text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
sha peraturan daerah kabupaten tanggamustermasukpenyediaan dan atau penyediaan kakusberdasarkan keputusan kepala daertugas adalah petugas pelaksana yang secara langsung mengoperasikan mobil tinja dalam rangka penyediaan kakus jamban dan pembuangannyanyediaan dan atau penyediaan kakus yang disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. water closet selanjutnya disingkatyhitung berdasarkan volume hasil penyediaan dan fasilitaspenyediaan dan atau penyediaan kakus yang diberikan berdasarkan klasifikasi sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyediaan pengerukan. klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ini terdiri dari klasifikasi yaitu yang berfungsi sosial seperti rumah ibadah, panti panti sosial, rumah yatim piatu dan sejenisnya. klasifikasi yaitu rumah tinggal atau tempat tinggal. klasifikasi yaitu yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti sekolah, rumah sakit pemerintah, puskesmas, asrama dan sejenisnya. klasifikasi yaitu yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti umum terminal, pusat pertokoan dan lain lain. klasifikasi yaitu yang digunakankakus untuk masing masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikutapabilapenyediaan dan atau penyediaan kakus diberikan. bab masa retribusi dan saat retribusi terutang masa retribusi adalah jangka waktu dari penggunaan pelayanan penyediaan kakus yang diberikan setiap (satu) kali memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus dari pemerintah daerahditetapkan sebesar (lima persen) danerutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan stdyediaan dan atau penyediaan kakus, sebagaimana dimaksud dalam undang undang hukum acara pidana yang berlaku. penyidikan bidang retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus sebagaimana dimaksud dalam adalah pejabat pegawai negeri sipil yang tertentu dinyediaan dan atau penyediaan kakusnyediaan dan atau penyediaan kakus,)nyediaan dan atau penyediaan kakus,)nyediaan dan atau penyediaan kakunyediaan dan atau penyediaan kakuyediaan dan atau penyediaan kakueknis pelaksanaannyasalin: bahwa retribusikesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten batang hari. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten batang hari unit pelayanan kesehatan dasar adalah puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes, dan bidan desa. pejabat . jopelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes dan bidan desa. puskesmas adalah semua puskesmas kabupaten batang hari. puskesmas pembantu adalah semua puskesmas pembantu kabupaten batang hari. bidan desa adalah bidan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan didesa yang disediakan oleh pemerintah daeryang jauh dari sarana pelayanan yang ada. kepala puskesmas adalah semua kepala puskesmas kabupaten batang hari. pihak penjamin adalah penyelenggara program jaminan kesehatan kepada masyarakat yang menjamin pembayaran retribusi melalui klaim dapat berupa badan lembaga instansi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka pemeriksaan,diberikan kepadaskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes dan bidan desatatruadalah pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes dan bidan desa yang melakukan rawat jalan pertama dalam dan luar gedung meliputi pelayanan pelayanan tindakan medis sederhana (pemasangan infus, kateter dan oksigen), laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin), pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal gigi), pelayanan gawat darurat pertolongan persalinan normal dan dengan penyulut pelayanan pengobatan dan perawatan luka tindakan operasi kecil dan sirkus sisi, obat dan alat kontrasepsi, dan pelayanan rawat inap. pelayanan . jjj. pelayanan pelayanan lain meliputi pelayanan ambulance, pelayanan luar jam dinas, dan pelayanan kesehatan oleh pihak ketiga (perusahaandapatkan pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan bidan didesa. bab iii golongan retribusi retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan jaring. juditetapkan sebagai berikut swwmaaas pelayanan kesehatan dasar jenis pelayanan rawat jalan dan rawat inap non tindakan terdiri dari pemeriksaan kesehatan dengan atau kir rp. dokter kunjungan pengobatan (terapi) kunjungan rp. rawat inap, terdiri dari biaya rawat inap tanpa makan minum rp. puskesmas hari. visit dan konsultasi hari rp. asuhan keperawatan hari rp. tindakan luka jahit rp. luka jahit rp. khitanan sircumsisi pria rp. tindik daun telinga rp. perawatan luka rp. pengangkatan tumor jinak rp. incisa abses rp. ekstraksi kuku rp. ekstraksi segmen spelling rp. ekstraksi corpus alienus rp. bilas lambung rp. pemasangan pencabutan infus rp. pemasangan pencabutan kateter rp. pemasangan pencabutan ngt rp. pemasangan pencabutan implant rp. pemasangan pencabutan iud rp. visum repertum visum luar rp. persalinan persalinan normal rp. persalinan dengan penyulut rp. manual placenta rp. persalinan yang ditolong bidan desa anc#pnc) rp. laboratorium . jenis pelayanan tarif laboratorium pemeriksaan darah rutin rp. pemeriksaan gula darah rp. pemeriksaan urine rutin rp. pemeriksaan golongan darah rp. pemeriksaan tes kehamilan rp. pemeriksaan faces rp. pemeriksaan ultra monografi usg) rp. pelayanan gigi atraksi gigi normal per gigi rp. atraksi gigi sulit (tetap) per gigi rp. filling tambalan gigi sementara) rp. pengobatan syaraf gigi rp. filling (tambal gigi tetap) rp. insist abses (intra oral) rp. pembersihan karang gigi orang rp. pelayanan jenazah perawatan rp. visum luar rp. pemakaian gas oksigen medik (per liter) rp. penggunaan puskesmas keliling ambulance) rujukan pemulangan jenazah rp. ,kesehatan dilaksanakan. bab vip letak bab vii tata cara pemungutgantugas pelayanan kesehatan yang ditunjuk. retribusi yang telah diterima puskesmas disetorkan bendahara penerimaan puskesmas dalam waktu jam. retribusi yang telah diterima oleh puskesmas dan jaringannya, diterima oleh bendahara penerimaan puskesmas selambat lambatnya (satu) bulan. retribusi yang diterima oleh bendahara penerimaan dinas kesehatan disetor kas daerah selambat lambatnya jam. untuk pasien yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. hasil retribusi pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan disetor kas daerah sebagai pendapatan asli daerah pad). retribusi yang disetor kas daerah sebagaimana dimaksud pada dikembalikan sebesar untuk jasa pelayanan puskesmas dan jaringannyaejenak bab pengurangan keringanan retribusi bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusibagi pasien yang memiliki kartu jamkesmas jamkesda atau surat keterangan keabsahan peserta harus menyerahkan kartu jamkesmas jamkesda atau surat keterangan keabsahan peserta selambat lambatnya jam setelah pasien dirawatpuskesmas. jjjumum dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat puskesmas dalampuskesmasretribusi pelayanan kesehatan puskesmas dalam demikian kenaikan tarif puskesmas kabupaten batang hari ini tetap memperhatikan fungsi sosial puskesmas. adanya subsidi silang dalam arti yang mampu membantu yang lemah. peningkatan pelayanan puskesmas kabupaten batang hariio. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
ding kementerian keuangan. dana bagi hasil. sda. minyak2. (dua triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut: dan alokasi dbh sda pertambangannanggroe aceh hee provinsi bagian provinsi tambahan dalam rangkahokseumawe kab. nagan raya provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah provinsi kab. langkat |. provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah |. |. . |. |. |. te provinsi kab. pelalawan kab. rokan hulu kab. siak kepulauan provinsi kab. lingga men |. provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah provinsi kab. sarolangun kab. tanjung jabung timur kab. tebo provinsi kab. ogan komering ulu kota pagar alam kota lubuk linggau provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah provinsi |. kab. bangka barat |. provinsi seok3i21s| . | . | . | |. | kab. tanggamus . | kab. way kanan kota bandar lampung . | provinsi assess8259| provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah kab. cirebon kab. indramayu |kab. karawang provinsi provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah tan provinsi sa7ossaso| kab. gresik kab. jombang kab. kediri provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah kota madiun provinsi . | . | . | . | kab. kota baru . | . | kab. tanah laut kab. tapin . | . | provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah kab. balangan kab. tanah bumbu kalimantan timur peran cag s8086ir kota balikpapan kab. penajam paser utara papua barat kab. sorong kab. manokwari kab. fak fak kab. sorong selatan kab. raja ampat provinsi kabupaten kota minyak bumi gas bumi jumlah kab. teluk bintuni kab. teluk wondama total nasional menteri keuangan republik indonesia, agus martowardojo |
lama kementerian keuangan. surat berharga syariah negaradiatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. belum memuat ketentuan yang memungkinkan penjualan surat berharga syariah negara melalui metode lelang surat berharga syariah negara tambahan atau green shoe option, bahwa pengaturan mengenai metode lelang surat berharga syariah negara tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan pasar surat berharga syariah negara dan mendorong pasar keuangan syariah pada um,turn), dalam hal lelang dengan imbalan berupa kupon:bab ketentuan dan persyaratan lelang yang memuat paling kurang nama peserta lelang, waktu pelaksanaan lelang sbs, jumlah indikatif sbs yang ditawarkan, jangka waktu sbs, tanggal penerbitan, tanggal setelan, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang dan waktu pengumuman hasil lelang sbs kepada peserta lelang dan atau lps melalui sistem lelang sbs, melaksanakan lelang sbs, cc.setiap pihak dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang sbs. pembelian sbs secara lelang pasar perdana oleh pihak selain bank indonesia dan lps dilakukan melalui peserta lelang. bank indonesia dapat membeli sbs pasar perdana hanya untuk sbs jangka pendek. pembelian sbs jangka pendek oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada hanya untuk dan atas nama bank indonesia sendiri. lps dapat membeli sbs pasar perdana untuk sbs jangka pendek maupun sbs jangka panjang. pembelian sbs oleh lps sebagaimana dimaksud pada hanya untuk dan atas nama lps sendiri. bank dan perusahaan efekuntuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai peserta lelang. persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan surat direktur jenderal pengelolaan utang atas nama menteri. bank dan perusahaan efek yang telah menjadi dealer utama sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan mengenai sistem dealer utama dapat mengikuti lelang dengandengan melampirkan surat penunjukan sebagai dealer utama. banyang berwenang: memenuhi persyaratan kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan peraturan bank indonesia, dan cc. menjadi peserta bank indonesia scripless securities settlement system bi sss). perusahaan efebidang pasar modal sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, memenuhi modal kerja bersih disesuaikan minimal rata rata harian selama satu bulan terakhir sebesar rp200. (dua ratus miliar rupiah): cc. menjadi peserta bi sss. peserta lelang harus menyampaikan penawaran pembelian pada setiap lelang sbs. (l) peserta lelang yang tidak menyampaikan penawaran pembelian pada setiap lelang sbs sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan surat peringatan. menteri berwenang mencabut penunjukan peserta lelang dalam hal. surat peringatan dan pencabutan penunjukan peserta lelang ditetapkan dengan surat direktur jenderal pengelolaan utang atas nama menteri. peserta lelang yang telah dicabut penunjukannya sebagai peserta lelang sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan kembali menjadi peserta lelang setelah (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat pencabutan. bab iii pelaksanaan lelang bagian pertama penetapan rencana lelang (l)yang paling kurang memuat kompetitif untuk sbs yang akan ditawarkan, serta barang milik negara bmn) atau obyek pembiayaan sbs yang akan digunakan sebagai aset sbs. penetapan rencana lelang sbs tambahan dilakukan pada saat penetapan hasil lelang sbs yang paling kurang memuat waktu pelaksanaan lelang sbs tambahan, jangka waktu sbs dan imbal hasil sebagai dasar perhitungan harga sbs yang ditawarkan dalam lelang sbs tambahan, sertautang atas nama menteri. (l) pengumuman rencana lelang sbs dilakukan paling lambat (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang sbs. pengumuman rencana lelang sbs tambahan dilakukan setelah penetapan lelang sbs. pelaksanaan lelang sbs tambahan sebagaimana dimaksud dalam: mekanisme pembentukan harga price discovery): dan atau pembentukan seri benchmark (benchmark series). (l) pelaksanaan lelang sbs tambahan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam: jumlah penawaran pembelian untuk suatu seri sbs dalam lelang sbs memenuhi separuh atau lebih dari target indikatif penerbitan, dan jumlah penawaran pembelian untuk seri sbs sebagaimana dimaksud pada huruf yang dapat dimenangkan dan atau memenuhi harga acuan (owner's estimate) kurang dari separuh jumlah penawaran pembeli separuh atau lebih penawaran pembelian atas suatu seri sbs yang akan dipersiapkan untuk menjadi seri benchmark surat berharga negara tidak dapat dimenangkan dan atau tidak memenuhi harga acuantode harga beragam atau denganharga rata rata tertimbang hasil lelang penawaran pembelian kompetitif. (dl)dan atau melalui peserta lelang lainmenteri menetapkan hasil lelang sbs yang meliputi nilai nominal sbs yang dimenangkan serta tingkat imbalan dan atau diskonto, termasuk jenis dan nilai aset sbs, pada tanggal pelaksanaan lelang sbs. penetapan hasil lelang sbs sebagaimana dimaksud pada berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian lelang sbs yang masuk. penetapan hasil lelang sbs didasarkan atas pertimbangan antara lain harga, waktu pengajuan penawaran pembelian, volume, dan pengelolaan risiko utang. penetapan hal halsebagaimana dimaksud dalam kepada peserta lelang dan atau lps pada hari pelaksanaan lelang sbs, paling kurang meliputi nama pemenang, nilai nominal, serta tingkat imbalan dan atau diskonto. bagian ketiga pelaksanaan lelang sbs tambahan lelang sbs tambahan hanya dapat diikuti oleh bank indonesia, lps: dan atau cc. peserta lelang,bank indonesia, lps dan atau peserta lelang sepenawaran pembelian dalam lelang sbs tambahan untuk sbs jangka pendek hanya dapat diikuti oleh bank indonesia. dalam pelaksanaan lelang sbs tambahan, agen lelang sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut: mengumumkan rencana lelang sbs tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah yang memuat paling kurang nama peserta lelang sbs tambahan, waktu pelaksanaan lelang sbs tambahan, seri sbs dan imbal hasil sebagai dasar perhitungan harga sbs yang akan ditawarkan kepada peserta lelang dan atau lps melalui sistem lelang: menerima penawaran pembelian dari pihak sebagaimana dimaksud dalam yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang sbs tambahan, cc. menyampaikan data penawaran pembelian lelang sbs tambahantambahanmelalui sistem lelang(weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dimenangkan dalam lelang sbs. menteri dapat menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian yang masuk dalam lelang sbs tambahan. menteri menetapkan hasil lelang sbs tambahan yang meliputi nilai nominal sbs yang dimenangkan, nama pemenang, dan rincian hasil penjatahan, termasuk jenis dan nilai aset sbs, pada tanggal pelaksanaan lelang sbs tambahan. penetapan hasil lelang sbs tambahan didasarkan atas pertimbangan, antara lain volume penawaran pembelian, kebutuhan pembiayaan apbn, dan pengelolaan risiko utang. penerimaan dan penetaptambahan sebagaimana dimaksud dalampada hari pelaksanaan lelang sbs tambahan, paling kurang meliputi nama pemenang dan nilai nominalantara lain: dokumen transaksi aset sbs, perjanjian perwaliamanatan, cc. ketentuan dan syarat (terms and conditions) sbs, dan ataumnsetelan sbs jangka panjang dilakukan paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang setelan sbs jangka pendek dilakukan paling lambat (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang setelan dalam rangka lelang sbs tambahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan setelan lelang sbs sebagaimana dimaksud dalam setelan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setelan lelang sbs. perhitungan harga setelan per unit sbsperhitungan harga setelan sbs jangka pendek dengan imbalan berupa diskontojangka waktu sbs dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya (actual per actual)(accused return) menggunakan basis jumlah hari sebenarnya. peserta lelang bertanggung jawab terhadap setelan seluruh penawaran pembelian masing masing yang dinyatakan menang pada tanggal setelan. peserta lelang yang penawaran pembeliannya telah diterima oleh pemerintah, dinyatakan batal dalam hal tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal setelanterhadap setiap pembatalan transaksi lelang sbs sebagaimana dimaksud pada peserta lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang sbs sebanyak (tiga) kali berturut turut. ketentuanbawah ini: nama jabatan alamat sehubungan dengan surat permohonan kami mot: . tanggal . jj. uu, hal penetapan jatuh tempo pembayaran dividen pt. seen. tahun ., dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan, yaitu: risalah rups dan atau nobulan rups bagi persero dan perseroan terbatas lainnya, dan surat penetapan dividen oleh menteri badan usaha milik negara bagi perum, laporan keuangan united, realisasi dan proyeksi arus kas tahun berjalan, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan, benar adanya.surat ketetapan jatuh tempo yang telah diterbitkan oleh direktur jenderal anggaran, dan bersedia membayar seluruh kewajiban dividen berikut denda keterlambatan sebesar (dua persen) per bulan, terhitung dari saat jatuh tempo yaitu paling lambat (satu) bulan setelah rups. demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. uu, tanggal. yang membuat pernyataan direksi, materai rp6000, nama lengkapcontoh perhitungan sanksi administrasi jatuh tempo pembayaran dividen tanggal juli, jumlah kewajiban dividen yang harus dibayar sebesar rp400. (empat ratus miliar rupiah) mengajukan jadwal sebagai berikut: pembayaran pertama tanggal juli sebesar (dua puluh lima persen) dari kewajiban dividen yakni sebesar rp100. (seratus miliar rupiah). sisa waktu pembayaran kewajiban dividen bulan sampai dengan bulan november, sebagai berikut: pembayaran pada tanggal agustus rp75. (tujuh puluh lima miliar rupiah), pembayaran pada tanggal september rp75. (tujuh puluh lima miliar rupiah), pembayaran pada tanggal oktober rp75. (tujuh puluh lima miliar rupiah), dan pembayaran pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal oktober terjadi keterlambatan pembayaran selama hari. atas keterlambatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) sehingga kewajiban dividen yang harus dibayar adalah: rp75. rp75. rp76. sanksi atas kekurangan pembayaran kewajiban dividen: misalnya pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal oktober dengan jumlah sebesar rp50. (lima puluh miliar rupiah) maka terdapat kekurangan pembayaran sebesar rp25. (dua puluh lima miliar rupiah). jika pembayaran kekurangan sebesar rp25. (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan melewati tanggal oktober yaitu antara tanggal oktober sampai dengan sehingga jumlah yang harus dibayar adalah rp25. rp25. 2y0) rp25. menteri keuangan republik indonesia, agus d.w. martowardojo |
aas kemenkeu. piutang. pemerintah. pemerintah daerah. ppid. penyelesaian. peraturan menteri keuangan republik indonesiatelah diatur mengenai pedoman umum dan alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tahun anggaran bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. dalam hal dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tahun anggarandana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tahun anggaran yang sudah disalurkan tersebut rekening kas umum negara,yang belum dapat diselesaikan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. perlu mengatur penyelesaian pengembalian sisa dana percepatan pembangunan infrastrukturiutang dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tahun anggaran yang selanjutnya disebut piutang ppid adalah jumlah sisa ppid yang tidak digunakan atau tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran dan menjadi kewajiban pemda untuk mengembalikannya rekening kas umumutang ppid merupakan angka piutang awal yang ditetapkan berdasarkan dokumen sumber sebagai berikut: laporan realisasi penyerapan ppid yang diperoleh dari pemda penerima ppid laporan kompilasi hasil monitoring sisa ppid pada pemda yang diperoleh dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk): bukti setor pengembalian sisa ppid rekening kas umum negara, dan atau surat perintah membayar spm) dan surat perintah pencairan dana sp2d) penyaluran ppid dari rekening kas umum negara rekening kas umum daerah bagi pemda penerima ppid yang tidak menyampaikan laporan dan atau yang tidak termasuk obyek pemeriksaan badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk). daftar daerah dandan pemda penerima ppid melakukan rekonsiliasi atas piutang ppid hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi piutang atas sisa ppid yang paling kurang memuat: nama pemda, jumlah piutang definitif atas sisa ppid dan mekanisme penyelesaian piutang ppid berita acara rekonsiliasi piutang atas sisa ppid ditandatangani oleh pejabat dari direktorat jenderal perimbangan keuangan dan pemda terkait. berdasarkan berita acara rekonsiliasi piutang atas sisa ppid direktur jenderal perimbangan keuangan menerbitkan keputusan direktur jenderal perimbangan keuangan mengenai penetapan daftar daerah, jumlah piutang ppid dan prosedur penyelesaian piutang melalui pemotongan dau dan atau dbh. dalam hal terdapat pemda yang tidak menghadiri rekonsiliasi dan atau tidak menandatangani berita acara rekonsiliasi piutang atas sisa ppid maka jumlah piutang ppid pemda tersebut adalah sebesarmaret tahunbulan april tahunnctomenteri keuangan menetapkan organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya yang pelaksanaan perlakuan pajak penghasilannya didasarkan dalam perjanjian internasional, bahwa melalui peraturan presiden nomor tahun pemerintah republik indonesia telah melakukan pengesahan atas asian infrastructure investment bank article agreement persetujuan bank investasi infrastruktur asia), bahwa melalui keputusan presiden nomor tahun pemerintah republik indonesia telah melakukan pengesahan atas merupakan landasan yuridis dari kerja sama antara european investment bank dan pemerintah republik indonesia sebagaimana tertuang dalambahwa sesuai dengan surat nomor: hi tanggal januari kementerian luar negeri menyampaikan bahwa framework agreement antara pemerintah republik indonesia dan european investment bank sebagaimana dimaksud dalam huruf telah memenuhi seluruh kaidah pembuatan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam vienna convention the law treaties tahun bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang mendasarkan dalam asian infrastructure investment bank articles agreement danperlu mengubahmengubah lampiran dalammenambah (dua) butir yakni butir (empat puluh satu) dan butir (empat puluhrb. kepala bagian t.u. kementerian arif ra, yuwono nip www .jdih.kemenkeu.go.id peraturan, san dab indonesia tentang nomor. pmk. tentang pelaksanaan pada ketentuan dalam perjanjian internasionaldb islamic development bank)aib asian infrastructure investment bank) eib european investment bankmatarammenteri agama melalui surat nomor sj b.iii. ku. tanggal november hal penyampaian proposal revisi dan usulan tarif institut agama islam negeri mataram, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan www .jdih.kemenkeu.go.id badan layanan umum universitas islam negeri matarammatarammataram. tarif layanan badan layanan umum universitas islam negeri matarammataram dan gedung,www .jdih.kemenkeu.go.id tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf dandengan mempertimbang. badan layanan umum universitas islam negeri mataramwww .jdih.kemenkeu.go.id dengan mempertimbangkan kondisi keuangan badan layanan umum universitas islam negeri matarammataram pada kementerian agama. perjanjian kerja sama antarapala bagian. kementerian akan yuwono tot o9pleksi ujian masuk program sarjana per calon mahasiswa program pascasarjana per calon mahasiswa program doktor per calon mahasiswa ii. non uang kuliah tunggal program sarjana mahasiswa tahun akademik sampai dengan perkuliahan sumbangan pembinaan pendidikan per mahasiswa program sarjana semester praktikum jurusan pipa per mahasiswa semester jurusan non pipa per mahasiswa semester www .jdih.kemenkeu.go.id jenis layanan tarif rp) kuliah kerja partisipatif kkp) per mahasiswa kegiatan semester pendek per mahasiswa mata kuliah wisuda per mahasiswa iii. program pascasarjana mahasiswa mulai tahun akademik sampai dengan daftar ulang per mahasiswa semester sumbangan pembinaan pendidikan per mahasiswa semester ujian seminar proposal per mahasiswa ujian ujian komprehensif per mahasiswa ujian ujian tesis per mahasiswa ujian wisuda per mahasiswa mahasiswa mulai tahun akademik program pascasarjanawww .jdih.kemenkeu.go.id jenis layanan satuan tarif rp) ujian seminar proposal per mahasiswa kegiatan ujian komprehensif per mahasiswa ujian ujian tesis per mahasiswa ujian wisuda per mahasiswa program doktorujian seminar proposal per mahasiswa kegiatan ujian seminar hasil per mahasiswa ujian ujian komprehensif per mahasiswa ujian ujian disertasi tertutup per mahasiswa ujian ujian disertasi terbuka per mahasiswa ujian j . wisuda per mahasiswa iv. layanan akademik lainnya perpustakaan penggantian kartu per kartu perpustakaan mahasiswa www .jdih.kemenkeu.go.id pembuatan union card per kartu orang denda keterlambatan per buku hari pengembalian buku penggandaan skripsi tesis mahasiswa uin mataram per lembar pengunjung umum per lembar penggandaan dokumen ijazah dan per lembar transkrip ma'had jamaah per mahasiswaang, kepala bag kementerian mee bi weni" ir, bintan won nip 197t09121997031001aturan menteri keuangan nomor minyak bumi dan gas bumi untuk tahun anggarbh sda migas sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp15. (lima belas triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah8. (delapan triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua juta enam ratus enam8. (delapan triliun enam ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah), dan dbh sda minyak bumi dengan porsi (nol koma lima persen) sebesar rp285. (dua ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta peraturan menteri keuangan nomor lima ratus lima puluh satu6. (enam triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas: dbh sda gas bumi dengan porsi (tiga puluh persen) sebesar rp6. (enam triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan dbh sda gas bumi dengan porsi (nol koma lima persen) sebesar rp100. (seratus miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua lampiran. |
kementerian keuangan. bea masuk. impor. infuskemasan infusinfus, bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kemasan infusbadan pengawas obat dan makanan bpom) selaku pembina sektor industri pembuatan kemasan infus, terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kemasan infus diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran sebesar rp15. (lima belas miliar seratus sembilan puluh delapaninfus. barang dan bahan untuk industri pembuatan kemasan infus. (lima belas miliar seratus sembilan puluh delapanepala badan pengawas obat dan makanan bpom)kepala badan pengawas obat dan makanan bpom)emasan infuskemasan infuslacakan menteri keuangan susu pom ana tang bea mas tentang rina atas moor barang jan ian gun berikatan kemasan itu uni us. palais anggaran sign daftar barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus yang mendapat bea masuk ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran termasuk no, uraian barang spesifikasi dalam pos tarif pinrmecen ical maa policulena dengan barat jenis kurang dari sulam git berbentuk butiran kon mesum duhsarg tabung, pipa selaras selam dari usus anic tiruan selubung sosis dari protein dikeraskan alau dari bahan selulosa, sudan alami tabung pipa dan selang kaku suan dari tabung pipa dan selang fleksibel mempunyai daya kelak mami mpa, tulak diperkuat atau sikeenbinasi secara lain dengan bahan tanpa alat kelengkapan, selain alami selubung sisi dan hem kabin aon flu lembaran klasik dari pelirner etilena nan unesa wlutihayer elastic alm iiddisione clerg sumbat, tutup tudung. dan penutup lainya ejeotoa confusion single butirat, tutup tudung. dan penutup penemu sri lainnya iniceton part mulan rubber dusun ceper hole barang higienis atau farmasi dari karet lagi disulkarisasi berupa kanibal berbentuk lingkaran tipis digunakan untuk kemasan infus menteri keuangan, sri mulyaniindrawa |
hid kementerian keuangan. tenaga pengkaji. bidang pnb. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.anggaran, diperlukan (satu) orang tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak untuk meningkatkan kualitas telaahan, kajian, dan rekomendasi bidang penerimaan negara bukan paj. bab kedudukan dan tugas (l)adalah pegawai negeri sipil lingkungan direktorat jenderal anggaranggaran. tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak secara administratif berada dalam lingkungan sekretariat direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan. tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi bidang penerimaan negara bukan pajak. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajakanggaran dan lingkungan kementerian keuangan. (l) tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak melaksanakan tugasnya baik diminta atau tidak diminta oleh direktur jenderal anggaran. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya direktur jenderal anggaran dapat memberikan penugasan secara khusus kepada tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak. penugasan secara khusus kepada tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajaknya, tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajaknerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada direktur jenderal anggaran dengan tembusan kepada unit kerja terkait lingkungan direktorat jenderal anggarnerimaan negara bukan pajaknerimaan negara bukan pajak tetap diberikan eselon il.a. pengangkatan dan pemberhentian tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak ditetapkan oleh menteri keuangan atas usul direktur jenderal anggariuran. manfaat pensiutelah diatur besaran iuran dan manfaat pensiunmengimbangi kenaikan tingkat biaya hidup, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai besar manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekalig. keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang iuran dan manfaat pensiun yang telah beberapa kali diubah dengan: keputusan menteri keuangan nomor kmk. dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. diubah sebagai berikut: ketentuan angka dan angka diubah, angka dan angka dihapus, sertadihapus. dihapuseserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan danamanfaat pensiundengan menggunakan rumus bulananakan dibayarkan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan menggunakan rumus sekaligusmanfaat pensiun dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda duda atau anak yang besarnyayang belum dibayarkan tersebutjumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang menjadi hak peserta pada dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti kurang dari atau sama dengan rp500. (lima ratus juta rupiah), jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan tersebut dapat dibayarkan sekaligus. pembayaran jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan secara sekaligus sebagaimana dimaksud padajumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangaeraturan dana pensiun. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: manfaat pensiun peserta berupa dana yang terdiri dari jumlah himpunan iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari dana pensiun jiwa. dalam hal besarnya manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada kurang dari atau sama dengan rp500. lima ratus juta rupiah), manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekalig. salinan peraturan menteri keuangan republik.indonesia nomor pmk.fetnetirekhot rolled plate hrpdan berlaku sampai dengan tanggal april bahwa berdasarkan ketentuan dalamkadi) menerima permohonan sunset review untuk meminta perpanjangan pengenaan bea masuk anti dumping, kadi melakukan penyelidikan sunset reviewtelah dilakukan oleh kadi sebelum berakhirnya masa berlaku peraturan menteri keuangan tersebut, bahwa sesuai hasil penyelidikan kadi sebagaimana dimaksud pada huruf telah terbukti masih dilakukannya yang menyebabkan kerugian (injury) terhadap industri dalam negeri serta adanya potensi akan semakin melonjaknya volume impor hot rolled plate hrp) yang mengandung dumping pasar domestik apabila tidak dikenakan bea masuk anti dumping, fl. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan kadi tersebut pada huruf menteri perdagangan melalui surat nomor: m dag sd tanggal januari dan surat nomor: m dag sd tanggal februari menyampaikan usulanmemperhatikan: surat menteri perdagangan nomor: dag sd tanggal januarivereine: surat menteri. perdagangan nomor: dag sd tanggal februari hal keputusan perpanjangan pengenaan bea masuk anti dumpingukraina, laporan akhir hasil penyelidikan sunset review terhadap important hot rolled plate hrp) dalam pos tarif dan yang berasal dari negaradikenakan bea masuk anti dumping. negara asaltiongkokapril dan berlaku selama (tigrif meuntuk mendukung implementasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam huruf agar lebih professional dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi, bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan standardisasiuntuk melaksanakan standardisasi kompetensi serta untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memeliharasebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menyusun. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: standar kompetensi kerja khusus yang selanjutnya disingkat sk3sk3 dalam peraturan menteri ini terdiri atas unit kompetensi yang harus dimiliki oleh: kpa: ppk: dan ppm, pada satuan kerja pengelola apbn. sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm sebagaimana dimaksud pada berlaku secara nasional. sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm disusun untuk: menjadi acuan dalam penyelenggaraan: pendidikan dan pelatihan bidang perbendaharaan bagi kpa, ppk, dan ppm, dan penilaian kompetensi bidang perbendaharaan bagi ppk dan ppm. meningkatkan kompetensi bagi kpa, ppk, dan ppm melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kpa, ppk, dan ppm pada satuan kerja pengelola apbn sesuai denganunit kompetensi bagi kpa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasmenyelenggarakan akuntansi keuangan, dan memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. unit kompetensi bagi ppk sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: unit kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah, dan unit kompetensi lainnya. unit kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada ketentuan mengenai standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya bidang pengadaan barang jasa. unit kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:unit kompetensi ppm sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: menguji dokumen permintaan pembayaran, membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia: dan menerbitkan surat perintah membayar. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dalam peraturan menteri keuangan. sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm diuraikan secara terpekbab pendahuluan latar belakang berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara diatur bahwa pejabat perbendaharaan negara terdiri dari pengguna anggaran pa), bendahara umum negara daerah, dan bendahara penerimaan pengeluaran. selanjutnya,yang dimaksud dengan pejabat perbendaharaan negara meliputi pa kuasa pengguna anggaran kpa), pejabat pembuat komitmen ppk), pejabat penanda tangan surat perintah membayar ppm), bendahara umum negara, dan bendahara penerimaan pengeluaran.rdasarkan definisi tersebut, memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), karena memiliki kewenangan untuk menggunakan dan mengelola anggaran yang telah dialokasikan dalam apbn. kinerja pengelolaan apbn pada suatu satuan kerja sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki pengelola apbn pada kementerian negara lembaga satuan kerja tersebut, yang terdiri dari kpa, ppk, ppm, dan bendahara penerimaan pengeluaran pengeluaran pembantu. demi terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan kpa, ppk, dan ppm yang kompeten dan profesional. untuk itu, diperlukan adanya upaya dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat perbendaharaan negara, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar. dalam rangka menstandarkan kegiatan dimaksud, diperlukan adanya standar kompetensi bagi kpa, ppk, dan ppm. standar kompetensi ini disusun dalam bentuk standar kompetensi kerja khusus sk3) yang akan mengatur standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kpa, ppk, dan ppm. pengertian dalam standar kompetenspns)bendahara umum negara bun)ppn)mintaan pembayaran spp)spm)rencana penarikan dana rpd) adalah rencana penarikan kebutuhan danabulanan rpd bulanan) adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulananharian rpd harian)ppk dan disampaikan ppn dalam rangka pencairan dana apbnpa dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam dipa. unit akuntansi dan pelaporan keuanganmaksud dan tujuan maksud sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi kpa, ppk, dan ppm dan penilaian kompetensi bidang perbendaharaan bagi ppk dan ppm. tujuan standar kompetensi ini bertujuan untuk: menjadi standar bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi kpa, ppk, dan ppm, menjadi standar penilaian kompetensi bagi ppk dan ppm, meningkatkan kompetensi kpa, ppk, dan ppm melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kpa, ppk, dan ppm pada satuan kerja pengelola apbn sesuaisasaran kpa, ppk, dan ppm. ruang lingkup sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh kpa, ppk, dan ppm pengelola apbn pada satuan kerja kementerian negara lembaga. bab standar kompetensi kerja khusus pemetaan kompetensi fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar menyelenggarakan merencanakan menyusun rpd menetapkan target pengelolaan pengelolaan keuangan tingkat keuangan satuan keuangan satuan satuan kerja kerja secara kerja menyusun efektif dan efisien rencana pelaksanaan kegiatan dan rpd merencanakan menyusun pengadaan kebutuhan dan barang jasa anggaran pengadaan barang jasa" menyusun spesifikasi teknis" menyusun harga perkiraan" menyusun rancangan kontrak pengadaan barang jasa" melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kontrak pengadaan barang jasa melaksanakan melakukan tindakan melakukan pengelolaan yang mengakibatkan persiapan keuangan satuan pengeluaran negara pengadaan kerja barang jasa secara swakelola" melakukan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola" menyampaikan perjanjian kontrak yang dilakukan kepada kuasa bun tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar mengajukan menguji dokumen permintaan bukti mengenai pembayaran hak tagih kepada negara menerbitkan spp menguji permintaan menguji dokumen pembayaran permintaan pembayaran membebankan: tagihan pada mata anggaran yang tersedia menerbitkan spm memberikan supervisi menyusun sistem dan konsultasi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan proses dan penarikan dana penyelesaian tagihan atas beban apbn merumuskan kebijakan pembayaran atas beban apbn merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang jasa mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa" memberikan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar menyusun menyelenggarakan menyelenggarakan bertanggungjawab pertanggungjawaban akuntansi ban keuangan dan keuangan keuangan laporan kinerja memantau satuan kerja pelaksanaan akuntansi keuangan melaporkan kinerja menyusun laporan satuan kerja kinerja satuan kerja melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit kompetensi nomor nomor nomor nomor nomor nomor dan nomor diadopsi dari, golongan pokok jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya bidang pengadaan barang jasa. daftar unit kompetensi sesuai dengan ketentuunit unit kompetensi kpa, ppk, dan ppm, disusun dan dirumuskan dengan mengacu pada regional model competence standards mcs). selanjutnya, sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm pada satuan kerja pengelola apbn disusun dengan struktur sebagai berikut: kode unit kompetensi kodifikasi unit unit kompetensi kpa, ppk, dan ppm secara lengkap disusun sebagai berikut: keterangan: kode fungsi kunci yang terdiri dari: per merencanakan pengelolaan keuangan satuan kerja. pel melaksanakan pengelolaan keuangan satuan kerja. prt menyusun pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja satuan kerja nomor urut unit kompetensi berdasarkan fungsi kunci. kode klasifikasi jabatan unit kompetensi yang terdiri dari: kpa kuasa pengguna anggaran ppk pejabat pembuat komitmen ppm pejabat penanda tangan surat perintah membayar judul unit kompetensi judul unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dirumuskan dalam kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas kegiatan kpa, ppk, dan ppm sesuai dengan fungsi fungsi kpa, ppk, dan ppm, yang dalamnya tergambar adanya satuan hasil yang terukur. deskripsi unit kompetensi deskripsi unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan. diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi. elemen kompetensi elemen kompetensi unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif, yang menggambarkan uraian proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai satuan hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan. kriteria unjuk kerja kriteria unjuk kerja unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dirumuskan dengan kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi. batasan variabel batasan variabel unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan: konteks variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan. peralatan dankegiatan elemen elemen unit kompetensi. peraturan yang menjadi dasar dan atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm, meliputi peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan satuan kerja. norma dan standar yang harus diikuti dan atau digunakan dalam melaksanakan kegiatan unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm meliputi norma dan standar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan satuan kerja secara umum serta norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensi. panduan penilaian panduan penilaian unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan: konteks penilaian dimana penilaian unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm dilakukan, baik dalam kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm tertentu. unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (prereguisite) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm tertentu. pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm tertentu. sikap kerja yang harus dimiliki ditampilkan dalam melaksanakan elemen elemen unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm tertentu. aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm tertentu. kode dan nama unit kompetensi kpa, ppk, dan ppm sebagaimana daftar berikut: kode unit judul unit kompetensi kena target keuangan tingkat satuan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan penooaei mentan kebutuhan dan ansar per. .ppk menyusun spesifikasi teknis menyusun harga perkiraan per. .ppk naa rancangan kontrak pengadaan kode unit judul unit kompetensi melakukan monitoring dan evaluasi per. .kpa perootkpa perjanjim menguji dokumen permintaan pembayaran pet. .ppm membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia pel. .ppm menerbitkan spmpel. .ppk mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasaipengemasan standar kompetensi per jabatan standar kompetensi kerja khusus kpa kode unit judul unit kompetensi per. .kpa menetapkan target keuangan tingkat satuan kerja melakukan monitoring dan evaluasi per. .kpa perjanjian kontrak pengadaan barang jasakode unit judul unit kompetensi1standar kompetensi kerja khusus ppk kode unit judul unit kompetensi per. ppk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rpd per. .ppk menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasa per. .ppk menyusun spesifikasi teknis per. .ppk menyusun harga perkiraan per. .ppk menyusun rancangk mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa standar kompetensi khusus ppm (no kode unit judul unit kompetensi pel. .ppm menguji dokumen permintaan pembayaran el. .ppm membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia pel. .ppm menerbitkan spm uraian unit kompetensi kode unit per.oo1.kpa judul unit menetapkan target keuangan tingkat satuan kerja deskripsi unit unit ini berhubungan dengan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan target keuangan tingkat satuan kerja. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja menetapkan target| target penarikan dana tingkat eselon penarikan dana tingkat diterima oleh kpa. satuan kerja target penarikan dana tingkat satuan kerja disusun untuk mencapai target indikator kinerja berupa output indikator kinerja kegiatan. nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dihitung. total nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dihitung. target penarikan dana satuan kerja dihitung dalam bentuk persentase. target penarikan dana satuan kerja dihitung per bulan per jenis belanja. target penarikan dana tingkat satuan kerja dihitung dengan memperhatikan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan. target penarikan dana satuan kerja ditetapkan. target penarikan dana satuan kerja disampaikan kepada ppk. menetapkan target target penerimaan dana tingkat penerimaan dana tingkat eselon diterima oleh kpa. satuan kerja target penerimaan dana tingkat satuan kerja dihitung berbulan dan per jenis penerimaan. target penerimaan dana tingkat satuan kerja dihitung dengan memperhatikan tahapan dan atau waktu penerimaan. target penerimaan dana tingkat satuan kerja ditetapkan. target penerimaan dana tingkat satuan kerja disampaikan kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau bendahara penerimaan. menetapkan rpd rpd bulanan diterima dari ppk. bulanan irp bulanan dianalisis kesesuaiannya. irp bulanan yang tidakkembalikan kepada ppk untuk diperbaiki. rpd bulanan yang telahtetapkan dan disampaikan kepada ppn. irp bulanan yang telah ditetapkan, disampaikan kepada unit eselon menetapkan rencana rencana penerimaan dana diterima penerimaan dana dari pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau bendahara penerimaan. rencana penerimaan dana dianalisis kesesuaiannya dengan target penerimaan dana tingkat satuan kerja dan atau tren penerimaan tahun sebelumnya. rencana penerimaan dana yang tidakkembalikan kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau bendahara penerimaan untuk diperbaiki. rencana penerimaan dana yang telahtetapkan dan disampaikan kepada ppn. rencana penerimaan dana yang telah ditetapkan, disampaikan kepada unit eseloetapkan target keuangan tingkat satuan kerja. peralatan dan perlengkapan peralatan pc laptop yang terhubung dengan internet aplikasi microsoft office aplikasi rka kl alat tulis kantor printer perlengkapan dokumen target penerimaan dana tingkat eselon dokumen target penarikan dana tingkat eselotapkan target keuangan tingkat satuan kerja. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penetapan target keuangan tingkat peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rencana penerimaan dana tingkat satuan kerja peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perencanaan kas tingkat satuan kerjadisiplin teliti jujur cermat aspek kritis kebenaran dan validitas data yang diperlukan kode unit per. .ppk judul unit menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rpdrencana pelaksanaan kegiatan dan rpd. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja menyusun rpd bulanan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan diidentifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya baik kontraktual maupun non kontraktual. rencana pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun anggaran disusun berdasarkan kategorisasi kontraktual dan nonkontraktrual. dana dialokasikan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan per bulan yang dirinci menurut program, kegiatan, output, komponen, subkomponen dan jenis belanja dengan memperhatikan ketersediaan pagu. rencana pelaksanaan kegiatan dan alokasi dana dituangkan dalam rpd bulanan. irp bulanan dibandingkan dengan target penarikan dana tingkat satuan kerja. rpd bulanan dilakukan penyesuaian bila diperlukan. irp bulanan disampaikan kepada kpa. menyusun dan! kalender kegiatan harian disusun menetapkan rpd harian dengan menjabarkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rpd bulanan, tingkat satuan kerja. kalender kegiatan harian disusun per triwulan. kalender kegiatan harian disesuaikan dengan pengajuan spm. kalender kegiatan harian yang telah disesuaikan dengan pengajuan spm dituangkan dalam rpd harian. irp harian dilakukan penyesuaian bila diperlukan. rpd harian ditetapkan. penyusunan rpd harian dilaporkan|irp harian untuk jenis spm yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar disampaikan kepada ppn. pemutakhiran rpd daftar kemajuan rencana pelaksanaan bulanan kegiatan disusun oleh ppk. pemutakhiran rpd bulanan dilakukan berdasarkan daftar kemajuan rencana pelaksanaan kegiatan. pemutakhiran rpd bulanan dilaksanakan pada akhir bulan berkenaan. realisasi anggaran dibandingkan dengan rpd bulanan tingkat satuan kerja. rencana pelaksanaan kegiatan (waktu) dan alokasi anggaran (rupiah) dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang ditunda, kegiatan yang dipercepat pelaksanaannya, revisi anggaran, dan atau hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. selisih rpd bulanan tingkat satuan kerja diperhitungkan dengan rpd bulanan tingkat satuan kerja bulan berikutnya apabila terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasi. hasil pemutakhiran dituangkan dalam pemutakhiran rpl bulanan. penjelasan atas terjadinya perubahan pemutakhiran disusun. kesesuaian pemutakhiran rpd bulanan tingkat satuan kerja dengan target penarikan dana yang telah ditetapkan diteliti kembali. persentase capaian keluaran atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan diisi dalam persentase. pemutakhiran rpd bulanan tingkat satuan kerja disampaikan kepada kpa. pemutakhiran rpd monitoring dan pemutakhiran kalender harian kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi yang terjadi. pemutakhiran terhadap rpd harian dilakukan apabila terdapat perubahan pada nilai spm dan waktu penyampaian spm. pemutakhiran terhadap rpd harian dilakukan berdasarkan klasifikasi transaksi. pemutakhiran rpd harian tingkat satuan kerja dilaporkan kepada kpa. pemutakhiran rpd harian tingkat satuan kerja disampaikan pprencana pelaksanaan kegiatan dan rpdaplikasi sas sistem aplikasi satker) sakti sistem aplikasi keuangan tingkat instansi). printer perlengkapan kertas dipa rka klrencana pelaksanaan kegiatan dan rpd. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rpdik simulasi dan atau prakti. peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rencana penerimaan dana tingkat satuan kerja. peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perencanaan kas tingkat satuan kerja.cermat teliti jujur disiplin aspek kritis kebenaran dan validitas data yang diperlukan ketepatan dalam menyusun rpd kode unit per. .ppk judul unit menyusun kebutuhan dan anggaranegiatan analisis belanja (spend analysis), menyusun kebutuhan, menyusun paket dan prioritas pengadaan barang jasa serta menyusun rencana anggaran. elemen kompetensi kriteriaunjuk kerja ' | melakukan analisis belanja pengadaan barang jasa belanja (spend analysis) tahun tahun sebelumnya diidentifikasi secara cermat. barang jasa dikelompokkan secara cermat, sesuai dengan jenis, nilai dan risiko dampaknya. kondisi penyedia barang jasa diidentifikasi secara cermat. perbedaan harga tahun sebelumnya dan harga pasar saat ini dianalisis secara tepat perbedaannya. menyusun kebutuhan kebutuhan barang jasa yang barang jasa diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan (tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) organisasi diidentifikasi secara lengkap berdasarkan prediksi hasil analisis belanja (spend analysis). kebutuhan barang jasa yang telah diidentifikasi, disusun secara cermat menjadi rencana kebutuhan organisasi. menyusun paket dan | paket pengadaan barang jasa prioritas pengadaan disusun secara cermat dengan barang jasa menggabungkan atau mengintegrasikan kebutuhan yang sejenis dan atau memberikan kinerja yang terukur. prioritas paket pengadaan barang jasa ditentukan secara tepat berdasarkan urgensi dan risiko dampaknya. menyusun rencana harga satuan pekerjaan atau anggaran pengadaan kegiatan pengadaan barang jasa barang jasa disusun secara cermat sesuai dengan jenis dan spesifikasi umum berdasarkan hasil analisis belanja. rencana anggaran biaya setiap paket pengadaan barang jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. rencana kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasa yang telah dirumuskan,encana paket pengadaan barang jasa yang telah mendapatkan persetujuan, didokumentasikan secara tepat sesuai dengan ketentuan. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penyusunan kebutuhan anggaran danondisi penyedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jumlah, klasifikasi, kapasitas dan reputasi penyedia barang jasa. paket pengadaan barang jasa adalah suatu pekerjaan kegiatan atau gabungan dari beberapa pekerjaan kegiatan yang dituangkan dalam satu kontrak, yang dapat berupa: paket pengadaan barang paket pekerjaan konstruksi paket jasa konsultansi paket jasa lainnya gabungan dari dua atau lebih paket atas risiko dampak paket pengadaan barang jasa dapat mencakup: paket pekerjaan berisiko tinggi yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan organisasi. paket pekerjaan berisiko sedang yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. paket pekerjaan berisiko rendah adalah pekerjaan yang kurang berpengaruh tehadap keberlangsungan organisasikebutuhan pengadaan barang jasa dokumen pelaksanaan belanja tahun sebelumnya dokumen anggaran biaya dokumen kerangka acuan kerja kak) aplikasi pengadaan barang jasa secara elektronik (bila diperlukan)kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jaskebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasa. standard operating procedure sop) penyusunan kebutuhan dan anggaranmenyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasa. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan kebutuhan dan anggarpemakaman dan penganggaran kebijakan umum pengadaan barang jasa termasuk pemakaman pekerjaan serta proses persetujuannya penyusunan rencana anggaran biaya rab) keterampilan melakukan verifikasi, validasi, dan klasifikasi dokumen, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasateliti dan cermat dalam mengkaji kelayakan usulan dan menetapkan prioritas yang dibutuhkan teliti dan cermat dalam menentukan rab aspek kritis kecermatan dalam menetapkan prioritas paket pengadaan barang jasa kecermatan dalam menyusun rab kode unit per. .ppk judul unit menyusun spesifikasi teknisajian dan memastikan kesesuaian spesifikasi teknis. melakukan kajian spesifikasi kualitas dideskripsikan spesifikasi teknis secara jelas dan lengkap. spesifikasi kuantitas dideskripsikan secara jelas dan lengkap. spesifikasi waktu dideskripsikan secara jelas dan lengkap. spesifikasi tingkat pelayanan penyedia barang jasa dideskripsikan secara jelas dan lengkap. deskripsi spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu dan spesifikasi tingkat pelayanan penyedia barang jasa dikaji secara cermat sesuai kebutuhan. menganalisis kesesuaian spesifikasi teknis dianalisis secara spesifikasi teknis cermat kesesuaiannya, dengan persyaratan, ketentuan, kebutuhan dan kondisi terkini. spesifikasi teknis yang telah dianalisis kesesuaiannya, didokumentasikan secara lengkap sesuai dengan ketentuan. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknisspesifikasi kualitas meliputi spesifikasi tentang fungsi, desain, kapasitas, kinerja, ukuran dan persyaratan keselamatan. spesifikasi kuantitas meliputi jumlah yang sudah pasti dan atau yang bersifat variabel tergantung pada kebutuhan. spesifikasi waktu meliputi waktu pengiriman, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan. spesifikasi tingkat pelayanan penyedia meliputi kecepatan dan ketepatan merespon dan memberikan pelayanan teknis. sesuai dengan jenis pekerjaannya, spesifikasi kualitas sebagaimana dimaksud butir termasuk didalamnya: untuk pengadaan barang, dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada jenis, ukuran dimensi kapasitas, cara pembuatan, standar mutu, cara pengangkutan, cara dan persyaratan penggunaan (operational requirement), cara penyimpanan serta spesifikasi teknis lain yang relevan. dalam hal pengadaan pemerintah, spesifikasi teknis barang tersebut tidak mengarah pada merek produk tertentu, memaksimalkan tingkat kandungan dalam negeri tkn) dan menggunakan standar nasional indonesia sni). untuk pekerjaan konstruksi, meliputi: penggunaan bahan material, gambar kerja dan tata cara pengukuran, cara pemasangan pelaksanaan pekerjaan, persyaratan standar mutu hasil pekerjaan, jenis kapasitas jumlah peralatan serta kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang diperlukan. untuk jasa konsultansi, meliputi: uraian kegiatan yang akan dikerjakan, persyaratan minimal pendidikan formal tenaga ahli, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, penguasaan kompetensi keahlian profesi bidang terkait. untuk jasa lainnya, meliputi: standar mutu hasil pekerjaan, penggunaan bahan material, pengalaman dalam mengerjakan peter'aan sejenis, standar pencapaian target yang ditetapkan dan s spesifikasi lainnya yang terkaitspesifikasi dokumen kebutuhanspesifikasi teknisspesifikasi teknis standard operating procedure sop) penyusunan spesifikasi teknis wspesifikasi teknis barang jasa. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan spesifikasi teknisaket paket pekerjaan pengadaan barang jasa. spesifikasi teknis barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya beserta ketentuan ketentuan yang terkait. kondisi terkini lapangan pada waktu pekerjaan pengadaan barang jasa akan dilaksanakan. keterampilan melakukan verifikasi dan validasi dokumen, khususnya yang berkaitan dengan spesifikasi teknis. menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan kesesuaian spesifikasi teknis. melakukan komunikasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal. menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi. memilih dan menggunakan format format dan peralatan yang dipergunakan dalam spesifikasi sebagai bagian dari proses pengadaan barang jasa. sikap kerja teliti dan cermat dalam melakukan kaji ulang kesesuaian dokumen spesifikasi teknis dengan persyaratan ketentuan dan kondisi lapangan. teliti dan cermat dalam membuat usulan perubahan maupun penetapan dokumen spesifikasi teknis pengadaan barang jasa. aspek kritis ketelitian dan ketepatan dalam menetapkan kesesuaian dokumen spesifikasi teknis dengan persyaratan ketentuan dan kondisi lapangan. kode unit per. .ppk judul unit menyusun harga perkiraanetapkan tujuan dan prioritas analisis pasar, melakukan analisis pasar serta menetapkan harga perkiraan. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja | menetapkan tujuan dan tujuan analisis pasar ditetapkan prioritas analisis pasar secara jelas. prioritas pekerjaan yang perlu analisis pasar ditetapkan secara tepat. disusun secara rinci. kondisi pasar dianalisis secara cermat. alternatif harga dan produk yang memenuhi spesifikasi teknis disusun secara cermat. menetapkan perkiraan cermat dengan memperhatikan alternatif harga dan produk yang setara. harga perkiraan disusun secara lengkap sesuai ketentuan. harga perkiraan ditetapkan secara cermat sesuai ketentuan. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun harga perkiraanujuan analisis pasar untuk mengetahui harga perkiraan guna penyusunan anggaran dan penetapan harga perkiraan. tahapan kegiatan analisis pasar meliputi: menetapkan jenis data pasar mengumpulkan data pasar mengelompokkan data pasar menganalisis data pasar kondisi pasar meliputi dan tidak terbatas pada kompetisi antar penyedia, ketersediaan penyedia baru, produk alternatif, daya tawar penyedia dan pengguna. harga perkiraan antara lain mencakup: harga perkiraan ahli engineering estimate) harga perkiraan rencana anggaran biaya rab) harga perkiraan sendiri hps) sumber informasi lain yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan harga perkiraan meliputi, tetapi tidak terbatas pada: harga e catalog pemerintah, publikasi biaya satuan badan pusat statistik bps), publikasi biaya satuan dari asosiasi terkait, daftar harga tarif dari distributor agen tunggal instansi berwenang, inflasi tahun sebelumnya, perbandingan dengan kontrak sejenis norma indeks dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. komponen harga perkiraan untuk masing masing jenis pekerjaan meliputi: untuk pengadaan barang, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya barang, biaya pemasangan, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya tenaga kerja, biaya pelatihan, biaya pajak sesuai ketentuan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya persiapan dan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan untuk pengadaan jasa konsultansi, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya langsung personel dan biaya langsung non personel sesuai ketentuan untuk pengadaan jasa lainnya, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya bahan material dan biaya upah tenaga kerja sesuai ketentuankerjaan pengadaan barang jasa dokumen spesifikasi teknis dokumen harga pasar dan dokumen harga lainnya kerangka acuan kerja kak) daftar katalog elektronik (e catalog) informasi kinerja penyediaharga perkiraharga perkiraan standard operating procedure sop) menyusun harga perkiraanntukan harga perkiraan. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan harga perkirakondisi pasar katalog elektronik (e catalog) penyusunan harga perkiraan keterampilan melakukan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan harga perkiraan, terutama data dan informasi tentang kelayakan harga secara obyektif menyusun prioritas, khususnya prioritas pekerjaan yang perlu analisis pasar sikap kerja teliti dan cermat dalam menetapkan prioritas pekerjaan dan kondisi pasar teliti dan cermat dalam menetapkan harga perkiraan aspek kritis kecermatan dan ketepatan dalam menganalisis kondisi pasar kode unit per. .ppk judul unit menyusun rancanga yang diperlukan untuk mengidentifikasi isi materi pokok kontrak dan menentukan jenis kontrak pengadaan barang jasa. mengidentifikasi paket pengadaan dikaji ulang secara isi materi pokok kontrak cermat kesesuaiannya dengan pengadaan barang jasa ketersediaan penyedia barang jasa. barang jasa di:identifikasi secara cermat dengan mengacu pada paket pengadaan barang jasa dan kerangka acuan kerja kak) menentukan jenis syarat syarat umum dan syarat kontrak pengadaan syarat khusus kontrak dirumuskan barang jasa secara tepat, sesuai dengan ketentuan. barang jasa ditentukan secara tepat dengan mempertimbangkan jenis, volume, kompleksitas pekerjaan dan ketersediaan penyedia barang jasa. membuat rancangan jenis dokumen pendukung kontrak kontrak pengadaan pengadaan barat.g jasa ditentukan barang jasa secara cermat sesuai dengan ketentuan. rancangan kontrak pengadaan barang jasa dibuat secara cermat, sesuai dengan ketentuan penyusunan kontrak pengadaan barang jasa. rancangan kontrak pengadaan barang jasa yang telah dibuatancangan kontrak pengadaan barang jasa yang telah disetujui |dokumentasi secara lengkap dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rancangetersediaan penyedia barang jasa adalah ketersediaan jenis dan kinerja penyedia barang jasa yang sesuai dengan kebutuhan paket pengadaan barang jasa. jenis kontrak pengadaan barang jasa antara lain namun tidak terbatas pada: cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan, jenis pekerjaan kinerja (performance based) syarat syarat umum kontrak meliputi definisi, penerapan, asal material bahan jasa, penggunaan dokumen dokumen kontrak dan informasi, hak kekayaan intelektual, jaminan, asuransi, pembayaran, harga, personil, penilaian pekerjaan sementara, penemuan penemuan, kompensasi, penangguhan, hari kerja, pengambilalihan, pedoman pengoperasian dan perawatan, penyesuaian harga, perubahan kontrak, kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan pekerjaan, pengawasan dan pemeriksaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, keadaan kahar, itikad baik, pemutusan kontrak, penyelesaian perselisihan, bahasa dan hukum, perpajakan, korespondensi, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil (khusus pengadaan pemerintah). syarat khusus kontrak terdiri dari ketentuan perubahan, tambahan dan atau penjelasan syarat syarat umum kontrak. dokumen pendukung yang merupakan bagian dari kontrak, diantaranya surat penetapan penyedia barang jasa spp), dokumen penawaran, spesifikasi umum, spesifikasi khusus, gambar gambar, adenium dokumen pemilihan (bila ada), daftar kuantitas dan harga, jaminan pelaksanaan, dokumen lain yang diperlukanngadaan barang jasa dokumen kak pengadaanrancangan kontrak pengadaan barang jasrancangan kontrak pengadaan barang jasa. standard operating procedure sop) penyusunan rancangan kontrakrancangan kontrak. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan rancangdan kak pengadaan barang jasa hukum kontrak pengadaan barang jasa jenis, persyaratan dan ketentuan kontrak pengadaan barang jasa dokumen kontrak pengadaan barang jasa jaminan kontrak pengadaan barang jasa keterampilan melakukan verifikasi dan validasi, khususnya yang terkait dengan dokumen paket pengadaan barang jasa dan kak. melakukan analisis data dan informasi, khususnya yang terkait dengan penyusunan rancangan kontrak pengadaan barang jasa. sikap kerja teliti dan cermat dalam mengidentifikasi isi materi pokok kontrak pengadaan barang jasa. teliti dan cermat dalam menentukan jenis dan persyaratan kontrak pengadaan barang jasa. aspek kritis ketepatan dalam menentukan jenis dan materi kontrak pengadaan barang jasa kode unit per.o07.kpa judul unit melakukan monitoring dan evaluasi perjanjimonitoring dan evaluasi perjanjian kontrak pengadaan barang jasa. elemen kompetensi kriteriaunjukkerja ' | menyiapkan monitoring peraturan dan pedoman yang berkaitan dan evaluasi dengan monitoring dan evaluasi perjanjian kontrak mengenai pembuatan pengadaan perjanjian kontrak pengadaan barang jasa barang jasa dipelajari. data dan informasi mengenai perjanjian kontrak pengadaan barang jasa dikumpulkan dan diseleksi berdasarkan tingkat materialis dan prioritas. menganalisis data dan| data dan informasi mengenai informasi pembuatan perjanjian kontrak pengadaan perjanjian kontrak barang jasa dianalisis berdasarkan pengadaan metode yang ditetapkan. barang jasa hasil analisis data dan informasi mengenai proses pembuatan perjanjian kontrak pengadaan barang jasa disimpulkan. sesuai hasil analisis. menyusun laporan hasil hasil analisis data dan informasi monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut perjanjian kontrak disusun dalam bentuk laporan pengadaan monitoring dan evaluasi. barang jasa laporan hasil monitoring dan evaluasi mengenai perjanjian kontrak pengadaan barang jasa disampaikan kepada pejabat yang berwenang. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kontrakerlengkapan dokumen paket pengadaan barang jasa list penyediaterhadap proses dan hasil pekerjaanngadaan barang jasa penyedia barang jasa keterampilan melakukan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa sikap kerja cermat dan tepat dalam melakukan analisis data dan informasi aspek kritis kebenaran data perjanjian kontrak pengadaan barang jasa ketelitian dan kecermatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kontrak pengadaan barang jasa kode unit pel.0o01.ppk judul unit melakukan persiapgidentifikasi sumber daya pelaksana pengadaan barang jasa secara swakelola dan mempersiapkan dokumen pengadaan barang jasa secara swakelola. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja ' | mengidentifikasi sumber rencana pengadaan barang jasa daya pelaksana secara swakelola dikaji ulang secara pengadaan barang jasa cermat kesesuaiannya dengan secara swakelola kebutuhan dan kondisi lokasi pelaksanaan pekerjaan. biaya pengadaan barang jasa secara swakelola diidentifikasi secara cermat ketersediaan, kesiapan dan keuskupannya. personil pengadaan barang jasa secara swakelola diidentifikasi secara cermat ketersediaan, kecukupan dan kompetensinya. peralatan dan sarana pendukung pengadaan barang jasa secara swakelola diidentifikasi secara cermat ketersediaan dan keuskupannya. mempersiapkan dokumen pengadaan barang jasa dokumen pengadaan secara swakelola dipersiapkan secara barang jasa secara lengkap sesuai dengan ketentuan pada swakelola organisasi. kerangka acuan kerja kak) pengadaan barang jasa secara swakelola disusun secara cermat sesuai ketentuan. gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis dibuat secara lengkap sesuai ketentuan. rencana rincian biaya pelaksanaan pekerjaan dibuat secara cermat sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun secara cermat dengan mengacu pada kak. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan persiapkerjaan barang, konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. perencanaan pekerjaan pengadaan barang jasa secara swakelola dilakukan oleh tim perencana swakelolabarang jasa secara swakelola, yang persyaratan, tata cara dan prosedurnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan. tim swakelola terdiridengankomputer d. susunan dan kapasitas organisasi instansi pemilik pekerjaaukan persiappersiapan pengadaan barang jasa secara swakelola. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan persiap,aketpekerjaan pengadaan barang jasa secara swakelola oleh instansi sendiri aspek kritis kecermatan dalam melakukan kajian kesesuaian rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola dengan kebutuhan dan kondisi lokasi pelaksanaan kelengkapan dokumen pendukung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan kode unit pel. .ppk judul unit melakukan pelaksanagadaan barang jasa secara swakelola dan pengawasan dan pengendalian pengadaan barang jasa secara swakelola. unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi melakukan persiapan pengadaan barang jasa secara swakelola. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja melakukan pengadaan ti. paket pekerjaan pengadaan barang jasa secara barang jasa secara swakelola beserta swakelola dokumen pendukungnya diidentifikasi secara cermat dan komprehensif. mobilisasi sumber daya pengadaan barang jasa secara swakelola dilakukan secara cermat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. pengadaan barang jasa secara swakelola dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk pembayarannya. pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa secara swakelola didokumentasikan secara cermat dan lengkap, sesuai ketentuan. melakukan pengawasan sasaran pengawasan pengadaan dan pengendalian barang jasa secara swakelola pelaksanaan pengadaan ditentukan secara tepat, baik teknis, barang jasa secara administratif maupun keuangan. swakelola metode pengawasan pengadaan barang jasa secara swakelola ditentukan secara tepat. tindakan terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang jasa secara swakelola dilakukan secara tepat. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pelaksanapelaksana pekerjaan pengadaan barang jasa secara swakelola meliputiswakelola, yang persyaratan, tatacara dan prosedurnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan. tim swakelola terdiri.pengadaan barang jasa susunan dan kapasitas organisasi instansi pemilik pekerjsanaklaksanaekerjaan pengadaan barang jasa secara swakelola cermat dan tepat dalam menentukan pelaksanadan pengendalian pekerjaan pengadaan barang jasa secara swakelola oleh instansi sendiri aspek kritis ketepatan dalam mobilisasi sumber daya kode unit pel. .ppk judul unit menyampaikan perjanjian kontrak yang dilakukan kepada kuasa bun.ampaikan perjanjian kontrak yang dilakukan kepada kuasa bun. elemen kompetensi kriteriaunjuk kerja menerbitkan surat penetapan pemenang lelang disetujui barang jasa surat penunjukan penyedia barang jasa spp) diterbitkan ppk. spp diterbitkan ppk. kontrak ditandatangani paling lambat (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya spp. membuat dan perjanjian kontrak untuk pengadaan perjanjian kontrak yang perjanjian kontrak untuk pengadaan dilakukan barang jasa ditandatangani oleh ppk. perjanjian kontrak untuk pengadaan eta barang jasa dicatat dan direkam menggunakan aplikasi. perjanjian kontrak untuk pengadaan barang jasa yang telah direkam menggunakan aplikasi, dicetak dan dibentuk adk nya. menyampaikan data perjanjian kontrak untuk perjanjian kontrak yang pengadaan barang jasa disampaikan dilakubeserta adk nya disampaikan ppn secara langsung atau melalui e mailampaian perjanjian kontrak yang dilakukan kepada kuasa bun. peralatan dan perlengkapan peralatan pc laptop yang terhubung dengan internet aplikasi sas sakti alat tulis kantor printer perlengkapan kertas ringkasan kontrak pengadaan barang jasa kartu pengawasan kontrakampaikan perjanjian kontrak yang dilakukan kepada kuasa bun. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyampaian perjanjian kontrak yang dilakukan kepada kuasa butentang penyampaian data perjanjian kontrak pengadaan barang jasa. jangka waktu penyampaian perjanjian kontrak pengadaan barang jasa keterampilan mengoperasikan aplikasi sas sakti sikap kerja disiplin teliti jujur aspek kritis kebenaran data perjanjian kontrak pengadaan barang jasa ketepatan waktu penyampaian perjanjian kontrak pengadaan barang jasa kode unit pel. ppk judul unit menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negkelengkapan dokumen tagihan, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran, menguji kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang jasa, menguji kebenaran, keabsahan, serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, dan menguji ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja menguji kelengkapan seluruh dokumen tagihan beserta dokumen tagihan kelengkapan dokumennya dikumpulkan dan disusun berdasarkan jenisnya. dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen kepada penyedia barang jasa atas dasar perjanjian kontrak. dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen kepada bendahara pengeluaran lainnya atas dasar dokumen surat keputusan. menguji kebenaran pengujian dilakukan terhadap nilai perhitungan tagihan tagihan yang harus dibayar dan kebenaran perhitungannya. dipastikan bahwa nilai tagihan yang harus dibayar telah sesuai dan dihitung secara benar. dipastikan bahwa perhitungan tagihan yang harus dibayar telah sesuai dengan alokasi pagu dipa. menguji kebenaran data nama pihak yang berhak menerima pihak yang berhak pembayaran diuji kebenarannya. menerima pembayaran fonaiai pihak yang berhak ring pembayaran diuji kebenarannya. nama bank pihak yang berhak menerima pembayaran diuji kebenarannya. pop nomor rekening pihak yang berhak menerima pembayaran diuji kebenarannya. menguji kesesuaian spesifikasi teknis dan volume spesifikasi teknis dan barang jasa yang diserahkan, diuji volume barang jasa kesesuaiannya dengan perjanjian kontrak. spesifikasi teknis dan volume barang jasa yang diserahkan, diuji kesesuaiannya dengan dokumen serah terima barang jasa. menguji kebenaran, surat surat bukti mengenai hak tagih keabsahan, serta akibat kepada negara diuji kebenaran yang timbul dari materiil dan keabsahannya. penggunaan surat bukti dokumen surat keputusan terkait mengenai hak tagih belanja pegawai diuji kebenaran kepada negara materiil dan keabsahannya. menguji ketepatan dokumen perjanjian kontrak jangka waktu dibandingkan dengan dokumen serah penyelesaian pekerjaan terima barang jasa untuk menguji ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. jangka waktu penyelesaian pekerjaan dipedomani berdasarkan peraturan tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negarbukti mengenai hak tagih kepada negarsurat surat bukti hak tagih kepada negara surat keputusan ringkasan kontrak checklist pengujian hak tagihbukti mengenai hak tagih kepada negara. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pengujian dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negarkontrak pengadaan barang jasa kebijakan umum pengadaan barang jasa termasuk paket, dokumen dan jaminan kontrak pengadaan keterampilan melakukan verifikasi, validasi dan klasifikasi dokumen, khususnya yang berkaitan dengan pengujian dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara melakukan analisis data dan informasi, khususnya yang terkait dengan pengujian dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara sikap kerja disiplin dalam menatausahakan dokumen tagihan teliti dan cermat dalam mengidentifikasi isi materi pokok kontrak pengadaan barang jasa jujur dalam menguji kebenaran data pada dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara aspek kritis ketepatan dalam menentukan jenis dan materi kontrak pengadaan barang jasa kecermatan dalam menguji data pada dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara kode unit pel. .ppk judul unit menerbitkan sppmpulkan semua dokumen bukti yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan spp, menerbitkan spp, menatausahakan dokumen bukti yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan spp, serta melaporkan dan menyerahkan pekerjaan kepada kpa. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja mengumpulkan semua surat surat bukti mengenai hak tagih dokumen bukti yang kepada negara dan atau dibutuhkan dalam dokumen surat keputusan yang rangka penerbitan spp menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran belanja dikumpulkandikelompokkan berdasarkan jenis belanja dan nama penyedia barang jasapembayaran belanja diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran. menerbitkan spp jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara dipastikan kecepatannya. pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban apbn dipastikan kebenarannya. data spp direkam sesuai dengan dokumen yang sudah diuji. spp dicetak. spp ditandatangani. (spp diterbitkan dan dikirim kepada ppm beserta kelengkapan dokumennya. menatausahakan dokumen bukti dalam rangka dokumen bukti yang penerbitan spp dikelompokkan. dibutuhkan dalam dokumen bukti dalam rangka rangka penerbitan spp penerbitan spp disimpan. dokumen bukti dalam rangka penerbitan spp dijaga kebutuhannya. melaporkan dan pelaksanaan penyelesaian kegiatan menyerahkan pekerjaan dilaporkan kepada kpa. diserahkan kepada kpa dengan berita acara penyerahprinter aplikasi sas sakti perlengkapan keras surat surat bukti hak tagih kepada negara surat keputusan ringkasan kontrak spp laporan pelaksanaan penyelesaian kegiatan berita acara penyerahan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatp. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penerbitan spperbitan spp keterampilan mengoperasikan aplikasi sas sakti menatausahakan dokumen pengarsipan sikap kerja disiplin teliti jujur aspek kritis kelengkapan dokumen lampiran spp kebenaran jumlah permintaan pembayaran ketepatan penerima pembayaran kode unit pel. .ppm judul unit menguji dokumen permintaan pembspp dan menyetujui menolak spp. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja menerima spp beserta| spp beserta kelengkapan kelengkapan dokumennya diterima dari ppk. dokumennya dari ppk (spp beserta kelengkapan dokumen yang diterima dari ppk, disiapkan untuk dilakukan pengujian. mengujikebenaran, pengujian dilakukan terhadap kelengkapan, dan kelengkapan dokumen pendukung keabsahan dokumen hak spp. tagih penandatangan spp diuji kesesuaiannya dengan spesimen tanda tangan ppk. format spp diuji kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. mata anggaran yang ada pada spp diuji kesesuaiannya dengan dipa pok rencana kerja anggaran. mata anggaran yang digunakan pada spp dipastikan masih tersedia lagunya pada dipa pok rencana kerja anggaran. dokumen surat keputusan yang menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran belanja pegawai diuji kebenaran formalnya. dokumen surat keputusan yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang jasa diuji kebenaran formalnya. pihak yang berhak menerima pembayaran pada spp diuji kebenarannya dengan perjanjian kontrak surat keputusan. perhitungan tagihan serta kewajiban bidang perpajakan diuji kebenarannya. diuji. diuji kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dengan perjanjian kontrak. menyetujui menolak spp spp disetujui apabila dokumen sudah lengkap dan benar. spp yang telah disetujui, diterbitkan (spp ditolak dan dikembalikan apabila dokumen tidak lengkap dan benar. (spp yang ditolak, dikembalikan kepada ppk disertai pernyataan secara tertulis terkait alasan penolakan pengembalipermintaan pembayarsas sakti perlengkapan kertas spp spm dokumen pendukung spp dipa pok rencana kerja anggaran surat penunjukan pejabat perbendaharaan negara beserta spesimen tanda tangan bas surat keputusan ringkasan kontrak checklist pengujian spppermintaan pembayaran. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pengujian spp dan kelengkapan dokumennygujian spp dan jenis jenis spp. prosedur penerbitan spm dan jenis jenis spm. keterampilan mengoperasikan aplikasi sas sakti. mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen pembanding pengujian untuk memastikan dokumen yang diuji telah lengkap dan benar. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, khususnya berkaitan dengan pengujian spp. melakukan verifikasi, validasi, dan pengujian kebenaran dan keabsahan dokumen khususnya yang berkaitan spp dan kelengkapan dokumennya. sikap kerja disiplin teliti jujur aspek kritis ketepatan dan ketelitian dalam melakukan pengujian spp kode unit pel. .ppm judul unit membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedibankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia. elemen kompetensi kriteriaunjuk kerja mengidentifikasi mata mata anggaran yang ada pada spp anggaran yang dibandingkan dengan bas. digunakan dalam spm mata anggaran yang ada pada spp dibandingkan dengan dipa pok rencana kerja anggaran. memastikan ketersediaan sisa pagu dipa pok rencana kerja pagu pada anggaran dilihat dan dipastikan dipa pok rencana masih tersedia. kerja anggaran sesuai mata anggaran yang digunakan pada dengan mata anggaran spp dipastikan masih tersedia yang digunakan lagunya pada dipa pok rencana kerja anggaran. membebankan tagihan dana pada kegiatan output jenis pada pengeluaran belanja dalam dipa dipastikan masih belanja pada spm tersedia. tagihan yang diajukan dibebankan pada mata anggaran yang sesuai. jumlah belanja pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan penerimaan dipastikan telah sesuai dengan jumlah bersih dalam spmbebanan tagihan pada mata anggaran yang tersedierlengkapan spp spm basbankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pembebanan tagihan pada mata anggaran yang tersedimbebanan tagihan. keterampilan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, khususnya berkaitan dengan pembebanan tagihantepatan dan kecermatan dalam membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia kode unit pel. .ppm judul unit menerbitkan sp.untuk merekam dan mencatat data spm, mencetak dan menandatangani spm, mengirim adk spm, wmenatausahakan spm beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, serta melaporkan pekerjaan kepada kpa. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja merekam dan mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, data spm dana up tup, dan sisa dana up tup dicatat pada kartu pengawasan dipa. |spm dicatat dan diberikan nomor dan tanggal spm. mencetak dan spm yang sudah dicatat, dilihat dan menandatangani spm dipastikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum dicetak. (spm dicetak beserta daftar terlampir. |spm ditandatangani dan diberi stempel satuan kerja. mengirim adk spm adk dibentuk melalui aplikasi. |adk diberikan tanda tangan elektronik melalui injeksi pin ppm. hardcore dan adk spm dikirimkan ppn. menatausahakan spm spm beserta kelengkapan dokumen dokumen pendukungnya |spm beserta kelengkapan dokumen pendukungnya disimpan. spm beserta kelengkapan dokumen pendukungnya dijaga kebutuhannya. kepada kpa kepada kpa. perintah pembayaran dilapormaplikasi sas sakti aplikasi pin ppm perlengkapan kertas kartu pengawasan dipa spp spm adk spm daftar spm yang diterbitkan laporan pelaksanaan pengujian dan perintah pembaypenerapan tanda tangan elektronik pada arsip data komputer.m. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penerbitan spmtata cara penerbitan spmerbitan spm dan jenis jenis spm. penggunaan tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi pin ppm. keterampilan mengoperasikan aplikasi sas sakti. mengoperasikan aplikasi pin ppm. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, khususnya berkaitan dengan penerbitan spmbenaran adk dan hardcore spm. kelengkapan dokumen lampiran spm. kebenaran hak tagih atas belanja. kesesuaian penggunaan kode mata anggaran belanja pengeluaran dan potongan penerimaan. kerahasiaan tanda tangan elektronik yang berupa pin ppm. kode unit pel. .kpa judul unit menyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihsistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban apbn. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja mengidentifikasi peraturan dan terkait dengan sistem peraturan dan pedoman terkait dengan sistem| peraturan terkait dengan sistem pengawasan internal pengawasan internal dipelajari. pedoman terkait dengan sistem pengawasan internal dipelajari. mengidentifikasi jenis jenis sistem pengawasan proses dan kriteria sistem penyelesaian tagihan atas beban pengawasan proses apbn diidentifikasi. penyelesaian tagihan kriteria sistem pengawasan proses atas beban apbn penyelesaian tagihan atas beban apbn diidentifikasi. menyusun sistem sistem pengawasan proses pengawasan proses penyelesaian tagihan atas beban penyelesaian tagihan apbn disusun. atas beban apbn sistem pengawasan proses penyelesaian tagihan atas beban apbn ditetapkan. penyusunan sistem pengawasan proses penyelesaian tagihan atas beban apbn dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang telah ditetapyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban apbn. peralatan dan perlengkapan peralatan komputerdokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran dipa peraturan terkait pengawasan kepatuhan internal dokumen standar biaya dokumen tagihterkait standar biaya peraturan terkait pengawasan kepatuhan internal k l berkenaansistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban apbn. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyusunan sistem pengawasan proses penyelesaian tagihpengawasan proses penyelesaian tagihan atas beban apbn. keterampilan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan apbn. penyusunan rka kl. sikap kerja disiplin teliti jujur aspek kritis kesesuaian aspek perencanaan, capaian output dan realisasi dana apbn. kode unit pel. .kpa judul unit merumuskan kebijakan pembayarkebijakan pembayaran atas beban apbn. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja mengidentifikasi peraturan dan pedoman terkait peraturan dan pedoman dengan pembayaran atas beban terkait pembayaran atas apbn inventarisasi. beban apbn pedoman terkait dengan pembayaran atas beban apbn dipelajari. peraturan terkait dengan pembayaran atas beban apbn dipelajari. merumuskan kebijakan kebijakan dalam rangka pembayaran dalam rangka atas beban apbn pada satuan pembayaran atas beban kerjanya dirumuskan berdasarkan apbn pada satuan pedoman dan peraturan yang telah kerjanya dipelajari. kebijakan dalam rangka pembayaran atas beban apbn pada satuan kerjanya disusun berdasarkan jenis dan kriteria pembayaran. menetapkan kebijakan kebijakan dalam rangka pembayaran dalam rangka atas beban apbn ditetapkan. pembayaran atas beban kebijakan dalam rangka pembayaran apbn pada satuan atas beban apbn yang telah kerjanyakebijakan pembayaran atas beban apbn. peralatan dan perlengkapan peralatan komputer yang terkoneksi internet alat tulis kantor aplikasi microsoft office aplikasi rka kl aplikasi sas sakti printer perlengkapan kertas peraturan pembayaran atas beban apbn pedoman pembayaran atas beban apbgenai revisi anggaran. peraturan mengenai standar biaykebijakan pembayaran atas beban apbn. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan perumusan kebijakan pembayarmbayaran atas beban apbn keterampilan merumuskan dan menyusun kebijakan sikap kerja disiplin teliti jujur aspek kritis pembayaran atas beban apbn yang tepat jumlah, penerima, dan peruntukannya kode unit pel.o11.kpa judul unit merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang jstandar operasional pelaksanaan pengadaan barang jasa. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja ' | peraturan dan pedoman dengan pelaksanaan pengadaan terkait pelaksanaan barang jasa inventarisasi. pengadaan barang jasa pedoman terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa dipelajari. peraturan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa dipelajari. merumuskan sop | |sop pelaksanaan pengadaan pelaksanaan pengadaan barang jasa dirumuskan barang jasa berdasarkan pedoman dan peraturan yang telah dipelajari. sop pelaksanaan pengadaan barang jasa disusun berdasarkan jenis dan kriteria pengadaan barang jasa. menetapkan sop sop pelaksanaan pengadaan pelaksanaan pengadaan ana aan. barang jasa sop pelaksanaan pengadaan barang jasa yang telahstandar operasional pelaksanaanterkaitstandar operasional pelaksanaan pengadaan barang jasa. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan perumusan standar operasional pelaksanalaksanaan pengadaan barang jasa. keterampilan menyusun kebijakan dan revi sikap kerja disiplin teliti jujur continues learning continuous improvement aspek kritis kepatuhan pada standar operasional prosedur pengadaan barang jasa. kode unit pel. .ppk judul unit mengendalikan pelaksanasiapan dan pengendalian kontrak pengadaan barang jasa, serta merevisi pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja | melakukan persiapan materi atau substansi dokumen pengendalian kontrak kontrak pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa dikaji secara cermat. titik kritis pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi secara tepat. rencana pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa disusun secara komprehensif. metode dan instrumen pengendalian pelaksanaan pekerjaan disiapkan secara tepat. prosedur dan tata cara pengendalian pelaksanaan pekerjaan ditetapkan secara cermat sesuai ketentuan. melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dimonitor kontrak pengadaan secara berkesinambungan sesuai barang jasa dengan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan. penyimpangan pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi secara menyeluruh. penyimpangan atau perubahan pelaksanaan pekerjaan diperbaiki secara cermat. merevisi pelaksanaan pelaksanaan kontrak pengadaan kontrak pengadaan barang jasa direvisi secara cermat barang jasa mengacu pada rencana pengelolaan kontrak. hasil revi didokumentasikan secara cermat untuk perbaikan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa yang akan datang. batasan variabel konteks variabel unit kompetensi ini diperlukan untuk mengendalikan pelaksanaitik kritis pelaksanaan pekerjaan meliputi tetapi tidak terbatas pada: pekerjaan kegiatan yang bersifat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa secara keseluruhan. pekerjaan kegiatan yang berada pada lintasan lintasan strategis yang memiliki dampak luas pada kelancaran dan keberhasilan sejumlah pekerjaan lain yang mengikutinya (foreword linkage). hasil dokumen adminstrasi teknis ini akan dijadikan dokumen untuk merubah kontrak pengadaan barang jasa, pembayaran dan masukan untuk perbaikan kontrak pengadaan barang jasa yang akan datang. peralatan dan perlengkapan peralatan komputer dan fasilitas internet alat alat tulis kantor aplikasi e procurement perlengkapan dokumen kontrak pengadaan barang jasa dokumen program mutu peraturan yang diperlukan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaangendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasgendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa standard operating procedure sop) pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasangendalian pelaksanamanajemen kontrak program mutu keterampilan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa. merumuskan pemecahan masalah khususnya dalam mengambil tindakan terhadap penyimpangan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa. sikap kerja cermat dalam dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa. aspek kritis ketepatan dalam monitoring dan evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang, jasa. kode unit pel. .kpa judul unit memberikan supervisupervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. elemen kompetensi kriteriaunjuk kerja ' | melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan penarikan dan evaluasi dana diidentifikasi. pelaksanaan kegiatan keluaran (output) yang ditetapkan dan penarikan dana dalam dipa serta rencana yang telah ditetapkan diidentifikasi. pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana dimonitor dan dievaluasi. pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana dipastikan telah sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam dipa serta rencana yang telah ditetapkan. melakukan analisis permasalahan dalam pelaksanaan terhadap permasalahan kegiatan dianalisis penyebab dan pelaksanaan kegiatan dampak yang ditimbulkan. dan penarikan dana permasalahan dalam penarikan danasupervisi pelaksanaan ditindaklanjuti dengan merumuskan kegiatan dan penarikan solusi atas permasalahan tersebut. dana hasil analisis permasalahsupervikontrak dan dokumen pengad.supervisuperviapbn. keterampilan menyusun kebijakan dan merevisi dokumen pengadaan barang jasa. sikap kerja disiplin teliti jujur aspek kritis terselenggaranya sistem pengendalian yang memadai. kode unit pel. .kpa judul unit memberikan konsultakonsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. merumuskan permasalahan dalam pelaksanaan permasalahan yang kegiatan dan penarikan dana membutuhkan inventarisasi. konsultasi dalam metode analisis ditetapkan. pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana masalah kesenjangan yang akan diatasi dengan konsultasi disusun berdasarkan prior.tas. memberikan konsultasi berdasarkan prioritas yang telah dalam pelaksanaan disusun, konsultasi dilakukan kegiatan dan penarikan terhadap pihak yang melaksanakan dana kegiatan dan penarikan dana. hasil konsultasi disepakati sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. menyusun laporan hasil hasil konsultasi disusun dalam berita konsultasi dalam acara hasil konsultasi. pelaksanaan kegiatan laporan hasil konsultasi disusun. dan penarikan dana laporan hasil konsultasi yang telah disusun, didistribusikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dankonsultaka kl aplikasi sas saktikonsultakonsultapelaksanaan apbn. keterampilan memberikan konseling dan analisis sikap kerja disiplin teliti jujur aspek kritis terselesaikannya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. kode unit prt.oo1.kpa judul unit menyelenggarakiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, menunjuk dan menetapkan organisasi tanpa, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta menandatangani dan menyampaikan laporan keuangan. menyiapkan rencana dan rencana pelaksanaan sistem jadwal pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan sistem akuntansi dan disiapkan. pelaporan keuangan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan ditentukan. menunjuk dan fungsi organisasi tanpa dirumuskan menetapkan organisasi secara cermat sesuai dengan tujuan tanpa dan proses penyelenggaraan akuntansi keuangan. susunan organisasi tanpa dirumuskan secara tepat mengacu pada fungsi tanpa. uraian tugas (job description) perangkat organisasi tanpa dirumuskan secara lengkap. organisasi tanpa ditetapkan dan disampaikan kepada pihak pihak yang diberi kewenangan. melaksanakan sistem dokumen sumber yang berkaitan akuntansi dan pelaporan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan dikumpulkan dalam rangka penyusunan laporan keuanganinternal dilakukan dengan pihak internal terkait untuk menjamin keandalan dataeksternal dengan ppn selaku akun daerah dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) untuk menjamin keandalan data. prestasi kerja petugas pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dipantau dan dievaluasi. laporan kegiatan dan surat surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem ditandatangani. laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pemrosesan transaksi yang telah dilakukan. menandatanganidan laporan keuangan yang akan menyampaikan laporan didistribusikan, diteliti, ditelaah dan keuangan dianalisis. laporan keuangan tanpa ditandatangani. laporan keuangan tanpa yang sudah ditandatangani,elenggaraan akuntansi keuangan dan satuan kerja yang sudah tidak memiliki dipa tetapi masih memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlakurekan aplikasi persediaan, simak bmn, dan aplikasi samba sistem akuntansi instansi berbasis akrual).elenggarakan akuntansi keuangan. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil menyelenggarak. keterampilan mengoperasikan aplikasi rekan dan aplikasi samba melakukan rekonsiliasi menyusun laporan keuangan meneliti dan menganalisis laporan keuangan melakukan telaahi dan sau ketepatan penyampaian laporan keuangan kualitas laporan keuangan kode unit prt. .kpa judul unit memantau pelaksanaantau pelaksanaan akuntansi keuangan. elemen kompetensi kriteria unjuk kerja melakukan monitoring penyelenggaraan akuntansi dimonitor dan evaluasi dan dievaluasi baik pada aspek proses penyelenggaraan bisnis, pelaporan, dan aplikasinya. akuntansi dan pelaporan pelaporan keuangan dimonitor dan keuangan dievaluasi baik pada aspek proses bisnis, pelaporan, dan aplikasinya. melakukan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan terhadap permasalahan akuntansi dianalisis penyebab dan dalam penyelenggaraan dampak yang ditimbulkan. akuntansi dan pelaporan permasalahan dalam pelaporan keuangan keuanganmonitoring dan evaluasi ditindaklanjuti dengan merumuskan penyelenggaraan solusi atas permasalahan tersebut. akuntansi dan pelaporan hasil analisis permasalahan keuangantauan pelaksanaan akuntansi keuangekan aplikasi samba perlengkapan kertas laporan keuangan tanpa laporan hasil analisiantau pelaksanaan akuntansi keuangan. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pemantauan pelaksana keterampilan mengoperasikan aplikasi rekan dan aplikasi samba monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi meneliti dan menganalisis laporan keuangan monitoring dan evaluasi penyusunanu dan sai ketepatan penyampaian laporan keuangan kualitas laporan keuangan kode unit prt. .kpa judul unit menyusun laporan kinerja satuanlaporan kinerja satuan kerja yang terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan laporan kinerja. menyusun rencana rencana kegiatan pada satuan kerja strategis disusun berdasarkan tugas dan fungsi. penyusunan rencana kegiatan pada satuan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menyusun perjanjian dokumen pelaksanaan anggaran kinerja satuan kerja yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja diidentifikasi. perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. dokumen perjanjian kinerja disepakati. melakukan pengukuran pengukuran kinerja dilakukan dengan kinerja menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. realisasi kinerja dibandingkan dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja. realisasi kinerja program dibandingkan dengan sasaran (target) kinerja. melakukan pengelolaan data dasar (baseline data) telah instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi telah (jan data dikompilasi dan dirangkum. penyusunan laporan kinerja disusun dan disajikan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan kinerja perundang undangan. laporan kinerja ditelaah dan dianalisis. laporan kinerja ditandatangani danlaporan kinerja satuan krencana kegiatan satuan kerjalaporan kinerja satuan kerja. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyusunan laporan kinerjakode unit prt. .kpa judul unit melakukan monitoring dan evaluasi kinerjauntuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. melakukan monitoring pengelolaan kinerja dimonitor dan dan evaluasi pengelolaan dievaluasi. kinerja dokumen hasil monitoring dan evaluasi disusun. melakukan analisis permasalahan dalam pengelolaan permasalahan dalam kinerja dianalisis penyebab dan pengelolaan kinerja dampak yang ditimbulkan. hasil analisis permasalahan disusun dituangkan. melaporkan tindak lanjut hasil analisis permasalahan hasil monitoring dan ditindaklanjuti dengan merumuskan evaluasi kinerja solusi atas permasalahan tersebut. hasil analisis permasalahan dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak pihak terkait untuk penyelesaian dan penyempurnalakukan monitoring dan evaluasi kinhasil monitoring dan evaluasi laporan hasil analisis kinerjkinerja. penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan monitoring dan evaluasi kinbab iii ketentuan penutup dengan ditetapkannya sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm pada satuan kerja pengelola apbn, maka sk3 bagi kpa, ppk, dan ppm ini berlaku secara nasional pada satuan kerja pengelola apbn dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi kpa, ppk, dan ppm pada satuan kerja pengelola apb umum arif bintaro yuwono2, provinsi papua barat:adalah sebesar rp126. (seratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan juta lima ratus empat puluh delapan125. (seratus dua puluh lima miliar sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu. (satu miliar tiga ratus empat belas juta enam puluh tujuh,3, rms, bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen elektronikakomponen elektronika, terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen elektronika diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran sebesar rp150. (seratus lima elektronika. barang dan bahan untuk industri pembuatan komponen elektronika0. (seratus lima : kantor pabean tempat pemasukan barang: uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang:untuk pembuatan komponen elektronikatenaga pengkaji bidang perbendaharaan. pedoman. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.perbendaharaan, diperlukan (satu) orang tenaga pengkaji bidang perbendaharaan untuk meningkatkan kualitas. bab kedudukan dan tugas (l)adalah pegawai negeri sipil lingkungan direktorat jenderal perbendaharaperbendaharaan. tenaga pengkaji bidang perbendaharaan secara administratif berada dalam lingkungan sekretariat direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan. tenaga pengkaji bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tenaga pengkaji bidang perbendaharaanperbendaharaan dan lingkungan kementerian keuangan. tenaga pengkaji bidang perbendaharaan melaksanakan tugasnya baik diminta atau tidak diminta oleh direktur jenderal perbendaharaan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya direktur jenderal perbendaharaan dapat memberikan penugasan secara khusus kepada tenaga pengkaji bidang perbendaharaan. penugasan secara khusus kepada tenaga pengkaji bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal perbendaharaan. dalam melaksanakan tugasnya, tenaga pengkaji bidang perbendaharaanrbendaharaan sebagaimana dimaksud pada tenaga pengkaji bidang perbendaharaan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada direktur jenderal perbendaharaan dengan tembusan kepada unit kerja terkait lingkungan direktorat jenderal perbendahararbendaharaanrbendaharaan tetap diberikan eselon il.a. pengangkatan dan pemberhentian tenaga pengkaji bidang perbendaharaan ditetapkan oleh menteri keuangan atas usulka salinan mlkabupaten adalah inspektorat kabupaten tanah laut. inspektur adalah inspektur kabupaten tanah laut. inspektur pembantu adalah inspektur pembantuorat, sekretariat terdiri dari sub bagian perencanaan, sub bagian evaluasi dan pelaporan, dan sub bagian umum dan kepegawaian. cc pengawasan, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi inspektoratb iii tugas dan fungsi bagian kesatuinspektorat, pemberian pelayanan administrasi kepada inspektur pembantu lingkungan inspektorat, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran belanja inspektorat, penyiapan peraturan perundang undangan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, mengoordinasikan dan analisis, evaluasi data dan pelaporan serta ketatausahaan proses penanganan pengaduanil.tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan pemberielolaan data pengawasan serta menyusun rencana anggaran. paragraf sub bagian evaluasi dan pelaporan sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugascc. penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan, pengkoodinasian ketatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan, inventarisasi, perpustakaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan keuangoleh perangkat daerah. inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional pengawasan. inspektur pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan. wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam keputusan inspektur. inspektur pembantu melaksanakan tugas lain yang diberikan inspektur sesuai bidang tugasnya. bagian keempat kelompok jabatan fungsional pengawasan jabatan fungsional pengawasan terdiri atas jabatan fungsional auditor jfa) dan jabatan fungsional pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah jfp2upd) pemerintah api). jabatan fungsional pengawasan sebagaimana dimaksud mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerahinspektorjabatan inspektur meruppada inspektoratinspektoralampiran peraturan but tanggal desember inspektorat inspektorat kelompok sekretariat jabatan fungsional ina sub bagian sub bagian evaluasi sub bagian perencanaan dan pelaporan administrasi dan umum inspektorat pembantu inspektorat pembantu inspektorat pembantu iii inspektorat pembantukabupaten tanah laut,tanah laut. dalam peraturan ini yang dimaksud dengan,dprd)ng menjadi kewenangan daerah otonom bupati adalah bupati tanah lautanah lauttanah laukabupaten tanah laut. setiap unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten tanah lautdan staf ahlmerintah daerah:tanah lauttanah lau. mufirial, sfb pendahuluan latar belakang pemerintah kabupaten tanah lauabupaten tanah lau, dan akuntabel ipa)kabupaten tanah lauttanah lautanah lauabupaten tanah lauyang dipadukan dengan nilai nilai organisasi kabupaten tanah laut tanah lauttanah lauttanah lauda antara lain: situasi yang menyebabkan pejabat pegawai pemdda untuk kepentingan pribadi atau golongan. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan pemdadjabat pegawai pemdd(pengabaiannilai rangkap organisasi) jabatan struktur organisasi sop tdk memadai kepentingan pribadi vested interest) tidak maa profesi dara puanproses revi benturan kepentingan bk) laporan ads tidak, bk? petugas revi menetapkan potensi tampak tidak ada dampak petugas man deal naa grtoleranei diksioka tidak, pelaksana melaksanakan tugas @berikan siternatit. pelapor menggunakan fasilitas wbs yang ada situs kementeriandddda, dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia pemda untuk kepentingan luar pemddtanah laukabupaten tanah laucc.tanah laujabatan nanaananannanaaa aan unit kerja makanan nana anna anna ana uraian benturan nnnananaaan nana nana aan kepentingan kannananananan nanas aan aan penyebab nanaananannanaaa aan prosedur nanaananannanaaa aan penanganannya knnnannanaanan nana nan nana nana ana anna demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan pelaihari, . pelaihari,. menelaah pelapor diberi tanda bila telah benar salinan sesuai dengan aslinya bupati tanah laut, kepala bagian hukum sekretariat daerah ttd. sukacita alfirial, s7, nip.tanah lautreses dprd kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut reses adalah masa kegiatan dprd luar kegiatan masa sidang dan luar gedung. alat kelengkapan dprd kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut alat kelengkapan dprd adalah pimpinan, komisi, badan musyawarahoperasional prosedur administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebutfraksi dprd kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut fraksi adalah pengelompokkan anggota dpr sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. daftar inventaris masalah adalah daftar yang berisi topik yang sedang dibahas, permasalahan permasalahan yang dihadapi, solusi maupun regulasi yang sudah ada maupun yang perlu disusunsebagai alat bantu dalam penyusunan peraturan perundang undangan untuk mengatasi berbagai persoalan tertentu. rencana strategis sekretariat dprd kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut rencana strategis adalah dokumen perencanaan sekretariat dprd kabupaten tanah laut untuk periode (lima) tahun. rencana kerja sekretariat dprd kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut rencana kerja adalah dokumen perencanaan sekretariat dprd kabupaten tanah laut untuk periode (satu) tahun. kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat kuakebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan yang selanjutnya disingkat kua pas perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah perubahanbupati tanah lautselama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan bupati tanah laut kepada dprd. prognosis anggaran yang selanjutnya disebut prognosis adalah prakiraan capaian pelaksanakegiatan yang selanjutnya disebut program adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. bab uraian tugas bagian kesatu sekretariat dprd uraian tugas sekretariat dprd adalah sebagai berikut mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan rencana strategis sekretariat dprd dan rencana kerja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah,,adalah sebagai berikut menyelenggarakan ketatausahaan dan kepegawaian sekretariat dprdagian umum dan hubungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undang, pengelolaan,laksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagian umum dan hubungan masyarakattata usaha dan kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaranyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kepegawaian sekretariat dprd dan dprd, melaksanakan kegiatantata usaha dan kearsipan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai para pegawai sekretariat dprd dan dprd guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan administrasi dokumentasi dan perpustakaan dprd, menganalisis kebutuhan, merencanakan, dan melaksanakan penyediaan tenaga ahli, memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dprd dan sekretariat dprd, memfasilitasi kegiatan asosiasi sekretariat dprd (seksi) dan asosiasi dprd (lokasi), memfasilitasi kegiatan pembekalan anggota dprd dan kewenangannya,adalah sebagai berikut menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan pimpinan dprd dan sekretariat dprd, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran sub bagian rumah tangga dan perlengkapanruangan tempat untuk upacara, rapat, pertemuan dan penerimaan tamu atau kegiatan lainnya secara kedinasan dan kelembagaan dewan maupun sekretariat dprd beserta peralatannyalaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan sekretariat dprd dan dprd, melaksanakan penyediaan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan kantor, melaksanakan administrasi dan inventaris barang barang rumah tangga sekretariat dprd dan anggota, dan gedung, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan ssuraian tugas sub bagian hubungan masyarakat, protokol dan publikasinyusun dan menyiapkan naskah pidato pimpinan dprd, menyusun dan menatausahakan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang kegiatan skpd, melaksanakan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerima tamu, melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan publikasi, melaksanakan penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur humas, protokol dan publikasi, melaksanakan fasilitasi kegiatan selain peringatan hari jadi dan hari besar nasional lingkup sekretariat dprd, melaksanakan penyiapan bahan monitoring evaluasi melaksanakan program kerja kehumasan, keprotokolan dan publikasi, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup sekretariat dprdtiga bagian keuangan uraian tugas bagian keuangan adalah sebagai berikut menyusun program, mengoordinasikan, membina,w, dan mengendalikan pelaksanaan ketatausahaan keuangan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat dprdketentuan peraturan perundang undanganurat persetujuan pembayaran dan surat perintah membayar, baik uang persediaan, ganti uang, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer (gaji dan tunjangan dewan dan gaji serta tambahan penghasilan bagi pns), memonitor pencatatan penerimaan, penyimpanan,adalah sebagai berikutrancangan peraturan daerah, dan mengevaluasi daftar inventaris masalah, memverifikasi, mengoordinasikan, perubahan, memfasilitasi, memverifikasi,, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut dari rsidangan dan risalah uraian tugas sub bagian fasilitasi persidangan dan risalahrsidangan dan risalah, merencanakan program kerja tahunan dan penyusunan jadwal rapat dan sidang, rencana kerja dprd, antara badan musyawarah dprd bersama skpd terkait setiap akhir bulan berjalan atau sesuai kesepakatan, menyusun risalah, nobulan,kpdkpdpersidangan dan risalkajian perundang undangan uraian tugas sub bagian fasilitasi kajian perundang undangkajian perundang undangan,kajian perundang undangannganggaran dan pengawasan dprd, merencanak, menyusun bahan pembahasan apbd apbd perubahanbahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, menyusunbahan pembahasan terhadap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuanganlayanan administrasi desa yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi desa dan untuk mendukung kegiatan tersebut perlu menerapkan pelayanan administrasi desa secara elektronlantas desa tsistem informasi pelayanan administrasi kecamatan taking kabupaten tanah laut (lantas desa ktataking. sekretaris camat adalah sekretaris camat taking. kepala seksi pelayanan adalah kepala seksi pelayanan kecamatan takiusun adalah pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. kepala seksi adalah pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. sistem informasi pelayanan administrasi kecamatan taking kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut lantas desa adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan administrasi desa yang diakses melalui alamat https: lantas.kectakisung.tanahlautkab.go.id administrasi desa dengan menggunakan aplikasi lantas desa ta. peraturan bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan administrasi desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi lantas desa ta. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pelayanan informasi, penyelenggaraan lantas desa ta, dan cc. pelayanan dukungan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan lantas desa ta. bab iii tata cara pelaksanaan bagian kesatu penyelenggara penyelenggara lantas desa meliputi: camat selaku penanggung jawab, sekretaris camat selaku koordinator pelaksana, kasi pelayanan kecamatan selaku pelaksana, dan pemerintah desa selaku pengguna. alur pelayanan administrasi desa dengan menggunakan lantngguna aplikasi lantas desa mendapatkan hak akses dari administrator untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. pengguna aplikasi lantas desa yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada dapat mengakses aplikasi itu secara langsung (real time). hak akses yang diberikan kepada pengguna aplikasi lantas desawarga masyarakat atau lembaga organisasi yang berada wilayah kecamatan taking mendapatkan pelayanan administrasi desa yang dilaksanakan melalui aplikasi lantas desa ta. warga masyarakat atau lembaga organisasi yang berada luar wilayah kecamatan taking dapat memperoleh pelayanan administrasi desa yang dilaksanakan melalui aplikasi lantas desa untuk jenis pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pelayanan administrasi desa melalui aplikasi lantas desa warga masyarakat atau lembaga organisasi dapat mengajukan permohonan pelayanan administrasi desa melalui kepala dusun desa yang telah mempunyai hak akses maupun dengan datang langsung petugas front office fo) operator desa yang ada desa. permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan menyerahkan dokumenberkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam akan diverifikasi petugas front office fo) operator desa sesuai jenis permohonan yang diajukan. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa penolakan terhadap permohonan yang diajukan (status ditolak) atau proses selanjutnya terhadap permohonan (disetujui) pada aplikasi lantas desa ta. permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada pemohon dapat mengajukan kembali permohonan dengan memenuhi ketentuan alasan penolakan permohonan sebelumnya. permohonan yang disetujui untuk diproses sebagaimana dimaksud pada akan ditindak lanjuti oleh kepala seksi sesuai kewenangan jenis permohonan yang diajukan untuk divalidasi. permohonan yang telah divalidasi akan dibuatkan dokumen sesuai permohonan yang diajukan. dokumen sebagaimana dimaksud pada akan disahkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh kepala desa atau sekretaris desa serta dibubuhi stempel pemerintah desa sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. bab pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi kantor kecamatan takinglantas desa ta. bab ketentuan lain lain dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya sistem pelayanan administrasi desa melalui lantas desa ta, maka pelayanan administrasi dilakukan secara manual dengan tetap memperhatikan tata cara administrasi pelayanalur pelayanan administrasi desa dengan menggunakpemohon kepala dusun permohonan penolakan penyerahan et penolak ole list conan ni operator desa doku diajukan diajukan lewat lewat front office kepala dusunbidang adalah bidang pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanah laut. seksi adalah seksi pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanah laut. sub bagian adalah sub bagian pada dinas pendidikan dan kebudaya dinas pendidikan dan kebudayaan, sekretariat terdiri dari sub bagian perencanaan, keuangan dan barang milik daerah, sub bagian umum dan kepegawaiandari seksi cagar budaya, seksi sejarah dan tradisi, dan seksi kesenian bidang pembinaan ketenagapendidikan dan kebudayaan, penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas pendidikan dan kebudayal.keuangan dan barang milik daerah, sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan. paragraf sub bagian perencanaan keuangan dan barang milik daerah sub bagian perencanaan, keuangan dan barang milik, daerahpenyelenggaraan tugas pembantupembinambinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, cc. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaandalj anak usia dini dan pendidikan nonformalkerja bidang pembinaan pendidikan dasar, perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan dasar, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan pendidikan dasardasar,il. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya luar kabupaten, penyusunamembawahi dari: seksi cagar budaya, seksi sejarah dan tradisi, dan seksi kesenian. paragraf seksi cagar budaya seksi cagar bucagar budaya. paragraf seksi sejarah dan tradisi seksi sejarah dan tradisejarah dan tradisi. paragraf seksi kesenian seksi kesensenian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ketenagaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan ketenagmenengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudaypembinaan ketenagaan membawahi dardasar. paragraf seksi tenaga kebudayaan seksi tenaga kebudayaanpemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait tenaga kebudayaan. bagian ketujuh unit pelaksana teknisndidikan dan kebudayandidikan dan kebudayajabatan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan jabatan eselon atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan jabatan eselon illa atau jabatan administrator. kepala bidang pada dinas pendidikan dan kebudayadidikan dan kebudayandidikan dan kebudayandidikan dan kebudayasea bea tanggal desember dinas pendidikan dan kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan kelompok jabatan sekretariat fungsional ill sub bagian sub bagian perencanaan, sub mean bayaran dan penyelenggaraan tugas keuangan dan bmd pembantuan bidang pembinaan paud dan bidang pembinaan pendidikan pendidikan nonformal dasar bidang kebudayaan bidang pembinaan ketenagaan seksi kurikulum dan seksi ptk paud dan pendidikan penilaian seksi kurikulum dan penilaian seksi cagar budaya nonformal seksi kelembagaan dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sarana prasarana seksi sejarah dan tradisi seksi ptk pendidikan dasar seksi peserta didik dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter pembangunan karakter seksi kesenian seksi tenaga kebudayaan bupati tanah laut, upt dinas ttd bambang alamsyah |
tuai anis rimbupati tanah laut, menimbang: bahwa dipandang perlu menempatkan uang daerah pada bank umumdalam rangka melaksanakan ketentuanmpatan deposito het ueh|empatan deposito uumum adalah bank pemerintah atau bank nonlkpedoman penempatan deposito uang milik daerah dimaksudkan sebagai kaidah dalam penempatan deposito uang milik daerah pada bank umum dengan memanfaatkan kelebihan kas file cash) secara tertib dan optimal dalam bentuk depositodaerah. s5) deposito sebagaimana dimaksud padabagian kesatu penetapan bank umum sebagai mitra (l) bank umum yang berminat sebagai mitra pemerintah daerah dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada bupatiyaitu depositoberupa deposito. bukan atau sebutan lainnyadiantaranya kebutuhan, kondisi kas pemerintah daerah, kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada perundang undangan yang berlaku dan tingkat partisipasi calon mitra dalam mendukung pembangunan daerah. hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada berupa telaahan stafd menetapkan bank umum sebagai mitra pemerintah daerah dalam penempatan uang daerah berupa deposito. penetapan bank umum sebagai mitra pemerintah daerah dalam penetapan uang daerah berupa deposito dengan keputusan bupati. bagian kedua perjanjian kerjasama penempatan uang daerah berupa deposito pada bank umum sebagaimana dimaksud disertai dengan perjanjian kerjasamagian ketiga bunga dan atau bagi hasil. bab besar penempatan uang daerah dalam bentuk deposito besarnya nominal penempatan uang daerah pada bank umum ditetapkan oleh bupati berdasarkan pertimbangan bud dan memperhatikan posisi keuangan kas daerah. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada antara lain dapat berupa jumlah dana yang belum digunakan atau selisih bunga atau bagi hasil deposito dengan jasa giro. bab sumber dana dan pencatatan penempatan uang daerah pada bank umum bersumber dari apbddaerah tidak mencatat perolehan setara kas berupa investasi jangka pendek sebagai belanja, tetapisebagai perpindahan investasi jangka pendek menjadi kas. mutasi antar pos kas dan setara kas merupakan bagian dari manajemen kas dan tidak menjadi bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistors. mutasi antar pos kan dan setara kas sebagaimana dimaksud tidak diinformasikan dalam laporan keuangan. bab vii kewajiban kewajiban bank umum sebagai mitra adalahdaerah disetor kas daerah, sesuai perjanjian kerja sama, dan ketentuan yang berlaku, dan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada huruf disetor langsung rekening kas daerah menjadi komponen pendapatan asli daerah. kewajiban pemerintah daerah adalah pemerintah daerah: dan pemerintah daerahatauatauca8 bupati tanah utama diundangkan pelaihari pada tanggal sekretaris daerah kabur tanah laut,dengan telahadanya inovasi layanan secara daring pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah lauthelp adalah software yang memudahkan operator dan front office untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan pelayanan administrasi kependudukan. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya sop adalah sebagai pedoman bagi dinas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. tujuan ditetapkannya sop adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bab iii standar operasional prosedur dinas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan sop. sop dinas meliputi sop sekretariat, meliputi pengadministrasian surat masuk, pengadministrasian surat keluar, cuti tahunan, usul cuti tahunan pejabat, surat usulan pensiun, usul pembuatan aspen, usul kenaikan pangkat, usul pembuatan kartu pegawai, usul pembuatan kartu istri kartu suami, permohonan barang ribu), pendistribusian barang, pengelolaan barang, penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat, penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana strategis, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pembuatan spp ganti uang, pembuatan spp tambah uang, pembuatan spp uang persediaan, pembuatan spp ganti uang nihil, pengajuan spp gaji, pengajuan spp tunjangan, pengajuan barang jasa, penyusunan laporan keuangan triwulan, penyusunan laporan semester, penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan bendahara, penyusunan rka dan rka perubahan, dan penyusunan ppd dan kpj. sop bidang pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi penerbitan biodata warga negara indonesia wni), penerbitan kartu identitas anak kia), penerbitan kartu keluarga kk), penerbitan kartu tanda penduduk elektronik ktp el), penerbitan legalised dokumen kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan penduduk non permanen, perekaman kartu tanda penduduk elektronik ktp el): penerbitan dokumen kependudukan penduduk rentan, penerbitan surat keterangan penduduk datang dari luar negeri skala), penerbitan surat keterangan pindah penduduk luar negeri span), penerbitan surat keterangan tinggal terbatas skt), dan penerbitan surat keterangan pindah warga negara indonesia skpwni). sop bidang pelayanan pencatatan sipil, meliputi penerbitan kutipan akta kelahiran, penerbitan kutipan akta kematian, penerbitan kutipan akta perkawinan, penerbitan kutipan akta perceraian, penerbitan akta pengakuan anak, penerbitan akta pengesahan anak, penerbitan pembatalan akta, penerbitan pembetulan akta, penerbitan surat keterangan lahir mati, penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan, penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian, penerbitan surat keterangan pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, dan pencatatan peristiwa penting lainnya. sop bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, meliputi pemeliharaan komputer, pemeliharaan jarkomdat point point kecamatan, pemeliharaan server, backup data server, pemeliharaan aplikasi siak sistem informasi administrasi kependudukan) pemeliharaan aplikasi silakan sistem informasi layanan administrasi kependudukan via smartphone): pemeliharaan aplikasi help, penggunaan aplikasi silakan sistem informasi layanan administrasi kependudukan via smartphone), pembuatan user aplikasi siak sistem informasi administrasi kependudukan), pembuatan user aplikasi help: permintaan data, pemanfaatan data, penyusunan buku data agregat kependudukan semester, penyusunan laporan bulanan kependudukan, penyusunan laporan harian kependudukan, penyusunan buku profile kependudukan, penyusunan laporan semester data kependudukan, dan pengajuan inovasnota kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota kalimantan selatan dengan kepolisian daerah kalimantan selatan, bahwa berdasarkan proposal hibah uang kepada kepolisian daerah kalimantan selatan dalam rangkaari direktorat jenderal bina keuangan daerah nomor kedua hal penjelasan pergeseran belanja tidak terduga untuk dukungan dana kepada kepolisian daerah kalimantan selatan terkait penerimaan bintara kepolisian republik indonesia, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf 4d,geseran belanja tidak terduga kepada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dalam rangka pengalokasian anggaran hibah uang kepada kepolisian daerah kalimantan selatan terkait dukungan dana untuk. melakukan penambahan kembali alokasi anggaran belanja tidak terduga yang bersumber dari selisih lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagai antisipasi keperluan belanja lain yang sifatnya darurat dan atau mendesak yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datangna ma! mere pelan salinan rodinas kesehatan, sekretariat terdirbidang sumber daya kesehatan, terdirkesehatan, penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas kesehatan,kesehatkesehat dan pengelolausunan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat bidang kesehatan masyarakat membawahlingkungan, kesehatan kerja dan olah pengendalicegahan dan pengendalian penyakit membawahtidak menular dan kesehatan jiwpemantauan, pengendalilayanan kesehatan membawahprimer dan kesehatan tradisional. paragraf seksi pelayanan kesehatan rujukan seksi pelayanan kesehatan rujukrujukan. paragraf seksi pembiayaan dan jaminan kesehatan seksi pembiayaan dan jamipembiayaan dan jaminan kesehatanpengendalikesehatan membawahfarmasian dan alat kesehatan. paragraf seksi fasilitas pelayanan kesehatan seksi fasilitas pelayafasilitas pelayanan kesehatan. paragraf seksi sumber daya kesehatan seksi sumber daya manusiamber daya kesehatansehsehseh,sehatan dilakukan oleh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. bab jabatan kepala dinas kesehatan merupkan jabatan eselon ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris dinas kesehatan merupakan jabatan eselon illa atau jabatan administrator. kepala bidang pada dinas kesehatsehatseh desember dinas kesehatan dinas kesehatan kelompok jabatan sekretariat fungsional tana sub bagian sub bagian keuangan sub bagian perencanaan dan dan pengelolaan umum dan pelaporan aset kepegawaianseksi kesehatan keluarga seksi surveilans dan perak layanan kesehatan seksi kefarmasian dan alat dan gizi masyarakat imunisasi tradisional kesehatan seksi promosi dan aa, seksi pelayanan kesehatan seksi fasilitas pelayanan pemberdayaan masyarakat rujukan kesehatan menular seksi kesehatan seksi pencegahan dan lingkungan, kesehatan pengendalian penyakit tidak seksi maa jaminan seksi saha pekan manusia kerja dan olah raga menular dan kesehatan jiwa bupati tanah laut, upt dinas bambang alamsyah |
ke) koordinasi penataan ruanggkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang serta mewujudkan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan daerah perlu dilakukan koordinasi penataan ruang daerah, bahwa untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang koordinasi penataan ruang daerah sebagai penggantipenataan ruangmantauan dan evaluasidetail tata ruang rdr) dan peraturan zonasi pz),ordinasi penataan ruang, ruang lautkabupaten tanah laut. bab tanggung jawab penataan ruang kabupaten tanah laut bupati bertanggung jawab atas penataan ruang daerah kabupaten. penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam. pembentukan dprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dprd sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas terhadapdaerah kabupaten. tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama rtr kabupaten dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm),layanan terpadu satu pintustruktur organisasi dprd meliputi penanggung jawab bupati tanah laut. penanggung jawab wakil bupati tanah laut. ketua sekretaris daerah kabupaten tanah laut. wakil ketua kepala bappeda kabupaten tanah laut. sekretaris kepala dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. anggota asisten bidang ekobangkesra setda kabupaten tanah laut. asisten bidang pemerintahan setda kabupaten tanah laut. kepala kantor pengelolaan kehutanan kabupaten tanah laut. kepala kantor agraria dan tata ruang kabupaten tanah laut. kepala dinas tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan kabupaten tanah laut.dinas perhubungan kabupaten tanah laut. kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten tanah laut. kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten tanah laut. kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu kabupaten tanah laut. kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten tanah laut. kepala dinas pariwisata kabupaten tanah laut. kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten tanah laut. kepala dinas kesehatan kabupaten tanah laut. kepala dinas peternakan kabupaten tanah laut. dprd sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat dprd, dan kelompok kerja. sekretariat dprd berada padadipimpin oleh sekretarismempunyai tugas menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas dprd, sebagaimana dimaksud pada susunan keanggotaan sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada meliputi ketua sekretaris dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. anggota staf pada sekretariat dinas pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. staf pada bidang tata ruang dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. staf pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tanah laut. kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputitata ruang padarencanaan tata ruang, bidang tata ruang pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. anggota kepala bidang perikanan budidaya pada dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten tanah laut. kepala bidang perhubungan darat pada dinas perhubungan kabupaten tanah laut. kepalabidang tanaman pangan pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten tanah laut. kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tanah laut. kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten tanah laut. kepala bidang bina marga pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. kepala bidang sumber daya air pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten tanah laut. kepala bidang pengembangan kawasan pedesaan pada dinas pengembangan masyarakat desa kabupaten tanah laut. kepala bidang tata kota dankelompok kerja perencanaan tata ruang daerah sebagaimana dimaksud padacipta karya dan jasa konstruksinyidikan dan penyelidikan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten tanah laut. cc. anggota kepala bidang perijinan dan non perijinan jasa usaha pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tanah laut. kepala bidang perijinan dan non perijinan tertentu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tanah laut. kepala bidang tata lingkungindustrian pada dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten tanah laut. kepala bidang komunikasi pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten tanah laut. kepala bidang kelembagaan usaha, prasarana dan sarana pada dinas peternakan kabupaten tanah laut. kepala bidang perumahan rakyat dan kawasan permukimkebunan pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten tanah laut. kepala bidang perhubungan laut, sungai, dan penyeberangan pada dinas perhubungan kabupaten tanah laut. kepala bidang pemanfaatan dan pengendalian aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tanah laut. camat pelaihari. camat bati bati. camat tambang ulang. camat taking. camat bumi makmur. camat kura. camat batuan. camat panyipatan. camat batu ampar. camat jorong. camat kitap. kepala seksi pemanfaatan tata ruangpendayagunaan pertanahan pada kantor pertanahan kabupaten tanah laut. kepala seksi manajemen rekayasa lalu lintas dan pengembangan multimoda kabupaten tanah laut. kepala seksi administrasi pertanahantanah pemerintah dan fasilitas umum bidang pertanahan pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten tanah laut. kasubbag pembentukan produk hukum daerah pada sekretariat daerah kabupaten tanah laut. penyidik pegawai negeri sipil ppn) pada bappedaptt bidang tata ruang pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan kabupaten tanah laut sebagai petugas pengukuran dan pemetabab pelaksanaan koordinasi dprd dprd melaksanakan koordinasi yanguntuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, dprd dapat mengundang organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. babdprd secara berkala kepada bupati.daerah provinsi untuk laporan dari daerah kabupaten. kegiatan pelaporan dilakukan dengan penyampaian hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, dan penyampaian rekomendasi. bab vii pendanaan pendanaan pelaksanatanah laut dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab viii pemantauan dan evaluasi dalam hal pengawasan penataan ruang dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian pemanfaatan ruang bersama dprd kabupaten untuk kepentingan daerah. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang, dan tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan secara periodik dan menerus. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan paling sedikit (dua) kali dalam (lima) tahun. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih dari (dua) kali dalam (lima) tahun apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan, yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terdiri atas kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang, kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang, dan kegiatan pelaporan. kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data dan informasi, dan penyusunan matriks pertandingan program. kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang meliputi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang. penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang dilakukan berdasarkan kesesuaian program pemanfaatan ruang, dan kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang. ketentuan mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang berpedoman pada peraturan menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional nomor tahun tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang|salinan sardengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang bahwa guna pengendalian danrona virus diseasevid dan bantuan langsung tunai dana desa:dan bantuan langsung tunai danedaran direktur jenderal perimbangan keuangan, kementerian keuangan nomor se pk tanggal juli tanggal juli tentang percepatan penyaluran dana desa tahun anggaran surat direktur jenderal pembangunan desa dan perdesaan, kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor pri.0o vii tanggal juli tentang percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa tahun dan surat menteri dalam negeri nomor b bpd tanggal juli tentang percepatan penyaluran dan pelaksanaan dana desa, blt dana desa, ppkm berbasis mikro, dan posko penanganan covid desa, surat edaran bersama menteri keuangan republik indonesia direktorat jenderal perimbangan keuangan, kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, direktorat jenderal pembangunan desa dan perdesaan,desa kecamatan kabupatenrona virus disease covid yang selanjutnya disebut desa aman covid adalah desa yang memiliki kewenangan lokal berkala desa yang melakukan atau menerapkan adaptasi kebiasaan baru dan penanggulangan dampak bencana covid melalui desa aman covid dan blt dana desa, dan melakukan penanganan covid:tingkat kecamatan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku makan minum, dan atau multivitamin proporsional sebagaimana dimaksud adalah makan minum diberikan sebanyakmaka pemberian makan minum masyarakat desa sebagaimana dimaksuddan blt dana desa sebagaimana dimaksud yang berlaku desa wajib membentuk relawan desa aman covid dengan struktur sebagai berikut: ketua: kepala desa, wakil ketua:terdiri dari: fungsi pencegahan bertugas antara laindan 1l)untuk melakukan melakukan koordinasi secara berjenjang satuan tugas penanganan covid kecamatan kabupatenana desa sebagaimana dimaksud ditentukan sebagai berikut, pemerintah desa dapat menambah alokasi anggaran blt dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kondisi sosial budaya setempatcc. penyandang disabilitas. syarat penerima manfaatdalam rangka mencapai target jumlah keluarga penerima manfaat blt dana desa tahun anggaran kepala desa agar segera melakukan pendataan kembali keluarga penerima manfaat blt dana desa dengan ketentuan jumlah keluarga penerima manfaat blt dana desa tahun anggaran merujuk kepada jumlah keluarga penerima manfaat blt dana desa tahun anggaran bulan kesatu, dengan melakukan revi atas kesesuaian kriteria sebagai keluarga penerima manfaat blt dana desa, dimungkinkan menambah keluarga penerima manfaat blt dana desa desa diluar daftar keluarga penerima manfaat blt dana desa tahun anggaran sebagai respon atas perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid dan pembayaran blt dana desa kepada keluarga penerima manfaat blt dana desa tambahan sebagaimana dimaksud huruf tidak berlaku surut apabila blt dana desa telah dilaksanakanpenerima manfaat blt dana desa yang telah ditetapkan dengan pengajuan penyaluran yang dapat dilakukan paling banyak (tiga) bulan per pengajuan. ketentuan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud untuk bulan ke (satu) sampai dengan bulan ke (sembilan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk pengajuan penyaluran bulan (sepuluh), bulan ke (sebelas) dan ke (duabelas) dilakukan paling cepat pada bulan ke (sepuluh),dalam hal penerima manfaat blt sebagaimana dimaksud meninggal dunia, maka terhadap penyaluran blt yang bersangkutan tidak lagi dilaksanakan. penghentian penyaluran blt sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi dengan keterangan kematian atau sebutan lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. keluarga penerima manfaat blt dana desa sebagaimana dimaksudnaan yang sama makbantuan sosial...engan pengajuan penyaluran selama (tiga) bulan sekaligusminggu dalam bulan yang sama interval waktu antar penyaluran (satu) minggu dalam bulanerikutnya.anaanaembiayaan pembiayaan kegiatan dalam peraturan bupati ini bersumber pada dana desa. bab satuan harga untuk melaksanakan pengadaan barang jasa kegiatan desa aman coviddengan berpedoman pada harga pasar. bab tanggung jawab, monitoring dan evaluasi kepala desa bertanggung jawab dalam kegiatan desa aman covid dan blt dana desa. monitoring dan evaluasi kegiatan desa aman covid dan penyaluran blt dana desa kabupaten tanah laut. bab vii ketentuan peralihan penyaluran blt danayang berlakunya berpedoman pada peraturan bupati ini. pada saat peraturan bupati ini diundangkan makaicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.umum semenjak tahun sampai dengan tahun peraturan ini dibuat merupakan tahun paling berat dan memprihatinkan bagi negara negara dunia, tak terkecuali indonesia. setidaknya ada lebih dari negara yang tengah berjuang melawan wabah virus corona dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai ratusan ribu orang. pada manusia, korona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti sars, mers, dan corona virus disease covid sifatnya lebih mematikan. oleh karenanya, pemerintah berupaya penuh untuk kemudian mengatasi permasalahan ini,ggulangannya dengan membentuk desa aman corona virus disease covid dan bantuan langsung tunacukup jelas s.d cukup jelas huruf s.d huruf cukup jelas huruf penambahan alokasi anggaran blt dana desa dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf dengan melihat jumlah keluarga miskin yang lebih besar dari anggaran yang dialokasikankriteria penerima manfaat blt dana desabupati tanah laut, ttd sukacita dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahterdirbidang bina marga terdiri dari: dan seksi perencanaan bina marga. bidang cipta karya dan jasa konstruksiterdiri dari: seksi air bersih dan sanitasi, seksi tata bangunan, dan seksi bina jasa konstruksi. bidang tata ruang terdiri dari seksi perencanaan tata ruang, dan seksi pemanfaatan tata ruang. bidang pertanahan terdiri dari seksi administrasi pertanahan, dan seksi pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum. upt dinas: dantanahkerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, pemberian pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain lingkungan dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, cc. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, penyiapan peraturan perundang undangan bidang pepekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahsumber daya air bidang sumber daya airair. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sumber daya airmenyelenggarakan fungsi, penyusunan rencana kerja bidang sumber daya air, perumusan kebijakan bidang sumber daya air, cc. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang sumber daya air, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air, pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi, sungai, rawa dan pantai, pelaksanaankebijakan irigasi, sungai, rawa dan pantai, pelaksanaan kebijakan operasi dan pemeliharaan pengairan, pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber daya air, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang sumber daya air, j airmembawahparagraf seksi irigasi, sungai, rawa dan pantai seksi irigasi, sungai, rawa dan pantarigasi, sungai, rawa dan pantai. paragraf seksi operasi dan pemeliharaan pengairan seksi operasi dan pemeliharaan pengairoperasi dan pemeliharaan pengairsumber daya air. bagian keempat bidang bina marga bidang bina margabina marga, dan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang bina marga menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja bidang bina marga, perumusan kebijakan bidang bina marga, cc. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidan bina marga, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidangbina marga, pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan kebijakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang bina margmarga membawahi dari:, dan seksi perencanaanbangunan jalan dan jembatan. paragraf seksi peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan. paragraf seksi perencanaan bina marga seksi perencanaan bina marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusanbina marga. bagian kelima bidang cipta karya dan jasa konstruksi bidang cipta karya dan jasa konstruksibidang cipta karya dan jasa konstruksi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang cipta karya dan jasa konstruksi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja bidang cipta karya dan jasa konstruksi, perumusan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang cipta karya dan jasa konstruksi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang cipta karya dan jasa konstruksi, pelaksanaan kebijakan pengelolaan air bersih dan sanitasi pelaksanaan kebijakan tata bangunan, pelaksanaan kebijakan bina jasa konstruksi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang sumber daya aircipta karya dan jasa konstruksimembawahi dari: seksi air bersih dan sanitasi, seksi tata bangunan, dan seksi bina jasa dan konstruksi. paragraf seksi air bersih dan sanitasi seksi air bersih dan sanitasterkait air bersih dan sanitasi. paragraf seksi tata bangunan seksi tata banguntata bangunan. paragraf seksi bina jasa konstruksi seksi bina jasa dan konstrukbina jasa dan konstruksi. bagian keenam bidang tata ruang bidang tata ruangta ruang. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang tata ruang menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja bidang tata ruang, perumusan kebijakan bidang tata ruang, cc. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidan tata ruang, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang tata ruang, pelaksanaan kebijakan perencanaan tata ruang, pelaksanaankebijakan pemanfaatan tata ruang, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanbidang tata ruangta ruang membawahi dari: seksi perencanaan tata ruang, dan seksi pemanfaatan tata ruangrencanaan tata ruang. paragraf seksi pemanfaatan tata ruang seksi pemanfaatanfaatan tata ruang. bagian ketujuh bidang pertanahan bidang pertanahanpertanahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja bidang pertanahan, perumusan kebijakan bidang pertanahan, cc. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidan pertanahan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pertanahan, perencanaan pengaturan penguasaan dan pendayagunaan tanah, pelaksanaan inventarisasi, pengendalian penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah, penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat, pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah, j . pelaksanaan pengurusan hak hak atas tanah perseorangan dan badan hukum, pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah, pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence: il. perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten, pelaksanaan inventarisasi tanah kosong, penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong, pelaksanaan proses penerbitanpelaksanaan kebijakan toponimi dan batas wilayah, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pertanahan, sstanahan membawahi dari: seksi administrasi pertanahan, dan seksi pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum paragraf seksi administrasi pertanahan seksi administrasi pertanadministrasi pertanahan. paragraf seksi pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum seksi pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umumaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum130 dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanpekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dilakukanlah bupatiselaku pejabat pembina kepegawaian. bab jabatan kepala dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan merupakan jabatan eselon atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan merupakan jabatan eselon ikerjaan umum, penataan ruang dan pertanahkerjaan umum, penataan ruang dan pertanahbagan struktur organisasi nomor tahun tanggal desember:kelompok jabatan sekretariat fungsional tini sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian bidang cipta karya dan jasa bidang sumber daya air bidang bina marga bidang tata ruang bidan konstruksi kai seksi irigasi sungai, rawa seksi pembangunan jalan seksi air bersih dan sanitasi seksi perencanaan tata ruang seks dan pantai dan jembatan seksi peningkatan, seksi seksi operasi dan pemeliharaan dan pemeran pemeliharaan pengairan pengawasan jalan dan seksi tata bangunan seksi pemanfaatan tata ruang jembatan seksi perencanaan sumber seksi perencanaan bina seksi bina jasa konstruksi daya air marga upt dinas bupati tanah laut ttd bambang alamsyah anah laut pertanahan administrasi pertanahan pengaturan tanah itah dan fasilitas umum bupati tanah laut, menimbang bahwa berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwhwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara menyatakan setiap pegawai asn memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, bahwa salah satu model pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah melalui pendidikan dan pelatihan, bahwa dalam rangka penyusunan norma, standar dan prosedur pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan mekanisme pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf diatas, perlu menetapkan peraturan peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahun tentang hubungan kerja manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur, peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahun tentang jejaring kerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparaturlingkungan pemerintah daerah kabupaten tanah lautselanjutnya disebut pns. pns adalah pns pada pemerintah daerah kabupaten tanah laut. diklat teknis adalah diklat yang dilaksanaional. diklat fungsional sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesionaliii yang selanjutnya disebut diklaim iiiiiimbentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan padapelatihan dasar calon pns golongan dan golongan yang selanjutnya disebut latar cons gol dan adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk pns gol dan yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. pelatihan dasar calon pns golongan iii yang selanjutnya disebut latar cons gol iii adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk pns gol iii yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut bpsdm kab. tanah laut adalah bpsdm kab. tanah laut. badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi kalimantan yang selanjutnya disebut bpsdm prov. kalsel adalah bpsdm prov. kalsel. satuan organisasi perangkat daerah kabupaten tanah laut lainnya yang selanjutnya disebut sold kab. tanah laut lainnya adalah sold lingkup pemerintah daerah kabupaten tanah laut. lembaga administrasi negara yang selanjutnya disebut lan adalah instansi pembina diklat yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan diklat republik indonesia. lembaga diklat pemerintah adalah unit penyelenggara untuk menyelenggarakan suatu diklat tertentu. lembaga diklat swasta terakreditasi adalah lembaga diklat swasta terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar pada kementerian dalam negeri yang selanjutnya disebut skt pada kemendagri dan atau surat pengesahan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut surat pengesahan oleh kemenkumham. perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disebut ptn adalah ptn berbentuk badan hukum maupun badan layanan umum dan atau ptn diwilayah republik indonesia lainnya. perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disebut pts adalah pts diwilayah republik indonesia. perkumpulan lainnya adalah jenis perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan yang sama dalam bidang non ekonomis baik yang berbadan hukum maupun tanpa berbadan hukum. dokter pemerintah adalah dokter pemerintah yang bekerja dilingkungan pemerintah daerah kabupaten tanah laut. penyelenggaraan diklat dengan pola kemitraan yang selanjutnya disebut diklat pola kemitraan adalah diklat yang diselenggarakan oleh bpsdm kab. tanah laut dengan bpsdm prov. kalsel yangdanapenyelenggaraan dekatnya dibebankan kepada apbd kabupaten tanah laut cg. belanja langsung bpsdm kab. tanah laut. penyelenggaraan diklat dengan pola penyertaan yang selanjutnya disebut diklat pola penyertaan adalah diklat yang diselenggarakan oleh bpsdm kab. tanah laut dan atau sold kab. tanah laut lainnya dengan yang dana kontribusinya dibebankan kepada bpsdm kab. tanah laut dan atau sold kab. tanah laut lainnya. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut https adalah surat yang diberikan kepada peserta yang telah dinyatakan lulus mengikuti diklat. tim seleksi peserta diklat instansi yang selanjutnya disebut tapi adalah tim yang bertugas menyeleksi calon peserta diklaim ii, iii dan iv. bagian kedua maksud dan tujuan maksud penetapan keputusan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan (norma, standar, prosedur) pengelolaan diklat terkhusus pada unsur mekanisme pengusulan peserta diklat. tujuan penetapan keputusan ini adalah: menjamin objektivitas dan transparansi dalam pengusulan peserta diklat, memberikan gambaran yang jelas kepada setiap pns terkait alur pengusulan peserta diklat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pns untuk mengikuti diklat, dan memberikan kemudahan kepada pns dalam merencakan keikutsertaan diklat, bab mekanisme pengusulan peserta diklat mekanisme pengusulan peserta diklat terbagi atas: mekanisme pengusulan peserta diklat teknis, mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional, mekanisme pengusulan peserta diklat kepemimpinan, dan mekanisme pengusulan peserta pelatihan dasar. mekanisme pengusulan peserta diklat teknis terbagi atas pola kemitraan, dan pola penyertaan. mekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola kemitraan: bpsdm kab. tanah laut menginformasikan penyelenggaraan diklat melalui pengirimanterbagi atas:telahaan staf sebagaimana dimaksud huruf huruf dan hurufdalamfungsional terbagi atas: pola kemitraan, dan pola penyertaan. mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional pola kemitraanmelampirkan minimal (dua) https diklat teknis yang pernah diikutiterbagi atas:lampirkan minimal (dua) https diklat teknis yang pernah diikuti telaahan staf sebagaimana dimaksud huruf dankepemimpinan terbagi atas: mekanisme pengusulan peserta diklaim ii, mekanisme pengusulan peserta diklaim iii, dan cc. mekanisme pengusulan peserta diklaim iv, mekanisme pengusulan peserta diklaim iiyang telah lolos seleksi oleh tapi kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti diklaim mbina iv a) atau yang disetarakan, telah menduduki eselon atau yang disetarakanii: bpsdm kab. tanah laut mempublikasikan laporan hasil seleksi calon peserta diklaim iiiiiitk. (iii d) atau yang disetarakan, telah menduduki eselon iii atau yang disetarakan, bagi calon peserta diklat yang telah menduduki jabatan eselon iii, maka pangkat minimal penata iii c)i. ketentuan ketentuanvv:muda tk. (iii b) atau disetarakan, telah menduduki eselon atau yang disetarakan, bagi calon peserta diklat yang telah menduduki jabatan eselon vb, maka pangkat minimal penata muda iii a): bagi calon peserta diklat yang telah menduduki jabatan eselon va, maka pangkat minimal penata muda iii b), ketentuan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara diklaim ivpelatihan dasar terbagi atas: mekanisme pengusulan peserta latar gol. dan ii, dan mekanisme pengusulan peserta latar gol. iii. mekanisme pengusulan peserta latar gol. dan ii: bpsdm kab. tanah laut melakukan seleksi dan mengusulkan calon peserta latar gol. dan kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti latar gol. dan dandan ketentuan ketentuan lainlatar gol. iii: bpsdm kab. tanah laut melakukan seleksi dan mengusulkan calon peserta latar gol. iii kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti latar gol. iiiiibab iii tabel alur mekanisme pengusulan peserta diklat tabel alur mekanisme pengusulan peserta diklat dapat dilihat pada lampiran peraturan yang merupakmaka pihak terkait wajib mematuhi ketentumekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola kemitraan kegiatan bpsdm kab. sold tanah laut kab. tanah laut lainnya informasi pengiriman surat penyelenggaraan pemberitahuan penyelenggaraan diklat yang memupeserta surat pemberitahuan pada diklat laman resmipenyelenggaraan yang memuat diklsurat pemberitahuan pada laman peserta diklat resmi kegiatan bpsdm sold kab. tanah laut kab. tanah laut lainnya rencana seleksi usulan mengajukan usulan keikutsertaan keikutsertaan diklat sold keikutsertaan diklat diklat dengan memperhatikan melalui telaahan stafserta penyelenggaraan diklat diklat dengan diklat yang| dari pihak penyelenggararekomendasi surat tugas dalam rangka keikutsertaan oleh perjalanan dinasfungsional pola kemitraandiklat calon peserta diklat pemanggilan peserta surat pemberitahuan pada laman diklat resmi kegiatan bpsdm sold kab. tanah laut kab. tanah laut lainnya informasi pengiriman surat penyelenggaraan pemberitahu| surat usulan calon diklat peserta diklat pemanggilan surat pemberitahuan pada peserta diklat laman resmi b.go.id kegiatan bpsdm sold kab. kab. tanah laut tanah laut lainnya rencana seleksi usulan mengajukan usulan keikutsertaan keikutsertaan diklat keikutsertaan diklat diklat sold dengan melalui telaahan staf memperhatikannyelenggaraan diklat peserta diklat dengan dari pihak penyelenggara diklat yangsurat tugas dalam rekomendasi rangka perjalanan dinas keikutsertaan olehkepemimpinan tingkat kegiatan bpsdm sold lembaga diklat maa ega (seleksi calon publikasi laporan hasil peserta diklaim ii| seleksi yang lolos seleksi diklaimpeserta diklaim peserta diklaim calon peserta kepada peserta melalui |ii diklaim kepada sold tempat calon bpsdm kab. peserta bekerja tanah laut isi ketentuan keikutsertaan: pangkat golong minimal pembina iv a) telah menduduki eselon ketentuan lain mekanisme pengusulan peserta diklat kepemimpinan tingkat iii kegiatan bpsdm sold lembaga diklat enda (seleksi calon publikasi laporan hasil peserta diklaim |seleksi calon peserta oleh tapi diklaim iii oleh tapi melalui laman resmi tab.go.id pengusulan calon surat usulan calon menerima peserta diklaim peserta diklaim iii usulan calon iii yang lolos yang lolos seleksi peserta seleksi diklaim iiipeserta diklaim pemanggilan yang surat surat iti memuat ketentuan pemanggilan pemanggilan keikutsertaan calon kepada calon |yang memuat peserta diklaim iii (peserta ketentuan kepada peserta diklaim iii keikutsertaan melalui sold tempat calon peserta calon peserta bekerja diklaim iii kepada bpsdm kab. tanah laut isi ketentuan keikutsertaan: pangkat golo ngan minimal penata tk. (iii telah menduduki eselon iii, maka pangkat minimal penata ii1 c) ketentuan lain mekanisme pengusulan peserta diklat kepemimpinan tingkat kegiatan bpsdm sold lembaga diklat kab. tanah laut calon peserta pemerintah (seleksi calon publikasi laporan hasil peserta diklaim |yang lolos seleksi diklaim dengan seleksdiklaim peserta diklaim peserta diklaim kepada peserta melalui |iv kepada bpsdm sold tempat calon kab. tanah laut peserta bekerja isi ketentuan keikutsertaan: pangkat golongan minimal penata muda tk. (iii b) telah menduduki eselon vb, maka pangkat minimal penata muda hii a), telah menduduki eselon va, maka pangkat minimal penata muda tk. (iii b). ketentuan lain mekanisme pengusulan peserta pelatihan dasar gol. dan kegiatan bpsdm sold lembaga diklat maa end megancalon peserta latar gol. gol. dan dengan dan ddandan (peserta latar gol. (peserta latar gol kepada peserta dan dan kepada melalui sold tempat bpsdm kab. tanah calon peserta bekerja laut isi ketentuan keikutsertaan: cons gol. dan keterangan sehat dari dokter pemerintah ketentuan lain mekanisme pengusulan peserta pelatihan dasar gol. iii kegiatan bpsdm sold lembaga diklat kab. tanah laut calon peserta pemerintah|calon peserta latar gol. gol. iii dengan iii itiiiiii peserta latar gol. (peserta latar gol iii kepada peserta melalui iii kepada bpsdm sold tempat calon kab. tanah laut peserta bekerja isi ketentuan keikutsertaan: cons gol. iii keterangan sehat dari dokter pemerintah ketentuan lain bupati tanah laut, ttd bambang alamsyah |
gubernur gorontalo peraturan gubernur gorontalo nomor tahunrsud dr. hari ainun habibie memberikan pelayanan kesehatan baik pada pasien umum maupun pasien badan penyelenggara jaminan sosial dan dalam memberikan pelayanan tersebut perlu ada jasa yang akan diperoleh petugas pemberi pelayanan, bahwa sesuai hasil kesepakatan, pembagian jasa bpjs dibagi untuk semua pemberi pelayanan dengan persentasi yang berbeda beda sesuairumah sakit umum daerahb ruang lingkup ruang lingkupadalah perhitungan pembagian jasa atas tenaga kesehatan pada rsud dr. hari ainun habibie dengan badan penyelenggara jaminan sosial. perhitungan pembagian jasa atas tenaga kesehatan pada rsud sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan bagi semua tenaga pemberi pelayanan mendapatkan pembagian jasa bpjs sesuai persentase yang telah disepakati. persentase pembagian jasa atas tenaga kesehatan pada rsud meliputi: pelayanan rawat inap, rawatjalan, gawat darurat, tindakan medik operatif tindakan medik non operatif, persalinan, pemeriksaan penunjang fisioterapi, haemodialisa, medikolegal, farmasi, ambulance, mobil jenazah, pendidikan dan latihan, oo. keperawatan dan pelayanan adminstrasi lainnya. persentase pembagian sebagaimana dimaksud pada adalah jasa pelayanan untuk rsud dr. hari ainun habibie provinsi gorontalo, jasa sarana prasarana 56x untuk rsud dr. hari ainun habibie provinsi gorontalo. besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan ditetapkan dengan surat keputusan direktur rsud dr. hari ainun habibie provinsi gorontalo. bab iii penutup pemberian jasa bpjs bagi tenaga kesehatan pada rsud dr. hari ainun habibie provinsi gorontalo tahun berlaku sejak bulan januari peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. agar semua pihak6gorontalo pada tanggal oktober ycu benar smg rusli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal oktober sekretaris gorontalo, w )gorontalo tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur gorontalo, menimbang :a. bahwa berdasarkan akta perjanjian pemberian pinjaman nomor tanggal nov33. (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama (tiga puluh enam) bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalisehinggaterhadap2020perluana ine asi sekon wagub bepal keren asisten sekda wagub lau ketentuan diubah sehingga menjad96it hasan (oo bada keu asisten sekda wagub yan makansernu onto, ru |
ran map nusa tenggara barat halal industrial parktata ruang wilayah provinsi nusa tenggarnusa tenggara barat halal industrial park, bahwa berdasarkan ketentuan dalam hurufdilaksanakan antara lain melalui pembangunan industrinusa tenggara barat halal industrial partb tahun peraturan daerahoadmap nusa tenggara barat halal industrial parkpemerintah kota adalah pemerintah kota provinsi nusa tenggara barat. bupati adalah bupati provinsi nusa tenggara barat. wali kota adalah walikota provinsi nusa tenggara barat. roadmap nusa tenggara barat halal industrial park yang selanjutnya disebut roadmap ntb hip adalah peta jalan kawasan industri halal untuk sinergi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan industri halal terpadu. roadmap ntb hip dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengembangkan industrialisasi kawasan ntb hip. roadmap ntb hip bertujuan: sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan secara sistematis, mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam ruang lingkup yang sudah tetapkan, dan sebagai acuan dasar terkait setiap perubahan yang akan dilakukan dan kerangka kerja bagi seluruh pemangku kepentingan. bab roadmap ntb hip roadmap ntb hip disusun dengan sistematika, sebagai berikut: bab pendahuluan bab gambaran umum bab iii konsep ntb hip bab roadmap ntb hip bab penutup roadmap ntb hipb iii tim pelaksana roadmap ntb hip untuk efektifitas pelaksanaan roadmap ntb hip, dibentuk: tim pelaksana roadmap ntb hip, dan sekretariat tim pelaksana roadmap ntb hip. tim pelaksana roadmap ntb hip sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas unsur: perangkat daerah provinsi sesuai tugas pokok dan fungsi, akademisi, dan dunia usaha atau dunia industri. tim pelaksana roadmap ntb hip sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang telah ditetapkan dalam roadmap ntb hip. susunan keanggotaan tim dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab pelaporan tim pelaksana roadmap ntb hip melaporkan perkembangan pelaksanaan tahapan roadmap ntb hip kepada gubernur. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika dibutuhkan. laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut pelaksanaan tahapan roadmap ntb hip. bab pembiayaan pembiayaan kegiatan roadmap ntb hip dalam peraturan gubernur ini dapatcc.enkepala keluarga miskin, bahwa terhadapperlu diganti:: usaha mikro, kecilbantuan sosial, kwitansi bantuan sosial, foto copy rekening dan kartu identitas, rencana pemanfaatan bantuanbaru. jumlah dana bantuan modal usaha individu dan atau perorangan untuk setiap penerima bantuan wirausaha baru kepala keluarga miskin rp. (lima juta rupiah) per orang dengan total bantuan yang akan diserahkan sebesar rp. (lima ratus juta rupiah)@kok gubernur rusli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal o'kobe provinsi gorontalo warni monograf berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor |
pung ppgubernur gorontalo, menimbang: bahwa sehubungan dengan kebutuhan anggalusa pandemi corona virus disease covidbeberapa ketentuan dalamlp dari pemerintah daerah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat kabupaten kota provinsi gorontalo adalah sebesar keluarga penerima manfaat dengan rincian kota gorontalo kpm, kabupaten gorontalo kpm, kabupaten boalemo kpm, kabupaten pohuwato kpm, kabupaten bone bolango kpm,dan kabupaten gorontalo utara kpm. untuk kabupaten pohuwato diberikan tambahan penerima manfaat yaitu berjumlah keluarga penerima manfaat dan dilakukan melalui transfer langsung rekening kas umum daerah kabupaten pohuwato. basa sap soon toon lul almeta tag ditanda tangani secara elektronik oleh san diundangkan gorontalo ane rusli hari bie msh hd04 gubernur gorontalo pada tanggal november sekretaris provinsi gorontalo, dada darab berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor |
nag rms peraturan gubernur bante,gian kesatu kedudukan bars provinsi merupakan unit non struktural pada dinasgian kedua tugas bars provinsi mempunyai tugas sebagai berikut: mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien provinsi banten, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit provinsi bantenrekomendasi kepada pemerintah daerahwewenangbantebanten, terdiri atas (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak (empat) orang anggota. ketua bars provinsi sebagaimana dimaksud pada dipilih oleh dan dari anggota dalam rapat pleno anggota. keanggotaan bars provinsi terdiri atas unsur pemerintah daerah (satu) orang, perhimpunan rumah sakit indonesia versi) wilayah banten (satu) orang, ikatan dokter indonesia idi) wilayah banten (dua) orang, dan tokoh masyarakat (satu) orang. unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tokoh pemerhati kesehatan dan dapat diwakili dari perguruan tinggi, anggota masyarakat yang pernah menjabat sebagai pejabat negara atau jabatan struktural pemerintahan dan jabatan strategis lainnypala dinas mengusulkan calon anggota bars provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. pengurus perhimpunan rumah sakit indonesia versi) dan ikatan dokter indonesia idi) mengusulkan calon anggota yang berasal dari unsur perhimpunan rumah sakit indonesia versi) dan ikatan dokter indonesia idi). usulan calon anggota bars provinsi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis kepada gubernur dengan melampirkandan pemberhentian bagian kesatu pengangkatendukung pelaksanaan tugas dan wewenang bars provinsi dibantu tim sekretariat yang dipimpin seorang sekretaris yang ditetapkan oleh kepala dinas. bagian kedua pemberhentian anggota bars berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan dengan alasan berakhir masajabatan, tidak dapat menjalankan tugas selama (dua) bulan dalam masa jabatannya, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota bars provinsi,an diusulkan oleh dinas kesehatan, untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur.bab tim seleksi calon anggota bars gubernur membentuk tim seleksi calon anggota bars provinsi yang diketuai oleh kepala dinas. susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pembina, pengarah, ketua: dan anggota berjumlah maksimal orang. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan calon anggota bars, melakukan seleksi terhadap calon anggota bars, cc. mengajukan nama nama calon anggota bars yang terpilih kepada gubernur, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada gubernur. nama nama calon anggota bars sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab pembiayaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, anggota bars diberikan honorarium setiap bulan sebesar rp5. lima juta rupiah). honorarium sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi banten. bab viimenteri keuangan republik indonesia bea nomor ari nomor pmk. ran tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi jpn atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian sms negara lembaga menteri keuangan republik indonesia laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran 20xx kementerian negara lembaga nananaanai) unit organisasi nannananannn (miliar rupiah) kode dan pe sifat rincian sisa anggaran nama pagu realisasi. anggar hasil bukan hasil optirndlisasi penjelasan urut program anggaran anggaran segar asi badan bad intan man kxekkrkkkkkkakakii bukti bukti pengeluaran laporan realisasi anggaran belanja ttd kekkkkkkkkkkkk nip yyyyyyyyyyyyyyyyyy lasnomor urut. diisi dengan kode dan nama program. s5)atau apbn perubahan tahun anggaran sebelumnya. diisi dengan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. diisi dengan sisa anggaran berupa selisih antara pagu anggaran (kolom dengan realisasi anggarandengan ketentuan sebagai berikut: hasil optimalisasi: b. sumber dana hasil optimalisasi berasal dari rupiah murni pendamping): dan harus dilengkapi dengan ikhtisar kontrak hasil optimalisasi tahun anggaran sebelumnya sumber dana rupiah murni dan surat pernyataan dari eselon atau pejabat lain setingkat eselon terkaitse) op menteri keuangan republik indonesia sisa anggaran belanja pegawai sebesar rp263. miliar, sisa anggaran belanja operasional sebesar rp23. miliar, cc.' eselon selaku penanggung .umum. nata ber ttd. kap, bagian t.u. kementerian muhamad khatib basri giartok nip lampiran ta. peraturan menteri keuangan republik indonesia slim nomor pmk. dia tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi menteri keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian republik indonesia negara lembaga ikhtisar kontrak hasil optimalisasi tahun anggaran 20xx sumber dana rupiah murni kementerian negara lembaga nananananananananan unit organisasi hnnnnananaaaanannanann (miliar rupiah) urut tel nama kontrak sisa pagu program dipa) nilai kontrak tgl dan kontrak dipa) penjelasan kontrak kkk xxkkrk xxkkkx xxxxkxkkkaak omah poo dokumen kontrak dan bukti bukti pengeluaran anggaran atas pelaksanaan kontraknlnmnnnannng kenamaan 20xyyyyyyyyyyyyyyyyyy menteri keuangan republik indonesia petunjuk pengisian ikhtisar kontrak hasil optimalisasi tahun anggaran 20xx sumber dana rupiah murniiblis dengan memorurut. diisi dengan tanggal dan nomor daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) tahun anggaran sebelumnya. diisi dengan kode dan nama program. diisi dengan alokasi pagu paket pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan pada program terkait, yang terdapat dalam dipa tahun anggaran sebelumnya. diisi dengan nilaitanggal dan nomorhasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam dipa tahun anggaran sebelumnya, yang diperoleh dari selisih pagu kontrak dalam dipa (kolom dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual (kolom dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. diisi dengan penjelasan atas hasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam dipa tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh pada kolom (kolom kolom contoh: kolom sisa pagu kontrak dipa miliar, maka pada kolom penjelasan diisi: hasil optimalisasi belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya atau hasil optimalisasi telah digunakan pada tahun anggaran sebelumnyek pl, lian menteri keuangan republik indonesia rin ttd. u.b kan kepala bagian t:u kementerian muhamad khatib basri luna giartoa poet nip pena ata menteri keuangan republik indonesia tan nomor pmk02 tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenal lan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara lembaga menteri keuangan republik indonesia logo kementerian negara lembaga. unit eselon annaenanenana pop kementerian negara ala mat.oomeeennn tembaga surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) nomor (s5) tanggal. kode dan nama unit organisasi pena aan kode dan nama program delaaententaaa enam anna sb) dalam rangk20xx pada tahun anggaran 20xx yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah inii ) selaku penanggung jawab program pada. kementerian negara lembaga kentereeeesetaaan. dengan ini menyatakan bahwa: laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran 20xx telah sesuai dengan bukti bukti pengeluaran anggaran dan telah dilakukan rekonsiliasi dengan direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, dan ikhtisar kontrak hasil optimalisasi tahun anggaran 20xx sumber dana rupiah murni telah sesuai dengan dokumen kontrak dan bukti bukti pengeluaran anggaran atas pelaksanaan pekerjaan kontraktual yang sasarannya telah dicapai. dokumen kontrak dan bukti bukti pengeluaran anggarantanggung jawab mutlak spam) ini dibuat dengan sebenarnya. coret salah satu. tn liuraian nama unit eselon diisi dengan alamat kementerian negara lembaga atau unit eselon diisi dengan nomor surat. diisi dengan tanggal. diisi dengan kode dan nama unit organisasi. diisi dengan kode dan nama program. diisi dengan uraian nama kementerian negara lembag. ogan ttd. u.b kepala pesan tu. muhamad khatib basri ena maa par ann eni, pra. bar tirto moment nip |
rei las kemenkeu. alokasi kurang bayar. dana bagi hasil. minyakminyaktahun anggaran yang selanjutnya disebut alokasi kurang bayar dbh sda pertambangan minyak bumi adalah penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam pertambangan minyakminyak bumi adalah sebesar rp357. (tiga ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). rincian alokasi kurang bayar dbh sda pertambangan minyakminyakrincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi tahun anggaran dalam rupiah dang memammempan tam pro visi kahu paten kota total aon (ikan akan barat (rab aceh besar oo o | ) 93681s5so7o0| (oa tab been selatan (ea mean sinai assassmoo (osfikav akan tengah bea. aceh tengara sis sorot (er megantara jangan simple sisa da2 reta bandapeth das kota sabang dan ietatanga sss jas jketatnoraeamawe jas ker mean barat daya lab. aceh tamiang assssgpo der jika bener meriah das kota subutaszatam sis sanaa ansar serasi tarian evi) sss7pop (oikebsasanan 2050p (one disadap aasooo| akrab.kro oo mesaasoo| o o2830s00| o (ost. tebunarpaa etos| (orkes mendatang nata ts3 |kab. tapanuli selatan ' ) | ) t29also| o )o2130s00| oo mepamutittara doasfikab tiba samosir doafketaminyat dosfketa medan ts3 (5o|totapematang samar tentasoo| 2agosto| dorfikota sibolga docs jketatanung dati a00 kota tebing tinggi a00) opt kota padang sidempuan | ' te9soo| o ) o?2830s00| oo (c2kitab. pakpak bicara tao soo (22an nias selatan (cesfikab humbang hasundutan oot jikan serdang bedagai) sas (osfitab samosir a00 (carita patangtawan ura s720262001 toosrepo| ss102238, (asian padangtawas (o2etika.labuhanbatu utara |kab. labuhanbatu selatan ' | oo ) t2914800| o ) o2130s00| | ) dalam rupiah memarmmanan mere ama no, provinsi kahu paten kota total anna kota gunungsitoli | ) tesaasoo| o ) o2830s00| kab. nias utama te9aas00| o o2430os00| ts8a5300| |ab. miss barat oo ta9also| o o2830500| lam jau as9umat2ss200| .90578g00| teasanproimi s185543sa7200| lo0sas1 |kab. bengkalis o ) | o35.0s079617700| ) (ioinaragiiih s81007804p0| 0087a8. (cairan tnaragritua aise2s0spo| (lian perawan (57an resanttite soo2s7epo| (sem orangtua 1977naso0o| (alias sesi cases0o| ssoosessspo| gotta duma syst0o7e (5nlketapamara store woo| ass00020000| boards (2ker kepuasan mani heat aman esa aan bagian provinsi 4ses7s061100| 16277ese1oo| o5081. |kab. bitan s2sr249o00| |kab. natuna gorsasasinoo| |kab. karimun s2sr249o00| kota batam s2sr249o00| kota tanjung pinang s2sr249o00| s|kab. linga s2sr2aso0o| |kab. kepulauan anambas ' ) | ' )? sww ejaan rata bagian provisi sosissosoo| ) kab. batanghari oo o )j939427s2s6, |kab. bung ssessssasoo| 377os180500| |kab. kini o8s64ssssasoo| .0s000| 377osis, |kab. merangin 3ssssssasoo| 3770s180500| s|kab. muaro jambi | ) so3ma9o3600| .6sa00| o s2054160000| &|kab. sarolangun sr2o90o27aoo| 190s0.675s00| sosis9ss9, |kab. tanjung jabung barat opo o ) | 'o ) .s900| ) 237ss253s1, s|kab. tanjung jabung timur .6s100| s|kab. too os6sssssasoo| .0s000| 377os1805, |kotasami as1430099, |kota sungai penuh 36assists,oo| 3770s1805, www hans aanansann kesana kesenian bagian provinsi @o0s184410500| |kab. lalat o656389215, 21879640o00| |kab. musi banyuasin | ) s14071392500| a1713s7a3100| oo ) |kab. musi rawas o1147901783, ikan. muara enim ses9a2is00| |kab. ogan komeringilih o58026345600| so9s0ss571, |kab. ogan komering 3723280s00| |kota palembang ss02634s600| so9s0ss71, |kota pagar alam o5802634s600| 193s21100| kota lubuk linggau os8026345600| so9loss71, kota prabumulih 6s772282900| 222s742800| kab. banyuasin ' ' ) | ) 35ar79soo| ) |kab. oganitr o ) | ) lessons4000| .s0s00| o ) kab. ogan komering ulu timur ' ) kab. ogan komering utu selatan ' ) s99loss71. 1s| kab. empat lawang ) dalam rupiah memarmmanan mere ama no, provinsi kahu paten kota total anna omseamme nana nana taman bagian provinsi ti4377e3o0o| 242888sa00| 73s65047, |kab. bangka o2041078900| 6735s6s00| |xab. belitung 201107s900| 673sss00| o 2r0823a5, kota pangkat pinang o2041078900| 6735s6s00| 210843a5, |kab. bangka setan | ) 673sss00| o 2r0823a5, |kab. bangka tengan o2041078900| 673ss60o| 220843a5, s|kab. bangka barat oo o2041078900| 673sss00| o |kab. belitung timur ) o2041078900| 673sss00| ) 2r081sa500)| hare anna enam bagian provisi 1273as9ss1o0o| kab. lampung barat oo |kab. lampung setan kab. lampung tengah | ) |kab. lampung putra s|kab. lampung timur #sos46400| 2622s. si4425650, |kab. tanggamus oo ) | |kab. tulang bawang | ) s|kab. wwaykaman kota bandar lampung |romero as551452800| kab. pesawaran kab. pringsewu kab. mesuji oo kab. tulang bawang barat oo ) mebel diolamamaan some2oe1soo| 2e01s350000| eooarrasnn tasanprovmi 20076143t00| (caameai a3883001. asas14s000| (alam ssisasoo| sr8. (calm team as10o| (sama miss san sra.n0) (kolam giro ss1s100| (ora tau sisa (csleminaramaya as |kab. karawang o886717ses00| o ) sa7s93as1, (5ofiasikuningan serosa10o| |kab. majalengka oo ) | ? @m3rasio| (52an prakata |kab.subang geos.o01oo| dari sukabumi sans100| 1s|kab. sumedang skor93s100| (5sito mariemaaya oa7|kota bandung skor93s100| (as jietaasai sang as100| (nfta bose (220fteratrepn san0as100| (antena depak a20 arsip| (c2kota sabun sss. 3s1 po) (sera iman o20 arsip| c2nota tasimnarya jaslketabanar ssisasioo| 2n|iam bandung east ss1s100| dalam rupiah memarmmanan mere ama no, provinsi kahu paten kota total anna |aawatenaah o o ) | bagian provinsi | ) 256379s000| ssa.so7oo| 264025a7, |kab. banjarnegara oo 1s50811400| oso27ooo| |kab. banyumas oso27ooo| |rab. batang 2s0s11400| so27ooo| |kab. bara s2985096, s|kab. boyolali 2s50s11800| oso27ooo| |kab. brebes sog7ooo| |rab. cilacap as0s11400| oso27ooo| s|kab. demak sog7ooo| |kab. grobogan asas11400| so27room| kab. jepara oo ) a50s41400| o so.27ooo| |kab. karanganyar o150811400| so27ooo| kab. kebumen o150841400| sog7ooo| kab. rendah 150s11400| so27ooo| kab. klien as0sa1400| o so.g7ooo| 15583s400| is|kab. kudus )so27ooo| kab. malang 150sa1400| so.g7ooo| 155s3s400| |oar|rab.pai oo 1s0s11400| os027ooo| 1s|kab. tekanan os0o27ooo| |kab. pemalang 1s0811400| oso27ooo| |kab. purbalingga so27ooo| |kab. purworejo 2s0s11400| oso27ooo| |kab. rembang sog7ooo| |ab. semarang 2s0811400| oso27ooo| kab. sragen a50841400| o sog7ooo| kab. sukoharjo 2sosa1400| so2room| kab. tegas oo ) a50811400| o so.g7ooo| |kab. temanggung ) | oso2room| kab. wonogiri sog7ooo| |kab. wonosobo soz7ooo| kota magelang so27ooo| |kota pegangan 150s11400| so27ooo| kota salatiga oo ) s0s41600| o so.g7ooo| kota semarang so27ooo| kota surakarta ' ) | s0sa1600| o so.g7ooo| |kota tepi oo 150s11400| ) so27room| bin beat meme beat basanprovmi |kab. bangkalan sasseroo| (5ao banyuwangi t7a0s0p0| |xab. bita oo t7a0solo| (5alaoajonegra es0 t7945: s|kab. bondowoso t74ossooo| (5lisan break dasa23n0| ore sao00| ikan.deer t70solo| (oeliedoabang a0 |rab.kari t7a0solo| sofitartamengan .21sp0| (nia tambang also0| data madu (siar magetan arsip0| (nafkah. matang tt0. (asian mejores also0| (slim manuk a0s0007 damian gaji 7700s0p0| basjiampastan a0s0007 (55fa pameran 2s03soo| 70sopo| conan pasuruan a050007 dalam rupiah memarmmanan mere ama no, provinsi kahu paten kota total anna |kab. honors .solo| kab. probolinggo | ) t7a0solo| 2t0030595, |kab.sayang t7a0solo| |kab. sidoarjo o28220031500| t7a0solo| |kab.situpende t7aossooo| kab. sumenep j o20028175700| ser2osa0o| 209503s81900| |kab.mrenggtek oo | o28229031500| t7a0solo| 2s|kab. tuban sisi7s900| .ipsos300| |ab. tulungagung 77400so00| kota altar o28225031500| tma0solo| |kotakeari oo t7a0solo| kota madiun o28229081500| tma0solo| kota malang .0soo0| 2o030s9s00| kota mojokerto ) | tma0solo| 3s| kota pasuruan .soo0| kota probolinggo | )? ta0solo| |kota surabaya .solo| 3s| kota batu o28220031500| t7a0solo| 2t0030595, sar banana sae masa area italian provinsi 119219ss500| 3973soo| |kab. benar |kab. baritokuala |kab. hulu sungai selatan ' ' ) ) | ' ) ikan. hulu sungai tengah ' ) |kab. hulu sungai putra | ) s|ab. kotabaru 198s992500| 6s238100| |kab. tabalong ) | 6409s300| s|ab. tanah laut ?198e9s2500| 6s2331oo| |kab. tapin a98s9s2500| 6e23si00| o ) |kota banjarbaru 6s238s100| kota banjarmasin ' ' ) '| ) 6e23s100| ) | ) |kab. balapan 290s014400| seo3soo| so0194s200| kab. tanah bumbu | ) 6e23s100| bar hamanorman soraaapo inesema aman taasanproini resor2oo| (chateau sesanti30o| (5alkenkutai kartanegara cosasaoo20o| s0ssrn70o| 202i s50100) ikan. kutai timur 'o ) '| o176076s20100| sessrsrioo| ) (5slianpase s57 segan |kota balapan o1657068. (5eta bontang |kotasamarinda sirs2s00| olah penajam pareutara ns. hama amalan sana ena bagian provinsi |kab. buangan toc04s3900| |kab. mainan 16s7068. |kab. nunukan ss.392e9so0| kota tarakan o209300867400| 69as2ssa0o| ) |kab. tana hitung les204178400| ssogrossoo| 1717138s87200| berenang erna enna tana (asian provisi | ) .3ss00| kab. banggai ) | ts0s00s400| 2602sss00| |kab. banggai kepulauan | 780s00s4o0| 2s02688s00| |kab. bul oo ) tsosoos400| 2602sss00| ) dalam rupiah memaraaawanem sasa pro visi kahu paten kota total naa mena nan men men men (apron sosoosapo| 20020ssp| ( suka. donga 7s0s00s400| 2s025ss0o| loss27720| sola. morowali ts0s0054200| oos2r (o7lker peso (5sfketapam tnos00s400| 2e020ss0o| (o|kab paris moutong 2s025ss0o| does2r720| |kab. tejo una una ' ) ) | ?780s008400| kab. sigi tsosoosso0o| 26026s8s00| sabah era isa bagian provinsi vo ) | os0usage,oo| o17684o00| o sas2037,o0| (ke. maluku tenggara barat (22lika. mature tengah l0s104000| asassoo| (5s|kao. maluku tenggara los104000| 353ss0op o06.t05, |kab. buru r0s104000| o3536s00| (5sllteta ambon | 3s3ssp| (collab team bagan bart lost1ooo| asassoo| o00405, (ke seram bagan timur | 353ss0po| o62075, (5sukan keputasanaru 0010000o| asasapo| oea0s,o0l (5olkotauar o06102000| ab. maluku barat daya t0s104000| (5n|keb. buru selatan 0s101000| 353ssp| cosmos,o0| kemah asam matan arena tebasan provisi 2s1so1romano| (lke serong saassasss7oo| sannsases7, (22kab. manokwari asso0s22300| (5alias.rakyat |kota serong | ) ( 5lke serong selatan (o7jeb teluk bintuni t5765s2000| (5slkanmenac wondama ass 0s22a0o| (alias kaimana sofia tamtraws ass0os22300| (neo. mayora a92. boruto sennarana neeanaa area buntuksebagaimana telah untuk menyesuaikan hak yang diberikan kepada veteran republik indonesia dan menyempurnakan mekanisme pembayaran dana kehormatan veteran dan tunjangan veteran, telah dityempurnakan ketentuan mengenai tata cara pembayaran tunjangan veteran dan dana kehormatan veterdiubah sebagai berikut:lain lain antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pihak yang berhak mendapatkan dana kehormatan sebagaimana dimaksud dalam dan pihak yang berhak mendapatkan tunjangan veteran sebagaimana dimaksud dalam yang telah diterbitkan surat keputusan pemberierhak dibayarkan dana kehormatan dan tunjangan pemerannya dengan besaranrhitung mulai tanggal januari [email protected] pada dilakukan berdasarkan surat keputusan kolektif yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertahanan. surat keputusan kolektif sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada aspen persero) untuk selanjutnya dilakukan pembayaran dana kehormatan dan tunjangan veteran. pembayaran dana kehormatan dan tunjangan veteran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan mulai bulan agustus dalam hal pembayaran bulan agustus sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilaksanakan, pembayaran dana kehormatan dan tunjangan veteran dilaksanakan padatekan kementerian biro umum tarif bintaro yuwono nipsehubungan dengan adanya perubahan komering untuk provinsi dki jakarta yang semula dikodering sebagai kabupaten kota menjadi dikodering sebagai provinsi, dipandang perlu untukalokasi kurang bayar. dbh. sda perikikanan tahun anggaran untukbelum dibagihasilkan kepada daerah kabupaten kota. alokasi kurang bayar dbh sda perikanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp3. (tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah). rincian alokasi kurang bayar dbh sda perikanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud padar.i.kabupaten kota total nanggroe aceh darussalambarat daya kota subulussalam kab. dairi kab. mandailing natal kab. tapanuli selatan kab. humbang hasundutan kab. padang lawas utara kab. labuhan batu selatan kab. labuhan batu utara kab. gunung sitoli aga kab. kepulauan mentawai kab. pesisir selatan kab. solok selatan esa jamu kab. meranti kab. kepulauan anambas esa ost kab muaro jambi kab. tanjung jabung barat kab. tanjung jabung timur koja suma tera selatan kab. musi banyuasin kab. ogan komering ilir kat. ogan komering vtu kota alan kab. empat lawang esa kab. bangka selatan kab, blitar timur kab. bengkulu selatan kota bengkulu lisa sauna haru kab. lampung barat . |aan tanggamus lia way kanan dki jakarta ios jawabarat kab. bandung barat eos aren kab. pandeglang oawatwaan konitanvore kota pekalongan kota tegal eos kota yogyakarta jawatimur kab. bangkalan jammer avstombang kab lambang kab. nganjuk kab. situbondo kota surabaya kota batu soma ikaumantansana antar onsimng kota pontianak (kalimantan kencan kab. barito selatan kab. pulang pisau kab. gunung mas kab. seruyan esa ikaumantansetatan kab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai utara kab. tanah bumbu eos |kuantan timur kab. kutai kartanegara kab. kutai timur kab. penajam paser utara kab. tana tidung kab. bolaang mongondow kab. kepulauan talaud kab. minahasa selatan |kota tomat kab. minahasa utara kab. kep. siau tagulandang biaro sitaro) kab. bolaang mongondow utara kab. minahasa tenggara mitra) kab. bolaang mongondow timur kab. bolaang mongondow selatan kab. gorontalo utara eos (says |roncowa |savetamu |jantung var kab. pangkajene kepulauan tanu kab. polewali mandar kab. mamuju utara eos surawrsienccara kabitomtane wat kab. buton utara eos ona jembrana kot. karangasem kab. tabanan kota denpasar esa (nusa tenggara barat rat sumbawa kotama kab. lombok utara eos |nusa revccara 7mur xotetamat kab. sumba timur kab. timor tengah selatan kab. sumba barat daya kab. manggarai timur manuru kab. maluku tenggara barat kab. maluku barat daya kab. buru selatan noms kab. halmahera barat kota tidore kepulauan kab. halmahera selatan kab. halmahera utara rara jyasiya lorena kab. tolikara kab. lanny jaya kain jay kab. raja ampat kab. teluk bintuni kab. teluk wondama kab. kaimana kab, tambrauw men kab. maybrat pen total nasional menteri keuangan republik indonesia agus d.w. martowardojo |
