdagangan orang dan kelembagaan peduli untuk pencegahan perdagangan orang perdagangan orang ada disetiap desa kabupaten gunungkidul gunungkidul pada basis desa anak anak putus sekolah pada mulai tahun terserap dalam kegiatan life skill education anak anak yang putus sekolah tidak melakukan pada tingkat desa migrasi pada usia dibawah umur anak anak yang putus sekolah, mempunyai ketrampilan kecakapan hidup yang memadai tujuan output pelaksana kegiatan pendanaan target group palapa optimalisasi peran skpd dalam pencegahan typo capacity building memberikan pemahaman unsur unsur penting gugus tugas apbd kab semua unsur unsur skpd tentang dan menyamakan persepsi dalam skpd terkait typo propinsi, skpd pemda isu pemberantasan tentang isu typo penyusunan program apbn, gunungkidul tindak pidana gunungkidul terhadap dan kegiatan skpd lembaga perdagangan orang skpd mempunyai kepedulian donor (typo) membangun kepedulian dan\| jan kepekaan terhadap internasional gunungkidul kepekaan terhadap isu isu typo typo perencanaan bersama gugus tugas typo dapat program dan kegiatan gugus tugas apbd bagian skpd terkait memberi masukan dan skpd memberi typo kabupaten perencanaan program dan telaah tentang program dan kontribusi langsung skpd kegiatan yang kegiatan skpd yang dapat terhadap pencegahan berkontribusi berkontribusi terhadap typo terhadap pencegahan pencegahan typo typo yapolafgasjo\| program dan kegiatan skpd yang sejalan dengan upaya pencegahan typo mempunyai perspektif isu yang sama terkait typo koordinasi antar membangun koordinasi terbangun koordinasi gugus tugas apbd semua unsur skpd untuk yang baik antara gugus yang baik dalam typo kabupaten skpd terkait mengukur output, tugas dan skpd, terkait pelaksanaan program program dan outcome dan benefit\| upaya pencegahan typo dan kegiatan antara kegiatan program skpd melakukan evaluasi bersama gugus tugas dan terkait isu typo tentang hasil program dan skpd kegiatan skpd dan tersusun rencana kontribusinya terhadap perbaikan bersama, pencegahan typo terkait program dan kegiatan typo berbasis skpd \|spojpafafof\| pencegahan tindak pidana perdagangan orang sosialisasi sosialisasi undang undang masyarakat luas paham gugus tugas apbd kab masyarakat undang undang tahun tentang dan sadar tentang hak typo propinsi, luas terkait pemberantasan tindak hak dasar manusia apbn, gunungkidul pemberantasan pidana perdagangan orang termasuk didalamnya lembaga tindak pidana typo) hak anak dan donor perdagangan orang undang undang nomor perempuan internasional typo) tahun tentang hak masyarakat sadar akan asasi manusia bahaya tindak pidana undang undang nomor perdagangan orang, tahun tentang dan tumbuh daya pengesahan konvensi tangkal secara individu ilo nomor mengenai ataupun secara pelarangan dan tindakan bersama sama segera untuk penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak yapolaigsjo\| workshop dan menggali informasi terhadap" adanya aksi bersama gugus tugas apbd kab ormas, rsos capacity building aktivitas organisasi organisasi masyarakat typo propinsi, (dan lsm yang organisasi masyarakat yang dapat tentang upaya apbn, berada masyarakat memberi kontribusi terhadap\| pencegahan tindak lembaga gunungkidul tentang isu typo\| pencegahan tindak pidana pidana perdagangan donor perdagangan orang orang internasional organisasi masyarakat sadar tersusun pembagian dan memahami tentang isu peran tugas dan typo tanggungjawab organisasi masyarakat dapat\| bersama untuk upaya menyusun rencana program typo dan kegiatan typo secara mandiri membangun memberikan komunikasi, gugus tugas mampu gugus tugas apbd kab media daerah sinergi dengan informasi dan edukasi menjadi referensi typo propinsi, dan nasional media massa untuk\| masyarakat luas tentang isu primer terhadap isu apbn, baik media upaya typo typo gunungkidul lembaga cetak, radio komunikasi, membentuk kelembagaan terbangun image yang donor dan televisi informasi dan gugus tugas terhadap isu positif dari masyarakat internasional edukasi kie) typo yang dapat luas gunungkidul dipercaya apel ataupun luar gunungkidul), tentang kepedulian dan keseriusan pemerintah daerah dan unsur masyarakat gunungkidul terhadap tindak pidana perdagangan orang aksi pencegahan typo penyusunan membuat perangkat hukum tersusun perda bag. hukum, apbd kab bagian hukum regulasi daerah tingkat daerah menjabarkan pencegahan typo gugus tugas propinsi, dan dprd tentang typo typo dan tersusun perda typo typo apbn, lembaga\| kabupaten melalui peraturan keppres, sehingga akan donor daerah perda) menguatkan perangkat per internasional undang undangan tersebut pada tingkat daerah, sesuai dengan kondisi daerah yapolalgasjo\| penyusunan masyarakat mempunyai ram typo tersusun pemerintah apbd kab masyarakat rencana aksi kepedulian dan rencana aksi pada semua desa se desa, gugus propinsi, tingkat desa masyarakat ram)\| nyata untuk upaya kabupaten tugas typo apbn, untuk pencegahan pencegahan perdagangan gunungkidul lembaga typo pada setiap\| orang donor desa ram tersebut dapat menjadi internasional acuan masyarakat sebagai perangkat program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang pada tingkat desa pembentukan membentuk kelembagaan terbentuk kelembagaan pemerintah apbd kab masyarakat kelembagaan yang akan menjadi fasilitator\| peduli typo dan desa, gugus propinsi, tingkat desa peduli typo dan dan mediator pelaksanaan pendidikan yang ada tugas typo apbn, pendidikan disetiap\| ram typo pada tingkat disetiap desa, yang lembaga desa kabupaten desa semacam kpud menjadi fasilitator dan donor gunungkidul komite pendidikan mediator pelaksanaan internasional masyarakat desa) ram typo yang sudah disusun oleh masyarakat yepopafss3\| memberi dukungan" meningkatkan peran serta program yang tersusun gugus tugas apbd kab ram typo terhadap program masyarakat dalam upaya dalam ram typo typo propinsi, dan pencegahan pencegahan perdagangan dapat apbn, kelembagaan typo oleh orang terimplementasikan, lembaga peduli typo masyarakat melalui ram typo dapat sehingga akan mampu donor tingkat desa ram typo terimplemen tarikan dari, mencegah kasus internasional oleh dan untuk masyarakat perdagangan orang melakukan untuk mengetahui besaran gugus tugas gugus tugas apbd kab masyarakat pendataan migrasi migrasi dari gunungkidul mempunyai data base typo propinsi, gunungkidul dari gunungkidul yang termasuk migrasi tidak yang date, apbn, secara berkala aman sehingga mengetahui lembaga up dating data migrasi dari besaran masalah donor gunungkidul migrasi yang tidak internasional aman dari gunungkidul capacity building memberikan pemahaman pemerintah desa pemerintah apbd kab pemerintah pemerintah tingkat dan menyamakan persepsi mempunyai daya desa, gugus propinsi, desa kepada desa tentang isu tentang isu typo cegah tangkal terhadap tugas apbn, desa, kepala typo gunungkidul terhadap kemungkinan typo lembaga urusan sosial perangkat desa, yang terjadinya kasus donor dan merupakan pemerintah yang perdagangan orang internasional kesejahteraan bersentuhan langsung pada tingkat desa sosial kaur dengan basis masyarakat kesra) apel membangun kepedulian dan pemerintah desa respon terhadap isu typo mempunyai perangkat dari perangkat pemerintah pencegahan migrasi tingkat desa yang tidak aman dari gunungkidul pembentukan membentuk jaringan terbentuk jalur gugus tugas apbd kab pemda jaringan kerja komunikasi dan informasi komunikasi dan typo propinsi, kabupaten typo lintas antar daerah pada daerah informasi yang efektif apbn, diy dan luar daerah banding, transit ataupun antar daerah baik lembaga diy daerah tujuan perdagangan daerah banding, transit donor orang ataupun tujuan internasional melindungi warga perdagangan orang gunungkidul yang melakukan migrasi dari kemungkinan terjadinya perdagangan orang yapolalgsjos\| maan dan dan perencanaan pembahasan evaluasi tersusun rencana gugus tugas apbd kab anggota program dan program tahun sebelumnya program dan kegiatan typo propinsi, gugus tugas kegiatan gugus program dan kegiatan gugus\| gugus tugas untuk apbn, tugas tugas dapat tersusun untuk setiap periode, lembaga setiap periode (per tahun) berbasiskan rad, donor evaluasi dan evaluasi internasional program kegiatan tahun sebelumnya koordinasi internal menjalin koordinasi dengan terbangun koordinasi gugus tugas apbd anggota gugus tugas semua anggota gugus tugas yang baik dalam typo kabupaten gugus tugas baik pelaksanaan program dan kegiatan antara gugus tugas tersusun rencana perbaikan bersama, terkait program dan kegiatan typo yapolafgajo\| gugus tugas apbd lsm, koordinasi menjalin koordinasi terbangun koordinasi yang typo kabupaten dan\| perguruan dengan stake dengan semua stake baik dalam pelaksanaan propinsi tinggi, ormas holder terkait usul\| holder sampai tingkat\| program dan kegiatan antara dan kelompok typo bawah untuk upaya stake holder masyarakat gunungkidul pencegahan typo tersusun rencana perbaikan lainnya yang bersama, terkait program dan peduli kegiatan typo koordinasi menjalin koordinasi terbangun koordinasi yang gugus tugas apbd kab pemda jaringan antar dengan semua jaringan baik dalam pelaksanaan typo propinsi, kabupaten daerah daerah program dan kegiatan antara apbn tingkat diy, daerah dan luar diy tersusun rencana perbaikan bersama, terkait program dan kegiatan typo monitoring dan mendapatkan tersusunnya perencanaan gugus tugas apbd kab anggota evaluasi penyusunan laporan program untuk tahun yang typo propinsi gugus tugas program dan berkala berdasarkan akan datang dengan menilai kegiatan data dan informasi dari kwalitas pelaksanaan program gugus tugas yang telah dilakukan oleh gugus tugastypo) mengamanatkan agar pemerintah daerah (, antara lain anggaran pemerintah anggaran pemetaan persoalan perdagangan orang, biasanya terdapat dalam skpd bappeda dan instansi pemberdayaan perempuan, anggaran pembuatan dan pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak kabupaten dan kota, ada dalam skpd instansi pemberdayaan perempuan dan bagian hukum: anggaran penyadaran dan sosialisasi lintas stakeholders dan masyarakat ada dalam skpd instansi pendidikan dan pemberdayaan perempuan, perhubungan, ketenagakerjaan, departemen agama dan lain lain: anggaran pembentukan gugus tugas, satuan tugas atau tim kabupaten dan kota, ada dalam skpd instansi pemberdayaan perempuan, anggaran pemberdayaan ekonomi, merupakan skpd instansi perekonomian, industri, usaha kecil menengah, pemberdayaan perempuan, sosial dan lain lain, anggaran pemberdayaan dan pengembangan ketenagakerjaan, ada dalam skpd instansi ketenagakerjaan, dan sumber lain, anggaran untuk validasi dan dating data dasar terkait training baik dari dalam maupun dari luar negeri. dalam penggalian pendanaan, sumber daya yang dimiliki oleh jaringan juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai upaya pencegahan. sumber daya yang dimiliki jaringan mungkin tidak harus berupa dana, tetapi tenaga, kemampuan, barang dan lain lain. vi. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh koordinator gugus tugas kepada instansi anggota masing masing sektor organisasi dan lembaga yang terkait. dalam masa bakti anggota gugus tugas, dilakukan pemantauan sekurang kurangnya sekali dalam setahun berjalaevaluasi sub gugus tugas dan atau rapat evaluasi gugus tugas untuk mendapatkan saran saran dan cara mengatasinya. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip prinsip sebagai berikut kejelasan tujuan rencana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait. pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif... tata kelola dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel). pelaksanaan dilaksanakan sesuai jadwal dan yang ditetapkan agar dapat bersinergi dengan instansi instansi terkait.indikator kinerja gugus tugas bidang pencegahan secara umum ada lima indikator kinerja gugus tugas bidang pencegahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi, yaitu indikator masukan yang mencakup anggota gugus tugas, program kerja, sasaran program, dana, sarana dan prasarana, data dan informasi desa rentan, data dan informasi masyarakat rentan, data dan informasi jaringan tindak pidana perdagangan orang, motivasi penggiat aktivis, sumber belajar, nara sumber, advokat, bahan advokasi, kebijakan, peraturan daerah, perundang undangan yang berlaku. indikator proses meliputi: proses suatu program yang berkelanjutan sustainability): peningkatan kapasitas capacity building, pelatihan kecakapan hidup, penyadaran hukum, keterampilan fungsional, kesempatan mengakses dan mengikuti program, proses pelaksanaan kampanye, proses advokasi, proses identifikasi, proses pembatalan keberangkatan, kesempatan menjadi nara sumber, rembug desa, temu koordinasi, rapat kerja dan sejenisnya. indikator keluaran meliputi antara lain jumlah peserta, jumlah fasilitator, jumlah yang memperoleh sertifikasi, jumlah mitra kerja yang berpartisipasi, jumlah fokal point, jumlah penggiat advokasi, jumlah orang yang digagalkan dari tidak pidana perdagangan orang, jumlah lembaga organisasi peduli tidak pidana perdagangan orang, jumlah kelompok belajar, jumlah produk hasil karya binaan dan sebagainya. indikator dampak yang meliputi dampak pencegahan menurunnya angka buta aksara, menurunnya angka putus sekolah, menurunnya perkawinan pada anak anak, meningkatnya sikap kehati hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap calo tki, perilaku hidup sehat, perubahan perilaku konsumtif menjadi perilaku produktif, kritisisme masyarakat, sikap pemerintah daerah, kecamatan desa terhadap permintaan surat keterangan ktp,akte lahir,surat keterangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat rentan. indikator kinerja yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi meliputi lima jenjang pemerintahan yaitu pada jenjang nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa. masing masing jenjang gugus tugas menyusun indikator keberhasilan program sesuai unit kerja instansi,organisasi dan lembaganyaada akar rumput. laporan harus berdasarkan laporan yang diperoleh dari pelaku pelaku kepada pemerintah kecamatan, kelurahan desa setempat. pelaporan pencegahan typo.mekanisme pelaporan pencegahan typo. penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: sub gugus tugas bidang pencegahan tidak pidana perdagangan orang tingkat kecamatan dan kelurahan despencegahan tidak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten kota, dan dilaporkan pada masyarakat. sub gugus tugas bidang pencegahan tidak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten kotpeviinaskah rencana aksi daerah pencegahan tindak pidana perdagangan orang kabupaten gunungkidul tahun wonosari, desember bupati gunungkidul, ttd. suharto
nenek ralmberikan pedoman pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor tahun tentangksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon kepala desa dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitunghari adalah hari kalender. bab pelaksanaanpanitia pemilihan kabupaten terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten. susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penanggungjawab, pembina, cc. pengarah, ketua: sekretaris: anggota, dan staf sekretariat. panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati. bagian ketiga panitia pemilihan tingkat desa. susunan keanggotaan panitia pemilihan terdiri daribagian keempat tim pengawas pemilihan kepala desa camat membentuk tim pengawas kecamatan. tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: camat sebagai ketua merangkap anggota, seksi tata pemerintahan kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota,sekretaris kecamatan sebagai anggota, dan seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai anggota. tim pengawas sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menghadiri sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan, memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa,kepala desa,, dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dan meneruskan laporan, pengaduan, sengketa,egak hukum. tim pengawas sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang menyelesaikan dan melaporkan kepada bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui panitia pemilihan kabupaten. bagian kelima pemilihan. tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana tersebut pada paling sedikit memuat ketentuan umum, jadwal pemilihan kepala desa, cc.bagian keenam pengelolaan biaya pemilihan dan pelantikan kepala desa paragraf pengelolaan biaya pemilihan kepala desamelalui camatbupati memberikan persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dari kepala desa. biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari apbd kabupaten ditransfer langsung dari rekening kas daerah rekening kas desa setelah mendapatkan persetujuan dari bupati dan ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala desa melaporkan realisasi penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari apbd kabupaten kepada bupati melalui camat paling lambat (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa. desa dapat menganggarkan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari apb desa yang penggunaannya hanya untuk membiayai kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada kebutuhan yang harus dibiayai namun belum dianggarkan melalui apbd kabupaten. biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari apbd kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dan yang bersumber dari apb desa sebagaimana dimaksud dalam dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme apb desa. paragraf biaya pelantikan kepala desa biaya pelantikan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak dibebankan pada apbd kabupaten. biaya pelantikan penjabat kepala desa dibebankan pada apb desa masing masing desa. bagian ketujuh tps dan kpps paragraf tps panitia pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak tps. jumlah tps sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap padukuhan (satu) tps. tps sebagaimana dimaksud pada ditentukan lokasinyaragraf kpps panitia pemilihan membentuk kpps pada setiap tps yangdalam melaksanakan tugasnya, kpps bertanggung jawab kepada panitia pemilihan. bagian kedelapan pemutakhiran dan validasi data pemilih panitia pemilihan melaksanakan pemutakhiran dan validasi dpt yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir desa. dalam rangka pemutakhiran dan validasi dpt sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih yangmasing masing tps (satu) orang. pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada dengan cara memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk desa. daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai dps yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan. dalam hal dps telah ditetapkan panitia pemilihan mengumumkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau tempat lain untuk memperoleh masukan. masukan sebagaimana dimaksud pada berupa saran dan usul penyempurnaan dps dan disampaikan kepada panitia pemilihan dalam jangka waktu (tiga) hari sejak diumumkan. panitia pemilihan menetapkan dpt dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap. dpt dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati cg. kepala bagian administrasi pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten gunungkidul melalui camat, masing masing (dua) bundel. menyampaikan dpt dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga) hari sejak ditetapkan. bagian kesembilan pengumuman dan pendaftaran calon panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan kepala persyaratan, ketentuan pendaftaran bakal calon, dan cc. tempat dan waktu pendaftar:menjabat sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan.x&cmjbagian kesepuluh penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal. dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari (dua) orang panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon kepalapd setelah menerima laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bupati. usulan penundaan olehdengan dihampiri berita acara rapat bpd, berita acara hasil yang ditetapkan dengan keputusan bupatimelaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannyayang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten(empat puluh persen), dan usia diberikan bobot nilai sebesar (dua puluh lima persen).sepuluh), berpendidikan sekolah menengah umum atau sederajat diberikan bobot nilai (lima belas), berpendidikan diploma diberikan bobot nilai (dua puluh), berpendidikan sarjana s1) atau sederajat diberikan bobot nilai (dua puluh lima), dan berpendidikan pascasarjana diberikan bobot nilai (tiga puluh). usia sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung sebagai berikut: berusiadua puluh lima), berusia lebih dari tahun sampai dengan tahun diberikan bobot nilai (empat puluh), berusia lebih dari tahun sampai dengan tahun diberikan bobot nilai (sepuluh), dan berusia lebih dari tahun diberikan bobot nilai (lima). besarnya bobot nilai calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut vi) v2) v3) keterangan nilai bobot calon kepala desa bobot variabel pengalaman kerja bidang pemerintahan bobot pengalaman kerja calon kepala desakepala desa bagian kesebelas tanda gambar dan undian nomor urut paragraf tanda gambar tanda gambar dalam pemilihan kepala desa berupa pas foto calon. pas fotoundian nomor urut panitia pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon kepala desa paling lambat (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. rapat sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh panitia pemilihan, calon kepala desa atau kuasa yang ditunjuk dan dapat dihadiri bpd. kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada harus menunjukkan surat mandat dari calon kepala desa yang memberikan kuasa dan diserahkan kepada panitia pemilihan. calon kepala desa atau kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada apabila tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada harus memberitahukan kepada panitia pemilihan secara tertulis dan bermaterai (enam ribu) rupiah serta menerima keputusan rapat. sebelum dilaksanakan pengundian nomor urut calon, panitia pemilihan membacakan berita acara penelitan kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa. berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan menyusun daftar urutancalon kepala desa. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada selanjutnya panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa dengan keputusan panitia pemilihan. keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten melalui camat paling lambat (tiga) hari setelah pengundian dengan dihampiri pas foto dan soft file calon kepala desa, dan berita acara hasil pengundian nomor urut calon kepala deskepala desa ditetapkan, tentang calon kepala desa, tempat dan tata cara pemungutan suara, tata cara kampanye, kegiatan masa tenang, dan haluan apabila diperlukan. bagian kedua belas kotak suara, pengadaan dan pendistribusian surat suara serta pengamananjumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehkabupaten.keputustap masing masing desaanitia pemilihan melaku yang diterima dari panitia pemilihan kabupaten. setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada telah sesuai, panitia pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan kepala desa yang disediakan panitia pemilihan kabupaten. dalam hal surat suara dan perlengkapan pemilihan kepala desa yang dikirim oleh panitia pemilihan kabupaten tidak sesuai, panitia pemilihan dapat meminta tambahan kepada panitia pemilihan kabupaten. pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan kepala desa kepada kpps dilakukan oleh panitia pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan panitia pemilihan. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada paling lambat (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutandan perlengkapan pemilihan kepala desa. bagian ketiga belas masa tenang selama masa tenang kegiatan yang dilakukan panitia pemilihan antara lain membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali tps dan balai desa, meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan kepala desa telah siap, melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan kepala desakepala desa. selama masa tenanggian keempat belas undangan pemilih dan waktu pemungutan suara paragrafpenyampaiaragraf waktu pemungutan suara pemungutan suara dilaksanakan dimasing masing tps dengan alokasi waktubagian kelima belas saksi dan pelaksanaan pemungutan suara paragraf saksi surat mandat saksi dari calon kepala desakepala desaaragraf pelaksanaan pemungutan suara pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut pembukaan oleh ketua kpps masing masing tps, penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara, cc.setelah pemungutan suara dibuka oleh ketua kpps sebagaimana dimaksud pada huruf kppshal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi dalamnya sebagaimana dimaksud pada selanjutnya kpps menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan. kegiatan kpps sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan sudalam pemungutan suara pemilihan kepala desa seorang pemilih tidak boleh mewakilkan. bagian keenam belas penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih paragraf penghitungan suara kpps menghitung perolehan suara calon kepala desa selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan saat itu juga. berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari kpps sebagaimana dimaksud dalam selanjutnyadengan keputusan panitia pemilihanujuh belas tata cara laporan calon kepala desa terpilih panitia pemilihan melapork. laporan panitia pemilihan kepada bpd sebagaimana dimaksud padasetelah menerima laporan mengenai calon kepala desa terpilih dari panitia pemilihan, bpd mengadakan rapat bpd untuk menyusun laporan kepada bupati. laporan bpd kepada bupati sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui camat paling lambat (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan, denganbab iii tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu bagian kesatu umumgama, tokoh wanitagian kedua pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, cc. musyawarah desa, dan penetapan. pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah dan mufakat. pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, atau pemilihan langsung. bagian ketiga persiapanberasalsusunan keanggota, dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak (tujuh) orang.nyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa, penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah desa, cc. menentukan melaksanakan pemilihan kepala desa, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada penjabat kepala desa, melakukanetapkan calon kepala desa terpilih antarwaktu, dan menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pemilihan kepala desaempat pencalonan paragraf pengumuman dan pendaftaran calon panitia pemilihan mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dalam jangka waktu (lima belas) hari. kepala desa antarwaktu dipilih melalui musyawarah desa oleh peserta musyawarah dari calon yangsebagaimana dimaksud dalam penjabat kepala desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa antarwaktu harus memenuhi persyaratan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian,penjabat kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada bpd menunjuk salah satu perangkat desa yang dipandang mampu sebagai pelaksana tugas kepala desa. penunjukan pelaksana tugasperangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa antarwaktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam harus mendapatkan izin cuti darikeputusananggota bpd yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamenduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desaebagaimana dimaksud dalamdan penetapankepala desdan keabsahan administrasi serta klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada dalam dalam jangka waktu (tujuh) harikepala desa. penetapan calon kepala desakepala desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada dapat melalui musyawarah mufakat atau pemilihan langsung melalui pemungutan surpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftaran dan melaporkan kepada bpd. berita acara perpanjangan waktulaporan panitia pemilihan kepada bpd sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (tiga) hari sejak perpanjangan waktu pendaftaran berakhirdan berita acara perpanjangan waktu pendaftaran. setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada bpd membatalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu yang ditetapkan dengan keputusanberita acara perpanjangan waktu pendaftaran, dan keputusan bpd tentang pembatalan pemilihan kepala desa antarwaktu. setelah menerima laporan bpd sebagaimana dimaksud dalam bupati menunda pemilihan kepala desa antarwaktu yang ditetapkan dengan keputusan bupati. selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada penjabat kepala desa melaksanakan tugas sebagai kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa yang barumelakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bagian kelima musyawarah desa dan laporan pemilihan kepala desa antarwaktu paragraf penyelenggaraan musyawarah desa penyelenggaraan musyawarah desa pemilihan kepala desa antarwaktu dipimpin oleh ketua bpd. panitia pemilihan menentukan melaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu setelah disepakati dalam musyawarah desa. dalam menentukan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui musyawarah dan mufakat. dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pemungutan suara. dalam pemilihan kepala desa secara langsunghasil pemilihan kepala desamelalui musyawarah desa dengan keputusan panitia pemilihan. paragraf tata cara laporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa keputusan panitia pemilihan tentang calon kepala desa melalui camat dengan dihampiribagian keenam penetapan hasil pemilihan kepala desa antarwaktuwaktu paling lambat (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan bupati tentang penetapan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih antarwaktu. bab pelantikan kepala desa sebelum memangku jabatan kepala desa wajib mengucapkan sumpah janji. berita acara pengambilan sumpah janji kepala desa ditandatangani oleh bupati yang mengambil sumpah janji, kepala desa yang mengangkat sumpah janji, saksi, dan rohaniwan. tata urutan upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan kepala desaerah terima jabatan kepala desakepala desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (satu) hari setelah pelantikan dihadapan bpd dan dengan disaksikan oleh camat. waktu pelaksanaan serah terima jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada khusus hasil pemilihan kepala desa serentak. bab mekanisme pemberhentian kepala desahuruf disampaikan bupati melalui camat dengan dihampiri keputusan bpd tentang usul pemberhentian, keputusan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan melanggar sumpah janji, dan berita acara rapat bpdmberhentikan dan merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutdaerah dengan syarat syarat pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu khusus, dan paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. dalam hal keterbatasan pegawai negeri sipil pemerintah daerah, bupati dapat mengangkat sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala desa. dalam hal sekretaris desa diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada kepala desa menunjuk perangkat desa lainnya dari unsur sekretariat desa sebagai pelaksana harian sekretaris desyang definitif. hak yang sama dengan kepala desa sebagaimana dimaksud pada kecuali mengolah tanah lungguh. penjabat kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, yang bersangkutan harusnjabat kepala desa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada bpd menunjuk perangkat desa lainnya sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepalasebagaimana dimaksud pada penjabat kepala desa membuat surat permohonan kepada bpd. bpd dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan keputusan musyawarah bpd yang dihadiri oleh paling sedikit (dua perdisertai alasannya kepada penjabat kepala desa. bab vii contohcontohcontoh surat keputusan bpd keputusan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan. badan permusyawaratan desa desa mn. kecamatan . kabupaten gunungkidul alamat oom keputusan badan permusyawaratan desa. nomor. tahun. tentang panitia pemilihan kepala desa.cbooo kecamatan. kabupaten gunungkidul badan permusyawaratan desa., menimbang bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor . tahun tentang kepala desa, perlu menetapkan keputusan badan permusyawaratan desapanitia pemilihan kepala desa. kecamatanmenyusun rancangan anggaran biaya pemilihan kepala desa, mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat:kepala desakepala desa, menetapkan calon kepala desapdsep bendahara soo dea psl ketua badan permusyawaratan desa., cap dan tanda tangan (nama lengkap) keputusan bpd tentang pergantian anggota panitiaoo. kabupaten gunungkidul badan permusyawaratan desa., menimbang bahwa panitia pemilihan kepala desa. kecamatan. kabupaten gunungkidul telah ditetapkan dalam keputusan badan permusyawaratan desa nomor. tahun., bahwa sehubungan adanya anggota panitia pemilihan tidak dapat melanjutkan tugasnya karena, memutuskan menetapkan kesatu mengubah lampiran keputusan badan permusyawaratan desa. nomor. tahun. tentang panitia pemilihan kepala desa. kecamatandesaatas bendahara asi. soo ketua badan permusyawaratan desa., cap dan tanda tangan (nama lengkap) keputusan bpd tentang persetujuan tata tertibsetujuan tata tertib pemilihan kepala desa badan permusyawaratan desa., menimbang bahwa tata tertib pemilihan kepala desa ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan dari badan permusyawaratan desa, bahwa berdasarkan keputusan rapat badan permusyawaratan desa menyetujui rancangan tata tertib pemilihan kepala desa yang diajukan oleh panitia pemilihan untuk segera ditetapkan menjadi tata tertibyetujui rancangan tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk segera ditetapkan menjadi tata tertib pemilihan kepala desakeputusan bpd tentang pembatalan pemilihan kepala desa antarwaktumbatalan pemilihan kepala desa antarwaktu badan permusyawaratan desa., menimbang bahwa tahapan pemilihan kepala desa antarwaktu telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor. tahun tentang kepala desa dan. tahun tentang kepala desa, bahwa sehubungan bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari (dua) orang, maka pemilihan kepala desaatalan pemilihan kepala desa antarwaktumbatalkan pemilihan kepala desa antarwaktu desa. kecamatajj. pada tanggalpala desa., dan panitia pemilihan. keputusan bpd tentang usul pemberhentianmberhentiandengan hormat saudara. dari jabatdengan hormat saudara nama jabatan tmt dilantiknya penjabat kepala desa yang baru disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa jasanya selama menjalankan tugasmberhentian tidakcean keputusan badan permusyawaratan desa. nomor. tahun. tentang usul pemberhentian tidaktidak dengan hormat saudara. dari jabattidak dengan hormat saudara nama jabatan alamatngangkatan penjabatngangkatan saudara. sebagai penjabat kepala desa. badan permusyawaratan desa., menimbang bahwa sehubungan usul pemberhentian saudara. sebagai kepala desa. telah ditetapkan dalam keputusan badan permusyawaratan desa. nomor. tahun. dan belum dilaksanakan pemilihan kepala desa, maka perlu diusulkngangkatan saudara. sebagai penjabat kepala desa.:saudara nama nip jabatan instansi sebagai penjabat kepala desa. kecamatan .: dan yang bersangkutan. contoh surat keputusan panitia pemilihan keputustata tertib pemilihan kepala dkesatu tata tertibkelompok penyelenggara pemungutan suarpanitia pemilihan kepala desa.kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan kepala desa.i jkepala desananananakaaaa. dst,naa asetat sleman astugas pemutakhiran data pempetugas pemutakhiran data pemilih panitia pemilihan kepala desa.i.membentuk petugas pemutakhiran data pemilihnana. dst, danpetugas pemutakhiran data pemilih susunan dan personalia nomor jnetapan dpssementara panitia pemilihan kepala desa.sementaradesa., dan kepala desa.tetap dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap panitia pemilihan kepala desa. menimbang bahwa sehubungan dasar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan telah selesai dilakukan perbaikkepala desakepala desa. kecamatacamatdi. jj. pada tanggalcalopanitia pemilihan kepala desa. menimbang bahwa sehubungan telah ditetapkannya berita acara penetapan calon kepala desa, selanjutnya perlu ditetapkan dalamj. tentang tata tertib pemilihan kepala desa, memutuskan menetapkan kesatu calokepala desa nomor. pts . tentang calon kepala desa nomor urut dan nama calon kepala desa nomor nama alamat ket urut caloncalon kepala desa terpterpilih panitia pemilihan kepala desa. menimbang bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, terpilihcalon kepala desa terpilih desa. kecamatacontoh berita acara berita akepala desa. bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dan berhak ditetapkan sebagai calon kepala desa adalah ramaiberita acara penetapanpenetapankepala desa yang berhak ditetapkan sebagai calon kepala desa. undian nomor urut calon kepala desa dihadiri oleh panitia pemilihan dan calon kepala desa dan hasilnya adalah nomor urut dang. (na ma). calon kepala desa . (nam ma). calon kepala desa . (na ma). calon kepala desa dst berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon. panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan .kabupaten gunungkidul berita acara perpanjangan waktu pendaftarankepala desa membahas perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon kepala desa. sehubungan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon kepala desa diperpanjang selama (dua puluh) hari mulai dari tanggal. dandanan ketua panitia (nama). pemilihan (nama). anggota (nama). anggota berita acara penelitian pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan kepala desa. panitia pemilihan kepala desa kabupaten gunungkidul berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihaada. setelah dilakukan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut jenis jumlah ada lengkap keterangan xx) pen soo d. mama. anggota . (berita acara hasil penghitungan suara. kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan kepala desa padukuhan banana kecamatan banana kabupaten gunungkidul berita acara., telah dilaksanakan penghitungan suara pemilihan kepala desa yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut penggunaan surat suara jumlah pemilih yang memberikan suara bee. uar berdasarkan dpt jumlah surat suara yang tidak terpakai bee. uar jumlah surat suara yang dikembalikan bee. uar oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah bee. uar perolehan masing masing calon kepala desa nomor urut nama calon kepala desa perolehan suai calokpps . (nama). anggota . (nama). anggota tee (mama). . saksi calon urut . tee (mama. saksi calon urut . dst. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan .kabupaten gunungkidul berita acara rekapitulasikepala desanak.kepala desa masing masing tps nomor nama calon urut kepala desa dst. jumlah calon tps1 tps tps rekapitulasi perolehan suara masing masing calon kepala desa nomor urut nama calon kepala perolehan ket. calon desa suara sen pos(nama. anggota . (nama. anggota . (nama. saksi calon urut . . (nama. saksi calon urut . dst. berita acara hasil pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa. panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan .kabupaten gunungkidul berita acara hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarahlaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa dan telah mendapatkan pengesahan oleh musyawarah desa. adapun calon kepala desa). anggota . (nama). anggotakepala desakepala desa . kecamatan . kabupaten gunungkidul sebagai berikut urut tps dalam keadaan penulisan yang benar ket. dps beane. nama ). sukepala desa kepada yth panitia pemilihan kepala desakepala desa. kecamatan .nama ). contoh surat pernyataan. surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha (tanda tangan (.nama lengkap.)bekerja lembaga pemerintahbekerja lembaga pemerintahan yaitu lama bekerjaanggup bertempat tinggal desa selama menjabat sebagaianggup bertempat tinggal desa. kecamatan. kabupaten gunungkidul selama menjabat sebagaicontoh bentuk surat undangan untuk memberikan suara dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala desa. undangan untuk memberikan suara dalam p0? pemungutan suara pemilihan kepala desa an: roti nama katakana nana aan pemilih nomor urut seen der pori tps ngnannnnannnnnanan tn: alamat naknanaanananana anakan po. pemilih waktu dan tempat pemungutan suara hari nakaakaanaanaaaaanaan tanggal nkaanaannaannananan jam nnnanannnnannnnn @rannnnnnannnnnnnnnnnan tempat nakannanananannaa ana fan) pop fav) . boi iii panitia pemilihan boi kepala desa sasa bnn nn: ketua, peron han: $$: (hennnnnnnnnnman) fan) sa, perhatian: ay: untuk memberikan suara tps surat undangan iniharus dibawa sendiri oleh pemilihkelompok surat suara panitia pemilihan penyelenggara pemungutan suara kepala desa pemungutan suara pada pemilihan panaanaaanaananaan ketua kepala desa ketua desa kecamatan tahun halaman belakang surat suara surat suara pemungutan suara pada pemilihan kepala desa desa kecamatan tahun pas foto calon pas foto calon pas foto calon berwarna berwarna berwarna x6cm) (4x6cm) (4x6cm) pas foto calon berwarna x6cm) keterangan ukuran kerta quarto,5cm x3, kotak ,5cm kotak ,5cem x1,5cm kotak ,5cm contoh pemerintah kabupaten gunungkidul panitia pemilihan kepala desa ee. kecamatan eco kelengkapan pengambilan sumpah janji pengantar kata pengambilan sumpah kepala desa penjabat kepala desa. saudara. untuk diangkat menjadi kepala desa penjabat kepala desakepala desa penjabat kepalakepala desanaskah kata pelantikan kepala desa penjabat kepala. j. tanggal kananaanananananan aan bertempat gila nnnananananananannannanl, kami bupati gunungkidul secara resmi melantik saudara . menjadi kepala desa penjabat kepala desa penaaeaeeaan. kecamatan .i j.iiikepala desa bupati gunungkidul berita acara pengambilan sumpah janji kepala desa. kecamatan. kabupaten gunungkidul.pengambilan sumpah janji penjabat kepala desa. bupati gunungkidul berita acara pengambilan sumpah janji penjabatdi., saya nama . jabatan camatpenjabat kepala desa. kecamatan. jj. kabupaten gunungkidul. penjabatpenjabatkepala desa dari mantan kepala desa kepadapenjabat kepala desa kepada kepala desa. berita acara serah terima jabatan kepala desa . kecamatan . kabupaten gunungkidul pada hari ina. dns nakenaanaannanan tanggal.diketik dengan tuf. xxkepala desa kepada penjabatpenjabat kepala desa. kecamatancamat, bupati gunungkidul, ttd madinah
dat una 2gp: bahwatelah diatur dalam peraturan bupati nomor tahun bahwa dengan terbitnyabab ketentuan umumbidang jasa konstruksikartu penanggungjawab teknik yang selanjutnya disingkat kartu pjt adalah kartu tanda bukti seorang tenaga ahli teknik menjadi penanggungjawab teknik pada suatu buk, domisili adalah tempat pendirian dan atau kedudukankabupaten gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. bab pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan permohonan pjt, ijuk dan tiup kepala perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu untuk melaksanakan pelayanan permohonan kartu pjt, sertifikat ijuk dan tiup. dalam menerbitkan kartu pjt, sertifikat ijuk dan tiup, perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu melakukan verifikasi lapangan. bab iii tata cara dan persyaratan untuk memperoleh kartu penanggungjawab teknik setiap penanggungjawab teknik badan usaha harus memiliki kartu pjt, kartu pjt sebagaimana dimaksud pada dikeluarkartu pjjawab teknis sebagaimana dimaksud pada adalah menyerahkan formulir permohonan kartu pjt yang telah diisi dengan lengkap dan benarjawab teknik dari penanggungjawab badan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, fotokopi ska ( sebanyak (dua) lembar: dalam hal seseorang yang menjabat sebagai pjt suatu buk pindah buk lain, maka harus membuat kartu pjt baru. bentuk dan format kartu pjyang baru setiap buk baru yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajibwajib memiliki tiup. ijuk atau tiup sebagaimana dimaksud pada dan dikeluarijuk atau tiup baru terlebih dahulu mengisi dengan lengkap dan benar formulir permohonformulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benardan tiup adalah sebagaimanadapat memperpanjang masa berlaku ijuk atau tiup sesuai dengan tata cara permohonan perpanjangan ijuk atau tiup. perpanjangan ijuk atau tiup sebagaimana dimaksud pada diselenggaraperpanjangan ijuk atau tiup membuat surat permohonan perpanjangapabila permohonan perpanjangan ijuk atau tiup yang diajukan kurang dari (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya, maka pemohon perpanjangan ijuk atau tiup mengajukan ijuk atau tiup dengan mekanisme permohonan barugubah data ijuk atau tiup nya membuat surat permohonan perubahmenutup ijuk atau tiup setiap buk yang akan menutup usaha penyelenggaraan jasa konstruksinyanya mengajukan penutupan tiup. penutupantiup nya membuat surat permohonan penutupusahdan tiup diberi nomor kode. pemberiyusunan laporan kepala perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemberian ijuk dan tiup kepada bupati maksimalixa dan lampiran ixb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bupati membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi daerah kepadaberupa pemberian surat keterangan pembekuan kepada buk atau usaha orang perseorangan yang secara materiil, pencabutan ijuk atau tiup berupaperangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu atau media informasi usaha jasa konstruksi lainnya paling lambat (tujuh) hari sejak sanksi administratif dijatuhkan. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini ditetapkan makagunungkidul, madinah diundangkan wonosari pada tanggal meone bolango peraturan bupati bone bolango nomor5hutanan dan lingkungan hiduppelaksanaan rehabilitasi, pembibitan dan pembenihan, konservasi dan penataan meliputi upaya perlindungan dan pelestarian serta pengamanan dan penataan lahanseksi peredaran hasil hutan dan aneka usaha kehutanan seksi rehabilitasi, konservasi, pengembangan tanaman dan penataan lahan mempunyai tugas melaksanakanserta penyiapan lahan pemantauan: melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, pengadaan dan pembuatan benih dan bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi dan pelaporan cc. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pelaksanaan pengamanan hutan, penataan lahan: pelaksanaan monitor dan evaluasi pelaksanaannya:lahan rancangan tehnik, inventarisasi potensi, pengembangan pemantauan evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalama rangka penyiapan rancangan teknis pengembangan dan pengolahan hutan, inventarisasi potensi, melaksanakan pengumpulan danpengolahan bahan dalama rangka penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan peredaran hasil hutan, perubahan, sarang burung wallet dan aneka usaha kehutanan: pelaksanaan monitor dan evaluasi pelaksanaannya, bagian ketiga bidang lingkungan hidup bidanglingkungan hidup untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang lingkungan hidup mempunyai fungsi pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis dampak lingkungan, pengumpulan dan pengolah: cc. pelaksanaan monitor dan evaluasi pelaksanaannya bidang lingkungan hidup terdiri atas seksi analisis dampak lingkungan: seksi penanggulangan pencemaran lingkungan: seksi analisis dampakis dampak lingkungan dan melaksanakan inventarisasi dan pemetaan kawasan hutan, seksi penanggulangan pencemarannanggulangan pencemaran lingkungan untuk perwujudan lingkungan pemukiman yang serasi dan sehat serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana dan kerusakan kawasan hutan,bagaian tugas bidang pemeliharaan sarana prasarana, pencegahan dan pengendalian bencana dan kerusakan kawasan, menyelenggarakan perijinan dan penyuluhan bidang kehutananiapan rancangan teknis pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dandan lingkungan hidup, penyiapan konsep dan syarat perijinan bidang kehutanan dan lingkungan hidup:sarana dan prasarana kehutanan dan lingkungan hidup bidang sarana dan prasarana, terdiri atas seksi penyuluhan dan pengendalian kerusakan kawasan hutan, seksi perijinan hade dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga san sarana penyuluhan serta penyusunan bahan pelatihan ketrampilan masyarakat dan evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaannya serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan pemeliharaan pencegahan dan pengendalian bencana dan kerusakan kawasan seksi perijinan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan konsep, evaluasi dan pelaporan perijinan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. januari bupati bone bolango a isme miledan lingkungan hidup kabupaten bolango kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan dan lingkungan hiduphutanan dan lingkungan hiduphutanan dan lingkungan hidup dan lingkungan hidup:dan peredaran hasil hutan, pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan, pemberian ijin usaha: oo. pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam: pengaturan penyuluhan kehutanan, penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, pengelolaan dan pengaturan hasil hutan non kayu: penyelenggaraan rehabilitasi pesisir pantai diluar kawasan suaka alam: pengaturan dan pengelolaan sarang burung wallet, perubahan dan perseteruan: penyelenggar,yelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan: penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup penyusunan rencana dan program bidang kehutanan dan lingkungan hidup aa. penyelenggaraan perjanjian dan atau persetujuan internasional atas nama daerah bidang kehutanan dan lingkungan hidup, bb.penyelenggaraan pemberian perijinan bidang kehutanan dan lingkungan hidup: cc. penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kehutanan dan lingkungan hidup: dd.penyelenggaraan system dan promosi bidang kehutanan dan lingkungan hidup: ee.pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang undangan bidang kehutanan dan lingkungan hidup: ff. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang kehutanan dan lingkungan hidup, gg. pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber: hh.pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis dampak lingkungan: ff. pengumpulan dan pengelola, gg. dan lingkungan hidup.hutanan dan lingkungan hiduphutanan dan lingkungan hiduphutanan dan lingkungan hidup mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta e rencana sektoral dinas menyusun rencana tahunan kehutanan dan lingkungan hiduphutanan dan lingkungan hiduplaporbidang penyiapan rancangan teknik, bimbingan pelaksanaan aneka usaha kehutanan, pengembangan dan pengelolaan serta peredaran hasil hutan serta melaksanakan bimbingan teknis pengembangan penghijauan dan rehabilitasi, pembenihan dan pembibitan dan konservasi: penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan, persuterraan alam, perubahan dan aneka usaha kehutanan penyiapan bahan bimbingan peredaran dan penanaman hasil hutan. perseteruan alam, perubahan dan aneka usaha kehutanan: penyiapan rancangan teknis penghijauan dan rehabilitasi, pembenihan dan pembibitan, konservasi dan penataan lahan, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan rehabilitasi, pembenihan dan pembibitan, konservasi dan penataan lahan
bupati bone bolangodpa skpd)satuan hargserta lembaran negara republik indonesia tahun asisten nomor tambahan lembaran negara republik asisten : indonesia nomor kadis dppkad vperaturan menteri keuangan nomor pmk. tentang standar biaya tahun memutuskan: sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupatisejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, dan menguntungkannya dalam berita daerah kabupaten bone bolango. ditetapkan suara pada tanggal november plt. bupati sonnbolango masa claimed asean avisoencap fr) hakim ppu diundangkan suara pada tanggal november pansen liperhubungan, pariwisata, seni dankidang pada dinas perhubungan, pariwisata, seni dan3dinasrnapasan dan pemerataan pegawai lingkungan dinas, mempersiapkan usu!, dan pensiunan pegawai lingkungan dinasdinas perhubungan, pariwisata, seni dan budaya"gurus uang duka dan atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai, menetapkan pemberian penghargaan dan atau tanda last serta kesejahteraan pegawai,rhubungan, pariwisata, seni dan budaya sub. bagian program dan administrasihubungan, pariwisata, seni dan budayaariwisata, seni dan budaya serta pembinaan kesenian dan kebudayaan berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya, berencana kan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan, mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral kantor dinas: menyusun rencana tahunan perhubungan, pariwisata, seni dan budaya lingkungan dinas yang mencakup kegiatan operasional rutin dan uraian kegiatan operasional! proyek dinas dengan mengikuti hubungan, pariwisata, seni dan budaya, pembinaan petugas teknis lapangan: melaksanakan pengarahan dan petunjuk kepala dinas:' dan menyelesaikan admin: membantu pelaksanaan tugas bagian tata usaha dibidang keuangan: menyusun laporan sub. bagian: bagian kedua bidang perhubungan bidang perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perhubungan yang meliputi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan darat dan angkutan laut, prasarana, keselamatan bidang perhubungan darat dan penunjang keselamatan pelayaran, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perhubungan mempunyai fungsi menyusun rencana dari program penyelenggaraan manajemen lalu 'lintas dan rekayasa lalu lintas penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan didalam daerah: pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut wilayah daerah, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pelabuhan lokal: pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran bidang perhubungan. terdiri atas seksi manajemen lalu lintas dan angkutan seksi teknik sarana,: melaksanakan penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi isian daerah: penetapan lintas penyebrangan dalam daerah melaksanakan pemberian ijin usaha perusahaan pelayaran supp): melaksanakan pemberian surat ijin usaha pelayaran rakyat super): melaksanakan pemberian ijin perusahaan penunjang angkutan laut (eml, pbm, tally, depo, peti kemas, dan atau container lalu lintas kabupaten: penetapan besaran tarif angkutan darat dan laut penumpang kelas ekonomi kabupaten dalam provinsi: pengusulan trayek angkutan darat dan laut perintis: penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan: penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dalam daerah pemberian rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu,\| lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kabupaten dalam provinsi: penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal kabupaten: penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri pelabuhan 'oka! kabupaten penetapan daerah lingkungan kerja djka) dan atau daerah lingkungan kepentingan dkp bagi pelabuhan lokal: pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan nasional, regional dan wilayah: pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal kabupaten: pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur sisir) pelayanan iasa pelabuhan dengan pelayanan lokal kabupaten: pelaksanaan rekomendasi dlr dan atau dkp bagi pelabuhan elabiihan after kabupaten, pengembangan, pembangunan dan, seksi teknik sarana, prasarana dan penunjang keselamatan penumpang mempunyai tugas menyusun rencana dan program seksi melaksanakan pemantauan dan analisis untuk kerja operasional prasarana perhubungan darat: cc. pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat daerah: rambu rambu lalu lintas jalan daerah: pelaksanaan bimbingan keselamatan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas: menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kecelakaan la'u lintas, 9g. penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor: melaksanakan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal kabupaten: ii. pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari dan reklamasi lebih kecil dari ha: pemberian usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelamatan bawah air dalam provinsi: kk. pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil pelaksana,, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli, dan bantuan sar pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku bagian ketiga bidang pariwisata fasal bidang pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengaturan obyek wisata dan tempat tempat rekreasi serta melaksanakan pengkajian dan pemasaran promosi, penyuluhan dan pelayanan informasi, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pariwisata mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan bidang pariwisata, perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum: pengembangan obyek wisata, pelaksanaan pembinaan urusan hotel, penginapan, pondok wisata dan tempat hiburan: pelaksanaan inventarisasi rumah makan dan bar 9g. pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat lingkungan sarana wisata dan sarana olah raga penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pariwisat: pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan informasi tentang kepariwisataan: bidang pariwisata terdiri atas seksi pengkajian, penyaluran, promosi, produksi dan penasaran seksi pengembangan usaha, sarana dan prasarana seksi pengkajian, penyuluhan, promosi, produksi dan pemasaran mempunyai tugas: melaksanakan: kajian kajian tentang pengembangan pariwisata melaksanakan pemasaran terhadap potensi pariwisata, menyusun bahan prcrnosi serta melaksanakan kegiatan promosi pariwisata: memberikan penyuluhan dan informasi pariwisata terhadap kelompok sadar wisata dan seluruh masyarakat, menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan pariwisata: seksi pengembangan usaha, sarana dan prasarana mempunyai tugas: punyai tug menyediakan sarana dan prasarana guna pengembangan kepariwisataan melaksanakan identifikasi dan inventarisasi hotel, penginapan, pondok wisata dan tempat tempat hiburan, menganalisa permasalahan dalam rangka pembinaan urusan hotel, urusan penginapan, urusan pondok wisata, dan urusan tempat hiburan: melaksanakan inventarisasi keberadaan rumah makan dan bar: melaksanakan pemberian ijin terhadap rumah rumah makan dan bar, melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan rumah rumah makan dan bar, bagian keempat bidang seni dan budaya bidang seni dan budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengaturan pementasan seni dan budaya dan aneka hiburan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang seni dan budaya mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja tahunan penyiapan rencana kerja dan program tentang pembinaan kesenian dan kebudayaan pelaksanaan pementasan seni dan budaya gd. penyiapan tempat rekreasi dan aneka hiburan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola tempat hiburan penyiapan bahar pembinaan dan pengembangan seni dan budaya gg. melaksanakan pengkajian tentang pengembangan seni dan budaya pelaksanaan penentuan materi, metode, bahan pembinaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada tenaga teknis kebudayaan, seniman, dar: budayawan: i. pemantauan dan pengevaluasian peningkatan hasil kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan: pengendalian dan peningkatan hubungan kerja dengan dinas dan atau instansi terkait antara lain pengadaan mediumani danrhubungan, pariwisata, seni dan budaya kabupaten bone bolango pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi seni budaya: il. pengumpulan dan pengolahan nata pembinaan kesenian dan kebudayaan: pengendalian dan pelaksanaan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang pembinaan kesenian dan kebudayaan: penyebar luasan pedoman dan petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan: penyiapan bimbingan pelaksanaan, pengendalian terhadap kegiatan kesenian dan kebudayaan, penyusunan laporan seksi dan bidang. bidang seni dan budaya terdiri atas seksi pentas seni budaya seksi rekreasi dan aneka hiburan seksi pentas seni dan budaya: menyusun rencana dan program tahunan melaksanakan kegiatan fasilitas dan pengembangan nilai nilai budaya, termasuk budaya spritual antara lain penelitian, pengkajian, pemeliharaan, penulisan dan penyebar luasan informasi: melaksanakan penyebar luasan seni melaksanakan pemberian penghargaan seni, melaksanakan perlindungan dan memelihara dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, percetakan gambar dan lain lain melaksanakan pengisian pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada: melaksanakan pengusulan karya industri budaya untuk dipatenkan: melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya seni dan bahasa dan atau sastra daerah yang bermutu, mengendalikan dan meningkatkan apresiasi seni budaya nasional dan tradisional daerah melalui cipta tari, cipta lagu, penggalian, pergelaran, pementasan dan pameran: memfasilitasikan kegiatan budaya dan kesenian antar daerah kota dan kabupaten:berskala daerah: melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya: melaksanakan bimbingan penyuluhan, melaksanakan, pengawasan pendaftaran, pemanfaatan benda cagar budaya, melaksanakan pembinaan tentang nilai adat istiadat dan tata krama serta tradisi kehidupan masyarakat yang berbudaya antara lain upacara keagamaan, upacara penyambutan tamu, upacara perkawinan, upacara pembuatan, upacara kematian, dan para ritual lainnya: melaksanakan penelitian pra sejarah, arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi daerah: melaksanakan fasilitas dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, sejarah desa, sejarah kecamatan, sejarah daerah: melaksanakan pemasyarakatan peraturan permesinan dan pemanfaatan hasil arkeologi: menyusun laporan seksi: seksi rekreasi dan aneka hiburan menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas,tempat tempat hiburan menyiapkan, mengatur dan mengkoordinasikan aneka hiburan melaksanakan pembinaan terhadap wisatawan, masyarakat, pengelola tempat tempat rekreasi terhadap pelestarian alam dan lingkungan: memberikan penyuluhan dan informasi terhadap kelompok sadar wisata dan seluruh masyarakat serta menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan pariwisata, seni dan budaya: menyusun laporan seksi:ccyg. dinas adalah dinas perhubungan, pariwisata, seni dan budaya kabupaten bone bolango kepada dinas adalah kepala dinas perhubungan, pariwisata, seni dan budayahubungan, pariwisata, seni dan budayahubungan, pariwisata, seni dan budayaariwisata, seni dan budaya: darat penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan darat cc. penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor: penguji penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat lalu lintas jalan daerah serta laut dalam wilayah (empat mil: i. (penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan diwilayah daerah penetapan jaringan transportasi jalan daerah, penyelenggaraan dan pengelolaan sar daerah, penetapan 'standar batas maksimum muatan dan beban kendaraan pengangkutan parang dan tertib pemanfaatan antar daerah perijinan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan daerah penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan : pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, gg. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan: r. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lintas sungai, pemberian ijin dan pengawasan penggunaan jaringan lintas sungai,, penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat, penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh daerah: penyusunan rencana bidang perhubungan darat, aa. penyelenggaraan perjanjian dan atau persetujuan internasional atas nama daerah bidang perhubungan: bb. penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi, cc. penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa bidang perhubungan darat: dd. penyelenggaraan sistem perhubungan daerah ee. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan: ff. penyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat: , nh. penyelenggaraan kerja sama bidang perhubungan: ii. penyelenggaraan pemberian surat surat kendaraan tidak bermotor: ji. pemberian ijin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut ekspedisi), muatan kapal laut,depot peti kemas, pergudangan, dan bongkar muat kk. pemberian ijin dan pengawasan usaha reklamasi, il. pemberian ijin dan pengawasan usaha kegiatan salvage, mm.penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan: lokasi, nn. penyelenggaraan dan pengawasan bers pp.yg., dan bantuan pencarian dan pertolongan search and rescue penyidikan, penanggulangan kecelakaan, rencana kapal rr. penetapan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata: ss. pemberian ijin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran: (ma tt. pemberian ijin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya: uu. pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, dan gelanggang olah raga, ww. pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah milyar, bowling,serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya: xx. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata, seni dan budaya: yy. penyelenggaraan standar dan norma sarana bidang pariwisata, seni dan budaya, zz. penyelenggaraan penasaran dan promosi bidang pariwisata, seni dan budaya: aaa. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang pariwisata, seni dan budaya: bbb. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal da'arn bidang pariwisata, seni dan dan budaya: ccc. penyusunan rencana bidang pariwisata, seni dan budaya: ddd. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa bidang pariwisata seni dan budaya: ece. penyelenggaraan sistem bidang pariwisata, seni dan budaya: ff., ggg. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan study kelayakan bidang pariwisata, seni dan budaya: hhh penyelenggaraan pemetaan potensi obyek wisata: li. penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata, penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek pariwisata, seni den budaya: kkk. penyelenggaraan pelatihan teknis aparat pengelola, pariwisata, seni dan budaya: ii. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan terhadap kelompok sadar wisata dan masyarakat: mmm. penyelenggaraan dan pengembangan kebudayaan nnn. penyelenggaraan pemintalan dan ataupenelitian arkeologi, bab !dan program: dasari. penyusunan laporan bagian tata usaha pelaksanaan pelayanan umum administrasi bidang perhubungan, pariwisata, seni dan budaya bagian tata usaha terdiri atas sub. bagian umum dar kepegawaian sub. bagian program dar administrasisekolah dasar serta melaksanakan bimbingan, supervisi, rekomendasi dan pemberian bantuan kepada sekolah dasarioobagian ketiga bidang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruanekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan: untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum kejuruan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan bidang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan kualitas dan pembinaan kualitas sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umumekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan pelaksanaan penyusunan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum kejuruan, pelaksanaan pengurusan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan pelaksanaan pengembangan standar kompetensi siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan atas standar minimal kompetensi yang ditetapkan pelaksanaan ujian akhir sekolah dan ujian nasional sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umummenengah pertama dan sekolah menegah umummenengah pertama, sekolah menengah umummenengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan laporan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruanmenengah pertama, sekolah menengah umumk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umuman sekolah menengah pertama, sekolah menengah umummenengah pertama, dan sekolah menengah umum kejuruan pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga pengelola sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan penyiapan pemberian ijin pembukaan sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, sekolah kejuruan dan sekolah menengah swasta penyusunan kalender pendidikan tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan penyusunan dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang secara berkala pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. bidang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum kejuruan terdiri atas seksi pendidikan sekolah menengah pertama seksi pendidikan sekolah menengah umum pendidikan sekolah menengah kejuruan seksi pendidikan sekolah menengah pertama mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama,pendidikan sekolah menengah pertama serta melaksanakan bimbingan, supervisi, rekomendasi dan pemberian bantuan kepada pendidikan sekolah menengah pertama:: il.seksi pendidikan sekolah menengah umum dan pendidikan sekolah menengah kejuruan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah umum dan pendidikan sekolah menengah kejuruan:: menyiap, i:bagian keempat bidang pendidikan non formal bidang pendidikan non formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan non formal dan perizinan serta pelaksananon formalis) non formal pelaksanaan program kerja sama luar negeri bidang pendidikan non formal pelaksanaan penyediaan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainnya bagi pendidikan non formal pelaksanaan penetapan petunjuk pelaksanaan (jumlah) penyelenggaraan kursusnon formal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pendidikan non formalnon formal pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan non formal penyusunan dan pembuatan laporan bidang pendidikan non formal terdiri atas seksi pendidikan anak usia dini dan kekasaran: seksi pendidikan kesetaraan dan kelembagaan pendidikan non formal, seksi pendidikan anak usia dini dan kekasaran mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kekasaran, memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan anak usia dini dan kekasaran, memberikan pembinaan pendidikan anak usia dini, membentuk kelompok belajar kekasaran fungsional serta penyiapan bahan perizinan. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan seksi pendidikan kesetaraan dan kelembagaan pendidikan non formal mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan: memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan, cc. memberikan pembinaan pendidikan kepada kelompok belajar paket dan paket melakukan ujian kesetaraan dan pendidikan kepada kelompok belajar paket dan paket menetapkan kelayakan dan pemberian ijin penyelenggaraan kursus, memantau penyelenggaraan lembaga pendidikan ketrampilan kursus kursus menetapkan dan mengadakan buku buku pelajaran paket dan paket c:,melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan. bagian kelima bidang mutu pendidikan bidang mutu pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembinaan, profesi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi dibidang pembinaan profesi dan sertifikasi serta pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang mutu pendidikan mempunyai fungsi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, menyiapk: memberikan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi dibidang pembinaan profesi serta sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan formal serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang mutu pendidikan, terdiri dari seksi pendidik dan tenaga kependidikan, seksi peningkatan mutu dan evaluasi. seksi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga kependidikan:: melakukan penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan: mengelola data peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan: melaksanakan urusan administrasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. seksi peningkatan mutu dan evaluasi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu pendidikan: melakukan penyusunan program pengembangan sumber daya pendidikan, menganalisis dan melaksanakan supervisi mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional: menyusun rencana pengadaan tenaga kependidikan: mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan destinasi kurikulum, menetapkan kurikulum muatan lokal serta menyebar luaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar: mencatat dan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan: monitoring dan mengevaluasi program peningkatan kualifikasi bagi tenaga kependidikan. bagian keenam unit pelaksana teknis dinas unit pelaksana teknis dinas pimpin oleh seorang kepala utd yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. unit pelaksana teknis dinas sanggar kegiatan belajar utd, skbnon formal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada unit pelaksanaan teknis dinas sanggar kegiatan belajar utd, skb mempunyai fungsi pelaksanaan program percontohan pendidikan non formal. menyusun rencana pelaksanaan, peningkatan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar. cc. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar. pelaksanaan pengendalian mutu program percontohan pendidikan non formalbimbingan kepada masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur pendidikan non formal. melaksanakan pengadaan sarana belajar program percontohan pendidikan non formal. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pnf. . membuat percontohan berbagai program dam pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal. mengintegrasikan dan menyinkronkan kegiatan sektoral dalam pendidikan non formal. menyusun dan mengadakan sarana belajar muatan lokal. menyediakan sarana dan fasilitas belajar. memberikan pelayanan informasi kegiatan pendidikan non formal. pelaksanaan rumah tangga dan mengelola urusan tata usaha sanggar. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas. bagian ketujuh kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagai supervisor pendidikan baik supervisi akademik maupun supervisor manajerial yang terdiri atas bidang monitoring pemantauan, supervisi, penilaian, pembinaan pengembangan, pelaporan dan tindak lanjut, melaksanakan pengawasan satuan pendidikan sebagai manajerial dan pengawasan akademikmelaksanakan fungsi supervisi akademik yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan sekolah: melaksanakan fungsi supervisi manajerialpengelolaan sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian dan pengembetnama nga karim papeda berita daerah kabupaten bone bolango tahun nomorndidikan kabupaten bone bolango kepala dinas adalah kepala dinas pendidiknon formal,oo.gala kegiatan dan pelayanan bidang umum, administrasi kepegawaian, keuangan perencanaan dan evaluasielenggaraan urusan umum, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dinas cc. pelaksanaan urusan keuangan dinas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi: pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas dibidang secara terpaduinformasindidikan sub. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangmenyusun laporan sub. bagian sub. bagian perencanaan program, evaluasi dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan dinas: melakukan evaluasi pelaksanaan program dinas pendidikan: menyiapkan data dan program untuk menyusun rencana program dan kegiatan dinas pendidikan: membuat laporan pelaksanaan program dinas pendidikan: melaksanakan urusan kehumasan dan informasi. bagian kedua bidang pendidikan taman kanak kanak tk) dan sekolah dasar sd) bidang pendidikan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pendidikanpendidikan9g.pank: penelaahan dan penilaian laporan cabang dinaspelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan dasar sesuai dengan pedoman penyusunan kalender pendidikan tk, sd, dan sdb ww. penyusunan laporan bidang pendidikan taman kanak kanak tk) dan sekolah dasar sd) terdiri atas seksi pendidikan taman kanak kanak, seksi pendidikan sekolah dasar, seksi pendidikan taman kanak kanak tk) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan taman kanak kanak:, memberi, mencatat dan. seksi pendidikan sekolah dasar sd) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan siswa cc.,upati bone bolango, menimbang bahwa berdasarkan 11blingkungan kantor perumahan dan pengembangan kawas. memutuskan menetapkanlingkungan pemerintah kabupaten bone bolango. kepala kantor adalah kepala kantor perumahan dan pengembangan kawasan kabupaten bone bolangoumahan dan pengembangan kawasan,kepala kantor menyelenggarakan fungsi yaitu: mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan pengembangan kawasan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan dan penataan kota, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan dan pengembangan kawasan, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemanfaatan dan penataan kota, mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan dan pengembangan kawasan,sanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan, melaksanakan: melaksanakan pengelolaan dan pengawasan aset kantor, melaksanakan pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan penatalaksanaan, melaksanakan pelayanan administrasi dilingkungan kantor, melaksanakseksi pengembangan perumahan formal dan swadaya seksi pengembangan perumahan formal dan swadaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan perumahan formal dan swadaya, serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. ami untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan perumahan formal dan swadaya mempunyai fungsi: melaksanakan penyiapan rencana, program dan kegiatan pengembangan perumahan formal dan swadaya, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan perumahan formal dan swadaya, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan norma standar dan manual spm) pengembangan perumahan formal dan swadaya, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) dan rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten dibidang urusan pengembangan perumahan formal dan swadaya, melaksanakan sosialisasi kebijakan, strategi, program pengembangan perumahan formal dan swadaya dan norma standar pelayanan minimal spm): melaksanakan inventarisasi data data dibidang urusan pengembangan perumahan formal dan swadaya: melaksanakan pengkajian study kelayakan pengembangan perumahan formal dan swadaya secara fisik, sosial budaya dan peluang sumber pembiayaan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi (formal) dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat (swadaya), melaksanakan pelayanan dibidang urusan pembangunan perumahan formal dan swadaya, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan dalam penyelenggaraan pengembangan perumahan formal dan swadayngembangan kawasan permukiman seksi pengembangan kawasan permukiman melaksanakan urusan pengembangan kawasan permukimmbangan kawasan dan permukiman mempunyai fungsi: melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan perumusan kebijakan, strategi dan program pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan penyusunan dan penerapan norma standar pelayanan dan manual spm) tentang pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan sosialisasi kebijakan, strategi, program dan norma standar pelayanan dan manual spm) dalam pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan inventarisasi data data dibidang pengembangan kawasan dan permukiman: melaksanakan kajian dan study kelayakan dibidang pengembangan kawasan permukiman baik secara fisik, sosial budaya dan peluang sumber pembiayaan: melaksanakan inventaris data data sehubungan pengembangan kawasan permukiman melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman rp3kp), melaksanakan pelayanan dibidang urusan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan pengembangan kawasan permukimanmanfaatan dan penataan kota seksi pemanfaatan dan penataan kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemanfaatan dan penataan kotataan kota mempunyai fungsi: melaksanakan penyiapan rencana, program dan kegiatan urusan dibidang pemanfaatan dan penataan kota, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan dan penataan kota, melaksanakan urusan dibidang pemanfaatan dan penataan kota, melaksanakan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar urusan dibidang penataan kota dan prasarana lingkungan: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup urusan dibidang pemanfaatan dan penataan kot imenuh, maka perlu merietapkarn pengalokasian besaran bagi hasil pajak dan retribusiajawali bupati adalah bupati boyolalkabupaten boyolalidari hhasil dilakukan dengan cara pemindahhasil, dan tahap pada bulan november untuk realisasi pendapatan bulan juli sampai dengan bulan oktober. penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada tanggal bulan bersangkutan. apabila terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana bagi hasildana bagi hh. penyaluran alokasi dana bagian dari hriri hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa,dan laporan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi dan surat pertanggungjawaban kegiatan yang berasal dari bagian dari hasil pajak dan retribusi tahun berkenaan. alokasi bagian dari hdan atau bidang pemberdayaan masyarakat. bab kelebihan atau kurang jalur dalam hal terjadi kelebihan jalur dana bag hmohammad) said hid diundangkan boyolali pada tanggal member aris daerah abu boyolali, masker, berita daerah kabupaten boyolali tahun nomor &eemerata bagi desa kabupaten boyolali tahun anggaran penerimaan bagi hasil pajak ban pan pee maan bra semen ss, nata star purna nano men ternate bea pee mea ber pena muka! joke pon asa nee maa nea pena anta cree ena eee sedia bet rena smu anna kaligentong sngagrong trem ku uob. nno0 ob j aan lee ojo j5. gee 2kedungpilang 3kalinanas uno sjatilawang gunungsari aya sea naa mohammad said hipenerimaan bagi hasil pajak ema gen tee nan ann mae ena ena bnn ana men tea ban pan basri teen bae serangan. inn dear general eee oet eng rent pure san men ai l2kaligentong taman benda medan sea ron bee were tea tan pan iwonosamobro was. kedungpilang ben meme sds bee annee mena irene ana mohan said hid lampiran iiipenerimaan bagi hasil ab maa ren ken mean aan bnn see las cdr kam kaka mk? ten ses tenan bae oei bee na naa san nee ee, ana t.a tee bina bea men pemain pen eos sera kaligentong po tenggarong ut esa onu.oo per naa tee apa legowo ae? 2kedungpilang lakainanas r52 d00, 4gilirejo po sjatilawang pt 9gunungsari a seo mua mohammad said hid .ii enteng (naa aa, sta men enggan (ca header cam 2sin dosa per ser one guwokasen ban bee ne: esa oat gea sambungan u tan era namee esa uea eme geng io. eni ngnnane oln3 snn ee rat peta sore nee seaamarana uts unesa ee wan ee . ee nana ten ban . . dar aka desa mohammad said hid
peraturan bupati brebes nomor tahun tentang tata cara pemberi2018rebes nomor tahun tentang pajak daerah kabupatenkepala bendasebagaimana dimaksud padabendamineral bukan logam batuantiap mendukung program pemerintah pemerintah daerah, dan,, dandalam haldalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon, dampak bencana ringan adalah dalam halrestoran, membayar yang (delapan hiburan, wajib pajak mengalami puluh lima reklame, penerangan kesulitan persen) jalan, parkir, dan ekonomi yang mineral bukan dibuktikan logam dan batu. objek pajak objek pajak yang paling banyak bersifat bergerak nirlaba dibidang (lima puluh dan atau pendidikan, persen) mendukung kesehatan, program sosial, budaya pemerintah dan atau pemberdayaan pemerintah masyarakat. daerah wajib pajak yang paling banyak melakukan (tujuh kegiatan dalam puluh lima rangka persen) mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembang pajak objek pajak paling banyak terkena bencana terkena (lima puluh dampak persen) bencana ringan objek pajak paling banyak terkena dampak (tujuh bencana sedang puluh lima persen objek pajak paling banyak terkena dampak (seratus bencana beratyang penundaan hotel, membayar mengalami pembayaran wajib pajak kesulitan restoran, dalam jangka ekonomi yang hiburan, waktu paling dibuktikan reklame, lama dengan laporan penerangan keuangan atau (dua belas) jalan, bukti lainnya bulan atau parkir, dan mineral yang dapat angsuran bukan dipersamakan pembayaran logam dan operasional paling banyak batuan kegiatan tidak (dua belas) mendatangkan kali dalam laba berdasarkan jangka waktu laporan keuangan paling lama wajib pajak (dua belas) bulan objek pajak objek pajak penundaan bersifat nirlaba yang bergerak pembayaran dan atau dibidang dalam jangka mendukung pendidikan, waktu paling lama (dua program kesehatan, sosial, belas) bulan pemerintah atau budaya dan atau angsuran pemerintah pemberdayaan pembayaran daerah masyarakat. paling banyak (dua belas) kalidalam jangka rangka waktu paling lama (dua mengumpulkan belas) bulan dana untuk atau angsuran bantuan sosial, pembayaran paling banyak mengembangkan (dua belas) seni tradisional, kali dalam dan jangka waktu buk paling lama menumbuhkan (dua belas) bakat. bulan .objek pajak objek pajak penundaan terkena terkena dampak pembayaran bencana bencana ringan, dalam jangkaaerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut: air tanah kemampuan wajib pajak yang hotel, membayar mengalami restoran, wajib pajak kesulitan ekonomi hiburan, yang dibuktikan reklame, dengan laporan penerangan jalan, keuangan atau parkir, dan bukti lainnya yang mineral bukan logam dapat dipersamakan dan batuan, objek pajak dalam masa operasi (enam) bulan pertama untuk pajak air tanah .objek pajak nirlaba objek pajak yang dan atau mendukung bergerak dibidang program pemerintah pendidikan, pemerintah kesehatan, daerah sosial,budaya dan pemberdayaan masyarakat. objek pajak terkena objek pajak terkena bencana dampak bencana berat kepala benda daerah. bab iii pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi bupati ataubendao0 pemohon mengajukcara tertulis kepada bupati melalui kepala benda kopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku, dan fotokopi skpd, skpd, dan atau skbdkbt yang akan diajukan permohonan. bendaenbenda untuk menerima atau menolak permohonan. keputusan bupati atau kepala bendakeputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerahmudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan, maka diperlukan sistem yang efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuelektronikan kabupaten brebes beritaperangkat daerah adalah unsurtau pintu yang selanjutnya disingkat dpmptspbidang penanaman modal. perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepadasistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyiapkan, memproses, menganalisa dan menyebarkan informasi secara elektronik. perizinan secara online adalah pelayanan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem elektronik pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan lingkungan dpmptsprizinan. pemohon adalah pihak yang melakukan permohonan digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, huruf, angka, tanda, kode,dalam terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi atau autentikasi. stempel elektronik adalah temple yang terdiri atas informasi elektronik yang dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan. sistem elektronik retribusi yang selanjutnya disebut eraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sistem elektronik perizinan dan non perizinan lingkungan dpmptsp kabupaten brebes. tujuan peraturan bupati ini yaitu:nyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara online. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati meliputi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan online, hak dan kewajiban, dan cc. tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan secara online. bab iii menyelenggarakan perizinan online dan non perizinan online bagian kesatu umum pelayanan perizinan non perizinan yang menggunakan sistem elektronik: cc. mengolah, menganalisis:nanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online. dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait. bagian ketiga permohonan perizinan berusaha permohonan berusaha terdiri atas perseorangan,dan badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan atau kegiatan daerah. nama pemohon izin harus sama dengan nama penanggungjawab usaha dan atau kegiatan. dalam hal permohonan dikatakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang sah. permohonan melakukan permohonan perizinan dengan mendaftar pada sistem elektronik perizinan. bagian keempat dokumen persyaratan pengajuan permohonan izin dan non izin sebagaimana persyaratan permohonan izin yang dilakukan secara manual offline. sebelum mengajukan permohonan izin dan non izin, permohonaan non perizinan dibuat menjadi dokumen elektronik. bagian kelima tata cara mendatar dan memperoleh hak akses pendaftaran pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan sebagai berikut pemohon mendaftar melalui halaman situs web perizinan secara online: permohonan disertai alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler yang valid untuk pengiriman kode akses dan sebagai sarana korespondensi: dan sebuah kode akses yang berpasangan dengan sebuah nama akun yang dipilih pemohon merupakan syarat untuk log masuk dalam sistem dan sekaligus menjadi hak akses sistem. data pemohon dapat dilengkapi setelah log masuk dengan mengisi formula secara lengkap dan benar. pendaftar melakukan input data personil sesuai dengan kebenaran kartu identitas yang dimiliki paling lambat (dua puluh empat) jam setelah hak akses masuk sistem diterima. dalam hal dari hasil pemeriksaan verifikasi, dokumen tidak lengkap atau tidak benar, maka status hak akses dinonaktifkan atau permohonan pendaftaran perizinan ditolak. bab hak dan kewajiban pemegang hak akses memiliki kewajiban sebagai berikut menjaga kerahasiaan, dan penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggungjawab pemilik user dan password, melakukan perubahan data pada sistem jika terjadi perubahan data:an pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kewajiban sebagai berikutdan atau email. pemilik hak akses memiliki hak sebagai berikut dapat melakukan pendaftaran perizinan dan non perizinan secara online: memeriksa posisi berkas dalam masa pemrosesan: dan cc. memperoleh pemberitahuan atau korespondensi dalam proses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan. bab tata cara pelayanan perizinan dan nodan non perizinan secara online. pemohon yang melakukan permohonan perizinan dan nodan non perizinan secara online dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. permohonan yang telah memperoleh hak akses, menyampaikan permohonan perizinan dan non perizinan dengan menggunakan formulamembawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat tinjauan lapangan. pemohon izin sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan. verifikasi berkas dan verifikasi lapangan dilaksanakan oleh tim teknis. hasil verifikasi berkas dan lapangan akan dirapatkan dan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. berita acara lapangan sebagaimana dimaksud sebagai dasar untuk menetapkan persetujuan atau menolak permohonan izin dan non perizinadapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik atau surat (hardcore). berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pemohon dapat membayar retribusi kas daerah melalui bank jateng yang telah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten brebes, sesuai nomor surat ketetapan retribusi daerah yang telah terbit. setelah dilakukan pembayaran retribusi pada sistem bank, sistem elektronik perizinan online menerima pemberitahuan bahwa retribusi telah dilunasi. bukti pembayaran yang telah dikeluarkan bank digunakan untuk konfirmasi pelunasan retribusi. surat izin dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh oleh pemohon pemilik hak akses dengan dilengkapi sertifikat elektronik dan tandatangan elektronik dari kepala dpmptsp kabupaten brebes. hasil cetak perizinan dan non perizinan diserahkan kepada pemohon melalui loket penyerahan layanan pengambilan izin dpmptsp kabupaten brebes atau diunduh dan dicetak melalui sistem elektronikn non perizinan dapat dilakukan secara manual. tatacara pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan online dituangkan dalam standar operasional prosedur yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. izin yang diberikan dalam pelayanan secara online berdasarkan standar operasional prosedur masing masing izin sesuai dengan pendelegasian wewenang dari bupati kepada dpmptsp kabupaten brebes penyelenggara. bab sanksi administratif setiap pemegang hak akses, penyelenggara pelayanan perizinan dan pemilik hak aksesmberhentian sementara kegiatan, pemberhentian tetap kegiatan: pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan atau denda administratif. setiap penyelenggara pelayanan perizinan yangdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkulu utara menimbang bahwa dengan adanya perubahan perubahan peraturan perundang undangan bidang pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengadaan barang jasa pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap( berita daerah kabupaten bengkulu utar bupati adalah bupatibagian fasilitasi layanan pengadaan barang jasa adalah bagian fasilitasi layanan pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten bengkulu utarapbd pada skpd.pbn atauengan sumber anggaran apbn, atau pa kpa yang bertindak sebagai ppk dalam rangka pengadaan barang jasa dengan sumber dana apbd. unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ulp adalah unit organisasi lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasaselain pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang jasa dan selain pengadaan tanah. pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsulu utara. kelompok kerjakan selanjutnya disebut pokja adalah kelompok kerja dalam ulportal pengadaan nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronikyanglembag etika, kebijakan dan prinsip pengadyang selanjutnya disebutrang adalah setiap benda baik berwujud maupuntidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yangdapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atauhuruf dan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut perangkat organisasi ulp terdiri dari: kepala ulp, sekretariat ulp terdiri dari sub bagian umum dan perencanaan, dan sub bagian informasi dan pelaporan. pokjaterdiri dari. sekretariat ulp sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh sekretaris dan dibantu oleh kepala sub bagian umum dan perencanaan, kepala sub bagian informasi dan pelaporan, serta staf pada masing masing sub bagian.terdiri dari ketua pokja merangkap anggota, sekretaris pokja merangkap anggota, dan anggota pokja. jumlahdapat dibentuk lebih dari (satu) pokja sesuai dengan kebutuhan. struktur organisasi ulptentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut kepala ulp mempunyai tugas memimpin ulp dan bertanggung jawab kepada bupatingawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan olehlakukan penempatan pns yang bertugas sebagai pegawai pokja pada pokja pokja yang ada dalam ulp sesuai beban kerja masing masing dengan memperhatikan kompetensi dan rekam jejak, melakukan penempatan pns yang bertugas sebagai staf sekretariat pada sub bagian sub bagian yang ada dalam sekretariat sesuai dengan beban kerja masing masing, mengusulkan pemberhentian pns dan atau penambahan yang ditugaskan ulp kepada bupati. kepala ulp sebagaimana dimaksud pada dapat merangkap dan bertugas pada pokja, ketentuan huruf dan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sekretaris ulp mempunyai tugas membantu kepala ulp dalamulp. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris ulp mempunyai fungslam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala ulp. sub bagian umum dan perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, dan program ulp. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian umum dan perencanaan mempunyai fungsi: melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ulp, menyiapkan dan penghimpunan bahan penyusunan program dan rencana ulp, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan. sub bagian informasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu tugas sekretaris dalam memfasilitasi pokja ulp dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa sub bagian informasi dan pelaporan mempunyai fungsi memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa yang dilaksanakan oleh pokja ulp, b.ata dan informasi ulp. kepala sub bagian umum dan perencanaan serta kepala sub bagian informasi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada sekretaris ulp. sekretaris ulp sebagaimana dimaksud pada dan kepala sub bagian umum dan perencanaan dan perencanaan serta kepala sub bagian informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dapat merangkap dan bertugas pada pokja sepanjang tidak mengganggu tugas yang bersangkutan ulp. ketentuan dan diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut pokja mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang jasa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pokja mempunyai fungs ppkseratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas rp. erita acara hasil pelelangan kepada pa kpj . menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasail. mengusulkan bantuan tim teknis dan atau tim ahli kepada pa kpa melalui kepala ulp. dalam melaksanakan tugasnya,alam huruf tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ulp. dihapus. ketentuan diubah, dan ditambahkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut pemerintah kabupaten bengkulu utara mengalokasikan anggaran operasional ulp. anggaran operasional ulp sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada bagian fasilitasi layanan pengadaan barang jasa. pns yang ditugaskan ulp dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan barang jasa luar ulp,,perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah balai benih ikan lubuk durian, bahwa unit pelaksana teknis daerah balai benih ikan lubuk durian telah memperolehikanan kabupaten bengkulu utara. kepala dinas adalah kepala dinas perikanan kabupaten bengkulu utara. unit pelaksana teknis daerah balai benih ikan lubuk durian yang selanjutnya dapat disingkat utd bbi lubuk durian adalah unsur pelaksana teknis operasional pembenihan ikan pada dinas perikanan kabupaten bengkulu utara. kepala utd adalah kepala utd balai benih ikan lubuk duri, calon indukhatikan kualitas benih. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk utd bbi lubuk durian kelas pada dinas perikanan kabupaten bengkulu utara. bab iii kedudukan utd bbi lubuk durtd bbi lubuk durian dipimpin olehbi terdiri dari kepala utd, kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional, dan pelaksana urusan, kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon iv.b. struktur organisasi utd bbi lubuk durtd balai benih ikan lubuk durian utd bbi lubuk durian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan penyiapan calon induk unggul.pokok sebagaimana dimaksud pada utd bbi lubuk durian menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perbanyakan dan penyediaan benih ikan unggul bermutu: penyelenggaraan perbanyakan dan penyediaan calon induk ikan unggul, penyediaan ikan konsumsi sebagai hasil sampingan dari proses sitiran calon induk dan aliran induk yang tidak produktif, penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana lingkungan bbi lubuk durian, penyelenggaraan administrasi perkantoran utd lubuk durianlenggaraan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi pembenihan ikan air tawar, penyelenggaraan kerjasama pola kemitraan dalam bidang usaha pembenihan ikan dalam rangka pengembangan budidaya perikanan air tawartd bbi lubuk durian kepala utd bbi lubuk durian mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pembenihan ikan dan penyiapan calon inbbi lubuk durian mempunyai fungsi penyusunan rencana operasional kegiatan utd bbi lubuk duriantugas masing masing, pengawasan, pembinaan dan evaluasi kinerja bawahan, pelaporan pelaksanaan kegiatan utd bbi lubuk duriurusan perencanaan, umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan pelaporan, menyelenggarakan administrasi perkantoran, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala utdencana program, evaluasi, koordinasi dan informasi dibidang pembenihan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, penyediaan data, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan utd bbi lubuk durian, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala utd bbi lubuk duribbi lubuk durian sesuai dengandalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab langsung kepada kepala utd bbi. bagian kelima pelaksana urusan produksi benih pelaksana urusan produksi benih pada utd bbi lubuk durian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi benih unggul dan calon induk unggul. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pelaksana urusan pembenihan mempunyai fungsi penyiapan produksi benih unggul bermutu, penyiapan produksi calon induk unggul bermutu, peningkatan produksi benih dengan aneka ragam komoditas ikan bernilai ekonomis, dan pendistribusian benih dan calon induk unggul bermutu. pengangkatan dan pemberhentian pelaksana urusan produksi benih ditetapkan dengan keputusan kepala utd bbi lubuk durian. bagian keenam pelaksana urusan teknik pembenihan pelaksana urusan teknik pembenihan pada utd bbi lubuk durian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik pembenihan dengan teknologi anjuran. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pelaksana urusan teknik pembenihan mempunyai fungsi penerapan teknik pembenihan dengan teknologi anjuran dan tepat usaha, penyampaian informasi teknologi pembenihan kepada yang membutuhkan: dan pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya perikanan air tawar. pengangkatan dan pemberhentian pelaksana urusan teknis pembenihan ditetapkan dengan keputusan kepala utd bbi lubuk durian. bagian ketujuh pelaksana urusan keterampilan dan pemasaran pelaksana urusan bimbingan keterampilan dan pemasaran pada utd bbi lubuk durian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan keterampilan pembenihan dan pemasaran kepada yang membutuhkan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pelaksana urusan keterampilan dan pemasaran mempunyai fungsi penyampaian informasi ketersediaan benih maupun jenis komoditas benih yang ada, penyampaian informasi teknologi pembenihan dan budidaya kepada unit pembenihan rakyat dan petani membudaya yang membutuhkan, pelaksanaan kegiatan pemasaran benih dan calon induk unggul bagi unit pembenihan rakyat dan petani pembudidaya yang membutuhkan, dan pelaksanaan pemasaran ikan konsumsi yang berasal dari sitiran calon induk unggul dan aliran induk yang tidak produktif. bab kedudukan dan wilayah kerja utd bbi lubuk durian berkedudukan desa lubuk durian kecamatan kerkap kabupaten bengkulu utara dengan wilayah kerja yaitu kecamatan kerkap, kecamatan hulu palik, kecamatan air besi, kecamatan tanjung agung palik, kecamatan air napal dan kecamatan arma jaya. bab vii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala utd bbi lubuk durian memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada dinas perikanan kabupaten bengkulu utara. dalam melaksanakan tugasnya kepala utd dan tiap tiap urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. kepala utd bbi lubuk durian wajib memberikan petunjuk,bimbingan dan mengawasi pekerjaan tiap tiap urusan yang berada lingkungan utd bbi lubuk durian. bab viii pengangkatan dan pemberhentian kepala utd bbi lubuk durian diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas dengan eselon kasubbag tata usaha utd bbi lubuk durian diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usulan kepala dinas perikanan dengan eselon iv.b kriteria personil yang akan mengisi kelembagaan utd bbi lubuk durian disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta jenis pekerjaan yang ada. bab pembiayaan segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas utd bbi lubuk durian dibebankan kepallubuk durian pada dinas kelautan dan perikananstrukturkepala utd kelompok kepala sub jabatan bagian tata fungsional usaha pelaksana pelaksana pelaksana urusan produksi urusan teknik benih pembenihan keterampilan dan pemasardalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan, bahwa pemberian tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara perlu diatur agar memenuhi unsur objektivitas dan keadilan bedasarkunjangan perbaikbengkulu utara memberikan tunjangan perbaikan penghasilnegeri sipilnegeri sipil diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan. bab ruang lingkup pemberian tunjangan perbaikan penghasilanpejabat struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugasperilaku kerja dan aspek laporan kerja. persentase pemberian tpp adalah sebesar (enam puluh persen) untuk aspek perilaku kerja dan (empat puluh persen) untuk aspek laporan kerja. bagian kedua aspek perilaku kerja persentase aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada, yaitu: hadir bobot maksimal (enam puluh persen) jika akumulasi tidak hadir nol hari dalam satu bulan. hadir bobot (lima puluh persen) jika akumulasi tidak hadir satu hari dalam satu bulan. hadir bobot (empat puluh persen) jika akumulasi tidak hadir dua hari dalam satu bulan. hadir bobot (tiga puluh persen) jika akumulasi tidak hadir tiga hari dalam satu bulan. hadir bobot (dua puluh persen) jika akumulasi tidak hadir empat hari dalam satu bulan. hadir bobot (sepuluh persen) jika akumulasi tidak hadir lima hari dalam satu bulan. hadir bobot (nol persen) jika akumulasi tidak hadir lebih dari lima hari dalam satu bulan. bagian ketiga aspek laporan kerja aspek laporan kerja pegawai negeri sipil didasarkan pada: bobot maksimal (empat puluh persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit (delapan belas) hari kerja dalam satu bulan. bobot maksimaldalam satu bulan. bobot maksimaldalam satu bulan. bobot maksimal (sepuluh persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas kurang dari (sepuluh) hari kerja dalam satu bulan. bobot maksimal (nol persen) jika tidak melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas dalam satu bulan. tahapan penyampaian laporan harian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud sebagai berikut: setiap laporan harian pegawai negeri sipil disampaikan kepada kepala opd setiap bulan, setiap opd harus menyusun rekapitulasi capaian aspek perilaku dan laporan kerja pegawai negeri sipil setiap bulan, setiap kepala opd harus mengesahkan rekapitulasi capaian aspek perilaku dan laporan kerja pegawai negeri sipil untuk bahan pengajuan tpp setiap bulan, bab hari, jam kerja dan pengelola data bagian kesatu hari dan jam kerja ketentuan waktu kerja pnspukulnegeri sipil bagi opd pemerintah kabupaten bengkulu utara, ketentuan waktu kerja pegawai negeri sipil dan waktu perekaman alat mesinketentuan waktu kerja pegawai negeri sipilopd. bab vii penginputan bahan tpp bagian kesatu setiap pegawai negeri sipilegawai negeri sipil sampai dengan pukul wib: dan pada sore hari jum'at: pegawai negeri sipil yang tidak melakukan absen sore bagi opd yang melaksanakan (lima) kerja dan pegawai negeri sipil yang tidak melakukan absen siang bagi opd yang melaksanakan (enam) hari kerjanegeri sipil secara tertulis. pegawai negeri sipilegawai negeri sipilnegeri sipil, opd unit kerja opd berwenang: a.menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipilegawai negeri sipilmenggunakan data kehadiran pegawai negeri sipilegawai negeri sipil wajib membuat laporan kerja harianapabila atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan harian pegawai negeri sipilkepala opd unit kerja opd dilakukan oleh asisten sekretariat daerah yang membawahi. penilaian atas laporan asisten sekretariat daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. penilaian atas sekretaris daerah dilakukan oleh bupaterja, dan menangani pengaduan dari pegawai negeri sipil baikdiatur dalam keputusan bupati. kepala opd bertanggung jawab terhadap evaluasi, verifikasi dan penilaian hasil kerja pns jajaran opd masing masing. kepala opd bertanggung jawab terhadap penyampaian hasil evaluasi, verifikasi dan penilaian hasil kerja pns jajaran opd masing masing kepada bupati melalui sekretaris daerah selaku ketua tim monitoring dan evaluasiegawai negeri sipilnegeri sipil kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tppnegeri sipil adalah: persentasi perilaku kerja akumulasi persentasi laporantpp dibayarkan. untuk perhitungan uang tpp pada1:dilingkungan pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten bengkulu utara format daftar pengajuan tpp daftar penerimaan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai (tpp) berdasarkan keputusan bupati bengkulu utara nomor. bulan an. ooennnknnnnnnnnnkkkkn pencapaian kinerja jumlah jumlah pajak raja tanda tangan nama nip gol\| jabatan npp maksimal tpp (rp) penghasilan aspek aspek total tpp (rp) (8x0) tpp (rp) penerima tpp perilaku lap. kerja hai ik n a . hit jam jul arga makmur, kepala opd bendahara pengadministrasi tpp nama nip pangkat nama nip pangkat nama nip pangkpemerintah kabupaten bengkulu utara k3) kode pos surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak (spam)unjangan perbaikunjangan perbaikmur,.o. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran materai nama lengkap) nip. . onnkkkadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bulukumba, menimbang bahwa dalam dictum ketujuh angka hurufdan menindaklanjutiyang pada dasarnya mengamanatkan beberapa program yang akan dilaksanak. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati bulukumba nomor tahun tentang pengadaan barang jasa desa berita daerah kabupaten bulukumba tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan angka (satu) dihapus, angka (dua) angka (dua puluh) diubah, dan ditambahkan (satu) angka, yakni angka (dua puluh tujuh), sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: dihapcamat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat pemerintah kabupaten bulukumb, mulai dari perencanaan, pembangunan sampai dengan pemeliharaanuntuk melaksanakan pengadaan barang jasa desa dibentuk tpk berdasarkan hasil musyawaranggota yang masih aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya terdaftar pemerintah desa setempat. ttpbiaya operasional yang besaran paling tinggi 5y6 (lima persen) dari pagu kegiatan pada bidang pembangunan yang dikelola oleh tpk. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembekalan tim desain paling tinggi y6, survey teknis dan pengukuran paling tinggi pembuatan desain dan rab paling tinggi ,5y6, transport tpk paling tinggi yo, dokumentasi dan pelaporan tpk paling tinggi dan pengawasan paling tinggi y6. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: kegiatan dan anggaran pengadaan barang jasa yang akan dibiayai oleh apb desa,, dan cc. menetapkan standar harga satuan barang jasa desa sesuai dengan harga yang berlaku desa setempat dengan keputusan kepala desa, kecuali untuk barang jasa tertentu dapat menggunakan standar harga barang jasa yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. penetapan standar harga satuan barang jasa desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: melakukan survey harga dasar barang jasa dengan minimal (dua) harga pembanding yang dilakukan oleh pemerintah desa, harga yang digunakan adalah harga terendah dari hasil survey harga dasar barang jasa, dalam penetapan standar harga barang jasa desa dengan menjumlahkan harga terendah ditambah pajak barang jasa, harga barang jasa tidak termasuk biaya transportasi dan atau ongkos kirim, kepala desa menetapkan standar harga satuan barang jasa yang berlaku pada setiap tahun anggaran dengan keputusan kepala desa, surat keputusan kepala desa tentang penetapan standar harga satuan barang jasa desa menjadi pedoman dalam penyusunan harga satuan didalam penjabaran apb desa setiap tahun anggaran, untuk standar biaya honorarium, perjalanan dinas, penghasilan tetap dan tunjangan mempedomani peraturan bupati bulukumba tentang standar biaya umum, kecuali yang tidak diatur dalam peraturan bupati maka diatur tersendiri oleh pemerintah desab berdasarkan data harga pasar setempat dan tidak melebihi standar biaya yang telah ditetapkan, melakukan pemilihan dan penetapproses pemilihan kepada kepala desa, memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, menyetujui surat perjanjian, il. melaksanakan kontrak dengan penyeditentunggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa secara akumulatif paling sedikit (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah pekerja dalam rangka menciptakan lapangan kerja desa. (apabila diperlukan), dan perkiraan biaya rencana anggaran biaya rab). format pelaksanaan swakelolsisipkan (satu) huruf yakni huruf bl, dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyib1. diutamakan penyedia barang jasa yang berada desa atau berada wilayah yang paling berdekatan denganuntuk pekerjaan konstruksi, tidak mempunyai temuan yang dibuktikan dengan rekomendasi bebas temuan yang dikeluarkan pejabat yang berwenangrang alat tenaga yang dibutuhkan. ketentuan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:harga barang jasa yang disusun dalam rab dapat mengacu pada harga pasar setempat atau harga pasar terdekat, b.., jadwal pelaksanaan kegiatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, ketersediaan anggaran, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. ketentuan bab viii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:melalui skpd yang ditunjuk bersama dengan pendamping profesional tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa)untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, maka setiap pelaksanaan pekerjaan fisik (kantor desa, jalan desa, dll) disertai dengan papan informasi pelaksanaan kegiatan. setiap pengaduan tentang pengadaan barang jasa desa wajib ditindaklanjuti. bagian kedua pembayaran pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang jasa khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan atau peningkatan jalan pedesaan setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran. tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada adalah: a.tahap pertama senilai (enampertamsetiap pengeluaran belanja atas beban apb desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. bukti sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesahan dari, b.ngadaan barang jasa selesai (seratus persen) dimana sasaran akhir pekerjaan telah tercapai. antara bab viii dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab viii, dan ditambahkan (satu) yakni sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bab viii keadaan kahar force majeure dalam hal terjadi keadaan kaharforce majeureumum perubahan terhadap peraturan bupati bulukumba nomor tahun tentang pengadaan barang jasa desa, berdasarkan keputusan bersamakhususnya pada dictum ketujuh angka (satu) huruf menjelaskan bahwa fasilitasidalam perubahan peraturan bupati ini, juga mengatur mengenai biaya pendukung kepada tpk berupa biaya operasional yang besaran paling tinggi (lima persen) dari pagu kegiatan pada bidang pembangunan yang dikelola oleh tpk, hal ini berdasar padaberita daerah kabupaten bulukumba tahun nomor
men bupati kubu raya peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang petunjuk teknis pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kubu raya, menimbang bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar yang melalui dana bantuan operasional sekolah bos): bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dana bantuan operasional sekolah bos), perlu memberikan pedoman bagi pengelola bantuan operasional sekolah dalam bentuk petunjuk teknis pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolcairan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekollahubu raya, . mengetahui: nanya sekolah woo manajer bos kabupaten kepala sekolah, materai rp. nama terang dan stempel) nama terang dan stempel) iii. format kwitansi dapat dilihat pada format bawah ini: kwitansi enam inna senior terima dari bupati kubu raya sebesar emas rupiah untuk pembayaran belanja hibah untuk bantuan operasional sekolah (bos) kabupaten. tahun kepala sekolah. desa kelurahan.ooo. kecamatan kanan kabupaten. .dalam rangka kegiatan bantuan operasional sekolah (bos). nama kabupaten, bukan desa kelurahan kubu mengetahui: kepala sekolah manajer bos kabupaten. desa kel eos materai nama terang stempel) nama terang stempel) pertanggungjawaban keuangan bantuan operasional sekolahdinas pendidikan kabupaten, triwulan kedua pada akhir bulan juni, triwulan ketiga pada akhir bulan september: triwulan keempat pada akhir bulan desember: format laporan realisasi penyaluran dana bos dapat dilihat pada format bawah ini: bantuan operasional sekolah (bos) laporan keuangan triwulan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat periode .organ anne jenjang anggaran jumlah total sampai dengan saat ini anggaran rp) gen sp2d angga rp) rp) rp) ore area loo a negeri oma kepala dinas pendidikan manager bos kabupaten kubu raya kabupaten kubu raybdan raps ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah danii. format ras raps dapat dilihat seperti pada format dibawah ini rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (raps) tahun ajaran nama sekolah desa kecamatan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat pekerjaan u ng etu aran sisa ttamuntatu oo frocramseko lan oo pengembangan kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik) perdapatanrutin pengembangan kurikulum ktp' ) o o \| besi pns pengembangan proses pembelajaran ' ) \| food peawartdaktep \| pengembangan sistem penilaian ee belanja barang dan jasa pengembangan pendidikan dan tenaga pendidikan \| (aa belanja pemeliharaan pengembangan sara danprasaranasekoah ' ) \| \| belanja lainlain pengembangan manajemen sekolah \| ai3 pembinaan kesiswaan ekstrakulikuler bantuan operasional sekolah (bos) budaya dan lingkungan sekolah penanaman karakter (budipeketi) o ( p3zeoseosisi phonrrogoramseoan oo bos kabupaten belanja pegawai yebeanja barangdandasa u u a ioi obama dokumentasi oo uvu ) toa2 bana tugas pembantuan uuvuvu t )a a ( iba3 bana alokasi khusus , y u u vuv v v v' ) negeri hibah) too oo ivo emapamamasusekotai u uvl jun uu) mo3tju u u lto v vu ) pju es) i ialah penerimaan jumlah pengeluaranas atau raps perlu dilengkapi dengan rencana pembanguniii. format rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dapat dilihat pada format dibawah ini: kubu raya provinsi kalimantan barat triwulan sumber dana bos kuna lesi jumlah dalam rp) triwulan kode jalan musicdiiv. format laporan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat seperti pada format dibawah ini: realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun ajaran. io. co. periode. tanggal tiessssessn asas triwulan ke. nama sekolah desa kecamatan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat uraian kegiatan jumlah ena pendapatan asli boa tah b pil tamu iii eri ee''e,w w w w temanmu ,w t mtw # con beam. (ono beroseemnpagussawss ooo yeo a innsmeoresgamem oo tia inempessaaa kia poli tansinnssossas (las (paniteganessitmetimramamm lot imam niontnsersiomsusimomaan la nor pomunmissasin (ia imssmmasa & kansas. pas tasmoumossemaan. . nan rr: f @? # amaramesa pai et? e 'e e''?),e lemes plasa uan tarnemasaa, nya eee''?# er tennimnsamanenyang o bae temungaman komite sekolah mengetahui kepala sekolah bendahara penanggungjawab kegiatan nip. nippergunakan adalah sebagai berikut:, baik yang berbetuk tunai dapun sumber dana lain), penerimaan dari pungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. ii. kolom pengeluaran adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasiltercatat dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu contoh format buku kas umum bku) dapat dilihat seperti format dibawah ini: buku kas umum nama sekolah desa kecamatan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat mengetahui, dibuat oleh, kepala sekolah bendahara nip. nip. buku pembantu kas buku pembantu kas. contoh format buku pembantu kas dapat dilihat pada format dibawah ini: buku pembantu kas nama sekolah desa kecamatan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat j53 leo mengetahui, pekan kepala sekolah penanaman anna bendaharadani. contoh format buku pembantu bank dapat dilihat pada format dibawah ini: buku pembantu bank nama sekolah desa kecamatan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat penerimaan pengeluaran lal, oo, mengetahui, demmomena mana dau kepala sekolah bendahara guru nip. niphasil pungutan dan menyetor pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. viii. contoh format buku pembantu pajak dapat dilihat pada format dibawah ini: buku pembantu pajak nama sekolah desa kecamatan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat penerimaan debit) pengeluaran urut kode uraian pia saldo tara islelalal mengetahui, dibuat oleh, kepala sekolah kepala sekolah nip. niprp. jutapengeluaran harus didukung dengan bukti kwiiaya materai. untuk transaksi dengan nilai sampai tidak dikenakan biaya materai, sedangkan transaksi dengan nominal sampai dengan dikenai biaya materai dengan tarif sebesar dan transaksi dengan nominal lebih besar dikenakan biaya materai dengan tarif sebesar uraian pembayaran dalam transak.akuntansi faktur nota bon dari vendor tooksetiap triwulan paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya triwulan tersebut. bupati kubu raya, diundangkan sungai raya" pada tangga. sekretaris daerah kabupaten kubu raya hay uda mawendrawan husein byauwik berita daerah kabupaten tahun. sm.ncairan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah, dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan petunjuk teknis pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah adalah langkah langkah yang harus dipedomani oleh pengelola dana bantuan operasional sekolah yang mencakup aspek pencairan maupun pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah. dana bantuan operasional sekolah yang untuk selanjutnya disingkat bos adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasional non personalia maupun beberapa pembiayaan investasi dan pemeliharaan bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. petunjuk teknik tentang pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah ditetapkan sebagai acuan atau pedoman bagi pengelola dana bantuan operasional sekoga ona sekretaris daerah kabupaten kubu raya muda jan berita deras susu raya tahun. arrives nomor. dr. lampiran peraturan bupati kubu raya nomor tahun tanggal tentang petunjuk teknis pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (bos) kabupaten kubu raya tata cara pencairan dana bantuan operasional sekolah (bos) untuk sekolah negeri bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan mengajukan surat permintaan pembayaran spp) kepada kuasa pengguna anggaran kpa) dana bantuan operasional sekolah bos) dinas pendidikan setiap triwulan sesuai dengan alokasi anggaran bersekolah yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional dengan melampirkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah raps) pada setiap satuan pendidikan. kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar spm) untuk disampaikan kepada bud untuk diterbitkan sp2d. dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bos pada setiap sekolah maka bendahara umum daerah bud) atau kuasa bendahara umum daerah melakukan transfer dana bantuan operasional sekolah bos) rekening bendahara pengeluaran dinas pendidikan, yang selanjutnya bendahara pengeluaran dinas pendidikan menyalurkan dana bos tersebut sekolah melalui bendahara pengeluaran pembantu untuk ditransfer langsung rekening masing masing sekolah. proses penyeleksian penyaluran dana bantuan operasional sekolah bos) sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak berkas persyaratan pencairan dana bantuan operasional sekolah bos) dinyatakan lengkap, benar dan sah. pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan bendahara pengeluaran pembantu sesuai huruf sampai dengan huruf di. f . pencairan triwulankecuali ada pengaturan lainnya dari kementerian pendidikan nasional berkaitan dengan pencairan dana bos tahap selanjutnya. pada akhir tahun anggaran seluruh dana yang telah direalisasikan wajib untuk dipertanggungjawabkan dan pencairan dana operasional sekolah pada setiap sekolah dilakukan dengan melalui mekanisme tambahan uang persediaan tu). dokumen pencairan untuk meliputiendahara umum daerah bud): surat keterangan yang membuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan. untuk sekolah swastatata cara pencairan belanja hibah melalui mekanisme belanja langsung ls) sebagai berikut: pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) dan pejabat pengelola keuangan daerah ppid) menyiapkan dokumen spp ls untuk belanja hibah atas dasar rekomendasi nota dinas dari dinas pendidikan guna disampaikan kepada bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) untuk permintaan pembayaran setiap triwulan sesuai alokasi anggaran pada sekolah yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional. selanjutnya bendahara pengeluaran skpd mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) dan surat perintah membayar spm ls) untuk selanjutnya disampaikan kepada bud guna penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d). pencairan dana hibahpenerima dana hibah. pada akhir tahun anggaran seluruh dana yang telah diterima wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah. dokumen spp ls untuk belanja hibah terdiri atas surat pengantar spp tu: ringkasan spp tu: rincian spp tu, lampiran spp ls. lampiran dokument spp ls untuk belanja hibah mencakup: keputusan kepala daerah tentang pemberian dana hibah, salinan spd: naskah perjanjian hibah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas, akuntansi bermaterai: nomor rekening bank penerima dana hibah rekomendasi nota dinas dari skpd yang mempunyai kewenangan urusan tersebut. contoh format naskah perjanjian hibah dapat dilihat pada format bawah ini: naskah perjanjian hibah daerah (nph) pada hari ini. tanggal.oob ula m.i.oo tahun prkannanna mama mana, yang bertanda tangan dibawah ini: maa rar nan nan ten nan yearend kanan nan rar kan jabatan bupati kubu raya instansi pemerintah daerah kabupaten kubu raya alamat jl. arteri stadio yang bertindak untuk dan atas nama bupati kabupaten kubu raya yang selanjutnya disebut pihak pertama il. nama vegpencsrtevereoreereenananarenea nee aan ann ana renanreene tarakan ann kan san nata ann pan kos pangkat. .oooooomoooooo.oooooooo.mmmusesrese wes peneeruneta wesweeneoonannmn mean kawasan sana jabatan kepala sekolah alamat : sxocevevewear kec. wecovcoccorrvanesenn kabupaten sesesasis masam maca kegiatan: bantuan operasional sekolah bos) yang bertindak untuk dan atas nama .(sekolah) desa. kec. . kabupaten . selanjutnya dalan pihak pertama memberikan hibah daerah kepada pihak kedua, berupa uang esaconnga enmsamermasaenamanamamaan andaubu raya tahunpada pihak pertama dengan dihampiri naskah perjanjian hibah daerah: fotokopi rekening sekolah yang masih aktif: surat pernyataan bertanggung yangdua::jelas nama kepsek, stempel) (jabatan) nip. ii. contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas dapat dilihat pada format bawah ini: surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas wenii penerima dana hibah dari program bantuan operasional sekolah bos) kabupaten kubu raya
dian bupati balangan iig&838g&8gg&a rumah sakit umum daerah balangan yang selanjutnya disingkat rsud balangan adalah rsud kabupaten balangan. direktur adalah direktur rsud balangan. bagian adalah bagian pada rsud balangan. bidang adalah bidang bidang lingkungan rsud balangan. sub bagian adalah sub sub bagian pada bagian rsud balangan. seksi adalah seksi pada bidang bidang lingkungan rsud balangan. instalasi adalah instalasi pada rsud balangan. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada rsud balangan. bab tugas pokok, uraian tugas dan unsur unsur organisasi rsud balangan bagian pertama tugas pokok dan uraian tugas rsud rsud balangan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan.mberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan,: melakukan pembinaan teknis dan administrasi serta mendelegasikan tugas kepada kepala bagian tata usaharsud balangan unsur unsur organisasi rsud balangan terdiri dari bagian tata usaha bidang pelayanan kesehatan, bidang pelayanan penunjang, bidang keperawatan, instalasi, dan kelompok jabatan fungsional. bab iii tugas pokok dan uraian tugas unsur unsur organisasi rsud balangan bagian kesatuyusunan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta rekam medik dan sistem informasi manajemen rumah sakit. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan tata usaha, umum dan kepegawaian: merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan penyusunan program dan pelaporan, cc. merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan, merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya urusan rumah tangga: merencanakaan, prosedur dan medikolegal, merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan publikasi dan pemasaran sosial: merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan sistem informasi, merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugasnya. bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan, sub bagian rekaman medik dan sistem informasi manajemen rumah sakiublikasi dan informasi perpustakaan dan pemasaran sosial dan perlengkapan: dan perlengkapan gedung kantorrsud,publikasi dan informasi perpustakaan dan pemasaran sosialootertiban d:keuang, evaluasi dan pelaporan sertarogram dan keuangan:rsud:rsud, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangrsud:gusulkan penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara, meneliti laporan spj bendahara, menyusun dan menyelenggarakan anggaran pendapatan dan belanja rsud dengan berpedoman kepada apbd yang telah ditetapkan: il. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan pegawai, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi, menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsunguu. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas:,ekam medik dan sistem informasi manajemen rumah sakit, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan rekam medik dan sistem informasi manajemen rumah sakitekam medik dan sistem informasi manajemen rumah sakit berpedoman kepada rencana strategis rsud:,, menjaga kerahasiaan rekam medik pasien klien sesuai ketentuan yang berlaku:nggerakkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis, rujukan dan kualitas mutu pelayankesehatan, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelayanan kesehatankesehpelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan rsud, melaksanakan koordinasi dalam menyusun kebutuhan pelayanan medik dan peningkatan mutu pelayanan,terhadap prosedur pelayanan medis dan etika kedokterngatur, melaksanakan dan mengawasi terlaksananya sistem rujukan medik, melaksanakan pengawasan kegiatan administrasi: ilpelayanan medik, dan seksi mutu pelayanan. seksi pelayanan medik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis dan rujukan, pemantauan dan pengendalimedik, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelayananmedik berpedoman kepada rencana strategis rsud,: menyiapkan bahan bahan kebutuhan pelayanan medik pada ruangan dan instalasi: melakukan bimbingan teknis pelayanan medik pada ruangan pelayanan, menyusun prosedur tetap dalam teknis pelayanan medik pada unit unit pelayanan medik, menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan etika kedokteran: memantau dan mengendalikan manfaat fasilitas pelayanan medik, melaksanakan pemantauan dan pengawasan tenaga medik dan kegiatan pelayanan medik, melakukan penilaian, pembinaan dan audit pelayanan medik, melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan medik secara berkala: menyusun prosedur tetap penempatan personil instalasi pelayanan medik, oo. membuat dan menyusun standar tenaga yang dibutuhkan instalasi pelayanan medik, membuat dan menyusun sistem insentif bagi tenaga pelayanan medik: mengkoordinir penerimaan sumber sumber pendapatanmutu pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan pengendalian kualitas mutu pelayanmutu pelayanan, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan mutu pelayananmutu pelayanan berpedoman kepada rencana strategis rsud, menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan medik, menyiapkan bahan, melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan tenaga medis dan upaya peningkatan mutu pelayanan medik, melakukan evaluasi, pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan prosedur pelayananpenunjang bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pemenuhan kebutuhanpenunjang, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelayanan penunjangpenunjang berpedoman kepada rencana strategis rsud,,penunjang terdiri daripenunjangmedik berpedoman kepada rencana strategis rsud, d.menyusun rencana peningkatan dan pengembangan pelayanan penunjang medik, menyiapkan usulan bahan bahan kebutuhan pelayanan penunjang medik pada ruangan dan instalasi, menyelenggarakan kegiatan instalasi pelayanan penunjang medik dan melakukan koordinasi dengan instalasi radiologi, unit laboratorium, unit transfusi darah dan instalasi farmasi: menyusun prosedur tetap penempatan personil instalasi penunjang medik, menyusun standar lokasi dan tata letak instalasi penunjang medik, melaksanakan monitoring dan pengawasan kegiatan pelayanan penunjangnyusun hasil evaluasi penilaian kinerja instalasi penunjang medik, menyusun laporan berkala dan insidentil penunjang medik, m.membuat dan menyusun sistem insentif bagi tenaga penunjang pelayanan medik, mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan penunjang medik, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas penunjang medik:seksi pelayanan penunjang nondan perasaan penunjang nonnonnon mediknon medik berpedoman kepada rencana strategis rsud, menyusun rencana peningkatan dan pengembangan pelayanan penunjang non medik, menyiapkan usulan bahan bahan kebutuhan pelayanan penunjang non medik pada ruangan dan instalasi, menyelenggarakan kegiatan instalasi dan ruangan pelayanan penunjang non medik dan melakukan koordinasi dengan unit instalasi gizi, laundry dan ipsos (genset) dan instalasi kesehatan lingkungan, menyusun prosedur tetap penempatan personil instalasi penunjang non medik, menyusun laporan berkala dan insidentil, melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rsud: membuat dan menyusun sistem insentif bagi tenaga penunjang pelayanan non medik, mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan penunjang non medik, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas penunjang nonmbuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, oo.laksanakan bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan rawat jalan dan rawat inap, perencanaan kebutuhan tenaga dan pemanfaatan sarana prasarana dan logistik keperawatan serta pembinaan dan pengawasan etika perawatperawatan, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan uruskeperawatan berpedoman kepada rencana strategis rsud yang meliputi asuhan keperawatan, pengembangan dan pembinaan mutu keperawatan, pengembangan sdm keperawatan: kebutuhan tenaga dan pendistribusian: standar logistik keperawatanprasarana dan logistik keperawatan,: menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan'melaksanakan pengawasan dan koordinasi dengan ruangan dan instalasi perawatan, menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan sistem rujukan keperawatan, menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan sdmasuhan keperawatan, dan seksi sdm dan logistik keperawatan. seksi asuhankeperawatan dalam arti melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatasuhan keperawatan sebagai pedoman dan landasan kerja: menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan asuhasuhanadminstrasi dan pelayanan keperawatan serta bimbingan asuhan keperawatan: melakukan bimbingan dan pengawasan etika dan mutu keperawatan:'membuatmelaksanakan program pengendalian infeksi nosokomial ruangan keperawatan: melakukan penilaian dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan, il. membuat laporan berkala dan insidentil pelayanan keperawatan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanansdm dan logistikpengembangan sdm keperawatan dan pelayanan logistgembangan sdm dan logistik keperawatan sebagai pedoman dan landasan kerja, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan sdm dan logistik keperawatsdm dan logistikpengembangan sdm keperawatan, menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya pelayanan administrasi dan logistik keperawatan: merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan:mengumpulkan dan mengolah data tenaga keperawatan rawat jalan inap dan sarana dan prasarana pelayanan keperawatan rawat jalan inap: i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pemanfaatan tenaga keperawatan rawat jalan inap sebagai bahan formasi kebutuhan pegawai, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana dan logistik pelayanan keperawatan rawat jalan inap:keperawatan rawat jalan inap: menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu dan asuhan keperawatan sesuai dengan standar dan etika profesi keperawatan pelayanan keperawatan rawat jalan inapkelompok jabatan fungsional paragraf instalasi gawat darurat kelompok jabatan fungsional instalasi gawat darurat mempunyai tugas, dan membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan gawat darurat. uraian tugas instalasi unit gawat daruratgawat daruratgawat daruratpelayanan gawat darurat, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan gawat daruraawat darurat berpedoman kepada rencana strategis rsud, menyusun anggaran berbasis kinerja instalasi gawat darurat. membuat prosedur tetap pelayanan pada tiap jenis pesawat daratan:: i. melaksanakan pelayanan diagnostic, tindakan dan pengobatan gawat darurat., il. melaksanakan koordinasi dengan unit unit kerja lain dalam rangka penyelesaian visum repertum, mengatur jadwal jaga petugas instansi unit gawat darurat, membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan gawat daruraticu kelompok jabatan fungsional instalasi icu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perawatan intensif bagi pasien pasien yang memerlukan rawat intensif, membuat perencanaan kebutuhan perawatan intensif dan membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan perawatan intensif. uraian tugas instalasi icuinstalasi icuicuicu, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan icu serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi instalasi icu berpedoman kepada rencana strategis rsud, menyusun anggaran berbasis kinerja instalasi icu, melaksanakan pelayanan perawatan intensif selama jam bagi pasien pasien yang memerlukan rawat intensif kritis, membuat perencanaan kebutuhan perawatan intensif: membuat prosedur tetap pelayanan pada tiap jenis tindakan kritis: melakukan pelayanan diagnostic, asuhan keperawatan, tindakan dan terapi critical care, menyiapkan bahan bahan dan alat dalam rangka penanganan critical care, membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan perawatan intensif, membuat dan mengatur jadwal jaga petugas perawat pelaksana icuintensiveradiologi kelompok jabatan fungsional instalasi radiologi mempunyai tugas dan melaksanakan pemeriksaan radiologi sistem rujukan (referral). uraian tugas instalasi radiologradiologradiologradiologi, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan radiologradiologi berpedoman kepada rencana strategis rsud, menyusun anggaran berbasis kinerja instalasi radiologi, membuat prosedur tetap kegiatan pelayanan radiologi, menyusun, mengatur dan mengawasi kebutuhan kegiatan instalasi radiologi:, melaksanakan pemeriksaan radiologi sistem rujukan (referral): il. menyiapkan bahan bahan dalam rangka perijinan penggunaan bahan radioaktif, meneliti dan mengawasi kemungkinan adanya kebocoran dalam penggunaan radioaktif, hn. membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan radiologi, oo. melaksanakan pengendalian mutu pemeriksaan radiologfarmasi kelompok jabatan fungsional instalasi farmasi mempunyai tugasbahan kimia, alat kesehatan, alat kedokteran dan alat perawatan, melaksanakan keputusan komite farmasi dan terapi, memberikan pelayanan informasi obat dan meso, mengawasi dan memantau penggunaan obat generik berlogo ogb) dan melakukan penerapan daftar obat esensial nasional. uraian tugas instalasi farmasfarmasrmfarmasi, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan farmfarmasi berpedoman kepada rencana strategis rsud: menyusun anggaran berbasis kinerja instalasi farmasi:obat obatan termasuk obat narkotik dan adiktif lainnya, bahan kimia, alat kesehatan, alat kedokteran dan alat perawatan, melaksanakan pelayanan percikan obat obatan, bakar dan pelayanan resep, melaksanakan koordinasi dengan unit unit kerja pelayanan dalam rangka perencanaan pengadaan obat obatan, bakar dan bahan kimia, membuat prosedur tetap kegiatan pelayanan farmasi rsud, melaksanakan keputusan komite farmasi dan terapi, memberikan pelayanan informasi obat dan meso: m.mengawasi dan memantau penggunaan obat generik berlogo ogb): melakukan penerapan daftar obat esensial nasional, membuat berita acara penghapusan terhadap obat obatan dan bakar yang dinyatakan kadaluwarsa: membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan kefarmasiangizi kelompok jabatan fungsional instalasi gizi mempunyai tugas melakukan pengadaan makanan pasien rsud,, menyelenggarakan pelayanan gizi ruang rawat inap, melakukan penelitian dan pengembangan gizi dan melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga pelaksana gizi. uraian tugas instalasi gizigizgizgizi, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan gizizi berpedoman kepada rencana strategis rsud: menyusun anggaran berbasis kinerja instalasi gizi: membuat prosedur tetap kegiatan pelayanan instalasi gizi, menyusun rencana, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan pelayanan instalasi gizi, menyusun rencana, mengatur dan mengawasi kebutuhan kegiatan instalasi gizi: mengawasi dan bertanggungjawab terhadap tata tertib, disiplin, kebersihan, keamanan dan kelancaran tugas instalasi gizi: mengatur dan mengawasi serta bertanggungjawab terhadap harta kekayaan rsud lingkungan instalasi gizi agar selalu dalam keadaan baik, lengkap, aman dan selalu siap pakai. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka penyusunan standar sistem pelayanan rsud, standar kebutuhan tenaga gizi baik kuantitas maupun kualitas dan standar kebutuhan alat alat dapur dan gizi. m.melakukan pengadaan makanan pasien rsud:: menyelenggarakan pelayanan gizi ruang rawat inap: melakukan penelitian dan pengembangan gizi, melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga pelaksana gizi, melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan pada instalasi gizi, uupemeliharaan sarana kelompok jabatan fungsional instalasi pemeliharaan sarana mempunyai tugas. uraian tugas instalasi pemeliharaan saranapemeliharaan saranameliharaan sarana rumah sakitmeliharaan sarana rumah sakit, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan sarana rumah sakipemeliharaan sarana berpedoman kepada rencana strategis rsud, menyusun anggaran berbasis kinerja instalasi pemeliharaan sarana,, mengatur dan mengawasi terlaksananya pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, menyusun program, merencanakan dan mengawasi kebutuhan bahan dan alat untuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, membuat dan mengatur jadwal jaga petugas genset, membuat prosedur tetap pelayanan instalasi pemeliharaan sarana, membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan instalasi pemeliharaan sarana,kesehatan lingkungan kelompok jabatan fungsional instalasi kesehatan lingkungan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan rumah sakit. uraian tugas instalasi kesehatan lingkungankesehatan lingkunganhatan lingkungankesehatan lingkungan: menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungankesehatan lingkungan berpedoman kepada rencana strategis rsud, menyusun anggaran berbasis kinerja instalasi kesehatan lingkungan: membuat perencanaan dan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana instalasi kesehatan lingkungan meliputi laundry, insinerator, instalasi pengolahan air limbah ipar) dan sanitasi rumah sakit, membuat perencanaan dan melaksanakan pengelolaan dan distribusi air bersih lingkungan rumah sakit, mengawasi pelaksanaan administrasi instalasi kesehatan lingkungan: membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan: membuat laporan kegiatanbidang tugasnya. paragraf unit transfusi darah kelompok jabatan fungsional unit transfusi darah mempunyai tugas. uraian tugas unit transfusi darahmedik melaksanakan pelayanan dalam bidang teknis fungsional pada unit transfusi darahransfusi darahtransfusi darah, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan transfusi darahunit transfusi darah berpedoman kepada rencana strategis rsud: menyusun anggaran berbasis kinerja unit transfusi darah, membuat prosedur tetap kegiatan pelayanan unit transfusi darah, menyusun rencana, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan pelayanan unit transfusi darah, menyusun rencana, mengatur dan mengawasi kebutuhan bahan dan alat penunjang pelayanan unit transfusi darah: membuat dan mengatur jadwal jaga petugas analis unit transfusi darah: melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan pada unit transfusi darah: membuat pencatatan dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan unit transfusi darah:ruang operasi kelompok jabatan fungsional ruang operasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan tindakan pembedahan berencana. uraian tugas ruang operasiruang operasi dalam tindakan medik operativeoperoperasi: menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan operruang operasi berpedoman kepada rencana strategis rsud: menyusun anggaran berbasis kinerja ruang operasi, membuat prosedur tetap kegiatan pelayanan ruang operasi, menyusun rencana, mengatur dan mengawasi terlaksananya kegiatan pelayanan tindakan medik ruang operasi, menyusun rencana, mengatur dan mengawasi kebutuhan bahan dan alat penunjang pelayanan ruang operasi, membuat dan mengatur jadwal kegiatan operasi elektif dan cito operasi: membuat dan mengatur jadwal jaga dan pembagian tugas perawat bedah dan perawat anestesi, mengatur dan mengawasi kegiatan rekam medik pasien kamar bedah dan menjaga kerahasiaan medical record pasien, m.memvalidasi kelengkapan administrasi medic pasien bedah sebelum berada ruang operasipre dan post operasi, melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan pada ruang operasi, melaksanakan pencatatan dan pelaporan pasien ruang operaskalangan, a. efek effendi, diundangkan paringin pada tanggal juli sekretaris, daerah kabupaten balangan, ribuan dahlan berita daerah kabupaten balangan tahun nomor
peraturan bupati balangancapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip yang berhubungan dengan bidang kepegawaian lingkungan pemerintah daerah kabupaten balangan, perlu diatur jadwal retensi arsip jra) kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negarakepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabatkepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara adalah arsip yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, baik itu pegawai negeri sipil maupun pejabat negarakepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara adalah daftar yang berisi jenis arsipormasi pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan karir pegawai, penyelesai, perselisihan sengketa pegawai, dan berkas perseorkepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negarmaia tangan, refer diundangkan paringin pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten kalangan' ribuan dahlan berita daerah kabupaten balangan tahun nomor aga kena ts) s1x3 ssk ag. ss383833 rin kn) ku) nana sz bse set yus desa cas lan sgi3f mpkakkk pas lapisan hai #gss sadu teh (eh k ks, ko) ko) s9. sts, mr: sasa tre55 ks) kei maj nun p , sasak desa bagi nana ek. isa (pj ne) ks) jan ja. tka lee si2535 e82s3$s etc ee: kn) nge t \| g$e0x can gec5 'i5r lugu eps iss doa saat$gug eeee eks ots a55 glise (pre3aise edisi3 kes) psk egg2s sika mcca$$ v3, a05 lan selesai sls, duo tai ton5 dek teki pat tertua haha s. ke) ke) ko) side im n$u ke) ss83s3 par ka) par 8x3 must pal cal pan pan iain k3) ba) das (er (eh dag vim ka) les tn: sri ha) tagar a53 es$ si ten ke) tin kep) elis ie) jan a.a kar rb. teri) krl peta ts! # s3, oya dres ius lag s88 spesies rs) wwwn kr) ad .8e$ wun ss53g9 snmutdan al. #.a ke) te. rei te) te) le) \|s tai kz) to) ta) resi cakra seal ta. s\|i ig ka) (ni kav) kasi kn) &\| ks. ssi kn) ku. kei kei fasi fasi kes kep as! tel nya ae, n n \|.\|s sus ef: s8 sus kasi swa satir kai kasi fe! toy mas ke) twm moo ses jai p3$ ka) pai kai kel lang ta) gsn aaa s3? s8 3d, tts (er ga, nu. sada ri 22a1rp av. ts. (ui ke) le) donna (aa) sammy ke) sah g8s org sny oo tya fa! te) tai sentul ke) lgs ag, is5 tax ann bnn (gg s8? pax sy, sfo ala kej kei s\| iso kep kep) ala (8s is. ta) bo? ke) is) jai sar a33 kan klo) (5g ses bil sis ann bas s8. ole segan eni gas eme palu kansas ear owh sae ti) ss$ (s35i33ea si3 kei pol beda gang eta ebi seng pesta guas era kkm boy akal ep pe yan s8. kami eka oleh kaa oom oom kau oom "bio bil? bcp kcp bila mkp nrc mirip bln" brp bkp mekar birth bkp osk men humas oat ke) akik koto) lai kasi tep) te) (abn k4) ka) 03m s3. sbu sik (aa a.a bagi iri pipi hut sets tw. s2), yss esai g3xu esp s50s03g, nnp uur nas exk sms pagi 8syal odgyyyy pl, lunak esaidiaakv abu see ppi ogs ppeppta nias yjb yss iis blob esa po) rrc reborn e9es3e robbie ker pia kel press bea kak bsa bee eeklekeepkeyka ega maa ptn mta mkp ktp kup mep sbniceai phi mkp bkp bak ank bila milo bip atp bkp mkp mkp kcp sui .a4 aku erin iri aun ' \| sila dee aa, ) ka) leg leg krl tes gs: peni ge: es: uses5 bed bak less es. a80
pt, nimsehubungan dengan adanya perubahan sistem pemberian honorarium dan besaran honorarium petugas pendukung kegiatan dan honorarium tim pemeriksa lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadapyang telah diubah beberapa kalistandar pembiayaan tim panitia satuan tugas pada lampiran viidung raya pada tanggal byr raya, diundangkan ngai raya pet bis daerah kabupaten kubu raya muria biarawan husein syauwik beritadaerah kabupaten kubu ray, tahun. ho13. nomor. bggiatan keputusan bupati (lintas penanggung jawabgiatan keputusan kepala skpd penanggung jawab ketua wakil ketuaatas dasar pengarah pembina pembayaran perbulan keputusan bupati (lintas penanggung jawab sejak kepanitiaan skpd)ditetapkan atas dasar pengarah pembina pembayaran perbulan keputusan kepala skpd penanggung jawab sejak kepanitiaanpenceramah narasumber pengajar narasumber jam dibayar per kegiatan pengajar pelaksana diklat yang berasal dari sosialisasi bintik lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya. pengajar narasumber dibayar per kegiatan yang berasal diluar besarnya honorarium lingkungan pemerintah disesuaikan dengan kabupaten kubu raya. anggaran yang tersedia dalam apbd pada kegiatan tersebut pembuatan peraturan daerah pengarah pembina dibayarkan per kegiatan dan peraturan bupati penanggung jawab ketua wakil ketua sekretaris anggota pembantu pelaksana tim pemeriksa skpd rp. milyar dibayarkan per paket skpd rp. milyar rp. milyar dibayarkan per paket skpd rp. milyar dibayarkan per paket pemerintahan desa dibayarkan per paket panitia pengadaan ketua dibayarkan per kegiatan barang jasa sekretaris anggota panitia pemeriksa ketua dibayarkan per kegiatan sekretaris anggota petugas kebersihan dibayarkan per bulan inskmsnband dennnnn mei kanan petugas pendukung kegiatan: strata s1) diploma d4) dibayarkan per bulan diploma d3) dibayarkan per bulan sma sederajat dibayarkan per bulan bupati hulu raya, diindangkate pada kang kabupaten kubu raya mahendjrawan 'sekretaris daerah kabupaten husein $taufik berita daerah kabupaten kubu raya tahun. . nomor. door
ama lan ima ml.pada badan lingkungan hidup dan kebersihlingkungan hidup dan kebersihanharap kasurbag para kaba laboratorium lingkungankabupaten balangan. kepala unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan adalah kepala unit pelaksana teknislaboratorium lingkungan kabupaten balangan. bagian kedua kedudukan upt laboratorium lingkungan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada badan lingkungan hidup dan kebersihan.badan bagian ketiga tugas pokok dan fungsi upt laboratorium lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengujian dan analisa kualitas lingkungan. bagian keempat fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt laboratorium lingkungan mempunyai fungsi pengujian parameter air, tanah dan udara, pengambilan contoh uji air, tanah dan udara, penyelenggaraan jasa pengujian dan pendidikan teknis laboratorium lingkunganurusan ketatausahaan. uraian tugas upt laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut mengumpulkan dan mengolah datalaksanakan kegiatan pelayanan jasa pengujian analisis laboratorium, melaksanakan kegiatan teknis pengawasan,: melaksanakan kegiatan teknispasar rasakan ran kam ("ka kam menyiapkan bahanlaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. bab iii organisapen rasa para kabar tg unalaboratorium lingkungan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. g. efek effendi diundangkan paringin pada tanggal agustus sekitar daerah kabur pala. bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis (upt) laboratorium lingkungbea bupati balangan ny efek effendi
sin pak tea pee,, yang selanjutnya disingkat spp adalah surat perintah yang diterbitkan olah kepala dppkad untuk membayar kelebihan pembayaran pbb p2surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang selanjutnya disingkat skpkpp adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala dinas sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihanmelampirkan bukti asli pembayaran pbb p2 yang sah dan spot pbb p2 skpd pbb p2 std pbb p2b.s pb, apabila jumlah pbb p2 sama dengan jumlah pbb p2ternyata kurang dari jumlah pbb p2 yang seharusnya terutang. proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihanpbb p2 harus diterbitkan paling lama (satu) bulan. bab iii pengembalian kelebihan pembayaran kelebihan pembayaran pbb p2 dapat dikembalikan dalam hal pbb p2 yang lebih dibayar karena diterbitkan skpd pbb p2 sebagaimana dimaksud dalam pbb p2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan keberatan, pbb p2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan banding, atau pbb p2 yang lebih dibayar karena ditlebihan pembayaran pbb p2 diperhitungkan terlebih dahulu. atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pbb p2dalam hal setelah dilakukan pemindahbukuan utang pajak sebagaimana dimaksud pada masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak. dalam hal tidak ada utang pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak kembalikan kepada wajib pajak bersangkutan. kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam setelah diperhitungkan dengan utang pajak,dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat (dua) bulan terhitung sejak: skpd pbb p2, surat keputusan banding sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan,diterbitkan. jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat bulan, kepala dppkad memberikan imbalan bunga sebesar (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan. kepala dppkad menerbitkan skpkpp untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. atas dasar skpkpp, kepala dppkad menerbitkan spp. standar operasional prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pbb tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. spp dibuat dalam rangkap (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: lembar pertama untuk dppkad selaku penerbit spp, lembar kedua dan ketiga untuk bidang pbb, dan lembar keempat untuk untuk wajib pajak yang bersangkutan. biaya kelebihan pembayaran dibebankan kepada anggaran dppkad yang ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, spp beserta skipwajib pajak paling lambat (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan dari wajib pajak. bendahara umum daerah menerbitkan sp2d sebelum jangka waktu (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalamdi paringin pada tanggal februari bupati balangan, amn efek effendi diundangkan paringin pada tanggal februari sekitar daerah kabur tpengembaliyang diajukan oleh wajib pajak. pihak terkait kepala dppkad kepala bidang, kepala seksi pelayanan penetapan, bendahara pengeluaran, kepala sub bagian keuangan, kas daerah, pelaksana, wajib pajak. dokumen yang digunakan surat permohonan wajib pajak, surat setoran pajak daerah (ssd) yang asli, lembar pengawasan arus dokumen (lead), surat jawaban dan data tunggakan pajak, laporan hasil pemeriksaan (lhp). dokumen yang dihasilkan laporan pemeriksaan pajak, bukti penerimaan surat (bps), nota perhitungan pbb (nothing pbb), surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (skpd), surat pemberitahuan pb), surat ketetapan pajak pbb (skp pbb), surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan skpkpp pbb), surat permintaan konfirmasi data tunggakan pajak, nota perhitungan spp pbb (nothing spp pbb), surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan spp pbb). prosedur kerja wajib pajak menyampaikan permohonan kelebihan pembayaran pbb secara tertulis loket petugas pelayanan pbb p2, petugas pelayanan pbb p2 menerima permohonan kelebihan pembayaran pbb p2 kemudian meneliti kelengkapan persyaratan, dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada wajib pajak untuk melengkapinya, dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak bukti penerimaan surat dan lead, bukti penerimaan surat diberikan kepada wajib pajak sedangkan lead akan digabung dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepala seksi pelayanan penetapan, kepala seksi pelayanan penetapan memeriksa dan meneliti berkas permohonan, kemudian membuat laporan hasil penelitian, kepala seksi pelayanan penetapan penyampaian berkas permohonan dan laporan hasil penelitian kepada kepala bidang, dalam hal kepala bidang menyetujui, kepala bidang menugaskan kepala seksi pelayanan penetapan membuat konsep surat keputusan berupa,pb, dalam hal kepala bidang tidak menyetujui berkas permohonan dan laporan hasil penelitian dikembalikan kepala seksi pelayanan penetapan untuk diperbaiki, pelaksana mencetak skpd atau atau skpd pbb p2,dan meneruskan kepala seksi pelayanan penetapan, kepala seksi pelayanan penetapan meneliti dan memakai serta meneruskan kepala bidang untuk para, kepala bidang memakai dan meneruskan kepala dppkad untuk tandatangani, apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, pelaksana membuat uraian penelitian serta melengkapi data, mencetak, dan memakai spp pbb kemudian menyampaikannya kepada kepala seksi pelayanan penetapan, kepala seksi pelayanan penetapan meneliti dan memakai spp pbb kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada kepala bidang untuk dipakai, kepala bidang memakai spp pbb p2 dan meneruskan kepala dppkad untuk tandatangani, pelaksana menatausahakan dan mengirimkan spp dan kkb petugas pelayanan pbb p2 untuk sampaikan wajib pajak, proses selesai bupati balangan, , saw efek effendi
mrs "nan rea bupati ketapang provinsi kalimantan barat peraturan bupati ketapang . nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang bahwa unit layanan pengadaan secara elektronik kabupaten ketapang telah ditetapkan dengan peraturan bupati nomor tahun bahwa terdapat perubahan susunan organisasi unit layanan pengadaan secara elektronik berupa pengurangan jumlah anggota, maka peraturan bupati nomor tahun perlu diubahmengingat tahun nomor sebagai undang undang enginkabupaten ketapang berita daerah kabupaten ketapanglpse terdiri dari kepala lpse, bidang administrasi sistem administrator), terdiri dari (dua) admin yaitu admin ppe: dan admin sistem. ema. bidang registrasi dan verifikasi verifikator), bidang layanan pengguna help desk), dan bidang admin agency. bagan susunan organisasi unit lpse sebagaimana dimaksud pada diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. susunan keanggotaan organisasi unit lpse lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan dalam dihapus ketentuan dalam dihapus ketentuan dalam dihapus ketentuan dalam judul bagian keenam diubah, sehingga bagian keenam berbunyi sebagai berikut bagian keenam bidang administrasi sistem bidang administrasi sistem informasi administrator) dibagi menjadi (dua) bagian yaitu: admin ppe, adalah administrator dengan otoritas tertinggi dalam sse mempunyai tugas: menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa. secara elektronik, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) aplikasi procurementteknis yang terjadi pada unit lpse kabupaten ketapang, serta melaksanakan instruksi instruksi dari administrator lpse pusat, admin sistem mempunyai tugas: menangani permasalahan teknis (troubleshooting) yang terjadi terhadap aplikasi procurement dan perangkat kerasnya, memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security police) terhadap sistem procurement, jaringan server, dan perangkat komputer dilingkungan lpse daerah, ketentuan dalam dihapus diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kesepuluh bidang admin agencyoleh petugas verifikasi, dan kepada panitia pengadaan barang jasa, serta penjabat pembuat komitmen lingkungan pemerintah daerah, mengisi data satuan kerja bersangkutan dan lainnya apabila dipandang perlu dan dibutuhkpanitia, dan pejabat pengadaan sesuai dengan tiap tiap pd: mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu, membuat sub agency (jika dibutuhkan), melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut kepala unit lpse, kepala unit lpse) kabupaten ketapang edi ardiansyah, sh., mh. pembina tk. nip. lampiran peraturan bupati ketapang nomor blp a tentang unit layanan pengadaan secara elektronik kabupaten ketapang susunan organisasi unit layanan pengadaan barang jasa secara elektronik kabupaten ketapang kepala bagian layanan pengadaan barang jasa pem dan verifikasi admin help desk admin agency koordinator koordinator koordinator anggota anggota anggota administrator administrator ppe sistem bupati ketapang, ttd .martin mantan salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretariat daerah ketapang cc. edi ardiansyah, sh., mh, pembina tk. nip.