han kementerian keuangan. pengajuan. penyelesaian keberatkeberatajuan dan penyelesaian keberatanajuan dan penyelesaian keberyelesaian keberatterhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketipenyampaian surat keberatan secara elektronik yang selanjutnya disebut filing adalah suatu cara penyampaian surat keberatatas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan undang undang kup tidak dapat diajukan keberatankeberatan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun pajak dan sebelumdiajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal: surat ketetapan pajak diterbitkan kewajiban membayar pajaktidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun pajak dan sesudahwajib pajak telahpembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat keberatan disampaikan, diajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal: surat ketetapan pajak dikirimdalam hal wajib pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayarkeadaan luar kekuasaan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf meliputi: bencana alam, kebakaran: cc. 'huru hara kerusuhan massal:surat keputusan pembetulan dikirim. dalam hal setelah wajib pajak mengajukan keberatan terdapat penerbitan surat keputusan pembetulan oleh direktur jenderal pajak secara jabatan yang mengakibatkan persyaratan jumlah pajak yang masih harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertambah, proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut tetap dilanjutkan oleh direktur jenderal pajak. surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ataudan tidak diterbitkan surat keputusan kebebukan merupakan surat keputusan keberatan sehingga tidak dapat diajukan banding badan peradilan pajak. dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalammenyampaikan surat keberatkeberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penyampaian surat keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat. penyampaian surat keberatkeberatan direktorat jenderal pajak. atas penyampaian surat keberatkeberatkeberatan kepada direktur jenderal pajak melaluidan huruf. bab pencabutan pengajuan keberatanpencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penyampaian permohonan denganan dapat mencantumkan alasan pencabutanmohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut, dan surat permohonan harus disampaikan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada direktur jenderal pajak dan kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak yang merupakan atasan kepala kantor pelayanan pajak. direktur jenderal pajakmencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam wajib pajakwajib pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam yangmenjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. bab penyelesaian keberatan dalam proses penyelesaian keberatan, direktur jenderal pajak berwenang untuk: meminjam buku, catatan, data, dan informasirmintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi: meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan:dengan wajib pajak sebagaimana dimaksudmelalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga: meninjau tempat wajib pajak, termasuk tempat lain yang diperlukyang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak. wajib pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau perminta danpermintainformasi dan atau meminta keterangan tambahan, dan wajib pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam: surat permintaan peminjaman tambahan, dan atau surat permintaan keterangan tambahan. surat permintaanrmintaan peminjaman kedua sebagaimana dimaksud pada huruf surat permintaan keterangan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf surat permintaan peminjaman tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud padanya permintaan peminjaman dan atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada atau dan atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acaradirektur jenderal pajak sebagaimana dimaksud pada huruf sebelum direktur jenderal pajak menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadirsengketa perpajaksengketa perpajakanmeriksaan. pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksatetapi diperlukan dan diminta oleh direktur jenderal pajak sertadan keberatan tetapipembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak yang penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatanatau pemberian penjelasan oleh direktur jenderal pajak sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara kehadiran yangses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran wajib pajakmengajukan keberatan dan mengajukan map secara bersamaan namun persetujuan bersama belum diperoleh pada saat surat keputusan keberatan diterbitkan, direktur jenderal pajak menerbitkan surat keputusan keberatan dengan mempertahankan temuan pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak yang diajukan map. dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan mengajukan map secara bersamaan dan persetujuan bersama telah diperoleh sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, direktur jenderal pajak memperhitungkan persetujuan bersama dalam surat keputusan keberatanketentuan lain lain kupsanksi administrasi berupa denda sebesar (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada atau tidak dikenakan dalam hal: wajib pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam atau wajib pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan. bab vii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan menteri ini: terhadapproses penyelesaian selanjutnya sampai dengan penerbitan surat keputusan keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan map secara bersamaan sejak berlakuberlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini berlaku peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatberseni ketpel bedah kebidanan dan kandungan sedang per tindakan s.d besarmuhamad khatib basri kemenkeu. blu. bhayangkara. palembang. kepolisi, menteri pimpinan lembaga,bahwa rumah sakit bhayangkara palemb1 pusdokkes tanggal pebruari telah menyampaikanpalembinstalasi bedahvisite, dan konsultasi, tarif poliklinik, tarif instalasi gawat darurat, tarif tindakan operasi one day care, tarif tindakan penunjang, tarif pelayanan non medik, tarif bimbingan dan penelitian, tarif ambulance: dan tarif penggunaan ruangan tempat untuk menunjang kegiatan pelayan keu5. s.d bedah mata sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s5. s.d menteri keuangan republik indopalembang pada kepolisian negara epub lik indonesia. tarif layanan tidakjenis layanan satuan tarif administrasi rawat inap sim rawat inap sekali selama dirawat administrasi asuransi sekali selama dirawat tarif rawat inap intensif, visite dan konsultasi rawat inap intensif high care unit hcu) per hari isolasi per hari kaktus (rawat tahanan) per hari visitevisite dokter gigigizi high care unit hcu) per kunjungan isolasi per kunjungan kaktus (rawat tahanan) per kunjungan asuhan gizi high care unit hcu) per tindakan isolasi per tindakan kaktus (rawat tahanan) per tindakan tarif poliklinik administrasi konsultasi dokter pendaftaran poliklinikpemeriksaan dokter gigi per tindakan gizi per tindakan asuhan gizi sederhana per tindakkelamikonsultasi dokter pendaftaran gawat darurattindakan bedah kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d tindakan kebidanan sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d tindakan bedah mata sedang per tindakan s.d khusus per tindakan s.d tindakan bedah tht sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d tarif tindakan operasi one day care bedah per tindakan kebidanan dan kandungan per tindakan s.d mata per tindakan s.d tht per tindakan s.d ortopedi sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan tarif tindakan penunjang radiologi sederhana per tindakan s.d extremists sederhana per tindakan s.d sedang per tindakan s.d canggih per tindakan s.d laboratorium hematologi kecilkimia klinik sedang per pemeriksaan s.d besar per pemeriksaan s.d khusus per pemeriksaan s.d serologi imunologi sedang per pemeriksaan s.d besar per pemeriksaan s.d canggih per pemeriksaan s.d khusus per pemeriksaan s.d urine, feces, dan cairan tubuh sederhana per pemeriksaan s.d sedang per pemeriksaan s.d rehabilitasi medik fisioterapi kecil per tindakan sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan tarif pelayanan non medik tindakan pemulasaraanmedical check mcu) paket employment per paket paket employment per paket paket standar per paket paket basis, filum ditebang per paket paket comprehensive per paket paket comprehensive per paket tarif bimbingan dan penelitian penelitian strata per orang kegiatan strata per orang kegiatan strata sarjana) d iv per orang kegiatan diploma lll d iii) per orang kegiatan diploma lll d iii analis) per orang kegiatan praktik kerja lapangan strata l profesi) per orang strata sarjana) d iv per orang diploma lll d iii klinik) per orang diploma lll d iii non klinik) per orang diploma lll d iii analis) per orang diploma ll d ii) per orang diploma l d i) per orang smu smk per orang ujian praktik seminar strata l sarjana) d iv per orang diploma lll d iii) per orang tarif ambulance tarif dasar per tarif tambahan per tarif penggunaan ruangan tempat untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan foto copy (2urat pemberitahuan spt) telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang surat pemberitahuan spt): bahwa untuk menyederhanakan administrasi pengelolaan surat pemberitahuan spt) untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease doing business) dan memberikan kepastian hukum dalam penerimaan surat pemberitahuan spt), perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai surat pemberitahuan spt200urat pemberitahuan spt), mengingat3 tentang surat pemberitahuan (spt). beberapa ketentuan dalamwww .dalam penerimaan spt yang selanjutnya disebut. ketentuan diubah, dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: spt meliputi: spt masa, yang terdiri atas: spt masa ph: spt masa ppn: dan spt masa ppn bagi pemungut ppn, dan spt tahunan ph, yang terdiri atas: spt tahunan untuk satu tahun pajak: dan spt tahunan untuk bagian tahun pajak. jdih.kemenkeu.go spt sebagaimana dimaksud pada berbentuk: dokumen elektronik, atau formulir kertas (hardcore). penyebutan bagian tahun pajak dalam spt tahunan untuk bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada huruf angka berlaku ketentuan sebagai berikut: menggunakan tahun kalender, dalam hal bagian tahun pajak meliputi (satu) tahun kalender: menggunakan tahun kalender yang dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal bagian tahun pajak meliputi (dua) tahun kalender yang berbeda, atau cc. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal bagian tahun pajak meliputi (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing masing tahun kalender. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:lakukan pemotongan dan atau terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua jaminan hari tua berkala dan atau terhadap aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia polisi republik indonesia, pejabat negara dan pensiunnya yang jumlahnya lebih dari (dua puluh) orang dalam (satu) masa pajak, melakukan pemotongan tidak final) dan atau selain pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari (dua puluh) dokumen dalam (satu) masa pajak, cc. melakukan pemotongan final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari (dua puluh) dokumen dalam (satu) masa pajak, dan atau melakukan penyetoran pajak dengyang jumlahnya lebih dari (dua puluh) dokumen dalam (satu) masa pajak.nerbitkan lebih dari (dua puluh) bukti pemotongan dan atau dalam (satu) masa pajak, dan atau jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan lebih dari rp100. (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan. spt masa ppn wajib disampaikan setiap pengusaha kena pajak dalam bentuk dokumen elektronik. spt masa ppn bagi pemungut ppn wajib disampaikan oleh setiap pemungut ppn selain bendahara pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik. kewajiban penyampaian spt masa ppn bagi pemungut ppn oleh bendahara pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud ww.jdih.kemenkeu.go. pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal pajak. selain spt masa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan spt masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: wajib pajakdan atau wajib pajak dimaksud pernah menyampaikan spt masa dalam bentuk dokumen elektronik. wajib pajak wajib menggunakan spt tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang wajib pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:ppn dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada dan wajib pajak dimaksud pernah menyampaikan spt tahunan dalam bentuk dokumen elektronik,www jdih.kemenkeu.go menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian spt tahunan ph, dan atau laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publiksampai dengan untuk menyampaikan spt dalam bentuk dokumen elektronik. dalam hal terdapat penyesuaian kriteria wajib pajak yang wajib menyampaikan spt dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada dan penyesuaian dimaksud dilakukan dengan penerbitan peraturan direktur jenderal pajakdalam bentuk dokumen elektronik, namun wajib pajak bersangkutan tetap menyampaikan spt dalam bentuk formulir kertas (hardcore). terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dianggap tidak menyampaikan spt. terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan spt dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dapat menyampaikan spt dalam bentuk formulir kertas (hardcore) sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan diubah, dan dihapus, antara dan disisipkan (satu) yakni (2a), serta menambahkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: laman direktorat jenderal pajak, laman penyalur spt elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak untuk wajib pajak tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara direktorat jenderal pajak dengan wajib pajak, dan saluran lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. atas penyampaian spt melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan bukti penerimaan elektronik. dihapus. dihapus. wajib pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan spt masa dan atau dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam aww.jdih.kemenkeu.go.is wajib menyampaikan spt masa dan atau melalui saluran tertentu. pengusaha kena pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan spt masa ppn dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam dan wajib menyampaikan spt masa ppn melalui saluran tertentudan untuk menyampaikan spt melalui saluran tertentu.melalui saluran tertentu, namun wajib pajak bersangkutan menyampaikan spt selain melalui saluran tertentu. terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dianggap tidak menyampaikan spt. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: wajib pajak orang pribaditiga) bulan setelah akhir bagian tahun pajak. wajib pajak badanempat) bulan setelah akhir bagian tahun pajak. ketentuan dan diubah, antara dan disisipkan (2a), dan aww.jdih.kemenkeu.go antara dan disisipkan (8a),idak berlaku dalam hal jumlah dan atau yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya surat keterangan domisili certificate domicile). (2a) dalam hal jumlah dan atau yang dipotong pada masa pajak desember nihil, kewajiban untuk melaporkan dan atau yang dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf tetap berlakuwajib pajak dengan angsuran nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan spt masa(8a) pemungut ppn sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari kewajiban pelaporan spt masa ppn, dalam hal pada suatu masa pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut ppn dan atau bmketentuan dan diubah, antara dan disisipkan (satu) yakni (2a), serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (2a)kegiatan membangun sendiripaling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terulangnya pajak.antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian spt tahunan wajib menyampaikan spt tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan tersebut. dalam hal spt tahunan sebagaimana dimaksud pada menunjukkan nilai kurang bayar yang lebih kecil dari nilai pajak yang telah disetor dalammana dimaksud dalam atas kelebihan pembayaran tersebut dapat: diajukan permohonan pemindahbukuan, atau diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutangnyampaikan: surat pemberitahuan pemeriksaan, atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka,(4y2x6ntara dan disisipkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: atas penyampaian spt, kantor pelayanan pajak melakukan penelitian spt,berdasarkan penelitian spt sebagaimana dimaksud dalam atas penyampaian spt secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf kantor pelayanan pajak atau ww.jdih kemenkeu.gold tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak,ia, diberikan bukti penerimaan, atau dalam hal spt tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam spt dikembalikan kepada wajib pajak. surat permintaan kelengkapan spt tidak dapat diterbitkan terhadap spt wajib pajak yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan penelitian spt sebagaimana dimaksud dalam atas penyampaian spt melalui pos sebagaimana dimaksud dalam huruf dan melalui cara lain berupa jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalatanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampai kantor pelayanan pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan spt. www jdih, kemenkeu.go.dolehberdasarkan penelitian spt sebagaimana dimaksud dalam atas penyampaian spt melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam jdih.kemenkeu.go.bukti penerimaan elektronik yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak merupakan bukti penerima, kantor pelayanan pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan spt.yang tercantum dalam bukti penerimaandokumen berupa: surat pemberitahuan spt dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dan huruf dan dan surat permintaan kelengkapan spt sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf cc,terhadap spt yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam dan bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian spt sebagaimana dimaksud dalam dilakukan perekaman spt dalam basis data perpajakan. antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal spt yang disampaikan oleh wajib pajak merupakan spt dengan status lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal spt diterima lengkap. dalam hal penyampaian spt tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi administrasi direktorat jenderal pajak, direktur jenderal pajak menetapkan prosedur tertentu dalam rangka penyampaian spt dimaksud. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajiban penyampaian spt melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku untuk spt yang disampaikan sejak bulanananananananaaaananaamaaan kanatanananananaaaaananan lampiran: ocehal. ii iii iv lampiran yang disyaratkan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain atas cl) neraca dan laporan rugi laba, rekapitulasi peredaran bruto dan atau penghasilan lain dan biaya, daftar jumlah penghasilan dan pembayaran dari masing masing tempat usaha gerai (khusus untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu), fotokopi formulir dan atau atau bukti pemotongan lain: kj) surat kuasa khusus: surat keterangan kematian, penghitungan angsuran tahun pajak berikutnya, penghitungan kompensasi kerugian, penghitungan terutang bagi wajib pajak dengan status perpajakan pisah harta atau memilih terpisah, bukti pemotongan pemungutan oleh pihak lain ditanggung pemerintah dan yang dibayar dipotong luar negerijangkajangkannannenananananaananlanamananan krnnanaanannan aan lampiran nananananananaaananamaaacj1770 induk spt) cj1770 kj1770 s ii lampiran yang disyaratkan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain atas kl) fotokopi formulir atau a2 atau bukti pemotongan lain, l j surat kuasa khusus: kl) surat keterangan kematian, perhitungan angsuran tahun berikutnyac janeng c.cocococcoocoroooocorususana nomor nannanaanananaaaaananananaaaan menaananananananananan lampiran nananananananananaaaanananaaan hal permintaan kelengkapan spt tahunan orang pribadi ss) dengan ini diberitahukan bahwa spt tahunan orang pribadi (formulir ss) yang kami terima pada tanggal. ternyata masih harus dilengkapi dengan: formulir baku (induk spt) lampiran yang disyaratkan lc) surat kuasa khusus: surat setoran pajak atau sarana administrasi lain atas jika spt menyatakan kurang bayar, anda nanannnnnanndirektorat jenderal pajak nomor nnananananananaaaaananananaan kananananananaaanaanananan lampiran nona hal permintaan kelengkapan spt tahunan badancc. ii i1 iv l3j 1771v vi:audit oleh akuntan publik, daftar nominatif pengeluaran biaya promosi, cl) ssp surat kuasa khususmpiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, kl) 3a, 3adaftar fasilitas penanaman modal: daftar cabang utama perusahaan, perhitungan kredit pajak luar negeri, 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8aada,memume pada nomor telepon . kepala kantor, nip, andr nnnnnnnnanaan(ie direktorat jenderal pajak ea, nomor nnanananaanananananananaaaaaan s3) kanananananananaaaaaanan lampiran? eceran hal permintaan kelengkapan spt tahunan badan yang menggunakan mata uang dollar(induk spt) hal. iv $ v $ vi $iaudit oleh akuntan publik, daftar nominatif pengeluaran biaya promosi, cj) ssp surat kuasa khusus. lampiran khusus 1b: daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, 3b, 3bcu) daftar fasilitas penanaman modal, daftar cabang utama perusahaan, &6b perhitungan kredit pajak luar negeri, 8b 8b 8b 8b 8b 8b 8banna nan nnnnnananaanaanaaanananananananaaaaaanaaanan s3) kanananananananaanananaasn lampiran:cj1721 induk spt), c31721 i, kj172 ii, iii, kj) iv: cj) v. lampiran yang disyaratkan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain atas pembayaran jika spt menyatakan kurang bayar), surat kuasa khusus. lain lain l eesemeee pada nomor telepon . kepala kantor, mamnamannnanannsasamemsa nip. adan nan annnnntnananananannananananananaaaaanaan kanaaantanantaan asas sd) lampiran nanananananananaaamaaaanaanananasesamae ternyata masih harus dilengkapi dengan: formulir baku induk spt lampiran yang disyaratkan daftar bukti pembayaran bukti pembayaran dibayar sendiri, bukti pembayaran dari pemungut, daftar bukti pemungutan, bukti pemungutan, daftar rincian penjualan dan return penjualan, risalah lelang, cc) surat kuasa khusus.anna nennnanenanmanananan kaanananaananananananan lampiran eosinduk spt lampiran yang disyaratkan kl) bukti pembayaran daftar bukti pemotongan, bukti pemotongan, kl) surat kuasa khusus:um pada nomor telepon . kepala kantor, nip. nan nananananmanaananananananaaananaaaaaaan s3) bamaananananananaaaanaaa lampiran? serenaesesemaseeen s8) ternyata masih harus dilengkapi dengan: formulir baku induk spt lampiran yang disyaratkan bukti pembayaran daftar bukti pemotongan, cc. bukti pemotongan, surat kuasa khusus,sandra nnnanenenanannn www .jdih.kemenkeu.go.idnanananaaan paaananananaaananaaan lampiran: ereerasatatenenee ternyata masih harus dilengkapi dengan: formulir baku induk spt lampiran yang disyaratkan lc) bukti pembayaran cu) daftar bukti pemotongan, bukti pemotongan, surat kuasa khusus: cl) daftar nilai penjualan saham per hari bursa, daftar nilai penjualan obligasi per hari, daftar perantara pedagang efek pemungut phcc.sana nanannnnnal.ananananaanananananananaaan s3) kanaananananana ana sd) lampiran nananananananananananlananananesesesemmn ternyata masih harus dilengkapi dengan: formulir baku induk spt (j1107 j1111b1 731111b2 1111b3 lampiran yang disyaratkan bukti pembayaran ppnl jseeemeee pada nomor telepon . kepala kantor, nip. naa nana tenanpemungut kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak nomor nnanananananananaanananamaan kananananananananananaaan lampiran? oceceenenaaaan hal permintaan kelengkapan spt masa ppn pemungut dengan ini diberitahukan bahwa spt masa ppn yang kami terima pada tanggal penatanenentaeee ternyata masih harus dilengkapi dengan: formulir baku induk spt cj1107 put cj1107 put lampiran yang disyaratkan bukti pembayaran ppn, surat keterangan tidak dipungut dibebaskan, daftar rincian kendaraan bermotor, l ) surat kuasa khususbagi pemungutee. pada nomor telepon . kepala kan or, nip. san ana nnnannnnnnananann www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian surat permintaan kelengkapan spt masa ppn pemungutnannannannanaana ana kanannanananaananasasanas sd) lampiran nananananananananananananaannenanananeaeaee ternyata masih harus dilengkapi dengan: formulir baku induk spt cj1111a cj1111rdm lampiran yang disyaratkan bukti pembayaran ppn dm.dr. tere pada nomor telepon . kepala kantor, nip. ananda nnananenn tenan www .jdih.kemenkeu. adamberitahuan spt dianggap tidak disampaikan kementerian keuangan republik indonesia (ie direktorat jenderal pajak nomor dnnnanananana nanas snnanananana lampiran aanananananananananananaan hal pemberitahuan spt tahunan masa dianggap tidak disampaikan berdasarkan penelitian sptspt), spt tahunan wajib pajak orang pribadi spt tahunan wajib pajak badan spt masa yang telah saudara sampaikan pada tanggal . dianggap tidak disampaikan berdasarkan dan (7kenaan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa: atas bukti penerimaan spt bukti pengiriman surat bukti penerimaan elektronik yang telah diterbitkan batal demi hukum, spt beserta lampiran yang telah disampaikan dianggap sebagai data perpajakan, dan spt beserta lampiran yang telah disampaikan tidak dikembalikan kepada saudara atas perhatiannya diucapkan terima kasih. kepala kantor, nip nana nnnannannananan petunjuk pengisian surat pemberitahuan spt dianggap tidak disampaikan nomor diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan surat pemberitahuan. nomor diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan surat pemberitahuan. nomor diisi dengan nomor surat pemberitahumberitahuberkenaan dengan ketentuan dalam bahwa penelitian spt meliputi pemenuhan kriteria:, yang menjadi dasar untuk pengisian alasan") bagi wajib pajak. nomor diisi dengan nama kepala kantor. nomor1l1 diisi dengan nomor induk pegawai. keterangan "): kelengkapan spt yang kami minta dengan surat nomor . tanggal . tentang permintaan kelengkapan spt belum kami terima, saudara menyampaikan spt yang formulir induknya tidak ditandatangani, saudara tidak menyampaikan spt dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, sedangkan saudaraaudara menyampaikan spt yang menyatakan lebih bayar setelah (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan saudara telah ditegur secara tertulis, atau saudara menyampaikan spt setelaharifuang negara bank indonesia menteri keuangan, menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan uang negara sebagaimana dimaksuddiperlukan pengaturan teknis pelaksanaan khususnya untuk pengelolaan uang negara pada bank indonesia, bahwa pelaksanaan pengelolaan uang negara bank indonesia diperlukan untuk memanfaatkan uang negara bank indonesiuang negara bank indonesibersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia nomor kmk. tentang koordinasi pengelolaan uang negara, kep.gbi memutuskan menetapkan keputusan menteri keuangan tentang pengelolaan uang negara bank indonesia. babi ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan bendahara umum negara, yang selanjutnya disingkat bun, adalah pejabat peraturan menteri keuangan yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara, menteri keuangan adalah bendahara umum negara, kuasa bun adalah pejabat yang diangkat oleh bendaharawan, kuasa bun pusat adalah direktur jenderal perbendaharaan. uang negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara,, rekening kas umum negara, yang selanjutnya disebut rekening kun,penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh bun kuasa bun dalam rangka pengelolaan kas,bab jenis dan penggunaan rekening bagian kesatu jenis rekening pemerintah dalam rangka pengelolaan kas jenis rekening pemerintah dalam rangka pengelolaan kas terdiri dari rekening kun dan rekening penempatan. rekening kun sebagaimana dimaksud pada terdiri atas rekening kun dalam rupiah: rekening kun dalam valuta usd, dan rekening kun dalam valuta asing non usd. rekening penempatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas rekening kas penempatan rupiah, rekening kas penempatan dalam valuta usd, rekening kas penempatan dalam valuta asing non usd, rekening pemerintah lainnya dalam rupiah, valuta usd, dan valuta asing non usd, dan rekening khusus dalam rupiah, valuta usd, dan valuta asing non usd. bagian kedua penggunaan rekening peraturan menteri keuangan (l) rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk menyimpan uang negara dalam rupiah, menampung seluruh penerimaan negara dalam rupiah, membayar seluruh pengeluaran negara dalam rupiah, dan menampung skm dalam rupiah. rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk menyimpan uang negara dalam valuta usd, menampung seluruh penerimaan negara dalam valuta usd, membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta usd, dan menampung skm dalam valuta usd. rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk menyimpan uang negara dalam valuta asing non usd: menampung seluruh penerimaan negara dalam valuta asing non usd, membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing non usd, dan menampung skm dalam valuta asing non usd. rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk menampung kelebihan skm rupiahusdkelebihan skm valuta usd, salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan skm valuta usd,saldo valuta asing non usd, salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan skm valuta asing peraturan menteri keuangan non usdusd,an huruf diperlakukan sebagai rekening penempatan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan. bab iii saldo kas minimal menteri keuangan selaku bendahara umum negara atau kuasa bendaharawan umum negara pusat bertanggung jawab untuk menetapkan skm. bab operasional rekening penempatan penempatan uang negara pada rekening kas penempatan bank indonesia pada akhir hari kerja dilakukan dalam hal saldo kas rekening kun rupiah valuta usd valuta asing non usd atas skm. penempatan uang negara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kuasa bun pusat. dalam hal skm rupiahrupiah rekening kun rupiah sehingga solonya mencapai skm rupiah. dalam hal skm valutausd rekening kun valuta usd hingga solonya mencapai skm valuta usd. dalam hal skm valuta asing nonasing non usd rekening kun valuta asing non usd hingga solonya mencapai jumlah skm valuta asing non usd. bun atau kuasa bun pusat berwenang menarik dan atau memindahkan sebagian atau seluruh dana yang tersedia pada rekening kas penempatan peraturan menteri keuangan rupiah, usd, dan valuta asing non usd rekening lain bank indonesia atau luar bank indonesia. pelaksanaan penempatan uang negara bank umum dilakukan berdasarkan keputusan koordinasi antara menteri keuangan dan gubernur bank indonesia mengenai jumlah dan waktu penempatan uang negara bank umum. (l) bun atau kuasa bun pusat membuka mengubah menutup rekening penempatan dan rekening lain bank indonesia. pembukaan pengubahan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis kepada bank indonesia. bab bunga bagian kesatu penetapan tingkat bunga tingkat bunga atas rekening pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara menteri keuangan dan gubernur bank indonesia. tingkat bunga uang negara rekening penempatan bank indonesia dapat ditinjau kembali setiap (enam) bulan, dan apabila terjadi ketidaksepakatan, tingkat bunga yang berlaku diperpanjang sampai didapatkan kesepakatan baru. dalam hal tidak terjadi kesepakatan penentuan tingkat bunga, tingkat bunga yang sedang berlaku dapat diperpanjang sampai dicapai kesepakatan. bagian kedua perhitungan dan pembayaran bunga perhitungan bunga untuk rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas saldo rata rata akhir hari dalam satu bulan untuk masing masing rekening, baik rekening kun maupun rekening penempatan. penyetoran bunga sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bank indonesia rekening kun dengan ketentuan sebagai berikut bunga atas saldo rekening kuun dalam valuta usd, dibayarkan dalam valuta usd dan disetorkan rekening kun dalam valuta usd, peraturan menteri keuangan bunga atas saldo rekening kas penempataas penempatanpemerintah lainnyapemerintah lainnyakhusushusus dalam valuta usd, dibayarkan dalam valuta usd dan disetorkan rekening kun dalam valuta usd. pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan. bab ketatausahaan dan pelaporan kuasa bun pusat menatausahakan pengelolaan uang negara bank indonesia. dalam rangka ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada kuasa bun pusat melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas jumlah dan waktu pembayaran bunga. bab vii ketentuan peralihan pengelolaan uang negara bank indonesia yang ada sebelum ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini, wajib disesuaikan dengan peraturan menteri keuangan ini paling lambat (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini. bab viii penutup ketentuan pengelolaan uang negara bank indonesia berlaku sejak tanggal januari peraturan menteri keuangan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pengelolaan uang negara bank indonesia'atalanta berita negara republik indonesia tahun nomor |
sang las peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang tata cara pemilihandipandang perlu untuk mengatur tata cara pemilihan calon pemberi pinjamanselanjutnya disingkat pdn,selanjutnya disebut penerusan pdn, adalah pdn yang diteruspinjamkan kepada penerima penerusan pdnselanjutnya disingkat pemberi pdntunjuk operasional, adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan lelang pemilihan calon pemberi pdn sebagai pengendali operasional kegiatan. daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri, selanjutnya disingkat dkpp,. bab kewenangan menteri keuangan memberikan wewenang kepada direktur jenderal pengelolaan utang untuk melakukan pemilihan calon pemberi pdn. bab iii pembentukan panitia lelang direktur jenderal pengelolaan utang membentuk panitia lelang pemilihan calon pemberi pdn. panitia lelang harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut: memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan keseluruhan pekerjaan yang menjadi tugas panitia lelang, memahami isi dokumen persyaratan lelang, dan tidak memiliki konflik kepentingan (conflict interest). panitia lelang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang terdiri dari (tiga) orang. masa kerja panitia lelang ditetapkan oleh direktur jenderal pengelolaan utang. apabila diperlukan, dalam menjalankan tugasnya panitia lelang dapat meminta bantuan narasumber. bab asas umum bagian satu metode pemilihan pemilihan dilakukan melalui pelelangan terbatas. pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bumn, pemerintah daerah dan perusahaan daerah yang memenuhi persyaratan. apabila hanya terdapat satu calon pemberi pdn yang memenuhi syarat, maka pemilihan dapat dilakukan seperti penunjukan langsung. bagian dua persyaratan calon pemberi pdn jl) calon pemberi pdn yang merupakan bumn atau perusahaan daerah harus memenuhi kualifikasimodal disetor penuh paling sedikit rp1. (satu triliun rupiah). calon pemberi pdn yang merupakan pemerintah daerah harus memenuhi kualifikasitelah mendapat pertimbangan menteri dalam negeri. bab persiapan pemilihan calon pemberi pdn persiapan pelelangan yang dilaksanakan oleh panitia lelang meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut: penyusunan petunjuk operasional, penyusunan jadwal pelaksanaan lelang, cc. penyiapan dokumen persyaratan dan pemilihan peserta calon pemberi pdn: pengesahan dokumen pelelangan oleh direktur jenderal pengelolaan utang. bab proses pemilihan calon pemberi pdn proses pemilihan dilaksanakan oleh panitia lelang meliputi tahapwijzing), cc. penerimaan dokumen proposal, penelitian (evaluasi) dokumen proposal, penyusunan peringkat calon pemberi pdn, beauty contest terhadap calon pemberi pdn, apabila diperlukan, dan mengusulkan penetapan pemenang calon pemberi pdn. panitia lelang mengundang calon pemberi pdn yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam untuk menyampaikan proposal penawaran pdn. jl) panitia lelang memberikan penjelasan kepada calon pemberi pdn yang mengajukan proposal penawaran pdn. penjelasan sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain cara penyampaian penawaran, dokumen dokumen yang harus dilampirkan dalam penawaran, metode evaluasi, dan hal hal yang dapat menggugurkan penawaran. proposal penawaran pdn yang diterima harus memenuhi syarat sebagai berikut: proposal penawaran pdn ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang calon pemberi pdn yang bersangkutan, proposal penawaran pdn harus bertanggallelang. panitia lelang melakukan evaluasi administratif dan evaluasi pendanaan terhadap proposal penawaran pdn yang diajukan oleh calon pemberi pdn sebagaimana dimaksud dalam evaluasi administratif meliputi evaluasi terhadap keabsahan dokumen proposal penawaran pdn. evaluasi pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan syarat syarat dan ketentuan (terms and conditions) proposal pdn yang menggunakan metode perhitungan biaya efektif. perhitungan biaya efektif menggunakan asumsi asumsi yang ditetapkan dalam petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf jl) pemenang penawaran ditentukan berdasarkan eligibility dari pemenuhan persyaratan administrasi dan hasil perhitungan biaya efektif yang memiliki nilai terendah. panitia lelang menyusun peringkat hasil evaluasi administrasi dan pendanaan sebagaimana tersebut dalam dan melaporkan kepada direktur jenderal pengelolaan utang. (l) dalam hal terdapat (dua) atau lebih calon pemenang yang memiliki nilai sama, maka panitia lelang melakukan beauty contest terhadap calon pemberi pdn. beauty contest sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menglelang. bab vii penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan masa singgah pemilihan calon pemberi pdn direktur jenderal pengelolaan utang menetapkan pemenang pemilihan calon pemberi pdn, atas usulan panitia lelang. panitia lelang menyampaikan pengumuman pemenang hasil pelelangan kepada para peserta paling lambat (dua) hari kerja setelah menerima surat penetapan pemenang pemilihanpengumuman pemenang. direktur jenderal pengelolaan utang wajib memberikan jawaban paling lambat (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima, setelah mendapat masukan dari panitia lelang. apabila terdapat ketidakpuasan atas jawaban sanggahan dari direktur jenderal pengelolaan utangkementerianbenar, maka proses pemilihan calon pemberi pdn dievaluasi kembali atau dilakukan proses pelelangan ulang. dalam hal pemenang pemilihan calon pemberi pdn mengundurkan diri, maka peringkat kedua hasil pemilihan calon pemberi pdn menjadi pemenang pemilihan. calon pemberi pdn yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada (l), tidak dapat mengikuti kegiatan pemilihan calon pemberi pdn untuk (tiga) kegiatan pemilihan calon pemberi pdn berikutnya secara berturut turut. bab viii kontrak dengan calon pemberi pdn kontrak pengadaan calon pemberi pdn ditandatangani oleh menteri keuangan dengan direktur utama bumn perusahaan daerah atau kepala daerah pemenang pemilihan calon pemberi pdn. bab biaya pemilihan segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pemilihan calon pemberi pdn merupakan beban apbn. babo011perkembangan industri perfilman dalam negeri dan mempermudah pemungutan bea masuk, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk film sinematografikebudayaan dan pariwisata nomor: hm. mkp tanggal mei perihal penetapan tarif spesifik atas important film, memutuskan:dimaksudtercantum dalam bagan lampiran peraturan menteri keuangan ini, sehingga menjaditercantum dalam bagsbs sen its (am seal p255 . esa . . yaa 258p sl. bag lal ta: na) 5s. ss. ana soal bey33 kasi es2 bone jan sus s2r o. sac pkb te2 demang biar tangani le) ge9832 s3, "3i2eg sea serta 553p at. bas a53 spp ep3 b3s bee ip23 score 33s h230 eng bg3 nana siber eta iii barel aer tat raj raj bab v353 start3 lal sega ses hae esc es$ pes ss abe tes ss e38 a33 se5 bab pre $g s eg5 desa lag bai eee bang s3 "sos53 sss kal es33$ eee3x gegana tas s $ sox sages ets bek dati ses e81533 free ergganai s5els? ssi sees e33 oogbasit siti sort mar 0x2 kan kapal cal pan s8$ . see .$rap3 eta zea sig lee se2 eee z53 dos pre sin i22 kal be3 en: gea delete i585 naa get y5535 sl ses 3ng 2gb ||ats situs fil o6$ pra e5$ dag ter es3 bas sar tgn sae ngeles had pers fs3 ee3i ses ngr se$ w sso tot ke) ss3e ti! bee salt sal sel| ku) lon kpi le) on tas) fee en f ! a25 fat koj tes les 28sg32305 e85 opt (pi (p3 s 2s kai pan mts kei kel ea) s2? 5g. erx six egp5is okr ssk moto lagi lagi kai kai lai lai kesal kesal kesal kesal lp) kpi sej kp) kel fej tej |
kementerian keuangan. pnb. perizinan. denda administratif. akuntan publik. tata cara. pembayaran.akuntan publik, biaya dikenakan untuk memperoleh izin akuntan publik, perpanjangan izin akuntan publik, izin usaha kantor akuntan publik, izin pendirian cabang kantor akuntan publik, persetujuan pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing bersama sama dengan kantor akuntan publik, dan persetujuan pendaftaran kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asingtelah ditetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan perizinan, persetujuan, dan sanksi administrasi bidang pembinaan akuntan dan jasa penilai: cc. bahwa untuk memberikan landasan hukum mengenai pembayaran penerimaan negara bukan pajakdiperlukan pengaturan dalam suatumengingattata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak oleh bendahara penerimaan,.embayaran adalah kegiatan pelunasan penerimaan negara dalam rangka biaya perizinan, biaya persetujuan dan denda administratif oleh wajib bayar kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi atau bendahara penerimaan dalam rangka pemenuhan kewajiban akuntan publik kapnb. penerimaan negara bukan pajak yang terutang adalah pnb yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurutakuntan dan jasa penilai yang selanjutnya disingkat praja adalah unit kementerian keuangan yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik. bab biaya perizinan dan persetujuan untuk memperoleh perizinan dan atau persetujuan bagi akuntan publik, kap, cabang kap, kapa, atau oaa dikenakan biaya yangiii tata cara pembayaran biaya perizinan dan biaya persetujuan pembayaran biaya perizinan dan atau biaya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan wajib bayar melalui bank persepsi atau pos persepsi. biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas biaya: izin akuntan publik, perpanjangan izin akuntan publik, izin usaha kap, dan pendirian cabang kap. biaya persetujuan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas biaya: persetujuan pendaftaran kapa atau oaa, dan persetujuan pencantuman nama kapa atau oaa bersama sama dengan nama kap. pembayaran atas biaya perizinan dan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan surat setoran bukan pajak ssp). pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wajib bayar sebelum mengajukan permohonan izin dan atau persetujuan. ssp dilampirkan sebagai kelengkapan persyaratan perizinan dan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan ssp yang dilampirkandenda administratif denda administratif merupakan salah satu sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan administratif atas keterlambatandenda administratif sebagaimana dimaksud padatata cara pembayaran denda administratif pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dilakukan wajib bayar bank persepsi atau pos persepsi. denda administratif sebagaimana dimaksud pada adalah denda atas keterlambatan:keterlambatan penyampaian permohonan perpanjangan izin akuntan publik atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan: tanggal cap pos atau cap ekspedisi dari perusahaan jasa pengiriman dalam hal permohonan perpanjangan izin akuntan publik atau laporan disampaikan melalui perusahaan jasa pengiriman, atau tanggal penerimaan praja dalam hal permohonan perpanjangan izin akuntan publik atau laporan disampaikan secara langsung. kepala praja atas nama menteri menetapkan sanksi administratif berupa denda administratif atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan ssp. pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada paling lama (satu) bulan terhitung sejak tanggal sanksi administratif ditetapkan. dalam hal wajib bayar tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada wajib bayapnb. ssp digunakan sebagai bukti bahwa wajib bayar telah menyelesaikan pembayaran atas denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ssp yang digunakan sebagai buktipenagihan penerimaan negara bukan pajak yang terutang penetapan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam merupakan surat tagihan pertamatas pnb yang terutang sebagaimana dimaksud pada diterbitkan, wajib bayar belum atau tidak melunasi denda sebagaimana dimaksud dalam kepala praja atas nama menteri menerbitkan surat tagihan kedutagihan ketigpenyerahan tagihan atas pnb yang terutangtelah diatur: bahwa untuk menyelaraskan dengan ketentuan bidang pengusahaan panas bumi termasuk ketentuan mengenai penggantian bonus produksi, serta penyesuaian nomenklatur organisasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap keputusngingat. beberapa ketentuanajak penghasilan. undang undang pajak penghasilan adalah undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan. penerimaan bersih usaha atau penghasilan kena pajak, yang selanjutnya disebut penerimaan bersih usaha adalah:,, untuk kontraktor kontrak operasi bersama (joint operation contract), tidak termasuk pajak pertambahan nilai,. rekening penerimaan panas bumi yang selanjutnya disebut rekening panas bumi adalah rekening nomor pada bank indonesiausaha berkewajiban untuk menyetor bagian pemerintah sebesar (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha dalam rekening panas bumi. bagian pemerintah sebesar (tiga puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada diberlakukan sebagai penyetoran pajak penghasilan. pajak pajak lainnya berupa pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan pungutan pungutan lainnya, ditanggung dikembalikan oleh pemerintah. bonus produksi yang telah dibayarkan kepada pemerintah daerah diberikan penggantian dari setoran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian pemerintah sebagaimana dimaksud dalam wajib disetor setiap triwulan dan besarnya setoran bagian pemerintah untuk setiap triwulan adalah sebesar (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha yang terutang pada triwulan yang bersangkutan. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: setoran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud dalam disetor rekening panas bumi paling lambat tanggal (tiga puluh) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. dalam hal tanggal (tiga puluh) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada bertepatan dengan hari libur,setoran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada terlambat sebagian atau seluruhnya disetor rekening panas bumi, atas jumlah setoran bagian pemerintah yang terlambat disetor dikenakan sanksi administrasi sebesar (dua persen) per bulan untuk paling lama (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari penyetoran dan bagian dari bulan dihitung (satu) bulan penuh. pengusahadan laporan dimaksud harus diterima paling lambat (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: atas impor barang operasi oleh pengusaha untuk keperluan pengusahaan sumber daya panas bumi berlaku ketentuan sebagai berikut:tidak dipungut pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk kontraktor kontrak operasi bersama ((oint operation contract)atau tidak dipungut pajak penghasilan sesuai dengan kontrak operasi bersama (joint operation contract). dalam halatas impor barang operasi untuk kontraktor kontrak operasi bersama (joint operation contract) tidak diatur dalam kontrak operasi bersama (joint operation contract),atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha dikenakan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewahsebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada pengusaha yang bersangkutan sepanjang telah menyetor bagian pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pungutan pungutan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha dalam pengusahaan sumber daya panas bumi akan diselesaikan oleh direktorat jenderal anggaran. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh. besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor kontrak operasi bersama (joint operation contract) dalam hal pengusaha berbentuk bentuk usaha tetap, bagian pemerintah sebagaimana dimaksud dalam telah memenuhi kewajiban pelunasan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dan huruf undang undang pajak penghasilan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penghitungan biaya penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan oleh pengusaha dilakukan berdasarkan undang undang pajak penghasilan dengan memperhatikan keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang jenis jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud untuk keperluan penyusutan bagi kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara pertamina). pembebanan biaya penyusutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara proporsional pertriwulan yaitu (seperempat) dari biaya penyusutan (satu) tahun. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal kepada pengusaha diberikan perangsang panas bumi (geothermal allowance) dan atau perangsang lainnya yang disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral, perangsang perangsang dimaksud merupakan penghasilan yang harus ditambahkan dalam penerimaan bersih usaha. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: surat keterangan pembayaran pajak penghasilan diberikan oleh direktur jenderal pajak kepada bentuk usaha tetap setelah bentuk usaha tetap memenuhi kewajiban kewajiban perawakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh direktorat jenderal pajak dan atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan. besarnya pajak dalam surat keterangan pembayaran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada adalah sama. dengan jumlah setoran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud dalam sebelum surat keterangan pembayaran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan, dapat dikeluarkan surat keterangan yang berisi tentang besarnya pajak penghasilan yang telah disetor oleh bentuk usaha tetap, setelah seluruh jumlah setoran bagian pemerintah tersebut dilunasi pada rekening panas bumi dan pemberitahuan realisasi pembayarannya telah diterima oleh direktur jenderal pajak dari direktur jenderal anggaran. dihapus antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka menguji kepatuhan pengusaha atas kewajiban pemenuhan penyetoran bagian pemerintah, menteri keuangan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada badan pengawasan keuangan dan pembangunan. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada terdapat kekurangan setoran bagian pemerintah, pengusaha "wajib melunasi kekurangan tersebut. kekurangan setoran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada wajib disetor rekening panas bumi paling lambat (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya surat penetapan atau tagihan oleh direktur jenderal anggaran atas kekurangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. dalam hal (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya surat penetapan atau tagihan atas kekurangan sebagaimana dimaksud pada bertepatan dengan hari libur, kekuranganpenyetoran kekurangan setoran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada atau atas keterlambatan penyetoran dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) per bulan untuk waktu paling lama (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung satu bulan penuh. sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada dikenakan sejak batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada atau terlampaui. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada terdapat kelebihan penyetoran bagian pemerintah, kelebihan penyetoran tersebut diperhitungkan dengan kewajiban penyetoran bagian pemerintah periode berikutnya. pengusaha dapat mengajukan keberatan atas penetapan atau tagihan atas kekurangan setor bagian pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan setelah pengusaha melakukan penyetoran sesuai jumlah bagian pemerintah yang dialihkan dalam surat penetapan atau tagihan. keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan atau tagihan kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal anggaran, rincian perhitungan jumlah bagian pemerintah yang terutang yang dibuat oleh pengusaha, cc. surat tanda bukti penyetoran yang sah, dan dokumen pendukung terkait lainnya. dalam hal pengusaha mengajukan keberatan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada pengajuan keberatan pengusaha ditolak oleh menteri keuangan c.g. direktur jenderal anggaran dengan menerbitkan surat penolakan. direktur jenderal anggaran melakukan penelitian atas dokumen yang diterima sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan c.g. direktur jenderal anggaran menerbitkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh pengusaha. penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada merupakan penetapan yang bersifat final. dihapus u b. pata bagian t.u, kementerian bro ilk arie bintang yukon r.t97109128hasiswa: tarif uang kuliah dengan asrama, tarif uang kuliah tanpa asraelitian terapan bidang minyak dan gas bumi, dan panas bumipenelitian terapan bidang minyak dan gas bumi, dan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan, peralatan, akomodasi, dan atau tenaga ahlir tenaga ahlijasapendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakatlain. terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan (nol persen) dari tarif uang kuliah dengan asrama dan tarif uang kuliah tanpa asrama sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf (dkkementerian nax arif bintaro yuwono nipa9710912jenis layanan satuan tarif rp) seleksi mahasiswa per calon mahasiswa uang kuliah dengan asrama mahasiswa umum per mahasiswa s.d semester mahasiswa industri per mahasiswa s.d semester uang kuliah tanpa asrama mahasiswa umum per mahasiswa s.d semester mahasiswa industri per mahasiswa s.d semester akademik lainnya salinan ijazah per paket sertifikat transkrip penggantian ijazah per mahasiswa sertifikat transkrip salinan akreditasi per paket prodi lembaga penggantian kartu tanda per mahasiswa mahasiswa jenis layanan satuan tarif rp)engan rep, kb. pala bia t.u. kementerian grou mmu |), ana. cari bintaro yuwono nip197109121997031001 |
pan walikota pekalongan provinrekening bank umum perangkat daerah lingkungan pemerintah kota pekalongan. bab rekening walikota pekalongan, cap ttd sekretaris daerah, achmad azan asian junaid, pelaksanaan fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya,ri rekening bud, rekening skpd, rekening blue,ririri:diundangkan pekalongan pada tanggal januari achmad azan asian junaidrekening rekening kas daerah administrasi pembangunan setda kota pekalongan pekalongan bagian hukum setda kota pekalongan bagian organisasi setda kota pekalongan setda kota pekalongan perijinan terpadu satu pintu dan pengembangan daerah perlindungan anak kebakaran dan penyelamatan keluarga berencana rekening pemukiman dan olah raga sumber daya manusia kelurahan panjang wetan kelurahan jenggot kelurahan kutipan kertoharjo kelurahan kutipan wonorejo rekening kelurahan ponsel rek penerimaan pbb kota pkl e kir (pen rebus pasar kota prl t007 e parkir dishub kota pkl kekeningblud puskesmas benda upt puskesmas tito upt puskesmas medang oo7 rekening lainnya rekening pada negeri dan smp negeri |
walikota pekalongan pro vimengingat bahwa untuk memenuhi ketentuan matdanunit kerja termasuk kelurahan diperhitungkan dengan mempertimbangkan pagu pada rekening belanja barang jasa.. uang persediaan masing masing kecamatan ditetapkan sebesar rp. (seratus enam puluh lima11a ,r0c; f3.a raf .__ _aa= item\sag hukum teroris firm as1bag, pemadam kebakaran dan penyelamatan badan penanggulangan bencana daerah badandanbenda atan, kesan:an dan aset daerah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sekretariat daerah sekretariat dewan perwakilan. rakyat daerah inspektorat daerah kecamatan.ditetapkan pekalongan pada tanggal januari diundangkan pekalongan walikota pekalongan, pada tanggal januari ttd achmad azan asian junaidi pen.a,i;k:o.mg jawi,a:t3 rp+. beta daerah kota pekalongan tahun2o2saran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada asn memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalipimpinan diatasnya. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbanbab maksud dan tujuan maksud dan tujuan diberikannya tambahan penghasilan bagi asn lingkungan pemerintah kota pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai lingkungan pemerintah kota pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah. bab iii prinsip pemberian tambahan penghasilan pemberian tambahan penghasilan menggunakan prinsip prinsip sebagai berikut: kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilanambahan penghasilan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan; proporsionalitas dimaksudkan pemberian tambahan penghasilan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban asn; efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan sesuai target, tujuan dan perencanaan kinerja yang ditetapkan; keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan hamambahan penghasilan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan asn; dan optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilanambahan penghasilan bagian kesatu kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diberikan berdasarkan kriteria beban kerja; prestasi kerja; berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. penjelasan atas penerima kriteria tambahan penghasil mi. bagian kedua penetapan besaran tambahan penghasilan penetapan besaran tambahan penghasilan member timbangan tambahan penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja dan prestasiisiko dalam pelaksanaan tugas tugas jabatan.ambahan penghasilan sebagaimana teran tum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan walikota mi. asn yang menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan walikota mi. asn formasi jabatan fungsional yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional akan mendapatkan tari bahan penghasilan sebesar kelas jabatan satu tingkat dibawahnya. untuk pelaksana yang mendapat tugas tambahan se bagai bendahara pengeluaran mendapatkan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan kelas jab atan pada perangkat daerah terkait. bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada adalah bendahara pengeluaran pada perangkat daerah; bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah; bendahara pengeluaran pembantu pada kelurahan; bendahara pengeluaran pembantu pada blue puskesmas dan bps. besaran tambahan penghasilan digunakan sebagai dasar perhitungan pagu tambahan penghasilan dengan kriteria: beban kerja dengan bobot (empat puluh persen); prestasi kerja dengan bobot (enam puluh persen). besaran pagu tambahan penghasilan dihitung berdasarkan penjumlahan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf dan.bab penilaian tambahan penghasilan bagian kesatu umum tambahan penghasilan ni tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja; dan penilaian disiplin kerja sebesar dan tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja. bagian kedua penilaian produktivitas kerja pengaturan mengenai penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf angka diatur dalam peraturan tersendirasn. penghitungan komponen pengurangan disiplin diatur dalam peraturan tersendirincetakan hasil penghitungan tambahan penghasil lan asn dilakukan masing masing perangkat daerah menggunakan aplikasi.empat) bulan berikutnya. perangkat daerah yang membidangi urusan kepada wajada wajan melakukan penghitungan besaran tambahan penghasilan asn berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana demak sud pada paling lambat setiap tanggal (tujuh) bulan berikutnya. bab tata cara pembayaranambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. tambahan penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan pada bulan desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan desember, berdasarkan presensi dan kinerja tanggal sampai dengan desember presensi dan kinerja pada tanggal sampai dengan desember diperhitungkan sebagai dasar perhitungan tambahan penghasilan bulan januari pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas menyesuaikan peraturan yang berlaku tentang pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas dengan tanpa memperhitungkan penilaian produktivitas maupun disiplin kerja. asn yang meninggal pada bulan dasar pencairan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas. besaran tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam sebesar kriteria tambahan penghasilan beban kerja yang merupakan komponen penerimaan tetap. asn yang diputuskan dilantik dalam jabatan barn dibebaskan dalam jabatan dialihtugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan hari kerja terbanyak dalam jabatan kedudukan terhitung mulai tanggal tmt) berlaku; atau dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan barn sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggiambahan penghasilan untuk jabatan dan atau kelas jabatan baru, mulai berlaku, diajukan paling lambat tanggal (empat belas) bulan berikutnya. spp tambahan penghasilan untuk penerbitan spm dilengkapi dengan: laporan penilaian produktivitas kerja asn laporan rekap kehadiran ketidakhadiran pegawai yang telah diverifikasi admin opd dan admin kota serta disahkan oleh kepala opd dan kepala kpud, kecuali untuk bulan desember batas tanggal rekap kehadiran ketidakhadiran pegawai dan verifikasi serta pengesahan mengikuti surat edaran walikota tentang langkah langkah akhir tahun anggaran pencetakan hasil penghitungan tambahan penghasilan pns menggunakan aplikasi yang ditandatangani oleh kepala opd dan bendahara pengeluaran. format laporan penilaian produktivitas kerja asn dan laporan rekap kehadiran ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatur dalam peraturan tersendiri tentang penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja. bab vii penundaan pemberian tambahan penghasilan pemberian tambahan penghasilan ditunda apabila asn wajib lapor terlambat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon); menguasai atau memanfaatkan aset milik dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah; belum menyelesaikan pertanggungjawaban ttir (tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi) atas kerugian negara daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi bpk atau inspektorat api; menerima gratifikasi tanpa melaporkan unit pengendali gratifikasi; bab viii penghentian pemberian tambahan penghasilan pemberian tambahan penghasilan dihentikan apabila asn meninggal dunia; mutasi keluar daerah; pensiun; atau diberhentikan dan assurat keterangan kematiaatau surat pengharapan atau melaksanakan tugas tempat tugas yang baru. penghentian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf dan terhitung mulai tanggal berlakunya; melakukan penilaian atas hash kinerja bawahan langsung secara obyektif; melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung;ada wajan bertanggung jawab atas pelaksanaan monitor ing dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian disiplin kerja. bab ketentuan lain lain tambahan penghasilan tidak diberikan kepada asnasn guru dan pengawas sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi; asn yang melaksanakan penugasan pada instansi luar jajaran pemerintah daerah; asn yang mengambil cuti luar tanggungan negara; asnasn yang sedang melaksanakan tugas belajar; asn yang berstatus titipan; asn yang dibebaskan dan jabatan organiknya; asn yang mengambil masa persiapan pensiun mpp) bebas tugas bt); asn yang nyata nyata tidak melaksanakan tugas jabatan pekerja aan tertentu pada pemerintah daerah berdasarkan pernyataan dani atasan langsungnya; asn yang diangkat menjadi pejabat negara; asnn; asnasn yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara; dan asn pada sekretariat kpu kota pekalongan. pemberian tambahan penghasilan dihentikan bagi asn yang meninggal dunia terhitung mulai tanggal kematian yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dengan ketentuan sebagai berikut beban kerja dibayar penuh karena merupakan komponen penerimaan tetap pre stasi kerja produktivitas kerja kinerja dan disiplin kerja presensi) dihitung pro opsional berdasarkan perhitungan yang tertera pa aplikasi presensi dan kinerja sebelum tanggal kematiannya. moderasi cuti sakit bagi asn yang meninggal dunia bisa dibantu oleh admin presensi level perangkat daerah dibuktikan dengan surat cuti sakit atau su rat keterangan dokter. untuk memudahkan dalam perhitungan pen beriman tambahan penghasilan bagi asn yang meninggal dunia, maka opd mengirimkan surat pemberitahuan penghentian pembayaran dibuka ikan dengan surat kematian kepada bpsdm dan diskominfo. tambahan penghasilan diberikan sebesar (lima puluh persen) selama tahun terhadap asn mutasi dan instansi lain pemerintah daerah terhitung mu melakukan pencairan tambahan penghasila.ambahan penghasilan. perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan undangan dan mereka pelaporan lakon, gratifikasi, penguasaan bmd, tindak lanjut ttir. perangkat daerah mencetak daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk: tunjangan profesi guru; tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah pns);; honorarium pertanggungjawabanjasa pengelolaan bmd yang tidak menghasilkan pendapatan diberikan sesuai peraturan perundang undangan. tata cara pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diatur dalam peraturan tersendiri. tambahan penghasilan bagi asn daerah merupakan salah satu dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah ppu). iuran jaminan kesehatan sebesar (lima persen) dan tambahan penghasilan, dengan komposisi sebagai berikut (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah kota pekalongan dan sudah diperhitungkan pengangkatannya pada rekening iuran asuransi kesehatan bpjs kesehatan) pns. (satu persen) dibayar peserta dengan melalui mekanisme pemotongan langsung dan tambahan penghasilan sesuai pagu yang ditetapkan. dasar perhitungan persentase iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan batas paling tinggpu yaitu sebesar rp. (dua belas juta rupiah). bab ketentuan peralihan dalam hal aplikasi peralatan lain dan atau sebutan lain belum dapat dilaksanakan, maka penilaian dan penghitungan tambahan penghasilan dilaksanakan secara manual. bab xuminingsih berita daerah kota pekalongan nomor tahun e: p' =d thin rc:i1 ni. ;4vult4 i k.asuhan cap walikota pekalongan, ttd achmad azan asian junaidi sekret4 ris daerah, sri iningsih lampiran peraturan walikota pekalongan nomor tahunkriteria pemberian tambahan penghasilan bag! aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota pekalongan kriteria dapat diberikan kepada keterangan beban kerja semua asn prestasi kerja semua asn pertimbangan obyektif lainnya pejabat asn daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan rincian obyek dan sub rin cian obyek tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya atau pelayanan lainnya sesuai pera turun perundang undangan diatur dalam peraturan tersendiri penang java rtt kayu:bag k.asal' ata para lampilingkungan pemerintah kota pekalongan tahun perangkat daerah kelas jabatan tambahan besaran penghasilan bulan sekretariat daerah sekretaris daerah asisten sekretaris daerah staf ahli bag. pbj dan minang kepala bagian kepala sub bagian anggota pok ja) kepala sub bagian keahlian pbj muda keahlian muda keahlian pbj pertama keahlian pertama pelaksana anggota pokja) pelaksana pelaksana anggota pokja) pelaksana pelaksana anggota pokja) pelaksana bag. organisasi dan bag. hukum kepala bagian keahlian muda keahlian pertama pelaksana pelaksana pelaksana non bag. pbj, bag. hukum, bag. organisasi kepala bagian analis kebijakan muda keahlian muda kepala sub bagian keahlian pertama ketrampilan penyelia ketrampilan pelaksana lanjutan pelaksana( ajudan walikota, wakil) pelaksana( ajudan sekda) pelaksana ketrampilan sopir walikota, wakil) pelaksana pelaksana inspektorat inspektur sekretaris inspektorat inspektur pembantu auditor upd budiman madya auditor upd budiman muda kasual auditor upd budiman per tama pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana bappeda dan bukan kepala sekretaris kepala bidang keahlian madya kepala sub bagian kepala sub bi dang keahlian muda keahlian pertama pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana pupr kepala sekretaris kepala bidang kepala sub bagian keahlian muda keahlian pertama ketrampilan penyelia ketrampilan pelaksana lanjut tan pelaksana ketrampilan pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana pelaksanadinkesrsud benda, puskesmas rsud bendsekretariat dprd sekretaris dprd kepala bagian kepala sub bagian yang me tangani urusan perencanaan dan evaluasi dan keuangan kepala sub bagian program dan keuangan kepala sub bagian keahlian muda keahlian pertama pelaksana pelaksana ajudan pimpinan dprd) pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana perangkat daerah non setda, inspektorat, bappeda, bukan, dinkes, didik, pupr, sekretaris dprd kepala perangkat daerah dlh dinperkim kepala perangkat daerah camat kepala kantor kepala pelaksana bpbd sekretaris perangkat daerah kepala bidang sekretaris kecaman tan keahlian madya keahlian muda assessor, analis kebijakan) keahlian muda lurah kepala utd taman wisata laut pasir kencana kepala sub bagian yang me tangani urusan perencanaan dan evaluasi dan keuangan kepala bpbd kepala kesbangpol kepala sub bagian kepala sub bidang kepala seksi ka. utd kepala seksi kecamatan kepala sub bagian renvalkeu kecamatan kepala sub bagian kecamatan kepala sub bagian utd sekretaris kelurahan kepala seksi kelurahan keahlian pertama ketrampilan penyelicatatan tpp puskesmas diberikan sebesar dari tpp dinkessekretaris daerah, walikota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidi ruminingsih p5. panggung uku lampiran iiijabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan lingkungan pemerintah kota pekalongan tahun perangkat daerah kelas jabatan besaran tambahan penghasilan bulan sekretariat daerah analis kebijakan muda bagian organ isasi) analis hukum bagian hukum) perancang peraturan perundang undangan bagian hukum) analis kebijakan muda bagian kesra) analis kebijakan muda bagian pemerintahan) analis kebijakan muda bagian perekonomian dan sda) pranata hubungan masyarakat bagian protokol dan komunikasi pimpinan) bappeda analis pemanfaatan iptek perencana muda badan pendapatan keuangan dan aset daerah analis keuangan pusat dan daerah dinas pekerjaan umum dan pena than ruang penata ruang teknik jalan dan jembatan teknik pengairan teknik tata bangunan dan perumahan dinas kesehatan administrator kesehatan dinas pendidikan widyaprada badan kepegawaian dan pengen tangan sumber daya manusia analis sdm aparatur assessor sdm aparatur dinas perumahan dan permukiman teknik penyehatan lingkungan teknik tata bangunan dan perumahan dinas lingkungan hidup pengawas lingkungan hidup penyuluh lingkungan hidup pengendali dampak lingkungan sekretariat dprd analis kebijakan muda bersalah legislatif perancang peraturan perundang undangan dinas kependudukan dan penata tan sipil administrator database kependudukan analis kebijakan muda dinas sosial dan p2kb pekerja sosial penata kependudukan dan keluarga berencana dinas penanaman modal dan peri nan terpadu satu pintu analis kebijakan madya analis kebijakan muda analis keuangan pusat dan daerah dinas perhubungan analis kebijakan muda dinas komunikasi dan informatika pranata hubungan masyarakat pranata komputer dinas perindustrian dan tenaga kerja sensor manajemen mutu industri mediator hubungan industrial pengantar kerja penyuluh perindustrian uminingsih dinas perdagangan koperasi dan ukm analis perdagangan analis koperasi pengawas koperasi dinas kelautan dan perikanan analis akuakultur pengelola kesehatan ikan pengelola produksi perikanan tangkap pembina mutu hasil kelautan perikanan dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olah raga adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif analis kebijakan muda pamong budaya pelatih olah raga dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak analis kebijakan muda penggerak swadaya masyarakat dinas pertanian dan ketahanan pangan analis ketahanan pangan medik veteriner pengawas alat dan mesin pertanian pengawas mutu hasil pertanian dinas arsip dan perpustakaan arsiparis pustakawan sekretaris daerah, walikota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidi panggung jawa jab1ta sekda ss:". .; ten .,ab.ag kasual nraloravowna,.", ourengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang bahwa dengan diundangkannya peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, maka peraturan walikota.tahun nomor memperhatikan. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengann perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa prograpekalonganadalah badan pendapatan keuangan dan ase dalam hal ini adalah bank jatengn rekening kas umum daerah. transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dalam hal penerimaan atau pengeluaran apbd dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran cash management system cms), mat pembayaran menggunakan kartu apik), cek, billet giro, uang elektronik atau instrumen lainnya yang sejenis. surat pemberitahuan pajak daerah elektronik yang selanjutnya disebut speed adalah surat elektronikpajak dan atau harta dan kewajibancllf assessmentdaerah untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. official assessment adalah sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan dan menetapkan besarnya pajak daerah dan atau retribusi daerah yang terutang oleh wajib pajak daerah dan atau retribusi daerah. iris quick response code indonesian standard) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode code dan bank indonesia agar proses transaksi dengan code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya; financial technology (fintech) berarti teknologi keuangan adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. bab asas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas implementasi transaksi non tunai atau sistem pembayaran non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran apbd ini dilaksanakan berdasar asas akuntabilitas; transparansi; clan manfaat asas akuntabilitasdipertanggungjawabkan. asas transparansimemberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur. asas manfaatbagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai pedomannyimpangan. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan walikota ini meliputi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan pada ppid dan blica; penerimaan retribusi daerah tertentu yang dikelola oleh bendahara penerimaan pada skpd; pengeluaran yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu pada dan unit kerja. bab iii jenis penerimaan dan pengeluaran apbd serta pengecualiannya bagian kesatu jenis penerimaan apbd penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri danbawah tanah; pajak saran.g burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;dan bea perolehan hak atas tan.ah dan bangunan. penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dan: retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa rumah dinas); retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa ruangan bangunan gedung pertemuan); retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa lahan titik strategis); retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa tanah); retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa garapan tanah eks bengkok); dan retribusi pemakaian fasilitasi sarana prasarana reklame; penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dan: retribusi pasar podosugih; retribusi kir; retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa coldstorage dan excavator); dan ticketing wisata pasir kencana; ticketing wisata pekalongan. bagian kedua jenis pengeluaran apbd pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi belanja operasi;.tuan sosial. belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. belanja bagi hasil; belanja bantuan keuangan. bagian ketiga pengecualian jenis pengeluaran apbdbantuan sosial kepada individu keluarga sampai dengan rp. (empat juta rupiah); pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah; pembayaran belanja transport; pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar; pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu; pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan; pembayaran untuk keperluan penanggulangan darurat bencana; pembayaran untuk pembelian benda pos; pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan luar daerah; dan atau pembayaran belanja langsung kepada satu penerima dengan nominal sampai dengan rp. (tiga juta rupiah) selain pembayaran gaji upah bulanan tenaga non pns. bab mekanisme penerimaan dan pengeluaran non tunai bagian kesatu mekanisme penerimaan non tunai penerimaan. pajak daerah diawali dengan speed untuk metode perhitungan self assessment dan penetapan pajak daerah dan atau retribusi daerah untuk metode perhitungan official assessment. setiap speed dan penetapan pajak daerah dan atau retribusi daerah akan diterbitkan kode bayar sebagai media penyetoran. penyetoran pajak daerah dan atau retribusi daerah oleh wajib pajak daerah dan atau wajib retribusi daerah rsud menggunakan kode bayar dan dilakukan dengan: setor tunai bank jateng; pembayaran melalui atm bank jateng; pembayaran melalui transfer dengan virtual account; pembayaran dengan cek atau giro; menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu apik quick response code indonesian standard iris); financial technology fintech) bagian kedua mekanisme pengeluaran non tunai pemindahbukuan dari rekening tabungan bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu rekening penerima dengan menggunakan mekanisme transfer. dalan hal rekening penerima pembayaran bukan rekening bank jateng maka biaya pemindahbukuan dibebankan kepada penerima pembayarandan atau pembantu bendahara pengeluaran berupa nota debut atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan penerapan peraturan walikota ini dilakukan oleh koordinator pengelolaan kesan.gan daerah melalui ppid; clan perjanjian kerja sama dengan bank persepsi. bagian keduaterkait pengelolaan keuangan daerah lain lain implementasi penerimaan dan pengeluaran apbd kota pekalongan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbanicabut dan dinyatakan tidak berlath! jav44 ab g. r.c.,a urge,( .if jj.raempatpelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak corona virus disease danmbagian jasa pelayanan kemenkesmperhatikanmemutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang perubahan keempatpena java ai& rfi ` ' ka, stie vr1entang perubahan ketiga atasdiubah sebagai berikut: bagian ketiga jasa pelayanan covid jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan klaim pelayanan pasien corona virus disease yang telah terbayar oleh kementerian kesehatan, dibagikan kepada beberapa komponen rsud yaitu pendukung layanan, pengelola dan pegawai rsud yang melakukan pelayanan langsung ataupun tidak langsung, dengan pembagian (dua puluh lima persen) dari realisasi pendapatan lain pasien corona virus disease yang telah terverifikasi. perubahan tata cara pembagian ini dimulai sejak pembagian jasa pelayanan tahun tata cara pembagian sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturanitar daerah ruminingsih berita daerah kota pekalongan tahun nomor tmaka perlu menetapkan peraturan walikota tentang kedudukan, kab;selanjutnya disebut skbyang selanjutnya disebut kepala adalah kepala skb yang bertugas memimpin dan mengelola skb yang dijabat oleh pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya.tingkat lanjutpaket serta pendidikan kejuruan setara smk yang berbentuk paket kejurua dengan peraturan walikota ini dibentuk skb pada dinas pendidikan. skb sebagaimana dimaksud pada merupakan unit pelaksana teknis daerah pada dinas pendidikan. penamaan skb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab iii kedudukan dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan skb sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan program pnf. sk pendidikan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi skb sebagaimana dimaksud terdiri dan: kepala; urusan tata usaha; dan kelompok jabatan fungsional. kepala sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jabatan fungsional pamong belajar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan clan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dan: pamong belajar; dan jabatan fungsional lainnyatugas dan fungsi skb mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan program pnf wilayah kota pekalongan; dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada skb menyelenggarakan fungsi: pelayanan pnf;kb. skb sebagaimana dimaksud dalam wajib mengelola data pokok pendidikan paud dan pendidikan masyarakat dikemas). penyelenggaraan program pnf sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pendidikan kecakapan hidup; pendidikan anak usia dini paud) dengan bentuk layanan taman kanak kanak kelompok bermain, taman penitipan anak, dan atau paud sejenis dan pendidikan lain yang dibutuhkan masyarakat. pelayanan pnf sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: evaluasi dampak program pnf yang diselenggarakan; dan pengembangan model pembelajaran kurikulum program pnf yang diselenggarakan. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan pnf bagi masyarakat;; pembangunan budaya baca masyarakat; pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang dan program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin dan mengelola spf. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam terdirikepala dinas. dalam melaksanakan tugas, setiap kepala dan kelompok jabatan.oordinasi dalam lingkungan unit kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi: kelompok jabatan fungsional sekolah; bidang lingkungan dinas; dan sekretariat dinas. kepala mengawasi bawahannya masing masing serta mengambil langkah langka.ertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. setiap kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana pada skb bertanggungjawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada kepala. setiap laporan yang diterima oleh kepala12 kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, maka tembusan laporannya wajib disampaikan kepada dinas pendidikan. bab vii kepegawaian kepala, kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksanalam berita daerah kota pekalongan. ditetapkan pekalongan pada tanggal pebruari walikota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal pebruari sekretaris daerah sr11miningsih berita daerah kota pekalongan tahun nomor nr3 gung awal3 'cl a4' lampiekretaris daerah walikota pekalongan, cap. ttd. sri ruminingsih achmad azan asian junaidi jp, ;!v kasual |
walikota pekalongan provinsi jawa tengahkenaikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga kota pekalongan sesuainyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, tarif lama sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat inperubah.memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga. peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada lampiran angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka sebagai berikut: jenis tempat rekreasi dan olahraga volume tarif lama tarif baru objek wisata pantai pasir kencana karcis masuk hari biasa orang rp. karcis masuk hari minggu besarpek cun orang rp. idul fitri orang rp. awalan orang rp. karcis masuk sudah termasuk asuransi sebesar pekalongan pantai slarnaran indahlmpekalongan mangrove parksetiap kendaraan yang memasuki lingkungan objek wisata pantai pasir kencanaantai samaranekalongan mangrove parkfasilitas parkir sudah tidak ada bagi orang orang yang berjualan mengadakan usaha dalam objek wisata pantai pasir kencana pedagang tetap tiap hari rp. pedagang tetap pedagang musiman: tiap tahun rp. b.pedagang musiman hari minggu tiap hari rp. pedagang musiman hari besar tiap hari rp. bagi orang orang yang berjualan mengadakan usaha dalam objek wisata pantai samaran dan pekalongan mangrove park pedagang tetap pedagang musiman: tiap hari rp. pedagang musiman hari minggu tiap hari rp. pedagang musiman hari besar tiap hari rp. fasilitas lainnya objek wisata pantai pasir kencana tarif sewa bebek air unit bebek air, paling lama menit rp. tarif sewa speedy boat unit speedy boat, paling lama menit rp. unit sepeda tarif sewa sepeda air air, paling lama menit orang, rp. tarif permainan arung jeram paling lama menit rp. tarif permainan trampolin orang, paling lama menit rp. orang tarif permainan lainnya rp. sewa fasilitas lain belum ada tarif baru karcis masuk museum batik umum orang rp. pelajar orang rp. wisatawan manca negara orang rp. karcis masuk museum kota pekalongan umum orang rp. pelajar orang rp. wisatawan manca negara orang rp. museum kota sudah tidak ada karcis masuk kolam renang tirta sari umum orang rp. pelajar orang rp. kolam renang tirta sari sudah tidak beroperasi lapangan tenis melayu langganan pagi (jam s.d wib) lap pakai rp. sore (jam s.d wib) lap pakai rp. malam (jam s.d wib) insidental lap pakai rp. pagi sore malam lap pakai rp. indoor lap pakai rp. lapangan tenis pembangunan langganan a.l. pagi (jam s.d wib) lap pakai rp. sore (jam s.d wib) lap pakai rp. .malam (jam s.d wib) insidental lap pakai rp. pagi sore malam lap pakai rp. kawasan stadion dongeng imam santoso: lapangan latihan pagi sore (maksimal jam) pakai rp. malam (maksimal jam) pertandingan pakai rp. b.l. lokal, pagi sore pakai hari rp. lokal, malam pakai hari rp. regional, pagi sore pakai hari rp. regional, malam pakai hari rp. nasional, pagi sore pakai hari nasional, malam pakai hari pendaratan helikopter satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama pemakaian lainnya pakai hari halaman parkir stadion komersial pakai hari rp. ruminingsih non komersial lainnya pakai hari pakai hari rp. rp. lapangan olahraga mataram insidentil komersial pakai hari rp. non komersial pakai hari rp. lainnya pakai hari rp. pendaratan helikopter satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama rp. lapangan alun alun insidentil komersial pakai hari rp. non komersial pakai hari rp. lainnya pakai hari rp. lapangan olahraga melayu komersial pakai hari rp. non komersial pakai hari rp. ketentuan tarif pada angka diberlakukan tarif promosi selama (tiga puluh) hari sejak tanggal maret sampai dengan maretaprilii7, es; al& jawab ta'n. pap!af: nec kabar hukum liasubag berita daerah kota pekalonganmemperpanjang tarif promosi pada obyek wisata pantai pasir kencana, perlu mengubah peraturan walikota nomor tahun tentang peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahrag. ketentuan dalam peraturan walikota nomor tahun tentang peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan tarif pada angka diberlakukan tarif promosi selama (tiga puluh) hari sejak tanggal april sampai dengan aprilmeisri miningsih15telah ditetapkanuntuk meningkatkan kinerja pejabat pit dan plh perlu memberikan tambahan penghasilan asn tambahan sehingga perlu mengubah. anggaran pendapatan dan belanja daerah tahua); ber hatian kemampuan keuangan daerah. tambahan penghasilan asn tambahan yang selanjutnya disebut tpp asn tambahan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada asn yang merangkap jabatan sebagai pit atau plh. pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat pittetap. pelaksana harian yang selanjutnya disingkat plhsementara mimpi nan diatasnya. tambahan penghasilan berdasarkan pertemuan.diantara dan disisipkan baru, yaitu sehingga berbunyi pit atau plh yang menjabat dalam waktu paling singkat (tiga puluh) hari kalender berturut turut terhitung mulai tanggal menjabat pit atau plh diberikan tpp asn tambahan. asn yang merangkap sebagai pit atau plh menerima tambahan penghasilan asn dalam jabatan definisinya ditambah sebesar (dua puluh persen) dan tpp asn dalam jabatan sebagai pit atau plh pada jabatan yang ditangkapnya. ketentuan pembayaran tpp asn tambahan yang menjabat sebagai pit atau plh adalah sebagai berikut pembayaran tpp asn tambahan bagi yang menjabat pit atau plh diajukan terpisah dengan tambahan penghasilan asn bulanan.; penanggung jai v.:az jm3m. wiki a. aal c.:i.t. kabar plj ii.i. ,.v.,. pembayaran tpp asn tambahan diajukan oleh perangkat daerah pada jabatan yang dirangkap; tpp asn tambahan tidak memperhitungkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja (potongan tpp); pengajuan pembayaran tpp asn tambahan bagi yang menjabat pit atau plh dihampiri dengan daftar penerimaan tpp asn tambahan dan surat perintah pelaksanaan tugas; daftar penerimaan tpp asn tambahan dibuat secara manual oleh perangkat daerah pada jabatan yang dirangkap. ketentuan perhitungan pemberian tpp asn tambahan sebagai berikut masa menjabat perhitungan tpp asn tambahan s.d hari kalender tpp kali s.d hari kalender tpp kali s.d hari kalender tpp kali peraturan walikota ini mulai berlaku sejak15a |
tunjuk teknis penerimaan peserta didik baru kotaerimaan peserta didik baru kota pekalongan tahun mengingat undang undang dasar republik indonesia tahun undang undang nomor tahun..sagairriyelenggaraan pendidikan berita daerah kota pekalongan tahun nomor memutuskan.n: menetapkan peraturan walikota. tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik barudinas pendidikanpenerimaan peserta didik baru, yang untuk selanjutnya disingkat ppdb, adalah penerimaan peserta didik barn pada tk, dan smp. ppdb dalam jaringanselanjutnya disebut ppdb luring adalah sistemlogam. jalur afirmasi adalah proses ppdb yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dan keluarga tidak mamppekalongan. jalur prestasi adalah proses ppdb yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik barn yang dibuktikan dengan sertifikat. keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga dan sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasarpada jalur pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan clan jenis pendidikan tertentu. daya tam.pung sekolah adalah jumlah peserta didik yang dapat diterima suclruang lingkup, tujuan, dan prinsip bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur ppdb untuk jenjang: pra pendidikan dasar adalah tk; dan pendidikan dasar meliputi dan smp. bagian kedua tujuan peraturan walikota ini bertujuan untuk: memberikan layanan bagi anak yang telah memasuki usia sekolah tk, sd, dan smp untuk mendapatkan pendidikan secara tertib, terarah, dan berkualitas; menjadi pedoman satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru ppdb)yektif, artinya memperlakukan seluruh pendaftar peserta didik barnsi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti ppdb tanpa membedakan suku, gama, ras, gender, dan golongan. bab iii petunjuk teknisbagian kedua jadwal ppdb penetapan jadwal pelaksanaan ppdb hams memperhatikan kalender akademik; jadwal pelaksanaan. ppdb sistem daring;tetapkan oleh kepala satuan pendidikan. bagian ketiga jalur, kuota, zona ppdb pendaftaran ppdb jenjang dan dilaksanakan melalui (tiga) jalur yaitu: zonasi; afirmasi; dan perpindahan tugas orang tua wali (mutasi). pendaftaran ppdb jenjang smp yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui (empat) jalur yaitu: zonasi; afirmasi; perpindahan tugas orang tua wali; dan atau pre stasi.clan adalah: jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf untuk paling sedikit (delapan puluh persen) dan daya tampung sekolah dan smp paling sedikit (earn puluh persen) dan daya tampung sekolah; jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufdiperuntukkan bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan terdekat dengan domisili yang bersangkutan; jalur afirmasi diberikan kepada anak berkebutuhan khusus satuan pendidikan yang telah ditetapkan; jalur perpindahan tugas orang tua wali (mutasi) sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sebagaimana dimaksud pada huruf yang diperuntukkan ppdb smp paling banyak (dua puluh persen) dan daya tampungrtugas. dalam hal kuota sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf tidak terpenuhi maka kotanya dialihkan untuk jalur zonasi. calon peserta didik ppdb jenjang tk, sd, clan smp hanya dapat memilih (satu) jalur pendaftaran ppdb yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dan zona ppdb meliputi: dalam zonasi, meliputi: zona yaitu wilayah administrasi kota pekalongan; zona yaitu wilayah administrasi kabupaten f'pekalongan: kecamatan tirto kecamatan buatan kecamatan binadesa, kecamatan karangdadap, kecamatan kedungwuni; dan wilayah administrasi kabupaten batang: kecamatan batang, kecamatan karangasem. luar zonasi, meliputi semua wilayah selain sebagaimana dimaksud pada huruf bagian keempat persyaratan calon peserta didik pa.sal persyaratan calon peserta didik barn pada jenjang tk: berusia (empat) sampai (lima) tahun untuk kelompok berusia (lima) sampai dengan (enam) tahun untuk kelompok memiliki akte kelahiran surat kenal lahir dan kelurahanklesa. persyaratan calon peserta didik berupa jenjang adalah:atuan pendidikan asal;yatakan telah menempuh pendidikan kelas (enam) atau bentuk lain yang sederajat; dan memiliki aide kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan dan kelurahan desa. calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus dan dokter psikolog. calon peserta didik barn kelas (tujuh) smp, baik warga negara indonesia atau warga negara asing yang berasal clann jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. dalam hal peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada telah diterima sekolah yang dituju makalima; dalam hal calon peserta didik tidal(;, kecuali anak kandung, dan jalur afirmasi diperuntuldcan bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan terdekat dengan domisili yang bersangkutan serta diberikan kepada anak berkebutuhan khusus satuan pendidikan yang telah tetapkanion peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus dan dokter psikolog;; verifikasi surat keterangan anak berkebutuhan khusus lari dokter psikolog dilakukan oleh satuan pendidikan yang dipilih. verifikasi dan seleksi jalur perpindahan tugas orang tua wali seleksirata rata nilai (lima) semester terakhir (bagi calon peserta didik lulusan tahun pelajaran atau nilai ijazah (bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran dan atau pooin untuk tiap tiap sertifikat perlombaan dan atau penghargaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan wain< ota ini;bab daya tampung satuan pendidikan jumlah peserta didik baru yang diterima oleh setiap satuan pendidikan tidak boleh melebihi daya tampung satuan pendidikan;; dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan; jumlah peserta didik barupeserta didik, paling banyak (lima belas) peserta didik; jumlah peserta didik pada dalan satu rombongan belajar kelas paling banyak (dua puluh delapan) peserta didik; jumlah peserta didik pada smp dalam satu rombongan belajar kelas paling banyak (tiga puluh dua) peserta didik jawa tengah atau antar provinsi dilaksanakan dengan syarat: ots dasar persetujuan kepala sekolah asal, persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan persetujuan dan kepala dinas pendidikan; satuan pendidikan yang dituju memiliki tingkat akreditasi yang sama atau dibawahmp dan luar negeri boleh dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan: dapat menunjukmemiliki surat persetujuan jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengahbiaya biaya pelaksanaan kegiatan ppdb sistem daring online dan luring offline dibebankan pada apbd kota pekalongan dan atau rks satuan pendidikan. bab vii monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ppdb dan memelaporkan kepada kepala dinas pendidikan. bab 'viii larangan satuan pendidikan negeri dan swasta penerima bos tidak boleh memungut biaya pelaksanaan ppdb dari calon peserta didik. sekolah dilarang melakukan tindakan jual beli titipan peserta didik pungutan liar tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.teknis penyelenggaraan ppdbmi. bab penutup pada saat peraturan walikota pekalongan ini mulai berlaku, peraturan walikota nomor tahun tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru kota pekalongan tahun. berita daerah kota pekalongan tahun nomor dicabut cl4e,p1 pi' ' apriltaman kanak kanak (tk) kota pekalongan tahun pelajaran persyaratan persyaratan calon peserta didik baru pada tk paud sebagai berikut:diatas dibuktikan dengan.. prosedur benda aran da.pat dilaksanakan secara daring online maupun luring offline datang sekolah. prosedur pendaftaran luring offline: orang tua wali siswarosedur pendaftaran daring online: orang tua wali siswa dapat mendaftar dengan menggunakan medsos (e mail, whatsapp, sms atau media sosial lainnya yang disiapkan oleh satuan pendidikan; sekretaris daerah, sri uminingsih lift ancioung awal jabatan para """ , ,c :.:,.a t;' ?!. .';. y:,; .'