salinan tr, runsistem perencanaan pembangunan daerah, perluagu wilayah kecamatan yang selanjutnya disingkat pwkbangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan kesenangan antarwilayah. variabel lain adalah variabel yang digunakan untuk menentukan bobot kecamatan selain variabel luas wilayah, jumlah desa kelurahan dan jumlah pendudugu yang dialokasikan untuk masing masing kegiatan sudah termasuk biaya administrasi pendukungnya. untuk menjamin konsistensi dana pwk antara perencanaan dan penganggaran, maka besaran dana pagu kegiatan yang diusulkan masyarakat harus berdasarkan hasil perhitungan yang cermat sesuai standar biaya yang berlaku. dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang antara perhitungan pengusul kecamatan dengan skpd pelaksana maka pagu yang digunakan adalah pagu berdasarkan perhitungan teknis skpd pelaksana. xiv. penutup demikian uraian tentang pwk terkait dengan penentuan variabel lain, penghitungan alokasi dan tata cara penggunaan pwk daerah tahun anggaran dokumen ini dibuat untuk dipedomani oleh semua pihak dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun anggaran nag flores timur, ike momo non ata lagadoni heran salinan sesuai dengan aslinya wes kepala bagian hukum, adrianus benda ama lamabelawa pembina tingkat nipd. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: penentuan variabel lain, penghitungan alokasi pwk, dan cc. tata cara penggunaan pwk. bab iii penentuan variabel lain variabel lain yang digunakan dalam penentuan alokasi pwk adalah indeks ketimpangan wilayah. variabel sebagaimana dimaksud pada dirumuskan berdasarkan analisis yang mendalam. penentuan variabelalokasi pagu wilayah kecamatan penghitungan alokasi pwk dengan menggunakan formula: pagu wilayah kecamatan (i) pagu dasar kecamatan (i) pagu berdasarkan bobot kecamatan (i). tata cara penghitungan alokasi pwk sebagaimana dimaksud pada dan besaran alokasi pwk untuk masing masingpagu wilayah kecamatan pengelolaan pwk dilaksanakan berdasarkan prinsip:,,an seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. pwk dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan: sarana dan prasarana jalan jembatan antar pada ruas jalan kabupaten atau ruas jalan non status antar kecamatan, perumahan, cc. sarana dan prasarana pendidikan, dan ataukegiatan tidak boleh lebih dari (lima puluh persen) pwk pada kecamatan berkenaan dan pagu kegiatan pwk pada satu kecamatan sebanyak banyaknya (lima puluh persen) pada satu skpd. penentuan kegiatan prioritas untuk didanai pwk harus berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus. kriteria umum sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kegiatan yang bukan kewenangan desa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang desa, dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja daerah dan skpd pada tahun berkenaan. kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada dibahas dan disepakati dalam forum pra musrenbang rkd kabupaten kecamatan. untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan maka kegiatan prioritas yang didanai pwk dikonsultasikan oleh camat kepada skpd pelaksana baik yang difasilitasi oleh bappeda dalam forum rapat koordinasi maupun luar rapat koordinasi untuk disepakati bersama. konsultasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah pra musrenbang rkd kabupaten kecamatan dan sebelum pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten kecamatan. kegiatan prioritas yang didanai pwk dilaksanakan oleh skpd tingkat kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari senja skpd dan selanjutnya ditetapkan dalam dpa skpd berkenaan. bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pwkagar tanggal februari bupati flores timur, dan tega desta ngk fyyseph lagadoni heran diundangkan larantuka. ngesdokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan dilakukan dengan menggunakan (empat) pendekatan yaitu pendekatan politik, yang menegaskan bahw, pendekatan teknokrat, bahwa penyusunan perencanaan didasarkan pada analisis logis dan rasional, pendekatan top down bottom up, pendekatan dari atas kebawah menegaskan rencana rinci yang berada "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada "atas" pendekatan perencanaan dari bawah atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. keduanya harus mampu menciptakan sinergi. pendekatan partisipatif, partisipasi masyarakat menurut undang undang nomor tahundan penganggaran. selanjutnya seluruh pendekatan tersebut perlu dipertemukan dalam proses perencanaan dan penganggaran. musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan yang ada daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan kebutuhan masyarakat (bottom planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning). idealnya pelaksanaan musrenbang melibatkan masyarakat stakeholder non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan, termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrenbang. musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme musrenbang. apalagi kenyataan yang ada hasil musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana. salah satu dampak dari biasnya proses perencanaan tersebut adalah permasalahan pemerataan pembangunan wilayah kecamatan yang ditunjukkan oleh tingginya kesenjangan antarwilayah. upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. salah satu solusi atas permasalahan tersebut adalah penerapan pagu wilayah kecamatan pwk) yang didiskusikan pada saat musrebang kecamatan sebagaimana amanat peraturan daerah kabupaten flores timur nomor tahun dengan adanya pagu wilayah kecamatan tersebut diharapkan masyarakat mendapat kepastian, bahwa program kegiatan yang menjadi prioritas kecamatan dapat didanai dari pagu wilayah kecamatan. kebijakan pagu wilayah kecamatan pwk) ini diharapkan akan membuat forum forum musrenbang menjadi lebih bermanfaat serta secara bertahap dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. ii. dasar hukum pwk peraturan daerah kabupaten flores timur nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. iii. pengertian pwk pagu wilayah kecamatan pwk)erintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah. iv. tujuan dan sasaran pwk: tujuanerapkan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. sasaran: meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan, dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. strategi pwk dalam upaya mencapai tujuan pwk, maka strategi yang ditempuh adalah: memilih program dan kegiatan yang paling dibutuhkan melalui pertandingan program dan kegiatan prioritas oleh desa pada saat musrenbang rkp desa, melakukan seleksi terhadap usulan program prioritas melalui musyawarah mufakat terhadap usulan program kegiatan prioritas tingkat kecamatan dengan menggunakan indikator yang ditentukan oleh setiap kecamatan, dan tetap dalam ruang lingkup pemanfaatan pwk, menetapkan usulan program kegiatan yang dibiayai pwk pada saat musrenbang kecamatan, mengakomodasi program kegiatan yang dibiayai pwk dalam dokumen rkd dan apbd: dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pwk. vi. pendekatan pwk menggunakan musrenbang kecamatan sebagai forum untuk mengharmonisasikan perencanaan, memposisikan masyarakat sebagai penentu pengambil kebijakan dalam merencanakan program kegiatan yang dibutuhkan, cc. mengutamakan nilai nilai budaya dan kearifan masyarakat kecamatan dan desa setempat dalam proses perencanaan, dan sebagai proses pembelajaran, dan meningkatkan kemandirian, dan keberlanjutan. vii. ruang lingkup pemanfaatan pwk pwk digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan: sarana dan prasarana jalan jembatan pada ruas jalan kabupaten atau ruas jalan non status antar kecamatan), perumahan, sarana dan prasarana pendidikan, danjenis kegiatan tidak boleh lebih dari (lima puluh persen) pwk pada kecamatan tersebut pwk ii) dan pagu kegiatan pwk pada suatu kecamatan sebanyak banyaknya (lima puluh persen) pada satu skpd. viii. prinsip prinsip pengelolaan pwk. kabupaten flores timur.engan berpedoman pada peraturan yang berlaku. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. ix. perhitungan pwk: formula pwk penentuan besaran pwk untuk masing masing kecamatan ditentukan berdasarkan formula pwk:i ppk: pwk: pagu kecamatan ke i pdk: pagu dasar kecamatan ke i (konstanta) ppk: pagu pembobotan kecamatan ke (besarannya sesuai dengan bobot masing masing kecamatan) ppk: kix pwk pdk) dis din avi jumlah kecamatan jumlah variabel bobot kecamatan ke i bobot variabel ke i rasio variabel ke i, pwk total alokasi anggaran untuk pwk dalam apbd tahun berkenaan tata cara penentuan bobot kecamatan: bobot masing masing kecamatan merupakan rasio total dari hasil perkalian antara bobot variabel dengan rasio variabel. bobot variabel ditentukan dengan menggunakan metode analisis hierarki proses. sedangkan rasio variabel ditentukan berdasarkan data pada masing masing variabel per kecamatan. jumlah variabel ditentukan berdasarkan ketentuan dalam perda yakni: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan kelurahan serta variabel lain yakni variabel komposit yang ditentukan berdasarkan kajian yang mendalam. variabel variabel variabel yang digunakan untuk menentukan besaran pwk adalah variabel tetap sesuai ketentuan peraturan daerah luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan kelurahan), dan variabel lain yang tentukan berdasarkan hasil analisis faktor. berdasarkan hasil analisis tersebut, variabel yang berpengaruh terhadap pwk dan besaran bobot pwk adalah sebagai berikut: tabel nama variabel dan bobot variabel utama: o \| uas wilayah jumlah desa kelurahan jumlah penduduk variabel lain: ben masal wilayah xx. pelaksana kegiatan pwk pelaksana kegiatan yang disepakati menggunakan pwk adalah skpd tingkat kabupaten. kegiatan tersebut merupakan bagian dari senja skpd dan selanjutnya ditetapkan dalam dpa skpd berkenaan. xi. sumber dana pwk dana pwk bersumber dari apbd tahun dana alokasi khusus dak) dan atau non dak). xii. pengendalian dan evaluasi pwk pengendalian: pengendalian kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengendalian kebijakan perencanaanyang dijabarkan sebagai berikut: bappeda membuat rekaman usulan yang disepakati untuk dibiayai dari pwk pada musrenbang kecamatan, rekaman tersebut akan disampaikan kepada skpd melalui surat untuk penyempurnaan senja skpd, dan temuannya disampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingan, dan selanjutnya bappeda melakukan pengawalan pada saat penyusunan rka skpd dan pembahasan dprd sampai ditetapkan peraturan daerah tentang apbd. evaluasi: evaluasi pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan evaluasi pelaksanaan hasil rencanasebagai berikut: bappeda melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan pwk setiap tahun, evaluasi pwk akan disampaikan kepada kecamatan pada saat pelaksanaan musrenbang kecamatan. xiii. besaran pwk tahun anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk pwk adalah sebesar rp. , . pagu dasar setiap kecamatan adalah rp. , . dengan menggunakan formula pwk:i ppk: maka besaran pagu pwk per kecamatan pwk:) dapat dilihat pada tabel berikut tabel: besaran pwk per kecamatan pagu (pdk) kecamatan (pwk) (ppk) "elbemonpagng asoraas0\| toserba3o\| ttewotema aro00,taa to1.o00, orsotar barat 40senang too.senang\|
pur koorowst indonesia tahun nomor tambahan lembaran \|eencmow papar negara republik indonesia nomor aan undang undang nomor tahun tentang keuangan aasa nomor der undang undang nomor tahun tentang sistem organ perencanaan pembangunan nasional lembaran negara saudara untumadaerah bupati take "dna pai ptabappeda hukum daerah bup, ati all
ld) bupati pohuwatoterjadinya musibah perlu, adanya aturan yang mengatur tentang bantuan sosial bagi yang mengalami musiblayanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumn,keuangan daerah selanjutnya singkat dengan bkd: data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat dengan dtk adalah data rumah tangga sasaran untuk perlindungan sosial lurah adalah pegawai negeri sipil yang memimpin kelurahan dan bertanggung jawab pada bupati melalui camat bab asas, tujuan dan ruang lingkup pelayanan pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas publik, cepat, cermat dan akurat, pelayanan terstruktur dan berjenjang, dan profesional asas transparansi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran asas akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa pelayanan bantuan sosial ini dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat dan atau pihak terkait. asas cepat, cermat dan akurat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dalam melaksanakan kegiatan cepat terlalu tepat sasaran. asas pelayanan terstruktur dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa pelayanan dilakukan berdasarkan tahapan dan standar pelayanan yang ada pada dinas sosial kabupaten pohuwato asas profesional sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pelayanan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang undangan dengan mengedepankan keabsahan dokumen yang ajukan oleh penerima tujuan pelaksanaan layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, adalahadat penyelenggaraan prosesi kedukaan serta meningkatkan pengalaman nilai nilai spritual, budaya dan adat istiadat bagi masyarakatyang masuk dalam dtktermasuk dalam dtk fotokopi kartu tanda penduduk elektronik ahli waris atau surat keterangan penduduk sementara dari dinas kependudukan dan catatan sipil,logo psgc bab pemberi layanan dan besaran bantuan pemberi layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui dinas sosial kabupaten pohuwato selaku pejabat pengelola keuangan dinas sosialsebesar rp. (satu juta rupiah) per warga miskin. biaya sebagaimana dimaksud pada diceritakan tunai pada ahli waris. ahli waris sebagaimana dimaksud pada adalah ahli waris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan berdasarkan surat keterangan kepala desa lurah kepala desa lurah memfasilitasi administrasi dtk dan administrasi kependudukan. kepala desa lurah bertanggung jawab penuh jika dikemudian hari terdapat kesalahan, kelalaian, dan keadaan. kelalaian sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi, hukuman administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pencairan dana akan diserahkan langsung oleh dinas sosial kabupaten pohuwatosesuai pohuwato syarif bunga diundangkan marisa pada tanggal, januari 0c1 sekretaris daerah kabupaten pohuwato iskandar datau berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor .
ar koordinasi peraturan pemerintah nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji jia(p2 menetapkan peraturan bupati gorontalo utara tentang teosuram horror penerima pensiun yang bersumber dari anggaran beatitan angikeuangan hukumrangkat daerah adalah perangkat daerahkeuanganberdasarkan kemampuan keuangan daerah. aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas bupati dan wakil bupati, ketua, wakil ketua dan anggota dprd, pns cons, dan ppppensiunan sebagaimana dimaksud dalam adalah pensiunan pns. penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam terdiri daripenerima pensiun orang tua dari pns yang tewas yang tidak mempunyai istri suami dan anak: keuangan hukum tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi aparatur negerakeuangan hukum . dalam bentuk uangkeuangan hukum layimian tapi bagi pekerja radiasi tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru tambahan penghasilan bagi guru pns: insentif khusus: tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan bagi pns tunjangan pengabdian bagi pns yang bekerja dan bertempat tinggal daerah terpencil: tunjangan selisih penghasilan bagi pneng gi:jr)keuangan hukum masekda wabup keuangan hukum tas candi ann tani nisn: dan keuangan hukum war, y ..(berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. keuangan hukum iditetapkan kandang pada tanggal mei gorontalo utara, indra yakin diundangkan kandang pada tanggal3 mei 2p sekretaris daerah, ridwan yas berita paten gorontalo utara tahun nomor kaban kabar ass sekda wabup keuangan hukum ala ink
bupati tabanan provinsi bali peraturan bupati tabananmutu pelayanan dan kinerja dari pegawai badan rumah sakit umum daerah kabupaten tabanan perlu diberikan imbalan jasa yang berupa remunerasi yang diusulkan oleh direkturmanatkan bahwa remunerasi untuk blue skpd, mengingatinformasi harga eceran tertinggi obnghitungan jasa pelayanan jasa medik juga didasarkan pada indeks masa kerja dimana pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan atau bidang tugas yang sama sebagai berikut masa kerja tahun diberi indeks masa kerja sampai tahun diberikan index sampai masa kerja sampai tahun diberikan index sampai masa kerja sampai tahun diberikan index sampai dan masa kerja sampai tahun diberikan index sampai variabel kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: ketentuan dan tata cara penilaian kinerja diatur dengan keputusan direktur. bab vii ketentuan lain lain pegawai blue yang tidak melaksanakan tugas karena cuti bersalin, cuti besar selama (tiga) bulan, dan meninggalkan tempat kerja lebih dari (satu) bulan karena tugas tugas belajar, hanya mendapatkan jasa kebersamaan. jasa pelayanan jasa pelayanan medik dapat dibayarkan atas layanan yang telah diberikan dan dibayarkan pada bulan berikutnya. pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada yang lewat tahun anggaran dapat dibayarkanetapan badan rumah sakit umum daerah kabupaten tabanan sebagai badan layanan umum blu) berita daerah kabupaten tabanan tahun nomor memutuskanekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tabanan. direktur adalah kepala badan rumah sakit umum daerah kabupaten tabanan. badan rumah sakit umum daerah kabupaten tabanan melanjutkan disebut rsud adalah rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten tabantertentu dari instansi,adalah direktur, dan wakil direktur wakil direktur pada rsud tabanan. wakil direktur adalah wakil direktur wakil direktur pada rsud tabanandan dokter tamu yang merupakan pegawai tetap atau dokter dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan oleh direktur rsud tabanan. dokter tamu adalah dokter bukan pegawai rsud tabanan yaitu dokter dan atau dokter spesialis yang diundang atau ditunjuk oleh direktur karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis badan rumah sakit umum tabanan untuk jangka waktu dan atau kasus tertentu dan dapat diberikan jasa kebersamaan medis dan jasa medis sesuai kinerja. peserta program pendidikan dokter spesialis yang selanjutnya disebut pds adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis badan rumah sakit umum daerah kabupaten tabangawai blue adalah pns dan pegawai non pns yang bertugas rsud tabanan dan berstatus pegawai blue. dokter jaga adalah dokter umum yang bertugas jaga pada hari libur dan luar jam kerja rsud tabanan. case manager manager pelayanan pasien) adalah profesional rumah sakit melaksanakan manajemen pelayanan pasien, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan ipjp serta ppa lainnya, manajemen rumah sakit, pasien dan keluarganya, membayarnya mengenai assessment, perencanaan, fasilitasi, berkoordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberikan hasil out come) yang bermutu dengan biaya efektif selama dan pasca rawat inapbesaran jasa pelayanan, jasa medis, jasa pelayanan kefarmasian untukiberlakukan lingkungan rsud tabanan yang dihitung melalui variabel penilaian berdasarkan golongan, pendidikan, bobot kerja, tanggungjawab, kinerja, masa kerja. insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruhananya bersumber dari jasa pelayanan, jasa medis, jasa pelayanan kefarmasian,blue jasa sarana yang diberikan atas pekerjaan tugas tertentu. jasa medis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis). pelayanan medis tersebut dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medis diagnostik, tindakan medis terapi, dan visiteparamedis dan non medis, yang berupa praktek keperawatan, asuhan gizi, observasi, serta administrasi. jasa pelayanan kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian sebagai pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan jasa farmasi sebagai bagian dari jasa pelayanan blue yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat. rekening jasa pelayanan medik adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan medis, sebagai sumber dana pada sistem remunerasi. ruang pelayanan rawat inap khusus adalah ruang perawatan khusus dengan jenis layanan dan tindakan khusus, dengan memakai standar layanan yang berbeda dengan ruangan rawat inap pada umumnya. bab sistem remunerasi dan hak sistem remunerasi mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut dengan rumah sakit pemerintah sejenis, kemampuan pendapatan blue), dan kinerja operasional blue dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. faktor faktor sebagaimana dimaksud pada tetap memperhatikan misi sosial yang diemban oleh blue. setiap pegawai bluepegawai yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas dapat diberikan imbalan jasa pelayanan,, remunerasi, insentif, dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada imbalan sebagaimana dimaksud pada berasal dari pendapatan operasional blue. bab iii besaran jasa dan honor pasien umum remunerasi pegawai blue bersumber dari komponen jasa pelayanan, jasa medis dan jasa pelayanan kefarmasian. remunerasi sebagaimana dimaksud pada secara total maksimal sebesar (empat puluh empat persen) dari realisasi belanja total operasional blue. besaran jasa pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam maksimal dari hna. besaran jasa sebagaimana dimaksud pada diambil untuk pembagian jasa pelayanan kefarmasian dan untuk modal pelayanan blue. jasa pelayanan kefarmasian yang merupakan keuntungan farmasi sebagaimana dimaksud pada berasal dari pasien umum, kerjasama asuransi swasta, pasien polaris atau dengan jaminan khusus lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kefarmasian ditetapkan dengan keputusan direktur. jasa medis yang digolongkan sebagai pelayanan cito dapat diberikan tambahan jasa medis yang besarnya minimal dan maksimal dari tarif yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan cito dan besaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. besaran jasa medis adalah sebagai berikut: dokter pelaksana kebersamaan para dokter direksi manajemen kebersamaan paramedis besaran jasa pelayanan adalah sebagai berikut: paramedis pelaksana y05, kebersamaan paramedis ,0y6 direksi manajemen pembagian direksi sebagaimana dimaksud pada dan huruf diatur dengan keputusan direktur. dokter jaga diberikan honor sebesar (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jaga. case manager terdiri dari dokter umum dan perawat yang berwenang melaksanakan manajemen pelayanan pasien pada hari libur dan diluar jam kerja. case manager dokter umum sebagaimana dimaksud pada diberikan honor sebesar (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jaga. case manager perawat sebagaimana dimaksud pada diberikan honor sebesar (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali jaga. penunjukan dan pengaturan case manager sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. visite, pemeriksaan dan tindakan spesialis yang dilakukan oleh dokter pds dokter umum jasanya adalah dari tarif yang berlaku. bab besaran jasa pasien jaminan kesehatan nasional persentase jasa pelayanan pasien jaminan bpjs) minimal (tiga puluh persen) dan maksimal 50y6 (lima puluh persen) dari total realisasi klaim. besaran jasa dari klaim ina cbg s diatur sebagai berikut direksi sebesar yo: manajemen sebesar yo, medis sebesar yo: dan paramedis sebesar yo. besaran jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf (delapan puluh persen) untuk jasa pelayanan kelompok medis dari masing masing dokter sesuai dengan kinerjanya, sedangkan (dua puluh persen) dibagi untuk jasa kebersamaan medis. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan pembagian besaran jasa sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan dengan keputusan direktur. besaran jasa medis pelayanan mri dan usg sore hari diberikan kepada dokter spesialis yang menangani sebesar (seratus persen) dari tarif yang berlaku. besaran jasa pelayanan mri, usg sore hari, c arm, penunjang khusus canggih lainnya diberikan kepada pegawai radiografi yang menangani sebesar (seratus persen) dari tarif yang berlaku. bab variabel penilaian variabel penilaian pasien umum dan pasien jaminan kesehatan nasional berdasarkan pada golongan, pendidikan kompetensi, bobot kerja, tanggungjawab, kinerja, masa kerja. variabel penilaian berdasarkan golongan adalah sebagai berikut: non pns gol ia, b,c,d gorilla, b,c,d gorilla, b,c,d gol b,c,d pds dan konsultan medis variabel penilaian berdasarkan pendidikan kompetensi adalah sebagai berikut smp sma smu sederajat spk, smf, kes d4, s1, kep profesi apoteker dokter, ked dokter gigi s2 spesialis s3 sub spesialis konsumen oo. pejabat ketatausahaan keuangan pejabat pembuat komitmen pejabat pelaksana teknis kegiatan pejabat pengadaan barang jasapengakuan pendidikan tersebut diatas ditetapkan oleh direktur berdasarkan kebutuhan tenaga blue. kursus pelatihan bersertifikat (minimal bln) sesuai dengan bidang kerja dan profesi pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai sesuai dengan masa berlaku sertifikat. variabel penilaian berdasarkan bobot kerja dikelompokan berdasarkan kelompok kerja manajemen dan non managemen. kelompok kerja managemen sebagaimana dimaksud pada yaitu kabid. pelayanan medis kabid. pengendalian mutu kabid. penunjang medis kabid. penunjang non medis kabid. umum, hukum kepe kabid. perencanaan keuangan satuan pemeriksaan intern subid. raja ranah rasi subid. radar tindik subid. keperawatan, mutu sertifikasi subid. rekam medis, sim humas il. subid. logistik subid. diagnostik subid. sarana dan prasarana oo. subid. keling subid. umum subid. hukum kepegawaian subid. sunprog subid. keuangan dan akuntansi akuntansi dan verifikasi instalasi pde piutang dan olah data named kelompok kerja non manajemen sebagaimana dimaksud pada yaitu: paramedis paramedis dan icu paramedis ugd, vk,nica, iccu intermediate, bougainville, nifas anggrek, cempaka, dahlia paramedis rawat jalan umum paramedis rawat jalan eksekutif analis dan fotografer, endoskopi paramedis non keperawatan lainnya penyelia keperawatan, kepala ruangan assessor internal keperawatan assessor internal manajemen akreditasi ranah vip fisioterapi staf gizi staf admission non paramedis a). staf staf keuangan tenaga sim staf administrasi satpam, sopir tenaga kebersihan staf farmasi staf spi staf ips sopir direktur code sunprog b). kepala instalasi ka. instalasi farmasi ka. instalasi gizi variabel penilaian berdasarkan tanggung jawab adalah sebagai berikut: level iii kabid) level subid) level penyelia kaur keuangan) level kaur, karu) level ka. instalasi level vii kasus. ur, waktu) admission subur keuangan ka. instalasi farmasi ka. instalasi gizi ka. akuntansi dan verifikasi il. ka. instalasi pde ka. piutang dan olah named dan apel staf radiologi radiografi ka. spi ketua komite medis wakil ketua komite medis ketua komite keperawatan wakil ketua komite keperawatan kepala tim dimasing masing ruangan dokter kulit konsultan kepala instalasi icu auditor satuan pengawas internal kepala instalasi bedah sentral tim penginputan perencanaan serta realisasi anggaran, dan penginputan data aset
naa ang maa yasa ban aan bm kan kobiakma, tahunkata pengantar dalam rangka peningkatan kinerja dan untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang undangan dan khususnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan daerah, bahwa untuk terbitnya pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintah sap). dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya kebijakan akuntansi kabupaten mamberamo tengah, kiranya kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap terpelihara dalam rangka keberlangsungan penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif,transparan, akuntabel dan auditabel. tiada gading yang tak retak sekiranya terdapat kekurangan baik materi maupun penyajian dengan kerendahan hati kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman sehingga penerbitan berikutnya akan lebih sempurna lagi, terimakasih tim penyusun, daftar isi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah peraturan bupati nomor tahun bab ketentuan umum oom bab kebijakan akuntan si. j.eeeeee bab iii pelaporan keuangan. eee9 bab ketentuan peralihan . eeeeee bab ketentuan penutup. lampirandaerah.i.oo lampiran i.b kebijakan akuntansi nomor penyajian laporan keuangan . lampiran i.c kebijakan akuntansi nomor laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan sal lampiran i.d kebijakan akuntansi nomor neraca. lampiran 1i.e kebijakan akuntansi nomor laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. lampiran i.f kebijakan akuntansi nomor laporan arus kas nenek nenek lampiran i.h kebijakan akuntansi nomor catatan atas laporan keuangan . jjj lampiran kebijakan akuntansi akun lampiran iil.a kebijakan akuntansi nomor kas dan setara kas leni nina lampiran ii.b kebijakan akuntansi nomor investasi. lampiran ii.c kebijakan akuntansi nomor piutang. lampiran ii.d kebijakan akuntansi nomor persediaan. lampiran ii.e kebijakan akuntansi nomor aset tetap. lampiran ii.f kebijakan akuntansi nomor aset lainnya lampiran ii.g kebijakan akuntansi nomor dana cadangan lampiran ii.h kebijakan akuntansi nomor kewajiban lampiran ii.i kebijakan akuntansi nomor ekuitas lampiran ii.j kebijakan akuntansi nomor pendapatan lampiran ii.k kebijakan akuntansi nomor pendapatan lra lampiran ii.l kebijakan akuntansi nomor beban lampiran ii.m kebijakan akuntansi nomor belanja lampiran ii.n kebijakan akuntansi nomor transfer lampiran ii.o kebijakan akuntansi nomor pembiayaan lampiran ii.picondengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamberamo tengah menimbang bahwa berdasarkan, mengingat :beramo tengah nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah memutusbab bab i. ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten mamberamo tengah. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten mamberamo tengah. pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah kabupaten mamberamo tengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dprd kabupaten mamberamo tengah bupati adalah bupati mamberamoatu entamberamo tengah. bab kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo teng: laporan perubahan sal:: akuntansi transfer: sg.bab i, laporan arus kas: laporan perubahan ekuitas: dan catatan atas laporan keuangan . peraturan bupati mamberamo tengmamberamo tengah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten mamberamo tengah ditetapkan obama pada tanggal oktober bupati mamberamo tengah ricky ham pegawai s.h., si. diundangkan obama pada tanggal oktober plt. sekretaris daerah pemerintah kabupaten mamberamo tengah ttd mesir jiwa, nip. lembaran daerah kabupaten mamberamo tengah tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya a.n sekretaris daerah kabupaten mamberamo tengah kepala bagian hukum, elvis karena, sh, nip. kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah bupati mamberamo tengah lampirarangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengkabupaten mamberamo tengah pendahuluan tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengil(f) unsur elemen laporan keuangan: (sg) pengakuan unsur laporan keuangan: (h) pengukuran unsur laporan keuangan: (i) asumsi dasar: ()) prinsip prinsip: (k),, laporan operasional: laporan perubahan ekuitas ekonomi makro:perolehan: prinsip realisasi: prinsip substans tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. penyajian laporan keuangan bupati mamberamo tengah lampiran yajimberamo tengah, sedangkan entitas akuntansi yaitu skpd dan ppid dalam lingkup pemerintah kabupaten mamberamo tengah, tidak termasuk perusahaan daerah. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian laporan keuangkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian: pendapatan: belanja: pembiayaan:kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian laporan keuangneraca:mamberamo tengah penyajian laporan keuanganmamberamo tengah penyajian laporan keuangan: transfer surplus defisit lra:penyajian laporan keuangpemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian laporan keuangan: piutang: persediaan: investasi jangka panjang, aset tetap: aset lain lain kewajiban jangka pendek:kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian laporan keuanganbila ada:kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian laporan keuangakuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian laporan keuanganj)) kemitraan dengan fihak ketiga: biaya penelitian dan pengembangan: kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah penyajian laporan keuanganbupati mamberamo tengah lampiran realisasi anggaran dan laporan perubahan salpada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatanpengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dantahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolehlatamenampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruhsaldo anggaran lebih: (b) periode yang dicakup: (c) mata uang pelaporan yaitu rupiah: dan (d) satuan angka yang digunakan. laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan (perubahan saldo lpa atau siapa pada tahun pelaporan): (b) belanja: (c) transfer: (d) surplus atau defisit: (e) penerimaan pembiayaan: (f) pengeluaran pembiayaan: pembiayaan neto, dan (h) sisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa siapa) (b) penggunaan saldo anggaran (c) sisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa siapa) (d) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (e) saldo anggaran lebih tahun berjalan1. lra skpd format pemerintah kabupaten mamberamo tengah skpd erannacannaaa laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember. dalam rupiah) urut 20x1 20x0 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx nisa lain lain pendapatan asli daerah yang rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx man lo. jumah\| rp woc rp.xow mel rp. won jumlah \| ) rp.xow rp.xow gel rp. sus atbeisig rpamoodl rp0skpd .nnnnnnnananananrp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx pengelolaan kekayaan daerah mit sah surplus defisit) oo ) rp vox oo ) rp.xoc rp. xoppid formaturaian urut 20x1 20x0 transfer pemerintah pusat dana rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx kensimbmebnaman are dana otonomi khusus rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx transfer pemerintah propinsi pemerintah rp. xxxx rp. xxxx xxx rp. xxxx pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx enteng jane pendapatan bagi hasil lainnya dari rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx bantuan keuangan dari provinsi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx prove dog rp001 umah pendapatan rp.voc rpsroooc dogg rp ooo nn. jumlah belanja rp.xxx rp. xxx xx06 rp. jumlah transfer rp vote rpooac doge rp room surplus defisit) rp. 00c rp. xxg6 rp. hasil penjualan kekayaan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx eranumomaan jera jasa jasauraian urut 20x1 20x0 penerimaan kembali pemberian rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx main kis kei kes jumlah penerimaan rp. xxxx rp. xxx xx06 rp. penyertaan modal investasi) rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx ben dan bnn disana minas dee basi jumlah pengeluaran rpooooe rp woo dot rpuvooe pembiayaan neto rp.xxx rp. xxx xx96 rp. x00e isatebih pembiayaan anggaran siapa) rp moon rpaoooe do0eedana bagi hasil bukan pajak rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx man iss dana bagi hasil pajak dari provinsi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx n a ika dana penyesuaian dan otonomi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx bantuan keuangan dari provinsi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx kan umrah pendapatan reno reno reno jumlah belanja rp. voc rp. rp. pus berisi remoooc rp. woo rp. hasil penjualan kekayaan daerah yang rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx man asas island eos kes jumlah penerimaan rp.ooc rp. voc rp. penyertaan modal investasi) rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx kan man bnn diisi dans jumlah pengeluaran rp. xoc rp.xoc rp. pembiayaan neto rp. voc rp. rp. lebih pembiayaan anggaran siapa rp 000c rp ooc1l. lra pemerintah daerah format pemerintah kabupaten mamberamo tengahan 20x1 20x0 pendapatan hasil pengelolaan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx kekayaan daerah yang sayonara transfer pemerintah pusat dana rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx oaknaa pen malah pendapatan rp.voc \| poole o06 rp. belanja gedung dan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx sama para belanja jalan, irigasi dan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx bass snn ban jumlah belanja rp. xxx rp. xxx xgp rp. cocean dana 20x1 20x0 bagi hasil pendapatan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx jam ama transfer rp0 oee reno surplus (defisit) rp. 000x rp. xxxx xxg6 rp. penggunaan sisa lebih perhitungan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx hasil penjualan kekayaan daerah yang rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx dipisahkan penerimaan kembali pemberian rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx kes jumlah penerimaan rp wo0c rp woo dogg rp. penyertaan modal investasi) rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx jumlah pengeluaran rp.xxx rp. xxx xxg6 rp. nero rp00 rp. woo dogg rp000 sisalebih pembiayaan anggaran siapa) rp.xxc rp.robot xx0e rp.x00copengelolaan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx kekayaan daerah yang mao this lain lain pendapatan asli rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx jo, jumlah rp. voc rp. rp. dana bagi hasil rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx dana bagi hasil bukan pajak rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx a n dana bagi hasil pajak dari provinsi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx dana penyesuaian dan otonomi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx tai. ika bantuan keuangan dari provinsi rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx tea jumlah pendapatan pocono rovio rp0 jumlah belanja tidak langsung rp.woc rp. ox rp. x0x omah belanja langsung remo rpoooc rp. jumlah belanja rp.woc rp. rp. x0x sps asim rp. rp.anggaran perubahan hasil penjualan kekayaan rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx eranmmopaman jet are (ae penerimaan kembali pemberian rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx kota 1st bagan jumlah penerimaan rp. ox rp. rp. penyertaan modal investasi) rp. xxxx rp. xxxx rp. xxxx pena are (ae umrah pengeluaran rpsoooc \| rpuoooc rp robot \|. pembiayaan neto rp.xxc rp. voc rp. sisalebih pembiayaan anggaran siapa) rp.xxx rp.xx0xc rp. xxxii pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan perubahan saldo anggaran lebih per desember. dalam rupiah) uraian 20x0 20x1 urut sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun rp. xxxx rp. xxxx berjalan: koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, rp. xxxx rp. xxxx dan rp. xxxx rp. xxxx saldo anggaran lebih akhir. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca bupati mamberamo tengah lampiran neraca kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neracakebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neracbijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neracberikut: (a) kas dan setara kas: kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca (b) investasi jangka pendek: (c) piutang: (d) persediaan: (e) investasi jangka panjang: (f) aset tetap: kewajiban jangka pendek: (h) kewajiban jangka panjang: (i))kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca2011poran neraca lampiran neracskpd . per desember tahun dan tahun (dalam rupiah) penurunan) uraian tahun tahun jumlah amp kas bendahara pengeluaran rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx90 persediaan rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx90 aman rptaoo rpatooo rpataooc done alat alat angkutan darat tidak rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx96 alat alat angkutan air tidak rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx96 sean tag ana alat alat pengolahan pertanian dan rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx96 sean mangan sel apaan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca penurunan) uraian akumulasi penyusutan rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx90 umah rpxoox reason rparooar tagihan tuntutan ganti kerugian rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx90 ha, jadi jumlah rpxoox xpxoc rpxaxx ooe omamaase rparoox reason rpatoone umah rparoox reason rpatone min rpo0x roo rpaooar w jumlah kewajiban dan ekuitas rp.xbox rp.xoc rp.xxxx oto kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca lampiranppid per desember tahun dan tahun dalam rupiah) penurunan) uraian tahun jumlah xpxoc rpacxox rpexaoo agp penyertaan modal pemerintah rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx96 mop sid bad penyertaan modal dalam proyek rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx96 macam sgp, penyertaan modal perusahaan rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx90 aan np, men\| resi . jumlah rox rpxoox paso agp . jumlah xpxoc uproxx pado agh tagihan tuntutan gaji kerugian rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx90 anta mal hanja kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca penurunan) uraian tahun umah rpxoox rpatsoc reason code oia pen rona roro ron (ndk bagian lancar utang jangka rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx90 umah rptovoc rparoooc rpataone jumlah rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xx96 na lalu . jumlah kewajiban danekuitas rp.x.wcc rp.x.xxx rpsxoxex xxg kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca lampiran neraca pemerintah daerah format pemerintah kabupaten mamberamo tengah neraca per desember dan 20x0 dalam rupiah) bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah rp.x.xxx rp.x.xxx ama aset lancar reason mah aset tetap page rpatooe ama dana cadangan rhgoog kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca aman stan li. ng pse7 pat mbah kewajiban jangka pendek rpawooe rporooo rumah kewajiban jangka panjang rpawooe reason .poor keuangan dan ekuitas epoch paolo kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca kabupaten mamberamo tengah neraca per desember tahun dan tahun (dalam rupiah) uraian mbah praboe rp0 rparooor nee alat alat angkutan darat tidak rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xxy6 mem alat alat angkutan air tidak rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xxy6 alat alat pengolahan pertanian dan rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xxy6 san aan maa kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan neraca uraian penerangan jalan, taman dan hutan rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xxg psr barang bercorak kesenian, rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xxg umah xpxoc\| rpacoox rpatoox inn sisa sara rex reason tagihan tuntutan ganti kerugian rp.x.xxx rp.x.xxx rp.x.xxx xxg mah rpaoox ratio rpatoooc\| jumlah aset oo ) rpoxxxx oo) rpoxoox rp.xbox lah rpoxxxx oo) powo0x rp.xxx xxe nn. pkm kx0 pxx jumlahkewajiban dan ekuitas \| ) rp. opo rparocx a06bupatimamberamo tengah lampiran operasional dan pelaporan ekuitasmberamo teng: (c) periode yang dicakup:(a) timbulnya hak atas pendapatan (earned): (b) laporan operasional dan laporan perubahan ekuitaslampiran kebijakan akuntansi pemerintah kabupateamberamo tengah iniskpd . per desember tahun dan tahun kenaikan ngerijooxxxxxo doi lx.ox xx. xxx jumlah pendapatan transfer po0uxxo dooid joox jumlah pendapatan xxx xxx xxxloc xxx xxx surplus'toe surplus defisit sebelum pos luar biasa joox lm."oa xxper desember tahun dan tahun kenaikan cngooxxxo olx. xxx pendapatan transfer transfer pemerintah pusa dowjoox doo 0x6.0xxx xxx x. jumlah pendapatan transfer jo00xxx xx. xx65.oo0xxx olx. xxx jumlah pendapatan mw. x.oox. surplus' defisit dari operasi poo oil woo(xx surplus defisit sebelum pos luar biasa jo00xxx xx.o xxxbee laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas lampiran ii. laporan operasional format tahun pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir desember 20xx nopkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan arus kas bupati mamberamo tengah lampiran arus kas arus klaporan arus kasebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah: (c) penerimaan hibah: (d) penerimaan bagian laba perusahaan negara daerah dan investasi lainnya: (e) penerimaan lain lain penerimaan dari pendapatan luar biasa: dan (f)kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan arus kas (c) bunga: (d) subsidi, (e) hibah: (f) bantuan sosial (g) belanja lain lain tak terduga:(c) pencairan dana cadangan (d) penerimaan dari divestasi (e)(a) perolehan aset tetap: (b) perolehan aset lainnya. (c) pembentukan dana cadangan (d) penyertaan modal pemerintah kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan arus kas (e) pembelian investasi dalam bentuk sekuritas aktivitas pendanaan pembiay(c)kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan arus kas lampiran laporan arus kas format tahun pemerintah kabupaten mamberamo tengahrp.xxx rp.xxx pendapatan pajak daerah rp.xxx rp.xxx pendapatan retribusi daerah rp.xxx rp.xxx pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rp.xxx rp.xxx lain lain pad yang sah rp.xxx rp.xxx dana bagi hasil pajak rp.xxx rp.xxx dana bagi hasil sumber alam rp.xxx rp.xxx dana alokasi umum rp.xxx rp.xxx dana alokasi khusus rp.xxx rp.xxx dana otonomi khusus rp.xxx rp.xxx dana penyesuaian rp.xxx rp.xxx pendapatan bagi hasil pajak rp.xxx rp.xxx pendapatan bagi hasil lainnya rp.xxx rp.xxx pendapatan hibah rp.xxx rp.xxx pendapatan dana darurat rp.xxx rp.xxx jumlah arus kas masuk s d16) rp.xxx rp.xxx arus kas keluar belanja pegawai rp.xxx rp.xxx belanja barang rp.xxx rp.xxx bunga rp.xxx rp.xxx subsidi rp.xxx rp.xxx hibah rp.xxx rp.xxx bantuan sosial rp.xxx rp.xxx belanja tak terduga rp.xxx rp.xxx bagi hasil pajak rp.xxx rp.xxx bagi hasil retribusi rp.xxx rp.xxx bagi hasil pendapatan lainnya rp.xxx rp.xxxrp.xxx rp.xxx pendapatan penjualan peralatan dan mesin rp.xxx rp.xxx pendapatan penjualan gedung dan bangunan rp.xxx rp.xxx pendapatan penjualan jalan, irigasi dan jaringan rp.xxx rp.xxx kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan arus kas pendapatan penjualan aset tetap lainnya rp.xxx rp.xxx pendapatan penjualan aset lainnya rp.xxx rp.xxx jumlah arus kas masuk s d rp.xxx rp.xxx arus kas keluar belanja tanah rp.xxx rp.xxx belanja peralatan dan mesin rp.xxx rp.xxx belanja gedung dan bangunan rp.xxx rp.xxx belanja jalan, irigasi dan jaringan rp.xxx rp.xxx belanja aset tetap lainnya rp.xxx rp.xxx belanja aset lainnya rp.xxx rp.xxxrp.xxx rp.xxx hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan rp.xxx rp.xxx pinjaman dalam negeri pemerintah pusat rp.xxx rp.xxx pinjaman dalam negeri pemerintah daerah lainnya rp.xxx rp.xxx pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank rp.xxx rp.xxx pinjaman dalam negeri lembaga keuangan non bank rp.xxx rp.xxx pinjaman dalam negeri lainnya rp.xxx rp.xxx penerimaan kembali pinjaman perusahaan daerah rp.xxx rp.xxx penerimaan kembali pinjaman perusahaan negara rp.xxx rp.xxx jumlah arus kas masuk s d rp.xxx rp.xxx arus kas keluar pembentukan dana cadangan rp.xxx rp.xxx penyertaan modal pemerintah daerah rp.xxx rp.xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat rp.xxx rp.xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah daerah lainnya rp.xxx rp.xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank rp.xxx rp.xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan non bank rp.xxx rp.xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya rp.xxx rp.xxx pemberian pinjaman kepada perusahaan negara rp.xxx rp.xxx pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah rp.xxx rp.xxx jumlah arus kas keluar s drp.xxx rp.xxx jumlah arus kas masuk rp.xxx rp.xxx arus kas keluar pengeluaran pfk rp.xxx rp.xxx jumlah arus kas keluar rp.xxx rp.xxx kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah laporan arus kas arus kas bersih dari aktivitas transistors rp.xxx rp.xxx kenaikan penurunan kas rp.xxx rp.xxx saldo awal kas bud, blue, dan kas bendahara pengeluaran rp.xxx rp.xxx saldo akhir kas bud, blue, dan kas bendahara pengeluaran saldo kas neraca terdiri dari kas kas daerah rp.xxx rp.xxx kas bendahara pengeluaran rp.xxx rp.xxx kas bendahara penerimaan rp.xxx rp.xxx kas blue rp.xxx rp.xxx jumlah saldo kas neraca s d kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah catatan atas laporan keuangan bupati mamberamo tengah lampiran catatan atas laporan keuangatatan atas laporan keuapemerintah kabupaten mamberamo tengah catatan atastotalkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah catatan atas laporan keuangan:(s: pengakuan pendapatan lo pengakuan belanja: pengakuan beban prinsip prinsip penyusunan laporan konsolidasi: investasi: pengakuan dan penghentian penghapusan aset berwujud tidak berwujud: kebijakan kapitalisasi pengeluaran: penyusutan: persediaan::: (d) kebijakan akuntansi yang penting: ii. entitas akuntansi pelaporan:ii. rincian dan penjelasan masing masing pos laporan keuangan,skpd pendahulbab penjelasan pos pos laporan keuangan skpd lra pendapatan lra belanjbab penjelasan pos pos laporan keuangan ppid lra pendapatan lra belanja pembiayaanra akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah lampiran kebijakan akuntansi kas dan setara kas bupati mamberamo tengah lampiran iiaas dan setara kas kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi kas dan setara kaskas adalah aset lancar dalam bentuk,bendahara umum daerah adalah kas yang dikuasai, dikelola dan bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. tidak termasuk kas bud adalah saldo kas yang peruntukan untuk pembentukan dana cadangan. kas bendahara pengeluaran adalah seluruh kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa up tu yang belum disetorkan kembali kas daerah per tanggal neraca, termasuk sisa pengembalian belanja yang belum disetorkan kembali kas daerah oleh bendahara pengeluaran tertanggal neraca. tidak termasuk kas bendahara pengeluaran adalah bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan (uang muka dan atau panjar kegiatan), saldo yang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi kas dan setara kas dikatakan bendahara pengeluaran. kas bendahara penerimanerimaan retribusi, pajak dan lain lain pad yang sahdaerah. kas blue adalah seluruh kas yang berada pada satuan kerja (skpd) yang menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umumkurang dari (tiga) bulan serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. kas dan setara kas diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam bagan akun standar. pengakuan kas dan setara kas diakui pada saat: dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah bud) danbluesebagai bagian dari aset lancar. saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas hal hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi kas dan setara kas rincian kas yang ada bud, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan skpd dan bendahara blue: rincian setara kas yang belum dicairkan menjadi kas sampai penyusunan laporan keuangan: jumlah kas pemerintah daerah yang bukan merupakan hak pemerintah, yaitu: potongan untuk akses, aspen, perum, dan ppn. jumlah kas yang tidak ada lagi fisiknya karena pencurian, atau sedang dalam proses penyelesaian ttir. kebijakan manajemen yang berhubungan dengan setara kas, dan informasi lainnya yang dianggap perlu kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi investasi bupati mamberamo tengah lampiran iinvestasi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi investasmamberamo tengtansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi investasentase periode jatuh tempo pengembaliankebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi investasipemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi piutang bupati mamberamo tengah lampiran iiutang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi piutangmberamo tengmberamo tengemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi piutangs d bulan kualitas piutang kurang lancar: diatas tahun s d tahun kualitas piutang diragukan, diatas s d tahun kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi piutang kualitas piutang macet. diatas tahunsampai dengan tahundiatas tahuntahun sampai dengan tahun: dan atau wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaandiatas tahun sampai dengan tahun: kualitas diragukan, jika umur piutang diatas tahun (antara lain denda keterlambatan pekerjaan dan piutang penjualan aset tetap). surat tagihan pertama diterbitkan paling lambat bulan sejak tanggal jatuh tempo:. surat tagihan kedua diterbitkan paling lambat bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan pertama, dan kualitas macet, apabila dalam jangka waktu bulan tahun terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan. surat tagihan ketiga diterbitkan paling lambat bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan keduabfmnttnar macetmamberamo tengah kebijakan akuntansikebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi piutatifkantor pelayanan kekayaan negara dan lelangbupati, sedangkan kewenanganersediaan bupati mamberamo tengah lampiran irsediaan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi persediaanmana diatur dalam bagan akun standarkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi persediaanmamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetap bupati mamberamo tengah lampiran ikebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengahkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetap, jalan, irigasi, dan jaringan:lusin set satuan rp) (padtandonosntediiatan jamtatbemtbaat to00o anna amattbertapung rp, tnsooooooo aatatettama rp, amang beratbemeror ap, batangan erat tidak bermotor jain atangtutan plug bermotor s0ra00000 \|atiatangkutan ppungtidakbemmoor ap. (met datangkan bermotor utara jambangatbormein rp. sono00 \|aottengatnaattemean mp. ebook00 tamu noo000 mejatramaman aatrengaatan sono ala melati penyimpanan antara kantordantumah tangga jamtattkantor ape lo0oonngn jamtatatumantangga boon komune an, te00ooo00 (medan tarifapatpebat ra. loonoogo0, jat studodon bltkomuntasi pasado koo ong aatkomuntas rp. tonooooo0 rerattanpemancar ooooooo, kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetap lusin set satuan rp) dmatatmtesorean jmantetoteran rp. to000n000 rentetan loroooo0 jaatatttatontotum jontamomtorum ran lewooongn imartergfmrate sebuah re, toooono00 jhmtaportorumtingangan hidup rp. imartatorrorum morodmamsta rp, sar atpesantandan karan senjata api rp. pemenjtamm senjata api rp. loon00 ama tp, tone semasa rp, toon00 (redundan engan yangtrdiatasi hanuman gesungtempatkera soo oba o0, bangunan gedungtemot tinggi rp sno00gn0, mempan amwanbereaan rp. tnsoooong0 superman rp. ta000000 ama re. info0gn000 damar re. inooogno0o aman ro. soon irambusambulluitarwdara ap. soonseooo kimi gantungan yterditatas man moon matan meses moon jamuan pegas neo000 ats medium rp. spons0oo koor limbah seenaknya ro doooooooomanta tik pembangkit dan menamai hp. soooanogg (matoipenangatpatr tp. lo000n000 ainganettnumdan selena ho00d damnganustikdan senjata rp. 2snn00000 dengan taepondon sejnsaya ap. cbooo000 dastttaptanmyanyngterdiiatas dam moon joaangremutaaan ap. sooooogo barang bercorak kesenian kebudayaan rp. dattostragatanma 2soooggg mean remakdanpetarsan rp. mama re. o j hongkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetappengawasan(biaya sertifikat, biaya pembebasan hak dan hak garapan), biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetapperencanaan dan biaya pengawasanbiaya pengawasanbiaya pengawasauraian jumlah harga(tatakan a00nono001 otatattumanangga isedugdanbengunanyengtarariatas jalan, irigasi dan jaringan, yang terdiri atas: (mertetaptanmynyangterdatas kebudayaan olahraga hewan ternak dan tumbuhan hewan ternak tumbuhan pohon tumbuhan tanaman hiasdarat tak overhaul s.d. bermotor alat angkutan apung bermotorapung tak renovasi s.d. bermotor alat angkutan bermotor udara s.d. alat bengkel bermesin s.d. alat bengkel tak ber mesin s.d. mapan alat kantor dan rumah tanggstudio, komunikasi dan overhaul 20x s.d. pemancar alat komunikasi s.d. peralatan komunikasi navedokteran s.d. alat kesehatan umum s.d. unit alat laboratorium s.d. bima unit alat laboratorium kimia overhaul 20x s.d. nuklir alat laboratorium fisika s.d. alat proteksi radiasi proteksi overhaul 20x s.d. lingkungan asn season kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetap restorasi overhaul dari masa nilai perolehan diluar manfaat penyusutan) tahun) destructive testing laboratory ora 50x asesanos hidup sosok.ik suami insan00n hidrodinamika nan amo kalibrasi instrumentasi sam na. naa matpersenjatan ban 50x osesanos oo. persenjataan non senjata api renovasi 2016sdh256 ooh ssoesas ooh oosrsan006husus kepolisian s.d. peralatan komputer s.d. alat eksplorasi topografi s.d. alat eksplorasi geofisikpengeboran mesin s.d. alat pengeboran non mesin s.d. alat produksi pengolahan dan pemurnian pengolahan dan pemurnian s.d. alat bantu eksplorbantu produksi 20x s.d. alat kerja penerbang s.d. alat peraga pelatihan dan overhaul s.d. percontohanunit peralatan proses produksi 20x s.d. boh rambu rambu lalu lintas darat 20x s.d. rambu rambu lalu lintas udara 20x s.d. rambu rambu lalu lintas laut 20x s.d. peralatan olah raga lo. lo. peralatan olah raga s.d. bangunan gedung tempat kerjgedung tempat renovasi s.d. tinggal candi tugu peringatan prasasti s.d. bangunan menara peramban s.d. bangunan air irpengairan pasang renovasi s.d. surut bangunan pengembangan rawa renovasi s.d. dan polder bangunan pengaman renovasi s.d. sungai pantai penanggulangan bencana alam bangunan pengembangan renovasi s.d. sumber air dan tanah bangunan air bersih air baku s.d. bangunan air kotor s.d. maa instalasi air bersih air bakuinstalasi air kotor s.d. instalasi pengelolaan sampah s.d. instalasi pengolahan bahan renovasi 20x s.d. bangunan instalasi pembangkit listrik s.d. instalasi gardu listrik s.d. instalasi pertahanan s.d. instalasi pengamanlistrik s.d. alat musik modern band 20x s.d. peralatan dan mesin dalam overhaul s.d. renovasi gedung dan bangunan dalam renovasi renovasiirigasi dan jaringan renovasi s.d. dalam renovasi overhaulan tanah tdk disebutkan jala\| pemamangmmean alat angkutan darat bermotor alat angkutan berat tak bermotor mansur npungsomoo alat angkut apung tak bermotor alat angkut bermotor udara aoa monyet same kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetap aoa pemetaan tatanan penyimpan peranan jolajsammamontana aoa (mententurirerafapatreaoa aaajsamtomntas aolajaamreotaan aaaa fomumttataaomm alas jomaimtatoatotumtiminair ajar jam oositaiaif roetstingsangan laboratory batam) jatmtovortorumtngtnganttaup jajal\| jowunggmtanguran ajalafonfoma jalan (muupermatntan ajaran imuumtaronsi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetap jala\| jiatantngasidansarngan aaaa araaonamaman rings jalan fomwanartava san bencana alam armor bangunan pengembangan sunter adan raman faonamamanartesiwaatu ajolafon fomwanartaa aan dmatmimetamuntarsesn aaaa fmutaitangoatansampan jojafasfmutoipemtnguruane aoa fmtiparataran jojaomtaipangaman aaaa amonia aolaapamanss ajal\| damtaaptanya ajo lon (oaangtorcrattesenfradaman adams immanitamae kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetap masa manfaat ata tumbuhan tdk disebutkan konstruksi dalam pengerjaan tdk disebutkandle disebutkan sebagaimana layaknya aset tetap. aset tetap dikatakan idle kalau tidak dimanfaatkan dalam rangka operasional pemerintah daerah selama tahunkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset tetapcc. jumlah biaya yang telah dikeluarkan: uang muka kerja yang diberikan: dan retensi. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset lainnya bupati mamberamo tengah lampiran ilainnya kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset lainnyaperbendaharaan: tagihan tuntutan ganti kerugian daerah: kemitraan dengan pihak ketiga,mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset lainnyaan bukan pegawai negeriguna, serah bgs) bangun, serah, guna bsgkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset lainnyamamberamo tengah kebijakan akuntansi aset lainnyanon pegawai yang bersangkutan kas umum daerahgs ini disajikan terpisah dari aset tetap. aset bangun gunkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi aset lainnyags dan bsg): informasi lainnya yang penting. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi dana cadangan bupati mamberamo tengah lampiran ikebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi dana cadangancal cc.:pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi kewajiban bupati mamberamo tengah lampiran ii.hewajiban jatuh tempo pinjaman, pengurangannilai jatuh tempo pinjaman: dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi kewajibanmamberamo tengah kebijakan akuntansi ekuitas bupati mamberamo tengah lampiran il.iekuitas kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi ekuitas kebijakan akuntansi ekuitas umum tujuan termasuk blue. laporan keuangan blue dalam hal ini adalah laporan keuangan dalam rangka penggabungan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerahbasis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitassaldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada laporan perubahan ekuitas. penyajian dan pengungkapan ekuitas disajikan dalam neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pendapatan bupati mamberamo tengah lampiran ii.jkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pendapmamberamo tengbijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pendapatanebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pendapatancalebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengahndapatan lra bupati mamberamo tengah lampiran ii.klra kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pendapatan lrabijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pendapatan lracal terkait dengan pendapatan lra adalah kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pendapatan lraban bupati mamberamo tengah lampiran ii.lban cc.kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi bebkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi bebanlanja bupati mamberamo tengah lampiran ii.mlanja kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi belanjkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi belanja, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi belanjapemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi belanjatransfer bupati mamberamo tengah lampiran ii.transfer kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi transferpemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi transferkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi transfermbiayaan bupati mamberamo tengah lampiran ii.okebijakan akuntansi pembiayaan umum tujuan kebijakan akuntansi pembiayaankebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi pembiayaankoreksi kesalahan bupati mamberamo tengah lampiran ii.pmerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi koreksi kesalahmamberamo tengperaturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sudah ditetapkkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamberamo tengah kebijakan akuntansi koreksi kesalahanmamberamo tengah penggolongan tarif penyusutan aset tetap dan masa manfaat masa manfaat tarif tahun penyusutan iperalatandan mesin o ian alat alat besar apung jalatalat bantu i1. alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan oo i1. kendaraan bermotor penumpang kendaraan bermotor angkutan barang kendaraan bermotor khusus i1. kendaraan bermotor beroda dua i1. kendaraan bermotor beroda tiga alat angkutan berat tak bermotor oo i1. kendaraan bermotor angkutan barang i1. kendaraan tak bermotor berpenumpang i1. alat angkut apung bermotor alat angkut apung bermotor barang oo i1. alat angkut apung bermotor penumpang alat angkut apung bermotor khusus i1. alat angkut apung tak bermotor alat angkut apung tak bermotor untuk barang i1. alat angkut apung tak bermotor penumpang alat angkut apung tak bermotor khusus ' alat angkut bermotor udara kapal terbang io . alat bengkel bermesin i1. perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi ' ) ) \| ' ) i1. perkakas konstruksi logam yang berpindah perkakas bengkeltisrik io . perkakas bengkel service perkakas pengangkat bermesin perkakas bengkel kayu perkakas bengkelkhusus oo jperalatantas perkakas pabrik ' io i1. alat bengkel tak bermesin perkakas bengkel konstruksi logam perkakas bengkeltisrik perkakas bengkel service perkakas pengangkat i1. perkakas standar standart too) perkakas khusus special too) perkakas bengkel kerja do masa manfaat tarif tahun penyusutan i1. peralatan tukang tukang besi oo peralatan tukang kayu peralatan tukang kuat ' io . peralatan ukur, gip& beting jalur nan tmn. alat ukur test intelegensi o \| alat ukur test alat kepribadian alat ukur test klinistain doo alat kalibrasi ih alat ukur oscilloscpe ' ayo alat ukur universal tester ' alat ukur pembanding alat ukurannya alat timbangan blora anak timbangan 8iasa takaran kering ia takaran bahan bangunan2 takaran latex getah susu gelas takar berbagai kapasitas oo alat pengolahan \| i1. alat pengolahan tanaman tanaman o ooopaen alat penyimpanan alat laboratorium i sox alat penangkap ikan alatkantor mesin tik a 2o mesin hitung jumah xubeair iso alat pengukur waktu i sa alat pembersih alat pendingin sa alat dapur ih 250x alat rumah tangga lainnya home use) alat pemadam kebakaran peralatan komputer komputer unit jaringan yoo personal komputer peralatan komputer mainframe peralatan mini komputer io . peralatan personal komputer peralatan jaringan oa. ih i1. meja dan kursi kerja rapat pejabat ' meja kerja pejabat meja rapat pejabat kursi kerja pejabat io . lil kursi rapat pejabat kursi hadap depan meja kerja pejabat oo kursi tamu ruangan pejabat jlemaridan arsip pejabat \|o alat studio peralatan studio visual ' (peralatan studio videodan film peralatan studio videodan fim peralatan cetak ' peralatan computing peralatan pemetaan ukur masa manfaat tarif tahun penyusutan alat komunikasi , w i1. alat komunikasi telephone alat komunikasi radio ssb' ) oo alat komunikasi radio hf fpm alat komunikasi radio ve oo alat komunikasi radio uhf alat komunikasi sosial ' ayo alat alatsandi o peralatan pemancar peralatan pemancar m mw peralatan pemancar hf sw (peralatan pemancar vhf fm peralatan pemancar uhf peralatan pemancar hf peralatan antena me mw (peralatan antena hf sw peralatan antena vhf fm peralatan antena uhf (peralatan antena shf parabola peralatan translator vhfvhf io . peralatan translator uhf uhf peralatan translator vhf uhf oo . peralatan translator uhfvhf peralatan microwave fpu io i1. peralatan microwave terestrial peralatan microwave tro io tan ". switcher antena oa. isa switcher menara antena yoo feeder rx humidity control yoh iso program input equipment oo peralatan antena penerima vhf alat kedokteran alat kedokteran umum alat kedokteran gigi io . alat kedokteran keluarga berencana ') \| alat kedokteran mata io alat kedokteran t.ht alat rotten oa. alat farmasi yoh ih 25ox alat kedokteran bedah io i1. alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan alat kedokteran bagian penyakit dalam oo alat kedokteran mortar alat kesehatan anak ' io) alat kedokteran jantung alat kedokteran nuklir alat kedokteran radiologi oo alat kedokteran kulitdan kelamin alat kedokteran gawat darurat ' oo alat kedokterandiwa alat kedokteran hewan io alat kesehatan alat kesehatan perawatan oo alat kesehatan rehabilitasi medis alat kesehatan matralaut ooa air yoo alat laboratorium mikrobiologi alat laboratorium hidro kima yoo alat laboratorium model hidrolika ' \| d 4y alatlaboratorium buatan geologi alat laboratorium bahan bangunan konstruksi ' ) e\| alat laboratorium aspal cat& kimia ' io masa manfaat tarif tahun penyusutan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan ' ) e\| alat laboratorium cocok tanam alat laboratorium logam, mesin, listrik oo i1. alat laboratorium logam, mesin listrik alat laboratorium umum ih alat laboratorium umum aa alat laboratorium kedokteran dog alat laboratorium mikrobiologi ' alat laboratorium kima doo alat laboratorium mikrobiologi oom alat laboratorium makanan alat laboratorium standarisasi, kalibrasi dan instrumentasi 'io i1. alat laboratorium proses peleburan alat laboratorium pasar alat laboratorium proses pembuatan cetakan alat laboratorium proses pembuatan pola ' \| alat laboratorium metalography i1. alat laboratorium proses pengelasan i1.'o) ) o \| oo alat laboratorium uji tekel ' alat laboratorium proses teknologi keramik ' ) \| i1. alat laboratorium proses teknologi kulitkaret ' \| alat laboratorium uji kulit karesian plastik' e\| alat laboratorium uji keramik alat laboratorium proses teknologi selulosa ' ) ) ) \| oodan daya ' o\| oo alat laboratorium energi saya ' alat laboratorium konversi batubara dan bioma ' ) e\| i1. alat laboratorium oseanografi alat laboratoriumlingkungan perairan oo alat laboratorium biologi peralatan alat laboratorium biologi oo . alat laboratorium geofisika ' alat laboratorium tambang oo i1. alat laboratorium proses teknik kimia alat laboratorium proses industri ' ) o iolannya laboratorium hematologi urinalsis alat peraga prakteksek: matematika ' ) \| ' ) i1. alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa dasar ' \| alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa lanjutan ' \| 'atas ' \| alat peraga praktek sekolah bidang studi: ips alat peraga praktek sekolah bidang studi agamalsam \| alat peraga praktek sekolah bidang studi ketrampilan alat peraga praktek sekolah bidang studi: kesenian alat peraga praktek sekolah bidang studi: olah raga alat peraga praktek sekolah bidang studi: pmp ) alat peraga praktek sekolah bidang pendidikan ketrampilan masa manfaat tarif tahun penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir ' oo ) o )o unit alat laboratorium kimia nuklir analyticalinstrument \| unit alat laboratorium kimia nuklir instrument probe sensor i1.' ) unit alat laboratorium kimia nuklir glassware plastic utensls unit alat laboratorium kimia nuklir laboratory safety i1.' ' alat laboratorium fisika nuklir elektronika modular counting alat laboratorium fisika nuklir elektronikaalat laboratorium fisika nuklir elektronika measuring testing '' \|' \| alat proteksi radiasi proteksi lingkungan alat kesehatan kerja) o ) ) proteksi lingkungan alat proteksi radiasi proteksi lingkungan meteorological ) \| ' alat proteksi radiasi proteksi lingkungan sumber radiasi i1. radiation aplicationand non destructive testing i1.' \| peralatan hidrologi io. i1. alat laboratorium lingkungan hidup ) ) \| alatlaboratorium kualitas aidan tanah o o alat laboratorium kualitas udara alat laboratorium kebisingandan getaran oo jtaboratoriumlingkungan i1. alat laboratorium lingkungan hidup penunjang i1. peralatan laboratorium hidrodinamika peralatan laboratorium hidrodinamika towing carriage ' ) ) \| ' ) oo i1. peralatan laboratorium hidrodinamika wave generatorand i1. peralatan laboratorium hidrodinamika data agguisiooand ' ) i1. peralatan laboratorium hidrodinamika citation tunnel ' ) \| peralatan laboratorium hidrodinamika overhead cases ' ) \| oo ) peralatan laboratorium hidrodinamika peralatanumum peralatan laboratorium hidrodinamika pemesanan model ship ' ) i1. peralatan laboratorium hidrodinamika pemesanan propeler peralatan laboratorium hidrodinamika pemesanan mechanical ' ) ) ) i1. peralatan laboratorium hidrodinamika pemesanan precision peralatan laboratorium hidrodinamika pemesanan painting ' ) io i1. peralatan laboratorium hidrodinamika pemesanan ship model ' peralatan laboratorium hidrodinamika pemesanan electrical ' ' ) i1. peralatan laboratorium hidrodinamika mob' \| peralatan laboratorium hidrodinamika photon flm ) \| senjata genggam senjata pinggang senjata bahu senjata laras panjang senapan mesin yoo rudal ' ) \| senjata api kavaleri senjata lain ik alat keamanan non senjata api ' senjata sinar senjata sinar laser ' alat keamanandan perlindungan alat bantu kemanan alat perlindungan icedungdan bangunan masa manfaat tarif tahun penyusutan i1. bangunan permanen bangunan non permanen poo bangunan permanen poo i1. bangunan non permanen poo bangunan menara bangunan permanen so. bangunan non permanen tua peringatan lain tugu peringatan son tua titik kontrol f pasti tugu tanda batas ' son rambu bersuara lalulintas darat rambu tidak bersuara ' rambu rambu lalu lintas udara jalan jaringandan instalasi ikan jalan negara nasional poo jalan propinsi jalan kabupaten kota poo jalan desa dalan khusus 0o i$\| jalan tol jalan kereta yo i1. landasan pacu pesawat terbang jembatan beton so. jembatan kayu jembatan gantung jembatan penyeberangan poo i1. bangunan airlriaasi bangunan permanen \|. bangunan non permanen poo bangunan air pasang sudut bj, bangunan permanen 50x bangunan non permanen poo i1. bangunan air rawa bangunan permanen so. i1. bangunan non permanen jia banana mana men penanggulangan bencana alam bangunan permanen 50x bangunan non permanen poo i1. bangunan pengembangan sumber bangunan permanen poo sn. i1. bangunan non permanen doo bangunan air bersih baku i1. bangunan permanen 50x bangunan non permanen poo bangunan permanen poo sn. i1. bangunan non permanen poo bangunan air permanen poo 50x bangunan air non permanen poo instalasi air minum air bersih \|jaringan air minum \|jaringan listrik jaringan teleponhiburan bupati jayawijaya, menimbang lembaran daerah kabupaten jayawijaya tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati jayawijaya tentang tata cara pengelolaan pajak hiburanepala badan adalah kepala badan keuangan dan aset daerah kabupaten jayawijaencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah badanpapua cabang wamena dan unit kerjanya yang ada wilayah kabupaten jayawijayyangnunjuk kepala bidang terkait untuk secara tertulise.atau pembatalan ketetapan pajak hiburan, kepala badatau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan. setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan sesuai dengan jenis hiburan sesuai dengan jenis hiburangelolaan keuangan dan aset daerah, b.belanja tidkeuangan dan aset daerah. dalam melaksanakan tugasnya bukandistrikkupat jayawijaya ton tard banua lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal:daerah jl. yos sudarso wamena pajak hiburan .ppd nama wajib pajak alamat wajib pajak nama usaha alamat tempat usaha desa kecamatan telepon jenis hiburan tontonan film (beri tanda "x" sesuai jenis hiburan \|b. pagelaran kesenian,musik,tari dan atau busana yang diselenggarakan) cc. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya pameran diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sirkus, akrobat dan sulap permainan milyar dan bolingmen petugas pendeta bupati jayawijaya ta aka bapa? "uu mohon.r ardi bahwa lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal a37 o1. pemerintah kabupaten jayawijaya badan pengelolaumswasussaena mmseusma iki pas debt asma tenda tangan, cma bupati jayawijaya, lampiran iiimai jl. yos sudarso wamena surat pemberitahuan pajak daerah kepada speed) yth, pajak hiburan masa pajak speed . jayawijaya tahun pembetulan perhatiii. diisi oleh pengusaha hiburan klasifikasi hiburan tontonan film pagelaran kesenian,musik tari dan atau busana kontes kecantikan pameran diskotik,karaoke,klab malam dan sejenisnya sirkus, akrobat dan sulap permainan milyar dan bowling pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan panti pijat,refleksi,mandi uap spa dan pusat kebugaran (fitnes) pertandingan olahraga data pembayaran pembayaran dari dalam rupiah . persewaanruanganh kamar rp0 bd. penjualan makanan dan minuman rp. . cover charger minuman charge . penjualan karcis ar. . penjualan fasilitas lainnya (dalam satu bill bon) yr. penjualan score coin yo. snanenesetasesen rp. dasar pengenaan pajak dpp) dalam rupiah jumlah sampai tarif pajak nnkeneneene ena aeesamsamasasesaaa pajak berhutang (tarif dpp) neeneneenee enam aeaaamaamaaamaa cc. pajak yang telah dibayar nan rpl anenvevenoeenemememneeemmeetara pajak yang kurang atau lebih bayar rp4 anevenonenonoeneneseem sana tm. data penyu kun tamiang) a). surat setoran pajak daerah ssd) tidak ada b). rekapitulasi penjualan omzet ada c). rekapitulasi penggunaan bon biji tidak ada d). karcis penjualanwan mms diterima oleh petugas, wp penanggung pajak kuasa, tanggal yo. nip. nama jelas cap stempel "bupati jayawijaya lem dan jhon richard ban nia lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal bentuk surat tegurannomor :. . bukan . wamenaobjek pajak hiburan yang saudara iajhonrichard banua lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal 0j. fan pemerintah kabupaten jayawijaya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah anirestoran ronnan sanksi administrasi berupa . perda nomor tahun bunga y9x.bulan rp. rp. kenaikan y6x yox.bulan rp. ria sanksi administrasi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dd, ton hon richard banua lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal o1. "flapeak restoran rom pajak restoran yang berhutang rp. pajak restoran yang seharusnya dibayar wee pajak restoran yang telah dibayar bossa jumlah kurang bayar tambahan sanksi administrasi berupa . perda nomor tahun kenaikan ph.i. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi rpu.e0 do0\|o.daroronnenan nee nnnnnenamnnmannanaananaan jaan jayawijaya, p3) jhon richard banua pn awi lampiran vii peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal: fan pemerintah kabupaten jayawijaya c3) badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kasrame pajak restoran yang berhutang rp. kredit pajak: kompensasi kelebihan periode sebelumnya rp. setoran yang dilakukan lain lain rp. jumlah yang dapat dikreditkan tana icon richard banua lampiran viii peraturan bupati jayawijaya nomor . . tahun tanggal bentuk surat keputusan pengurangan pajak hibur:.tanhiburan. memperhatikan surat permohonan pengurangan pajak hiburanhiburan yang terutang kesatu mengabulkan menolak permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang kepada wajib pajak: nama wajib pajak how merana serasa alamat tara jenis usaha ewe kse engan alamat usaha eonenekantadiinaam ika besarnya pengurangan sa. o. #o.m#. .mormon.oo.nnnnannnnananananaaan besarnya pengurangan (. yox rp.) mma jumlah pajak hiburan yang seharusnya rp. snnannnnnnnanannnnnnigo jayawijaya, np s nihon richard banh, iya lampiran ixmasa pajak :. jayawijaya tahun . ppd seswawnsannnanan nama ask landasan naa alamat jlk sensssrasnnseasa kel. sansressssessssen menyetor berdasarkan speed skpd skpd skpdkbt rekening nama rekening jumlah skpd: snowanssansa suman setoran pajak dengan huruf diterima oleh, wamena, . bendahara penerima menyetor tanggal tanda tangan nama terang )bupati jayawijaya, richard banua lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal d1.rpomossoo\|oo0 jumlah yang dapat diperhitungkan (2t3) kurang dibayar . sanksi administrasi berupa . perda nomor tahun bunga errananman duan yox rp: (d)zaman bupati jayawijaya, pan teh shon richard banua
bupati buol peraturan bupati bumi nomor tahun tentang piagam audit internal lingkungan pemerintah kabupaten bumi inspektorat kabupaten buol tahun mining bupati buol peraturan bupati bumi. nomor elit 20r, vestita]ig piagam audit ite angkut{gaji pemberi]tiap kabupaten'ii buol de[{ga]{ rahmattuhaiti yang maha esa bulan buol bahwa berdasarkan t1), dan peraturan pemerintah nomor 2fi) tentang sistem pengendalian intern pemerintah, bupati wall melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk membedakan keyakinan yang memadai bagi terra halnya efektif tas efi sisi pencapaian aduan penyet engga raibahwa untuk meningkatkan efektlfius dan effslenslmukan peraturan bupati buol tentang piagam audit internal. undang8birth dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran it.girl republik indonesia tahun nomor !, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851h undang undang nomor tahun tencent kerangan negara(tembakan negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 42g6] undang undang nomor tahun 2fl tentang perbendaharaan negarainerinbhan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2fi) nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang_ undang nomor tahun oob tentang perubahan kedua atas undang_ undang nomor tahun 2fl)4j);(n6 nomor 465a1 peraturan pemerintah nomor tahun zo0s gaam8garapkabupaten dan pemerintahan daerah kabupaten kabupaten(t baran negara republik l(lembaran negara republik indonesia tahun (n8 nomororganisasi dan tata laksana lembaga then daerah kabupaten buol l ahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga tehnis daerah kabupaten buol lembaran daerah nomor lnstrukl presiden nomor tahun tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan ntara; mesti\|us(ati: mru ail bulan bumi te{tat{ piagam dlf it{ nfl ungu(u'iga'{ peter iil tah i(kabupaten]i bumi pesan tete tru ail umum peraturan bupati inl, yang dimaksud dengan piagam auth (internal audit chner) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen bulan terhadap art\rol dan memuat tujuan, wewenang& dan tanggung jawab kegiatan pengawasan item oleh aparat pengawasan item pemerintah. aparat pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disebut app adalah instansi pemerlnbh yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern lingkungan pemerintah kabupaten buol. sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada dadakan dan kegiatan yang dilakukan se6+undangan. sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat adalah sistem pengendalian itemtem adalah seluruh proses keuletan adult, perlult takkan secara efektif dan ellen untuk lcpentlngan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik daerah adalah kabupaten buol. pemerintah daerah adalah bulan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bupati adalah bupati buol. satuan ker runtuh kabupaten buol inspektorat adalah lnspelcorat kabupaten buol, inspektur adalah inspektur k:kabupaten buol. panel2 maksud da?{ iiijuaii piagam adult internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efe klgara mengevaluasi dan meningkatkan efiektivi manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola api. piagam audit i\|teratai (1l. piagam alt internal memuat kedudukan dan peran inspektorat, msi dan mld, tugas pokok dan fungsi inspektorat kewenangan inspektorat, tanggung jaune inspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan inspektorat kabupaten buol, kode etik dan standar audit api% persyaratan auditor inspektoratdult intemaldan lampiran dltandatanganioleh bupati buol. bentulcisi dan penjelasan piagam audit internal diatur dalam lampiran peraturan bupati ini. bantuan pei{tutup peraturan inl mulai berlaku pada utanggal f bru february ffi berita daerah kabupaten suoi ditetapkan buol lampiran peraturan bupati tentang piagam audit intern nomor tahun tanggal f&kueri ping ail audit inttdnn pengawasantan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; inspektorat kabupaten buoluol; inspektorat kabupaten buol memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sister informasi, catatan, dokumentasi, ase dan personil pada instansi s;aturan kerja lingkup pemerintah kabupaten buoluntuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, pimpinan kpd unit kerja kabupaten buoletika; komitmen terhadap kom potensi; kepemim pinang yang kondusif; pembentukan seru(ol februari lampiran peraturan bupati tentang piagam audit item nomor tahun tangal februari zol6 pen hiasan suplemen piagam audit iil api pendahuluan piagam audit intern (internal audit cholera merupakan dokumen formalyang menyatakan tujuan, wewenang&uol. aparat pengawasan itemlvul{ dan peran inspektorathbupaten buol inspektorat kabupaten buolbuolbuol diangkat dan diberhentikan oleh bupati buol sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian ns. inspektur kabupaten buolbertanggung jawab langsung kepada bupati. auditor inspektorat kabupaten buol bertanggung jawab secara langsung kepada kepala inspektur kabupaten buol. visi dai{ misi itispektorattabupateti bi'oi vls: terus nya pengawasan internal yang efektif dan profesional misi: mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, birth dan berwibawa gas pokok dan fungsi insee iff obat \|(kabupaten bt'oi. tugas pokok inspektorat kabupaten buoladalah perencanaan, pengkoordinaslaan, pelaksanaan, mengendalikan dan penyelenggaraan tugas tugas yang berkaitan dengan bidang pengawasan lingkungan pemerintah kabupaten buol dan mempunyai fungsi:melakukan pembinaan, pengawasan, kegiatan pada badan, dinas, kantor dan bagian pada pemerintah daerah dan pemerintah desa pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenanganinternal yang dilakukannya; semen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintnfl eil angan inspektorat untuk dapat memenuhi juan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, inspektorat kabupaten buol metil iki keenan yang wajib dipenuhi oleh seluruh pimpinan satuan kerja'laporan dan melakukan konsultasi dengan bupatieksternal mengalokasikan sumber daya inspektorat kabupaten buol serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan item; menerapkan prosedur danuoldalam rangka pelaksanaan fung pengawasan intern; mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada seluruh satuan kerja termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan eksternal. tanggung jawab inspektorat kabupaten buol dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, inspektorat kabupaten buolerkala aktivitas pelaksanaan fung pen8kawasan intern kepada bupati buol. aiq, sasar ail, ungkap pengawasan ii{spe ifi obat kabupaten tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat kabupaten buol adalah untuk memberikan nilaiuoltem tersebut, maka lingkup pengawasan inspektorat kabupaten buol meliputi: audit internal secara berkala atas pemerintah kabupaten buol; audit dengan tujuan tertentu atas pemerintah kabupaten buol; revi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten buol, seperti revi atas laporan keuangan pemerintah daerah dan revi atas laporan aku stabilitas kerja instansi pemerintah kabupaten buol evaluasi atas penyelenggaraan gas dan fungsi pemerintah kabupaten buol, seperti evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah spip) dan evaluasi atas pen gunakan dan dekonsentrasi tugas pembantu jauoldan penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas dan fungsi monitoring perencanaan kegiatan anggaran pemeriksaan non penyusunan statistikpengawasan penelitian dan penelaahan informasi pengendalian intern pemerintah kode dai{ ail .rr dalam peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: er u m,pan rentang kode etik app dan nomor: per os m. pan tentang sta ndar audit apt persyaratan{ auditor yang duduk damai,i it{spe til obat xiiespateti bu9i; persyaratan auditor item yang duduk dalam inspektorat kabupaten buol sekurang*kurangnya meliputi memiliki sertifikat auditor dan persyaratan teknis talinya sesuai peraturan perundangmemiliki pengetahuan dan pengalaman mengenal teknis audit dan disiplin llmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; wajib mematuhi kode etik dan standar audit ap\|p; wajib menjaga kerahasiaan informaslterkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pen kjabatan auditor;dependensi seoran auditor. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. hubungan ker'a dan koordinasi i]{spektral i(kabupaten quot dan satuan kerja untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan item, inspektorat kabupaten buol perlu menjalin ker sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku jek pengawasan), kementerian pendayagunaan aparatur negara (selaku lembaga yang berenang untuk merumuskan kebijakan nasional bidang pengawasan), dan aparat pengawasan eastern. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara inspektorat kabupaten buoldult yang diberikan oleh inspektorat kabupaten buol dan melaporkan tindak lanjut beserta situs atas setiap rekomendasi audit kepada inspektorat kabupaten buol sesuai dengan prosedur yang berlaku. inspektorat kabupaten buol dat{ kementerian peitidayagu]saat aparatur ttiegara dan reformasi birokrasi inspektorat kabupaten buoldalam menentukan arah keb'ajakan dan program pengawasan inspektorat kabupaten buol]i bumi dan aparat pengawasan ei(ster]i inspektorat kabupaten buol inspektorat kabupaten buol dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eastern ntu men gurun$ dpl kasi dengan lingkup penuh tam inspektorat kabupaten buol terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. inspektorat kabupaten buoltispei(tomat kabupaten eol dan 8ad ail pemeriksa terang ail ail pembangun ail inspektorat kabupaten buol men . inspektorat kabupaten buoluol{ berkas.a inspektorat kabupaten buol secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang&ditetapkan di: buol pada tanggal: februari bup afl \\, lt( amir rauf
.,. 't. 'r, 'vi,g: ri jr\ ef, .,.1i., :. )r':;,41r! l . .oon' '.;:i harno ig!* l .,x _r bupati parigi moutong} provinsi sulawesi tenga}i peraturan bupati parigi mot,''tong nomor tahi,'n2oi7 sentai{g petunjuk pei,aksi{aai{ peri,'hutan dai{ pengen.oi.aan menimbang mcngroget pa'ak sarang burt'ng walet dengan hru$ ti'i{anyang maha esa bupati parigi moutong' bahwa pihak senang burung wdt mcu pal:en. salah sumber pcodepatan da.rab rg pole guna membiayai pcmbangunart tetep ncopcrtrtikaa prinsip keadilan' proposional daa dcmolrratir; atul< cap ptimdkan realistis pcoaimaln darab actor pajak sarang buru wdt bcrdaradran kctcotuan pcratrrra! pengarang undangan, pcd diatur produk pclakgaaaamya; bahwa url rnimbiriken randa$n den kcdaietf hulun! eclrgeoei fehklrn pungutan dan fcngplolaan pajak serang gunung walet, crh'r ditctepkaa alt''' peraturan bupati; kali ucraararkan pikiran tangan rcbagainana naked dalam huruf huruf aai u.true pcd mcrrctapkan perairan bupati tatang rouqiut felalcanaan pcounguten dan fcrryelolaan pihak saraf burung wdt; undang undang nomor tahun l98it tetang kct'hren queue tata dara pergerakan jembatan negara republik lndonesia tahun 198it nirc +g, tambahan lembaga! negara' republik lndoncrire nom bagaimana telah diubah terakhir dco$n undang undang nomor tahun lembaran negara republik lodonccie tahun nomor tambahan lebaran negara r.ablik indmcaia nomor bidang pirang nmc tahun tentang badan f fdt"ir" sct ct" hak lembaran ltg"t " republik indonesia tahun noc tambahan lembaran negara rcpuhtitr lndonesia nomor uri eng ulang nomor tahun teng fcoagihan pajak $tt 6tra lco para ngan republik lndonesia tabu! fs97 no or tanirahan lembaran negara republik indonesia nomor bagaimana titah diubah dosen undang kadang noor fauna zoom tclrtang perubahan atau undang undang nomor tahun tentang pcoagilra! pihak gaga surat para l oban neg rc,publik indonesia tahun nomor f29, gambaran saran negara republik lndonesia nomor uaaarrg undang nmc tahun &teng fctnbcotukan f'auudtco pergi moutong provinsi qlqrcd tengah 0e6.ran negara republik indooeira tahun 2d) nomor uar"n ngan publik tadoncaie nomor un&ng undang nomor tahun 2fl) tentang fcryadilan pqi^ak ["" ui"" ttda ngr unit indecisa tahun nomor hamba uan lco ua"an negara republik ldmccia dor undang undang nomor tahun oo9 ctor.ng pada& darab dan retribusi darab l urban ncg era rcpubuk ttd@lia tahu! l3o, canberra lembaran negara republik ladoocda no@or of8); un&ng uud.ng dos tahu! trr\|rtl f?ecrnrtah.n d.arh lc@b\|'. nc3rn pub doc.i. tahun no6o. tambah.ra t obatan negara rc?unit lldoncsir bor .b.gti d!tr. tch diubah terakhir dc!!gr! undang gading eoa t.hu.n tlotrry perubahan kedua atar lld.ng ulrdaag dor 2i! tebu 20f4 t@tong pc@ gri than daerah fianrbate negara republik indonesia tahun ol5 nomor ta.oban teinbsr.n nchen r.publik lrd@usia bottom fcsahrta\|l rocrintrb no6or tahun trotoar jqd! pusat derah yang dipungut bcrdererkan ketat p.! kcp.le da.r.b atau dia jnt scode oleh wajib pihak [.crb.rs! negara republik trd@esi. t.hun nomor i19, tambah biara.n negara r.publik< ddooeaia nomor pcrahrre era bor tahu.n ol2 tentang pria& daerah l :bara! daerah lkbuprtar parigi motto tahun ol2 nor! tamb.hr l r bb.r.n d8rrh krbuprt o p.ria moutong no\|o6 lcb. sdr dr,rr tcl'h diubah dog.n farah.rata da.rah n@c t!hu! ol4 lc@bq'rn drsrrh labupatlo parigi out@g tebu8 ol4 no6q edr\|n lob.r.n d\|rdr burt patti moutong bor lsu; semua'span: mcoctapka! peran1jan bupati mir pet ular peaks ntan pei'i,.,not}tan dtt 'ei\|heidi.a.ix paix tll na'{o an'kuno wai,et. tlt rrl{tuaturur lrd dale peraturan bup.ti yang ea&sud dog da6qh adele kabupaten parigi out@ eedrrtah da ceh dalam bupati scbsgti unsur pcoyclcoggara dcliataha! daerah yang epi! ll(lrrraan urusan pcocriltaha yang mctrjadi kawan\|a8ad merah otot bupati adalah bupati parigi moutong. badan pcodagatan daerah, tclaqtubya debut bapa dda adah badan fcodapeta! daerah lhbupatao parigi moutong. impala bad.! ad. kcp.le bade! prodapatatr da6ab gbupatrn parigi moutong. pejabat rd.lab pcg.wai yang diberi tugas! tcrtcohr bidang pcrpdala! daerah sesuai dengan lctcotuan peraturan rnr[dr dg u ddargsn. i(as daerah .'lel l(rs erb kabupaten parigi moutong atau badan yang dircrqbi cn\|c loa dan trngguagjrqnb $bagi pcocgang ka! daerah. pihak daerah, i'rag tclaqiut dya disebut fqi arah kontribusi wajib pihak kepada &arah yang t team ltr ora pribadi atau bada! yang bersifat coal(la bcd8lari(an undang undang; dengan tidak bcndapattatt balan secara l8nurul daa ligula lsn hrk kc?aduan darab bagi cbc ear bulunya erl(mura! saya cat< sara bung wdt adalah pihak atas segi, start pengambil, dar atau pcogulah. \|area butter r,alt. fo. badar adalah latin fra[ aug b atau node yang mctupalrao kclatuao baik yau8 mcl,renta! usaha map harry tid. !!cl,rtl@n usaha yang meliputi fcrlcroq trrbrtar, f.r!.r,or8 tcooaoditcr, terlama! annya, bada! usaha mili& ncg$a buu} atau badan usaha milik daerah md) dog.n natt daa dalam bohol. .ppu.n, nama, f.mgl gerard, dena fco!iu!, pcrsclehra. pcdtrr pula!, yaya!a!, murni!.rn mass" ol8elisa sosial politik, atau organised lai6ya" bagi dan bentuk bdr[ lain dya tlnlasuk lfuntrak ilvertaci kolcbf bohra usaha tetap. subjek pihak asahi orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan p{ak. wajib pajak.saleh orang pribadi atau badan yang menurut kctcahren peraturan perundang undang fer pqinkflr daerah dicqiibkan untuk melakukan pembayaran peak yang ruang. i{ak vang tentang maaf p{ef 5nn harry dibayar ped. attr 3lst,.rralqrrr ;;; pd"l, drtrrn rit'q1 pc[rk at., bagian tahun pajak canai dengan kcteotil; pcranrran terkadang kadang ftl fcr p4akan daerah' ra. pemungutan adalah suatu rangka r"g"t"tt mulai dari pc(rgfriopunan data uy"t ?an ublock piala pcocail39 e13t:nya pihak yang tentang sampai padatan fn.tran pihak kepada wqiiblqiak serta pengawasan pcn'aturannya' m ;; paj;k equal loisirs ;rt' vai b;"oy" nama arogan sah bulan talk,,im atau 5antre wet<nr lin vang aitcteplan donn kqplhta", +segi i;ifi e.l .aah jangka waktu'yang panen" (;gnr) talun kalender' lcecudi uil" oi6 pqatl bagan tin uut" yang tidak rama dengan tahun kalender. rt. harga pesarlct.o patah.ta}star ja{s.dibcotlrkbcrda$rkanmckarriroepasar il; tiri.t rrd y.rg di* fati o16 proud dan pembeli machine terjadi transaksi jud bali' fa. func rial,ah hari pcoganbilan dan atau parguralraan stt : b"ryq wda celana jiwa fj'a (!attr) bulan yeng dinyana\|.a'l diam laten gram (ltr' surat pcnberitabuanhif origin yin acts{iucn}'a diusir el.at speed.addr ';"t ,ang oleh wib pihak aigrfufan anak melaporkan_ penghitung a"ol"ti" i uqn " niel(, jtl girl( drn t"tau bukan ob:rek biak' dan atau n"i a.n' tc"rq ben d."i d;g"" letcnnrrn fret'ran menendang undangan pergi? l.n darat. zo. s.r i score' pihak da6ah, yang selanjutnya di.ing fat ssd adalah bukti pcmbayann p".y.too'mi.i y"og titah dil"kuku dengan menggunakan ior "fi, at"., t"l"h d,ji.k tl n d;" ira lain kas darab melalui tem pat pembayaran yang diu cluk oleh bupati' zr.6urat xcatebn pointt"b, irg "ct"qi"ttl'a di"r,'qk't slot 'd'lqh surat k"t"t"p"" ief. vao g n"lr"anti.i terasnya 5unsur pokok pria "arf theos' tend^ bukti fcobayaran, yan taqiubi" di'tiket tts al+! alat bukti pcobeyeren atau pcn5return pr$+ ,"9q telah dipakuan melalui peta pan secara coa6 buatan'il kas sici.ft iaitu te6pat emban yang di$unjuk oleh pati. zs. sunt k;tata pria( daerah kurang bayar, yang selanjutnya ql" ck"j. sll( adalah surat l(ct t"p." pd"k t;g;".;"tin " besarnya jr.rrrrrarr toko.k pajak' i" l"h fareast pasal, j" 'i.r' tctmrenssn pokok pajak'bisanya 'aart3i "i 'llr.fatin a"i quot biak lang 'n'r bantu bayar surat k"t"t p"tt perak' dati during layar tambahan' yang selanjutnya didera;i impor<nc rarr.n st""t k"t"ta pan hi"r vtg mcocnhrkan tambahan atar jumlah pusat yang oleh dit tetapkan' zs. surat kotta: fq,"i n""b nihil' 'aag h3ryt"v: $anq!:t !ry i "t'n s"ot k"t"t ir." fi"k y"" menentukan "nloh po}ok.qsl"k,1t,,:y" a.ry"o5,, rin r."ait eqr',j;ta! pihak tidak turut""s,dqt 9j!f ada hi. pihak sr;tl6td" p"" eei tal r,kuil aav"t' vang acar$tnv a {sing eat sxpdlb "d.hh surai fcctaapan pihak yang mcocohrkan ehh lglcbhan fmbqvaran pql"t t"""t" i" 'r'i naik piir fih bulat dari pada pink yang tcrurrng atau achanrrn tidal tcnrtaag. zz. srratiftlan nekak dac;h, yang scale4iucn a divine la! adalah surat untuk ;;bk rk;" t.ihan pihak d;7atau send tuning'tristis berupa dioda' sunt n"p"trio" 'd;b"tarian adalah surat keputusan yang. memberikan __k"l.h""tertulis e,kcealahanhitunsdad ataukckelinranda\|anpcncragart [scott tctrlru a"r ' p.""t tro ncrundaig undangan grl4 4ran fra'h yard drp"i d.t" skpd, skpd, skid bil, skpd, sofia' std' surat fcpinnan feobctulan atau surat kcprnrsan guratan' zs. fit kcpunrean tccucratan adalah coret kc?urban atas kcbereten terhadap ' igl sib orc, ot<gt, skpd, sxpdlb atau terhadap potongan atau oleh pihak ketiga' ''ang di4ntan wali pink ' ilir ea; banding'adalah p,it. l" u"al" pqadtlan pajak atau banding terhadap surat kepungan guratan yang diqiuksn oleh w{ib pihak' fcnbukuan adalah suatu proper pcocataran yang dilakukan secara t"ratu mcogumpullon data dan infcmeri lcu'nga yeng meliputi harta, kcurqjiban, modal, pcogbarilan don bicara, serta john barge pcrolchea dan penyebaran bareng atau were, yang dittrttrp dcr snr earyulun por.n keuangan baru neraca dea open laba rugi p.dr rating tahun hler berakhir. fcocriloern adalah rcrengloien lefieten tncrybinpun trn 566g6la! data, karangan, .l.n atau bukti yang diblrleiako4 acara objektif d'n profesional berdasarkan luar standar pcocsiksaan untuk menguji kepatuhan fmcnuhan kalsiiban dcrpdekan daerah. iab bt.la aul\|t'tr pasti arn al3c bltnulo arif, eu.l (l) obyek p{ak sarang burung walet adah kegiatan pengambilan dan atau pengucaluen sarang buru4 walet. idak nrk obyek pihak lcbegdnena dimalccud page (l) draft pcogrnbdlan sarang burung wdt png telah dikenakan penerimaan negara bukan pejal( bfl. dr.l (l) wajib pie sareng burung craft adalah orang pribadi atau badan yang mclaksnafan pcngsnbilan dan atau pcagulahesn sarang bung wdt. sub* pqi.t s.reng burung wdt adele ong pribadi atau badan yang mcliksnaken pangan milan dan atau pcaguratraan barang br'ruang walet' iae dasanpetoitaat, if, alr ita pa'at l1le! for dr.s d.little! dll tilt dual (l) dasar psgc'san sejak sarang bung wal,et adah nilai jud sarang burung8 walet. nilai jual sarana burung walet bagaimana dimaksud pada (_u dihitung bcrdasarkm pctlatian matan harga pasaran umu' sarang bt,'.6g walet yang baku darab dengan volume sarang burung walet' dlr.l (ll tarif pihak sarang burung walet dicte len ocbcaar elo (ecpuhth pcrscnl' gelarnya pihak sareng gunung wdt yang utang dihitung com can 'mcosalikan tarif scuagainana orang 'li'maksud pada dengan dasar pihak sebagaimana dimaksud dalam del.du irr. purl (f) masa pihak sang bung walet adalah (saham bulan kalender . "ttl'h pole,bai hari panci sang buru4 walet yang mcqiadi dasar bagi wajib pihak untuk menghitung' menyetor rnclaporkan pihak yang terutang. ap8bila matan u ara pihak lcbageinarre dimaksud pada (lf bcl un bisa dcogadakan pcogambitan atau pcmancoan, pihak sarang bunting walet didi letcrangatr nihil yang din)'taken dalan spip. bii porous anthro bltrurc alt nld biak sarang gunung walet dipungut kepada orang atau badan yang mengambil den atau acogulahakan sarang burung walet. dds rangka intensifikasi orang atau badan yang mengambil dan atau mengusahakan sarang burung walet ditempuh cara sebagai berikut mcogqiu&an pcmohonen izin kcgiratat! pengambilan dan atau pengusahaan sarang gunung walet yang bands rlilarnpiri dengen keterangan bahwa pcrrgambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet dijamin pemenuhan pcmbayann pqialmya sesuai dengan peraturan perundang undangan f"rpdaken daerah; dan mcncanhrmkan percyetatstr lain yang telah ditentukan oleh perangkat daerah yang membidangi ursula pcoeriataban bidang penanaman modal dart pelayanan terpadu satu minor. babi tata cana itu'titan pa'at santri at'n ulr yai.et p.d tata cara sungut disesali dcogrtl pco8urn formulir spip oleh wib pihak dengan julu, tcogktp drq color, dikirim kc@bali pde bepcrrdl rte pctrrgas tak paling obat gime h.ri rctclah formulir dit rime .tau lctclah bcrakhimya mara pihak. spip ;u{inen" n bert pada ayat digna la," scbaqat dasar.untuk mcncntukrn bclarnl'a pihak )'lrg f,hutang dikirimkan kepada bappeda del digunakan sebagai dasar pembayaran biak f;besaran piet untan drag.n menggunakan ssd yang +!i"k"tt cerai denga; ludah yang titah dilaporkan drag speed melalui kasir atau tugas pungut atau pun lanang bank yang telah itu4juk dengan menggunakan bukti surat tanda laporan. ssd sana lan sebagai bahan untuk dilaporkan pcaeriksaen. p""i hail pcmcrikraan, i3pal banda dapat menerbitkan skpd jika biak ]'ang tcr'utang hutang bayar atau terdapat kulit pihak' spi?d tidak silat.eetkdr g"p td" bangsa waktu t61t ohr den oleh ditegur secara tertulis eter spf taat dip"o,ihi atau taat dirarnpaikan, skpd jika biak yang dibayar melebihi dari junior pokok pihak yatra terutang' skin jika pqiakyang. terutang sama dengan junho pihak yang telah dibayarkan, skpdkbt jika ditemukan jumlah data uang dan atau data yang semula belum terungkap yang penambahan jumlah pihak )'ang tentang. dapo hel speed fi6ls! diornlreikrn clean jangka waktu (tiga puluh\| hari dan telah ditegur .care tertulis8 daat atau tedapat kekurangan pasal< acid?mana dal"" skpd &n atau skpdigt, akan dikcnakatr sanksi administratif bcnrpa bunga scbcaar (dua pcrgcn) per bulan dihitung dari pihak yang kurang atau rh;bat dibayar untuk j.gki wa.ftu paling lama (dua puluh empat bulan dihitung sejak saat terutang)'a f\iek sid ditcrbit lrn dalam hal pihak dalam tahun djalan tidak atau kurang bayar; hasil pcncrikaaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat telah tuli! dan atau salah hilang; den w{ib perak darakan rangi administrasi baru bunga dan atau denda subcat pc, bulan mark paling 0ima class bulan sejak saat 166tong' j.a. pihak. bad tata gana pe.ataataat piiciioi,aii pa'at amanat bi'ri'!]o yai.et err9 tata cara flsksanaan pengelolaan pihak sang burung walet meliputi pendaftaran dan pendataan; pelaporan; penyetoran; angsuran dan penundaan; penagihan; dan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak. q3l i train trt crn ecdrltrru drl !rtr.! d\|\|d (l) satir.p prof'clcogfnn rrebr8 burung wdt mcrrdeftarken tlc.nt uer]rne bappeda acbclun chul,ai usahanya pendaftaran &bagaimana diri'kru pa.da (l) dilakukan dengan tanpa sebagai baik feofrclcogata fcoanggungieweb atau kua.any mengambil, ciri dart ncoendetengani formulir pcndrftann yang di$dimakan oleh bappeda; formulir pendaftaran ynag telah diisi dan ditandatangani, disampaikan kepada barcode dcogrrr nclampir&an fotokopi identitas faoohoo cp sim parportf; fotokopi idcotitar badan u!.he fcruaahaan sru doni.ili usaha; fotokopi 3q1sl irin bangunan nrt ttctcranggn proper perizinan; dan foto&opi akte pendirian pcnreahaan dan surat i in twin yeng terkait dengan fcrengkat daerah ucnttoang. banda ncobcrikan tan& terima pendaftaran berkas. drl (l) berdasarkan tctcrangan wajib pdat den date yang 8de pada formulir pcodaftann, ift ear bapa\|rda doc,bit lan surat pengukuran sebagai wajib pink sarang burung walet; dan sunt pcouqiu lan sebagai politik roanggungiawab piala pcayarelan sqrt caf ulasan ir.t ps6qqirrlrln bagaimana dimaksud p"d al'et (f) henry dr1 huruf lo.pada pog ulan fcoatgg ungiaweb eter kuaraayr cruel dengan tanda china pcn&taran. b{\|e!r.dnr llstr cur frhpolr pr.l bcrdagarkaa hard kegiatan pcogatnhlan sarang gunung walet yan g setiap kali panas wajib pmid( rncoyampai lan spi?d fang telah diisi dong.n tunai,:star,icogfap aen aitanaanngani oleh wib $atau canggung perak' pd diandaikan paling lamb.t tanggal fiona clad bulan berikutnya ap"bil" batu; untu pcoyanpsistl spi?d bagaimana dimaksud pada hth pada hati libur, batas untu pcoyampaisn speed jahr pada hari kerja berikutnya. spid dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh w lib pihak atau pcoangging petak acb.mainan dimaksud pada dan tidak dilamar futon keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud rlalnrn erat b.du ller !d. crn f.l for! pref (f) berdasarkan hasil kegiatan pcogrurbdlsn sarang burung wdt yang dilakrarrekeq setiap kali pena, ditctaplon dengan j""rhh pihak yang telah terutang untuk mala atau bulan yang bersangkut t2) jumlah pihak terutang director lan l(as daerah atau bank yang ditunjuk' paling lana (dga uuf{ uri actclah berakhirnya mara pihak dengan mcopcrgunakan ssd. ssd yang sudah ditandatangani dan dicap tcrtcotu oleh l(as daerah atau bank yang diftqiuk, rrilrrnnidan pada spi"d 5nng akan disampaikan banda cabang eilapcan. kc&rlanbsten penyetoran pihak akan dilrcoakan sanksi adtnioiatrari berupa bunga rcberar 29o (dua pcrscol pqbulsn &ri pokok pink sanksi'''al kctcdambatan, tcl8ma (dua puluh empat) bul,an dan pengenaan denda kctcrlrmbstrn ncopcrguneken std. al,e trent furu full&rl ecobryrrr er.l bupati melalui cepat gapcoda .tau pejabat yang dini{iuk atas pcamohona wajib pihak rctclatr menjauhi pcfqfarahn yeng bentukan, dapat memberikan tsctujua untuk menganggur atau menunda pihak yang terutang dalam $l(pp13, skpdkbt atau std, dengan dikenal n bunga sebesar t o lda pcracol acbtrlan. true cen pembayaran angkutan drn penundaan pembayaran \idc terutang rlilakukrm sebagai bcrikrlt wajib pqd( yang akan pelaku&aa panel'aren scare '''gl!rr.'r maupun menunda fiat, haru ncagqiukan pcnnohonan secara tertulis kepada l(pela bande dengan di&tai elan yeng cell den 6slam firman fotokopi studi(b, sxpdxbt, atau std 5rang diajukan permohonan nye; permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf harus sudah diterima barcode paling lambat (hdh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tcl,ah ditcnhrlan; permohonan ecbagainana list.kru pada huruf harus melampirkan rincian q' ng pmid unfit mula pqi.k atau tahun pihak yang bereanghrterr cite dasar yang mcodulnrng ;lr uu&bangsa pcroohcran; terhadap permohonan panbeyann secara angsuran eaupult pcaundran yang ditiri kapel benda dituangkan dem surat kepungan, baik turet kepunahan pembayaran gera anggaran maupun pcouadaan pembayaran yatra ditandatangani bersama oleh pala benda dan wib p{ak yang balengkut pembayaran surat diberikan peling lama untuk (ccpuluhl kali gn8lut'an dalam jangka laku tcpufuh) bulan tcrhihrng acak tanggal surat kcpuhrean angsuran, kemudi ditetapkan lain oleh kepala pcode bcrdasarkart dasar wajib pajak yang dapat ditcrioe; pcaundoo" pembayaran diberikan mark paling lama (cepat) bulan terhitung mulai tanggal tanah tanpa pembayaran )tang termuat diam skpd' skpdkbt dan si"d, kemudi ditetapkan lain oleh kepala bappeda besarkan alasan wajib pihak yang dapat diterima; pembayaran anggun atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar (dua peran) bulan; pcrtihrngan untuk paman gangguan adalah sebagai ikut perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa surat; i'oleh aaa angsuran adah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan dianggap, dengen pokok pihak angsuran; pokok biak angsuran adalah heri pembagian antara ju'lah petak terutang yang starr dirngrur, dengan jumlah bulan anjuran; bunga bersalah [63i] perkalian antara jumlah bisa angsuran dengan bunga ecbelar (dua pcrof; dan besarnya jumlah yang hair dibakar tiap butiran angsuran addr pokok qid( angsuran ditambah dengan bunga rcbcrar (dua pcrccnf terhadap ju"'lah angsuran yang hann dibayar tiap burn tidak dapat dibuat dengan anjuran lagi, tetapi hatta dilunasi tiap bulan; pdhiungan untuk parundaaa adalah sebagai berikut pcrhiftnsno bunga dikatakan tcthedap seluruh jumlah pihak terutang yang akan ditunda, ''itu hasil perkalian antara bunga (dua pcrscnl dengar jrrrrrlah bulan yang ditunda, dilrclilrarl dengan seluruh utang pihak j'ang 'k''r ditunda; besarnya jumlah yang harus dibayar adalah sulung jumlah utang peak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga (dua pcrscnl sebulan; .l.tl penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus pdi lembut pada saat jatuh topo pccrundnnn yang telah ditentukan den tidak dapa.t dinngsur. terhadap wajib pink yard telah eco serukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat ecogdukan permohonan penundaan pembayaran untuk barat ketetapan p{ak yang sana. bentuk dan i.i surat kc?utusan pembayaran angsuran dan permudaan serta scott formulir yang berhubungan dog pcnfrclelaian permohonan angsuran dan penundaan pcobqyaran sejak, ditetapkan oleh gada banda. bltlrrfaf trt crn elr cher pr.l (t) cepat geocode dapat acocrbitkan sf, apabila: biak sarang burung walet dalan tahun berjalan tidak atau kerrang dibayar; dari hasil penelitian spi"d terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah hrl dan atau adalah hitung; dad w{ib fajar ucapkan rantai edninirtreri berupa dca& atau bugar. elah chan pihak yang terutang dem std dirrrekrud pada ayat (fl huruf dan huruf dir ebe dengan rantai administrasi beru lunga ictciar (dua pc6cratlref setiap bulan unt.k ping lana gi6a cles) bulan aje .aat terulangnya pihak. dek ing saat atau kurang dibayar rctclatr tanah tanpa pembayaran atau t"ikan6"t u"f'o dikenakan leei administrasi berupa bunga c berat t o lda pcrscratu{ sebulan, dan ditagih dengan si?d. dprd (l) pesugihan pihak dilanan terhadap pihak yang terutang {dan ulet ketetapan petak, surat kqrutusen panbchrlan, darat kcpuflrsart keberatan dan putaran airing yang taat atau kurang dibayar lctclah jah$ tempo pembayaran' xctcotrian d""gco"i pclatralaan fasih.n pajak dilakukan dengan surat pasca sesuai peraturan menendang cadangan. pcoggiuan keberatan oleh web pihak atau menanggung pej:! tidak moi;kib"team pc'undian petak anan pcmgihen pajak dengan sunt paksa. l{!el f,born trt cut ltrtlltur trrrbtrara, drl f.ab'brr p1fl d\|td bupati atau fqiabat yang dinrqiut berdasarkan pcrmohor,rln wajib pihak dapat mch berikan luring fran dan pcmbcbacan p{ak' (2f permohonan'wer ib peak diq,'ut tr acara tertulis pads bupati melalui kepala bappeda starn6* taro utan'a (cepat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, lakuran s kurangnya dilan piri oleh besar''a p{ak terutang; kcnanpuan keuangan wajib pihak f'ang didukung oleh kctcranggn bumi saat ded ya;g bcr t'lang dan bagi w4ib pihak badan usaha hanya nclanpirkan lap'ran keuangan yang sab; dan pj u.ti"" peltrriu"n selama lamanya (tiga) bulan sejak permohonan w{ib pajak diterima dengan kctcatuan pengurang aiucritan maksimal lima puluh person) dari besarnya pihak urutan dan kc'ringan berupa pelunasan pihak selama lamanya (satu tahun' apa6ila "ct jual i'.tit (6gal bidan rc$e eig11a dirnakrud pada alat 'hi ,f bupati atau pejabat iang ditunjuk tidak mcrnbcrikan kc?utusan' permohonan wajib pihak dianggap dikabulkan. pld tata cara panbcrian pcoguranggn, kering!8tr a tau pcmbcbaraa p{ak ecbagaimsns ai'round dalam neat ast (fl diatur bagi bcrilnrt pcmohooan gut"trg.,' " tertua drl b;h; indoocda pada bupati medii kepala bibcode dtt"t domba', alasan yang jelas dal qaq{ aipcrtaagsun4"'"b4" dengan naanpirfan fotokopi tp .i fotokopi skpd (apa'ila dik'seakan wajib a. ill"" run kuasa ber ectcrai dan fotokopi kl" penerima rural; berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf kapata banda melakukan analisa clean pepohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pihak; apa.bila dahan permohonan pengurangan, crh enam atau pcrnbcbaean pihak rlikabrrlkcrr, ata! nema bupati kepala pada ecrrcrbitkan surat putusan pcagunngan, kiri kanan atau pctnbcbalan pink; apabila patton@an pengurangan, keringanan atau pcobcbalan pihak ditolak, atar nana kepala banda harr mcobcritahukan kepa& wajib pink disertai alasan penolakannya; dan kqrutuaan pemberian pengurangan, keringanan atau pcmbcbasatr pusat harus disampaikan kepada with pihak paling lambat (aan) burn .sejak tangen permohonan diterima. lvl ia?a guna' if, get ei.die alr istana iter perl (tl ata kclcbih.n pembayaran pmid< s$ang burung wdt' wajib pqi k. pat mcogqiukan rio conan pcotfubatian helcbiban pembayaran pada pati melalui l(pal8 panda. l(clcbihen pembayaran scbageioena'ri'netral pada pi j"+ apabila cje sang gunung wdt yang dibayar tcrnyet l'lebih beer &ri yang rctranrtn1n. tentang; atau dilakukan pour)taran pria sang burung wdt yang tidak rchanranya terutang. fa:mohon rcbagaimaaa di'r'qk.ud pada (rl haru. mcoeauhi pcrryaletan pcrmohooen aiqiuean secara tertulis diam baha.e lndonesia dengan "o"art ltt tc"" y" pccrgcrntetlan yang dimohon&an di$tai alasan yang jelas; 'pcrmobooan dlilrmriri fotokopi identitas wajib pihak atau fotokopi identitas pcocrima suara apabila disuarakan; ir.r.ol "o dilapisi dog fotokopi spi"d, skpd dan bukti pembayaran yang sah; dan i!'.:it permohonan ditandatangani obor wajib pileg, dalam ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dihampiri surat kuasa bcnnctcrai cut'tp' (a) bcrdasarlcn ha;il pcmcrifsaan atau penelitian terhadap permohonan pangan matian sebagai girnar'd pada (l), dasar jangka waktu ping lana ia"i .f"" bulan, folk tanggal iitcrinanya 'permohonan pengabdian kelebihan pink sbr8ng burung walet' ift pala banda heru mcobcrikan kc?thrown. ruu5.gt. waktu bagaimana dimaksud pada (5f terlampaui dan kepala 'pi^permai d&r could[an suar kc?urban, pgr3bdi"tt biak satang gunung walet di8n88p dikabulkan dan skpd hantu stitch unital dalil j{'gl.a waktu paling lama (ratu} bulan' apabila wib perak icmpunvai utang det lainnya a, kgl"q!' qc95.rara3 rank tanggung dipcrhihuglcn untuk melunasi tc4ebh dahulu utang p4+ tcfscbut. fcb;dfi kcbbilan pcmbqyeran pink sang bung we9 t ql bukan dalam ian jra waku paling lana (dual bulan sejak diterbitkannya skpd' ard vll ial ra]lai dari bajjdiiio pld20 wajib pihak dapat mcngqiukan p4" bupati melalui kepala benda dic; sisidlb; debt, dn, dc,ngan memenuhi persyaratan sebagai berikut p;irj" t di4akan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan di&tai alasan yang jelas; pcngqirian l;bintan ajukan dan jgl waktu ping tari (qqi bulan ':"i """.t k"tata pa! p{;"f aiti " ouu ryeiiu pci. s$.e pelita web i"f dapat genus;uftcair bahwa jangka jalur tercabut tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kkr'rasanya; dan surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dirasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bcf,baterai cukup dan fotokopi ktp pcncrina kuasa. icbcratan laba binaan rlirnalreud pada a''at (ll pat dudukan apabila wajib pihak ddt rocobayar paling .dikit .qi'r6lah yang di&tiri wajib pdc gala balada dalam unlrttr paling lama (dua besar) bulan .cek tanggal surat keberatan diterima hare memberi kcpuhrlan atau keberatan yang diajukan. kepuhnen atar keberatan bagaimana dirnakeud page dapat baru menerima bagian atau seluruhnya, menolak atau menambah besarnya pajak yang urutan apabilejenglq arah telah lewat rcbegdmrna dimaksud dalam belum ada kcpuhnan, baratan yang diqirrlzrn rliangge dikabulkan. dalan permohonan kcbcratrn bagian atau rclunrhnye ditolak' dik nai sanksi administratif berupa code rcbcrar fine puluh pence) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dir.rangi dangan pihak yeng titah dibayar rcbclum mcogqiukan lcbcratan. err21 (l) wib pajak atau kuasanya dapat mcngqiukan pen'pohon.l bilah. pada pengabdi pihak atar kcputulen mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pihak. itimohonin banding didik secara tertulis diam bahasa indonesie dengan alasan yang cler .lot"' jangka {waktu (tiga bulan sejak kcpuhrsan dit rima 'liter diri salinan dari sunt l(putusan kcbdatan. pengakuan permohonan banding menangguhkan kcn'tiban octobayar pasal< sampai mundur (satu) bulan sejak tangga penerbitan putusan banding' daft hal permohonan banding8 aa uutan bagian alex seluruhnya, kclcbhan pds dikcnbalita dengan dibantah imbalan bunga rcbcrar iau pencil pcr bulan paling lem. (dua puluh empat bu! inheren uri'ga rcuaiinarn dimalcrud n9! ay'at (al dihitung 'ejek buran pelunasan rantai dengen diterbitkannya skfdlb' bahn hal pcr;ot,goal landing ditolak atau dikabulkan bagian, wajib pihak dikcoalen infra aaninirtratit tcrgpa denda rcbcsar (t"''atul p6"!co) dati jumlah p"jat berdasarkan putusan 'a'ding aragi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar rcbclum mcogniukan keberatan. a^lv inti'a'tii spirit iii b.3h!b.\|ltu erubrlurl nord2il (l) setiap wajib pajak yang melakukan date starr pcnigrrsahaan sarang 'burning i,fa d"nio 6net paling sedikit o.ooo.o'0o'0o (tiga ratu juta mpiafrl pcr talun diu menyelenggarakan pangkuan' i;ta p" uul sc,e fin8na .rih;kpud pada (rl diatur sebagai berikut p. u"tt"tt sekurang:kurangnya membuat pemasukan, pengeluaran dan saldo; ir t"t.tr aiaclcoggarakan bicara lnonotogig berdasarkan urutan waktu; apabila wajib pajak;mempunyai latih dari_ i (satu) tempat lokasi pengambilan at .t"r, perry,ri"fr* sarang burung walet, pembuangan dilakukan secara terpisah; p"iu"t""n didukung dcn san door.mcn l"i.vg. tl{ .ry lrt"s"" ea.;af u.r,rpa nota atau dokumen lainnya hingga dapat diketahui asetnya; neraca; dan laporan rugi laba usaha yang dilakukan. lda; web pqi"k yang mctatutan .utara dengan omzet di. basalt ' 'nppdf.ooo.ooo,oo 6igi ;tua juta ru pisah) pcr harus mel'ajarkan rekapitulasi "it"i o rc6ya r,"ng siapa tt"iu pcnglnbrlan $_!t\|'roll** sg; "."t wara ian dlt ini secara teratur yang dapat mcqiadi dasar untuk menghitung besarnya p{ak terutang'lau; apabila wajib pajak mempunyai lebih dari (satu tempat lokasi pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, rekapitulasi dilakukan s cara terpisah; dan rekapitulasi didukung dangan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya rckapitula8i lcbagsinana d8ud pada diaclcnggsrsken dengan sebaik baiknya dan hans concat:minke keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. elr.l (r) pembukuan bagaimana dimalrrud demam para22 hans dilakukan secara tertib, terahir dan benar esai dengan nol:ma pembukuan yang bcl,alur. membuka.ran &bagaimana maksud pada (l) pat dijadikan dapat untuk mcoglrinrng besarnya p{ak tentang. semburan atau pcfrcatatan certa rekapitulasi serta dokumen l,ain yang 'bcrtrubungan doesn kcgiebn u.aha atau pckcrjeen dati wib pajak harus disimpan celana (lima tahun. d.th! b.ftr franrllreea dr.l dalam range intrik lain p{ak sarang burung wdt' pala vapen& beflcnsng na.nrt"t pemeriksaan untuk _mcngqii kepatuhan pemenuhan lc[4iib8n pcrpqialan dac rah lc.uai kctrsrtuan peraturan fcnrndang undangan undef kdttian pcncrikseen, fj.rga! paocrikoa hare dilengkapi^i dc ngan tanda p".gc""t b i& dan surat lirintatr pemcrtlaaan serta mcmpcrlihat j<an pada web pihak 'ang diperiksa" wib p.i"t yaa aip its tidak mcoeouhi keu{iban yang menyebabkan putuas 'priori6 i for kesulitan dalam mc,dihitung nilai peredaran bruto,. untuk ig.o".t besarnya f{ak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan i.potato omit atau pcnirinaan tertingi urn (satu tahun terakhir' dql.,. uaf procikan pcmbqkqan atau audit, bupati berdasarkan permohonan kepala gaf;oda dapat menunjuk inspektorat daerah untuk mendampingi pc{lag pemeriksa biak. ijnnrk tcpcaangan pcngamenen patung pemeriksa pihak, i<pale banda dapat meminta annan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait apabila .lnl.n pcogungkeltatr pembukuan' irocatatan atau down'mcn 8serta ' 'f.lto"tg"tr v.trg iiint oi"u p.n gal pcncrifra pihak dan web pq;ak terikat ohh su;hr last u"n untuk nicrahariakan, kdqiiban untuk mcrabasiaken itu ditiadakan untul keperluan puncak$an. bad full asri dltcun lll pu.l pag balen dan pcngeoddiao pctabanaan serta chris opgralond pengawasan dan pengendalian kbirgua pqatl sarang burung wdt dilakukan.gtq qblgda a"tr u"ti""t ott"ri dengan perangkat bacrafr terkait, yang terdiri dari dinas pet dakar\| dan kc&hewan cnn, dinar ling eung hid up' dinas fcoqlr f'fran modal dan naval'anan terpadu sah minor, saran foliasi parking raja dan dead' kebakaran, pfocrintal kecamatan dan atau pemerintah desa setempat. unnrli kegiatan pog'q.san dan pog@dalian pink sarang burung walet u.gai .i" ai 'ir.rule pada (tl urutan pemeriksaan lapangan scklrtang turaagnf (dud kali dalam tarun 8n88aren bcrkeruan' babi peni'ti'p pr.l peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mcrrm?l !ol7 diundangkan perigi pada tanggal 2o\? it. sekretaris daerah kabupaten parigi moutong, berita daesh kabupaten parigi moutong tahun nomor bupati parigi moutong, sam suriztl tombolotliiu abdul radja}
pan, bupati minahasa provinsi sulawesi utara peraturan bupati minahasbab iiidalam huruf antara lain(l\| pemerintah daerah kabupaten minahasa akanminahasa akan menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya, dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan. kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada dan diatur dan diurus oleh desa. kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud huruf antara lainbagaimana dimaksud pada huruf dijabarkan secara rinci dalam (empat) bidang, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaanterdiri atas: penetapan dan penegasan batas desa, penataan dan penetapan jumlah dusununtuk berbagai kriteria ataupun klasifikasi berdasarkan kebutuhanan staf desa, j . penetapan bum desa, penetapan apb desa, il.terdiri atasterkait pelayanpengadaan,terkait sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan dan pemeliharaan kantor pemerintahan dan balai desa, pembuatan jalan desa antar pemukiman wilayah pertanian, ccterkait pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa, pengelolaan tambatan perahueji. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pengembangan benih lokal, idg. pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupatenterkait pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengelolaan tempat permandian umum, pengelolaan pengelolaan wisata desa, lingkungan pemukiman masyarakat desa, (elok bulan milik desa, dan pengelolaan sumber daya air perdesaan. kewenangan lokal berskala desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:terdiri atas: pengembangan seni budaya lokal, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga,tanain kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah daerah kabupaten minahasa akanminahasa akanbab kriteria kewenangan desa: dan cc. sesuai prinsip negara kesatuan republik indonesimekanismehasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada menjadi bahansetelah dibahas dan disepakati hukum tua bersama badan permusyawaratan desa, ditetapkan oleh hukum tua dan diundangkan oleh sekretaris desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada diklarifikasi oleh bupati minahasa. (l) dalam hal hasil klarifikasi terhadap peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan telahdapat disebarluaskan dan dilaksanakan desa. dalam hal hasil klarifikasi terhadapakan dibatalkan oleh bupati minahasa dengan surat keputusan. bab evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa pemerintah kabupaten minahasa melalui perangkat daerah terkait, secara rutin melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa. pemerintah desa menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kewenangan desa kepada bupati minahasa melalui camat, satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. laporan yang disampaikan satu kali dalam satu tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ppd) dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa lipid). laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada akan ditindaklanjuti dengan laporan bupati minahasa kepada gubernur. bab vii pembinaan dan pengawasan bupati minahasa melalui perangkat daerah terkait, akan(l), pendanaan pendanaan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskalal hal teknis tentang pelaksanaan kewenangan desa, dapatwa std jantan saja diundangkan tondano pada tanggal jarwo st0top stapenegakan penggunaan aplikasi pedulilindungisurat edaran gubernur lampungprovinsi lampung,perlutimur tentang pelaksanaan penegakan penggunaan aplikasi pedulilindungilampung timur.lampung timurtimur. bupati adalah bupatikabupaten lampung timur. camat adalah camat kabupaten lampung timur. penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan wilayah lampung timurlampung timur yang selanjutnya disebut satuanlampung timurlkanwilayah kabupaten lampung timur, fasilitas publik wajib menggunakan aplikasi peduli 60y6kabupatengakan aplikasi pedulilindungi. dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada satuan polisi pamong praja dapat melakukan: koordinasi dan kerjasama dengan satuan polisi pamong pribadi wilayahlampung timur, dan atau koordinasi dengan kepolisian resort lampung timur polres latin), komando distrik militer lampung timur kodim lt)resort lamppembina utama madya nip. berita daerah kabupaten lampung timur tahun nomor:
sandarlampung timur guna meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lampung timur, dipandang perlu meninjau kembali beberapa ketentuan dalam, bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh dprd kabupaten lampung timur bekerjasama dengan psp universitas bandar lampung tanggal oktober dibeberapa kecamatan termasuk kota sukadana, telah diperoleh besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd kabupaten lampung timuhak dan keuangan administrasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten lampung timurnegara dan anggota dewan perwakilan rakyat daeradalah sebagai berikut: ketua rp. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan (sudah termasuk pajak): wakil ketua rp. (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan per orang (sudah termasuk pajak): cc. anggota rp. (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per orang (sudah termasuk pajak)ttd dalam rahardjo diundangkan sukadana pada tanggal febraia. bupati lampung timur provinsi lampung peraturan bupati lampung timur nomor tahungawai badan perencanaan pembangunan daerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah serta inspektorat perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah, bahwa disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dipandang sangat krusial karena berperan menjalankan fungsi perencanaan pembangunan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan dan pengawasan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan bupati lampung timur tentang tambahan penghasilan pegawai asnab viii ketentuan penutup asn dan can dapat diberikan tunjangan lainnya berupa insentif, honorarium, atau sebutan lainnya. pejabat pelaksana tugas plt.) atau pejabat pelaksana harian plh.) atau penjabat pj) diberikan tpp asn sebagai berikut pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai plt.atau plh.atau menerima tpp asn tambahan, ditambah (dua puluh persen) dari tpp asn dalam jabatan sebagai plt.atau plh.atau pj.pada jabatan yang ditangkapnya. pejabat setingkat yang merangkap plt.atau plh.atau pj.hanya menerima tpp asn pada jabatan tpp asn pegawai yang tertinggi tpp asn bagi pegawai yang merangkap sebagai plt.atau plh. atau pj.i plt.atau plh.asn dan dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang undangan dan ketersediaan anggaran pembayaran tpp asn bagi can dibayarkan (delapan puluh persen) dari nilai tpp kelas jabata, maretperaturan bupati lampung timur nomor tahun tentang kelas jabatan dipun sipil negara tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan bupatibadan perencanaan pembangunan daerah kabupaten lampung timur yang selanjutnya disingkat bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang dikepalai oleh seorang kepala badan, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten lampung timurinspektorat lampung timur yang selanjutnya disingkataparatur pengawas internal pemerintah adalah inspektorat kabupatebelanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan laikewajiban pegawai bagian kesatu rekam kehadiranketerangan dari kepala satuan kerja. daftar hadir manual dan surat keterangan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada bagi opd yang telah terpasang perangkat rekam elektronik tidak dapat digunakan lebih dari (satu) bulan berturut turut kecuali mendapat persetujuan keterangan tertulis dari opd unit kerja pengelola absensi elektronik. kepala bappeda, kepala bukan dan inspektur yang telah verifikasi oleh kasual umum dan kepegawaian masing masing skpd.,pegawai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi kinerja pemerintah kabupaten lampung timur melalui websitedisusuasn bappeda, bukan dan inspektorat kabupaten lampung timur bagian kesatu umum tambahan penghasilan diberikan kepada aparatur sipil negara dan calonasn candiberikan berdasarkan besaran tambahan penghasilan. penilaian produktivitas kerja sebesar (enam puluh keseratus) dari besaran tpp yang diterima asn, dan penilaian disiplin kerja sebesar (empat puluh keseratus dari besaran tpp yang diterima asn. ketentuan sebagaimana dikecualikan terhadap kepala bappeda, kepala bukan dan inspektur.nilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai. tambahan penghasilan diberikan kepada jabatan pimpinan tinggi apabila sudah menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara lakon) kepada instansi yang berwenang setiap tahunnya dan basic tpp berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan obyektif lainya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari jabatan pelaksana, sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. basic tpp sebagaimana dimaksudpada diberikan kepadya dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic tpp tpp berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada asn yang melaksanakan tugas pada kriteria ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi pemerintah daerah, dengan besaran persentase minimal dari besaran basic tpp. tpp berdasarkan pertimbangan obyektif laiersentase dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan karakteristik daerahformat perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan persentase kehadiran dan produktivitas kerja pns sebagaimana tercantum dalam lampiran format rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan masing masing bidang dan sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran ii. format rekapitulasi perhitungan final tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat diberikan terhitung setelah tanggal (satu) bulan berikutasn dilakukan pada waktu tertentu, pada bulan desember setiap tahun anggaran. bagian kedua tanpa pengurangan tambahan penghasilan asn. mendapat tugas dari pimpinan. tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada harus dinyatakan dengan surat perintah tugas oleh pejabat yang berwenangn atau pulang sebelum jam kerja berakhir dalam satu bulan melebihi (sepuluh) jam kerja, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar (empat keseratus) dan berlaku kelipatannyketerangan sebagaimana diajukan paling lambat (satu) hari sebelumnya terkecuali yang bersifat insidentallima belas) hari dalam (satu) bulan, asnasn yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan, asn yang menjalani tugas belajar, alih tugas atau mutasi kepiawaiannya, tidak masuk kerja selama (satu) bulan. bab penganggaran dan pembayambahan penghasilan ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerahtidak diperkenankan menerima pembayaran (dua) tambahan penghasilan sekaligus. bab pengawasan pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai asn dilaksanakan melalui pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan secara berjenjang oleh masing masing kepala skpd yaitu kepala bappeda, kepala bukan, inspektur dan atasan langsung secara objektif, profesional, dan transparan. selain itu juga wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai asn setiap bulan kepada masing masing pegawainya. bab viimbahan penghasilan pegawai negeri sipil pada badan perencanaan pembangunan daerah, badan pengelola keuangan dan aset darah serta inspektorat kabupaten lampung timur tersebut diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
tan himpunan peraturan bupati kabupaten lampung utara perlu nomor s d tahun lampung utara tea dihimpun oleh bagian hukum sekretariat kabupaten lampung utara tahun anggaran daftar isi judul peraturan bupati pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung utara tahun anggaran penyelenggaraan musyawarah pimpinan daerah kabupaten lampung utara pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten lampung utara tuan penerimaan peserta didik baru (ppdb) smp, sma, dan smk dengan sistem line tunjangan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah standar pelayanan minimal rumah sakit daerah hm. ryacudu standarisasi harga sewa rumah wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah pedoman pelaksanaan dana perimbangan keuangan desa kabupaten lampung utara dana perimbangan keuangan desa se kabupaten lampung utara tahun anggaran rencana aksi daerah percepatan pencapaian target millenium development goals kabupaten lampung utara tahun (rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpm) kabupaten lampung utara tahun kebijakan akuntansi sistem akuntansi pemerintah kabupaten lampung utara pedoman pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli bupati perubahan atas peraturan bupati lampung utara nomor: tahun tentang badan kerjasama antar desa (bad) dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pelestarian pembangunan partisipatif petunjuk teknis operasional (pto) kegiatan karya bhakti terpadu pola tni meninggal membangun desa (tmd) kabupaten lampung utara tahun rencana kerja pemerintah daerah (rkd) perubahan kabupaten lampung utara tahun syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin kabupaten lampung utarayang berikutnya. sisa lebih penguan utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan atau ramanda dan pembiayaan yang digunakan sebagi dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. idoman pelaksanaan apbd!.doman pelaksanaan apbd dalam rangka pelaksanaan apbd sesuai dengan standar akuntansi pemerinttu dengan keadaan barang daa,pinjam pakai,kerjasama pemanfaatan,anu sarana .gunakan oleh pihak lain tersebut pedoman pelaksanaan apbda pemerintah daerah atau, antara pemerintah pusat pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan p. inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendapatan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendapatan barang milik negara daerah. penilaian adalah sesuatu proses kegiatan penelitiananpengguna barang. pedoman pelaksanaan apbd,dikelolari bab prinsip prinsip pelaksanaan apbd pelaksanaan apbdin bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat: yang dimaksud dengan: dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna,: efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah tetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil:kan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah:,penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk rapat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan widya karya dan sejenisnya upacara peletakan batu pertama, pembukaan, penutupan, peresmian proyek kantor dan sejenisnya cc. penyambutan pejabat dibatasi sampai pada hal hal yang sangat penting. skpd sebagai pengguna anggaran, harus dapat menggunakannya secara efesien, tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu pelaksanaan serta dapat menggunakan secara efesien,pbd anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan apbd yang dimuat dalam dpa skpd ditunjuk penanggung jawab anggaran dan bendahara penerimaan serta bendahara pengeluaran yang ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dpa skpd, kepala skpd menetapkan pejabat ketatausahaan keuangan ppk) yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan skpd yang dipimpinnya. pedoman pelaksanaan apbd bagian kesatu penanggung jawab pengguna anggaran penanggung . (s) penanggung satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd selaku ppid, dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sap!. bagi penanggung jawab anggaran1satu) bulan, penanggung jawab anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas tugas penanggung jawab anggaran pengguna anggaran atas tanggung jawab penanggung jawab anggaran pengguna anggaran yang bersangkutan.tentang keadaan fisik dan keuangan. kan cc. apabila melebihi (bulan) belum dapat melaksanakan tugas, maka penanggungjawab anggaran pengguna anggaran dianggap mengundurkan diri sebagai. penanggungjawab anggaran pengguna anggaran dan oleh karena itu bupati menetapkan. penggantinya. bagian kedua,pedoman pelaksanaan apbd jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan penjualan, serta membuka rekening pada bank giro posskpd selaku bud. pasa! dalam melaksanakan tata usaha keuangan satuan kerja, bendahara dibantu beberapa pembantu bendahara, sekurang kurangnya terdiri, seorang kasir, penyimpan uang, pencatat pembukuan, pembuat dokumen pengeluaran dari penerimaan uang. penetapan pembantu bendahara tersebut sesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. dalam hal bendahara menyimpan uang dalam suatu bank, maka penyimpanannya dilakukan pada pt.bank lampung cabang kotabumi atau bank lainnya, kantor pt. pos indonesia dalam bentuk giro dinas. jasa giro atas simpanan bendahara dimaksud agar dipindahbukukan rekening bud, sebagai penerimaan daerah. penanggung jawab anggaran dan bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan pencatatan secara tertib, sehingga setiap saat dapat diketahui. dalam hal bendahara penerimaerimaan dan dilakukan dengdoman pelaksanaan apbd dalam ha!geluaran dan dilakukan dengerbitan pengajuan dokumen spp up dilakukan oleh benda spp up ringkasan spp cc. rincian rencana penggunaan spp up salinan spd. draft surat pernyataan pengajuan spp up untuk ditandatangani oleh pengguna t: lampiran lainnyauntuk penerbitan spm ganti uang persediaan, dokumen spp gu sebagaimana dimaksud pada terdiri dari surat pengantar spp gu. ringkasan spp gu. cc. rincian pengguna dana spp gu. pedoman pelaksanaan apbd surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan anggaran dan spp up gu tu sebelumnya: salinan spd. draft surat pernyataan pengajuan spp gu untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang persediaan yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan se'ain ganti uang yang berdasarkan rekening . pengesahan spj saat pengajuan sp2d kepada bud. lampiran lainnya yang diperlukan. format surat pengajuan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku (sesuai sistem prosedurjika ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda, dan pembayaran tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung, dan atau uang persediaan tidak mencukupi,. dokumen spp tu sebagaimana dimaksud pada terdiri dari surat pengantar spp tu. ringkasan spp tu. cc. rincian rencana penggunaan spp tu. draft surat permintaan pernyataan spp. salinan spd. surat keterangan pengajuan spp up yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan: lampiran lainya yang diperluk: pedoman pelaksanaan apbd penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung utara tahun anggaran rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten lampung utara tahun pedoman pelaksanaan pembangunan perdesaan sehat kabupaten lampung utara tahun petunjuk laporan bulanan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan ketatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dalam wilayah kabupaten lampung utara satu tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah kabupaten lampung utara sistem dan prosedur pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bpt) izin pemanfaatan ruang pemberian tambahan penghasilan bagi. pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten lampung utara tata cara pengadaan barang jasa desa, pengajuan dokumen spp up, spp gu dan surat permintaan pembayaran tambahan uang spp tu) sebagaimana dimaksud dalam digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran skpd yang harus dipertanggung jawabkan, format surat pernyataan pengguna anggaran kuasa anggaran sebagai (sesuai sistem edan prosedur pm.) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada. daftar gaji induk, gaji susulan kekurangan gaji uang duka wafat tewas: surat keputusan calon pegawai negeri sipil cons): dan pns surat keputusan kenaikan pangkat, surat keputusan masih menduduki jabatan: kenaikan gaji berkala: pedoman pelaksanaan apbd: foto , ssp pph dan penghasilan pimpinan dan anggota dprd serta gaji dan tunjangan bupati wakil bupati diatur dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,lengkapan dokumen yang diajukan sebagai mana dimaksud dalamyang berlaku. pedoman pelaksanaan apbdbud dalam hal ini kepala: bukti atas penyetoran ppn perta pengesahan pertanggungjawaban spm tu sebelumnya apabila akan mengajukan spm tu berikutnya, kuasadinyatakan lengkap,penerbitan sp2d. dalam hal bud berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang beri wewenang untuk menandatangani sp2d. pedoman pelaksanaan apbd var,sp2d sebagaimana dimaksud dalam pasaisebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati iniatau kepada bendahara.sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, lampiran dan lampiran peraturan bupati ini. dokumen spp ls untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: surat pengantar spp ls: ringkasan spp ls: rincian spp ls: lampiran spp ls: pedoman pelaksanaan apbdpenyediaan dana spd)ph) yang telah ditanda ,nota. faktur yang tanda tangani pihak ketiga dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ppt) serta disetujui oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dihampiri nota, fakturya berdasarkan rincian surat penawaran. ppid selaku bud wajib menolak apabila: permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kelompok jenis, obyek, dan rincian obyek belanja atau melampaui jumlah uang yang disediakan dalam dpa skpd dan spd, pedoman pelaksanaan apbdpasat,kas daerah bertanggung jawab atas kebenaran isi surat tersebut. s5) terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada yang karena kelalaian kesalahannya menimbulkan kerugian bagi daerah dikenakan tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang undanganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. skpd mengadakan pengujian serta penelitian terhadap spp mengenai tersedianya anggaran, ketetapan tujuan pengeluaran, ketetapan pembebanan kode rekening kelengkapan pembuktian dan kebenaran serta sahnya tagihan. pasai penyetoran penerimaan pendapatan daerah oleh bendahara penerimaan kebud menerima nota kredit. bendahara penerimadoman pelaksanaan apbd www ta, bendahara jawabny. evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. penulisan kode rekening dalam surat tanda setoran sts) berpedoman pada pedoman penyusunan apbd dan ketentuan peraturan perundang undangantidak dibenarkan melaksanakan anggaransahkan didalam rka skpd, dpa skpd sesuai dengan masing masing kode rekening belanja. dana anggaran yang diperlukan guna membiayai belanja disediakan dengan menerbitkan spd setelah dpa skpd disahkan oleh ppid. spd diterbitkan untuk keperluan satu) bulan, dan atau tiga) bulan. pengajuan spd diajukan berkegiatan dan per'jenis belanja yang diperlukan untuk keperluan selama satu) bulan, dan atau tiga) bulan. bagian ketigayaitu melakukan pemungutan dan menyetor pajak penghasilan pph), pajak pertambahan nilai pn), pajak pedoman pelaksanaan apbd penjualan barang mewah( pn bm) dan jenis jenis pajak sejak pusalakukan sebelum pembukuan dalam buku kas pembantu. buku kas umum bendahara tutup tiap bulan dan ketahui oleh penanggung jawab anggaran pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran). sisa buku kas umum harus sesuai dengan sisa buku kas pembantuatau surat surat berharga. setiap transaksi (bukti sah belanja) harus dicatat terlebih dahulu dalam buku kas umum bku) sebelum dibayar kepada yang berhak menerima, dengan didukung oleh bukti bukti sesuai dengan peraturan yang berlakudilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. perbaikan kesalahan dalam buku kas umum yang disebabkan oleh kesalahan tulis pembentukannya dilakukannya sebagai berikut: bila terjadi kesalahan tulis dalam bulan berjalan dan diketahui sebelum buku kas han umum. 'b. apabila kesalahan tulis sebagaimana pada huruf (a) tersebut diatas diketahui setelah tutup tahun anggaran supaya dibuatkan berita acara. pengurusan dokumen dokumen keuangan harus dilakukan dengan atau oleh yang berhak, dalam hal yang berhak berhalangan dapat dikatakan pada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: surat kuasa tetap harus dibuat dihadapan notaris surat kuasa yang tidak dibuat dihadapan notarisdengan ketentuan sebagai berikut: pedoman pelaksanaan apbd sisa kas yang ada pada bendahara sudah harus disetor kas daerah paling lambat akhir desember tahun anggaran yang bersangkutan contra post). penyetoran sebagaimana dimaksud padakan. bagian keempat pertanggung jawaban penggunaan anggaran selambat lambatnya tanggal (lima) pada setiap bulannya, bendahara secara administrasi diwajibkan menyampaikan surat pertanggung jawaban keuangan yang dikelolanya dan disertai dengan bukti yang sah kepada kepala skpd cg. ppk skpd. setiap bukti pengeluaran penggunaan uang oleh bendahara yang akan dipertanggung jawabkan harus verifikasi terlebih dahulu oleh ppk skpd kepada kepala skpd yang bersangkutan. surat pertanggung jawaban( spj! beserta bukti pengeluaran disetujui dan ditandatangani penanggung jawab anggaran pengguna anggaran. tembusan surat pertanggung jawaban sp!) yang telah disahkan oleh kepala skpd disertai dengan tanda bukti pengeluaran dikirim langsung oleh penanggung jawab anggaran pengguna anggaran kepada inspektorat kabupaten lampung utara. selambat lambatnya dalam waktu (lima) hari kerja setelah penerimaannya, kepala skpd menyelesaikan pemeriksaan surat pertanggung jawaban spj) tersebut dan tembusan pengesahan verifikasi segera dikirimkan kembali kepada yang bersangkutan. sma bendahara pengeluaran skpd wajib rnempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawablaporan pertanggung jawaban spj pada tanggal bulan berikutnya belum diterima oleh kepala skpd, maka kepala skpd mengirimkan surat peringatan pertama kepada bendahara yang bersangkutan, yang timbulnya disampaikan kepada inspektur kabupaten lampung utara. surat pertanggung jawaban spj) sebagaimana dimaksud pada belum juga disampaikan pada tanggal bulan yang sama, maka kepala skpd mengirimkan surat pedoman pelaksanaan apbd peringatan kedua, yang temuannya disampaikan kepada inspektur kabupaten lampung utarakwukwitansi) adalah sebagi berikut: tanda bukti pelunasan pengeluaran dibuat atas nama dinas lembaga satuan kerja perusahaan, atas nama pribadi: dalam halberupapa skpd atau apbd: to. tanda bukti pelunasan pengeluaran harus ditanda tangani oleh yang berhak menerima pembayaran, tanda tangan dilakukan dengan tinta biru atau hitam dan daya tahan cintanya terjamin (tidak luntur): apabila yang berhak menerima pembayaran lebih dari satu orang, maka tanda bukti pelunasan pengeluaran yang menandatangani cukup satu orang yang nan mewakili, tetapi harus didukung oleh daftar nama nama yang tandatangani oleh masing masing penerima pembayaran: dalam tanda bukti pelunasan pengeluaran harus dicantumkan penerimaan pembayaran serta cap dinas lembaga satuan kerja perusahaan yang bersangkutan, dibubuhi tandatangan dan inisial secara jelas yang berkewajiban membayar lunas atau pembayaran. tandasatu dengan yang lainnya, akan tetapi apabila ada tanda tangan yang butuhkan diatas bukan tanda tangan yang seharusnya,. pedoman pelaksanaan apbd afi shi nam bupati lampung utara peraturan bupati lampung utara nomor tahun! lampung utara menimbang bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah lampung utara tahun anggaran agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya guna. dan berhasil gun bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf tersebut diatas, dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan han dan belanja daerah kabupaten lampung utara tahun anggaran bahwa untuk terlaksananya maksud huruf dan tersebut diatassurat penagihan, tidak boleh mendahului tanggal yang tercantum pada kwitansi.kenal oleh bendahara dan mampu untuk diangkat sumpah dengan membubuhkan tandauitansi itu benar benar telah dibayarkan kepada yang berhak dihadapkas dari kas bendahara. pemegang uang muka kerja atau panjar adalah orang yang ditunjuk sebagai bendahara pembantu, khusus untuk menyampaikan pembayaran kepada yang berhak menerimanya. dapat diberikan: bagi bendahara pengelola uang yangperlu ditunjuk dengan surat keputusan kepala skpd sebagai pemegang uang muka.kerja panjar (juru bayar atau kasir), sedangkan cara pertanggungjawabannya dibuat tanda bukti pengeluaran (kwitansi) dan pendukung lainnya masing masing menurut jenis kegiatan: pembayaran uang muka panjar terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan hanya sewaktu waktu tetapi terdiri bermacam macam jenis belanja seperti honor, upah uang perjalanan dinas pembelian barang jawab terhadap kegiatan tersebut, sedangkan pertanggung jawabannya harus dibuat tanda bukti pengeluaran atau kwitansi dan pendukung lainnya masing masing dirinci menurut kegiatan, dan rincian obyek belanja: biaya yang dikelola unit pelaksanaan teknis upt) harus diterima uang muka kerja dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu panjar. pedoman pelaksanaan apbd uang muka kerja dipertanggungjawabkan dalam waktu (satu) bulan atau selambat lambatnya (satu) minggu sebelum penutupan buku kas umum pada akhir tahun anggaran. kepala skpd berhak mengembalikan surat pertanggung jawaban spj)erja untuk kontrak borongan dapat diberikan kepada penyedia barang jasa degan ketentuan sebagai berikut untuk usaha kecil setinggi tingginya 30x dari nilai kontrak, lai untuk usaha selain usaha kecil setinggi tingginya dari nilai kontrak bagian kelima perintah membayar dalam hal dokumen spp sebagaimana dimaksud dalam dan dinyatakan lengkap dan sahan dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah,:pada (dua) paling'pada diajukan kepada bud kuasa bud untuk penerbitan sp2d,pedoman pelaksanaan apbdpada dilaksanakan oleh ppk skpd, dokumen sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati inikabupaten lampung utarabelanja sebagaimana dimaksud pada dan yaitu antar rincian obyek belanja dalanosama apbd sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya ditampung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang p apbd:2d: apbd: pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditata dalam p apbd dan atau disampaikan pada perhitungan apbd. pedoman pelaksanaan apbd bab perjalanan dinas kepada pejabat negara, atau pejabat lainnya dan pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yaituserta calon pegawai negeri sipil dan digaji menurut peraturan perundang undangan yang berlaku: perjalan dinas hanya dapat dilakukan apabila dianggap perlu dan untuk kepentingan negara dan atau daerah, dan dilaksanakan apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada: pejabat negara pegawai negeri sipil pejabat daerah yang melakukan perjalanan dinaspa skpd diatur sehebat mungkin. sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, perjalanan dinas yang dimaksud pada diklasifikasikan sebagi berikut tingkat untuk bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd), serta pns kabupaten lampung utara untuk eselon ii, dan pejabat lainnya yang setara. tingkat untuk pegawai negeri sini eselon iii atau pns golongan iv a atas tingkat untuk pegawai negeri sipil eselon iv atau pns golongan iii a atas tingkat untuk pegawai negeri sipil golongan dan golongan biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) disetarakan dengan pns tingkat yang rinciannya sebagaimana .tercantum dalam peraturan bupati lampung utara tentang biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara pegawai dilingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung utara. untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, setiap pejabat negara pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: spt bupati dan wakil bupati ditandatangani oleh bupati. spt ketua wakil wakil ketua dprd ditandatangani oleh ketua dprd. pedoman pelaksanaan apbd spt anggota dprd ditanda tangani oleh ketua atau wakil ketua. spt dan spp sekretaris daerah ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati. spt dan spp staff ahli bupati, asisten sekda, kepala skpd dilingkungan pemerintah daerah ditanda tangani oleh bupati wakil bupati atau sekretaris daerah: pejabat negara pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat surat perintah tugas spt) dan spp dari pejabat yang berwenang yaitu bupati wakil bupati ditandatangani oleh bupati lampung utara, ketua wakil ketua dprd ditandatangani oleh ketua dprd, spp ditandatangani oleh sekretaris dprd: cc. anggota dprd spt ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua spp ditandatangani oleh sekretaris dprd sekretaris daerah ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati: asisten sekadaukab, staf ahli bupati dan kepala skpd, kepala bagian dan camat ditandatangani oleh bupati, atau wakil bupati atau sekretaris daerah. pegawai negeri sipil lainnya yang tidak termasuk dalam huruf dan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas diterbitkan ditandatangani leti.: perjalanan dinas ibu kota republik indonesia, diluar provinsi lampung, dalam provinsi lampung, dan dalam kabupaten lampung utara, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas ditandatangani oleh kepala skpd asisten setkab lampung utara untuk perjalanan paling lama tiga hari kerja: perjalanan dinas ibu kota republik indonesia dan luar provinsi lampung dan dalam provinsi lampung dalam kabupaten lampung utara lebih dari (tiga) hari kerja, surat perintah tugas, dan surat perintah perjalanan dinas spp) ditandatangani oleh sekretaris daerah atau asisten sekretaris daerah kabupaten atas nama bupati lampung utara: apabila terjadi sesuatu hal sekretaris daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, berhalangan atau tidak berada ditempat, maka yang menandatangani surat perintah tugas spt) adalah asisten sekretaris daerah kabupaten lampung utara, pedoman pelaksanaan apbd bab pengadaan barang !asa pemerintah perpres tahun dan perpres tahun pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperolah" barang jasa oleh k l da yang prosesnyapembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari apbn apbd. penyedia barang jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang pekerjaan kontruksi last konsultasi jasa lainnya. pemilihan penyedia barang jasa lainnya dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana penunjukan langsung cc. pengadaan langsung kontes sayembara pemilihan pekerjaan kontruksi dilakukan dengan pelelangan umum pelelangan terbatas pemilihan langsung penunjukan langsung pengadaan langsung berpedoman pada pasat perpres bahwa penunjukan langsung terhadap (satu) penyedia barang pekerjaan kontruksi jasa lainnya dapat dilakukan.dalam hal keadaan tertentu pengadaan barang khusus4 pekerjaan kontruksi khusus jasa lainnya yang bersifat khusus. penyusunan jadwal penunjukan langsung diserahkan kepada ulp pejabat pengadaan. berdasarkan perpres pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai: paling tinggi rp. dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut merupakan kebutuhan operasional k l d ! teknologi sederhana pedoman pelaksanaan apbd cc. resiko kecil, dan atau dilaksanakan oleh penyedia barang jasa usaha atauoleh (satu) pejabat pengadaan. tanda bukti perjanjian berdasarkan perpres yaitu sebagai berikut: tanda bukti perjanjian terdiri dari bukti pembelian kwitansi cc. surat perintah kerja spk) tama surat perjanjian bukti pembelian sebagaimana dimaksud dalam angka huruf diatas, digunakan untuk pengadaan barang jasa yang nilainya sampai dengan rp. sepuluh juta rupiah) kwitansi sebagaimana dimaksud angka huruf diatas, digunakan untuk pengadaan barang jasa yang nilainya sampai dengan kp. lima puluh juta rupiah). surat perintah kerja spk) sebagaimana dimaksud angka huruf diatas, digunakan untuk pengadaan barang kontruksi pekerjaan jasa lainnya yang nilainya sampai dengan rp. ham surat perjanjian sebagaimana dimaksud angka huruf diatas, digunakan untuk kana pengadaan barang pekerjaan kontruksifjasa lainnya dengan nilai diatas rp. nandatanganan kontrak pengadaan barang !asa. pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akte pendirian anggaran dasar penyedia barang last, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpres pihak lain yang bukan direksi atau namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam perpreslain yang syah berdasarkan akta pendirian anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan jasa perpres pedoman pelaksanaan apbd to. uang muka dan pembayaran prestasi kerja diatur dalam perpreskeseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang jasa: dan untuk usaha non kecil paling tinggi 20x (dua puluh keseratus) dari nilai kontrakserah terima pekerjaan berdasarkan pasai perpres diatur sebagai berikut:secara tertulis kepada pa kpa melalui ppk untuk menyerahkgan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak. ppk wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa sesuai dengan perpres hasil kegiatan pengadaan barang jasa setiap skpd diperiksa oleh pejabat panitia penerima hasil pekerjaan barang jasa jasa konstruksi konsultasi) pata masing masing skpd lingkungan pemerintah kabupaten lampung utara, dengan dilengkapi berita acara penerimaan hasil pekerjaan, dan untuk pengadaan barang berupa aset harus dilengkapi surat permintaan pencatatan aset tetap sepat) sebagai kelengkapan surat perintah membayar spm) untuk persyaratan mencairkan dana atau syarat penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d) kegiatan dimaksud, (blank sepat) terlampir. pedoman pelaksanaan apbd bab pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihanerah kabupaten, atau dengan bekerjasama dengan instansi yang berkompetekegiatan yang sejenis diberikan bantuan biaya. besarnya bantuan biaya dimaksud pada ditetapkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dpa skpd) kabupaten lampung utara, dan ketentuan peraturan perundang undanganan dan menditetapkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dpa skpd) kabupaten lampung utara, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. . pemberian honorarium untuk disesuaikan antara materi dengan waktu yang tersedia. pedoman pelaksanaan apbd bab viii ketentuan lain lainnya bagian kesatu pengelola dan ketatausahaan dana hibah dana bantuan hibah kepada lembaga perguruan tinggi sekolah dli, yang bersumber dari apbd dan dpa skpd yang sifat pemberian dalam bentuk uang yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya oleh pihak penerima bantuan hibah harus dilaporkan kepada bupati melalui kepala skpd. s.: surat pertanggung jawaban spj) oleh penerima bantuan hibah berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. skpd pemerintah kabupaten lampung utara yang menerima dana bantuan hibah dari pihak ketiga, wajib menyampaikan dan melaporkan kepada bupati melalui kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bud yang temuannya disampaikan kepada inspektur kabupaten lampung utara. bagian kedua lembur kerja pasai pekerjaan dan tugas yang tidak dapat selesaikan pada jam kerja karena terdesak waktu penyelesaiannya dapat kerjakan luar jam kerja (lembur) degan ketentuan sebagai berikut: kerja lemburpt dan surat pendukung lainnya dari kepala skpd. kepada pegawai yang perintahkan menjalankan kerja lembur berikan uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan setelah pekerjaan lembur dilaksanakan . sekurang kurangnya (dua) jam secara berturut turut. jika pelaksanaan kegiatan dimaksud belum dapat terselesaikan dalam waktu (dua) jam, maka pekerjaan dapat dilanjutkan untuk (dua) jam berikutnya dan diberikan uang . lembur dan uang makan. besarnya uang lembur sebagaimana ditetapkan berdasarkan buku pedoman penyusunan rka skpd kabupaten lampung utara. besarnya biaya konsumsi, snack, makan, cuci cetak film, fotokopiditetapkan berdasarkan standar harga barang daerah yang berlaku. pedomu peraturan pemerintah nomor tahun tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil"oleh inspektorat kabupaten lampung utara, inspektorat propinsi lampung dan aparat pengawas fungsional lainnya.ur kabupaten lampung utara melakukan pemeriksaan dana bantuan hibah dari pihak ketiga baik yang berupa uang atau barang dan jasa yang diterima oleh skpddengan. ditetapkan kotabumi padatanggal bupati! lampung utara, . zainal abidin diundangkan kotabumi pada tanggal yd sekretaris daerah kabupaten lampung utara rifkiayirawan berita daerah kabupaten lampung utara tahun nomor pedoman pelaksanaan apbd lampiran peraturan bupati lampung utara nomor: ol tahun2014 tanggal: g0 yama tentang pedoman pelaksanaan apbd kabupaten lampung utara tahun anggaran surat perintah pencairan dana kabupaten lampung utara sp2 nomor spm dari ll. bud tanggal tahun anggaran skpd bank pos bank lampung cabang kotatumi hendaklah mencari:kan memindahbukukan dan dari rekening nomor uang sebesar kepada npp rekening bank keperluan untuk : kode rekening "da mena natname bomb mama rp. naan penjara mama modi mmm rp. panen mmm man anon dana arp aman nnen nana ana mmm common mann la" jumlah rp.) potongan potongan uraian julian lurah wajib pegawai negeri rp00 . tabungan pegawai negeri faskes rpm aan rp. ann jumlah potongan r01 uraian jumlah rp) open han 2ooyppr arp. rp. jumlah rp, sp2d yang dibayarkan maps oma bo, jumlah yang diminta ono ran jumlah potongan rp. uang sejumlah rp. lembar bank yang ditunjuk kotabumi, lembar pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran bendaharawan umum daerah lembar arsip kuasa bud lembar pihak ketiga nama lengkap) nip. lrrnasemannaa mann bupati lampung utara, zainal abidin ro. lampiran peraturan bupati lampung utara nomor tahun tan tang alan ane ann apbd kabupaten lampung utara tahun anggaran surat penolakan penerbitan sp2d kotabumi, .o.o#( mona nomor kepada yth. lampiran pengguna anggaran kuasa pengguna perihal pengembalian spm anggaran tag . der2c22nrnnannann nan tanggal trancecoret yang tidak perlu bupati lampung utara, kanan zainal abidin tag nan pan kanan is) ia) pa) sah kanan ben minta tag alias nn: fta nag el: aja ba: stw: adenina den seninya ten tu: ben uga: 10x: pole rm. odr poni: tan ben oa. kui pai cz $ nn: btn ha: wi pop m7) wzg ri") tuh ia) nap ka: nn: len pa: ben pen men panitia sen tenun pen ben bean het nun bening. seninya dea eni peti pop tts hoa fera pado hn: dan ban note melo. sana .i bnn tan bana pop pop la) mefedaanemmnpuma pool tag tan nita ben ne: ka, ben nn: isi ben bagan pena eng bea ina nasi eni pen oo. tn: ben ben benda ben ben aa, denda benar ben ben hmm pan aa. ptt pop end eni seni pena senin tani dana kc) ta: pia tan da: xi) tan: penis pena ben bin sha pena feng nan ana ban ben dana eni ben laten ben jpn topi pen ben lampirantahun anggaran buku kas umum penerimaan dan pengeluaran tanggal langsat uraian kode rekening\| penerimaan an: h a mon maa ana: kana hana len haa lamaran, m san men all emn lea lama lae maen pan near an ama kao pen node anne omah mena men non boo mo i p ate man jumlah tanggal jumlah sampai tanggal t.a. jumlah s d tanggal a.a. pepe tennis kkememm tanggal terbilang lah tana: bendahara bupati lampung utara, van zainal abidin eta std bbb tata 3jz nnnnneneeaan ptt elo pot tan naa naan lori bal ba: tia tan ben ane lila nnn aang ber bung panik dana ka: sta sen bal isi tee bee bol aaa tee: en: neneneeei pop ba: din nan bit nan ah: oa: ben 12s needed tan inn dan ti ann ann nun nan pai pan tenaga sen ben dan pen ter enn entre ban inn nan kanan are ran ilitbaililali gt. tag ball plt bone tdk. kbk see mikaiaka an: dok dns eos aia anakan daa makanan nan run gaga " loro tan tn, ptt aa: poor poo ben aa: pro poto boa ben ben tan sen pen titi pat ben senin nina rana kanan ana poo poo naa nan pa. partai bn. mela ben men tenan por naa tan ana aa: pan tani han bin. pan eni sen ben ben an: peboroo man kan pda (tt ben pen pop poto on. " t ea al t perak ben pop kan makanan rami (ear, bank ben pan ben tr: nner rnn nearoran sen ben hen ben: idi pen lho poo din ben pan bana poto naa bnn ban: lan: senin panik nning senin ten "an tenis tenun senna eni ben tana ha. tani be: kanan nenkan!i tenunan sen ben setia ada ln! loka bag is, anang noah man menpan blu pen ii: pen dgn d.i dini tentang: eng de: peng se. bobo han to) han koi bri nan el! an: ba) pop pop lai nna tag ll. solid lap s2) spa! sig s8) fat jai ala si: dz9 iga cici saga alicia ala mal nan dd. tani pen lo? sari3 pe. randa tere oo. terbuai an: aa: t20\| iis rn: ber tas aa: da1 uga fo) . s593 fa: 3rxg3z :ic cor e33g tsi big la. doa kn) sir cas sa, jago stp s5n6 seri naar 2a? nuno ing lampiran viiisatuan kerja pengelola keuangan daerah surat penolakan penerbitan spm kota umi, .cbooo nomor kepada yth. lampiran bendahara ppt perihal pengembalian penanda kemanan onnavuneerneranea ratan ha. wooecamnanantnnann tangga lana eceran. kotabumi, kepala satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nip. coret yang tidak perlu bupati lampung utara, zainal abid# jawaban kepala daerah kepada dewan ami perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahanaddoman pelaksanaan apbd memutuskan menetapkan peraturan bupati lampung utaraan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara nalampungnpro dan ditetapkan dengan peraturan daerah. aa pedoman pelaksanaan apbdoman pelaksanaan apb.ad pedoman pelaksanaan apbdndoman pelaksanaan apbd
bupati lampung utara peraturan bupati lampung utara nomor . . tahun tentang penerimaan peserta didik baru (ppdb) smp, sma, dan smk dengan sistem line dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung utara menimbang bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ppdb) smp, sma, dan smk kabupaten lampung utara agar berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, kompetitif dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru ppdb) secara line: bahwa untuk memenuhi maksud huruf diatas, maka dipandang perlu diatur pelaksanaannyarai memutuskan menetapkan peraturan bupati lampung utara tentang penerimaan peserta didik baru (ppdb) smp, sma dan smk dengan sistem line. bab ketentuan umum pasa' dalam keputusan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten lampung utara: dinas adalah dinas pendidikan kabupaten lampung utara: kepala dinas adalah kepada dinas pendidikan kabupaten lampung utara: penerimaan peserta didik baruonline (sistem waktu nyala): ujian nasional yang selanjutnya disebu: ujian nasional sekolah dasar madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat sd mi adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik .yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah madrasah:: surat keterangan hasil ujian nasional akhir sekolah berstandar nasional sd mi: madrasah ibtidaiyah mi), madrasah tsanawiyah ts), dan madrasah aliyah ma), baik negeri maupun swasta adalah sekolah sekolah lingkungan pembinaan kantor wilayah kementerian agama provinsi lampung: sd mi adalah sekolah dasar madrasah ibtidaiyah baik negeri atau swasta, smp m adalah sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah baik negeri atau swasta: sma ma adalah sekolah menengah atas atau madrasah aliyah baik negeri atau swasta, smk adalah sekolah menengah kejuruan baik negeri atau swasta: penentuan masuk smp adalah jumlah nilai akhir (na) ujian nasional sekolah dasar madrasah, penentuan masuk sma adalah jumlah nilai akhir ujian nasional (namun), penentuan masuk smk adalah jumlah nilai akhir ujian nasional namun) ditambah nilai tes khusus,, keluarga miskin bina lingkungan adalah keluarga yang kurang mampu disekitar sekolah tertentu yang dapat menunjukkan surat keterangan dari kelurahan kepala desa. bab tujuan ppdbjektif, transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, real time online, dan dapat dipertanggungjawabkan. ppdb sistem online berdasarkan obyektif, artinya bahwa ppdb harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini:kompetitif, artinya ppdbujian akhir nasional (namun) pada sam tingkat smp, dan tes khusus untuk masuk smk: dan rules system (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur ppdbbagian pertama kepanitiaan ppdb dilaksanakan oleh smp sma smk dibawah koordinasi dinas pendidikan kabupaten lampung utara: dalam penyelenggaraan ppo dibentuk panitia oleh masing masing sekolah, kepala dinas membentuk dan menetapkan panitia tingkat kabupaten:smp, setiap calon peserta didik baru dapat memilih (tiga) sekolah pilihan, pemilihan masuk sma, setiap calon peserta didik baru dapat memilih (tiga) sekolah pilihan, maksimal (dua) sekolah negeri: pemilihan masuk smk, setiap calon peserta didik baru dapat memilih maksimal (dua) sekolah dengan pilihan masing masing sekolah (dua) program keahlian setiap sekolah. bab kuota penerimaan peserta didik baru kuota calon peserta didik baru yang mendaftar smp, sma, danp, sma, dan smk negeri, calon peserta didik baru bukan keluarga miskin bina lingkungan penduduk kabupaten lampung utara mendapat kuota minimal dari daya tampung masing masing smp, sma, dan smk negeri: dan calon peserta didik baru penduduk luar kabupaten lampung utara mendapat kuota maksimal dari daya tampung masing masing smp, sma dan smk negeri. kuota calon peserta didik baru yang mendaftark negeri: dan calon peserta didik baru bukan keluarga miskin bina lingkungan penduduk kabupaten lampung utara dan luar kabupaten lampung utara mendapat kuota minimal 90x dari daya tampung masing masing smk negeri: a00: jumlah peserta didik setiap rombongan belajar untuk sd mi (spm) (snp), smp m spm) (snp), sma smk ma (spm) (snp): daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan keputusan kepala dinas pendidikan. bab vii tata cara seleksi pasai seleksi masuk smp sma smk berdasarkan nilai ujian nasional pada surat keterangan hasil ujian nasional shun) dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan sesuai dengan. kuota yang ditetapkan, ketentuan pembobotan tes khusus dengan nilai ujian nasional diatur dengan keputusan kepala dinas pendidikan. bab viii penambahan prestasi kepada calon peserta didik baru yang memiliki prestasi bidang olahraga, seni kreatifitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai akhir ujian nasional yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi ppdb: besarnya nilai penghargaan ditentukan dengan keputusan kepala dinas. bab biaya pendaftaran biaya penerimaan peserta didik baru dibebankan kepada dana bos masing masing sekolah kabupaten lampung utara. bab penutup petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur dengan keputusan kepala dinas pendidditetapkan kotaburni pada tanggal bupati lampung utara, zainal abidin fo. diundangkan kotabumi pada tanggal sekretaris daerah kabupaten lampung utara hard kan ir. hamilton! hadis berita daerah kabupaten lampung utara tahun nomor .&
berita daerah kabupaten majalengka lani nomor tahun:1. peraturan pemerintah minimbabjalengkalengkamajalengkmajalengka untuk periode (satu) tahunamajalengka tahun renstra perangkat daerah, bab 'majalengkyang menangani urusan perencanaan. bab ketentuan peralihan untuk menghindari terjadinya kekosongan renstra perangkat daerah tahun kebijakan umum dalamy2gsad ln, nomor tahun peraturan bupati majalengkstrategi dan kebijakanjulindikator tahun potensi timbunan sampah rumah ken jenis lan ang oil hanjenis tah ton tahun targetanganan ala potensi timbunan sampah rumah pan (ear 4rs.co8 ton tahun target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah y90 rumah tangga dalam jakstrada target penanganan sampah rumah naa riba ton tahunkretariat daerah kabupaten majalengka, ttd ahmad sadikintarget sektor sektor pengurangan penguatan program: sampah rumah komitmen pengembangan tangga dan lembaga pengelolaan sampah sampah eksekutif dan dan limbah sejenis rumah legislatif kegiatan tangga daerah dalam penyusunan dokumen dlh bagian pengurangan perda hukum sampah rumah pelarangan sekda tangga dan penggunaan sampah sejenis kantong plastik sampah rumah surat edaran dokumen dlh bagian tangga bupati hukum mengenai sekda pemeliharaan dan pelestarian ruang terbuka hijau rth) serta pelaksanaan kegiatan jumat bersih jumlah) penyusunan dokumen dlh perlu mengenai bagian jakstrada hukum peningkatan program: sekda kapasitas pengembangan kepemimpinan, pengelolaan sampah kelembagaan, dan limbah dan sumber kegiatan daya manusia perserta peserta dlh dinas dalam upaya masyarakat dalam perdagangan pengurangan pengolahan dinas sampah rumah persamaan pendidikan, tangga dan kecamatan, sampah sejenis dan desa rumah tangga pembentukan unit tahu dlh dinas bank sampah pendidikan, dpmd, kaca matan dan desa advokasi kegiatan dlh lembaga penanganan tahun hukum pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga penguatan pengembangan keterlibatan pengelolaan sampah masyarakat dan limbah melalui kegiatan komunikasi, peningkatan kegiatan dlh dinas informasi, dan pengurangan tahun pendidikan, edukasi kie) sampah rumah kementrian tangga dan agama, sampah sejenis dinas rumah tangga komunikasi melalui kie dan informatika secara formal dpmd, dan informal kecamatan, dan desa pengembangan kegiatan dlh dpmd, pengelolaan tahun kecamatan, sampah dan desa berbasis kewilayahan dan kawasan upaya dlh dinas pengurangan pendidikan sampah sekolah smart village dlh dpmd, kecamatan eco office dlh kantor pemerintah dan swasta adiwiyata kawasan industri integrasi bank unit tahu dlh dinas sampah menjadi koperasi dan ukm usaha lingkungan mikro, hidup untuk lembaga mendapatkan keuangan kur pengembangan produsen dlh dinas pilot project tahun perdagangan kewajiban dinas produsen dalam bakeri pengurangan sampah btob unit un. dlh ter peningkatan kebersihan bulan dlh dlh perkotaan dan fasilitas umum program pemenuhan utilitas masyarakat kegiatan peningkatan pemeranan bulan dlh dlh perkotaan dan fasilitas umum program pengelolaan lingkungan dan sampah permukiman kumuh kegiatan fasilitasi engelolaansa merang dlh dlh tahun permukiman kumuh pembinaan pengelolaan sampah orang dlh dlh permukiman kumuh penanganan penyusunan program: bappelitban sampah spk pengembangan gda, rumah tangga norma,standar, kinerja pengelola benda, dan sampah prosedur,kriteria persamaan kad,dpmd, sejenis dinas sampah kegiatan perdagangan rumah tangga penyusunan dokumen dlh dinkes, prosedur tahun dinas penanganan pendidikan, sampah dan dinas rumah tangga perindustrian dan sampah sejenis rumah tangga terkontaminasi limbah penerapan dan program: pengembangan pengembangan skema investasi, kinerja pengelola operasional, dan persamaan pemeliharaan kegiatan penyediaan dlh, badan sarana dan pendapatan prasarana daerah, dan pengelolaan balitbang persamaan pengadaan unit tahu dlh mesin pencacah sampah pengadaan alat unit tahu dlh compact pengadaan unit tahu dlh wheel bin pengadaan unit tahu dlh kontainer pengadaan arm unit tahu dlh roll truck #dumptruk tempat sampah, unit tahu dlh bin dorong tanah urugan unit tahu dlh gerobak ,actor unit tahu dlh excavator, unit tahu dlh buldoser penyediaan dlh dlh lahan pembangunan kantor tpa dlh dlh pembangunan dan revitalisasi tugas peningkatan bulan top dlh dlh operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persamaan tanggap darurat kegiatan rei tea dlh dlh sampah tahun penerapan program teknologi pengembangan penanganan pengelolaan sampah sampah rumah dan limbah tangga dan kegiatan \|. sampah sejenis memposting ton tahu dlh dlh sampah rumah tangga yang penimbunan ton tahu dlh dlh ramah sampah lahan lingkungan dan sanitasi landfill tepat guna tpa bupati majalengka, salinan sesuai dengan aslinya, ttd kepala bagian hukum sekretaris daerah sekretariat daerah kabupaten majalengka, kabupaten majalengka, karna sebagi pri rem mai gun gun m.d., s.h., pd. ahmad sadikin nipyang terpadu dan berkelanjutan. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud jakstrada dimaksudkanmajalengka. bagian . bagian kedua tujuan jakstrada bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup kabupaten majalengkacc. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup jakstrada kabupaten majalengka . pemilahan, pengumpulan, cc. pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. bab strategi, target daerah kabupaten majalengka dalamtensif penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk penanganan sampah regional, cc. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif pusat,b pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi bagian kesatu pelaksanaan perangkat daerah kabupaten majalengkabupati ini. setiap program dan atau kegiatan pada perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten majalengka yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, harus diselaraskan dan atau sesuai dengan jakstrada kabupaten majalengka. bagian kedua pemantauan kepala perangkat daerah kabupaten majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan jakstrada kabupaten majalengkaalam pemantauan penyelenggaraan jakstrada kabupaten majalengka daerah kabupaten majalengka. capaian . capaian pengurangusampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang berproses tempat pemrosesan akhir. (l)engankabupaten majalengkadari perangkat daerah terkait lingkungan pemerintah daerah kabupaten majalengka. bagian ketiga pelaporan dan evaluasi (l) kepala perangkat daerah terkait lingkungan pemerintah daerah kabupaten majalengkarumah tangga, menyampaikan laporan pelaksanaan program dan atau kegiatan kepada bupati majalengka melalui sekretaris daerah kabupaten majalengka, dengan tembusan disampaikan kepada kepala perangkat daerah kabupaten majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup. kepala . kepala perangkat daerah kabupaten majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun laporan jakstrada kabupaten majalengka berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam laporan jakstrada kabupaten majalengka sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati majalengka untuk dievaluasi, yang dilakukan melalui: perbupati sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk dasar perbaikan jakstrada kabupaten majalengka, dan laporan pelaksanaan jakstrada kabupaten majalengka. kepala perangkat daerah kabupaten majalengka yang membidangi urusan lingkungan hidup menyusun laporan pelaksaan jakstrada kabupaten majalengka sebagaimana dimaksud huruf paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. penyusunan laporan pelaksanaan jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten majalengka yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah. laporan pelaksanaan jakstrada kabupaten majalengka sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati majalengka sebagai bahan laporan penyelenggaraan jakstrada kabupaten majalengka kepada gubernur jawa barat sebagai wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah provinsi jawa barat. bab vii pendanaan pendanaan penyelenggaraan jakstrada kabupaten majalengka, untuk program dan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengka, bantuan keuangan provinsi, dana alokasi khususpa"nomor tahun hnh wu.maka ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja lingkungan pemerintah kabupaten majalengka sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan peraturperlu ditinjau kembal dan mentaati ketentuan jambadan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi teknis urusan pemerintahan daerah. unit kerja adalah bagian dari organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia disingkat bpsdm adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaianbsensi online adalah sistem absensi yang menggunakan aplikasi absensi berbasis android sebagai pembuktian kehadiran pegawai. pencatatan apabila absensi online mengalami gangguan secara sistematis. bab hari kerja dan jam kerja hari kerja pegawai asn lingkungan pemerintah kabupaten majalengka dalam (satu) minggu ditetapkan (lima) hari kerja terhitung dari hari senin sampai dengan hari jum'at. jumlah. tani jumlah hari kerjakerja pukul wib pukul wib istirahat pukul wib pukul wib hari jum'at jam kerja pukul wib pukul wib istirahat pukul wib pukul dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam bagi unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, sebagai berikut rumah sakit umum daerah. upt yang melayani pelayanan kesehatan atau pelayanan publik lainnya. satuan pendidikan. bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada berlaku (enam) hari kerja dengan ketentuan jam kerja diatur lebih lanjut oleh kepala opd unit kerja masing masing. pimpinan opd unit kerja yang menerapkan (lima) hari kerja perlu mengatur siaga tugas pada hari sabtu dan hari libur lainnya lingkungan opd unit kerja masingmasing terutama yang bersifat penanggulangan bencana dan pemberian pelayanan lainnya. bab iii pengisian daftar hadir dan pelaksanaan apel asn wajib mengisi daftar hadir masuk dan pulang pada setiap hari kerja melalui absensi online berbasis android. dalam hal absensi online mengalami gangguan secara sistematis atau tidak berfungsi maka digunakan bukti pencatatan kehadiran manual. rekapitulasi kehadiran asn setiap bulan disampaikan oleh setiap opd bpsdm. setiap orang dilarang mengubah, merekayasa, memanipulasi atau melakukan kecurangan terhadap database absensi online, dan melakukan tindakan tindakan yang dapat merusak dan atau mengganggu berfungsinya absensi online. setiap . setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap asn wajib mengikuti apel kerja dan kegiatan upacara hari besar nasional atau yang ditetapkan oleh pemerintah. apel kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari apel gabungan, apel pagi, apel kesadaran nasional. apel kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pukul wib. babmajalengkaopd lingkungan pemerintah kabupaten majalengka. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh bpsdm dan inspektoratasn yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil. selain dikenakan sanksi sebagaimana pada asn yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja lainnya. bab vikabupaten tuban tahun bupati harus menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerahpada perubahan apbdrencana kerja pemerintah daerah kabupaten tuban tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati tuban nomeban nomor tahun memutuskan: menetapkan peraturan bupatiperubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran selanjutnya disingkat apbd tahun adalah perubahanolimabangunan daerah tahun perubahan rencana kerja organisasi perangkat daerah kabupaten tuban yang selanjutnya disebut perubahan senja opd adalah perubahan rencana kerja organisasi perangkat daerah kabupaten tuban tahun kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tuban yang selanjutnya disebut kuda adalah kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tuban tahun prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd kabupaten tuban yang selanjutnya disebut pas perubahan adalah prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd kabupaten tuban tahun bab kedudukan perubahan rkd merupakan penjabaran program rpm, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rkd tahun yang menunjukdalamanggaran keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang undangan, dan atau pergeseran paguil! maksud dan tujuan penetapan perubahan rkd dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan senja opd, kuda dan pas perubahan, serta apbd tahun anggaran penetapan perubahan rkd dengan berlandaskan pada perkembangan pelaksanaan rkd tahun bab sistematika sistematika perubahan rkd meliputi babi pendahuluan memuat menjelaskan maksud, tujuan,i evaluasi pelaksanaan senja opd memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan senja opd tahun n l sampai dengan triwulan tahun berjalan. bab ill rencana program dan kegiatan dalam perubahan senja opdbab isi dan uraian perubahan rkd isi beserta uraian sistematika, ph. father huda diundangkan tuban pada tanggal juli budi ana berita daerah kabupaten tuban tahun seri nomor
bupatimaluku tenggara barat peraturan bupati maluku tenggara barat nomor ^<% tahun tentang pengelolaan sistim informasi manajemen keuangament) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang sistem informasi keuangan daerah, maka yang berlaku; b.bahwa untuk mempermudah pengelolaan keuangan kabupaten maluku tenggara barat, maka telah dilakukan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi' manajemen keuangan daerah sima), berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah; c.bahwa untuk mencapai pengelolaan sima agar berjalan efektif, efisien dan berhasilguna, perlu menetapkan pedoman pengelolaan sima dimaksud;sistim informasi manajemen keuanganngelolaan sistim informasi manajemen keuanganclient server,ll. istratorinstalasi sima adalah pemasangan aplikasi sima pada komputer client. babimaluku tenggara barat terdiri dari: penanggungjawab sima pada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) terdiri dari: pembina; wakil pembina; supervisor; administrator;dan user operator. penanggungjawab sima pada satuan kerja perangkat daerah skpd)sekretaris: a.melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahnya; b.memberi bimbingan arahan semua bawahanjdanjawab pengelolaan sima. wakil pembina dijabat oleh kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. supervisor dijabat oleh sekretaris kepala bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. administrator dijabat oleh salah satu kepala kepala seksi staf yang dianggap mampu pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. user operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh masing masing kepala skpd. dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab sima pada skpd dibantu oleh tim sekretariat yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. komposisi dan personalia tim sekretariat ditetapkan oleh sekretarisyang bekerjasama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagai narasumber atau tenaga ahli. babi tugas dan wewenang penanggungjawab pengelolaan simaa.; b.berwe;dan c.berwedapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; b.menambah mengubah dan menghapus identitas pengguna user id) yang diketahui oleh supervisor;dan c.menutup akses user operator jika obat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data sima yang diketahui oleh supervisor. administrator mempunyai tugas a.menyiapkan dan mengatur database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah; b.menjaga keamanan database; c.mengatur user id, password, level pengguna, dan otoritas user menu; d.melaksanakan posting data anggaran;dan e.melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengaturbud;dan pembukuan. b.mencetak laporan laporan; c.; d.ima secara berkala; f.user operator skpd yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses; g.melaksanakan tugas lain atas arahan administrator;tata usaha; bendahara;dan pembukuan. b.mencetak laporan laporan. babi; perangkat penstabil tegangan listrik stabilizer); switch hub untuk jaringan internal skpd;mmangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam keadaan tertentu user operator dan pihak lain, dapat diberikan akses mang server oleh administrator dengan persetujuan supervisor. jaringan akses sima hamdan bertanggungjawab. untuk keperluan keamanan, user operator skpd skpd hamjasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas diaturorang ekspor impor data;; anggaran kas; spd; d)spp non anggaran; spm non anggaran; sp2d; daftar penguji sp2 realisasi pencairan sp2 penerimaan pendapatan; penerimaan pembiayaan; setoran sisa up;)jurnal; penyesuaian pendapatan; saldo awal; posting datar; renstra skpd; senja skpd; tugas pokok; fungsi;; anggaran kas;: data entry. pembuatan spp; panjar dan spj panjar; spj; pajak;; surat tanda setoranj; impor data spd dan sp2d, dalam hal offline; verifikasi spp; pembuatan spm;dan pengesahan pj. data entry pembukuan. jurnal; penyesuaian belanja; penyesuaian pendapatan; saldo awal; posting datarat dan sabtuerita daerah kabupaten maluku tenggara barat tahun nomor diundangkan saumlaki pada tanggal, sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat, bupatiditetapkan sama pada tanggsalinan map die presensi bagi super admin dan admin e presensi pada satuan kerja perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin dan etos kerja serta untuk menunjang kelancaran penerapan jalannya tambahan penghasilan pegawai tpp) aparatur sipil negara asn) lingkungan pemerintah kabupaten balangan diperlukan suatu perangkat mesin presensi serta aplikasi presensi sistem informasi kehadiran pegawai sikep)), bahwa dalam rangka terbitnya penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas perangkat mesin presensi serta aplikasi presensi, maka perlu untuk dibentuk admin presensi skpd kabupaten balangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan diatas perlu menetapkan keputusan bupati balangan tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan tata cara penggunaan perangkat mesin presensi dan aplikasi presensi sikep) bagi super admin dan admin presensi skplenggaraan sistem elektronik pada pemerintah daerah, memutuskan menetapkan peraturan bupatipresensi bagi super admin dan admin presensi pada satuan kerja perangkat daerah. bab ketentuan umum dalam surat keputusan bupatiinas komunikasi dan informatika atau disingkat diskominfo adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten balangan. bidang layanan government adalah bidang layanan government pada dinas komunikasi dan informatikarangkat mesin presensi adalah perangkat mesin rekam presensi asn skpd kabupaten balangan. aplikasi presensi adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjang kinerja perangkat mesin presensi yaitu aplikasi sikep atau disebut dengan sistem informasi kehadiran pegawai yang mana telah diintegrasikan pada aplikasi kinerja atau disebut sistem evaluasi kinerja pegawai pada kpud kabupaten balangan. admin presensi skpd adalah aparatur sipil negara asn) yang mendapat mandat atau ditugaskan oleh pimpinan instansi untuk mengelola presensi skpd. pembantu admin presensi skpd adalah aparatur sipil negara asn) atau petugas administrasi yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk membantu kinerja admin presensi skpd. super admin presensi adalah aparatur sipil negara asn) dinas komunikasi dan informatika yang mendapat mandat atau ditugaskan oleh pimpinan instansi untuk mengelola presensi secara keseluruhan. hak akses adalah hak yang diberikan dalam pengelolaan perangkat mesin presensi maupun aplikasi presensi. tingkat kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir untuk melaksanakan tugas pada jam kerja, mengikuti upacara (apel) dan mengikuti kegiatan lainnya yang menjadi agenda pemerintah daerah peringatan hari besar nasional. maksud dan tujuan penetapan admin presensi skpd kabupaten balangan adalah sebagai pedoman bagi seluruh admin presensi maupun super admin presensi dalam hal penerapan ataupun tatacara penggunaan perangkat mesin presensi maupun aplikasi presensi. bab ketentuan pelaksanaan e presensi pelaksanaan presensi asn lingkup pemerintah kabupaten balangan harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut pelaksanaan presensi dikoordinir oleh dinas komunikasi dan informatika dalam hal ini bidang layanan government, penerapan presensi dilaksanakan pada seluruh skpd badan dinas kecamatan, pelaksanaan presensikan dilaksanakan pada lokasi pelaksanaan kegiatan, admin presensi bertugas untuk menarik data atau download data pada perangkat mesin presensi setiap (satu) minggu (satu) kali atau (empat) kali dalam (satu) bulan dan mengupload data presensi aplikasi presensi sikep) dari tanggal s.d setiap awal bulan sebagai bahan laporan presensi skpd, untuk pelaksanaan penarikan atau download data pada masing masing perangkat mesin presensi skpd dilaksanakan melalui jaringan lokal serta upload data secara online pada aplikasi presensi sikep) melalui server dinas komunikasi dan informatika kabupaten balangan sebagai dasar perhitungan tpp skpd. pengaturan setting jam presensi masuk kerja untuk hari kerjasenin,masuk kerja untuk hari kerjajum'at adalah dimulai jam wita sampai dengan jam wita. pengaturan setting jam presensi masuk kerja dan pulang kerja tenaga teknis kesehatan, layanan medik, dokter dan atau dokter spesialis yang menggunakan sistem shift atau pembagian jam kerja adalah berdasarkan jam kerja yang atur oleh rsud, dengan menggunakan absensi manual melalui perangkat mesin presensi dan absen tertulis sebagai laporan. pelaksanaan presensi untuk masuk kerja dan pulang kerja setiap hari dilaksanakan pada skpd masing masing. pelaksanaan presensi pada kegiatan apel senin apel gabungan) dan jum'at kegiatan senam pagi) dan kegiatan ceramah agama tarbiyah), dilaksanakan pada lokasi kegiatan sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. untuk pelaksanaan presensi pada kegiatan apel senin apel gabungan), dan jum'at kegiatan senam pagi) dan kegiatan ceramah agama tarbiyah), menggunakan perangkat mesin presensi yang langsung dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten balangan. perangkat mesin presensi untuk pelaksanaan presensi kehadiran pada kegiatan apel senin apel gabungan), dan jum'at kegiatan senam pagi kegiatan olah raga lainnya) dan kegiatan ceramah agama tarbiyah) berjumlah (sembilan) unit dengan perincian sebagai berikut: perangkat presensi nomor digunakan oleh skpd pejabat eselon il. perangkat presensi nomor dan nomor iii digunakan oleh skpd pejabat eselon iii. perangkat presensi digunakan oleh pejabat eselon dan staf skpd dinas badan dinas sosial. dinas pemberdayaan masyarakat desa. dinas lingkungan hidup. dinas kepemudaan dan olahraga. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dinas pariwisata. badan penanggulangan bencana daerah. perangkat presensi digunakan oleh pejabat eselon dan staf skpd dinas badan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. badan penelitian dan pengembangan daerah. dinas perikanan. dinas satuan polisi pamong praja. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah. dinas ketahanan pangan. perangkat presensi digunakan oleh pejabat eselon dan staf skpd dinas badan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. badan keuangan daerah. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. dinas kearsipan. dinas perhubungan. dinas kependudukan dan pencatatan sipil. perangkat presensi vii digunakan oleh pejabat eselon dan staf skpd dinas badan badan perencanaan pembangunan daerah. sekretariat daerah. dinas pertanian. dinas tenaga kerja dan transmigrasi. inspektorat. dinas perpustakaan. perangkat presensi viii digunakan oleh pejabat eselon dan staf skpd dinas badan badan perencanaan pembangunan daerah. dinas pendidikan. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. dinas perdagangan. kecamatan paringin selatan. kecamatan paringin. perangkat presensi digunakan oleh pejabat eselon dan staf skpd dinas badan dinas kesehatan. rsud balangan. sekretariat dprd. dinas koperasi usaha mikro dan perindustrian. badan kesatuan bangsa dan politik. dinas komunikasi dan informatika. bab iii ketentuan tambahan pelaksanaan presensi asn unit pelaksana teknis upt) akan dilaksanakan pada kantor upt masing masing jika perangkat presensi tersedia. pelaksanaan presensi bagi asn guru, asn koordinator wilayah dan asn non tenaga pendidik akan dilaksanakan pada masing masing unit sekolah jika perangkat presensi tersedia. bagi asn yang belum terdaftar pada perangkat presensi maka untuk laporan presensi kehadiran tetap menggunakan presensi manual sampai terdaftar pada perangkat presensi. untuk pelaksanaan presensi asn kelurahan batupiring adalah pada kecamatan paringin selatan. untuk pelaksanaan presensi asn kelurahan paringin timur dan asn kelurahan paringin kota adalah pada kecamatan paringin. bab ketentuan penutuph ansharuddin ditetapkan paringin pada tanggal mei salinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kepala bagian hukum kabupaten.balangan, #eartetapkankepala satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebukesejahteraan pegawai dan peningkatan kinerja, disiplin dan semangat kerjbab diubah, sehingga bab berbunyi sebagai berikut: bab pengaturan pemberian tambahan penghasilan tambahan penghasilan kepada pns diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dibedakan berdasarkan kriteria sebagai berikut: pemegangjabatan struktural, pemegangjabatan fungsional tertentu, jabatan pelaksana, dan pns yang memegang tugas sebagai pengelola anggaran, pengelola barang dan staf tertentu. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan tambahan penghasilan pns yang pegawai. ketentuan dalamiubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati. ketentuan diubah, sehingga bab berbunyi sebagai berikut: bab mekanisme perhitungan dan pembayarandan barang milik daerahhuruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii penghentian pemberian tambahan penghasilandihapus, atau sedang mengajukan keberatan banding terhadap putusan hukuman disiplin berat. ketentuan bab vii diubah, sehingga bab vii berbunyi sebagai berikut: bab vii penghentian pemberian tambahan penghasilan tambahan penghasilan bagi pns yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamjadwal retensi arsip,, keputusan presiden nomor tahun tentang tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan pengelolaan arsip statis, peraturan bersama kepala kepegawaian negara dan kepala arsip nasional republik indonesia nomor tahun dan nomor tahun tentang pedoman retensi arsip kepegawaian pegawai negeri sipil pns)daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan lingkungan pemerintah propinsi jawa barat lembaran daerah tahun nomor seri dj: peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang jadwal retensi arsip kepegawaian dan keuangan pemerintah propinsi jawa barat, peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang tata kearsipan pemerintah propinsi jawa barat berita daerah tahun nomor seri dj:. aktif bnn berkas tentang layanan pegawai yang meninggal karena dinas ltahun masuk pegawai janda dudanyadantahun musnah, kecuali jabatan la. nota penetapan nip dan kelengkapannya sampai dengan hak dan kewajiban sekretaris daerah, asisten nota persetujuan pertimbangan kepala bkn habis sekretaris daerah, fara lc. pengangkatan cons pemimpin skpd, staf ahli, hasil pengujian kesehatan kepala kelurahan, dan pengangkatan pns pejabat lain yang secara peninjauan masa kerja individual ditentukan oleh kenaikan pangkat instansi )dan pns yang \|h. surat pernyataan melaksanakan tugas menduduki jabatan dan berjasa terlibat! fungsional perpindahan wilayah kerja perpindahan antar instansi il. cuti luar tanggungan negara clan) berita acara pemeriksaan ni. hukuman jabatan hukum disiplin pns oo. berbantuan dipekerjakan diktu simpan jenis arsip sasa gian bener keterangan aan ine uu, pemberhentian sementara dari kewajiban sekretaris serah. para surat keterangan pernyataan hilang pemimpin skpd, staf ahli, surat keterangan kembalinya pns yang dinyatakan hilang kepala kelurahan, dan penggantian nama pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh surat perbaikan tanggal tahun kelahiran instansi dan pns yang surat nikah cerai berjasa terlibat peristiwa aa, akta kelahiran berskala nasional. bb. isian formulir pupus te, surat keterangan mutasi kerjfjin bepergian luar negeri mm, ijazah sertifikat nn. penempatan atau penarikan pegawai pengangkatan pada jabatan luar instansi induk pp. pertimbangan status pns ga5. pensiun retensi jangka waktu simpan haa aan aer etin min berkas perseorangan pejabat negara tahun setelah berhentifpensiun tahun permanen bupati dan wakil bupati majalengka sampai dengan hak dan kewajiban habis maa cah pan mana pan dengan hak dan kewajiban ketua, wakil ketua, anggota kpud, dan bawaslu kada habispermainan sampai dengan hak dan kewajiban been habis bupati majalengka, sekretaris daerah kabupaten majalengka, ttd casuangan pemerintah kabupaten majalengka jangka waktu simpan anna keterangan x0. aktif inaktif pai, (rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapid) dae penyusunan rapid tam tia nala pergi '&.daerah rkd) mena pet ib. prioritas plafon anggaran sementara pas) tahun setelah tahun permanen mendapat persetujuan prioritas plafon anggaran ppa) tahun setelah tahun permanen tahun anggaran berakhir rencana anggaran satuan kerja rasa)! rencana kerja dan tahun setelah tahun anggaran berakhir s3 tahun musnah anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) rancangan dokumen anggaran satuan kerja rasa)' rencana kerja tahun setelah tahun anggaran berakhir tahun musnah dan anggaran satuan kerja risky rancangan dokumen pelaksanaan anggaran rupa)satu ja. nota keuangan pemerintah dan rancangan peraturan daerah tahun setelah tahun tahun permanen apbd: anggaran berakhir nota keuangan pemerintah materi rapid hasil pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun setelah tahun tahun musnah daerah rapid) oleh dewan perwakilan rakyat daerah dprd, anggaran berakhir tee risalah sidang pembahasan rapat dengar pendapat dengan dprd tekun polutan sar tahun permanen anggaran berakhir ika kop pam nota jawaban dprd tahun setelah tahun tahun permanen penyampaian permohonan evaluasi: kepada gubernur tentang apbd anggaran berakhir mar evaluasi dan persetujuan gubernur tentang apbnpermanen tahun anggaran berakhir pengesahan perda apbd oleh buat\| majalengka tahun setelah tahun pinisi kembali tahun anggaran berakhir (penyusunan anggaran petunjuk penyusunan dan pembahasan belanja tidak langsung btl) selama masih berlaku tahun permanen dan belanja langsung bl) man daftar usulan rencana kegiatan anggaran satuan organisasi perangkat daerah tahun setelah tahun anggaran berakhir tahun musnah ika sofdiskpd) dan dokumen anggaran dai penjabaran usulan pendapatan dan belanja daerah apbd) merupakan tahun setelah tahun permanen ringkasan menurut organisasinya atau satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran berakhir skpd) sampai dengan rincian obyek anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan petunjuk operasional po) tahun setelah perda tahun dinilai kembali sid skpd) ditetapkan anggaran kas tahun setelah tahun anggaran tahun permanen laporan tahunan keuangan terdiri dari: berakhir laporan realisasi anggaran merasa catatan atas laporan keuangan cali laporan arus kas ketentuan peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan tahun setelah tahun permanen asa diperbaharui target penerimaan pendapatan tahun setelah perda skpd apbd tahun musnah anta peraturan daerah tentang: tahun setelah perda skpd apbd tahun permanen pajak ditetapkan bagi hasil pajak surat setoran pajak ssp) tahun setelah perda skpd dprd tahun dinilai kembali jabal ditetapkan surat setoran bukan pajak ssp) tahun setelah perda skpd apbd tahun dinilai kembali bukti penerimaan daerah bukan pajak pipi tahun setelah perda skpd abd tahun dinilai kembali ditetapkan dena bagi hasil yang bersumber dari pajak: tahun setelah perda skpd apbd tahun musnah pajak bumi bangunan pbb) ditetapkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) bukti retribusi tana perimbangan dana alokasi umum lau), dana alokasi tahun setelah perda tahun siulak kembali khusus dak) pungutan cadangan, dil skpd apbd ditetapkan lain lain pendapatan dana kontingensi, dana darurat, dil) mena tahun dinilai kembali skpd apbd ditetapkan penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran sisa) tahun setelah perda tahun musnah skpd apbd ditetapkan bunga dan atau jasa giro pada bank tahun setelah perda tahun musnah skpd apbd ditetapkan pengelolaan barang milik negara daerah tahun setelah perda tahun dinilai kembali skpd apbd ditetapkan aah piutang daerah tahun setelah perda tahun permanen ana san ah, skpd apbd ditetapkan pengelolaan investasi tahun setelah perda tahun permanen skpd apbd ditetapkan ten belanja surat penyedia dana spd) tahun setelah perda kpo apbd tahun dinilai kembali surat permintaan pembayaran spp, surat permintaan membayar spm), ditetapkan dar surat perintah pencairan dana spd: spp up spp duit, spm spp ls dokumen pelaksanaan pengadaan barangijasa pemerintah daerah, al. untuk. barang habis pada tahun setelah tahun musnah serah terima barang barang inventaris tahun setelah tabuh dinilai kembali serah terima barang jasa fan tahun setelah tahun setelan dinilai kembali beserta data pendukungnya a.l. serah terima pekerjaan hak dan kewajiban habis dokumen uang muka dan data pendukung penagihan'inavoice, kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kasi hank beserta data pendukungnya a.\| surat perintah membayar spmtahun dinilai kembali buku kas umum bku) lfo apbd ditetapkan buku kas pembantu bkp) buku' kartu pengawasan kredit anggaran rekening koran bank daftar gaji tahun setelah tahun anggaran berakhir tahun musnah kartu gaji tahun setelan surat keterangan tahun musnah pemberhentian pembayaran spp) terbit penggunaan dana pemerintah daerah untuk kontribusifare tahun setelah tahun anggaran berakhir tahun permanen tahun setelah tahun anggaran berakhir tahun musnah berita acara pemeriksaan kasi register penutupan kas laporan realisasi anggaran lra). neraca, catatan atas laporan laporan pendapatan daerah laporan keadaan kredit anggaran luka) bulanan triwulan semester rekening koran bendahara umum daerah bug) mua tahun setelah perda "tahun musnah skpd abu ditetapkan laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, selama tahun anggaran tahun setelah perda belanja barang dan belanja modal ybs berjalan skpd apbd ditetapkan laporan keuangan tahunan terdiri dari tahun setelah perda tahun laporan realisasi anggaran lra) skpd apbd ditetapkan catatan atas laporan keuangan talk) jbantuawpinjaman luar negeri corona biru pir man permohonan pinjaman luar sep tahun setelah tahun permanen loan agreement hana ditandatangani dokumen memorandum understanding mol), dan dokumen tahun setelan tahun permanen sejenisnya anggaran bersangkutan berakhir dokumen lean agreement pln) seperti draft agreement, legal opinion, tahun setelah tahun dinilai kembali surat menyurat dengan leader proyek diserahterimakan alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a.l. usulan luncuran dana tahun setelah tahun dinilai kembali pekerjaan diserahterimakan aplikasi penarikan dana bln berikut laporannya tahun setelah tahun dinilai kembali reimbursement pekerjaan diserahterimakan direct payment' transfer procedure special' commitment opening special accountimprest fund otorisasi penarikan dana (payment advice) aan tahun dinilai kembali pekerjaan diserahterimakan asasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu surat perintah pencairan dana, tahun setelah pekerjaan diserahterimakan tahun dinilai kembali spm beserta laporannya, al. spp, kontrak, ba, dan dala pendukung lainnya. recisnishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi tahun setelah tahun dinilai kembali antara '2in ohbijsetion letter noli, project implementation, notification pekerjaan diserahterimakan contract, withdrawal authorization mwa), statement expenditure se) \|start appraisal report tahun setelah pln selesai report laporan yang terdiri dari: basi tahun setelah tahun dinilai kembali progress resort pekerjaan diserahterimakan monthly report seni menari. laporan hutang daerah tap tahun setelah terbit tahun permanen laporan pembayaran hutang daerah laporan posisi hutang daerah completion report annus! report tahun permanen taingelolaan apbd dana pinjaman hibah luar negeri (pln) haa age aoa keputusan kepala daerahpejabat pelaksana teknis kegiataada acara serah terima jabatan bas la. manual implementasi sistem akuntansi keuangan daerah said) tahun setelah tahun permanen es: ketentuan peraturan diperbaharui berita acara rekonsiliasi tahun musnah tahun anggaran berakhir daftar transaksi dt), pengeluaran pk). penerimaan pn). dokumen sumber tahun setelan tahun musnah ds), bukti jual bj), surat tanda setor sts), surat setor bukan pajak ssp) tahun anggaran berakhir(spor) an laporan realisasi anggaran dan neraca bulanan triwulanan semestsran 1tahun setelah perda tahun dinilai kembali skpd apbd ditetapkan \| g (penyaluran anggaran tugas pembantuan aneeaan abah pelana: pembuat komitmen, bendahara, atas penggunaan tahun setelah tahun musnah anggaran kegiatan pembantuan, termasuk specimen tanda tangan diperbaharui sih, berkas permintaan pembayaran sps) dan laporannya tahun setelah tahun musnah spp ls, spp su, sp3, daftar perincian penggunaan dana, spp ls. tahun anggaran berakhir spr l, spm ls, spm du, biaya giro, spm nihil penagihan inavoice, faktur pajak, bukti penerimaan kas' bank beserta bukti pendukungnya a.seharangfiasa, rabat, bunga, jasa giro, dan lain lain skpd apel ditetaps tahun setelah permanen hem kabupaten termasuk perubahan pergeseran revisinya tahun anggaran berakhir berkas penetapan bendahara dan atasan langsung bendahara kpud kabupaten, tahun setelah musnah bdinilai kembali bank dan lain lain lopp 'diundangkan tahun anggaran berakhir program kerja pemerintah desa selama masih berlaku tahun permanen rencana kerja pembangunan jangka menengah desa rencana kerja perangkat desa tahun anggaran berakhir tahun anggaran berakhir pembebasan tanah kas desa tahun setelah 3tahun permanen peraturan desa tentang pembebasan tanah kas desa serah terima permohonan tentang pembebasan tanah kas desa hasil persetujuan ceas desa pembelian tanah pengganti li.ik. pelepasan tanah hak milik menjadi kas cesa sewa telnur jin gubernujadwal retensi arsip daerah lingkungan pemerintahmajalengk,, arsip .in tertulis gubernur keuangan kepala desa, perangkat desa pamong, tahun setelah tahun dinilai kendali dan anggota spo utan tahun anggaran berakhir lain lain pendapatan asli daerah tahun setelah tahun tahun anggaran berakhir perbukuan kas desa selama masih berlaku tahun dinilai kembali buku kas umum buku bantu pengeluaran. bukti pengeluaran keuangan kas desa tahun setelah tahun dinilai kembali mainan laporan keuangan kas desa tahun setelah tahun musnah laporan tahunan tahu(hasil pengawasan dan pemeriksaan internal tahun dinilai kembali laporan aparat pemeriksa fungsional. tahun setelah terbit tahun setelah dinilai kembali lhp laporan hasi! pemeriksaan) selesai persoalan mhp memorandum hasil pemeriksaan! tindak lanjut' tanggapan lhp dokumen penyelesaian keuangan daerah: kak tahun setelah tahun setelah dinilai kembali tuntutan perbendaharaan kasus mendapat keputusan hak dan kewajiban habis tuntutan ganti rugi hukum yang tetapsemata karna sebagi gun gun m.d., s.h., pd, ahmad sod nip, u03 lampiran iii: peraturan bupati majalengka nomor tahun tanggal tentang jadwal retensi arsip daerah lingkungan pemerintah kabupaten majalengka. rancangan jadwal retensi arsip substantif pemerintah kabupaten majalengka retensi jangka waktu simpan naa pemerintahan pen pemerintahan daerah kabupaten kee see lambang daerah selama masih berlaku tahun ani permanen proses peritentukan sayembara dan lain lain) sampai dengan penetapan lambang mar rei bie jb. penetapan penggunaan lambang aka moti met rekan sele utan keputusan mengenai lambang pada logo, pataka bentuk dinas, lembaga dan organisasi lainnya isa ara hima pembentukan, pemekaran, peningkatan, pemecahan, dan penghapusan wilayah daerah secara masih berlaku tahun permanen penyelesaian sengketa batas wilayahmia ki, selama masih berlaku tahun permanen pemindahan pusat pemerintahan tahun setelah disahkan tahun permanen penggantian nama wilayah uii ang tahun setelah disahkan tahun permanen kerjasama dengan kabupaten kota lain, dan provinsi selama kerjasama berlangsung tahun ber permanen pencalonan, penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian bupati dan wakil bupati absdprd) lai sampai habis masa jabatan tahun permanen pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris daerah ayo kata sampai habis masa jabatan tahun . permanen pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala skpd masa sampai habis masa jabatan tahun permanen pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat struktural daerah . sampai habis masa jabatan tahun dinilai kembali pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, wakil ketua, anggota kognisi lainnya sampai habis masa jabatan tahun permanen rapat kerja maker) bupati dengan gubernur, musyawarah pimpinan daerah musica) tahun tahun permanen rapat koordinasi teknis lainnya bari tahun tahun dinilai kembali penyerahan urusan pelimpahan wewenang par selama masih berlaku tahun . permanen eri laporan pertanggungjawaban bupati tahun setelah habis masajahatah tahun permanen laporan pertanggungjawaban skpd ant tahun setelah pertanggungjawaban tahu. permanen pembinaan dan pengawasan atas pemerintah kabupaten kan ain tahun tahun musnah pembentukan lembaga perangkat adat nan selama masih berlaku tahun permanen pemerintah kecamatan desa kelurahan da: ane pembentukan pemerintahan desa kelurahan tahun setelah penetapan tahun permanen eetersijangka waktu simpan aan s.m ben penata kena sea pembinaan pemerintahan desa kelurahan tahun tahun musnah pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian dan serah terima jabatan kepala desa lurah ki? tahun setelah habis masa jabatan tahun permanen taka kewilayahan meliputi penamaan, pemekaran, pembentukan dan penetapan batas wilayah . selama masih berlaku tahun permanen laporan pertanggungjawaban kecamatan desa' kelurahan yao "ah tahun setelah pertanggungjawaban tahun dinilai kembali penyerahan urusan pelimpahan wewenang selama masih berlaku. tahun keamanan apa ane sang (kesiapan umum ata pembinaan politik pemerintah kabupaten jaan tahun tahun mena permanen keadaan politik dalam negeri maupun luar negeri. kan ken tahun dad tahun permanen pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam meliput: pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan tahun tahun permanen pengawasan (mea kai na? tn, tahun tahun permanen kaki: \|par tar tik parpol) math meng nurirt) selama masih berlaku tahun permanen program kerja dan operasional kegiatan parpol selama masih berlaku tahun dinilai kembali hasil musyawarah daerah parpol tepi tahun tahun permanen laporan kegiatan parpol tahun tahun dinilai kembali struktur organisasi parpol peta selama masih berlaku tahun permanen antar daftar susunan pengurus parpol time selama masih berlaku tahun permanen daftar anggota parpol yang menduduki kursi wakil dprd kau pol selama periode jabatan tahun permanen daftar anggota parpol nda selama masih berlaku tahun permanen attar inventaris keuangan parpol dan bantuan keuangan dari pemerintah tahun status divisi kembali selebaran dan maklumat kebijaksanaan tahun ng. tahun pemanen pengkaderan parpol tahun tahun " dinilaikemball agenda kerja aktivitas parpol any kn! heri tahun tni 27an dinilai kembali monitoring kegiatan parpol tahun musnah partai "organisasi terlarang tae ani fesesak rei tahun jaa permanen daftar dan data susunan pengurus anggota partai organisasi terlarang (ai selama masih berlaku tahun permanen bea hanna keterangan no, jenis arsip tee gia mep rena! aki ikang fpi maa tea lee pemutihan bagi anggota partai organisasi terlarang hara tahun panah izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota organisasi terlarang selama masih bedak tahun permanen daftar mengenal keadaan partai organisasi terlarang sampai diperbarui tahun permanen laporan umum mengenai keadaan anggota partai organisasi terlarang are pat joe nala dai organisasi kemasyarakatan profesi aan pas har keputusan mengenai pendirian, pemberitahuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, profesi, selama masih berlaku tahun permanen rencana program kerja organisasi, hasil musyawarah daerah, tahun tahun dinilai kembali pembinaan dan pengendalian serta hasil laporan alit daftar inventaris kekayaan organisasi sampai diperbarui tahun dinilai kembali sea (pemilihan umum oa. ama, aa, pen pengusulan, pengangkatan, dan pambarhantian ketua, wiki! ketua, anggota kpud, dan bahasa. sampai habis masa jabatan tahun permanen (kebijakan pemerintah lembaga mengenai penyelenggaraan pemilu pilkada selama masih berlaku tahun men abikasus sengketa pilkada fasilitasi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden nan mapan: pap # mai anta nag dpt fasilitasi pelaksanaan pemilu anggota legislatif kisi fasilitasi pelaksanaan pemilu kapela daerah gelap, dasar organisasi peserta pemilu ana pada tai fasilitasi pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap ana ara fasilitasi pengamanan dan pengendalian masa kampanye all bae. fasilitasi dan mediasi sengketa pemilu pilkada bee east san papa ane daftar keanggotaan selama menjadi anggota tahun permanen persidangan rapat paripurna plena komisi fraksi lainnya) tahun isis kesekretariatan dprd tahun tahun dinilai kembali mal aa: ?)# kegiatan badan perlengkapan dewan seperti badan kehormatan, tim kerja dan perlengkapan dewan lainnya) tahun ann batas tata tertib dprd selama berlaku tahun dinilai kembali man ensi simpan ran abad east keterangan dat hah es. ii. (pengaturan mengenai larangan, pencegahan, dan penanggulangan gangguan keamanan selama masih berlaku tahun permanen pembinaan tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan tahun tahun musnah men dat bina dee kan rencana dan program kerja penanggulangan gangguan keamanan tahun tahun dinilai kembali keamanan perbatasan kabupaten tahun tahun permanen bata pengawalan dan pengamanan asli tahun tahun permanen pengaduan masyarakat berhubungan dangan keamanan dan ketertiban setelah penyelesaian pengaduan tahun musnah nana ane laporan situasi keamanan tahun tahun musnah, kecuali berskala nasional ig. pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah setelah ian tahun dinilai kembali pembinaan teknis operasional penyidik pegawai negeri sipil ppn) dar polisi pamong praja tahun tahun musnah i man latm apa email kerjasama dengan tentara nasional indonesia tmiipamong praja selama masih berlaku tahun musnah perizinan khusus bidang keamanan dan ketertiban umum, seperti keramaian. pedagang kaki lima, dan lain selama masih berlaku tahun dinilai kembali \|. jian, hang e3: aan mna. narkotika, minuman keras dan obat terlarang, kenakalan remaja, kejahatan, tomografi. perbuatan tahun tahun musnah cabul dan tuna susila (pencegahan laporan) haa ana pan kecelakaan lalu lintas darat, laut sungai dan udara tahun tahun musnah bencana alam meliputi banjir, tanah longsor. kekeringan, kebakaran, gempa bumi, tsunami dan lain lain tahun setelah penanganan pasca bencana tahun dinilai kembali lan tee pena bae iv. (kesejahteraan (pembangunan selama masih berlaku tahun musnah, kecuali produk intern daerah desa kelurahan dan prasarana pkk, ketahanan masyarakat desa kelurahan, pendayagunaan sumber dana permanen masyarakat, permukiman desa kelurahan, dan lain lain una ensujangka waktu simp tabanan penataan desa kelurahan rata tr, 'a. inventarisasi desai kelurahan sampai dengan diperbarui tahun naya permanen tipologi desa kelurahan hna iba sampai cengandiperbarui ) \| tahun kata (le. pemetaan monografi desa kelurahan sampai dengandiparbarui tahun eta: penetapan desa kelurahan ea sampai dengan diperbarui tahun pemanen pengolahandata era ko, sampai dengan diperbarui musnah musrenbang meliputi "studi pengkajian, pelaksanaan program koordinasi. pelaksanaan pembinaan dan tahun tahun dinilai kembali monitoring, evaluasi dan laporan mira tema (perlombaan desa kelurahan meliput: meme bni proses lomba desa kelurahan leader kenari tahun tahun musnah tb. penetapan dan pemberian penghargaan nanga tahun tahun ramalan, teknologi meliputi ban amat kaa sas ta. inventarisasi jenis jenis teknologi desa kelurahan, pengkajian dan uji coba,alat penunjang tahun tahun dinilai kembali saras apu op. davonaa ma. home nan anta been pemanfaatan teknologi desa kelurahan saha tahun binileikembai pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi hate permintaan data, laporan dan hasil pengolahan data, kak asi! tahun tahun musnah \| b. kadar pembangunan deret kelurahan, program pembinaan, daftar kader, evaluasi dan laporan. narasi tahun tahun musnah, kecuali daftar kader permanen lembaga ketahanan masyarakat desa kelurahan bkmk lembaga pemberdayaan masyarakat keluarga tahun tahun musnah bah aaa pembangunan desalaksanaan latihan kader, latihan perangkat desa kelurahan, lokakarya dan laporan pan tae pendidikan kesejahteraan keluarga pkk) nik ine tahun tahun dinilai kembali pembinaan desa kelurahan nan yaaa ti: tahun tahun musnah sitaperguruan tinggi dan selama kerjasama berlangsung tahun permanen instansi terkait beta pembinaan perekonomian masyarakat desa kelurahan meliputi maa hai teda ja.kelurahan meliputi jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung kelurahan tamu tahun dinilai kembali lumbung kelurahan!, dan usaha ekonomi kelurahan led) spa spa pembinaan pengelolaan sumber daya masyarakat kelurahan meliputi inventarisasi jenis potensi dan mata tahun tahun musnah pencaharian masyarakat, kerjasama. sumber dana, evaluasi dan laporan. (sat serta are, penyuluhan masyarakat desa kelurahan sih tahun tahun musnah pemugaran perumahan dan lingkungan desa kelurahan tahun fatin kotbah ena ana pee pan next jar tia gka waktu simpan p pep dan para bai ane mpn arr dsa er7 ab. nak neon era dara tan. eka nae penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman pab plp), kelistrikan energi baru selama masih berlangsung tahun musnah desa kelurahan meliput perencanaan, pembangunan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana fab plp. program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tahan tahun dinilai kembali heinidiei diatas pa. asah modern pembinaan pendidikan formal meliput ( pendanaan var program eromnear pekan tisu pernomnsan, penyu nar renda dat bayaran pore pesan lokal adan ariana iin tahun tahun dinilaikemball penyediaan lokasi prasarana pendidikan. tahun setelah dipindahtangankan vital) tahun patas berita acara penyerahan serah terima sarana sekolah inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak mebel! bantuan prasarana dan sarana pendidikan meliputi permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, selama bantuan berlangsung tahun musnah (pelaksanaan serah terima. tpa men natal pn, ia, program pemberantasan buta huruf meliputi program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf, tahun tahun dinilai kembali je. program pendidikan anak usia dini paud) tik tahun stan musnah guru teladan meliputi persyaratan, penetapan. snn tahun. nala sekolah meliputi ketentuan penetapan guru sekolah, dala guru dan sekolah, guru setelah sekolah dengan diperbarui tahun bean apa ara pembinaan pendidikan non formal dan informal meliputi artis, lor selai ijin pendirian lembaga pendidikan non formal jap! pendidikan informal sampai dengan diperbarui tahun musnah paskansenpenbiesn perasan mentarmaidanintamsi mere pembinaan pemuda'pelajarimahasiswa snn eka aer pelaksanaan pertukaran pemuda belajanmahasiswa palm tahun tanur dinilai kembali bantuan untuk pembinaan pemuda'pelajar mahasiswa selama bantuan belangsung tahun musnah ja. kebijakan tentang kepramukaan, selama masih bela tahun permanen tb. kepramukaan meliputi perencanaan, program, pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan. tahun tahun dinilai kembali saba cc. pelaksanaan jamborerperkemahan sed tahun tahun dinilai kembali jota raja one peta wib perencanaan dan program tentang keolahragaan. tahun tahun musnah bean pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tahun tahun . musnah pembinaan olah raga meliputi organisasi keolahragaan, pemilihan atlet, kursus kursus olah raga, batuan tahum tahun dinilai kembalitahere tahun tahun musnah retensi jangka waktu simpan ban bani wan nan msssaana sasa kebudayaan pso sud pembinaan kesenian daerah meliputi: perencanaan dan pengembangan kesenian daerah senna aerea ata soo tahun dinilai kembali tarian mea ali aja ana jean hal jpg: laguinyanyian ira san akar yen ukiran pahatan, patung me: pembentukan perkumpulan kesenian daerah. aan dapat tahun tahun permanen cc. date kesenian daerah pr, sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali i 2p laporan maa tahun tahun dinilai kembali monumen tugu rumah tradisional ab, bri kebijakan pembinaan monumen tugu rumah tradisional selamamasih berlaku tahun musnah, kecuali produk internidaerah aan aah mam dana izin sendirian minuman tugu rumah tradisional kan selama masih berlaku tahun permanen program pengelolaan monumen tugu rumah tradisional catat hai tahun tahun musnah laporan tahun tahun dinilai kembali ipemuseuman meliputi ina mat ia, daftar benda benda museumibersejarah pan, sampai dengan diperbarui tahun musnah sarana permusuhan (gedung dan peralatan) tia tahun tahun dinilai kembali pemugaran dan perawatan ipa tahun tahun min, dinilai kembali laporan tahun tahun digital kembali bahkan dasa man memanas oak kan raga proses pemberian status pahlawan daerah pahlawan nasional tahun tahun musnah ta. penetapan, penganugerahan dan penghargaan pahlawan tahun tahun permainan administrasi pengurusan dana pejuang ali tahun tahun musnah laporan meat gan tahun tahun dinilai kembali pan "ee ena ja. daftar pahlawan dan penentuan makam pahlawan sampai dengan diperbarui pemain daftar makam yang mempunyai nilai sejarah termasuk silsilahnya tua sampai dengan diperbarui tahun permanen ic. pemindahan jenazah makam pahlawan meliputi surat izin dari keluarga maupun pemerintah tahun 3tahun pengelolaan make tahun tahun musnah laporan ani tamu tahun dinilai kembali bahasa daerah sea tae kebijakan pembinaan bahasa daerah selama masih berlaku tahun bsa pembinaan bahasa daerah meliput perencanaan, program pelaksanaan dan pengembangan bahasa tahun tahun dinilai kembali bmn book oleh babak min kaga gc. laporan pembinaan bahasa daerah tahun tahun dinilai kembali merana bnn maa aan ann were nee ea. lan ana. atu sah se. fa. ana length daa ia. pembinaan lembaga adat bed tahun tahun dinilai kembali keberadaan 'data lembaga adat selama mesin batak tahun dinilai kembali laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan kata haa deal yaa! laporan khusus, permanen (kesehatan peta fakta (kebijakan pembinaan bidang kesehatan, obat obatan, dan sanitasi selama masih berlaku tahun musnah opa eeb sea pembinaan dan penyuluhan kesehatan ie: tahun tahun musnah kesehatan keluarga mean anna tb, sanitasi termasuk monitoring kualitas air apa naa je. mandi cuci kakus mck yani tap: pkn ular obat obatan es, jne teng bn) gizi toe pengawasan sig,sana mei pan lana minuman beralkohol api negeri rumah obat apotek, toko obat) tenaga medis, sisa, tabib. dukun, kasus kasus malapraktik permanen pencegahan dan pemberantasan penyakit menular era tahun tahun ale dinilai kembali imunisasi kel tenan eat tart majikan bini) penggunaan garam beryllium tea berat sea penanggulangan hiv aids. jae aan leah pen penanggulangan malaria la, par ivan pena penanggulangan tbc naa anda 9g. penanggulangan epidemi dan pandemi ata dara deh penang ulangan penyakit lain yang disebabkan oleh virusibakteri perizinan pendirian rumah saki' rumah bersalin san selama masih berlaku tahun jan permanen ankamaian batak tatum sisi hama rumah obat apotik hen mina h j idi praktek medis pembuatan obat tradisional kun, man menkes ind ljn laboratorium kesehatan kesehatanmakanandanminuman ia. sertifikasi selama masih berlaku tahun permanen hasil pemeriksaan f3) lie bar tahun tahun musnah pembinaan organisasi profesi kesehatan mak tahun tahun . musnah gis ai, met tahun mea tahun musnah program gizi keluarga aer makan el. pad asi all penyuluhangizi jean bean wina ina tar gizi buruk dan kurang gizi serta busung latar is. sah aah kita gizianak sekolah aa. je. posyandu rumah gizi oo mete tas kesehatan hewan dan ternak siksa liga ii, an, tahun tahun karat . ja. kesehatan hewan potongiternak list tami tae ta, te: aek esa: ata tb. pemotongan hewan pemeriksaan daging mera. pasta sun ia. pemeriksaan hewan dan lalu lintas hewan (keagamaan kebijakan keagamaan ana selama masih berlaku tahun musnah kecuali produk irteridaerah aki ape saja pen pemanen rumah sarana peribadatan jane situ nil ela pemeliharaan dan perbaikan haatata pembinaan pmsrneran per kasus penghinaan terhadap agama meliputi kitab suci. sarana peribadatan termasuk penindakkannya. sampai kasus selesai tahun permanen ibpenyimpanganajrankeagamaan pai 2tann tata sen kegiatan keagamaan maa tahun tahun dinilai kembali (ema gen utama darma gita mei made aah perayaan hari hari besarkeagamaan pie pesta paduan suara gerejawi pesparawi) arsip substantif adalah arsip vang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif, meliputi pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban, kcscjahtcraan, perekonomian, pekerjaan umum dan ketenagaan, serta lingkungan hidup: arsip fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian adalah arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitasi,serta pengawasan:,kad sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan:an dan pengkajian kembalkepegawaian, keuangan, substantif, dan fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian berdasarkan nilai kegunaannya. bab .d engan nat pen te tetapi tante tten naa nn. none lemari mrasanisn nana nol gea pertalian lal ta, nae musyawarah kerukunan umat berwarna pelayanan keagamaan dan pengabdian misionaris taj para late ena (dan ahgeyatnya perijinan keagamaan nie pe: sen ati aan ata ja.. infak dan sondakh sta selama masih berlangsung tahun musnah aer ang pembinaan organisasi keagamaan atut tahun tahun. musnah daftar tokoh tokoh agama sampai dengan diperbarui tahun permanen sosial lita kana tea kebijakan bidang sosial uan selama masih berlaku tahun musnah kecuali produk intern daerah tea bapa nina jab ana per panti asuhan panti sosial pemeliharaan dan perbaikan mea apetinas tahun tanu mera bantuan sarana pantiasuhan antisosial peak selama bantuan berlangsung tahun dinilai kembali cc. data panti asuhan panti sosial maupet ana tahun tahun musnah kecuali yang berskala nasional dan pesta ada wap internasional permanen je. pesta budaya wah sean perizinan selama masih berlaku tahun permanen ja. pendirian lembaga sosial anin akan selamamasih berlaku tahun musnah kegiatan sosial kemasyarakatan selama bantuan berlangsung tahun dinilai kembali bantuan kegiatan sosial anal musnahpembinaan, perawatan ena penyaluran tenaga, penyelenggaraan olahraga dan kesenian, rehabilitasi penderita cacat. tahun ena (kesejahteraan sosial meliputi sarana mobilitas. dana. sumbangan, donor darah, daftar donor darah, penghargaan donor darah. masalah masalah sosial!: eta ina tahun ka: tahun musnah ta, penanganan tuna susila, tuna wisma, tune karya, tuna rungu, tuna wicara dan hasil razia. sampai dengan diperbarui tahun murah jo, data tuna susila, tuna wisma, tuna karya. tuna rungu, tuna wicara den lain lain hasil razia. tea ane hai, bap mari pes daa sen wak simpan akan hias aa jaa maya rate rai mega pena (kependudukan pembinaan kependudukan tahun atapun mama informasi kependudukan selama masih berlaku tahun dinilai kembali kewarganegaraan asing ka. data naa ati kebijakan kewarganegaraan asing tan selama masih berlaku tahun musnah, kecuali produk inter daerah permanen jo, pembinaan imigrasi meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan tahun tahun \| . merah ketentuan kuotaimigrasi mda sama masih2liak sampai kasus selesai tari tahun permanen bukti pelaporan warga negara asing dan pelaporan keterangan tamu warga negara asing tahun tahun permanen ja. pengusiran warga negara asingibangsa asing permanen fi perpindahan bangsa asing dapil tata tahun permanen kewarganegaraan meliputi :permohonan. perlengkapan persyaratan dan penetapannya pai tahun tahun permanen laporan jumlah wni keturunan asing permanen urbanisasi meliput ig dan ja. ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi pan tahun tahun musnah, kecuali produk item daerah ali perencanaan, program penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan arka tahun mbr . . . transmigrasi meliputi perencanaan dan program transmigrasi meliputi ian aga pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan tahun tahun permanen daftar calon transmigrasi yang terima meliputi daftar calon, persyaratan dan pengangkatan tahun tahun permanen berdua ling tia pelaksanaan transmigrasi termasuk kecelakaan, musibah yang dialami tahun tahun dinilai kembali transmigrasi. lari ara tes . ja. latihan dan pendidikan calon transmigran bea bantuan bibit militan untuk transmigrasi meliputi tam selama bantuan berlangsung tahun musnah li. merek amaliah kasus kasus transmigrasi meliput tahun tahun dinilai kembali penipuan, perlakukan sabat heh end ja. status telah transmigrasi meliputi saka tahun permanen aktelsertiikatjumlahdanluastaah bak inventaris daerah transmigrasi yang telah diserahkan kepada kementrian dalam negeri tahun tahun dinilai kembali berani retensijangka waktu simpan omar spa aa. keterangan ji. hasil seminar pengembangan daerah transmigrasi tata ata tahun tahun dinilai kembali hasil rapat tim teknis koordinasi penyelenggaraan proyek transmigrasi tahun lima hasil maker transmigrasi tingkat regional baka tani tahun tahun dinilai kembali penyusunan nona biaya pelaksanaan transmigrasi sisipan, transmigrasi swakarsa dengan tahun sahur dinilai kembali berbantuan dan transmigrasi pola baru ita im. hasil seminar mengenai program perencanaan pembangunan fisik regional transmigrasi tahun #tahun dinilai kembali ban hasil kunjungan provinsi untuk penyuluhan masalah keterlambatan surat surat penerimaan tahun tahun musnah apa ora anna bad maa pai masyarakat suku terasing meliputi pembinaan dan program masyarakat suku terasing meliputi pemindahan pemukiman kembali suku tahun tahun permanenpena men bere keluarga berencana ket huh pala mia la, kebijakan tentang keluarga berencana secara masih berlaku tahun musnah kecuali produk intern daerah . permanen saranadanprasana pen tahun tahun mudah pembinaan keluarga berencana. (bus zakat. musnah pendewasaan usia perkawinan keju itam pada het mae pengaturan kelahiran peningkatan pendapatan keluarga dri penghargaan tentang lestari tahun tahun dinilai kembali je. data hasil evaluasi mengenai pelaksanaan kb' tahun tahun dinilai kembali hasil pertemuan, seminar, survey ilmiah tahun tahun dinilai kembali ig. kasus tahun tahun dinilai kembali aha menonton laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan hare pen laporan khusus, permanen data kependudukan, meliputi buku register,statistik kependudukan,bukti acts, sertifikat kelahiran, kematian. buku sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali mutasi kependudukan dan lain tain amelia bara fata iv. perekonomian men tee (kebijakan bidang perekonomian selama masih berlaku tahun musnah kecuali produk internidaerah permanen meliputi kebijakan bidanganakan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, pelsrmakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan. anang mama perizinan selama masih berlaku tahun musnah kecuali produk intermidaerah imanen perizinan dan sertifikasi bidang perekonomian perdagangan, koperasi dan ukm, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan. bumi, agraria pertanahan. penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan. peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan. ope tes retensi jangka waktu simpan akar canaan mma bela keterangan eee fat mas pia bb: (perencanaan dan program tahun tahun dinilai kembali perencanaan meliput perdagangan, koperasi dan ukm, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, bumi, agraria'pertanahan. penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, ls, dea hat tana, ata meter (perdagangan promosi meliput pameran dan iklan. tahun tahun musnah pelelangan meliputi pemenang lelang, lelang yang ditolak. tahun tahun musnah men eng ter dai pemasaran meliputi bahan pokok. hasil industri, ekspor impor. tahun tahun musnah standarisasi harga meliputi bahan pokok, hasil industri alat selama masih berlaku tahun permanen jab perdagangan dalam negeri, antar pulau dan luar negeri, eksperimpor tahun tahun murah pergudangan meliputi persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan. selama masih berlaku tahun musnah pengawasan perdagangan tahun tahun musnah meme ena, permanen koperasi dan ukm pembentukan koperasi dan ukm ane selama koperasi berlin 3tahun permanen permodalan koperasi dan ukm aiuoperasikan ukm padanyaodai kembali pengkaderan koperasi selama kepengurusan tahun murah laporan pertangunganndperkreditan dan sdm selama masih berlaku tahun permanen are atu pelaporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen sen naa bana perang ana waktu simpan para set annan ars spa dinda keterangan ino mean tsi tabata kar ban bee asn sea emma 2as lan sesi (pertanian bee ana atap sai sean 2ia ten perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan tahun tahun dinilai kembali pel ane ane men tha anu sarana pertanian meliputi pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan tahun tahun dinilai kembali pelaksanaan program meliputi:eknologi tepat guna. tahun tahun musnah pasca panen, percontohan dan obat obatan tanaman. (penelitian dan pengembangan meliputi laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah dan balai benih. selama masih berlaku tahun permanen penyuluhan pertanian meliputi program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan tahun eat tahun musnah pelaporan. data ppa eeb bantuan dana pertanian tanaman pangan meliput bimas, idmas.monitoring dan evaluasi tahun tahun dinilai kembali data pertanian meliputi persawahan, peradangan. perkebunan, pencetakan sawah, perluasan lahan dan sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali pembukaan areal baru. standarisasi dan sertifikasi mutu hasil pertanian. kan apemasaran luar seger. selama masih berlaku tahun dinilai kembali penelitian dan pengujian selama masih berlaku tahun permanen pelaporan aia. tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen kedua meat eta perencanaan umum, program, pembinaan, pengendalian dan monitoring tahun tahun dinilai kembali seng pen sarana dan prasarana kehutanan tahun tahun musnahreboisasi, tehnologi tepat guna, tahun tahun dinilai kembali penebangan dan cat obatan. penyuluhan meliputi program, metode, pembinaan, parsontehan, jadwal waktu, pembiayaan dan laporan tahun tahun musnah pembinaan dan penyuluhan hutan teri tahun tahun mene pada usa (bantuan dana kehutanan sampai pertanggungjawabansiar mma retensijangka waktu simpan o keterangan jenis arsip wit tpi ara pelestarian hutan meliputi izin penebangan, larangan penebangan, pengusaha hutan dan peremajaan selama izin masih berlaku tahun dinilai kembali hutan. pengawasan bidang kehutanan tahan \|. musnah penertiban tanah kehutanan, meliput inventaris tanah, tanah hutan yang digarap rakyat tahun tahun vital den nga adha ape nun mae daftar data jenis hutan selama masih berlaku tahun tega pelaporan hana mu: tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus. permanen (peranan bala ara rea alir tera perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dan monitoring, tahun tahun dinilai kembali sarana dan prasarana meliputi: pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. (obatan tahun musnah jaa alat tangkap aed tempat pelelangan ikan er) we5, cc. balai benih seal pembinaan den penyuluhanperikanan. tahun ass loldinilai kembali guna, pasca panen, percontohan dan obat obatan munas (oa ina bangunan perikanan yaa selama bantuan berlangsung tahun dinilai kembali panin: makanan cc, peralatan tangkap jet pia liapencegahan penanggulangan, tahun tahun musnah monitoring dan evaluasi, aa. anakan nie naa ena natal nee benak aan permanen. o' pemasaran hasil produksi meliputi:penentuan harga dasar,pemasaran dalam negeri,pemasaran antar pulau. kong tahun dinilai kembali pemasaran luar negeri. liar heat penangkapan ikan meliput penentuan lokasi penangkapan dan jenis peralatan tahun tahun dinilai kembar, permanen bali im, seed ala pejeeedia mon bag taat has perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring. hae tahun sta sarana dan prasarana meliput pengadaan, inventarisasi, pendistribusian. pemeliharaan dan penghapusan. tahun tahun musnah aan, gaun mena ana pen nata epa bra ssb anssnesan topangssntanakan maen sang men kendang ternak tempat pemotongan ternak (nee nor tempat karantina hewan urai bela, hei balai penangkaran oki hn, rata (tan amar tina lag. musnah agung, pasca panen, percontohan dan obat obatan para minat" pembinaan dan penyuluhan perikanan pair tahun tahun musnah banuananpeterrakan naa seamabentuanberlangaung tahun dinilai kembali) bibit emak get tpi mnet bh. makanan darah bian tan dana rangsangan bagi kelompok usaha peternakan kiai, ana pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak meliputijenis hama pengawasan, monitoring dan evaluasi. tahun tahun musnah senna standarmutu hasilpetemakan ata sana selama masih berlaku 3tamu pemanen (pemasaran hasil produksi meliputi'penentuan harga dasar pemasaran dalam negeri,pemasaran antar pulau dan tahun tahun musnah pemasaran luar negeri. ae: haa paten usaha peternakan meliputi jenis usaha, lokasi dan areal usaha. tan, tahun tahun dinilai kembali pengawasan lalulintastemak. jaga tahun tahun musnah. metal data dan statistik bidang peternakan. sab sampai dengan diperbarui ' \| tahun permanen has laporan ntt tae tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen perkebunan tan nan pan nat perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring. tahun tahun dinilai kembali. mendikte sarana dan prasarana meliput pengadaan,inventarisasi pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. tahun tahun dinilai kembali balaitempat pembibitan g,das: amat peralatan perkebunan ten sean erna pen peningkatan produksi meliputi:pemilihan bibit pemupukan,cara pemeliharaan,jadwal tanam.penentuan lokasi, tahun tahun musnah teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan abad obatan tas ban pan neh pembinaan dan penyuluhanperkebunan ayi etnis. tahun musnah bantuan perkebunan ttu selama bantuan berlangsung tahun . dinilai kembali feet mui lola lain tangga pem jane yana np, than maa dana rangsangan bagi kelompok usaha perkebunan natal pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman meliput jenis hama, pengawasan. monitoring dan tahun tahun dinilai kembali evaluasi. standar mutu pai tarcebunar tak. selama masih berlaku atapun pemda (pemasaran hasil produksi meliputi penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau tahun musnah dan pemasaran luar negari. metensujangka waktu simpan bnn apes ana nan nae semasa busana: sana bep bea jesus sesama wisata perkebunan milik rakyat meliputi jenis usaha, lokasi dan areal usaha tahun psi tahun dinilai kembali pengawasan lalu lintas perkebunan mpe haa tahun satu masa data dan statistik bidang perkebunan neil san ask sampai dengan diperbarui tahun permanen laga laporan pena tae baar saka tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan anna laporan khusus, permanen perindustrian dan kerajinan (ea dan perencanaan umum, program dan monitoring. uje tahun tahun musnah sarana dan prasarana perindustrian meliputi pengadaan, inventarisasi pendistribusian, pemeliharaan dan tahun dinilai kembali penghapusan. ja. dekanat tercepat tdk anta pata kali ena ib.eknologi tepat guna. tahun tahun musnah pembinaan dan penyuluhan industri rumah tangga mana oi: aa, tahun tahun musnah eli bantuan selama bantuan berlangsung tahun dinilai kembali ja. modal dana rangsangan bagi kelompok industri: dan kerajinan rakyat alan peralatan industri dan kerajinan konsultan tenagaahll hear ane: ina daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi industri berat, industri sandang, industri ringan, industri sampai dengan diperbarui tahun permanen logam, industri sedang, industri pangan, industri roket obatan dan aneka industri.again tahun musnah perasaan dalam negeri, penasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri. pengawasan perindustrian air: tahun tahun musnah data dan statistik bidang perindustrian sala sampai dengan diperbarui tahun permanen promosi meliputi: pangeran danilla akan para dinilai kembali laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan kei laporan khusus, permanen (badan usaha milik daerah (bumi) sata eta pa. dai bumi meliputi dasar hukum, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata selama bumi berdiri tahun permanen (kebijakan meliputmidaerah pan gamers, dea kepengurusan meliput badan pengawas, direksi, dan pemilik modal secara kepengurusan tahun dinilai kembali permodalan meliputi aset, medal daerah, kredit, pinjaman kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah. selamamasihberlangsung tahun dinilai kembali inventarisasi meliput benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan. penyusutan nilai, mutasi barang, tahun pemindahtanganan penjualan, penggantian, hibah dan penghapusan. pemilikan modal meliputi obligasi, saham, surat berharga, perjanjian kerjasama, dan bagi hasil selama masih berdiri tahun dinilai kembali pengawasan permodalan rahe tahun mudah tai retensujangkawaktu simpan bean pen keterangan para mane paru data dan statistik sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali rapat umum pemegang saham rups) par dea tau tahun permanen laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen perdana daa pena mean ana pendirian perbankan meliputi dasar hukum, lokasi, organisasi dan tata kerja selama perbaikan berlinrnidastah, monitoring dan evaluasi permanen kepengurusan meliputi badan pengawas, direksi, dan pemilik modal anak . selama kepengurusan tahun . permanen men permodalan meliputi: aset, credit.pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga selama masih berlangsung tahun dinilai kembali (inventarisasi meliput benda bergerak, bends tidak bergerak, bukal pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, tahun tahun vital pemindahtanganan penjualan, pengenalan, hibah dan penghapusan. tee pembinaan dan penyuluhan perbankan tahun tarun musnah pengendalian usaha perbankan meliputi studi kelayakan nasabah, pengelolaan radio macet, penghapusan selama belum ada penetapan tahun dinilai kembali kredit dan penyelesaian kasus pengewasanperbankan pram tahun musnah, kecuali laporan tahunan daa laporan khusus, permanen (pertambangan mean perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan monitoring tahun tel: tahun permanen sarana dan prasarana pertambangan meliputpeningkatan produksi meliputi teknologi tepat guna. tata tahun tahun musnah pemasaran hasil produksi meliputi penentuan harga dasar pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, tahun tahun dinilai kembali dan penasaran luar negeri pembinaan dan penyuluhan pertambangan tahun musnah penelitian dan pengembangan meliputi laboratorium, pengujian dan penelitian.cintai kembali peralatanpertambangan ka: ali dana rangsangan bagi kelompok usaha pertambangan psn tra standar mutu hasil pertambangan selama masih berlaku tahun permanen usaha petambanganmetput:) 2tahun tahun musnah pertambangan daerah yul ta: pertambangan rakyat hata paya mae aea aga sea ata man aka lil esa aan ane arena pep sesaji nan naa pengawasan lalu lintas pertambangan merak pas abe tahun musnah data dan statistik bidang pertambangan iee sampai dengan diperbarui tahun nan yee pan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan aan laporan khusus, permanen (perhubungan 2etal neh "usallrek rina musnah kecuali produk inter daerah, kebijakan meliput perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi. selama masih berlaku tahun permanen sarana dan prasarana perhubunganare enteng pan erat ara tempat parkir rambu rambu. lan ear (pembinaan dibidang perhubungan rana tahun tahun musnah bantuan bidang perhubungan meliput selama masih berlangsung tahun dinilai sambal: perhubungan darat lal ane) 1b, perhubungan laut ver tanpa pak perhubungan udara aia at. ja. perhubungan dalam kota lena? aah keton perhubungan antar kota dan antar pulau aan standarisasi kelayakan berhubungan darat,laut.. penyelesaian tahun tahun musnah pelanggaran, pengamanan frekuensi, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan. (bata dan statistik bidang perhubungan tae . sampai dengen diperbarui tahun dinilaikembali dasar aa. tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen mal lie pen pariwisata mai ter men ana man kebijakan meliputi perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring. selama masih berlaku tahun musnah kecuali produk intern daerah, permanen sarana dan prasarana pariwisata meliput pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan tahun tahun dinilai kembali ban bab mana pap nara mia pai hotel, losmen dan restoran wika tempat rekreasi p2ab evils janet obyek wisata meliputi pap sin tahun tahun permanen ja. taman nasional staten safe pen urea tata sae: museum tek bab iii ruang lingkup ruang lingkup jadwal retensi arsip meliputi arsip kepegawaian, terdiri atas arsip pegawai negeri sipil: arsip pejabat negara, meliputiarsip substantif, terdiri atas pemerintahan: politik, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan: perekonomian: pekerjaan umum dan ketenagaan, lingkungan hidup. arsip fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian, terdiri atas perencanaan, hukum:: penelitian, pengkajian dan pengembangan: gg. pendidikan dan pelatihan: kepustakaan, teknologi informasi dan telekomunikasi, dan pengawasan. bab jadwal retensi arsiptercantum dalam lampiran dan peraturan bupati ini. jadwal . ken hanan were etan ana ana bale keterangan pet membela enema kama mean pas situs stub kaga ena je bendabendabersearah tas up, ara nan tea tempat tempat bersejarah raka seraya ata ii, ja. benda benda purbakala naa data put large peningkatan pariwisata meliputi promosi obyek wisata, pembinaan obyek wisata dan pelayanan. tahun tahun musnah pembinaan dan penyuluhan bidang pariwisata. nan jaa tahun tahun musnah bantuan bidang pariwisata. sen selama bantuan berlangsung tahun dinilai kembali data dan statistik bidang pranata man sampai diperbarui steak dinilai kembali laporan tiga tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan aan laporan khusus, permanen mar ea, han san die etil oat tee mebel sem tan par . tenaga kerja ana dana saat kebijakan meliputi perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, pengendalian, evaluasi selasa masih berlaku tahun musnah kecuali produk interridaerah dan monitoring. penselama masih digunakan tahun dinilai kembali balaitathankeja. aan dje pai bike de. perlengkapan latihan kerja penta bri reel ban pendayagunaan tenaga kera tkw, tki. dibawahumu) ara sah hah laik akan pembinaan dan penyuluhan biang tangga kerja menu pen tahun tahun musnah psn pantauan bidang tenaga kerja meliputi tahun tahun dinilai kembali era dear peralatan kerja pm) (b. danarangsanganbagikelompokkeja sini bata tea konsultan ana tan mete gagal standarisasi ketenagakerjaan meliputi tingkat umum, pendidikan, jenis kelamin dan keterampilan. selama masih berlaku tahun permanen keamanan dan ketertiban meliputi keselamatan kerja. kebersihan lingkungan kerja, penanggulangan gangguan tahun tahun! dinilai kembali lingkungan kerja dan perselisihan perburuhan. pengawasan bidang tenaga kerja. bni ton aaar karna eat tahun tahun musnah, kee lali laporan tahunan dan ta. jua laporan khusus, permanen (penanaman modal hit into kap tea meri ( am n kei maa pat na ea, sai main a nan anu kebijakan meliputi perencanaan. program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring evaluasi. selama masih berlaku tahun musnah kecuali produk intern daerah permanen pembinaan bidang pemanfaatan modal. gea pat tahun tahun musnah promosi tahun tahun musnah investasi penanaman modal. tahun tahun permanen matan san atm ama tai bakal made enggan keterangan no, jenis arsip kie aan tor are bea fan mae san rare aas dari akses mea pengelolaan meliput fin tahun tahun laa permanen penanaman modal dalam negeri ipa penanaman modal luar negeri. eet heat han mia aah data dan statistik penanaman model sampai dengan diperbaiki tahun dinilai kembali pengawasan bidang penanaman mada tahun yaa ban tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan pena laga ate dn. keane laporan khusus. permanen meteorologi dan geofisika sri wina: tah musnah,kecuali produk item daerah. kebijakan meliputi perencanaan, program. pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring evaluasi. selama masih berlaku permanen sarana dan prasarana meteorologi bika hani! tahundan sampai dengan diperbarui tahun mana gerhana bulan matahari. data dan statistik bidang meteorologi dan geofisika pa, sampai: laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen (pertanahan iia. pet kebijakan meliputi perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring evaluasi. tahun tahun musnah kecuali produk interest' daerah, permanen ban mna tata guna tanah dan pemetaan tanah aan tahun tahun permanen landrefoatas kepemilikan tanah, tahun tahun permanen akta jual beli. sertifikat dan transaksi lainnya moe tanah tahun tahun pemanen (pembebasan dan ganti rugi tanah lan ane bata dan sistik ekvi. pekerjaan umum dan ketenagaan ft. haa (kebijakan bidang pekerjaan umum aga aan bao mhn. kebiri mba barak tahun kebijakan bidang pekerjaan umum antara jain buih, ara musnah kecuali produk internidaeran ja. pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan pengalihan. permanen pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. keterangan saman pee ia: terenwden dna ban ber pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan ado. s.p res pendirian. rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan. era bara medan bola bnkdanba rencana umum tata ruang rute), meliputi master plan, black plan, dan detail plan rea rah permanen standarisasi kriteria teknis meliputi spesifikasi teknis, pedomaniprosedur, manual teknis. dan manual selama masih berlaku tahun permanen pelaksanaan bidang pekerjaan umum, antara lain aan rar kena tiba ez bangunan bae mei net pengairan eat sok ina benda eni, aia jalan malah jembatan pon bag bat a pembinaan bidang pekerjaan umum tahun tahun musnah (perijinan perijinan bidang pekerjaan umum meliputi: izin mendirikan bangunan imb),surat izin pembohongan selama masih berlaku tahun dinilai kembali pembangunan sipp) penggunaan bangunan, perbuatan tanggultambak pada pinggiran sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bar'artemis, proyek air, proyek air minum, pemanfaatan tanah inazinanyangditoak esai musnah keringanan pemberian izin meliputi permohonan pembebasan dan pemberian kepingan tahun tama tan pembatalan izin meliputi: pengaduan,hasil pemeriksaanperinjauan pembebasan dan pelaksanaan tahun tahun dinilai kembali pembongkaran nana man dana ola seng (rata kota gan pan kebijakan pembangunan meliputi penempatan, pemeliharaan, permanen kawasan perdagangan haa ago tea fad kawasan industri ic. kawasan perumahan kawasan rekreasi ara! sae tai kawasan ruang terbuka hijau pa. tan investasi daerah (kawasan ep: selama masih berlangsung tahun ja, perdagangan sen laba spa pep jb. industri rta alay perumahan seal pee ja. rekreasi oo thi an: data statistik pembangunan perkotaan etapee tee bea alan " retensijangka waktu simpan tea members keterangan rka ea, slr ber laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen pembohongan kontraktor bangunan daerahinegara tender meliputi pembentukan panitia, pengajuan permohonan peserta tender, undangan, pengumuman hasil sampai pekerjaan selesai tahun dinilai kembalia,ep:negosiasi dan tahun tahun dinilai kembali klarifikasi harga, penunjukan rekanan, surat perintah kerja.(swakelola meliputi pembentukan panitia, penunjukan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban tahun tahun dinilai kembali fisik dan keuangan laporan sabun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen kan hrs maa been bangunan pan ii, pee gan alan gambar rencana bangunan meliputangitel) tahun permanen peta bangunan selama bangunan berdiri vital sik tahun permanen blue panas, kegaduhan, akustik, kebakaran. gas explosi selama bangunan berdiri tahun permanen usulangambaryangditolak gea . musnah hasi! penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang kelompok. selama masih berlaku tahun dinilai kembali konsultasi bangunan meliputi permohonan dan hasil konsultasi lea tahun dina kembali penertiban bangunan meliputi penertiban bangunan tanpa izin (tidak memenuhi syarat ketentuan yang sampai kasus selesai tahun dinilai kembali (berlaku, bangunan yang sudah membahayakan lapuk, peringatan teguran, penyegelan pengosongan dan ala ber pet nan range antara uan tanah, batu, kapal, besi, logam lainnya, saman, kayu, bahan penutup atap, sampai dengan diperbarui tahun dinilai: kembali alai penggantung san pengunci bag men pena laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan ana, pel, ll. w a a25 laporan khusus, perma kira ipembanakir tenaga lis trik nasa aan, mua "re raoul kebijakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, peningkatan dan selama masih berlaku tahun musnah, kecuali produk intern daerah, iponcewnsan tenaga kelistrikan: set peel pes air kasat (o retensijangka waktu simpan saman (sbn sat mada ato keterangan ivo, sikalasela ono bukit a kuman man ara rai ben haa haa ib. diesel phat 3writers kai naa p je. matahari her ane yal prt ben lana tana tea j8. panas bumi geothermal het peni listrik masuk desa kelurahan pen ten teknologi kelistrikan selama masih digunakan tahun permanen (pemasangan jalur transisi tenaga listrik tahun tahun dinilai kembali b nanann laporan papa tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan ori kaa bae taporankhusus, permanen (pengairan . aa. pembangunan pengairan antara lain bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan selama bangunan berdiri tahun permanen tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah. et: uus erau pemeliharaan dan renovasi antara lain bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran tahun tahun dinilai kembali dan tanggul saluran drainase, pembuangan sir kotor dan iman. (penertiban penanganan kasus kasus bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan sampai kasus selesai tahun dinilai kembali tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah. bap (aa inventarisasi areal dan bangunan pengairan, sungai dan sumberdaya ai, sampai dengan diperbarui tahun ane pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai alt p3a) meliputi pengumpulan tahun tahun dinilai kembalir man pengelolaan data hidrologi dan hidrornetri apa trik sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali (batadanstatisikpengaan sampaidengan diperbarui \| tahun dinilaikambal mei laporan tahum tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen jai minum (samakan dengan jalan) perencanaan pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana air minum, meliputi: tahun tahun dinilai kembali peningkatan bangunan. png pbb maan penyediaan fasilitas air minun'air bersih. (pendaftaran distribusi dan pemakaman air minum naas sinar selama masih berlaku tahan musnah pengawasan air minum air bersih, tahun tahun musnah data danstatistik air minum'terbersih, sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali fak: pelaporan keluar masyarakat sampai kasus selesai tahun dinilai kembali has sma mes jalan nia pil nia sela aan pembangunan pembuatan jalan selama jalan masih ada tahun permanen hana keatas besa mmm dan tar mara lan heh para keterangan jenis arsip teen maka eni pernah bnn jalan negara nan pat jalan provinsi "ie sai jalan kabupaten kota sar: uga ogan ala" ie. jalan desa kelurahan dan perkebunan selama jalan masih ade tahun dinilai kembali. pemeliharaanjalan tap (alt tahun tahun musnah penyediaan 'kerugian pohon tanaman, tahun tahun permanen penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong gorong dan tanggul parit. permana sesuai kelas jeratan iya, yang pengawasan jalan he. tahun tahun mie mfimilai lerrbanii data dan statistik jalan sampai dengan diperbarui! tahun permanen evaluasi pemanfaatan dan keandalan jalan tahun tahan pena ben laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen jembatan mena pembangunan (pembuatan jembatan: meri selama jembatan masih ada tahun permanen jembatan negara jabatan provinsi sanga pen jembatan kabupaten kota tai pele an" jembatan desa kelurahan dan perkebunan selama jembatan masih ada tahun hu. dinilai kembali (pemeliharaan jembatan sementara gantung, jembatan penyeberangan. jae tahun tan tahun tai musnah penyediaan lokasi jembatan tera kan lia tahun tahun permanen pelebaran dan pemindahan jembatan tahun tahun permanen pengawasan jembatan ten es, nih tahun tahun permanen sesuai kelasna nan lee \|evaluasi pemanfaatan dan keandalan jembatan tahun beta dedi bra laporan jar tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan api laporan khusus, permanen vi. (lingkungan hidup tap ani mami perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi hasil hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa tahun tahun dinilai kembali dampak ngkungaa dan pengembangan lingkungan. bea nba mei pen ino, jenis arsip metengiyannaa waktu brian keterangan man nian ape pena sen para ui. maa nana anna pane ma. mas nn. (sd wisata ass mana et: panen pelaksanaan dan pengawasan pengendalian tata lingkungan hidup meliputi penetapan daerah wilayah tahun tahun dinilai kembali lingkungan pemukiman, lingkungan industri, rekreasi, pertamanan, kawasan lingkungan termasuk penertiban kasus kasus pelestarian lingkungan meliputi antara lain penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, pelestariandan tahun tahun permanen fauna. pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi perdamaian udara, limbah industri dan kebisingan. tahun tahun dinilai kembali 55t3 bea aoi pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan'pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup tahun tahun permanen ana penatermasuk permohonan selama masih berlaku tahun dinilai kembaliada tahun tahun dinilai kembali pengawasan bidang lingkungan hidup san tahun dinilai kembali laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan, sampai kasus selesai tahun permanen amdal meliput sampai dengen diperbarui tahun pemanen emi hiasan ppp teknis amdal tb. pengkajian dan penilaian dokumen amdal aa. je. evaluasi dan rkl dan rpl data dan statistik jie sampaidengan diperbarui tahun permanen sai er laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanengun gun m.d. s.h. fd. ahmad sadikin nip, karna botani lampiran ivfasilitasi non keuangan dan non kepegawaian pemerintah kabupaten majalengka jenis arsip waktu simpan sad aktif pen perencanaan bea mean pokok 2! skpd beserta data pendukung tahun musnah lb. rencana kerja tahunan unit kerja skpd tahun tahun permanen cc. rencana kerja tahunan pemerintah kabupaten tahun tahun dinilai kembali program kerja tahunan program kerja tahunan unit kerja' skpd tahun tahun permanen tb, program kerja tahunan pemerintah kabupaten tahun tahun permanen penetapan kontrak kinen tahunan penetapan' kontrak kinerja tahunan pimpinan unit kerja tahun tahun permanen penetapan' kontrak kinerja tahunan sekretaris daerah, asisten sekretaris daerahketua, wakil ketua.#dinilai kembali laporan insidental tahun tahun dinilai kembali evaluasi program unit kerja tahun tahun musnah l evaluasi program lembaga instansi oo. sara diana tahun san inna me pemanen jenis arsip retensi jangka waktu simpan hukum program legislasi la. bahan'materi program legislasi nasional! dan legislasi pemerintah kabupaten tahun tahun dinilai kembali program legislasi lembagailnstarsi tahun tahun permanen peraturan daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampa! dengan rancangan akhir dan sampai dengan undangan tahun permanen 'etni petssemabask asus ina von teman pekan tahun permanen ios hukum selama berlaku tahun dinilai kembali permanen instruksi surat edaran kepala skpd' pejabat eselon daniel daerah ) selamaberlaku tahun permanen joe swat pernah bupati setamaberau 21an dnisihambah surat perintah pejabatsetingkat esilonldani selamabariaki 2tann dinlaikembai peraturan pimpinan lembaga negara dan badan pemerintah instansi peraturan kedua lembaga tinggi negara selama berlaku tahun musnah kb.an non kementerian selama berlaku tahun musnah peraturan ketus komisi' tin dewan nasional selama berlaku tahun musnah peraturan ketetapan gubun bupati walikota termasuk rancangan awal sampai dangan rancangan selama berlaku tahun musnah' ketetapan ketua lembaga tinggi negara selama berlaku tahun musnah keputusan ketetapank tniv dewan nasional selama berlaku tahun musnah keputusan ketetapan gubernur bupati walikota selama berlaku tahun musnah keputusan sekretaris daerah provinsi kabupaten kota termasuk rancangan awal sampai dengan selama berlaku tahun musnah rancangan akhir dan telaah hukum instruksi surat edaran keputusan ketetapanm musnah instruksi surat edaran kepala lembaga pemerintah non kerrenlerian selama berlaku tahun musnah instruksi' surat edaran ketua komisi' tim dewan nasional selama berlaku tahun musnah instruksi surat edaran gubernur bupati walikota selama berlaku tahun musnah instruksi' surat edaran pejabat setingkat etilen dan termasuk rancangan awal sampai dengan selama berlaku tahun musnah rancangan akhir dan telah hukum jenis arsip retensijangka waktu simpan keterangan surat perintah surat perintah ketua lembaga tinggi negara selama berlaku tahun dinilai kembali (b. surat perintah menteri pejabat setingkat menteri selama berlaku tahun dinilai kembali ic. surat perintah kepala lembaga pemerintah non kementerian selama berlaku tahun dinilai kembali id.' bupati walikota selama berlaku tahun dinilai kembali if. surat perintah pejabat setingkat eselon dan termasuk rancangan awal senpai dengan rancangan selama berlaku tahun dinilai kembali akhir dan telaah hukum standar' pedoman prosedur kerja' petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis yang bersifat nasional selama berlaku tahun permanen regional internasional termasuk rancangan nota kesepahaman memorandum understanding kontrak perjanjian kerja sama selama berlaku tahun permanen dalam negeri luar negeri dokumentasi hukum sampai dengan tidak simpan perpustakaan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, intruksi bupati, surat edaran bupati berlaku sosialisasi penyuluhan''sengketa pidana.dan hukum dan opini hukumtata usaha mak: hak telaah hukum dan opini hukum dan kewajiban perburuhan berkas tentang kasus sengketa perburuhpemusnahan arsippemeriksa keuangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemusnahan arsip substantif dan arsip fasilitasi non keuangan dan nonmenteri dalam negeri dandinas kearsipan dan perpustaka republik indonesibupati tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip penetapan arsip yang akan dimusnahkan, berita acara pemusnahan arsip, dan daftar arsip yang dimusnahkan. bab asian retensinangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif inaktif ken je. arbitrase gal berkas tentang kasus sengketa arbitrase sampai keputusan tahun dinilai kembali proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan samp3si dengan keputusan arbitrase ketetapansengketa adat sampai penyelesaian tahun permanen (3g. tata usaha negara dan agama) perizinan berkas perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat izin sampai dengan izin diperbaharui tahun dinilai kembali bh, berkas perizinan penyelenggaraan kegiatan, sejak pertahanan sampai dengan diterbitkannya surat tahun dinilai kembali izin.!teri permohonan hk! yang ditolak hak cipta, paten, desain industri, merk, rahasia dagang, desain setelah ditolak tahun musnah tata letak sirkuit terpadu permohonanstandar kompetensi jabatan struktural dan fungsional selama berlaku retensi jangka waktu simpa(perlengkapan peralatan kekayaan daerah ketentuan ketentuan tentang pengelolaan barang ders selama masih berlaku tahun temen rencana kebutuhan barang usulan sko tahun tahun musnah hb, rencana dasar kebutuhan barang ribu!pengadaan pembelian barangijasa pengadaan pembelian barang tidak melalui lelang (pengadaan langsung) 1rpembelian barang melalui lelang tahun setelah edit musnah. kecuali aset umum sampai dengandihapuskan musnah melalui tukar menukar: tahun setelah audit sampai dengan barang dihapuskan musnah melalui pinjam pakai tahun setelah audit sampai dengan barang dihapuskan musnah melalui kerjasama pemanfaatan tahun setelah audit sampai dengan barang dihapuskan musnah lg. melalui bangun cuna serah tahun setelah audit sampai dengan barang dihapuskan musnah peminjaman barang bergerak, meliputi: alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas. barang inventaris dan sel telah dinilai kembali barang bergerak lainnya retensi jangka waktu simpan ntar la. inaktif 'a. bukti bukti kepemilikan gedung'bangunan meliputi sertifikat tanah,ijin bangunan.gambar beste selama masih dimiliki arsip vital) tahun permanen rancangan bangunan gedung! silsilah riw bangunan, cara perolehan dan pengalihan kepemilikan sampai dengan penghapusan ih, bukti bukti kepemilikan barang bergerak, meliputi kendaraan dinas, barang inventaris, dan barang selama masih dimiliki arsip vital) bergerak lainnya sampai dengan penghapusan tahun musnah(: pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor kendaraan dinas danbarang tahun tahun musnah inventaris lainnya. serta balik nama barang pengurusan surat tenda nomor kendaraan stok inventarisasi barang barang bergerak selama masih berlaku tahun musnah barang tdanur musnah ih. barang bergerak selama masih berlaku tanur musnah je.kelengkapan persyaratan kasus penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni'bukan penghuni, meliput: permohonan dan hasil sai dinilai pembahasan persyaratannya sampai kasus selesai tahun dinilai kembali (kearsipan administrasi: perbuatan kartu kendali setelan fungsi! pengendalian selesai tahun dinilai kembali kb. buku agenda tahun tahun dinilai kembali lembar pengantar'm pemeliharaanarsip tak rea daftar pertemuan arsip daftar arsip selama dipergunakan dinilai kendali pemeliharaan arsip daa ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) tahun tahun musnah persetujuan jadwal retensi arsip ora) nan apa e lebaran arsip peminjaman dan penggunaan arsip) tahun'sampai dikembalikan retensijangka jenis arsip masa abi keterangan aktif inaktif aksesibilitas arsip selama masih berlakumemulai guna tahun tahun permanen berita acara pemusnahan das lhan kearsipan bimbingan teknis supervisi dan monitoring pergelois'bh.nae musnah kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya risalah! module\|. musnah pengurusan kendaraan dinas: ne: pengurusan surat surat kendaraan dinas tahun setelah pemeriksaan musnah jenis arsip retensinangka waktu simpan keterangan aktif pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan sampai dengan musnah masalah selesai pap pemeliharaan gedung dan taman pertamanan landscaping tahun musnah ib. penghijauan tahun musnah ic. perbaikan gedung tahun musnah perbaikan rumah dinas''pemeliharaan tahun musnah pemasangan tahun musnah (ketertiban can keamanan aga:m tahun musnah catatan gangguan' pelanggarankejadian tahun tahun musnah surat jin keluar masuk orang atau barang tahun tahun musnah kb,sapematmwaana administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya mane vii hubungan masyarakat keprotokolan penyelenggaraan kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan tahun tahun musnah hari hari besar buku tamu tahun tahun musnah agenda kegiatan pimpinan lembagaiinstansi tahun tahun musnah kunjungan dinas dalam dan ('alamat kantor pejabat selama berlaku musnah \| ? dokumentasilipulan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa peristiwa tahun tahun dinilai pernah bidang masing masing, dalam berbagai media kertas foto'video rekaman suarafmulti media. jangka waktu jenis arsip eiland mpa keterangan aktif inaktif era ana aan enkb. brosur'leaflet postevplakat tahun tahun dinilai kembali cc. pengumuman'id tahun tahun dinilai kembali hubungan dengar perusahaan tahun tahun dinilai kembali hubungan dengan perguruan tinggi sekolah. termasuk magang, tahun tahun musnah pendidikan sistem ganda p3g1 praktek kerja lapangan pkl) forum kehumasan bakohumas' pelumas) tahun tahun musnah hubungan dengan media mass siaran pers' pidato sidang mpr, dpr, dpd, kabinet, dprd, musica kabupaten penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal tahun tahun musnah kecuali master permanen mainsnak kecuali master pameran sayembara'lomba, festival, pembuatan spanduk dan ikla(proposal, tahun tahun musnah pembentukan tim kerja, dan surat menyurat,tahun tahun permanen catatan perkembangan dar log book hasil penelitian dan pengembangan hasil pengkajian kebijakan darretensiijangka waktu simpan jenis arsip png keterangan aktif inaktif una kemaren ara wna dar patra bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun tahun \|. musnah forum komunikasi penelitian dan pengembangan mae tahun tahun data dan informasi penelitian dan pengembangan: ehi la. deta tahun tahun dinilai kendali ib. statistik tahun tahun dinilai kembali lc. jual hasil penelitian pengkajian tahun tahun musnah kecuali master permanen skala (pendidikan dan pelatihan pedoman pedoman kedaulatan selama berlaku tahun kurikulum kurikulum diklat selama menjadi pedoman tahun modul modul diklat selama berlaku tahun permanen panduan fasilitator selama berlaku permanen (me nee1imannya akreditasi lembaga diklaimit sertifikasi sumber daya manusia kodiklatal selama berlaku tahun peama retensi jangka waktu simpan jenis arsip saat keterangan aktif inaktif sistem informasi diklat tahun tahun musnah data lembaga diklat data prasarana diklat data sarana diklat data pengelola dikit data penyelenggara diklat data widyaiswara data program diklat registrasi sertifikat' https. peserta diklat tahun tahun permanen surat permohonan kode registrasi io. buku registrasi cg. surat penyampaian kode registrasi akan (perenapenyeengaran ditas. formulir evaluasi widyalswara hasil formulasi evaluasi peserta diklat sertifikat https sambutan penutupan diklat kepustakaan wajahip. daftar buku terseleksi tahun dian musnah ic. sampai dengan tidak dipergunakan tahun musnah daftar tambahan buku asesmen list) tahun tahun musnah daftar jajaran kendali subyek dan pengarang! selama dipergunakan tahun musnah leyaranjasa perpustakaan dan informasi data dan statistik anggota.pesialisasi (c7 rencana stategisimaster plan pembangunan sistem informasi sim) selama berlakur!sma aan masam oben sma nan ppa\|. laporan pelaksanaan hosting il. rencana pengawasan ia, rencana strategis pengawasan tahun tahun permanen rencana kerja tahunan tahun tahun musnah cc. rencana kinerja tahunan tahun tahun musnah id. penetapan kinerja taburan tahun tahun musnah :b,. laporan hasil pemeriksaan setelah tindak lanjut selesai tahun cintai kembali operasional laps\|b. laporan hasil audit investigasi lhan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi tpk) dan tahun tahun musnah \|. memerlukan tindak lanjut !e. laporan hasil audit lha). laporan hasi! pemeriksaan lhp), laporan hasil pemeriksaan setelah keputusan mempunyai kekuatan operasional lho) laporan hasil evaluasi lhe), laporan akuntan lai, laporan auditor hukum tetap tahun dinilai kembalitahun tahun dinilai kembali je. laporan pemutakhiran data tahun tahun musnah (f.depertaman tahun tahun musnah ih. good corporate govemancs gcg tahun tahun dinilai kembalia karna sebagi ahmad sadikin gun gun m.d., pd. mpegawaian pemerintah kabupaten majalengka retensi jangka waktu simpan seret pnp nas .ik.\| formasi pesawat oat erna mea tani mea aaanang ann sea ape sae era mma ana "lb. usulan permintaan formasi menang dan ka. bkn tahunsetelahtahunanggaranberakhir tahun ' ' musnah persetujuan menpan dan reformasi birokrasi \| . tahunsetelahtahun anggaran berakhir tahun musnah ., penetapan formasi pns tahunsetelahtahun anggaran berakhir \|. tahun . musnah \|. penetapan formasi khusus uang tahun setelah realisasi tahun permanen pengadaan pegawai naa bea sana arenaan asa pee den ken ana tan papan naa nata "fb, penetapan pengumuman kelulusan ) 2tahunsetelahsemuadiangkat pns tahun \|. musnah fe berkas lamaran yangtidakditerima tahunsetelahtahunanggaran .\| . \|. musnah oo. kota usul dan kelengkapan penetapan nip msi masuk berkas perseorangan surat lamaran ijazah sick kartu kuning nota usulan. retensi jangka waktu simpan inaktif mak pen cons dan pns kolektif tahun setelah petikan tahun dinilai kembali nan: ditetapkan perang sen tan men . diklat kursus tugas belajar ujian dinas izin belajar pegawai: tahunsetelah ditetapkan tahun \|.i musnah . surat perintah surat tugas sk surat izin para nan meta hal lan aaa maen par dhami .\|t surat tanda tameebendidikan dan pelatihan( https sertifikat rada sem mas pat tanah, . daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) \|. tahunsetelah ditetapkan tahun musnah .inta ane men mpn rene bea sha ulah bis perawan membawa man anggaran berjalan malah daftar hadir . rekapitulasi daftar hadir dara tag! man pan pratt berkas hukuman disiplin tahun anggaran berjalan tahun musnah, kecuali bap dan tematone dan sena ana man ena lia .\|a alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, itahunsetelah ditetapkan tahun musnah, kecuali sk. dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan dan dan kota persetujuan masuk mea menu ann ena . berkas perseorangan \|. nota persetujuan pertimbangan kepala bkn oa), masuk berkas perseorangan mutasi keluarga masuk berkas perseorangan surat ijin pernikahan perceraian surat penolakan ijin pernikahan perceraian akta nikah cerai aktausnah, kecuali dan nota nai aa, met masuk berkas perseorangan pon retensi jangka waktusimpanre. usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural tahun setelah ditetapkan ih.nan pan pan han ha. surat perintah dinas surat tugas tahun setelah pelaksanaan tahun musnah, kecuali men ara bee ana manset don ketika ebeg .\|& cuti sakit, cuti bersalin dan cuti tahunan tahunsetelahpelaksanaan ' tahun musnah la. cuti alasan penting tahunsetelahpelaksanaan 2tahun . musnah 'e. cuti diluar tanggungan negara clan) sima .3tahunsetelahpelaksanaan .\|.:. keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai kpa) nana eni mmmnonemavnnanannonooovnnnnnnan . berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan duk) tahum dos afihb.@e, berkas tentang layanan pakaian dinas
ai, pemerintah kabupaten bojonegoro salinan peraturan bupati bojonegoro nomor tahun tentang penyelenggaraan perijinan dan non perijinkesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha kabupaten bojonegoro: bahwa guna mewujudkan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam berusaha, maka perlu menciptakan birokrasi dalam pelayanan perijinan dan non perijinan yang transparan, efektif dan efisien berbasis teknoloijin dan atau non perijn bes uai dengan aslinya sekret daerah kabupaten bojonegoro sekretariat serah brs. sehari moeldoko:mn hah pembina utama madya yip19600131 lampiran peraturan bupati bojonegoro nomor tahun tanggal juli persyaratan perijinan dan non perijinan serta waktu penyelesaian waktu jenis perijinan hari) ijin gangguan ho) ijin baru surat permohonan foto copy ktp foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, foto copy npp (lokasi bojonegoro): surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (mengetahui kades lurah dan camat), foto copy sertifikat tanah surat keterangan: surat ijpernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan spl, ukl upl, amdal))panjangan surat permohonan, foto copy ktp pemohon, ijin gangguan ho) lama yang asli dan foto copy, gambar kasar situasi tempat usaha, bukti pembayaran retribusi terakhir: dang undangan. balik nama surat permohonan, foto copy ktp ijin gangguan ho) lama yang asli dan foto copy, foto copy sertifikat tanah surat keterangan, foto copymb perumahan surat permohonan, foto copyj1l, copy: foto copy sertifikat tanah surat keterangan, foto copy ktp, foto copy ijkan surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri), apa sannnsonnn kas adumssanbumandancan peraturan perundang undangan imb untuk sosial budaya dan surat permohonan: atau keagamaan non hunian) foto copy, foto copy ktp foto copy sertifikat tanah surat keterangan, foto copy ktp: gambar konstruksi beserta perhitungan konstruksi, surat pernyataan perjanjian sewa lah, ijin usaha industri ivi) surat permohonan: ijin baru foto copy ktp, foto copy ijin gangguan ho)tim mean aman resmi hukum copy ktp, foto copy npp (lokasi bojonegoro), iui asli: foto copy ijin gangguan hindustri tdi) surat permohonan, ijin baru foto copy ktp, foto copy ijin gangguan ho) persetujuan tetanggaj copy ktp, foto copy npp (lokasi bojonegoro), tdi asli dan foto copybaru foto copy perjanjian sewa menyewa bukti hak milik gudang, foto copy imb por foto copy ho, akte pendirian, bila berbentuk harus disyahkan oleh menteri hukum dan ham, peta denah gudang, pas foto warna ukuran sejumlah copy ktp, foto copy npp (lokasi bojonegoro): foto copy ijin gangguan ho), tdg asli dan foto copyrat ijin usaha perdagangan surat permohonan: sup) foto copy ktp ijin baru foto copy npp (lokasi bojonegoro), sup perseroan terbatas pt) persetujuan dari atasan bagi pegawai negeri bukti tempat usaha foto copy sertifikat tanah, foto copy akte pendirian perusahaan, foto copy menteri hukum dan ham:: neraca perusahaan struktur organisasi, rekomendasi teknis untuk usaha tertentumanditer cv) dan surat permohonan, firma fa) foto copy akte pendirian, foto copy ktp direktur, foto copy npp (lokasi bojonegoro), bukti tempat usaha foto copy ser copy ktp penanggung jawab,bukti tempat usaha foto copy sertifikat tanahlil. copy ktp: pas foto warna sejumlah lembar: supperusahaan surat permohonan, tdp) foto copy ktp ijin baru foto copy npp (lokasi bojonegoro), tdp perseroan terbatas pt)akte pendirian, foto copygiamanditer cv) dan firma surat permohonan, fa) foto copy akte pendirian, foto copy ktp foto copy npp (lokasi bojonegoro), bukti tempat usaha foto copy sertifi tdp perorangan surat permohonan, foto copy ktpfoto copytdp asli:tanah tren surat permohonan, foto copyita pengeboran isi) sip idgeboran air tanah, foto copy sippa, stub dan fijb yang masih berlaku, dokumen ukl dan upl (untuk permohonan dengan debit kurang dari liter detik), tanda bukti kepemilikan buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air tanah, bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari liter detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari hs dari esdm provinsi jawa timur. izin baru sisa sumur bor) a), surat permohonan, b). izin pengeboran sip), c). gambar penampang litologi bantuan dari rekaman logging, d). gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor, e). berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor, f). berita acara pengawasan uji pemompaan, g). laporan uji pemompaank). rekomendasi teknik dari esdm provinsi jawa timur. sisa sumur pasak) a). surat permohonan, b). foto copy ktp, ui! c).d). informasi mengenai rencana pengeboran air tanah, e). informasi mengenai pengambilan air tanah, dokumen ukl dan upl, g). gambar bagan konstruksi sumur pasakk dari esdm provinsi jawa timur. perpanjangan sisa sumur bor pasak) a). surat permohonan, b). foto copy ktp: c). foto copy sisa yang terakhir, d). foto copy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah bulan sejak sisa berlaku dan pengambilan bulan terakhir sesuai ketetapan pajak pemanfaatan air tanah, e). hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada saat izin akan diperpanjang didaftar ulang dari laboratorium rujukan, f). surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri), g). pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, h). rekomendasi teknik dari esdm provinsi jawa timur. ijin usaha pertambangan iup) iup eksplorasi surat permohonan, foto copy ktp: foto copy npp, rekomendasi tata ruang, susunan pengurus direksi perusahaan dan pemegang saham penetapan peta wilayah ijin usaha pertambangan tiup sesuai ketentuan gas, daftar riw hidup dan surat pernyataan tenaga ahli, pertambangan geologi (dilengkapi foto copy ktpuntuk mineral non logam pernyataan mematuhi ketentuan perundang undangan dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, berita acara pemasangan identifikasi patok batas lama,. surat pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksploitasi (untuk mineral bukan logamup operasi produksi surat permohonan, eksploitasi) foto copy ktp, profil perusahaan, akte pendirian perusahaan, foto copy npp lokasi bojonegoro susunan pengurus direksi perusahaan dan pemegang saham. surat keterangan domisili perusahaan, peta wilayah ijin usaha pertambangan tiup sesuai ketentuan gas, laporan lengkap pelaksanaan eksplorasi, laporan studi kelayakan feasibility study, rencana reklamasi dan pasca tambang termasuk penyediaan dana jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang dilengkapi rekening atau bukti penyediaan dana jaminan rencana kerja dan anggaran biaya kab rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, jai bani daftar riw hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan geologi, daftar riw hidup dan surat pernyataan kepala teknik tambang bersertifikat) dan pengalaman minimal tahunfdilengkapi foto copy ktp, ijazah laporan keuangan terakhir, bukti pembayaran iuran tetap tahun terakhir, dokumen ukl upl amdal: rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan:iup operasi surat permohonan: produksi foto copy ktp, foto copy npp, akte pendirian perusahaan, peta dan batas koordinat wilayah, peta dan titik koordinat kemajuan tambang, bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi , iup pengolahan produksi surat permohonan pemurnian dan pengelolaan foto copy ktp. foto copy npp. akte pendirian perusahaan. susunan direksi dan pemegang saham perusahaan. moi rekomendasi tata ruang. dokumen ukl upl amdal. jin gangguan ho. ijin mendirikan bangunan imb akta perjanjian apabila komoditas tambang yang diolah tidak dari wilayah sendiri. rencana kerja dan anggaran biaya.tambangan rakyat surat permohonan. ipr foto copy ktp fotokopi npp. rekomendasi tata ruang permohonan baru rekomendasi ukl upl spl amdal permohonan baru bukti kepemilikan penguasaan tanah. peta koordinat dan titik lokasi. surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri) surat perjanjian dengan pemilik lahan tanah apabila bukan milik sendiri peta desa yang menunjukan lokasi pertambangan diketahui oleh kepala desa. peta koordinat kemajuan tambang perpanjangan surat pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan desa. surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan perundang undangan. ijin ketenagalistrikan non pln surat permohonan, genset) foto copy ktp, foto copy izin gangguan ho), foto copy imb, surat keterangan domisili kepemilikan, surat pernyataan dari pemilik menerangkan jumlah dan daya listrik non pln, usia mnc. zerumah sakit kelas dan\| surat permohonan, kelas::yin klinik surat permohonan:jim spa surat permohonan,ijin optik surat permohonan, foto copy ktp, foto copy: copy ijazah refraktionis optisien, foto copy imb, rekomendasi tata ruang, rekomendasi spl, rekomendasi dinas kesehatan kabupaten bojonegorooko obat surat permohonan denah tempat usaha, foto copy ktp foto copy ktp tenaga teknik kefarmasian ttk) penanggung jawab, foto copy surat ij copy surat ij, surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl), foto copy imb,apotek surat permohonan, foto copy surat ijin praktik apoteker, foto copy ktp: surat tanda registrasi apoteker, foto copy surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik sewa kontrak,jin kerja, daftar terperinci alat perlengkapan apotek,rekomendasi dinas kesehatan kabupaten bojonegoro, foto copy ijin gangguan ho), foto copy imbaboratorium klinik surat permohonan, foto copy ktp pemohon, foto copy akte pendirian perusahaan, surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab (formulir al, data kelengkapan peralatan (formulir a5), foto copy ijin gangguan ho), foto copyjim usaha hotel, ijin jin lain yang diperlukan (seperti imb, ijin gangguan ho, ukl upl, sisa, non pln genset)memutuskanjinan dan non perijjinan dan non perijinan. kepala badan adalah kepala badan perijinan kabupaten bojonegoro. instansi teknis adalahpala instansi teknis dalah kepalacamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerahjjlenggaraan perijinan dan non perijinan adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan didasarkan pada adanya pendelegasijinan dan non perijinan secara elektronik adalah suatu sistem pelayanan perijinan dan non perijjinan dan non perijjinan dan non perijinan sesuai substansi atau jenis pelayanan. poo dan. perpanjangan surat permohonan, foto copy ktp: surat pernyataan bahwa dokumen tidak ada perubahan, surat ijin lama asli, foto copy imb foto copy ijin gangguan ho), foto warna ukuranrumah makan bagi yang berbadan hukum, foto copy imb, foto copy ijin gangguan ho) persetujuan tetangga: foto warna ukuran 4x6tempat rekreasi ijin baru surat permohonan, foto copy ktp, foto copy imb, foto copy ijin gangguan ho), foto copy sertifikat surat keterangan, foto copy npp (lokasi bojonegorkonstruksi tjk) surat permohonan tjk baru rekaman sertifikat badan usaha lpnk provinsi jawa timur surat keterangan domisili perusahaan akte pendirian perusahaan, rekaman bukti pendaftaran perusahaan pengadilan negeri ijin mendirikan bangunan imb) foto copy npp perusahaan (lokasi bojonegoro), pernyataan bukan pegawai negeri sipil tni polri penyataan tidak merangkap perusahaan lain daftar pengurus perusahaan, dilengkapi dengan foto copy ktp dan pas foto warna ukuran sebanyak lembar daftar tenaga teknik perusahaan, yang dihampiri foto copylapisi foto copy ktp dan ijazah terakhir daftar peralatan perusahaan neraca perusahaan tahun terakhir daftar pengalaman perusahaan data luas ruangan dan peralatan kantor foto kantor, denah kantor dan denah lokasi kantor copy ktp: foto direktur berwarna ukuran sebanyak lembar, foto copy sertifikat badan usaha sbu), foto copy ijuk lara,jin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. tjk perubahan surat permohonan, foto copy ktp direktur, foto copy akte notaris, tjk asli, foto copy sbu, jika perubahan penambahan sub bidang harus melengkapi a). foto copy sbu sub bidang yang baru, b). daftar tenaga teknik dilengkapi surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh, foto copy ktp dan foto ukuran sebanyak lembar, bila belum memiliki ntt harus mengajukan permohonan ntt. c).ijin mendirikan bangunan imb), copy ktp, foto copy copy ijuk, surat pernyataan tidak ada perubahan ijuksurat permohonan: ijin usaha angkutan foto copy npp (lokasi bojonegoro): ijin baru foto copy,registrasi surat permohonan, kps angkutan) foto copy ijin usaha angkutan umum: foto copy ktp: foto copy stok yang masih berlaku: foto copy buku uji yang masih berlaku: foto copy kartu pengawasan ijin trayek yang masih berlaku (bagi angkutan penumpang umum): kartu pengawasan asli ijin usaha yang akan didaftar ulangijjin trayek: foto copy stok: surat keterangan kondisi usaha, seperti modal dan sumber daya manusikuasa (apabila tidak diurus sendiri), rekomendasi dinas perhubunganjin trayek) foto copy ijin trayek angkutan penumpang umum, foto copy ktp, foto copy stok, foto copy buku uji yang masih berlaku, foto copy kartu pengawasan ijin usaha yang masih berlaku, kartu pengawasan asli ijin trayek yang akan didaftar ulang: surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri): pernyataan permohonan ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. ijin insidentil surat permohonan: foto copy ktp, fotokopi stok yang masih berlaku: fotokopi buku uji yang masih berlaku, fotokopi kartu pengawasan kps) ijin trayek yang masih berlaku (bagi angkutan penumpang umum) ijin usaha perusahaan bengkel surat permohonan, foto copy ktp, foto copy izin gangguan ho) persetujuan tetanggjin menggunakan parkir surat permohonan, kendaraan oleh swasta foto copy ktp: foto copy izin gangguan ho) persetujuan tetanggamaa: snn eme, glenn un, ijin reklame surat permohonan, reklame insidentil baliho, foto copy ktp, poster, leaflet, spanduk, pernyataan pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan banner, umbul umbul) copy ktp: gambar konstruksi dengan perhitungannya untuk jenis bando dan billboard: surat pernyataan perjanjian sewa apabila lahan tersebut milik perorangpeternakan dan\| usaha peternakan perikanan surat permohonan, foto copy ktp, rekomendasi kepala dinas peternakan dan perikanan, fotokopi npp dan imb, foto warna ukuran sebanyak lembar, foto copy ijusaha perikanan perorangan foto copy ktp,sin gangguan ho): rekomendasi tata ruang dari bappeda, dokumen upl ukl, fotokopi npp sup. badan usaha foto copy ktp surat kuasa apabila penandatanganan surat permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri: surat keterangan domisili usaha dari rt rw desa kecamatan: izin gangguan ho): rekomendasi tata ruang dari bappeda, dokumen upl ukl, fotokopi npp sup. jin rumah pemotongan hewan surat permohonan, foto copy ktp: rekomendasi kepala dinas peternakan dan perikanan, fotokopidan unit penanganan surat permohonan, daging bahan asal hewan foto copy ktp, rekomendasi kepala dinas peternakan dan perikanan, fotokopi tdplembaga pelatihan surat permohonan, kerja lpk) swasta foto copy ktp, jin baru foto copy: struktur organisasi dan tata kerja, foto warna ukuran sebanyak lembar,, rekomendasi dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial kabupaten bojonegoro. akan rencana mam perpanjangan surat permohonan, foto copy ktp: pas foto 4x6 (dua) lembar, foto copy ijin lpkjin baru keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan kerja: rencana penyaluran tenaga kerja selama tahun, surat ijin pendirian lembaga kerja swasta foto warna ukuran sebanyak lembar: surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri): rekomendasi dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosialpas foto 4x6 (dua) lembar: foto copy ijinmainan ketangkasan\| ketangkasan milyar milyar, elektronik, play station, surat permohonan, karaoke dan pertunjukan umum foto copy ktp, foto copy sertifikat tanah surat keterangan,jinan dan non perijinan: persyaratan perijinan dan non perijinan: peran serta masyarakat: tim teknis perijinan: larangan dan sanksi: dan pembinaan dan pengawasan. bab iii asas, tujuan dan sasaran bagian kesatu asas pelayanan perijinan dan non perijinan yang diatur dalam peraturan bupati ini berasaskan asas keterbukaan: asas akuntabilitas: cc. asas efisiensi dan efektivitas, asas kelestarian lingkungan: asas kesederhanaan dan kejelasan: fi. asas kepastian: asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat: dan asas profesionalisme. bagian kedua tujuan tujuan peraturan bupati ini adalah mewujudkan pelayanan perijinan dan non perij: mewujudkan peran serta masyarakat dalam pelayanan perijinan dan non perijinan, dan mewujudkan tertib penyelenggaraan perijinan dan non perijjinan dan non perijinan. surat pernyataan dari tetangga terdekat yang diketahui kepala desa dan camamainan ketangkasan elektronik surat permohonan, foto copy ktp, foto copy imb: foto copy izin gangguan ho) persetujuan tetangga, s5).laystation surat permohonan: foto copy ktp: foto copy imb, persetujuan tetanggakaraoke surat permohonan, foto copy imb, foto copy izin gangguan ho): foto copy npp (lokasi bojonegoro), cik foto copy ktptunjukan umum surat permohonan, foto copy ktp, foto copy sertifikat tanah surat keterangan: foto copy npp (lokasi bojonegoro): khusus yang sifatnya insidentil, selain sebagaimana angka dan harus ada persetujuan tetangga diketahui kepala desa lurah dan rekomendasi dari kepolisiusaha jasa pariwisata surat permohonan, foto copy ktp, foto copy imb, foto copy ijin gangguan ho) persetujuan tetangga, foto copy npp (lokasi bojonegoro), foto warna ukuran sebanyak lembarraktek tenaga kesehatan foto copy ktp, foto copy sib str stra strata sejenisnya yang masih berlaku, foto copyecr rekomendasi dari organisasi profesi terkait: surat keterangan sehat dari dokter pemerintah:okasi dan penetapan lokasi surat permohonan yang pejabat jajaran direksi yang berwenang ijin lokasi foto copy ktp pemohon, foto copy npp pemohon perusahafoto copy akta pendirian perusahaan yang dihampiri foto copy pengesahan badan hukum perusahaan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia informasi tentang tanah yang akan dibebaskan (rekaman data tanah foto copy sertifikat buku desa petak tanah akan dibebaskan) surat dukungan kerjasama dengan perbankan atau bank garansi copyoo perkiraan nilai tanah: rencana penganggaran. sketsa gambar kasar lokasi yang dimohon:surat keterangan tempat pemotongan hewan dari rph: foto warna ukuran lembar: surat keterangan tempat usaha: lama pelaksanaan kegiatan. (dibatasi lamanyajin pemakaian sarana prasarana surat permohonan: foto copy identitas pemohon ktp sim)laporan surat permohonan, foto copy identitas pemohon ktp sim) surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri): ijin pemakaian jalan dan surat permohonan bermaterai dihampiri ruas jalan yang dilalui. jembatan foto copyterkait dengan surat permohonan: angkutan sungai dan waduk surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri): foto copy identitas ktp sim) penanggung jawab: foto copy npp, surat keterangan domisili penanggung jawab dari instansi yang berwenang: rekomendasi dari dinas perhubungan: pernyataan pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, ijin pembuangan sampah surat permohonan disertai keterangan sumber, jenis dan volume langsung tpa sampah, foto copy ktp pemohon, jenis kendaraan angkutan sampah dibuktikan dengan foto copy stok, khusus badan usaha yang melakukan kerjasama untu pengangkutan sampah dihampiri foto copy sup yang sesuai bidang sub bidang dan foto copy kontrak pengangkutan sampah dengan perusahaan sumber sampah: rekomendasi dari dkp, sa. lembu bear ijin penebangan pohon surat permohonan disertai alasan penebangan: penghijauan peneduh foto copy ktp pemohon, foto lokasi dan pohon yang dimohon (foto situasi) khusus untuk badan usaha disertai foto copy izin usaha dan sertifikat imb:jin usaha jasa pengolahan\| surat permohonan: limbah tinja foto copy ktp, foto copy imb, foto copy izin gangguan ho) persetujuan tetangga: foto copy npp (lokasi bojonegoro), foto warna ukuran sebanyakkp. ijin pengobat tradisional biodata pengobat tradisional: akupunktur: pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak dua) lembar:mal surat terdaftar pengobat biodata pengobat tradisional: tradisional patah tulang, sunat, foto copy ktp: pijat refleksi, tabib, shine, surat keterangan kepala desa lurah tempat melakukan pekerjaan tenaga dalam, paranormal, dil)van bea.ouo beworasmomosommamancemomumrri mie telekomunikasi kai ala sesuai ketentuan permintaan permintaan sr. produksi benih bibit bina sesuai ketentuan permintaan permintaan sr. benih bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. non perijinan alih fungsi lahan foto copy ktp, foto copy copy npp. maan foto copy identitas ktp sim), non perijinan verifikasi gambar surat pengantar dari badan perijinan, perencanaan analisa rab gambar perencanaan, struktur uji sindir analisa rab: perhitungan struktur, hasil tes sindir. bupati bojonegoro, ttd, soto albert ses dengan aslinya sekitar daerah kabupaten bojonegoro sekretariat ear bis. sehari mori joo,mm @rumbia utama madya nip t9600131 lampiran peraturan bupati bojonegoro nomor tahun tanggal juli kegiatan dan atau usaha tertentu yang wajib amdalalin ukuran minimal me) pertkantatan laga madiun pama cas ana u \| tama sekolah universitas siswa para waktu ana pera restoran tempat duduk tempat pertemuan hiburan pusat kapasitas tamu tempat olahraga duduk masakan ama maa bupati bojonegoro, ttd. quot elinarrsesuai dengan aslinya see ris daerah kabupaten bojonegoro (ef sekretariat isl, daerah rs. sehari moeljong v5, pembina utama madya bab ketentuan perijinan dan non perijinan bagian kesatu prinsip prinsip dalam penyelengaraan pelayanan perijinan dan non perijinan penyelenggara pelayanan perijinan dan non perijinan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan dan non perij maksud dan tujuan pelimpahan kewenangan: batasan pelimpahan kewenangan: cc. jenis perijinan dan non perijinan yang dilimpahkan: dan pengawasan dan pembinaan terhadap penerima pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan. bagian kedua jenis perijinan dan non perijinan jenis perijinan dan non perijinan meliputi jin gangguan ho): ijin mendirikan bangunan imb): ijin usaha industri iui): tanda daftar industri tdi), tanda daftar gudang tdg): surat ijin usaha perdagangan sup): tanda daftar perusahaan tdp): ijin pemakaian tanah tren: jin pengeboran sip) pengambilan air sisa) air bawah tanah abt): ijin usaha pertambangan iup): ijin ketenagalistrikan non pln (genset): ijin rumah sakit kelas dan kelas ijin klinik: ijin spa: ijin optik: ijin toko obat: ijin apotek: ijin laboratorium klinik: ijin usaha hotel: ijin usaha rumah makan: ijin usaha tempat rekreasi: ijin usaha jasa kontruksi ijuk): ijin trayek: ijin usaha perusahaan bengkel: ijin menggunakan parkir kendaraan oleh swasta, ijin reklame: ijin usaha peternakan dan perikanan, ijin rumah pemotongan hewan: ijin usaha dan unit penanganan daging bahan asal hewan: ijin pendirian lembaga pelatihan kerja lpk) swasta: yin pendirian bursa kerja khusus bkk): ijin permainan ketangkasan milyar, elektronik, play station, karaoke dan pertunjukan umum: yin usaha jasa pariwisata: ijin praktek tenaga kesehatan: ijin lokasi dan penetapan lokasi: ijin penelitian research kkl kkn: ijin pemakaian sarana dan prasarana: ijin pemakaian laporan:, ijin pemakaian jalan dan jembatan: ijin usaha jasa terkait dengan sungai dan waduk: ijin pembuangan sampah langsung tpa: jin penebangan pohon penghijauan peneduh: ijin usaha jasa pengolahan limbah tinja: jin pengobat tradisional akupunktur: surat terdaftar pengobat tradisional patah tulang, sunat, pijat refleksi, tabib, shine, tenaga dalam, paranormal, dll): ijin lingkungan: ijin pendirian menara telekomunikasi: tanda daftar dan ijin usaha produksi benih bibit: tanda daftar pengedar benih bibit: s0. non perijinan tata ruang: s1. non perijinan alih fungsi lahan: non perijinan crossing jalan: dan non perijinan verifikasi gambar perencanaan analisa rab struktur uji sindir. bagian kedua persyaratan dan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan persyaratan dan waktu pelayananjinan dan non perijinan penyelenggara pelayanan perijinan dan non perijjinan dan non perijinan yang memerlukan lebih dari (satu) ijin dalam (satu) lokasi dilaksanakan secara pararel. mekanisme penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijjinan dan non perijinan sesuai dengan kewenangannya. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan dilakukan secara line (pelayanan berbasis teknologi). jenis dan mekanisme perijinan dan non perijjinan dan non perijinan. bab tim teknis perijinan dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijsatuan kerjajinan dan non perij yang berlaku. bab viiijin atau non perijinan, sebelum mendapatkan ijin sebagaimana ketentuan yang berlaku: mengalihkan obyek yang diijinkan lokasi dan atau orang badan hukum lain. dikecualikan dari ketentuan huruf terhadap ijin dan atau non perijjinan dan non perijjin dalam hal sebagai berikut menyalahgunakan ijin dan atau non perijyang berlaku bidang perijinan dan atau non perijinan. bab biaya penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perij yang berlaku. segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijjinan dan non perijjin dan non perijyang berlaku. dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan dilaksanakan pengawasan internal terhadap pejabat penyelenggara pelayanan perijinan dan non perijroses perijinan dan atau non perij
berita daerah kabupaten majalengka ba. mil nomor tahuncegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka perlu melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup pada setiap usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf maka perlu menyusu. kepala dlh melakukan pengumuman untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib amdalsepuluh) hari kerja sejak diumumkan. kepala dlh melakukan pengumuman untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upltiga) hari kerja sejak diumumkan.dan rekomendasi ukl upldan rekomendasi ukl upl. bagian kedua penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi ukl upl keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan hidup, atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup. kepala dlh menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup paling sedikit memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan dan kelembagaan. kepala dlh menerbitkan rekomendasi ukl upl berupa persetujuan, atau penolakanlh menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi ukl upl. dalam dlh. berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada kepala dlh menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi ukl upl. bab pembinaan dan pembiayaan bagian kesatupembiayaan penyusunan dokumen amdal atau ukl upl dibiay(l) biaya kegiatantim pemeriksbaspedoman pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan hidup kabupaten majalengka. jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ukl upl jenis usaha kegiatan satuan skala besaran pembangunanpangkalan tnial. ' ) ) e\| diluarkelas adan pembangunanpangkalan tniad. diluarkelas adan pasa luas. luas kd? monodenanad padam au, dan polri pembangunagudangmunisi semua besaran mea sin aan daop tan naa wali gan (ea beralih tammenpengandan dokiladkasa pencetakan sawah luar kawasan hutan luas (terletak pada satu hamparan lokasi budidaya tanaman pangan dan holtikultura. ' \| semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. luas (terletak lokasi tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. luas (terletak pada satu hamparan lokasi beras jam budidanamanperkebunan. \|o000000000000 tama teman dalam kawasan budidaya non kehutanan. luas jb. tahunan denganatautanpa unit pengolahannya: dalamkawasan budidaya non kehutanan \|ha luas bidang peternakan (terletak pada satu hamparan lokasi campuran pada satu hamparan lokasi campuran pada satu hamparan lokasi tea pada satu hamparan lokasi ayamraspetelur jekorinduk populasi2z ayam ras pedaging, ekor populasi ame denah ala campuran belt pga sena campuran campuran pane campuran campuran campuran campuran telan mem campuran ara eee te hasil perikanan p2hp). usaha penanganan pengolahan. usahapengolahantradisional ton hari unit kapasitas (perebusan,penggaraman,pengeringan,pengasapan, dan atau fermentasi usaha penanggulangan pengolahan modern maju unit semua besaran seperti: pengolahan pembekuan coid storage ikan upi(pen pengalengan ikan: hasil tepung pengekstrasian ikan atau rumput laut. ikan,minyak ikan,khitan khitanan,gelar tin, atc karageenan,a gar agar,produk berbasis surimi budenyapenamangnae. ton hari jumlah intensif. luas, atau luas5 kapasitas produksi ton hari kapasitas produksi sea gan nga ae, er, penangkaran satwaliardihutanlindung ' \| semuabesaran penangkaran satwa liar dihutan produksi ' ' (ha \|usc5 pemanfaatan aliran liard hutanlindung semuabesaran pemanfaatan airdihutanlindungasean bee pengambilan air kurang dari dari daya atau debit wisataalam hutanlindung semuabesaran wisataalam dihutanproduksi ' semuabesaran aimdengan luasan, luas hutan tanaman rakyat htr),dengan luasan, luas hutan tanaman hasil rehabilitasi hth), dengansagu,nipah,bamboo yang meliputi kegiatan luas penanaman,pameran,pengayaan,pemeliharaan,pen gamawan,pemasaran hasil, dengan luasan. getah,kulit kayu,daun,buah atau biji,gaharu,yang luas meliputi kegiatan pemanenan,pengayaan,pemeliharaan,pengamanan dan pemasaran hasil,dengan luasan. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi. rotan,sagu,nipah,bamboo yang meliputi kegiatan luas penanaman,pemanenan,pengayaan,pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. getah kulit kayu,daun,buah atau biji,gaharu yang luas meliputi kegiatan pemanenan pengayaan ,pemeliharaan,pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. komoditas pengembangan bahan baku bahan luas bakar nabati (biofuel), dengan luasan. industri primer hasil hutan. kapasitas produksingusahaan pariwisata alam paa) zona luasangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran ena satwa liar yang diperdagangkan. pembangunantaman satwa untuk tujuan komersial semuabesaran nan naa depo pool angkutan depo angkutan iha oo fo2susu25 pembangunan depo peti kemas (ha \|025s luas25 ar luas lahan. luas luas lahan. luas pengujiankendaraanbermotor (ha \|lossless5 panjang. panjang pembangunan station kereta api ' ' (ha semuabesaran emmapenana jne jalanreldanfasilitasnya panjang kegiatan penempatan hasil keruk (dumping)di darat. volume, atau volume luas area dumping. luas perhubungan udara loo ala fasilitas berikut: ja. landasan pacu, panjang200 ib. terminal penumpang atau terminal arg, luas2. pengambilan air tanah liter detik debit (dari sumur dalam satu area,luas aa fasilitasnya: prasaranasisiudara,terdiri: 'a. perpanjanganlandasanpacu: \|50s panjang200 ( pembangunantaxiway: \|50class200 ( pengembanganapron: \|m2 \|500s luas1. ( pembuatanairstrip: \|s0astmass900o ana aan besaran dengan volume: luas, atau luas volume urugan: volume man ja. pembangunan terminal penumpang: \|m2 \|500s luas2. pembangunanterminalcago 1500class2000 tc. jasa boga: \|porsijhari produksi ta. powerhouse genset: ika o\|500x daya omset mai sma besaran untuk umum fasilitas penunjang lainnya, terdiri: pembangunan fasilitas pemancar ndb, semua semua ukuran dalam keane dalam lokasi bandara pen (kaset 2n2x (oi akan lokasi bandara ic. bengkeikendaraan bermotor, \|m2 1500situasi id. pemindahanpenduduk: ilusi00 pembebasan lahan. semua besaran. pembangunan bandar udara baru peserta fasilitasnya semua besaran (untuk fixed wing maupun rotary wing). bek: desa soe buah buahan dalam kaleng kemasan. \|ton tahun produksiriil buahan sayuran diminum dalamkemasan. semuabesaran kecap. miiterftahun produksiriil ,5juta ransum pakanjadiikan dan blora perairan lainnya. ton tahun produksi riil ternak. ransum pakanjadihewanmanis. \|ton tahun produksiriil ransum pakan setengah jadi ternak besar, ternak ton tahun produksi riil kecil, aneka ternak. pakan lain untuk ternak. ton tahun produksi riil tepung tulang. ton tahun produksi riil bir,minumanlain yang mengandung mat. ' e\| rar eng minuman ringan lainnya: liter tahun produksi riil ,2juta minuman ringan tidak tidak mengandung co2 liter tahun produksi riil ,6juta minuman ringan. botol tahun produksi riil minuman beralkohol kurang yo. semua besaran hasil proses mersesirisasi, benang kelantan celup. uonennnanrnana ngk penamaan ten penunjang produksi bubur kertas (pulp). eameetatmaaka lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri kimia dasar anorganik kalor alkali gas industri mulia bukan gas mulia, hasil teseeses. anorganik gas industri. elemen kimia, fosfida, karbida, air suling, murni, udara cairfudara kegempaan, asam anorganik, dan persenjataan zat asam dari bukan logam. basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam,e, klorida, bromide, iodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, sudah, periodat, sulfide, sulfit, tiosulfat, persulfat, nitrit, fosfit, fosfat, sianida silikat, hormat, dikromat, dsd.): fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif.juta getah kayu:tir kayu, minyak tir kayu, merosot kayu dan bafta kayu asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya. karbon aktif, arang kayu (charcoal,briket,arang tempurung kelapa): industri kimia dasar organik,bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya: hasil ikutan sisa dan jasa penunjang kimia das organik,bahan kimia dari kayu dan getah (gum). zat aktif permukaan: alkil sulphate linier alkylate sulphate( las), alkil benzene sulphate( abs) laki arial sulfonat, alkil olefin sulphate( aos), ally sulphate sodium alkil sulphate,sodium lauryn sulphate, alkil ether sulphate al aril ether haa permukaan lainnya. buatan tunggal lainnya,hasil ikutan sisa jasa penunjang industri,pupuk buatan tunggal. bahan pembersih rupiah investasi 600juta perekat dari bahan alami,see perabot rumah tangga barang hiasan barang rupiah investasi juta lainnya dari semen, hasil ikutan sisa, jasa penunjang industri barang lainnya dari semen: pot bunga dari semen. kapur tohor, kapur sihir kapur tembok, kapur hidrolik, kapur kembang,hasil ikutan jasa jasa penunjang industri kapur. industri kapur. perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa investasi jut: piring tanah liat tanpa dengan lajur (segala jenis), cangkir pisan tanah tanpa dengan lajur. batu bata berongga atau berongga press mesin, batu investasi juta bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat,hasil ikutan sisa&jasa penunjang industri batu bata dari tanah genteng kodok lajur atau tidak lajur press mesin: rupiah investasi jutal tahan api, bata tahan api rupiah investasi jutarupiah investasi juta dikalahkan:dan jasa penunjang industri barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya. barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan rupiah investasi juta barang dari batu untuk keperluan industri, barang rupiah investasi juta dari keperluan lainnya. ornamen patung dari marmer batu pualam barang investasi juta pajangan dari granit marmer batu pualam, barang pajangan dari enix:ngunan, hasil ikutan sisa jasa penunjang industriimpahan kewenangan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten majalengka berita daerah kabupaten majalengka tahun nomor memutuskan . teman bangunan. barang dari marmer batubses semen dalam bentuk lembaran, buluh pipa dan kelengkapan buluh dan pipa dari abses, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri barang dari abses untuk keperluan bahan bangunan. serat abses campuran, benang tali abses, pakaian perlengkapan pakaian alas kaki tutup kepala dari serat abses, kertas milbord dan bulu gempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang gtangga dari asbes, barang lainnyaijemaat tama mama batang kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran pelat baja, termasuk panduannya. industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja panduan atau bukan dari baja panduan atau bukan panduan: baja tempa bentuk lainnya. strip, full, dan bar batang. ekstruksilogambukanbesi. see dan section (profil) hasil tempaan. industrialatdapurdarialumunium. \|2z500 industri alat dapur dari logam bukan dari alumunium. ' dari logam. industriperabotrumah tangga dan kantordarilogam. baranglagilogam bukan alumunium untuk bangunan. barang dari alumunium untukbangunan. konstruksi bajauntukbangunan. \|oo000000000000000 \|pembuatan keteldanbejanateke. barang dari logam untuk kontruksilainnya. industripaku, murdanbaut. industriengsel,merender dan kunci darilogam. baja stainless. \|industripipadan sambungan pipadarilogam. industripipadan sambungan pipadarilogam. dimanapun. industri mesin uap, turbin dan kincir. industri motor pembakaran dalam. beapertanan perlengkapannya. aan perlengkapannya. pemeliharaan dan perbaikan mesin logam danau. aan industri mesinpercetakan. mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil ton tahun kapasitaskhusus. mesin kantoran akuntansi manual. \|o mesin kantoran komputasi akuntansi elektronika. men ne " peralatan tdi. peralatan tdi. had selama somos man tegangan. pemeliharaan dan perbaikan mesinlistrik. ' \| peralatan dan perlengkapansinar io2\| subasembirgan komponen elektronika. industri alat listrik untuk keperluan rumahtangga. inda enam enam pa, dan lampu ultraviolet. muatan listrik industri komponen lampulistrik. alatlistrikdan komponenlainnya. industri berkaekctroplating. kendaraanbermotorroda duajtga. roda dua tiga. industriperlengkapansepeda. dan pengatur manual. dan alat optic untuk ilmu pengetahuan. perlengkapannya. industrijamdan sejenisnya. berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu kapasitas: barang perhiasan. sia dan ann pribadi dari logam mulia ee pribadi dari bahan bukan logam mulia. nana penahan perlengkapannya, pensi. ban ana sni sama bean bener eka ono an. nan rumah potong ayam dan pengolahandaging. industribarangdarisemen. perakitanbarangelektronik. furniture dari alumunium daratan. ' \| indusinformualat pestisida. momen den oa, bnn pena gun nan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk,susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental. mentega, kejutan makanan dari usulannya. kasar nabati minyak gorengkelapa. (ton tahun produksiriil minyak oma kenapa sma minyak goreng lainnya dari dari nabati atau hewani. lainnya ton tahun produksi riil makanan dari tepung terigu pembuatangulalainnya. (ton tahun produksiriil sirupdanbahangula. (ton tahun pemakaian gula pengolahan gula lainnya selainsirup. ' kembang gula mengandung kakao, kakao ton tahun produksi riil olahan, makanan yang mengandung kakao: kembang gula yang tidak mengandung ton tahun produksi riil kakao. industri pati sari ubi kayu. pati palma. tahu .(tonftahun. jumlah kedai komponen bumbumasak. ' (ton tahun produksi riil industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi garam meja, garam bata dan garamlainnya. ' \| industrianekatmun. poo kain kelantan dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis, dan setengah sintetis, tumbuh tumbuhan: kain celup dari serat hewani, campuran serat sintetis, dan setengah sintetis, tumbuh tumbuhan. peluruhan pencucian tekstil pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan. san naa komponen rumah dari kayu (prefix housing). ' e decamtvepiymood partideboard, cardboard dan blackboard gigi, dan sendok krim, dari kayu. tar meubel, kontak tv. sumpit dan tusuksatedaribamboo. kertas koran, kertas tulis, dan cetak, kertas berharga,eee, jasa penunjang industri. (femuasmetatberemaran lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri kertas tissue. berikut, kertas dan kertas karton ytd, hasil ikutan sisa jasa, penunjang industri kertas lainnya. kertas karton berlapis, kertas stationary, hasil era kertas karton yatim. industripercetakan &penerbitan. kertas karton berlapis ikutan sisa jasa penunjang industri percetakan dan penerbitan pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxide) atau senyawa chow,pigmen dengan dasar campuran zinc sulfide dan barium sulphate termasuk barium sulfate,pigmen dari logamitanah,bahan pewarna ( zat warna tekstil. asa turunannya, zat warna untuk makanan dan obat obatan, pigmen organik, zat warna atau pigmen lainnya.hasil ikutan sisa &jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate rilis, zat warna dan pigmen. hasil antara phenol hasil antara inline dan turunannya, zat warna untuk makanan obat obatan,vinil acetaldehyde, tri chloro ethylene,chloride, metal butadiena,butadiena, butyl acrylic, butylene glycol, turunan butena lainnya. laki benzene,tricolor benzene, ethyl benzene,cyclohexane oxide sirene acrylonitril polimer san), benzene dan turunan lainnya. klorida, caprolaktam, toluena dan turunan lainnya. italic anhidrida, pure terephtalic acid pta), comune ene danplastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya. ana menghasilkan bahan kimia khusus. pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide,dioctyl phatalate dop), glycemic, butyl phthalate (dbp),diisonil phthalate (disp), diisodecyle phthalate (did), diisodecyl phthalate (dhp), acetonitrile, amylacetat, karbonil sulfit,diethyiphtalate, dimethyl sulfoxide, perlu lainnya. ee r alcohol,dipicu acid,acetic acid,ester lainnya. asam organic: nitric,italic,formil (asam semut),tannin,tartataric, dipicu acid, fatty, gluconic,picnic, aseticacid (sintetis bukan dari kayu),palmeri, static, glutamat acid, asam organik lainnya zat aktialkil olefin sulfonat (aos),alkil sulphate sodium alkil sulphate,sodium laurel sulphate,ally! eter sulphate alkil aril ether sulphate,seni,ammonium,kuartener,zat aktif permukaan lainnya. bahan pengawet: formalin (larutan formaldehida),naagin,dipasok,asam serbet,nitrit formaldehida sulfoksida, nitrit isoakorbat,nitril dehydroacetat,bahan pengawet lainnya. pesan alcohol,alcohol dan alcohol lemak lainnya. ae d.glusitol, polyhydric alkohol lainnya: bio gas. bahan organik lainnya: mono sodium climate msg),kalsium sitrat,saccharin, natrium selamat, garam gram stearat, bahan organik lainnya. hasil ikutan sisa jasa penunjang ikd organik yttga non sintetis. late ika bowman ran dan ikutan sisa jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran. sea penunjang industri pupuk lainnya. damar: alkil dan polyester,amino (aminoplas)poliamida, oxide, phenol, silicon, damar buatan lainnya. ara buatan (resin sintetis) bahan plastic. lateks sintetis, polybutadine br),polychobutadine sirene (cr), polycholoprene (neoprene), but! rubber (br),arcylonitrile butadiena rubber (nbr), karet buatan. obatnyamukpadat rupiah investasi 600juta hama (industri manufacturing). bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa naphtlene plenty, ethylene generator, piperidine,ammoniumguartener, triacantanol,senyawa lainnya. beuat anti dasar ct lainnya dari ers media bukan air. aasair. dilarutkan dalam media air dari bahan lainnya diencerkan dengan air. et lak lainnya. mean dan lak lainnya. sabun rumah tangga, sabun bukan untuk investasi juta keperluan rumah tangga,deterjen,pemutih,lelembut cucian enzim pencuciperawatan kulit, perawatan badan, cukur. kosmetiklainnya rupiah investasi 600juta hasilikutan sisa &jasa penunjang industrikosmetik perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis sama dengan 1kg). perekat dari damar sintesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama sianlasankia petang pelat bad man ikutan sisa jasa penunjang industri tinta. industri pengolahan pahakodok. \|industripastaubijalar. \|industrivennerkayukaret. industri aspal goreng aspal mix. \|industri ekayukaret. poo \|industrikaroseri mobil. \|industrial o2dann2. \|industri minyak kelapasawit. sales dan servis kendaraan bermotor. era industripengolahankayu. ho.) (stasiun pemanas crude oil. industri barang barang dariplastik. ' \|industri gulapasirputih. loo industri penggilingan karetshoet. industri baterai basah (akumulator listrik). bidan: wang terkonsentrasi. luas lahan, atau luas luas bangunan luas show room kendaraanffurniture dll. (m2 luas bengkel,servicekendaraan (m2 (luas industri handycraft kerajinan orang tenaga kerja musium, gallery,dan sejenisnya \|m2 luas j255 artpop tuas oo panti mandi uap spa \|m2 \|luas bar, karaoke, caf , diskotik, pub dan sejenisnya semuabesaran olahan industri says poo industri pembuatan mesin tenun yos industri pemecahan batu industripelintingan rokok gudang tembakau jm2 luas usaha pengeringan infanteri industri plastiklembaran kemasan karton itonftahun produksirill paku,kawat,berat' (ton tahun produksirill juta elektronik unit bulan produksirill \|lemari junitfbulan produksirill pengolahan biji mete itonhari produksiril jamuserbuk minuman serbuk (tonfhari produksirill pengolahan minyakrandu pengolahantempurungkelapa \|ton tahun produksirill buah buahan dalambotol (ton tahun produksirill sayuran yang lumayan ton tahun produksi rill air sari pekat buah buahan: ton tahun produksi rilly buahan dan sayuran: air sari pekat sayuran,bubuk sari sayuran dan ton tahun produksi rill2 buah buahan ikan atau biota perairan lainnya yang ton tahun produksi rill2 kalengan,binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan binatang lunak atau binatang berkulit keras produksi rilly2. beku,ikan atau biota perairan lainnya beku oleo chemical,minyak kasar atau lemak dari produksi rill2 hewani,minyak kasar nabati olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan produksi rill2 hewani sirup bahan dari gula pemakaian gula200 pati sari ubi kayu (tepung tapioka): produksi rill29. hasil ikutan sisa industri pati sari ubi on tahun produksi rilly9. teh ekstrak ton tahun produksi rilly2. daging sintesis,bubuk sari kedelai produksi rill21. kegiatan industri yang tidak termasuk angka sampai dengan angka dengan penggunaan areal: urban metropolitan: luas kota besar, luas10 kota sedang, luas15 kota kecil. luas20 rural pedesaan luas30 bidang pekerjaan umum jenis usaha tinggi, tinggi luas genangan, 50s luas mona tenun volume500. rehabilitasi bendungan atau waduk atau jenis tampungan lainnya tinggi, tinggi15 luas genangan, 50s luas wka ogan volume daerah irigasi. pembangunan baru dengan luas, 500s luas2000 peningkatan dengan luas: 500s luas pencetakan sawah,luas( berkelompok) 100s luas pengembangan rawa( reklamasi rawa untuk budi 500s luas daya pertanian) pembangunan pengamanan pantai dan perbaikan muara sungai. sejajar pantai(seawal revetment) panjang tegak lurus pantai(grin break water) 10s panjang bete memesan. ben una kanal banjir. kota metropolitan besar panjang:atau panjang5 volume pengerukan .000s volume500. kota sedang. panjang:atau panjang10 volume pengerukan volume pedesaan panjang:atau panjang volume pengerukan .000sx volume500. ii. jalan dan jembatan ae, pembangunan peningkatan jalan( termasuk jalan tol)yang membutuhkan pengadaan tanah luar remaja(ruang milik jalan) kota metropolitan besar panjang,atau 1panjang5 pengadaan tanah 2luas kota sedang panjang,atau 3panjang pengadaan tanah 5class10 pedesaan panjang:atau 10panjang pengadaan tanah 10class30 pembangunan subway underpass,terowongan tunnel,jalan laying fiy over,dan jembatan pembangunan subway underpass,terowongan tunnel,jalan laying fly over panjang panjang2 pembangunan jembatan (di atas sungai badan air). panjang bentang utama bentang utama500 bep persamaan tempat pemprosesan akhir( tpa)dengan system controlled landfill atau sanitasi landfill termasuk instalasi penunjang. luas kawasaajatau luas10 kapasitas total ton kapasitas tpa daerah surut luas landfill,atau luas kapasitas total ton kapasitas pembangunan transfer station kapasitas ton hari kapasitas pembangunan instalasi pengolahan sampah kapasitas ton kapasitas pembangunan insinerator kapasitas ton hari kapasitas pembangunan instalasi pembuatan kompos kapasitas ton ha 50s kapasitas transportasi sampah dengan kereta api kapasitas ton ha kapasitas pembangunan perumahan permukiman kota metropolitan: luas luas kota besar, luas luas kota sedang atau kecil: luas luas100 air limbah domestic permukiman pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja intl)termasuk fasilitas penunjang. luas,atau luas kapasitas m3hari kapasitas pembangunan instalasi pengolahan air limbah ipar). luas:atau luas kapasitas ton hari beban pembangunan system perpipaan air limbah (beverage off site sanction system)di perkotaan permukiman luas:atau luas500 kapasitas ton hari debit drainase permukiman perkotaan pembangunan saluran primer dan sekunder kota besar metropolitan,panjang panjang kota sedang,5 pembangunan jaringan distribusi(luas layanan), 100s luas500 pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang) kota metropolitan besar panjang10 kota sedang kecil panjang10 pengambilan air baku dari sungai,danau dan sumber air permukaan lainnya(debit). sungai danau, liter detik debit250 mata air liter detik debit250 pembangunan instalasi pengolahan air dengan liter detik debit pengolahan lengkap pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: pelayanan masyarakat oleh penyelenggaraan liter detik debit50 spam: kegiatan lain dengan tujuan komersil liter detik debit50 \|pembangunangedung too yoo ja. pembangunan gedung diatastanah bawahtanah.000s luas,000s luastb. pembangunan gedung diatas bawahtanah, fungsi keagamaan,meliputi bangunan masjid .000s fungsi sosial dan budaya,meliputi bangunan .000s luas&memutuskan menetapkalingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat dlh, adalah dinas lingkungan hidup kabupaten majalengkamajalengka. pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil pada dlh yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh bupati,dari. . pembangunan bangunan gedung bawah tanah ang melintasi prasarana dan atau sarana umum.000s luas10. gedung pelayanan pendidikan,pelayanan kesehatan,kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum. pengembangan kawasan permukimanbaru pengembangan kawan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi local pedesaan kota terpadu mandiri ktm eks transmigrasi,fasilitas pelintas batas ppl perbatasan): pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan kasih fisika lingkungan siap bangun. kali ember, nine blessedtanpa pemindahan penduduk, pembangunan kawasan tertinggal,terpencil,kawasan perbatasan,dan pulau pulau kecil, pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi local(penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa ktp2d,desa pusat pertumbuhan dpp). penanganan kawasan kumuh perkotaan. luas kawaslakukan dengan pendekatan peremajaan kota(urban renewed),disertai dengan pemindahan penduduk,dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun pengerukan sedimen pada drainase primer(channel volume dredging) pembuangan lumpur hasil pengerukan(dredging)ke jarak5 dumping site,dengan jarak dan luas dumping site luas1 pemasangan saringan sampah sungai drainase 30sxx50 primerjenis usaha kegiatan ' ' satuan mineral batubara,dan panas bumi ' ' \| kegiatan eksplorasi detail pada tahap iup semua besaran eksplorasi,yang berupa kegiatan melintasi dimensi yang mencakup: pemboran pembuatan puritan lubang bor shaft terowongan mineral,batubara dan panas bumi. luas perizinan,atau 5class200 luas daerah terbuka untuk pertambangan. ha(kumulatif tahun tahap operasiproduksi. daya55 bid cinsossa meng memuat panas bumi untuk listrik. batubara gambut kapasitas,dan atau ton tahun kapasitas jumlah material penutup yang pindahkan ton tahun volume mineral logam kapasitas,dan atau ton hari kapasitas jumlah material penutup yang pindahkan ton hari volume mineral bukan logam atau mineral batuan bps jumlah material penutup yang pindahkan ton hari material pengambilan air bawah tanah(sumur tanah liter detik debit50 eeseeseee (ti. minyak30 pembangunan kilang: lpg, mmscm produksi minyak. bold produksi produksi30. pembangunan kilang minyak pelumas bekas ton tahun produksi (termasuk fasilitas penunjang). surveiseismekdidarat. semuabesaran pemboraneksplorasiminyak dan gasbumididar. semuaberarn pemboran eksplorasi cbm gas metana didapat. semua besaran mann metana pipanisasi minyakdan gas bumi darat. (km ''\| semuabesaran bad ansninsbaar ssbabns nielsen perairan. blendingpremixsbahan bakar khusus. (ton tahun semuabesaran blendingminyakpelumas. ton tahun semuabesaran stasiun pengisian aspalcuah. semuabesaran stasiun pengisian bahan bakar umum darat dan semua besaran perairan. stasiun mini cng. \|mmscm semuabesaran listrikdan pemanfaatan energi ' \| tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. suit, tegangan skt( saluran kabel tegangan tinggi bawah tegangan pltu(dlam lokasi (plt minyak (dlam lokasi) \|mw sebaya100 plt (dalamilokas) mmw (\|5s daya100 plta dengan tinggi bendunganjatau tinggi15 kapasitas dayajatau daya50 luas genggaman. 10s luas c200 pusat tenaga listrik jenis lain. surya terpusat plus), daya10 biomassa dan gambut. daya10 angin bayu terpusat( plt). daya10 tenagalistrik untuk kepentingan sendiri. \|o,5bayar1o bidang kebudayaan dan pariwisata jenis usaha kegiatan satuan skala besaran \|listrikdan pemanfaatan energi. daya tarik wisata buatan binaan) kebun raya dan kebun binatang, semua besaran taman buru dan kebun buru, semua besaran theme park (taman bertema), semua besaran taman rekreasi(non theme), luas wisata buatan lainnya. semua besaran jasa makanan dan minuman restoran, rumah makan, bar dan atau diskotik, semua besaran kafe, spl jasa boga, jasa makanan dan minuman lainnya. penyedia akomodasi. semua besaran hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan: persinggahan caravan, penyediaan akomodasi lainnya. naam dan snn: bidang pengembangan nuklir jenis usaha kegiatan kedokteran nuklir indigo luar kegiatan rumah sakit wong fa terapi pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir sebagai reactor penelitian daya termal daya100 pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor. fabrikasi bahan nuklir. produksi elemen bakar tahun produksi125 produksi yellow cake. ton tahun produksi cc. pembangunan radiator tipe kolam). aktivitas aktivitas sumber bg,atau aktivitas kedokteran nuklir diagnostic vivo. \|. semua besaran bidang kesehatan jenis usaha kegiatan umum dan khusus. kelas a,b,c tempat tidur(sesuai atau kelas rs) sejenisnya. lab.kesehatan blk,b bulk,pmm, laksda), bpk semua besaran balai pengawasan fasilitas kesehatan). industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat. ber mane ten men klinik kesehatan dengan rawat inap il. semua besaran klinik kesehatan tanpa rawat inap wajib spl klinik bersalin. \|. semua besaran toko obat. po) wajib spl bea usa praktek dokter umum dengan perawatan: semua besaran praktek dokter gigi dengan perawatan, praktek dokter spesialis dengan perawatan, praktek bidan dengan perawatan praktek dokter umum non perawatan, wajib spl praktek dokter gigi non perawatan, praktek dokter spesialis dengan non perawatan, praktek bidan dengan non perawatan klinik kecantikan wajib spl kolam renang wajib spl bidang pengolahan limbah jenis usaha kegiatcope oli,timah dan fix spider,minyak pelumas bekas,aki bekas,solvent bekas,atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah daftar singkatan meter mmscm million metric square cubic feet per day meter persegi juta metric persegi kaki kubik per hari meter kubik terra bagguerel kilometer carrie hektar bbl barrels dwt dead weight tonnage bobot mati lws low water springs kilovolt kilovoit amber megawatt kepala keluarga rp. rupiah kilogram bold barel oil per day minyak barrel per haripemrakarsa. penyusunan spl adalah kegiatan pengisian spl yang dilakukan oleh pemrakarsnerbitkan perizinan melakukan usaha dan atau kegiatamdal atau ukl upl sebagaimana dimaksud pada dan wajib membuat spl. jenis . jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. lokasi rencana usaha dan atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten majalengka. bab penyusunan dokumen lingkungan hidup bagian kesatu jenis dokumen lingkungan hidup dokumen lingkungan hidup terdiri atasamdal dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas dokumen kerangka acuan, andal, dan rkl rpserangka acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat pendahuluan, selingkuhan . selingkuhan, metode studi, daftar pustaka, dan lampiran. andal sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat pendahuluan:sebagaimana dimaksud dalam huruf memuatpegawai asn pada dlh dilarang menjadi penyusun amdaamdal. bagian ketiga ukl upl, dan lampiran. . pegawai asn pada dlh dilarang menjadi penyusun ukl upukl upl. bagian keempat spl spl sebagaimana dimaksud dalam hurufiii penilaian amdal dan pemeriksaan ukl upl bagian kesatu penilaian amdal kerangka acuan yang telah disusun pemrakarsbersama pemrakarsa dankepada komisi penilai amdal untuk dinilai oleh tim teknis. tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir dan. jangka waktu penilai.:. kerangka acuan tidak berlaku apabila pemrakarsa tidak menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan paling lama (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikan oleh komisi penilai amdal., maka pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan. andal dan rkl rpl yang telah disusun pemrakarsa diajukan kepada dlhandal dan rkl rpl. andal dan rkl rpldan menyampaikan hasil penilaian andal dan rkl rpl kepada komisi penilai amdal. dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa andal dan rkl rpl perlu diperbaiki, maka komisi penilai amdal mengembalikan dokumen andal dan rkl rpl kepada pemrakarsa. pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan andal dan rkl rpl kepada komisi penilai amdal dan komisi penilai amdal melakukan rapat penilaian akhir serta membuat rekomendasi penilaian. komisi penilai amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian andal dan rkl rpl berupa kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan kepada bupati melalui kepala dlh. kepala dlh menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. jangka waktu penilaian andal dan rkl rpl paling lama (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen andal dan rkl rplbagian kedua pemeriksaan ukl upl formulir ukl upl yang telah disusun pemrakarsa diajukan kepada dlh. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud, kepala dlh melalui tim pemeriksa dokumen ukl upl memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ukl upl. dokumen ukl upl yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dinilai oleh tim pemeriksa dokumen ukl upl. dalam hal hasil pemeriksaan tim menunjukkan bahwa dokumen ukl upl perlu diperbaiki, maka tim pemeriksa mengembalikan dokumen tersebut kepada pemrakarsa. pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ukl upl kepada tim pemeriksa dan pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu (sepuluh) hari sejak dokumen ukl upl dinyatakan lengkap secara administrasi. dalam pemeriksaan dokumen ukl upl, tim pemeriksa bisa meminta bantuan kepada instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan dokumen ukl upl. apabila diperlukan pemrakarsa selaku penyusun dokumen ukl upl melakukan expose presentase hadapan instansi dan stakeholder terkait. berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen ukl upl, kepala dlh menerbitkan rekomendasi persetujuan ukl upl sebagai dasar penerbitan izin lingkungan atau penolakan ukl upl. bab permohonan dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi ukl upl bagian kesatu permohonan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi ukl upl pemrakarsa selaku penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengajukan permohonan kelayakan lingkungan hidup dan atau rekomendasi ukl upl kepada bupati melalui kepala dlh yang dilengkapi dengandan setelan peta lokasi usaha dan atau kegiatan. kepala .