.: ,a,., . . ,,,,,,,. ,,,,,, ,. ,. i tpo .,, airjpeg; pendaftar yang sudah mendaftarkan din akan mendapatkan kartu bukti pendaftaran. waktu pendaftaran pendaftaran dilaksanakan serentak selama (empat) hari tanggal s.d. juni pukul s.d. wibsetiap satuan pendidikan menerima rombongan belajar sesuai dengan kelas yang tersedia; kuota setiap rombongan belajar paling sedikit (sepuluh) peserta didik dan paling banyak (lima belas) peserta didik.dasar (sd) kota pekalongan tahun pelajaran persyaratan berusia (tujuh) tahun sampai dengan (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; berusia paling rendah (enam) tahun pada tanggal juli tahun berjalan; pengecualian syarat usia paling rendah (lima) tahun (enam) bulan dapat diterima, apabila calon peserta didiki psikolog professional; dalam hal psikolog professional sebagaimana dimaksud pada angka tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan asal persyaratan usia diatas dibuktikan dengan: akte kelahiran ash; atau surat keterangan lahir ash yang dike luaran oleh lurah kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik. prosedur pendaftar ran pendar'taran secara luring offline pendaftarveteran.gan danendaftaran secara daring online pendaftar dapat mendaftar dengan menggunakan whatsapp, atau media daring lainnya yang disiapkan oleh satuan pendidikan; lahir; pendaftar yang penyandang disabilitas mengunggah surat keterangan danpeg; pendaftar yang sudah mendaftarkan din akan mendapatkan kartu bukti pend antaran. waktu pendaftaran pendaftaran dilaksanakan serentak selama (tiga) hari tanggal dan juni pukul s.d. wib seleksi penerimaan calon peserta didik baru seleksi calon peserta didik baru berdasarkan pada: jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang taa wali, sesuai daya tampung sekolah; seleksi sebagaimana dimaksud pada angka jalur zonasi paling sedikit dan daya tampung sekolah,dan seleksi jalur zonasi memperhatikan skala prioritas pemenuhan daya tampung dan zona apabila terdapat sisa kuota diambil dan zona seleksi sebagaimana dimaksud pada angka jalur afirmasi paling sedikit dan daya tampung sekolah, yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dan dan! atau pen.pandang disabilitas dibuktikan surat keterangan dan instansi yang terkait.seleksi sebagaimana dimaksud pada angka jalur pemain.dahan tugas orang tua wall sebanyak dan daya tampung sekolah, perpindahan tugas sebagai mana yang diterbitkan paling lama (dua) tahun sebelum pelaksanaan ppdb; jika pendaftar melebihi daya tampung maka sekolah dapat melakukan seleksi calon peserta didik barn seleksi dengan prioritas pertimbangan kedekatan jarak rumah dengan sekolah sesuai dengan lokasinya; mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua; jika ketentuan tersebut atas nilainya sama, maka yang bersangkutan diterima semua;jika ruang kelas dan sarana prasarana belajar memungkinan, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik secara paralel; kuota per rombel maksimal siswa; walikota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidi sekretaris daerah, penanggung jabatan wakil vialmota si kci itt. a71 sri ruminingsih ijt1 lampiran iiimenengah pertama (smp) kota pekalongan tahun pelajaran persyaratan berusia paling tinggi (lima belas) tahun pada tanggal julijelaskan kelas atau bentuk lain yang sederajat; persyaratan usia diatas dibuktikan dengan prosedur pendaftaran daring online membuka warna pendaftaran ppdb secara daring dengan alamat web http: ppdb.didik.pekalongankota.go.id dan selanjutnya mengisi secara online dan mengunggah berkas dokumen ukuran maksimal (satu) dengan format jpeg, sebagai berikut: jalur zonasi, berkas yang diunggah: scan kartu keluarga ash; scan pas foto ukuran cm. jalur afirmasi, berkas yang diunggah: scan kartu keluarga ash; scan kartu program penanganan keluarga tidak mampu dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah pkh, jamkesmas, jamkesda, kes, kis, kps) bagi keluarga ekonomi tidak mampu; scan surat keterangan bagi penyandang disabilitas dani instansi yang terkait; scan pas foto ukuran jalur perpindahan tugas orang tua wali, berkas yang diunggah: scan kartu keluarga ash; scan surat penugasan dan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan; scan pas foto ukuran cm. jalur prestasi, berkas yang diunggah: scan kartu keluarga ash; scanpelajaran yang telah menyelesaikan kelas atasi bentuk lain yang sederajat; scan sertifikat piagam juara tomba kejuaraan ash yang diperoleh dan prestasi akademik dan non akademik; scan pas foto ukuran cm. calon peserta didik baru dapat memilih maksimal (tiga) satuan pendidikan terdekat dan domisili tempat tinggal; setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online; kartu keluarga pada point diatas diterbitkan sebelum tanggal juli dikecualikan untuk calon peserta didik yang hubungan dengan kepala keluarga dalam kartu keluarga tersebut adalah anak kandung, maka tidak ada batasan tanggal terbit; ubah pilihan sekolah, calon peserta didik yang dalam jurnal terkini termasuk dalam kategori tidak diterima (tidak terjual) dapat mengubah pilihan sekolah; ubah jalur pendaftaran, calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur zonasi atau jalur prestasi apabila dalam jurnal terkini dalam kategori tidak diterima (tidak terjual), maka dapat mengubah pilihan dan jalur zonasi jalur prestasi, dan atau dan jalur prestasi jalur zonasi dengan disusul mengunggah dokumen belas yang dipersyaratkan. waktu pendaftaran pendaftaran dimulai pukul wib pada tanggal dan pada tanggal juni sampai dengan pukul wib. verifikasi verifikasi dilakukan secara online sekolah pilihan. khusus verifikasi nilai prestasi atas sertifikat piagam juara lomba kejuaraan dilakukan verifikasi secara online oleh dinas pendidikan kota pekalongan dan verifikasi selanjutnya oleh sekolah pilihan secara online. waktu pelaksanaan verifikasi: verifikasi dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib pada tanggal dan juni seleksi penerimaan calon peserta didik baru seleksi jalur zonasi seleksi perangkingan jalur zonasi adalah berdasarkan kedekatan jarak domisili pend altar dengan sekolah yang dipilih dengan mengguna plan atik koordinat berdasarkan_n kartu keluarga, dan seleksi jalur zonasi memperhatikan skala prioritas pemenuhan daya tampung dari zona apabila terdapat sisa kuota diambil dari zona untuk kuota daya tampung jalur zonasi, apabila pendaftar melebihi daya tampung, yang diterima didasarkan jarak domisili tempat tinggal dengan sekolah terdekat. apabila ada pilihan jarak yang sama dalam wilayah zonasi ditetapkan memprioritaskan usia peserta didik lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; seleksi jalur afirmasi seleksi perangkingan untuk jalur afirmasi adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal daripkh, jamkesmas, jamkesda, picks, kis, ics) atau surat keterangan bagi penyandang disabilitas; untuk kuota daya tampung jalur afirmasi terakhir dari daya tampung sekolah, apabila melebihi daya tampung, pendaftar yang memiliki program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah rich, james1via, jamkesda, kks, ices, kps) atau penyandang disabilitas dengan sekolah pilihannya sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat sekolah; seleksi jalur perpindahan tugas orang tua wall: seleksi perangkinganatau kelahiran;. seleksi jalur prestasi: seleksi perangkingan untuk jalur prestasi didasarkan padaatau nilai prestasi sertifikat piagam juara lomba kejuaraan bidang akademik maupun non akademik; akumulasimana yang dimaksud dalam huruf diperhitungkan dalam skala nilai untuk kuota jalur prestasi terakhir dari daya tampung sekolah, apabila ada lebih dari satu pendaftar yangnilai prestasi sertifikat piagam juara lomba kejuaraan sama, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi sekolah; ketentuan terkait sertifikat piagam juara lomba kejuaraan yang dapat dinilai dan besaran nilai prestasinya adalah sebagai berikut: sertifikat piagam juara lomba kejuaraan yang mendapat nilai prestasi adalah yang diperoleh pada lomba kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan diselenggarakan oleh kementerian pendidikan clan kebudayaan, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota, opd lain, lembaga lain dan atau induk organisasi cabang olahraga yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya; sertifikat piagam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka diatas dikeluarkan setelah tanggal juli dalam hal penyelenggaraannya adalah opd lain, lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka diatas, maka cabang dombanya hams sesuai dengan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah madrasah; dalam hal penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang.g olahraga, maka harus salah satu dan induk organisasi cabang olahraga yang terdaftar dalam koni diantaranya operasi pbvsi pbs! operasi psi pasti pssi puisi masi persatuan indones. da; persatuan indonesia; persatuan indonesia; persatuan persatuan. indonesia; persatuan indonesia; persatuan indonesia; persatuan indonesia; persatuan indonesia; bola basket seluruh bola vol). seluruh bulutangkis seluruh catur seluruh indonesia renang seluruh sepak takraw seluruh sepak bola seluruh tenis meja seluruh anggar seluruh fork' federasi olah raga karate do indonesia; isi ikatan pencak silat indonesia; pertiga persatuan tinju amatir indonesia; pasi persatuan atletik seluruh indonesia; penyanyi persatuan panahan indonesia; pertani persatuan senam indonesia; posisi persatuan olah raga selam seluruh indonesia; persepsi persatuan olah raga sepatu roda seluruh indonesia. lomba kejuaraan bidang akademik yang dapat diperhitungkan meliputi lomba kejuaraan: kompetisi sains nasional ksn) kompetensi sains madrasah ksm); lcc mapel; dokter kecil; lomba maps!; lomba bercerita; dihajar award. lomba kejuaraan bidang non akademik yang dapat diperhitungkan meliputi lomba kejuaraan: kompetisi olahraga siswa nasional koin); pekan olahraga pelajar daerah polda); pekan seni pelajar; festival lomba seni siswa nasional fls2n); ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah aksioma); mtq tingkat kota); pesta siaga, lomba tingkat lt) dan jambore penggalang bergiat dan iii tingkat kota); duta budaya kota pekalongan; kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga. sertifikat piagam juara. lomba kejuaraan yang diperoleh dan lomba kejuaraan yang tidal: berjenjang, maka besaran nilai prestasinya disetarakan dengan lomba kejuaraan tingkat kabupaten kota. berjenjang sebagai dimaksud pada ketentuan angka diatas adalah lomba kejuaraan yang pesertanya pada tingkat tertentu mensyaratkan sebagai juara tingkat yang lebih rendah dan berkesinambungan dan tingkat lokal, regional dan nasional; saran nilai prestasinya sertifikat piagam juara lomba kejuaraan adalah sebagai berikut juara tingkat kab kota perorangan juara diberi tambahan nilai juara diberi tambahan nilai juara iii diberi tam bahan nilai be'karesidenanprovinsiinterduta budaya kota pekalongan diberi tambahan nilai juara internasional, nasional, provinsi yang dombanya tidak berjenjang: perorangan diberi tambahan nilai beregu kelompok diberi tambahan nilai format surat keterangan berikut: kop surat surat keterangan nilai rumor lima semester nomor yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan dengan ini menerangkan bahwa nis n1sn kepala sd mi dengan perincian nilai sebagai beaut mata pelajaran nilai rapor jumlah rata rata kelas sem kelas sem kelas sem kelas sem kelas sera pendidikan agama dan budi pekerti bahasa indonesia matematika ipa ips seni budaya dan prakarsa pojok mulo jumlah demikian surat keterangan ini dapat dipergunakan untuk persyaratan seleksi ppdb kota pekalongan tahun pelajaran dan kepada yang bertipe.tangan untuk menjadikan maklum. pekalongan, juni kepala sd mi nip. titik koordinat satuan pendidikan nama sekolah npsn lintang bujural irsyad al islamiyah smp islam smp islam buatan smp muhammadiyah smp satyawiguna smp wahid hasyim kuota daya tampung satuan pendidikan sekolah jml rombel jml siswa per kelas jml daya kampung jalur zonasi jalur afirmasi jalur pei pindahan orangtua jalur prestasi min min max maxpan need smp negeri smp negeri smp negeri jumlah smp gegen smp ai irsyad al islamiyah smp islam smp islam ypi buatan smp muhammadiyah smp satyawiguna smp wahid hasyim jumlah smp swasta total rgieiva ada, abad4w .sekda as1sten kabar pti uminingsih pengumuman hasil seleksi calon peserta didik barn yang diterima ditetapkan oleh surat keputusan. kepala dinas pendidikan kota pekalongan, dan diumumkan oleh satuan pendidikan pada tanggal juni pukul wib. daftar ulang ierima peserta didik yang bersangkutan; daftar ulang dilaksanakan pada: tanggal s.d. juni dan juli pukul s.d. wib; walikota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidi sekretaris daerah, iva t2i 13listen sm. unit' jr.ppp.tapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara layanan anak berkebutuhan khusus nama sekolah jenjang negeri cempaka jaya negeri pembina kota pekalongan negeri pembina kec. pekalongan utara negeri pembina kec. pekalongan timur negeri kutipan k1dul negeri benda negeri panjang wetan negeri ponsel smp negeri pekalongan smp walikota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidiekalonganadanya kebijakan dan strategi tingkat kota dalamngelolaan sampahn'dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahu pekalonga. kasikota pekalongan; penerapan tehdua koma nol lima persen) dan angka tirnbulenam puluh enam koma delapan puluh empatmenengah kota pekalongan. penyusunan jakstrada kota pekalongan sebagaimana dimaksud pada selain berpedoman pada jakstranas dan juga berpedoman kepada jakstrada provinsi jawa tengah. bagian kedua penyelenggaraan jakstrada dalam penyelenggaraan jakstrada, walikota bertugasdan menyampaikan hasil pelaksanaan jakstrada kepada gubernur jawa tengahelola, hash;nlain lain kebijakan penanganan sampah yang sudah dilakukan sejak tahun merupakan bagian dan jakstrada yang diatur dalam peraturan walikota mitentang kebijakan dan strategi kota pekalongan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sampah rumah tanggdiundangkan pekalongan pada tanggal mei sekretaris daerah, mining berita daerah kota pekalongan tahun nomor penanggung jabatan jawa para mom visual170. ekr.t.si asisten11 kabar mukuchi pipih penanggung %maas litani par at1 ppupekalongan target pengurangan sampah rumah tangga dan. sampah sejenis sampahtarget peran anan sam rumah tangga dan sampah sejenis samwalikota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidi sekretaris daerah, miningsihtahun sektor utama sektor pendukungperaturan walikota tentang perencanaan pengelolaan sampah wilayah dan dokumen dlh, bagian tata pemerintahan setda bagian hukum setda, kecamatan, kelurahan peraturan walikota tentatau pengolahan sampah dokumen dlh, dpm ptsp, bagian hukum setda, dindagkop ukm, dinperkim peraturan walikota tentang perizinan dalan kegiatan usaha pengelolaan sampah dokumen dlh, dpm ptsp bagian hukum setda, dindagkop ukm, dinperkim surat edaran walikota tentang pelaksanaan jumat bersih setiap bulan dokumen dlh seluruh opd kota pekalongan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, mendaur ulang dan pemanfaatan kembali peraturan walikota tentang pengurangan dan pengendalian sampah plastik dokumen dlh kota pekalongan seluruh opd kota pekalongan surat edaran walikota tentang jam pembuangan sampah dokumen dlh kota pekalongan seluruh opd kota pekalongan =,. surat edaran walikota tentang penggunaan produk daur ulang dokumen dlh kota pekalongan seluruh opd kota pekalongan surat edaran walikota tentang pemanfaatan kembali sampah dokumen dlh kota pekalongan seluruh opd kota pekalongan penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persamaan anggaran penanganan clan pengelolaan sampah disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah bappeda, bukan clan dlh klik, dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jateng, dprd penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif kota pekalongan dalam penyediaan anggaran. pengurangan sampah rumah tangga clan sampah sejenis sampah rumah tangga penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persamaan dokumen dlh, dprd bagian hukum setda, bagian tata pemerintahan, bappedabulan dlh kota pekalongan klik, kementerian pupr, bappeda, pupr, bkd, dinperkim, kecamatan dan kelurahan. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persamaan pembentukan bank sampah unit dlh, bagian tata pemerintahan setda bagian hukum setda, kecamatan, kelurahan pembinaan pemulung orang tah dlh dinas p2kb pembentukan sistem informasi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin. plh pengembangan sim lingkungan aplikasi dlh diskominfo penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi penis.ikatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persamaan tps3r unit dlh klik, kementerian pupr, bappeda, pupr, bukan, kecamatan dan kelurahan. edukasi tempat wisata dan hotel tempat wisata, dinparbudpora dlh, bappeda, bukan hotel edukasi pasar pasar dindagkop ukm dlh, bappeda, bukan edukasi rumah makan rumah makan dindagkop ukm dlh, bappeda, bukan edukasi fasilitas kesehatan faskes dinkes dlh, bappeda, buekolah adiwiyata sekolah didik dlh, bappeda, bukan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan.pemberian penghargaan tps3r dlh kecamatan dan kelurahan.surat edaran walikota tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dokumen dlh, tindak op ukm, dinkes, didik, dinperinaker, dinparbudpora, seluruh opd kota pekalongan ah kabupaten kota penyusunan kajian pengelolaan sampah dokumen dlh bappeda, pupr, dinperkim, kecamatan, kelurahan peraturan walikota tentang sanksi administratif terhadap pelan.ngaran pengelolaan sampah dokumen dlh bagian hukum setda, satpol p3kp penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten kota ah rumah tangga dokumen dlh dindagkop ukm, dinkes, didik, dinparbudpora, dinperinaker, kecamatan, kelurahan penguatan komitmen koordinasi dan sinkronisasiyediaan prasarana clan. sarana pengelolaan persamaan penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah pertemuan tahun dlh, dprd klik, dinas lingkungan hidup dan. kehutanan provinsi jateng anggaran penanganan dan pengelolaan sampah disesuaikan kemampuan dengan perencanaan dan keuangan daerah bappeda, bukan dan dlh klik, dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jateng, dprd peningkatan.fasilitasi bank sampah induk bulan dlh bappeda, bukan pembinaan bank sampah unit unit dlh, bagian tata pemerintahan setda kecamatan, kelurahan pembentukan sistem informasi penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten kota insting data span kali dlh klik, dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jateng penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi clan edukasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persamaan sosialisasi pengelolaan sampah kali dlh didik, dinkes, kecamatan, kelurahan penyediaan. sarana dan prasarana pengelolaan persamaan tpa test spa kota pengadaan dumptruck unit dlh bappeda, bukan kendaraan roda tiga unit dlh bappeda, bukan jumlah kontainer unit dlh bappeda, bukan jumlah peralatan kebersihan jenis dlh bappeda, bukan pembangunan tpa test spa tps 3r 'fps pembangunan zona tpa pupr, dlh kota pekalongan bappeda, bukan, dprd penerapan clan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan_n. penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten kota sri ruminingsih sekretaris merah, penanggung_ 4awal wakil asisten sag hukum jf; ppp penguatan penegakan hukum pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta fasilitasi tps3r bulan dlh bappeda, bukan, kecamatan, kelurahan peningkatan peran. serta masyarakat dalam pengelolaan persamaan jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi lokasi dlh kepolisian, bagian hukum setda, satpol p3kp penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah kota pekalongan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pengintegrasian pengurusan ijin penanganan sampah rekomendasi dpm ptsp dlh penerapan tek penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan tpa test spa kota alat pemilih sampah unit dlh pupr, dimperkim, kecamatan, kelurahan revitalisasi tps3r unit __. dlh, pupr bappeda, bukan, kecamatan, kelurahrevisi perhal dokumen dlh bagian hukum setda walikota pekalongan,kualitas penerapan spip dalam rangka men.pekalonganpekalongan untuk melakukan pengelolaan risiko;; bahwa berdasarkan perti.tpekalongan. sistem pengendalian intern pemerintah yang se1lanjutnya disingkat spip adalah sistem pen.pendak1..; tujuan strategis organisasi perangkat daerah; bangu , walikota dan pimpinan perangkat daerah unit kerja. risiko. komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:unit kerja sebagai anggota. komite pence1olah; upr tingkat eselon ii; dan upr tingkat ese i risiko terhadap pen. ditetapkan dengan keputusan perangkat daerah masing masing; proses pengelolaan risiko sebagaimana dim maksud pada diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. setiap si.sta; tujuan. strategis (entitas) perangkat daerah unit kerja; ica perangkat daerah atau segera setelah diselesaikannya ricn.; konteks strategis (entitas); dan konteks operasional (kegiatan. ... isian kelam lingkup.gan pengendalian.; proses penilaian risiko; dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. pemerintah daerah menggunaka..tuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan. ketentuan. pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dan; revi; pemantauan; evaluasi; clan pengawasan lainnya. bab iii pelaporan dalam rangka men.aliri dan: unit kerjaclikoorcl maksud. tembusan sekretaris daerah. bab ketentuan lain lain ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan risiko lingkungan pemerintah kota pekalongiundangkan pekalongan pada tanggal mei sekretaris daerah sri ruminingsipedoman pengelolaan risiko lingkungan pemerintah kota pekal. dalam11m...ren..a bagi pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko lin.grn internal dan eksternal. risiko yang berasal danpengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan. pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi signifikan. pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah kurang signifikan. pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan. negatif, tersebar luas banyak media negatif, tersebar beberapa media nasionalilokal negatif, terdapat pemberitaan ado pemberitaan negatif, namun tidal material pelanggaran serius, terkena sanksi pelanggaran serius, sanksi tertulis pelanggaran biasa, sanksi tertulis pelanggaran biasa, sanksi tegurangat signifikan sangat besar signifikan besar kurang signifikan kecil tidak signifikan san religi mommy perangkat daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan merasionalisasi dam pak yang lebih rinci sebagai berikut kategori dampak a1, sangat tinggi kerugian sangat besar kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai tinggi kerugian besar kegiatan sangat terhambat, kurang efektif rendah kerugian cukup best kegiatan terhambat, kurang efisien sangat rendah kerugian kecil, kurang material ado hambatan kegiatan, namun tertanganiuezz., dapat terjadi beberapa kali dalam tahun kemungkinan terjadi sekali dalam tahun kemungkinan terjadi sekali dalam tahun kemungkinan terjadi sekali dalam tahun kategori dan pak kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari atau lebih dari kali dalam tahun) kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar atau kali dalam tahun), kemungkinan terjadinya risiko rendah kecil (sebesar atau kali dalam tahun kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar atau kali dalam tahun hampir pasti terjadi sangat sering kemungkinan best* sering terjadi kemungkinan kecil jarang sangat jarang f. kategori dampak sangat sering sering jarang sangat jarang sangat sering,hampir pasti terjadi (probabilitas sering terjadi (probabilitas s.d. kemungkinan terjadi. meskipun kecil (probabilitas s.d. sangat jarang terjadi (probabilitasren.dah dapat diterima.a tidak diperlukan tindakan tinggi sangat ting9i, rent:fah sangat rendah keterangan matriks analisis risiko dampak konsekuensi kecil besar sangat signifikan hampir pasti kemungkinan besar kemungkinan kecil sangat jarang tidak signifikan sedang diperlukan pen.pendakian yang lebih baik disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya diperlukan tindakan untuk mengelola risiko tinggi harus menjadi perhatian man.elemen sangat tinggi tidak dapat diterima.a diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko untuk lebih mem bahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable!proses penyusun non rpm saw tahun sebelum rpm tahunan borialon scl rpm clitetopkon) proses penyusunan renstra satu tahun sebelum rpm tahunan berjalan sct primo clitetopkon) agustus western ber ix oktober tahun x i november desember tahun ix januari desember tahun bersolo triwulonars) jung jun tahun agustus september januari folaruort tahun i5+ februari model tahun proves penyusunan rpm proses penyusunan renstra opd penyusunan rica opd pd tetapan rencana sasaran :cartoon garan per penyusunan rapid, ordo apbd penyusunan rancangan dpa opd, clan penetapan dpa opd polaksonoon apbd penyusunan kua pas penetapan sasaran mikro clan pog anggaran md0) penyusunan rka opo penetapan rencana sasaran pog longsoran per kegiatan) pelaporan kouongon roiu api pohon den kobijokon penilaian risiko tahu non penyusunan risiko strategis perda penyusutan risiko strategis entitas) opd reason clan kobijokon pertilolon risiko tahunan penyusunan risiko oporosionol gpo pengkomunikosion risiko clan rip. penyusunan atau revisi kpop pengkomunikosion perubohort kpop penyusunan atau penyempurnaan kpop tindak lanjut rip) peialcsonetan kpop poloporon dart monitoring risiko clan kpop pemantauan kinerja, risiko, don otentik its kpop yang ditorigun revi don pernutokhi ron risiko strotogls pamela. catatan: ris.ko strotogls porn. akan chan eilmutokhirkon setiap tahun roiu don pomutokhi ran risiko strategis entitas) gpo oft: risiko strotergls (entitas) opd akan don ctirnotakhirkon setiap turun pelaporan pengebom loan risiko tahun 201x evatuost pengetoloon risiko oleh apr. komite pengololoon risiko sekda solok upr perindo kepala door clan kepala opd sko) komite pengelolaan tien sekda selaku koordinator upr tingkat es. report opd sko dart kabar kabid opd) komite pengelotoon risiko koto opd unit penilik risiko angkot opd kepala opd komite pengoioloon risiko upr tingkat persero. tingkat eselon clan sekda selaku koordinator komite pengelolaan risiko upr ttrigkot pemda. tingkat eselon dart komite pengelokron risiko kepala opd pelaksana program dart kiloton upr tingkat me10, tingkat apron don tingkat eselon don unit kopotuhon skala solok koordinator unit kepatuhan pengelolaan risiko upr pamela kepala daerah don opal opd skpd seksi selaku coordinator kepala doerort solo solok koordinator unit pernik istri ttrigkert es. clan kapolri opd skpd don kat:tog kapal.' gpo) kepergok darah kapok:. opd tingkat perriclo, tingkat eselon don tingkat eselon don unit kepatuhan sektor solok &coordinator inspektorat api daerah) dokumen arahan dein kobljedcan pontlaion risiko tahunan dollar risiko don rip strategis ordo dollar risiko don rip strategis entity opo dokurnon arahan clan kebijakan penilaian risiko tahunan dollar risiko don rip opcirosionol opd perbaikan rip kpop nobulan pengkode nikotin finolittosi dot risiko don rip kpop bukti peloksonoan kpop for monitoring risiko form monitoring rip rotten robot laporan pernah toon (triwutonon, tahurion. tahunan) doktor risiko don rip strategis pemda yang climutokhirkon do tor risiko don rip strategis entitas) opd laporan pengelolaan risiko tahun berperan eve: sue:oil pengeleloon risiko januari mel penyusunan rkd tahun x i clan sonjo opo penilaian otoritas spip kepala aorta,. koplo opd inspektorat (api) ocreroh laporan penticton moturctos spitahun dan yang menyatakan. bahwacl,menanggung .'nas )(vela dinas,' opd kept bacaan merah united.nlikrisi<c ti( pemda kow,ite pen clean risiko kpop nztop penyu1engga rk4 pengelola unit kum< ruc 1k. f.seri ten sekda unr yang di%r,ii.,:e( &eta nee unit per.1k risk tk. eselon penanggungjawab kawasan art malik rontok eselon wer.i. care: cain; sea, mark st.tag, s:k s.tag unit pem:lik kabar pada seks bag ser. bidang kepala utd risk sek4a eselon 6an s:tag sutta. seksi sklotag pat sekda seks, 51dari.t.goorcln: ketua kepala bagian bidang yang menangani perencanaan pada perangkat daerah koordinat.nn: ketua koordinator teknis merangkap anggota anggota komite pengelolaan risiko kepala bagian bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan. kepala sub bagian sub bidang seksi pegawai stafeksi pada bagian bidang yang bersangkutan.n.sinyasesuai dengan perahu .staidentifikasi kelurahan lingkungan pengendalian intern penilaian risiko penetapan konteks tujuan identifikasi risiko analisis risiko kegiatan pengendalian l..=uda: sekda selaku koordinator unit perneat penyusunan kua pas sumber data utama revi dokumen, analisis informasi dud media masse, wawancara dll survei persepsi ots lingkurtgopersiapan data dan kuesioner penilai;an awal ots ke'mahan lingkungan pengendalian melalui revi dokumen kajian, revi atas kondisi dan kultur instansi berdasarkan host audit, kajian, berita, wawancara, data lainnyasurvei persepsi pegawai atas kondisi lingkungan pengendalian melalui control environment evaluation cee) simpul ian kelemahan lingkungan pengendalian mendasarkan kepada duo hash! simpulan sementara yaitu basil penilaian awal don host pberita terkait pelaksanaan urusan wajib pilihan pemerintah daerah dan berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, clan sumber sumber lain yang relevan. penyu. rol environailn lalu hon (cle) pengantar bapaklibu yang terhormat, terima asin sudah bersedia mengisi kuesioner ini. kuesioner iri bertujuan untuk keperakan internal dan dimaksudkan untuk rehat kondisi lingkungan pengendalian unit instansi bapakilbu. fylengingat pentingnya data dan kuesioner ini, diharapkan bapakfibu mengisinya dengan benar clan jujur sesuai dengan kondisi saat ml. gam' menjalin kerahasiaan identitas bapak lbu dan rekapitk pasi kuesioner tidak akan mencantumkan data dirt badak lbu sekalian. identitas responden berl ar, tanda slang untuk posisi arca sesalah dengan memberikan tickmark (v) pada salah satu kotak pilihan jawaban. bapak lbu dapat menambahkan narasi air11ka pengembangan integritas dan nilai etika pimpinan memberikan keteladanan dalam integritas den etika pada tingkah laku sehari hari tidak pernah jarang sering sei&n ijawaban responden (r) simpulan kuesioner ceeperilaku kode etik telah ditindaklanjuti memadai komitmen terhadap kompetensi memadai pertanyaan kuesioner jawaban responden (r) simpulan kuesioner cee moduss1modusn sasaran perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah memadain pengelolaan risiko memadairnalisasi budaya sadar risiko kurang memadai pertanyaan kuesioner jawaban responden (r) simpulan kuesioner cee modusmemadai kurangmemadaipertanyaan kuesioner jawaban responden (r) simpulan kuesioner cee modusnerah dan lhp bpk; berita pada media massa. danclan nilai etika komitmen terhadap kompetensi pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan mengalami lhp bpk xxx tanggal xxx tentang hasil pemberi saan bpk atas efektif pengelola lain sumber daya kereta ilot inspekturdoc tentang hasil pemeriksa atas kinerja penyerang garapan jiin.trn . r'.a pemerintah daerah pemerintah kota xyz.aga kesehatan rsud kota xyz belumenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan era jkn kepemimpinan .yang kondusif kurang memadai pelayanan pasien bpjs kota xyz belum optimal dan terdapat reg,ecara memadai menyajikan informasi mengenai risikon pemenuhan dan pendistribusian sdm kesehatan kurang memadai pemerintah daerah belum menginternali sasi budaya sadar risiko. belum kurang memadaikisah iya puskesmas pemenuhan tenaga kesehatan rsud terdapat pemberian reward mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam kota xyz belum dan atau penilaian kinerja). evaluasi kinerja memperhatikan punishment pegawai belum dipertimbangkan tingkat kebutuhan atas dalam perhitungan penghasilan. dalam pemberian pengelolaan ancroaran pengembangan sdm pelayanan kesehatan risiko belum memadai pemerintah kota misalnya xyz belum memiliki strategi mempertimban dalam pemenuhan dan o kan pendistribusian sdm kesehatan pertanggung puskesmas pemenuhan tenaga wabah kesehatan rsud kota xyz pengelolaan belum memperhatikan tingkat risiko dalam kebutuhan dalam pemberian penilaian kinerja). pelayanan kesehatanarter,ocltujuan keluaran pelaksana pihak terkait waktu ."` icientifikosi risiko mengidentifikasi risiko penilaian risiko ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut menetapkan konteks tujuan dodot tar tujuanisasaran strategis pemerintah daerah untuk tiap tiap urusan dan indikator kinerjanya daftar tujuanisasaran strategis entitas) opd donor tujuan kegiatan utara opd untuk tiap tiap urusan dan indikator keluarannya menoon operasional opd kertas kerja daftar risiko prioritas urusan wajib don pilihan strategis pemerintah daerah, strategis entitas) opd, clan operasional opdstrategis pemerintah daerah penyusunan rpm dirayu dimutakhirkan setiap tahun pada sort penyusunan kua pas strategis entitas) opd pada sort penyusunan renstra opdmelakukan analisis risiko memvalidasi risiko mengevaluasi pengendalian yang ada clan yang dibutuhkan menyusun rencana tindak pengendalian rtp menetapkan konteks tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko menyiapkan penilaian risiko . man sasaran unit ,1e5a st. data tincta nilai niko kerja opd indikator kinerja penilaian ruko sasaran state.s strategis entitas opd entitas) opo ost .fr tor s.k. strategi. pen, print at, daerah atla arah 'eme.untar3 dae. tujuan .352ran strategis entitas) opo renstra opd dst per cinta14 ontiirs rp1md menetapkan konteks tujuan penetapan konteks clnclan.opd ftin kasihi tujuan sasaran inci kinerja benda,an risiko opd ost operasional kep stan operastorta1 opd selatan) opop tiap urusan don indikator kinerjanya keluaran daftar tujuan sasaran strategis pemerintah daerah don indikator kinerjanya dollar urusan wajib pilihan don opd yang terkait pelaksana pihak terkait sekda selaku koordinator unit pernik risiko pemerintah daerah depot daerah dan kepala opd skpd) fasilitator penetapan konteks ditoksonakon pada sort penyusunan round waktu direvisi dimutokhirican setiap tahun pada sort penyusunan kua pas rjn4d.". sebagai contoh, berdasarkan dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan"n misi tujuan dan misi dan tujuan dann kota xyznn tim bpk, komite pengelolaan.; (b) identifikasi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama.a terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam rpmn urusan wajib pilihan yang dipilih berdasarkan rpm; (d) menetapkan sasaran clan..dikto pernerintc.th daerah pemerintah kabupaten xyz %than penilaian periode yang link,' tahan .algiris" sumber data rpm kabupaten xyz tahun tujuan strategis rpm tujuan meningkatnya kualitas tato kelola pemerintahan tuitioan mon tuition meningkatnya akses komunikasi don informasi tuition m.menurunnya resiko bencana tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup tujuan meningkatnya akses don kualitas pendidikan tuitioda pembangunan tuition meningkatnya laju porturrbuhan ekonomi tuition men angkatnya perneratooolon rsud kabupaten xy.? dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendoldn penduduk don keluarga berencana dp3ap2kb) dinas pekerjaan umum don perorraholuran meningkatnya peran serta pemulia dalam iku sasaran rpm usia harapan hidup ditentukan oleh ium1oh kematian bayt jika angka rpm kematian bay best, maka usia angka harapan hidup rendah. prioritas pembangunan don program unggulan prioritas pornbongunan: program peningkatan keselamatan ibu melahirkan don anak program peningkatan pelayanan kesehatan anak barito program pencegahan don penunggu ingin penyakit menu ior program standarisasi pelayan kesehatan program promosi kesehatan don pemberdayaan masyarakat program perbaikan gizi masyarakat tujuan, sasaran,1ku yang akar) dilakukan petition ris&o tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat soso= meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat program peningkatan keselamatan ibu melahirkarap lson don ind ator kinerjanya <keluaran dollar tujuanisascron strategis entitas) opd yang terkait untuk hap hap urusan don indikator kinerjanya sekda selaku koordinator pelaksana pihak terkait unit penilik risiko tingkat eselon don kepala opd skpd clan kabar bid opd) fasilitator waktu patio sort penyusunan renstra opd direviuldirnutakhirkan setiap tahun pado sort penyusunan rka opd sumber data utara renstra opd form contoh penerapan penetapan konteks tujuan strategis pemerintah daerah namsumber data rpm kota.dundaerahkembang lampunyaclan mempelajari renstraic.11111111r` mempereen .,:ntorrrt:r, :.!grown. kegotong te( tki, titipan keg omr don ind,kato kekotoran !*. : ;;:; top urusan mijibfptircvoig dike bola pie. setiap opd ketuoron doktor upon kegiatan torno opd untuk nap trip urusan don indikator teluorannyo pcioksono pihak ter kail kepada opd unit pernik risiko f.ngk eselon fostoto, waktu pada sort pon.susunan rka opd mber doo torno ren.) sumber foto bin dpa opd.tujuan ada iku lansia belu ada iku gizi belu ada iku kesehatan reproduksi belu ada informasi lain tujuan, sasaran.lampunya;. kegiatan utama program upaya kesehatan.dakprogram peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak risiko kota xyz,ooort penyusunan kuaippas sumber data utama pedoman penilaian risiko csai ana telah disajikan pada lam peran bab pedoman mn.h.rrut risiko entitas perangkat daerah kode rso rs1akan risiko jenis risiko entitas perangkat daerah yang menilai nomor unit di. entitas perangkat daerah kode rsp rsp. rso rs0. roo r00. tingkat risiko, terdiri dannnsatu pintu dinas pendidikan dinas pariwisata dinas kesehatan dinas pemuda dan olah raga dinas pekerjaan unum dan penataan ruang dinas perindustrian dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dinas perpustakaan dan kearsipan satuan polisi pamong praja dinas pertanian dinas sosial dinas perikanan dinas ketenagakerjaan badan perencanaan pembangunan daerah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan badan pengelolaan keuangan, pendapatan aset anak daerah dinas ketahanan pangan badan kepegawaian daerah dinas lingkungan hidup badan penanggulangan bencana daerah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kantor kesatuan bangsa dan politik dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.a daerah..a.rakymk":_n pemerintah_n urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tujuan sasaran strategis indicator kinerja risiko sebab c uc dampak uraian rode pemilik uraian sumber uraian pihak yang terkena risiko tujuan strategis pemerintah daerah meningkatkan derajat kereta tan masyarakat sasaran meningkatnya kualitas kereta tan masyarakat usia harapan hidup penerapan perilaku hid bersih sehat pubs) rendah r'sp. kepala daerah bel urn tersedianya sanitasi total berbasis masyarakat stem) tidak termasuk prioritas anggaran) intel m arakan perangkat daerah terkaitinternal ak! tinggi akb tinggi kaba peningkatan kasus buruk kepala daerah masyarakat perangkat daerah jumlah tenaga kesehatan kasus hiv meningkat terkait belum memadai tenaga kasus meningkat angka laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)an. sasar pemerintah pemerintah kota xyz, provinsi abc daerah namstrategis indikator kinerja risiko sebab c uc dampak uraian kode pemilik uraian. sumberangka kematian thu melahirkan pen o unhan layanan kesehatan rendah persalinan tidak rs0. kepala dinas kereta kurangnya sosialisasi kesehatan internal ibu hamil tidak mengetahui dinkes rsud masyarat keselamatan ibu, bayi, anak dan reproduksi per kelahiran hidup angka kematian bayi akb) per kelahiran hidup dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur tan keterlibatan lintas program lintas sektor posyandu, rt rw, lurah, kecamatan, perangkat prosedur pelayanan clan tanda tanda bahaya kehamilan kat daerah terkait) rendah angka kualitas pelayanan rs0. kepala kompetensi internal kepuasan dinkes kematian apn tidal( dinas tenaga masyarakat rsud balita ba) sesuai spm kesehatan kereta kesehatan rendah masyarat per kelahiran hidup tan tentang apn (bidan, dokter) rendah (tentang kualitas dan efektivitas pelayanan rendah kat didik tbs, neo natal esensial)memadai rs0. kepala dinas kereta tan alat pendukung anc tidak dikalibrasi regen dan alat pendukung anc kurang tenaga,a laboratorium internal kulit dan efektivitas pelayanan rendah kepuasan masyarakat rendah din.kes rsud masyarat kat cakupan mutasi tenaga kesehatan rs0. kepala sistem internal kualitas dan dinkes pelayanan terlatih dinas lain berupa doku inv. wajib pelayanan dasar bidang kesehatan pada kota xyz dilakukan me1alun1kembar kertas. selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dan"sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. urusan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar bidan.g kesehatan kegiatan risiko sebab*) dampak**) tahap uraian risiko kode pemilik uraian sumber uraian pihak yang terkena induk ator keju aran foliojaringan persalinan dak non fisik) serba yar kanya jamin pertanggung jawaban pertanggung ban tidak tepat waktu r00ernal pembayar tidak dapat segera direalisasi kepala derah rumah sakit magyar akan penatausah pengadminist r00. kepala dinas berkas eksternal pembayar kepala aan asian tidak kesehatan doku invasi derah tepat waktu kepala bidang kesmas pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit tidak dapat segera direalisasi rumah sakit magyar akan pelaporan laporan r00. kepala dinas rumah sakit ester dana dak kepala realisasi kesehatan yunus) nal triwulan derah keuangan kepala bidang menyampaikan berikutnya rumah triwulan: kesulitan mengumpulkan administrasi kesmas klaim tidak lengkap tidak salurkan oleh kemenkeu sakit magyar akan syarat pencairan, yaitu kelengkapan lain, berupa pemantauan kegagalan r00. kepala dinas evaluasi internal anggaran dinas dan meng,identik kesehatan dilakukan jampersal kesehatan evaluasi asi permasalahan kepala bidang kesmas terbatas pada output (jumlah bumi miskin yang belit mempunyai jalanan kesehatan lainnya terlayani tidak terserap pemberian ternak perencanaan data ibu r00. kepala dinas kurangnya internal perencana kepala layanan sana hasil miskin kesehatan koordinasi derah yang belum kepala bidang dengan dinas kurang rumah pegiat memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan kesmas sosial tepat sakit magyar akan dan kelurahan belum ada memaksa.naan adanya r00. kepala dinas tidak ada internal rendahnya kepala pasien yang kesehatan database derah masih dikenakan biaya oleh rs bidan kepala bidang kesmas kepuasan masyarakat rumah sakit masa rakyat (double claim) pelaksanaan prose r00. kepala dinas kurangnya internal terhambat kepala cross kesehatan koordinasi nya derah check data dengan bpjs dan kepala bidang kesmas pelayanan rumah sakit masyarat kat jamkeskot yang membunuh waktu lama form foini" yang teridentifikasi kode risiko analisis risiko skala dampak) skala kembung kanan*) skala risiko f=dx00. perhitungan kebutuhan roo. dana tidak tepat proses cross check data r00. dengan bpjs dan jamkeskot yang membutuhkan waktu lama adanya pasien yang masih r00. dikenakan biaya oleh rs bidan (double claim) pertanggungjawaban tidak r00. tepat waktu pengadministrasian tidak r00. tepat waktu laporan realisasi keuangan r00. triwulan: kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan lain, berupa dokumentasi kegagalan mengidentifikasi r00.basil perkalian antara skala dam.dampak konsekuensi kecil besar analisis risiko hampir pasti kemungkinan besar kemungkinan kecil sangat jarang tidak siginifikan va. t.s rsp r9( v000. roo f"j r00. rso r00. r00. sangat sign isikan keterangan tinggi sangat tinggi roinaltt"ska isi mili isi penyebab dampak risiko strategis pelayanan kesehatan belum memenuhi spm bidang kesehatan rsp. kep ala dae rah sarana prasarana belum memadai puskesmas pond tidal< tersedia,) jumlah tenaga kesehatanl( belum memadai tenaga laboratorium, ala dina alat pendukung anc tidak dikalibrasi regen dan alat pendukung anc kurang ten.oo. kep ala bida nat, kurangnya koordinasi dengan dinas sosial perencanaan kurang tepat menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigattjclan yang dibutuhkan ,. yai, iti ,nar.qc en; a , or.k wits, m.tricrients1, tax,:,:hkorlirr; oanquri color rut bottom poogranclation yon9 oso untuk mos nw motor) risiko prioritas arus.ors woittripil,hon rtsil oontitikosi ponton dollar yon9 rflositt clibututikon untuk town1 roport9 risiko priortros at:on wojtbipihhon potato,r1 work tirto. strategis powo, knob macron sok, ki. ,d, infty cut priok risiko ,r1kot no,ort k polo oponxpd oor, xoborrj<obit opo) s'onlitoto: strategis entity's) opo k lito one', p,detik loji, opera zona opo onc: co, ,tot, oku strategis pernah indah darma ponykotunon rpm orovi chrnutokhickort station) turun pado sort pony:siklon kva atas striata** entitas) opo pado sort ponyusor non renstra opo orreviu chmutorrhirkort setrip tahun rock, sort ponyusurtort rka 0p0 operasional opo rock, nom p4rrwusunort rka opo tx, piala (ir alfnn; pengendalian rioiun kabar kabid) fasilitator (opsional)) operasional opd kepala opd unit pemilik risiko tingkat eselon atau opd fasilitator (opsional) strategis pemerintah daerah penyusunan rpm direvisi dimutakhirkan setiap tahun pada sort penyusunan kuaippas strategis entitas) opd pada sort penyusunan renstra opotindakan untuk mengatasi kelernahon lingkungan fongendolian vicluniuskan kept peng enol.an yang :butuhkan do'orn rangka mengatasi risiko gni venydoraskon rencana tindak pongondohon menyusun rancangan inform dot kronik osi ots sik don rip menu rana nan fil nil ing don evciuost r1p waktunrecruitment dokter dan tenaga kesehatan dinas kesehatan triwulan iii kesehatan era jkndaerah. evaluasi kinerja pegawai belum kajian rancangan perhitungan hasil bpsdm triwulan dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan kinerja terhadap penghasisemen.than dan pendistribusian sdm kesehatan..susunan ppt inspektorat daerah inspektorat daerah triwulanl( pak risiko (mitigasi) respon ini dilakukan dengan cara mengubah mengurangi konsekuensi dam t.ikatan derajat kesehatan masyarakat"risiko strategis pemerintah daerah pernyataan risiko contoh rencana tindak pengenilatian untuk mengatasi risiko nat.risiko strategis opd: dies kesehatan sarana pendukung anc kurang memadai evaluasi ots implementasi sop alat kalibrasi kepala dinas triwulan evaluasi ots implementasi kepala dies triwulan standar pelayanan puskesmas risiko operasional opd: dinas kesehatan data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dad kecamatan dan kelurahan belum ado evaluasi atas implementasi kemenkes nomor tahun kepala raguan triwulan dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang dibangun yang dicontohkan pada gam bar diatas merupakan bentuk dari "mengubah mengurangi munculnya risiko (bate)" gang jawab target waktu penyelesaian0 mn kedua rtp tersebut. oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan mungkin.name pemerintah daerah tahun penilaian tujuan strategis urusan pemerintahan contoh pengomunikassan pengenclattan yang dibangun pemerintah kabupaten xyz meningkatkan derajat kesehatan masyarakatevolusi alas implementasi sop trofi mot evaluasi alas implementasi standar pelayanan puskesmas evaluasi alas implementasi kemenkes nomor tahun robot sekali dinas kesehatan triwulan bappeda bpsdm robot surat dinas slot dins edaran kesehatan kesehatan terkait trivoulon1 rapat surat dinas stat dinas edaran kesehatan kesehatan terkait rapat stmt staf dins tri.bulan edaran dinas kesehatan terkaitwarntpengkomunika simuridisi . kepala dinas kesehatan direktur rsud semester juni monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan..ni.meliputi penyusunan atau penyemu puraan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut danclam.panworkshop diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan.krutmen tenaga score. rapat kesehatan seksi mbappe dinas kesehatan bps11, 7ri bulan sop kalibrasi alot kedaton kesehatan kesehatan terkait triwulan solusi ots tylplementosi rapat swat ormas slat nos realisasi mengomunikasikan pe niendalian yang dibangun nama pemerintah daerah pemerintah kabupaten xyz tahun penjualevaluasi atas rrplementcrsi rapat surat dms stat los sop eceran kesehatan kesehatan terkait evaluasi ots mplernentasi rapat swat dms staf alas kemenkes mtn tahun edaran geseloton kesehatan terkait februari februari februari februari telah di1aksara& aitinclaktonjuti tech dilaksanakan ditindaklanjuti. telah dilaksanakan ditindaklanjuti lah di!aksorxikan ditindaklanjuti. tribun tr41. }3n nimimimimimmm pemantauan pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai danclan kewenangannya. pe1laksanak pastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah di1lnidst konfirmasi persiapan don laporan pelaksanaan kegiatan bulanan oleh kepala dies kesehatan direktur rsud triwulanan lei) inspektorat oktober. november, desember oktober. november, desember monitoring telah dilaksanakan, didokumenta si kan, don didistribusikanmyatoon risiko risiko strategis pemerintah daerah pelayanan kesehatan belum memenuhi long kesehatan risiko strategis opd: dinas kesehatan sarana pendukung anc kurang menandai risiko operasional opd: dinas kesehatan data ibu hamil miskin yang belum memiliki jar nipon kesehatan lainnya joh kecamatan don kelurahan belum ado evaluasi ots walikota triwulan implementasi sop persalinan evaluasi atas implementasi sop alat kalibrasi evaluasi ots implementasi standar pelayanan skema kepala dinas triwulan kepala dinas triwulan evaluasi atas kepala bagian triwulan impternentasi perrnenkes nomor tahu.ncl; |
walikota pekalongan pro visi jawa tengah peraturan walikota pekalongan nomor tahun tentang penyelenggaraan parkir khusus objek wisata pantai pasir kencana kota pekalongan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang bahwa objek wisata pantai pasir kencana pekalongan merupakan salah satu tempat wisata kota pekalongan yang perlu dikelola parkirnya secara professional, tertib, dan bermasyarakat; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tempat rekreasi, optimalisasi pendapatan daerah, dan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata pantai pasir kencana perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan parkarkir objek wisata pantai pasir kencankepariwisataarkir lembaran daerah kota pekalongan tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan parkir objek wisata pantai pasir kencana pekalongan bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksudkankepala perangkat daerah yang membidangi pariwisata. kepala dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang membidangink wisata yang dikunjungi dalam jan.wisata atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau suatu wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tank wisata, fasilitas umur, fasilitas wisata pariwisata. pihak ketiga adalah badan usaha atau perorangan yang memperoleh pengalihan hak dan pihak pemerintah daerah untuk mengelola tempat parker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangtempat parkir dalan ruang milik jalan dan tempat parkir luar ruang milik jalan (tempat pemberhentian kendaraan lokasi yang ditentukan dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu). tempat parkir dalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang selanjutnya disebut tempat parkir tepi jalan umum., atau gedung parkir selanjutnya disebut tempat parkir khususyang diterbitkan oleh kepala dinasrambu parkir adalah rambu petunjuk tempat yang dapat digunakan untuk parkir kendaraan. penyelenggara parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan pengelolaan parkir yang telah mendapatkan izin dan kepala dinas. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi penyelenggaraan parkir; penetapan lokasi dan kawasan tempat parkir; kerjasama dengan pihak ketiga berbadan hukum; potensi parkir dan bagi hasil pendapatan; pengawasan; dan sanksi. bab iii penyelenggaraan parkir bagian kesatu umum penyelenggaraan parkir objek wisata pantai pasir kencana pekalongan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. bagian kedua penetapan lokasi dan kawasan tempat parkir lokasi tempat parkir ditetapkan berada lahan milik objek wisata pantai pasir kencana. tempat parkir objek wisata pantai pasir kencana diklasifikasikan menjadi zona parkir berpalang pintu elektronik; dan zona parkir tidak berpalang pintu elektronik. bab kerjasama dengan pihak ketiga berbadan hukum dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga berbadan hukum. pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam menggunakan estimasi potensi parkir per tahun. tempat parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam yakni zona parkir tidak berpalang pintu elektronik yang berada kawasan milik pemerintah daerah. bagian kesatu persyaratan persyaratan pihak ketiga berbadan hukum yang akan bekerja sama: mempunyai pengalaman bidang pengelolaan perparkiran kawasan objek wisata; tidak termasuk dalam daftar tercela (black list) bidang pengelolaan perparkiran; dan mempunyai sumber daya bidang pengelolaan perparkiran. bagian kedua tata cara kerjasama paragraf permohonan pihak ketiga berbadan hukum mengajukan permohonan kerja sama kepada walikota melalui dinas, dilengkapi dengan proposal yang dilengkapi dengan company profile yang paling sedikit memuat fotokopi akta pendirian; fotokopi surat izin usaha yang masih berlaku; dan fotokopi nomor pokok wajib pajak; paragraf verifikasi dinas melakukan verifikasi dokumen yang disampaikan oleh pemohon. hasil verifikasi dokumen yang tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada pemohon. paragraf paparan hasil verifikasi dokumen yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan paparan rencana kerja sama. paragraf penilaian dinas memberikan penilaian terhadap kelayakan rencana kerja pihak ketiga berbadan hukum berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud dalam hasil penilaian disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah untuk mendapatkan persetujuan. paragraf perjanjian kerja sama perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berbadan hukum paling sedikit memuat maksud dan tujuan; subyek kerja sama; obyek kerja sama; ruang lingkup pelaksanaan kerja sama; hak dan kewajiban; pembiayaan; jangka waktu kerja sama; larangan; keadaan memaksa; penyelesaian perselisihan; keadaan kahar; sanksi; addendum; dan pengakhiran kerja sama. walikota dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerja sama kepada kepala dinas. paragraf evaluasi dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan setiap tahun selama masa perjanjian kerja sama. hasil evaluasi disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah. hasil evaluasi sebagaimana sebagai bahan pengambilan keputusan untuk kelanjutan perpanjangan kerja sama atau tidak. bab potensi parkir dan bagi hasil pendapatan target retribusi parkir zona parkir tidak berpalang pintu elektronik berdasarkan perjanjian penyelenggaraan parkir antara dinas dengan pihak ketiga. penetapan target retribusi zona parkir tidak berpalang pintu elektronik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan hasil survei potensi parkir. penetapan target retribusi zona parkir tidak berpalang pintu elektronik dapat dievaluasi (satu) kali dalam tahun berjalan berdasarkan hasil survei dan atau potensi parkir pihak ketiga wajibkarcis parkir paling sedikit memuat angka tahun berjalan; nomor seri; tarif parkir; dasar hukum pungutan; nomor kendaraan bermotor; dan informasi keterangan lain terkait penyelenggaran parkir. bagi hasil pengelolaan parkir pada zona parkir tidak berpalang pintu elektronik diatur sebagai berikut (tujuh puluh keseratus) untuk pihak ketiga; dan (tiga puluh keseratus) untuk pemerintah daerah. bab pengawasan pengawasan terhadap pihak ketiga dan atau juru parkir dilakukan oleh dinas. dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dinas dapat membentuk tim pengawas dan evaluasi parkir hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada apabila ditemukan adanya pelanggaran dan atau laporan masyarakat, dinas melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. diundangkan pekalongan pada tanggal sekretaris daerah, ttd achmad azan ars tag rms. "ia raf' imam ekr; r: mining sai berita daerah kota pekalongan tahun nomo ppo bab vii sanksi pihak ketiga dan. parkir maupun peraturan walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan; teguran tertulis dan iii)tetap ijin sebagaimana dimaksud dengan huruf ditindaklanjuti dengan pencabutan surat tugas dan pengakhiran surat perjanjian serta tidak menghilangkan kewajiban bagi juru parkir yang bersangkutan untuk memenuhi hal hal yang harus diselesaikan. denda sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebesar (dua keseratus) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan disetorkan kas daerah. bab viii ketentuan lain lain pemasangan rambu parkir dan atau marka jalan dilakukan secara bertahaprie walikota pekalongan, cap mei mei asian junaidi nomor 19c |