ngendalian penyakit tidak menularpenyakit tidak menular seperti penyakit kanker, penyakit gangguan metabolisme, penyakit degeneratif, gangguan mental dan kecacatan fisik kabupaten kepulauan tanimbar cenderung meningkat baik angka kesakitan maupun angka kematian, untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian perkembangan penyakit dimaksud antara lain melalui deteksi dpenyakit tidak menular kabupaten kepulauan tanimbar,memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang pengendalian penyakit tidak menular kabupaten kepulauan tanimba. bupati adalah bupati kepulauan tanimbar. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten kepulauan tanimbar. skpd adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten kepulauan tanimbar. kecamatan adalah kecamatan yang berada wilayah kabupaten kepulauan tanimbar. masyarakat adalah orang termasuk badan instansi organisasi perusahaan swasta yang berada wilayah kabupaten kepulauan tanimbar. penyakit tidak menular yang selanjutnya disebut ptm adalah penyakit yang tidak menularkan orang lain. pengendalian penyakit tidak menular yang selanjutnya disebut pengendalian ptm adalah pencegahan timbulnya faktor risiko ptm dan mengendalikan faktor risiko ptm untuk mencegah terjadinya ptm dalam rangka menurunkan insidensi dan prevalensi ptm, komplikasi kronik,kecacatan dan kematian prematur akibat ptm. faktor risiko penyakit tidak menular yang selanjutnya disebut ptm adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang beresiko sakit penyakit tidak menulpos pembinaan terpadu penyakit tidak menular yang selanjutnya disebut posyandu ptm adalah tempat dilaksanakannya kegiatan secara terintegrasi untuk mencegah dan mengendalikan ptm berbasis masyarakat sesuai sumber daya dan kebiasaan masyarakat. surveilans ptm ptder kesehatan adalah anggota masyarakat termasuk pns binaan dinas kesehatan kabupaten kepulauan tanimbar yang membantu melaksanakan pembangunan kesehatan kabupaten kepulauan tanimbar secara sukarelgaya hidup sehat. prevalensi adalah jumlah kasus dibandingkan dengan jumlah populasi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. bab asas dan tujuan asas asas pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular adalah: berpihak kepada rakyat, bertindak cepat dan akurat, pemberdayaan dan kemandirian, penguatan kelembagaan dan kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas. tujuan pengendalian penyakit tidak menular adalah menekan prevalensi penyakit tidak menular dan faktor risikonya melalui deteksi dini penyakit tidak menular. bab iii pengendalian penyakit tidak menular bagian kesatu umum pengendalian penyakit tidak menular dilakukan pemerintah bersama masyarakat dengan cara pencegahan ptm, penanganan kasus ptm, monitoring berkelanjutan kasus ptm, dan pelaksanaan rujukan ptm. bagian kedua pencegahan pencegahan ptm sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui upaya promosi kesehatan, deteksi dini dan monitoring ptm melalui posyandu ptm, dan surveilans ptm. promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat. promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab dinas kesehatan yang didukung oleh skpd terkait. kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk mengetahui penyakit tidakmenular sedini mungkin. deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dapat dilakukan masyarakat, sekolah, instansi pemerintah maupun swasta dan kegiatan regia'.an massal yang lain. kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkesinambungan dengan membentuk posyandu ptm. pembentukan posyandu ptm instansi pemerintah maupun swasta sebagaimana dimaksud pada dan minimum (satu) posyandu ptm setiap instansi. posyandu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: kader yang bertugas setiap bulan dengan sasaran pemeriksaan masyarakat usia tahun keatasbulan melaksanakan pendampingan pada kader posyandu ptm. kegiatan yang dilakukan oleh kader sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: melakukan wawancara faktor risiko ptm, memeriksa setiap peserta posyandu meliputi tinggi badan,berat badan, lingkar perut, tekanan darah, analisa lemak dalam tubuh dan arus puncak pernafasan.memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, memeriksa setiap peserta posyandu meliputi analisa gula darah, cholesterol,asam urat, iva,cbe dan rujukan bula ada kelainan, memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan monitoring ptm kepada puskesmas setempat. kegiatan kaderuntuk melaporkan setiap ditemukan penyakit tidak menular dan komunikasinya. surveilans berbasis masyarakat atau kader ptm melaporkan kepada petugas kesehatan desa kelurahan puskesmas pembantu puskesmas apabila melaksanakan deteksi penyakit tidak menular. bagian ketiga penanganan penanganan kasus ptm sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan puskesmas dan rumah sakit. bagian keempat monitoring berkelanjutan monitoring berkelanjutan kasus ptm sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk melihat perkembangan faktor risiko penyakit tidak menular secara berkesinambungan. monitoring berkelanjutan dilakukan oleh dinas kesehatan minimal (satu) bulan sekali. pelaksanaan rujukan ptm sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan melimpahkan wewenang pelayanan kesehatan jenjang layanan kesehatan yang lebih tinggi. bab pengendalian ptm lingkungan pemerintah kabupaten setiap skpd membentuk (satu) posyandu ptm. posyandu ptm sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kader pada skpd yang bersangkutan minimal (lima) orang. posyandu ptm skpd dilaksanakan setiap (satu) bulan sekali. pelaksanaan posyandu ptm skpd dibiayai secara swadaya. bab kerjasama dalam pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain. tukar menukar informasi (cross notifikasi), dan pembiayaan rumah sakit bagi bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan sistem jaminan kesehatan nasional. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai peraturan perundang undangan. bab peran serta masyarakat setiap orang dapat turut berperan serta berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menularlayanan deteksi dini penyakit tidak menular, membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular, menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bantuan tenaga, dana, keahlian, atau dalam bentuk lain. bab vii pembinaan, pengawasan dan pelaporan pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular dilakukan oleh dinas kesehatan berkoordinasi dengan skpd dan instansi terkait lainnya. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular dilakukan secara bertingkat sebagai berikut: tingkat kabupaten oleh dinas kesehatan, tingkat kecamatan oleh puskesmas dan tingkat desa kelurahan oleh bidan penanggungjawab wilayah bersama kader posyandu ptm. semua institusi pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh swasta wajib melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus penyakit tidak menular menurut wilayah domisili asal pasien kepada bupati melaluijuli2019 bupati kepulauan bar, fallon diundangkan saumlaki padatanggal julykuaaka petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan bupati tuban nomor tahun perlu disesuaikan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaannyatuban tahun seri nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah,, maka untuk selanjutnya penyebutan kata dinasharus dimaknai sebagai dinas komunikasi dan informatikuli bupati retribusi pengendalian menara telekomunikasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi komponen biaya jumlah sat uan jumlah volume biaya pengawasan kunjungan rp.) rp.) transportasi tim hari uang harian orang hari honorarium tim tim bulan pengendalian dan pengawasan atk tahun total biaya operasional per tahun keterangan biaya rata rata atau tarif per menara per tahun rp. total biaya dibagi jumlah menara buah) pembulatan rp. atas dasar penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatas, didistribusikan dengan menggunakan variabel jarak tempuh dan jenis menara, dengan perhitungan sebagai berikut indeks indeks variabel jarak jenis tarif dasar besarnya retribusi tempuh menara sub atau 4x5) dalam kota rp. rp. menara pole rp. rp. menara kaki rp. rp. cc. menara kaki rp. rp. indeks indeks variabel jarak jenis tarif dasar besarnya retribusi tempuh menara atau 4x5) luar kota rp. rp. menara pole rp. , \| rp. menara kaki rp. rp. cc. menara kaki rp. rp. keterangan dalam kota desa kelurahan yang jaraknya maksimal dari pusat kota pemerintah kabupaten tuban. luar kota desa kelurahan yang jaraknya diatas dari pusat kota pemerintah kabupaten tuban. formulasi penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi rpm) indeks variabel jarak tempuh indeks variabel jenis menara tarif. bupati an, fatal hudpemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat corona virus disease coviduntuk memberikan stimulus kebijakan bagi penerima kredit usaha rakyat yang terdampak pandemi corona virus disease covid perlu diaturnyusun petunjuk teknis penggunaan sistem informasi kredit program siap)april sampai dengan masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganhukum, persidangan, dan pawan pagan masyarakat, rae kiat hadi priatna neakjangka waktu permen kebijakan kur tahun) mirror matamu perpanjangan sesuai jangka waktu permen kebijakan awal tahun) restrukturisasi kur tahun) stan ii. penambahan limit plafon kur bagi penerima kur terdampak pandemi corona virus disease covid jenis kur limit aktif default total limit default maks. outstanding) akumulasi plafon)50 juta kur mikro sisa outstanding rp250il.25 juta kur mikro sisa outstanding rp125jenis kur limit aktif default total limit default maks. outstanding) akumulasi plafon)ak ala biro hukum, persidangan, dan masyarakat, nan kiat hadi priatna nak nip l97ketentuan khusus kur terdampak pandemi corona virus disease (covid laporan pelaksanaan perlakuan khusus kur terdampak pandemi corona virus disease covid sebagai berikut:provinssektor ekonomlaporan sebagaimana dimaksud dalam angka disampaikan dalam format sebagaimana diatur dalam lampiran iii dan lampiran peraturan menteri koordinator ini. laporan sebagaimana dimaksud dalam ala biro hukum, persidangan, dan kurungan masyarakat, rebel rae na kak hadi priatna ini97perlakuan khusus kur terdampak pandemi corona virus disease (covid per provinsi pembebasan angsuran bunga kur dan atau penundaan pembayaran angsuran pokok kur kur penempatan baki baki baki baki baki penerima penerima penerima penerima penerima kur debut kur debut kur debut kur debut kur debut kur kur kur kur kur lah yo. papua yo. ttl oo le. to. he. lo.
kemanfaatan, dan daya dukung atas kelancaran proyek strategi nasional, serta konektivitas antarinfrastruktur dan atau pusat kegiatan ekonomi, sehingga pelaksanaan proyek strategis nasional menjadi tepat sasaran dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat dan stabil, serta realisasinya secara konkret pemerataan hasil pembangunan nasional seluruh lapisan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri koordinator bidang perekonomian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan melakukan evaluasi atas usulan dan daftar proyek strategis nasional untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam menetukan kelayakan suatu proyek strategis nasional dalam daftar proyek strategis nasional atau menetapkan perubahan daftar proyek strategis nasional setelah mendapat persetujuan dari presiden; kebutuhan, mempertimbangkan yang prioritas bahwa proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala menimbang center! koordinator bidang perekonomian republik indonesia, dengan rahmat tuhan yang maha esasalin center! koordinator bidang perekonomiabahwa penetapan perubahan daftar proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf memerlukan payung hukum dalam bentuk peraturan menteri koordinator bidang perekonomian sehingga daftar proyek strategis nasional memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat untuk dijadikan dasar acuan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasionaldaftar proyek strategis nasional; mengingat menetapkan perubahan daftar proyek strategis nasional. daftar proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada merupakan daftar proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam lampirekonomian tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. koordinator bid ang memutuskan: mente peraturanetapkan peraturan menteri koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. perubahan daftar proyek strategierita negara republik indonesia tahun nomor benny riy anto ttdseptember hilang.ga hartanto ttd. menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia; ditetapkan jakarta pada tanggal septembermemerintahkan mengetahuinya, orang setiap agar daftar proyek strategis nasional loka sektor jalan dan jembatan jalan tol serang palembang provinsi banten jalan tol medan binjai bagian dari ruas provinsi sumatera utara trans sumatera jalan tol pekanbaru kandis dumai bagian provinsi riau dari ruas trans sumatera jalan tol kisaran tebing tinggi bagian dari provinsi sumatera utara ruas trans sumatera alan tol sigla banda aceh bagian dari ruas provinsi aceh trans'dari provinsi sumatera tara trans sumatera jalan tol langsa lhokseumawe bagian dari provinsi aceh trans sumatera jalan tol lhokseumawe sigla bagian dari provinsi aceh trans sumatera proyek perubahan daftar proyek strategis nasional lampu randaftar proyek state gl$ nasional kasialan tol bing tinggi pernah tang sian tan jalan tol muara enim lubuk linggau provinsi sumatera lahat bagian dari trans sumatera sela tan jalan tol lubuk linggau curup bengkulu provinsi sumatera 1 tan alan tol cileungsi sumedang dawuan provinsi jawa barat jalan tol ciawi sukabumi dirancang provinsi alan tol serpong cinere provinsi ban ten dan provinsi jawa barat jalan tol cinere jagorawi provinsi jakarta dan provinsi jawa barat jalan tol manggis cibitung provinsi jawa barat jalan toi cibitung cilincing provinsi jakarta dan provinsi jawa barat jalan tol bekasi cawang kampung melayu provinsi dki jakarta dan provinsi jawa barat jalan tol serpong balaraja provinsi banten daftar proyek strategis nasional lo.kasi jalan tol semana sunter bagian dari ruas provinsi dki jakarta tol dki jakarta alan tol sun ter pulo alan tol pasar minggu casablanca bagian provinsi dki jakarta dari ruas tol dki jakarta alan tol pasuruan pro bolango provinsi jawa timur jalan tol probolinggo banyuwangi provinsi jawa timur alan tol krian legenda bunder manyar provinsi jawa timur jalan tol jakarta cikampek sisi selatan provinsi dki jakarta dan provinsi awa barat penambahan lingkup jalan tol ngawi provinsi jawa timur kertosono kediri penambahan lingkup jalan tol depok provinsi awa barat antasari penambahan lingkup jalan tol solo provinsi jawa tengah yogyakarta kulon progo dan provinsi yogyakarta penambahan lingkup jalan tol bogor ring road provinsi jawa barat jalan tol gedebage tasikmalaya cilacap provinsi jawa barat dan provinsi jawa tengah alan tol semarang harbour provinsi awa tengah alan tol makassar maros sungguminasa provinsi sulawesi takalar mamminasata) sela tan jalan tol akses pelabuhan patimban provinsi jawa barat daftar proyek strategis nasional kasi pembangunan jalan tol samarinda bontang provinsi kalimantan timurrovinsi bali pelabuhan likupang provinsi sulawesi utara makassar new port provinsi sulawesi sela tan terminal multipurpose labuan bajo provinsi nusa tenggara timur inland waterways cikarang bekasi laut provinsi dki jakarta cbl) dan provinsi awa barat pembangunan pelabuhan patimban provinsi awa barateksisting dan provinsi papua barat agarn tangan pelabuhan hub internasional provinsi sulawesi utara tung pengembangan pelabuhan benda bali maritime provinsi bali tourism hub) pem bangunan pelabuhan ambon baru new provinsi maluku ambon daftar proyek strategis nasional kasi pembangunan pelabuhan palembang baru new provinsi sumatera palembang tanjung carat sela tan sektor bandar dara bandar udara baru yogyakarta kulon progo provinsi d.i. yogyakarta bandar dara kediri provinsi jawa timur bandar udara komodo labuan bajo provinsi nusa tenggara timur pengembangan bandar udara internasional provinsi nusa tenggara lon bok praya barat pengembangan bandar udara adi soemarmorovinsi papua barat pembangunan bandar udara bali utara provinsi bali tan bagian selatan) kereta api provinsi kalimat tan cangkang tengah kereta api rantau rapat duri pekanbaru provinsi sumatera utara dan provinsi riau kereta api akses bandar udara baru provinsi .i. yogyakarta yogyakarta kulon pro kereta api jakarta surabaya provins.i. yogyakarta, dan provinsi jawa timur high speed railway jakarta bandung provinsi dki jakarta clan provinsi awa barat daftar proyek strategis nasional lokasiawa barat bogor, depok, dan bekasi penyelenggaraan angkutan massal berbasis rel provinsi bali wilayah badung buleleng kereta api logistik lahat muara enim provinsi sumatera prabumulih arahan lampung clan selatan dan provinsi prabumulih kertapati palembang lampung light rail transit lrt) provinsi sumatera provinsi sumatera selatan metro palembang) sela tan light rail transit lrt) jakarta international provinselevated inner loop line jatinegara tanah provinsi jakarta abang kemayoran mass rapid transit mrt) jakarta east west provinsi jakarta, phase provinsi banten, dan provinsi awa barat sektor kawasan kawasan industri kuala tanjung provinsi sumatera utaraorang provinsi kalimantan sela tan kawasan industri bantaeng provinsi sulawesi sela tan kawasan industri morowali provinsi sulawesi tengt tan utara kawasan industri miliar serang provinsi banten daftar proyek strategis nasional kasi tan kawasan industri tanjung enim provinsi sumatera sela tan kawasan ekonomi khusus tanjung api api provinsi sumatera sela tan kawasan terintegrasi bakauheni provinsi lampung pembangunan underground simpang lima provinsi jawa tengah kawasan industri batang provinsi jawa tengah sektor perumahan pembangunan rumah susun provinsi dki jakarta pembangunan bantuan rumah swadaya nasional sektor bendungan dan irigasi bendungan pasangkayu provinsi kalimat pidekso provinsi awa tengah bendungan tugu provinsi awa timur bendungan karalloe provinsi sulawesi sela tan bendungan meureubo provinsi aceh bendungan tapin provinsi kalimantan sela tan bendungan passeloreng provinsi sulawesi sela tan bendungan tolak provinsi sulawesi utara bendungan bintang bano provinsi nusa tenggara barat bendungan harian provinsi banten bendungan rukh provinsi aceh daftar proyek strategis nasional lokasi1 tan bendungan semantik provinsi jawa timur bendungan pamukkulu provinsi sulawesi sela sidang provinsi bali bendungan marga tiga provinsi lampung bendungan bagong provinsi jawa timur bendungan randugun ting provinsi jawa tengah bendungan may provinsi nusa tenggara timur bendungan bolango ulu provinsi gorontalo bendungan napungetedaftar proyek state nasional kasibodong bodong provinsi sulawesi barat tang sela tan pembangunan bendung dan jaringan irigasi provinsi sulawesi daerah irigasi alias sela tang rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi provinsi awa tengah lapan pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi provinsi kalimantan rawa telak timur pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi provinsi sumatera lempung sela provinsi jawa timur sistem penyediaan air min spam) kota provinsi lampung bandar lampung sistem penyediaan air minum spam) regional provinsi awa barat jatiluhur daftar proyek strategis nasional kasi sistem penyediaan air minum spam) regional provinsi awa tengah wasusokas sistem penyediaan air minum spam) regional provinsi banten dan harian serpong provinsi jakarta sistem penyediaan air minum spam) regional provinsi .i. yogyakarta kalijodo bantul, kulon progo) sistem penyediaan air minum spam) regional provinsi bengkulu ben teng tema bengkulu tengah, kota bengkulu, dan seluma) sistem penyediaan air baku bendungan sidang provinsi bali sarana dan prasarana air baku harian provinsi ban ten jakarta seuieraqe system jss) provinsi dki jakarta sektor tanggul pantai tanggul pan tai provinsi dki jakarta, provinsi awa barat, dan provinsi banten sektor energi kilang minyak bontang provinsi kalimantan timur kilang minyak tuban ekspansi) provinsi jawa timurt tan timur, provinsi riau, dan provinsi sumatera sela ert tan gan daftar program strategis keteranganprogram nasional strategisii. program daftar proyek strategis nasional kasi pengen tangan lapangan unifikasi gas provinsi jawa timur gambaran tiang biru pembangunan jaringan gas kota nasional pembangunan transmisi pipa gas ruas provinsi jawa barat cire bon semarang, ruas kek sei tangki provinsi jawa tengah, dumai, dan ruas west natuna transportation provinsi sumatera utara system emping) provinsi riau, provinsi kepulauan riau gasifikasi batu bara tanjung enim provinsi sumatera sela tan pembangunan fasilitas coal methanol kutai provinsi kalimat cilacap, iii provinsi sumatera laju green refinery, hidrogenasi cpo pt. putri selatan, dan provinsi palembang, katalis merah putih pupuk kujang jawa barat cikampek) sektor teknologi percepatan pembangunan technopark nasional proyek satelit multifungsi orbitpengembangan industri garam nasional sektor pendidikan pembangunan kam pus universitas islam provinsi jawa barat internasional indonesia program pembangunan smelter terdiri dari: pembangunan (empat belas) fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas nikel oleh: ang and fang brother morowali, sulawesi tengah; artabumi sentra industri morowali, sulawesi tengah; sulawesi resources morowali, sulawesi tengah; program pembangunan smelter daftar proyek diatur dalam peraturan presiden ten tang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik ber basis teknologi ramah lingkungan. program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik sel) fokus lokasi disp danau toba, disp borobudur, disp mandalika, disp labuan bajo, dan disp likupang. program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional program pengembangan jalan lokasi exit tol pada provinsi. akses exit tollerbatasan program pengembangan kawasan pos lintas batas negara plan),merataan ekonomi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ts) skala besar tam. percepatan infrastruktur presiden ten tang pembangunan ketenagalistrikan); pengembangan pembangkit listrik tenaga surya plus) atap nasional; keteranganprogram strategis nasional daftar program strategis nasional utara; aneka tambang nigeria kaltim halmahera timur, maluku utara; dan teka mining resources halmahera tengah, maluku utara. pembangunan (lima) fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit oleh: borneo alumina indonesia mempawah, kalimantan barat; dinamika sejahtera mandiri sanggau, kalimantan barat; kalbar bumi perkasa sanggau, kalimantan barat; laman mining ketapang, kalimantan barat; dan well harvest winning alumina refinery ekspansi) ketapang, kalimantan barat. konawe, sulawesi nickel dragon tenggara; virtue industry tenggara; sinar deli bantaeng bantaeng, sulawesi selatan; aneka tambang p3fh halmahera timur, maluku konawe sulawesi sela tan, tenggara; sungai raya nickel alloy indonesia konawe selatan, sulawesi tenggara; ceria nugraha innotata kolaka, sulawesi tenggara; marika mineral industri sulawesi sela tan, konawe wanting nickel indonesia morowali, sulawesi tengah; artha mining industry bombana, sulawesi tenggara; bintang smelter indonesia keteranganprogeam strategis nasional daftar program strategis nasional program terdiri dari:kendal semarang salatiga demak gro bondan, kawasan purworejo wonosobo magelang temanggung, dan kawasan brebes tegal pemalang;bali nusa tenggara, kalimantan timur, sulawesi utara dan integrasi pelindo pelindo iii, dan pelindo dalam pelindo ii. program pengembangan supercup daftar proyek diatur dalam peraturan presiden ten ingkatan penyediaan pangan nasional food estate;keterangan program strategis nasional daftar program strategi1s onal ~===n,sesuai dengan aslinya ~~~ ~<a?~ hukum dan organisasi, airlangga hartanto ttd. center! koordinator bidang perekonomian republik indonesia, daftar program strategis keteranganprogram nasional strategis nasional percepatan pengembangan wilayah lainnya yang ditetapkan dalam peraturan presidenorganisasi dan tata kerja kementerian koordinator bidang perekonomian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan kebijakan penyederhanaan birokrasi lingkungan organisasi kementerian koordinator bidang perekonomian, bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilaksanakan dalam bentuk penataan organisasi dan tata kerja kementerian koordinator bidang perekonomian merupakan wujud konkret dari komitmen dan kesungguhan dalambahwa penataan organisasi dan tata kerja kementerian koordinator bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam hurufagian persidangan menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyiapkoordinasi pelaksanapelaksanaan dokumentasi, ketatausahaan dan digitalisasi dokumen serta penyusunan laporfasilitasifasilitasi penyiapan persidangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan, pengurusan undangan dan konfirmasi bahan, serta saranamfasilitasi pelaksanaan rapat, pengoperasian peralatan rapat, distribusi bahan dan kehadiranpembuatan dan distribusi risalah, transkripsi, ketatausahaan pimpinan. biro umum terdiri atas: bagian rumah tangga dan pengadaan, bagian protokol dan tata usaha pimpinan, dan cc. kelompok jabatan fungsional. bagian rumah tangga dan pengadaan barang jasa serta kearsipan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian rumah tangga dan pengadaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, pemeliharcc.ngelolaan layanan kesehatan lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. bagian rumah tangga dan pengadaan terdiri atas: subbagian urusan dalam, dan kelompok jabatan fungsionalbarang milik negara, penyediaan layanan rapat, dan pengelolaan layanan kesehatansektor eksternal, asisten deputi perekonomian daerah dan sektor riil:rogram dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsionsusunan organisasi kelompok jabatan fungsionterkait dengan isu bidang perekonomian, cc. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomiawasan atas pelaksanaan fungsirtaniriset dan teknologi badan riset dan inovasi nasionaleputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional, staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi, staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan sumber daya alam, staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas, dan sumber daya manusia,, dan inspektorat. bab iii sekretariat kementerian koordinator bagian kesatu, program, dan anggaran dan organisasi, biro komunikasi, layanan informasi, dan persidangan dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, analisis dan harmonisasi kebijakan bidang perekonomian, pengelolaan data dan informasi, sertacc.analisis kebijakan, bagian data dan sistem informasi, bagian fasilitasi penguatan kinerja, dan kelompok jabatan fungsional. bagian program dan anggaran mempunyai tugas memberikan dukungan pelaksanaan koordinasi, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja kementerian koordinator bidang perekonomian, penyiapan penyusunan anggaran lingkunganbagian analisis kebijakan mempunyai tugas memberikan dukungan pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan serta pengembangan kajian bidang perekonompenyiapan pelaksanaan pengembangan kajian kebijakan bidang perekonomian lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian, dan cc. pelaksanaan tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan. bagian analisis kebijakan perekonomian terdiri atas: subbagian analisis kebijakan dan harmonisasi kebijakan, subbagian pengembangan kajian kebijakan, dan subbagian administrasi jabatan fungsional analis kebijakan. subbagian analisis kebijakan dan harmonisasi kebijakan mempunyai tugas penyiapan analisis dan harmonisasi kebijakan bidang perekonomian serta penyiapan bahan masukan kepada sekretaris kementerian koordinator. subbagian pengembangan kajian kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan pengkajian efektivitas kebijakan bidang perekonomian. subbagian administrasi jabatan fungsional analis kebijakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan jabatan fungsional analis kebijakbidang perekonomian, pengolahan dan penyajian data bidang perekonomian, dgumpulan data bidang perekonomian. subbagian pengolahan dan penyajian data mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian datacc. dan organisasi biro hukum dan organisasi mempunyai tugas melaksanapelaksanaan advokasi hukum, reformasi birokrasibiro hukum dan organisasi terdiri atas: bagian hukum bagian hukum ii, bagian reformasi birokrasi, bagian organisasi dan tata laksana, dan kelompok jabatan fungsionalanalisis dan harmoniscc. pelaksanaan dokumentkoordinasi penyusunan rancanganbagian hukum terdiri atas: subbagian hukum ekonomi makro dan keuangan, subbagian hukum pangan, agribisnis, perniagaan, dan industri: dan subbagian hukum badan usaha milik negara, riset, dan inovasi. subbagian hukum ekonomi makro dan keuangbagian hukum pangan, agribisnis, perniagaan dan industribagian hukum badan usaha milik negara, riset, dan inovasi,nyiapan analisis dan harmoniscc. pelaksanaan dokument dan perpajakan, penyiapan koordinasi penyusunan rancanganbagian hukum terdiri atas: subbagian hukum ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, subbagian hukum wilayah dan tata ruang, dan subbagian hukum kerja sama ekonomi internasional dan perpajakan. subbagian hukum ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengahbagian hukum wilayah dan tata ruangwilayah dan tata ruang. subbagian hukum kerja sama ekonomi internasional dan perpajakbagian reformasi birokrasi mempunyai tugas melaksanakan reformasi birokrasikoordinasi penyusunan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator bidang perekonomian, penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator bidang perekonomian, dan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator bidang perekonomian. bagian reformasi birokrasi terdiri atas: subbagian pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi subbagian pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi ii, dan subbagian pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi iii serta peningkatan dan kualitas pelayanan publikbagian pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi iibagian organisasi dan tata laksana mempunyai tugas, penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja, penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan sistem dan proses kerja, dan penyusunan peta proses bisnissumber daya manusia serta monitoring dan evaluasi serta pengembanganperencanaan sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanaklimampunyai tugas penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen bidang strategi, publikasi, dan pelaksanaan komunikasi layanan publik, serta penyiapan dan pelaksanaan persiddan pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik. biro komunikasi, layanan informasi, dan persidangan, bagian fasilitasi penyiapan naskah menteri, bagian persidangan, bagian hubungan masyarakat dan informasi publik, bagian manajemen strategi dan publikasi, dan kelompok jabatan fungsional: dan ketatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan menteri. bagian fasilitasi penyiapan naskah menteri terdiri atas: subbagian pengumpulan bahan naskah menteri, subbagian pengolahan dan harmonisasi bahan naskah menteri, dan subbagian dokumentasi naskah menteri. subbagian pengumpulan bahan naskah menteri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan naskah kegiatan menteri serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan bidang perekonomian. subbagian pengolahan dan harmonisasi bahan naskah menteri mempunyai tugas melakukanbagian dokumentasi naskah menteri mempunyai tugas ketatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan menteri. bagian persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dserta menyusun pelaporankoordinasi pengumpulan bahan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasimengoordinasiknyusunan rumusan laporanlaksanaan dokumentasiketatausahaan laporadan informasi publik mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publikmantauan, penelaahan, dan pengendalian berita terkait isu bidang perekonomian, pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan kementerian koordinator bidang perekonomian, dan penyediaan dan layanan pengaduan masyarakat. bagian hubungan masyarakat dan informasi publik terdiri atas: subbagian hubungan kelembagaan dan media, subbagian layanan pengaduan dan informasi publik, dan subbagian edukasi publik. subbagian hubungan kelembagaan dan mediaedukasi publik mempunyai tugas menyelenggarakan edukasi publik mengenai kebijakan terkait isu bidang perekonomian. bagian manajemen strategi dan publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan manajemen bidang strategi publikmanajemen strategi dan publikasinyiapan penyusunan dan pelaksanaan strategi publikasi, dan pelaksanaan publikasi dan pengelolaan dokumentasi. bagian manajemen strategi dan publikasi terdiri atas: subbagian manajemen strategi komunikasi, subbagian publikasi, dan cc. subbagian monitoring dan analisis berita. subbagian manajemen strategi komunikasi mempunyai tugasbagian publikasi mempunyai tugas publikasi dan pengelolaan dokumentasi. subbagian monitoring dan analisis berita mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, dan pengendalian beritadmtatausahaan dan keprotokolan biro umum terdiri atas: bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian rumah tangga, bagian protokol dan tata usaha pimpinan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keu,sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawai pegawai, pengelolaan administrasi mutasi pegawai.ngembangan sumber daya manusia, subbagian mutasi dan penilaian prestasi kerja, dan subbagian ketatausahaan dan administrasi sumber daya manusia. subbagian pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugasketatausahaan dan administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas untukbagian rumah tangga, serta kearsipamanan, ketertiban, pemeliharaan dan pengelolbagian rumah tangga terdiri atas: subbagian urusan dalam, subbagian tata perbuatan dan kearsipan, dan subbagian barang milik negara dan pengadaandan pengelolaan barang milik negara, serta penyediaan layanan rapat lingkungyiapbagian barang milik negara dan pengadaan mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan dan pembinaan urusan pengelolaan barang milik negara dan pembinaan pengadaan barang jasacc. sekretaris deputi, asisten deputi moneter dan sektor eksternal, cc. asisten deputi perekonomian daerah dan sektor riil,sekretaris deputi asisten deputi fisksekretaris deputi terdiri atas: bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, bidang insentif dan analisis kebijakan fiskal, bidang program dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsional. bidang perpajakan dan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajadanbidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak terdiri atas: subbidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, dan subbidang penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya. subbidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilabidang penerimaan negara bukan pajak dan pajak laibidang insentif dan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang insentif dan analisis kebijakan fiskdanbidang insentif dan analisis kebijakan fiskal terdiri atas: subbidang insentif fiskal, dan subbidang analisis kebijakan fiskal. subbidang insentif danbidangfiskal dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kebijakan fisk: bidang stabilitas moneter, bidang sektor eksternal, dan kelompok jabatan fungsional. tabilitas moneter. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang stabilitasngendalian inflasi, stabilitas harga, dan stabilitas sistem keubidang stabilitas moneter terdiri atas: subbidang stabilitas harga, dan subbidang stabilitas sistem keuangan. subbidang stabilitas harbidang stabilitas sistembidang sektor eksterektor eksternal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sektor ekstertransaksi berjalan, transaksi finansial, dan moddan, dan modal, bidang sektor eksternal terdiri atas: subbidang transaksi berjalan, dan subbidang transaksi finansial dan modal. subbidang transaksi berbidang transaksi finansial asisten deputi perekonomian daerah dan sektor riil terdiri atas: bidang perekonomian daerah, bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa, dan kelompok jabatan fungsional. bidang perekonomian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perekonomian. bidang perekonomian daerah terdiri atas: subbidang kebijakan ekonomi daerah, dan subbidang pengembangan ekonomi daerah. subbidang kebijakerekonomian daerah. subbidang pengembangpengembangbidang kebijakan dan pengembangan sektor riil d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor dan sektor jasa. bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil dan jasa terdiri atas: subbidang kebijakan dan pengembangan sektor riil, dan subbidang kebijakan dan pengembangan sektor jasa. subbidang kebijakan dan pengembangan. subbidang kebijakan dan pengembangjasasisten deputi pasar modal dan lembaga keuangan terdiri atas: bidang perbankan, bidang lembaga keuangan bukan bank, dan kelompok jabatan fungsionaldan. bidang perbankan terdiri atas: subbidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan subbidang analisis kebijakan dan pengembangan perbankan. subbidang pembiayabidang analisis kebijakan dan pengembanganbidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidangbidang lembaga keuangan bukan bank terdiri atas: subbidang pasar modal, dan subbidang asuransi dan lembaga keuangan lainnyaasar modalbidang asuransi dan lembaga keuangtujuh. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi keuangan inklusif dan keuangan syariah terdiri atas: bidang keuangan inklusif, bidang keuangan syariahuangan inklusifinklusif. bidang keuangan inklusif terdiri atas: subbidang kebijakan keuangan inklusif, dan subbidang pengembangan keuangan inklusif. subbidang kebijakinklusif. subbidang pengembang. bidangsyariah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang keuangan syarisyariah. bidang keuangan syariah terdiri atas: subbidang kebijakan keuangan syariah, dan subbidang pengembangan keuangan syariah. subbidang kebijakkebijaksyariah. subbidang pengembangdeputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsimantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pangan dan agribisnisagribisnis terdiri atas: asisten deputi pangan sekretaris deputi, asisten deputi pengembangan agribisnis hortikultura, cc. asisten deputi pengembangan agribisnis perkebunan, asisten deputi pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan, dan asisten deputi prasarana dan sarana pangan dan agribisnis. bagian ketiga asisten deputi pangan sekretaris deputi asisten deputi panganasisten deputi panganasisten deputi pangan sekretaris deputi terdiri atas: bidang produksi dan cadangan pangan, bidang distribusi dan konsumsi pangan, bidang program dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsional. bidang produk, ketersediaan, dan cadangan pangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang produk, ketersediaan, dan cadangan pangan. bidang produksi dan cadangan pangan terdiri atas: subbidang kebijakan produksi pangan, dan subbidang kebijakan cadangan pangan. subbidang kebijakan produktersediaan pangan. subbidang kebijakcadangan pangan. bidang distribusi distribusi, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang distribusi dan konsum, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan. bidang distribusi dan konsumsi pangan terdiri atas: subbidang kebijakan distribusi pangan, dan subbidang kebijakan konsumsi pangan. subbidang kebijakdan stabilitas hargadan stabilitas harga pangan. subbidang kebijakonsumsi dan diversifikasionsumsi dan diversifikasi pagribisnis, penyelarasan rencana kerja dan anggaran lingkungan deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis, pengelolaan ketatausahaan deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis, pengelolaan sistem informasi pada deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis, penyiapan bahan hubungan masyarakat pada deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnisagribisnisagribisnisagribisnis. bagian keempat asisten deputi pengembangan agribisnis holtikultura asisten deputi pengembangan agribisnis hol. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pengembangan agribisnis holasisten deputi pengembangan agribisnis holtikultura terdiri atas: bidang pengembangan sayuran dan tanaman obat, bidang pengembangan buah dan florikultura, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan dan tanaman obat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan sayuran dan tanaman ob:sayuran dan tanaman obat. bidang pengembangan sayuran dan tanaman obat terdiri atas: subbidang kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat, dan subbidang kebijakan distribusi sayuran dan tanaman obat. subbidang kebijakan produksayuran dan tanaman obat. subbidang kebijakan distribusayuran dan tanaman obat. bidang pengembanganbuah dan florikultura. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan buah dan florbuah dan florikultura. bidang pengembangan buah dan florikultura terdiri atas: subbidang kebijakan produksi buah dan florikultura, dan subbidang kebijakan distribusi buah dan florikultura. subbidang kebijakan produkproduksi buah dan florikultura. subbidang kebijakan distribudistribusi buah dan florikultura. bagian kelimapengembangan agribisnis perkebunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi pengembangan agribisnis perkebunan terdiri atas: bidang pengembangan kelapa sawit, bidang pengembangan tanaman perkebunan lainnya, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan kelapa sawirja sama kelapa sawit. bidang pengembangan kelapa sawit terdiri atas: subbidang kebijakan produksi kelapa sawit, dan subbidang kerja sama kelapa sawit. subbidang kebijakan produksikelapa sawit. subbidang kerja samabidang pengembangananaman perkebunan lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan tanaman perkebunan lainntanaman perkebunan lainnya. bidang pengembangan tanaman perkebunan lainnya terdiri atas: subbidang kebijakan produksi tanaman perkebunan lainnya, dan subbidang kebijakan distribusi tanaman perkebunan lainnya. subbidang kebijakan produktanaman perkebunan lainnya. subbidang kebijakan distributanaman perkebunan lainnya. bagian keenam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan terdiri atas: bidang pengembangan agribisnis peternakan, bidang pengembangan agribisnis perikanan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan agribisnis. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan agribisnisternakan. bidang pengembangan agribisnis peternakan terdiri atas: subbidang kebijakan produksi peternakan, dan subbidang kebijakan distribusi peternakan. subbidang kebijakan produkternakan. subbidang kebijakan distributernakan. bidang pengembangan agribisnisikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan agribisnisrikanan. bidang pengembangan agribisnis perikanan terdiri atas: subbidang kebijakan produksi perikanan, dan subbidang kebijakan distribusi perikanan. subbidang kebijakan produkrikanan. subbidang kebijakan distriburikanan. bagian ketujuhasisten deputi prasarana dan sarana pangan dan agribisnis terdiri atas: bidang prasarana pangan dan agribisnis, bidang sarana pangan dan agribisnis, dan kelompok jabatan fungsional. bidang praagribisnis. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pralahan, irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan. bidang prasarana pangan dan agribisnis terdiri atas: subbidang kebijakan lahan dan irigasi, dan subbidang kebijakan kelembagaan dan pembiayaan. subbidang kebijakan lahan dan irig dan irigasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kebijakan lahan dan irigasi. subbidang kebijakan kelembagaanlembagaan dan pembiayalembagaan dan pembiayaan. bidang agribisnis. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang upuk, pestisida, benih, dan alat mesin pertanian. bidang sarana pangan dan agribisnis terdiri atas: subbidang kebijakan pupuk dan pestisida, dan subbidang kebijakan benih dan alat mesin pertanian. subbidang kebijakan pupuk dan pestisid dan pestisidabidang kebijakan benih dan alat mesibenih dan alat mesin pertanian. babkedudukan, tugas, dan fungsi deputi bidang koordinasi pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasiusaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi dipimpin oleh deputi.inyak dan gas, pertambangan, dan petrokimagro, farmasi dan pariwisatjasa keuangan dan industri inform dan industri manufakt,usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi terdiri atas: asisten deputi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia sekretaris deputi, asisten deputi agro, farmasi, dan pariwisata, cc. asisten deputi jasa keuangan dan industri informasi, asisten deputi utilitas dan industri manufaktur, dan asisten deputi niaga dan transportasi. bagian ketiga asisten deputi minyak dan gas, pertambangan dan petrokimia sekretaris deputi asisten deputi minyak dan gas, pertambangan dan petrokimminyak dan gas, pertambangan, dan petrokimasisten deputi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimasisten deputi minyak dan gas, pertambangan dan petrokimia sekretaris deputi terdiri atas: bidang badan usaha milik negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia, bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia, bidang program dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsional. bidang badan usaha milik negarabadan usaha milik negarabidang badan usaha milik negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia terdiri atas: subbidang badan usaha milik negara minyak dan gas dan petrokimia: dan subbidang badan usaha milik negara pertambangan. subbidang badan usaha milik negara dan petrokimia. subbidang badan usaha milik negarabidang riset dan inovasiriset dan inovasiminyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia, dan cc.bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan dan petrokimia terdiri atas: subbidang riset dan inovasi minyak dan gas dan petrokimia, dan subbidang riset dan inovasi pertambangan. subbidang riset dan inovasi dan petrokimia. subbidang riset dan inovasiyelarasan rencana kerjaanggaran dan administrasi keuangketatausahaan deputi bidang koordinasi pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaisistem informasi pada deputi bidang koordinasi pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi, penyiapan bahan hubungan masyarakat pada deputi bidang koordinasi pengembangan i. bagian keempat asisten deputi agro, farmasi, dan pariwisata asisten deputi agro, farmasi, dan pariwisatagro, farmasi, dan pariwisata. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi agro, farmasi, dan pariwisata terdiri atas: bidang badan usaha milik negara agro, farmasi, dan pariwisata, bidang riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisataagro, farmasi, dan pariwisata terdiri atas: subbidang badan usaha milik negara agro, dan subbidang badan usaha milik negara farmasi dan pariwisata. subbidang subbidang badan usaha milik negarabidang badan usaha milik negarabidang riset dan inovasiagro, farmasi, dan pariwisataagro, farmasi, dan pariwisata terdiri atas: subbidang riset dan inovasi agro, dan subbidang riset dan inovasi farmasi dan pariwisata. subbidang subbidang riset dan inovasisektor agrobidang riset dan inovasilimasa keuangan dan industri informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamsusunan organisasi asisten deputi jasa keuangan dan industri informasi terdiri atas: bidang badan usaha milik negara jasa keuangan dan industri informasi, bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi:jasa keuangan dan industri informasi. bidang badan usaha milik negara jasa keuangan dan industri informasi terdiri atas: subbidang badan usaha milik negara jasa keuangan, dan subbidang badan usaha milik negara industri informasi. subbidang badan usaha milik negarbidang badan usaha milik negarabidang riset dan inovasijasa keuangan dan industri informasijasa keuangan dan industri informasi terdiri atas: subbidang riset dan inovasi jasa keuangan, dan subbidang riset dan inovasi industri informasi. subbidang subbidang riset dan inovasibidang riset dan inovasinam asisten deputi utilitas dan industri manufaktur asisten deputi utilitas dan industri manufakturutilitas dan industri manufaktur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi utilitas dan industri manufaktur terdiri atas: bidang badan usaha milik negara utilitas dan industri manufaktur, bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufakturutilitas dan industri manufaktur terdiri atas: subbidang badan usaha milik negara utilitas, dan subbidang badan usaha milik negara industri manufaktur. subbidang badan usaha milik negarabidang badan usaha milik negarabidang riset dan inovasiutilitas dan industri manufakturutilitas dan industri manufaktur terdiri atas: subbidang riset dan inovasi utilitas, dan subbidang riset dan inovasi industri manufaktur. subbidang riset dan inovasibidang riset dan inovasitujuh asisten deputi niaga dan transportasi asisten deputi niaga dan transport. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi niaga dan transportasi terdiri atas: bidang badan usaha milik negara niaga dan transportasi, bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi, dan kelompok jabatan fungsionalniaga dan transportasi. bidang badan usaha milik negara niaga dan transportasi terdiri atas: subbidang badan usaha milik negara niaga, dan subbidang badan usaha milik negara transportasi. subbidang badan usaha milik negarabidang badan usaha milik negarabidang riset dan inovasiniaga dan transportasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang riset dan inovasibidang bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi terdiri atas: subbidang riset dan inovasi niaga, dan subbidang riset dan inovasi transportasi. subbidang riset dan inovasibidang riset dan inovasiviikedudukan, tugas, dan fungsi,terdiri atas: asisten deputi ekonomi digital sekretaris deputi, asisten deputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, asisten deputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, asisten deputi peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan asisten deputi harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan. bagian ketiga asisten deputi ekonomi digital sekretaris deputi asisten deputi ekonomi digitekonomi digitdanekonomi digital sekretaris deputi terdiri atas: bidang ekosistem ekonomi digital, bidang transformasi ekonomi digital, bidang program dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsional. bidang ekosistemekonomi digital. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ekosistembidang ekosistem ekonomi digital terdiri atas: subbidang pengembangan ekosistem, dan subbidang literasi dan inovasi. subbidang pengembangan ekosistebidang literasi dan inovbidang transformasiekonomi digital. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang transformasidanbidang transformasi ekonomi digital terdiri atas: subbidang transformasi sektor publik, dan subbidang transformasi sektor privat. subbidang transformasi sektor publbidang transformasi sektor privelarasan rencana kerjaagian keempat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan terdiri atas: bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, bidang pengembangan kewirausahaan, dan kelompok jabatan fungsional. bidanglamdanbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat terdiri atas: subbidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan subbidang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. subbidang ekosistembidang peningkatan nilai tambahbidang pengembangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan kewirausahbidang pengembangan kewirausahaan terdiri atas: subbidang penciptaan peluang usaha, dan subbidang ekosistem kewirausahaan. subbidang penciptaan peluangbidang ekosistemlima serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha. asisten deputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah terdiri atas: bidang kelembagaan, produksi dan akses pasar, bidang pembiayaan dan restrukturisasi usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bidang kelembagaan, produksi, d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasabidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar terdiri atas: subbidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan subbidang pengembangan produk dan perluasan akses pasar. subbidang penguatan kelembagaan koperasi dbidang pengembangan produk dan perluasbidang pembiayaan danrestrukturisasi usaha. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembiayaan dan restrukturisasi bidang pembiayaan dan restrukturisasi usaha terdiri atas: subbidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi, dan subbidang restrukturisasi usaha. subbidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dbidangnam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri atas: bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama industri, bidang pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja, dan kelompok jabatan fungsional. bidang penguatan kelembagaan dan kerja samkerja sama industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penguatan kelembagaan dan kerja sambidang penguatan kelembagaan dan kerja sama industri terdiri atas: subbidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja, dan subbidang penguatan kerja sama pelatihan dan industri. subbidang penguatan kelembagaanlembagaan pelatihbidang penguatan kerja sama pelatihan dan industrirja sama pelatihan dbidang pengembangan sistemistem pelatihan tenaga kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan sistem pelatihangram standar kompetensi, pelatihan kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan. bidang pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja terdiri atas subbidang standar kompetensi dan pelatihan kerja, dan subbidang instruktur dan tenaga pelatihan. subbidang standar kompetensi dan pelatihstandar kompetensi dan pelatihan kerjabidang instruktur dan tenaga pelatihinstruktur dan tenaga pelatihantujuh. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. asisten deputi harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan terdiri atas: bidang pengembangan cipta kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan cipt. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan ciptbidang pengembangan cipta kerja terdiri atas: subbidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dan subbidang penempatan tenaga kerja. subbidang perluasan dan pengembangan kesemprluasan dan pengembangan kesempatan kerjabidang penempatempatbidang hubungan industrial dan jaminan sosibungan industrial dan jaminan sosial. dalamdanbidang hubungan industrial dan jaminan sosial terdiri atas: subbidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan, dan subbidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja. subbidang harmonisasi hubungan industrial dan pengharmonisasi hubungan industrial dan pengawasanbidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerjaviii deputi bidang koordinasi perniagaan dan industri bagian kesatuogistik nasioningkatan daya saing ekonomi sekretaris deputi, asisten deputi fasilitasi perdagangan, cc. asisten deputi pengembangan logistik nasional, asisten deputi penguatan pasar dalam negeri, dan asisten deputi pengembangan industri. bagian keempat asisten deputi peningkatan daya saing ekonomi sekretaris deputi asisten deputi peningkatan daya saingingkatan daya saing ekonomi sekretaris deputi terdiri atas: bidang peningkatan daya saing daerah, bidang peningkatan daya saing sektoral, bidang program dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsionalbidang peningkatan daya saing daerah terdiri atas: subbidang peningkatan iklim usaha, dan subbidang perluasan fasilitas. subbidang peningkatan iklimbidang perluasan fasbidang peningkatan daya saing sektoal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang peningkatan daya saing sektobidang peningkatan daya saing sektoral terdiri atas: subbidang peningkatan daya saing sektor unggulan, dan subbidang peningkatan daya saing sektor penunjang. subbidang peningkatan daya saing sektor unggubidang peningkatan daya saing sektor penunj:,fasilitasi perdagangan asisten deputi fasilitasi perdagdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamfasilitasi perdagangan terdiri atas: bidang peningkatan ekspor, bidang fasilitasi perdagangan internasional, dan kelompok jabatan fungbidang peningkatan daya saing pelaku logistik, dan kelompok jabatan fungsionaldan pemantauan dan penyiapan bahanasisten deputi penguatan pasar dalam neger. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi penguatan pasardalam negeri, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. asisten deputi penguatan pasar dalam negeri terdiri atas: bidang pengembangan pasar dalam negeri, bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumenataan pasar, pengembangan pasar tradisional, dan pengembangan pasar tradisional serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang penataan pasar dalam negeri dan pengembangan pasar tradisional serta pemantauan, analisis, evaluasi,serta pemantauan, analisis, evaluasi,asisten deputi pengembangan industri terdiri atas: bidang pengembangan industri padat karya, bidang pengembangan teknologi industri padat teknologi dan modal, dan kelompok jabatan fungsionaldanbidang pengembangan industri padat karya terdiri atas: subbidang industri padat karya, dan subbidang industri kecil menengah dan kawasan industri. subbidangbidang industri kecil menengah dan kawasan industri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi,bidang pengembangan industri padat teknologiteknologi dan modal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan industri padat teknologi dan moddanbidang pengembangan industri padat teknologi dan modal terdiri atas: subbidang industri berorientasi ekspor, dan subbidang industri substitusi impor. subbidang industri berorientasibidang industri substitusi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan industri substitusi impor. bab deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsimantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan wilayah dan tata ruangwilayah dan tata ruang terdiri atas: asisten deputi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi sekretaris deputi, asisten deputi penataan ruang dan pertanahan, cc. asisten deputi penguatan daya saing kawasan, asisten deputi ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi, dan asisten deputi percepatan dan pemanfaatan pembangunan. bagian ketiga asisten deputi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi sekretaris deputi ekonomi sekretaris deputi terdiri atas: bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat indonesia, bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah timur indonesia, bidang program dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsional. bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayahbarat:bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah baratsumatera, dan subbidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah pulau jawa bali. subbidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah pulau sumatebidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah pulau jawa balbidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayahtimurtimurbidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah timurkalimantan sulawesi, dansubbidangwilayah dan tata ruang, penyelarasan rencana kerja dan anggaran lingkungan deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang, pengelolaan ketatausahaan deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang, pelaksanaan dukungan administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian pada deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang, pengelolaan sistem informasi pada deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang, penyiapan bahan hubungan masyarakat pada deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruangwilayah dan tata ruangwilayah dan tata ruangwilayah dan tata ruang. bagian keempat asisten deputi penataan ruang dan pertanahan asisten deputi penataan ruang dan pertanah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi penataan ruang dan pertanahan terdiri atas: bidang penataan ruang, bidang pertanaharencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. bidang penataan ruang terdiri atas: subbidang perencanaan tata ruang, dan subbidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. subbidang perencanabidang pemanfaatan dan pengendalibidangdanbidang pertanahan terdiri atas: subbidang pengadaan tanah, dan subbidang pemanfaatan tanah. subbidang pengadabidang pemanfaatlima asisten deputi penguatan daya saing kawasan asisten deputi penguatan daya saing kawasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi penguatan daya saing kawasan terdiri atas: bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi, bidang peningkatan daya saing kawasanpembangunbidang pembangunan kawasan strategis ekonomi terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi, dan subbidang evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi. subbidang analisisbidang evaluasibidangawasan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang peningkatan daya saingdan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang permasalahan dan kegiatan bidang analisis dan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan. bidang daya saing kawasan ekonomi terdiri atas: subbidang analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan, dan subbidang evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan. subbidang analisisbidang evaluasinamdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi terdiri atas: bidang ketahanan kebencanaan, bidang pemanfaatan teknologitahanan kebencanbidang ketahanan kebencanaan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan ketahanan kebencanaan, dan subbidang evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan. subbidang analisisbidang evaluasibidangeknologi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemanfaatan teknolobidang pemanfaatan teknologi terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pemanfaatan teknologi, dan subbidang evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi. subbidang analisisbidang evaluasitujuhmpunyai tugasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamasisten deputi percepatan dan pemanfaatan pembangunan terdiri atas: bidang percepatan pembangunan, bidang pemanfaatan pembangunan, dan kelompok jabatan fungsional. bidangpembangunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang percepbidang percepatan pembangunan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan percepatan pembangunan, dan subbidang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan. subbidang analisisbidang evaluasibidangpembangunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemanfabidang pemanfaatan pembangunan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pemanfaatan pembangunan, dan subbidang evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan. subbidang analisisbidang evaluasideputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional bagian kesatueropa, afrika, dan timur tmerika dan pasifik: asisten deputi kerja sama ekonomi asia sekretaris deputi, asisten deputi kerja sama ekonomi eropa, afrika,dan asisten deputi kerja sama ekonomi multilateral. bagian keempat asisten deputi kerja sama ekonomi asia sekretaris deputi asisten deputi kerja sama ekonomi assekretaris deputibidang program dan tata kelola, dan kelompok jabatan fungsionalasisten deputi kerja sama ekonomi eropa, afrika, dan timur tengah terdiri atas: bidang kerja sama ekonomi eropa, bidang kerja sama ekonomi afrika dan timur tengah, dan kelompok jabatan fungsionalbidang kerja sama ekonomi pasifik, dan kelompok jabatan fungsionalekonomiekonomi dengansean, bidang kerja sama ekonomi apec dan sub regional, dan kelompok jabatan fungstujuh asisten deputi kerja sama ekonomi multilateral asisten deputi kerja sama ekonomi multilaterasisten deputi kerja sama ekonomi multilateral terdiri atas: bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dan lembaga pembiayaan internasional, bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkelanjutan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dandan lembaga pembiayaan internasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dan lembaga pembiayabidangbidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral, dan subbidang kerja sama lembaga pembiayaan internasional. subbidang kerja sama ekonomi dan keuanganbidang kerja samabidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral danpada lingkup bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkelanjutan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkelanjbidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkelanjutan terdiri atas: subbidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral, dan subbidang kerja sama pembangunan berkelanjutan. subbidang kerja sama perdagangan dan industrbidang kerja samastaf ahli staf ahli merupakanb xii inspektorat inspektorat berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri koordinator bidang perekonomian, subbagian tata usaha inspektorat secara administratif bawah pembinaan inspekturdalam hurufolehdiperlukmenteri koordinator menyampaikan laporan kepada presiden dan atau wakildiperlukan. kementerian koordinator bidang perekonomkerja pengadaan barang jasaatur oleh menteri koordinatormenteri koordinator ini. bab xvorganisasi dan tata kerjaersidangan, dan ata gan masyarakat, bang pom hadi priatna p1susunan organisasi kementerian koordinator bidang perekonomian kementerian koordinator bidang perekonomian staf ahliekretariat kementerian sumber daya alam. tatatotatata tetatatatan telan koordinator bidang perekonomian staf ahli. biro kasi biro hukum dan 1ro kamu si, stai anni bidang pengembangan produktivitas dan daya inspektorat biro perencanaan organisasi layanan informasi, biro umum aing sono dan persidangan "' :::::::::#::: : :: ::: #: #t:::: ##:# :# # :szz: .i deputi bidang koordinasi deputi bidang bid deputi bidang deputi bidang pengembangan usaha koordinasi ekonomi deputi bidang deputi ang koor deputi bidang koordinasi ekonomi koordinasi pangan dan badan usaha milik digital, ketenagakerjaan, koordinasi perniagaan pengembangan wilaya. koordinasi kerja sama makro dan keuangan agribisnis negara, riset, dan dan usaha mikro, kecil, dan industri dan tata ruang ekonomi internasional inovasi dan menengah asisten deputi migas, asisten deputi asisten deputi perencanaan asisten deputi kerja asisten deputi fiskal asisten deputi pangan pertambangan, dan asisten deputi ekonomi peningkatan daya sain pengembangan kawasan nai sama ekonomi asia sekretaris deputi sekretaris deputi petrokimia digital sekretaris deputi ekonomi sekretaris strategis ekonomi sekretaris deputi sekretaris deputi deputi sekretaris deputi asisten deputi asisten deputi asisten deputi kerja asisten deputi moneter pengembangan asisten deputi agro, pemberdayaan ekonomi asisten deputi fasilitasi asisten deputi penataan sama ekonomi eropa, dan sektor eksternal agribisnis hortikultura farmasi, dan pariwisata masyarakat dan perdagangan ruang dan pertanahan afrika, dan timur kewirausahaan tengah asisten deputi asisten deputi asisten deputi jasa asisten deputi koperasi asisten deputi asisten deputi asisten deputi kerja perekonomian daerah pengembangan keuangan dan industri dan usaha mikro, kecil, pengembangan logistik sae penguatan sama ekonomi amerika dan sektor riil agribisnis perkebunan informasi dan menengah nasional aya saing kawasan dan pasifik asisten deputi pasar asisten deputi asisten deputi asisten deputi asisten deputi asisten deputi ketahanan asisten deputi kerja modal dan lembaga pengembangan utilitas dan industri peningkatan penguatan pasar dalam kebencanaan dan sama ekonomi regional keuangan agribisnis peternakan manufaktur produktivitas negeri pemanfaatan teknologi dan sub regional perikanan tenaga kerja asisten deputi keuangan asisten deputi prasarana asisten deputi asisten deputi asisten puti percepatan asisten deputi kerja inklusif dan keuangan dan sarana pangan dan asisten deputi harmonisasi ekosistem pengembangan industri maag matan sama ekonomi syariah agribisnis niaga dan transportasi ketenagakerjaan pembangunan multilateral sekretariat kementerian koordinator bidang perekonomian biro perencanaan biro hukum dan biro komunikasi, layanan naa biro umum organisasi informasi, dan persidangan bagian program dan bagian fasilitasi bagian hukum penyiapan naskah bagian keuangan anggaran menteri bagian sumber daya bagian analisis kebijakan bagian hukum bagian persidangan manusia bagian hubungan bagian data dan sistem bagian reformasi masyarakat dan informasi bagian rumah tangga informasi birokrasi publik bagian fasilitasi bagian organisasi dan bagian manajemen bagian protokol dan tata penguatan kinerja tata laksana strategi dan publikasi usaha pimpinan jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional biro perencanaan bagian program dan bagian analisis kebijakan bagian data dan sistem bagian fasilitasi penguatan comp anggaran informasi kinerja jabatan fungsional subbagian penyusunan subbagian analisis subbagian pengumpulan subbagian program dan anggaran kebijakan dan data pengen angan harmonisasi kebijakan manajemen kinerja subbagian penyusunan subbagian, subbagian pengolahan subbagian monitoring program dan anggaran pengembangan kajian dan penyajian data dan evaluasi kinerja kebijakan subbagian monitor ting subbagian administrasi dan evaluasi subbagian sistem subbagian pelaporan jabatan fungsional pelaksanaan program dan informasi akuntabilitas kinerja analis kebijakan anggaran biro hukum dan organisasi bagian hukum bagian hukum bagian reformasi birokrasi bagian organisasi dan tata kompak laksana jabatan fungsional subbagian hukum ekonomi digital, subbagian pelaksanaan subbagian hukum ketenagakerjaan, dan dan evaluasi reformasi subbagian organisasi ekonomi makro dan usaha mikro, kecil, dan birokrasi keuangan menengah subbagian hukum subbagian huk subbagian pelaksanaan pangan, agribisnis, ana dan evaluasi reformasi subbagian tata laksana perniagaan, dan industri tayan can fata ruang birokrasi subbagian hukum badan subbagian hukum enja subbagian pelaksanaan sama ekonomi subbagian perencanaan usaha milik negara, dan evaluasi reformasi internasional dan sumber daya manusia riset, dan inovasi birokrasi iii perpajakan biro komunikasi, layanan informasi, dan persidangan tni bagian hubungan bagian fasilitasi penyiapan bagian manajemen strategi kelompok bagian persidangan masyarakat dan informasi naskah menteri dan publikasi jabatan fungsional publik subbagian pengumpulan subbagian penyiapan subbagian hubungan subbagian manajemen bahan naskah menteri persidangan kelembagaan dan media strategi komunikasi subbagian pengolahan subbagian fasilitasi subbagian layanan dan harmonisasi bahan pel asi pengaduan dan informasi subbagian publikasi naskah menteri claxsanaan versi tangan publik subbagian dokumentasi subbagian dokumentasi subbagian edukasi subbagian monitoring naskah menteri persidangan publik biro umum bagian sumber daya bagian protokol dan tata kelompok bagian keuangan manusia bagian rumah tangga usaha pimpinan jabatan fungsional subbagian subbagian verifikasi pengembangan sumber subbagian urusan dalam subbagian protokol daya manusia subbagian verifikasi subbagian mutasi dan subbagian tata subbagian tata usaha penilaian prestasi kerja perbuatan dan kearsipan menteri koordinator subbagian subbagian akuntansi dan ketatausahaan dan subbagian barang milik subbagian tata usah sekretaris kementerian pelaporan keuangan administrasi sumber negara dan pengadaan koordinator daya manusia subbagian tata usaha staf ahli inspektorat subbagian tata usaha inspektorat raomporsavatan fungsional auditor deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan asi asisten deputi asisten deputi moneter dan sistem deputi asisten pasar modal dan asisten deputi keuangan perekonomian daerah dan inklusif dan keuangan fiskal sekretaris deputi sektor eksternal lembaga keuangan sektor riil syariah bidang perpajakan dan bidang penerimaan negara bidang stabilitas moneter perekonomian daerah bidang perbankan bidang keuangan inklusif bukan pajak bidang insentif dan bidang kebijakan dan bidang lembaga analisis kebijakan fiskal bidang sektor eksternal pengembangan sektor riil keuangan bukan bank bidang keuangan syariah dan sektor jasa jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional asisten deputi fiskal sekretaris deputi bidang perpajakan dan bidang insentif dan bidang program dan kelompok analisis kebijakan fiskal tata kelola jabatan fungsional bukan pajak subbidang pajak penghasilan dan pajak subbidang insentif fiskal subbidang program pertambahan nilai subbidang penerimaan negara bukan pajak dan subsid ang analisis subbidang tata kelola kebijakan fiskal pajak lainnya asisten deputi moneter dan sektor eksternal bidang stabilitas moneter bidang sektor eksternal jabatan fungsional subbidang stabilitas subbidang transaksi harga berjalan subbidang stabilitas subbidang transaksi sistem keuangan finansial dan modal asisten deputi perekonomian daerah dan sektor riil perekonomian daerah pengembangan sektor jabatan fungsional subbidang kebijakan subbidang kebijakan dan ekonomi daerah pengembangan sektor riil subbidang subbidang kebijakan pengembangan ekonomi dan pengembangan daerah sektor jasa asisten deputi pasar modal dan lembaga keuangan bidang lembaga keuangan kelompok bidang perbankan bukan bank jabatan fungsional subbidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan subbidang pasar modal menengah psi subbidang asuransi dan lembaga keuangan pengembangan lai perbankan annya asisten deputi keuangan inklusif dan keuangan syariah bidang keuangan inklusif bidang keuangan syariah jabatan fungsional subbidang kebijakan subbidang kebijakan keuangan inklusif keuangan syariah subbidang subbidang pengembangan keuangan pengembangan keuangan inklusif syariah deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis asisten deputi asisten deputi asisten deputi asisten deputi asisten deputi aan sekretaris pengembangan agribisnis pengembangan agribisnis pengembangan agribisnis prasarana dan sarana angan sekretaris deputi hortikultura perkebunan peternakan dan perikanan pangan dan agribisnis bidang produksi dan bidang pengembangan bidang pengembangan bidang pengembangan bidang prasarana pangan cadangan pangan sayuran dan tanaman kelapa sawit agribisnis peternakan dan agribisnis obat bidang distribusi dan bidang pengembangan bidang pengembangan bidang pengembangan bidang sarana pangan konsumsi pangan buah dan florikultura tanaman perkebunan agribisnis perikanan dan agribisnis lainnya jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional asisten deputi pangan sekretaris deputi bidang produksi dan bidang distribusi dan bidang program dan kelompok cadangan pangan konsumsi pangan tata kelola jabatan fungsional subbidang kebijakan subbidang kebijakan produksi pangan distribusi pangan subbidang program subbidang kebijakan subbidang kebijakan cadangan pangan konsumsi pangan subbidang tata kelola asisten deputi pengembangan agribisnis holtikultura obat buah dan florikultura jabatan fungsional subbidang kebijakan subbidang kebijakan produksi sayuran dan produksi buah dan tanaman obat florikultura subbidang kebijakan subbidang kebijakan distribusi sayuran dan distribusi buah dan tanaman obat florikultura asisten deputi pengembangan agribisnis perkebunan bidang pengembangan bidang pengembangan kelompok tanaman perkebunan kelapa sawit jabatan fungsional subbidang kebijakan subbidang kebijakan produksi kelapa sawit toukei tanaman perkebunan lainnya subbidang kerja sama subsid ang kebijakan kelapa sawit distribusi tanaman perkebunan lainnya asisten deputi pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan bidang pengembangan bidang pengembangan kelompok agribisnis peternakan agribisnis perikanan jabatan fungsional subbidang kebijakan subbidang kebijakan produksi peternakan produksi perikanan subbidang kebijakan subbidang kebijakan distribusi peternakan distribusi perikanan asisten deputi prasarana dan sarana pangan dan agribisnis bidang prasarana pangan bidang sarana pangan kelompok dan agribisnis dan agribisnis jabatan fungsional subbidang kebijakan subbidang kebijakan lahan dan irigasi pupuk dan pestisida subbidang kebijakan subbidang kebijakan kelembagaan dan benih dan alat mesin pembiayaan pertanian deputi bidang koordinasi pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset dan inovasi asisten deputi minyak dan asisten deputi gas, pertambangan, dan asisten deputi agro, keuangan aan putri asisten deputi utilitas dan asisten deputi petrokimia sekretaris farmasi, dan pariwisata formasi industri manufaktur niaga dan transportasi deputi bidang badan usaha bidang badan usaha bidang badan usaha bidang badan usaha bidang badan usaha milik negara minyak dan milik negara jasa milik negara agro, milik negara utilitas dan milik negara niaga dan gas, pertambangan, dan pad keuangan dan industri farmasi, dan pariwisata industri manufaktur transportasi petrokimia informminyak dan gas, agro, farmasi, dan jasa keuangan dan utilitas dan industri niaga dan transportasi pertambangan, dan pen pariwisata industri informasi manufaktur petrokimia asisten deputi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia sekretaris deputi negara minyak dan gas, minyak dan gas, bidang program dan kelompok pertambangan, dan pertambangan, dan tata kelola jabatan fungsional petrokimia petrokimia subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara minyak dan inovasi minyak dan gas subbidang program gas dan petrokimia dan petrokimia subbidang badan usaha milik negara subbidang riset dan subbidang tata kelola inovasi pertambangan pertambangan asisten deputi agro, farmasi, dan pariwisata bidang badan usaha milik bidang riset dan inovasi kelompok negara agro, farmasi, dan agro, farmasi, dan jabatan fungsional pariwisata pariwisata subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara agro inovasi agro subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara farmasi dan inovasi farmasi dan pariwisata pariwisata asisten deputi jasa keuangan dan industri informasi bidang badan usaha milik bidang riset dan inovasi kelompok negara jasa keuangan dan jasa keuangan dan jabatan fungsional industri informasi industri informasi subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara jasa inovasi jasa keuangan keuangan subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara industri inovasi industri informasi informasi asisten deputi utilitas dan industri manufaktur bidang badan usaha milik bidang riset dan inovasi kelompok negara utilitas dan industri utilitas dan industri jabatan fungsional manufaktur manufaktur subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara utilitas inovasi utilitas subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara industri inovasi industri manufaktur manufaktur asisten deputi niaga dan transportasi bidang padan usaha milik bidang riset dan inovasi kelompok niaga dan transportasi jabatan fungsional transportasi subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara niaga inovasi niaga subbidang badan usaha subbidang riset dan milik negara transportasi inovasi transportasisten deputi koperasi asisten deputi ekonomi pemberdayaan ekonomi dan usaha milkha prosa asisten deputi peningkatan asisten deputi harmonisasi digital sekretaris deputi masyarakat dan produktivitas tenaga kerja ekosistem ketenagakerjaan dan menengah kewirausahaan bidang ekosistem bidang pemberdayaan bidang kelembagaan, bidang penguatan bidang pengembangan ekonomi digital ekonomi masyarakat produksi dan akses pasar kelembagaan dan kerja cipta kerja sama industri bidang transformasi bidang pengembangan bidang pembiayaan dan bidang pengembangan bidang hubungan ekonomi digital kewirausahaan restrukturisasi usaha sistem pelatihan industrial dan tenaga kerja jaminan sosial asisten deputi ekonomi digital sekretaris deputi bidang ekosistem bidang transformasi bidang program dan kelompok ekonomi digital ekonomi digital tata kelola jabatan fungsional subbidang subbidang transformasi pengembangan ekosistem sektor publik subbidang program subbidang literasi dan subbidang transformasi asisten deputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan bidang pemberdayaan bidang pengembangan kelompok ekonomi masyarakat kewirausahaan jabatan fungsional subbidang ekosistem pemberdayaan ekonomi subbidang penciptaan peluang usaha masyarakat subbidang peningkatan nilai tambah ekonomi subbidang ekosistem kewirausahaan masyarakat asisten deputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kelembagaan, bidang pembiayaan dan kelompok produksi dan akses pasar restrukturisasi usaha jabatan fungsional subbidang penguatan subbidang pembiayaan kelembagaan koperasi usaha mikro, kecil, dan dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan menengah subbidang pengembangan produk subbidang dan perluasan akses restrukturisasi usaha pasar asisten deputi peningkatan produktivitas tenaga kerja bidang penguatan bidang pengembangan kelompok sama industri tenaga kerja subbidang penguatan subbidang standar kelembagaan pelatihan kompetensi dan tenaga kerja pelatihan kerja subbidang penyu atan subbidang instruktur kerja sama pelatihan dan dan tenaga pelatihan industri asisten deputi harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan bidang pengembangan bid png hubungan kelompok cipta kerja kanada jabatan fungsional jaminan sosial subbidang perluasan dan subbidang harmonisasi pengembangan hubungan industrial dan kesempatan kerja pengawasan subbidang jaminan subbidang penempatan sosial dan kesehatan dan tenaga kerja keselamatan kerja deputi bidang koordinasi perniagaan dan industri asi deputi asisten deputi peningkat tan asisten deputi fasilitasi sistem debu asisten deputi penguatan asisten deputi daya saing ekonomi perdagangan pengembangan logistik pasar dalam negeri pengembangan industri sekretaris deputi berdagang nasional bidang peningkatan daya bidang peningkatan bidang kelembagaan bidang pengembangan bidang pengembangan saing daerah ekspor logistik nasional pasar dalam negeri industri padat karya bidang peningkatan daya bidang fasilitasi bidang peningkatan daya bidang persaingan usaha bidang pengembangan saing sektoral perdagangan saing pelaku logistik dan perlindungan industri padat teknologi internasional konsumen dan modal jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional asisten deputi peningkatan daya saing ekonomi sekretaris deputi bidang peningkatan daya bidang peningkatan daya bidang program dan kelompok saing daerah saing sektoral tata kelola jabatan fungsional subbidang peningkatan subbidang peningkatan daya saing sektor subbidang program iklim usaha unggulan subbidang peningkatan subbidang perluasan daya saing sektor subbidang tata kelola fasilitas penunjang asisten deputi fasilitasi perdagangan bidang fasilitasi kelompok bidang peningkatan ekspor perdagangan internasional jabatan fungsional subbidang subbidang aa. pengembangan fasilitasi pengembangan produk perdagangan ekspor internasional subbidang subbidang fasilitasi dan pengembangan pasar pengendalian impor ekspor asisten deputi pengembangan logistik nasional bidang kelembagaan bidang peningkatan daya kelompok logistik nasional saing pelaku logistik jabatan fungsional subbidang perizinan dan subbidang peningkatan informasi logistik kompetensi sumber daya manusia logistik subbidang kelembagaan subbidang rantai pasok pengembangan penyedia jasa logistik asisten deputi penguatan pasar dalam negeri pasar dalam negeri ung jabatan fungsional subbidang penataan subbidang persaingan pasar usaha subbidang penggunaan subbidang perlindungan produk dalam negeri konsumen asisten deputi pengembangan industri industri padat karya jabatan fungsional dan modal subbidang industri padat subbidang industri karya berorientasi ekspor subbidang industri kecil subbidang industri menengah dan kawasan naa substitusi impor industri deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan tata ruang asisten deputi perencanaan asisten deputi ketahanan asisten deputi percepatan pengembangan kawasan asisten deputi penataan asisten deputi penguatan kebencanaan dan dan pemanfaatan strategis ekonomi ruang dan pertanahan daya saing kawasan pemanfaatan teknologi pembangunan sekretaris deputi bidang perencanaan pengembangan kawasan bidang pembangunan bidang ketahanan bidang percepatan bidang penataan ruan strategis ekonomi kawasan strategis kebencanaan pembangunan wilayah barat indonesia bidang perencanaan bidang pemanfaatan bidang pemanfaatan pengembangan kawasan bidang pertanahan bidang peningkatan daya strategis ekonomi saing kawasan teknologi pembangunan wilayah timur indonesia tata kelolasisten deputi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi sekretaris deputi pengembangan kawasan pengembangan kawasan bidang program dan kelompok strategis ekonomi wilayah strategis ekonomi wilayah tata kelola jabatan fungsional barat indonesia timur indonesiaprogram wilayah pulau sumatera wilayah pulau kalimantan sulawesitata kelola wilayah pulau jawa bali wilayah pulau nusa tenggara maluku papua asisten deputi penataan ruang dan pertanahan bidang penataan ruang bidang pertanahan jabatan fungsional subbidang perencanaan subbidang pengadaan tata ruang tanah subbidang pemanfaatan dan pengendalian tata subbidang pemanfaatan tanah ruang asisten deputi penguatan daya saing kawasan bidang pembangunan bidang peningkatan daya kelompok kawasan strategis ekonomi saing kawasan jabatan fungsional subbidang analisis subbidang analisis kebijakan pembangunan kebijakan peningkatan kawasan strategis daya saing kawasan ekonomi subbidang evaluasi subbidang evaluasi kebijakan pembangunan kebijakan peningkatan kawasan strategis daya saing kawasan ekonomi asisten deputi ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi bidang ketahanan bidang pemanfaatan kelompok kebencanaan teknologi jabatan fungsional subbidang analisis subbidang analisis kebijakan ketahanan kebijakan pemanfaatan kebencanaan teknologi subbidang evaluasi subbidang evaluasi kebijakan ketahanan kebijakan pemanfaatan kebencanaan teknologi asisten deputi percepatan dan pemanfaatan pembangunan bidang percepatan bidang pemanfaatan kelompok pembangunan pembangunan jabatan fungsional subbidang analisis subbidang analisis kebijakan percepatan kebijakan pemanfaatan pembangunan pembangunan subbidang evaluasi subbidang evaluasi kebijakan percepatan kebijakan pemanfaatan pembangunan pembangunan deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasionalekonomi asia sekretaris ekonomi eropa, afrika, dan ekonomi amerika dan ekonomi regional dan sub ekonomi multilateral deputi timur tengah pasifik regional bidang kerja sama bidang kerja sama bidang kerja sama bidang kerja sama bidang kerja sama ekonomi dan keuangan ekonomi asia tengah dan ekonomi eropa ekonomi amerika ekonomi asean multilateral dan lembaga asia timur pembiayaan internasional bidang kerja sama bidang kerja sama bidang kerja sama bidang kerja sama bidang kerja sama perdagangan dan industri ekonomi asia tenggara ekonomi afrika dan ekonomi pasifik ekonomi apec dan sub multilateral dan dan asia selatan timur tengah regional pembangunan berkelanjutan jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional asisten deputi kerja sama ekonomi asia sekretaris deputi bidang kerja sama bidang kerja sama bidang program dan kelompok ekonomi asia tengah dan ekonomi asia tenggara dan tata kelola jabatan fungsional asia timur asia selatan subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi asia tengah ekonomi asia tenggara subbidang program subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi asia timur ekonomi asia selatan subbidang tata kelola asisten deputi kerja sama ekonomi eropa, afrika, dan timur tengah ekonomi eropa seo car mui jabatan fungsional subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi eropa barat ekonomi afrika subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi eropa tengah naa ekonomi timur tengah dan eropa timur asisten deputi kerja sama ekonomi amerika dan pasifik ekonomi amerika ekonomi pasifik jabatan fungsional subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi amerika utara ekonomi australia subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi amerika tengah ekonomi new zealand dan amerika selatan dan oceania asisten deputi kerja sama ekonomi regional dan sub regional ekonomi asean pan can jabatan fungsional subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi internal asean ekonomi apec subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi mitra wicara ekonomi sub regional asean asisten deputi kerja sama ekonomi multilateral ekonomi dan keuangan perdagangan dan industri kelompok multilateral dan lembaga multilateral dan jabatan fungsional pembiayaan internasional pembangunan berkelanjutan subbidang kerja sama subbidang kerja sama ekonomi dan keuangan perdagangan dan industri multilateral multilateral subbidang kerja sama subbidang kerja sama lembaga pembiayaan pembangunan internasional berkelanjutan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya biro hukum, persidangan, dan ttd pan masyarakat, airlangga hartanto nan see reg tut hadi priatna nip
ora . bab i. seru menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bab kedudukan, tugas dan fungsi kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,. ji) kari ras menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia raga, dan instansi lain yang dianggap perlu. bab. h:,nias aan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesiakerja sama, biro hukum, informasi, dan persidangan, biro umumdan penyusunan rencana dan program, dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. . mdan program, pemberian dukungan administrasi kerja sama luar negeri, cc. pengelolaan kegiatan strategis, pemberian dukungan administrasi kerja sama antar lembaga, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja. biro perencanaan dan kerja sama terdiri atas: bagian perencanaan program dan anggaran, bagian kerja sama luar negeri, bagian pengelolaan kegiatan strategis dan kerja sama antar lembaga, dan bagian akuntabilitas kinerja dan pelaporpenyiapan . nupenyusunan anggaran kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan cc. penyiapperencanaan program dan anggaran terdiri atas: subbagian penyusunan program, subbagian penyusunan anggaran dan subbagian penyusunan anggaran ii. subbagian penyusunan program mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program koordinasidan penyusunan anggaran lingkungan kementerian koordinatorkerja sama luar negeri mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kerja sama luar negeri lingkungan kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. . ta) numberian dukungan administrasi kerja sama bilateral, pemberian dukungan administrasi kerja sama organisasi internasional, cc. pemberian dukungan administrasi kerja sama regional, dan pemberian dukungan administrasi kerja sama multilateral. bagian kerja sama luar negeri terdiri atas: subbagian kerja sama bilateral dan organisasi internasional, dan subbagian kerja sama regional dan multilateral. subbagian kerja sama bilateral dan organisasi internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian dukungan administrasi kerja sama bilateral dan organisasi internasional. subbagian kerja sama regional dan multilateral mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian dukungan administrasi kerja sama regional dan multilateral. bagian akuntabilitas kinerja dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja. . tan yeakuntabilitas kinerja dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:, d, bagian akuntabilitas kinerja dan pelaporan terdiri atas: subbagian akuntabilitas kinerja, dan subbagian pelaporan. subbagian akuntabilitas kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan. subbagian pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahmempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kegiatan strategis dpengelolaan kegiatan strategis dan kerjasama antar lembaga, menyelenggarakan fungsi: penyiapdan penyiapterdiri atas: subbagian pengelolaan kegiatan strategis, dan subbagian kerja sama antar lembaga. subbagian pengelolaan kegiatan strategis mempunyai tugas menyiapkan bahsubbagian kerja sama antar lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahkeempat biro hukum, informasi dan persidangan biro hukum, informasi dan persidangan mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan hubungan masyarakathukum, informasi dan persidangan menyelenggarakan fungsi: penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan, cc. pelaksanaan advokasi hukum, penataan sistem dan teknologi informasi, penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan, pengelolaan data dan informasi persidangan, dan penyusunan hasil persidangan. biro hukum, informasi dan persidangan terdiri atas: bagian hukum dan organisasi, bagian sistem dan teknologi informasi: bagian hubungan masyarakat dan perpustakaan: dan bagian persidangan dan pengelolaan data. bagian hukum dan organisasi, dan tata laksana,pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan, pelaksanaan . menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia pelaksanaan advokasi, analisis, dan dokumentasi hukum, dan cc. penataan organisasi dan tata laksanarancangan, sinkronisasi, dan harmonisadvokasi, telaahan, dan dokumentasi hukumbagian sistem dan teknologi informasi mempunyai tugas melaksanakan penataan sistem dan teknologi informlaksanaan penataan sistem informasi, pelaksanaan pengembangan jaringan informasi, dan cc. pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi. . nama tang menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bagian sistem dan teknologi informasi terdiri atas: subbagian sistem informasi, subbagian jaringan informasi, dan subbagian pendayagunaan teknologi informasi. subbagian sistem informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi. subbagian jaringan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi. subbagian pendayagunaan teknologi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendayagunaan teknologi informasi. bagian hubungan masyarakat dan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakatperpustakaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi, dan cc. pelaksanaan urusan perpustakaan. bagian hubungan masyarakat dan perpustakaan terdiri atas: subbagian hubungan masyarakat, subbagian publikasi dan dokumentasi, dan subbagian perpustakaan. . s3) ana lan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbagian hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat. subbagian publikasi dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan publikasi dan dokumentasi. subbagian perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan. bagian persidangan dan pengelolaan data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi persidangan dan penyusunan hasil persidangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian persidangan dan pengelolaan data menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan persidangan, pelaksanaan penyusunan hasil persidangan, dan cc. pelaksanaan pengelolaan data hasil persidangan. po. bagian persidangan dan pengelolaan data terdiri atas: subbagian penyusunan bahan persidangan, subbagian penyusunan hasil persidangan, dan subbagian pengelolaan data hasil persidangan. subbagian penyusunan bahan persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan persidangan. subbagian . rina menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbagian penyusunan hasil persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan hasil persidangan. subbagian pengelolaan data hasil persidangan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan data hasil persidangan. bagian kelima biro umum biro umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip serta pengelolaan barang milik kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasaerian dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan: pelaksanaan urusan keprotokolan, cc. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kearsipan, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa. biro umum terdiri atas: bagian tata usaha pimpinan dan protokol, bagian kepegawaian dan kearsipan, bagian keuangan, dan bagian rumah tangga. s1. ia menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bagian tata usaha pimpinan dan protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam s1, bagian tata usaha pimpinan dan protokol: dan cc. pelaksanaan urusan perjalanan dinas. bagian tata usaha pimpinan dan protokol terdiri atas: subbagian tata usaha menteri koordinator: subbagian tata usaha sekretaris kementerian koordinator: subbagian tata usaha staf ahli: subbagian protokol: dan subbagian perjalanan dinas. subbagian tata usaha menteri koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan menteri koordinator, subbagian tata usaha. sekretaris kementerian koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan sekretaris kementerian koordinator:lingkungan kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. subbagian . na, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbagian perjalanan dinas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelaporan hasil perjalanan dinas lingkungan kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. bagian kepegawaian dan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan kearsipan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian kepegawaian dan kearsipan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan mutasi dan data kepegawaian, pelaksanaan pengembangan dan seleksi pegawai, dan cc. pelaksanaan urusan kearsipan. bagian kepegawaian dan kearsipan terdiri atas: subbagian mutasi dan data kepegawaian, subbagian pengembangan dan seleksi: dan subbagian kearsipan dan perbuatan. subbagian mutasi dan data kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai serta urusan dokumentasi kepegawaian. subbagian pengembangan dan seleksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta penyiapan bahan pengadaan, penyusunan formasi dan seleksi pegawai. subbagian . em. menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbagian kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan dan perbuaturusan verifikasi, dan cc. pelaksanaan urussanakan urusan perbendaharaan. subbagian verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi keuangan. subbagian akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan pelaporan. bagian rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik kekayaan negara serta layanan pengadaan barang jasa. . gs jaa (nlengkapan, pemberian layanan pengadaan barang jasa, cc. pelaksanaan urusan dalam, pelaksanaan urusan inventarisasi dan perawatan, dan pengelolaan barang milik kekayaan negara. bagian rumah tangga terdiri atas: subbagian perlengkapan, subbagian urusan dalam, dan subbagian inventaris dan perawatan. subbagian perlengkapan 'mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan pemberian layanan pengadaan barang jasa. subbagian urusan dalam mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan urusan dalam. subbagian inventaris dan perawatan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi serta perawatan barang milik kekayaan negara. bab . tp) lankerawanan sosial dan dampak bencana bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsinaa pai dalam melaksanakan "tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang koordinasi. ban ta) sigi sitrawanan sosial dan dampak bencana terdiri atas: asisten deputi pengurangan risiko bencana, asisten deputi tanggap cepat bencana, asisten deputi penanganan pasca bencana, dan. asisten deputi konflik sosial, bagian ketiga asisten deputi pengurangan risiko bencana asisten deputi pengurangan risikorangan risiko bencana. slim tgurangan risikokoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakatasisten deputi pengurangan risiko bencana terdiri atas: bidang mitigasi, bidang penguatan kapasitas masyarakat, dan bidang penguatan kegiatan dan tata kelola. bidang mitigmitigasi. . waw. ng) rmmitig, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang peringatan dini dan respon dini, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang peringatan dini dan respon dini. bidang mitigasi terdiri atas: subbidang peringatan dini, dan subbidang respon dini. subbidang peringataingatan dini. subbidang respospon dini. .apasitasatan kapasitas masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penguatan kapasitaskoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat. bidang penguatan kapasitas masyarakat terdiri atas: subbidang penguatan kapasitas kelembagaan, dan subbidang penguatan kesadaran masyarakat. . run menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang penguatan kapasitasapasitas kelembagaan. subbidang penguatan kesadaransadaran masyarakat: dan: penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, dan evaluasi dan penyusunan laporan. . pan remas jacobtanggap cepat bencana lai asisten deputi tanggap cepatanggap cepat bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi tanggap cepat bencana menyelenggarakan fungsi: da.. kkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penanganan pengungsi dan bantuan darurat, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanganan pengungsi dan bantuan darurat. asisten deputi tanggap cepat bencana terdiri atas: bidang penanganan pengungsi, dan bidang bantuan darurat. bidang penanganan pengungengungsi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penanganan pengungkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan logistik, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelamatan dan evakuasi dan penanganan logistik. bidang penanganan pengungsi terdiri atas: subbidang penyelamatan dan evakuasi, dan subbidang penanganan logistik. subbidang penyelamatan dan evakulamatan dan evakuasi. subbidang penanganan. logistilogistik. bidang bantuan darudarurat. . na tekun dabantuan darurkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang bantuan pemerintah dan non pemerintah, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang bantuan pemerintah dan non pemerintah. bidang bantuan darurat terdiri atas: subbidang bantuan pemerintah, dan subbidang bantuan nonpemerintah. subbidang bantuan pemerintah. subbidang bantuan nonnonpemerintah. bagian . anta rima uanpenanganan pasca bencana asisten deputi penanganan pascaasca bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi penanganan pascakoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemulihan dan pemberdayadan pemberdayaan masyarakat. asisten deputi penanganan pasca bencana terdiri atas: bidang pemulihan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. . nan rms menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang pemuli. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemulihulihan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi: dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. bidang pemulihan terdiri atas: subbidang rehabilitasi: dan subbidang rekonstruksi. . rem naa menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang rehabilhabilitasi. subbidang rekonstrukkonstruksi. bidang pemberdaya. gaekonomi dan pemberdayaan sosial, dan . penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial. bidang pemberdayaan masyarakat terdiri atas: subbidang pemberdayaan ekonomi, dan subbidang pemberdayaan sosial. subbidang pemberdayasubbidang pemberdayaan. pelaporan yang terkait dengan isu bidang pemberdayaan sosial. bagian keenam asisten deputi konflik sosial say asisten deputi konfliknflik sosial. . mas. maonflikflik sosial: penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pencegahan konflik sosial dan pemulihan pasca konflik sosial: dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan konflik sosial dan pemulihan pasca konflik sosial. asisten deputi konflik sosial terdiri atas: bidang pencegahan konflik sosial, dan bidang pemulihan pasca konflik sosial. bidang pencegahkonflik sosial. .cegahankoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemetaan konflik sosial dan advokasi konflik sosial, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemetaan konflik sosial dan advokasi konflik sosial. bidang pencegahan konflik sosial terdiri atas: subbidang pemetaan konflik sosial, dan subbidang advokasi konflik sosial. subbidang pemetataan konflik sosial. subbidang . menteri koordinator bidan pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang advokasivokasi konflik sosial. bidang pemulihan pascapasca konflik sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemulihan pascapengendalian pelaksanaan kebijakan 'kementerian lembaga yang terkait dengan :isu bidang pemulihan pasca konflik sosial, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemulihan fisik dan pemulihfisik dan pemulihan masyarakat. . ara menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang pemulihan pasca konflik sosial terdiri atas: subbidang pemulihan fisik, dan subbidang pemulihan masyarakat. subbidang pemulihan fisifisik. subbidang pemulihmasyarakat. bab deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi. kasat vampir nek menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia ag. a.a menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bagian kedua susunan organisasi deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial terdiri atas: asisten deputi penanganan kemiskinan, asisten deputi kompensasi sosial, asisten deputi jaminan sosial, dan asisten deputi pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia. bagian ketiga asisten deputi penanganan kemiskinan asisten deputi penanganan kemiskiasisten deputi penanganan kemiskincc. penyiapan . kal daakoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang sinkronisasi data kemiskinan dan penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sinkronisasi data kemiskinan dan penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaasisten deputi penanganan kemiskinan terdiri atas: bidang sinkronisasi data kemiskinan, bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan, dan bidang penguatan kegiatan dan tata kelola. bidang sinkronisasi data kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahari 'inkronisasi data kemiskinan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sinkronisasi data kemiskin. takebahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang analisis, penyajian dan pelaporan data kemiskinan, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang analisis, penyajian dan pelaporan data kemiskinan. bidang sinkronisasi data kemiskinan terdiri atas: subbidang analisis data: dan subbidang penyajian dan pelaporan data. subbidang analisisnalisis data. subbidang penyajian dan pelaporanjian dan pelaporan data. . rms tan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdes dan perdesaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdeskoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan. bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan terdiri atas: subbidang penanganan kemiskinan perkotaan, dan subbidang penanganan kemiskinan perdesaan. . ta) neural menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang penanganan kemiskinan perkot. subbidang penanganan kemiskinandesaan,tai)kompensasi sosial asisten deputi kompensasisosial. vga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi kompensasi. else t koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kompensasi pangan dan kompensasi non pangan, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kompensasi pangan dan kompensasi non pangan. asisten deputi kompensasi sosial terdiri atas: bidang kompensasi pangan, dan bidang kompensasi non pangan. bidang kompensasi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi .. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kompensasi. ca) remaskoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kompensasi pangan bersyarat dan kompensasipangan bersyarat dan kompensasi pangan tidak bersyarat. bidang kompensasi pangan terdiri atas: subbidang kompensasi pangan bersyarat, dan subbidang kompensasi pangan tidak bersyarat. subbidang kompensasi panganbersyarat. subbidang kompensasitidak bersyarat. . si kva menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang kompensasi non pa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kompensasi nonkoordinasi dan sinkronisasi. perumusan kebijakan bidang kompensasi non pangan, bersyarat dan kompensasi nonnon pangan bersyarat dan kompensasi non pangan tidak bersyarat. bidang kompensasi goncangan terdiri atas: subbidang kompensasi non pangan bersyarat, dan subbidang kompensasi non pangan tidak bersyarat. . hana emas menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang kompensasi non pangan bersyabersyarat. subbidang kompensasi nontidak bersyarat. bagian kelima asisten deputi jaminan sosial asisten deputi jaminanjaminan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi jaminan. mangkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang asistensi sosial dan asuransi sosial, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang asistensi sosial dan asuransi sosial. asisten deputi jaminan sosial terdiri atas: bidang asistensi sosial, dan bidang asuransi sosial. bidang asisteistensi sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang asisteistensi sosial, dan. penyiapan . ani tenis babarogram dan kerjasama asistensi sosial. bidang asistensi sosial terdiri atas: subbidang program asistensi sosial, dan subbidang kerjasama asistensi sosial. subbidang programistensi sosial. subbidang kerjasamaistensi sosial. bidang asuransi sosial.uransi sosial. tang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang asura. menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia penyiapan bahan.uransi sosial, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang program dan kerjasama asuransi sosial. bidang asuransi sosial terdiri atas: subbidang program asuransi sosial, dan subbidang kerjasama asuransi sosial. subbidang programuransi sosial. subbidang kerjasamauransi sosial. bagian . bela menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bagian keenam asisten deputi pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia asisten deputi pemberdayaan disabilitas dan lanjut dan lanjut usia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pemberdayaan disabilitas dan lanjut uskoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemberdayaan disabilitas dan pemberdayaan lanjut usia: dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan disabilitas dan pemberdayaan lanjut usia. . renadisabilitas dan lanjut usia terdiri atas: bidang pemberdayaan disabilitas, dan bidang pemberdayaan lanjut usia. bidang pemberdayaan disabilita. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberdayaan disabilita: pan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kelembagaan disabilitas dan kesejahteraan disabilitas: dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kelembagaan disabilitas dan kesejahteraan disabilitas. . ilirdisabilitas terdiri atas: subbidang kelembagaan disabilitas, dan subbidang kesejahteraan disabilitas. subbidang kelembagisabilitas. subbidang kesejahterdisabilitas. bidang pemberdaylanjut usia. 168 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberdayaan lanjut usi.cc. penyiapan . ppp nasa menteri koordinator bidang emban gunapenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang bidang kelembagaan lanjut usia dan kesejahteraan lanjut usia, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang bidang kelembagaan lanjut usia dan kesejahteraan lanjut usia. bidang pemberdayaan lanjut usia terdiri atas: subbidang kelembagaan lanjut usia, dan subbidang kesejahteraan lanjut usia. (l) subbidang kelembaglanjut usia. subbidang kesejahterlanjut usia. bab vi. matapeningkatan kesehatan kb. bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi deputi bidangpeningkatan kesehatan dipimpin oleh deputi. deputi bidangpeningkatan kesehatan menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan sinkronisasi':cc..peningkatan kesehatan terdiri atas: asisten deputi ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan, asisten deputi pencegahan dan penanggulangan penyakit, asisten deputi pelayanan kesehatan, dan asisten deputi kependudukan dan keluarga berencana. bagian ketiga asisten deputi ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan tan asisten deputi ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkung, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan, serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola lingkungan deputi bidang peningkatan kesehattahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungcc. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian lembaga bidangkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola lingkungan deputi bidang peningkatan kesehatan. asisten deputi ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan terdiri atas: bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak, bidang kesehatan lingkungan, dan bidang penguatan kegiatan dan tata kelola. . akn menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu d dan kesehatan ibu dan anak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, dan mutu gizi, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, dan mutu gizi. bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak terdiri atas: subbidang perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan ibu dan anak: dan subbidang mutu gizi. . make menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan ibu dbaikan gizi masyarakat dan kesehatan ibu dan anak. subbidang mutu gizmutu gizi. bidang kesehatan lingkuhatan lingkungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kesehatan lingku. . ras asibidang sanitasi dan penyehatan air bersih, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sanitasi dan penyehatan air bersih. bidang kesehatan lingkungan terdiri atas: subbidang sanitasi, dan subbidang penyehatan air bersih. subbidang sannitasi. subbidang penyehatan air bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi.' pelaporan yang terkait dengan isu bidang penyehatan air bersih. bidang kegiatan dan tata kelola mempunyai tugas melaksanakan penguatan kegiatan dan tata kelola lingkungan deputi bidang peningkatan kesehatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian penguatan kegiatan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi: perencanaan . ta) ta rss menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengelolaan anggaran:hubungan masyarakat, dan evaluasi dan penyusunan laporan. bagi. informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat. bagian keempat asisten deputi pencegahan dan penanggulangan penyakit asisten deputi pencegahan dan penanggulangan penyakidan penanggulangan penyakit. . sp) pagar kena rumucegahan dan penanggulangan penyaki: nanpenyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penyakit tidak menular dan penyakit menular, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyakit tidak menular dan penyakit menular. asisten deputi pencegahan dan penanggulangan penyakit terdiri atas: bidang penyakit tidak menular, dan bidang penyakit menular. bidang penyakit tidakyakit tidakakit tidak menular, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penyakit tidak menular dan dampak narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyakit tidak menular dan dampak narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. bidang penyakit tidak menular terdiri atas: subbidang penyakit tidak menular, dan subbidang dampak narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. subbidang penyakit tidak menulsubbidang . rms tan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang dampak narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainndampak narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. bidang penyakitmenular. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penyakitcc. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian yang terkait dengan isu bidang penyakit menular, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang zoonosis dan non zoonosis, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang zoonosis dan non zoonosis. bidang penyakit menular terdiri atas: subbidang zoonosis, dan subbidang non zoonosis. . rms lina menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidangzoonosis. subbidang nonon zoonosis. bagian kelima asisten deputi pelayanan kesehatan asisten deputi pelayanan kesehesehatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pelayanan kesehat, cc. penyiapan . remaslayanan kesehatan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pelayanan dasar dan rujukan dan pembiayaan kesehatan dan farmasi, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan dasar dan rujukan dan pembiayaan kesehatan dan farmasi. asisten deputi pelayanan kesehatan terdiri atas: bidang pelayanan dasar dan rujukan, dan bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi. bidang pelayanan dasar dan rujsar dan rujukan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pelayanan dasar dan rujcc.layanan dasar dan rujukan: penyiapan . ckesehatan dasar dan pelayanan rujukan spesialistik, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan spesialistik. bidang pelayanan dasar dan rujukan terdiri atas: subbidang pelayanan kesehatan dasar, dan subbidang pelayanan rujukan spesialistik. subbidang pelayanan kesehatan dasi bidang pelayanan kesehatan dasar. subbidang pelayanan rujukan spesialistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan.di. bidang pelayanan rujukan spesialistik. pan bnn 208 inn bidang pembiayaan kesehatan dan farmkesehatan dan farmasi. . olah maiayaan kesehatan dan farmkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pembiayaan dan asuransi sosial dan farmasi dan kesehatan tradisional: penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pembiayaan dan asuransi sosial dan farmasi dan kesehatan tradisional. bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi terdiri atas: subbidang pembiayaan dan asuransi sosial, dan subbidang farmasi dan kesehatan tradisional. subbidang pembiayaan dan asuradan asuransi sosial. subbidang . ka) kang menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang farmasi dan kesehatan tradisionfarmasi dan kesehatan tradisional. bagian keenam asisten deputi kependudukan dan keluarga berencana asisten deputi kependudukan dan keluarga ber dan keluarga berencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi kependudukan dan keluarga berkegiatan bidang kependudukan dan keluarga berencana. . yna menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia asisten deputi kependudukan dan keluarga berencana terdiri atas: bidang kependudukan, dan bidang keluarga berencana. bidang kependud: penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penyebaran penduduk dan administrasi kependudukan: penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyebaran penduduk dan administrasi kependudukan. . menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang kependudukan terdiri atas: subbidang penyebaran penduduk, dan subbidang administrasi kependudukan. subbidang penyebaran pendudubaran penduduk, subbidang administrasi kependudukministrasi kependudukan. bidang keluarga berenc. bad yngkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang partisipasi masyarakat dan pelayanan kontrasepsi, penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang partisipasi masyarakat dan pelayanan kontrasepsi. bidang keluarga berencana terdiri atas: subbidang partisipasi masyarakat, dan subbidang pelayanan kontrasepsi. subbidang partisipasi.artisipasi masyarakat. subbidang pelayanan kontrasepontrasepsi. bab vii. mang menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bab vii deputi bidang koordinasi pendidikan dan agama bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsitan. kadua bnn susunan organisasi deputi bidang koordinasi pendidikan dan agama terdiri atas: asisten deputi pendidikan menengah dan keterampilan bekerja, asisten deputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat, asisten deputi pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, asisten deputi pemberdayaan dan kerukunan umat beragama, dan asisten deputi pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan. ' ' bagian ketiga asisten deputi pendidikan menengah: . . dan keterampilan bekerja (loe asisten deputi pendidikan menengah dan keterampilan bekerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi. dan keterampilan bekerja,. naa ry,didikan menengah dan keterampilan bekerjkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja 229 asisten deputi pendidikan menengah dan keterampilan bekerja terdiri atas: bidang pendidikan menengah: bidang pendidikan keterampilan bekerja, dan bidang penguatan kegiatan dan tata kelola. bidang pendidikan menengah:menengah terdiri atas: subbidang ketenagaan dan kesiswaan, dan pketenagaan dan kesiswaan. subbidang mutu dan sarana dan prasarana pada pendidikan meneng. panas menteri koordinator bidang emban guna manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang pendidikan. keterampilan bekerjterampilan bekerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendidikan keterampilan bekerjccketerampilan bekerja terdiriatas: subbidang ketenagaan dan kesiswaan, dan subbidang mutu, sarana dan prasarana. . menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia (l)innh. tangs. menteri koordinator bidang pembangunan man usia dan kebudayaan republik indonesiapendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat asisten deputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikpendidikan anak usia 'dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat. dalam melaksanakan tugas: sebagaimana, dimaksud dalam asisten deputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidik. menteri koordinator bidankoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat. asisten deputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat terdiri atas: bidang pendidikan anak: usia dini .dan pendidikan masyarakat, dan bidang pendidikan dasar. ana bidang pendidikan anak usia dini dan pendidik: serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait.dengan isu: penyiapan . l: penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidanganak usia dini dan pendidikan masyarakat terdiri atas: tan subbidang ketenagaan dan kesiswaan: dmutu, sarana dan prasarana. . tan (an menteri koordinator bidang emban guna man usia dan kebudayaan republik indonesia bidang pendidikan dascc. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 'kementerian lembaga yang terkait: dengan isu 'di bidang pendidikan dasar, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi. perumusan kebijakan bidang. ketenagaan, kesiswaan, muturi prasarana. bidang pendidikan dasar terdiri atas: subbidang ketenagaan dan kesiswaan)dan . subbidang mutu, sarana dan prasarana. . seutas may menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesiaagian kelima asisten deputi pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nan asisten deputi pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknolog dari pemanfaatanpendidikan tinggi. dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan. koordinasi perumusan, penetapan, dan .. rena koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. asisten deputi pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas: bidang pendidikan tinggi, dan kang bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 256 bidang pendidikan ting. 257 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendidikan ting'b.penyiapan. lah hrd bai aan naa dan pen nagkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kemahasiswaan, akademik, ketenagaanmahasiswaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana. kan bidang pendidikan tinggi terdiri atas: subbidang kemahasiswaan dan akademik, dan subbidang ketenagaan dan sarana dan prasarana. subbidang kemahasiswaan dan akademik,mahasiswaan dan akademik. subbidang ketenagaan" bidang ketenagaan dan sarana dari prasarana. " pan bidang. pem#nfaataan ilmu pengetahuan dan teknoloanfaatan ilmu naa pengetahuan dan teknologianfaatan ilmu pengetahuan dan teknolokoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kreativitas dan inovasi teknologi serta kerjasama dan kelembagaan, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kreativitas dan inovasi teknologi serta kerjasama dan kelembagaan. peta bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas: subbidang kreatifitas dari inovasi teknologi: dan subbidang kerjasama dan kelembagaan. 263 subbidang kreatifitas dan inovasireatifitas dan inovasi teknologi. subbidang . ati lan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang kerjasama ddan kelembagaan. bagian keenam asisten deputi pemberdayaan dan kerukunan umat beragama . kang la. asisten deputi pemberdayaan dan kerukunan umat beragaman kerukunan umat beragama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pemberdayaan dan kerukunan umat beragamerdayaan umat beragama dan kerukunan umat beragama: pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan umat beragama dan kerukunan umat beragama. asisten deputi pemberdayaan dan kerukunan umat beragama terdiri atas: bidang pemberdayaan umat beragama, dan bidang kerukunan umat beragama. bidang pemberdayumat beragama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberdayaan umat beragama menyelenggarakan fungsi: pancc. penyiapan $penyiapan . pd) nek, dan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiat. bidang pemberdayaan umat beragama terdiri atas: subbidang pemberdayaan zakat infak, shadagoh, wakaf, dan jaminan produk halal: dan subbidang kerjasama antar lembaga. (l) subbidang pemberdayaan zakat infak, shadagoh, wakaf, dan jaminan produk halzakat infak, shadagoh, wakaf, dan jaminan produk halal: subbidang kerjasama antar lembntar lembaga. bidang kerukunukunan umat beragama. . kkerukunkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang bidang penanganan isu kerukunan dan pengembangan dialog antarumat: dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanganan isu kerukunan dan pengembangan dialog antarumat. nan bidang kerukunan umat beragama terdiri atas: subbidang penanganan isu kerukunan, dan subbidang pengembangan dialog antarumat. subbidang penanganan isu kerukunisu kerukunan.ialog antarumat. bagian ketujuh asisten deputi pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan asisten deputi pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagam, pendidikan agama, dan keagamaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamyiapan . ca) nas kan peinaan umat beragama dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pembinaan umat beragama dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. asisten deputi pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan terdiri atas: bidang pembinaan umat beragama, dan bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. bidang pembin. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembina. ma aadan penahan agama serta bimbingan haji dan umroh, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan dan penahan agama serta bimbingan haji dan umroh. bidang pembinaan umat beragama terdiri atas: subbidang pelayanan dan penahan agama, dan subbidang bimbingan haji dan umroh. subbidang pelayanan dan penahn penahan agama: bnn subbidang bimbingan haji dan umrombingan haji dan umroh. bidang pendidikan agama dan keagam dan keagamagama dan keagamkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pendidikan agama dan keagamaan, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan agama dan keagamaan. bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terdiri atas: subbidang pendidikan agama, dan subbidang pendidikan keagamaan. subbidang pendidik. subbidang . san nan agamaan. bab viii deputi bidang koordinasi kebudayaan bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi.dengan isu.di bidang kebudayaan. bea dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang koordinasi. ana menteri koordinator bidang emban guna manusia dan kebudayaakepemudaan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang nilai dan kreativitas budaya, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang warisan budaya, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang keolahragaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kebudayaanbudayaan terdiri atas: asisten deputi kepemudaan, pan asisten deputi nilai dan kreativitas budaya: asisten deputi warisan budaya, dan asisten deputi keolahragaan, bagian ketiga asisten deputi kepemudaan 290 . asisten deputi kepemududaan, serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola lingkungan deputi bidang kebudayaan. . s, katpemudmudaankepemudaankepemudaan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kepemudaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepemudaan.budayaan. asisten deputi kepemudaan terdiri atas: bidang pemberdayaan pemuda, bidang pengembangan pemuda, dan bidang penguatan kegiatan dan tata kelola. bidang pemberdayamuda. .koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kepemimpinan dan karakter pemuda, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepemimpinan dan karakter pemuda. bidang pemberdayaan pemuda terdiri atas: subbidang kepemimpinan pemuda, dan subbidang karakter pemuda. subbidang kepemimpinimpinan pemuda. subbidang karakterrakter pemuda. . rammuda. dalamngembangan pemuda, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, dan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda. bidang pengembangan pemuda terdiri atas: subbidang peningkatan kreativitas pemuda, dan subbidang kewirausahaan pemuda. . para menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang peningkatan kreativitasreativitas pemuda. subbidang kewirausahawirausahaan pemudebudayaananilai dan kreativitas budaya asisten deputi nilai dan kreativitasdan kreativitas budaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi nilai dan kreativitaspenyiapan . ata ru: penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang nilai dan kreativitas budaya, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang nilai dan kreativitas budaya. asisten deputi nilai dan kreativitas budaya terdiri atas: bidang nilai budaya dan karakter bangsa, bidang industri budaya, bidang nilai budaya dan karakter bangsbudaya dan karakter bangsa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang nilai budaya dan karakter bangscc. penyiapan .koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang nilai budaya dan karakter bangsa, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang nilai budaya dan karakter bangsa. bidang nilai budaya dan karakter bangsa terdiri atas: subbidang pengembangan nilai budaya, dan subbidang pengembangan dan kebudayaan karakter bangsa. subbidang pengembangan nilainilai budaya. subbidang pengembangan dan kebudayaan karakter bangan kebudayaan karakter bangsa. bidang industridustri budaya. . dg, ripindustrikoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang seni, film dan budaya kreatif, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang seni, film dan budaya kreatif. bidang industri budaya terdiri atas: subbidang seni dan film, dan subbidang budaya kreatif. subbidang seni dan filni dan film. subbidang budayaudaya kreatif. bagian . dua, run taatwarisan budaya asisten deputi warisanbudaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi warisankoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang warisan budaya, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang warisan budaya. asisten deputi warisan budaya terdiri atas: bidang cagar budaya dan permusuhan, dan bidang sejarah dan warisan dunia, . kata itas menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang cagar budaya dan permusu dan permusuhan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang cagar budaya dan permusuhkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang cagar budaya dan permusuhan, dan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang cagar budaya dan permusuhan. bidang cagar budaya dan permusuhan terdiri atas: subbidang cagar budaya, dan subbidang permusuhan. . rms tag menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang cagar. subbidang permusuhsuhan. bidang sejarah dan warisan dun dan warisan dunia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sejarah dan warisan dunkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang sejarah dan warisan dunia, dan penyiapan . kang torsejarah dan warisan dunia. bidang sejarah dan warisan dunia terdiri atas: subbidang sejarah, dan subbidang warisan dunia. subbidang sejar. subbidang warisan dunidunia. bagian keenam asisten deputi keolahragaan asisten deputi keolahragolahragolahragkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang keolahragaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang keolahragaan. asisten deputi keolahragaan terdiri atas: bidang prestasi olahraga, dan bidang kebudayaan olahraga, bidang prestasiestasi olahraga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang prestasi olahra. una? kanbahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang prestasi olahraga, dan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang prestasi olahraga. bidang prestasi olahraga terdiri atas: subbidang pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, dan subbidang organisasi dan tenaga keolahragaan. (l) subbidang pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologbitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. subbidang organisasi dan tenaga keolahrrganisasi dan tenaga keolahragaan. . pi, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bidang kebudayaanbudayaan olahragakoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kebudayaan olahraga, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan olahraga. bidang kebudayaan olahraga terdiri atas: subbidang olahraga pendidikan dan layanan khusus, dan subbidang olahraga rekreasi dan industri olahraga. . bag ie) menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang olahraga pendidikan dan layanan khusupendidikan dan layanan khusus. subbidang olahraga rekreasi dan industrrekreasi dan industri olahraga. bab deputi bidang koordinasi perlindungan perempuan dan anak bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi. melissa ckoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijaklindungan perempuan dan anak terdiri atas: asisten . menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia asisten deputi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, asisten deputi pemberdayaan perempuan, asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, dan asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan hak anak. bagian ketiga asisten deputi ketahanan dan kesejahteraan keluarga asisten deputi ketahanan dan kesejahteraan keluargketahanan dan kesejahteraan keluarga sertaasisten deputi ketahanan dan kesejahteraan keluarkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan . hingkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, danasisten deputi ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri atas: bidang peningkatan ketahanan keluarga, bidang peningkatan kesejahteraan keluarga, dan bidang penguatan kegiatan dan tata kelola. bidang peningkatan ketahankeluarga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang peningkatan ketahan. ana relningkatan ketahanan fisik keluarga dan ketahanan mental spiritual keluarga, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan ketahanan fisik keluarga dan ketahanan mental spiritual keluarga. bidang peningkatan ketahanan keluarga terdiri atas: subbidang peningkatan ketahanan fisik keluarga, dan subbidang peningkatan ketahanan mental spiritual keluarga. subbidang peningkatan ketahanan fisikfisik keluarga. subbidang ketahanan mental spiritualmental spiritual keluarga. bidang peningkatan kesejahterasejahteraan keluarga. . ingkatan kesejahterakoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemberdayaan keluarga dan bina pra keluarga, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan keluarga dan bina pra keluarga. bidang peningkatan kesejahteraan keluarga terdiri atas: subbidang pemberdayaan keluarga, dan subbidang bina pra keluarga. subbidang pemberdayaaneluarga. subbidang . sl) hana tag menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang bina prana pra keluargkan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat:. dian menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesiapemberdayaan perempuan asisten deputi pemberdayarempuan. mberdayaan bidang ekonomi, sosial dan budaya, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan bidang ekonomi, sosial dan budaya. . remperempuan terdiri atas: bidang pemberdayaan ekonomi, dan bidang pemberdayaan sosial budaya. bidang pemberdayaan ekonomidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberdayacc. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian lembagayang terkait dengan isu bidang pemberdayaan ekonomi, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pengembangan permodalan dan usaha serta peningkatan kompetensi, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan permodalan dan usaha serta peningkatan kompetensi. . remas yanekonomi terdiri atas: subbidang pengembangan permodalan dan usaha: dan subbidang peningkatan kompetensi. subbidang pengembangan permodalan dan usahrmodalan dan usaha. subbidang peningkatan kompetenompetensi. bidang pemberdayaan sosial budayaidang sosial dan budaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberdayaan sosial dan. ca) pia alikoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan budaya, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan budaya. bidang pemberdayaan sosial dan budaya terdiri atas: subbidang pemberdayaan sosial, dan subbidang pemberdayaan budaya. subbidang pemberdayaansosial. subbidang pemberdayaudaya. bagian kelima asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungperempuan. . king nykoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemenuhan hak perempuan dan perlindungan perempuan, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemenuhan hak perempuan dan perlindungan perempuan. asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan terdiri atas: bidang pemenuhan hak perempuan, dan bidang perlindungan perempuan. bidang pemenuhan hakerempuan. . sa) aa nkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemenuhan hak sosial, budaya, politik dan hukum, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemenuhan hak sosial, budaya, politik dan hukum. bidang pemenuhan hak perempuan terdiri atas: subbidang pemenuhan hak sosial dan budaya: dan subbidang pemenuhan hak politik dan hukum. subbidang pemenuhan hak sosial dosial dan budaya. subbidang . danpolitik dan hukuolitik dan hukum. bidang perlindunganperempuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perlindungan:perempuan dan penanganan masalah sosial perempuan:perempuan dan penanganan masalah sosial perempuan. . sayperempuan terdiri atas: subbidang penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan subbidang penanganan masalah sosial perempuan. subbidang penanganan kekerasan terhadapperempuan. subbidang penanganan masalah sosialperempuan. bagian keenam asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan anak asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan anayang terkait dengan isu bidang pemenuhan hak, pemberdayaan dan perlindungan anakanak. . eme nek nis broanak., penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan anak terdiri atas: bidang pemenuhan hak anak, dan bidang perlindungan anak. bidang pemenuhan hakanak. . nana ana "ad mkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang tumbuh kembang anak, pemenuhan hak sipil, pendidikan dan kesehatan anak, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tumbuh kembang anak, pemenuhan hak sipil, pendidikan dan kesehatan anak. bidang pemenuhan hak anak terdiri atas: subbidang tumbuh kembang anak, dan subbidang pemenuhan hak sipil, pendidikan dan kesehatan anak. subbidang tumbuh kembangumbuh kembang anak,sipil, pendidikan dan kesehatipil, pendidikan dan kesehatan anak. bidang perlindunganak dan penanganan masalah sosial anak,anak dan penanganan masalah sosial anak. . masanak terdiri atas: subbidang penanganan kekerasan terhadap anak, dan subbidang penanganan masalah sosial anak. subbidang penanganan kekerasan terhadapanak. subbidang penanganan masalah sosialanak. bab deputi bidang koordinasi pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsimberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan terdiri atas: asisten deputi pemberdayaan masyarakat, asisten deputi pemberdayaan desa, asisten . menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia cc. asisten deputi pemberdayaan kawasan perdesaan, dan asisten deputi pemberdayaan kawasan strategis dan khusus: bagian ketiga asisten deputi pemberdayaan masyarakat asisten deputi pemberday sertngembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya, penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya, dan pemberian . sp, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesiasisten deputi pemberdayaan masyarakat terdiri atas: bidang pengembangan ekonomi: bidang pengembangan sosial budaya, dan bidang penguatan kegiatan dan tata kelola. bidang pengembangekonomi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang permodalan dan keuangan mikro serta pengembangan usaha dan pemasaran, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang permodalan dan keuangan mikro serta pengembangan usaha dan pemasaran. . mp2ekonomi terdiri atas: subbidang permodalan dan keuangan mikro, dan subbidang pengembangan usaha dan pemasaran. subbidang permodalan dan keuangan mikroodalan dan keuangan mikro. subbidang informasi usaha dan pemasarusaha dan pemasaran. bidang pengembangan sosialosial budaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan sosial.osial dan budaya, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang infrastruktur, teknologi, kelembagaan dan kemitraan: dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang infrastruktur, teknologi, kelembagaan dan kemitraan. bidang sosial budaya terdiri atas: subbidang infrastruktur dan teknologi, dan subbidang kelembagaan dan kemitraan. subbidang infrastruktur danfrastruktur dan teknologi. subbidang kelembagaan dan kemitraan. . kelasmberdayaan masyarakat, desa dan kawas. serum nag lain menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bagian ketiga asisten deputi pemberdayaan desa asisten deputi pemberdayaan desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang terkait dengan isu bidang pemberdayaan desaesa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pemberdayaan desesapenyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang sarana, prasarana dan pengelolaan sumber daya, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sarana, prasarana dan pengelolaan sumber daya. asisten deputi pemberdayaan desa terdiri atas: bidang pengembangan sarana dan prasarana, dan bidang pengelolaan sumber daya. . tgn pelumas mmasarana dan prasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan sarana dan prasarkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana desa, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sarana dan prasarana desa. bidang sarana dan prasarana terdiri atas: subbidang sarana desa, dan subbidang prasarana desa. . naa ia)esa. subbidang praasarana desalolaan sumber daya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengelolaan sumber koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang ekonomi kreatif dan kearifan lokal, dan penyiapan . akekonomi kreatif dan kearifan lokal. bidang pengelolaan sumber daya terdiri atas: subbidang ekonomi kreatif, dan subbidang kearifan lokal. subbidang ekonomiekonomi kreatif. subbidang kearifan lokal mempunyai tugasarifan lokal. bagian kelima asisten deputi pemberdayaan kawasan perdesaan asisten deputi pemberdayaan kawasan perdeperdesaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pemberdayaan kawasan perdesaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan . reakoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijak, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiat. asisten deputi pemberdayaan kawasan perdesaan terdiri atas: bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal, dan bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang. bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggsarana dan prasarana kawasan tertinggal. . segembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggcc. penyiapan bahkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdesaan dan pesisir, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sarana dan prasarana perdesaan dan pesisir. bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal terdiri atas: subbidang sarana dan prasarana perdesaan, dan subbidang sarana dan prasarana pesisir. subbidang sarana dan prasaranardesaan. subbidang . namaan prasarana pesisisisir. bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan tan berkembang dan kelembagaan kawasan berkembang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembangmitraan dan kelembagaan kawasan berkembangn kelembagaan kawasan berkembangh kelembagaan kawasan berkembang: penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pengembangan kemitraan dan penguatan kelembagaan, dangembangan kemitraan dan penguatan kelembagaan. bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang terdiri atas: subbidang pengembangan kemitraan, dan subbidang penguatan kelembagaan. subbidang pengembang. subbidang penguatlembagaan. bagian keenam asisten deputi pemberdayaan kawasan strategis dan khusus asisten deputi pemberdayaan kawasan strategis dan dan khususberdayaan kawasan strategis dkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus. asisten deputi pemberdayaan kawasan strategis dan khusus terdiri atas: bidang pemberdayaan kawasan strategis, dan bidang pengembangan kawasan khusus. bidang pemberdayaan kawasan strateg. . dan aaakawasan strategikoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang permukiman, transmigrasi, kawasan terisolir dan perbatasan, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang permukiman, transmigrasi, kawasan terisolir dan perbatasan. bidang pemberdayaan kawasan strategis terdiri atas: subbidang permukiman dan transmigrasi, dan subbidang kawasan terisolir dan perbatasan. subbidang permukiman dan transmigrkiman dan transmigrasi, subbidang . nik menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia subbidang kawasan terisolir dan perbatasterisolir dan perbatasan. bidang pengembangan kawasan khusuawasan khusus. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan kawaspenyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kawasan industri dan produktif serta kawasan konservasi, dan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kawasan industri dan produktif serta kawasan konservasi. . tad teo)kawasan khusus terdiri atas: subbidang kawasan industri dan produktif, dan subbidang kawasan konservasi. subbidang kawasan industri dan produkindustri dan produktif. subbidang kawasan konservkonservasi. bab staf ahli staf ahli berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri koordinator. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), staf ahli secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris kementerian koordinator. .
sekretariat dewan jaminan sosial nasionalan untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi sekretariat dewan jaminan sosial nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja sekretariat dewan jaminan sosial nasional, bahwalola sekretariat dewan jaminan sosial nasionalperubahan struktur organisasi dan tata kerja sekretariat dewan jaminan sosial nasionperihal usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sekretariat dewan jaminan sosial, tata cara pengangkatan penggantian dan pemberhentian anggota dewan jaminan so. bab kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat dewan jaminan sosial nasional yang selanjutnya dalam peraturan menteri koordinator ini disebut sekretariat dsn dipimpin oleh sekretaris yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan jaminan sosial nasional yang pembinaannya secara administratif dilakukan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui sekretaris kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. sekretariat dsn mempunyaiewan jaminan sosial nasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat dsn menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemberian dukungan pelaksanaan hubungan antarlembaga dan partisipasi masyarakat, cc. pemberian dukungan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pemberian dukungan pelayanan persidangan dan keprotokolan dewan jaminan sosial nasionalfasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. bab susunan organisasi sekretariat dsn terdiri atas: bagian persidangan, bagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. bagian persidangan mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan persidangan dewan jaminan sosial nasional, fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, dan pelaksanaan advokasi hukumpelayanan administrasi persidangan dewan, penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial, cc. penyusunan bahan persidangan, pelaksanaan dan transkrip, penyusunan notulensi hasil persidangan dan bahan hasil persidangan dewan, pengelolaan data dan informasi hasil persidangan, pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan advokasi hukum, dan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. bagian persidangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian umum mempunyai tugas penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan, dan keprotokolan, serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan anggaran,cc. pelaksanaan urusan keprotokolan, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan pengelolaan barang milik kekayaan negara. bagian umum terdiri atas: subbagian protokol, subbagian tata usaha dan rumah tangga, dan kelompok jabatan fungsional. subbagian protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan, pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan dewan, serta pengelolaan administrasi pimpinan dewan. subbagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan pengelolaan barang milik kekayaan negara. bab iii kelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat d bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau oleh pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaberdasarksnsekretariat dordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan sekretariat dan. sekretaris dsn menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis dewan jaminan sosial nasional kepada ketua dewan jaminan sosial nasional secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. sekretaris dsn menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi sekretariat kepada sekretaris kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. sekretariat dsn. setiap unsur lingkungan sekretariat dssn maupun dengan instansi luar sekretariat dan. setiap unsur lingkungan sekretariat devaluasi kelembagaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris dewan jaminan sosial nasionalewan jaminan sosial nasional diangkat dan diberhentikan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan setelah melalui prosedur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat administrator atau pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayasekretariat dsn dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab viii ketentuan lain lain bagan struktur organisasi sekretariat dtetapkan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayakoordinator ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang memangku jabatan lingkungan sekretariat dsn berdasarkanpersidangan, organisasi, dan komunikasi, paskah deli lampiransekretariat dewan jaminan sosial nasional struktur organisasi dan tata kerja sekretariat dewan jaminan sosial nasional menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sekretariat kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan sekretariat kebudayaan dewan jaminan sosial nasional jp persidangan subbagian subbagian tata usaha protokol dan rumah tangga kelompok jabatan fungsional, persidangan, organisasi, dan komunikasi, sorai paskah delmenteri koordinator bidang politik, hukum, dan keaman. pun medan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia tindakan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf meliputi: penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimanaterkait dalam proses pengambilan keputusan, membatasi aksesatas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan, mutasmengalihtugaskan tugas dan tanggung jawabdan mengintensifkan pengawasan terhadap pejabat atau pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum yang bertindak sebagai pelapor tersebut. penanganan atas benturan kepentingan yang bersumber dari gratifikasi. dalam hal situasi benturan kepentingan bersumber dari gratifikasi, maka pelaporan adanya situasi benturan kepentingan mengacu pada angka diatas atau angka dibawah dan untuk pelaporan atau pemberian keterangan segala bentuk gratifikasi mengacu padpenanganan atas dugaan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan. pejabat atau pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan wajib melaporkan dan memberikan keterangan tentang dugaan adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai tertentu lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, disampaikan kepada tim penegakan disiplin dan kode etik pegawai. b. pun gea menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia pelaporan dan pemberian keterangan sebagaimana dimaksud huruf mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan dokumen pembuktian yang terkait melalui mekanisme yang telah diatur disiplin dan kode etik pegawai kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, bagi masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, dapat menyampaikan pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya benturan kepentinganbaik secara langsung maupun tidak langsung (dengan menggunakan saluran pos dan atau melalui kepada tim penegakan disiplin dan kode etik pegawai melalui unit pelayanan publik kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor serta melampirkan dokumen pembuktian yang terkait. pengawaslingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. sanksi setiap pejabat atau pegawai yang dalam menetapkan keputusan dan atau tindakan terbukti mengandung benturan kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakulingkungan kementerian kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanadi. sak menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesiapejabat dan atau pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanaformulir ka) sbo) menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia formulir surat pernyataan potensi benturan kepentingan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamananberdasarkan penilaian (sendiri atasan langsung inspektorat) memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan: transaksi kegiatan bentuk benturan kepentingan nilai transaksi kegiatan oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap agar dapatnya dipertimbangkan tindakan lanjutan yaitu . (disebutkan pilihan tindakan lanjutkan yang diharapkan oleh pelapor sesuai bab iii huruf angka a). demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuaiserta ketentuan peraturan perundang undangan jika diperlukan. hormat saya, nama jelas nip nrp. coret yang tidak perlu bab iii ilir menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia bab iii pemantauan dan evaluasiperlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan perubahan. inspektorat lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan berkoordinasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. bab aan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia bab penutupmerupakan salah satudalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan good governance dan clean governmentbidang politik, hukum, dan keamanan aa, kepala persidangan dan hubungan kelembagaan, ra) pt, drs. m.m. medan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamansistem penanganan pengaduan whistleblower system) tindak pidana korupuntuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. . menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesinanganan benturan kepentija rian koordinator hee bintik, hukum, dan keamanan rel baik ones dai peri hidangan dan hubungan kelembagaan, paya drs. subroto, m.m. n.r3 menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesiadan pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan pengenalan sertakoordinator bidang politik, hukum, dan keamanan dalamnyusunordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dandan tujuan pedom: maksud pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. dia na) namen menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia tujuanruang lingkup ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur hal hal terkait dengan benturan kepentingan dan tata cara penanganan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan. pengertian pengertian umum dalam pedoman ini meliputi:jabat ataukementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan,dalam satuan organisasi lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. bab nae elden menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia bab benturan kepentingan bentuk, jenis dan sumberdalam melakuyalahgunakan jabaterjakan pekerjaan lain diluar tugas pokok dan tugas kedinasan pada saat jam bekerja, dan situasi yang menyebabkan pejabat lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan melakukan diskresi yang melampaui wewenang atau mencampuradukkan wewenang atau sewenang wenang. di. sea menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut: kebijakkeputusan yang tidak professional,komersialisasi pelayanan publik,dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadiordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai. sumber benturan kepentingan adalah, cha. nae medan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesiatau pegawai terkait yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada, dan kepentingan pribadi. pencegahan terjadinya benturan kepentingan setiap pejabat atau pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanainasan, termasuk dalam rangka hari keagamaan atau acara lainnya, mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamananngadaan barang jasa lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, ol. menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain, dan dengan sengaja, baik secara langsung atau tidak langsung,tata cara penanganan benturan kepentingan penanganan atas situasi yang berpotensi benturan kepentinganada padawajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan formulir surat pernyataan potensi benturan kepentingan disertai keterangan tindakan lanjutan yang diharapkan oleh pelapor, dalam haldigunakan penilaian atasan langsung dan atau inspektorat,yang berpotensi benturan kepentingan, atasan langsung meneruskan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada inspektorat disertai dengan pertimbangan bahwa diperlukan pemeriksaan terkait situasi benturan kepentingan yang dihadapi oleh pejabat atau pegawai sebagai pelapor, setelah dilakukan pemeriksaan, inspektorat menyusun rekomendasi hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada biro umum melalui bagian kepegawaian agar dapat dilakukan tindakan lanjutan dengan turut mempertimbangkan tindakan lanjutan yang diharapkan oleh pelapor, dan fo.
lakhususnya serta pengawasan, bahwa dalam rangka penataan dan pengelolaan arsip secara akurat, diperlukan pengaturan yang terarah dan terencana dalam bentuk jadwal retensi arsip jdih.polkam.go.id fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian yang ditetapkan dalam peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, bahwa kepala arsip nasional republik indonesia dengan surat nomor: b pk. tanggal oktober telah memberikan persetujuan terhadap jadwal retensi arsip jra) fasilitasi non kepegawaian dan non keuangan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ri, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam hurufretensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif semester laporan semester unit kerja tahun tahun musnah, setelah menjadi laporan tahunan unit kerja laporan tahunan unit kerja tahun tahun musnah setelah menjadi laporan kementerian laporan tahunan kementerian koordinator bidang tahun tahun permanen politik, hukum, dan keamanantahun tahun permanen keamanan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) tahun tahun musnah unit kerja jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif evaluasi program unit kerja tahun tahun musnah, setelah masuk laporan evaluasi program kementerian evaluasi program kementerian koordinator bidang politik, tahun tahun permanen hukum, dan keamanan peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan selama berlaku tahun permanen akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan keputusan ketetapan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan termasuk rancangan awal dengan selama berlaku tahun permanen rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan jdih.polkam.go.id retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif instruksi surat edaran menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanapejabat setingkat eselon dan lezamai kemah, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir selama berlaku tahun yang pengaturan dan telaah hukum permanen perintah menteri kantor politik, surat perintah menteri koordinator bidang politik, hukum, selama berlaku dan keamanan surat perintah pejabat setingkat eselon dan selama berlakuelama berlaku tahun asli permanen, hasil sampai dengan rancangan akhir cetak musnah nota kesepahaman memorandum understanding selama berlalu tahun permanen u) kontrak perjanjian kerjasama jdih.polkam.go.id retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif dalam negeri luar negeri dokumentasi hukum undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, selama berlaku tahun musnahberkas yang berhubungan dengan kegiatan tahun setelah sosialisasi penyuluhan pembinaan hukum tahun musnah, setelah berkas tentang pemberian bantuan konsultasi hukum pidana, berkekuatan hukum tahun dinilai kembali perdata, tata usaha negara dan agama) tetap jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif pidana berkas tentang kasus sengketa pidana, baik kejahatan tahun, maupun pelanggaran: sampai keputusan proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai berkekuatan hukum tahun dinilai kembali dengan vonistahun, sampai keputusan proses serba mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai berkekuatan hukum tahun dinilai kembali sanjdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif tata usaha negara berkas tentang kasus sengketa tata usaha negara: tahun, 0g: 0g: sampai keputusan lirik moses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai berkekuatan hukum tahun dinilai kembalistruktur organisasi kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan \|a. pembentukan selama masih berlaku tahun permanen perubahan pembubaran uraian jabatan, analisis jabatan dan tata kerja selama masih berlaku standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional selama masih berlaku jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif administrasi perbuatan buku agendatasi arsip nota dinas permintaan pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan tahun tahun musnah fumigasi) persetujuan jadwal retensi arsip jra) sampai ditetapkan temuan jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif pemindahan arsip inaktif berita acara pemindahandeskripsi arsip pembinaan kearsipan apresiasi sosialisasi penyuluhan kearsipan penyu tahun tahun musnah bimbingan teknis supervisi dan monitoring jdih.polkam.go.id retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif perjalanan dinas dalam negeri tahun tahun musnah luar negeri pelaksanaan jawatan ten pertimbangan pelaksanaan pengadaan penunjukan tahun setelah tahun musnah langsung pemilihan langsung lelang pemeriksaan jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif tah tel pemeriksaan tah tel daftar inventaris barang see tahun musnah diperbaharui pengelolaan barang milik negara bmn) tahun setelah musnah setelah data tahun simak bmn anggaran berjalan diperbaharui musnah, kecuali penghapusan bmn tahun tahun berita acara dan daftar barang permanen telekomunikasi administrasi penggunaan langganan peralatan telekomunikasi tahun tahun musnah meliputi telepon, radio, teks, kabel, dan internetjdih.polkam.go.id retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif tahun tahun musnah dan fasilitas kantor lainnya pengurusanpengurusan kehilangan dan masalah kendaraan musnah, kecuali perbaikan gedung tahun tahun blue print dari denah permanen im) jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktifdaftar jaga daftar piket tahun tahun musnah catatan gangguan pelanggaran kejadian surat ijin keluar masuk orang atau barang jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif laporan ketertiban dan keamanan kehilangan kerusakan tahun tahun musnah kecelakaan gangguan administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan tahun tahun musnah dan pegawai lainnyatahun tahun musnah besar) jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif musnah kecuali buku tamu tahun tahun pejabat negara, tokoh nasional, permanen agenda kegiatan pimpinan instansi menko polhukam, eselon tahun tahun musnah dan ii) kunjungan dinas menteri koordinator bidang politik, tahun tahun permanen hukum, dan keamanan jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif kunjungan dinas pejabat eselon pejabat lain pegawai tahun tahun musnah, pejabat eselon dinilai kembali kunjungan dinas eksternal kunjungan presiden, wakil presiden, pejabat negara, anggota legislatif kemenag polhukam tahun tahun permanen kunjungan tamu dari negara luar kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan sampai dengan daftar nama alamat kantor pejabat tahun musnah diperbaharuiusnah kecuali media: tahun tahun masterantar lembaga negara dan badan pemerintah instansi masyarakattahun tahun musnah lapangan pkl)dengan media massa siaran pers menteri koordinator bidang politik, hukum, tahun tahun permanen dan keamanan konferensi pers press release wawancara kunjungan wartawan peliputan tahun tahun musnah, kecuali menteri pejabat eselon permanen rapat kerja dengar pendapat hearing dewan perwakilan tahun tahun permanen rakyatica provinsi tahun tahun permanen kabupaten kotajdih.polkam.go.id retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif penghargaan tanda kenang kenangan administrasi pemberian penghargaan tanda kenang kenangan tahun tahun permanen kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar permohonan maaf jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah tahun tahun musnah deposit, hibah sheet list jajaran kartu utama (master list) sampai tidak tahun musnah dipergunakan daftar jajaran kendali (subjek dan pengarang) selama dipergunakan data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman tahun setelah data tahun musnah bahan pustaka diperbarui jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif sang strategis master plan pembangunan sistem informasi selama berlalu dokumentasi arsitektur dan implementasi sistem aplikasi tahun tahun dinilai kembali infrastruktur perekaman dan pemutakhiran data formulir isian daftar petugas perekaman tahun tahun musnah jadwal pelaksanaan laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data jdih.polkam.go.idretensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif migrasi sistem aplikasi dan data perencanaan migrasi pelaksanaan migrasi tahun tahun dinilai kembaltahun tahun dinilai kembali laporan hasil uji kelayakan laporan pelaksanaan hosting jdih.polkam.go.id retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif rekor pengawasan tingkat nasional dinilai kembali laporan hasil audit lha) laporan hasil review (lhr), laporan tahun setelah tindak tah dinilai kembali hasil pemeriksaan operasional lho) laporan hasil evaluasi lanjut selesai akun inilah kemal lhe), laporan akuntan (la) yang tidak memerlukan tahun tahun musnahtahun setelah lanjut keputusan mempunyai tahun dinilai kembali kekuatan hukum tetap jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan laporan perkembangan penanganan surat pengaduan dinilai kembali masyarakat laporan inventarisasiew kementerian koordinator bidang tahun tahun dinilai kembali politik, hukum, dan keamanan par akik, hukum, dan keamanan republik indonesia, ton esia enya bas persidangan, dan hubungan kelembagaan, ttd. a2) kja luhut binsar panjaitan lena drs. oo, m.m. jdih.polkam.go.id rlauntukjdih.polkam.go.idpon milik, hukum, dan keamanan indonesia mau kelenis arsip keterangan gamma rencana pembangunan jangka panjang master plan ipjp) tahun setelah tidak retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif rencana strategis renstra) tahun setelah tidak tahun permanen berlaku penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahun tahun musnah nasional musnah, kecuali musnah, setelah program kerja tahunan unit kerja tahun tahun masuk laporan tahunan program kerja tahunan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tahun tahun permanen jdih.polkam.go.id ri, retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip keterangan aktif aktif pimpinan unit kerja tahun tahun musnah, kecuali eselon permanen laporan berkala laporan harian unit kerja tahun tahun musnah, setelah menjadi laporan mingguan laporan mingguan unit kerja tahun tahun musnah, setelah menjadi laporan bulanan laporan bulanan unit kerja tahun tahun musnah, setelah menjadi laporan triwulan laporan triwulan unit kerja tahun tahun musnah setelah menjadi laporan jdih.polkam.go.id rimenindaklanjutilu, naapenjualan, dan hibahpenjualapermohonan pemindahtanganan bmn melalui mekanisme penjualan, kepala subbagian yang membidangi bmn melakukan verifikasi data dan menyusun analisis terkait permohonan pemindahtanganan bmn melalui mekanisme penjualan, kepala bagian yang membidangi bmn mengevaluasi hasil analisis atas rencana penjualan bmn dan merumuskan kebijakan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualajdih.polkam.go.idsuratjdih.polkam.go.id tim pemeriksaan penelitian, penilaian, penjualan, dan penghapusan bmn melakukan cek fisik dan menyusun perkiraan nilai limit bmn yang akan dipindahtangankan, kuasa pengguna barang mengajukan surat perihal permohonan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan disertai konsep surat persetujuan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualpenjualan, penjualan bmn dilakukan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang .penjualan kepada pengelola barang, dan il.penjualan. jdih.polkam.go.idhibahusulan kegiatan pemindahtanganan bmn melalui mekanisme hibah, kepala subbagian yang membidangi bmn melakukan verifikasi data dan menyusun analisis terkait usulan kegiatan pemindahtanganan bmn melalui mekanisme hibah: kepala bagian yang membidangi bmn mengevaluasi hasil analisis dan merumuskan kebijakan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah, kuasa pengguna barang mengajukan surat perihal permohonan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah disertai konsep surat persetujuan pemindahtanganan melalui mekanisme hibahhibah, kuasa pengguna barang mengajukan permohonan kepada sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan untuk menetapkan keputusan sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai jenis, jumlah, dan nilai bmn yang akan dihibahkdan pihak calon penerima hibah melaksanakan hibah jdih.polkam.go.id bmn yang dituangkan dalam naskah hibah dan berita acara serah terimj .hibahhibah. bagian ketiga pemusnahan bmnkuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul pemusnah.terkait pemusnahan bmn yang ditetapkan oleh pengelola barang. jdih.polkam.go.idusnahan bmmusnahan bmn, kepala subbagian yang membidangi bmn melakukan verifikasi data dan menyusun analisis terkait kegiatan pemusnahan, kepala bagian yang membidangi bmn mengevaluasi hasil analisis dan merumuskan kebijakan pemusnahan, kuasa pengguna barang mengajukan surat perihal permohonan pemusnahan disertai konsep surat persetujuan pemusnahusnahdih.polkam.go.idusnahanusnahan. bagian keempat penghapusan bmnberwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul penghapusan bmn yang berada dalam penguasaan pengguna barang, untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna barang,ghapusan bmn diatur sebagai berikut: jdih.polkam.go.idnghapusjdih.polkam.go.idtim pemeriksaan penelitian, penilaian, penjualan, dan penghapusan melakukan cek fisik dan menaksir nilai limit bmn yang akan dipindahtangankan, kuasa pengguna barang mengajukan mengajukan surat perihal permohonan penghapusan bmn disertanghapusan bmn. jdih.polkam.go.id bagian kelima ketatausahaan bmn kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab: menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan bmn: dan menyusun dan menyampaikunjukan pejabat yang mengurus dan menyimpan bmn diatur sebagai berikut: kuasa pengguna barang menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan bmn,kepada sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamandalam hal ini menteri keuangan. pengguna barang lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keaman.polkam.go.id sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menetapkan keputusan pengangkatan pejabat penyimppengangkatan pejabat penyimpan bmn dapat langsung ditetapkan oleh kuasa pengguna barang. tata cara diatur sebagai berikut: jabatan pelaksana yang terkait dengan pengelolaan bmn mengidentifikasi dan mengolah data yang terkait dengan ketatausahaan bmn, kepala subbagian yang membidangi bmn menyiapkan konsep laporan barang pengguna semester dan laporan pengguna barang tahunan, kepala bagian yang membidangi bmn meneliti dan mempelajari konsep laporan barang pengguna semester dan laporan pengguna barang tahunan:dan kuasa pengguna barang menandatangani, yang selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola barang. bab ketentuan lain lain keputusan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan bmn sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini jdih.polkam.go.id mengikutiurat persetujuan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan bmn mengikuti bentuk dan formatlingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ditetapkan oleh pengguna barang dengan keputusan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. bab ketentuannan um, persidangan, dan hubungan kelembagaan, p?, ara lee non patron in)keamanan format dan bentuk keputusan pengelolaan barang milik negara umum keputusan menterikeputusan sekretaris kementerianjdih.polkam.go.id ii. format keputusan mengenai pengelolaan bmn penetapan status penggunaan bmn format keputusan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai penetapan status penggunaan bmn adalah sebagaimana tercantum pada contoh persetujuan hibah bmn format keputusan mengenai jenis, jumlah, dan nilai bmn yang akan dihibahkan mengikuti bentuk dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait pengelolaan bmn yang ditetapkan oleh pengelola barang. persetujuan penghapusan bmn format keputusan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai penghapusan bmn adalah sebagaimana tercantum pada contoh lain lai adalah sebagaimana tercantum pada contoh da adalah sebagaimana tercantum pada contoh jdih.polkam.go.id contoh format keputusan penetapan status penggunaan bmn)(l) menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanguna barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan barang milik negara, bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara fungsional oleh sekretaris kementerian, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .(,) huruf . (,) huruf .(,) dan huruf .() perlu menetapkan keputusan menteri koordinator bidang bidang politik, hukum, dan keamanan tentang penetapan status penggunaan barang milik negara pada .:arang milik negara pada . kesatu menetapkan status penggunaan barang milik negara. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan menteri ini sebagai barang milik negara pada . sesuai s9). kedua nilai barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama seluruhnya sebesar rp. ., (. rupiah) jdih.polkam.go.id ketiga barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dan lampiran keputusan menteri ini(,) dan daftar barang milik negara pada pengelola barang. keempat .i(l) dapat dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kelima pengguna barang wajib melakukan pemantauan. menjadi tanggung jawab . ketujuhjdih.polkam.go.id kepala kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang daftar barang milik negara selain tanah dan atau bangunan yang ditetapkan status penggunaannya pada . kode nup jenis merek jumlah tahun nilai jumlah keterangan barang bmn tipe. perolehan . nilaiprammananannamananaanaasan jdih.polkam.go.indelegasian kewenangan dan tanggung jawab dalam peraturan menteri ini meliputi: pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang kepada pengguna barang terhadap pengelolaan bmn, dan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang kepada kuasa pengguna barang terhadap pengelolaan bmjdih.polkam.go.id petunjuk pengisian: kuasa pengguna barang yang menguasai bmn tersebut, contoh: kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau badan keamanan laut. diisi dengan konsiderans lainnya, contoh: bahwa surat . nomor . tanggal . perihal permohonan penetapan status penggunaan dari kuasa pengguna barang, perlu menetapkan status penggunaan barang milik negara. keterangan bmn yang dimohonkan penetapan status penggunaannya. dapat dijelaskan apabila bmn dimaksud termasuk bmn tidak memiliki dokumen kepemilikan. dokumen kepemilikan atas obyek yang ditetapkan status penggunaannya dalam hal jenis bmn tidak memungkinkan untuk ditulis dalam dictum kesatu, maka jenis dan dokumen kepemilikan dapat dicantumkan dalam lampiran keputusan menteri tersebut. angka ini tidak diisi apabila bmn tersebut termasuk bmn yang tidak memiliki dokumen kepemilikan. nilai bmn yang menjadi obyek penetapan status penggunaan sesuai dengan nilai yang dicatat dalam simak dokumen pengadaan dokumen perolehan lainnya yang sahnetapan status penggunaan. diisi dengan merek tipe atau spesifikasi bmn yang ditetapkan status penggunaannya. diisi dengan jumlah bmn yang ditetapkan status penggunaannya. diisi dengan nilai buku nilai wajar nilai perolehan bmn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangaformat keputusan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai penghapusan bm, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara dengan kondisi rusak berat, bahwa. juu.(,satu melakukan penghapusan barang milik negara dengan kondisi rusak berat dari daftar barang pengguna pada kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan berupa . sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan menteri ini. jdih.polkam.go.id kedua barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah. (seratus juta rupiah) per unit satuan. ketiga nilai barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu seluruhnya sebesar . keempatkementerian keuangan, kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jakarta ivdaftarkode nama nup merek jumlah satuan tahun harga nilai barang barang tipe perolehan perolehan limitdnannann nana nana jdih.polkam.go.id petunjuk pengisian: diisi dengan konsiderans terkait hasil berita acara seperti: bahwa sesuai hasil berita acara tim pemeriksaan penelitian, penilaian, penjualan, dan penghapusan barang milik negara nomor: ba ppp bmn tim polhukam terdapat. keterangan bmn yang akan dihapus. nilai bmn yang akan dihapuskementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, perlu dilakukan pemeriksaan penelitian, penilaian, penjualan dan penghapusan barang milik negara dengan kondisi rusak berat,jdih.polkam.go.id(1l). kesatu membentuk. yang selanjutnya dalam keputusan sekretaris kementerian ini disebut tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sekretaris kementerian ini. jdih.polkam.go.id kedua tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan penelitian dan penilaian harga taksiran serta melaksanakan penjualantiga tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu bertugas selama . bulan terhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal. keempat segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tim inilampiranusunan keanggotaannama jabatan kedudukan dalam timsig pemusnahan: dan penghapusapemusnahan, penghapusan, dan ketatausahaan. penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara. pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi penjualan dan hibah. bab kewenangan: penetapan status penggunaan bmn, pemberian persetujuan penggunaan sementara bmn, cc. pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtangan: dan pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan bmn.timbarang milik negara kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, perlu mengangkat pejabat penyimpan barang milik negara. kesatu mengangkat nama nip jabatan nama nip jabatan kedua nama nama dalam dictum kesatu diangkat sebagai pejabat penyimpan barang milik negara yang bertugas mencatat dan membukukan pengadaan barang milik negara pada kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan kedalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara simak bmn). jdih.polkam.go.id ketiga pejabat penyimpan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dan kedua bertugas selama . bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal. keempat segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pejabat penyimpan barang milik negarapejabat penyimpan bm um, persidangan, dan hubungan kelembagaan, san agu pan ral tro jdih.polkam.go.id pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamananukan oleh sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.kuasa pengguna barang. kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh pengguna barang kepada kuasa pengguna barang meliputi: penunjukan pejabat yang mengurus dan menyimpan bmn, pengajucc. pengajuusnahan bmn yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang, jdih.polkam.go.id untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna barang, pengajuan usul penghapusdanpendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. kuasapejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya. bab iii klasifikasi pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab bagian kesatu penggunaan bmn pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab: menetapkan status penggunaan bmn, dan memberikan persetujuan penggunaan sementara bmn. kuasadan jdih.polkam.go.id mengajuketapan status penggunaan diatur sebagai berikut: jabatan pelaksana yang terkait dengan pengelolaan bmn menyusun daftar bmn sebagaimana dimaksud dalam yang belum ditetapkan status penggunaannya beserta dokumen kelengkapan terdiri atas dokumen pengadaan dan laporpenetapan status penggunaan ditetapkan untuk satuan kerja lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, kepala bagian yang membidangi bmn meneliti dan mengevaluasikuasa pengguna barang mengajukan surat perihal permohonan penetapan status penggunaan disertai jdih.polkam.go.iddan. tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait penggunaan sementara diatur sebagai berikut: menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan selaku pengguna barang atau sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menerima permohonan penggunaan sementara dari pimpinan kementerian lembaga yang terkait: jabatan pelaksana yang terkait dengan pengelolaan bmn menyusun daftar permohonan bmn yang akan digunakan sementara, kepala subbagian yang membidangi bmn menyusun konsep surat persetujuan penggunaan sementara, kepala bagian yang membidangi bmn meneliti dan mengevaluasi konsep surat persetujuan penggunaan sementara, kuasa pengguna barang menyusun alternatif bmn yang dapat digunakan sementara oleh kementerian lembaga, jdih.polkam.go.id kuasa pengguna barang mengajukan surat perihal permohonan penggunaan sementara bmn disertai konsep surat persetujuan penggunaan sementaranggunaan sementarandatangani perjanjian penggunaan sementara dan berita acara serah terimaatas pelaksanaan penggunaan sementara oleh kementerian lembaga. bagian kedua pemindahtanganan bmberupa: penjualan, dan hibah. kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukberupa:jdih.polkam.go.id bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali rencana strategis kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanooo jdih.polkam.go.id demokratis, dimana tingkat partisipasi pemilih untuk pemilu legislatif sebesar sedangkan untuk pemilu presiden wakil presiden berkisar yo0. pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah hasil yang dicapai: sejak tahun sampai saat ini telah terbentuk daerah otonom baru yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. dengan demikian daerah otonom yang ada hingga saat ini berjumlah daerah, yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. ditetapkanny. peraturan pemerintah ini menjadi penggantdan memuat persyaratan administrasi, persyaratan fisik, dan persyaratan teknis yang lebih ketat terhadap usulan pembentukan daerah otonom baru. terlaksananya evaluasi terhadap pembentukan daerah otonom baru pada tahun dengan mengukur (empat) variabel sesuai dengan tujuan dibentuknya daerah otonom, yakni: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kualitas governance, dan meningkatkan daya saing daerah. dari hasil evaluasi pada tahun hampir semua daerah otonom baru belum memenuhi harapan, total nilai tertinggi yang diperoleh daerah otonom baru provinsi sebesar sedangkan rangking tertinggi kabupaten dan kota ditetapkannya beberapa peraturan perundang undangan yaituooo jdih.polkam.go.id brademokrasi terselenggaranya koordinasi dan organisasi demokrasi dan organisasi masyarakat sipil masyarakat sipil deputi jumlah rekomendasi debottlenecking permasalahan oms dan oma persentase rekomendasi kebijakan menantang demokrasi, oms dan oma" (dihitung dari hasil id" (dihitung dari hasil idi) skor indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari si"(dihitung dari hasil idi) skor indikator demonstrasi mogok yang bersifat kekerasan (dihitung dari hasil idi koordinasi terselenggaranya koordinasi desentralisasi dan desentralisasi dan otonomi deputi otonomi daerah daerah" (dihitung dari hasil idi). skor indikator aturan tertulisooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung skor indikator besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita terhadap total apbd" (dihitung dari hasil idi) skor indikator persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif dprd terhadap jumlah total perda yang dihasilkan" (dihitung dari hasil skor indikator rekomendasi dprd kepada eksekutif (dihitung dari hasil idi skor indikator kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan tata usaha negara" (dihitung dari hasil idi)skor indikator upaya penyediaan informasi anggaran pendapatan dan belanja daerah is) oleh pemerintah daerah" (dihitung dari hasil idi koordinasi otonomi terselenggaranya koordinasi khusus otonomi khusus deputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan otonomi khusus persentase aceh dki jakarta d.i. yogyakarta papua dan papua barat ooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung program kegiatan dataran indikator rencana jawab jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking terkait permasalahan papua dan papua barat persentase rekomendasi kebijakan debotlenecking permasalahan isu papua dan papua barat koordinasi terselenggaranya koordinasi penanganan konflik penanganan konflik dan dan keamanan keamanan transportasi transportasi deputi jumlahdeputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan kejahatan konvensional dam kejahatan terhadap kekayaan negarpersentasedeputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa ooo jdih.polkam.go.id kek unit tujuan penanggung persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang ditindaklanjuti koordinasi penegakan terselenggaranya koordinasi hukum penegakan hukum deputi iiiooo jdih.polkam.go.id peraturan presiden nomor tahun tentang kerja sama pemerintah aceh dengan lembaga atau badan luar negeri. beberapa rancangan peraturan yang sedang dalam proses finalisasi dan mendesak antara lain: rancangan undang undang revisi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, rancangan undang undang tentang pemilihan kepala daerah, rancangan peraturan presiden tentang musyawarah pimpinan daerah, dan rancangan peraturan presiden tentang tata cara penyusunan peraturan daerah. pengelolaan situasi politik provinsi aceh hasil yang dicapai: terlaksananya koordinasi antara pemerintah dan pemerintahan aceh terkait dengan penolakan beberapa qanun. qanun yang ditolak atau belum disetujui oleh pemerintah dikembalikan pemerintahan aceh untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. terlaksananya koordinasi antara pemerintah dan pemerintahan aceh dalam penyelarasan dan harmonisasi substansi qanun sesuai peraturan perundang undangan. pengelolaan situasi politik provinsi papua dan provinsi papua barat hasil yang dicapai: diterbitkannyayang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi papua dan provinsi papua barat melalui kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya serta pembangunan sosial ekonomi. diterbitkannyaooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggungdeputimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat" (dihitung dari hasil idi ooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung" (dihitung dari hasil idi) skor indikator kualitas daftar pemilih tetap"" (dihitung dari hasil idi) skor indikator persentase perempuan terpilih dalam total anggotdprd provinsi" (dihitung dari hasil idi) skor indikator kejadian yang menunjukkan keberpihakan kpud dalam penyelenggaran pemilu" (dihitung dari hasil idi skor indikator kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara" (dihitung dari hasil idi skor indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu" (dihitung dari hasil idi) skor indikator persentase perempuan dalam pengurusan parpol tingkat provinsi" (dihitung dari hasil idi)sadaran terselenggaranya koordinasi bela negara kesadaran bela negara deputi rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti koordinasi kekuatan, terselenggaranya koordinasi kemampuan dan kerja kekuatan, kemampuan dan sama pertahanan kerja sama pertahanan deputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan drja sama pertahanan persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahananpada deputi bidang deputi koordinasi politik luarnan dan kegiatan yang direncanakan gap kinerja koordinasi wawasan terselenggaranya koordinasi kebangsaan wawasan kebangsaan deputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan wawasan kebangsaan persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjutiyang ditindaklanjuti koordinasi wilayah koordinasi wilayah perbatasan dan tata perbatasan dan tata ruang deputi ruang pertahanan pertahanantata kelola terselenggaranya koordinasi pemerintahan tata kelola pemerintahan deputi vii jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan persentase jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjutipada deputi bidang deputi koordinasi pertahanan negarkinerjpada deputi bidang deputi koordinasi kesatuan bangspersentase realisasi program dan kegiatan gap kinerja persentase surat yang ditindaklanjuti ooo jdih.polkam.go.id provinsi papua barat, yang memberikan kekhususan terhadap pengadaan barang jasa pemerintah untuk daerah daerah terpencil melalui pengadaan langsung. terlaksananya sinkronisasi, koordinasi, danfasilitasi, dan pelaksanaan upaya perlindungan warga negara indonesia wni) yang berada luar negeri.deputideputi obyek vital nasional obyek vital nasional ooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung koordinasi terselenggaranya koordinasi kewaspadaan nasional kewaspadaan nasional deputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kewaspadaan nasional ooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung persentaseprovinsi yang membentuk dan membina masyarakat fkmdeputi vii jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan informasi publik dan media massjumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan informasi publik dan media massapada deputi bidang deputi vii koordinasi komunikasi, informasi, dan aparatualisasi program dan kegiatan yang direncanakan kena gap snp nba kinerja koordinasi terselenggaranya koordinasi peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan publik publik deputi vii jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan peningkatan pelayanan publik persentase jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan peningkatan pelayanan publik jumlah provinsi yang menyelenggarakan survey kepuasan masyarakatrekomendasi kebijakan sapu bersih pungutan liar saber pungli sekretariatdeputi optimal pada deputi bidang koordinasi politik dalamnilai akuntabilitas kinerjapada deputi bidang deputi koordinasi hukum dan hamnilai akuntabilitas koordinasi terselenggaranya koordinasi mempertegas ke mempertegas ke bhinneka an deputi aneka an jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan mempertegas ke bhinneka an persentase jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan mempertegas ke bhinneka uran kebangsaan fpk)pada deputi bidang deputi koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakatuni tujuan penanggung program kegiatan sasaran indikator kanan prakiraan maju jawab persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan nilai akuntabilitas lo. potato om\| ooo jdih.polkam.go.id,ooo jdih.polkam.go.id brakretariat kemenaghubungan kelembagaan lembag,sekretariat kompolnas kepolisian nasional kompolnas) dukungan manajemen yan pelaksanaan teknis sekretariat kompak lainnya komisi kejaksaan program peningkatan sarana dan prasarana sekretariat kemenag polhukam aparatur kemenag polhukkretariat kemenag polhukam politik, hukum, dan keamanan p4ag koordinasi doktrin dan deputi strategi pertahanan pa51 koordinasi hukum deputi iii internasional koordinasi intelijen deputi pertahanan koordinasi kerja sama deputi amerika dan eropa koordinasi kerja sama deputi koordinasi kerja sama deputi asia, pasifik, dan afrikdeputi iii koordinasi telekomunikasi dan deputi vii informatika koordinasi pemajuan deputi iii dan perlindungan ham koordinasi demokrasi dan organisasi deputi masyarakat sipil koordinasi desentralisasi deputi dan otonomi daerah koordinasi otonomi koordinasi penanganan konflik dan keamanan deputi transportasideputi dan kejahatan terhadap kekayaan negara koordinasi penanganan kejahatan transnasional deputi dan kejahatan luar biasa koordinasi penegakan hukum deputi iii koordinasi pengelolaan pemilu dan penguatan deputi partai politik koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerja deputi sama pertahanandeputi kebangsaan koordinasi wilayah perbatasan dan tata deputi ruang pertahanan koordinasi tata kelola deputi vii pemerintahan sekretariat deputi bidang koordinasi deputi pertahanan negara sekretariat deputi bidang koordinasi deputi kesatuan bangsa koordinasi kerja sama deputi organisasi internasionaldeputi masyarakat, dan obyek vital nasional koordinasi kewaspadaan deputi koordinasi informasi deputi publik dan media massa sekretariat deputi bidang koordinasi deputi vii komunikasi, informasi, dan aparatur koordinasi peningkatan deputi vii pelayanan publik sekretariat deputi bidang koordinasi deputi politik dalam negeri sekretariat deputi bidang koordinasi deputi iii hukum dan hdeputi ke bhinneka an sekretariat deputi bidang koordinasi deputi keamanan dan ketertiban masyarakat koordinasi kesadaran deputi bela negara sekretariat deputi bidang koordinasi deputi politik luar negeri naa ooo jdih.polkam.go.id eiefprolitik, hukum, dan keamanan per teka indonesia pal biro ) persidangan, dan hubungan kelembagaan, an, aan nina dea sid mei jdih.polkam.go.idooo jdih.polkam.go.iddanooo jdih.polkam.go.iddan mempelopori pembentukan flight communication information system cis).ooo jdih.polkam.go.idooo jdih.polkam.go.id braooo jdih.polkam.go.id braooo jdih.polkam.go.idberapa ketentuan dalamooo jdih.polkam.go.iddeputiooo jdih.polkam.go.idresidenooo jdih.polkam.go.iddiselenggarakannya rapat koordinasi tingkat menteri, dengan hasil berupa rekomendasi kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk membentuk tim terpadu penataan organisasi dan sistem manajemen lapas, kementerian hukum dan hak asasi manusia telah melakukan transisi melalui restrukturisasi program yang diampu oleh direktur jenderal pemasyarakatan dan melakukan langkah langkah koordinasi dalam rangka evaluasi organisasi lapas. penegakan hukum hasil yang dicapai: ooo jdih.polkam.go.id terbentuknya tim terpadu pencari tersangka, terpidana dan aset dalam perkara tindak pidana. pada tahun tugas tim terpadu tidak hanya mencari tersangka dan terpidana, akan tetapi diperluas untuk mencari aset yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi melainkan juga aset yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang keuangan. hasil kerja tim terpadu yang dicapai antara lain: mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana edi tensil yang melarikan diri china. mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana adrian kiki sariawan australia dan berhasil dipulangkan indonesia pada januari mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana djoko soeharto tjandra yang melarikan diri papua nugini. melakukan pembahasan dan negosiasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah republik indonesia dan vietnam serta papua nugini. melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan memantapkan koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya melalui koordinasi pelatihan berkala dan pelatihan bersama. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kejaksaan dan polri. merekomendasikan kepada presiden bahwa kasus hukum indosat mega media im2) masih dalam proses hukum pengadilan tindak pidana korupsi tipikor). semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha telekomunikasi seyogyanya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. melakukan koordinasi dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal kawasan hutan dan peredarannya seluruh wilayah indonesia. memberikan pendapat hukum kepada presiden atas permohonan grasi kepada terpidana mati. ooo jdih.polkam.go.id pembentukanyang dikenal dengan badan redd reduction emissions from deforestation and forest degradation) berdasarkanmelaksanakan koordinasi penanganan kejadian tabrakan perairan selat sunda antara kapal ferry baruga jaya dan kapal tanker m.v. normal cantika milik norwegia, dan ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada komite nasional kecelakaan transportasi knkt) untuk mendalami marine safety investigation guna perbaikan sistem transportasi. melakukan pengkajian ulang mengenai keberadaan otoritas pusat central authority) yang saat ini berada kementerian hukum dan hak asasi manusia mengingat tidak lagi menjadi bagian dari integrated criminal justice system. otoritas pusat mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama internasional sebagai bentuk keikutsertaan indonesia dalam pergaulan internasional yang telah meratifikasi konvensi pbb. melakukan pemantapan dengan k l terkait dan pakar hukum lingkungan dalam penanganan dampak pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) akibat kebakaran hutan provinsi riau, berupa pengajuan tuntutan, baik hukum pidana maupun perdata dari negara yang dirugikan akibat tercemar asap. perjanjian bilateral batas wilayah laut dan zona ekonomi ekslusif zee) hasil yang dicapai: telah dilaksanakan perundingan republik indonesia singapura mengenai batas wilayah laut segmen timur selat singapura antara tim teknis eliminasi batas maritim kedua negara selama (sembilan) putaran. putaran ke ooo jdih.polkam.go.id berlangsung pada desember singapura, dan telah disepakati peta lampiran draft perjanjian oleh pihak berwenang kedua negara. untuk indonesia telah disetujui oleh badan informasi geospasial big) dan dinas hidrografi tni al. telah dilaksanakan perundingan batas zee rl filipina mulai tahun hingga tahun dengan hasil menyepakati (tiga) segmen (segmen dan dimana garis batas zee segmen tersebut telah terletak pada posisi yang sama berhimpitan (merged lines), konstruksi garis dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi pbb tentang hukum laut uncle menggunakan prinsip proporsionalitas, dan mencari balance kebutuhan dan kepentingan kedua negara. permasalahan yang dihadapi: belum melaporkannya hasil (dua) perundingan tersebut kepada presiden republik indonesia, sehingga penandatangan perjanjian kedua negara belum dilaksanakan. pembahasan mengenai peran tni angkatan udara sebagai penegak kedaulatan dan hukum udara wacana revisi undang undang tentang penerbangan) hasil yang dicapai: pada februari telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas peran tni sebagai penegak kedaulatan dan hukum udara. perumusan rules engagement pada tataran grand strategy hasil yang dicapai: pada februari telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas keperluan pembentukan rules engagement roe) pada tataran grand strategy, sebagai dasar ketentuan yang legal terkait dengan penggunaan kekuatan dan kekerasan bersenjata sehingga dibenarkan menurut hukum, serta sesuai dengan kepentingan misi yang harus dicapai. ooo jdih.polkam.go.id mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit yang sedang tugas operasi perdamaian pbb hasil yang dicapai: pada maret telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi perdamaian pbb. pemajuan dan perlindungan ham hasil yang dicapai: penetapan peraturan presiden nomor tahun tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun dan telah terbentuk panitia pelaksana rencana aksi nasional hak asasi manusia saham) pusat sebanyak (empat puluh) k l dan panitia saham daerah sebanyak (tiga puluh tiga) provinsi, dan (empat ratus lima puluh satu) kabupaten kota. ratifikasi sejumlah instrumen ham internasional: rancangan undang undang tentang pengesahan konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan secara paksa, masih menunggu waktu pembahasan dari komisi dewan perwakilan rakyat dprkol opsional konvensi hak hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. undang undang nomor tahun tentang pengesahan international convention the protection ooo jdih.polkam.go.idembentukan kelembagaan untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan ham. pengelolaan pengungsi dan korban kerusuhan horizontal ambon, sampit, dan poso, serta korban bencana alam sejumlah daerah. pelaksanaan berbagai langkah peningkatan perlindungan tki luar negeri berdasarkan:tercapainya peningkatan citra indonesia dunia internasional dalam penghormatan ham, antara lain: asean intergovernmental commission human rights aichi) yang dibentuk tahun sebagai badan ham asean. asean human rights declaration hard) yang disahkan para pemimpin asean phnom penh, kamboja pada november terpilihnya indonesia sebagai anggota dewan ham pada sidang majelis umum pbb: dalam kiprahnya sebagai negara anggota, indonesia pernah menjadi wakil presiden dewan ham untuk ooo jdih.polkam.go.id periode yang dijabat oleh wakil tetap ri duta besar dian ardiansyah dani. indonesia terpilih kembali sebagai anggota dewan ham pbb periode dengan memperoleh jumlah suara yang merupakan suara terbanyak yang diterima oleh seluruh kandidat negara dalam pemilihan. terlaksananya universal periodic review pengkajian berkala universal terhadap situasi ham negara anggota pbb) indonesia. sidang pembahasan laporan initial dan periodik pertama indonesia sebagai negara pihak international covenant civil and political rights occur) jenewa, swiss pada tahun pemberian kompensasi dan bantuan lainnya kepada pengungsi eks timor timur yang bermukim wilayah indonesia. melalui direktif presiden telah dilakukan program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr) provinsi ntt yang diperuntukkan bagi eks warga timor timur beserta masyarakat lokal, dan telah dianggarkan sebesar trilliun untuk tahun (belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena hambatan sistem penganggaran). disepakatinya pembentukan komisi kebenaran dan persahabatan oleh pemerintah republik indonesia dan republik demokratik timor leste pada tahun untuk menyelesaikan permasalahan ham timor timur yang bersifat konstruktif dan didasarkan pada pendekatan restoration justice (penekanan pada pemulihan martabat dan perbaikan kondisi para korban), bukan pada prosecutorial justice. hasil kerja sama republik indonesia republik demokratik timor leste adalah sebagai berikut: terbentuknya kelompok kerja tindak lanjuttahun yang beranggotakan dari kementerian lembaga terkait. ooo jdih.polkam.go.id terlaksananya renovasi taman makam pahlawan tmp) seroja dili timor leste. diberlakukannya pas lintas batas plb) (tujuh) wilayah perbatasan pemerintah republik indonesia dan republik demokratik timor leste, dari (sembilan) yang direncanakan. dilakukan pengembalian pembayaran tabungan hari tua tht), tabungan perumahan perum), dan jaminan hari tua jht) bagi mantan pegawai negeri sipil pns), anggota tni polri dan pegawai swasta indonesia eks provinsi timor timur oleh pt. aspen, pt. asapkri, bapertarum, dan pt. jamsostek. terbentuknya kelompok kerja taman makam pahlawan tmp) untuk renovasi dan relokasi tmp seroja republik demokratik timor leste, dengan ketua pejabat kemlu dan anggota dari k l terkait. terbentuknya kelompok kerja mengenai pembangunan pusat budaya indonesia pbi) dili, dengan ketua dari kementerian luar negeri dan anggota dari kementerian lembaga terkait. dilaksanakannya kerja sama antara kementerian lembaga republik demokratik timor leste dengan perguruan tinggi yang ada indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi terkait programbidang pendidikan. dilaksanakannya kerja sama antara k l republik demokratik timor leste dengan rumah sakit, baik negeri maupun swasta, khususnya denpasar, bali dan surabaya, jawa timur sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi program rencana aksi implementasi rekomendasi komisi kebenaran dan persahabatan ooo jdih.polkam.go.id bidang politik, hukum, dan keamansebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan perubahan sepanjang: terdapat peraturan perundang undangan yang mengamanatkan perubahan rencana strategis kementerian lembaga, adanya perubahan struktur organisasi dan atau tugas dan fungsi kementerian lembaga, cc. adanya perubahan pada lingkungan sasaran strategis, dan atau adanya hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ketentuan pada lampiranoo jdih.polkam.go.id bra republik indonesia republik demokratik timor leste bidang kesehatan. ditandatanganinya berbagai dokumen berita acara serah terima pembayaran tabungan hari tua tht), perum, dan dana pensiun kepada mantan pns, prajurit tni dan polri eks provinsi timor timur antara pt. aspen, bapertarum, pt. sabri persero), dan sepfope. penanganan penyelesaian pelanggaran ham berat hasil yang dicapai: kejaksaan agung telah menangani (tujuh) laporan terkait pelanggaran ham berat, antara lain untuk kasus semanggi dan kerusuhan mei kasus wamena dan wasior, kasus penghilangan orang secara paksa tahun kasus pki tahun dan berkas tersebut telah dikembalikan kepada komnas ham selaku penyidik pada mei terhadap kasus penghilangan orang secara paksa, komnas ham sudah memberikan rekomendasi dpr untuk pembentukan pengadilan hoc hak asasi manusia ham), untuk kasus lainnya belum ada rekomendasi dari komnas ham. penanganan penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu melalui mekanisme rancangan undang undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi ruu kkr) hasil yang dicapai: untuk pelanggaran ham berat masa lalu, ruu kkr diharapkan dapat menjadi solusi pembentukan peradilan ham indonesia dan akan segera diajukan dpr untuk disahkan. tindak pidana korupsi berdasarkan data dari komisi pemberantasan korupsi kpk), selama kurun waktu tahun mei kpk telah menangani total kasus yang meliputi pengadaan barang jasa kasus, perijinan penyuapan pungutan penyalahgunaan anggaran tindak pidana pencucian uang dan tindakan merintangi proses kpk kasus. ooo jdih.polkam.go.id keuangan negara yang diselamatkan dari penindakan tindak pidana korupsi dan disetor kas negara periode mei total sejumlah sedangkan yang disetorkan kas daerah dan dari penindakan tindak gratifikasi penyelamatan keuangan negara dari tindakan pencegahan terkait pengalihan hak milik negara, sektor migas, dan alokasi gas bumi untuk pupuk sebesar sedangkan pencegahan potensi keuangan negara terkait pinjam pakai kawasan hutan dan sumber daya mineral serta batu bara sebesar bidang keamanan nasional pertahanan negara pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. untuk mencapai tujuan tersebut, ada (empat) sasaran strategis yang saling terkait, yaitu terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, terselenggaranya pertahanan yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri. pemerintah telah melakukan upaya upaya dalam mewujudkan sasaran strategis guna mewujudkan pertahanan yang tangguh melalui pembangunan postur pertahanan, meskipun dihadapkan dengan terbatasnya keuangan negara, dengan alokasi anggaran pada awal rpm sebesar pdb namun terdapat penurunan belanja pertahanan pada tahun sebesar pdb, pdn pada tahun dan pada tahun kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan pertahanan dihadapkan dengan berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan nkri. sehingga pemerintah mengambil kebijakan dalam ooo jdih.polkam.go.id pengembangan postur dan struktur pertahanan melalui pemenuhan tahapan minimum essential force mef). pembangunan kekuatan pertahanan hasil yang dicapai: realisasi pencapaian mef pada rencana strategis s.d. mei telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran program dan anggaran yang telah ditetapkan yang meliputi pencapaian sasaran kekuatan organisasi, personel dan materiil alutsista dengan persentase capaian rata rata sebesar dengan rincian tni angkatan darat tni angkatan laut dan tni angkatan udara hal tersebut bila dihadapkan pada pelaksanaan tugas pokok serta dukungan anggaran yang tersedia belum dapat meningkatkan kemampuan tni secara keseluruhan, walaupun demikian tni tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan cukup memadai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. sehingga sangat diperlukan kesinambungan pembangunan mef sesuai tahapan rencana strategis jangka panjang yang telah ditetapkan. penggunaan kekuatan pertahanan hasil yang dicapai: penggunaan kekuatan tni pada dasarnya diarahkan untuk mampu mengatasi tantangan dan ancaman pertahanan negara baik isu global, regional maupun nasional utamanya isu kejahatan lintas negara, isu keamanan terkait terorisme internasional, isu keamanan laut dan udara, isu keamanan perbatasan serta isu isu keamanan yang berdimensi nirmiliter. dalam menghadapi ancaman digunakan kekuatan yang bersifat gabungan tni tri matra terpadu) serta didukung oleh komponen pertahanan lainnya. penggunaan kekuatan pertahanan yang telah dilakukan antara lain: melaksanakan operasi intelijen untuk memantau situasi wilayah terutama daerah rawan konflik, pascakonflik, daerah perbatasan, dan pulau pulau terluar guna mencegah munculnya embrio separatisme, terorisme, dan kejahatan transnasional. ooo jdih.polkam.go.id melaksanakan operasi pengamanan seluruh wilayah nkri terutama wilayah perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau pulau terluar berdasarkan peraturan perundang undangan. melaksanakan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan perairan selat malaka, kepulauan riau, sulawesi, dan sepanjang laki. melaksanakan bantuan bencana alam dan dukungan keamanan kepada polri sesuai permintaan. meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan secara terpadu guna mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya sisanya terutama daerah rawan konflik, pascakonflik, dan rawan bencana. melaksanakan misi perdamaian dunia bawah bendera pbb dan organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah. pengelolaan wilayah perbatasan hasil yang dicapai: telah dilaksanakannya perundingan batas negara: batas darat: (a) diselesaikannya unresolved segment perbatasan darat republik indonesia republik demokratik timor leste, yaitu wilayah dilukis memo. (b) diperoleh kemajuan pembahasan outstanding boundary problems obp) republik indonesia malaysia, yaitu wilayah timur sabah kalimantan utara). (c) disepakatinya rencana pembangunan monumen perbatasan republik indonesia malaysia pada tahun dan rencana survei bersama untuk peralatan monumen batas mm. batas maritim: (a) terkait batas maritim republik indonesia malaysia, telah dirundingkan konstruksi usulan ooo jdih.polkam.go.id garis batas laut wilayah laut sulawesi, laut china selatan perairan sekitar tanjung datu dan selat malaka bagian selatan. (b) tercapainya kesepakatan oleh tim teknis perunding untuk penetapan titik titik batas laut wilayah segmen timur ri singapura. (c) ditandatanganinya penetapan batas zona ekonomi eksklusif zee) rl filipina (lima) segmen pada area eliminasi sepanjang mil laut setara dengan km. (d) terkait batas maritim republik indonesia thailand, telah disepakati untuk melanjutkan perundingan penetapan batas zee tingkat tim teknis. (e) terkait batas maritim republik indonesia vietnam, telah disepakati penyelesaian guide lines penyelesaian batas zee republik indonesia vietnam. pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau pulau kecil terluar telah dilaksanakan koordinasi pembangunan sarana prasarana infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau pulau kecil terluar. telah dilaksanakan rapat rapat dalam rangka percepatan pembangunan jalan sepanjang perbatasan kalimantan dan malaysia. pengelolaan industri pertahanan hasil yang dicapai: sejak dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang industri pertahanan, pemerintah berupaya membangkitkan industri pertahanan dengan mewajibkan pemenuhan alutsista tni diupayakan dari produksi dalam negeri atau membeli material dari luar negeri dengan menyertakan teknologinya atau transfer technology tot). ooo jdih.polkam.go.id sampai dengan tahun telah terpenuhi alutsista yang didukung oleh produksi dalam negeri sebesar sesuai program mef. keamanan terciptanya rasa aman secara umum diwujudkan dengan adanya ketenteraman merupakan kebutuhan mendasar dari setiap individu yang harus terpenuhi dalam usahanya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang senantiasa mengharapkan suasana yang aman sehingga interaksi sosial dapat terwujud secara harmonis, demikian juga untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, sangat diperlukan adanya situasi keamanan yang kondusif. situasi keamanan dewasa ini secara umum cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, antara lain dampak sengketa pemilukada dan pemilu legislatif, separatisme dan terorisme, konflik sosial, kejahatan transnasional, dan unjuk rasa anarkis. pengelolaan keamanan hasil yang dicapai: meningkatnya peran polri dalam menciptakan kondisi. terselenggaranya kerja sama penanganan masalah keamanan nasional antara tni dan polri. meningkatnya kapasitas kelembagaan dan stabilitas keamanan melalui forum koordinasi dan konsultasi fkk) dalam rangka penyelesaian permasalahan aceh dan papua. terlaksananya pengamanan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden tahun meningkatnya efektivitas peran dan fungsi intelijen keamanan. meningkatnya peran masyarakat dalam memelihara keamanan. ooo jdih.polkam.go.id bra pemberantasan terorisme hasil yang dicapai: berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi isu terorisme, salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama internasional yang kuat dan berkelanjutan dalam memerangi kejahatan kejahatan internasional bagi keamanan, ketenangan masyarakat, dan perdagangan. upaya indonesia dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme dilakukan secara berkelanjutan, baik tingkat nasional, bilateral, regional, maupun multilateral. indonesia terus menyempurnakan peraturan perundang undangan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, termasuk menyesuaikan rekomendasi rekomendasi financial action task force fate). pada tingkat regional, indonesia berperan aktif dalam kegiatan asia pacific group money laundering, dan sebagai co chair southeast asia working group dari global counter terrorism forum dan tindak lanjut dari konvensi anti terorisme asean. mekanisme regional lainnya adalah melalui asean regional forum dan asean defense ministerial meeting. pada tingkat multilateral, indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional dan protokol terkait terorisme, yaitu convention offences and certain other acts committed board aircraft, convention for the suppression unlawful acts against the safety civil aviation, conventions the physical protection nuclear materialterrorist bombing, amendment the conventions the physical protection nuclear material, protocol for the suppression unlawful acts violence airport serving international civil aviation, dan united nations convention against transnational organized crime ooo jdih.polkam.go.id unto). saat ini indonesia sedang dalam proses meratifikasi international convention the suppression the acts nuclear terrorism yang diharapkan dapat diratifikasi pada awal tahun pemerintah memiliki komitmen yang kuat dan menyambut baik setiap keinginan masyarakat internasional dalam melakukan kerja sama guna penanggulangan segala bentuk kejahatan internasional. tingkat bilateral, indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian mengenai pemberantasan terorisme. keterpaduan strategi, kebijakan dan pendekatan perlu dilakukan bukan hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat internasional yang memerlukan koordinasi antar k l terkait. tindak pidana kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi dan kekayaan negara hasil yang dicapai: sepanjang tahun tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung naik. data yang disajikan oleh markas besar polri per januari menyebutkan terjadi peningkatan kasus kejahatan sebanyak tren tersebut antara lain kejahatan konvensional sebanyak kasus kejahatan transnasional kasus kejahatan terhadap kekayaan negara kasus dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi kasus dengan demikian, jumlah keseluruhan kasus kejahatan tahun sebanyak kasus sedangkan jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan hingga akhir november sebanyak kasus atau naik kasus, dengan penyelesaian kasus sebesar yo0). kasus kejahatan narkoba berdasarkan data akhir badan narkotika nasional dan badan reserse kriminal polri sebanyak kasus kasus), dengan ooo jdih.polkam.go.id jumlah tersangka wni dan warga negara asing wna) wni dan wna), sedangkan jumlah barang bukti ganja (tahun heroin gr, kokain (tahun sabu dan ekstasi butir. potensi dan permasalahan potensi kekuatan secara umum stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan semakin kondusif. kehidupan politik yang sehat, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan merupakan prasyarat dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. konsolidasi demokrasi menunjukan kemajuan data indeks demokrasi indonesia). komitmen terhadap penegakan hukum semakin tinggi. secara umum kondisi keamanan dalam negeri dalam rangka menciptakan kamtibmas menunjukan kemajuan. komitmen menjaga kedaulatan dan kesatuan nkri ditunjukan oleh seluruh elemen bangsa. ketersediaan sumber daya aparatur dan infrastruktur pendukung dalam rangka koordinasi serta implementasi reformasi birokrasi kemenag polhukam sejak tahun permasalahan kelemahan ancaman terhadap dibawakan negara negara dianggap kurangeriintoleransi dan krisis kepribadian bangsa jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik kesetaraan dan berbagai bentuk intoleransi dan menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. kuatnya arogansi sektoral. perlunya penguatan tata kerja koordinasi antara kementerian koordinator dengan kementerian teknis yang ada bawahnya. ooo jdih.polkam.go.id potensi pemaknaan demokratisasi yang berlebihan. adanya fenomena regulation trap dan debotilenecking dalam peraturan perundang undangan. masih adanya potensi separatisme dan terorisme yang menjadi faham sebagian kelompok tertentu yang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. peluang asean community merupakan peluang terutama dalam kepemimpinan indonesia asean. secara geopolitik indonesia sangat diuntungkan terutama dalam perwujudan keamanan kawasan. bonus demografi merupakan peluang tersedianya sumber daya manusia produktif dalam rangka pembangunan nasional. komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik good governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi, dan penguatan negara kesatuan. tantangan peningkatan stabilitas keamanan negara target utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara ke bhinneka an indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan memperkuat indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum khususnya polri, dan meningkatkan kekuatan alutsista pada seluruh matra. pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara ooogu, jdih.polkam.go.id pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah masyarakat dan masyarakat. pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan indonesia. korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. lingkungan strategis lingkungan geo politik global konstelasi geo politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti indonesia. konstelasi politik global ditandai dengan munculnya aktor non negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. terorisme global dan indikasi perang teknologi informasi merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi. lingkungan geo politik regional indonesia secara geo politik akan menghadapi kepentingan negara negara terdekat dalam konsentriknya seperti negara negara anggota asean dan asia pasifik, negara negara yang berkepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya. lingkungan geo politik nasional pada lingkungan strategis nasional, indonesia akan menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan indonesia. tantangan depan adalah menguatkan dan memantapkan pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada indonesia, dengan mengutamakan nilai nilai toleransi dan non diskriminasi. konflik ooo jdih.polkam.go.id konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius. bab visi, misi, dan tujuan kementerian lembaga visi kementerian lembaga. permasalahan dalam lingkungan strategis yang akan dihadapi dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi kemenag polhukam tergambar jelas dalam kondisi umum, potensi dan analisis permasalahan yang diuraikan sebelumnya. pencapaian tujuan nasional yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional dapat ditangani secara baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah yang terkait dapat dikoordinasikan oleh satu institusi dalam jajaran pemerintah atau kabinet secara efektif. selama ini koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan dalam jajaran kabinet dilakukan oleh kemenag polhukamtiap kementerian lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh kemenag polhukam. kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis karena bidang politik, hukum, dan keamanan adalah bidang yang memiliki irisan atau overlapping dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga. kemenag polhukam sebagai organisasi pemerintah seharusnya memiliki kemampuan merespon secara cerdas kondisi dinamis lingkungan yang secara alamiah tumbuh, berkembang, dan pengaruh mempengaruhi. terdapat fakta bahwa dinamika atau perubahan politik dunia yang terjadi era globalisasi telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun dunia dengan munculnya isu isu diseminasi nilai nilai universal dan percepatan. kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh kemenag polhukam. sebagai organisasi mengkoordinir, penyinaran sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka kemenag polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, ooo jdih.polkam.go.id kompetensi, dan kesanggupan baik secara kelembagaan, sdm dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan kementerian lembaga yang terkait dengan isu bidang polhukam. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kemenag polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan memperhatikan pencapaian sebelumnya pada pembangunan jangka menengah nasional periode kedua pembangunan nasional bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka visi kemenag polhukam disepakati sebagai berikut:engan demikian kemenag polhukam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan kementerian lembaga melaksanakan kebijakan politik, hukum, dan keamanan baik yang dihasilkan oleh kemenag polhukam maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan. dengan visi tersebut, keberadaan kemenag polhukam sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi semakin penting dan bernilai manfaat yang tinggi, karena dapat diakui, dipercaya dan dihormati oleh semua pihak. kemenag polhukam bukan hanya bagian dari pemerintah, melainkan juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. visi kemenag polhukam tahun ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dan melaksanakan misi pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan mewujudkan indonesia aman, ooo jdih.polkam.go.id damai, dan bersatu , sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) misi kementerian lembaga perumusan misi kemenag polhukam dilakukan dengandisesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. rumusan misi kemenag polhukam bertujuan untuk mampu: mencakup semua maksud yang terkandung dalam pernyataan visi, menggambarkan penjabaran rpm serta tugas tugas yang dibebankan oleh undang undang terkait, menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kemenag polhukam, dan menjembatani penjabaran visi kemenag polhukam dalam tujuan kemenag polhukam. pernyataan misi kemenag polhukam yang dikaitkan dengan visi kemenag polhukam dijabarkan sebagai berikut:. tujuan kementerian lembagasasaran strategis kementerian lembaga dalam rangka mencapai tujuan kemenag polhukam tersebut atas maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu: ooo jdih.polkam.go.idsemakin mantannya reformasi penyelesaian sengketa birokrasi dan tata kelola informasi publik terwujudnya penegakan indeks persepsi korupsi hukum indeks perilaku anti korupsi meningkatnya kualitas indeks demokrasi indonesia demokrasi dan diplomasi jumlah perjanjian dan kerja sama internasional yang disepakati dalam bidang politik, hukum, dan keamanan terciptanya stabilitas tahap minimum essential force keamanan mef) persentase kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap minimum essential force mef) terlaksananya jumlah provinsi dan koordinasi konsolidasi kabupaten kota yang pengarusutamaan wawasan melaksanakan koordinasi kebangsaan dan karakter wawasan kebangsaan dan bangsa karakter bangsa (sesuai rpm)terwujudnya tata kelola indeks reformasi birokrasi pemerintahan yang baik kemenag polhukam kemenag polhukam opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan kemenag polhukam kerangka logis visi, misi, tujuan, dan sasaran tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi meningkatnya kapasitas kelembagaan kemenag perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan polhukam dalam rangka koordinasi dan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan. sinkronisasi kebijakan bidang polhukam semakin mantannya reformasi ame tata birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik kemenag polhukam terwujudnya penegakan hukum meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi terciptanya stabilitas keamanan terlaksananya koordinasi konsolidasi pengarusutamaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bab iii arah kebijakan, strategi, dan kerangka kelembagaan ooo jdih.polkam.go.id arah kebijakan dan strategi nasional penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) periode ke tahun berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn). untuk pelaksanaannya, rvhpn dibagi dalam empat tahap, yakni rpm ke rpm ke rpm ke dan rpm ke masing masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini rpm1 rpm rpm3 rpm menata kembali memantapkan memantapkan pem eni maia nkri membangun penataan kembali bangunan secara mandiri, maju indonesia yang nkri, menyeluruh dengan dan makmur melalui aman dan damai, meningkatkan menekankan pem percepatan yang adil dan kualitas sdm, ses arah kn, pembangunan demokratis, membangun kono yang segala bidang dengan tingkat kemampuan iptek, berbasis sda yang dengan struktur kesejahteraan memperkuat daya tersedia, sdm yang perekonomian yang yang lebih baik. saing berkualitas, serta aah anakan perekonomian. kemampuan iptek. kompetitif. dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, rvhpn mengamanatkan bahwa rpm ke periode diarahsebagaimana disebutkan dalam buku rpm sub bab bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan atas: dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup, ooo jdih.polkam.go.id dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan, dan dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunanberdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam strategi pembangunan nasional ditekankan pada beberapa hal berikut: pada konteks norma maka perlu diterapkan bahwa (i) membangun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, (ii) upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, dan iii) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak ekosistem. selain itu pada konteks dimensi pembangunan terdapat juga dimensi pembangunan yaitu (i) pembangunan manusia dan masyarakat, (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan. mencermati kondisi tersebut, nampak bahwa aspek aspek sumber daya manusia dan masyarakat sangat diperhatikan dalam strategi pembangunan nasional. selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada. untuk mencapai visi dan terlaksana dan tercapainya agenda pembangunan nasional maka sasaran utama pembangunan adalah: (i) sasaran makro, (ii) sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, (iii) sasaran pembangunan sektor unggulan, (iv) sasaran dimensi pemerataan, (v) sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, dan (vi) sasaran politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. kemenag polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung dimensi pembangunan nasional yaitu, dimensi pembangunan manusia, ooo jdih.polkam.go.id dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan antar wilayah. prakondisi yang harus diwujudkan adalah kepastian dalam penegakan hukum, rasa aman dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat, kondisi politik yang sehat dan demokrasi yang substansial, dukungan birokrasi yang profesional sebagai cerminan dari kesuksesan implementasi reformasi birokrasi, dan terlaksananya konsolidasi pengarusutamaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. peran strategis kemenag polhukam sejalan dengan agenda prioritas nasional nawa cita) presiden jokowi yaitu dan program indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. mempertegas ke. ooo jdih.polkam.go.id 0g) sider mustafrencana strategis kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tahun bab pendahuluan kondisi umum mengenai evaluasi capaian program tahun bidang politik politik dalam negeri kehidupan politik dalam negeri pada era reformasi saat ini, dibangun dengan lebih mengedepankan sistem politik demokrasi yang dilandasi oleh nilai nilai pancasila dan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam undang undang dasar pengelolaan sistem demokrasi lebih mengedepankan pada proses pemenuhan hak hak politik masyarakat yang berkualitas dengan ditandai meningkatnya kualitas pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu) baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden wakil ooo jdih.polkam.go.id peran strategis kemenag polhukam berdasarkan nawa cita dapat dirinci dengan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut: menghadirkan pelaksanaan meningkatnya menata kembali kembali politik luar konsistensi kebijakan luar negara untuk negeri bebas indonesia negeri bebas aktif melindungi aktif dalam memperkuat bangsa dan melaksanakan diplomasi maritim memberikan kebijakan untuk rasa aman politik luar mempercepat pada seluruh negeri yang penyelesaian warga negara. bebas aktif perbatasan melalui indonesia dengan pelaksanaan negara tetangga politik luar negeri bebas aktif penguatan peningkatan pemenuhan sistem kapasitas alutsista pertahanan pertahanan meningkatkan nasional kesiapan operasi tni meningkatkan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit tni meningkatkan meningkatnya peningkatan kualitas kualitas wni keberpihakan perlindungan dan bhi diplomasi indonesia warga negara luar negeri pada wni bhi indonesia dan mengedepankan badan hukum keberpihakan dan indonesia bhi) kepedulian dalam luar negeri pelayanan dan perlindungan wni bhi pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi wni bhi luar negeri penguatan konsolidasi penanganan wni bhi ooo jdih.polkam.go.id melindungi hak menurunnya meningkatkan tata dan keselamatan jumlah pekerja kelola pekerja migran migran yang penyelenggaraan menghadapi penempatan masalah memperluas kerja hukum sama dalam rangka dalam dan luar meningkatkan negeri perlindungan membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja memperkuat penguatan meningkatkan peran dalam peran peran indonesia kerja sama indonesia tingkat global global dan dalam kerja meningkatnya regional sama global peran dan dan regional kepemimpinan indonesia asean meningkatkan peran indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular pemajuan demokrasi dan ham tingkat regional dan internasional pembangunan meningkatnya meningkatkan industri kemandirian kontribusi industri pertahanan pertahanan pertahanan bagi nasional dengan penyediaan dan semakin pemeliharaan terpenuhinya alutsista tni, alutsista tni meningkatkan yang didukung kontribusi litbang industri pertahanan dalam pertahanan menciptakan dalam negeri. prototipe alpalhan tni, ooo jdih.polkam.go.id membangun terwujudnya peningkatan polri yang polri yang profesionalisme profesional profesional personil polri peningkatan pelayanan publik penguatan sdm pemantapan manajemen internal membuat melanjutkan terwujudnya meningkatkan pemerintah konsolidasi konsolidasi peran kelembagaan tidak absen demokrasi untuk demokrasi demokrasi dan dengan memulihkan yang lebih mendorong membangun kepercayaan efektif diukur kemitraan lebih tata kelola publik dengan angka kuat antara pemerintahan indeks pemerintah, swasta yang bersih, demokrasi dan masyarakat efektif, indonesia sipil demokratis, mencapai memperbaiki dan terpercaya pada tahun perundang tingkat undangan bidang partisipasi politik politik memperkuat kantor mencapai kepresidenan persen pada untuk menjalankan tahun tugas tugas dan kepresidenan terselenggara secara lebih efektif pemilu yang aman, adil dan demokratis pada tahun meningkatkan meningkatnya meningkatkan peranan dan kualitas hidup kualitas hidup dan keterwakilan dan peran peran perempuan perempuan perempuan berbagai bidang dalam politik berbagai pembangunan dan bidang meningkatkan pembangunan pembangunan peran perempuan meningkatnya bidang politik keterwakilan meningkatkan perempuan kapasitas dalam politik kelembagaan termasuk pengarusutamaan dalam proses gender pug) pengambil keputusan ooo jdih.polkam.go.id lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. membangun meningkatnya penyempurnaan transparansi transparansi sistem manajemen dan akuntabilitas dan dan pelaporan kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam setiap pemerintah secara proses terintegrasi, penyelenggara kredibel, dan dapat diakses publik pemerintahan penerapan dan government untuk pembangunan mendukung bisnis proses pemerintahanpenyempurnaan meningkatnya restrukturisasi dan peningkatan kualitas birokrasi kualitas birokrasi dan pemerintah reformasi tata kelola penguatan birokrasi pemerintahan kapasitas yang baik pengelolaan reformasi birokrasi nasional penerapan manajemen aparatur sipil negara asn) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit. peningkatan kualitas pelayanan publik ooo jdih.polkam.go.id meningkatkan meningkatnya membangun partisipasi keterbukaan keterbukaan publik dalam informasi publik informasi publik proses dan komunikasi dan komunikasi pengambilan publik publik kebijakan publik mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya membangun peletakkan berkembangnya mempercepat indonesia dari dasar dasar kawasan pembangunan pinggiran dimulainya perbatasan kawasan dengan desentralisasi negara perbatasan memperkuat asimetris: pendekatan berbagai bidang daerah daerah pengembangan pembangunan promosi potensi dan desa wilayah lintas batas daerah tertinggal dalam perbatasan sektor pemenuhan kerangka pengembangan pelayan dasar negara daerah publik kesatuan tertinggal pengembangan perekonomian dasar rakyat memperkuat peningkatan meningkatnya meningkatkan kehadiran penegakan kualitas kualitas negara dalam hukum yang penegakan penegakan melakukan berkeadilan hukum hukum reformasi terwujudnya meningkatkan sistem dan penghormatan, keterpaduan penegakan perlindungan, dalam sistem hukum yang dan pemenuhan peradilan pidana bebas korupsi, hak atas melaksanakan bermartabat keadilan bagi sistem reformasi dan terpercaya warga negara. hukum perdata meningkatkan kualitas aparat penegak hukum membangun budaya hukum meningkatkan pendidikan ham pencegahan dan menurunnya harmonisasi pemberantasan tingkat korupsi peraturan korupsi serta undang undang meningkatnya bidang korupsi efektivitas penguatan ooo jdih.polkam.go.id pencegahan dan kelembagaan pemberantasan pemberantasan korupsi korupsi meningkatkan implementasi kebijakan anti korupsi meningkatkan pencegahan korupsi pemberantasan menurunnya peningkatan tindakan frekuensi dan efektivitas dan penebangan liar, luasan instrumen perikanan liar, penebangan liar penegakan dan mengurangi hukum penambangan perikanan liar penguatan liar meningkatnya lembaga pelaksanaan pengawasan laut pertambangan penerapan berkelanjutan kegiatan berkurangnya penambangan kegiatan yang pertambangan berkelanjutan tanpa izin penyederhanaan proses perizinan kegiatan pertambangan pemberantasan menguatnya mengintensifkan penyalahgunaan pencegahan dan upaya sosialisasi narkoba pemberantasan bahaya penyalahguna penyalahgunaan narkoba narkoba meningkatkan upaya terapi pecandu narkoba meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba menjamin cakupan peta pendaftaran kepastian dasar tanah stelsel hukum hak pertanahan kepemilikan tahun tanah mencapai dari wilayah darat nasional bukan ooo jdih.polkam.go.id melakukan meningkatnya mengembangkan revolusi kualitas pendidikan karakter pendidikan kewarganegaraan bangsa karakter dan sekolah wawasan meningkatkan kebangsaan kualitas pendidikan agama sekolah meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi meningkatkan iklim kondusif bagi inovasi mempertegas terbangunnya memperkuat ke bhinneka an modal sosial pendidikan ke dan guna bhinneka an memperkuat mewujudkan membangun restorasi sosial kepedulian kembali modal indonesia sosial, gotong sosial royong, meningkatkan kepercayaan peran lembaga antarwarga, sosial dan perlindungan lembaga adat. arah kebijakan dan strategi kementerian lembaga kemenag polhukam dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi yaitu: pemenuhan hak dan koordinasi dalam rangka kewajiban politik rakyat pemenuhan hak dan akses masyarakat terhadap kewajiban politik rakyat informasi publik dalam koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi mendorong partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan penyusunan dan pengawasan kebijakan publik kebijakan publik terhadap penguatan pilar demokrasi informasi publik dan tata kelola pemerintahan koordinasi penguatan pilar ooo jdih.polkam.go.id yang bersih demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih peningkatan stabilitas politik koordinasi peningkatan dan keamanan nasional stabilitas politik dan peningkatan persatuan dan keamanan nasional kesatuan bangsa koordinasi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa kesiapan publik domestik dan koordinasi meningkatkan meningkatnya peran kesiapan publik domestik dan (kontribusi) dan meningkatnya peran kepemimpinan indonesia (kontribusi) dan asean kepemimpinan indonesia partisipasi indonesia dalam asean perdamaian dunia koordinasi meningkatkan promosi dan pemajuan partisipasi indonesia dalam demokrasi dan ham perdamaian dunia perlindungan wni bhi luar koordinasi dan sinkronisasi negeri dalam promosi dan pemajuan penguatan kerja sama demokrasi dan ham internasional diplomasi koordinasi perlindungan penguatan kerja sama wni bhi luar negeri bilateral, regional, dan koordinasi penguatan kerja multilateral sama internasional diplomasi koordinasi penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral pengembangan sistem koordinasi mengembangkan peradilan pidana terpadu sistem peradilan pidana sistem hukum perdata yang terpadu mudah dan cepat koordinasi mewujudkan harmonisasi peraturan sistem hukum perdata yang bidang korupsi mudah dan cepat efektivitas kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pemberantasan korupsi mewujudkan harmonisasi pencegahan tindak pidana peraturan bidang korupsi korupsi koordinasi meningkatkan pemantapan penegakan efektivitas kebijakan hukum pemberantasan korupsi koordinasi dalam pencegahan ooo jdih.polkam.go.id nun pemenuhan mef koordinasi pemenuhan mef upaya pemeliharaan dan koordinasi dan sinkronisasi perawatan (harkat) pemeliharaan dan perawatan kontribusi industri (harkat) pertahanan koordinasi meningkatkan peningkatan keamanan kontribusi industri wilayah perbatasan dan pulau pertahanan kecil terluar koordinasi peningkatan keamanan wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar kelembagaan pemerintah yang koordinasi mewujudkan efektif, efisien, dan sinergis kelembagaan pemerintah pengelolaan reformasi yang efektif, efisien, dan birokrasi nasional sinergis penerapan manajemen asn koordinasi dalam pengelolaan berbasis merit reformasi birokrasi nasional kualitas pelayanan publik koordinasi pada penerapan penerapan e government manajemen asn berbasis merit koordinasi meningkatkan kualitas pelayanan publik koordinasi menerapkan e government pengembangan kebijakan koordinasi dalam rangka pemeliharaan perdamaian pengembangan kebijakan berlandaskan wawasan pemeliharaan perdamaian kebangsaan dan karakter berlandaskan wawasan bangsa dan spesialisasinya. kebangsaan dan karakter peningkatan wawasan bangsa dan spesialisasinya. kebangsaan dan karakter koordinasi dalam rangka bangsa bagi aparatur negara. peningkatan wawasan penguatan karakter dan kebangsaan dan karakter ooo jdih.polkam.go.id wawasan kebangsaan bagi bangsa bagi aparatur negara. pemetaan nilai nilai pancasila penguatan karakter dan untuk memperkuat wawasan wawasan kebangsaan bagi kebangsaan. masyarakat. internalisasi nilai revolusi koordinasi dalam rangka mental kalangan aparatur pemetaan nilai nilai pancasila pemerintah dan untuk memperkuat wawasan bumn bumi. kebangsaan. koordinasi dalam rangka internalisasi nilai revolusi mental kalangan aparatur pemerintah dan bumn bumi. program dan kegiatan program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan. kegiatan prioritas nasional program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan. koordinasi wawasan kebangsaan, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjutianalisis kebijakan terkait wawasan kebangsaan. ooo jdih.polkam.go.id bra presiden, dan terbentuknya pemerintahan yang efisien dan efektif serta menurunnya intensitas permasalahan. secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan penyusunan indeks demokrasi indonesia, kondisi organisasi masyarakat sipil, pelaksanaan pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden wakil presiden, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dan pengelolaan situasi politik wilayah aceh, papua, dan papua barat. ooo jdih.polkam.go.id kegiatan prioritas bidang koordinasi demokrasi dan organisasi masyarakat sipil, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan demokrasi, organisasi masyarakat sipil oms), dan organisasi masyarakat asing oma) persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan demokrasi, organisasi masyarakat sipil oms) dan organisasi masyarakat asing oma) (dihitung dari hasil id1) skor indikator ancaman kekerasan atau pengunaan kekerasan dari su' (dihitung dari hasil id1) skor indikator demonstrasi mogok yang bersifat kekerasan (dihitung dari hasil id1) koordinasi peningkatan pelayanan publik, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan peningkatan pelayanan publik ooo jdih.polkam.go.id persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan peningkatan pelayanan publik yang ditindaklanjuti jumlah provinsi yang menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat koordinasi penegakan hukum, dengan indikatorkoordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan, dengan indikatorpersentase yo)penanganan konflik dan keamanan transportasi, dengan indikator jumlahpersentase yo)yang ditindaklanjuti koordinasi intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional, ooo jdih.polkam.go.id dengan indikatoryo). koordinasi otonomi khusus, dengan indikator: jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan otonomi khusus persentase yo), yaitu provinsi aceh, provinsi dki jakarta, provinsi yogyakarta, provinsi papua, dan provinsi papua barat jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan isu papua dan papua barat persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan khusus yan ditindaklanjuti terkait isu papua dan papua barat. koordinasi kerja sama asia, pasifik, dan afrika, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan asia, pasifik, dan afrika persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan asia, pasifik, dan afrika yang ditindaklanjuti koordinasi organisasi internasional, dengan indikator ooo jdih.polkam.go.idyo). koordinasi kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan yang ditindaklanjuti. koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan dan kejahatan luar biasa, dengan indikator jumlahpersentase yo)yang ditindaklanjuti il. koordinasi kesadaran bela negara, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti jumlah rekomendasi terkait dengan penguatan bela negara. koordinasi informasi publik dan media massa, ooo jdih.polkam.go.id dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan informasi publik dan media massa persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan informasi publik dan media massa yang ditindaklanjuti. kegiatan prioritas kementerian lembaga: koordinasi pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan indikatoryo) (dihitung dari hasil idi) skor indikator aturan tertulisbesaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita terhadap total apbd (dihitung dari hasil idi) skor indikator persentase jumlah peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah terhadap jumlah ooo jdih.polkam.go.id total perda yang dihasilkan (dihitung dari hasil idi) skor indikator rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah kepada eksekutif (dihitung dari hasil idi). koordinasi tata kelola pemerintahan, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti. sekretariat deputi bidang koordinasi pertahanan negardoktrin dan strategi pertahanan, dengan indikatoryo). sekretariat deputi bidang koordinasi kesatuan bangspersentase barang milik negara dalam kondisi baik persentase realisasi program dan kegiatan nilai akuntabilitas kinerja persentase surat yang ditindaklanjuti koordinasi hukum internasional, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan permasalahan hukum internasional persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan hukum internasional yang ditindaklanjuti koordinasi intelijen pertahanan, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen pertahanan persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen pertahanan yang ditindaklanjuti. koordinasi kerja sama amerika dan eropa, dengan indikatoryo)asean, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan dan peningkatan kerja sama asean persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan permasalahan ooo jdih.polkam.go.idean political security community asc) koordinasi kewaspadaan nasional, dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kewaspadaan nasional persentase yo)rekomendasi tentang pencegahan paham radikal jumlah provinsi yang membentuk dan membina fdini masyarakat fkm) koordinasi materi hukum, dengan indikatoril. sekretariat deputi bidang koordinasi komunikasi, informasi, dan aparaturtelekomunikasi dan informatika, dengan indikatoryo) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan telekomunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti persentase yo) rekomendasi kebijakan tentang ketahanan dan keamanan teknologi informasi sekretariat deputi bidang koordinasi politik dalamoo. koordinasi pemajuan dan perlindungan ham, dengan indikator:persentase yo)sekretariat deputi bidang koordinasi hukum dan ham, dengan indikator: persentase temuan yang ditindaklanjuti persentase penurunan jumlah temuan ooo jdih.polkam.go.idmempertegas ke kebhinekaan, dengan indikator: jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan mempertegas kebhinekaan persentase yo) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan mempertegas kebhinekaruan kebangsaan fpk) sekretariat deputi bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakatpenanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara, dengan indikator: ooo jdih.polkam.go.id penyusunan indeks demokrasi indonesia idi) hasil yang dicapai: sejak tahun telah melaksanakan penyusunan idi bekerjabadan pusat statistik bps), serta melibatkan united nations development programme undp). penyusunan idi yang dibuat merupakan country led assessment berdasarkan keadaan perkembangan demokrasi setiap provinsi, yang meliputi aspek (kebebasan sipil, hak hak politik, dan kelembagaan demokrasi), variabel, dan indikator. proses penyusunan idi melibatkan unsur pakar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta media massa. hasil pengukuran idi dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi setiap provinsi indonesia dan membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi. data idi mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator yang tidak kurang berkembang, sehingga perlu ditangani oleh pemerintah pusat atau pemda. perkembangan idi dari tahun tahun mengalami perubahan secara fluktuatif, adapun hasil idi tahun sebesar mengalami penurunan pada tahun menjadi sebesar selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun menjadi sebesar dan mengalami penurunan kembali pada tahun menjadi sebesar selanjutnya pada tahun capaian idi mengalami kenaikan menjadi sedangkan untuk tahun masih dalam proses pengkodingan yang dilakukan oleh bps bersama tim ahli. organisasi masyarakat sipil oms) ooo jdih.polkam.go.id jumlahpersentase yo)pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, dengan indikator:yo)dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat (dihitung dari hasil idi) (dihitung dari hasil idi) skor indikator kualitas daftar pemilih tetap (dihitung dari hasil idi) skor indikator persentase perempuan terpilih dalam total anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (dihitung dari hasil idi) ooo jdih.polkam.go.id skor indikator kejadian yang menunjukkan keberpihakan komisi pemilihan umum daerah dalam penyelenggaraan pemilu (dihitung dari hasil idi) skor indikator kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara (dihitung dari hasil idi) skor indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu (dihitung dari hasil idi) ol1l1 skor indikator persentase perempuan dalam pengurusan partai politik tingkat provinsi (dihitung dari hasil idi) sekretariat deputi bidang koordinasi politik luariv. .b. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kemenag polhukam, dengan kegiatan kegiatan penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi, organisasi dan tata laksana, perpustakaan, dan data, dengan indikator nilai kinerja reformasi birokrasi biro perencanaan dan organisasi nilaiooo jdih.polkam.go.id badan perencanaan pembangunan nasional bappenas) dan kementerian keuangan kemenkeu) terintegrasi dibandingkan dengan total tik yang ada kegiatan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol, dan keamanan, dengan indikatorarang milik negara kemenag polhukam hasil rekonsiliasi atas pencatatan barang milik negara dan pelaporan barang milik negara nilai gaps kompetensi pegawai kemenag polhukam persentase tingkat kedisiplinan pegawai kemenag polhukam opini badan pemeriksa keuangan republik indonesia atas laporan keuangan kemenag polhukam. kegiatan penyelenggaraan pelayanan persidangan dan hubungan antar lembaga, dengan indikator persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti ooo jdih.polkam.go.id. kegiatan pengelolaan pengawasan internal, dengan indikator persentase angka temuan eksternal yang ditindaklanjuti opini badan pemeriksa keuangan republik indonesia atas laporan keuanganan kapabilitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah persentase unit kerja dengan kategori nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal kegiatan telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan, dengan indikator jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan kegiatan dukungan manajemen dan pelayanan tugas teknis lainnya komisi kepolisian nasional kompolnas), dengan indikator: laporan rekomendasi hasil penanganan saran dan keluhan masyarakat laporan saran pertimbangan dan pemberhentian kepala kepolisian republik indonesikegiatan dukungan manajemen dan pelayanan tugas teknis lainnya komisi kejaksaan republik indonesia kompak ri). iv. .c. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kemenag polhukam, dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator jumlah stilisasi barang milik negara kemenag polhukam kerangka kelembagaan dengan dibentuknya kementerian kabinet kerjaada tanggal oktober maka struktur organisasi kemenag polhukam telah disusun dengan mengacu pada peraturan presiden nomor tahun tentang organisasi kementerian negara. adapun sebagai tindak lanjut, perumusan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja kemenag polhukam telah ditetapkan dengan:. guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, menteri koordinator ooo jdih.polkam.go.id bidang politik, hukum, dan keamanan dibantu oleh: pejabat pimpinan tinggi madya, terdiri dari: sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan sesmenko polhukam): deputi: deputi bidang koordinasi politik dalam negeri deputi i): deputi bidang koordinasi politik luar negeri deputi ii), deputi bidang koordinasi hukum dan hak asasi manusia deputi iii), deputi bidang koordinasi pertahanan negara deputi iv) deputi bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat deputi v), deputi bidang koordinasi kesatuan bangsa deputi vi): dan deputi bidang koordinasi komunikasi, informasi, dan aparatur deputi vii), staf ahli:staf khusus orang) pejabat pimpinan tinggi pratama: asisten deputi sebanyak (dua puluh delapan) orang dengan masing masing deputi membawahi (empat) orang asisten deputi, sekretaris deputi sebanyak (tujuh) orang dengan masing masing deputi membawahi (satu) orang sekretaris deputi, kepala biro sebanyak (tiga) orang bawah sesmenko polhukam, dan inspektur sebanyak (satu) orang yang bertanggungjawab kepada menko polhukam dan secara administratif dikoordinasikan oleh sesmenko polhukam. pejabat administrator dan pejabat pengawas sebanyak orang. ooo jdih.polkam.go.id bab target kinerja dan kerangka pendanaan target kinerja tolok ukur keberhasilan pelaksanaan rencana strategis kemenag polhukam tahun diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. indikator kinerja sasaran strategis indikator sasaran strategis kemenag polhukam untuk pembangunan jangka menengah periode merupakan alat ukur yang ooo jdih.polkam.go.id mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis kemenag polhukam dalam kurun waktu tersebut. adapun indikator kinerja sasaran strategis kemenag polhukam tahun disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut: ooo jdih.polkam.go.id uni kementerian tujuan sasaran indikator penanggung lembaga rencana prakiraan maju tama tercapainya efektifitas kementerian sinkronisasi dan koordinasi koordinator perencanaan, penyusunan, bidang dan pelaksanaan kebijakan polhukam bidang politik, hukum dan keamanan semakin mantannya reformasi penyelesaian sengketa 75y6 informasi publik korupsi indeks perilaku anti korupsi meningkatnya kualitas indeks demokrasi indonesia idi) ooo jdih.polkam.go.id unit kementerian tujuan sasaran indikator penanggung lembaga rencana prakiraan maju tama kai jumlah implementasi blue print asean political security community asc persentase kerja sama luar negeri dengan negara lain yang ditindaklanjuti jumlah kebijakan nasional penguatan bela peraturan rancangan rencana negara presiden rencana induk induk bela bela negara negara keamanan pemenuhan mef tni ooo jdih.polkam.go.id hasil yang dicapai: meningkatnya penataan oms oleh pemerintah pusat dan pemda melalui pendataan dan verifikasi dalam rangka menciptakan sistem informasi dan kemitraan oms dengan pemerintah. meningkatnya pemberdayaan oms melalui fasilitasi, pembinaan, dan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. meningkatnya koordinasi antara kementerian lembaga k l) terkait dengan stakeholder dalam penanganan tindak anarkis bermotif keagamaan. hasil pendataan oms yang tercatat pada k l terkait sebanyak oms, terdata pada kementerian dalam negeri kementerian sosial kementerian luar negeri kementerian pertanian kementerian pemuda dan olahraga kementerian lingkungan hidup kementerian kelautan dan perikanan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi oms. pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil yang dicapai: secara umum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (yang selanjutnya disebut pemilukada) telah berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan demokratis. pada tahun telah dilaksanakan pemilukada, terdiri dari provinsi, kota, dan kabupaten, dengan rincian tahun daerah, tahun daerah, tahun daerah, tahun daerah, dan tahun daerah. berkurangnya sengketa pemilukada, namun dalam segi kualitas permasalahan pemilukada semakin memprihatinkan terutama dikaitkan dengan permasalahan yang melibatkan pejabat daerah maupun pimpinan mahkamah konstitusi mk). ooo jdih.polkam.go.id kementerian unit lembaga tujuan sasaran indikator rencana prakiraan maju penanggung jawab penyelesaian kasus tindak pidana ojo jdih.polkam.go.id indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu kemenag polhukam akan menjalankan (satu) program teknis dan (dua) program generik. tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program ikp) dan indikator kinerja kegiatan ikk).sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakprogram dan indikator kinerja kegiatan dari masing masing program dan kegiatan kemenag polhukam dalam kurun waktu adalah sebagai berikut: jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung program dukungan meningkatnya kapasitas manajemen dan kelembagaan kemenag pelaksanaan tugas polhukam dalam rangka teknis lainnya koordinasi dan sinkronisasi sekretariat kemenag polhukam kebijakan bidang politik, kemenag hukum, dan keamanan polhukam tersedianya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional kemenag polhukamteknologi infromasi komputer dan komunikasi tik) yang terintegrasi dibandingkan total tik yang ada ooopini bpk atas pengelolaan bmn wtp wtp wtp wtp wtp kemenag polhukam jumlah stilisasi polhukam persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti persentase publikasi kegiatan kemenag polhukam yang ditindaklanjuti penyusunan dan terselenggaranya pengembangan penyusunan dokumen rencana kerja, rencana kerja, evaluasi, biro evaluasi, organisasi organisasi dan tata perencanaan dan tata laksana, laksana, perpustakaan dan perpustakaan dan data organisasi data nilai kinerja reformasi birokrasi biro perencanaan dan organisasi nilai skip. terintegrasi dibandingkan dengan total tik ang adnggaraan terselenggaranya pelayanan pelayanan persidangan persidangan dan hubungan biro hukum, dan hubungan antar antar lembaga manga lembaga hubungan kelembagaan persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti pengelolaan terwujudnya pengelolaan administrasi umum, administrasi umum, kepegawaian, kepegawaian, perlengkapan perlengkapan dan dan rumah tangga, rumah tangga, keuangan, protokol, dan keuangan, protokol, keamanan biro dan keamanan umummn kemenag polhukam opini bpk atas pengelolaan bmn wtp wtp wtp wtp wtp kemenag polhukam indeks kompetensi dan integritas lingkup kemenag polhukam opini bpk atas low owe\| we\| we\|ngelolaan terselenggaranya pengawasan internal pengawasan internal yang efektif lingkungan kemenag polhukam inspektorat persentase angka temuan eksternal yang ditindaklanjuti opini bpk atas laporan keuangan wtp wtp wtp wtp wtp: ikatan persentase unit kerja dengan kategori nilai sakit minimal ooo jdih.polkam.go.id kode target unit tujuan penanggung program kegiatan indikator prakiraan maju sanyo sasaran rencana jawab telaahan dan terselenggaranya telaahan rekomendasi dan rekomendasi kebijakan bidang biro umum polhukambidang telaahan telaahan telaahan telaahan telaahan ideologi dan konstitusmanusia dan teknologalam dan lingkungan hidup jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi lap lap lap lap lap oran, oran, laporan, laporan, oran, kebijakan bidang telaahan telaahan telaahan telaahan telaahan kedaulatan wilayah dan kemaritimlaporan hasil telaahan laporan laporan laporan laporan laporan kebijakan bidang telaahan telaahan telaahan telaahan telaahan ketahanan nasionalpolisian nasional komisi kepolisian nasional kompolnas) kompolnas) sekretariat kompolnassengketa perkara pemilukada direncanakan tidak ditangani lagi oleh mk, hal ini didasari. pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden tahun hasil yang dicapai: ditetapkannya sejumlah undang undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden tahun putusan terkait pelaksanaan pemilu presiden wakil presiden tahun sebagai berikut: putusan nomor puu xii tentang hak pilih anggota tentara nasional indonesia tni) dan kepolisian negara republik indonesia polri) dalam pemilu presiden wakil presiden, dimana tni polri tidak menggunakan hak pilihnya. keputusan untuk mengabulkan permohonan uji materi terhadap undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden. sehingga pemilu presiden juli diputuskan berlangsung satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan. putusan nomor php.pres xii tanggal agustus tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dengan amar putusan ditolak secara keseluruhan permohonan pasangan prabowo subianto hatta rajasa. pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden tahun secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, aman, tertib dan lancar serta berkualitas drencanakan persentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasijaksaan komisi kejaksaan republik sekretariat indonesia kompak ri) kompakprogram peningkatan meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana kelembagaan kemenag aparatur kemenag polhukam dalam rangka polhukam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan sekretariat kemenag polhukam memakainya sarana dan prasarana aparaturningkatan sarana terlaksananya pengelolaan dan prasarana sarana dan prasarana biro umum terpenuhinya sarana dan prasarana layanan layanan layanan layanan layanan kemenag polhukam program peningkatan tercapainya efektifitas koordinasi bidang sinkronisasi dan koordinasi politik, hukum dan perencanaan, penyusunan, sekretariat keamanan dan pelaksanaan kebijakan kemenag bidang politik, hukum dan polhukam keamanan semakin mantannya reformasi birokrasi dan deputi vii tata kelola penyelesaian sengketa informasi publik indeks korupsi sesi indeks perilaku anti korupsi ooo jdih.polkam.go.id kode uni tujuan penanggung program kegiatan sasaran jawab meningkatnya kualitas deputi a.n demokrasi dan diplomasi deputi indeks demokrasi indonesia idi) jumlah implementasi blue print asc persentase kerja sama luar negeri dengan negara lain yang ditindaklanjuti jumlah kebijakan perpres rancangan rencana nasional induk rencana ela penguatan bela induk negara negara bela negara terciptanya stabilitas deputi dan keamanan deputi sesaian kasus tindak pidana koordinasi doktrin terselenggaranya koordinasi dan strategi doktrin dan strategi pertahanan pertahanan deputi koordinasi hukum terselenggaranya koordinasi internasional hukum internasional deputi iii ooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung jumlah rekomendasi kebijakan permasalahan hukum internasional persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan hukum internasional yang ditindaklanjuti pertahanan disetenperaranan doo pom pertahanan intelijen pertahanan jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalah intelijen pertahanan persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalah intelijen pertahananyang ditindaklanjutiamerika dan eropa kerja sama amerika dan deputi eropaterselenggaranya koordinasi asean kerja sama asean deputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan dan peningkatan kerjasama asec koordinasi kerja sama terselenggaranya koordinasi asia, pasifik, dan kerja sama asia, pasifik, dan afrika afrika deputi jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan asia, pasifik, dan afrika persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan asia, pasifik, dan afrika yang ditindaklanjuti ooo jdih.polkam.go.id kode una tujuan penanggung koordinasi materi terselenggaranya koordinasi hukum materi hukum deputikoordinasi terselenggaranya koordinasi telekomunikasi dan telekomunikasi dan deputi vii informatika informatikajumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahantelekomunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti koordinasi pemajuan terselenggaranya koordinasi dan perlindungan ham pemajuan dan perlindungan ham deputi iii persentaseoooiptakan keseragaman, perlu pengaturan terkaityang baku dan standar serta mengikat bagi semua unit kerja, bahwjdih.polkam.go.id keamanan republik indonesia belum memuat tata cara pembentukan peraturan menteri dan keputuperaturan menteri menteri koordinator. para koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada setiap halaman rancangan peraturan menteri koordinator danpimpinan unit kerja terkait, dan kepala biro hukum. rancangan peraturan menteri koordinator ditetapkan oleh menteri koordinator dengan membubuhkan tanda tangan. bagian kelima pengundangan, salinan, dan penyebarluasan peraturan menteri koordinator yang telah ditetapkan oleh menteri koordinator diberikan nomor dan tanggal penetapan peraturan menteri koordinator oleh unit yang menangani tata usaha kementerian. biro hukum menyiapkan dokumen dalam rangka pengundangan. sekretaris kementerian koordinator menyampaikan dokumen dalam rangka pengundangan kepada jdih.polkam.go.id direktorat jenderal peraturan perundang undangan, kementerian hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. biro hukum membuat salinan naskah peraturan menteri koordinator yang telah diundangkan dan menyimpan naskah asli peraturan menteri koordinator. pemrakarsa mendapatkan (satu) rangkap salinan peraturan menteri koordinator serta menggandakan dan mendistribusikan salinan peraturan menteri koordinator. biro hukum melakukan publikasi peraturan menteri koordinator melalui situs web(jdih.polkam.go.id) dan buku himpunan. bab bagian kesatu umum pembentukan keputusan menteri koordinator dan keputusan sekretaris kementerian koordinator meliputi: penyusunan, dan penetapan dan salinan.pada dikoordinasikan sekretaris kementerian koordinator. jdih.polkam.go.idbertujuan untuk: menetapkan ataucc. menetapkan pelimpahan kewenangan, dan atau menetapkan materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan untuk dimuat dalam bentuk keputusan menteri koordinator atau keputusan sekretaris kementerian koordinator. bagian kedua penyusunan pemrakarsa menyiapksesuai ketentuan dalam dan menyampaikan usul penyusunan kepada sekretaris kementerian koordinator melalui kepala biro hukum. kepala biro hukum melakukan analisis terhadap usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada tidak ditemukan permasalahan, kepala biro hukum melaksanakan penyusun. dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ditemukan permasalahan, kepala biro hukum menyampaikan kembali usulan penyusunan kepada pemrakarsa untuk ditindaklanjuti sesuai hasil analisis. jdih.polkam.go.idselesai disusun sebagaimana dimaksud dalam dilanjutkan dengan para koordinasi dan penetapan. bagian ketiga penetapan dan salinan biro hukum menyiapkan rancangan keputusan menteri koordinator atau keputusan sekretaris kementerian koordinator yang sudah disusun sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (satu) rangkap yang dilengkapi lembar kolom para koordinasikeputusan menteri koordinator atau keputusan sekretaris kementerian: menteri koordinator untuk rancangan keputusan menteri koordinator, sekretaris kementerian koordinator untuk rancangan keputusan menteri yang akan ditetapkan oleh sekretaris kementerian koordinator atas nama menteri koordinator: atau cc. sekretaris kementerian koordinator untuk rancangan keputusan sekretaris kementerian koordinator. jdih.polkam.go.id pada rancangan keputusan menteri koordinator yang akan ditetapkan oleh menteri koordinator,cc. pimpinan unit kerja terkait, dan kepala biro hukum. dalam hal menteri koordinator berpendapat rancangan keputusan menteri koordinator yang akan ditetapkanmenteri koordinator yang akan ditetapkan oleh sekretaris kementerian koordinator atas nama menteri koordinator untuk keputusan menteri koordinator tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pejabat yang membubuhkan para koordinasi terdiri atas:menteri koordinator melalui sekretaris kementerian koordinator berpendapat rancangan keputusan menteri koordinator yang akan ditetapkan sekretaris kementerian koordinator atas namasekretaris kementerian koordinator, pejabat yang membubuhkan para koordinasi terdiri atas: jdih.polkam.go.idsekretaris kementerian koordinator berpendapat rancangan keputusan sekretaris kementerian koordinator yang akan ditetapkan sekretaris kementeriansekretaris kementerian koordinator tersebut.dibubuhkan para koordinasi selanjutnya disampaikan kepada menteri koordinator atau sekretaris kementerian koordinator untuk ditetapkan. rancangan keputusan menteri koordinator ditetapkan oleh menteri koordinator dengan membubuhkan tanda tangan. rancangan keputusan menteri koordinator dengan format atas nama ditetapkan oleh sekretaris kementerian koordinator dengan membubuhkan tanda tangan. rancangan keputusan sekretaris kementerian koordinator ditetapkan oleh sekretaris kementerian koordinator dengan membubuhkan tanda tangan. biro hukum atau biro yang mempunyai tugas bidang kepegawaian membuat salinan naskah keputusan menteri koordinator atau keputusan sekretaris kementerian koordinator yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan menyimpan naskah asli keputusan jdih.polkam.go.id menteri koordinator atau keputusan sekretaris kementerian koordinator, pemrakarsa mendapatkan (satu) rangkap salinan keputusan menteri koordinator atau keputusan sekretaris kementerian koordinator serta menggandakan dan mendistribusikan salinan keputusan menteri koordinator atau keputusan sekretaris kementerian koordinator kepada pihak yang bersangkutan dan kementerian lembaga terkait. bab evaluasi peraturan menteri koordinator biro hukum melaksanakan evaluasi terhadap peraturan menteri koordinator. evaluasi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: prakarsa dari biro hukum, dan atau usulan dari pemrakarsa. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh pemrakarsa kepada biro hukum dengan melampirkan urgensi dan sasaran evaluasi. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penelaahan produk hukum oleh biro hukum. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada memuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan daftar rencana penyusunan peraturan menteri koordinator. jdih.polkam.go.id babbab vii ketentuan lain lain keputusan selaiperaturan menteri koordinator ini, pembentukannykoordinator ini mulai berlaku, rancangan peraturan menteri koordinator yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan menteri koordinator nomor tahun tentang program penyusunan peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tahun tetap dilanjutkan proses pembentukannya dengan mendasarkan pada peraturan menteri koordinator ini. iiiedak indonesia koo kepala riro hukum, persidangan, dan hubungan kelembagaan, der mailiota hukumkoordinator bidang politik, hukum, dan keamanan yang selanjutnya disebut peraturan menteri koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. keputusan menteri koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final. keputusan sekretaris kementerian koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final. iiiketentuan umumketik dengan jenis huruf boolean old style, huruf diatas kertas ukuran (paper size) dengan custom size: lebar (width) sentimeter, dan panjang (height) sentimeter. margin: atas (top) sentimeter margin atas sentimeter untuk logo sentimeter (untuk halamanjdih.polkam.go.id untuk margin, line spacing, dan ukuran huruf pada lampiran yang didalamnya berbentuk tabel atau gambar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. pencantuman nomor halaman dan seterusnya padadiatas berlaku mutasi mutans untuk pencantuman nomor halaman padanomor halaman untukmelanjutkan nomor halaman dari naskah utamapenggunaan logo untukpada halaman pertama (halaman untuk halaman (dua) dan seterusnya hingga lampiran tidak menggunakan logo. penandatanganan penetapmencantumkan nama lengkap pejabat tanpa disertai gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai nomor registrasi pusat. format terdiri atas: format peraturan menteri koordinator, format keputusan menteri koordinator,, format keputusan sekretaris kementerian koordinator, dan format analisis substantif atas usulan penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator. jdih.polkam.go.id format peraturan menteri koordinator isienter dengan rahmat tuhan yang maha esa enter menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia, enter 05cm hh menimbang bahwa. (:) bahwa.(:.(:) 05cm enter ai b mengingat(:) jdih.polkam.go.id peraturan presiden nomor . tahun . tentang organisasi kementerian negara lembaran negara republik indonesia tahun . nomor .)(:) peraturan menteri. nomor tahun tentang berita negara republik indonesia tahun nomor . j6) enter 3cm memutuskan!(:) ai menetapkan peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tentang.) enter enter enter enter enter enter enter peraturan menteri . ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. enter jdih.polkam.go.id agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ., enter nama pejabat enterpejabat enter berita negara republik indonesia tahun nomor jdih.polkam.go.id format keputusan menteri koordinatorcumaena) o,s enter 3cm enter kedua kaananananannan ana) aladeskdeski \| kesembilanenter salinan keputusan ini disampaikan kepada: dana) bun) nan)mrakarsa adalah pimpinan unit kerja kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, baik sendiri sendiri maupun bersama sama mengajukan usul rancangan peraturan menteri koordinator, keputusan menteri koordinator, atau keputusan sekretaris kementerian koordinatoriro hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas bidang pembentukan peraturan perundang undanganini meliputi: tata cara pembentukan peraturan menteri koordinator,, evaluasi peraturan menteri koordinator, dman3cm ikesembilan:aka salinan keputusan ini disampaikan kepada: dn) bun) nan)nama pejabat agaenter nama pejabat jdih.polkam.go.id format keputusan sekretaris kementerian koordinator keputusan sekretaris kementerian koordinator spasi. bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia nomor . tahun . tentang sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia, 05cm lem enter a a menimbang bahwa.(:) bahwa.(:) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .().jdih.polkam.go.id lib kedelapan pada saat keputusan sekretaris kementerian . ini mulai berlaku, keputusan sekretaris kementerian.) apabila ada keputusan yang akan dicabut) kesembilan keputusan sekretaris kementerian . ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .(.) apabila berlaku surut maka bunyi penutup yaitu: keputusan sekretaris kementerian . ini mulai berlaku pada tanggal. ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai dari tanggal . sampai dengan tanggal .(.) enter salinan keputusan ini disampaikan kepada: dana) bun) enter ditetapkan jakarta pada tanggal enter sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia) enter nama pejabat jdih.polkam.go.id lampiran spasisekretaris kementeriananalisis substantif atas usulan penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator analisis substantif atas usulan penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan judul urgensi dan sasaran ruang lingkup materi perintah dari peraturan keterangan yang ingin muatan perundang undangan yang lebih diwujudkan tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan pengadilan, dan atau berdasarkan hasil evaluasi untuk analisis substantif dalam rangka permohonan izin prakarsa luar program penyusunan peraturan menteri koordinator, maka harus memuat perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kebutuhan organisasi, putusan pengadilan, dan atau berdasarkan hasil evaluasi.publik indonesia ldan kepalan baru hukum, persidangan, dan hubungan kelembagaan, ttd. bela tip nn. wiranto huruf ojo jdih.polkam.go.id bab iii tata cara pembentukan peraturan menteri koordinator bagian kesatu umum pembentukan peraturan menteri koordinator meliputi: perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan, salinan, dan penyebarluasan. pembentukan peraturan menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan sekretaris kementerian koordinator. bagian kedua perencanaan perencanaan penyusunan peraturan menteri koordinator dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan menteri koordinator. perencanaan penyusunan peraturan menteri koordinatorpemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan peraturan menteri koordinator. usul sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada menteri koordinator melalui sekretaris kementerian koordinator. jdih.polkam.go.id usul sebagaimana dimaksud pada disertai dengan analisis substantif yang meliputi: judul, urgensi dan sasaran yang ingin diwujudkan, cc. ruang lingkup materi muatan, danberdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam sekretaris kementerian koordinator melalui kepala biro hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator yang sesuai dengan target kinerja untuk (satu) tahun depan melalui rapat koordinasi dengan unit kerja terkait yang dilakukan pada bulan desember sebelum tahun berjalan. daftar rencana penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator sebagaimana dimaksud dalam memuat: judul, ruang lingkup materi muatan, cc.evaluasi, dan pemrakarsa. sekretaris kementerian koordinator menyampaikan daftar rencana penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri koordinator untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. jdih.polkam.go.id daftar rencana penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada yang telah disetujui oleh menteri koordinator ditetapkan menjadi program penyusunan peraturan menteri koordinator dengan keputusan menteri koordinator. program penyusunan peraturan menteri koordinator ditetapkan untuk jangka waktu (satu) tahun dan ditetapkan paling lambat bulan maret pada tahun berjalan. rancangan peraturan menteri koordinator pada program penyusunan peraturan menteri koordinator yang belum dapat diselesaikan tahapan penyusunannya pada tahun berjalan, dapat dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya dengan ditetapkan kembali dalam program penyusunan peraturan menteri koordinator. dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun rancangan peraturan menteri koordinator luar program penyusunan peraturan menteri koordinator berdasarkan izin prakarsa dari menteri koordinaberdasarkan kebutuhan organisasi, berdasarkan putusan pengadilan, dan atau berdasarkan hasil evaluasi. pengajuan usul luar program penyusunan peraturan menteri koordinator harus diajukan secara tertulis disertai analisis substantif sebagaimana dimaksud dalam oleh pemrakarsa jdih.polkam.go.id kepada menteri koordinator melalui sekretaris kementerian koordinator. berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada sekretaris kementerian koordinator melalui kepala biro hukum melakukan analisis terhadap usulan pemrakarsa. hasil analisis sebagaimana maksud pada disampaikan oleh sekretaris kementerian koordinator kepada menteri koordinator sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa. dalam hal menteri koordinator memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada pemrakarsa melaksanakan penyusunan peraturan menteri koordinator dimaksud. bagian ketiga penyusunan penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator dilakukan oleh pemrakarsa. dalam rangka penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator, pemrakarsa mengajukan permohonan pembentukan tim penyusun rancangan peraturan menteri koordinator kepada sekretaris kementerian koordinator untuk ditetapkan dengan keputusan sekretaris kementerian koordinator. tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur pemrakarsa, unit kerja terkait, biro hukum, dan perancang peraturan perundang undangan. keikutsertaan biro hukum dan perancang peraturan perundang undangan untuk melakukan penyelarasan rancangan peraturan menteri koordinator, baik secara vertikal maupun horisontal dan menyesuaikan dengan teknik perancangan peraturan perundang undangan. iii jdih.polkam.go.id penyusunan sebagaimana dimaksud dalammateri muatan yang diatur dalam rancangan peraturan menteri koordinator. anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam harusmenteri koordinator dan atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan. penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator dilaksanakan dalam rapat penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator. dalam hal materi muatan rancangan peraturan menteri koordinator bersifat: strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, atau lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kinerja kementerian atau lembaga lain, maka materi muatan rancangan peraturan menteri koordinator dibahas dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dan atau rapat koordinasi tingkat menteri lingkup koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan untuk mendapatkan kesepakatan. dalam hal terdapat permasalahan dalam penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator, pemrakarsa melaporkan kepada sekretaris kementerian koordinator. jdih.polkam.go.id pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan rancangan peraturan menteri koordinator kepada sekretaris kementerian koordinator melalui biro hukum untuk diteliti kesesuaiannya dengan materi muatan yang telah disepakati dalam rapat penyusunan dan atau rapat koordinasi dan teknik perancangan peraturan perundang undangan. dalam hal rancangan peraturan menteri koordinator yang diteliti sebagaimana dimaksud pada masih ditemukan permasalahan, biro hukum menyampaikan kembali rancangan peraturan menteri koordinator kepada pemrakarsa untuk dibahas bersama. rancangan peraturan menteri koordinator yang dinyatakan oleh biro hukum sudahroses permohonan harmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. rancangan peraturan menteri koordinator yang sudah diharmonisasikan danara koordinasi dan penetapan. bagian keempat penetapan biro hukum menyiapkan rancangan peraturan menteri koordinator yang sudah diharmonisasikan sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (tiga) rangkap yang salah satu lengkapnya dilengkapi kolom para koordinasikorupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian penerimaan dan pemberian gratifikasiperaturan perundang undanganjdih.polkalan jdih.polkam.go.id cc. alasan dan kronologi, dan kesimpulan hasil revi. dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dianggap pemberiansebagaimana dimaksud dalam unit pengendalian gratifikasi meneruskan hasil revi laporan gratifiksejak tanggal laporan gratifikasi diterima. dalam hal hasil revi laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam telah ditindaklanjuti dengan penetapan status gratifikasi dengan keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi, unit pengendalian gratifikasi mendokumentasikan dan menyampaikan keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi tentang penetapan status gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara negara penerima gratifikasi. pegawai atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban menyerahkan gratifikasi setelah menerima keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi tentang penetapan status gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai atau penyelenggara negaralan jdih.polkam.go.idgawai atau penyelenggara negara yang menolak penerimaan gratifikasi, pemberi gratifikasi, nomor telepon pegawai atau penyelenggara negara yang menolak penerimaan gratifikasi, jabatan pegawai atau penyelenggara negara yang menolak penerimaan gratifikasi, tempat dan waktu penolakan gratifikasi, dan uraian jenis gratifikasi yang ditolak dan nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang ditolak. bab perlindungan pelapor unit pengendalian gratifikasi wajib menjaga kerahasiaan identitas dan data pelapor. identitas dan data pelapor hanya dapat diungkap untuk keperluan unit pengendalian gratifikasi dan komisi pemberantasan korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vlan jdih.polkam.go.id ih.polkam.go.i minabiro hukum, persidangan, dan hubungan kelembagaan, lk: s ) bieta maursfofa hukum aan jdih.polk ih.polkam.go.i mita jdih.polkakoordinator bidang politik, hukum, dan keamanankementerian koordinatorlingkungan kementerian koordinator, yang selanjutnya disebut pegawai,lan jdih.polkam.go.id diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi kementerian koordinator. penerima adalah pegawai atau penyelenggara negara yang bekerja lingkungan kementerian koordinator yang menerima gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsungyang memberikan gratifikasi. pelapor adalah pegawai atau penyelenggara negara yang bekerja lingkungan kementerian koordinator yang menyampaikan laporan berupa penolakan atau penerimaan gratifikasi. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri koordinator ini meliputi jenis gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, cc. pelaporan gratifikasi, dan perlindungan pelapor. bab iii jenis gratifikasi jenis gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputilan jdih.polkam.go.iderangkat, perlengkapan, cinderamata, atau plakatpemberian cidiluar negeri, ccpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan ataulan jdih.polkam.go.idatau, hidangan, atau sajian yang berlaku umum, barang atau hadiah yang masuk dalam kategori promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi dan berlaku umum dalam batasan nilai yang wajar sepanjang tidak memiliki konflik kepentinganlan jdih.polkam.go.iddan atau j .stansi pegawai. bab unit pengendalian gratifikasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian koordinator dibentuk unit pengendalian gratifikasi. unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri koordinator. unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada berkedudukan inspektorat. unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: mempersiapkan aturan, petunjuk teknis, perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupomisi pemberantasan korupsi menjadi milik negara, menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi dari pegawai atau penyelenggara negara, lan jdih.polkam.go.id cc. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal pegawai atau penyelenggara negara melaporkan penolakan gratifikasi, meneruskan laporndiseminasikan atau mensosialisasikan kebijakan kementerian koordinator terkait dengan gratifikasi kepada pegawai dan penyelenggara negara lingkungan kementerian koordinator, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnymelakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian koordinator, memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada menteri koordinator, il. menindaklanjuti laporan dari whistleblowing system, instansi yang berwenang, dan atau masyarakat terkait adanya dugaan praktik gratifikasi lingkungan kementerian koordinator, menyampaikan laporan tahunan pengendalian gratifikasi kepada menteri koordinator melalui sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, dan lan jdih.polkam.go.id melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan komisi pemberantasan korupsi atas nama menteri koordinator dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi. unit pengendalian gratifikasi terdiri atas: penanggung jawab, ketua: cc. anggota, dan sekretariat. penanggung jawab unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. ketua unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh inspektur. anggota unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit berjumlah (lima) orang yang terdiri dari pejabat fungsional auditor dan pejabat lainnya yang ditetapkan. sekretariat unit pengendalian gratifikasi beranggotakan paling banyak (tiga) orang. susunan keanggotaan unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri koordinator. bab pelaporan gratifikasi pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan oleh pegawai atau penyelenggara negara yang bekerja lingkungan kementerian koordinator untuk jenis gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kepada unit pengendalian gratifikasi. lan jdih.polkam.go.id laporan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara: manual, atau elektronik. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (tujuh) hari kerja terhitung tanggal diterimanya gratifikasi oleh pegawai atau penyelenggara negara yang bersangkutan. unit pengendalian gratifikasilaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam harus dicatat dan dilakukan revi oleh unit pengendalian gratifikasi paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan gratifikasihasil revi sebagaimana dimaksud pada berupa rekapitulasi laporan paling sedikit memuat: identitas pelapor, data penerimaan gratifikasi, lan jdih.polkam.go.id
cdor) jdih.polkam.go.id:rotokol dan pengamanan,or) jdih.polkam.go.idb deputi bidang koordinasi politik dalam negeri bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi om\| jdih.polkam.go.idmantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang politik dalamor) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi demokrasi dan organisasi kemasyarakatandan asisten deputi koordinasi otonomi khususor) jdih.polkam.go.idor) jdih.polkam.go.iddemokrasi dan organisasi kemasyarakatan or) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi demokrasi d dan organisasi kemasyarakatankemasyarakatdan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penguatan demokrasi, kelembagaan demokrasi, dan organisasi kemasyarakatan. asisten deputi koordinasi demokrasi dan organisasi kemasyarakatan terdiri atas: bidang penguatan demokrasi dan kelembagaan demokrasi, bidang pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan kelompok jabatan fungsionalor) jdih.polkam.go.iddemokrasi dan kelembagaan demokrasi. bidang pengawasrganisasi kemasyarakatandan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan pemerintahan daerah. asisten deputi koordinasi desentralisasi dan otonomi daerah terdiri atas: bidang desentralisasi, bidang otonomi daerah, dan kelompok jabatan fungsionaldaerah dan pemerintahan daerah. bagian keenam asisten deputi koordinasi pengelolaan pemilihan umum dan penguatan partai politik or) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan penguatan partai politikbidang penguatan partai politik, dan kelompok jabatan fungsional. or) jdih.polkam.go.id, cc. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanor) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanbidang otonomi khusus papua dan papua barat, dan kelompok jabatan fungsionalpapua dan papua barat. or)pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang politik luaror) jdih.polkam.go.iddan asisten deputi koordinasi kerja sama hubungan multilateror) jdih.polkam.go.idor) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama bilateral dan regional asia, pasifik, afrika, dan timur tengah. or) jdih.polkam.go.idkelompok jabatan fungsionalsia dan pasifik.eropor) jdih.polkam.go.id eropa, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama bilateral dan regional amerika dan eropakelompok jabatan fungsionalmerikor) jdih.polkam.go.id politik, pertahanan, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia asepertahanan, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia asean: dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama politik, pertahanan, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia asean. asisten deputi koordinasi kerja sama asean terdiri atas: bidang kerja sama politik dan pertahanan asean, bidang kerja sama hukum, keamanan, dan hak asasi manusia asean: dan kelompok jabatan fungsional. bidang kerja samaolitik dan pertahanan asean. bidang kerja samahukum, keamanan, dan hak asasi manusia asean. or) jdih.polkam.go.id bagian ketujuh asisten deputi koordinasi kerja sama hubungan multilateral asisten deputi koordinasi kerja sama hubungan multilaterhubungan multilater: dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. asisten deputi koordinasi kerja sama hubungan multilateral terdiri atas: bidang kerja sama politik, keamanan, dan pertahanan internasional, bidang kerja sama hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan internasional, dan kelompok jabatan fungsional. or) jdih.polkam.go.idor) jdih.polkam.go.id bidang kerja samapolitik, keamanan, dan pertahanan internasional. bidang kerja samahukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan internasional.or)pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang hukum dan hak asasi manusidan asisten deputi koordinasi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. bagian ketiga sekretariat deputi or) jdih.polkam.go.idor) jdih.polkam.go.idor) jdih.polkam.go.id yang terkait dengandan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang materi hukum privat dan hukum publik. asisten deputi koordinasi materi hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsionalgakan hukum.r) jdih.polkam.go.id penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukumkasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum. asisten deputi koordinasi penegakan hukum terdiri atas: bidang pemberdayaan aparatur hukum, dan kelompok jabatan fungsionalmberdayaan aparatur hukum.or) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang hukum internasional publik dan privat. asisten deputi koordinasi hukum dan perjanjian internasional terdiri atas: bidang hukum internasional publik, bidang hukum internasional privat, dan kelompok jabatan fungsional. bidang hukum internasional pubublik. bidang hukum internasional privrivat. bagian ketujuh asisten deputi koordinasi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia or) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi pemajuan dan: dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. asisten deputi koordinasi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsionalor) jdih.polkam.go.idpemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pertahanan negaror) jdih.polkam.go.id tata ruang pertahanan, dan asisten deputi koordinasi kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahananor) jdih.polkam.go.idor) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang doktrin dan strategi pertahananbidang strategi pertahanan, dan kelompok jabatan fungsionalor) jdih.polkam.go.id pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu bidang doktrin pertahanan.dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kontra intelijen dan ancaman terhadap negara. or) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi intelijen pertahanan terdiri atas: bidang kontra intelijen, bidang ancaman terhadap negara, dan kelompok jabatan fungsional.yelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan. bidang ancaman terhadapancama dan tata ruang pertahanan. or) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang wilayah perbatasan, pengelolaan pulau pulau kecil terluar, dan tata ruang pertahananbidang tata ruang pertahanan, dan kelompok jabatan fungsionalpertahanan bidang wilayah perbatasan dan pengelolaor) jdih.polkam.go.idkuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan. asisten deputi koordinasi kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan terdiri atas: or) jdih.polkam.go.id bidang kekuatan dan kemampuan pertahanan, bidang kerja sama pertahanan, dan kelompok jabatan fungsionalertahanan.or) jdih.polkam.go.idmantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidangdan or) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi penanganan konflik dan keamanan transportasior) jdih.polkam.go.id: subbagian perencanaan, dan subbagian pemantauan dan evaluasior) jdih.polkam.go.idorganisasi, biro hukum, persidangan, dan hubungan masyarakat,penyerangan, dan pengintegrasian rencana programlaporan pelaksanaan rencana kinerjac. evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal: dan or) jdih.polkam.go.id: subbagian dukungan administrasi, dan subbagian pelaporansubbagian pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan pelaporan kegiatan dan dukung.dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasionalkelompok jabatan fungsional. or) jdih.polkam.go.idtelijen keamanan.dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penanganan kejahatan konvensional dan or) jdih.polkam.go.id penanganan kejahatan terhadap kekayaan negarabidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kelompok jabatan fungsional.laksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi or) jdih.polkam.go.id, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasakelompok jabatan fungsionalransnasional. or) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penanganan konflik, kontingensi konflik, dan keamanan transportasbidang penanganan keamanan transportasi, dan kelompok jabatan fungsional. or) jdih.polkam.go.idamanan transportasi.or) jdih.polkam.go.idpemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kesatuan bangdan asisten deputi koordinasi kesadaran bela negaraor) jdih.polkam.go.idor) jdih.polkam.go.idrencanaanpengelolaan data dan informasi. biro perencanaan dan organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keempat biro hukum, persidangan,masyarakat menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan produk hukum selain peraturan perundang undangan, pelaksanaan kerja sama dan pemberian advokasi hukum, cc. publikasi informasi hukum dan evaluasi peraturan perundang undangan dan produk hukum selain peraturan perundang undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan layanan persidangan. biro hukum, persidangan, dan hubungan masyarakat terdiri atas: bagian persidangan, or) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang materi wawasan kebangsaan serta etika dan karakter bangsa. or) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi wawasan kebangsaan terdiri atas kelompok jabatan fungsionalpelaksanapenyiapan pengendalidan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan. asisten deputi koordinasi mempertegas ke bhinneka an terdiri atas kelompok jabatan fungsional. or) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat. asisten deputi koordinasi kewaspadaan nasional terdiri atas: bidang peningkatan kewaspadaan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional. bidang peningkatanor) jdih.polkam.go.iddan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan. asisten deputi koordinasi kesadaran bela negara terdiri atas: bidang kesadaran bela negara lingkungan or) jdih.polkam.go.id masyarakat, bidang kesadaran bela negara lingkungan pekerjaan dan pendidikan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang kesadaran bela negara lingkungmasyarakat. bidang kesadaran bela negara lingkungan pekerjaan dan pendidikpekerjaanor) jdih.polkam.go.idmantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidangrdan or) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi peningkatan pelayanan publikor) jdih.polkam.go.idr) jdih.polkam.go.id informasi publikdan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang informasi publik, media massa, dan media sosial. asisten deputi koordinasi informasi publik dan media massa terdiri atas: bidang media massa dan media sosial, dan kelompok jabatan fungsional. bidang media massa dan media sosimedia massa dan media sosialor) jdih.polkam.go.id bagian hubungan masyarakat dan media, dan kelompok jabatan fungsional. bagian persidangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, ketatausahaan, rekapitulasi kegiatan persidangan, fasilitasi penyiapan naskah persidangan, perekaman, transkrip, penyusunan risalah persidangan, dan pengelolaan hasilrencanaan dan pelaksanaan persidangan tingkat menteri dan tingkat pimpinan tinggi madya, dan pendokumentasian administrasi, ketatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan, pengelolaan dan penyajinaskah pidato presiden: dan cc. pelaksanaan perekaman, transkrip, dan notulensi persidangan serta penyusunan dan pengelolaan risalah persidangan. bagian persidangan terdiri atas: subbagian pengelolaan persidangan, subbagian naskah persidangan, dan cc. subbagian risalah persidangan. subbagian pengelolaan persidangan mempunyai tugas merencanakan dan mengelola persidangan tingkat or) jdih.polkam.go.id, penyiapan: dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang telekomunikasi, informatika, dan keamanan siber. asisten deputi koordinasi telekomunikasi dan informatika terdiri atas: bidang telekomunikasi, bidang informatika dan keamanan siber, dan kelompok jabatan fungsionalelekomunikasi. or) jdih.polkam.go.id bidang informatika dan keamanan siberformatika dan keamanan siberpemerintahandan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan, penatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur. or) jdih.polkam.go.id asisten deputi koordinasi tata kelola pemerintahan terdiri atas kelompok jabatan fungsionallayanan publikdan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administraskelompok jabatan fungsional. or) jdih.polkam.go.idrogram dan reformasi birokrasi peningkatan pelayanan barang dan jasa. bab inspektorat kedudukan, tugas, dan fungsi inspektorat merupakan unsur pengawas. inspektorat dipimpin oleh inspektur. inspektur sebagaimana dimaksud padaor) jdih.polkam.go.idoordinator. staf ahli bidang ideologi dan konstitusab jdih.polkam.go.idsumber daya alam dan lingkungan hidup. bab xiii kelompokberdasark. om\| jdih.polkam.go.idet. peta proses bisnis penanganan isu antar kementerian lembaga diatur oleh menteri koordinator. or) jdih.polkam.go.idlembagaor)bawah koordinasi kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanandan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada oleh menteri koordinator dilaporkan kepada presiden. kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamkementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.or) jdih.polkam.go.iddengan kementerian lembaga lain yang terkaitalor) jdih.polkam.go.id menteri dan tingkat pimpinan tinggi madya, dan mendokumentasikan administrasi, ketatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan. subbagian naskah persidangan mempunyai tugas mengelola dan menyajikdokumen naskah pidato presiden. subbagian risalah persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman, transkrip, dan notulensi persidangan serta menyusun dan mengelola risalah persidangan. bagian hubungan masyarakat dan media mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi urusan kehumasan meliputi hubungan masyarakat, peliputan, publikasi, dan dokumentasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian hubungan masyarakat dan media menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan layanan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik, pelaksanaan peliputan, mobilisasi media, konferensi pers, dan pelayanan informasi kepada media, dan cc. pelaksanaan publikasimasyarakat dan media terdiri atas subbagian hubungan masyarakat. or) jdih.polkam.go.idinspektur, asisten deputi, dan sekretaris deputikoordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh menteri koordinator sesuai dengan or) jdih.polkam.go.id ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri koordinatoradministrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri koordinatorbab xvii pendanaanxviii ketentuan lain lain or) jdih.polkam.go.id. kepalausunan organisasi dan tata kerja jabatan administrator dan jabatan pengawas yang belum disetarakan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan or) jdih.polkam.go.id menteri koordinator ini, berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang undangan mengenai penyelarasan karier prajurit tentara negara indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia jabatan fungsional pada instansi pusat tertentu. bab xix ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri koordinator ini berlaku, jabatan dan berdasartetap berlaku sepanjang belum diubah dan digantior) jdih.polkam.go.idbabindonesia (an patri hukum, persidangan, dan hubungan kelembagaan, nat mao hukum mas struktur organisasi kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan staf ahli bidang ketahanan nasional staf ahli bidang kedaulatan wilayah dan staf ahli bidang sumber daya manusia dan koordinatordeputi deputi bidang koordinasi bidang koordinasi bidang koordinasi bidang koordinasi keamanan dan bidang koordinasi komunikasi, politik dalam hukum dan hak politik luar negeri pertahanan negara ketertiban kesatuan bangsa informasi, dan negeri asasi manusia masyarakat aparatur mas alia jdih.polkam.go.id struktur organisasi sekretariat kementerian koordinator sekretariat kementerian koordinator biro biro perencanaan dan hukum, persidangan, biro dan hubungan umum organisasi masyarakat koordinator dan bagian bagian bagian ana apa bagian man kelor hubungan tata usaha dan pengadaan dan ban akan pet eta persidangan masyarakat dan media protokol rumah tangga oto subbagian subbagian subbagian pengelolaan hubungan protokol dan subbagian persidangan masyarakat pengamanan subbagian subbagian subbagian naskah ata usaha barang milik persidangan pimpinan negara subbagian risalah per arak kan ka) eni kelompok persidangan jabatan fungsional penta most latar dan pee elon bnn peri jabatan fungsional \| mas alia jdih.polkam.go.id struktur organisasi deputi bidang koordinasi deputi politik dalam negeri bidang koordinasi politik dalam negeri sekretariat deputi bidang koordinasi politik dalam negeri dan evaluasi administrasi nasional hak subbagian subbagian dukungan pemantauan dan . administrasi evaluasi asisten deputi asisten deputi asisten deputi koordinasi pengelolaan pemilihan asisten deputi koordinasi demokrasi dan koordinasi desentralisasi dan umum dan penguatan partai koordinasi otonomi khusus organisasi kemasyarakatan otonomi daerah politik bidang penguatan demokrasi dan bidang pengelolaan pemilihan bidang otonomi khusus aceh, lema aan domani bidang desentralisasi umum dan pemilihan kepala daerah khusus ibukota jakarta, daerah dan daerah istimewa yogyakarta bidang pengawasan organisasi bidang otonomi daerah bidang penguatan partai politik bidang otonomi khusus papua kemasyarakatan dan papua barat ana ana mesageaaar, mapan ane man mengenal uas pama nada ran laki nan pan nan mana kana maa na" sarah koordinator.dan lai aaa koordiratordan koordinator jar koordinator dan oot aan adanya got pon mama oom gatot kata nan man nga kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan. fungsional. kelompok jabatan fungsional. kelompok jabstari. ring tonal anna pena pan pada pen ppn aan pan ane pep ena aan pen pap (an ana ona pama mas ala jdih.polkam.go.id struktur organisasi deputi bidang koordinasi deputi politik luar negeri bidang koordinasi politik luar negeri sekretariat deputi bidang koordinasi politik luar negeri koordinator dan bagian paha hae administrasirja sama asia, koordinasi kerja sama amerika koordinasi kerja asean koordinasi kerja sama pasifik, dan afrika dan eropa multilateral bidang kerja sama bilateral asia bidang kerja sama bilateral bidang kerja sama politik dan bidang kerja sama politik, dan pasifik amerika pertahanan asean internasional bea ona ordo kena dea tata panen one bidang kerja sama hukum bidang kerja sama hukum, hak aer ken anak lam sub. koordinator. kelompok. ) sub. koordinator kelor po. keamanan, dan hak asasi asasi manusia, dan kemanusiaan dea kara akan nba akan keren akn kena ana, kan ana ana pan ama maa koordinator dan kaa (en kebordmator dai mana mart sub koordinator kelompok sub koordinator kelompok xx) pan neta maa (ee jabatan fungsional see jabatan unesiohal mak eka rekan kkr kaa ala jdih.polkam.go.id subbagian hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan layanan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik,dan pelaksanaan pengelolaan keuangan. biro umum terdiri atas: bagian tata usaha dan protokol, bagian pengadaan dan rumah tanggaor) jdih.polkam.go.id struktur organisasi deputi bidang koordinasi deputi hukum dan hak asasi manusiarei bagian aaa hate on) kelompok jabatan administrasi subbagian dukungan administrasi asisten deputi asisten deputi asisten deputi koor asisten deputi dan koordinasi materi hukum koordinasi penegakan hukum koordinasi hukum internasional no0 jua perlindungan hak asasi manusia apa manan kena anna bidang pemberdayaan aparatur bidang hukum internasional esa men per aaa mua mana pen pon ena tea kelompok batak pumtesionak hukum publik skelornpok jabatan pung kotak ena pee ran aan aan koordinator daa bidang hukum internasional ka. roof ratothoat hms ke) ban esketampok jabatan kuntilanak privat aaa sae mpn koordinator dan ooe ciratotoaan aaa ahm kelompok jabatan fungsional: apa ot) pak eka arah ala jdih.polkam.go.id struktur organisasi deputi bidang koordinasi deputi pertahanan negara bidang koordinasi pertahanan negara sekretariat deputi bidang koordinasi pertahanan negara bagian ron ran d. kelompok jabatan. xl administrasi meankuatan, koordinasi doktrin dan strategi koordinasi wilayah perbatasan koordinasi intelijen pertahanan kemampuan, dan kerja sama pertahanan dan tata ruang pertahanan pertahanan bidang doktrin pertahanan bidang kontra intelijen bidang wilayah perbatasan bidang kekuatan dan kemampuan pertahanan bidang strategi pertahanan bidang kara terhadap bidang tata ruang pertahanan bidang kerja sama pertahanan ann pemain pan aan knee aaa pan nan panai naam maa ordinat dan (ma ama koordinator dah lan aaa koordinator dan maka urea petaka aaoofhmatot maa tahta kok mat lan (ma maa adil atom gara kaa roof takut kiat aga eta jap snn men rena ega opa ine kelompok jabatan. kungsiohak kelompok jabatan. fungsioriat. kelompok jabatan puhgsidnat:. kelompok jabstari. eringsional:. pan para epa naa dna nna aaa nan ann aan kelana nanda enne dik stan naa aaa nan nan aan (kaa lan hama ham maa mama kaa maa aaa aaa ara nan ala jdih.polkam.go.id struktur organisasi deputi bidang koordinasi deputi keamanan dan ketertiban masyarakatbagian perencanaan bagian kelompok jabatan dan evaluasi administrasi etd see subbagian subbagian dukungan perencanaan administrasi subbagian subbagian pemantauan dan pel evaluasi laporan asisten deputi asisten deputi asisten deputi asisten koordinasi intelijen keamanan, koordinasi penanganan kejahatan koordinasi penanganan kejahatan piston perlu koordinasi penanganan konflik bimbingan masyarakat, dan konvensional dan kejahatan transnasional dan kejahatan dan keamanan transportasi obyek vital nasional terhadap kekayaan negara luar biasa bidang intelijen keamanan bidang penanganan kejahatan bidang penanganan kejahatan bidang penanganan konflik dan konvensional transnasional kontingensi konflik pen keke kek aekakaarka eee eka read eka kaa peti pir koordinator dat dee bidang penanganan kejahatan koordinator dat bidang penanganan keamanan kak kelompok jabatan funtsidiat. terhadap kekayaan negara kelompok jabatan ride sosial: transportasi oonipok jabatan fungsional. kelompok jabatan amg kota pee snn pen ekr jaa ana eee non pnp pen pte koordinator dan mama ordo edan mta mah ftamalot mata wna eme magna nenek aaa kelompok jabatan. friinpsibial. h kefornpok jabatan fraksional. jad onal. pai oloimpok adalan month dadap mana an) ape aan mana mua mana mas . ala jdih.polkam.go.id struktur organisasi deputi bidang koordinasi deputi kesatuan bangsa bidang koordinasi kesatuan bangsa sekretariat deputi bidang koordinasi kesatuan bangsa bea mete tani kelompok jabatan: dan evaluasi administrasi meng mena subbagian subbagian dukungan perencanaan administrasi asisten deputi kitke bhinneka an aan nam ann nia pmk kode atom dan par maa koordinator dan bidang kata bid kesan bela (aaa koofoaratot gan korte mia tan bidang peningkatan kewaspadaan bidang kesadaran bela negara dat kelompok jabatan fungsional diri pok jabatan funesiial: akan lingkup kat bea aaa pen masyarakat lingkungan masyarakat kanan sarana sasak aaa aed bidang kesadaran bela negara pesan koordinator dah lingkungan pekerjaan dan kelompok jabatan frg sioridl:. mpok adalah so1la pena aka men ann kelompok jabatan fungsional! apn ana mua ana ala jdih.polkam.go.id struktur organisasi deputi bidang koordinasi deputi komunikasi, informasi, dan aparaturbagian perencanaan mean kanan evaluasi administrasi bata alm han subbagian subbagian dukungan pemantauan dan administrasi evaluasi asisten deputi asisten deputi asisten deputi asisten deputi koordinasi informasi publik dan koordinasi telekomunikasi dan koordinasi tata kelola koordinasi peningkatan media massa informatika pemerintahan pelayanan publik ana pete koordinator dan bidang peningkatan pelayanan bidang media massa bidang telekomunikasi kelompok jabatan: fungsional barang dan jasa nae pena aaa keoidiator dar koordinator dari oot ata aaa4 mom mook atom oat bidang informatika pantat pan dan ppa dika kelompok jabatan pahgsidnal" ken kelamaan batan kung adapun ketarmpok halaman pangatdnak aaa apr nan maa ran kek nur ane urn nan benar koordinator dan lan ananta mati maa kelompok jabatan. fungsional. tanduk ada eni mas mo1t at: kena man nun ant mas ala jdih.polkam.go.id struktur organisasi inspektorat pakar kakek pan eng naa ane mpg nenek aan penata kaa aaa aaa aaarepublik indonesia kepala biro hukum, persidangan, dan hubungan ttd kelembagaan, aura! moh. mahfud sidik mustofa mam ala jdih.polkam.go.id
tan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri koordinator bidang politik hukumaturan presiden nomor tahun tentang komisipolitik, hukum, dan keamanan nomo dan keamanan nomor tahun tentang penetapan peringkat grade jabatan sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia adalah pegawai yang secara fungsional berada bawah dan bertanggung jawab kepada komisi kejaksaan republik indonesia, pegawai. jdih.polkam.go.id almis tea menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesiagawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesiatidak diberikan kepada pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia yang: nyata nyata tidak mempunyai tugas pekerjaan jabatan tertentu sekretariat komisi kejaksaan republik indonesiasekretariat komisi kejaksaan republiksiun terhitung mulai tanggal pensiun). bab hari dan jam kerja serta pencatatan kehadiran bagian kesatu hari dan jam kerja hari dan jam kerja sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia, dan keamanan ditentukan (tujuh koma lima) jam perhari atau (tiga puluh tujuh koma lima) jam berminggu dan diatur sebagai berikut: hari senin sampai dengan hari kamis pukul wib istirahat pukul wib hari. jdih.polkam.go.id menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia hari jumat pukul wib istirahat pukul wibsurat edaran sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, pegawai yang terlambat datang, diberikan kelonggaran waktu paling lama (tiga puluh) menit dari ketentuan jam masuk dan dicatat sebagai kekurangan jam kerja, kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud pada wajib diganti dan dipenuhi oleh pegawai yang bersangkutan pada saat setelah jam kepulangan pada hari yang sama sesuai dengan lamanya kekurangan jam kerja pegawai tersebut, apabila pemenuhan kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, maka dianggap sebagai kekurangan jam kerja,jam kerja dihitung mulai menit pertama dari ketentuan masuk menurut jam kerja, pemenuhan kekurangan jam kerja pada masa kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada meniadakan ketentuan penjatuhan pemotongan tunjangan kinerja,dengan surat edaran sekretaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. bagian kedua pencatatan kehadiran setiap pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran, penanggungjawab pencatatan kehadiran pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia adalah kepala bagian umum padaditerusk(dua belas) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal (dua belas) jatuh pada hari libur,, sidik jari tidak terekam dalam mesin pencatat kehadiran, terjadi. jdih.polkam.go.id menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia terjadi keadaan kahar force majeure)dan tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya,kepala sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia kepala bagian umum paling lambat pukul wib hari berikutnya. pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesiaperintah penugasan ataujenis jenis tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kunjungan kerja daerah dan atau luar negeri, koordinasi dengan kementerian lembaga lain, konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas tugas nonlitigasi, sosialisasi: supervisi, inspeksi, peliprapat, seminar, ceramah, focus group discussion, dan workshop: mengajar dan atau penelitian dalam mendukung tugas kedinasan, penyuluhan, dan, il. tugas tugas lain, baik dalam maupun luar negeri. . jdih.polkam.go.id menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia yang karena alasan yang sahalasan yang sah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: keperluan keluarga inti (orang tua, mertua, anak, suami, istri, kakak, adik), tetangga dekat meninggal dunia, keadaan kahar. pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia yang telah mendapatkan ijin cuti, wajib menyampaikan surat ijin cuti(satu) hari kerja sebelum melaksanakan cutikepala sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia kepala bagian umum. bab iiibab iii pembayaran tunjangan kinerja pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan oleh kepala sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia kepala bagian umum, paling lambat setiap tanggal (dua puluh) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal (dua puluh) jatuh pada hari liburbab pelanggaran dan sanksi bagian pertama pelanggaran pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia dianggap melakukan pelanggaran apabila: kekurangan jam kerja karena terlambat datang, kekurangan jam kerja karena pulang sebelum waktunya, tidak masuk kerja, kecuali karena alasan kedinasan dan alasan yang sah, meninggalkan pekerjaan pada jam kerja, tidak mencatatkan kehadiran. pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesiayo, sebesar besarnya dalam satu bulan. bagian kedua sanksi pelanggaran hari dan jam kerja untuk setiap kali kekurangan jam kerja karena terlambat datangterlambat. jdih.polkam.go.id menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia terlambatterlambatterlambatterlambatuntuk setiap kekurangan jam kerja karena pulang sebelum waktunyapulang sebelum waktunyapulang sebelum waktunyapulang sebelum waktunyapulang sebelum waktunyaenamtujuhlebih dari (tujuh) kali, dikenakan sanksi tidak mendapatkan tunjangan kinerja pada bulan tersebut. untuk setiap kali tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja dari jumlah tunjangan selama (satu) bulan sebesar untuk alasan yang sah, sebanyak (tigsebanyak (empattanpa alasan yang sah,lebih dari (lima) kali, dikenakan sanksi tidak mendapatkan tunjangan kinerja pada bulan tersebut. bab pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh tim penegakan disiplin dan kode etiknegakan disiplin dan kode etik dan kode etik. bab ketentuan lain pegawai sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia yang melakukandari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya. . jdih.polkam.go.id dok tas menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia. bab von aang politik, hukum, dan keamanan baik indonesia, tar roof joko anto diundangkan jakarta pada tanggal menteri hukum dan hak asasi manusia amir syamsuddin berita negara republik indonesia tahun nomor jdih.polkam.go.id
lan pn, aa sat kp. presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang proyek taman makam pahlawan nasional monumen pahlawan nasional presiden republik indonesia, menimbang bahwa dipandang perlu mengatur lebih lanjut pengawasan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban proyek taman makam pahlawan nasional monumen pahlawan nasional, agar dapat berjalan lebih lancar dan tertib sesuai dengan rencana induk yang ditetapkanroyek taman makam pahlawan nasional monumen pahlawan nasional. babi ketentuan umum proyek taman makam pahlawan nasional monumen pahlawan nasional, selanjutnya dalam keputusan presiden ini disingkat proyek tmp. nasional, dilaksanakan berdasarkan rencana induk yang disetujui oleh presiden. . pelan hum presiden republik indonesia pembangunan monumen pahlawan nasional merupakan bagian yang se rasi dari suatu kesatuan pembangunan taman makam pahlawan nasional secara menyeluruh. bab kelembagaan, tugas dan susunan pengawasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban proyek tmp. rasio nal diselenggarakan oleh team pengawas proyek penanggungjawab pelaksanajl) team pengawas proyek terdiri dari menteri pertahanan keamanan, menteri sosial, dan menteri sekretaris negara, dengan tugas se bagai berikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tmp. rasio nal berdasarkan rencana induk dan kebijaksanaan yang disetujui oleh presiden memberikan petunjuk petunjuk pelaksanaan kepada penanggungjawab pelaksana proyek. dalam melaksanakan tugasnya, team pengawas proyek bertanggungjawab kepada presiden. (l) penanggungjawab pelaksana proyek adalah gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta raya dengan tugas sebagai berikut bertanggungjawab . presiden republik indonesia bertanggungjawab atas penyelesaian proyek tmp. nasional sesuai dengan rencana induk yang disetujui oleh presiden mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek tmp. nasional. penanggungjawab pelaksana proyek dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden dan sehari hari menerima serta mengindahkan petunjuk petunjuk yang diberikan oleh team pengawas proyek. (l) gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta raya selaku penanggungjawab pelaksana proyek, dibantu oleh suatu direksi proyek yang terdiri dari wakil dari pemerintah daerah khusus ibukota jakarta raya sebagai ketua merangkap anggota wakil dari departemen pertahanan keamanan sebagai anggota wakil dari departemen sosial sebagai anggota wakil dari departemen pekerjaan umum dan tenaga listrik sebagai anggota wakil dari sekretariat negara sebagai anggota. tugas dan tata kerja direksi proyek diatur lebih lanjut oleh penanggungjawab pelaksana proyek. bab iii anggaran proyek tmp nasional dibiayai dari anggaran pemerintah yang disalurkan melalui dan pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh menteri sekretaris negara. bab iv. ra) nyi sera kp.diatur da menimbang bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi ketua dan anggota mahkamah pelayaran sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya masing masing. mengingat undang undang dasar ordonnantie den pada voor scbeepvaart tbl. jo. tbl. sebagaimana telah diubah dan ditambah. mulan yes sat presiden republik indonesia kepada ketua dan anggota mahkamah pelayaran diberikan tunjangan jabatan tiap bulan. besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam bagi ketua mahkamah pelayaran adalah rp. (enam puluh ribu rupiah) sebulan. anggota mahkamah pelayaran adalah rp. (empat puluhthe establishment international fun,sidang inter governmental maritime consultation organization yang telah diadakan brussels pada tanggal desember telah menghasil'" bahwa konvensi tersebut memuat ketentuan ketentuan tentang ganti rugi yang diwajibkan kepada pemilik kapal yang menimbulkan pengotoran atau pencemaran sepanjang pantai yang ditimbulkan oleh minyak yang berasal dari kapal bahwa karena lalu lintas kapal kapal tangki sepanjang perairan indonesia semakin meningkat yang mungkin dapat menimbulkan pengotoran minyak berasal dari kapal kapal tersebut, maka pemerintah republik indonesia memandang perlu untuk mengesahkan konvensidepartemen keuangan pada umumnya dan direktorat jenderal pajak pada khususnya, dipandang perlu merubah dan atau menambah struktur organisasi direktorat jenderal pajak, sebagaimana termaksud dalam lampiran surat keputusan presidium kabinet nomor u kepmemutuskanmerubah dan atau menambah struktur organisasi direktorat jenderal pajak pada departemen keuangan sebagaimana tersebut dibawah ini (l) tingkat pimpinan direktorat jenderal. dalam menyelenggarakan pimpinan direktorat jenderal, kepada direktur jenderal pajak dapat diperbantukan beberapa tenaga ahli pajak jang bertugas membantu direktur jenderal pajak mengenai masalah masalah khusus sesuai dengan bidang keahlian jang bersangkutan. untuk . presiden republik indonesia untuk melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas direktorat jenderal, direktur jenderal pajak dapat dibantu oleh beberapa orang inspektur dinas l'hyun jang halkedud akan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal pajak. tingkat direktorat. direktorat direktorat dilingkungan direktorat jenderal pajak dikelompokkan kembali, sehingga tersusun sebagai. berikut direktorat pajak langsung, direktorat pajak tidak langsung, direktorat perencanaan penerimaan dan penagihan, direktorat pengusutan dan penguasaan wilayah, direktorat hukum dan hubungan perpajakan internasional. tingkat aparatur pelaksana daerah. untuk menyelenggarakan tugas tugas direktorat jenderal pajak daerah dibentuk kantor kantor jang terdiri dari inspektorat daerah pajak., kantor inspeksi pajak. disamping kantor kantor tersebut diatas, dapat dibentuk kantor lelang negara, sesuai dengan perkembangan kebutuhan. kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tata kerdja dari direktorat jenderal pajak sebagai pelaksanaan.lebih lanjut atas keputusan presiden ini, akan diatur oleh menteri keuangan, setelah mendengar menteri negara urusan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara. jumlah anggaran belanda jang telah ditetapkan untuk direktorat jenderal pajak tidak berubah atau bertambah dengan perubahan dan atau penambahan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden ini. . lan mp3 na7 ny) seradjakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia ttd soeharto jendral tni
keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengesahan "statues the world tourism organization (anggaran dasar organisasi kepariwisataan sedunia) presiden republik indonesia, membaca: surat menteri luar negeri tertanggal april nomor perihal permintaan pengesahan anggaran dasar world tourism organisation": menimbang: bahwa sebagai hasil sidang international union official travel organisations yang diadakan mexico city pada tanggal sampai dengan tanggal september pemerintah republik indonesia telah menerima," statutes the worlds tourism organisation" anggaran dasar organisasi kepariwisataan sedunia): bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf atas: mengingat: dan undang undang dasar amanat presiden republik indonesistatutes the world tourism organisation" anggaran dasar organisasi kepariwisataan sedunia) tertanggal september sebagaimana terlampir pada keputusan presiden ini. kedua keputusan presidenomando koperasi pemulihan keamanan dan ketertiban presiden republik indonesia menimbang bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pimpinan dan pengendalian operasional pemulihan keamanan dan ketertiban dalam menghadapi keadaan umum dewasa ini, dipandang perlu untuk merubah organisasi kopkamtib seperti yang ditetapkan dalam keputusan presiden tahun serta mencabut keputusan presiden tahunlagi atas. . mulan yaz tana presiden republik indonesia mencabutkomando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. merubah keputusan presiden nomor tahun sehingga berbunyi sebagai berikut (l) dalam melaksanakan tugasnya pangkomkamtib dibantu oleh kepala staf kopkamtib yang dijabat oleh perwira tinggi abri yang diangkat oleh presiden kepala staf kopkamtib dibantu oleh staf kopkamtib yang dalam pelaksanaan sehari hari dilakukan oleh suatu staf harian. pembagian tugas dan susunan organisasi staf kopkamtib diatur oleh pangkopkamtib. ttd soehartopresiden republik indonesia, membaca surat menteri luar negeri tanggal maret nomor menimbang bahwa pada tanggal desember budapest yang telah ditandatangani budapestl.plant protection convention" yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia roma presiden republik indonesia, membaca surat menteri luar negeri tertanggal november nomor perihal ratifikasi international plant protection convention, menimbang: bahwa pada tanggal desember pemerintah republik indonesia telah menandatangani international plant protection convention, maka sesuai dengan ketentuan xii konvensi tersebut diatas dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut:international plant protection convention", yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia romperlu menetapkan besarnya ongkos naik hadji untuk tahun mengingat alat undang undang dasar memutuskan (l) untuk musim hadji tahun besarnya ongkos naik hadji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar rp. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali dari jemaah sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) dan dana dana untuk kepentingan ummat islam(l) untuk musim hadji tahun besarnya ongkos naik hadji dengan kapal udara adalah sebesar rp. (tiga ratus tudjuh puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali dari jemaah sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). man na7 presiden republik indonesia pembayarannya 1971 berjumlah rp.d soeharto jenderal tni
bgen bagian utara selat malaka presiden republik indonesia, membaca surat menteri pertambangan tanggal desember nomor s.d. perihal hasil bangkok dan kualalumpur,: menimbang bahwamaka pada tanggal desember kualalumpur telah ditanda tangani suatubahwa . daftar baysebagai hasil penandatanganankualalumpur pada tanggal desember sebagaimana terlampir pada surat keputusan presiden ini. kedua . ptnan wbidang pemberian hak pengusahaan hutan presiden republik indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan kebijaksanaan baru bidang pemberian hak pengusahaan hut: . lan tatar! wiuran hasil hutanbidang pemberian hak pengusahaan hutan. . mean tatar! nya wat ebi presiden republik indonesia hak pengusahaan hutan, selanjutnya dalam keputusan presiden ini di sebut hph, meliputi kawasan hutan baik yang sudah ditumbuhi hutan maupun yang belum. jl) pemegang hph pada dasarnya mengusahakan sendiri areal hutan yang dikatakan kepadanya. pemegang hph dapat bekerjasama dengan perusahaan nasional bidang pemungutan hasil hutan ( logging ) atas dasar hubungan kontrak. pemegang hph dapat bekerjasama dengan perusahaan nasional atau asing bidang pemungutan dan pengolahan hasil dalam bentuk perusahaan campuran joint enterprise"). kerjasama tersebut tidak boleh berakibat beralihnya hph kepada perusahaan campuran dimaksud. (l) pemegang hph harus memenuhi syarat syarat dan kewajiban ke wajibkan yang ditetapkan oleh pemerintah. pemegang hph wajib mengelola areal hutan yang dikatakan padanya berdasarkan prinsip prinsip kelestarian serta mentaati segala ketentuan bidang kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah. . lan tatar! wat presiden republik indonesia mengikutsertakan modal dana dari masyarakat dan pemerintah dapat dimungkinkan dalam rangka usaha membina perusahaan nasional pe megang hph. kepada perusahaan asing dan perusahaan nasional lain yang turut serta dalam kerjasama bidang pengusahaan hutan atas dasar hubungan kontrak maupun dalam bentuk perusahaan campuran, tetap dapat diberikan fasilitas berdasarkanperusahaan asing indonesia demikian juga perusahaan campuran yang pada saat ditetapkannya keputusan presiden ini memegang hph, diwajibkan memindahkan pemilikan sahamnya kepada perusahaan nasional selambat lambatnya (sepuluh) tahun terhitung sejak diberikannya hph, sehingga mencapai mayoritas saham sebanyak 51c (lima puluh satu persen). permohonan hph dari perusahaan campuran baik yang belum maupun yang sudah sampai pada taraf ditandatanganinya perjanjian tentang pengusahaan hutan( forestry agreement"), diselesaikan sesuai dengan kebijaksanaan baru dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun serta keputusan presiden ini. . pa) tatar! wat kp. presiden republik indonesia hph dapat dicabut kembali apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan ketentuan bidang pengusahaan hutan yang berlaku. pelaksanaan atas ketentuan ketentuan dalam keputusan presiden ini di lakukan oleh menteri pertanian dan khusus dalam hubungannya dengan dilaksanakan bersama sama dengan menteri keuangan. dengan ditetapkannya keputusan presiden ini maka segala kebijaksanaan bidang pemberian hph yang bertentangan dengan ketentuan ketentuks. nomor memutuskan: menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang tunjangan jabatan jaksa. . kv) ny) sat presiden republik indonesia kepada pegawai negeri sipil yang menjabat jabatan jaksa diberikan tunjangan jabatan jaksa tiap bulan. besarnya tunjangan jabatan jaksa sebagaimana dimaksud dalam ialah bagi jaksa agung seratus ribu rupiah) sebulan. bagi jaksa agung muda delapan puluh ribu rupiah) sebulan. bagi jaksa yang digaji menurut golongan enam puluh ribu rupiah) sebulan. bagi jaksa yang digaji menurut golongan iii empat puluh lima ribu rupiah) sebulan bagi jaksa yang digaji menurut golongan tiga puluh ribu rupiah) sebulan. kepada anggota angkatan bersenjata republik indonesia. mulan n17 presiden republik indonesia jaksa yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai jaksjaksaada saattea promotion association"li new york, delegasi pemerintah republik indonesia telah menandatangani agreement establishing the international tea promotion associinternational tea promotion association", dan pemerintah kerajaan thailand tentang penetapan garis garis batas landas kontingen antara kedua negara bagian utara selat malaka dan laut andaman presiden republik indonesia, membaca surat menteri pertambangan tanggal desember nomor sd perihal hasil bangkok dan kualalumpur., menimbang aa. bahwa sebagai hasil perundingan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand maka pada tanggal desember bangkok telah ditanda tangani suatu, sebagai hasil penandatanganan delegasi delegasi pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand bangkok pada tanggal desember sebagaimana terlampir pada surattata cara penanaman modal presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk lebih mendorong dan meningkatkan kegiatan kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing serta sebagai tindak lanjut pembentukan badan koordinasi penanaman modal sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun perlu diatur ketentuan pokok tata cara permohonan, proses penyelesaian dan pengawasan penanaman modal. mengingmemutuskan: mencabut keputusan presidium kabinet nomor ek keptata cara penanaman modal. . kan presiden republik indonesia ketentuan pokok tata cara permohonan penanaman modal dalam negeri ketentuan pokok tata cara permohonan penanaman modal dalam negeri, diatur sebagai berikut calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri menyatakan minatnya dengan menghubungi b.k.p.m. daerah untuk memperoleh keterangan mengenai kemungkinan penanaman modal dibidang usaha tertentu setelah calon penanam modal mendapatkan keterangan keterangan tentang terbukanya bidang usaha, maka calon penanam modal menghubungi notaris untuk menyelesaikan akte notaris guna pendirian badan hukum, kecuali bagi calon penanam modal yang telah mempunyai bidang usaha berbentuk badan hukum setelah memperoleh akte notaris pembentukan badan hukum, calon penanam modal mengajukan permohonan kepada b.k.p.m. daerah untuk memperoleh izin usaha sementara izin penggunaan tanah sementara izin bangunan sementara izin undang undang gangguan sementara.pusat. penyelenggaraan untuk memperoleh izin izin tersebut ad, ini, dikoordinir oleh b.k.p.m. daerah tembusan izin izin sementara tersebut ad. ini yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan oleh perwakilan departemen yang bersangkutan daerah, dikirim departemen yang bersangkutan pusat dalam lan presiden republik indonesia dalam hal calon penanaman modal akan melakukan usahanya tanpa perlukan fasilitas keringanan fiskal dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maka calon tersebut mengajukan permohonan kepada b.k.p.m daerah untuk memperoleh izin usaha tetap. permohonan calon penanam modal tersebut ad. ini teruskan oleh b.k.p.m daerah pada b.k.p.m. pusat, dengan melampirkan salinan izin izin yang telah keluarkan tersebut ad. ini besama akte notaris pembentuk badan hukum: b.k.p.m. pusat meneliti apakah permohonan tersebut ad. ini sesuai dengan ketentuan penanaman modal dalam negeri serta kebijaksanaan pemerintah yang berlaku keputusan b.k.p,m, terhadap permohonan tersebut segera diberitahukan kepada calon penanam modal yang bersangkutan apabila permohonan untuk memperoleh izin tetap tersebut dikabulkan, maka b.k.p.m. mengkoordinir penyelesaian izin izin yang meliputi izin tetap dari departemen yang bersangkutan pengesahan badan hukum p.t. oleh departemen kehakiman izin izin tersebut disampaikan oleh b.k.p.m, kepada calon penanam modal yang bersangkutan, sedangkan temuannya disampaikan kepada b.k.p.m. daerah dan instansi instansi pemerintah lainnya yang dipandang perlu. j . penyelesaian izin penggunaan tanah sementara, izin bangunan sementara dan izin undang undang gangguan sementara menjadi izin izin yang bersifat tetap koordinat oleh b.k.p.m. daerah dengan instansi pemerintah daerah yang bersangkutan bagi . presiden republik indonesia bagi para penanam modal dalam negeri yang telah mempunyai bidang usaha tertentu dan ingin memanfaatkan fasilitas keringanan fiskal dalam rangka undang undang penanaman modal dalam negeri, yang bersangkutan menyatakan minatnya juga dengan menghubungi b.k.p.m. daerah il. calon penanam modal maupun penanam modal yang berminat untuk memperoleh fasilitas fasilitas keringanan keringanan fiskal dalam rangka undang undang penanaman modal dalam negeri maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada b.k.p.m. daerah dengan mengisi formulir, sesuai dengan bentuk dan tata cara yang akan diatur lebih lanjut oleh ketua b.k.p.m. pusat dengan melampirkan akte notaris pembentukan badan hukum akte pengesahan badan hukum izin usaha sementara izin usaha tetap izin penggunaan tanah sementara'tetap izin bangunan sementara tetap izin undang undang gangguan sementara'tetap b.k.p.m. daerah setelah meneliti kelengkapan permohonan tersebut ad. ini, kemudian meneruskannya kepada b.k.p.m. pusat dengan disertai pertimbangan pertimbangan seperlunya b.k.p.m. pusat meneliti apakah permohonan fasilitas keringanan fiskal tersebut wajar untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku dibidang penanaman modal dalam negeri. keputusan b.k.p.m. terhadap permohonan tersebut segera diberitahukan kepada yang bersangkutan oo. apabila . want? presiden republik indonesia apabila permohonan untuk memperoleh fasilitas keringanan fiskal tersebut dikabulkan, maka b.k.p.m.mengkoordinir penyelesaian izin izin yang meliputi izin usaha tetap dari departemen yang bersangkutan pengesahan p.t. oleh departemen kehakimtembusan keputusan keputusan izin izin tersebut sampaikan kepada b.k.p.m. daerah dan instansi pemerintah lainnya yang dipandang perlu. keputusan keputusan izin izin tersebut ad. disampaikan oleh b.k.p.m. pusat kepada yang bersangkutan dalam hal calon penanam modal yang bersangkutan masih memiliki izin penggunaan tanah sementara, izin bangunan sementara dan izin undang undang gangguan sementara, maka penyelesaian izin izin tersebut menjadi izin tetap, dikoordinir oleh b.k.p.m. daerah dengan instansi instansi pemerintah daerah yang bersangkutandalam negeriketentuan pokok tata cara permohonanpenanaman modal asing ketentuan pokok tata cara permohonan penanaman modal asing, diatur sebagai berikut calon . lan bpa presiden republik indonesia calon penanam modal asing yang berminat untuk menahan modalnya dalam rangka undang undang penanaman modal asing, apabila memerlukan keterangan keterangan yang mendalam mengenai kemungkinan kemungkinan penanaman modal indonesia, dapat menghubungi koordinator bidang promosi penanaman modal b.k.p.m. pusat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. koordinator bidang promosi dalam memberikan keterangan keterangan yang terperinci yang diperlukan calon penanam modal apabila perlu didampingi oleh pejabat departemen yang bersangkutan apabila memang terbuka kemungkinan untuk menanam mo dal dalam bidang yang dikehendaki oleh calon penanam modal, maka calon penanam modal tersebut kemudian mengajukan "letter intent" kepada koordinator bidang administrasi dan pengawasan b.k.p.m. pusat, sesuai dengan bentuk dan tata cara yang akan diatur lebih lanjut oleh ketua b.k.p.m koordinator bidang administrasi dan pengawasan setelah meneliti "letter intent" tersebut, kemudian meneruskan kepada ketua b.k.p.m. untuk mendapatkan keputusannya setelah diadakan koordinasi dengan koordinator koordinator yang lain serta departemen yang bersangkutan dengan bidang penanaman modal yang dimohon keputusan b.k.p.m, tersebut segera diberitahukan kepada calon penanam modal yang bersangkutan. apabila b.k.p.m, menyetujui permohonan penanaman modal tersebut, maka calon penanam modal yang bersangkutan segera mengajukan usulan proyek secara lengkap kepada b.k.p.mdengan melampirkan masterlist . wayan presiden republik indonesia masterlist daftar kebutuhan tenaga asing rencana lokasi penanaman modal dan keterangan keterangan lain yang diperlukan, sementara menunggu penyelesaian permohonan tersebut pada huruf ini, calon penanam modal menghubungi notaris untuk pembuatan akte notaris guna pendirian badan hukum perusahaannya perseroan terbatas) setelah permohonan penanaman modal tersebut dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat koordinasi b.k.p.m. maka ketua b.k.p.m. kemudian menyampaikan hasil pertimbangannya dalam bentuk surat rekomendasi kepada presiden untuk mendapat persetujuan jika presiden menyetujui permohonan penanaman modal tersebut maka dengan dikoordinir oleh b.k.p.m. departemen departemen yang bersangkutan mengeluarkan keputusan keputusan izin izin yang diperlukan, yakni izin usaha dari departemen yang bersangkutpengesahan p.t. dari departemen kehakiman izin imigrasi dari departemen kehakiman izin dagang impor expr dari departemen perdagangan izin kerja tenaga asing dari departemen tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi izin lokasi penanaman modal dari departemen dalam negeri c.g. pemerintah daerah izin penggunaan tanah dari departemen dalam negeri c.g. pemerintah daerah izin . lan presiden republik indonesia izin bangunan dari departemen dalam negeri c.g. pemerintah daerah izin undang undang gangguan dari departemen dalam negeri c.g pemerintah daerah keputusan keputusan izin izin tersebut ad.g ini disampaikan oleh koordinator administrasi dan pengawasan kapada calon penanaman modal yang bersangkutan ii.asingtata cara penanaman modal asing dibidang pertambangan dan dibidang kehutanan prosedur permohonan penanaman modal asing dibidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi dan dibidang kehutanan berhubung dengan sifat sifat khususnya, atur sebagai berikut permohonan penanaman modal asing dibidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi, disamping harus memperhatikan peraturan peraturan serta tata cara dibidang pertambangan yang berlaku calon penanam modal mengajukan permohonan usulan proyek kepada b.k.p.m. dengan melampirkan izin survey, perjanjian survey, hasil perundingan kontrak karya dengan panitia yang ditugaskan untuk itu oleh departemen pertambangan permohonan . lan presiden republik indonesia permohonan penanaman modal asing dibidang kehutanan disamping harus memperhatikan peraturan peraturan serta tata cara dibidang pengusahaan hutan yang berlaku, calon penanam modal mengajukan permohonan usulan proyek kepada b.k.p.m. dengan melampirkan pertimbangan mengenai daerah pengusahaan hutan, laporan survey daerah pengusahaan hutan yang bersangkutan dan perjanjian survey menurut ketentuan yang berlaku. ketentuan wajib lapor bagi setiap penanam modal (l) semua penanam modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri penanaman modal asing diwajibkan me menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modal kepada b.k.p.m. pusat, baik dalam, tahap tahap konstruksi maupun dalam tahap tahap pelaksanaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang akan diatur lebih lanjut oleh ketua b.k.p.m. tembusan laporan tersebut ini disampaikan kepada departemen yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan departemen keuangan, bank indonesia dan b.k.p.m. daerah yang bersangkutan. tata cara pengawasan (l). pengawasan terhadap pelaksanaan proyek proyek yang telah mendapat persetujuan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dilakukan, oleh b.k.p.m. pusat dengan bekerja sama dengan departemen instansi yang membawahi bidang usaha yang ber angkutan. pengawasan . presiden republik indonesia pengawasan tersebut pada ini mencakup pengawasan secara berkala maupun secara insidentil terhadap kemajuan perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui. hasil laporan pengawasan tersebut pada ini disampaikan oleh b.k.p.m. pusat secara berkala kepada menteri negara kuil ketua bappenas dan kepada presiden. ketentuan lain lain dalam hal pelaksanaan sesuatu penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan, dan atau penanamankeputusan presiden ini. maka hal tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin usaha dan atau izin fasilitas keringanan fiskal yang telah disetujuitua b.k.p.m .
keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengesahan "additional protocol the constitution the universal postal union, tokyo presiden republik indonesia, membaca: surat menteri perhubungan tanggal maret nomor ic 1ia phb perihal ratifikasi additional protocol the constitution the universal postal union, tokyo menimbang aa. bahwa republik indonesia sebagai anggota perhimpunan pos sedunia the universal postal union) pada tanggal november tokyo, telah menandatangani additional protocol the constitution the universal postal union protocol tambahan pada konstitusi perhimpunan pos sedunia): bahwa pemerintah republik indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan protocol the constitution the universal postal union tokyorepublik indonesi: mengesahkan additional protocol the constitution the universal postal union, tokyo sebagai hasil kongres tokyo yang telah ditanda tangani delegasi republik indonesia pada tanggal novembagi ketua wakil ketua,nomor tahun sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang . man pa) tatar! wap presiden republik indonesia merubah ketentuan keputusan presiden republik indonesiaujuh ribu lima ratus rupiah). wakil ketua (tujuh ribu rupiah). sekretaris wakil sekretaris (enam ribu lima ratus rupiah). anggota penasehat (enam ribu rupiah)." merubah ketentuan keputusan presiden republik: indonesiatiga ribu rupiah) sebulan," perubahan besarnya honorarium uang jasa seperti dimaksud dalam angka dan mulai berlaku sejak tanggal aprilperlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksudvirakyat. lan mp3 na7 presiden republik indonesia memutuskan menetapkan keputusan presidertamaselenggarakan serentak dalam satu hari seluruh wilayah indonesia pada hari senin tanggal mesia . walikota semarang peraturan walikota semarang nomor39 tahun tentang penjabaran tugas dan fungsi badan penanggulangan bencanapenanggulangan bencana daerah kota semarangpenanggulangan bencanbadan nasional penanggulangbahan penguatan ketahanan sosial masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanapeta resiko bencana,,oo.nyajian data dan informasi bidang pencegahan: g . menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pencegahan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pencegahan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pencegahseksi kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan: menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kesiapsiagaan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan: menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah, menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar:bahan pelaksanaan penyiapiapkan bahan pelaksanail. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencanaoo.:, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang kesiapsiagaan: menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kesiapsiagaan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesiapsiagaan: menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kesiapsiagaan: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksibagian kelima bidang kedaruratan dan logistik bidang kedaruratan dan logistikkedaruratan dan bidangbahan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik: penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kedaruratan dan logistik: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik: mengkoordinasikan pembentukan tim kaji cepat, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penangankomunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang kedaruratan dan logistik, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kedaruratan dan logistik, pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kedaruratan dan logistik: pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kedaruratan dan logistik: pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi kedaruratan dan logistik, pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari seksi kedaruratan, seksi logistik:nyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan: menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kedaruratan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kedaruratan: menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana: menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana: menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar, menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan: menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana: menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana: il. menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana: menyiapkan bahan pelaksanakedaruratan: oo. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kedaruratan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kedaruratan: menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kedaruratan: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi kedaruratan:seksi logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang logistik, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang logistik: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang logistik, menyiapkan bahanngangkutan peralatan penanggulangan bencana, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang logistik: menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang logistik, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang logistik, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi logistik, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi logistik, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnyrehabilitasi dan bidangbahan perumusan kebijakan teknisrehabilitasi dan rekonstruksi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana. pelaksanaan perencanaan kebutuhan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarkat korban bencana. pelaksana. pelaksanaan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait. pelaksana. pelaksanapelaksanaan penyajian data dan informasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi: pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi rehabilitasi dan rekonstruksi: oo. pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari seksi rehabilitasi,umusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi: menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang rehabilitasi, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi: menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana: menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum: menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat: menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis: menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan: menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik, menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya, menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban: menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan, menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik: menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana, oo.nyajian data dan informasi bidang rehabilitasi, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang rehabilitasi, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi rehabilitasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi rehabilitaseksi rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rekonstruksi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang rekonstruksi: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugabahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat: menyiapkan bah: ii. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya: menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik: menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat: menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait,konstruksi, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang rekonstruksi: menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rekonstruksi: menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi rekonstruksi? menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi rekonstruky(pa soemarmo diundangkan semarang pada2010, tambahan lembaran daerah kota semarang nomor). memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang penjabaran tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerahemarang. kepala badan adalah kepala bpbd kota semarang. kepala pelaksana adalah kepala pelaksana bpbdbagian kesatu susunan organisasi bpbd susunan organisasi bpbd, terdiri dari kepala, unsur pengarah,dan unsur pelaksana. bagian kedua unsur pengarah keanggotaan unsur pengarah bpbd. terdiri atas (lima) pejabat instansi satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana,dan (empat) anggota masyarakat profesional daerah. bagian ketiga unsur pelaksana susunan unsur pelaksana bpbd, terdiri dari kepala pelaksana, sekretariat, terdiri dari sub bagian perencanaan dan evaluasi: sub bagian keuangan.:,dan seksi kesiapsiagaan. bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari seksi kedaruratan,dan seksi logistik. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari seksi rehabilitasi:dan seksi rekonstruksi. kelompok jabatan fungsional. bab penjabaran tugas dan fungsi bagian pertama tugas dan fungsi bpbd mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnyrencana aksi daerah: menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana: menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta resikodalam pengarah untukebijakan penanggulangan bencana daerah: pelaksanaan pemantauan dalam penanggulangan bencana daerah: dan pelaksanaanpbd sebagaimana dimaksud dan bagian kelimbidang sekretariatkeuangan serta umum dan kepegawaian, penyusunan rencana program bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana programrencana kerja anggaran bpbd: penyusunan laporan kinerja bpbd: pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan,laksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatkinerjarealisasi anggardan penetapan prosedur tetap penanganan bencana: pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepalpengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencanpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. sekretariat, terdiri dari sub bagian perencanaan dan evaluasi:dikegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan bpbd, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja bpbd, menyiapkan bahan penyusunan produk hukum bpbd, menyiapkan bahan monitoring dan evolusi bpbd: menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan dan evaluasi: menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang perencanaan dan evaluasi, menyiapkan bahan monitoring, evolusi dan pelaporan di: menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran bpbd: menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran bpbd, menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran: menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan: menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran bpbd: menyiapkan bahan penyajian data danpenyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian keuangan: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bagian keuang:umum dan kepegawaian, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi badan penanggulangan bencana daerah::bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan: pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana pembuatan rencana aksi daerah, pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana penyusunan peta resiko bencana, pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana il. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencanapelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana, pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan:: pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaanpelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pencegahan dan kesiapsiagaan: pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. jl) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari seksi pencegahan:kesiapsiagaan. seksi pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pencegahan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan
aas tai walikota semarang peraturan walikota semarang nomor tahun tentang tata cara penghapusan piuta yang sudah kedaluwarstata cara penghapusan pipenyelesaian sampai dengan pengajuan daftarusulanpenghapusanpiutangdankonsep surat keputusan penghapusan piutang paling lama (sembilan puluh) hari kerja bagan arus flow chart) walikota ka. dead kepala bidang pajak kepala seksi penagihan pelaksana daerah perintah perintah menyiapkan membuat daftar usulan membuat konsep usulan piutang yang daftar usulan penghapus kedaluwarsa piutang yang piutang kedaluwarsa kedaluwarsa teliti teliti dan kembali usulkan dilakukan ketatausahaan dan pemutakhiran data walikota semarang ang soemarmo htingkat semarang lembaran daerah kotamadya daerah tingkat semarang nomor tahun tambahan lembarapajak bumi dan bangunwalikota:pasawalikotaagihan pelaksana wajib pajak dokumen yang digunakan surat pengantar usulan penghapusan pbb formulir penghapusan piutang pbb daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan. konsep surat keputusan walikota tentang penghapusan piutang pbb dan laporannya. prosedur kerja kepala dead menugaskan kepala bidang pajak daerah untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa. kepala bidang pajak daerah menugaskan kepala seksi penagihan untuk menyiapkan konsep keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluwarsa. kepala seksi penagih kepala bidang pajakwalikota. walikota. pelaksana
utata kearsipan yang baik dan benar serta menunjang penyelenggaraan kearsipan lingkungan pemerintah kota yogyakarta maka perlu disusun pedoman pengendalian sungendalian surat adalah kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan sarana pengendalian, pengiriman, dan penemuan kembali surat: atau pernyataan pendapat yang berasal dari siapapun yang ditujukan kepada instansi pemerintah ataupun sebaliknya, surat patron adalah surat yang secara teknis fungsional menjadi kewenangan bagian bagian lingkungan sekretariat daerah kota yogyakarta, surat bukan patron adalah surat yang menjadi kewenangan walikota, sekretaris daerah, dan asisten sekretaris daerah,an, surat biasa adalah surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, tidak memuat informasi penting dan tidak mengandung konsepsi kebijakan, surat rahasia adalah surat yang isinya atau informasinya hanya boleh diketahui,pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. berkas adalah satu kesatuan arsip yang mengandung masalah tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi. daftar pengendali adalah kartu kendali adalah nomor urut adalah nomor naskah dinas yang dimulai dari angka setiap awal tahun kalender. lembar disposisi adalah lembaran untuk menuliskan disposisi yang terdiri darikartu kendali lembar kedua warna biru berdasarkan kolom tanggal surat,iii yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. bagian keempat pengendalian surat pada kecamatan, kelurahan dan unit pelaksana teknis organisasi kearsipan pada kecamatan, kelurahan dan unit pelaksana teknis terdiri dari unit kearsipan dan unit pengolah, unit kearsipan pada kecamatan adalah sekretaris camat dan sub bagian umum dan kepegawaian, unit kearsipan pada kelurahan adalah sekretaris lurah unit kearsipan pada unit pelaksana teknis adalah sub bagian tata usaha, unit pengolah pada kecamatan, kelurahan, dan unit pelaksana teknis terdiri dari sekretariat, seksi seksi, urusan urusanpada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. babndalian surat lingkungan sekretariat daerah kota yogyakarta dan peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tentang pedoman pengendalian surat pada dinas, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahaerah walikota wakil walikota unit kearsipan sekretariat sekretaris daerah daerah bagian umum sub.bag tu) asisten sekretaris penerimaan daerahaerah lembar disposisi unit pengolah luar sekda bagan alur pengendalian surat keluar sekretariat daerah konsep lara walikota unit pengolah unit kearsipan wakil anda tangan walikotaonseptlarah\|) sekretaris keluar (rangkap rangkap daerah mencatat dalam anda tangan daftar pengendali mencantumkan konseptlarah asisten rat jan tanggal sekretaris ura tanda tangan daerahprd jo) dewan perwakilan rakyat daerah unit kearsipan sekretariat sekretaris dprd dprd bagian umum sub.bag tu)prd lembar disposisi bagan alur pengendalian surat keluar sekretariat dprd tama ena unit pengolah unit kearsipan perwakilan anda tangan rakyat daeraheluar (rangkap rangkap ferrari dean. mencatat dalam sekretaris dprd daftar pengendali anda tangandinas dan lembaga teknis daerah unit kearsipan dinas ltd kepala bagian tata usahadinas ltd lembar disposisi bagan alur pengendalian surat keluar dinas dan lembaga teknis daerah )\| unit kearsipan konseptlagah\| kepala unit pengolah bagian tata usaha anda ana anda tangan(dua) rangkap yaitu lembar berwarna putih dan lembar berwarna kuning dan sebagai sarana pengendalian penyelesaian surkata tangkap yang dijadikan petunjuk untuk memudahkan penemuan kembali arsip. penerima adalah personil yang bertugas menerima naskah dinas. pengarah naskah dinas adalah staf yang bertugas menentukan unit pengolah mana, naskah dinas masuk tersebut harus disampaikan dengan menentukan kode klasifikasi dan indeks. tata usaha unit pengolah adalah unit atau staf ketatausahaan pada unit pengolah pelaksana adalah staf yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi dan disposisi naskahasisten adalah asisten sekretaris daerah kota yogyakarta, sekretariat daerah yang selanjutnya disingkat setda adalah sekretariat daerah kota yogyakart, lembaga teknis daerah adalah badan, kantor, dan rumah sakit umum daerah yang ada pada pemerintah kota yogyakarta, kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang ada kota yogyakarta, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah bawah kecamatan yang ada kota yogyakarta. bab maksud dan tujuan peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengendalian surat lingkungan pemerintah kota yogyakarta, tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk mendapatkan ketepatan, keseragaman dan keamanan dalam penyampaian surat unit kerja serta memudahkan penemuan kembali.kecamatan, kelurahan dan unit pelaksana teknis unit kearsipan kecamatan, camat lurah kelurahan upt upt.camat lurah upt lembar disposisi bagan alur pengendalian surat keluar kecamatan, kelurahan dan unit pelaksana teknis konseptlarah unit pengolah unit kearsipan camat lurah anda tangan ka. uptlembbab ruang lingkup ruang lingkup pengendalian surat meliputi pengendalian surat masuk dan pengendalian surat keluar yang dilaksanakan pada pengendalian surat pada sekretariat daerah, pengendalian surat pada sekretariat dprd, pengendalian surat pada dinas dan lembaga teknis daerah, pengendalian surat pada kecamatan, kelurahan dan unit pelaksana teknis upt), pengendalian surat sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan menggunakan daftar pengendali, lembar disposisi, kartu kendali, lembar pengantar dan buku bantu, daftar pengendali, lembar disposisi, kartu kendali, lembar pengantar dan buku bantudan penemuan kembali arsip. penggunaan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada dikecualikan pada kelurahan: kelurahan dapat menggunakan buku agenda sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang administrasi desa dan kelurahan pemenuhan sarana kearsipan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah kota yogyakarta berdasarkan kebutuhan pada masing masing skpd dan unit kerja, sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dengan peraturan walikota. bab iii pengendalian surat bagian kesatu pengendalian surat pada sekretariat daerah organisasi kearsipan sekretariat daerah terdiri dari unit kearsipan dan unit pengolah unit kearsipan sekretariat daerah adalah bagian umum dan unit pengolah sekretariat daerah adalah sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan bagian bagian. unit pengolah terdiri dari tata usaha pimpinan dan pelaksana unit pengolah. bagian umum bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pengendalian surat lingkungan sekretariat daerah. pengendalian surat masuk dan pengendalian surat keluar dibedakan antara surat patron dan surat bukan patron paragraf pengendalian surat masuk jenis surat patron pengendalian surat masuk jenis surat patron sebagaimana dimaksud dalam dibedakan antara surat penting dan surat rahasia. surat penting sebagaimana dimaksud pada dikendalikan dengan kartu kendali rangkap (lembar kesatu berwarna putih, lembar kedua berwarna biru, dan lembar ketigsurat rahasia sebagaimana dimaksud pada dikendalikan dengan buku bantu dan lembar disposisi rangkap (lembar kesatu berwarna putih, lembar kedua berwarna kuning) dengan memberikan tanda pada awal nomor kode klasifikasi. unit kearsipan bagian pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut menerima surat masuk, memisahkan surat masuk yang bersifat biasa, penting, dan rahasia, mengarahkan surat masuk sesuai kepentingan isi surat dan tugas fungsi unit pengolah bagian, mencatat surat masuk yang bersifat biasa dalam daftar pengendali sesuai dengan kode klasifikasi, dan lembar disposisi rangkap (lembar kesatu warna putih, lembar kedua warna kuning), mencatat surat masuk yang bersifat penting dalam daftar pengendali sesuai dengan kode klasifikasi,dan lembar disposisi rangkap (lembar kesatu warna putih, lembar kedua warna kuning): mencatat surat rahasia dalam buku bantu pengendalian surat rahasia dan lembar disposisi rangkap (lembar kesatu warna putih, lembar kedua warna kuning): melepas kartu kendali lembar kesatu warna putih sebelum naskah dinas surat masuk disampaikan kepada pimpinan sebagai sarana pengawasan, menyampaikan surat masuk sesuai disposisi kepada unit pengolah bagian, menata kartu kendali lembar kesatu warna putih berdasarkan kode klasifikasi, lembar kedua warna biru berdasarkan tanggal surat, dan lembar disposisi lembar kedua warna kuning berdasarkan tanggal penyelesaian. unit pengolah bagian pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut menerima surat masuk dari unit kearsipan, membubuhkan para penerimaan pada kartu kendali lembar kedua warna biru: cc. mencatat surat masuk pada buku bantu pengendalian surat, menata kartu kendali lembar ketiga warna merah muda berdasarkan kode klasifikasi, memantau tindak lanjut surat masuk sesuai tanggal penyelesaian yang tercantum pada lembar disposisi, menyimpan arsip sesuai kode klasifikasi yang dilengkapi dengan indeks permasalahan. paragraf pengendalian surat keluar jenis surat patron pengendalian surat keluar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara sebagai berikut unit pengolah bagian sub bagianmenata kartu kendali lembar kedua warna merah muda berdasarkan kode klasifikasi: unit kearsipan bagian menerima surat keluar dari unit pengolah, memberi nomor dan tanggal surat, mengirimkan surat keluar sesuai alamat yang dituju, menata kartu kendali lembar kesatu warna putih berdasarkan kode klasifikasi, menyimpan surat keluar yang ada para hierarki, berdasarkan kode klasifikasi yang dilengkapi dengan indeks permasalahan paragraf pengendalian surat masuk jenis surat bukan patron pengendalian surat masuk jenis surat bukan patron sebagaimana dimaksud pada dibedakan antara surat penting, surat biasa dan surat rahasia pengendalian surat penting sebagaimana dimaksud pada dikendalikan dengan menggunakan kartu kendali rangkap lembar kesatu berwarna putih, lembar kedua berwarna kuning, lembar ketiga berwarna hijau, lembar keempat berwarna biru, lembar kelimpengendalian surat biasa sebagaimana dimaksud pada dikendalikan dengan menggunakan lembar disposisi pengendalian surat rahasia sebagaimana dimaksud pada dikendalikan dengan buku bantu dan lembar disposisi dengan memberikan tanda pada awal nomor kode klasifikasi pengendalian surat masukunit pengolah sekretariat daerah adalah sekretaris daerah, asisten, dan bagian bagian unit kearsipan sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut menerima surat masuk yang dialamatkan kepada walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan asisten, mengarahkan surat sebagaimana dimaksud pada yang termasuk katagori penting, biasa dan rahasia, serta menentukan unit pengolah yang sesuai yaitu sekretaris daerah, asisten dan atau bagian bagian, mencatat surat penting dan biasa dalam daftar pengendali kartu kendali masuk dan lembar disposisi sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat, serta mencatat surat rahasia dalam lembar pengantar dan lembar disposisi, melepas kartu kendali lembar kesatu warna putih sebelum surat disampaikan kepada pimpinan, mendistribusikan surat unit pengolah dengan menggunakan kartu kendali dan atau lembar pengantar, menata kartu kendali lembar kesatu warna putih berdasarkan kode klasifikasi, lembar keempat warna biru berdasarkan tanggal surat, lembar pengantar berdasarkan nomor urut, dan lembar disposisi lembar kedua warna kuning berdasarkan tanggal penyelesaian. unit pengolah sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut menerima dan membubuhkan para tanda terima surat pada kartu kendali warna biru dari unit kearsipan, mencatat surat dalam lembar disposisi, menyampaikan surat masuk beserta lembar disposisi kepada pimpinan, mencatat mutasi surat dalam kolom catatan pada kartu kendali, menyampaikan surat yang sudah disposisi unit kearsipan untuk dicatat dan disampaikan kepada pelaksana sesuai disposisi, menata kartu kendali lembar kedua warna kuning untuk staf sekretaris daerah, lembar ketiga warna hijau untuk staf asisten, lembar keempat warna biru berdasarkan tanggal surat dan lembar kelima warna merah muda menurut kode klasifikasi, dan lembar pengantar kedua warna merah muda berdasarkan nomor urut, sg. menata lembar disposisi lembar kedua warna kuning menurut tanggal penyelesaian, memantau penyelesaian naskah dinas surat masuk sesuai tanggal penyelesaian yang tercantum pada lembar disposisi, pimpinan unit pengolah sekretaris daerah dan atau asisten) mempunyai tugas sebagai berikut memberikan arahan, informasi, perintah dan atau instruksi pada lembar disposisi, mencantumkan tanggal target waktu penyelesaian pada tindak lanjut surat kolom tanggal penyelesaian lembar disposisi, menyerahkan surat beserta lembar disposisi kepada petugas staf untuk didistribusikan oleh unit kearsipan bagian bagian selaku unit pengolah mempunyai tugas sebagai berikut unit kearsipan bagian menerima dan membubuhkan para tanda terima penerimaan surat pada lembar pengantar dari unit kearsipan, mengarahkan surat menurut sifat surat unit pengolah kepala bagian) atau unit pelaksana sub bagian) yang akan ditindaklanjuti, mencatat surat penting dalam daftar pengendali dan kartu kendali rangkap serta dihampiri lembar disposisi rangkap mencatat surat biasa dalam disposisi dan surat rahasia dalam lembar pengantar, mendistribusikan surat, menata kartu kendali lembar pertama warna putih menurut kode klasifikasi, lembar pengantar, dan lembar disposisi lembar kedua berwarna kuning menurut tanggal penyelesaian, mencatat mutasi surat pada kartu kendali lembar pertama warna putih dan lembar pengantar, memantau penyelesaian dan tindak lanjut surat pada kolom tanggal penyelesaian pada lembar disposisi lembar kedua warna kuning pimpinan unit pengolah kepala bagian) mendisposisi surat, mencantumkan tanggal penyelesaian pada lembar disposisi, paragraf pengendalian surat keluar jenis surat bukan patron pengendalian surat keluarpengendalian surat keluar jenis surat bukan patron sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam kartu kendali rangkap lembar pertama warna putih dan lembar kedua warna merah muda. pengendalian surat keluar jenis surat bukan patron sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara sebagai berikut unit pengolah sekretariat daerah menyiapkan surat keluar beserta arah surat, membubuhkan para hierarki pada surat keluar oleh pimpinan unit pengolah, mencatat dalam kartu kendali keluar selain kolom nomor urut dan tanggal surat, menyampaikan surat keluar dan arah surat kepada unit kearsipan untuk dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang dengan memberikan nomor urut dan tanggal surat, menata kartu kendali keluar lembar kedua warna merah muda berdasarkan kode klasifikasi: menyimpan arsip keluar dan arah surat berdasarkan kode klasifikasi, mengirim surat keluar sesuai alamat dengan menggunakan lembar pengantar. unit kearsipan sekretariat daerah menerima surat keluar yang sudah para hierarki, arah surat, kartu kendali keluar dan lembar pengantar dari unit pengolah untuk dimintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang, mencatat dalam daftar pengendali untuk menentukan nomor urut dan tanggal surat, mencantumkan nomor urut dan tanggal surat pada kolom kartu kendali keluar, menata kartu kendali keluar lembar pertama warna putih berdasarkan kode klasifikasi: mengembalikan surat keluar dan arah surat yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang kepada unit pengolah, bagan alur pengendalian surat masuk dan pengendalian surat keluarini. bagian kedua pengendalian surat pada sekretariat dprd organisasi kearsipan sekretariat dprd terdiri dari unit kearsipan dan unit pengolah unit kearsipan sekretariat dprd adalah sub bagian tata usaha. unit pengolah sekretariat dprd terdiri dari tata usaha, bagian bagian yang memiliki tugas mengolah surat. pengendalian surat sekretariat dprd dilaksanakan oleh sub bagian tata usaha danmeliputi kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan dan memberikan layanan informasi: mengembalikan surat yang tidak sesuai dengan alamat, menyeleksi surat masuk yang bersifat penting, biasa dan rahasia, membubuhkan cap penerimaan surat, menuliskan tanggal penerimaan surat, memberikan kode klasifikasi surat dan nomor urut: menyampaikan surat kepada pengarah surat. kegiatan pengarahan surat sebagaimana tersebut bagian kegiatan pencatatan dan pendistribusian surat sebagaimana dimaksud pada: (lembar kesatu dan kedua disimpan unit kearsipan, lembar ketiga simpan pada unit pengolah) kegiatan penyimpanan berkas arsip dan layanan arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara a.menyimpan kartu kendali lembar kesatu sesuai kode klasifikasi dalam kotak kartu kendali, b.menyimpan kartu kendali lembar kedua berdasarkan kolom tanggal surat, menyimpan lembar disposisi lembar kedua berdasarkan tanggal penyelesaian, d.e.membuat daftar isi berkas arsip aktif yang telah disimpan, memberikan layanan kearsipan sesuaisebagaimana dimaksud padayang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. bagian ketiga pengendalian surat pada dinas dan lembaga teknis daerah organisasi kearsipan pada dinas dan lembaga teknis daerah terdiri dari unit kearsipan dan unit pengolah, unit kearsipan pada dinas dan badan adalah bagian tata usaha, unit kearsipan pada lembaga teknis daerah adalah sub bagian tata usaha, unit pengolah pada dinas dan badan terdiri dari sekretariat, bidang bidang yang memiliki tugas mengolah surat, unit pengolah pada lembaga teknis daerah terdiri dari seksi seksi
rupa lek noterdapat tambahan layanan, sehingga dengan adanya hal tersebut perlu dilakukan penyesuaiberapa ketentuan dalamalan kenari nomor yogyakarta. education hotel umbulharjo adalah endotel milik smk negeri yogyakarta yang terletak jalan didikan nomor umbulharjo, yogyakarttarif publish adalah harga resmi yang diumumkan hotel. tarif corporate adalah pengurangan harga yang ditawarkan pada perusahaan afiliasi dan pelanggan tetap. tarif kontraktarif complement liburan lebaran, liburan natal dan liburan tahun baru. tarif spesialextra bed adalah tambahan tempat tidurfull board adalah paket rapat yang didalamnya sudah termasuk penggunaan kamar, penggunaan ruang rapat, (dua) kali cofeebreak, dan (tiga) kali makan. full day adalah paket rapat yang didalamnya sudah termasuk pengunaan ruang rapat, (dua) kali cofeebreak, (dua) kali makan. half day adalah paket rapat yang didalamnya sudah termasuk ruang rapat, (satu) kali cofeebreak, (satu) kali mketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tarif sewa kamar pada endotel kenari terdiri dari tarif: publish, corporate, kontrak: spesial: sebagaimana dimaksud padhargaapatseratus ribu rupiah) per pax per malam sudah termasuk breakfast. late checkout lebih dari (tiga) jam dikenakan tambahan biaya (lima puluh per seratus) dari tarif publishruang rapat endotel kenari yaitu sewa ruang rapat dengan fasilitas ac, sound sistem, screen, lcd dan flipchart. tarif sewa ruang rapat endotel kenari sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: rp) sewa ruang rapa amami t0000007har\| b.gambar hari paket rapat iospesii 2250007pax\| ar reguler pax ekonomis to.ooo pax tospesit voodoo7pax\| akesuer pax\| arekonoms t0. pax\| spesial 600007pax\| akesuer pax! atakonoms pax\| sewa ruang rapat melati sebagaimana dimaksud pada angka huruf meliputi ruang rapat kenari, kamboja dan melati. sewa ruang rapat kamboja sebagaimana dimaksud pada angka huruf meliputi ruang rapat kenari dan kamboja. sewa ruang rapat kenari sebagaimana dimaksud pada angka huruf meliputi ruang rapat kenari. sewa ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka paling lama (duabelas) jam per hari. kelebihan jam pemakaian sewa ruang rapat sebagaimana dimaksud pada dikenakan tambahan biaya sebesar rp. (seratus ribu rupiah) per jam. sewa ruang rapat dan atau restoran sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dengan membawa makanan sendiri dikenakan tambahan biaya rp. (dua ratus limapuluh ribu) per hari. tarif sudah termasuk pajak. besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada sesuai dengkamar pada endotel umbulharjo terdiri dari tarif: publish, corporate, kontrak: spesial,deluxe sebagaimana dimaksud pada angkmaksud padalima puluh ribu rupiah) per pax per malam. tarif sudah termasuk pajak besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: tarif sewa ruang rapat endotel umbulharjo, yaitu sewa ruang rapat dengan fasilitas ac, screen dan lcd. tarif sewa ruang rapat endotel umbulharjo sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: rp) sewa ruang hari sbd masa paket rapat daru board spesies 1750007pax arkeguter pax\| 3y ekonomis pax\| ama spesial 980007pax akesuer to. pax ekonomis pax sepaatpy spesial 600007pax! reguler pax\| ekonomis pax sewa ruang rapat sebagaimana dimaksud pada paling lama (delapan) jam per hari. kelebihan jam pemakaian sebagaimana dimaksud pada dikenakan tambahan biaya sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) per jamdepok, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun serta ketentuan dan peraturan daerah kota depok nomor tahun perluimpinan dewan perwakilan rakyat daerah,ota depokpejabat daerah yang memegang jabatan anggota dprd kota depokdepokdalam peraturan ini adalah pengelompokan keuangan daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, pemeriksaan kesehatan, pakaian dinas dan atribut, besaran kompensasi tenaga ahli fraksi. bab iii pengelompokan keuangan daerah bagian kesatu umum berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengmerintah daerah kota termasuk dalam kelompok keuangan daerah tinggi. pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar dalam pemberian tunjangan reses, tunjangan komunikasi intensif, dana operasional. bagian kedua tunjangan reses tunjangan reses diberikan setiap melakukan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota dprd dengan rumus perhitungan sebagai berikut:ewan perwakilan rakyat daerah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota dprd. tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulanewan perwakilan rakyat daerah dprd) dengan rumus perhitungan sebagai berikutempat dana operasional dana operasional diberikan setiap bulan kepada pimpinan dprd dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. dana operasional bagi pimpinan dprd kota depok dengan rumus perhitungan sebagai berikut ketua dprd (enam) kali uang representatif ketua dprd, wakil ketua dprd (empat) kali uang representatif wakil ketua dprd, bab iii tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagian kesatu besaran tunjangan perumahan dalam hal pemerintah daerah kota belum dapat menyediakan rumah negara, kepada pimpinan dprd, dengan memperhatikan kemampuan keuangan. tunjangan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan september atas kinerja bulan agustus bagian kedua besaran tunjangan transportasi dalam hal pemerintah daerah kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan, kepada pimpinan dprd diberikan tunjangan transportasi. bagi anggota dprd dapat diberikan tunjangan kesejahteraan berupaengan ketentuan besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga sewa kendaraan yang berlaku dan tidak melampaui tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dprd provinsi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. tunjangan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan september berdasarkan atas kinerja bulan agustus bab pemeriksaan kesehatan selain jaminan kesehatanabentuk model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan. penyediaan atribut pakaian dinas terdiri atas: papan nama disediakan (dua) pasang dalam (satu) tahun, lencana dprd disediakan (dua) pasang dalam (satu) tahub besaran kompensasi tenaga ahli fraksi bagian kesatu kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan anggota dprdyangmelaksanakan tugas dalam (satu) kegiatan paling lama (lima) hari. bagian kedua tenaga ahli fraksi setiap fraksi disediakan (satu) tenaga ahli fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang diusulkan oleh ketua fraksi dan disetujui dan diangkat serta diberhentikan dengan keputusan sekretaris dprd. pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dprd dilakukan dengan harga satuan orang per bulan. bab vii standar satuan harga besaran nilai tunjangan reses, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, pemeriksaan kesehatan, pakaian dinas dan atribut, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan, tenaga ahli fraksi ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan wali kota tentang standar satuan harga. standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada merupakan harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran rka), dokumen pelaksana anggaran dpa) dan rencana kerja anggaran rka) perubahan, dokumen pelaksana anggaran dpa) perubahan dan belanjpala harian hukum tabanan daerah kota depok linda ratnanurdianny,s.h.,m. hum nip dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwadalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perlu sebuah alat pencatat data permukiman kumuh berupa sistem informasi manajemen sim) penanganan permukiman kumuh,yogyakarta nomor tahun tentangmemutuskanbab ketentuan umum dalam peraturan walikota inianganelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman atau disingka organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd adalah organisasiterkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuhdaerah istimewa yogyakartaerencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pelaku dalam penanganan permukiman kumuh yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk mengatur terwujudnya sinergitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pelaku penanganan permukiman kumuh yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi agar peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat berjalan secara efektif dan efisien. bab data base permukiman kumuh berbasis teknologi informasi data base permukiman kumuh diambil dariberbasis teknologi informasi dengan nama sistem informasi manajemen penanganan permukiman kumuh atau electronic slum upgrading reports. sistem informasi penanganan permukiman kumuh dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. bab iii perencanaan pokja pkp dan opd membuat perencanaan terintegrasi terkait program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh. perencanaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada meliputimukiman kumuh yang dituangkan dalam rpm daerah, cc. perencanaan penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam rencana kerja opdmukiman kumuh,anganan permukiman kumuh. setiap pihak yang melaksanakan perencanaan penanganan permukiman kumuh kota yogyakarta berkonsultasi dengan pokja pkp atau opd yang membidangi permukiman kumuh kota yogyakarta. rencana program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, kecamatan dan kota yogyakarta. penyusunan perencanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada mengacu pada sistem informasi penanganan permukiman kumuh. bab pelaksanaan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh meliputi sinergitas pelaku dan kegiatan. pemerintah kota yogyakarta melaksanakan program kegiatan penangananganan permukiman kumuh. pemerintah kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh tingkat kelurahan bawah koordinasi camat. opd melakukan pendampingan sesuai bidang dan kewenangannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. pemerintah kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penangananganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh oihak yang melaksanakan penanganan permukiman kumuh kota yogyakarta melaporkan kegiatannya kepada walikota. laporan pelaksanaan sinergitas penanganan permukiman kumuh dilaksanakan secara berjenjang. pokja pkp dan opd menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penangansesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi manajemen penanganan permukiman kumuh atau sesuaimonitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan permukiman kumuh kop surat opd lembaga nomor kepada yth. lampiran ketua pokja pkp kota yogyakarta perihal yogyakarta berkenaan dengan pelaksanaan, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut permasalahan luas dampak kegiatan kumuh penanganan demikian laporan penanganan permukiman kumuh pada opd lembaga" untuk menjadikan periksa. kepala opdlaporan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh kop surat skpd nomor kepada yth lampiran ketua pokja pkp kota yogyakarta perihal yogyakarta berkenaan dengan sinergitas penanganan permukiman kumuh yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut tahun nama sumber pagu aadenaan sezaman pama median perasaan semu semata temukan teriopd lembaga,lamada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuabagian kesatu pengertianaragraf capaian kinerja blue pengurangan pemberian tunjangan kinerja dengan bobot capaian kinerja blueyo:dan keuangan dari belanja langsung laporan realisasi fisik dan realisasi keuanganblue ditetapkan sebagai berikut interval nilai predikat kerja bobot kinerja sangat tinggi sangat rendah paragraf cuti,:dan sakit lebih dari (seratus delapan puluh) hari diberikan sebesar (sepuluh keseratus). paragraf hukuman disiplin20y oataubagian ketiga penghentian penghitungan tunjangan kinerja penghitungan tunjangan kinerja dihentikan apabila pegawai meninggal dunia, tugas belajar, diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar, bebas tugasditidak hadir tanpa keterangan lebih dari (enam) hari kerja dalam (satu) bulan, cuti alasan penting, cuti melahirkan, cuti luar tanggungan negara dan cuti besar, diberhentikan sementaradan il.gian keempat perubahan nama jabatan dan kelas jabataab,ataudan sekretaris dewan pengawas sebagai berikut: ketua dewan pengawas paling banyak sebesar (empat puluh keseratus) dari gaji kepala blue, anggota dewan pengawas paling banyak sebesar (tiga puluh enam keseratus) dari gaji kepala blue:dan cc. sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar (lima belas keseratuspemberian bonus sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab xiiipelaksanaan pelaksanaan pemberian remunerasi terhitung mulai januari bab xvi ketentuan peralihan dengan diberlakukannya peraturan walikota ini, maka pemberian remunerasi untuk bulan januari sampai dengan april dengan memperhitungkan selisih besaran remunerasi yang telah diceritatunjangan kinerja besaran tunjangan kinerja pegawai upt pusat bisnis penerimaan jabatan tunjangan kinerja rp) .7e kasihan, sarana prasarana dan keamanan kerrainitor dorsi pemekaran dan kerjasama kebersihan, sarana prasarana dan keamanan koordinator revisi pemasaran dan kerjasama bendahara pengadministrasi kepegawaian, pengadministrasi sarana dan prasarana, pengelolaan data elektronika, pengelola kerjasama dan investorang bulan penyeimbang m 15m m 10m m 5m ,5m jt pekerjaan jasa lainnya pagu anggaran nilai jabatan inj penyaiatang orang bulan m 15m m 10m m 5m ,5m 500jtgian kedua tujuan remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, adil dan layak sehingga mampu mendorong produktivitas. bagian ketiga asas asas remunerasi terdiri atas: asas pengalokasian,an sejenis, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas,jaminan sosial, gaji, tunjangan tetap, tunjangan kinerja, thr, jaminan sosial, bonus:dan pesangon. remunerasi yang diberikan kepada pegawai non pns blue yang berstatus tidak pegawai tetap berbentuk gaji, tunjangan tetap, tunjangan kinerja, thr, jaminan sosial,dan bonus. remunerasi yang diberikan kepada pegawai tidak tetap yang berstatus tenaga bantuan saban) berbentuk tunjangan kinerja, thr:pns blue diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. gaji pegawai non pns blue mempertimbangkan besarnya umk. gaji,,ataugaji yang dibayarkan sebagai berikut: (empat) bulan pertama, dibayar 100y6dan bulan selanjutnya dibayar 25y6 (dua puluh lima keseratustetap,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf tunjangan tetap tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam hurufada pegawai non pns blue sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar 25x (dua puluh lima keseratus) dari umk. kebutuhan kompetensi jabatan smu sederajat diberikan gaji sebesar 25y6 (dua puluh lima keseratus) dari umk, kebutuhan kompetensi jabatan diploma iii diberikan gaji sebesar 15y6 (delapan puluh lima keseratus) dari (seratus lima belas keseratus) umk,:atau kebutuhan kompetensi jabatan strata diberikan gaji sebesar (lima keseratus) dari (seratus dua puluh keseratus)tunjangan tetap yang dibayarkan sebagai berikut:,bagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan kepada pegawaimenian tunjangan kinerja bagian kesatu umum dalam hal seluruh bobot komponen teknis terpenuhi, tunjangan kinerja dapat diberikan (seratus persen). komponen teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: presensi dengan bobot (enam puluh persen), penilaian kinerja pegawai dengan bobot (dua puluh persen),masing masing pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan oleh atasan, teman sejawat dan bawahan,,apabila pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada lebih dari (enamtiap (satu) hari tidak masuk kerja, pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan (izin) termasuknatal batan lama terlambat pengurangan (per hari) menit sid. menit menit s.d. menit menit s.d: menit tl5 menit dan atau tidak melakukan 4x, pulang sebelum lama pulang kaya waktu (psw) sebelum waktunya (per hari) psw menit s.d menit psw menit s.d menit psw menit s.d menit psw menit s.aragraf penilaian kinerja pegawai penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setiap
ta) aa, walikota langsa peraturan walikota langsa nomor tahunagar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatuntuk keempat kaliny.cano):: gatata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja kota langsa berita daerah kota langsa tahun nomor. memutuskan menetapkan peraturan walikota langsasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan walikota langsa nomor tahun tentang perubahan ketiga untuk keempat kalinynovember radius awal bwataroma langsa, usman abdullah diundangkan langsa pada tanggal november radius awal a sekretaris daerah kota lang to. to thaib berita daerah kota langsa tahun nomor
era to walikota semarangdengan rahma!' tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang: bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana anggaran belanja daerah kota semarang dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggungjawab dari satuan kerja perangkat daerah skpd) bendahara umum daerah bud) yang selama ini dilakukan secara manual atau link perlu diubah secara line atau secara elektronik, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pencairan dana anggaran belanja daerah kota semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengatur tata cara pencairan dana dimaksudsemarang tentang tata cara pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kota semarangulas pin ppm untuk mencegah penyalahamaan pin ppm oleh pihak yang tidak berwenang. ppm berlamgeungjawab baik secara pribadi maupun jabatan alas penggunaan pin ppm. bagian kedua register, dilengkapi persyaratan sebagai berikut fotokopi ktp, kotocopykepada kepala unit kerja pada skpd selaku kuasa pengguna anggaran. seluruh dpa yang merupakan wewenang ppm wajib menginformasikan dalan bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud padaaplikasi untuk mendapatkan pin ppm. bud menyerahkan pin awal pcicktronik pada eula (g6) dapat diperbahespmc ppm dapat melakukan penonaktifan atas pin ppm untuk mencegah penyalahgunaan pin ppm, penonaktifan atas pin ppm dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut ppm menghubungi dan memberikan informasi penonaktifan pin ppm kepada verifikator bud baik langsung atau melalui telepon. dalam hal penonaktifan melalui telepon, verifikator bud melakukan konfirmasi sekurang kurangnya (lima) perlanyauri mengenai dala pribadi ppm sebagaimana tercantum dalam formulir pendaftaran. ppm segera menindaklanjuti dengan mengisi, menandatangani, dan mengirimkan surat permintaan penonaktifan kepada bud. alas dasar surat permintaan penonaktifan yang telah diterima, bud melakukan pemblokiran atas tin ppm melalu aplikasi c spm, venfikaor bud menginformasikan terkait penyelesaian permintaan penonaktifan dusgililun pin ppm melalui aplikasi c spm, bud menunjuk verifikator bud untuk mengelola data registrasi dan penonaktifan pin ppm, ppm harus melaporkan setiap perubahan dala, lauk data pribadi maupun data spk kepada bud denyut menggunakan formulir perubahan data pada bold. bab bentuk dan jenis formulir bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencairan dana apbdb vii ketentuan lain latnrlanal pesfmpir wal 1semarang hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal desember sekretaris daerah kota semarang adi tkbentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencairan dana apbd secara elektronik formulir pendaftaran untuk mendapatkan pin ppm kop dinas pengelolaan keuangan daerah kota semarangharap diisi dengan huruf kapital) data pribadi nana warna lengkap (sesuai ktp) men ntp nik nomor ktp tempat lahir tanggal lahir jera kelamin laki laa perempuan alamat tempat tinggal kota negara kode pos kota negara kode pos nomor telepon rumah lo. pengangkatan sebagai pa,kpa, bendahara pk \|. la. penandatangan sk ) . nan tanggal pe. nomor nomor yang didaftarkan mail (optional) data kpop nama skpd aan kode skpd nan tanggal dpa dpp men jumlah dpa dpp nomor telepon skpd nomorfaksimile . ii. surat pernyataan pejabat penandatangan surat perintah membayar surat pernyataan dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang dicantumkan pada formulir adalah benar dan sah serta membebaskan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota semarang dari segala tuntutan pihak ketiga baik perdata maupun pidana, sehubungan dengan kesalahan kclidakbeneyan dalam pemberian informasi dan pengisian data dalam formula ini. saya telah membaca, memahami dan bersedia melulu ketentuan penggunaan fin ppm sebagai tanda tangan elektronik ppm sebagai telah diatur dalam peraturan walikota semarang tentang tata cara pencairan dona anggaran belanja daerah kota semarang secara elektronik. saya mengetahui semua resiko yup ujawab secara normal dan material atas penerbitan spm yang disampaikan kepada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota semarang, termasuk segala akibat yang timbul dari penerbitan spm. nama kota), (tanggal, bulan dan tahun) mengetahui, yang membuat pernyataan, sekretaris dinas pengelolaan materai keuangan dan aset daerah nama lengkap nama lengkap nip. nip. pangkat pangkat keterangan formulir dibuat dalam rangkap dua, lembar kesatu untuk dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota pemurung dan lembar kedua untuk ppm. terdapat check ial kukaglapan dokumen lampiran ioi jekiouppi yua digunakan oleh verifikator bud, check list tersebut menjadi dasar bagi sekretaris dinas venpelulaan keuangan dan act daerah kola semarang untuk menandatangani permohonan registrasi. formulir yang harus dilarnpiri dengan (satu) lembar fotokopi ktf: (satu) lembar fotokopi keputusan walikota tentang pelunasmi kuda pada skpd selaku kuasa pengguna anggaran. seluruh fotokopi tersebut. harus dicocokkan dengan dokumen asli)ppm) nu. dalam adu tidak adu validasi lotocopy ktp ada sesuai dengan asli tidak ada tidak sesuai dengan asli fotokopi keputusan walikota ada sesuai dengan asli tentang pelimpahan sebagian kebun aan pengelolaan tidak ada tidak sesuai dengan asli. pengguna anggaran amp materai rp. ada tidak ada nama kota), (tanggal, bulan dan tahun venfikalor bud, nama lengkap nip. pangkal ii.kof dinas pengelolaan keuangan daerah kota semarang(harap diisi dengan huruf kapital pada kolom formasi yang berubah) data pribadi nama lengkap (sesuai ktp) . nip nik nomor ktp a4. tempatlahir tanggal lah pan jenis kelamin . illlakilakk oo perempuan alamat tempat tinggal kota pron . negara tan kode pos alamat sesuai ktp . kao provinsi negara kode pos nomor telepon rumah pengangkatan sebagai pa.kpa, bendahara ttp pen penandatangan sk tanggal nomor nomor yang didaftarkan nan e mail (optional) nama gadis ibu kandung . . data seed nama skpd kode skpd tan tanggal dpa dpp . nomor dpa dpp jumlah dpa dpp alamat skpd kota provinsi negara kode pos nomor telepon skpd pan nomor facsimile nan alasan penibahonama kota), (tanggal, bulan dan tahun yang membuat pernyataan, mengetahui, sekretaris tunas pengelolaan materai rn. keuangan dan aset daerah nama lengkap nip. nama lengkap pangkat nip. pangkat keterangan terdapat check list kelengkapan dokumen lampiran formulir registrasi yang digunakan oleh verifikalur bud. check list terkabul menjadi dasar bagi sekretaris dinas pengelolaan keuangan duo aset daerah koto sekarang untuk menandatangani pergilah registrasi. formulir yang harus dihampiri dengan (satu) lembar fotokopi ktp, (satu) lembar fotokopipengguna anggaran. (separuh fotokopi tersebut harus dicocokkan dengan dokumen asli)dokumen ada tidak adn validasi fotokopi ktp ada sesuai dengan asli tidak ada tidak sesuai dengan kali fotokopi keputusan walikota ada sesuai dengan asli tentang pelimpahan sebagian tidak ada tidak sesuai dengan asli. pengguna anggaran kepada kepala unit kerja pada skpd selaku kuasa pengguna materai rp. ada tidak ada nama kota), (tanggal, bulan dan tahun verifikator bud, nama lengkap nip. pangkat ivdinas pengelolaan keuangan daerah kota semarang surat penonaktifan personal identification number pejabat penandatanganan surat perintah membayar oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar saya yang bertandatangan dibawah ini data pribadi nama lengkap ppm (sesuai ktp) (np tan nomor telepon seluler yang didaftarkan panai data skpd nama skpd kode skpd tanggal dpa dpp nomor dpa dpp oo ) ana alamat skp) negara nomor telepon skpd nomor facsimile dalam alini bertindak sebagai pejabat penandatangan surel pergilah membayar kpd unit kerja sebagaimana disebutkan diatas, memerintahkan kepada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota semarang untuk melakukan penonaktifan atas pin ppm yang merupakan tanggungjawab saya. alasan penonaktifan pin ppm dimaksud adalah (diisi oleh ppm) surat permintaan penonaktifan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. diterima dead nama kota), (tanggal, bulan dan tahun mengetahui, verifikator bud sekretaris dead ppm nama lengkap nama lengkap nama, lengkap ntp. nip. nip. pangkat . pangkat pangkat perairan pemerintah nomor tahun kemulang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik tembakancchagaimanu lnda negarfin ipsum dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota semarang nama kode na. waktu waktu fax waktu waktu nama ppm skpd telp telepon, masuk konfirmasi pelaksanaan verifikator unit seluler masuk permintaan penerimaan permintaan bud kerja informasi penonaktifan fax penonaktifan penonaktifan dari ppm permintaan dar ppm dari ppspfm penonaktifan tan dari ppm semarang hendra pribadi peraturan daerah kota semarang, nomor tahun liamacairan dana anggaran belanja daerah kota semarang secara elektronik. bab ketentuan umum dalam peraturan daerahu) adalah kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota semarang yang selanjutnya disebutgelolaan keuangan dan asal daerah kota semarang yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara uribendahara umum daerah, pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah kepala satuan perangkat daerah sebagai perancukpd. ls daerah. pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat ppt adalah pejabat yang dikutuk oleh kuasa pengguna anggaran pada sekretariat daerah atau pengguna anggaran dekan surumaln pada skpd. pejabat penenuntuk menandatangani surat perintah membayar. pejabat penandatangan surat perintah pencairan dana yang selanjutnya psp2d adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani surat perintah pencairan dana. rekening kas umum daerah yang selanjutnyaujutan sebagai dasar penerbitan surusebagai dasar penerbitan surat perintah pembayaran. spp uang persediaan yang selanjutnya disingkat. spp adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrunlaau uap nautas beban pengeluaran dpa skpd. surat perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat. spm ls adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran pada sekretariat daerah atau pengguna anggaran untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas kebun pengeluaran dpa skpd kepada pihak kcligpa. e spm adalah surat perintah membayar yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat penandatangan surat perintah membayarejabat penandatangan barat perintah membayar berbentuk sederet anemembayar yang berfungsi sebagai landa tangan elektronik pada spm yang akan dikenali dan diverifikasi autentikasinya oleh sistem padap2d adalah surat perintah pencairan danaps2n adalah tanda tangan elektronik pejabat perkunlalanpan surat perintah pencairan danapencairan dana yang berfungsi sebagai landa tangan elektronik pada sp2d yang akan dikenali dan diverifikasi autentikasinya oleh sistem pada bendahara umum daerah. tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yung terdiri atas informasi elektronik, yang dilafalldic luke. bud adalah layanan panda bendahara umum daerah untuk mengirim atau menerima spm secara elektronik kepada atau dari skpd unit kerja. para kuasa bendahara umum daerah yang selanjutnya disebut paruh kuasa bud adalah pernyataan memenuhi syarat secara elektronik oleh kuasa bendahara umum daerah terhadap strutikpd. bab ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini adalah proses penerbitan spm secara elektronik, proses penerbitan sp2d secara elektronik:mengajukan spp kepada kpa atau selaku ppm melalui ppk skpd. spp sebagaimana dimaksud pada (l) terdiri dar spp up, spp gu, spp tu: da. spp ls. spp ls sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas spp ls untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya: spp ls untuk pengadaan barang dan jasa: spp ls untuk belanja pengeluaran ppid. (h4) spp ls sebagaimana dimaksud pada huruf dilengkapi dengan bukti bukti belanja dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang disiapkan dan ditandatangani oleh ppt. pejabat yang menandatangani bukti bukti belanja yang menjadi dasar pengeluaran atas beban anggaran, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti bukti dimaksud. bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan ph) dan pajak lainnya, berlanppungjawab atas kebenaran perhitungan pemungutan pemotongan pajak yang tercantum pada surat setoran pajak ssp) sebagaimana dimaksud pada dokumen spp sebagaimana dimaksud pada peserta laporannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, diteliti kelengkapan administrasinya oleh ppk skpd. ppk skpd sebagai pejabat yang memverifikasi dokumen spp beserta laporannya sebagaimana dimaksud pada dalam hal kelengkapan dan kebenaran dolmen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada dinyatakankembalikan kepada bendahara, ppk skpd membuat surat penolakan penerbitan spm beserta magisternya yang berisi tentang alasan pengembalian dokumen spp. dalam hal spp dinyatakan lengkap oleh ppk skpd, maka dokumen spp dan konsep spm disampaikan kepada ppm. dalam hal dokumen spp sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, ppm menandatangani spm secara manual dan elektronik (e spm). dalam hal dokumen spp sebuguinuuia dimaksud pada ayal dinyatakan tidak lengkaprunkan ibadah haji, sakit, cuti atau alasan lainnya, maka yu loket bud tanpa disertai hasil cetak (hard copy) dokumen spd. e spm sebagaimana dimaksud pada mencakup lembaokumen spd sebagaimana dimaksud pada mencakup lembubab proses penerbitan sp2i) secara elektronik spm amp telah diterima melalu loket bud sebugumana dimaksud dalam pukul diteruskan kepada verifikator bud untuk diteliti dan diuji. penelitian spm sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang meliputi spm: surat pernyataan tanggung jawab belanja, lembar penelitian kelengkapan dokumen spp, surat setoran pajak ssp) yang ditandatangani bendahara pengeluaran secara elektronik untuk pencairan spm ls. pengujian spm sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menguji jumlah tagihan atas ketersediaan dana yang tercantum dalam dpa skpdoils belum sesuai, verifikator bud menolak penerbitan sp2d disertai dengan alasan penolakannya. dalam hal penolakan penerbitan sp2d sebagaimana dimaksud pada kuasa bud membuat register penolakan penerbitan ssp2d. dalam hal jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada tidakm ls telah sesuai, psp2d menandatangani sp2d secara elektronik (v sp2d) dengan menggunakan pin psp2d, setelah melalui para kuasa bud. berdasarkan sp2d yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada nyat kuasa bud dapat mencetak sf2d beserta repisternya untuk diteruskan kepada bank yang ditunjuk sebagai pemegang akun. sp2d yang dicetak sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (tiga) dengan perincian sebagai berikut lembar ke untuk bank yang ditunjuk sebagai pemegang rsud setelah divalidasi dan diproses untuk kepentingan bank dikembalikan kasta dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan akuntansi, lembar ke untuk skpd, dan lembar ke untuk kuasa bud. berdasarkan hasil cetak (hard copy) sp2d)i)an pin psp2d bagian kesatu prinsip dasar penggunaan ppk skpd membuat spm dalam bentuk cetak (hard copy) spm dan c spm. spm sebagaimana dimaksud pada ditandatangani secara manual oleh ppm. spm sebagaimana dimaksud pada ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan pin ppm,
pig? tgn at walikota semarang walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang5 nomor tahun tentang pelaksanaan penataan toko swalaysebagaimana diatur dalam s5), dan peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang penataan toko modern serta untuk menjamin keadilan, hubungan saling menguntungkan antara pemasok barang dengan teko modern toko swalayan), pengembangan kemitraan dengan usaha kecil dan keseimbangan kepentingan produsen pemasok, toko modern toko swalayan) dan konsumen, maka perlu dibentuk peraturan walikota tentang petunjuk pelaksanaan penataan toko swalayan, bh. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf maka peraturan walikota semarang nama tahun tentang penataan toko modern minimarket kota semarang perlu ditinjau kembali, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf maka perlu membentuk peraturan walikota semarang tentang pelaksanaan penataan toko swalayktata cara permohonan pembaharuan its karena terjadi perubahan lokasi tempat toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada instansi yang bertanggung bawah dengan memberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: dan untuk minimarket, dan dan untuk supermarket, department store, hypermarket, pusat perbelanjaan, dan grosir permulaan. skpd memberitahukan kepada pemohon atas diterbitkannya pembaharuan its atau penolakan atas permohonan perpanjangan its paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya yang lengkap dan benar. penolakan atas permohonan perpanjangan its sebagaimana dimaksud pada disertai alasan teknis yang menjadi dasar ditolaknya permohonan pembaharuan uts, bab hak, kewajiban, dan larangan setiap pemegang its jarak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan its dan peraturan perundang undangan. setiap pemegang its berkewajiban: mentaati semua persyaratan yang termuat dalam its sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, memenuhi kesanggupan kemitraan perjanjian kemitraan yang telah dibuat antara toko swalayan dengan umkm, menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha antara toko swalayan dengan umkm, toko eceran tradisional, dan atau pasar rakyat, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitar toko swalayan, cu. berperan secara aktif membantu pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan ikm umkm, toko eceran tradisional, dan atau pasar rakyat. setiap pemegang its dilarang: merubah dan atau memperluas tempat usaha tanpa izin, dan menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. bagian kedua pengawasan administratif pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: monitoring proses dan penerbitan its monitoring its:, dan evaluasi quits skpd melaksanakan pengawasan secara administratif sebagaimana dimaksud pada (l)sesuai peraturan perundangan undangan. bagian ketiga pengawasan lapangan dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan atau insidentil atas pelaksanaan. pelaksanaan pengawasan lapangan secara periodik sebagaimana dimaksud pada il) dilakukan untuk penataan bagi pemegang tuts atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksanaan pengawasan lapangan insidentil sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas dasar: laporan dari skpd tentang pelaku usaha toko swalayan yang tidak melakukan perpanjangan its sesuai ketentuan peraturan walikota ini: bh. laporan pengaduan kecamatan kelurahan, dan atau laporan pengaduan masyarakat. dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk tim dan ditetapkan dengan keputusan walikota. tim pengawas lapangan berwenang: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen, membuat catatan yang diperlukan, aan dat ori am! aaa pencabutan its dengan disertai penutupan usaha toko swalayan. (l)apal dinas,epala skpd atau kepala skpd sesuai kewenangannya. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dangan keputusan walikota. pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi selapaimung dimaksud dalam huruf huru dan huruf dijatuhkan secara bertingkat dan dilaksanakan bawah pengawasan teknis dari tim pengawas lapangan. bagian kedua tata cara penjatuhan sanksi administrasi paragraf teguran peringatan tertulis sandal dinintalrayi teguran peringatan tertua bagaimana dimaksud dalam pag) huruf dijatuhkan kepada: pemegang its apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam dan peraturan walikota ini: dan pelaku usaha toko swalayan yang tidak memiliki uts. santai administrasi teguran peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila telah dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam faso dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini. sanksi administrasi teguran peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayal dapat disertasi dangan perintah untuk menurun uts perpanjangan its pembaharuan 1uts. yel sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa penandaan tempat usaha toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf dilaksanakan dinasberupa pembekuan its sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan skpdsebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan cara: menyerahkan keputusan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pemegang its pengelola karyawannya: dan melakukan penandaan berupa pita kuning yang bertuliskan belum berizin "garis pembatas" "pembekuan tuts sementara waktu karena pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan walikota ini. jangka waktu penandaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku sampai dengan its diterbitkan dan atau dinastinya ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan peraturan walikota ini. paragraf pencabutan its (l) sanksi administrasi berupa pencabutan its sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan oleh walikota apabila: berdasarkan laporan tim pengawas lapangan atas penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dan yang telah dijatuhkan tidak ditaati: ada laporan dari dinas kepada skpd penerbit its: dan ada laporan dari skpd. sanksi administrasi berupa pencabutan tuts sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara langsung kepada pemegang uts pengelola karyawannya. nn, bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan walikota ir tpengetahiu8subur wali rang jihadi diundangkan semarang pada tanggal ouwuoua del sekretaris daerah tri haryanto berita daerah kota semarang tahun nomor bar, ditetapkan semarang pada tanggal desember walikota semarang hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggai desember sekretaris daerah adi tri berita daerah kota semaranglayambungan jalan masutoko moderamasemarang nomor tahun tentang tentang pengendalian lingkungan hidup berita daerah kota semarang tahun nomor toko modern yang selanjutnya disebutce umah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari (empat ratus meter persegi),, pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama.kecil yang selanjutnya disebut induattii kecil ik) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bidang tempat usaha. perusahaan industri menengah yang selanjutnya disebut industri menengah im) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari rp. (duindustri kecil dan menengah ikm) adalah perusahaan industri yang terdiri dari dan impermarket:, lu. hypermarket, pusat perbelanjaan: ce. departement store: dan gresik permulaan. penataan lokasi pendirian toko swalayan sebagaimana dimaksud pada mendasarkan pada rencana tata ruang yang berlaku. jumlah toko swalayan dan jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini dengan mempertimbangkan: tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus badan pusat statistik bps) tahun terakhir: potensi ekonomi wilay modern: dangian kedua penataan lokasi toko swalayan paragraf minimarket penataan lokasi minimarket dapat dilakudaerah tangan pengamatan.jokkmenjatan penataan jarak pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling dekat dalam radius (luna ratus) meter dari pasar rakyat. pendirian toko swalayan minimarket wajib memperhatikan: kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru: aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas): lokasi supermarket dan departmen store: dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan, dan (b. miang berada pada kawasan pelayanan lingkungan dalam kota perkotaan. hypermarket dan pusat perbelanjaan: diizinkan hanya dilokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor: dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan dalam kota perkotaan, permulaan diizinkan dilokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. penetapanditetapkan:paling dekat dalam radius (lima ratus) meter dari pasar rakyattas kavling dengan titik terluar batas kavling pasar rakyat yang terdekat. bab iii persyaratan dan tata cara penerbitan juta bagian kesatu umum fasal pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha toko swalayan wajib memiliki its. pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha toko swalayan yang telah memiliki its tidak diwajibkan memiliki sup, jangka waktu berlakunya its paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun setiap kepanjangannya. surat keputusan pengangkatan pimpinan pengelola toko swalayan: surat pernyataan kesanggupan kemitraan dengan umkm kota semarang, saapabila rencana usaha minimarket terintegrasi dengan pusat perbelanjaan, maka dilengkapi persyaratan administratif berupa fotokopi its pusat perbelanjaan atay surat pernyataan tidak keberatan dari pengelola bangunan lainnya tempat berdirinya minimarket. skpd berwenang menolak permohonan juta apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan tidak lengkap serta memerintahkan pemohon its untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan (( )skpd berwenang menolak juta. skpd memberitahukan kepada pemohon atas diterbitkannya its atau penolakan atas permohonan its. penolakan atas permohonan its sebagaimana dimaksud pada disertai alasan teknis yang menjadi dasar ditolaknya permohonan buys. permohonan perpanjangan its sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan dan dihampiri semua persyaratan administratif sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuat: pas foto pemohon sebanyak (tiga) kembar: fotokopi its yang akan diperpanjang: fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) dan nomor pokok wajib pajak daerah ppd): fotokopi isin gangguan yang masih berlaku: fotokopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya beserta perubahannya apabila ada perubahan, fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah apabila tanah dan bangunan tersebut miliknya atau apabila usaha yang direncanakan terletak pada tanah dan atau bangunan yang bukan miliknya wajib melampirkan bukti penguasaan pemanfaatan perjanjian sewa menyewa atas tanah dan bangunan atasnya yang digunakan sebagai tempat usaha toko swalayan, surat keputusan pengangkatan pimpinan pengelola toko swalayan: surat pernyataan kesanggupan untuk menjual produk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,skpd berwenang menolak permohonan 1uts apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada dandanror(re surat keputusan pengangkatan pimpinan pengelola toko swalayan: dan surtelah lengkap dan benar, skpd berwenang menolak permohonan tuts apabila persyaratan sebagaimana dimaksud padaagar dan apabila permohonan beserta semua persyaratan administratif sebagaimana dimaksud padafasal dan perutlurun walikota ini, skpd)oo) skpd berwenang menolak its permohonan pembaharuan its karena terjadi perubahan luasan tempat usaha toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam fasal huruf diajukan kepada skpd dengan mengisi formulir permohonan pembaharuan its dan dihampiri semua persyaratan administratif sebagai bentuk:pas foto pemohon sebanyak (tiga) lembar fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) dan nomor pokok wajib pajak daerah ppd): fotokopiluts yang akan diperbaharui, fotokopi izin gangguan yang masih berlaku,
sin nina pmnperlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya, bahwa untuk maksud tersebut huruf atas, perlu ditireksi bagian keempat pengangkatan direksi untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi persyaratan umum, antara lain bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki akhlak yang baik, memiliki keahlian pengalaman kerja bidang perbankan paling singkat selama (dua) tahun, dalam hal anggota direksi lebih dari (satu) orang maka paling sedikit (lima puluh persen) dari anggota direksi wajib berpengalaman sebagai pejabat bidang operasional perbankan paling singkat selama (dua) tahund. bpr blora secara sehat. ccatau keterangan instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan dengan nilai rata rata baik: memiliki latar belakang pendidikan sekurang kurangnya diploma iii (d iii), sarjana muda dan diutamakan sarjana s1) bidang ekonomi, keuangan atau hukum: cc. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling singkat (dua) tahun, usia belum mencapai (enam puluh tahun)bupati. anggota direksi harus bertempat tinggal diwilayah kerja bpr blora . anggota direksi diangkat oleh bupati untuk masa jabatan (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan pertimbangan sebagai berikut tingkat kesehatan bpr blora yang dipimpinnya sekurang kurangnya menunjukkan posisi cukup sehat selama (dua) tahun terakhir, hasil usaha atau laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang meningkat,bupati: laporan tahunbupati: tidak termasuk dalam daftar orang tercela dot bank indonesia. pengangkatan kembali terhadap anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah bupati mendapat pertimbangan dari pimpinan bank indonesia setempat atas dasar penilaian kemampuan dan kepatutan.prosedur pengangkatan anggota direksi bpr blora dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. laporan pengangkatan anggota direksi wajib disampaikan oleh direksi bpr blora kepada pimpinan bank indonesia setempat paling lambat (sepuluh) hari setelah pengangkatan olehanggota direksi ditetapkgawai bpr blorasatu) tahun atau sampai dengan adanya pelantikan anggota direksi baru. anggotagian kedua tugas dan pembagian tugas direksi paragraf tugas direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar kepala seksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap seksi seksi berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian. paragraf pembagian tugas direksi direktur utama pd. bpr bloumum dan perencanaan mempunyai tugas membantu direktur utama dalam hal menentukan sasaran sasaran dan melaksanakan rencana dalam bidang operasional, administrasi, manual perbankan, organisasi dan tata laksana, umum, personalia serta mengkoordinasikan pelayanan dan pembukaan dengan baik, aman, dan lancar. direktur pemasaran mempunyai tugas membantu direktur utama dalam hal pemasaran produk dan jasa serta pencapaian penyaluran kredit dan penghimpunan dana serta hasil operasional sesuai target kerja setiap bidang. dalam melaksanakan tugas masing masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam keputusan direksi. dalam hal direksi tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu paling singkat (tujuh) hari berturut turut, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas sehari hari dapat segera ditunjuk pelaksana tugas. penunjukan pelaksana tugas direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan dewan pengawas. bagian ketiga fungsi, wewenang dan tanggung jawabbpr blora berdasarkan kebijaksanaan umum bupatilora berdasarkan kebijaksanaan umum bupati yang ditetapkan oleh dewan pengawas, penyusunan dan penyampaian raplaporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan pd. bpr blora ng terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi pd. bpr blora kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan, pelaksanaan pengawasan atas pengurusan pd. bpr blora : penetapan kebijakan anggaran dan keuangan pd. bpr blora , pembinaan dan pengembangan pd. bpr blora . direksi mempunyai wewenang sebagai berikut mengurus dan mengelola kekayaan bpr blora : mengangkat dan memberhentikan pegawai bpr blora berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan bupati melalui dewan pengawas: menetapkan susunan organisasi dan tata kerja bpr blora sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan persetujuan bupati setelah mendengar pertimbangan dewan pengawas, mewakili bpr blora baik dalam ataupun diluar pengadilan: dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili bpr blora dalam maupun luar pengadilan: membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan pertimbangan dewan pengawas dan berdasarkan ketentumilik bpr blora berdasark yang berlaku: menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik bpr blora berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas. direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalamumum dan perencanaan. bagian keempat larangan, saudara ipar dan suami istri, anggota dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak,dan suami istri: anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi komisaris karyawan pada bank lainnya,perusahaan swasta atau lembaga keuangan lainnya,, atau mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada bpr blora atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari lababagian kelima pemberhentian direksi anggota direksi berhenti apabila meninggal dunia: masa jabatannya berakhir:bupati,ireksi yang diduga melakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diberhentikan sementara oleh bupati atas dasar usul dewaskah dalam waktu (satu) bulan sejak pemberhentian sementara,hadap permohonan keberatan maka keputusan bupati tentang pemberhentian batal demi hukum yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. anggota direksi yang diberhentikan dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditetapkan kembali sebagai pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yangkeluarga tunjangan jabatan cc. tunjangan kejahatan tunjangan kesehatan tunjangan perumahan. ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan direksi setelah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas. selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam direksi diberikan jasa produksi setiap satu tahun apabila pd.bpr blora mendapat laba. pada setiap akhir masa jabatan direksi mendapat uang pesangon secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya. ketua dan anggota direksipaling singkattujuh cuti direksi anggota direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut: cuti tahunan selama (dua belas) hari kerja: cuti karena alasan penting maksimal selama (dua) bulan, cc. cuti untukmenunaikan ibadah yang diberikan maksimal (lima puluh) hari, cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan surat keterangan dari dokter, cuti besar maksimal selama (dua) bulan dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat: cuti bersalin bagi anggota direksi perempuan selama (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan: cuti sebagaimana pada huruf dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintahlora . pelaksanaan hak cuti dan uang pesangon, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam rap pada tahun buku pada saat berakhirnya masa jabatan anggota direksi. bab satuan pengawas internal satuan pengawas intern mempunyai tugas: melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipenuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen bpr blora dan mendinamiskan untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satuan pengawas intern mempunyai fungsi: membantu direksi utama untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit, membuat analisis dan penilaian dibpr blora , dandengan bidang tugasnya. bab vii seksi pemasaran seksi pemasaran mempunyai tugas menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredimasaran mempunyai tugas: pembiayaan golongan usaha mikro, kecil dan menengah, pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat, baik calon nasabah maupun yang sudah menjadi nasabah: penghimpunan dana pengelolaan dana dari masyarakat berupa deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta dana kerjasama dan dana lainnya, pelaksanaan administrasi keuangan, baik menghimpun dana dari masyarakat maupun pengelolaan kredit, penyelenggaraan promosi, baik dalam menghimpun dana maupun pengaturannya, pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah dan atau ti'adakan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. bab viii seksi pelayanan seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan pembukuan, pemasukan dan pengeluaran dana serta penerimaan pelaporan dari bidang bidang lain. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pelayanan mempunyai fungsi: penelitian kebenaran laporan kas harian: pengecekan pengeluaran dan pengambilan uang antar bank, pemegang kunci brankas, pembukuan dan pelaporan, pelaksanaan evaluasi laporan, pembuatan laporan keuangan:bab rapat pengurus bagian pertamlima puluh persen) dari jumlah anggota dewan pengawas. keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat. dalam halpaling banyak (dua) kali. apabila setelah ditunda sampai (dua kali sebagaimana dimaksud pada masih belum dibagian kedua rapat dewan direksi rapat direksi pd. bpr blora diselenggarakan secara periodik:idalamnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. perusahaan daerah bank perkreditan rakyat blora yang selanjutnya disingkat pd. bpr blora adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat blora kabupaten blora. dewan pengawas adalah dewan pengawas pd. bpr blora . direksi adalah direksi pd. bpr blora . pengurus adalah dewan pengawas dan direksi pd. bpr blora . pegawai adalah pegawai pd. bpr blora . tata kerja adalah pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenangbagian ketiga rapat pengurus rapat antara dewan pengawas dengan direksi diadakan minimal (dua) kali dalam (satu) tahubab rencana kerja dan rencana anggaran rap merupakan rencana kegiatan dan anggaran bpr blora selama (satu) tahun buku yang disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan pengawas selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari bupati. rap yang telah mendapat pengesahan dari bupati disampaikan kepada pimpinan bank indonesia setempat. rap sebagaimana dimaksud dalam wajib disusun secara realistis dan sekurang kurangnyapaling sedikitupaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki meningkatkan kinerja bpr blora . dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf khususnya pemberian kredit, direksi wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara keseluruhan yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki meningkatkan kinerja bpr blora sebagaimana dimaksud pada huruf direksibpr blora . direksi dapat mengajukan perubahan rap hanya (satu) kali dalam tahun buku berjalan. pelaksanaan rap dan perubahan rap menjadi kewenangan direksi. bab usaha bagian pertama jenis usaha pd. bpr blora menyelenggarakan usaha antara lain: penghimpunan dana: pemberian kredit: dan. guna mendukung tercapainya kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf bpr blora dapat melaksanakan promosi secara intensif, terencana dan berkelanjutan. penyaluran dana dalam pemberian kredit dan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip penanaman dana yang sehat. bagian kedua penghimpunan dana penghimpunan dana bpr blora sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan usaha menghimpun dana dariberikan tanda bukti penyimpanan berupa buku tabungan dan atau billet deposito, bunga berdasarkan tingkat suku bunga pasar yang ditetapkan oleh direksi. guna menjamin dana masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana dimaksud dalam bpr blora wajib mengikuti program penjaminan pemerintah. untuk menjaga likuiditas, bpr blora dapat mengikuti program program dana bersama polling fund) melalui asosiasi bpr yang ada. bagian ketiga pemberian kredit pemberian kredit bpr blora sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dapat menggunakan sistem angsuran bulanan dan atas (satu) bulan (musiman). penyaluran dana dalam pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada diberlakukan ketentuan ketentuan sebagai berikut setiap peminjam dikenakan bunga kredit sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pasar, untuk menutup resiko kredit, bpr blora dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi: untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf direksi wajib memperhatikan strategi pasar, bpr blora tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada bupati, dewan pengawas, direksi dan pegawai untuk memperoleh fasilitas kredit, kecuali ditetapkan dengan keputusan direksi.yang terkait dengan bpr blora . batas kewenangan memutuskan kredit bpr blora diatur sebagai berikut sampai dengan rp. (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh direksi: atas rp. (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan pengawas.direksi wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup risiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. direksi dapat mengusulkan kepada dewan pengawas untuk melakukan penghapusan aktiva produktif yangppp) secara penuh. dewan pengawas melakukan kajian atas usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada dengan memeriksa kecukupan cadangan ppp dan kelengkapan lainnya. hasil kajian dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada berupa rekomendasi untuk setuju atau tidak setuju terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang dilakukan oleh direksi yang dituangkan dalam berita acara. dalam hal dewan pengawas memberikan rekomendasi untuk setuju, maka direksi mengajukan usulan penghapusbukuan aktiva produktif kepada bupati untuk mendapat persetujuan. direksi menetapkan penghapusbukuan aktiva produktif sesuai dengan persetujuan bupati sebagaimana dimaksud padasi dan tetap dilakukan penagihan dan dilaporkan perkembangannya kepada bupati. penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan kepada bupati dan bank indonesia. usulan penghapusbukuan kredit sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan kelengkapan data sebagai berikut daftar usulan penghapusbukuan kredit, daftar nominatif kredit yang dikategorikan kolektibilitasnya macet yang ditandatangani oleh direksi dan dewan pengawas, cc. laporan keuangan bulan berjalan: berita acara pembahasan dan peninjauan lapangan atas usulan penghapusbukuan kredit yang dikategorikan kolektibilitasnya macet, ditandatangani oleh direksi dan dewan pengawas, dan daftar dokumen pendukung administratif. bab xii laporan bagian pertama jenis laporan jenis jenis laporan bpr blora terdiri dari laporan bulanan: laporan pelaksanaan rap: laporan keuangan tahunan, laporan keuangan publikasi, laporan pertanggungjawaban dan laporan lainnya yang diperlukan. bagian kedua laporan bulanan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah laporan keadaan keuangan dan hasil usaha bpr blora berupa neracabulanan sebagaimana pada wajib disampaikan oleh direksi menyampaikan kepada pimpinan bank indonesia setempatbagian kedua laporan bulanan laporan pelaksanaan rap sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan rap oleh direksi. laporan pelaksanaan rap sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan oleh dewan pengawas kepada pimpinan bank indonesia setempat setiap akhir bulan juni dan akhir bulan desember pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh bank indonesia. bagian ketiga laporan keuangan tahunan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan oleh direksi kepada pimpinan bank indonesia setempat secara lengkap dan benar setiap tahun sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh bank indonesia paling lambat akhir bulan maret tahun buku berikutnya. bagian keempat laporan keuangan publikasi laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah laporan keuangan intern dan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan komitmen dan kontingensi, perhitungan laba rugi ditahanoleh bank indonesia dan melaporkannya kepada pimpinan bank indonesia setempat. tindakan laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bupati melalui dewan pengawas. bagian kelima laporan pertanggungjawabanporan lainnya kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan paling lambat (dua) bulan setelah tahun buku berakhir. laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh bupati setelah melalui pembahasan denganselambat lambatnydisahkan oleh bupatidilaksanakan berdasarkan rencana yang dimuat dalam rap sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pengadaan aktiva tetap berupa bentuk tanah dan atau bangunan dilaksanakan dengan cara pembelian, tukar menukar (ruslan) atau pelepasan hak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berlaku. bagian kedua pengadaan aktiva tetap dan inventarisketentuan nilai buku aktiva tetap dan inventaris yang tidak boleh lebih dari (lima puluh persen) kali modal pada posisiyang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada bupati. bagian ketiga penghapusan aktiva tetap dan inventaris penghapusan aktiva tetap dan inventaris dilakukan dalam hal aktiva dan inventaris telah berumur lebih dari (sepuluh) tahun dan atau kondisi fisik teknis minimal (dua puluh lima persen). penghapusan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direksi dengan menerbitkan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dari bupati. penghapusan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditindaklanjuti dengan penjualan, tukar menukar, hibah kepada pihak lain, atau pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. hasil penjualan aktiva dan inventaris disetorkan kas bpr blora sebagai penerimaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan penghapusan aktiva dan inventaris dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada bupati. dalam kondisi tertentu bpr blora dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki. bab xiv pembagian laba pasal laba bpr blora ditetapkan berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf laba bersih setelah dipotong pajak, dibagi dengan proporsional sebagai berikut: bagian laba untuk pemerintah daerah . (lima puluh persen): cadangan umum (lima belas persen), cadangan tujuan (lima belas persen): dana kesejahteraan sepuluh persen), jasa produksi lora dan dapat dialihkan menjadi modal disetor setelah mendapat persetujuan dari bupati. dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan untuk dana pensiun direksi dan pegawai, pesangon direksi dan dewan pengawas, cc. kepentingan sosial dan sejenisnya. dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada diadministrasikan secara terpisah untuk keperluan kesejahteraan yang pengelolaannya ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan dewan pengawas bpr blora . bab kerjasama guna meningkatkan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan, bpr blora dapat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah: pt. bank bpd jawa tengah dan atau bank umum lainnya, bpr bkk blora kota dan atau bpr lainnya: lembaga keuangan, asosiasi perbankan: asuransi, dan atau: cc. pelaksanaan program pemerintah: program penjaminan pemerintah, asuransi kredit: atau penanganan kredit bermasalahyang berlaku. untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada bpr blora dapat menjadikan seluruh atau sebagian aset setelah mendapat persetujuan bupati. bpr blora dapat menempatkan kelebihan alat likuidnya pada pt. bank bpd jawa tengah, bpr pkk blora kota dan atau bank lainnya dengan memperhatikan faktor keamanan, likuiditas, batas maximal penempatan dana pada bank terkait dan menguntungkan. bab logo dan stempel bentuk dan warna logo bpr blorkuran, bentuk dan warna stempel cap bpr bloraxvi pembinaan dan pengawasan pembinaan terhadap pd. bpr blora dilaksanakan oleh bupati dmeliputi pemberian bimbingan, pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi. pembinaan teknis dan pengawasan terhadap bpr blora dilakukan oleh bank indonesia dan lembaga lain yang berwenang. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawavii ketentuan lain lain anggota direksi yang diangkat dari pegawai bpr blora saat menduduki jabatan sebagai direksi berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan. pegawai sebagaimana dimaksud pada setelah tidak menduduki jabatan sebagai direksi, dapat ditempatkan kembali sebagai pegawai dengan pangkat, penghasilan dan status kepegawaian yang sama pada saat sebelum diangkat menjadi direksi. anggota direksi yang bukan berasal dari pegawai bpr blora , setelah tidak menduduki jabatan sebagai direksi, tidak menjadi tanggungan bpr blora dan dinyatakan keluar dari bpr blora . pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitasbiaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lald. bpr blora selama (satu) tahun buku yang disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan pengawas. penyisihan penghapusan aktiva produktif yang selanjutnya disingkat ppp adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank guna menutup risiko kemungkinan kerugian penghapusbukuan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab modal dasar dan modal disetor bagian pertama modal dasar modal dasar pd. bpr blora ditetapkan paling sedikit sebesar (sepuluh miliar rupiah) dengan pemenuhan secara bertahap. modal dasar sebagaimana dimaksud pada kepemilikannya (seratus persen) dimiliki oleh pemerintah daerah. bagian kedua modal disetor modal disetor untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan pemenuhan secara terhadap yang berasal dari sumber keuangan yang sah dan harus mendapatkan persetujuan dari bupati. dalam hal modal disetor diperkirakan besarnya akan melebihi ketentuan jumlah modal dasar maka sebelum pelaksanaan harus mendapat persetujuan dari bupatiengan dibuatkan bukti setor sesuai dengan ketentuan perbankan. cadangan umum dan cadangan tujuan yang dibentuk setiap tahun dapat dialihkan menjadi modal disetor berdasarkan permintaan dan atau persetujuan bupati. pengalihan aset pemerintah daerah menjadi modal disetor hanya dapat dilakukan atas persetujuan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuyudha santoso diundangkan blora pada tanggald. bpr blora dewan pengawas direktur utama satuan pengawas intern direktur umum perencanaan direktur pemasaran seksi pelayanan seksi pemasaran bupati blora, cap. ttd yudi santoso bab iii organisasi susunan organisasi pd.bpr blora' terdiri dari dewan pengawas, direksi: cc. satuan pengawas intern, seksi pemasaran, dan seksi pelayanan. direksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas direktur utama, direktur umum dan perencanaan, serta direktur pemasaran yang merupakan satu kesatuan pimpinan. satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. seksi pemasarumum dan perencanaan. seksi pelayanpemasaran. kepala satuan dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada dan merupakan jabatan struktural pada pd.bpr blora . bagan organisasi pd. bprpertama pengangkatan untuk dapat diangkat menjadi anggotaantara lain: bertakwa kepada tuhan yang maha esa: mempunyai pengetahuan bidang perbankan, dedikasi, akhlak yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan bupati dalam pembinaan dan pengawasan pd. bpr blora : mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku: bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha pd. bpr blora secara sehat. cc. usia belum mencapai (enam puluh) tahun: sehat jasmani dan rohani, lulus ujidiutamakan bertempat tinggal wilayah kerja bank. dewan pengawas diangkat oleh bupati untuk masa jabatan selama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sehingga pd. bpr blora mempunyai daya saing dengan bank lain, menunjukkan peningkatan kinerja bank:bank, dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. jumlah anggota dewan pengawas sebanyak (tiga) orang terdiri dari (satu) orang ketua dewan pengawas, yang berasal dari unsur pemerintah daerah, dan (dua) orang anggota dewan pengawas, yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan unsur swasta. penunjukan anggota dewan pengawas untuk menduduki jabatan sebagai ketua atau anggota dewan pengawas dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dengan keputusan bupati. bupati tidak boleh menjadi ketua atau anggota dewan pengawas. pengangkatan anggota dewan pengawas dilaksanakan oleh bupati paling lama (tiga) bulan sebelum jabatan anggota dewan pengawas yang lama berakhir. prosedur pengangkatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank indonesia. bupati menyampaikan laporan atas pengangkatan anggota dewan pengawas kepada bank indonesia paling lama (sepuluh) hari sejak tanggal penetapan keputusan bupati tentang pengangkatan dewan pengawas. bagian kedua tugas dan pembagian tugas dewan pengawas paragraf tugas dewan pengawas mempunyai tugas memberi saran dan pendapat kepada direksi dalam menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan tehadap bpr blora . pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan pengawasan internal uang dimaksud secara langsung oleh dewan pengawas, tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan diluar bpr blora . sewaktu waktu bila dipandang perlu. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemberian pedoman, bimbingan,pelatihan, arahan dan supervisi. paragraf pembagian tugas dewan pengawas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh bupati: cc.fungsi, wewenang dan tanggung jawabblora : pelaksanaan pengawasan atas pengurusan bpr blora : penetapan kebijaksanaan anggaran dan pengurusan bpr blora : pembinaan dan pengembangan bpr blora . untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dewan pengawas mempunyai wewenang menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran pd. bpr blora kepada bupati untuk mendapat pengesahan:pr blora , meminta keterangan direksi mengenai hal hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bpr blora nyaempat larangatua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami istri. anggota direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami istri. anggota dewan pengawasbagian kelima pemberhentian dewan pengawas, cc. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara, alih tugas jabatan:ewan pengawas yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan hurufbulan bulan sejak pemberhentian sementara, bupati sudah mengadngaddalam rapat sebagaimana dimaksud pada anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat. keputusan yang ditetapkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan bupati. anggota dewan pengawas yang diberhentikan selambat lambatnya (lima belas) hari sejak diterimhasilan dan penghargaan dewan pengawas karena jabatannya diberi honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. selain honorarium sebagaimana dimaksud pada dewan pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila pd. bpr blora mendapat laba. besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul direksi dengan persetujuan dewan pengawas. pada setiap akhir masa jabatan dewan pengawas mendapat uang pesangon secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum masa jabatannya.selama
set p3, see bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor tahun tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasimelalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosiajae niplolora. lembaga komunikasi sosial adalah lembaga komunikasi yang terdiri darikelompok informasi masyarakat yang selanjutnya disingkat kim adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaankelompok forum komunikasi media tradisional atau disingkat fk metra adalah salah satu bentuk lembaga media tradisional yang merupakan kelompok forum komunikasi media tradisional,yang selanjutnya disingkat lpmyang selanjutnya disingkat loopbab azas dan prinsip, sifat, tujuan dan arah pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial bagian kesatu azas dan prinsip azas lembaga komunikasi sosial adalah pancasila. prinsip pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial meliputi sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi jawa tengah dan pemerintah daerah serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, terstruktur, yaitu pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dilaksanakan secara berjenjang dari daerah sampai desa,lembaga komunikasi sosial wilayah daerah,sifat lembaga komunikasi sosial bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, guru rukun, penuh keikhlasan, independen, non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender. bagian ketiga tujuan tujuan ditetapkannya pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial adalah sebagai pedoman aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan peran dan kemampuan dalam mengelola informasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, sebagai acuan kerangka kerja kelembagaan dan merasionalisasi lembaga komunikasi sosial serta sebagai dasar pengembangan lembaga komunikasi sosial daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah, dan cc. untuk menyamakan pemahaman terhadap tugas, peranan dan operasional lembaga komunikasi sosial. bagian keempat arahmembangun masyarakat informasi, menjadi wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi, sebagai wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan infomasi yang konstruktif kepada pemerintah, sebagai wahana untuk mengatasi terjadinya simpul sumbatan informasi kebijakan pemerintah dan simpul sumbatan aspirasi masyarakat, dan fungsi hubungan masyarakat. bab iii lembaga komunikasi sosial bagian kesatu jenis lembaga komunikasi sosial terdiri dari: kim: fk metra, lpm, dan loop. pembentukan kim sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan oleh kepala dinas. pembentukan fk metra, lpm dan loop sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkan oleh bupati. bagian kedua kedudukan, tugas dan fungsi paragraf kim kim sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan desa kelurahan. kim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas:, cc. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya, dan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa. kim sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi sebagai: wahana informasi antar anggota kim secara horizontal, dari masyarakat pemerintah daerah secara bottom dan dari pemerintah daerah kepada masyarakat secara top down, mitra dialog dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik, lembaga yang memiliki nilai ekonomi, dan sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota kim dan masyarakat. paragraf fk metra fk metra sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan daerah. fk metra sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: meningkatkan peran serta media tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi, memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas media tradisional: dan menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas media tradisional dengan lembaga pemerintah daerah dan non pemerintah daerah. fk metra sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi sebagai: wahana koordinasi, penampung, penyalur,dan perjuangan komunitas media tradisional, wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia media tradisonal, wahana penelitian dan pengkajian media tradisional, wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga pemerintah daerah dan non pemerintah daerah paragraf lpm lpm sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan daerah. lpm sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan media dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. lpmparagraf loop loop sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan daerah. loop sebagaimana dimaksud pada. loopbagian ketiga kewajiban fk metra, lpm dan loop sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf wajib membuat laporan berkala setiap tahun dan disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas bagian keempat hubungan kerjasama hubungan antar lembaga komunikasi sosial bersifat koordinatif, informatif, suportif dan advokat. lembaga komunikasi sosial dapat membentuk badan kerjasama tingkat daerah dengan pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bab pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial bagian kesatuoordinasi dan fasilitasi meliputi: bimbingan teknis, pengembangan model, cc. penyelenggaran jaringan komunikasi, sarana dan prasarana, workshop, sarasehan, dan pengembangan wawasanyang meliputi manajemen,sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas lembaga komunikasi sosial. bentuk kegiatan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial meliputi: pemodelan, bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan, workshop, sarasehan, dan forum, simulasi: dan penyediaan bahan informasi. pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dilakukan secara berjenjang antara pemerintah daerah dan desa kelurahanmedia komunikasi elektronik dan cetak. bab pembiayaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial pada pemerintah daerah dibebankan pada:evaluasi bupati melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan lembaga komunikasi sosial. evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilaksanakan oleh kepala dinas dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan.
umlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp)memaki soon anon\| wo. gingivosplasty periodontal splitting extra oral fistula pengelolaan luka debridement odontectomy tingkat odontectomy tingkat iii apex resepsi retrograde filling rp) rp) rp) tindakan endodontik rp) rp) rp3) jamsmas art. amalgam satu permukaan. "lnummuntomostresi cbooo\| karo moon muse damon\| aoe\| congo0 mermarar rame solo tas ganda rp) rp) rp3) rahang endodontic tindakan orthodontia tindakan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp3) dekat rahang jasa jasa tindakan sarana pelayanan jumlah rp. rp) rp) rp3)jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp3) ema funduscopi indirect funduscopi direct refraksi anomaly auto refraktor keratometri slit lamp jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp3) epilepsi silia ekstraksi coral kornea operasi sederhana (di poliklinik) usg mata via ipb kelas kelas iii icu 3rp) rp) rp3) hama microdermabrasi feeling) rp) rp) icu nica picu sev sesosok\| emo pama joseon pom penunggu pasien sebesar dari tarif kamar rawat inap pada kelas keperawatan pasien yang ditunggu (perhari). keterangan: bayi sehat (rawat gabung) dikenakan tarif sebesar dari tarif kelas ibu.sarana pelayanan jumlah perawatan rp) rp.) rp ) vip vip kelas jasa jasa kelas sarana pelayanan jumlah perawatan rp.) rp.) rp ) kelas iii dokter spesialis jasa jasa kelas jumlah sarana pelayanan perawatan rp. sman rp ) rp ) vip vip kelas kelas iii keterangan: konsultasi dokter melalui telepon (on call) dikenakan sebesar dari tarif visite konsultasi konsultasi dokter ditempatsiaran personal hygiene pasang lepas per kegiatan tampon vagina jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp.) rp.) eng aan luka perawatan luka per kegiatan multiple gangren perawatan tali pusatper kegiatan infus pump vulva hygiene vagina touch kelasniatan personal hygiene pasang lepas tampon vagina dan luka jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp.) rp ering per kegiatan pump infus pump vulva hygiene keterangan perawatan bayi sehat sebesar dari tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati ibunya. tarif tindakan keperawatan untuk bayi sakit disesuaikan dengan tarif tindakan keperawatan kelas kelas vip a vip jasa jasa jumlahsarana pelayanan keterangan rp.) rp.) rp.) sata tuka sata lukatasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp asa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) keterangan rp.) rp.) multiple gangren perawatan bayi baru lahir traction pemberian makan per kegiatan lewat ronde pasang sering pump infus pump vulva hygiene tarif pelayanan asuhan keperawataniiiicu picu nica hcu (per paket per hari) jasa jasa jumlah kelas ruang perawatan sarana (pelayanan\| rp) rp.) rp.) icu picu nica tarif tindakan medis tarif tindakan medis ruang perawatan (per kegiatan) kelas ruang jasa jasa jasa jasa jasa jasa perawatan\| sarana pelayanan\| jumlah gaana (pelayanan\| jumlah gaana (pelayanan\| jumlah rp ) rp ) rp ) rp ) rp ) rp ) rp ) rp ) rp) dal heal mad mia mean mean nica tindakan medis lainnya jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan bareng rp ) rp ) hidro tugas pemeriksaan inspekulo irigasi vaginas operatif ringan perawatan sarana operator anestesi team jumlah saman soon soo sasa soo\| tango00 daan \|sosok\| some sasa soo\| taro00 names shown\| some santo konsol\| tango00 daemon boson\| some sana soo\| tomo00 sedang perawatan sarana jumlah rp.) rp.) rp.) rp.) domain jason\| solo\| sana motor\| tempo00 daan jason\| ssmooo\| sana soo) tempo00 des jassoool solo sena motor\| tempo00 berat perawatan sarana jumlah rp ) rp.) rp ) rp.) sania jamo\| yangon\| soon\| cbooo\| 22sn000 mahar faso\| ransson\|sengon\| cbooo\| khusus perawatan sarana jumlah rp ) rp.) rp ) rp.) dalami \|ammo) tebow\| momo) oo sawo sabar trsnsoo\| motor\| soon\| soon\| sonojika pelayanan general dan atau lumbaluntuk pelayanan anestesi yang bersifat lokal anestesi maka tidak dikenakan tarif pelayanan anestesi. tarif operasi disesuaikan dengan kamar yang akan atau sudah ditempati pasien. tarif operasi cito emergency dikenakan tambahan biaya operasi sebesar tiga puluh persendan tarifkenakan tambahan biaya sebesar dari tarif operator bila resusitasi bayi dilakukan oleh dokter spesialis anak. 15y6 dari tarif operator bila resusitasi bayi dilakukan oleh dokter umum. dari tarif operator bila resusitasi bayi dilakukan oleh perawat atau bidan. ketentuan tarif pelayanan bagi pasien yang bersifat infeksius (contoh hbs positif, dha) maka dikenakan tambahan biaya sebesar (lima puluh persen dari tarif operasinya. haemodialisa pelayanan sarana pelayanancito emergency, ditambah (tiga puluh persen) dari total tari hemodialisa. tarif pelayanan perawatan intensif (icu picu nica) jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp ) rp.) konsultasi dokter per kegiatan umum gigi via telpon konsultasi dokter visit dokter spesialis tarif pelayanan perinatologi jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp.) rp.) konsultasi dokter ker kegiatan umum gigi via telpon konsultasi dokter visit dokter spesialis tarif tindakan persalinan pelaksana persalinan dokter spesialis\| pervaginam) pelaksana persalinan dokter umum! pervaginam) pelaksana persalinan bidanjumlah rp.) rp.) rp.ipammanpaapaas pack red cell whole bloodna kab. blora bondan ariyanto, sh, si. nip. jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp ) rp ) rp.) mikrobiologi (pewarnaan) parasitology liquor transudat kesumat pemeriksaan khusus mikrobiologi reduktase, biru etilen) mikrobiologi culture) analisa sperma patologi anatomi sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.. permintaan cito ditambah (tigapuluh persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan. tarif fisioterapi rehabilitasi medik jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp.) rp ) rp ) fin reg evaluasi kepribadian sederhana jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan aang rp.) rp.) eramasikeresasian lengkap soo toronto toko0 dafuisasone amor\| too keterangan: tarif pemeriksaan fisioterapi. tarif pemeriksaan elektromedik lainnya. jasa jasa jenis jumlah sarana pelayanan pelayanan rp. pat rp.) rp.) eng keterangan tarif ) rp.) rp ) asuhan gizi (per hari) konsultasi gizi rawat jalan (per kegiatan) konsultasi gizi .) rp ) rp ) konsultasi tumbuh kembang tarif radiologi jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp.) rp ) rp ) pemeriksaan tanpa kontras pemeriksaan dengan kontras kecil omd, fistulografi, urethrografi, cystografi, cyalografi, pelvis dengan ronde) pemeriksaan dengan kontras besar ivp dan cil) pemeriksaan dengan kontras khusus hsg) usg biasa cause on200 emo jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) pencatatan rawat inap (per hari) pencatatan icu picu nica (per hari) tarif tindakan dan pelayanan alat kesehatan jasa jasa jenis alat sarana pelayanan jumlah keterangan kesehatan rp.) rp.) rp ) ventilator cap incubator website monitor mesin anestesi alat ent alat spirometri alat nebuliserpelayanan pengolahan limbah jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp.) rp.) rp.) padat (per kg) cair (per liter ) rp ) rp ) pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis) pemeriksaan luar pemeriksaan dalam (otopsi) surat keterangan visum15x dari rsud akumulasi jasa sarana dan bbm per orang dokter: dari akumulasi jasa sarana danhp.. tarif penggunaan mobil jenasah komponen tarifdengan jarak s d pertalian akumulasi jasa sarana dari rsud dan bbm petugas lain dari akumulasi jasa saranas d dengan harga dan bbm. daridari dengan harga dan bbm ) rp .lima persen) dari keuntungan. pelayanan asuhan kefarmasian jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp.) rp.) rp.) pelayanan informasi obat pelabelan etiket obat dan bahan pakai habis (plastik pembungkus obat, kapsul kosong, kertas buyer, dll). keterangan: dalam melaksanakan pelayanan resep obat dikenakan: tarif pelayanan informasi obat, dan tarif pelabelan etiket obat dan bahan habis pakai (etiket obat, plastik pembungkus obat, kapsul kosong dan kertas buyer, dll) aa. tarif pelayanan kerohanian jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp ) rp ) rp ) bb.cc. virtual room tarif kamar virtual room sesuai dengan tarif kamar rawat inap kelas iii. dddua puluh persen) dari tarif yang seharusnya dibayarkan. eeffgg. biaya obat, bahan habis pakai dan lain lain besaran obat obatan, bahan habis pakai dan lain lain diatur dengan peraturan direktur dengan berpedoman pada harga eceran tertinggi dan ketentuan peraturan perundang undangancc.. sonomeditasi luka bakarpengambilan darah arteri untuk bga respirasi test ) rp ) administrasi rekam medis untukgigi spesialis dokter sub spesialis keterangan pemeriksaan general check disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan. pelayanan tindakan medis lainnya rawat jalan sesuai dengan tindakan medis rawat inap kelas ii.posisi mandibula reposisi hernia reposisi hemoroid resusitasi intra uteri.evakuasi faces fundus ophthalmoscopy heating situasi pasang oroparingeal tube pasang spark ringan pasang neck collar pasang ransel terbangpavementii.2jari apendictomi (akut)debridement luka bakar atascircumsisi pemasangan cvc debridementkateter insist eksis jahit luka poliklinik debridementirabismusovarektomi partial oovarektomi bilateral reparasi sistem reparasi perineum igd jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp ) rp.) rp.rawat jalan eksekutif jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp.) rp ) rp ) rp) rp3) masuk sekolah kuliah melamar pekerjaan, menikah pencalonan kepala desa perangkat desa dan lain lain kepentingan asuransi, pinjaman bank, adopsi anakreparasi tuba resepsi baji ovarium salfingektomi saling ovarium sectio caesareasist bartholinitis pemutaran moma debut operasi ringankstrfungsi kista ovarium sites vi. jenis asuhan keperawatan (asked). paketsetiap jam.. paket asked tingkat asked tingkat ditambahpaket asked tingkat iii paket asked tingkat ii, ditambahcasuhan keperawatan icu picu nica harterjasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp)jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) pembersihan cairan telinga pembersihan segmen telinga fotokopi aplikasi telinga tampon telinga pengambilan benda asing telinga grenolome fungsi nematoda telinga insist bisul telinga fmomanermweas anon show\| soo insist abses telinga tes keseimbangan audiometri tes garputala (pertama) hidung rp) rp) rp) memang anom albauton mom tenggorokan rp) rp) rp) here tenggorokan soo m0001 rp) rp) rp) sesama soon\| momo sosok samara moon\| ame) rp) rp) topikal anestesi tindakan kecil rp) rp) rp) jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) eksis biopsi terpanas open bur resementasi dengan sik iaaemetnigengan avo\| kosovo\| seo. tindakan sedang jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) pengelolaan dry socket tempatan amalgam dari satu permukaann
n ) lahbalarajabalaraja,balaraja pada dinas kesehattangerang,balaraja yang selanjutnya disebut utd rsud balaraja adalahutd rsud balaraja. komite medik adalah komite medik rumah sakit umum daerah balaraja. komite keperawatan adalah komite keperawatan rumah sakit umum daerah balaraja. komite tenagabalaraja. komite mutu adalah komite mutuutd rsud balaraja. staf medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis utd rsud balarajstandar prosedur operasional yang selanjutnya disingkat spo adalah standar prosedur operasional yangk maupun nonmedis utd rsud balaraja. sumber daya. ain sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat sdm adalah sumber daya manusia baik pegawai negeri sipil maupun nonpegawai negeri sipil. rencana kegiatan dan anggaran dinas kesehatan yang selanjutnya disingkat rka dinas adalah rencana kegiatan dan anggaran dinas kesehatan kabupaten tangerang. rencana kegiatan dan anggaran utd rsud balaraja yang selanjutnya disingkat rka utd rsud balaraja adalah rencana kegiatan drencana bisnis dan anggaran yang selanjutnya disingkat rbadokumen pelaksanaan anggaran dinas kesehatan yang selanjutnya disingkat dpa dinas adalah rencana kegiatan dan anggaran dinas kesehatan kabupaten tangerang. dokumen pelaksanaan anggaran utd rsud balaraja yang selanjutnya disingkat dpa utd rsud balaraja adalah dokumen pelaksanaii. sia bab kedudukan, tugas dan fungsi, dan tata hubungan kerja bagian kesatu kedudukan utd rsud balarajasional. sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada utd rsud balaraja memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian. utd rsud balaraja merupakan rumah sakit umum daerah kelas utd rsud balaraja dipimpin oleh direktur. direktur utd rsud balaraja berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bagian kedua tugas dan fungsi utd rsud balaraja mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. . untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd rsud balaraja mempunyaikesehatata hubungan kerja sebagai organisasi yang bersifat khusus, hubungan kerja antara utd rsud balaraja dengan dinas bersifat koordinasi. bab iii susunan organisasi susunan organisasi utd rsud balaraja, terdiri atas: direktur, wakil direktur pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang, terdiri atas: bidang pelayanan medik, terdiri atas: seksi operasional pelayanan medik, dan seksi kendali mutu dan standar pelayanan medik. bidang pelayanan keperawatan, terdiri atas: seksi operasional pelayanan keperawatan, dan seksi kendali mutu dan standar pelayanan keperawatan. bidang pelayanan penunjang, terdiri atas: seksi operasional pelayanan penunjang medik, dan seksi operasional pelayanan penunjang nonmedis. wakil direktur administrasi umum, sdm, dan keuangan, terdiri atas: kepala bagian keuangan, terdiri atas: subbagian perbendaharaan dan ketatausahaan belanja, dan subbagian akuntansi dan verifikasi. kepala bagian administrasi umum dan sdm, terdiri atas: subbagian tata usaha, humas, dan perencanaan program, subbagian kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, dan subbagian rumah tangga, sarana, dan prasarana. d.komite. komite, spi: instalasi: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utd rsud balautd rsud balaraja mengikuti klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. organisasi utd rsud balaraja disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja. struktur organisasi utd rsud balaraja harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi. selain jabatan struktural, terdapat kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas pelayan. utd rsud balaraja dapat membentuk satuan organisasi yang bersifat nonstruktural seperti komite, spi, instalasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada direktur. bab iv. tifa bab rincianbantu bupati dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. tugas membantu bupatiutd rsud balaraja sebagaimana dimaksud dalam dan, penetapan kebijakan penyelenggaraan utd rsud balaraja sesuai bagian kedua. 'bikamelaksanakanupaya keselamatan pasien bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepala seksi operasional pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam huruf bangka huruf a), mempunyai tugas menyiapkan sdm dan melaksanakanoperasional pelayanan medik menyelenggarakan fungsi: merencanakan operasional harian pelayanan medik, menyiapkan jadwal dan operasional pelayanan medik semua unit pelayanan, menyiapkan spo yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan medik, pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan, pelaksanaan fungsi rekam medik pelayanan medik, menyiapkan sistem pelaporan pelayanan medik sesuai kebutuhan, h.pemantauan. tiga bagian kedua wakil direktur pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang wakil direkturlayanan medik, pelayanan keperawatan dan kendali mutudik, keperawatan, dan penunjang menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana pemberian pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang, cc. dan penunjang, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang,bidang pelayanan medik kepala bidang pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik. pemantauan dan evaluasi operasional pelayanan medik, dan melaksanakan tugas lan yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan. kepala seksi kendali mutu dan standar pelayanan medikmedik menyelenggarakan fungsi: merencanakan operasional harian pengendalian mutu pelayanan dan profesi medik, menyiapkan dan mengembangkan standar mutu pelayanan dan profesi setiap unit pelayanan, cc. pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pengendali mutu pelayanan dan profesi medik, pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan dan profesi medik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pelayanan dan profesi medikkepala bidang pelayanan. paragraf . tiba paragraf bidang pelayanan keperawatan (l) kepala bidang pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan, beradakepala seksi operasional pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), mempunyai tugas menyiapkan sdm dan melaksanakan. fifa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi operasional pelayanan keperawatan menyelenggarakan fungsi: merencanakan operasional harian pelayanan keperawatan, termasuk pengaturan sdm keperawatan, menyiapkan jadwal dan operasional pelayanan keperawatan semua unit layanan, cc. pengembangan dan peningkatan kompetensi sdm pelayanan keperawatan, pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan keperawatan, pelaksanaan fungsi rekam medik pelayanan keperawatan, fl. menyiapkan sistem pelaporan pelayanan keperawatan sesuai kebutuhan, pemantauan dan evaluasi operasional pelayanan keperawatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keperawatan. kepala seksi kendali mutu dan standar pelayanan keperawatankeperawatan menyelenggarakan fungsi: merencanakan operasional harian pengendalian mutu pelayanan keperawatan, menyiapkan dan mengembangkan standar mutu pelayanan keperawatan setiap unit pelayanan, c.pengembangan. kia cc. pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pengendali mutu pelayanan keperawatan, pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan keperawatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pelayanan keperawatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan keperawatan. paragraf bidang pelayanan penunjang kepala bidang pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjangpemberian pelayanan penunjang medik dan nonmedis, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan nonmedis, cc. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien bidang pelayanan medik dan nonmedis: pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan nonmedis. (l) kepala seksi operasional pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), mempunyai tugas menyiapkan spa dan spo yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan penunjang medik, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi operasional pelayanan penunjang medik menyelenggarakan fungsi: merencanakan operasional harian pelayanan penunjang medik, menyiapkan jadwal dan operasional pelayanan penunjang medik semua unit pelayanan, cc. pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan penunjang medik, pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan penunjang medik, pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien bidang pelayanan penunjang medik, pemantauan dan evaluasi operasional pelayanan penunjang medik, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang. kepala seksi operasional pelayanan penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf b), mempunyai tugas menyiapkan spa dan spo yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan penunjang nonmedis, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang. untuk. sis untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi operasional pelayanan penunjang nonmedis menyelenggarakan fungsi: merencanakan operasional harian pelayanan penunjang nonmedis, menyiapkan jadwal dan operasional pelayanan penunjang nonmedis semua unit pelayanan, pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan penunjang nonmedis, pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan penunjang nonmedis,: fl. pemantauan dan evaluasi operasional pelayanan penunjang nonmedis, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan penunjang. bagian ketiga wakil direktur administrasi umum, sdm, dan keuangan wakil direktur administrasi umum, sdm, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan, perencanaan, keorganisasian dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kerja sama pendidikan,direktur. untuk. sil untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada wakil direktur administrasi umum, sdm, dan keuangan menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana dan kegiatan kesekretariatan, menyusun rencana dan kegiatan perencanaan dan penyusunan program, cc. menyusun rencana dan kegiatan keorganisasian dan kepegawaian, menyusun rencana dan kegiatan pendidikan dan penelitian, menyusun rencana dan kegiatan kerjasama pendidikan serta penelitian, menyusun rencana dan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit untuk mendukung pelayanan,fil. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, sdm, pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan sarana prasarana rumah sakit:. paragraf bagian keuangan kepala bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugaskeuangan menyelenggarakan fungsi:cc.vmelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan. kepala subbagian perbendaharaan dan ketatausahaan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan, ketatausahaan belanja pengeluaran, berada bawah dan bertanggung jawab langsungperbendaharaan dan ketatausahaan belanja menyelenggarakan fungsi: menyiapkan pelaksanaan fungsi fungsi perbendaharaan, menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengelolaan piutang, cc. melaksanakan penataan pendapatan mengkoordinasikan bendahara dan bendahara pembantu dalam melaksanakan fungsinya, pengendalian pelaksanaan belanja, mengembangkan dan melaksanakan sistem ketatausahaan belanja, membantu pelaksanaan pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pendapatan dan akuntabilitas serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan belanja, melaksanakan kendali biaya, efisiensi, dan efektivitas penggunaan pendapatan, menyiapkan spo yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi belanja, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan. . kepala subbagian akuntansi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf b), mempunyai tugas melaksanakan penerapan sistem akuntansi dan laporan keuangan serta pelaksanaan verifikasi, berada dan bertanggung jawabakuntansi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi: merencanakan dan melaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi, menyiapkan dan melaksanakan sistem akuntansi berbasis kas maupun aktual sesuai standar akuntansi pemerintah. cc. koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan verifikasi, menyiapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk mellllaksanakan verifikasi, melakukan uji keabsahan bukti transaksi belanja dan pendapatan, pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan akuntansi dan verifikasi: menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan secara periodik, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan verifikasi, menyiapkan spo yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan. paragraf . paragraf bagian administrasi umum dan sdm kepala bagian administrasi umum dan sdm sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, humas dan pemasaran, serta pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakitadministrasi umum dan sdm menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana dan kegiatan administrasi perkantoran, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, cc. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, merencanakan kegiatan pemasaran, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun rencana strategi dan rencana kerja tahunan rumah sakit, mengembangkan sistem informasi termasuk yang berbasis teknologi, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pegawai, merencanakan dan mengembangkan sistem kepegawaian, karier, dan kompetensi, mengembangkk.merencanakan. merencanakan dan melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, merencanakan dan melaksanakan kerjasama pendidikan baik sdm kesehatan maupun sdm nonkesehatan: pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan, merencanakan dan melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, sdm, dan pemenuhan sarana prasaranakepala subbagian tata usaha, humas, dan perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, humas dan pemasaran, hukum, penyusunan rencana dan penyusunan program dan anggarantata usaha, humas, dan perencanaan program menyelenggarakan fungsi: menyiapkan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan, menyiapkan dan melaksanakan tugas kerumahtanggaan, c.menyiapkan. cc. menyiapkan spo yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, serta kerumahtanggaan, melaksanakan kajian produk hukum rumah sakit, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan hubungan antar lembaga serta pemasaran rumah sakit: pembinaan hubungan dengan pihak ketiga dan penyelenggaraan informasi dan publikasi: costume care, survei kepuasan pelanggan, dan pengembangan jaringan pemasaran, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan, melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan rencana program, dan mengembangkan sistem dan prosedur untuk meningkatkan kinerja kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pemasaran rumah sakit. kepala subbagian kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf b), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan, beradakepegawaian, pendidikan, dan pelatihan menyelenggarakan fungsi: merencanakan dan melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, b.merencanakan. merencanakan dan melaksanakan kerjasama pendidikan baik sdm kesehatan maupun sdm nonkesehatan, cc. merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta pengembangan kompetensi sdm, menyiapkan dan melaksanakan kajian kebutuhan dan beban kerja pegawai, melaksanakan pengelolaan administrasi dan data pegawai, melaksanakan pembinaan disiplin dan integritas pegawai, menyiapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan bina pegawai, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan, menyiapkan spo yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi umum dan sdm. kepala subbagian rumah tangga, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf c), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana rumah sakitrumah tangga, sarana, dan prasarana menyelenggarakan fungsi: menyiapkan dan melaksanakan tugas kerumahtanggaan, b.menyiapkan. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit: cc. menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan rumah sakit terkait sarana dan prasarana rumah sakit: menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana rumah sakit: menyusun rencana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, fl. melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana prasarana rumah sakit, melaksanakan koordinasi dengan instalasi unit kerja terkait dalam pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit: melaksanakan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana rumah sakit, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi umum dan sdm. bagian keempat. bliflantara lain: komite keperawatan, komite farmasi dan terapi, cc. komite pencegahan dan pengendalian infeksi, komite etika dan hukum, komite mutu. komite mutu, komite manajemen risiko dan keselamatan pasien, dan atauspi spi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur organisasi rumah sakit yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit. spi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada spi,pemberiannammedis. pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkanlingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya. jumlah. jumlah tenaga fungsional ditentukan melalui wakil balaraja. bab pengisian jabatan dirutd rsud balaraja memenuhi persyaratanpemerintahewan perwakilan rakyat daerah. bab vii tata kelola bagian kesatu umum utd rsud balarajautd rsud balaraj,utd rsud balaraja. penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan ketatausahaan barang milik daerah serta laporan pengelolaan kepegawaian utd rsud balaraja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sekali dalam satu tahun. laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada s5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua. bagian kedua pengelolaan keuangan sebagai unit organisasi bersifat khusus utd rsud balaraja, dan pertanggungjawaban keuangan. direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan rumah sakit. dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam direktur bertanggung jawab kepada kepala dinas. pertanggungjawaban direktur sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan utd rsud balaraja. penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. s5)utd rsud balaraja, menyusun dpa utd rsud balaraja:utd rsud balaraja dan dpa utd rsud balaraja(l) rka utd rsud balaraja merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rka dinas. dpa utd rsud balaraja merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dpapa utd rsud balaraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . seluruh pendapatan utd rsud balaraja blue dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja rumah sakit daerah. pendapatan utd rsud balaraja blue sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh pendapatan blue selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pendapatan utd rsud balaraja, dan obyek pendapatan blue. pagu anggaran belanja utd rsud balararincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja utd rsud balaraja blue sebagaimana dimaksud dituangkan dalam rba. rba sebagaimana dimaksud merupakan lampiran dari dpa dinas. pembiayaan utd rsud balaraja keuangan daerah selaku blue. utd rsud balarajapada dpa utd rsud balaraja. bagian ketiga. tin bagian ketiga pengelolaan barang milik daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus utd rsud balaraja, serta penggunaan dan ketatausahaan barang milik daerah. utd rsud balarajautd rsud balarajatd rsud balaratd rsud balaraja yang dipimpinnya, e.mengamankantd rsud balarajautd rsud balaraja blue. bagian keempat pengelolaan kepegawaian sebagai unit organisasi bersifat khusus utd rsud balaraja memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian. direktur. iisutd rsud balaraja,utd rsud balaraja wajib mengikuti akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii. dik bab viii kepegawaian utd rsud balaraja dipimpin oleh direktur yang diangkat oleh bupati. direktur utd rsud balaraja kelas merupakan jabatan eselon ii.b atau jabatan pimpinan pratama. wakil direktur utd rsud balarajabalaraja kelas merupakan jabatan eselon iii.b atau jabatan administrator. kepala subbagian dan kepala seksi pada utd rsud balarajabalaraja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan pembiayaan utd rsud balarajautd rsud balaraja blue dapat berasal dari pinjaman. bab xoktober sekertaris daerah kabupaten tangerang, much massal rasyid berita daerah kabupaten tangeraantangerang, zaki iskandar diundangkan tigaraksa pada tanggal oktober sekertaris daerah kabu tangerang, muchdaerah balaraja pada dinas kesehatan struktur organisasi rsud balaraja dar semata kamal. mein yus bupati tangerang, zaki iskandar
berita daerah kabupaten bandung ts) kadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwa kebijakan akuntansi pemerintahahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerkpd, sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan ketatausahaan bm kd, mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai bm kd yang dikapitalisasi serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nila bm kduangan nomor km. tentang sistem akuntansi dan laporan keuangsis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten bandu dan ekuitas dana dalam neraca. basis kas untuk laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud padakabupaten bandung. basis akrual untuk neraca sebagaimana dimaksud pad, bukan pada saat kas dibayar oleh kas daerah. pelaksanaan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati yang mengacu padaketentuan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikutmetode yang digunakan sebagaimana dimaksud pada harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasapadi, atau metode saldo menurun ganda, cc.detailed engineering design, masterplan, ukl upl dan honor lokasi pengembangan dikelompokkan dalam aset tak berwujud, dan dikapitalisasi apabila aset tetap yang terkait telah selesai dikerjakan. pelaksanaan penyusutan aset tetap, penghapusan aset tetap, amortisasi, penyisihan piutang, penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati setelah terbittagawa, angetapa," nomor tahunbandunglurah kepala desa, dan pejabat eselon lainnya.s5)lam jumlah genap maupun ganjil, sebagai berikut bila orang . bila orang . bila orang . a45). a1). a1). a3)selalu suami yang menjabat atau isteri yang menjabatnce ssesuatu yang ditampilkan sesuai dengan nilai sosial dan budaya bangse lintas para undangan harus nyaman, menyediakan ruang tunggu waiting room untuk vip, perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara diupayakan secara optimal agar tidak menimbullain lain sebagainya, podium, pemasangan podium untuk pidato, tempat disebelah kanan atau kiri meja baris utama dapat satukan bentuk bentuk lay out upacara, tergantung jenis acara yang dilakukan. untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan dilapangan upacara, dapat saja menggunakan bentuk tum atau paling tidak mempedominya upacara var undangan pengibar grup bendera kersik komandan upacara mama paduan suara peserta aa, upacara,dll dapat menggunakan lay out dengan bentuk class room meja pimpinan. classroom meja pimpinan eee been anaaanann (eennaana enoanaata, sean "anna, kankuguuw sen issn denonnsona lia iai panitia penyelenggara eneaanaan anasannsan sanuansinhen mens nama lea ana masa maaaaaama ran nana ann senunsansuaan (ebebehebebebebebekekekekekebafafua iba tampak atas menerima kunjungan kerja, rapat dan sejenisnya, bentuknya ialah face face . ll. lia tampak atas ge acara perjamuan resmi, bentuk lay punya round table round table api aki kia is. tia alba ang aan o: oa3 1g: ata sal ang wa: mis sienaskahbandung sebagai berikut upacara peringatan hut proklamasi kemerdekaan upacara hari jadi kabupaten bandung upacara hari kebangkitan nasional upacara hari pendidikan nasional upacara hari ibu upacara hari pahlawan upacara sumpah pemuda upacara hari kesaktian pancasila upacara hari kesadaran nasional upacara hutupacara peringatan hari ulang tahun kb. proklamasi kemerdekaan republik indonesia tingkat senananannan tahun aa. acara pokokrsiapan pengibaran bendera sang merah putih oleh pasukan pengibar bendera dipimpin oleh komandan upacara. pasukan pengibar bendera maju mendekat mimbar upacara untuk menerima duplikat bendera dari inspektur upacara. pengibaran bendera sang merah putih oleh pasukan pengibar bendera dipimpin komandan upacarrsiapan pembacaan teks proklamasi tanda kebesaran buka. pembacaan teks proklamasi kemerdekaan (tepat pukul wib) tanda kebesaran tutup. mengenang detik detik proklamasi kemerdekaan ditandai penekanan tombol sirine oleh inspektur upacara. amanat inspektur upacara.(pasukan diistirahatkan) pembacaan do'a. andhika bhayangkara laporan komandan upacara. penghormatan pasukan upacara kepada inspektur upacara. upacara pokokcc. acara tambahan penyerahan penghargaan persembahan lagu lagu perjuangan dll upacara hari jadi kabupaten bandungacara pokok upacara peringatan hari jadi . kabupaten bandung tahun inspektur upacara tiba mimbar upacara. mars kabupaten bandung. penghormatan pasukan upacara kepada inspektur upacara. laporan komandan upacara. lambang kabupaten bandung remeh rapih kertaraharja memasuki lapangan upacara. penghormatan kepada lambang kabupaten bandung remeh rapih kertaraharja. mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. pembacaan naskah pancasila (diucap ulang oleh seluruh peserta upacara) pembacaan teks pembukaan uud negara republik indonesia tahun amanat inspektur upacara. andika bhayangkara. pembacaan do'a. persembahan lagu indonesia pusaka. penghormatan kepada lambang kabupaten bandung remeh rapih kertaraharja. lambang kabupaten bandung remeh rapih kertaraharja meninggalkan lapangan upacar. acara tambahan penyerahan penghargaan, dii hari kebangkitan nasional. tahun hari kebangkitan nasional tingkat oo. tahun laamanat inspektur upacara pembacaan do'upacara hari pendidikan nasional format tata upacara acara pendahuluan persiapan peserta upacarapendidikan nasionalpembina upacara. laporan pemimpin upacara. bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan indonesia raya. mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. pembacaan naskah pancasila dan pembacaan teks pembukaan uud negara republik indonesia tahun amanat pembina upacara. menyanyikan lagu syukur. pembacaan do'a. laporan pemimpin upacara. penghormatan pasukan upacara kepada pembina upacara. upacara selesai, pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. peserta upacara diistirahatkan dibubarkan. acara tambahan . penyerahan penyerahan,,dll upacara hari ibu format tata upacara acara pendahuluan persiapan upacara dimulai.ibu . . mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. pembacaan teks pancasila (diucap ulang oleh seluruh peserta upacara) pembukaan uud hymne hari ibu. pembacaan sejarah singkat hari ibu. amanat inspektur upacara.(pasukan diistirahatkan) lagu syukur dan mars hari ibu. pembacaan do'a.oleh ibu aisyah budayacara tambahan penyerahan penyerahan,dll hari sumpah pemudsumpah pemuda kb. tingkat li. tahun lxoleh inspektur upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. pembacaan teks pembukaan uud negara republik indonesia tahun dan teks keputusan kongres pemuda indonesia amanat inspektur upacara. persembahan lagu satu nusa satu bangsa dan bangun pemudi pemuda. pembacaan do'acara tambahan penyerahan penyerahan, dll. upacara hari pahlawanpahlawan tingkatsan pesan pahlawanpeletakan karangan bunga oleh inspektur upacara, dilanjutkan tabur bunga oleh seluruh peserta upacara.(jika upacara dilaksanakan taman makam pahlawan) acara tambahan penyerahan penyerahan,,dll upacara kesaktian pancasilktian pancasila kabupaten bandung tahun: naskah pancasila. teks pembukaan uud ikraracara tambahan penyerahan penyerahan.,dll hari kesadaran nasional format tata upacara acara persiapan peserta upacara pendahuluandaran nasional bulan . \|'tingkat kran tahun nerakateks panca prasetya kopi amanat inspektur upacara pembacaan doriars kabupaten bandung" laporan panitia penyelenggara. sambutan pejabat pembuka ,dilanjutkan dengan kata kata pembukaan secara resmi, pembacaan do'a penutup selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi acara pelantikan misalnya acara pelantikan pejabat struktural acara pelantikan organisasi acara pelantikan kepala desaformat acara pengukuhanepala desabum, selesai,perkenalan dan penjelasan ketua rombongan tamu sambutanmat acara tim penilai urutan acara pembukaan pengantar pembukaan oleh pembawa acara acara pokok pembacaan do'a menyanyikan bersama lagu kebangsaan indonesia raya persembahan lagupenutup ekspor .( tentang materi yang dinilai) selesai, dilanjutkan peninjauanmerupakan acuan bagi skpd dan pi sebagai berikut:apel format acara urutan acara acara pendahuluan persiapan apel pemimpin apel memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. acara pokok apel pagi pegawai pemerintah kabupaten bandung, senin tanggal juli pembina apel tiba ditempat apel. mars kabupaten bandung penghormatan peserta apel kepada pembina apel. laporan pemimpin apel amanat pembina apel karangan pembangunan kabupaten bandung pembacaan do'a. laporan pemimpin apel. penghormatan peserta apel kepada pembina apel. apel pagi selesai, pembina apel meninggalkan tempat apel. peserta apel dibubarkan.perwakilan republik indonesia luar negeri dilakukan:cc)tanb)tugas umum dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi: penerimaan tamu, kunjungan dan atau inspeksi, perjalanan dinas dalam daerah dan atau luar daerah, pengaturan rapat dan atau sidang, penyelenggaraan resepsi, penyelenggaraan upacara, pernyataan selamat (congratulations) atau bela sungkawa (condolence) pedoman keprotokolan lingkungan pemerintah kabupaten bandungperaturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkandbandunglurutan acara upacara, sebaiknyabandung yang menjadi lambang kehormatan adalah bendera lambang kabupaten bandung berukuran dengan warna dasar bendera berwarna hijau tua dan ditengahnya terdapat lambang kabupaten bandungm dengan memanjatkan puji syukur kehadiran allah swt atas rahmat dan ayahnya pada hari ini nama hari tanggal tgl bln thn saya (pejabat yang melantik) melantik saudara saudara sebagai . (jabatan yang dilantik) .ow. lingkungan . (wilayah kewenangan). sesuai dengan keputusan . (yang membuat keputusan ). yang telah dibacakan tadi saya percaya saudara saudara akan melaksanakan tugas sebaik baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. semoga allah swt, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalianow subhanahuwataala harian: nama hari) tanggal tgl bln, thn) saya (pejabat yang mengukuhkan) mengukuhkan ibu ibu bapak bapak saudara saudara sebagai . (jabatan yang dikukuhkan) jawab semoga allow) naskah sumpah format naskah sumpah lembaran pendahuluan) saudara saudara, sebelum memangku jabatan maka berdasarkan . undang undang atau peraturan yang berlaku jika ada) . terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah jabatan. namun sebelum itu perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini1945serta tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat. pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang saudara saudara anut yaitu agama islam . orang, agama kristen katolik . orang .kristen protestan sarana orang sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh tuhan yang maha esa. tuhan maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati dan kepada tuhan itulah akhirnyapertanggungjawaban akan saudara berikan. untuk itu saya terlebih dahulu akan bertanya bersedekah saudara saudara untuk diambil sumpah bersedekah saudara saudara untuk mempertanggungjawabkan jabatan saudara kini ikuti dengan khidmat apa yang akan saya ucapkan. lembaran isi naskah) naskah sumpah bagi yang ber agama islam, demi allow saya bersumpah. bagi yang ber agama kristen katolik demi allah saya bersumpah. bagi yang beragama kristen protestan demi allah saya berjanjitidak akan menerima hadiah atau sesaya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan pegawai negeri. bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib cermat dan semangat untuk kepentingan rakyat. bagi yang ber agama kristen katolik, semoga tuhan menolong saya. bagi kristen protestan kiranya allah menolong say: teks proklamasi proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain, di selenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang se singkat singkatnya. jakarta agustus atas nama bangsa indonesia soekarno hattlaser diundangkan soreang pada tanggal septemeks pembukaan uud gea aaa santeks keputusan kongres pemuda indonesia kedua putusan kongres pemuda pemuda indonesia kerapatan pemuda pemuda indonesia yang diadakan oleh perkumpulan perkumpulan pemuda indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya jong java, jong sumatera pemuda sumatera), pemuda indonesia, sekar rukun, jong islamieten bond, jong batas bond, jong celebes, pemuda kaum betawi dan perhimpunan pelajar pelajar indonesia. membuka rapat pada tanggal oktober negeri jakarta,sesudahnya mendengar pidato pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi pidato pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan pertama kami putera dan puteri indonesia, mengaku bersumpah darah yang satu, tanah indonesia. kedua kami putera dan puteri indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa indonesia. ketiga kami putera dan puteri indonesia. menjunjung bahasa persatuan bahasa indonesia. setelah mendengar putusan ini kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan perkumpulan kebangsaan indonesia: mengeluarkan keyakinan persatuan indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar perhatiannya kemauan sejarah bahasa hukum adat pendidikan dan kepanduan dan mengeluarkan pengharapan, supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan muka rapat perkumpulan perkumpulan kita. perlengkapan pendukung lainnya prasasti format prasasti anta tab desa oo. diresmikan oleh pejabat yang meresmikan nama dan gelar tempat dan tanggal diresmikan contoh prasasti anta tab dengan rahmat tuhan yang maha esa gedung kantor desa pakutandang kecamatan cipanas kabupaten bandung diresmikan oleh bupati bandung h.dadang laser sh,mip soreang, juni catatan ukuran (bangunan dengan ukuran atau kurang) (bangunan dengan ukuran lebih dari m))eselon dan iii pada upacara peringatan hari besar nasional hut ri, hari jadi kabupaten bandunglengkap (psl) pakaian sipil resmi psr) pakaian sipil resmi pakai oleh pejabat eselon dan iiipakaian sipil harian (psh) cc. mars dan karangan kabupaten bandung mars kabupaten bandung tatar kita kabupaten bandung berhias gunung menyusur citarum serempak berjuang, isi peluang aparat dan rakyat serempak mufakat wahai masyarakat tegak berjaya tergandeng tangan membangun negeri tempat berteduh, nan religius aman sejahtera sehat lingkungan ditanah subur leluhur bandung, budaya tertata agama utama ayo kita bangun wujudkan cita remeh,rapih,kerta raharja tatar kita kabupaten bandung berhias gunung menyusur citarum serempak berjuang, isi peluang jaya selalu kabupaten bandung catatan pada setiap acara resmi mars kabupaten bandung dapat diperdengarkan melalui kaset rekaman atau dinyanyikan secara langsung oleh paduan suara atau peserta acara. karangan kabupaten bandung bandung, kabupaten bandung dina iuh iuh gunung dina asian citarum kaget semangat ngaheuyeuk dayah bandung, kabupaten bandung dina iuh iuh gunung dina asian citarum kaget semangat ngaheuyeuk dayah ngesot amanat galuh aneh gesta budaya kerta raharja antariksa dulu antariksa lembur warisan pera leluhur kayu ngawangun sing pucung pedagang jugalah patani mukti page range walkeri nyantri some hade semah menak cacah sara senang bukit gusti waras abdi bandung, bandung remeh rapih kerta raharja bab penutup pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah ini merupakan acuan bagi organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bandung dalam penyelenggaraan kegiatan keprotokolan sesuai dengan keperluan masing masing organisasi perangkat daerah. bupati bandung, tid dadang laser lampiran peraturan bupati bandung nomor tahun tanggal septemberbab,bandung merupakan acuan bagi skpd dan penerimaan tamu, kunjungan atau inspeksi, perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah, pengaturan rapat atau sidang, penyelenggaraan resepsi, penyelenggaraan upacara,dan pernyataan selamat (congratulations) atau bela sungkawa (condolence). secara umum sesuai dengan pengertian keprotokolan bahwa penyelenggarserta teks lagu mars dan karangan pembangunan kabupaten bandung sebagai spirit dalam setiap kegiatan acara atau upacara resmi lingkungan pemerintah kabupaten bandung. maksud dan tujuan maksud pedoman keprotokolan lingkungan pemerintah kabupaten bandung dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan pemerintah kabupaten bandung. tujuan pedoman keprotokolan lingkungan pemerintah kabupaten bandungcc. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa.sasaran sasaran penetapan pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah adalah: tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan keprotokolan lingkungan pemerintah kabupaten bandung, terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan penyelenggaraan keprotokolan lingkungan pemerintah kabupaten bandung dengan unsur lainnya, terwujudnya acarbandungbandungorganisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmib tata tempat tata tempat dalam acara resmi tingkat kabupaten bandung dengan urutan sebagai berikut bupati bandung wakil bupati bandung cc. mantan bupati dan mantan wakil bupati bandung ketua dprd kab. bandung wakil ketua dprd kab. bandung sekretaris daerah, komandan tertinggi tni tingkat kabupaten danlanud sulaiman, dandim danyon timur,dll), kapolres bandung, ketua pengadilan negeri bale bandung, ketua pengadilan agama, dan kepala kejar bale bandung pemimpin partai politik kabupaten bandung yang memiliki wakil dprd kab. bandung. anggota dprd kab. bandung pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten bandung. asisten, kepala opd eselon ii, ketua kpu kab. bandung, ketua panas kab. bandung, kepala instansi vertikal tingkat kabupaten bandung kepala bpn, kepala bps, kementerian agama, di!), kepala bagian pemda, camat, danramil, kapolsek, dan pejabat eselon iii lainnya.
ras bupati blora peraturan bupati blora nomor tahun tentang alih fungsi tanah pertanian non pertanianpembangunan menyebabkan sumber daya tanah baik untuk pertanian maupun non pertanian menjadi sangat terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai konflik keperluan atas tanmerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan dan mengawasi tata ruang dan tata guna tanahtanah pertanian no,aslinya kepala bagian huk#m peta kab. blora kaid sh. mh.alih fungsi tanah pertanian non pertanikantor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten bloroduktivitas adalah rata rata produksi gabah kering giling untuk setiap hektar luas panen untuk setiap wilayah administrasi dengan perata rataan selama lima tahun terakhir. alih fungsi adalah mengubah atau mengganti kegunaan peruntukan dari suatu fungsi atau kegunaan menjadi fungsi atau kegunaan lainnya. tanah pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian mencakup persawahan, perkebunan hutan, perikanan, tegalan, padang penggembalaan dan semua penggunaan lainnya yang layak dikatakan sebagai usaha pertanian. non pertanian adalah sektor selain pertanian seperti pendidikan, perindustrian, ilmu pengetahuan, perhubungan, pariwisata, perdagangan, kesehatan, kependudukan, perumahan dan permukiman dan sektor lainya. izin perubahan status penggunaan tanah yang selanjutnya disingkat ist adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan tanah pertanian non pertanian yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan alih fungsi lahan. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah memberikan pedoman kepada orang atau badan yang akan melaksanakan alih fungsi tanah pertanian non pertanian, sebagai pedoman pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan alih fungsi tanah pertanian non pertanian. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: terciptanya kepastian hukum dalam alih fungsi tanah, melindungi kawasan pertanian, cc. menjamin tersedianya tanah pertanian, melindungi kepemilikan tanah pertanian pangan milik petani, dan mempertahankan keseimbangan ekologis. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: alih fungsi tanah pertanian, perizinan alih fungsi tanah pertanian non pertanian, kewajiban dan larangan, biaya, monitoring dan evaluasi, dan sanksi administrasi. bab alih fungsi tanah pertanian tanah pertanian dapat dialihfungsikan menjadi non pertanian dengan syarat: hanya dapat ditanami paling banyak (satu) kali padi setahun, tidak tersedia air irigasi yang cukup, cc. produktivitas (enam puluh lima persen) atau kurang dari produktivitas daerah, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana rincinya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan apabila pemerintah pemerintah daerah membutuhkan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, atau lokasi tanah berbatasan langsung dengan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan utama desa dalam radius (dua ratus meter) dari bahu jalan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana rincinya. bab perizinan alih fungsi tanah pertanian non pertanian bagian kesatu ketentuan perizinan setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan alih fungsi tanah pertanian non pertanian dengan luasan sampai dengan (lima ribu meter persegi) wajib memiliki ist. ist sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati. penerbitan ist sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala skpd yang membidangi perizinan. bagian kedua tata cara pengajuan dan penerbitan untuk memperoleh istmana sebagai berikut untuk badanfoto kopi akta pendirian badan beserta pengesahannya, foto kopi kartu nomor pokok wajib pajak, dan dokumen pertimbangan teknis pertanahan dari kantor, uraian rencana kegiatan. untuk orang pribadipertimbangan teknisatau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan ist. dalam hal permohonan ist disetujui, maka bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan ist. dalam hal permohonan istbagian ketiga masa berlaku izin ist berlaku selama tidak terjadi perubahan status penggunaan tanah. bagian keempat kewajiban dan larangan pemegang izin pemegang ist wajib melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku, melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dalam perencanaan kegiatan maupun selama pelaksanaan kegiatan, melaksanakan alih fungsi tanah dalam waktu paling lama (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya ist. pemegang ist dilarang melakukan kegiatan tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam ist, menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan atau infrastruktur prasarana yang telah ada. bab biaya penerbitan ist tidak dipungut biaya. biaya atas penyelenggaraan penerbitan ist sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab vii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan istsanksi administratif orang pribadi atau badan pengguna pemilik tanahdan atau perintah untuk menghentikan kegiatan dan mengembalikan tanah pada kondisi semularintah untuk menghentikan kegiatan dan mengembalikan tanah pada kondisi semula sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan untuk jangka (tiga) bulan dan dikenakan apabila pengguna pemilik tanah tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya batas waktu peringatan tertulis ketiga. biaya yang diperlukan untuk mengembalikan tanah pada kondisi semula sebagaimana dimaksud pada ditanggung oleh pengguna pemilik tanah. pemegang ist yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, dan atau pencabutan istncabutan ist sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan apabila pemegang ist tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya batas waktu peringatan tertulis ketiga. dalam hal ist dicabut, maka pemilik pengguna harus mengembalikan pada kondisi semula. alih fungsi tanah pertanian non pertanian yang sudah dilaksanakan dan tidak memiliki ist dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa perintah untuk menghentikan kegiatan dan mengembalikan tanah pada kondisi semula. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku semua perizinan alih fungsi tanah pertanian non pertanian yang telah ada,, permohonan alih fungsi tanah pertanian non pertanian yang telah diajukan dan belum mendapatkan keputusan, diproses berdasarkan peraturan bupati ini.
dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya, bahwa untuk maksud tersebutberitanomor tahunseroan adalah perseroan terbatas dengan nama perseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten bloseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora. bagian keempat satuan pengawasan intern satuan pengawas intern mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan independen atas setiap kegiatan perseroan serta mendinamisasikan manajemen perseroan agar sasaran perseroan dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada satuan pengawas intern mempunyai tugas mengawasi operasional perseroan,: cc. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan manajemen perseroan, mengidentifikasi resiko perseroan, memberikan saran dan pertimbangan kepada direktur utama tentang langkah langkah dan atau tindakan tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya, menjaga aset perseroan dari penggunaan yang menyimpang dari tujuan perseroan, menjaga perseroan dari praktek bisnis yang tidak sehat: menjaga perseroan dari konflik internal manajemen: menjaga terhindarnya perseroan dari praktek praktek tidak terpuji yang bertentangan dengan kode etik dan profesionalisme, mengawasi proses pembukuan secara tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan: menyampaikan hasil laporan pengawasan terhadap kinerja pegawai kepada direktur utama, menyusun laporan pengawasan bulanan dan triwulanan untuk disampaikan direktur utama dan komisaris. satuan pengawas internal mempunyai wewenang sebagai berikut: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pegawai melalui direktur utama, memberikan usulan perubahan dan perbaikan kinerja perseroan, berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam upaya meningkatkan pengawasan. bagian kelima bidang keuangan bidang keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan keuangan harian. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dalam penyediaan data untuk membuat rencana kerja dan anggaran perseroan, memproses dan menata pengambilan dan penyetoran uang, memeriksa transaksi harian: menghitung dan melakukan pembayaran gaji, honorarium dan pembayaran lainnya, membuat laporan kepada direktur keuangan. bidang keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut: memantau kebenaran dan kecukupan persediaan uang tunai sehingga terjaga operasional perseroan: mengawasi pelaksanaan kegiatan pembayaran seluruh transaksi perseroan. bagian keenam bidang akuntansi bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan akuntansi harian. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang akuntansi mempunyai tugas mengkoordinasikan pemprosesan dan pengelolaan pembukuan mulai pencatatan transaksi sampai laporan laporan, menjaga keakuratan proses pembukuan, membuat dan memberikan laporan keuangan kepada direktur keuangan: menyediakan data untuk membuat rencana kerja dan anggaran perseroan, memeriksa transaksi harian: memonitor atau memeriksa ulang pemasukan dan pengeluaran kas perseroan. bidang akuntansi mempunyai wewenang sebagai berikut: mengawasi kelancaran proses pembukuan, mengawasi pelaksanaan kegiatan akuntansi perseroan. bagian ketujuh bidang operasional bidang operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional, fungsi umum, kesekretariatan dan personalia perseroan serta bertanggungjawab dalam melaksanakan koordinasi dan membantu pelaksanaan kegiatan operasional harian. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan fungsi kesekretariatan, mengarsipkan dokumen dan surat surat penting lainnya: cc. menyediakan dan mengelola peralatan, sarana dan prasarana kantor, mengelola administrasi personalia, menyediakan data untuk rap. bidang operasional mempunyai wewenang sebagai berikut: mengawasi pelaksanaan aktifitas operasional perseroan: mengawasi pelaksanaan sistem dan prosedur operasional perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan: mengawasi pelaksanaan ketersediaan sarana dan prasarana perseroan, mengawasi pelaksanaan menjamin sistem kearsipan yang baik, mengawasi pelaksanaan menjamin pelaksanaan pencatatan inventaris dengan baik: mengawasi pelaksanaan ketatausahaan personalia. bagian kedelapan bidang hukum bidang hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional perseroan agar selaluhukum mempunyai tugas melaksanakan fungsi kontrol, menginventarisasi dan mengelola dokumen dan surat surat penting, cc. menyusun tata tertib perseroan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum: bidang hukum mempunyai wewenang sebagai berikut: melaksanakan pemantauan aktifitas operasional perseroan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang undangan: melaksanakan evaluasi operasional perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi bagian pertama tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rups. anggota komisariseroan, atau, memiliki kemampuan dibidang ekonomi, keuangan dan hukum. jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebanyak (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai komisaris utamkomisaris ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk dapat diangkat menjadi, bangsa dan: i. memiliki pengetahuan dibidang ekonomi, keuangan dan hukum: berpendidikan paling rendah sarjana anggota komisaris diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja perseroan. anggota komisaris tidak diperbolehkan mempunyai hubungan dengan anggota direksi atau dewan komisaris dan pengawas lainnya baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau bawah tanpa pembatasan maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. masa jabatan komisaris ditetapkan selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan pertimbangan mampu melaksanakan pengawasan dan memberikan solusi kepada direksi sehingga perseroan mampu bersaing: menunjukkan peningkatan usaha perseroan,perseroan, menunjukkan loyalitas yang tinggi. anggota komisaris dilarang menjabat sebagai komisaris perusahaan lain, atau: direksi perusahaan lain. anggota komisaris berhenti karena: masa jabatannya berakhir, meninggal dunia. anggota komisaris dapat diberhentikan melalui rups karena: atas permintaan sendiri:pemerintah daerah dan negara, melakukan tindak pidana dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perseroan, sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, pindah tugas keluar daerah dan luar unit kerja. pemberhentian anggota komisaris dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf huruf dan huruf merupakan pemberhentian dengan hormat oleh rups. pemberhentian anggota komisaris dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf merupakan pemberhentian tidak dengan hormat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi direksi diangkat dan diberhentikan oleh rups. untuk pertama kalinya pengangkatan direksi dilakukan oleh bupati selaku pendiri perseroan. proses pengangkatan direksi yang dilaksanakan oleh rups paling lama (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota direksi yang lama berakhir. pengangkatan direksi sebagaimana dan ditetapkan dengan keputusanatau pejabat yang ditunjuk. pelatihtentang pengamatan anggota direksi ditetapkan., dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah:lulus dalam uji kompetensi (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah: memiliki latar belakang pendidikan paling rendah sarjana dan telah memiliki pengalaman kerja paling singkat (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya, untuk direksi yang berasal dari pegawai, yang bersangkutan diberikan cuti diluar tanggungan perusahaan, bertempat tinggal wilayah kedudukan perseroan. anggota direksi tidak diperbolehkan mempunyai hubungan dengan anggota direksi lainnya atau anggota komisaris atau pegawai, baik hubungan darah dalam garis lurus atas atau kebawah tanpa pembatasan maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. anggota direksimasa jabatan anggota direksi ditetapkan selama (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan pertimbangan sebagai berikut hasil usaha laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang meningkatrups: laporrups. direksi dilarang memangku jabatan rangkap pada perseroan:seorangan, mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada perseroan: menjadi anggota dan atau pengurus partai politik: bertempat tinggal diluar daerah: memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan diri pribadi,erseroan:. anggota direksi berhenti apabila: meninggal dunia: masa jabatannya berakhir, menentukan pilihan sebagai pelaksana apabila direksi berasal dari pegawai perseroan, usia mencapai (lima puluh enam) tahun atas usulan komisaris sebelum masa jabatannya berakhir atau pertimbangan lain oleh rups atau rusli. anggota direksi dapat diberhentikan melalui rups karena atas permintaan sendiri: melaksanakan tindakan yang merugikan perseroan: cc. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara, melakukan tindak pidana kejahatan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perseroan: sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, melanggar ketentuan huruf huruf dan huruf peraturan bupati ini. anggota direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diberhentikan sementara melalui rups atas dasar usul komisaris. rups melaluiomisaritiga) bulan komisaris belum melakukan persidangankomisaris. keputustidak dengan hormatpada bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. paling lamapegawai yang menjadi anggota direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat diangkat kembali sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan terakhir sebagaimana tercatat sebelum menjadiomisaris melalui rups dapat menunjuk mengangkat anggota direksi yang lama atau seorang pegawai atau pihak lain yang dipandang mampu sebagaianggota direksi yang diangkat sebagai pelaksana tugas direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. bab viii penghasilan komisaris dan direksi bagian pertama penghasilan komisaris komisaris karena jabatannya diberikan honorarium bulanan yang besarnya paling tinggi (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama dengan pembagian sebagai berikut: komisaris utama sebesar (empat puluh persen): sekretaris merangkap anggota sebesar (tiga puluh lima persen): dan anggota sebesar 25x (dua puluh lima persen). honorarium sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan apabila komisaris aktif melaksanakan tugasnya. selain honoris sebagaimana dimaksud dalam komisaris dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila perseroan mendapatkan laba. komisaris perseroan yang selanjutnya disebut komisaris adalah komisaris perseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora. direksi perseroan yang selanjutnya disebut direksi adalah direksi perseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora. pengurus adalah komisaris dan direksi perseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora. pegawai perseroan yang selanjutnya disebut pegawai adalah perseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora. modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sesuaiad art)cadangan kesejahteraan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan tunjangan lainnya yang sah. cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkanperseroan. bab modal modal dasar perseroan ditetapkan sebesar rp. (dua milyar rupiah). paling sedikit (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada harus telah ditempatkan. penempatan modal sebagaimana dimaksud pada harus telah disetor paling sedikit (lima puluh per seratus). perubahan modal dasar dan kepemilikan modal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rups sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap tambahan modal perseroansesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua penghasilan direksi anggota direksi karena jabatannya diberikan penghasilan berupa gaji yang terdiri dari gaji pokok, dan tunjangan suami istri dan anak. gaji pokok sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut direktur utama menerima gaji pokokkeuangan dan direktur operasional menerima gaji pokok sebesar 80x (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama. tunjangan suami istri dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut tunjangan suami istri sebesar (lima per seratus) dari gaji pokok, tunjangan anak untuk paling banyak (dua) orang masing masing sebesar (dua keseratus) dari gaji pokok. selain gaji sebagaimana dimaksud pada anggota direksi dapat diberikan penghasilan lain berupa tunjangan kesehatan: tunjangan kejahatan, cc. tunjangan lainnya. ketentuan mengenai besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada serta jenis dan besarnya penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi dengan persetujuan komisaris sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan. selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam direksi dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila perseroan mendapatkan laba. bab rapat pengurus bagian pertama rapat komisaris untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalampaling sedikit (dua) orang anggotamendapatkan persetujuan dalam rups. bagian kedua rapat direksi rapat direksi perseroan diselenggarakan secara periodik paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. rapat direksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh direktur utama. bagian ketiga rapat direksi dan komisaris rapat antara komisaris dengan direksi diadakan paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun atas undangan komisaris utama. rapat antara komisaris dengan direksi diadakan sewaktu waktu bila dianggap perlu atas undangan komisaris atau atas permintaan direksi. bab rencana kerja dan anggaran perseroan rap merupakan rencana kegiatan dan anggaran perseroan selama (satu) tahun buku yang disusun oleh direksi dan disetujui oleh komisaris serta menjadi pedoman dalam operasional perseroan. selambat lambatnya (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir direksi menyampaikan rap kepada pemegang saham dengan persetujuan komisaris untuk mendapatkan pengesahan rups. apabilaap dinyatakan berlaku. setiap perubahan rap yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan rups. rap yang telah mendapatkan pengesahan rups disampaikan kepada pemegang saham. rap wajib disusun secara realistis dan sekurang kurangnya memuat rencana pendapatan dan pengeluaran yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya upaya yang akan dilakukan unutk mencapai target yang ditetapkan: proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci paling tidak dalam (dua) semester: rencana pengembangan sumber daya manusia: rencana perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan: rencana pengembangan produk perseroan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku: upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan meningkatkan kinerja perseroan. dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki meningkatkan kinerja perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf direksi wajib mengemukakan upaya upaya untuk menyelesaikan proyekperseroan. bab anggaran tahun buku dan laporan keuangan tahun buku perseroan adalah tahun tanwin atau tahun yang dimulai dari bulan januari sampai dengan bulan desember. jenis jenis laporan perseroan terdiri dari laporan bulanan, laporan pelaksanaan rap: laporan keuangan tahunan:perseroan berupa neraca beserta rening rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos pos neraca dimaksud dan rugi laba. direksi wajib menyampaikan kepada bupati laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada secara lengkap dan benar setiap bulan. laporan pelaksanaan rapap oleh direksi. komisaris wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rap sebagaimana dimaksud pada kepada pemegang saham melalui rups setiap akhir bulan juni dan akhir bulan desember. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keuangan perseroan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan laba ditahan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan baik yang wajib ataupun yang tidak wajib diaudit oleh akuntan publik. direksi wajib menyampaikan kepada pemegang saham melalui rups laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada secara lengkap dan benar setiap tahun. tindakan laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada komisaris. bentuk dan tata cara laporan perkembangan perseroan diatur oleh komisaris. direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang terdiri laporan keuangan tahunan dan laporan laporan lainnya kepada pemegang saham melalui rups untuk mendapatkan pengesahan paling lambat pertengahanb xii penetapan dan penggunaan laba bersih. cadangan umum penanda anna anna aan cadangan tujuan penanda anna anna aan cadangan kesejahteraan inn neeeeaenanana pena ten nan jasa produksi untuk direksi, dewan komisaris, pegawai dan pembinaan perseroan benaannnekaanannnnnnnemannnnsaa pembagian laba sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut:,: perincian besaran: direksi sebesar (tigkenakan direktur benak komisaris sebesar (lima keseratus), pegawai sebesar (limtenaga kontrak jan ppn net nnn panen nnn nna nnnnnnnnanananapppp pegawai yang mempunyai masa kerja sampai dengan tahun jpnn ennennnnnnnnnn tahun sampai dengan 6tahun .ooooomo tahun benknnaananannnnnnnnnnesssma kepala bidang denakknnan nana eaanannnnnnanapril tahun berikutnyapelaksanaannya sesuai dengan ketentuan nyang berlaku. aktiva tetap dan inventaris dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.: daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki: cc. perhitungan ketentuan nilai buku aktiva tetap dan inventaris yang tidak boleh lebih dari kali pada posisi sebelum dan sesudah pengadaan: data pendukung lainnya yang diperlukan. pengadaan aktiva tetap dan inventaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada pemegang saham paling lambat (tujuh) hari kerja setelah pengadaan. bagian kedua penghapusan aktiva tetap dan inventaris direksi dapat mengajukan permohonan ijin kepada bupati untuk menghapus aktiva tetap dan inventaris yang telah berumur minimal (sepuluh) tahun dan atau kondisi fisiknya teknis minimal (dua puluh lima per seratus). direksi menetapkan pembentukan panitia penghapusan yang terdiri dari unsur perseroan dan pemerintah daerah untuk meneliti aktiva tetap dan inventaris yang akan dihapus. dalam penghapusan aktiva tetap dan inventaris yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor berita acara panitia penghapusan dilengkapi dengan berita acara hasil penelitian fisik dari pejabat pemerintah daerah atau instansi teknis yang berwenang. setelah mendapat persetujuan rups,: tukar menukar: cc. hibah kepada pihak lain, pemusnahan. pelaksanaan penjualan, tukar, menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlakurseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam kondisi tertentu perseroan dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki. bab xiv kerjasama guna meningkatkan profesionalisme perseroan dalam melaksanakan operasional perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah: badan usaha milik daerah lainnya, lembaga keuangan, asosiasi,: asuransiperaturan perundang undangan yang berlaku. untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada perseroan dapat menjadikan seluruh atau sebagian aset dengan persetujuan rups. bab kepegawaian ketentuan mengenai pokok pokok kepegawaian perseroan diatur dengan peraturan direksi atas persetujuan rups melalui komisaris dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xvikali masa jabatan: cc. cuti bersalin selama (tiga) bulan, cuti karena sakit: cuti alasan penting. hak cuti sebagaimana dimaksud padakan penghasilan penuh dari perseroan. ketentuan lebih lanjut mengenai cuti direksi diatur dengan peraturan direksi setelah mendapatkan persetujuan komisaris dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xvii pembinaan dan pengawasan pembinaan umum terhadap perseroan dilaksanakan oleh bupati. pelaksanadan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. pengawasan terhadap perseroan dilakukan oleh satuan pengawasan intern. bupati sebagai pemegang saham secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawasan fungsional daerah sesuai dengan hirarki kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan. aparat pengawas fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri dari paling sedikit (dua) orang. aparat pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib membawa surat perintah tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat lembaga badan unit yang berwenang. dalam setiap pemeriksaan, aparat pengawas fungsional wajib menyampaikan surat perintah tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada kepada direksi pada saat pemeriksaan dimulai. bab xviii logo dan stempel bentuk dan warna logo persero, bentuk dan warna stempel atau cap perserox sekretariat apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas komisaris dan direksi, dapat dibentuk sekretariat. kepala dan staf sekretariat diangkat dari pemerintah daerah, dan atau pegawai perseroan sesuai dengan kebutuhanseroan. babseroan. pemerintah daerah atau pihak lain tidak dibenarkan membebani perseroan dengan segala bentuk pengeluaran. kepada direksi dan komisaris dapat diberikan pesangon pada akhir masa jabatannya, apabila perseroan mendapatkan laba. bab iii saham modal perseroan terdiri atas saham saham. saham saham sebagaimana dimaksud pada dapat dikeluarkan atas nama dan atas petunjuk pada tiap tiap saham dicatat oleh direksi. saham yang dikeluarkan harus diberi nilai nominal nilai saham harus dicantumkan dalam nilai mata uang rupiah. kepemilikan saham oleh pemerintah daerah paling sedikit sebesar (delapan puluh lima per seratus )dan pemegang saham lain luar pemerintah daerah sebesar (lima belas per seratus). pemegang saham lain luar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi badan hukum, atau orang perseorangan. saham saham yang dimiliki pemegang saham lain luar pemerintah daerah hanya dapat dipindahtangankan perseroan lain atau pihak lain dengan persetujuan rups. penetapan besarnya kepemilikan saham oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh rups. bab bidang usaha usaha perseroan terbatas blora patragas hulu mencakup kegiatan pengambilan dan pengelolaan participating interest pi) blok cepu dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudari rups tahunan, dan ketentuan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan direksi atas persetujuan komisaris. bab xxperaturan direksi dengan persetujuan dewan pengawasyudha santoso diundangkan blora pada tanggal pebrerseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora dewan komisaris direksi satuan pengawas internal bidang bidang bidang bidang keuangan akuntansi operasional hukum bupati blora, cap ttd. yudha santoso lampiran peraturan bupati blora nomor tahun bentuk dan warna logo perseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora pt. blora patragas hulu bupati blora, cap ttd. yudha santoso lampiran iii: peraturan bupati blora nomor tahun ukuran dan bentuk stempel cap perseroan terbatas blora patragas hulu kabupaten blora bupati blora, cap ttd. yudha santoso rups luar biasa. rups tahunan diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun dan dilaksanakan selambat lambatnya bulan april tahun berikutnya. rups tahunan mengesahkan tentang laporan keuangan tahunan, pembagian deviden rups luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. kewenangan rups meliputi: pengesahan laporan keuangan tahunan, penetapan pembagian deviden: persetujuan penambahan modal disetor dan atau perubahan modal dasar, persetujuan pengangkatan, pemberhentian dan perehabilitasian direksi, persetujuan pengangkatan, pemberhentian dan perehabilitasian komisaris, persetujuan pembelian, penjualan dan pengalihan hak aktiva tetap dan pengesahan inventaris, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art), pengesahan rap: persetujuan investasi dan pembiayaan jangka panjang, persetujuan pengadaan pegawai: kewenangan kewenangan lain yang disepakati dalam rups. rups diselenggarakan oleh direksi atas persetujuan komisaris. pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri rups. masing masing pemegang saham mempunyai suara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan modal dasarad art) perseroan. bab organisasi bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi perseroan terdiri dari: komisaris, direksi: satuan pengawas internal: bidang keuangan, bidang akuntansi, bidang operasional, dan bidang hukum. direksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas direktur utama, direktur keuangan dan direktur operasional yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang disebut jajaran direksi. satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. kepala bidang keuangan dan kepala bidang akuntansikeuangan. bidang operasional dan bidang hukumoperasional. kepala satuan dan kepala bidang sebagaimana dimaksud pada dan merupakan jabatan struktural pada perseroan. bagan organisasi perseroan adalisaris komisaris mempunyai tugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi termasuk melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan, memberikan pendapat dan saran kepada rups terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi: cc. memberikan pendapat dan saran kepada rups terhadap laporan keuangan: memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja direksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada komisari: cc. memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang undangan yang berlaku, meneliti neraca dan perhitungan laba rugi tahunan dan akhir masa jabatan yang disampaikan direktur utama untuk perbaikan dan perkembangan usahaunjuk pelaksana harian direktur utama, apabila direktur utama tidak berada ditempat berhalangan paling singkat selama (tujuh) hari berturut turut. komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pemegang saham. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis. komisaris wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rap kepada pemegang saham paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian ketiga direksi paragraf tugas dan wewenang direksi direksi dalam mengelola perseroan mempunyai tugas dapat pengesahan dari rups, melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapatkan persetujuan rups, membina pegawai: mengurus dan mengelola kekayaan perseroan, penyelenggaran administrasi umum dan keuangan: mewakili perseroan baik dalam maupun dikepada rupatas persetujuan komisaris, mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi cc. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. paragraf direktur utama direktur utama mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perseroan berdasarkan azas transparansi, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan keuntungan kepada perseroan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur utama mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan manajemen perseroan berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh dewan komisaris: menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perseroan berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh komisaris: cc. menyusun dan menyampaikan rap dan perubahannya melalui rups: menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan lainnya yang diperlukan oleh komisaris, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada rups paling lama akhir januari tahun berikutnya, mengurus dan mengelola kekayaan perseroan, menyusun dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada pemegang saham melalui komisaris. direktur utama mempunyai wewenang sebagai berikut mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan komisaris, mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari pejabat struktural atas persetujuan komisaris, cc. menandatangani ikatan hukum dengan pihak laierseroan berdasarkan persetujuan rups dengan pertimbangan komisaris: mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman dengan lembaga keuangan perbankan serta lembaga lainnya atas nama perseroan yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perseroan dengan persetujuan rups. menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau bergerak milik perseroan dengan persetujuan rups. dalam melaksanakan tugas pokok, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada dan direktur utama bertanggungjawab kepada pemegang saham melalui komisaris dalam rups. paragraf direktur keuangan direktur keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas direksi dalam mengkoordinasikan akuntansi dan keuangan perseroan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur keuangan mempunyai tugas menyusun rap: menyusun strategi dan rencana kerja yang telah disusun dalam rap: melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas keuangan dan pembukuan dengan baik, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, mengontrol laporan keuangan untuk disampaikan kepada pemegang saham, komisaris serta pihak terkait lainnya, mengontrol penerimaan perseroan: mengontrol pengeluaran kas harian perseroan, menjaga keseimbangan permodalan dan pendanaan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan perseroan yang baik, menindaklanjuti hasil evaluasi atau pemeriksaan auditor, komisaris dan satuan pengawas internal: i. memantau jalannya arus dana, dokumen transaksi dan pembukaannya, menyiapkan penggajian, honorarium dan pembayaran lainnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama. direktur keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut menyusun kebijakan dan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai keuangan perseroan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: memantau kegiatan pelayanan dan pemrosesan secara keseluruhan: mengusulkan pengeluaran rutin perseroan sesuai dengan wewenangnya, menyetujui atau menolak usulan pengeluaran kas. dalam melaksanakan tugas pokok, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada dan direktur keuangan bertanggungjawab kepada direktur utama. paragraf direktur operasional direktur operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas direksi dalam mengkoordinasikan operasional perseroan dan melaksanakan fungsi umum perseroan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur operasional mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengkoordinasikan pelaksanaan pengevaluasian serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, pengelolaan perlengkapan perseroan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional secara efektif dan efisien, cc. melaksanakan sistem dan prosedur operasional sesuai ketentuan: menindaklanjuti hasil evaluasi atau pemeriksaan auditor, dewan komisaris dan satuan pengawas internal, mengkoordinasikan sinergitas kerja perseroan: mengamankan dokumen dan surat surat penting lainnya, mengkoordinasikan pendistribusian dan pengarsipan: mengkoordinasikan aktivitas operasional participating interest pl) blok cepu, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama sesuai tugas dan fungsinya. direktur operasional mempunyai wewenang sebagai berikut menyusun kebijakan dan ketentuan lainnya tentang operasional perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengusulkan pengeluaran rutin sesuai dengan wewenangnya, mengusulkan mutasi dan promosi pegawai, menilai prestasi kerja pegawai, mengusulkan penyediaan dan pengadaan peralatan dan barang barang inventaris. dalam melaksanakan tugas pokok, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada dan direktur operasional bertanggungjawab kepada direktur utama.
peraturan bupati tangerangkerja sama daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tangerangluar negeri republik indonesia.kerja samaerang. bupati adalah bupati tangerangtsamabab iii tata cara kerja.kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui tahapan: penjajakan, perundingan, cc. perumusan naskah, penerimaan dan pemakaman, penandatangan,tim koordinasi kerjasama daerah bupati membentuk tim koordinasi kerja.kepala skpd yang melaksanakan kerja sama, tetaptata cara pelaksanaan kerja sama daerah kerja sama antartangerangi , b.j tangerang, ttd. isme iskandar
har aaj rl, bupati blora peraturan bupati blora nomor tahun tentang pembentukan badan pelaksana penyuluhan kabupaten blora dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehinggadengan ditetapkanny, maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali badan pelaksana penyuluhan kabupaten blora yang telah dibentuk berdasarkan peraturan bupati bloelaksana penyulu, sapuluh wajib: mengkoordinasikan penyusunan programa dan materi penyuluhan dengan persetujuan kepala dintanbunakikan, dan atau kepala dinas kehutanan mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan oleh kepala dintanbunakikan dan atau kepala dinas kehutanan kepada fungsional penyuluh, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas antar pejabat fungsional penyuluh, menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir pelaksanaan tugas kegiatan penyuluhan kepada kepala dintanbunakikan dan atau kepala dinas kehutanan. penyelenggaraan tugas dan fungsi sapuluh dilakukan secara efisien, responsif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. bab vii kepegawaian pelaksana tugas organisasi sapuluh sebagaimana dimaksud dalam dijabat oleh penyuluh. pelaksana tugas organisasi sapuluh sebagaimana dimaksud paddasarkan pada usulan kepala dintanbunakikan dan atau kepala dinas kehutanan. penyuluh yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang lingkup pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan penyuluh pns pada dintanbunakikan. penyuluh yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang lingkup kehutanan adalah merupakan penyuluh pns pada dinas kehutanan. penataan dan pemindahan penyuluh dilaksanakan oleh kepala dintanbunakikan dan atau kepala dinas kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari kepala sapuluh. penataan dan pemindahan penyuluh sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas beban kerja, kompetensi, kinerja dan kondisi potensi wilaybadan pelaksana penyulubadan pelaksana penyuluhingkat dintanbunakikan adalah dinas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kabupaten blora. dinas kehutanan adalah dinas kehutanan kabupaten blora. badan pelaksana penyuluhan yang selanjutnya disebut sapuluh adalah badan pelaksana penyuluhan kabupaten blora. penyuluhan pertanian, perkebunan, peternaknmua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ternak. penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh pnsdan perkebunan, peternakb pembentukan dengan peraturan ini dibentuk badan pelaksana penyuluhan kabupaten blora, yang selanjutnya disebut sapuluh. sapuluh sebagaimana dimaksud pada dibentuk untuk memperkuat peningkatan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan yang maju dan modern dalam sistem penyuluhan dan sistem pembangunan berkelanjutan. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan sapuluh merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan wilayah daerah. sapuluh dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dintanbunakikan. bagian kedua tugas dan fungsi sapuluh bertugas menyusukerja dan metode penyuluhan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebarluaspenyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui pembelajaran secara berkelanjutan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sapuluh mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan program penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dintanbunakikan dan kepala dinas kehutanan sesuai bidang tugasnya. bab susunan organisasi susunan organisasi sapuluh terdiri dari kepala: sekretariat urusan tanaman pangan dan hortikultura, urusan perkebunan, urusan peternakan, urusan perikanan, urusan kehutanan, balai penyuluhan kecamatan, pos penyuluhan desa kelurahan. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang sekretaris dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sapuluh. urusan urusoordinator urusan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dintanbunakikan dan kepala dinas kehutanan melalui kepala sapuluh. balai penyuluhan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang koordinator penyuluh kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dintanbunakikan melalui kepala sapuluh. pos penyuluhan desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang koordinator dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sapuluh. bagan organisasi sapulpuluh kepala sapuluh sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala dintanbunakikan dan atau kepala dinas kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sapuluh mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan programa penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan programa provinsi dan nasional yang disesuaikan kebijakan dan kondisi daerah, pelaksanaan penyuluhan, cc. pengembangan mekanisme, tatakerja dan metode penyuluhan, mengkoordinasikan penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, mengkoordinasikan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, mengkoordinasikan, pelaksana tugas lain yang diberikan kepala dintanbunakikan dan atau kepala dinas kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya. bagian kedua sekretariat sapuluh sekretariat sapuluh sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan urusan kesekretariatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretariat sapuluh mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan umum, mengkoordinasikan urusan kepegawaian, cc. mengkoordinasikan urusan keuangan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sapuluh sesuai urusan tugasnya. bagian ketiga urusan tanaman pangan dan hortikultura urusan tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan programa dan materi penyuluhan serta mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan lingkup tanaman pangan dan hortikultura. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada urusan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan program penyuluhan urusan tanaman pangan dan hortikultura mengkoordinasikan penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan tanaman pangan dan hortikultura, cc. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sapuluh sesuai lingkup tugasnya. bagian keempat urusan perkebunan urusan perkebukebunan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada urusan perkebunan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan programa penyuluhan urusan perkebunan, pengkordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan perkebunan, cc. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan perkebunan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sapuluh sesuai lingkup tugasnya. bagian kelima urusan peternakan urusan peternakternakan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada urusan peternakan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan programa penyuluhan urusan peternakan, pengkordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan peternakan, cc. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan peternakan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sapuluh sesuai lingkup tugasnya. bagian keenam urusan perikanan urusan perikikanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada urusan perikanan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan programa penyuluhan urusan perikanan, pengkordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan perikanan, cc. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sapuluh sesuai lingkup tugasnya. bagian ketujuh urusan kehutanan urusan kehutkehutanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada urusan kehutanan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan programa penyuluhan urusan kehutanan, pengkordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan kehutanan, cc. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan kehutanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sapuluh sesuai lingkup tugasnya. bagian kedelapan balai penyuluhan kecamatan balai penyuluhan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan programa dan materi serta melaksanakan penyuluhan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada balai penyuluhan kecamatan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan programa dan materi penyuluhan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan penyuluhan, cc. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, mengkoordinasikan pemecahan masalah tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan mengkoordinasikan upaya pemecahannya, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pelayanan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sapuluh sesuai lingkup tugasnya. bagian kesembilan pos penyuluhan desa kelurahan pos penyuluhan desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pos penyuluhan desa kelurahan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan penyuluhan desa kelurahan, pelayanan informasi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan program lintas sektoral bagi pelaku utama dan pelaku usaha, cc. pelaksanaan inventarisasi permasalahan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, kehutanan, dan mengkoordinasikan upaya pemecahannya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sapuluh sesuai lingkup tugasnya. bab tata kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sapuluh didasarkan ketentuan peraturan perundang undangan serta kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional yang disesuaikan kebijakan dan kondisiupati sinjai, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalammaka perlu kebijakan dan sistem akuntansi badan layanan umum daerah blue) pada rumah sakit umumtentang: posisi keuangan, operasional keuangan, dan arus kas blue:aset: kewajiban ekuitas pendapatan dan biaya dan arus kas: tanggung jawab atas laporan keuangan pimpinan blue bertanggungterdiri dari komponen komponen berikut ini: laporan realisasi anggaran laporan operasional laporan aktivitaspencapaian target target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran,cit, mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi,dan solvabilitas, kebutuhan pendanaan eksternal,: dan pendanaan,, komponen pelaporan arus kas terdiri dari (tiga) komponen yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi: arus kas dari aktivitas pendanaan, karena arus kas menggambarkan perubahan penggunaan kas skpd maka biasanya pada apbd dapat disamakan dengan laporan realisasi anggaran (penerapan prinsip cash basis). pada dasarnya laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi terkait, sumber, penggunaan dan perubahan kas setara kas selama periode akuntansi serta saldo akun kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang berupa saldo awal tahun dan saldo akhir tahun, informasi dalam catatan atas laporan keuangan mencakup antara lain,, konsolidasi laporan keuangan blue dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten sinjai blue menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan sak).blue merupakan satuan kerja pemerintah daerah skpd), oleh karena itu laporan keuangan blue dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah kabupaten sinjaitandar akuntansi keuangan sak) sedangkan laporan keuangan pemerintah kabupaten sinjai menggunakan standar akuntansi pemerintah sap), oleh karena itu blue harus mengembangkan suatuabupaten sinjailk), bab kewenangan direktur rsud direktur rsud dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah pada rsud sebagai blue. direktur rsud diberikan kewenangan untuk dapat menyusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwae ditetapkan dengan keputusan bupati. bab contoh format sistem akuntansi blue pada rsud sinjai pemerintah kabupaten sinjai yang diatur dalam lampiran peraturan bupati ini disertai dengan beberapa contoh format berupa: contoh format neraca contoh format laporan aktivitas contoh format laporan arus kas contoh format catatan atas lap. keuangan contoh format neraca neraca per desember . dan . (dalam rupiah ribuan rupiah) aset aset lancar pemasang nan investasi jangka panjang hak java jaringan pengerjaan aset lainnya lo. too lo. lo. kewajiban lol kewajiban jangka pendek ' \| jangka panjang pendapatan diterima xxx xxx xxx xxx iakapaan diterima dia jae dibawa lainnya pendek nan wow jumlah kewajiban naa ekuitas dana ) lo. lo. ekuitas tidak terkait lo. lo. tahun lalu tahun berjalan ekuitas terikat temporer ekuitas terikat permanen jumlah ekuitas lo. ruas ban pan pop ekuitas contoh format laporan operasional laporan operasional periode tahun . dan . pendapatan lo. lo. pendapatan usaha jasa layanan usaha jasa layanan aan pendapatan hibah lo. lo. antena aan pendapatan apbd ho. ketat aan pendapatan apbn ho. lo. lo. era sah lain rupiah bentuk lain aan biaya layanan lo. lo. beralasan aan biaya umum dan administrasi lo. lain biaya lainnya (xx lo. lo. lo. lo. beat keuntungan kerugian aset non lancar lain pos luar biasa pos pos luar biasa lo. lo. biasa berjalan bersih pendapatan apbn apbd contoh format laporan arus kas laporan arus kas tahun . dan . (metode langsung) kenaikan (hh operasi arus kas masuk \|. dari jasa layanan lainnya arus kas keluar administrasi aktivitas operasi po) tan ben bere investasi arus kas masuk tetap investasi jangka panjang lainnya arus kas keluar perolehan aset tetap jangka panjang lainnya aktivitas investasi (oh \|. kametasi man aas pop investasi arus kas masuk pokok pinjaman arus kas keluar pembayaran pokok xxx xxx xxx xxx bas bos lainnya aktivitas pendanakabupatenontoh format catatan atas laporan keuangan lk) catatan atas laporan keuangan lk) pendahuluan sejarah pembentukan blue dasar hukum pembentukan blue alamat kantor pusat blue, unit vertikal blue dan unit usaha blue keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama blue nama pejabat pengelola dan dewan pengawas blue jumlah karyawan pada akhir periode atau rata rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkut penjelasan pos pos laporan keuangan pendahuluan kebijakan akuntansi penjelasan atas pos pos laporan realisasi anggaran laporan operasional. penjelasan atas pos pos neraca penjelasan atas pos pos laporan arus kas kewajiban kontingensi informasi tambahan dan pengungkapan lainnyalain lain blue meliputi hasil kerjasama dengan pihak lain, pemanfaatan hasil kekayaan, jasa giro dan sebagainya, pendapatan dari apbn dan apbd meliputi pendapatan operasional dan pendapatan investasi, biaya biaya pelayanan biaya pegawai, biaya bahan, biayajasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dansa, biaya penyusutan, biaya amortisasi, biaya lain lain, biaya umum dan administrasi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dansa, biaya promosi, biaya pengembangan, biaya penyusutan, biaya amortisasi, biaya penyisihan piutang, biaya lain lain, biaya lainnya biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya lain lain, aset aset lancar mencakup kas dan setara kas: investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan: uang muka, biaya dibayar dimuka, investasi jangka panjang aset tetap mencakup tanah:aset lainya mencakup aset kerjasama operasi, aset sewa guna usaha, aset tak berwujud, aset lain lain: kewajiban kewajiban jangka pendek mencakup utang usaha, utang bunga, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang, utang jangka pendek lainnya, kewajiban jangka panjang ekuitas ekuitas blue diklasifikasikan menjadi ekuitas tidak terikat yang terdiri atas ekuitas awal: surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, ekuitas donasi: ekuitas terikat temporer, ekuitas terikat permanen,blue mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi,gian kebijakan akuntansi bab kebijakan akuntansibluemenjadi (dua) kelompok besar yaitu menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. aset lancar aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. aset lancar terdiri atas: kas dan bank, deposito, piutang, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka, dan sebagainya.kas dan setara kas meliputi antara lain kas bendahara blue adalah uang tunai dan setara kas yang berada bendahara pengeluaran blue yang berasal dari penerimaan blue dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan blue, kas kecil adalah kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran bendahara pembantu masing masing instalasi yang berasal dari kas blue yang belum dipertanggungjawabkan per tanggal neraca, giro adalah sejumlah dana yang disimpan oleh blue pada rekening koran bank dan setiap saat dapat digunakan, deposito deposito adalah deposito berjangka yang kurang dari (tiga) bulan yang dimiliki blue, cek adalah cek yang baru dapat dituangkan dalam jangka waktu kurang dari (tiga) bulan, pengakuan dan pencatatankas dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan. pengukuran kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkansetara kasyang berkaitan dengan kas dan setara kas neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas: rincian jumlah kas dan setara kas, klasifikasi kas dan setara kas dan jumlah masing masing, investasi jangka pendek pengertiandapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama (tiga)blue, investasi jangka pendek lainnya, pengakuan dan pencatatoleh blue, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable): investasi jangka pendek diakui pada saat pengeluaran kas atau asset, pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui dicatatpenerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui dicatat,,,penyajian dan pengungkapan hal hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah: rincian jenis dan jumlah investasi jangka pendek, jenis mata uang, jumlah penempatan pada pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi, kebijakan akuntansi untuk dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar, dan keuntungan dan kerugian pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai investasi tersebut: piutang usaha pengertian terdapat penyerahan barang, jasausaha diakui dan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut, piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran daner,m, piutang lain lain pengertian piutang lain lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang diluar kegiatan operasional blue, yang termasuk dalam kelompok piutang lain lain antara lain adalah piutang pegawai, piutang bunga dan piutang sewa. transaksi piutang lain lain memiliki karakteristik sebagai berikut terdapat penyerahan barang jasa atau uang diluar kegiatan operasional perusahalain lain diakui dicatat pada saat barang, jasa atau uang diserahkan, atas penyerahan tersebut belum diterima pembayarannya, piutang lain lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan,tertager,ataskebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang, penyisihan piutang untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, pengelompokkan piutang usaha maupun piutang lain lain menurut umurnya (aging schedule) harus dibuatsebagai berikut: persediaan pengertiblue., dan persediaan barang instalasi unit lainnya, persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar dalam neraca. persediaan bahan barangtidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar melainkan digolongkan sebagai aset lainnya. pengakuan dan pencatatan persediaan diakui dicatat pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak. penghapusan persediaan seperti persediaan alat kesehatan dan persediaan obat obatan dilakukan apabila persediaan tersebut rusak dan atau kadaluarsa. penghapusannya disertai dengan surat keputusan bupati mengenai jenis, jumlah, dan nilai persediaan yang dihapus dihampiri dengan berita acara pemeriksaan dari pemeriksa internal kabupaten atau inspektorat kabupate: biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan, biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian, biaya perolehan persediaan tidak termasuk jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal,,iaya penjualan,, dasar penilaian yang dianut terhadap biaya persediaan adalahmenggunakan metode masuk pertama keluar pertama pkp atau fifa), metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan obat menggunakan metode perpetual, yaitu setiap pembelian penerimaan dan pengurangan barang dicatat dalam kartu mutasi persediaan sehingga nilai jumlah persediaan selalu ter update. metode periodik merupakan metode pencatatan yang dipakai, saldo persediaan pada tanggal neraca dihitung berdasarkan saldo dari jumlah persediaan yang tercatat pada kartu mutasi persediaan, jika barang dalam persediaan dijual atau digunakan dalam pemberian jasa pelayanan,diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut, terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut, pengungkapan hal hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, uang muka pengertisinjabadan layanan umum daerah,sinjaimerupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah indonesimbayaran uangpengakuan dan pencatatan uang muka diakui dicatat pada saat pembayaran kas, uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggung jawaban, uang muka pembelian barang jasa berkurang pada saat barang jasa diterima, pengukuran uang muka diukur berdasarkan jumlah nominal uang muka pembelian barang jasa yang dibayarkan belum dipertanggungjawabkan. penyajian dan pengungkapan hal hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain: rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masingmasing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawaban. biaya dibayar dimuka pengertiandan pencatatan biaya dibayar dimuka diakui dicatat sebagai pos sementara pada saat pembayaran, biaya dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima, biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu, pengukurandisajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, biaya dibayar dimuka disajikan secara netto,rsud pemerintah kabupaten sinjai. aset tidak lancar diklasifikasikan dalam kelompok investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktuperti pembelian saham, obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempotarik atau diperjualbelikan seperti penanaman modal dalam rangka pembentukan suatu unit usaha bersama dengan pihak. pengakuan dan pencatatan investasi jangka panjang diakui dicatatdi,metode penilaian investasi penilaian investasi blue dilakukan dengan tiga metode yaitu:. dengan menggunakan metode ekuitasividen dalam bentuk saham yang diterima blue akan mengurangi nilai investasi blue dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan seratus) menggunakan metode biaya, kepemilikan (dua puluh per seratus) sampai (lima puluh per seratus), atau kepemilikan kurang dari (dua puluh per seratus, pengungkapan hal hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan,antara lain rincian penyertaan dan jumlah masing masing klasifikasi, kebijakan akuntansi penentuan nilai tercatat dari investasi'aset tetap pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh blue untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya apbd melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (trade in). aset tetap antara lain terdiri dari tanah,definisi yang berkaitan dengan aset tetapumur manfaat (useful life) adalah a). suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh blue, b). jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh blue,distribusikan pada aset pada saat pertama kali diakui,, jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai yang disajikan dalam neraca lebih antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset, nilai khusus entitas (entity speskerugian penurunan nilai (impairment loss) adalah selisih dari jumlahtercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut, pengakuan dan pencatatan suatu aset diakui dicatat sebagai aset tetap jika mempunyai manfaat lebih dari (dua belas) tahun, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal blue dan diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.ukuran,et yang dilepas harus diturunnilaipertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin,, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layakpeningkatan standar kinerja diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan. jika sumber dana pengeluaran setelah perolehan awal tersebut berasal dari belanja modal, maka langsung diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan tanpa menggunakan kriteria tersebut atas. besaran kapitalisasi aset mengacu pada ketentuan yang berlaku, pengeluaran untuk biayapada saat terjadi. salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan, penilaian kembali atau evaluasi aset tetap tidak diperkenankan. penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. dalam haljumlah yang dapat disebutkan dari suatu aset tetapnya oleh blue. penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan, metode penyusutan yang digunakan oleh blue adalah metode garis lurus. selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disebutkan dengan sifat dan karakteristik aset tersebut,periode sekarang dan masa yang akan dating harus disesuaikan,i,aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional aktivitas, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila asset secara pe, keuntungan dan, penyajian dan pengungkapan aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca,,sendiri, hal hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangadan penambahan: pelepasan, evaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat: penyusutan, setiap pengklasifikasian kembaliuraian rincian masing masing aset tetap, jumlah komitmen untuk mengakuisisi aset tetap, aset lainnya pengertian aset lainnya adalah aset blue selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. aset lainnya antara lain terdiri atas aset tak berwujudnfaat lebih dari (dua belas) bulan. aset tak berwujud antara lain: perangkat lunak komputer (software),kekayaan intelektualundangan yang berlaku. paten adalah hak eks, aset kerja sama operasi kso), aset sewa guna usaha, aset lain lain,set kso dan aset sewa guna usaha. pengakuan dan pencatatan aset lainnya diakui dicatat apabila kemungkinan blue akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tesebut dapat diukur secara andal sertaset tesebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap dan sewa): penyajian dan pengungkapan aset lainnya disajikan setelah aset tetap, amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tak berwujud. pengamortisasian aset tak berwujud dilakukan selama tahun secara straight line method dari mulai tahun kebolehannya, rincian aset lainnyautang, jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut, akumulasi penyusutan dan biayapengukuranmetode penyusutan yang digunakan oleh blue adalah metode garis lurus straight line method) dengan rincian sebagai berikut tarif penyusutan berdasarkan kelompok aset adalah sebagai berikut kelompok aset masa manfaat penyusutan bukan bangunan permanen keterangan: kelompok bukan bangunan)alat alat dapur (yang relatif besar), peralatan medis (misal pisau bedah dan sebagainya): kelompok bukan bangunan) mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi,peralatan medis canggih (misalnya scan, mri, endoskopi dam sebagainya), pengungkapan akun akumulasi penyusutan disajikan neraca disisi aset tetap sebagai offset account akun aset tetap dan disajikan sebesar total jumlah pengakuan biaya penyusutan yang telah dialokasikan sepanjang umur aset tetap tersebut. babicara pembayaran kas, penyerahan aset lainnya diluar kas, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, kreditor membebaskan atau membatalkan haknya, kewajiban diklasifikasikan sebagai: kewajiban jangka pendek,kewajiban jangka panjang, adalah kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka pendek pengertianjenis jenis kewajiban jangka pendek antara lain utang usaha account playable), yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional blue, misalnya utang biayalah yang dicatat sebagai utang usaha harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjatujuan tujuan pengaturan kebijakan dan sistem akuntansi blue adalah untuk dijadikan pedoman bagi pejabat dan petugas yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan pada rsud sebagai blue dalam menyusun dan menghasilkan suatukebijakan akuntansi blue pada rsud yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi: bagian umum bab pendahuluan bab akuntansi badan layanan umum bab iii laporan keuangan bab kewenangan direktur rsud bab contoh format bagian kebijakan akuntansi bab kebijakan akuntansi asetbab kebijakan akuntansi biaya bab kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi pendapatan bab vii kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi belanja bab viii kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi pembiayaan bab koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa bab kebijakan konsolidasi kebijakan akuntansi blueserta bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. utang bunga, yaitu kewajiban yang timbul kepada kreditur yaitu pembayaran bunga yang telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran, utang pajak, yaitumisal biaya telpon, listrik, air, pbb, dan sebagainya,blue, misalnya penerimaan sewa muka, uang muka pasien, bagian lancar utang jangka panjang, yaitu, kewajiban lancar lainnya other current abilities) yaitu kewajiban lancer lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, misalnya dana jamkesmas, dana pks bbm bidang kesehatan dan sebagainya,,an undangan yang berlaku,, pendapatan diterima di,, pengukuran kewajiban dicatateungkapan utang usah disajikan pada neraca dalam kewajiban jangka pendek. pada catatan atas laporan keuangan agar diungkapkan minimal rincian posisi utang seperti jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman (kreditur),, kewajiban jangka panjang pengertian,catat sebesar nilai nominal, kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing, kewajiban jangka panjang blue dalam mata uang asing dicatat dengan mengkonversi mata uang asing rupiah,, bab iii kebijakan akuntansi ekuitas ekuitas adalah hak residual blupengertian yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali blu:,, ekuitas terikat temporer pengertian. pembatasan ekuitas terikat temporermasa depan, dana untuk memperoleh aset tetap, pengakuan ekuitas terikat temporer diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan blu, pengukuran ekuitas terikat temporer dinilai sebesar nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan blue,, mana yang lebih andal,, ekuitas terikat permanen pengertiaonasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen,, pengukuran ekuitas terikat permanen dinilai sebesar: nilai buku ekuitas terikat permanent pasa saat penetapannilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi, penyajian dan pengungkapan ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca,,klasifikasi pendapatan blue pendapatan blue diklasifikasi dalam pendapatan usaha dari jasa layanan. pendapatan ini meliputi pendapatan pelayanan medik masing masing instalasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, farmasi, gizi, ambulance dan sebagainya. pendapatan hibah. pendapatan blue yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. pendapatan apbdapbblue yang sah lain lain pendapatan blue yang sah antara lain hasil kerja sama dengan pihak lai,dapatan hibah atas barang uang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah blue, pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui pada saat hasil kerja sama tersebut diperoleh oleh blue, pendapatan apbd apbn diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan terbitnya sp2d, pendapatan lain lain blue yang sahgukuran,yang diterima oleh blue,, pendapatan dari apbn apbd dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto pada spm, pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran), pengembalian koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang telah diterima diakui) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan,, rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, bab. klasifikasi biaya biaya blue diklasifikasikan sebagai berikut dan biaya pelayanan dan biaya promosi. biaya lainnya merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokan dalam biaya layanan dan administrasi dan umum seperti biaya bunga, dan diing, alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan, jumlah kerugian yang terjadi,atas laporan keuangan. bab kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi pendapatan pengertian pendapatan adalah semua penerimaan dan tagihan blue yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran blue yang menjadi hak blue dan yang tidak perlu dibayar kembali,pendapatan antara lain terdiri dari pendapatan jasa layanan. pendapatan jasa layanan tampung pada lain lain pendapatan asli daerah yang sah" sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengakuan dan pencatatan pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima, pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan secara bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), huruf diatas ini dikecualikan pada penerimaan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, dicatat setelah dipotong atau ditambah dengan penyesuaian tarif kontraktual,, pengungkapan pendapatan disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan realisasi anggaran. sistem akuntansi disesuaikan dengan kondisi ketatausahaan pengelolaan keuangan pada rsud, dan ditetapkan dengan keputusan direktur. sistem akuntansi yang ditetapkan oleh direktur rsud sebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. kebijakan dan sistem akuntansi blue digunakan sebagai dasar laporan keuanganpokok sesuai standar akuntansi yang berlaku umum, transparan, dan akuntabel untuk periode laporan keuangan blue pada rsud mulai tanggal januari sampai dengan desember tahunpasi yai an, bat nentaiyera mappasere berita daerah kabupaten sinjai tahun nomor bab vii kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi belanja pengertian belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas: berdasarkan sumber dananya belanja diklasifikasikan menjadi beberapa sumber dana antara lain belanja yang sumber dananya dari pendapatan jasa layanan rumah sakit, belanja yang sumber dananya berasal dari apbd, apbn dan lain lain, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui belanja pada saat dikeluarkannya kas dan telah dipertanggungjawabkan di spj kan, belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsungberupa belanja pegawai dan belanja bunga, yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung berpengaruh terhadap program dan kegiatan, belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dan kegiatan. belanja langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung berpengaruh terhadap program dan kegiatan, belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk kegiatan investasi (menambah aset), setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai belanja barang jasa dan belanja modal, pengakuan dan pencatatan untuk belanja yang sumber dananya dari pendapatan jasa layanan rumah sakit, belanja diakui pada saat surat perintah membayar spm) atas pengeluaran tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melakukannya dan telah dicairkan bendahara pengeluaran rumah sakit, sedangkan untuk belanja yang sumber dananya berasal dari pemerintah daerah, pengakuan belanja dalam periode berjalan berdasarkan surat perintah pencairan dana sp2d) yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah bud) atas dasar surat perintah membayar spm) yang diterbitkan oleh blue. sedangkan apabila belanja menggunakan spm pk gu tu, maka belanja diakui pada saat spj pengeluaran tersebut telah diverifikasi oleh petugas yang berwenang untuk melakukannya, koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan, dicatat sebagai pengurangan belanja. apabila diterima pada periode berikutnya, dicatat dalam lain lain pendapatan asli daerah yang sah, pengukuran pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan, pengeluaran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap, pengeluaran, pengungkapan sebagai suatu penjelasan maka dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: rincian belanja antara lain menurut jenis belanja, tujuan penggunaan belanja, penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja, persentase kelompok jenis belanja terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran, bab vii kebijakan akuntansi anggaran dan realisasi pembiayaan pengertian pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yangpengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas. pengukuran pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas,, bab koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos pos yang tersaji dalam laporan keuangan blue menjadi sesuai seharusnyabijakan konsolidasi konsolidasi laporan keuangan blue laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi laporan keuangan blue diperlukan karena blue menerapkan standar standar yang banyak diberlakukan standar akuntansi keuangan sak) namun disisi lain, agar laporan keuangan dapat dikonsolidasikan harus ada penyesuaian penyesuaian sehingga laporan tersebut dapat digunakan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sap). adapun jenis laporan yang yang dikonsolidasikan dan disajikan adalah sebagai berikut laporan keuangan blue utd digabungkan laporan keuangan skpd yang membawanya yaitu laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan blue skpd digabungkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan.layanan, hibah, pendapatan apbn dan apbd, dan pendapatan usaha lainnya sehinga laporan keuangan yang dihasilkansemua pendapatan tersebut diatas wajib dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten sinjai kecuali pendapatan apbn. oleh karena itu transaksi tersebut harus disahkan oleh bud bendaharawan umum daerah) dengan mekanisme spm pengesahankabupaten sinjaimendagri nomor tahun beserta perubahannya. klasifikasi klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya perlu disesuaikan dengan klasifikasi aset seusai dengan bagan akun standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sinjaiberpedoman pada permendagri nomor tahun beserta perubahannya,instansi pada pemerintah kabupaten sinjai belum menerapkan penyisihan piutang tak tertatih, penyusutan dan amortisasi, pengakuan dan pengukuran sistem akuntansi keuangan menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatanistem akuntansi pemerintah menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas serta basis kas dalam pengakuan pendapatan dan biaya. pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas daerah.apbdpendapatan dan belanja tersebut. belanja yang didanai dari pendapatan blue (kecuali pendapatan apbd apbn)keuangan pemerintah kabupatenmukakonsolidasi laporan keuangan blue dalam laporan keuangan pemerintah kabupatendalam sistem pelaporan terjadi permasalahan yang perlu diketahui yaitu perbedaan standar akuntansi blue dengan standar akuntansi pemerintah daerah dimana keuangan blue menggunakan standar akuntansi keuangan sak) yang mengarah pada penerapan basis akrual sedangkan pada laporan keuangan pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintah yang lebih mengarah basis kas. perbedaan akun sistem akuntansi blue dengan akun skpd dimana akun akun blue menampung biaya biaya seperti biaya penyusutan, biaya amortisasi dan penyisihan piutang tidak tertatih. mekanisme konsolidasi blue dengan pemda skpd mekanisme spm pengesahan spm pengesahan dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan blue setiap triwulan blue membuat spm pengesahanbelanja. spm pengesahan blue pengakuan pendapatan dan belanja blue yang sumber dananya berasal dari pendapatan blue, disahkan setiap triwulan untuk seluruh pendapatan dan belajarnya, sifat spm pengesahan blue tidak nihil, menggunakan mata anggaran yang sesuai dengan blue, konversi blue dengan pemda skpd belanja operasional blu yang akan dikonversi adalah belanja operasional blue yang dibayar secara kas, belanja yang sumber dananya berasal dari apbd tidak dimasukkan dalam spm pengesahan, belanja operasional yang diakui secara actual tidak dimasukkan dalam spm pengesahan, belanja operasional dikonversi dalam akun untuk belanja blue: pendapatan blue: yang akan dikonversi adalah pendapatan blue yang dibayar secara kas: pendapatan yang berasal dari apbd non blue tidak dimasukkan dalam spm pengesahan, pendapatan yang diakui secara actual tidak dimasukkan dalam spm pengesahan, pendapatan dikonversi dalam akun untuk pendapatan blue. bupati sinjai, ttd labirin yahya lampiragian umum bab pendahuluan rsud kabupaten sinjai telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah blue) deng ppk blue) dengan status penuh. penetapan rsud pemerintah kabupaten sinjai tersebut sejalnetapan rsud kabupaten sinjai sebagai blue memiliki konsekuensi untuk menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan blue, yang salah satunya adaldalam menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan, blue menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas. kebijakan akuntansi blue merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari akuntabilitas blue. sistem akuntansi merupakansistem akuntansi blue setidak tidaknya terdiri dari (tiga) sub sistem yaitu: sistem akuntansi keuangan sak), sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya. bab akuntansi badan layanan umum daerah (blue) sistem akuntansi blue sistem akuntansi keuangan sak), dan ekuitas blue untuk kepentingan stakeholders,, laporan aktivitas: neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,ikatan akuntan indonesia) dan standar akuntansi pemerintah sap). laporan keuangan sesuai dengan sak digunakan untuk kepentingan pelaporan rsud sebagai blue kepada pengguna umum laporan keuangan blue yaitu pihak pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan blue. lapor. sistem akuntansi aktiva tetap. sistem akuntansi aktiva mutasi dan kondisi aset tetap milik blue ataupun bukan miliki blue tetapi berada dalam pengelolaan blue. sistem akuntansi biaya. blue mengembangkan sistem akuntansi biaya yang menyaji, sistem akuntansi biaya berguna untuk perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan, komponen sistem akuntansi keuangan blue bahwa sistem akuntansi blue terdiri daripihak yang membutuhkan. bahwa komponen sistem akuntansi tersebut antara lain mencakupoleh blue dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan blue disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, dan catatan atas laporan keuangan. faktor pertimbangan yangketidakpastian tersebut dengan menggunakan pertimbangan yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan. pertimbangan yangyang sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihanatau, contohnya sistem akuntansi penerimaan kas dan sistem akuntansi pengeluaran kas. prosedur akuntansi.untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan blue dengan pemerintah kabupaten menggunakan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sinjai.
peraturan bupati pakpak bharat nomorberdasarkpakpak bh: pupuk kg: pupuk npk 50kg:araj. bupati pakpak bharat, dto bonar sirait diundangkan salak pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat, dto holder dinamo berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomokepala dinas pertanian adalah kepala dinas pertanian kabupaten pakpak bharaabupatenpekebun peternak petambak yang dibentuk atas dasar:eatau koordinator penyuluh pertanian dan perkebunandiketahui kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan bp4k) kabupaten pakpak bharemuelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada petaniwilayah, waktu dan sub sektor sebagaimana dimaksud pada adalahkabupaten pakpak bharat berkoordinasi dengan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten pakpak bharat
tertib administrasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran kabupaten blora dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan desa, makakangen asa ann mata karangan bunga crus per ram petaka npsn muntilan) termoplastik) dea rp3 termoplastik) bergelombang jendela thor kamtengamirp aan nn2o0o00 man maa 4m' smua ps2 bni sam ibr mmm ps2 gsm ibr kap smua base bni too ibr sagumeanszowortan doa kam asa gam ibr mmetiatsam sem ibr kemas sam ibr mnbatasndssda men x105) ibr kantata x105) ibstandar biaya pemerintah desa kabupaten blora tahun anggaran tesamamanterans ata natural pan alias natural alias tangan asa jean teen kosan doa ramon memuat nominal bar mpa) nominal bar mpa) mi! masing nominal bar mpa) mi! nominal bar mpa) mi! dea nominal bar mpa) mi! mawas nominal bar mpa)o74 tee solvent cement dia 50x32x50 m1!kao snake man unit ips kamar tema eos aamawnpmmyewnmam sammoumamsrorag jamswamgtae perjalanan dinas pergi pulang emaoaums peralatan kantor ketentuan dalamberita daerah kabupaten blorfumwmpwammenag garapan rapat sosialisasi diklat bintik kegiatan lainnya #usmawomamam japantertulis wilayah kabupaten blora perlengkapi dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi bukti pelunasan retribusi terutang, fotokopi skr yang bersangkutan, danpenyelenggara jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerahkepala perangkat daerah penyelenggara jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerahketetapan retribusi daerahcllll iloilo tgl jatuh tempo aan men yoo ben aaa jumlah ketetapan pokok retribusi daerahkepala dinas . pembayaran diterima oleh petugas tanggal tanda tangan nama terangtd std kop naskah dinas surat tagihan retribusi daerah) urut tahun lil nama alamat dprd cilillil lil lilllli nama retribusi pekabar anna na.anannnnnnnnannnannnannaannaaa anggilan kop naskah dinas surat panggilannanannanapemakaian kekayaan daerahpemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pemakaian tanah, meliputi: pemakaian tanah untuk tempat tinggal, pemakaian tanah untuk usaha, cc. pemakaian tanah mendirikan bangunan sementara untuk kegiatan: sosial, dan komersil, pemakaian tanah untuk mendirikan menara telekomunikasi, gardu, konstruksi reklame, atau sejenisnya, pemakaian tanah untuk perikanan, pemakaian bangunan, meliputi: bangunan kios, los yang berada luar lingkungan pasar pasar grosir, gedung perkantoran, cc. pemakaian rumah negara golongan iii, pemakaian kendaraan alat alat berat, dan laboratorium lingkungan, meliputi: pengujian kualitas air, pengujian kualitas udara, cc. pengujian kualitas tanah, dan pengambilan sampel. pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemakaian tanah milik pemerintah daerah yang: tidak berstatus sebagai tanah pertanian yang berasal dari tanah bengkok bond desa, tidak sedang dilakukan pemanfaatan berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah. pemakaian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemakaian bangunan milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai bangunan dapat disewakan secara umum. pemakaian rumah negara golongan iii sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penggunaan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki surat izin penghunian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemakaian kendaraan alat alat berat sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penggunaan kendaraan alat alat berat milik pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan: dioperasionalkan oleh operator kendaraan alat berat yang telah memiliki ketrampilan sesuai standar yang ditetapkan, menggunakan bahan bakar minyak sesuai kuantitas dan kualitas yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pelayanan pengujian sampel yang diselenggarakan oleh unit kerja pada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan status penggunaan barang dan atau kartu inventaris barang. bab iii cara mengukur tingkat penggunaan jasa bagian kesatu tanah dan atau bangunan tingkat penggunaan jasa retribusi untuk kekayaan daerah berupa tanah diukur berdasarkan: lokasi, terdiri dari: lokasi berdasarkan kelas, meliputi: kelas adalah lokasi pinggir jalan raya, jarak lokasi nol sampai dengan (dua ratus lima puluh), kelas adalah lokasi masuk lorong, jarak lokasi dari jalan raya atas (dua ratus lima puluh) meter, akses jalan terbatas: lokasi berdasarkan kewilayahan, meliput, cc. per tahun, dihitung untuk jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemakaian, tingkat penggunaan jasa retribusi untuk kekayaan daerah berupa bangunanluas tanah dihitung berdasarkan luasan per meter persegi, dan. tingkat penggunaan jasa retribusi untuk kekayaan daerah berupa rumah negara golongan iiidan waktu per bulan, dihitung berdasarkan jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemakaian. bagian kedua kendaraan alat berat tingkat penggunaan pemakaian kekayaan daerah berupa kendaraan alat alat berat dihitung untuk setiap (tujuh) jam dalam (satu) hari dengan waktu pemakaian: pukul wib sampai dengan pukul wib, dan pukul wib sampai dengan pukul wib. ketentuan mengenai waktu penggunaan kendaraan alat berat sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan kebutuhan penyewa dengan ketentuan waktu operasional paling lama (tujuh) jam dalam (satu) hari dengan jeda waktu paling singkat (satu) jam setelah pemakaian kendaraan alat berat selama (tiga) sampai dengan (empat) jam. penggunaan kendaraan alat berat sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk biaya operator dan bahan bakar minyak yang diperlukan untuk operasional kendaraan alat berat. ketentuan mengenai standar jumlah operator dan bahan bahar minyak diatur dengan peraturan kepala perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga laboratorium lingkungan tingkat penggunaan pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium lingkungan, diukur berdasarkan: jenis sampel untuk pengujian kualitas air, pengujian kualitas udara, dan pengujian kualitas tanah, dan lokasi pengambilan sampel untuk biaya pengambilan sampel yang ditetapkan berdasarkan lokasi wilayah kecamatan yang bersangkutan.: menerima pembayaran retribusi yang terutang dari wajib retribusi: dan memberikan tanda bukti pembayaran retribusi terutang kepada wajib retribusihampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut fotokopi kartu tanda penduduk, surat kuasa wajib retribusi apabila dikatakan, fotokopi skr, dokumen lain yang mendukung permohonannya, bila ada. kepala perangkat daerah penyelenggara jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerahmbentuk tim pengkaji yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah penyelenggara jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah. tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada bertugas: sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi. rekomendasi dari kepala perangkat daerah
salinannegeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten magelang perlu memberikan tambahan penghasilan bagidalam hal pnsdalam hal pnsil., pengurangan dikarenakan sedang menjalani cuti sakit diatur sebagai berikut: dalam hal pns tidak masuk selama (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar (seratus keseratus) perbulan, dalam hal pns tidak masuk kurang dari (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar (satu koma lima) perhari, dan pengurangan dimulai pada bulan ketujuh.pns, dan dalam hal pns,,, format daftar hadir kerja manual dan rekapitulasi daftar hadir kerjapagi dan siang hari,iii,,pnspnspns yang tidak masuk kerja karena turun piket tidak dikenakan ketentuan pengurangan tpp. pns yang dikarenakan tugas dan tangungjawabnya sehingga tidak bisa mengisi daftar hadir kerja elektronik pagipns sebagaimana dimaksud pada meliputi: ajudan bupati wakil bupati, sopir bupati wakil bupati, dan pegawai yang bekerja rumah dinas bupati wakil bupati. pns yang dimaksud pada tetap melakukan daftar hadir kerja secara manual. pns,pns, dan wajib apel pagi atau upacara. pnspnspnspns tugas belajar. pns,, atau arahan sekretaris daerah.,,ataujadi kerugian negara yang diakibatkan oleh seorang pns, tpp dapat dijadikan pengganti kerugian yang ditimbulkanfoto kopi surat penyediaan dana spd), surat pernyataan tanggung jawab, lampiran lainnya: pernyataan mutlak kepala perangkat daerah sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, tanda terima tppa2, e billing surat setoran pajak, kartu kendali, rekapitulasi kehadiran pns dari daftar hadir kerja elektronik atau daftar hadir kerja manual, rekapitulasi data daftar hadir apel pagi dan upacara, dan rekapitulasi iuran bpj, pemberian tpp,cc.iceritakan kepada yang bersangkutan,jabat yang sedang menjalani hukuman disiplin pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku dikenakan pengurangan tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal hukuman disiplin diberikan sebelum bulan januari pengurangan tpp dikenakan mulai bulan januari dalam hal hukuman disiplin diberikan mulai bulan januari atau bulan selanjutnya, pengurangan tpp dikenakan mulai bulan berkenaan. dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah pengajuan tpp bulan berkenaan, pengurangan tpp dikenakan mulai bulan selanjutnya. dalam hal hukuman disiplin telah selesai pada bulan januari atau bulan februari hanya dikenakan pengurangan tpp sampai dengan berakhirnya hukuman disiplin.perhitungan tpp bagi pegawai yang mutasi berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja perangkat daerah atau unit kerja yang barulapa bagian hukum, pen (sl saya edi ono, s.h. 4x p dibina tingkat spf19680609199303saran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten magelang tahun besaran kelas15 sekretaris daerah kelas14 lh. la. jabatan pimpinan tinggi pada inspektorat \|b. jabatan pimpinan tinggipada setda ' '' \| jabatan pimpinan tinggi pada dinkes, bpbd, dan disdukcapil ad. jabatan pimpinan tinggipada dpmptsp '' tan sega lainnya: perangkat daerah 4ataulebih bidang bagian perangkat daerah bidang bagian perangkat daerah bidang bagian ' ' ) ) \| reaksi3 la. jpt staf ahli bupati bea barang dan jasa jabatan fungsional ahli utama pada setda selain ama jasa \|d. jabatan fungsional ahli utama pada inspektorat jabatan fungsional ahli utama pada dinkes, bpbd, amen dan disdukcapil jabatan fungsional ahli utama pada dpmptsp nana daerah lainnya kelas12 barang dan jasa setda pengadaan barang dan jasa setda lc. jabatan administrator pada inspektorat jabatan administrator pada dinkes, bpbd, bappeda disdukcapil, camat, dan kepala perangkat daerah le. jabatan administratorpada dpmptsp1l la. jabatan administrator pada inspektorat. jabatan administrator pada dinkes, bpbd, bappeda disdukcapil le. jabatan administratorpada dpmptsp jabatan administrator pada perangkat daerah aan barang dan jasa jabatan fungsional ahli madya pada setda selain kama jasa \|g. jabatan fungsional ahli madya pada inspektorat jabatan fungsional ahli madya pada dinkes, bpbd, (es disdukcapil, dan jabatan fungsional operator transmisi sandi li. jabatan fungsional ahli madya pada dpmptsp anakan daerah lainnya kelas10 tfkelasg dan jasa setda dealurah,nata pengantar pang dan a00 jasa ahli muda jabatan fungsional ahli muda pada setda selain senen jasa li. jabatan fungsional ahli muda pada inspektorat jabatan fungsional ahli muda pada dinkes, bpbd, ke disdukcapil, dan jabatan fungsional operator transmisi sandi \|k. jabatan fungsional ahli mudapada dpmptsp dimana ami mada pada pensiun desah ban lainnya kelas8 dan jasa setda panasdanmess jasa ahli pertama penyelia pang kata telan tenan selain jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa era inspektorat jabatan fungsional ahli pertama penyelia pada e ) satpol pk, disdukcapil, dan jabatan fungsional operator transmisi sandi dpmptsp daerah lainnya anas ja. jabatan pelaksanapada setda \|b. jabatan pelaksanapada inspektorat jabatan pelaksana pada dinkes, bpbd, bappeda ema disdukcapil \|d. jabatan pelaksanapada dpmptsp le. jabatan pelaksana pada perangkat daerahlainnya san one pelan pakistan maha pada mainan setda teen ema arg inspektorat jabatan fungsional pelaksana lanjutan mahir pada satpol pk, disdukcapil, dan jabatan fungsional operator transmisi sandi nam nan asam panitia maha pasa ong dpmptsp perangkat daerah lainnya tease ja. jabatan pelaksana sekretaris bupati) \|b. jabatan pelaksana sekretaris wakil bupati) batasi sekretaris bupati dan wakil bupati 1d. jabatan pelaksanapada inspektopnspns berdasarkan kedisiplinan pnspnsjabatan pelaksana pada dinkes, bpbd, bappeda eee disdukcapil jabatan pelaksana pada dpmptsp \|g. jabatan pelaksana pada perangkat daerahlainnya \|h. jabatan fungsional terampil pelaksana pada setda sena kemala inspektorat jabatan fungsional terampil pelaksana pada dinkes, e pk, disdukcapil, dan jabatan fungsional operator transmisi sandi ara rar dpmptsp perangkat daerah lainnya kelas5 la. jabatan ajudan bupati \|b. jabatan ajudan wakil bupati \|c. jabatan pengemudi vip bupati) \|d. jabatan pengemudi vip wakil bupati) bupati dan wakil bupati) dan jabatan pengemudi vip bupati dan wakil bupati) jabatan pelaksanapada inspektorat jabatan pelaksana pada dinkes, bpbd, bappeda disdukcapil \|h. jabatan pelaksana pada dpmptsp li. jabatan pelaksana pada perangkat daerahlainnya li. jabatan fungsional pemula pada setda ' ' \|k. jabatan fungsional pemula pada inspektorat il. jabatan fungsional pemula pada dinkes, bpbd, bappeda litbang, bppkad, kpud, satpol pk, keset transmisi sandi \|m. jabatan fungsional pemulapada dpmptsp mena lainnya kelas3 la. jabatan pelaksanapada setda ' ' \|b. jabatan pelaksanapada inspektorat san aan sapa mean\| litbang, bppkad, kpud, satpol pk, dan disdukcapil \|d. jabatan pelaksana pada dpmptsp le. jabatan pelaksana pada perangkat daerahlainnya kelas1 la. jabatan pelaksanapada setda '' \|b. jabatan pelaksanapada inspektorat 'c. jabatan pelaksana pada dinkes, bpbd, bappeda litbang, bppkad, kpud, satpol pk, dan disdukcapil jd. jabatan pelaksana pada dpmptsp je. jabatan pelaksana pada perangkat daerah lainnya ja. korwildikcam ana jabatan fungsional guru ahli madya non sertifikasi je. jabatan fungsional guru ahli muda non sertifikasi ja. jabatan fungsional guru ahli pertama non sertifikasi jabatan guru belum diangkat dalam jabatan fungsional guru bupati magelang, ttd zaenal arifin salinan sesuai dengan aslinya kepada bagian hukum, ag, isl non ebywasono, s.h. pembinadaftar hadir kerja perangkat daerah unit kerja . tahun . bulan aa. loo yalhsbel\|mi (s3 jao\|lu a12 \|fas jas (ae jas lele tete lele keterangan isi ketidakhadiran pns dalam bekerja dengan kode: sakit cuti sakit. pendidikan dan pelatihan. kota mungkin, .oo. dinas dalam. cs7 cuti sakit mulai bulan tujuh. kepala perangkat daerah dinas luar. cuti selain cuti sakit dan cuti tahunan. unit kerja turun piket. titipan pada instansi lain. cuti tahunan cuti bersama dibebaskan dari jabatan organiknya. dpk diperbantukan penuh instansi lain tmk tidak masuk kerja, selain cuti. nama lengkap dinas dalam. pangkat jam kehadiran dan kepulangan menyesuaikan jam kerja yang berlaku. nip. terlambat hadir adalah hadir melebihi jam masuk kerja yang berlaku yang diawali apel pagi. pulang lebih cepat adalah pulang kerja sebelum jam kepulangan kerja yang berlaku. ii. rekapitulasi daftar hadir kerja manual rekapitulasi kehadiran kerja perangkat daerah unit kerja . tahun . bulan ane tae: jml tag plan: eda) (i play56 jos 1flag kerja fre lal yafslejin jala jeli jelas jalan\| jirfrsfiolofon\| \|ea\| jes\| jer\| jaff jsf jas\| jadi jari jaff hanja jasa jas\| jarak jas pep maka a.a eee eps asn saleh kta ker ett ieee hakekat er. akp ike fretekeke kke rk t eight hhe were man sen psa sika sei snn ses si: sin sman (me 3s) ses "nk tee "skm "ksp singa dan tes. mei sisa des "sang soc ses sing one efek ata efe tee keterangan ta: terlambat absensi kota mungkin, .o free frekuensi kepala perangkat daerah jml jumlah. unit kerja sakit cuti sakit. dinas dalam. dinas luar. nama lengkap turun piket. pangkat cuti tahunan cuti bersama nip.. bupati magelang, ti: titipan pada instansi lain salinan bea bo: dibebaskan dari jabatan organiknya. kabu ttd tmk tidak masuk kerja, selain cuti. pp, pla pulang lebih awal. zaenal arifin sono, s.h. pembina tingkat nip: lampiran surat pernyataan tidak absensi kerja elektronik kop perangkat daerah yang bertanda tangan bawah ini, saya: nama nip pangkat gol. ruang jabatan kelas jabatan dengan ini menyatakan bahwa saya benar benar masuk kerja namun tidak: absensi kehadiran kerja elektronik, absensi kepulangan kerja elektronik , pada: hari tanggal jam hadir wib jam pulang wib. kumulatif i in ii iv v pada bulan ini. demikianmenyetujui, kota mungkin, . atasan langsung, yang membuat pernyataan, nama jabatan nama nama pangkat pangkat nip. nip. keterangan lingkar sesuai kondisi. toleransi hanya berlaku (lima) kali setiap bulannya. sali sesuai dengan aslinya lgi ttd (mk, tia zaenal arifin sono, s.h. aanapel pagi atau upacara serta rekapitulasi kehadiran apel pagi dan upacara format daftar hadir apel pagi atau upacara daftar hadir apel pagi atau upacara perangkat daerah unit kerja . tahun . bulan kls tanggal ppn nan hehe iii ebeeeelhlhliliilil iii ileleeet elellllllelleeleelelelititet iii lelet keterangan isi ketidakhadiran pns dalam apel pagi dan upacara dengan kode: sakit cuti sakit. kota mungkin, cuti (selain cuti tahunan dan cuti sakit). kepala perangkat daerah turun piket. unit kerja tugas belajar. pendidikan dan pelatihan dinas dalam, termasuk kpd, tugas kantor lain yang mendesak. nama lengkap dinas luar. pangkat dispensasi apel nip. libur apel. tmk tidak masukrekapitulasi kehadiran apel pagi dan upacara perangkat unit kerja . tahun . bulan hari jumlah ker (v2) nama jabatan apel tidak mengurangi tpp apel upacara apel tdk jml upacara upacara ape, jerfrefrs\| (oo \|oa jia from \|rrez (oo trek jarak ena mpe bkd ela snn jaa sena mna dia edges sen san banana meme ane sana "ag sai pss dan mean saga tag mea jen kaa aaa pala tag ana nan gabe sang koi ema gea ape kepmen des pes estetik eee eee keterangan sakit cuti sakit. kota mungkin, .ooooocoooo. cuti tahunan. kepala perangkat daerah unit kerja turun piket. tugas belajar. pendidikan dan pelatihan. dinas dalam. nama lengkap dinas luar. pangkat dispensasi apel nip. libur apel. tmk tidak masuk kerja jml jumlah. ket, keterangan. salinan sesuai dengan aslinya bupati magelang, kepala bagian hukum, ttd kan edi wagon, s.h. pembina tingkat nip.hitungan besaran tambahan penghasilan pns perhitungan besaran tambahan penghasilan pns perangkat daerah unit kerja . tahun . bulan jumlah pen penyu penyu tpp kan tpp dir \|apel ppk pns lakon pintu tpp (nilai ppp iuran ikon\| (koni, nitrat iringan iller israel bpjs nis\| misil misil per oo) oey (oo (ee) asn ear ema ona aan desa maa deng pas (aan ane bata sea mera jaa ena tan pria senapan teen sera jan papan dae mea sea green jas san sang ana ana din mean sae seo anna ara iia peb sana eee aan sea (ea mba sana non kota mungkin, .ooooooooo. kepala perangkat daerah salinan sesuai dengan aslinya par kenapa bagian hukum, kan bupati magelang, pangkat ( ( seed rai ttd xp. bdiwasono, s.h. peftibina tingkat zaenal arifin mdpl samanyataan mutlak kepala perangkat daerah kop perangkat daerah aoi w yang bertanda tangan bawah ini, saya: nama nip pangkat gol. ruang jabatan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang menjadi dasar pencairan tambahan penghasilan pns bulan . pada . (satuan unit kerja) . adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang undangkota mungkin, . kepala perangkat daerah unit kerja nama pangkat nip. bupati magelang, salinan sesuai dengan aslinya ttd bagian hukum, panen zaenal arifin t2l sono, s.h. nan bina tingkat nip2 lampiran v. format tanda terima tambahan penghasilan pns tanda terima tambahan penghasilan pns perangkat daerah unit kerja . tahun . bulan pen jml tpp jml tpp jumlah tpp gol. kls besaran jumlah jumlah tpp tanda pie coca ema mat fog lra kean aik nasa eta mas besa men bae sean megang mena (eea enn dora, ket tan aan kang sea kerana sara bea ana pee (na pan kota mungkin, . kepala perangkat daerah unit kerja salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, aan bupati magelang, tenan ttd stall kia wagon, s.h. peti ita tingkat zaenal arifin nante:pns dan kinerja satuan unit kerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, cc. meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan pnslampiran vrekapitulasi iuran bpjs rekapitulasi iuran bpjs yang dibebankan kepada pemberi kerja perangkat daerah unit kerja . tahun . bulan mrt aas atap kota: mungkin setenaseoremn kepala perangkat daerah unit kerja nama lengkap pangkat nip. salinan sesuai dengan aslinya tan hukum, (sg sun bupati magelang, ( (se ono, s.h. aga tingkat zaenal arifin nip196806091993031004, dan ataupegawain karakteristik pemerintah daerah. pengklasifikasian pejabat pns daerah. bab kriteria yang tidak menerima tpp tpp tidak diberikan kepada: calon pns: pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,,, dibebastugaskan dari jabatan organik, pns baru yang tunangannya belum dianggarkan dalam apbd, pindahan dari pemerintah atau pemerintah daerah lain yang tunangannya belum dianggarkan dalam apbd, sedang menjalani masa persiapan pensiun mpp), penerima uang tunggu, cuti luar tanggungan negara, diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, berstatus tersangka dan ditahan, berstatus terdakwa dan ditahan:erah:,,, dan tpp pnspejabat pengawas eselon dengan kelas jabatan yang disebabkan tidak adanya bawahan langsung dengan kelas jabatanyang mengatur mengenai peta jabatskp dan ppk pns,jalan dibanding target yang ditetapkan pada bulan berjal,75y6 (tujuh puluh lima keseratus), dan cc. capaian kinerja (tujuh puluh enam keseratus) atau lebih kemudian dikurangi pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dihitung dari besaran tpp dikurangi iuran bpjs penerima kerja dan akumulasi pengurangan tpp, hukuman disiplin sedang sebesar (dua puluh lima keseratus) perbulan, hukuman disiplin berat sebesar (lima puluh keseratus) perbulan,, ppk dengan nilai kurang sebesar (dua belas koma lima keseratus) perbulan, ppk dengan nilai buruk sebesar (lima belas keseratus) perbulan,keluarkan. ccawal bulan pebruari sebesar (lima keseratus) perbulan, tidak menyerahkan ppk sampai dengan awal bulan pebruari sebesar (lima keseratus) perbulan,, dan pengurangan terhitung mulai bulan maret sampai dengan pns tersebut mengumpulkan skp dan ppkakhir bulan maret sebesar (sepuluh keseratus) perbulan, tidak mengumpulkan lokasi sampai dengan akhir bulan maret sebesar (sepuluh keseratus) perbulan: dan pengurangan terhitung mulai bulan mei sampai dengan pns,pns, dan dalam hal pnspengurangan tpp dilakukan dalam hal pnspns, dalam hal pnspns,cerdaskan generasi muda lingkungan pemerintah kabupaten tangerang, perlu untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi warga usia sekolah kabupaten tangerang untuk memperoleh layanan pendidikdengan.lakukan penyesuaian terhadap ketentuan kuota penerimaan peserta didik baru dan peserta didik pindahtangerang:tujuh puluh keseratus) dari daya tampung sekolah.lima puluh keseratus) dari daya tampung sekolahdan smp dapat menerima calon peserta didik baru melalui: jalur afirmasi, paling rendah (lima belas keseratus) dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua wali peserta didik, paling tinggi (lima persen) dari daya tampung sekolah, dan cc. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan berdomisili luar radius zona terdekat dalam hal terdapat sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua dan atau wali. kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan untuk anak guruantara. antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam dan mengacu padaenerimaan peserta didik barurimaan calon peserta didik baru oleh dan smp yang berada wilayah daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi kabupaten kota lain,kabupaten tangerang dengan pemerintah daerah lainnya yang saling berbretaris daerah tangerang, much. massal rasyid berita daerah kabupaten tangerang tahun nomor
nk untuk memberikan arah dan landasan hukum penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada rumah sakit umum daerah nyitdahstandar pelayanan minimspm pada rsud nyitdahnyitdah. bab jenis pelayanan jenis pelayanan kesehatan yang minimal wajib disediakan rsud nyitdahnyitdah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan spm rsud nyitdahnyitdah, target kinerja serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan spm rsud nyitdah. setiap unit pelayanan dan administrasi manajemen rsud nyitdah rsud nyitdah. setiap pelaksana pelayanan rsud nyitdah menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan spm rsud nyitdah. bab pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan spm rsud nyitdah. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamlo sari tea komang gede sanjaya diundangkan tabanan pada tanggal januari sekret rah kabupaten tabanan, sila berita h kabupaten tabanan tahun nomor
salinan kf.pinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa belanja bantuan rp. keuangan kepada propinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa belanja tidak rp. terdugapembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp. jumlah pembiayaan rp. netto sisa lebih pembiayaan rp. anggaran tahun berkenaan siapa) ringkasan penjabar
tang unit layanan pengadaan, perlu menetapkan. menimbang bupati klaten, dengan rahmat tuhan yang maha esa perubahan ketiga atas peraturan bupati klaten nomor tahun tentang pembentukan unit kanan pengadaan (ulp) barang jasa pemerintah pemerintah kabupaten klaten tent ang nomor tahun .&. bupati klaten peraturan bupati klnomor dana perimbangan indonesia tahun ten tangmemutusserta daerah paten klaten tahun nomor apblam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adal}angka angka diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:kannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa. pejabat pembuat komitmen, yang selanjutnya disingka,lp kabupaten kllklpemerintah. kelompok kerja pengadaan,jimatinggi paling lainnya untuk pekerjaan yang bernilai (limaan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut ulp melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten klaten yang metode pemilihannya dengan pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung meliputitau pekerjaan yang bernilai diatas rpl00. (seratus miliar rupiah)pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan nilai bawah rp. dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai dibawah rp. (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud paduntuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang asa. teknologi sederhana; resiko kecil;idang pengadaan barang; bidang pengadaan pekerjaan konstruksi; bidang pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya. ulp melaksanakan pengadaan barang jasa kabupaten yang sebagian tau seluruhnya dibiayai oleh apbn apbd. pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya sampai dengan nilai rp. dua ; ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: tugas pokok dan kewenangan kepala ulp meliputi: memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ulp; menyusun program kerja dan anggaran ulp; kepala; sekretariat; staf pendukung; dan pokja pokja pengadaan, terdiri atas: pokja pokja pengadaan barang; pokja pokja pengadaan pekerjaan konstruksi; pokja pokja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya; perangkat organisasi ulp sebagaimana dimaksud pada sebagaimana verse but dalam lampiran peraturan bupati ini.mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang jasa bersama kom; menetapkan dokumen pengadaan; danrnel tarian lembaga pemberi ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diperintahkan kepala ulp; membantu tugas sekretaris dan pokja. undangan dan atau kkn; kepala ulp dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja ulp. ketentuan huruf dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: perundang peraturan terbukti melakukan pelanggarasa kepada men teri pim pinangpengadaan barang jasa ada penyimpangan dan tau mengawasi seluruh kegiatan ulp dan melaporkan apabila suwarna bupati klaten, ditetapkan klaten pad tanggal .l~nu~basil pemilihan dasa kepada pa kpa. sartiyasto berita daerah kabupaten klaten tahun nomor diundangkan klaten pada tanggal j4'n ar1 pit. sekretaris daerah kabupaten klaten,
salinan lina bupati asahan provinsi sumatera utara peraturan bupati asahan nomor tahun tentang penetapan batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati asahitetapkan dalam peraturan bupati, bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam ketatausahaan keuangan daerah kabupaten asahan tahun anggaran dipandang perlu menetapkan batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan spp upspp upsatuan kerja perangkat daerah perangkat daerah selanjutnya disingkat skpdmeliputi sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah, badan daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain dan kecamatan. dokumen pelaksanaan anggaran skpd perangkat daerah selanjutnya disingkat dengan dpa skpdjumlah spp batas jumlah spp masing masing skpd perangkathitungan batas jumlah spp perhitungan batas jumlah spp sebagaimana dimaksud dalam adalah dari total pagu anggaran belanja langsung dikurangi seluruh belanja modal dan belanja barang jasa yang di langsung ls) kan pada masing masing dpa skpd perangkatkeuangan dan kepegawaian daerah, perlu menetapkan jadwal retensi arsip fasilitasi fungsi keuangan dan kepegawaijdih.asahankab.go.idkeuangan dan fungsi kepegawaian adalah arsip yang berkaitan dengan bidang keuangan fiskal dan kepegawaian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan, arsip aparatur sipil dih.asahankabfasilitasi fungsi keuangan dan kepegawaian pemerintah kabupaten asahan adalah sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip keuangan dan kepegawaian aparatur sipil negara. jra fasilitasi fungsi keuangan dan kepegawaianbab iii jadwal retensi arsip jra fasilitasi fungsi keuangan dan kepegawaifasilitasi fungsi keuangan dan kepegawaianjdih.asahjadwal retensi arsip fasilitasi fungsi keuangan dan kepegawaian pemerintah kabupaten asahanggaran berakhir kebijakan umum, strategi, prioritas dan resta dokumen daftar usulan rencana prioritas duri) musrenbang tingkat kecamatan dokumen rencana kerja pemerintah daerah rkd) musrenbang tingkat kabupaten dokumen rencana kerja pemerintah daerah senja) dokumen rencana strategis organisasi perangkat daerah omusnah opd) anggaran berakhir dokumen pedoman penyusunan rka oprdtahun permanen rapid perubahan anggaran berakhir a). nota keuangan pemerintah b).okumen persetujuan bersama antara dprd dan kepala daerahbupatrancangan dokumen pelaksanaan anggaran rupa) skpd yang telah disetujui tahun setelah tahun tahun musnahd) up, gu, tahun setelah perda tentang\| tahun dinilai kembali pertanggung \| tahun permanen pertanggung jawaban apbd disahkan surat setoran pajak ssp) daerah antara lain: tahun setelah perda tentang\| tahun dinilai a). pajak hotel pertanggung jawaban apbd kembali b). pajak restoran disahkan c). pajak hiburan d). pajak reklame e). pajak penerangan jalan pajak mineral bukan logam bantuan 2g). pajak parkir h). pajak air i). pajak tanah j). pajak sarang burung walet k).\|\| tahun dinilai retribusi pelayanan kesehatan pertanggung jawaban apbd kembali retribusi pelayanan persamaan kebersihan disahk\| tahun dinilai retribusi pemakaian kekayaan daerah pertanggung jawaban apbd kembali retribusi persamaan kebersihan\| tahun dinilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi pertanggung jawaban apbd kembali retribusi izin mendirikan bangunan disahkan retribusi izin gangguan retribusi izin trayek d). retribusi pengendalian lalu lintas tahun setelah perda tentang\| tahun dinilai kembali pertanggung jawaban apbd disahkan. e). retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) tahun setelah perda tentang\| tahun permanen pertanggung \| tahun permanen\| tahun permanen pertanggung jawaban apbd disahkan bukti penerimaan skpd dari badan layanan umum tahun setelah perda tentang\| tahun permanen pertanggung jawaban apbd disahkan bukti penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir tahun setelah perda tentang\| tahun permanen pertanggung \| tahun permanen pertanggung daer\| tahun permanen sumbanga\| tahun musnah belanja pegawai pertanggung jawaban apbd belanja barang jasa disahkan dak lanjut hasil belanja modal dokumen belanja tidak langsung tahun setelah perda tentang\| tahun musnah pegawai pertanggung jawaban apbd hibah disahkan dan tindak lanjut belanja bagi hasil\| tahun musnah lpa pertanggung jawaban apbd dana cadangan disahkan dan tindak lanjut dana bergulir hasil\| tahun musnahpenambahan penyertaan modal pada bumi hasil\|surat perintah membayar spm) hasil surat perintah pencairan dana sp2d) pertanggungjawaban penggunaan dana tahun setelah perda tentang\|ringkasan perincian pengeluaran objek hasilj .menjadi pegawai laporan keuangan tahunan terdiri dari: tahun setelah perda tentang\| tahun permanen laporan realisasi anggaran lra) pertanggung jawaban apbd neraca disahkancc.ba, pinjaman berakhirpermanen\|kuasa pengguna anggaran\| tahun permanen dokumen kebijakan akuntansi selama belum ada perubahan\| tahun permanen arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi tahun setelah perda tentang\|\| tahun musnah pengguna anggaranmusnah spp ls, spp gu, sp3, daftar perincian penggunaan dana, spp ls, spr l, spm tahun setelah perda tentang ls, spm du, billet giro, spm nihil pertanggung jawaban apbd disahkan dan tindak lanjut penagihan inavoice, faktur pajak, bukti penerimaan kas bank beserta buktimusnah buku kas umum bku), buku pembantu, register dan buku tambahan daftar ibeventang\| tahun musnah atau\| tahun musnah keterlambatan\| tahun permanen\| tahun permanen kontingensi untuk biaya pilkada dan bantuan pemilu pertanggung \| tahun musnah dan panwasda, permohonan pengajuan rka kpud dan panas pertanggung jawaban apbd disahkan berkas pembahasan rka\| tahun musnah dan bantuan biaya pemilu dari apbd pertanggung jawaban apbd disahkan berkas pembentukan dana cadangan pilkada tahun setelah perda tentang\| tahun musnah pertanggung \| tahun musnah pemilu dari apbd\| tahun musnah apbd pertanggung \| tahun musnah panitia pilkada dan pemilu\| tahun musnah pilkada pemilu pertanggung jawaban apbd disahkan tt:\| tahun musnah rabat, bunga, jasa giro\| tahun musnah perubahan pergeseran revisinya pertanggung perda tentang\| tahun musnah termasuk perubahan pergeseran revisinyapertanggungjawaban apbn dan lain lain. disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai \|dokumen masih tahun permanen sewa tanah kas desa tidak berubah fungsi berlakupermanentahun setelah tindak lanjut tahun permanen akuntan la), laporan auditor independen lai) yang memerlukan tindak lanjut selesai (tl) laporan hasil audit investigasi hai) yang mengandung unsur tindak pidana setelah keputusan tahun permanen korupsi tpk) dan memerlukan tindak lanjut mempunyai kekuatan hukum tetap laporan aparat pemeriksa fungsional tahun setelah tahun permanen a). lhp laporan hasil pemeriksaan) ditindaklanjutitahun permanen ditindaklanjuti laporan perkembangan barang milik negara daerah bmn d) tahun setelah tahun permanen ditindaklanjuti laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review tahun setelah tahun musnah pemerintah daerah ditindaklanjuti good corporate governance gcg) tahun setelah tahun permanen ditindaklanjutisetelah hak tuntutan ganti rugi tuntutan ganti rugi dan dilunasi kewajiban habiskebijakan yang penyusunan kebijakana.l (dan dari kegiatan dinyatakan selesai perwakilan, pemindahan sementara, persetujuan pertimbangan kepala bkn(pengembangan karir usulanwwwpegawai tahun sejak proses tahun musnah asn kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan kode etik, disiplin, pemberhentian,i: status dan kedudukan pegawai pertimbangan status kepegawaian tahun sejakjakkepegawaian dilaksanakan penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai tahun sejak proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan perselisihan sengketa kepegawaian tahun sejak proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan nan aan \|sistem atau tahun musnah pengelolaan database kepegawaian asn data diperbaharuikan diaudit \|kegiatan\|tahun musnahgawai yang meninggal karena dinas tahun sejak hak dan tahun musnah berkas tentang pemberian piagam penghargaan dan tanda jasaberkas lamaran yang diterima pensiun pengangkatan can hasil pengujian kesehatan sekda), asisten surat tanda lulus pelatihan prajabatan sekda, para pengangkatan asn pimpinan opd, peninjauan masa kerja kepala kenaikan pangkat kelurahan, dan surat pernyataan melaksanakan tugas menduduki jabatan dan jabatan dan surat sea dasa pernyataan pelantikan individual pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan ditentukan oleh struktural fungsional instansi serta perpindahan wilayah kerja terlibat perpindahan antar instansi peristiwa cuti luar tanggungan negara clan) berskala oo. berita acara pemeriksaan nasionaltahun sejak berhenti tahun permanen bupati dan wakil bupati pensiun berkas perseorangan kepala desa tahun sejak berhenti tahun permanen pensiun \|asahan, ttd surya
rabdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok teng ah, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit perlu pedoman pengelolaan keuangan blue berupa sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai, bahwa pengaturan remunerasi rumah sakit yang diatur dalam peraturan bupati nomor tahun tentang sistem remunerasi rumah sakit umum daerah praya perlu disesuaikan danombok tengahetentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang sistem remunerasi rumah sakit umum daerah praya berita daerah kabupaten lombok tengah tahun nomor diubah sebagai berikut: distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung:strasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini sebesar (enampuluh persen insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pos remunerasi, direksi dan staf direksi sebesar (empat puluh persen) &)rincian besaran insentif langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan direktur setelah mendapat persetujuan sekretaris, jamuan bupati #ah, mos ser diundangkan praya pada tanggal, sekretaris daerah kabupatenlombok tengah lalu idham valid berita daerah kabupaten lombok tengah tahun nomormaritim tanggal september m.k.m. tentang pengangkatan pembantu menteri perikanan dan pengolahan laut urusan perusahaan menimbang bahwa untuk memperlancar tugas tugas pekerdjaan departemen perikanan dan pengolahan laut dalam bidang perusahaan, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang pembantu menteri perikanan dan pengolahan laut untuk urusan perusahaan bahwa major laut abdul madjid nrp. dipandang tahap dan memenuhi syarat syarat untuk diangkat mendjadi pembantu menteri perikanan dan pengolahan laut urusan perusahaan tersebutmajor laut abdul madjid nrp. sebagai pembantu menteri perikanan dan pengolahan laut urusan perusahadjawa tengah semarang. ditetapkan djakarta pada tanggal november presiden republik indonesia, sukar
man wesohanna maria v.d. luar dan lie san kiong. kami, presiden republik indonesia membawa permohonan suster johanna maria v.d. luar tertanggal sintang, september dan permohonan lie san kiong tertanggal pontianak, juliohanna maria v.d. luar (suster channel,, lahir diesel coord babat nederland) pada tanggal september bertempat tinggal gang span pontianak lie san kiong. lahir kulon singkawang) pada tanggal januari bertempat tinggal djalan gang spanseptember mk menimbang bahwa kepada jenderal soedirman almarhum dan jenderal seri soemohardjo almarhum patut diberi penghargaan jang setinggi tingginya oleh negara mengingat jasa jasany memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mencapai kemerdekaan nusa dan bangsa mengingat keputusan presiden tahun mengenai peraturan tentang pahlawan kemerdekaan nasional keputusan presiden tahun mengenai peraturan tentang tiara penetapan pahlawan kemerdekaan nasional memutuskan menetapkan pertama jenderal soedirman almarhum dan jenderal seri soemohardjo almarhum ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional kedua ketentuan ketentuan dalam keputusan presiden tahunjang duduk dalam dewan perwakilan rakjat daerah gotong royong propinsi irian baratgossip miring, nj. works kokoro nanas,nj. majalis, nj. onm, sebagai wakil golongan wanitayan n17 presiden republik indonesia gubernur kepala daerah propinsi irian barat ketua dewan perwakilan rakjat daerah gotong royonglkalimantan selatan bandjar baru. ditetapkan djakarta pada tanggal november presiden republik indonesia, sukar
ny,drs.w. siliekken cs. orang). kami, presiden republik indonesia membawa permohonan pastor drs. sillekens tertanggal ketapang, juni permohonan pastor johannes antonius josephus van den work tertanggal malang, juli permohonan pastor johannes henrique oudenhoven tertanggal larat, mei permohonan janssen wilhelm adrianus josephus frater fiorentina) tertanggal manado, juni dan permohonan bruder balkans matches tertanggal manado, juni dan permohonan antonius sebastian green tertanggal manado, jundrs. sillekens, lahir roger nederland) pada tanggal juli bertempat tinggal pastoran ketapang kalimantan barat) pastor yohanes antonius josephus van den work, lahir boxer nederland) pada tanggal maret bertempat tinggal djalan burung malang pastor johannes henrique oudenhoven, lahir very nederland) pada tanggal april bertempat tinggal djalan larat, pulau tanimbar utara maluku tenggara), janssen wilhelm adrianus josephus frater fiorentina), lahir limburg nederland) pada tanggal maret bertempat tinggal djalan kabat manado man na7 ny) presiden republik indonesia bruder balkans matches, lahir barley nassau nederland) pada tanggal september bertempat tinggal djalan kabat manado frater antonius sebastian green, lahir luijksgestel nederland) pada tanggal oktober bertempat tinggal djalan kabat manaddikira serta penarikan seorang anggota direksi pepsin oleh menteri perdagangan baru baru ini, perlu segera mengadakan perubahan dalam susunan pengurus dan pengawas dari pepsin sesuai dengan keadaan dewasa ini mengingat alat undang undang dasar keputusan kami tanggal april tentang pernyataan vital dari pepsin keputusan kami tanggal april tentang penunjukan pengurus dan pengawas dari pepsin keputusan kami tahun tentang pembentukan kabinet dikira memutuskan menetapkan terhitung mulai tanggal september a.menjabat kembali keputusan kami tanggal april tentang penunjukan pengurus dan pengawasan dari pepsin b.menunjukan sebagai ketua dan anggota anggota badan pengawas dan direksi pepsin seperti berikut pertama pengawas penasehat agung presiden republik indonesia sukar kedua badan pengawas tertinggi ketua wakil perdana menteri dr. subandrio. wakil ketua wakil perdana menteri iii dr. chairul saleh anggota menteri koordinator kompartemen keuangan sukarno s.h. anggota menteri koordinator urusan perencanaan dan pembangunan nasional dr. suharto. anggota menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan hadji mohamad hassan. anggota menteri perhubungan laut major jenderal kko. ali sadikin. anggota menteri perkebunan drs. frans beda. anggota menteri transmigrasi dan koperasi drs. abadi. anggota menteri penasehat presiden perdana menteri urusan funds forces notohamiprodjo. ketiga badan pengawas harian ketua menteri perdagangan adam malik. wakil ketua menteri urusan bank sentral jusuf muda dalam mewakili wakil ketua dance merangkap menteri negara arifin harahap s.h. kota utusan anggota menteri urusan penertiban bank dan modal swasta j.d. massive anggota presiden direktur bank umum negara andi faisal anggota presiden direktur bank koperasi, tani nelayan brigadir jenderal suhardi. anggota presiden direktur bank negara indonesia rotan arif harahap s,h. keempat direksi presiden direktur t.a.h. azwar. direktur mohamad jusuf. direktur kolonel jusuf ramlidaerah propinsi irian barat jang duduk dalam dewan perwakilan rakjat daerah gotong royong mengingat, wakil daerah propinsi irian barat silat kokorogossip miring, nn. else ajamiseba, nj. works kokoro nanas, selaku wakil daerah propinsi irian baratetua dewan perwakilan rakjat gotong royong menteri penghubung mpr dpr gr dpa fn yan (p3 n17 sat presiden republik indonesia menteri ketua pimpinan badan pemeriksa keuangannganjuk nganjuk (2x). ditetapkan djakarta pada tanggal november presiden republik indonesia, sukar
man aa) nyi batterhadap nusa dan bangsa indonesia dalam lapangan kebudayaan khusus seolah rataan dengan memberikan tanda tanda kehormatan sepadan dengan jasa jasa mereka jang tersebut dibawah ini..i. alat undang undang darurat th. peraturan peraturan pemerintah s.d th. mengingat pula undang undang prp. th. lembaran negara tahun mendengar beberapa golongan memutuskan: menetapkan memberikan kepada ferry sonneville joo kim bie tan joe hok tan king gwan eddy jusuf lie poo ujian tanda tanda kehormatan satyalancana kebudayaanuni pejabat presiden republik indonesia, juanda.
(men mn) nya nan dengan meningkatnya kegiatan kegiatan p.t. departement store indonesia sarinah dipandang perlu memperbaharui menyempurnakan susunan pengurus dan pengawas p.t. departement store indonesia sarinah tersebut jang telah ditetapkan dengan keputusan presiden tahun mendengar keputusan rapat umum para pemegang saham p.t. departement store indonesia sarinah jang diadakan pada tanggal september mengingat alat undang undang dasar keputusan presiden tanggal desember tentang pernyataan vital dari pembangunan departement store keputusan presiden tanggal pebruari tentang penunjukan anggota direksi p.t. departement store indonesia sarinah keputusan presiden tahun tentang pembentukan kabinet dikira memutuskan pertama terhitung mulai tanggal september membubarkan susunan pengurusan dan pengawasan p.t. departement store indonesia sarinah jang telah ditetapkan dengan keputusan presiden tahun terhitung mulai tanggal september mengangkat anggota anggota pengurus dan pengawas p.t. departement store indonesia sarinah sebagai berikut pengawasan tertinggi adalah presiden republik indonesia sukar ii. direksi presiden direktur dr. suharto. wakil presiden direktur t.a.h. azwar. direktur h.a.m. dasar. direktur nj. sri hayati santoso. direktur iii tan liang oen. direktur nj. harden rasjid. iii. dewan komisaris pengawas presiden komisaris menteri perdagangan adam malik. komisaris major jenderal dr. sumur komisaris jusuf muda dalam. komisaris henk ngantuk. komisaris m.a. hasyim ning. kedua terhitung mulai tanggal november menunjuk drs. bermawalwi sebagai anggota komisaris. ketiga terhitung mulai tanggal desember menunjukan sdr. jamin sebagai anggota komisaris merangkap komisaris utusan. ditetapkan djakarta pada tanggal desember presiden republik indonesia, sukar
gta ka) nyuntuk ketiga kali peraturan pajak anjing kabupaten bangkalbangkalan tentang merubah untuk ketiga kalinya peraturan pajak anjing kabupaten bangkalbangkalan bangkalan (2x). ditetapkan djakarta pada tanggal november presiden republik indonesia, sukarjuni menimbang bahwa untuk melengkapi susunan sidang sidang perkara banding dari perda. achmad hamid, nrp. dab. ski bdg.i. undang undang prp. tahun lembaran negara tahun nol. squad iv. ii. letnan kolonel sebagi r.w. nrp. as nvditint. khusus untuk melengkapi susunan sidang sidang dalam perkara banding dari perda. achmad hamid, nrp. dab. ski bdgsatunovember mengenai usul pengesahan atas perjanjian dagang antar republik indonesia dan republik sosialis cekoslowakia jang telah ditandatangani praha pada tanggal mei menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan perjanjian dagang antar republik indonesia dan republik sosialis cekoslowakia tersebut mengingat undang undang dasar mendengar presidium kabinet republik indonesia memutuskan menetapkan mengesahkan perjanjian dagang antar republik indonesia dan republik sosialis cekoslowakia jang telah ditanda tangani praha pada tanggal meimenteri luar negeri hubungan ekonomi luar negeri. menteri perdagangan. ketua d.p.r. g.r. ditetapkan djakarta pada tanggal desember presiden republik indonesia t.t.d.erhubung dengan gugurnya pahlawan revolusi jenderal anumerta) yani, menteri panglima angkatan darat kepala staf koti dalam peristiwa maka kedudukannya sebagai ketua pengurus umum dana sukarelawan dikira pusat perlu diganti dengan major jenderal soeharto jang berdasarkan keputusan rapat koti pada tanggal oktober ditetapkan sebagai kepala staf koti mengingat keputusan presiden tahun keputusan presiden tahun keputusan presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata republik indonesia tahun memutuskan: menetapkan mengangkat major jenderal soeharto menteri panglima angkatan darat kepala staf koti sebagai ketua pengurus umum dana sukarelawan dikira pusat, menggantikan jenderal anumerta) yani jang gugur sebagai akibat peristiwa s , keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan. salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada presidium kabinet dikira para wakil perdana menteri, para menteri koordinator kompartemen para menteri, pimpinan m.p.r.s. pimpinan d.p.r. g.r. wakil ketua dan d.p.a. pimpinan bappenas, dewan pengawas keuangan. ditetapkan djakarta pada tanggal oktober presiden republik indonesia, ttd. sukar
"nn wp!badan kerdja dewan perancang nasional peparnas), jang ditetapkan dengan keputusan presiden republik indonesia tanggal januari tahun ,perlu segera menetapkan tempat dan gedung untuk keperluan persidangan badan kerdja tersebut bahwa bekas gedung kemasan adu stat jang terletak djalan taman senopati djakarta, dipandang memenuhi akan syarat syarat untuk tempat persidangan badan kerdja peparnas berkehendak oleh karenanya menunjuk bekas gedung kemasan adu stat djakarta, djalan taman senopati sebagian gedung dewan perancang nasional untuk keperluan persidangan badan kerdja peparnas mengingat undang undang tahun jo. peraturan pemerintah tahun undang undang tahun lembaran negara tahun memutuskan: menetapkan terhitung mulai tanggal pebruari menunjuk bekas gedung kamasonan adu stat, terletak djalan taman senopati djakarta, dipergunakan oleh dewan perancang nasional peparnas). salinan suratsemua departemen, ketua dewan perwakilan rakjat gotong royong, dewan pertimbangan agung, dewan pengawas keuangan, dewan perancang nasional, gubernur, kepala daerah djakarta raya djakarta, jawatan pusat gedung gedung negara djakarta, jawatan gedung gedung negara daerah djakarta dan tangerang djakarta, p.t.t. pusat bandung djakarta, sekretariat m.p.r.s. bandung, sekretariat man aa) nyi bat kpi presiden republik indonesia sekretariat peparnas bandung, djl. asia afrika jawatan perjalanan djakarta, kantor tabang jawatan perjalanan bandung. ditetapkan djakarta pada tanggal juni pejabat presiden republik indonesia, juanda.rubah negera negara tujuan jang akan dikunjunpardede dalam melakukan tugasnya sebagaimana tersebut dalam keputusan presiden tanggal september bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah ketentuan ketentuan pertama, kedua dan ketiga keputusan presiden tanggal september mengingat alat undang undang dasar keputusan presiden tahun memutuskan: menetapkan pertama mengubah: negara negara tujuan dalam tugas perjalanan luar negeri ba pardede seperti tersebut dalam dictum pertama keputusan presiden tahun mendjadi jepang dan hongkong para anggota pesertanya sebagai pembantu pembantu menteri t.d. pardede dalam melakukan tugas perjalanannya seperti tersebut dalam dictum kedua keputusan presiden tahun mendjadi (kedelapanbelas) orang jang terdiri dari t.d. pardede menteri dpb menko kompartemen perindustrian rakjat untuk berdikari, skip text. ing pembantu menteri berdikari, s.m. taher komisi d dpr gr, gulungan sekretaris menteri berdikari, drs. ec. a.h. moeis penasehat menteri berdikari the tong liang penasehat menteri berdikari t.b.silitonga penasehat menteri berdikari simanjuntak staf ahli menteri berdikari, suparman staf ahli departemen perindustrian tekstil, . man my presiden republik indonesia haryanto munas pusat djakarta, b.r. motif munas pusat, julia rasjid s.h. munas djawa barat, wadijono munas djawa tengah, sudiro munas djawa timur, sastroatmodjo albert t.p. munas sumatera utara, muhammadong munas sulawesi selatan tenggara, lodewijk ajudan menteri berdikari. tampubolon waktu keberangkatan menteri t.d.pardede beserta rombongan seperti tersebut dalam dictum ketiga keputusan presiden tahun mendjadi tanggal oktober kedua perubahan perubahan jang tersebut pertama huruf dan keputusan ini tidak berlaku bagi mochtar, gubernur kepala daerah djawa tengah, nj. bukan mochtar, dr. initio mochtar, supardi, dan waluyo jang masing masing tersebut angka dan dictum kedua keputusan presiden tahun berhubung telah berangkat terlebih dahulu melakukan perjalanannya keluar negeri ketiga surat keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dengan jabatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputuskompartemen perindustrian rakjat, departemen dalam negeri, direktorat biro lalu lintas devisa, direktorat perjalanan, badan pemeriksa keuangan bogor, kantor bendahara negara djakarta, kantor urusan pegawai djakarta yan sehat presiden republik indonesia perwakilan r.i. peking, perwakilan r.i. yong yang, perwakilan r.i. tokyo, perwakilan r.i. hongkongny,keperluan penyelidikan dan percobaan dilapangan teknik budidaya perkebunan serta untuk penelitian tiara pengusahaan perkebunan serta untuk penelitian tiara pengusahaan perkebunan perlu ditunjuk beberapa kebun dari pengusahaan pengusahaan perkebunan negara jang mengurusnya untuk jangka waktu tertentu langsung diselenggarakan oleh badan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara termaksud dalam peraturan pemerintah tahun mengingat :a. undang undang prp tahun ln.thn. peraturan pemerintah tahun memutuskan: menetapkan pertama menunjuk kebun kebun jang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai kebun kebun jang pengurusannja langsung diselenggarakan oleh badan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara sebagaimana termaksud dalam peraturan pemerintah tahun kedua lampiran keputusan presiden republik indonesia tahun peraturan nama kebun dari perusahaan pemerintah perkebunan negara tahun no: perkebunan karet tjikumpaj kesatuan djawa barat perkebunan teh tjikopo selatan ! kesatuan djawa barat perkebunan kina teh tjinjiruan kesatuan djawa pasir unggun barat iii perkebunan gutta pertama tipe kesatuan djawa tir barat perkebunan karet tjimulang kesatuan djawa barat perkebunan kelapa coklat ba kesatuan djawa long badai tengah iii perkebunan karet merbah kesatuan djawa tengah iii perkebunan kopi tangerang kesatuan djawa timur perkebunan karet dana salak kesatuan djawa timur perkebunan kelapa sawit mari kesatuan sumatera hat utara iii perkebunan karet dusun ulu kesatuan sumatera utara perkebunan kelapa sawit kesatuan sumatera ajang utara perkebunan percobaan rami kesatuan sumatera maju utara . wiz nyi presiden republik indonesia perkebunan percobaan rami kesatuan perintis djawa tengah perkebunan percobaan kapas kesatuan perintis sebagustelah diangkatnya brigadir jenderal suami, duta besar luar biasa atau berkuasa penuh republik indonesia pada pemerintah keradjaan ethiopia jang berkedudukan addis abba, dipandang perlu untuk mengangkat seorang duta besar jang baru untuk pemerintah australia bahwa major jenderal kosasihaustralisurat keputusan kami tahun surat keputusan kami tahun mendengar wakil perdana menteri menteri luar negeri memutuskan menetapkan terhitung mulai tanggal keberangkatan posnya jang baru mengangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesiauntuk pemerintah australia berkedudukan canberra major jenderal kosasihlanjutan rencana penggantian alat alat perlengkapan auri, dan untuk mempercepat melaksanakan pembangunan industri pesawat terbang indonesia dalam rangka prinsip berdikari segala bidang, maka perlu menugaskan menteri panglima angkatan udara laksamana madya udara omar dani beberapa negara negara eropa dan asiagingat pula aturan peralihan undang undang dasar dengan persetujuan perdana menteri, menko luar negeri, menko keuangan, menteri urusan anggaran negara, dan diretorium biro lalu lintas devisa. memutuskan: menetapkan memerintahkan kepada (a) laki. madya udara omar dani, rstb menteri panglima auri gol. i): (b) kolonel udara sudirman, rstb. gol. iii): (c) major udara ir, buwono, rstb. gol. iii): (d) major udara suhartono, rstb. gol. iii): (e) major udara dr. wylliarto wibisono, gol. iii, rstb. gol. iii, dan ()? sdr. djafar muhammad, peso. sipil sekretaris, gol. iv, untuk . yaz sehat presiden republik indonesia untuk pergi negara negara nederland, perintis, italia, swiss, swedia, uni soviet, pakistan, republik persatuan arab, jepang dan kamboja dalam rangka pelaksanaan kelanjutan rencana penggantian alat alat perlengkapan auri dan mempercepat pelaksanaan pembangunan industri pesawat terbang indonesia dalam rangka berdikari, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: pertama (a) perjalanan tersebut seluruhnya akan memakan waktu selama kira kira (tiga) bulan, (b) perjalanan tersebut dilakukan dengan menumpang pesawat udara, (c) mereka berangkat dengan kesempatan pertama dalam bulan oktober kedua setibanya negara negara jang dituju mereka harusnya. ketiga kepada kolonel udara sudirman, major udara buwono dan sdr. djafar muhammad, karena dalam tahun terakhir ini tidak pernah menerimanya, masing masing diberi tunjangan perlengkapan sebesar rp. tudjuh puluh lima ribu rupiah), dengan jabatan bahwa perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, sedangkan kepada laksamana omar dan, major. willyarto wibisono dan major suhartono tidak diberikan lagi tunjangan perlengkapan, karena mereka pernah memperolehnya selama dalam waktu tahun terakhir, berhubung dengan penugasan mereka keluar negeri dan apabila mereka mengalami musim dingin dalam suhu kebawah, kepada mereka masing masing diberikan tambahan tunjangan perlengkapan musim dingin sebesar lima puluh dollar). keempat selama diluar negeri kepada mereka diberikan uang harian, masing masing menurut golongannya sesuai menurut peraturan jang berlaku, dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut akan dikurangi dengan (a) jika tidak menginap hotel atau losmen, (b) jika untuk mereka disediakan tempat penginapan dan makan jang dibiayai oleh perwakilan r.i. atau instansi lain. kelima . pen nya sat presiden republik indonesia kelima untuk keperluan perjalanan lokal dan representasi disediakan uang sejumlah dua puluh lima ribu dollar), dan pemakaiannya uang tersebut.i. jang terakhir dikunjungi. keenam selama diluar negeri, mereka tetap menerima gaji penuh indonesia jang diajarkan kepada orang (isteri atau lainnya) jang dikatakan untuk menerimanya. ketujuh waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan pensiun kedelapan setelah selesai dengan tugasnya, mereka harus segera kembali indonesia dan memberikan laporan tertulis kepada: (a) presiden panglima tertinggi tentang pelaksanaan dan hasil hasil tugas tersebut, (b) pertanggungan jawab kepada direktorat perjalanan. kesembilan segala biasa perjalan, akomodasi, makan dan uang harian jang berhubungan dengan perjalanan ini dibebankan pada anggaran belanda pemerintah departemen angkatan udara ri. kesepuluh. sekretariat negara biro dan biro ii). departemen luar negeri kompartemen keuangan departemen urusan anggaran staf angkatan bersenjata departemen angkatan udara r.i. direktori biro lalu lintas devisa direktorat perjalanan negeri badan pemeriksa keuangan bogor il. . yan n17 wat presiden republik indonesia perwakilan perwakilan r.i. nederland, perintis, italia, swedia, swiss, republik persatuan arab, pakistan, jepang dan kamboja. kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan tulungagu bupati kepala daerah tulungagung tulungagung (2x). ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia,rumah tangga daerah tingkat nusa tenggara barat, jang tetapkan oleh gubernur kepala daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal januari surat menteri dalam negerirumah tangga daerah tingkat nusa tenggara barat", jang ditetapkan oleh gubernur kepala(2x), departemen keuangan b.u.p.p. djakarta (2nyi kpi presiden republik indonesia keputusanpresiden republik indonesia tahun tentang penetapan perincian pengeluaran pembangunantermasuk anggaran pembangunan khusus dari anggaran pendapatan dan belanda negara untuk tahun dinas presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu mengatur lebih lanjut penggunaan pengeluaran rp. miliar tigapuluh miliar rupiah)untuk membiayai pembangunan sebagaimana diperkirakan dalam huruf dan undang undang tahun tentang tentang anggaran pendapatan dan belanda negara tahun mengingat :a. undang undang tahun tentang anggaran pendapatan dan belanda negara tahun lembaran negara tahun alat dan ketetapan majelis permusyawaratan rakjat sementara ii mars tanggal desember memutuskan: menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang penetapan perincian pengeluaran pembangunan termasuk anggaran pembangunan khusus dari anggaran pendapat dan belanda negara untuk tahun dinas bab pengeluaran pembangunan. pengeluaran pembangunan termasuk anggaran pembangunan khusus jang diperkirakan sebesar rp. tigapuluh miliar rupiah) dimaksud dalam huruf undang undang tahun tentang anggaran pendapatan dan belanda negara tahun diperintah lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam daftar jang dilampirkan pada keputusan presiden ini. perincian lebih lanjut mengenai projek akan diatur dengan keputusan presiden tersendiri. bab ih. man wes bay) presiden republik indonesia bab ii. sumber penerimaan luar biasa. pada keputusan presiden ini untuk keterangan dan pedoman dilampirkan daftarbab iii ketentuan penutup. keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai datatapan dalam lembaran diundang djakarta pada tanggal maret sekretaris negara, mohd. ichsan. lembaran negara tahun mulan nyi bat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian untuk bangunan bangunan pembeli ikan permanent stasiun stasiun tera guna penerapan curremeters serta perlekapannja . pembelian perlengkapan guna pemda harian dari peralatan jawatan alat alat besar. p.m. departemen perburuan. vid perluasan training centre untuk skilled labour pasar rebo, bandung, singasari, jogjakarta, solo, semarang . perluasan usaha menambah data guna institut data guna) djakarta usaha penempatan tenaga kerdja p.m. usaha kesejahteraan dan djamin cial . oo. p.m. usaha relation dalam hubungan pe njelenggaraan kegotong royongan dalam aparat aparat produksi . p.m. training untuk instruksi2 latihan kerdja .oa p.m. departemen perhubungan laut vii pembangunan pembelian kapal kapal niaga .ooo pembangunan pembelian kapal2 draw pelajaran .o pembangunan perbaikan bengkel beng kel setiger .j rehabilitasi pembangunan menara me nara,menuju suar, stasiun radio . man wes bay) ny) wat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian pembangunan perbaikan sekolah pelajaran .o pembangunan perbaikan galangan pembangunan pembelian kapal kapal tuk .se pembelian alat alat perbaikan ka pal kapal dinas pengerukan . perluasan pelabuhan dalam rang d.l.f. lena perluasan pelabuhan dalam rang citra jan pembangunan perbaikan gudang gudang jembatan pendarat pe labuhan ketjil, jang tidak diusia hakan .mean idem pelabuhan pelabuhan ketjil jang diusahakan i.c.w.) . pembangunan dok dok dan pena hasan pembelian dok dok . p.m. departemen perhubungan darat p.t.t. vii pembelian bis bis diesel spareparts pembangunan lapangan kir, djemba tan timbang jembatan kir . tourisme .hoon p.m. departemen perhubungan udara vid pembangunan lapangan terbang tju rung gedung gedung training centre alat alat pendidikan pendidikan kader man n17 presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian alat alat besar,instalasi lapangan ter bang been alat alat instalasi telekomunikasi lalu lintas udara . jj.coo. pembuatan pembetulan lapangan terbang, hangar dll. jjj. pembangunan perbaikan gedung unit, lapangan terbang . kesehatan penerbangan . pembelian alat alat meteo geofisika gedung units stasiun meteo . departemen perindustrian dasar dan pertambangan. vii pembelian alat perlengkapan pen melirik kan pertambangan . pembelian alat pengukuran peta melengkapi alat alat bag. pembeli ikan laboratorium . melengkapi alat alat perlengkapan laboratorium . jkk pembelian alat alat perlengkapan kamar gambar . j.ioo) pembelian alat alat penyelidik kan pertambangan . jj.) pembelian alat bagian memaksa naan anno sen nana aan pembangunan gudang,bengkel dll. projek pendek pembukaan tam kel . nana mulan nan bay) ny) presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian projek pendek pembukaan tam bang bauksit . jjj. projek pendek pembukaan tam bang batu bara dan organik lain lace akan kanan aan projek pendek pembukaan tam bang logam mulia . departemen perindustrian dasar dan pertambangan vii projek pendek pembukaan tam bang radio aktif . projek pendek pembukaan tam bang bahan industri . projek pendek pembukaan tam bang mangan . jjj. projek pendek pembukaan tam bang besi . jj. projek pendek pembukaan tam bang nonferrous . projek pembangunan instalasi pe murni bijih bijih mangan penyelidikan geofisika . geologi teknik . pemboran . mineral . geologi ekonomi paleontologi . pemetaan geologi . foto geologi . jj. man na7 ny) bat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian pendidikan geologi . kendaraan untuk alat alat pe ketaksaan .j. penyuluhan oo. pembangunan gedung labor torium batu . penerowongan gunung kaldu penyelenggaraan pekerdjaan vul kronologi dan pengawasan gunung gunung berapi. survey projek industri perkapalan pembelian alat alat perlengkapan kamar gambar . j.oo) projek galangan kapal makassar projek research umum. departemen perindustrian dasar dan pertambangan projek industri rayon . besi baja . pupuk superpospat) kimia soda ash) kertas sulawesi selatan) . jee projek industri ban. penyelidikan minyak bumi (teknik) (geologi) dan pengolahan . man na7 ny) presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian tin enter . jj.a petro kimia. p.m. semen sulawesi sel. sumatera utara) kertas paper pulp: sampit, takengon) bulb. manufacturing . j. window gla ss$ . menekan emas logam) .ie acc lean departemen perindustrian rakjat pendek. tertentu dan alat alat pencobaan dari kredit luar negeri . jjj. joo pengeluaran untuk pendidikan dan alat alat percobaan laporan. bandung). pengeluaran bhb.dgn penerimaan kredit luar negeri utk.tagihan brg brg ica. untuk film film laboratorium pengeluaran bhb.dgn. kredit i.n. yugoslavia) utk.penyelidikan perti baan mieropower. junk pabrik pilot pemintalan dari amp. jepang bandung. juu. idem dan counterpart. pengeluaran utk projek projek l.p3.i. projek pampasan jepang spinning djakarta spd). malang pdj). bali spd). man aa) nyi bat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian weaving pekalongan looms, grey shifting). medan looms, kanvas). kamal looms, strong riil, grey shifting). lombok looms). plywood. kalimantan sel.) projek kredit luar negeri ju. jepang inggris yugoslavia rrt permintaan.eeannannn tanin sing ti. jon projek asbes semen, projek shell, projek batu tahan api, projek minyak kelapa. departemen agraria vii ganti rugi tanah tanah erfpacht dan parti kulit.o.ooennnnnannnllannlana pembangunan rangka penyelesaian seng kota tanah tanjung morawa. kredit untuk landforms pengeluaran ini dibiayai melalui bank koperasi, tani dan nelayan. departemen transkopemada. viii bantuan pendirian perusahaan dll. usaha guna perbaikan ekonomi tran imigran .o jutaan pembelian kendaraan darat dan air untuk pengangkutan barang trans mig tan coco ken sae kav) yui nyi bat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian pembuatan djalan djalan dan antara kampung baru dan djalan penghulu dengan djalan raja, termasuk dem batan djembatannja . jii. pembelian alat alat mekanik bagi pem bukaan tanah . biasa pembukaan tanah . eksploitasi hasil hutan. biasa untuk pilot projek koperasi . mendirikan memelihara balai pence didikan koperasi . jjj.oo pembiayaan objek ekonomi dalam ra rangka p.m.d. guna mendorong me naikkan produktiviteit desa . pengeluaran untuk projek p.m.d.da lam kerdja sama dengan ford found gati .o. seen p.m. pengeluaran untuk pilot projek p.m.d. tp.m. departemen kesedjate rain sosial. ixb rehabilitasi penderita tanjab. menyelesaikan menjemput akan tabang l.r.p.t. beberapa tempat indon sia, a.l. makassar, tiba dak, djakarta, ambon, sa marina dan bandjarmasin usaha penambahan kader lembaga sosial desa. d2hb, man aa) nyi nn) presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian departemen kesehatan. ixc rumah2 sakit umum pusat perlengkapan rumah2 kit. rumah2 sakit (unit2 gedung2 asrama rumah pegawai .j.ke 5o, perbaikan rumah sakit djiwa seluruh indonesia mempersiapkan bidang ta nah djakarta untuk r.s. u.p. sumbangan u.r.s.s. dental centre. rumah sakit mata. assembling obat2an. rehabilitasi penderita tjatjad karantina . jan lembaga pusat penyelidikan dan pemberantasan penyakit kelamin .an lembaga pemberantasan pen sakit paru2 .ok rumah2 sakit kusta . lembaga radiologi . p.m. poliklinik2 jang berfungsi pusat kesehatan . p.m. departemen agama ixd pembangunan gedung2 seko lah pendidikan guru agama negeri .ooo jen man aa) nyi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian pembangunan gedung2 seko lah p.t.la.i.n. la.i.n. alamiah islamiyah hu kuliah) departemen angkatan darat, laut dan udara. vba vbb) anggaran chu sus .jj. vbc man aa) ny) presiden republik indonesia daftar lampiran keputusan presiden republik indonesia tahun (dalam jutaan rupiah) jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian badan badan kekuasaan pemerintah han negara tertinggi. projek lembaga tenaga atom. tiga .oo.osh survey local isotop lap. mobil . gajah mada . j. projek fisika kesehatan . projek penyelenggaraan dengan neutron irt . asian mes .anak gedung peparnas dan lembaga lembaganya gedung pola pembangunan . j. d.p.a. indoktrinasi manifold use . p.m. p.m. departemen penerangan penerangan perusahaan piringan hitam . jj. p.m. gedung akademi penerangan dan training centre manifold djakarta . radio gedung gedung untuk siaran radio . pemancar alat alat untuk siaran radio . p.m. departemen pendidikan, pelajaran dan kebudayaan jawatan pendidikan umum, untuk sekolah smp, sma, gtk dll. .aenenatenanannn man aa) nyi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian berbagai bagai departemen. projek projek jos. mulan nyi bat kpi presiden republik indonesia daftar lampiran keputusan presiden republik indonesia tahunlaba perusahaan2 negara . jii.india rp. miliar obligasi dan kertas perbendaharaan . free .be penggunaan sebagian laba2 perusahaan swasta untuk keperluan pembangunan pemerintah da lam bentuk pinjaman jangka panjang . penambahan ekspor hasil kenaikan produksi penghematan foreign exchange dari impor beras, ikan asin dsb. p.m. hasil penarikan uang dari perdagangan . c2, hasil landrefotr . p.m. hasil minyak tanah .boeken p.m. hasil autisme .o p.m. returns projek2 jang sudah didirikan dan jasa akan selesai sebelum tahapan pertama . p.m. kredit luar negeri . jumlah rp. miliar mulan nyi bat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian jawatan pendidikan kejuruan, untuk se kalah2 skn, st, stm, sep, sea, skp, sgp, training centre dll. jawatan pendidikan masyarakat, untuk training centre .o jawatan kebudayaan, untuk sekolah kon servatori, sekolah musik . j. biro pendidikan jasmani, untuk sekolah guru pendidikan jasmani . j. universitas universitas, untuk ruangan ku liar, laboratorium, asrama dan perumahan osen . p.m. khusus projek ambon. p.m. departemen keuangan. ivc segi tiga prapatan. jjj.oo pendjernihan air tjisangkui bandung). pendjernihan air kurangi padang). pendjernihan air pontianak. jj. pendjernihan air semarang. pendjernihan surabaya. jo. perluasan air minum pekalongan. perluasan air minum palembang. perluasan air minum cirebon. pembangunan kota bitung. jj. hotel indonesia.on man aa) nyi bat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian hotel hotel natur. jee pabrik gula madu baru. perumahan kuat. jee pabrik pupuk sriwijaya. pabrik mangan. jea pera sib.pohon jumlah perusahaan perusahaan i.b.w. pgs.n.cnnnnnnnnnnnnnananllnn percetakan negara. tambang timah bangka. j.iii pusat perkebunan p.p.n.) lama.jjj. jawatan p.p.t. oo. perusahaan pasteur. menekan jawatan pengadilan negara. tambang batu bara umbian. tambang batu bara bukit asam. perusahaan reproduksi percetakan jumlah ivc pelabuhan makassar.oek pelabuhan teluk baju.ee0 pelabuhan belawan.a mulan palembang bay) ny) wat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian pelabuhan semarang. pelabuhan tanjung periuk. pelabuhan surabaya. joe pelabuhan palembang. jo. perusahaan listrik negara. jj. jawatan kereta api. j.o penataran angkatan laut. jjj. dalm.r.il lan nnananananann jumlah departemen urusan veteran. galangan kapal dari polandia. pabrik kertas pampasan jepang). pembuatan kapal pantai dan perusahaan truck i.c.a. mendoan).oe perikanan laut (dari jepang). departemen pertanian. vib departemen pusat: gedung sekolah.labor opium. modernisasi. mekanisasi pertanian dll. intensifikasi masal. jawatan perikanan laut. pembelian motor temple,caso perahu perikanan dll. tan nyi wat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian jawatan pertanian rakjat kapas rami. joo. kebun benih. badan pendidikan masyarakat gedung sekolah usaha tani. penjagaan tanah. laboratorium.o. alat2 pemberantasan hama . sawah maluku. kebun pembibitan. perkebunan rakjat. pembeliantraktor. . jawatan perikanan darat penyebaran ikan. jj. s.p.d.mla, anna projek kalimantan. jawatan perkebunan alat alat laboratorium pabrik gula. jawatan keheranan pembelian ternak. sekolah keheranan m.a. jawatan kehutanan reboisasi oo.) taman hutan .o.i.ilj djalan djalan iii.) djalan rel .) penggergajian .) mekanisme .) pengangkutan .) tata hutan .o.ii.iil alat alat pengukur.) gedung sekolah.) mahasiswa oo.) batas hutan .i.i.iii) projek sawangan .) pengintaian ii.) skala aj) penelitian dibidang keju tanah . man aa) nyi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian jawatan rakjat peremajaan karet, kader tani karet, percobaan karet dll. . lembaga penyelidikan alam glasshouse, akuarium, gardu penamaan. lpp. kehutanan alat alat penyelidikan kedua nad. aan nnnnnnannnnnaanaaaaanaaaaa lpp. kehutanan alat alat pengiriman vaksin lp. mulut dan traktat alat alat pemadam kebakaran alat alat laboratorium. bpp. peternakan pembelian tanah. penetasan, membesarkan anak am. oo. coo senen aan bpp. pertanian kursus karantina. jj. bp. perikanan darat: alat alat laboratorium hendeli ikan ikan. bpt. kredit tani , x) padi central dll. departemen pekerdjaan umum dan tenaga. vic perbaikan djalan jembatan dari kredit s.a.c. .o.ka p.m. pemikiran djalan slip . perbaikan berat djalan djalan dem batan seluruh indonesia . p.m. man s7. ny presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian djalan projek i.c.a.( djakarta by pass, sumatra selatan, jambi) . p.m. djalan djalan projek u.s.s.r. ka mantan) . p.m. sokongan untuk pemugaran djalan jembatan kepada daerah santan tra seluruh indonesia . jj. djalan jembatan p.m.h.b. seluruh indonesia .nan pembelian spareparts road equipment road equipment dari pampasan dje pang coin anna p.m. jembatan musi. p.m. djalan djalan jembatan kalimantan barat. p.m. washing plan (pengambilan kerikil wasit) .ooo ocean buton aspal.i.e p.m. pengeluaran ini dibiayai melalui bank koperasi, tani dan nelayan ait minum listrik negara . joo. listrik negara . joo. projek pengairan djatiluhur .) projek kanonisasi (pasang surut) kalimantan dan sumatra .) man na7 ny) bat kpi presiden republik indonesia jumlah jumlah bagian pos uraian pos bagian projek pengairan sedang ketjil seluruh indonesia. pemugaran,pengairan berat ba agunan pengairan seluruh indo kesia look projek pluit djakarta . p.m. projek pencegah bahaya banjir projek kali brantas djawa timur) pengerukan sungai sungai seluruh indonesia . osaka p.m. polder polder kalimantan . lanjutan pembangunan p.c. pekan datu nan lanjutan pembangunan p.c. pa langka raja . jo.aaa pemugaran,perbaikan berat djalan selokan dan sebagainya kota baru kebayoran . joo lanjutan pembangunan gedung a.t. p.u.t. bandung . jj. lanjutan pembangunan gedung kan tor i.c.a. djakarta . p.m. perbaikan pembangunan gedung ba agunan balai penyelidikan tanah dan djalan . perlengkapan peralatan guna balai tersebut . rumah rumah percobaan.
mulan pklampung utara kotabumi, departemen keuangan b.u.p.p.) djakartapmutasi dalam susunan dewan pertimbangan agung mengenai golongan karya angkatan udara mengingat alat undang undang dasar penetapan presiden tahun lembaran negara tahun keputusan presiden tahun undang undang prp. tahun mendengar menteri pertama wakil menteri pertama wakil ketua dewan pertimbangan agung, wakil menteri pertama bidang pertahanan keamanan dan menteri panglima kepala staf angkatan udara memutuskan: pertama memberhentikan dengan hormat laksamana muda udara aburachmat sebagai anggota dewan pertimbangan agung dengan mengucapkan terima kasih atas jasa2nja terhadap negara dan bangsa indonesia kedua mengangkat komodor udara wiriadinata sebagai anggota dewan pertimbangan agung. ketiga keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal juni ditetapkan djakarta pada tanggal mei pd. presiden republik indonesia juanda
_ ._ . _. . ;c.",;j " ke1:iga ~dua ,i. suk arturo. . ketentuan.r. ketentuan dela ke}?utu.san presiden no~:2l7 tah berlaku bagi memperingati a.r~lah jang bersangkut,.~an. .'." .,,";. kemlu.alasan ini mulai berlaku pada hari d1tetapkan~ .:' er!l:a:ne~a!:;~ ~ad r~:';'~daeng kartini almari ul!lah peta:t:kan ;l. bagai' pah lawan khmer'dekan nasional. .:".,., memuat1jsk al'f: ; '.' buret itlenteri koordinator kompartilllen tanggal april to. mkk. viii .;;~ii1~~'ii' bahwa ~:pada sdr. raden ajeng u.rini . ;.u. diberi1 penghargaan oleh naga i'a; s.aa~( jia span:~ a;, ~. :!: sebagai. lle1ll11alpin in<1anemia dimana hidup~a. keren terdorong oleh rasa tj. dan bangsa memimpin suatu kegiatan jang. event e.ng pendjadjahen dibumi indonesia' ;!,~ kep~.tuan kemi tahun mengenai peraturan. tent:ang pahlawan kemerdekaan nasional; ~.;:\ kep~,t14hankam, x';o. tahun mellgsnsi .:p~r~tua~. tentang tra penetapan pahlawan kalllerdekaall nasional at:l ral s1d!::.hre jelek iud olf esia tahun1964. ., to. kekutu~tanpa};st republik i1indonesia .pre;siren rep lik info ne: sja :\~; : ~.~i '$(.j mengingat menimbang ucmbatjs
z\|j www aan pagu man pat denga pena bego bener kan patas pai bana, ag ata tana hana far esai maa eat ana ren kian bp. pn) aan jer heh pan baya kia sen ana bags tea maa sea yaa tg. eng: k33 ana bata buas tik aan monntananas kai perang tas par eta sa? san kani done, pes heh xl. peran otd pres lan ina bina sah, kia pak badai kana kena lik indo tee neg haa peru eps tes meng megarasn peril wakilan dea nada har nimbang bal ka pda peking,: rak jat bahwa: ang berg pyo roh eat pereira mead jangan sekarang aan snn dnjongas menimbang negara negara negara nek meghan adan. 0gpe. ula: bang ling term antar ara biola7 tan mantan bahwa und, debut ara rakjat menari pare sia tki \| . hat piano puan die ana agra maa: guna resmi gen gan a.: ingat pena akan regu r. rakjat: $41e pat baik: rak: lain aan dan pe? peraturan dipenuhi demi kah bat pan agar map awan tahun:. an radon kang pada" san thesalt menteri un jiwa try, ca: agustus: teri kesan, beta. maja dota hei keuangan ben tan kes ann perang perr san supra aa pang okto woo) dekan sapa kept' or: para ban asal ran tdi (at san kalap e127 kak taka intan ep. pre napi pa. tana taruh nan pad ng. see lar ben he! brief bah pang, mak ten kea kab ping bean ang ann berbudi ber ipa ann baar pa" tea per nn, kabar, ifp hal saran ang bea nan sendi yag ban (en kelas pada: akan pena badai saja band bang tar perang nani pan ang kan penta sta turn dia. kana linen hata aga ata: ken nani dan jaan eri ena eos sta belu merta ang sar lae han fata laku: pena? "pa tut hana ya, ana san rea pengawasan ta: ana fat mena tar age aan san. ta. koe pakar san tepi ifpi year kena band fip menko k sea ara aset goat juga rela sin sp. ke: kta tiri, page nai pra an. pt: pera tea sapu ang nia akan ti. keran set bar bagan haa tes haa ke. paa tea ngk hanan ora ben pena pia tea pan sis doa bean." tea bg. naa lan: karta idea pena bu, e3: sir naga ina semi net ta: son ist tas klas datar sai kenya haa ant ami aril ng: nan adi anak: bana ong" anna haa taka yaa. far cara unt dar ongkos kuno: aris tab hingga. sang r3) wak tiga sana bia penuh gen kak badi: sekar sia atu und papan al energi run pan aka gap saka nn, dar yag tpg as, bahwa! memaksa pee cang sapa ana sea hal sen bar waria hg! ata keren oi melaka berg daan, gan p3! jai tb: ina oren pa anak papat (aa gear pan nat aua (nu at par wap jan dai np, mapan harga hperdjalanu kane negara ragplik bap kap bea dan amun h. nba saran bulan kata tren eat obat basu dengan pesawat.ud naa ian bahasa gung ole kat berada teka ' bei iva telah leh benar tua bai jua rat pada, la sae. bah adal tya naa ( be kep bela tib ajaran gan ig: jang "pad ulangan tya peak pata s' deng aura esa asas yen papat bean pap aa, ngan mep tina sanga aah kasa segala syara teri pena aan bia ana "year tam paste tebe dana fa. ial data ag. pub ae ben ran end pai taka atas ani benda ira ana mek han. pat dak, waktu he pe, betsu lana harian yor dulu lan demi tas maya lik pang sadar kaa jabatan indo mea pesan toga han fus mo. kes tik smg, uk" sen ala tan. siaideng aka sari ne) lai site ser ge? para petai kan. tani apa ngi dang ketan lita sayur sen nato lengan kana rai sen ppt pan kak! mea enda tn yang. sugi tan" tana age hen see ren pet pen beat sera kerah see onar bath rei uban nan saba nan akar: bah rian nan ona spa pe. sep peran iga kap ten naa "an sen tangan pen per tana psa san sell cara prensa naa bts sat, are ton kata una sep sea ata yen betina ata kelas sai eta. ina es. aan dat lan gen bun saja ngk daya aas .' tan pes aan, kesah koran nan ian tea 1th ngi png dean malah tar dengan nap @hotel kau an, dan mak udi lari papa aan mereka bun dari mah atau tanggung area agar ditanggung oleh per aan bahwa disain kau tiap tiap hanan dalan: api jar petapa ata tann tiga) tabur at, dang noni pat dibor: ahun tera sebesar kan und tahun chir jai age art bapa telah lihat, bki pernah mand rad ones dan bud juh haag ob. kepada mg: ran jay gala ina apabila mangal penguapan segala heri kapernisu dimas diberikan mata dina pas mang divapimas jika uan sia untuk keperluan sering uang kara salah 30ys:( ina gotong uan represent ungkapan:t mang cerehbah dar) jong feprosentaat ann dari ans amat akan jang uang ketua diwali nba rea daging jang bid jawabkan ane php pound aru tuan sambil tidak "dipa menurut cheese dan k00, comp3 rakjat ker 14k par harus mas aturan jang eka apn ket odj ditempat ster kembar heroik, harus: akta selam but kas yan mang penetapan diluar neg pen perwakilan rse tan akan kepada gaji dan pama dihitung. delapan4 bahwa jang dikuasai sun, sed peni ant tan padi ag: paku kembar1l laga dengan and pane kei ati reka dia maberikki indonesia dan juragan terapi ping per akan telah: partai kur alga vat aah abas tani vab mengenai jan bang ra tersa antena pada darat serta lang hayam pad nana seba stan utang ian menjadi mereka gati pa pala! nanga. majikan jap dan: aan mia adnan dilan apabitang anda laporan bana del wan kan bw: tertulis par. pri sung kan? mia tapan' kemudian hari pada penari ide hand dis penata bosnia ttg kala segala eta neta tek "an aini spa ian maa? .sesuatu 'garda sayur nga sa1laga mestinya akan dada pat bem dan mena beo apa span gan metana 2run, lae alan hawar bar: and dikirimkan ban dan park dipa saja uan urusan rakjat dipotong. ddketahga happy hse bea lea id: luar pend aban beat tan da3 tan bean bata edp us: negeri lari "hygonagn kan mantu lag pegawai gap nam dana oei kant lembaga pegtaee pen dana pensi alat aja5 lomba wing kani isme rat para ub, jaran" lag peranan peri pan san: bra perwakilan ndash matches, aan salsa lai republik sayung er. pen ikan mentah kabinet pre ada nanda tek our hama ab. kappkusan sident. #eye kerana egi stahukrdan and sea vita manga "ni see tan dan diperoaaka ikan lan kanggo: peran keri kinase kato adi men tana book maa mei bia tote tua ditetapkan boa "ping: par net makro dra ibi pln peak beu. deng gx. tea" bea seen sukarela tan iia paha bintan sigma kos kensangrdute eng sani kung ran bani nan ber penang tae "ak
prespondespond umumcanluar negeri dr. semena wakil menteri pertama bidang distribusi, laksamana muda udara iskandar menteri perhubungan udara, letnan jenderal hidayat menteri perhubungan darat, pos, telekomunikasi dan pariwisata dr. suharto menteri perdagangan, major jenderal suprajogi wakil menteri pertama bidang produksi, merangkap menteri pekerdjaan umum dan tenaga, chairul saleh menteri perindustrian dasar dan pertambangan, sukarno s.h. menteri urusan bank sentral, malai menteri urusan olah raga,dan berhubungan dengan keadaaan kesehatan: mea nyi kpi presiden republik indonesia mulyadi djojomartono wakil menteri pertama bidang kesejahteraan rakjat, perlu ditunjuk beberapa orang menteri lain untuk bertindak sebagai menteri menteri interim: mengingat alat undang undang dasar, undang undang prp. tahun lembaran negara tahun keputusan presiden tahun mendengar musyawarah kabinet pada tanggal mei memutuskan menetapkan mengingat menteri perhubungan laut sebagai wakil menteri pertama bidang distribusi interim mulai tanggal mei menteri perhubungan laut sebagai menteri perhubungan udara interim mulai tanggal mei mulai tanggal mei wakil menteri pertama bidang distribusi sebagai menteri perdagangan interim mulai tanggal juni menteri perindustrian rakjat sebagai menteri pertama bidang produksi interim mulai tanggal mei menteri perburuhan sebagai menteri pekerdjaan umum dan tenaga interim mulai tanggal mei menteri pertanian agraria sebagai menteri perindustrian dasar dan pertambangan interim mulai tanggal mei wakil menteri pertama bidang keuangan sebagai menteri urusan bank sentral interim mulai tanggal mei menteri perindustrian rakjat sebagai menteri urusan olah raga interim mulai tanggal mei menteri kesehatan sebagai wakil menteri pertama bidang kesejahteraan rakjat interim mulai tanggal aprilbupati bone bolango peraturan bupati bone bolango nomor:menimbang mengingat para hierarkis wakil bupati sekda asisten asisten kepala badan kabid kepada pemerintah desa tahun anggaran bupati bone bolango, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatmenetapkan: dan bantuan keuangan,.: sekda asisten : y asisten bae kepala badan kabid diundangkan suara pada tanggal, januari sekretaris daerah kabupaten bone bolango, drs. syukur botutihe, nip. olemari tentangwwwilhukum dan organisasi,penceb biaya operasional yang dialokasikan untuk pemerintah desacc), biaya pengadaan pakaian dinas aparat desa, biaya pembuatan papan inventaris desacc),fpara hierarkis bupati bone bolango: hewan wakil bupati: sekda asisten asisten kepala badan: kabid lampiran peraturan bupati bonsaran honor dan operasional bulan desa \| \|s\|g \|s\| \|e lg rle\|lzl\|s (si fl2elles isi kec. suara desa huluduotamo desa tube og9,oo0o\| ,0o00\| so,o00\| desa boludawa o0,o0o0o\| 3s0, 2s0, ,0o001 so,oo0o\| desa tingkohubu 3so, 2s0, so,ooo\| obesa ulang ,o0o0o\| o0o,oco\| 2s0, so,ooo\| \|besa titel 6c0,oo0o\| co0o,ooo\| 3s0,o00\| 2s0, so,o00\| desa budaya c0o,oo0o\| soo,ooj 3s0, so,oo0\| desa tube baru soo,ooo\| oo,ooo\| 3so,o00\| 3o0,o0o0\| 2s0,o00\| so,oo0\| desa tingkohubu timur soo,ooo\| o09,ooo\| 3s0,00o0\| 3o0,o0o0\| 5o,o00\| \|besa belum o0o,oo0\| 2s0, ,o0o0\| so,col kec. suara selatan obesa motintogupo 7s0, soo,o0o0\| 6o0,o00o\| 3s0, ,o00\| 2s0o, so,oco\| desa bungo desa bulontala soo,oo0\| soo,ooo\| 3s0, 2s0, 2s0o,o00o\| so,oco\| \|besa boneka soo,oo0o\| so0,o0o0o\| 2s0, so,ooo\| obesa bondawuna og9,oo0o\| 3s0, so,oo0\| 2c0, desa bulontata timur 7s0, soo,ooo\| o0,oco\| 3s0, 2s0, ,0o00\| so,o0o0\| \|besa pancuran soo,ooo\| soo,oco\| 3so,o00\| 3o0,o0o0\| 2so,oc0o\| so,ooo0\| \|besa pandaraya so0,o0o0o\| oo,oco\| 3s0, 3o0o,o0o0\| ,o00\| so,ooo\| kec. suara timur \|besa sumbawa bulan 2s0, desa tilangobula o9,o0o0\| 3s0, 2s0, \|besa tulabolo 3so,000ol so,ooo\| \|besa tulabolo timur 7s0, oo,ooo\| o0o,ooo\| 3so,o00\| 2s0, so,ooo\| desa poduwoma coo,ooo\| so0,ooo\| 3s0, so,ooo\| desa panggung soo,ooo\| soo,ooo\| 3so,oo0\| 2s0, ,0o00\| so,oo0 obesa tulabolo barat 6oo,ooo\| 3s0,o0o0\| 2s0, ,o00\| so,o00\| desa pagi 7s0,00o0\| coo,ooo\| 6o0o,oco\| 3s0, 2sg,o00\| so,o0o0\| \|besa cinema sog,ooo\| 3so,o00j gg. jumlah honor dan operasional besaran honor dan operasional bulan desa vla s#\|sla@ kec. suara tengah \|besa dano desa alle desa tomato desa lompotoo desa sombong desa kapada \|\|besa tunggul desa buku desa permata desa tunggul selatan desa bongohulawa desa berlian kec. tapa desa tatumopatu desa donggala desa langue desa tatutobutu \|besa tatulobutu selatan desa kramat desa meranti ?,. jumlah honor dan operasional besaran honor dan operasional bulan desa italia eksis i3\| level lala z2: sis jos kec. bolango utara desa baidu 2s0, so,o0o0 desa kandungan oo,oco\| 3s0, \|desa tua 2s0, so,o00\| desa tulo'a 6oo,oo0o\| 6o0,oo0o\| 3s0, so,ooo\| obesa lovato oo,ooo\| 3s0,o00\| so,tool desa bunuh oo,ooo\| soo,ooo\| 3s0, so,ooo\| desa suka damai soo,ooo\|l coo,ooo\| so,o00j desa kopi soo,ooo\| so0o,ooo\| 30o0,0o00\| sag,oo0\| desa lomba 7s0, soo,ooo\| soo,ooo\| 3s0, so,oo0o\| kec. bolango selatan desa aula selatan 6oo,ooo\| soo,oo0o\| 3s0, so,ooo\| desa aula utara o0,o0o0o\| s0, \|besa hantu selatan o09,o0o0\| desa hantu utara ,o0o0\| oo,tool so,ooo\| \|desa aula tilang 6oo,ooo\| co0,o0o0\| ,0o00\| so,oco\| desa aula timur soo,oco\| coo,ooo\| desa lama 6o0,o00\| so0,o00\| ,0o00\| 25g9, so,oo0\| \|besa hantu barat 6o0o,oo0\| soo,oo0\| 3s0, so,oco\| \|besa into aula o0o,oo0\| o0o,oo0\| 5o,o0o0\| \|besa sejahtera oo,ooo\| soo,ooo\| 3s0, kec. bolango ulu perda tahun \|besa mongiilo 2s0, so,oo0\| desa mongiilo utara oo,o0o0\| sog9,o0o0\| 3s0, 2s0, 3o00,0o0o0\| 25g9, sso,col desa iwata o0,o0o0o\| co0,o0o0o\| so,ooo\| desa pilolaheya oo,oo0o\| o0,oo0\| \|besa lobata oo,oo0\| oo,oo0o\| \|besa suka makmur coo,ooo\| soo,ooo\| 3s0, kec. botupingge perda tahun \|besa timbul 6og,o00o\| 60o0,o001 desa luwu sog,ooo\| 3s0, so,o0o0\| desa buatan soo,ooo\| 6o0,o001 so,oo0\| desa panggul 6oo,oo0o\| so0o,o00\| 5o,oo0\| \|besa timbuktu timur 7s0, 6oo,ooo\| co0o,o00\| 3s0, 3o0,0o00\| so,ooo\| \|besa tanah putih 6o0,o0o0\| 3so,o0o0\| ,o00\| ,000j so,ooo\| desa panggul barat desa timbul tengah soo,o0o0\| 6o9,o0o0\| ,0o0o0\| so,ooo\| desa sukma so,oo0\| jumlah honor dan operasional besaran honor dan operasional bulan desa .ls8la less (sg (sis kec. kabila bone perda tahun \|besa huangobotu soo,ooo\| so0o,o0o0\| 3o0,o00\| 2s0, sa,ooo\| desa botubarani o0o,ooo\| soo,oo0\| ,000j 2s0,o0o0o\| so,coo\| \|desa bitung 6o0o,ooo\| 25g9,o00\| so,ooo\| desa modello 6o00,0o0o0\| 3so,oo0o\| ,o00\| 2s0, so,o00\| desa botutonuo 6o00,c00j oo,tool 3s0, 2s50, so,ooo\| desa molutabu o9,o0o0\| so,o00\| desa otuhuta so0o,oo0\| sog9,ooo\| 3s0, 2s0, so,ooo\| desa lele soo,oo0o\| ,0o00\| so,oco\| desa mintalah o0o,ooo\| 0o0,o00\| ,o00\| so,oco\| kec. bonepantai kab. gorontalo \|besa bitungala oo,ooo\| 3s0,o0o0o\| 5so,o0o0o\| \|besa bilungala utara oo,oo0o\| soo,o0o0\| 2s50, ,0o0o0\| 2s0,o00\| so,oco\| \|desa tahu og,o0o0\| 3s0,0o0o0\| 2s0, so,ooo\| desa bamboo 6o0o,oo0\| so,oo0\| \|besa tooltip o0o,o0o0\|l 2s0, ,oc0\| so,oo0\| 6l\|besa tong 3s0, desa lembah hijau soo,ooo\| coo,oo0\| 3s0, so,ooo\| desa tunas jaya soo,tool coo,oo0\| 3s0, desa batu hijau so0,o0o0\| 6o0,o0o0\| 3s0,000j 2s50, ,o00ol so,ooo\| \|desa kemiri 7s0, o0o,oo0\| so0,o0o0\| ,o0o0\| 2s50, so,ooo\| \|besa cabang og9,ooo\| 3s0, 3c0,o00\| so,ooo\| desa modulo hijau o0o,o0o0\| 6o0,o0o0\| 2s0, ,000o\| so,oco\| obesa pelita hijau soo,oo0\| o0,o001 2s0, so, kec. bulan perda tahun \|besa kaidundu sog9,o0o0\| 3so,o001 sso,ooi desa kaidundu barat \|besa moya 6o0o,ooo\| 6o0,o00\| 3s0, ,0o0o0\| so,oco\| desa mamungaa 6oo,ooo\| logo,oo0\| ,0o00\| 2s0, so,ooo\| desa mamungaa timur 7s0, ,0o00\| so,oo0\| desa bukit hijau soo,ooo\| soo,ooo\| so,o0o0\| desa pinomontiga 6o0,o0o0\| o0,o0o0l 3s0,0o001 ,oc0ol so,ooo\| \|besa dunggilata so0,o00\| 6o0,o00\| 3s0, ,oco 2s0,oco\| so,ooo\| desa patok so,0o0\| jumlah honor dan operasional besaran honor dan operasional bulan less elenco lai \|s3 isi metro lalai. tai kasi kec. bone raya perda tahun desa tombulilato desa mootayu desa anomala desa mootinelo desa laut biru obil:s6ol bup bone bola hakim pou lampiran iii peraturan bupati bone bolango nomor tahun tanpa:honor dan operasional desa oa. 1kec. suara desa huluduotamo 2desa tube 3obesa boludawa ales tingkohubu sebesar ulang obesa titel 7obesa budaya desa tube baru obesa tingkohubu timur 101besa belum 2kec. suara selatan obesa motintogupo alosa bungo 3obesa butontala albela boneka sebesar bondawuna elena butontata timur 7obesa pancuran globes pandaraya 3kec. suara timur obesa sumbawa bulan 2desa tiangobula esa tutabolo albela tutaboto timur sebesar poduwoma desa panggul \|besa tulaboto barat gesa pagi obesa cinema jumlah honor dan operasional desa m d oo. kec. suara tengah desa dano desa alle desa tomato desa lompotoo desa sombong desa kapada honor dan operasional ss. kec.kec.kec.kec.honor dan operasional ivo. desa kec. botupingge 1obesa timbuktu 2obesa luwu 3obesa buatan albela panggul obesa timbul timur \|besa tanah putih \|besa panggul barat globes timbuktu tengah opera sukma kec. kabila bone 4desa huangobotu 2obesa botubarani 3obesa bidang obesa modello sebesar botutonuo desa motutabu \|besa otuhuta desa lele obesa bintatahe kec. bonepantai t2, 1desa bilineata 21desa bilungala utara 3desa tinju albela bamboo s\|besa tooltip desa tong \|besa lembah hijau globes tunas jaya obesa batu hijau 1ol desa kami obesa cabang \|besa modulo hijau desa pelita hijau jumlah honor dan operasional lala kec. kec. bone raya desa tedesa talua desa modulo desa inogaluma desa segitiga desa monaco desa bittch permata jumlah honor dan operasional hakim pou kec.jumlah bupati bone bol lampiran peraturan bupati bonekecamatan desa bantuan keuangan add belanja aparatur pemberdayaan pembangunan belanja ops pemdes karang taruna remaja mesjid total iswiswara tengah desa dano desa alle desa tomato desa lompotoo desa sombong desa kapada jumlah(\|han\|\|\|kemiri desa cabang desa modulo hijau desa pelita hijau jumlah \|\|yybdarah rupa one bolang bupati sekda hakim asisten ten kepala badan kabid pemerintah kabupaten bone bolango badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa jl. ulantha desa huluduotamo suara kepada yth dari nomor perihal dasar il. pertimbangan ill. saran iv. penutup telaahan staf bupati bone bolango kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. kabupaten bone bolango bpm dan pemdes tanggal, januari rancanglipandang perlu menyusupembagian alokasi dana desa bagi menjadi klaster yang pasarkan pada besaran jumlah penduduk. bahwanon kapital12tunjuk pelaksanaan pengelolaan dana non kapital jaminan kesehatan nasional jkn) untuk pelayanan kesehatan dasar. page 30of12dasardinas sosial dan tenaga kerja adalah dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten pandeglang kabupaten pandeglang. pembantu bendahara pengeluaran adalah pembantu bendahara pengeluaran lingkunganage 40fage 50f12age 60f12 ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutsosial dan tenaga kerjaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dana non kapital jkn meliputi dana non kapital non persalinan,, operasional pelayanan kesehatan sebesar (lima puluh keseratus),, medis profesional, tenaga kesehatan lain,makan dan minum petugas piket, makan dan minum pasien pada puskesmas dtp, laundry, transport rujukan, pemeliharaan alves dan non alves: perjalanan dinas terkait jkn non kapital (pendampingan pasien rujukan), dan alat tulis kantor, fotokopi dan cetak. page 80fdinas pendapatan daerah dan bidang perbendaharaan dukage 90f12dana non kapital jkn harus didahulukan pada setiap tahap.kepala puskesmas mengajukan surat permohonan pembayaran dana non kapital jkn yang disertai lampiran kepada kepala dinas kesehatan setiap tahap berdasarkan pelaksanaan pelayanan kesehatan puskesmas. lampiran sebagaimana dimaksud pada hanya pada pengajuan tahap: verifikasi kesesuaian pemanfaatan dana non kapital jkn,la puskesmas untuk klarifikasi pengajuan apabila diperlukan. pageapabila hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan, maka tim mengusulkan suratpembayarannon kapitalitetapkan dengan keputusan bupati. untuk pengajuan belanja jasa pelayanan kesehatan dapat menggunakan mekanisme ls. mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan jkn non kapitalkda kabupaten pandeglang, lay serang, "be hermawan, nip. pageuntuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas dipandang perlu4,daerah untuk kampunglampung tengah setelah dikurangi dana alokasi khusus,kampung minimal yang selanjutnya disingkat adm adalah bagian dari adk yang dialokasikan kepada kampung dengan besaran yang sama setiap kampung, alokasi dana kampung proporsional yang selanjutnya disingkat dkp adalah merupakan bagian dari adk yang dialokasikan kepada kampung dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel variabel yang ditetapkanhasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung yang selanjutnya disingkat pakpak adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secarateratur oleh pemerintah daerah kepada kepala kampung dan perangkatkepala urusan keuangan adalah unsure perangkat kampung yang berkedudukan sebagai stafkeputusan bpk adalah keputusan yang dibuat oleh bpk, keputusan kepala kampung adalah keputusan yang dibuat oleh kepala kampung. maksud diberikannya adk adalah untuk membiayai program pemerintahan kampungk bertujuan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah kampung dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatanmbangunan infrastruktur, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakatdan, meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui badan usaha milik kampung bumi), yang dalam penyertaan modalnya wajib menyertakan analisa usaha (study kelayakan). alokasi dana kampung sebesar rp. seratus empat puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung tengah tahun anggaran rincian alokasi dana kampung untuk masing masing kampung tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini penyaluran dan pencairan adkkampung, penyaluran adkkampung. pencairan adk diberikan secara bertahap tahap paling cepat bulan februari sebesar (dua puluh lima per seratus), tahap paling cepat bulan mei sebesar (dua puluh lima per seratus), tahap iii paling cepat bulan agustus sebesar (dua puluh lima per seratus), tahap paling cepat bulan november sebesar (dua puluh lima per seratus). pencairan tahap sebagaimana dimaksud pada sebesar setelah kepala kampung melalui camat menyampaikan peraturan kampung tentang apb kampung kepada bupati, surat pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana kampung tahun anggaran sebelumnya yang telah disahkan oleh camat, kepala kampung menyampaikan peraturan kampung dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf dan kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan februarmaret. penyaluran alokasi dana kampung tahap iiiiiiiii sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan september. pencairan adk rekening pemerintah kampung dilaksanakan oleh kepala kampung dan kepala urusan keuangan kampung dan dibukukan dalam administrasi keuangan kampung, penggunaan adk adalah sebagai berikut penghasilan tetap kepala kampung dan tunjangan kepala kampung, penghasilan tetap sekretaris kampung dan dan tunjangan sekretaris kampung, penghasilan tetap kaur, kasi dan kadus insentif tetap ketua bpk dan anggota bpk, operasional bpk. operasional administrasi perkantoran kegiatan yang tidak dapat dibiayai dilarang dibiayai dari adk adalah pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan kampung,aurim, provinsi banten peraturan bupati serang nomor tahun tentang tarif angkutan penumpang umum kabupaten serang bupati serang, menimbang bahwa sehubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia, yang ditetapkannya dengmaka peraturan bupati serang nomor tahun tentang tarif angkutan penumpang umum kabupaten serang maka perlu dilakukan penyesuaian, bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten serang dengan instansi vertikal terkait tentang dampak kenaikan harga bbm terhadap tarif angkutan penumpang umumtarif angkutan penumpang umum kabupaten serang yang diaturarif angkutan penumpang umum kabupaten serang. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerah kabupaten serang. bupati adalan bupati serang. dinas adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten serang. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten serang. tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang angkutan umum. tarif dasar adalah besarnya tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang kilometer. tarif jarak. tarif tambahan adalah besaran biaya yang ditambahkan karena kondisi geografis dan kondisi prasarana jalannya tidak memadai. tarif jarak adalah besarnya tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh. trayek adalah jalur yang dilalui oleh angkutanikayang meliputi mobil penumpang, bus besar, bus sedang, dan bus kecil. bab ketentuan tarif penumpang kendaraan umum bus umum dan mobil penumpang umum trayek dalam daerah dikenakan tarif angkutan, kondisi geografis, kondisi prasarana angkutan, jasa produksi angkutan serta fasilitas tambahan lainnya. tarif dasar angkutan perdesaan ditetapkan sebesar rp. (dua ratus tiga puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer untuk angkutan perdesaan. bab iii trayek angkutan bagi trayek pada daerah yang kondisi geografis dan kondisi prasarana jalannya tidak memadai dikenakan tarif tambahan. tarif tambahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi sebesar dari tarif dasar dikalikan dengan jarak tempuh. tarif tambahan sebagaimana dimaksud pada berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari kepala dinas. kepala dinas segera mencabut persetujuan tarif tambahan setelah kondisi geografis dan kondisi prasarana jalan memadai. tarif untuk pelajar dan mahasiswa dikenakan tarif khusus yang menggunakan identitas berupa seragam sekolah, dan kartu identitas pelajar mahasiswa. tarif khusus. tarif khusus sebagaimana dimaksud pada yaitu tarif yang dikenakan paling tinggi dari tarif dasar dikalikan dengan jarak tempuh. rincian tarif jarak untuk masing masing trayekawasan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum daerah dilakukan oleh dinasrif angkutan penumpang umumdiserang pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten serang, cap ttd lalu atharusallam berita daerah kabupaten serang tahun nomor lampiran peraturan bupati serang nomor tahun tentang tarif angkutan penumpang umum kabupaten serang daftar tarif angkutan penumpang umum wilayah kabupaten serang kode trayek rata rata tarif trayek (max) baru soo terminal pariaman virus petir pameran ssb perguruan ler ruas enkahde sos temas commune gs\|oas otomasi haluan salsa amar maniak anyar disangka padarincang pulo ampel s.indah merak cilegon sirih anyer cilegon \|60o\| ragam rentang bojonegoro cilegon.pp. bupati serang cap ttd taufik berimanbahwatelah diubah dalam peraturan bupati kubu raya nomor tahun sehingga terjadi perubahan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja perangkat daerizin operasional bidang pos dan telekomunikasi::: keputusan menteri pariwisata pos dan telekomunikasi nomor km. pt.: keputusan dirjen pos dan telekomunikasi nomor k:. ketentuan dalam peraturan bupati kubu raya nomor tahun huruf (d) diubah sehingga berbunyi dinas adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten kubu rayaraya diundangkan sungai raya pada taridpal .o&coooocooooco. kamaruzzaman sekretaris8 daerah kabupaten kiri masa nahi berita kabupaten kubu raya tahun amncodpenekesas: nomor ennomocosonee
ras pas aan pena naa ane naa anna mean asean ame(dam kabupaten balangan bupati balangan, menimbang .a. bahwa tarif air bersih pada perusahaan daerah air minum dam) kabupaten balangan sudah tidak sesuai dengan biaya pokok produksi yang harus dikeluarkanperlu ditinjau kembali:: cc.dam) kabupaten balangan, mengingat lam:tanggal pebruariproduksi oleh dam kabupaten balangan. pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier line dengan persil sampai dengan meter air. meter air adalah alat ukur pemakaian air yang dipasang kepada pelanggan dan harus dibaca setiap bulan oleh petugas. kran umum hidran umum adalah pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang penduduknya cukup banyak dan ekonominya rendahmei tahap bulan november tahap iii bulan mei bab iii biaya tetap pemeliharaan meter biaya pemeliharaan meter setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. babec, biaya balik mama .oooooooo wo.m.o. mms biaya administrasi langganan per bulan . uang jaminan per langganan . j.j.oak biaya perencanaan gambar . jan ., biaya pembukaan kembali . rp. bab sanksi dan denda keterlambatan pembayaran rekening air lewat tanggal setiap bulan dikenakan sanksi denda bagi yang menggunakan water meter rp. (lima ribu rupiah) per rekening. pengambilan air bersih yangperusahaan daerah air minum dam) kabupaten balangan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau dikenakan denda sebesar (lima belas) kali rekening air tertinggi langganan yang bersangkutan atau rp. tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). pemutusan segel water meter dikenakan rp. seratus ribu rupiah) kehilangan water meter yang diakibatkan oleh pencurian atau lainnya, maka yang bertanggung jawab mengganti adalah pelanggan sesuai dengan tarif harga water meter yang berlaku perusahaan daerah air minum dam) kabupaten balangan. apabila dalam jangka waktu (enam) bulan terjadi pemutusan segel water meter atau membuka serta merubah merusak water meter, maka dikategorikan sebagai suatu perbuatan merugikan perusahaan daerah air minum dam) dikenakan sanksi dan denda sebagaimana dan pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air maupun tunggakan biaya pemasangan selama (dua) bulan, maka sambungan rumah akan diputuskan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena tunggakan, baik biaya pemakaian air maupun biaya pemasangan dalam jangka waktu (enam) bulan apabila tidak dilunasi, maka sambungan tersebut akan dicabut dan jika yang bersangkutan ingin mengaktifkan lagi sambungan rumahnya, maka diperhatikan seluruh biaya tunggakan ditambah biaya pemasangan baru, bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena permintaan sendiri harus melunasi tunggakan biaya pemakaian air biaya penyambungan. apabila dalam jangka waktu (dua belas) bulan tidak diaktifkan sebagai pelanggan maka status pelanggannya dicabut,sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab ketentuan lain lain dengan diberlakukannya peraturan bupati inidinyatakan dicabut dkeputusan direktur perusahaan daerah air minum dam) kabupaten balangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan bupati intangan, see ppremaie diundangkan paringin padatanggal maret sekretaris daerah kabupaten,balangan, h m. ribuan dahlan berita daerah kabupaten balangan tahun nomor . lampiran peraturan bupati balangan nomor tahun tanggal maret tarif langganan air bersih pada perusahaan daerah air minum (oo tom' diatas kelompok kelompok kelompok iii kelompokketerangan kelompok hydra umum, kamar mandi umum, terminal air dan tempat ibadah. kelompok ii:\|. kelompok il. kapasitas liter kelompok \|. kelompok il. kapasitas liter panen dee nan maan kelompok il. dalam berikutnya ditambah namun gni pora laila mrborn akre kan lelah jan peiromnni anak espalo mpo .cbooo woman , kalo .oooooooooooow wom nanatni polri. bupati tangan, see lampiran peraturan bupati balangan nomor tahun tanggal maret biaya tetap pemeliharaan meter setiap bulan jenis langganan kelompok kelompok kelompok dan ill dan khusus) la12" \|o3" keterangan kelompokbupati angan, efek effendi,
sbl lia uwwlllblblblbljljbjlj$j5s$webb$wwbuhan penyeberangan rasa jlabuhan penyeberangan rasa jayabuhan penyeberangan rasa jaya. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentukd) unit pelabuhan penyeberangan rasa jaya merupakan unsur pelaksana operasional dinas. unit pelabuhan penyeberangan rasa jaya dipimpin oleh seorang kepala unit pelabuhan penyeberangan rasa junit pelabuhan penyeberangan rasa jaya, pelaksanaan kebijakan teknis bidang unit pelabuhan penyeberangan rasa jaya, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis dinas bidang unit pelabuhan penyeberangan rasa jaya: evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dinas bidang unit pelaaya, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada unit pelabuhan penyeberangan rasa jaya, pembinaan terhadap seluruh pegawai pada unit pelabuhan penyeberangan rasa jaya: pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada unitnit pelabuhan penyeberangan rasa jaya jawab kepada kepala unit pelabuhan penyeberangan rasa jayabuhan penyeberangan rasa jayanitbuhan penyeberangan rasa jayabuhan penyeberanga9a pada fahegal ( b010 bupati kub raya, rawan diundangkan sungai raya pada tanggal ,. sek daerah kabupaten kubu raw agus suparwanto ritadafi paten kubu raya tahun oi. nomor re. ., ss ' b i jae) pan naga seal sal seb asal esa z5u sel sat 3a2 bos s0292 resi ln5 gab an a73 lao ant tan tani oke negera a85 ala lan jai
rim u, uraian tugas dan tata kerja, uraian tugas dan tata kerjapokok membantu bupati, serta melakukan penilaian terhadap pelaksanaanny: berlaku,: melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan: melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha dan pengolahan: memberikan perijinan dan pelayanan umum: gg. mendistribusikan tugas kepada sekretaris atau kepala bidang menurut kegiatan masing masing agar kegiatan berjalan lancar, melakukan koordinasi kegiatan sekretaris dan kepala bidang melalui arahan, pertemuan dan rapat agar semua kegiatan saling menunjang: melakukan koreksi terhadap hasil kerja bawahan baik yang berhubungan dengan naskah data, dan lain lain agar terhindar dari kesalahan: melaksanakan pembinaan dan pengelolaan upt, mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan ketatausahaan: membuat laporan secara berkala agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi: melakukan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf bawahnya sesuai dengan uraian tugaspertanian tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang usaha dan pengolahan: upt: danumum dan kepegawaian, program dan pelaporan, serta keutanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikananmengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan danhortikultura, peternakan dan perikanan, menyimpd pendidikan: melaksanakan urusan tatalaksana, hukum, perundangan undangan, serta kepegawaian dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan: melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, perjalanan dinas, keprotokolan dan kehumasan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikantelepon, facsimile, paket serta mengatur tata administrasi agar pendistribusian dan pendokumentasian berjalan lancaraliran listrik, air dan jaringan telepon facsimile, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul kelembagaanrencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,urusan pendayagunaan dan pengembangan karier pegawai lingkungan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan: melaksanakan pengadministrasian penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsionalgram dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam rangkapertemuan koordinasi identifikasi potensi sumberdaya masing masing bidang dan pemetaan kewilayahan komoditas, mengkoordinasikan perencanaanlaksanakan rakorbang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan perikanan serta bina usaha dan pengolahan: menyusun buku potensi sumberdaya, merencanakan dan melaksanakan pertemuan dan rapat rapat koordinasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan program dinas menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja dan dampaknyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan semua bidang: menyusun program tahunan dinas dari data yang berasal dari masing masing bidang, menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan: ooakuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki): sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalamkoordinasi dengan sub bagian pada bidang intern lainnya, melaksanakan administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan penyusunan rencana anggar, melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan, melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran: melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan penghitungan anggaran, mengusulkan bendaharawan, pembantu bendaharawan kepada sekretaris, membimbing bendaharawan dan membantu bendaharawan dalam hal pengelolaan pembukuan keuanguuadalah sebagai berikut melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura,, cc. mendistribusikan dan mendelegasikan tugas pekerjaan kepada seksi bawahnya, memberikan petunjuk dan arahan kepada seksi dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya masing masing,, membina dan mengawasi terhadap pelayanan teknis dan administrasi pada masyarakat dalam pengembangan kelembagaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura:bidang tugasnya. bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari seksi produksi dan perlindungan: seksi sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura: seksi pengkajian dan penerapan teknologi, seksi produksi dan perlindungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis tani,, dan menyusun program pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura,: menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan teknologi dan diversifikasi usaha tani dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura,,, mengatur peredaran dan penggunaan benih serta memberi rekomendasi produksi tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan dokumentasi tetap produksi tanaman pangan dan horrtikultura: melakukan pencatatan dan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan serta peramalan produksi tanaman pangan dan hortikultura: menyusun panduan dan petunjuk teknis budidaya komoditi pertanianoo:mengembangkan dan memasyarakatkan teknologi pertanian organik yang berwawasan lingkungandalamadalah:,:: melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lah: melaksanakan pembinaan manajemen alat dan mesin pertanian: identifikasi dan penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian yang telah rekomendasi: menyusun rencana kebutuhan, klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin pertanimberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber air, air irigasi drtikultura: mengusulkan penetapan areal dan lokasi pengembangan lahan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air dikawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura: melaksanakan bimbingan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida ditingkat petanikajian dan penerapan teknologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian peningkatan dan pengkajian teknologi, serta menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian evaluasi pengkajian dan:, cc.,: melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengkajian teknologi pertanian:,:, melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan penerapan teknologi pertanian, menyelenggarakan pengkajian, percontohan dan penetapan inovasi (teknis, sosial, ekonomi) spesifik lokalitas dan pengembangan agribisnis serta pengembangan diklat petugas dan petani: melaksanakan bimbingan usaha agribisnis, kewirausahaan serta pencatatan analisa usaha tani,gapembibitan peternakan, produksi dan pengembangmbangcc.inaan usahaeternakan terdiri dari seksi pembibitan peternakan: seksi produksi pengembangan dan peternakan, cc. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. seksi,::,: melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatsi pengembangan dan peternak,:: menghimpun, memantau dan mengevaluasi wilayah pengembangan peternakan,, oo.,, melaksanakan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan, melaksanakan identifikasi dan penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan peternakkesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas:, menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengamatan dan pencegahan penyakit hewan, mengidentifikasi dan menginventarisasi penyakit hewan: , melaksanakan tugas tugas yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan: melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi puskesmas, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah kabupaten:, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penerapan standar ia, teknis rph dan petugas potong hewanjjagal. melakssrakad pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf bawahnya naa sesuai dengan uraian tugasnya: ' " memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil wy,teknologi perikanan, budidaya perikanan derikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas:teknologi perikananteknologi perikanan, seksi budidaya perikanan, seksi pengembangan perikanan. seksi sarana dan teknologiteknologikoordinasi dengan seksi seksi pada bidang intern lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, cc. membuat petunjuk teknis dan melaksanakan penyebarluasan informasi dan bimbingan penerapan teknologi perikanan: melaksanakan pengadaan dan pembinaan terhadap pengembangan sarana dan teknologi perikanan:teknologi perikanan: memantau ketersediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan nelay,h, pengolahan data statistik perikanan,. petunjuk selanjutnya, dan gg.laksanakanengembangan perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan perikanan, cc. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman bidang pengembangan perikanan:,, melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pemeliharaan sentrausaha dan pengolahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: cc. mempersiapkan dan merumuskan pedoman petunjuk pelaksanaan dalam bidang usaha dan pengolahan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan promosi dan pemasaran hasil.: seksi pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, seksi perizinan usaharomosi dan pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang promosi dan pemasaran,hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanhasil hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan,ukan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan: cc. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman bidang:ukan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perizinan usaha, cc. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman bidang perizinan usahagg. melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi perizinan usaha,ll:: kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah3alangan, see effendi diundangkan paringin pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten'balangan, ribuan dahlan berita daerah kabupaten balangan tahun nomor
ana bupati kubu raya aan asa adispensasi pelayanan pencatatan akta kelahirakubu raya nomor tahun: il. ketentuan dalam bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab batas waktu masa dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran berlaku sampai dengan desember diantara dan disisipkan (satu) yakni 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut: apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam telah berakhir, makapencatatan sipil setempat.angka sungai raya aer wan sekretariat naar kapndaten kur raya muda end husein svauinik berita daerah kabupaten kubu raya
ni: kls nan peraturan bupati balangan nomor tahubalangan pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya ,maka dipandang perlu mengatur tata cara dan persyaratan tugas belajar bahwa berkenaan dengan maksud huruf dimaksudmlangalangan, a4: pejabat pembina kepegawaian daerah adalah bupati balangan:, tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada pns yang ditunjuk oleh bupati balanganbalangan dan atau biaya dari kementerian negara atau instansi penyandang dana luar pemerintah kabupaten balangbalangan. bab maksud dan tujukeraperegister master program pendidikan doktor bab iii persyaratan dan tata merintah kabupaten balangan, departemen atau instansi penyandang dana diluar pemerintah kabupaten balangan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tidak pernah jatuh hukuman disiplin dalam (dua tahun terakhir daftar penelitian prestasi kerja atau dp dalam (dua disamping ketentuan persyaratan administratif untuk program pendidikan program diploma d.ii dan d.iii) berusia maksimal tahun, serendah rendahnya (tiga) tahun dalam pangkat pengatur muda ii a). program diploma d.iv berusia maksimal tahun: serendah rendahnya (tiga) tahun dalam pangkat pengatur muda tingkat i1 b).i1 b). program magister master berusia maksimal tahun, serendah rendahnya dua) tahun dalam pangkat penata muda iii a). program doktor berusia maksimal serendah rendahnya tiga tahun dalam pangkat penata iii c) masing masing dengan membu, , surat pernyataan sanggup mengabdi pada pemerintah kabupaten balangan setelah menyelesaikan pendidikan minimal selama (sepuluh) tahun diatas kertas bermaterai rp. :,dan il, d.iii, d.iv dan s1), serendah rendahnya memiliki ijazah untuk program magister meter serendah rendahnya memiliki ijazah untuk program doktor memiliki ipk sesuai ketentuan program studi yang diikuti: mengikuti dan lulus seleksi akademis sertabalanganbalangan: penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan tugas belajar diusulkan oleh atasan pns, fotokopi keputusandisahkan oleh pimpinan skpd, daftar riw hidup, surat jaminan pembiayaan dari penyandang dana, surat keterangan kesehatan dari tim penguji,. bab hak dan kewajiban pegawai negeri sipil daerah yang mengikuti:,:: yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada bupati melalui bkd,:eksis disertasi) kepada bupati melalui bkd.menunjukan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang mampu giat belajar atau hal lain yang, pns yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu waktu dapat diperiksa kesehatannya:: jika pns tugas belajar terlibat narkotika tindak pidana lainny:balangan untuk jenjang d.ii minimal tahun, untuk jenjang d.iii minimal tahun, untuk jenjang d.iv minimal tahun, untuk jenjang minimal tahun, untuk jenjang minimal tahun:balangan sekurang kurangnya (dua) tahun bagi d.ii dan d.iii: (tiga) tahun bagi d.iv dansepuluh) tahun sejak ditempatkan kembali pada unit kerja dilingkungan pemerintah daerah:kan persetujuan dari bupati. bab pembiayaan pegawai negeri sipil daerah yang mengikutiyang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan bupati,,, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan, tindak pidan april upa balangan, see effendi diundangkan paringin pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten,balangan)april pemerintah kabupaten balangan badan kepegawaian daerah ban surat pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan saya yang bertanda tangan dibawah ini nama mlp tempat, tanggal lahir pangkat gol. ruang jabatan satuan kerja tugas belajar pada :balangan yang menyangkut ketentuan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten balangan:i sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,,langan sesuai denganuntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. paringin,.ooooos mengetahui yang membuat pernyataan, an. bupati balangan kepala badan kepegawaian daerah, materai rp. nama lengkap nama lengkap pangkat pangkat nip. nip. bupati sma efek effendi lampiran peraturan bupati balangan nomor tahun tanggal april surat pernyataan sanggup mengabdi pada pemerintah kabupaten balanganetelah selesai mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar program keooenosn mere ker kenny bae selatan malin laser bag rab pada dan aan saya menyatakan kesanggupan untuk mengabdi pada pemerintah kabupaten balangan minimal selama (sepuluh) tahun bagi diploma dan strata s1) (sepuluhbalangan kas daerah) melalui badan kepegawaian daerah paringin,.onip. 4rupa sefekjeffendie lampiran iii peraturan bupati balangan nomor tahun tanggal aprilparingin,.o w(bupati tangan, efek effendi lampiran peraturan bupati balangan nomor tahun tanggal april batas waktu pendidikan dan pemberian bantuan pendidikan batas normal studi,toleransi pemberian bantuan dan batas maksimalpendidikan untuk masing masing jenjang pendidikan batas batas batas haa normal toleransi maksimal ket studi bantuan pendidikan tahun tahun bulan tahn dan tahun tahun bulan tahn idv tahun tahun bulan 5tahn esa tahun6 bulan\| tahun diwmdivkes tahun tahun bulan tahun reguler) tahun tahun bulan tahn (sz2( paket) tahun tahun bulan tahun reguler) tahun tahun bulan tahun paket) tahun tahun bulan tahn rupa iba angan, efek effendi
salinan nibalangan. bab tugas pokok, uraian tugas dan unsur unsur organisasi dinas pertambangan dan energi bagian pertama tugas pokok dan uraian tugasmbangan dan energimbangan dan energi, melaksanakan perencanaan, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan wilayah pertambangan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan pertambangan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan energrtambangan dan energijirtambangan dan energi dan pengawasan pertambangan, bidang usaha pertambangan dan energmbangan dan energirtambangan dan energiji.ataan wilayah dan pengawasan pertambangan bidang penataan wilayah dan pengawasan pertambangan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi terhadap kegiatan dan melaksanakan pengawasan serta pembinataan wilayah dan pengawasan pertambanataan wilayah dan pengawasan pertambangan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang penataan wilayah dan pengawasan pertambangan,konservasi, sumber daya air tanah dan mineral dalam rangka penataan wilayah,,,, pada usaha pertambangan, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai tambah potensi sumber daya mineral, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik (masyarakat), melakukan monitoring, pemantauan dan memecahkan masalah yang timbul dibidang penataan wilayah dan pengawasan pertambangataan wilayah dan pengawasan pertambangan terdiri dari seksi inventarisasi dan pemetaan bahan galian, seksi penyiapan wilayah pertambangan, dan seksi pengawasan, keamanan dan keselamatan kerjaelinventarisasi dan pemetaan bahan galian,izin penyelidikan umum, 9g. melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap, menyiapkan bahan koordinasinyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penelitian potensi sumber daya alternatif dan teknologi, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan investigasi bencana geologiyiapan wilayah pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan topografi, pengelolaan air tanahyusun rencana kegiatan penyiapan wilayah pertambangan,koordinasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data geologi berbasis sistem informasi geografis sig), menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi potensi sumber daya air bawah tanah, migas dan minerva serta memberikan rekomendasi teknis terhadap kegiatan pelaku usaha, melakukan inventarisasi dan pengelolaan data potensi air tanah serta melakukan evaluasi, monitoring dan menyiapkan peta zonasi air tanah, menyiapkan data pengelolaan lingkungan geologi dan lingkungan panas bumi, menyiapkan data geologi teknik pengembangan wilayah, inventarisasi wilayah rawan bencana geologi dan motivasi, keamanan dan keselamatan kerja pertambangdan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja bidang pertayiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan, keamanan dan keselamatan kerja pertambangan,,,, 9g. menyiapkan bahan koordinasi, menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan,pertambangan, menyiapkan bahan koordinasipertambangan dan energi bidang usaha pertambangan dan energi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha pertambangan dan pemberian perizinan kuasa pertambangan mineral dan batubara serta pemberian perizinan pemanfaatan air bawah tanah danusaha pertambangan dan energiusaha pertambangan dan energi, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang usaha pertambangan dan energi, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan dan pemanfaatan air bawah tanah: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan,,, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha energi migas dan non migas dan ketenagalistrikan, melakukan monitoring, pemantauan dan memecahkan masalah yang timbul bidang usaha pertambangan dan energiusaha pertambangan dan energi terdiri dari seksi kuasa pertambangan, seksi bina pengusahaan, dan seksi energi dan kelistrikan. seksi kuasa pertambangan mempunyai tugas melaksanakan proses perizinan tehadap permohonan izin usaha pertambangan iup) eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan pertambangan dan pemanfaatan air bawah tanevaluasi data pelaksapelayan, izin pemanfaatan air bawah tanah serta izin usaha jasa pertambangan ipjp), melaksanakan evaluasi dan analisajzin pemanfaatan air bawah tanevaluasi dan analisaenergi dan kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan, pengelolaan serta pengembangan energi migas dan non migas serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin usaha ketenagalistrikan dan distribusi ketenagalistrikan,,, menyiapkan bahan koordinasi, menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan izin usaha ketenagalistrikan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap kegiatan usaha ketenagalistrikan dan distribusi ketenagalistrikan dalam daerah,, menghimpun, mengolah dan menyajikan data desa desa yang belum dilayani energi listrik, menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan listrik pedesaan, m.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan listrik pedesaan, menyiapkan bahan koordinasi dengan pt. pln dalam pengembangan jaringan listrik pedesaan, oomenyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan perizinan usaha kelistrikan dan distribusi ketenagalistrikan, gassmbangan dan energimbangan dan energgn tuai dengan aslinya. bagimteor nium setda kab. balangan, (ai kepa yeh ian hukum, cet sete syari ajaran, penta3# tk. iv b) nip.lu dan perdagandustrian dan perdagangan kabupaten kubu raya. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kubu raya. unit pelaksana teknis dinas adalahkepala unit adalah kepala unit kemetrologian sebagai unit pelaksana teknis dinas perindustrian dan perdagangan kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada unit kemetrologian. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentukkemetrologiancc., pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui kepala bidang yang membidangi kemetrologinit kemetrologian berkedudukan desa kuala du raya, mahindra diundangkan radar pada tega lan sekretaris perah kabu ten kubu ray berita fi) sawit tahun. paten hau raya gp! gbz 555b25: stw lam ria oye ju ads sial ala tp exe sgm sss dp) s2
sara bupati balangan peraturan bupati balangan nomor tahun tentang tata carauntuk berperan aktif terhadap adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup hidup, bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kewajibnanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup,adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam suatu media oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas media turun sampai setingkat tertentu yang menyebabkan media tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya atau melebihi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. mutu lingkungan adalah kondisi kualitas lingkunganinstansi yang bertanggung daerah. pengendalian pencemaran lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan untuk menjamin kualitas lingkungan agar sesuai dengan baku mu, bab kewenangan pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan danpenanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang lingkungan hidup. bab iiicsimile, layanan pesan singkat, dan atau e.b.d.bab pos pengaduan pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui pos pengaduan. pos pengaduan sebagaimana dimaksud pada dibentuk pada satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang lingkungan hidup. pos pengaduan lingkungan hidup mempunyai tugas menerima pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan atau sengketa lingkungan, mempelajari data dan informasi pengaduan dan atau sengketa lingkungan, melakukan verifikasi pengaduan dan atau sengketa lingkungan, d.membuat laporan verifikasi pengaduan dan atau sengketa lingkungan dan atau penanganannya, mengkoordinasikan menindaklanjuti penanganan pengaduan dalam penyelesaian sengketa lingkungan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui instansi yang menangani lingkungan hidup. pengaduansatuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan melalui pos pengaduan. pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib ditindaklanjuti paling lambat dalam waktu (sepuluh) hari kerja. pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada belum ada tindak lanjut atas pengaduan. bab penanganan pengaduan instansi yang bertanggung jawab harusinstansi yang bertanggung jawab memberikan tanda terima pengaduan kepada pengaduinstansi yang bertanggung jawabpengaduan lingkungan hidup, atau bukdalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf instansi jawab sesuai kewenangannya paling lama (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. jawab provinsi untuk menugaskan pld:ini. plh atau pld wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat pemberi tugas pada instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan, berita acara penyerahan sampelini. dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, plh dapat berkoordinasi dengan pld provinsi dan atau kabupaten kota,a.b.erdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada plh mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut verifikasi. instansi yang bertanggung jawabinstansi yang bertanggung jawabni balangan, efek effendi diundangkan paringin pada tanggal mei plt. sekretaris daerah kabur balangan, khan berita daerah kabupaten balangan tahun nomor tae lampiran peraturan bupati balanganformulir pengaduan identitas pelapor, nama alamat rumah desa kelurahan kecamatan kabupaten tempat tanggal lahir ktp ten aan pena aaa perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup nama perusahaan alamat usaha jenis usaha alat bukti yang disampaikan, bil eda kama pane ema kanan era karena ann lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, hari mein nina ann men amen tanggal naam menpan waktu aan media lingkungan yang terkena dampak, pelapor formulir verifikasi pengaduan verifikasi lapangan nama usaha dan atau kegiatan jenis industri lo) minuman ringan gula pengilangan minyak karet minyak sawit kayu lapis susu makanan lainnya. jenis kegiatan usaha lainya: penambangan hotel lainnya. rumah sakit jenis permohonan baru perpanjangan iuunya. kebutuhan air s hari) untuk: produksi cooling water domestik d. lainnya. bahan baku dan penolong sumber lampirkan fotokopi material safety data sheet msds) gas, padat, cair lampirkan diagram alir proses. kapasitas produksi terpasang (per tahun) kapasitasoo) kapasitasankkanknaea. jam hari anak jam hari akta jam hari kegiatan kegiatan lainnya informasi lingkungan sertifikat yang telah dimiliki lo.) tahun assessor lo) iso tahun assessor lo) mmomemeseseeceaa terkini assessorlo)managemen lingkungan, tahun auditor audit pendapatan compliance audit) auditor yun audit resiko risk assessment), tahun auditor menaaaaaaaannanaee tahun auditor vi. informasi air limbah media lingkungan penerima air limbah sungai mea .o#@o#( esa danau nama laut. carita .oocoooccocoomomoomemomems lainnya sea apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler tidak lo) apakan ada instalasi pengolahan limbah ipar) lo) ada belum sempurna lo)? hari. apakah mencakup sistim sebagai berikut lo) grit removal koagulasi screening sedimentasi grinding lumpur aktif lo)kontrak( pan nan lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya. jumlah saluran perjuangan sir limbah voodoo o.oooooce. tipe saluran pembuangan air limbahmagnetic flow tni current meter ultrasonik meter induction meter menanananaaaaaaaaaaanll) ya, jumlahdijual pihak lain viii. informasi gangguan dugaan pencemaran perusakan lingkungan. kakaakaka nana aan anakan aan mepes alur pengaduan dugaan pencemaran perusakan lingkungan hidup ban moga nona apa mas kesamaan tt nlmmuu peka tegurantertuls uni naa aaruangun bupati balangan, (ht, effendi
caskesejahteraan dan kinerja pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten balangan, bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalitas pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance), perlu diatura bupati adalah bupatibab maksud dan tujuan maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada pns adalah sebagai berikut: mendorong peningkatan disiplin pns: meningkatkan produktivitas kerja pns:, menciptakan pns yang profesional, mendorong kinerja pelayanan prima. bab iii pemberian tambahan penghasilanrekapitulasi absensi pns: pns yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi, apel siang atau senam pagi tanpa izin tertulis dari atasan potong sebesar (satu persen) per pelaksanaan apel. pns yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa izin tertulis dari pimpinan, dipotong sebesar (empat persen) perhari. pemotongan terhadap tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dihitung setelah dikurangi pajak. tunjangan tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pns apabila:kerja dalam (satu) bulan, menjalani tugas belajar, diberhentikan sementara sebagai pns. kepala skpd bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan. bab pengawasandengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan bupati( pura balangan, effendi diundangkan paringin pada tanggal januari sekret bis daerah kabupaten sekretaris daerah kepala dinas, badan, sekretaris dewan, inspektur, staf ahligian staf fungsional gol. sar pada sekolah staf fungsional gol. staf fungsional gol. iii . staf fungsional gol. (mai staf fungsional gol. bupati balangan, $, ka: efek effendi
salinan kapurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seram bagiankepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd, maka besaran penghasilan pemerintah desa dan tunjangan bpddesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,b penghasilan pemerintah desa bagian pertama sumber penghasilan pemerintah desa penghasilan tetap pemerintah desa dianggarkan setiap tahun dalam apb desa yang bersumber dari add, penghasilan tetap pemerintah desa meliputi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan tenaga administrasi dusun, dan tunjangan bpd, penghasilan tetap setiap bulan perangkat desa sebagaimana tersebut pada meliputi penghasilan tetap sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun. tunjangan bpd sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas tunjangan ketua bpd, wakil ketua bpd, sekretaris bpd dan tunjangan anggota bpd. bagian kedua tata cara perhitungan penghasilan tetap setiap bulan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan tenaga administrasi dusun dan tunjangan bpd pengalokasian add untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd menggunakan perhitungan. pengalokasitunjangan bpd digunakan perhitungan sebagai berikut tunjangan ketua bpd paling sedikit (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan tunjangan wakil ketua bpd dan sekretaris bpd paling sedikit (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan ketua bpd perbulan. tunjangan anggota bpd paling sedikit (lima puluh per seratus) dari tunjangan ketua bpd perbulan. selain menerima penghasilan tetap perbulan,tunjangan dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan tersendiri dengan peraturan bupati. rincian penghasilan tetap setiap bulan kepala desa, perangkat desa serta tunjangan bmum penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa laindan perangkat desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggungjawabraian rincian 1a\| penghasilan tetap setiap bulan kepala desa non pns dan perangkat desa non pns sebagai berikut penghasilan tetap kepala desa non pns hb. penghasilan tetap sekretaris desa non pns penghasilan tetap kepala seksi, kepala urusan penghasilan tetap kepala dusun non pns tunjangan kepala desa non pns dan perangkat desa non pns sebagai berikut tunjangan kepala desa non pns tunjangan sekretaris desa non pns tunjangan kepala seksi, kepala urusan non pns tunjangan kepala dusun non pns tunjangan tenaga administrasi dusun tunjangan kepala desa pns dan perangkat desa pns sebagai berikut tunjangan kepala desa pns tunjangan sekretaris desa pns tunjangan kepala seksi, kepala urusan pns tunjangan kepala dusun pns rp. berikut hem vasisemamrp ras mma samcanmtro tao menawan anatara momo bupati seram bagian barat ttd mohammad yasin sayap
peraturan daerah kabupaten pulau morotai nomor tahun tentang pembentukan perusahaan daerah kabupaten pulau morotai dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pulau mortal menimbang bahwa keberadaan perusahaan daerah bagi suatu daerah merupakan salah satu kebutuhan utama dalam memacu serta menggerakan roda ekonomi daerah guna mewujudkan kemandirian daerah untuk dapat mengantisipasi era perdagangan global dalam suasana otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan orientasi kepada peningkatan pendapatan asli daerah pad), dan pembukaan lapangan kerja. (bahwa urgensi keberadaan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf maka dipandang perlu membentuk perusahaan daerah kabupaten pulau morotai dengan peraturan daerahsahaan daerah kabupaten pulau moroseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tahun mayor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor li. undang undangyertaan modal daerah pada pihak ketiga: peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang tata kerja sama antara perusahaan daerah dengan pihak ketiga: peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang bentuk perusahaan badan usaha milik daerah: keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan utang piutang pada perusahaan daerah yang baru dibentuk: keputusan menteri dalam negeri republik indonesiamenteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang pedoman pengurusan, bertanggungjawabmbentukan peraturan daerah kabupaten pulau morotai tentang perusahaan daerah kabupaten pulau morotulau morotai: kepala daerah adalah bupatimorotai,adalah perusahaan daerah kabupaten pulau morotai, direksi perusahaan daerah, yang selanjutnya disebut direksi, adalah direksi perusahaan daerah kabupaten pulau morotai sebagai dewan pelaksana perusahaan daerah, badan pengawas perusahaan daerah, yang selanjutnya disebut badan pengawas, adalah badan pengawas perusahaan daerah kabupaten pulau morotai yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas kegiatan perusahaan daerah, pegawai perusahaan daerah, yang selanjutnya disebut pegawai, adalah pegawai atau karyawan yang bekerja dan gaji oleh perusahaan daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku: saham adalah modal yang dikeluarkan sebagai modal perusahaan daerah, saham prioritas, adalah saham yang hanya dapat miliki oleh daerah, saham biasanya adalah saham yang disamping dapat dimiliki oleh daerah, juga dapat dimiliki oleh warga negara indonesia wni) dan'atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang undang republik indonesia dan pesertanya terdiri dari wni, pemegang saham adalah pemegang saham perusahaan daerah yang berstatus wni atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang undang republik indonesia: cadangan diam adalah nilai barang dan modal jauh lebih rendah dari nilai yang sebenarnya dan tida memuat barang,.modal pada neraca hanya memuat utang utang atau kewajiban kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya,dan memuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada serta besar cadangan itu orang tidak mengetahuinya, cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba, yang merupakan koreksi dari pada kekayaan (aktiva) atau kewajibanfutang kepada pihak tiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah yang lebih tinggi dari pada sebenarnya atau cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan, cadangan umum adalah cadangan untuk menumpang hal hal dan kejadian yang yang tidak dapat diduga semula, pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan daerah tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan dapat berkembang secara sehat, pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi penilaian terhadap perusahaan daerah dengan tujuan agar perusahaan daerah tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil dalam mencapai sasaran tujuan perusahaan daerah yang telah ditetapkan. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk perusahaan daerah kabupaten pulau morotai yang berbadan hukum. perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada yang dibentuk berstatus badan usaha milik daerah dan dapat dibentuk beberapa unit usaha. pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada atas usul direksi dengan persetujuan kepala daerah yang terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari badan pengawas. unit usaha sebagaimana dimaksud pada adalah unit usaha yang dikelola oleh perusahaan daerah dandanan unit usaha yang didirikan oleh perusahaan daerah yang dapat berkerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perseroan terbatas pt) dan lain lain kegiatan usaha yang berbadan hukum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kepala daerah. bab iii nama dan kedudukan perusahaan daerah perusahaan daerah ini beri nama perusahaan daerah niaga pasifik fasal perusahaan daerah berkedudukan dan berkantor pusat ibukota kabupaten pulau morotai. direksi setelah mendapatkan perimbangan badan pengawas dapat membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan daerah didalam maupun luar wilayah kabupaten pulau morotai. bab visi dan misi visi perusahaan daerah adalah mewujudkan perusahaan daerah kabupaten pulau morotai sebagai badan usaha milik daerah bumi) yang mandiri yang sesuai dengan visi pemerintah daerah kabupaten pulau morotai sebagai simpul ekonomi indonesia kawasan pasifik yang berdaya saing dan sejahtera. misi perusahaan daerah adalah menjadikan perusahaan daerah kabupaten pulau morotai sebagai berikut perusahaan daerah yang mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat, sekaligus dapat memberikan konstitusi yang nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pad) dan pendapatan masyarakat. perusahaan daerah yang mampu mewujudkan kemandirian daerah sebagai pilar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dengan pihak swasta lainnya. perusahaan daerah yang mampu menarik investor dan menggalang kerjasama serta melindungi dan melibatkan masyarakat. perusahaan daerah yang mampu bersaing dalam era perdagangan global yang dapat mengangkat nama kabupaten pulau morotai dan menjadi harapan dan kebanggaan masyarakat kabupaten pulau morotai. bab tujuan dan fungsi tujuan bentuknya perusahaan daerah adalah untuk ikut serta berperan sebagai motor penggerakad serta dapat menjadi penyeimbang dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat, stabilitas dan kemandirian daerah serta mampu bersaing secara sehat dalam iklim usaha yang kondusif, menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha baik dengan perusahaan negara, perusahaan daerah lainnya, perusahaan swasta nasional atas persetujuan kepala daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari badan pengawas fungsi perusahaan daerah adalah mengelola usaha usaha bidang produksi, perdagangan dan jasa industri lainnya secara optimal, yang mana manajemen pengelolaannya dilakukan secara profesional serta turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan maju kabupaten pulau morotai. bab bidang usaha perusahaan daerah bergerak dalam bidang usaha dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut perdagangan limun: industri, ce. usaha jasa: bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan dan perkebunan: bidang pertanian dan peternakan: bidang pertambangan dan energi, bidang properti dan perumahan: bidang perhubungan dan telekomunikasi bidang pariwisata, bidang usaha lainnya yang menguntungkan, bab vii modal perusahaan daerah modal perusahaan daerah terdiri dari modal dasar dan penyertaan modal, mulai nominal modal dasar ditetapkan dengan keputusan kepala daerahyang disetor, mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah. perusahaan daerah dapat menerima tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dari pemerintah daerah lainnya, penyertaan modal pemerintah pusat serta pinjaman maupun bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah. seluruh modal perusahaan daerah disetor langsunghanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah, perorangan warga negara indonesia wni) danfatau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang undang republik indonesia. seluruh modal perusahaan daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran belanja daerah kabupaten pulau morotai. pengalihan aset kekayaan perusahaan daerah baru dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan kepala daerah atas pertimbangan badan pegawai. bab viii pemindahan pengalihan saham pemindahan pengalihan saham biasa kepada pihak ketiga dilakukan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada pihak yang diserahkan pemindahan pengalihan saham tersebut. pemindahan pengalihan saham biasa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari badan pengawas. x9. a., bab rapat umum tahunan dan rapat umum pemegang saham (rups) rapat umum tahunan perusahaan daerah diadakan setiap tahun pada bulan januari tahun berjalan. disamping rapat umum tahunan sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah sewaktu waktu dapat mengadakan rapat umum lainya. rapat umum pemegang saham rups) adakan atas permintaan direksi perusahaan daerah dengan panggilan melalui surat tercatat selambat lambatnya (empat belas) hari sebelum rups dilaksanakan, dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu, tempat dimana rups dilaksanakan juga pokok pokok masalah yang akan dibahas dibicarakan. rups hadiri oleh para pemegang saham dan oleh pihak ketiga dengan undangan direksi jika dianggap perlu. rups dipimpin oleh direktur utama, dan jika berhalangan dapat digantikan oleh salah seorang, direktur yang ditunjuk untuk itu. keputusan keputusan dalam rups diambil secara musyawarah mufakat. (s8) pengambilan keputusan dalam rus, tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan pokok pokok masalah sebagaimana termuat dalam surat panggilan, kecuali mengenai tata tertib: usul usul para pemegang saham yang telah diajukan kepada direksi selambat lambatnya (tujuh) hari sebelum rups dilaksanakan. jika terdapat sesuatu masalah yang tidak dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, maka permasalahanups dimaksud. yang mempunyai hak suara dalam rups adalah pemegang saham yang telah menandatangani daftar hadir dalam rups dimaksud. (e) apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka haknya dapat dikatakan kepada wakil kuasanya secara tertulis dalam rups dimaksud. bab organisasi dan manajemen perusahaan daerah bagian kesatu direksi paragraf kedudukan, tugas dan fungsi perusahaan daerah dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dibantu oleh beberapa orang direktur yang bertanggung jawab pada bidangnya masing masing secara professionaldalam pelaksanaan tugasnya apabila direktur utama berhalangan, maka tugasnya dilaksanausunan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas anggota direksi perusahaan daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. direktur utama mewakili perusahaan daerah dalam maupun luar pengadilan. direktur utama dapat menyerahkan kuasa untuk mewakili perusahaan daerah sebagaimana maksud pada kepada seorang anggota direksi yang ditunjuk atau kepada seseorang beberapa orang karyawan perusahaan daerah, baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama atau kepada perorangan'badan lain sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (il) direktur menentukan kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan daerah. kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada menyangkut pengembangan bidang usaha'jenis usaha selain yang ditentukan dalam direksi mengurus, mengelola dan mempertanggung jawabkan kekayaan perusahaan daerah (d) direksi atas persetujuan badan pengawas dapat meminjamkan uang atas nama perusahaan daerah dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak lain. direksi dengan persetujuan rapat umum pemegang saham rups) dapat melakukan tindakan sebagai berikut menempatkan perusahaan daerah sebagai jaminan pinjaman (agunan): memperoleh dana pinjaman dengan menjadikan aset'kekayaan tetap milik perusahaan daerah. paragraf syarat syarat pengangkatan anggota direksi anggota direksi diangkat berdasarkan syarat syarat kemampuan dan keahlian dibidang pengelolaan perusahaan. syarat syarat untuk dapat menjadi anggota direksi adalah sebagai berikut warga negara indonesia wki, memiliki keahlian dibidangnya serta memiliki akhlak dan moral yang baik: memiliki pengalaman dalam pengelolaan perusahaan danfatau pemerintahan minimal (lima) tahun, berdomisili tempat kedudukan perusahaan daerah, tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam lembaga eksekutif atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan daerah: maksimal berumur (enam puluh) tahun saat pengangkatannya: tidak sedang menjalani hukuman penjara akibat tindak pidana yang dilakukannya: tidak lemah melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara dan atau tindakan tindakan yang tercela, tidak ada atau memiliki hubungan keturunan sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun dengan perkawinan (semena) dengan sesama anggota direksi lainnya, ji. tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung dengan perusahaan daerah yang melakukan usaha dalam bidang lapangan yang bertujuan mencari lama keuntungan semata. paragraf pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi fasal il)lagi setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota direksi yang telah menduduki selama (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke (tiga) apabila yang bersangkutan menjadi direktur utama dan usianya tidak boleh melebihi (enam pula) tahun. gaji, tunjangan danau penghasilan lainnya serta pensiun anggota direksi ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku setelah mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan daerah. id) sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu anggota direksi mengucapkan sumpah dan dilantik oleh kepala daerah. fasal anggota direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh kepala daerah dalam masa jabatannya apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri: melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan daerah, kepentingan daerah dan kepentingan negara, kehilangan hak kewarganegaraannya, ce. sesuatu halfalasan yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, wajar dan sempurna: berakhir masa jabatan sebagai direksi sebagaimana dimaksud dan peraturan daerah ini: tidak dapat memajukan perusahaan daerah. terhadap pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. sebelum pemberhentiannya sebagaimana dimaksud pada anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam suatu sidang khusus, dalam waktu (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai alasan pemberhentiannya itu (ad) dalam tenggang waktu sebelum diputuskan dalam sidang khusus sebagaimana dimaksud pada kepala daerah atas usul badan pengawas dapat memberhentikan anggota direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu, dan jika yang diberhentikan itu adalah direktur utama maka kepala daerah alsampai dengan adanya keputusan kepala daerah yang tetap untuk itu. bag ika jika dalam waktu (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan kepala daerah mengenai pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud padaakukan keputusan pengadilan dan hal ini arus diberitahukan kepada anggota direksi yang bersangkutan. bagian kedua badan pengawas paragraf susunan, tugas dan fungsi il) badan pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pejabat lingkungan pemerintah daerah daratan pegawai negeri sipil daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap perusahan daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. badan pengawas secara ex officio diketuai oleh wakil bupati pulau morotai dengan anggota yang terdiri paling banyak (lima) orang. susunan badan pengawas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tembusan disampaikan kepada dprd. paragraf hak, kewajiban dan wewenang anggota badan pengawas berhak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan perusahaan daerah. pasal badan pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kewajiban sebagai berikut: memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada kepala daerah dan kepada direksi mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah serta perubahan tambahannya dan laporan laporan lainnya dari direksi, mengikuti setiap perkembangan aktivitas kegiatan dalam hal perusahaan daerah menunjukkan gejala kemunduran dan segera melaporkannya kepada kepala daerah dengan disertai saran tindak mengenai langkah perbaikan solusi yang akan ditempuh: memberikan laporan secara berkala triwulan dan tahunan) kepada kepala daerah juga untuk sewaktu waktu jika diperlukan mengenai perkembangan dan kemajuan perusahaan daerah dan hasil pelaksanaan tugas badan pengawas dengan tembusan disampaikan kepada dprd. dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dan anggota badan pengawas wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut pedoman dan petunjuk kepala daerah dengan senantiasa memperhatikan aspek efisiensi: ketentuan yang berlaku dalam perusahaan diserah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, ce. adanya pemisahan tugas dalam pengurusan perusahaan daerah yang jelas antara badan pengawas dengan direksi. dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dala dan anggotrveriksan kekayaan perusahaan daerah, meminta keterangan dan ataudan'atau pejabat lainnya lingkungan perusahaan daerah dam'atau dibahas. paragraf syarat syarat pengangkatan anggota badan pengawas syarat syarat untuk dapat menjadi anggota badan pengawas adalah sebagai berikut warga negara indonesia wni): mempunyai akhlak dan moral yang baik: memiliki pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan atau pemerintah, minimal (lima tahun: tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara, kepentingan daerah danvatau tindakan tindakan yang tercela: ce. antara sesama anggota badan pengawas dan anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke (tiga), baik karena hubungan darah maupun karena semena (akibat perkawinan), kecuali untuk kepentingan perusahaan daerah atas izin kepala daerah, anggota badan pengawas berdomisili dalam wilayah kabupaten pulau morotai. paragraf pengangkatan dan pemberhentian il) anggota badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dengan keputusan kepala daerah. masa jabatan anggota badan pengawas adalah (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. anggota badan pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh kepala daerah dalam masa jabatannya apabila: meninggal dunia: atas permintaan sendiri: melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan daerah, kepentingan negara dan kepentingan daerah, d,. kehilangan kewarganegaraannya, sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. melakukan tindak pidana sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. sebelum melaksanakan tugas, terlebih dahulu anggota badan pegawai mengucapkan sumpah janji dan dilantik oleh kepala daerah. www a \| bagian ketiga kepegawaian (lh kedudukan, gaji daratan tunjangan lainnya seria pensiun dari pegawai perusahaan daerah diatur dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian yang berlaku. direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah dengan persetujuan badan pengawas sesuai dengan ketentuan pokok pokok kepegawaian dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku. bab pertanggungjawaban dan tuntutan ganti rugi (ly) karyawan perusahaan daerah yangdisimpan dalam gudang atau ditempat penyimpanan yang khusus semata mata digunakan untuk kepentingan keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badar lembaga yang ditunjuk oleh kepala daerah. semua surat bukti atau surat surat lainnya yang menyangkut administrasi perusahaan daerah wajib disimpan ditempat perusahaan daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah, kecuali untuk keperluan kepentingan pemeriksaan, untuk sementara waktu dapat dipindahkan badan lembaga sebagaimana dimaksud pada semua karyawan perusahaan daerah, termasuk anggota direksi yang tidakkarena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugasnya yang diberikan kepadanya dengan langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai ketentuan tuntutan ganti rugi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. (d) pengaturan lebih lanjut mengenai badan atau lembaga lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh kepala daerah. bab xii tahun buku (dl) tahun buku perusahaan daerah berdasarkan tahun taklim. tiap tiap tahun buku, direksi wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas merasa dan perhitungan rugi laba yang disampaikan kepada kepala daerah melaluiuntuk mendapatkan pengesahan badan pengawasan. cara penilaian pos neraca dan perhitungan rugi laba dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada harus disebutkan. (d4) dalam jangka waktu (satu) bulan setelah menerima laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada kepala daerah melalui badan pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahanan itu dianggap telah disahkan. perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada kemudian disahkan oleh kepala daerah dalam pengesahan kepala daerah dan sekaligus penetapan penggunaan dan pembagian laba il)pembagian laba kepada pemegang saham biasa dan pemilik modal lainnya dalam perusahaan daerah ditetapkan sebagai berikut: pendapatan daerah (lima puluh lima persen): cadangan umum dan cadangan tujuan apa dua puluh persen: cc. sosial (lima persen: jasa produksi (lima persen): sumbangan dana pensiun (lima persen: direksi badan pengawas sebagai (sepuluh persen). penggunaan laba bersih untuk cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf bilamana telah dicapai tujuannya dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan keputusan direksi atas persetujuan kepala daerah melalui badan pengawas. cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana yang ditentukan pada ditentukan oleh kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari badan pengawas. penetapan pembagian laba bagi pemeran saham biasa dan pemilik modal lainnya dalam perusahaan daerah sebagaimana ditentukan pada ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham rups). bab xiv pembinaan dan pengawasan (lh) pembinaan terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh kepala daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dprd. dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada kepala daerah dibantu oleh sekertaris daerah kabupaten pulau morotai atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. il) dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan dan pengelolaan perusahan daerah, kepala daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan atas pengurusan, pengelolaan, pembinaan serta pertanggungjawaban perusahaan daerah, hasil pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada kepala daerah dan badan pengawas. akuntan negara berwenang melakukan danfatau pemeriksaan atas pengurusan, pengelolaan serta pertanggungjawaban perusahaan daerah. bab pembubaran dan likuidasi (lh) pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan rekomendasi dari panitia likuidasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. i2) kepada semua pegawai perusahaan daerah setelah likuidasi, segera diselesaikan hak haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. perusahaan daerah berkewajiban untuk menyelesaikan segala hak hak pegawainya paling lama (tiga) bulan setelah dilikuidasi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. semua kekayaan perusahaan daerah setelah likuidasi, dikembalikan kepada penguasaan langsung pemerintah daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban pemegang saham biasa dan pemilik modal lainnya. pertanggungjawaban likuidasi oleh panitia likuidasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan pembebasan tone indah tentang pembinaan ying telah diselesaikan. dalam pelaksanaan likuidasi, pemegang saham biasa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebutseptember bupati pulau morotai, rusli sibuk diundangkan morotai selatan pada tanggal oktober plt. sekretaris daerah kabur pulau morotai num. hdr salim arie selalu pembina utama madya merusahaan daerah kadipaten nilai menaati, il. umum. kabupaten pulau morotai adalah salah satu kabupaten yang paling terakhir dibentuk provinsi maluku utaramula dari keinginan atau aspirasi masyarakat pulau morotai untuk membentuk daerah otonom baru provinsi maluku utara tujuannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka kesejahteraan masyarakat pulau morotai. tahun kesatu sampai dengan tahun kedua kabupaten pulau morotai dalam melaksanakan pemerintahan masih dibiayai dengan dana hibah dari provinsi maluku utara maupun kabupaten halmahera utara sebagai kabupaten induk dengan tampa pad sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih belum maksimal. pada tahun ketiga tanah hiba untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan kabupaten pulau morotai dari provinsi maluku utara dihentikan kecuali dana hibah dari kabupaten halmahera utara berdasarkan undang undang nomor tahun dan setelah membentuk dewan perwakilan rakyat daerah dprd) pada tahun kedua, pemerintah kabupaten pulau morotai melaksanakan anjuran pendapatan dan belanja daerah secara normal dengan biaya yang berasal dari dana alokasi umum dau) sementara untuk pendapatan asli daerah pad masih sangat terbatas sehingga seluruh kegiatan pemerintahan masih mengharapkan anggaran dari dana alokasi umum. memasuki tahun ketiga pemerintah kabupaten pulau morotai membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan asli daerah dan selanjutnya untuk mendukung kegiatan investasi kabupaten pulau morotai, maka pemerintah daerah membentuk peraturan daerah tentang perusahaan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan potensi yang lebih cepat serta penciptaan lapangan kerja baru untuk menampung tenaga kerja yang belum bekerja. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pihak lain" yaitu pihak ketiga orang badan atau perusahaan lain lain yang mau bekerja sama dengan perusahaan daerah cukup jelas cukup jelas cukup jelas ita yang dimaksud dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat, stabilitas dan kemandirian daerah yaitu bidang usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah adalah bidang usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat atau yang menjadi mitra sedangkan stabilitas dan kemandirian dimaksudkan agar perusahaan daerah yang dapat menstabilkan persediaan bahan kebutuhan masyarakat maupun harga barang dipasaran dalam rangka kemandirian dalam mengurusaerah selaku pemegang saham prioritas yaitu bahwa kepala daerah selaku pemerintah daerah adalah pemegang saham yang dominan dalam perusahaan daerah tersebut sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam rapat umum pemegang saham tidak mendapatkan kata sepakat maka keputusan itu dikembalikan kepada kepala daerah yangselanjutnya dilaksanakan oleh pemegang saham. cukup jelas cukup jelas fasaltells cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten pulau morotai nomor
fan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro janji, menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih layak minum, maka dipandang perlu membentuk perusahaan daerah dibidang pengelolaan air minum, bahwa pembentukan perusahaan daerah sebagaimana maksud pada huruf keputusdam):, masa kerja dan ganti kerugian perusahaan,air minum tirtair minum tirta muaro jambi adalah perusahaan daerah yang kepemilikannya oleh pemerintah daerah:direktur adalah pimpinan tertinggi pada perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi: kepala bagian, seksi dan unit adalah satuan unit kerja struktural lingkungan perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi, pegawai kontrak adalah tenaga kontrak yang bekerja dam berdasarkan sistim kerja jangka pendek: bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan daerah ini dibentuk perusahaan daerah dibidang pengelolaan air minum dengan nama tirta muaro jambi yang disingkat dam tirta muaro jambi. perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada atas, berkedudukan mengerti dengan unit pelayanan tersebar seluruh kecamatan dalam kabupaten muaro jambi. secara organisatoris perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. bab iii susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi susunan organisasi perusahaan daerah air minum dam) adalah sebagai berikut badan pengawas, direktur, bagian administrasi dan keuangan membawahi seksi umum: seksi keuangan: seksi langganan, bagian teknik membawahi seksi perencanaan dan pemeliharaan teknik, seksi produksi, seksi distribusi: unit pelayanan: bagan struktur organisasi: logo. perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan, pendistribusian dan pengawasan mutu dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat syarat kesehatan kepada masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, perusahaan mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan air minum, penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih: pendistribusian air kepada pelanggan: pengawasan mutu air, perencanaan teknik, pemeliharaan teknik: pelaporan pengelolaan perusahaan secara periodik, penyelenggaraan tata usaha. bagian pertama direktur direktur mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, merumuskan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. bagian kedua bagian administrasi dan keuangan bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan bidang administrasi dan keuangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, bagian administrasi dan keuangan mempunyai fungsi pengelolaan tata usaha kantor: pengelolaan arsip: cc. pengelolaan keuangan: pengelolaan pelayanan langganan: penyusunan pelaporan, seksi umum seksi umum mempunyai tugas menyelenggarakan tugas tugas umum guna membantu kelancaran operasional perusahaan meliputi penyelenggaraan surat menyurat, pengolahan naskah dinas, perlengkapan dan logistik. seksi keuangan seksi keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan anggaran, penerimaan dan pengeluaran, penyusunan pelaporan keuangan perusahaan berdasarkan sistem akuntansi yang ditetapkan. seksi langganan seksi langganan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam rangka pemasangan sambungan, pencatatan data pemakaian air serta pelayanan informasi berkenaan dengan kebijakan perusahaan. bagian ketiga bagian teknik bagian teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan dibidang keteknikan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, bagian teknik mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknik, pemeliharaan teknik: pengelolaan produksi, pengelolaan pendistribusian air, pelaporan bidang teknik: seksi perencanaan dan pemeliharaan teknik seksi perencanaan dan pemeliharaan teknik mempunyai tugas menghimpun data dan merumuskan perencanaan teknik bidang pengelolaan, pengembangan pembangunan instalasi pengolahan air, mesin dan peralatan, jaringan pipa distribusi serta melakukan pemeliharaan teknik secara periodik. seksi produksi seksi produksi mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan air baku dan bahan bahan kimia yang diperlukan untuk proses produksi serta pengendalian mutu air. seksi distribusi seksi distribusi mempunyai tugas pengembangan jaringan distribusi serta pemeliharaan meter air. unit pelayanan unit pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab dan fungsi perusahaan daerah air minum dalam wilayah kerja tertentu. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit pelayanan mempunyai fungsi pelaksanaan proses produksi, pelaksanaan distribusi, pelayanan pelanggan: penyusunan laporan bulanan, pemeliharaan mesin, peralatan, instalasi pengolahan dan jaringan pipa distribusi. bab kepengurusan perusahaan daerah air minum kepengurusan perusahaan daerah air minum terdiri dari badan pengawas: direktur, kepala bagian, kepala seksi: kepala unit: badan pengawas perusahaan daerah air minum diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. direktur diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul badan pengawas. kepala bagian, seksi dan unit diangkat dan diberhentikan oleh direktur. badan pengawas dan direktur sebelum menjalankan tugasnya dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sebagai satuan usaha, direktur memimpin perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. direktur bertanggung jawab kepada badan pengawas dalam hal administratif fungsional dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada kepala daerah. badan pengawas bertanggung jawab kepada kepala daerah. bab direktur perusahaan daerah air minum dipimpin oleh satu orang direktur dibantu oleh kapal bagian dan unit, direktur diangkat oleh kepala daerah dari kalangan pegawai perusahaan sendiri, swasta atas usul badan pengawas, untuk dapat diangkat sebagai direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pendidikan sekurang kurangnya sarjana mempunyai pengalaman kerja minimal (tigperusahaan: pernah menduduki jabatan kepala bagian dan kepala unit dilingkungan perusahaan minimal tahun: pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum dalam atau luar negeri, batas usia diangkat pertama kali berumur paling tinggi (lima puluh dua) tahun: masa jabatan direktur untuk periode adalah (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah bila yang bersangkutan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. apabila jabatan direktur kosong badan pengawas dan kepala daerah segera menginventarisir pegawai perusahaan swasta yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai direktur. direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari kepala daerah melalui badan pengawas: memindahtangankan harta milik perusahaan: mengadakan investasi baru diluar anggaran yang telah disyahkan oleh badan pengawas, penyertaan modal dalam perusahaan lain. pelaksanaan dari huruf a,b,c,d dan harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dprd): dalam hal direktur tidak melaksanakan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam maka tindakan direktur tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. direktur: mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur: menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan kepala daerah dan dprd atas usulan dan sar atas persetujuan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. bab badan pengawas badan pengawas berjumlah maksimal (tiga) orang: badan pengawas terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan. pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah pejabat yang tugas dan fungsinya diperlukan untuk membina perusahaan daerah. perorangan sebagaimana dimaksud dalam adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan dam. masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud dalampersyaratan yang dimaksud dalam antara lain menguasai manajemen perusahaandapat diberhentikan oleh kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir apabila dianggap tidak cakap dan tidak mampu dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral atau merugikan perusahaan baik materiil maupun non materiil. masa jabatan anggota badan pengawas paling lama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk (satu) kali masa jabatan berikutnyaserta saran kepada kepala daerah sehingga perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat. kepada anggota badan pengawas diberikan honorarium setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut ketua (empat puluh) keseratus dari penghasilan direktur, sekretaris (tiga puluh lima) keseratus dari penghasilan direktur, anggota (tiga puluh) keseratus dari penghasilan direktur,:tur,tunjuk ddirektur yang diduga merugikan perusahaan. bab vii pemberhentian pengurus perusahaan dapat diberhentikan dengan alasan atas permintaan sendiri: telah mencapai umur paling tinggi (enam puluh) tahun' karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas, terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan moral. apabila anggota pengurus diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d,e dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan: yang melakukan pemeriksaan terhadap direktur adalah badan pengawas,,e dan kepala daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam direktur tersebut terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka badan pengawas dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada kapal daerah paling lama (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari badan pengawas kepala daerah harus sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai direktur, ( ). apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam terbukti anggota badan pengawas melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka kepala daerah paling lama (tujuh) hari kerja sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota badan pengawas.an diberikan pesangon. bab viii modal usaha neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dan fasia dari pemisahan perusahaan daerah air minum tirta batanghari. modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan. modal perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam dan ini dapat ditambah dari penyisihan sebahagian anggaran keuangan daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. asset asset yang diberikan pihak lain. surat surat berharga milik perusahaan daerah disimpan pada tempat yang aman dan menjadi tanggungjawab direktur. bab tahun buku dan anggaran perusahaan tahun buku perusahaan adalah tahun anggaran. anggaran selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh direktur mengajukan anggaran perusahaan untuk dimintakan saran dan pendapat dari badan pengawas. anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan dapat dimintakan pendapat dan saran dari badan pengawas sebelum dimintakan persetujuan kepala daerah. bab penggajian direktur, kepala bagian menerima gaji dan jasa produksi. gaji sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut direktur paling banyak (dua setengah) kali gaji tertinggi pegawai perusahaan, kepala bagian paling banyak (sembilan puluh keseratus) dari gaji direktur, gaji kepala bagian, kepala seksi unit dan staf pelaksana ditetapkan dengan keputusan direktur. gaji sebagaimana dimaksud dalam sudah termasuk tunjangan kesehatan. penetapan gaji direktur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. bab fasilitas kepada direktur diberikan fasilitas perumahan dinas atau uang sewa rumah sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan perusahaan. kepada direktur diberikan fasilitas kendaraan dinas. kepada badan pengawas, direktur dan pegawai diberikan uang jasa produksi setiap tahun sesuai dengan kemampuan perusahaan. bab xii pembubaran pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dalam peraturan daerah. pertanggungan jawaban likuidasi oleh likuidator sebagaimana yang dimaksud dalam dilakukan oleh kepala daerah. semua kekayaan perusahaan setelah dilikuidasi diambil alih oleh pemerintah daerah. dalam likuidasi, pemerintah daerah dan atau direkturyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. bab xiii kepegawaian formasi pegawai ditetapkan oleh direktur sesuai dengan kebutuhan perusahaan. pengisian formasi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah. penerimaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan. yang berwenang menerima, mengangkat dan memberhentikan pegawai adalah direktur setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kepala daerah. setiap warga negara indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar, diterima dan diangkat menjadi pegawai perusahaan setelah memenuhi persyaratan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada diatas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur. penerimaan pegawai diumumkan kepada masyarakat luas oleh direktur paling lama (satu) bulan sebelum penerimaan pegawai. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam harus memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran secara tertulis yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada direktur dengan disertai dilampirkan persyaratan yang diperlukan. surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dan surat lamarannya menjadi arsip perusahapanitia yang dibentuk oleh direktur. ujian meliputi tertulis: lisan: kesehatan. pelamar yang diterima, diangkat oleh direktur menjadi calon pegawai dengan masa percobaan paling lama (satu) tahun dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.yang diangkat menjadi pegawai penuh diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut berijazah sekolah dasar atau setarasetiap calon pegawai pada saat pengangkatannya menjadi pegawai penuh wajib membuat perjanjian kerja dengan perusahaan dan mengangkat sumpah janji pegawai menurut agama yang dianutnya. susunan kata sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: demi allah, saya bersumpah berjanjigawai serta senantiasa mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan saya sendiri,. sumpah janji pegawai sebagaimana dimaksud dalam diambil sumpahnya oleh direktur dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi. calon pegawai yang telah menjalani masa percobaan dan memenuhi syarat syarat penilaian diangkat menjadi pegawai penuh oleh direktur. syarat syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam meliputi kesetiaan: prestasi kerja, kerjasama, ketaatan: kejujuran, tanggung jawab, prakarsa, dan disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku. penilaian syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsung yang berwenang membuat daftar penilaian prestasi pegawai d.p calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur. dalam rangka kepentingan pekerjaan direktur dapat mengangkat pegawai kontrak yang jumlahnya akan diatur dengan keputusan direktur. pegawai sebagaimana dimaksud dalam diberikan gaji yang besarnya ditetapkan oleh direktur dan tidak diperkenankan menduduki jabatan. masa kontrak pegawai, sebagaimana dimaksud dalam paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak (tiga) kali perpanjangan masa kontrak sesuai dengan prestasi kerja, disiplin kerja dan kebutuhan. bab xiv kepangkatan dan jabatan jenjang kepangkatan dan golongan pegawai perusahaan adalahi.setiap pegawai yang memenuhi persyaratan berhak atas kenaikan pangkat. sistem kenaikan pangkat dilingkungan perusahaan terdiri dari kenaikan pangkat biasa:alam ditetapkan dengan surat keputusan direktur. periode kenaikan pangkat pegawai adalah januari dan juli setiap tahun. kenaikan pangkat biasa dapat diberikan kepada setiap pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dengan ketentuan telah (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur dp3 sekurang kurangnya bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir. kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai yang telah menduduki suatu jabatan setinggi tingginya adalah sebagai berikut: berijazah sekolah dasar atau yang setara sampai golongan ruang berijazah sekolah menengah pertama atau setara sampai golongan ruang berijazah sekolah menengah umum atau setara sampaiberijazah sampai dengan golongan berijazah sampai dengan golongandengan pangkat (satu) tingkat dibawah pangkat awal yang disyaratkan, telah tahun dalam jabatannya dan tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian pekerjaan dp3) seseorang sekurang kurangnya bernilai baik dalam (tahun terakhir). kenaikan pangkat pilihan diberikan maksimal (dua) kalmemenuhi ketentuan yang berlaku. kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dengan syarat: memiliki izin melanjutkan pendidikan dasar dari direktur: tersedianya formasi terhadap disiplin ilmu yang dimiliki. setiap pegawaitur: sekurang kurangnya telah (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya: setiap unsur penilaian pekerjaannya d.p3) bernilai amat baik selama (dua) tahun terakhiradalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila sekurang kurangnya telah (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya. penetapan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan (satu) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi secara anumerta. pengangkatan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal meninggalnya yang bersangkutan. persyaratan kepangkatan golongan pegawai untuk diangkat dalam jabatan lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut jabatan pangkat golongan permulaan tertinggi direktur kepala bagian kepala seksi kepala unitrmulaan. terhadap setiap pegawai sekali setahun dilakukan penilaian prestasi pegawai d.p3) oleh pejabat penilai. setiap akhir tahun dibuat daftar urut kepangkatan duk). daftar penilaian prestasi pegawai d.p3) dan daftar urut kepangkatan diatur dengan keputusan direktur. bab hak, penghasilan dan penghargaan calon pegawai atau pegawai tetap berhak memperoleh gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang syah, dan diberikan menurut golongan' ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkatnya. gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, cc. tunjangan tunjangan lainnya. besarnya gaji pokok dan tunjangan diatur dengan keputusan direktur atas persetujuan kepala daerah. calon pegawai diberi gaji sebesar (delapan puluh per seratus) dari gaji pokoknya. tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan isteri suami: tunjangan anak. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada suamilisteri yang mempunyai suami materi dan anak. apabila suami isteri pegawai bekerja pada salah satu instansi lembaga pemerintah, maka tunjangan keluarga diberikan kepada isteri suami yang memiliki pangkat golongan ruangan gaji yang lebih tinggi. besarnya tunjangan isteri suami ditetapkan dengan keputusan direktur. besarnya tunjangan untuk setiap anak ditetapkan dengan keputusan direktur, dengan ketentuan sebagai berikut jumlah anak sebanyak banyaknya (dua) orang:pernah kawin. batas umur sebagaimana dimaksud dalam dapat diperpanjang sampai mencapai umur (dua puluh limatunjangan tunjangan lainnya adalah sebagai berikut tunjangan jabatan: tunjangan pelaksana, tunjangan keahlian: tunjangan perumahan penggantian sewa rumah: tunjangan transport, tunjangan kesehatan: tunjangan sandang pangan. pemberian tunjangan dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kepangkatan, jabatan dan kemampuan keuangan perusahaan yang ditetapkan dengan keputusan direktur. pegawai dan keluarga yang menderita sakit, memperoleh bantuan pengobatan dan perawatan rumah sakit, klinik dan lain lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. keluarga sebagaimana dimaksud dalam adalah isteri suami dan anak kandung. besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan direktur. setiap pegawai diwajibkan untuk masuk program jamsostek. setiap pegawai berhak atas cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamillaksanaan dan ketentuan ketentuan yang berkenaan dengan cuti sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan direktur dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah direktur. setiap pegawai yang statusnya pegawai tetap berhak atas pensiun yang pelaksanaan dan ketentuan lainnya ditetapkan dengan keputusan direktur. pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud dalam berhak atas uang pensiun, yang besarnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. selain uang pensiun, pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari bantuan perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan keputusan direktur. kepada pegawai diberikan bantuan kematian, bencana alam dan kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan direktur. sumbangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan direktur setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah pegawai yang statusnya pegawai tetap memenuhi persyaratan setiap tahun sekali. pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan. bab xvi pensiun pegawai perusahaan daerah usia pensiun pegawai adalah (lima puluh enam) tahun. pegawai yang berhak menerima pensiun adalah pegawai tetap dengan masa kerja (lima belas) tahun. pensiun diberikan setiap bulan. besarnya uang pensiun yang diterima pegawai adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang dana pensiun. apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isterinya suaminya pegawai yang bersangkutan berhak menerima pensiun janda duda. apabila pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia yang tidak memiliki isteri atau suami yang terdaftar sebagaieri suami yang pada saat meninggal dunia. apabila pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan tidak mempunyai isteri suami lagi yang berhak menerima pensiun maka pensiun diberikan kepada anak anaknya yang syah. anak anak sebagaimana dimaksud ini dengan ketentuan sebagai berikut belum mencapai usia tahun: belum pernah menikah. pegawai memasuki masa pensiun diberikan penghargaan atas pengabdiannya sebagai berikut: pegawai yang pensiun dengan status pensiun normal dan memiliki masa kerja lebih dari tahun diberikan penghargaan (sepuluh) kali gaji bulan terkahir: pegawai yang pensiun dengan status normal dan memiliki masa kerja tahun diberikan penghargaan (enam) kali gaji bulan terakhir: cc. pegawai yang pensiun dengan status pensiun dipercepat dan memiliki masa kerja tahun diberikan penghargaan (lima) kali gaji bulan terakhir, pegawai yang status pensiun dipercepat dan memiliki masa kerja diberikan penghargaan (lima) kali gaji bulan terakhir, uang pensiun dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini sebagaimana tersebut pada huruf sampai dengan dibebankan pada perusahaan daerah air minum. pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak mendapatkan penghargaan dan uang pensiun. pegawai yang meninggal dunia kepada isteri suami anaknya diberikan uang duka berupa (tiga) bulan gaji yang diterima, uang pemakaman jenazah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direktursuai dengan program jamsostek. pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi gaji (lima puluh keseratus) sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan keputusan yang tetap. jika pegawai sebagaimana dimaksud dalam tidak bersalah dinyatakan dengan keputusan yang tetap, maka hak dan statusnya dikembalikan seperti semulatur setelah mendapat persetujuan kepala daerah. bab xvii ketentuan lain lain apabila terjadi perselisihan antara pegawai dengan perusahaannyelesaian perselisihan perburuhan daerah p4d). pajak penghasilan pegawai dibebankan pada perusahaan. untuk lebih meningkatkan pembinaan keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiakawanan, kepentingan pegawai dibentuk serikat pekerja perusahaan atau nama lainnya. dalam upaya menjaga netralitas pegawai dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang pengurus partai politik. oleh karena itu pegawai yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai. pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormaatau keputusan direktur atasmuaro jambi. perusahaan daerah tirta muaro jambi nomor tahun tanggal maret 5nnn badan pengawas administrasi teknik dan keuangan teknikpenjelasan umum diera otonomi dewasa ini, pemerintah daerah perlu lebih memfungsikan peran perusahaan perusahaan daerah wilayah kerjanya salah satunya yaitu perusahaan daerah air minum. sejalan dengan kebutuhan akan air bersih oleh masyarakat kabupaten muaro jambi maka pemerintah kabupaten muaro jambi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dengan cara membentuk kelembagaan perusahaan daerah air minum kabupaten muaro jambi dengan nama perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi. dengan terbentuknya kelembagaan perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi sebagaimana tersebut diatas, diharapkan meningkatnya kinerja fungsi pelayanan perusahaan daerah air minum tirta karo jambi untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih oleh masyarakatdakan perikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah yang sifatnya membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) harus mendapat persetujuan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd). jumlah maksimal keanggotaan badan pengawas daerah berjumlah tiga orang yaitu dari pejabat daerah adalah yang ditunjuk oleh bupati dari unsur pejabat pemerintah kabupaten muaro jambi yang ada kaitannya kerjanya dengan tugas dan fungsi perusahaan daerah air minum. dari perorangan adalah unsur swasta mantan pimpinan dam profesional dibidang dam. dari masyarakat adalah tokoh masyarakat, tua pengganti yangtidak cakap artinya badan pengawas yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas. tidak mampu artinya badan pengawas tersebut cakap akan tetapi karena beban tugasnya maka tidak dapat meluangkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai bad pegawai yang meninggal dunia baik akibat sakit maupun kecelakaan diberikan bantuan kematian yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direktur. cukup jelas cukup jelas pegawai yang masa kerjanya (lima belas) tahun dapat diberikan pensiun diperceada lampiran point bidang pekerjaan umum angka subbidang jasa konstruksi, salah satu kewenangan pemerintah provinsi adalah pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi bahwa hal tersebut sejalanyang mengamanatkan untuk membentuk sekretariat yang dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi konstruksi bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf dan huruf pada dinas cipta karya provinsi sumatera selatan perlu dibentuk bidang bina jasa konstruksi bahwa disamping itu terdapat beberapa penyebutan istilah jabatan struktural pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah serta dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera selatan yang kurang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. ri.nataan ruang dan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi bidang keciptakaryaan: pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang keciptakaryaan: pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup cipta karya kabupaten kota bidang keciptakaryaan,, pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan monitoring:jasa konstruksicipta karya, terdiri dari kepala dinas, sekretariat, membawahi subbagian keuangan: subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, subbagian umum dan kepegawaian. bidang tata ruang dan pengembangan perkotaan, membawahi seksi tata ruang provinsi dan perkotaan, seksi tata ruang kawasan: seksi pemantauan dokumentasi tata ruang. bidang tata perumahan dan bangunan, membawahihi seksi air minum: seksi pengembangan penyehatan lingkungan, seksi pengembangan prasarana. bidang bina jasa konstruksi, membawahi seksi pelayanan administrasi jasa konstruksi: seksi bina usaha jasa konstruksi: seksi bina penyelenggaraan jasa konstruksi. unit pelaksana teknis dinas utd) h,, kelompok, pahatan, fimpgsinnal. bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum cipta kar, pelaksanaan proses pembinaan urusan sekretariat dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, fu.keuangan, subbagian umum, humas dan kepegawaian, subbagian perencanaan. bidang pengembangan dan kelembagaan, membawahi seksi kelembagaan koperasi, seksi kelembagaan usaha kecil dan menengah: seksi pengkajian dan restrukturisasi. bidang koperasi, membawahi seksi sarana dan, prasarana, seksi produksi,masaran dan promosi, seksi teknologi sarana dan prasarana. bidang fasilitasi pembiayaan, membawahi seksi fasilitakelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas,daya mineral dan air tanah:, dan,vitas gunung api, pelaksanaan konservasi energi dan pemanfaatan air tanah, bahan galian serta melaksanakan pengembangan energi listrik dan migas: pengelolaan pajak iuran tetap, royalti dan atau retribusi bidang pertambanganelolaan dukungan teknis, administrasi: sekretariat, membawahi subbagian umum, hukum dan kepegawaian: subbagian keuangan: subbagian perencanaan. bidang geologi, membawahi seksi geologi umum, vulkanologi dan sumberdaya mineral: seksi air tanah dan pengembangan wilayah: seksi promosi dan investasi. bidang pertambangan umum, membawahi seksi pengusahaan: seksi teknik dan lingkungan, seksi penerimaan. bidang listrik dan pemanfaatan energi, membawahi seksi ketenagalistrikan, seksi listrik pedesaan: seksi energi baru dan terbarukan. bidang minyak dan gas bumi, membawahi seksi hulu minyak dan gas, seksi hilir minyak dan gas: seksi jasa penunjang minyak dan gas. unit pelaksana teknis dinas utd) lain 23x long om zgu z25 pk00 s52:z una usu yo: a25 ata cus lte il, (jazz los zer nx bai mna (ag tea &z sas tit di1s mos (az (asas su \|\|oss xaz . mete fr50 oxg uh: il. lg53 sea ar: luy bag aza wiz kep pen benar pag jun s & 5unsur &s gsu nu9 tt5 \|la0z (loss gxz pen \|z$ \|a2 ia, nor, cri$ \|\|2z0 ida (sz3 isz3 inez w x eat ar. ss99 cons wwd0xg zz am, peng aga tara osn \|last ara lama peg kamen : lla isx pad cad ssh xx. nag ss? ss3 1x35 dau uzz ocl ling uyz si, kemamoonamenead
r3walikota palopo, menimbang bahwa peredaran minuman beralkohol kota palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian, bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat, bahwa peraturan daerah kota palopo nomor tahun tentang larangan peredaran minuman beralkohol dan pengawasannya tidak sesuai dengan ketentuanmakperdagangan, peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor dag per tentang pengadaan, pengedaran danbeserta perangkat daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, walikota adalah walikota palopopalopominuman beralkohol pabrikan adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara pabrikasi dan dikemas dalam kemasan dan merk tertentu. minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara sederhana tradisional dan tidak dikemas secara khusus dan tidak diberi merk label tertentu. izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peredaran minuman beralkohol, pengawasan minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, pengendalian minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan jumlah peredaran minuman beralkohol pengedaran minuman beralkohol, adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan dalam wilayah kota palopojualan langsung minuman beralkohol adalah kegiatan orang pribadi dankan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha,restoran, pub, bar dan kafe adalah sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan kepariwisataan, kawasan khusus, adalah suatu kawasan yang mempunyai batas batas tertentu dan ditentukan oleh walikota,b jenis dan kadar minuman beralkohol berdasarkan proses pengolahan dan cara penjelasannya, minuman beralkohol dibedakan menjadi jenis yaitu: minuman beralkohol hasil pabrikasi, minuman beralkohol hasil pengolahan tradisional. berdasarkan kadar kandungan ethanolnya, minuman beralkohol dikategorikan menjadi golongan yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (c2h50h) diatas (nol persen) sampai dengan 5y6 (lima persen) golongan yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (c2h50h) lebih dari (lima persen) sampai dengan (dua puluh persen) golongan yaitu minuman yang mengandung walikota atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan jenis dan nama merek minuman beralkohol hasil pabrikasi yang tidak dapat diedarkan daerah kota palopowalikota danapat diperbaharui sejalan dengan perubahan jenis dan nama merek minuman beralkohol yang diproduksi. bab iii izin peredaran minuman beralkohol setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin izin sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan peraturan walikota. bab pengawasan peredaran minuman beralkohol setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali pada hotel, restoran, bar pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh walikota. penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya diizinkan pada tempat tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh walikota, minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dikonsumsi pada tempat tempat penjualan langsung dan waktu waktu tertentu yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk, penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada dan tidak boleh membuat keributan dan mengganggu lingkungan sekitar, khusus pada acara acara tertentu, dapat mengkonsumsi minuman beralkohol diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan setelah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. pengelola hotel, restoran, pub, bar dan kafe dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi luar kawasan dan atau diluar tempat pengelolaannya masing masing. pengelola sebagaimana dimaksud pada hanya dapat menjual langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi kepada tamu atau pengunjung apabila dikonsumsi ditempat itu. pengecekan minuman beralkohol golongan oleh pengecer hanya boleh dilakukan toko swalayan dan ditempatkan pada tempat tertentu yang tidak setiap orang mudah melihatnya. pengecekan minuman beralkohol golongan dan hanya boleh dilakukan toko bebas bea tbb) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol. penjual langsung dan pengecer tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang belum berumur tahun. tempat tempat mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya. radius dan atau jarak tempat penjualan minuman beralkoholzin hak pengelola hotel, restoran, bar, pub, cafe dan atau kawasan khusus serta tempat tempat tertentu yang telah memperoleh izin menjual minuman beralkohol berhak a.mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. melarang pembeli yang belum berumur tahun untuk memasuki hotel, restoran, kafe, bar, pub atau kawasan khusus dan tempat tempat tertentu tersebut hanya dengan maksud untuk meminum minuman beralkohol. membatasi pemberian minuman beralkohol apabila yang meminum terlihat tanda tanda akan mabuk. kewajiban pengelola hotel, restoran, bar, pub dan cafe dan atau kawasan khusus dan tempat tempat tertentu yang telah memperoleh izin menjual minuman beralkohol berkewajiban melakukan pengamanan untuk kepentingan usahanya. memiliki izin izin sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku. membayar pajak dan retribusi yang berkaitan dengan usahanya kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. khusus pengelola minuman beralkohol hasil pabrikasi membuat daftar jenis minuman beralkohol yang edaran dan cantumkan dalam daftar menu minuman. melaporkan jenis dan nama merk minuman beralkohol yang edaran kepada walikota melalui pejabat yang ditunjuk. setiap orang atau badan yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan peredaran minuman beralkohol, wajib memiliki izin tersendiri untuk masing masing tempat yang baru. bab pembinaanota wajib mengadakan penertiban secara terprogram dan berkelanjutan. untuk melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada pemerintah membentuk tim terpadu yang dapat terdiri atas unsur polri, tni, polisi pamong praja, dinas kesehatan: dinas koperasi perindustrian dan perdagangan, bagian hukum, tokoh tokoh agama dan tokoh tokoh adat, tim sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan perda. pemerintah daerah menganggarkan dalam apbd untuk biaya operasional tim terpadu. dinas kesehatan ditunjuk dan bertanggung. pembinaan terhadap pengelola hotel, restoran, pub dan cafe yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada serta kawasan khusus sebagaimana dimaksud rehabilitasi terhadap korban pecandu. dalam rangka pembinaan, oleh dinas kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan keputusan walikota. pembinaan sebagaimana dimaksud pada melibatkan unsur unsur terkait. bab vii larangan bagi pegawai negeri sipil yang berdomisili atau bekerja kota palopo, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. dikecualikan dari ketentuan pada bagi mereka yang menjalankan tugas kedinasan, kepentingan penelitian atau untuk melakukan kepentingan acara acara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalamundang undangan yang lain. penerapan ketentuan terhadap pegawai negeri sipilbab viii ketentuan peralihan bagi setiap orang atau badan yang selama ini mengedarkan atau menjual minuman beralkohol selain yang dimaksud dalam dan segera menghentikan usahanya selambat lambatnya (enamtertulis yang bersifat persuasif untuk menghentikan usahanya secara sukakotayang berlaku. bab ketentuan pidana terhadap pengedar dan atau penjual minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan dan denda. pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat (tiga) bulan kurungan dan paling lama (enam) bulan kurungan dselain sanksi sebagaimana dimaksud pada kepada pengedar atau penjual sebagaimana dimaksud dalam dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahanyidik sebagaimana dimaksud pada diberi kewenanganrangan peredaran minuman beralkohol dan pengawasannyamei walikota palopo, ttd tenriadjeng diundangkan palopo pada tanggal meipenjelasan umum minuman beralkohol sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan moral. kandungan alkohol dalamnya, jika diminum dalam jumlah yang banyak dan terus menerus dapat beresiko pada hilangnya kesadaran seseorang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk. secara sosial, efek dari minuman beralkohol sering dan banyak dijumpai. dalam beberapa kasus kejahatan yang terjadi, sering dijumpai bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan karena yang bersangkutan bawah pengaruh minuman beralkohol. selama ini, pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol kota palopo telah diatur dalam peraturan daerah kota palopo nomor tahun namun dalam perkembangannya masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang minuman keras tradisional (ball) serta pengaturan mengenai jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin dari lokasi kantor, sekolah dan tempat tempat ibadah. begitupun dengan judul peraturan daerah dimaksud yang terdapat kata larangan sementara sisi lain kandungan bab, maupun dari perda tersebut justru tidak melarang, sehingga banyak kalangan menilai bahwa peraturan daerah ini sangat kontroversial karena hal tersebut. peraturan daerah sebagai salah satu sumber hukum daerah yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas pengaturan dan pengendalian suatu hal yang dipandang perlu dilakukan, sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan efeknya baik dari segi kesehatan maupun moral bangsa, maka perlu meninjau kembali peraturan daerah nomor tahun tentang larangan peredaran minuman beralkohol dan pengawasannya dengan mengatur kembali tentang peredaran minuman beralkohol dan pengawasannya. dengan lahirnya peraturan daerah ini, diharapkan nantinya peredaran minuman beralkohol serta dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalisir, sehingga asas fungsional, asas kepastian hukum, dan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. ii. penjelasan demi cukup jelas s d cukup jelas yang termasuk acara acara tertentu seperti pesta adat, acara kedukaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang mensyaratkan adanya minuman beralkohol untuk keperluan ritual dengan jumlah yang terbatas. s d cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota palopo tahun nomor
daerah, dewan perwakilan rakyat daerah kota bersama walikota telah menyempurnakan rancangan..x5sebagaimana telah diubah terakhir kalbardua rah, peraturan daerah kotaapviota palembang, diundangkan palembang tana putra pada tanggal sekretaris daerah lawan segmen. msi mal baran lam ana
jai walikota makassar peraturan daerah kota makasskassarota makassar tentang bantuan keuanganmakassar, walikota adalah walikota makassar, dewan perwakilan rakyat daerah yang disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota makassar kantor kesatuan bangsa adalah kantor kesatuan bangsa kota makassar: komisi pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum kota makassarmakassar: dewan pimpinan pusat partai politik yang selanjutnya disebut dpp atausejenis yang telah terdaftar departemen hukum dan hak asasi manusia, dewan pimpinan daerah partai politik yang selanjutnya disebut dpd atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik tingkat kota makassarbantuan keuangan selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota makassar kepada partai politik yang mendapatkan kursi dewan perwakilan rakyat daerah kota makassar. bab pemberian bantuan keuangan bantuan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd hasil pemilihan umum tahun untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan secretariat partai politik: bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap tahun anggaran dan ditetapkan dalam apbd. bab iii bantuan keuangan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar rp. sembilan belas juta rupiah) setiap kursi pertahun bab pengajuan bantuan keuangan pengajuan bantuan kepada walikota disampaikan secara tertulis oleh dpd partai politik yang ditandatangani ketua dan sekretaris dengan menggunakan kepala surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan surat keputusan dpd partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan dpdomor wajib pajak yang dilegalisir pejabat berwenang,atau sekretaris dpd diatas kertas bermaterai dengan menggunakan kepala surat partai politik: lampiran tersebut pada huruf a,b,c dan dibuat dalam rangkap (dua). surat pengajuan sebagaimana dimaksud temuannya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum daerah dan kepala kantor kesatuan bangsa. bab penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasiota makassardaerah: tim peneliti sebagaimana dimaksud pada diketahui kepala kantor kesatuan bangsa dan anggotanya terdiri dari unsur komisi pemilihan umum daerah dan instansi daerah terkait: pembentukan tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota,, format, penandatangan, biaya penelitian dan pemeriksaan dibebankan pada apbd. bab penyerahan bantuan penyerahan bantuan dilaksanakan oleh kepala kantor kesatuan bangsa atas nama walikota kepada bendahara dpd dan disaksikan oleh ketua dpd dengan harus memenuhi: surat tanda terima uang bantuan berupa kwitansi yang ditandatangani diatas materai dan dicap oleh ketua dan bendahara dpd disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran dan pemegang kas,, ketua dan bendahara dpd sebagai pihak kedua:. bab vii laporan penggunaan bantuan keuangan laporan penggunaan bantuan disampaikan oleh pengurus dpd kepada walikota melaui kepala kantor kesatuan bangsa, laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setelah terlebih dahulu diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bpk) dan temuannya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum. bentuk laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka segala ketentuan terdahul file perda parpol propinsi hk lampiranan . jj. tanggal .jjj. bulan teresesaeeee tahun . o)' tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi yang dibentuk berdasarkan keputusan walikota makassar.j tim menyatakan bahwa partai politik teejuk rpsnnananenanannetke ketua (ba aanananannannka la) di. nnenananenekekeeee sekretaris (ba aanananannannka la) nananananananenll anggota (ena nananannananaannnn) enananananaanananeaaae anggota (ena nananannananaannnn) hd. ananananaanalanll anggota (ena nananannananaannnn) nnnenannanananlnl anggota (ena nananannananaannnn) ananananaanananea anggota (ena nananannananaannnn) wakil walikota makassar, herry iskandar lampiran ii:meus tanggal . bulan tee. tahun . yang bertanda tangan dibawah ini walikota makassar selanjutnya disebut pihak pertama. ketua dan bendahara dpd partai . jj.mjpartai penekanan sejumlah rp. . dan pihak pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari kas daerah kota makassar melalui rekening bank partai politik . berita acara serah terima dinyatakan sah setelah cop spm giro bak dari kas daerah propinsi sulawesi selatan diterima oleh dpd partai yang bersangkutan. pihak kedua pihak pertama dpd partai . jco. an. walikota makassar ketua kepala kantor kesatuan bangsa bendahara wakil walikota makassar herry iskandar lampiran iii: peraturan daerah kota makassar nomor tahun tanggal oktober kop surat partai politi. bln . thn. nama partai politik npp nomor rekening alamat jumlah kursi jumlah dana rp. satu, .i.o kepada yth. walikota makassar makassarterbilang bendahara ketua telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan wakil walikota makassar herry iskandar

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.