walt t kota pekalongan nomor tahun tentang analisis standar belanja kota pekalongan dengan rahmat tuhan yang maha esa walt kota pekalongwali kota pekalongan telah menetapkan peraturan wali kota pekalongan nomor tahun tentang analisis standar belanja kota pekalongan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun bahwa berdasarkan hash evaluasi implementasi analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada huruf diperlukan penyesuaian penyesuaian sesuai dengan kaidah perhitungan analisis standar belangelolaan keuangan daerahanalisis standar belanja kota pekalongan. memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan walikota pekalongan nomor tahun tentang analisis standar belanja. beberapa ketentuan dalam peraturan wali kota pekalongan nomor tahun tentang analisis standar belanja kota pekalongan berita daerah kotasetiap aktivitas yang diselenggarakan oleh mengacu pada asb. jenis asb sebagaimana dimaksud pada meliputisi internal dengan narasumber internal dalam kantormi. ketentuan lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan wali kota yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota t kota pekalongan, cap ttd achmad azan asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal juni sekretaris daerah sriruminingsih berita daerah kota pekalongan tahun nomor hayati l'a tgl sekretaris ka. bid bag rail ka. isi kasai) bid kasus bag lc. smith kabar hakimi jrr p:n4tij ruminingsih jabatan paras wakil sit:alf. e.ntt sultretarts link atki bid. daftar isi lampirant.asi internal dengan narasumber internal dalam kantor sekretaris daerah wali kota pekalongan cap ttd achmad azan asian junaidi 7t menanggung jawab asb sosialisasi tatap muka peserta masyarakattotal belanja: belanja tetap belanja variabel rp0, rp161. jumlah peserta jumlah hari pelak tabel batasan alokasi objek belanja naan) kode rekening keterangan rata rat dan belanja alat bahan untuk kegiatan.sehatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah destinasi informasi surveilans campak rubella dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman perbaikan rumah tidak layak huni sosialisasi bantuan stimulan rth dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sosialisasi dinas sosialsosialisasi dinas perindustrian dan tenaga kerjsosialisasi kecamatan pekalongan barat peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan sosialisasi kesatuan bangsa dan politiksosialisasi kebangsaan, boneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dinas lingkungan hidup pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap plh kabupaten kota sosialisasi dinasosialisasi dinas perindustrian dan tenaga kerja fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan ind stri serta data lain lingkup kabupaten kota sosialisasi amp organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitas melalui sistem informasi industri nasional sii nas) dinas kelautan dan perikanan pengembangan kapasitas pemudi daya ikan kecil sosialisasi bib kecamatan pekalongan timur peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan sosialisasi dan catur pilar dinas kesehatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sosialisasi dan deteksi dini iva test dinas pendidikan pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah sosialisasi dan evaluasi kegiatan fop smp bagian perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil sosialisasi dan evaluasi lkm dinas kesehatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sosialisasi hiv pada masyarakat dinas kesehatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sosialisasi kesehatan kerja dinas pertanian dan pangan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan sosialisasi kesmavet dinas kesehatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah sosialisasi klb keracunan makanan dinas kesehatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sosialisasi penyakit kusta pada masyarakat dinas pertanian dan pangan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan sosialisasi penyembelihan hewan urban dinas kelautan dan perikanan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan sosialisasi peraturan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintusialisasi perizinan dinas perindustrian dan tenaga kerja penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran sosialisasi pmi kecamatan pekalongansialisasi ppkm mikro dinas pertanian dan pangan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan sosialisasi produk asal hewan dinas pertanian dan pangan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau sosialisasi relokasi rph organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitas pengeluaran hewan dan produk hewan dinas kesehatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sosialisasi mdr pada masyarakatecamatanota dinas kesehatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sosialisasi triple eliminasi pada masyarakat dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana penyediaan alat bantu sosialisasi uppks dinas pertanian dan pangan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis sosialisasi zoonosis dan rapat koordinasi dinas perindustrian. danyu_bahan sosialisasi pembina pengupahan dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten kota sosialisasi dunia kota dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kebimbangan sosialisasi pameransosialisasi stunting badan penanggulangan bencana daerahsosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kie) organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitas rawan bencana kabupaten kota per jenis bencana) dinas perindustrian dan tenaga kerja koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri sosialisasi dinmbinaan clan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin plh sosialisasi) dinas kesehatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah destinasi informasi rutilans campak rubellosialisasi rud sekretariat daerah_ bagian hukum pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum sosialisasi penyuluh han kadarkum asb sosialisasi tatap mica peserta masyarakats dinas kesehatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sosialisasi kebugaran ion jemaah haji kecamatan pekalongan timur peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan sosialisasidan. pemberdayaan ekonomi keluarga sosialisasi ssk paten kota sosialisasi tmd badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sosialisasi dan. diseminasi hasil hasil kebimbangan sosialisasi arenosapaten kota sosialisasi peningkatan jalan aspal karya bakti tni) asb sosialisasi tatap muka peserta pegawai6. per peserta, per hari rumus penghitungan total belanja: belanja tetap belanja variabel rp0, rp96sosialisasi.sarasehan sosialis penegakan perda dinas pendidikan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan paud sosialisasi dinas pendidiksosialisasi beezeting pendidik dan tenaga kependidikan dinas pendidikan peningkatan kapasitas pengelolaan. dana bos sekolah menengah pertama sosialisasi bos dinas pendidikan peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah dasar sosialisasi bos bagian perekonomian dan sda pengendalian dan distribusi perekonomian sosialisasi dan evaluasi pmkuas smp dinas kesehatan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sosialisasi hasil survey ikm dinas pendidikan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik sosialisasi kegiatan fop smp dinas pendidikan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sosialisasi lomba kecamatan pekalongan utarosialisasi pembinaan kelurahanregulasi kearsipan dinas komunikasi dan informatika merasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten kota sosialisasi badan perencanaan pembangunan, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi sosialisasi organisasi perangkat daerah sub kegiatan akt ivia penelitian dan pengembangan daerah perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dinas pendidikan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sosialisasi fasilitasi manajemen pendataan pendidikan dapodik) dinas pendidikan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sosialisasi penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan inspektorat pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas sosialisasi evaluasi pengendalian gratifikasi sl3 sosialisasi tatap muka peserta pegawaii77. per peserta, per hari rumus penghitungan total belanja: belanja tetap belanja variabel rp0, rp7.an dinas dalam kotadan ekspor pengawasan kearsipan internal organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitasakm smplayanan dan akuisisi arsip statis sekretariat daerah_ bagian organisasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi sosialisasi penyusunan kota inspektorat perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sosialisasi ppt dan jawab asb pelatihan tatap muka peserta masyarakat belanja perjalanan dinas dalam kota dan kebutuhan bahan prakteklingkungan hidup pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup pelatihan dinas perindustrian dan tenaga kerja pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja pelatihan dinas pertanian dan pangan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pelatihan dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anaklatihan tot penguatan kelembagaan kel, kec dan kota org kl) dinas pendidikan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik pelatihan akm dinas kelautan dan perikanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam (satu) daerah kabupaten kota. pelatihan kegiatan bibkonselor sebaya badan penanggulangan bencana daerah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota dinas pertanian dan pangan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa pelatihan penyuluh pertaniansaka kencana dinas sosial, pengendalian pengelolaan operasional dan sama balai penyuluhan kubik pelatihan pembinaan kader penduduk dan keluarga berencana dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga peningkatan pera.n serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dinas sosial, pengendalian dukungan operasional pelayanan bergerak bintik oktan penduduk dan keluarga berencana dinas kelautan dan perikanan pengembangan kapasitas nelayan kecil pelatihan asb pelatihan tatap muka peserta pegawai7. per peserta, per hari rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp0, rp9jasa tenaga caraka; dan belanja sosialisasipelaksanaan hari kali hari kali contoh aktivitas asb organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitas dinas pendidikan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan paud bintik sekretariat daerah_ bagian organisasi pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan bintikbintik implementasi si men perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota bintik sidbintik mandiri anggota barudiklat kompetensidiklat kompetensi satuan polisi pamong praja pencegahan kebakaran dalan daerah kabupaten kota latihan gabungan kecamatan pekalongan utara peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayan kepada masyarakat wilayah kecamatan latihan guyok mason badan keuanglatihan badan keuangan daerah koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan l,lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank pelatihan badan keuangan daerah pembinaan ketatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota pelatihan badan penanggulangan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana pelatihan organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitas bencana daerah kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas pelatihan dinas pendidikan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pelatihan dan pelaksana.aan fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar dinas kesehatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pelatihan kader posyandu remaja dinas pendidikan pelatihan penyusundinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anaklatihan sra dinas komunikasi dan informatika pengelolaan pusat data pemerintahan daerah pelatihan teknis jaringpelatihan teknis pengelola perpustakaan inspektorat pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas pelatihan tot tunas integritas badan penanggulangan bencana daerah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pelatihan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pelatihan asb seminar workshop dalam kantor deskripsi: aktivitas ini merupakan aktivitas untuk membahas suatu isu ataselenggarakan dalam lingkungan kantor kota pekaloaktivitas satuan pengendali belanja variabel variable cost): rp116. per peserta, per hari rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp0, rp116. jumlah peserta jumlah hari) tabel batasan alokasi objek belanja:alat tulis kantor; belanja sewa mebelakhir rudhasil rud dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial seminar kesehatan lansia halus)proposal rud dinas pendidikan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini workshop iht dan pendidikan nonformal dinas pendidikan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah workshop nonformal kesetara aten kota workshop desk simpeldapusa ma smkp mts dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional workshop dkk dinas pendidikan penyelenggaraan proses belajar paud workshop guru pendamping khusus organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitas dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan workshop karnaval kostum batikworkshop kepala sekolahworkshop kepala sekolah dinas kesehatan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan workshop kostrad dinas pendidikan penyelenggaraan proses belajar paud workshop pendidikan karakter dinas pariwisata, kebudayaan, peningkatan pendidikan clan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional workshop seni kepemudaan dan olahragworkshop sid asb penyelenggaraan musrenbang tingkat kotaot435. per peserta, per hari rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp0, rp435tenaga caraka belanja sewa alat kantor lainnya belanja sosialisasmusrenbang ipjp musrenbang rpm musrenbang rkd asi311. per peserta, per hari rumus penghitungan total belanja: belanja tetap belanja variabel rp0, rp121talat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak_camatan pekalongan barat perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan rentang kecamatan kecamatan pekalongan timur perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan rentang kecamatan kecamatan pekalongan utara perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan rentang kecamatan kecamatan pekalongan selatan. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan rentang kecamatan asb penyelenggaraan musrenbang tingkat keluralurahlurah7. per peserta, per hari rumus penghitungan total belanja: belanja tetap belanja variabel rp0, rp12jasa tenaga kebersihanlurahan kandang panjangwetdecaydingrapyakdukuhan kratbaruumnselleggamernoyontaansariecondli barosdosugihtirtaputro kebumemegonenda perssirkratonkramaringjenggouatan kradenutipan kertoharkutipan wonooko dueyuuripasb penyelenggaraan forum dan rapat koordinasi internal dengan narasumber internal dalam kantorkota pekalongan dengan melibatkan narasumber yang berasal dan internal pemerintah kota pekalongan luar opd penyelenggar46. per peserta, per hari rumus penghitungan total belanja: belanja tetap belanja variabel rp0, rp146bahan cetak; dan belanja alat bahan untuk kegiatans organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitasgd penyusunan perhal p4gnpertemuan pengelola dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal rekor bagian perekonomian dan sda pengendalian dan distribusi perekonomian rekor bid. ekonomi bagian perekonomian dan sda pengendalian dan distribusi perekonomian rekor dbhcht badan. keuangrekor penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan. yang berkaitan dengan pen beriman dan pengeluaran kas serta ketatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan sekretariat daerah_ bagian organisasi pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan rekor fgd sosialisasi spektral koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi rapat teknis inspektorat monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil rapat larwasda organisasi perangkat daerah sub pegiat aktivitas pemeriksaan bpk dan tindak lanjut hasil pemeriksaan api dinas kesehatan pengelolaan pelayanan kesehatan eta rekor tim screening deteksi bumi dan neonatus dim saber aki. akb dinastemuan evaluasi vaksinasi covid tingkat kota dinas perhubungan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor rapat koordinakernas dan rapat desk trip dinas perhubungan penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor rapat koordinasibadan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah penyusunan dokumen perencanaan. perangkat daerah rekor forum satu data tematik badan perencanaan pembangunan.tangkistangkispokja kpk tangkis) badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah rapat organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitas daerahapat evaluasi coord. bid. pemerintahan dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga evaluasi kinerja perangkat daerah rapat fgd spip badan perencanaan pembangunan., penelitian dan pengembangan daerah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah rapat forum data plenoapat pleno forum pel sekretariat daerah_ bagian hukum pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum rapat tim dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga pendaftaran objek diduga cagar budaya rapat tim ahli cagar budaya tab)fgd peningkatan klasterfgd hasil rugd penyusunan asb organisasi perangkat daerah sub kegiatan aktivitaskegiatan komunitas dan relawan tikseminar workshop dinas komunikasi cldewan tik bag. perekonomian setda koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan rekor pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunarekor managemen bumpembinaan bumi rapat) bag. perekonomian setda pengendalian clan. distribusi perekonomian rapat tim pid bag. perekonomian setda pengendalian dan distribusi perekonomian rapat kp3 bag. perekonomian setda pengendalian dan distribusi perekonomian rapat lpg bag. perekonomian setda perencanaan dan. pengawasan ekonomi mikro kecil rekor kur bag. perekonomian setda perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil rekor tak bag. perekonomian setda perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil rekor ekonomi kreatif |
walikota pekalongan provinsi jawa tengah sesuai dengan transformasi pembela aran yang berpihak kepada peserta didik; bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah; bahwasudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasionap.gan pro pin awa tim ur, awa tengahperhatikan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor tahun tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. memutuskan:inas pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan kota pekalongan kota pekalongpelatihan guru penggerak. bab ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan walikota ini adalah penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. bab iii persyaratan bakal calon kepala sekolah bakal calon kepala sekolah adalah guru yang memenuhi kriteria calon kepala sekolah. kriteria calon kepala sekolah adalah: berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang satuan pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan tempat yang bersangkutan akan ditugaskan menjadi kepala sekolah; memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma empat (d iv) dan perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi; memiliki sertifikat pendidik; memiliki sertifikat guru penggerak sertifikat diklat calon kepala sekolah guru berpotensi; memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat golongan ruang iii b bagi guru yang berstatus sebagai pns; memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian; memiliki pengalaman manajerial paling singkat (dua) tahun satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan;ni rumah sakit pemerintah; tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan atau berat dalam kurun waktu (lima) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; tidak sedang dalam proses penegakan hukuman disiplin dan atau dalam proses pengadilan karena melanggar hukum; tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana dengan tuntutan sekurang kurangnya (lima) tahun; dan berusia paling tinggi (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. bab penyiapan calon kepala sekolah dinas pendidikan menyusun proyeksi kebutuhan kepala sekolah untuk jangka waktu (dua) hingga (lima) tahun yang diperinci per (satu) tahun; pengusulan bakal calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah dilakukan: kepala sekolah dapat mengusulkan bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikannya untuk menjadi calon kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikan; pengawas dan pejabat eselon iii pada dinas pendidikan dapat mengusulkan bakal calon kepala sekolah; bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikan setelah mendapat rekomendasi dan kepala sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas. bab asesmen calon kepala sekolah tahapan asesmen calon kepala sekolah meliputi: tahap administrasi dan portofolio; tahap ii, substansi. asesmen administrasi, portofolio, dan substansi bakal calon kepala sekolah dilakukan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. calon kepala sekolah yang dinyatakan lobos administrasi dan portofolio berhak mengikuti asesmen substansi. dalam hal jumlah calon kepala sekolah yang dinyatakan lobos administrasi dan portofolio lebih banyak dan jumlah kuota peserta substansi maka peserta seleksi substansi ditentukan berdasarkan peringkat hasil administrasi dan portofolio. bab proses penugasan kepala sekolah proses penugasan kepala sekolah dilakukan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi dan tim pertimbangan penugasan kepala sekolah. tim pertimbangan penugasan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan walikota. tim pertimbangan penugasan kepala sekolah terdiri atas unsur sekretariat daerah, dinas pendidikan, dewan pendidikan, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan pengawas sekolah. kepala sekolah dapat merangkap sebagai pelaksana tugas kepala sekolah satuan pendidikan lain paling lama (enam) bulan. penetapan pelaksana tugas kepala sekolah oleh walikota setelah pengusulan dan kepala bidang bab vii penugasan kepala sekolah jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan paling banyak (empat) periode dalam jangka waktu (earn belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu (empat) tahun. jangka waktu untuk guru yang belum bersertifikat guru penggerak atau sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah paling lama (satu) periode jabatan atau (empat) tahun. penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan administrasi pangkal yang warna paling singkat (dua) tahun dan paling lama (dua) masa periode dengan jangka waktu (gelap an) tahun. penugasan kepala sekolah pada periode kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil penilaian kerja setiap tahun dan (empat) tahun dengan sebutan paling rendah baik"apabila: telah melalui uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku; hasil capaian standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan tempat kepala sekolah bertugas atas rata rata capaian standar nasional pendidikan kota pekalongan pada jenjang pendidikan yang sama. pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan bab viii tugas pokok kepala sekolah tugas pokok kepala sekolah meliputi pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, serta supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. tugas pokok kepala sekolah bertujuan untuk: mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik; mewujudkan lingkungan belajar yang am.an, nyaman, dan inklusif; membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan meningkatkan kualitas proses clan hasil belajar peserta didik. dalam hal terjadi kekurangan guru, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. tugas pembelajaran atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada merupakan tugas tambahan luar tugas pokoknya. bab pengembangan profesi kepala sekolah kepala sekolah melaksanakan pengembangan profesi. pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keenam.plan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan. pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada sesuai ketetapan direktur jenderal yang membidangi guru dan tenaga kependidikan. bab pembinaan karier kepala sekolah pemain.aan karier kepala sekolah merupakan bagian dani pembinaan karier guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa: penilaian kinerja; peningkatan kapasitas; dan pengusulan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional guru. bab penilaian kerja kepala sekolah penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilakukan secara berkala minimal empat tahun sekali. penilaian kerja kepala sekolah meliputi sasaran kerja pegawai skp), perilaku, dan kehadiran. penilaian skp kepala sekolah dilaksanakan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut: hasil pelaksanaan tugas manajerial; hasil pengembangan kewirausahaan; hasil pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial; hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan tugas tambahan luar tugas pokok. penilaian skp kepala sekolah dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu (delapan) standar nasional pendidikan. penilaian skp kepala sekolah dilaksanakan pada bulan november atau desember tahun berjalan. dalam melaksanakan penilaian kerja kepala sekolah (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pendidikan dapat dibantu oleh pejabat struktural pada bidang pendidik dan tenaga kependidikan dan pengawas sekolah. bab xii pemberhentian tugas kepala sekolah kepala sekolah dapat diberhentikan dan penugasan karena: mengundurkan din; mencapai batas usia pensiun guru; diangkat pada jabatan lain; tidak mampu secara jasmani dan atau rohani dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan dokter pemerintah; dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; melanggar disiplin pns kategori sedang dan berat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; hasil penilaian kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah baik"; telah berakhir masa penugasan sebagai kepala sekolah; tugas belajar (enam) bulan berturut turut atau lebih; menjadi anggota partai politik; menduduki jabatan negara;xiii berhalangan sementara kepala sekolah yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang (lima belas) hari kerja dan paling lama (enam) bulan berturut turut, maka kepala sekolah tersebut dinyatakan berhalangan sementara. berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada disebabkan oleh cuti dan atau melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. selama kepala sekolah berhalangan sementara ditunjuk pelaksana harian kepala sekolah. pelaksana harian kepala sekolah adalah wakil kepala sekolah atau guru senior. penetapan pelaksana harian kepala sekolah oleh kepala dinas. bab xiv pembinaan dan pengawasan pembinaan kepala sekolah dilaksanakan oleh dinas pendidikan melalui pengawas sekolah. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan walikota ini dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota in; masa tugas kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti ketentuan peraturan walikota ini; kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf akan dinilai kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hasil penilaian kerja kepala sekolah (empat) tahunan sebelum peraturan walikota ini berlaku tetap diperhitungkan sebagai dasar perpanjangan maupun pemberhentian tugas kepala sekolah sepanjang instrumen penilaian (empat) tahunan berdasarkan peraturan walikota ini belum ditetapkan. bab xvi ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen ion kepala sekolah dan instrumen penilaian kerja kepala sekolah (empat) tahunan ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan.uminingsih peeinanggun) jabatanlongan. ditetapkan pekalongan pada tanggal juni walikota pekalongan cap ttd achmad azan asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal juni sekretaris daerah kota pekalongan, berita daerah kota pekalongan nomor tahun |
walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan walikota pekalongan nomor 22a tahunekalongan tahun lembaran daerah kota pekalongan tahun nomor memutuskan:daerah memberik sesuai ketentuan perundang undangantermasuk: pns yang ditugaskan diluar instansi pemerintahgaji ketiga belas sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam dalam hal: sedang menjalanidan ppp, . tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengkomponen tambahan penghasilan dihitung berdasarkan besaran tambahan penghasilan yang diatur dalam peraturan walikota tentang tambahan penghasilan. bagi pns cons ppp pada blue rsud benda (kecuali dokter spesialis), tambahan penghasilan dibayarkan setara dengan tambahan penghasilan bagi pns cons ppp pada dinas kesehatananggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji ketiga belas ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi: pns dan calon pns, ppp: walikota dan wakil walikota: dan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji ketiga belas ini dibebankan pada anggaran blue rsud benda bagi tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada pns cons ppp pada blue rsud benda. proses penerbitan dan pengajuan spp spm dan sp2d gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembayarikota pekalongan, cap ttd. achmad azan asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal juni daerah, sri iningsih berita daerah kota pekalongan tahun nomor 22a |
walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan walikota pekalongan nomor tahudengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi perpajakan perlu menerapkan sistem informasi pajak daerah. bahwa pemerintah kota pekalongan telah menyusun sistem informasi pajak daerah berupasebagai panduan penerapanny. gasatuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pokok fungsifasilitas yang disediakan oleh badninformasi manajemen rekam data transaksi usahababbagian kesatu umum surat pemberitahuan pajak daerah elektronik (e speed) digunakan untuk penyampaian laporan omzet wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan. laporan omzet sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar pengenaan pajak daerah. sistem informasi manajemen kam data transaksi usaha digunakan untuk merekam transaksi usaha wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang telah terpasang alat rekam data transaksi. bagian kedua surat pemberitahuan pajak daerah elektronik (e speed) setiap wajib pajak yang telah menjadi wajib pajak daerah diberikan username dan password oleh bukan untuk mengakses e speed, setiap wajib pajak wajib menyampaikan laporan omzet dan pajak berhutang melalui speed sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah. dalam hal wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, harus mengisi dan menyampaikan speed untuk masing masing objek pajak. penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. wajib pajak dengan omzet paling sedikit rp. (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib melampirkan pembukuan atau pencatatan pada speed. wajib pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui speed mendapatkan kode pembayaran atau kodeakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. wajib pajak dengan inisiatif sendiri dapat melakukan pembetulan speed apabila belum dilakukan pembayaran. wajib pajak yang membutuhkan pembetulan speed setelah dilakukan pembayaran, dapat mengajukan pembetulan bukan. bagian ketiga sistem informasi manajemen rekam data transaksi usaha sistem informasi manajemen rekam data transaksi usaha terdiri dan: alat rekam data transaksi usaha; dan sistem monitoring rekam data transaksi usaha online. alat rekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan alat yang dipasang pada sistem atau alatukan. sistem monitoring rekam data transaksi usaha online sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan aplikasi yang diinstal server bukan untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha wajib pajak. alat quet; jasa pencucian laundry); telepon, facsimile, internet; business centre; makanan dan minuman; service charge; transportasi yang dikelola hotel atau hotel dengan pihak lain; fasilitas hiburan dan olahraga untuk tamu hotel; yang dikerjasamakan tamu hotel dan bukan persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh hotel. pajak restoran meliputi: penjualan makanan dan atau minuman; service charge; pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan restoran (room charge); jasa boga catering; minimum charge first drink charge; dan fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh restoran. pajak hiburan meliputi: room charge;; makanan dan minuman (food and beverage); membership kartu anggota dan sejenisnya; service charge; dan fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh penyelenggara hiburan. pajak parkir meliputi: tiket masuk pada pintu masuk keluar; karcis berlangganan (member); dan persewaan pengelolaan tempat parkir; dan fasilitas berbayar lainnya yang disediakan pengelola parkerdinasbagian keempat pemasangan alat rekam data transaksi usaha walikota berwenang melakukan pemasangan alat rekam data transaksi usaha; kewenangan pemasangan alat rekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada kepala bukan kota pekalongan; kepala bukan berwenang memasang dan menghubungkan alat rekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada pada sistem atau alat transaksi usaha yang digunakan oleh wajib pajak. sebelum dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha, bukan melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik wajib pajak. bukanalat rekam data transaksi usaha dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada ditempat outlet daerah;alat rekam data transaksi usaha yang dimiliki bukan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, bukan dapat menempatkan menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya. bagian kelima penambahan pengurangan, penghentian dan pencabutan alat rekam data transaksi usaha wajib pajak yang telah menerapkan alat rekam data transaksi usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala bukan untuk menambah atau mengurangi alat alat ukan dapat: memberikan persetujuan dalam hal tersedia alat rekam data transaksi usaha dalam tahun berkenaan; menunda penambahan alat rekam data transaksi usaha dan mengusulkan pengadaan alat rekam data transaksi usaha dalam hal tidak tersedia sistem perekam; memberikan persetujuan pengurangan alat rekam data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hash evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan menolak pengurangan alat rekamalat rekam data transaksi usaha kepada bukan, apabila: berhenti dihentikan usahanya; atau pengalihan pengelolaan usaha. permohonan penghentian penggunaan alat rekamnukanalat rekam data transaksi usaha tetap terpasang. bagian keenam pengecualian pemasangan alat rekam data transaksi usaha kewajiban pemasangan alat rekam data transaksi usaha dikecualikan untuk: wajib pajak yang omzet penjualannya kurang dani rp. (dua ratus juta rupiah) per tahun;alat rekam data transaksi usaha wajib pajak. bab iiimberikan kemudahan kepada bukan dalam melaksanakan sistem informasi manajemen rekam; melakukan input data setiap transaksi pembayaran menggunakan alat rekam data transaksi usaha yang telah terpasangjaga dan memelihara dengan baik alat rekam data transaksi usaha yang ditempatkan dihubungkan oleh bukan; melaporkan dalam jangka waktu (satu kali dua puluh empat) jam kepada bukangian kedua hak dan kewajiban bukan bukan berhak: memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan alat rekam data transaksi usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;ndapatkan rekapitulasi data dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; monitoring data dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;rekam data transaksi usaha berbeda dengan laporan speed yang diberikan oleh wajib pajakalat rekam data transaksi usaha. bukan berkewajiban: menjaga kerahasiaan setiap data dan sistem transaksi usaha dandan sistem informasi manajemen rekam data transaksi usaha;sistem perekam data transaksi usaha;; dan menyimpan data danmonitoring pengawasan bukan melakukan monitoring pengawasan atas pelaporan speed dan penggunaan alat rekam data transaksi usaha. dalam rangka monitoring pengawasan sebagaimana dimaksud pada bukan dapat bekerja sama melibatkan perangkat daerah instansi lainnya. bukan dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring pengawasan sebagaimana dimaksud pada bab larangan wajib pajak dilarang: merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat rekam data transaksi usaha yang telah terpasang; menggunakan alat penghitung pencatat transaksi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh kepala bukan; menonaktifkan alat rekam data transaksi usaha selama jam operasional usaha; mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dan kepala bukan; menolak untuk dilakukan pemasangan alat rekam data transaksi usaha pada tempat usaha wajib pajak; dan atau; mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin kepala bukan. bab sanksi administratif bagian kesatu sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaporan speed setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan dan atau diberikan surat pemberitahuan peringatan. apabila wajib pajak tidak mengindahkan surat pemberitahuan peringatan sebagaimana dimaksud pada maka diberikan sanksi administratif berupa surat teguran sebanyak (tiga) kali. batas waktu surat teguran sebagaimana dimaksud pada masing masing minimal setelah (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat teguran. dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada kepala bukgian kedua sanksi administratif terhadap pelanggaran sistem informasi manajemen rekam data transaksiukan. surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada berisi kewajiban melakukan penggantian alat rekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai alat huruf dalam hal wajib pajak tidak bersedia membuat surat pernyataan atau tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu (empat belas) hari kalenderukan kalender; surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama (tujuh) hari kalender; dan surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama (tujuh) hari kalender. dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dan ketentuanmasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama (tiga puluh) hari kale nder. tanda peringatan yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada dilarang untuk dilepas dirusak. tanda peringatan yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada akan dilepas oleh bukan setelah wajib pajak memenuhi kewajibannya. dalam hal wajib pajaksementara tempat usaha wajib pajak paling lama (tiga puluh) hari kalender. dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada bukan menerbitkan rekomendasi kepada kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi wajib pajak yang memiliki izin. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada kepala dpmptsp melakukan pencabutan izin tempat usaha. dalam hal wajib pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya danpenanggung jawab jabatan wak1l walikota si t.d sit' tiket ki.kuni ppp sekretaris daerah, sri ruminingsih dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usahalaksanaan system online pajak daerah berita daerah kota pekalongan tahun nomor dan peraturan walikota pekalongan line berita daerah kota pekalongaberita daerah kota pekalongan tahun nomor |
sa) peta walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan walikota pekalongan nomor wenangan walikota dalam mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak daerah, makaair tanaholeh bidang terkait kepala badan menyampaikan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada kepada walikota dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap. walikota dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud padaatau penghapusan sanksi administratif dianggap dikabulkan. permohonan sebagaimana dimaksud padlam objek pajak yang sama. babsekretaris daerah, srftruminingsih berita daerah kota pekalongan tahun nomortata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratifbadan pendapatan keuangan dan aset daerah kota pekalongan. kepala badan adalah kepala badan pendapatan keuangan dan aset daerah kota pekalmerupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap: pajak hotel: pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, dan pajak air tanah. walinetapan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan dalam surat keputusan walikota.pot keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada huruf paling tinggi petugas, atau keadaan lainnya. kesalahan administratif oleh petugas sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal: keterlambatan petugas dalam mengirimkan std, skpd, spot, skpd atau skpdkbt sehingga wajib pajak mendapatkan std, skpd, spotukan, force majeure. kepentingan penggalian potensi piutang penerimaan pajak daerah. kesalahan data pada std, skpd, spot, skpd atau skpdkbt. kepentingan sosial kemanusiaan, keagamaan, dan pendidikan. kadaluarsa masa penagihan. ketentuan mengenai huruf ditetapkan dengan keputusan walikota. bab iiiobjek pajak dan atau nod, nama dan alamat objek pajak, jenis pajak, jumlah sanksi administratif, besar pengurangan atau penghapusan yang dimohon: dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan, cc. bermateraifotokopi std, skpd, spot, skpd atau skpdkbt:likota melalui kepala badan |
undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang penentu.ngingatpekalongan untuk melaporkan harta kekayaan; bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan komisi pemberantasan korupsi kpk) dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayimbang kota pekalongan, dengan rahmat tuhan yang maha esa tent ang kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan pemerintah kota pekalongan peraturan wali kota pekalongan nomor <l!f tahun wali kota pekalongan provinsi! jawa tengahayagunaan aparatur negara nomor se pan tanggal april tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon); surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara berita negara republik indonesia tahun nomor memperhatikan dalam peraturan ali li kota adalah ali kota pekalongan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota pekalo la babi ketentuan umum memutuskan:etapkan surat edaran pimpinan kpk nomor tahun tentang petunjuk teknis penyampaian dan pengelolaan ran harta kekayaan penyelenggara negara; peraturan kpk nomor tahun tentang perubahan atas peraturan kpk nomor tahun ten tang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. dalam membantu kelancaran pelaksanaan lakon, wali kota membentuk tim lakon. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: sekretaris daerah; inspektorat daerah; badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. bab tim pengelola lakon pekalongan; pejabat struktural eselon iii lingkungan pemerintah kota pekalongan; direktur rsud benda kota pekalongan; auditor; anggota tim pokja pemilihan barang jasa kota pekalongan; direksi perusahaan daerah kota pekalongan; dan dewan pengawas perusahaan daerah. yang wajib menyampaikan lahan pejabat penyelenggara negara adalah sebagai berikut ali kota pekalongan; wakil wali kota pekalongan; pejabat struktural eselon lingkungan pemerintah kota bab iii pejabat penyelenggara negara penyampaianek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. bab juan pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan walikota pekalongan nomor tahun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab ketentuanpenutupi sans tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: berkoordinasi dengan komisi pemberantasan korupsi dalam hal hal sebagaimana berikut; monitoring dan evaluasi terhadap keputusan wajib lakon dalam menyampaikan lakon kepada komisi pemberantasan korupsi; mengingatkan wajib lakon daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman lakon; berkoordinasi dengan inspektorat daerah mengenai kepatuhan wajib lakon dalam menyamai.kan lakon kepada komisi pemberantasan korupsi. tim sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan wali kota. wali kota pekalongan ditetapkan pekalongan pada tanggal september peraturan wali kota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. |
bahwa untukrubahan pembagian jasa pelayanan bersumber klaim bpjs kesehatankelimapekalongan, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat menimbang tent ang perubahan kelimaaturan walikota pekalongan nomor tahun walikota pekalongan provinsi! jawa tengkeuangan nomor pmk ten walikota nomor tahun tentangrealisasi pembayaran persentase rima medis o keperawatan (perawat dan bidan) o direktur struktural kepala bagian kepala bidang) o struktural kepala sub bagian kepala seksi) atom laboratorium patologi klinik atom laboratorium patologi anatomi o radiografi trisionis spi satuan pengawas internal) tenaga non medis bidang pelayanan medis tenaga non medis bidang pengembangan dan penunjang pelayanan tenaga non medis bagian tata usaha tenaga non medis bidang pelayanan keperawatan tenaga teknis lain teknisi kardiovaskuler, fisikawan medis, radiologi) teknisi teknologi informasi) apoteker dan ttk tenaga teknis kefarmasian) case manager kepala instalasi case mix rehabilitasi medik ,44o o atom bars bank darah rumah sakit) jasa pelayanan yang bersumber dari klaim bpjs kesehatan, layanan rawat jalan dan layanan rawat inap dibagikan kepada pejabat pengelola dan pegawai rsud dengan pembagian sebesar (empat puluh persen), dengan rincian sebagai berikut: bab distribusi pendapatan jasa pelayanan bersumber dari klaim bpjsbab diubah menjadi: memutuskan: peraturan walikota tentang perubahan kelimamenetapkan uminingsih berita daerah kota pekalongan tahun nomor sekretaris daerah, diundangkan pekalongan pada tanggal september achmad azan asian junaidi cap ttd walikota pekalongan, ditetapkan pekalongantata cara pembagian sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin blue. |
undang undang nomor tahun ten tang perumahan dan kawasan permukiman lemb; ran walikota ten tang pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; menimbang: walikota pekalongan dengan rahmat tuhan yang maha esa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tent ang peraturan walikota pekalongan nomor tahun walikota pekalongan provinsi! jawa tengah; tang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh lembaran daerah kota pekalongantang; memperhatikan:blingkungan hunian dan tempat kegiatanbab ketentuan umum peraturan walikota tentang pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. menetapkan memutuskan: peraturan walikota ini bertujuan untuk:clan teratur.peraturan walikota ukiran kumupenarilaku pembangunan adalah setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang penyelenggaraverse but memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersamakesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada tahap perencanaan penyelenggarmzarraribagian kedua bentuk dan tata car; standar teknis; dan kelaikan fungsruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: pencegahan terhadap tumbuhdan kerjasama, peran masyarakat dan kearifan lokal: pemantauan; evaluasi; dan pelaporan yuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: sosialisasi; dan diseminasi.bagian ketiga pemberdayaan masyarakat umum. laporan btenagaula.%n; j~__ lilla i pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rencana tata ruang; penataan bangunan dan lingkungan perizinan; dan; dan dalam hal diperlukan, pendampingan dapat melibatkan: ahli; akademisi; lembaga swadaya masyarakat; kelompok swadaya masyarakat; dan atau tokoh masyarakattau perbaikan jalan lingkungan; dan prasarana persamaan; dan tau fasilitasi pemeliharaan, dan guatan kapasitas kelembagaan; fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan tau fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta. pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan kepada: kelompok masyarakat; masyarakat perorangan; dan dunia usaha. kriteria kebuttidak memenuhi persyarat. permukiman dengan indikator: tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detil tata ruang rdr) dan rencana tata bangunan dan lingkungan rtlklb) yang melebihi ketentuan dalam rdr, dan atau rtl. bab iii peningkatan kualitas terhadap.. kriteria kebutuhan ditinjau dari: bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaan. air nigrum; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persamaan; dan. proteksi kebakaran. stan.dar perumahan. dan permukiman. pelayan.an informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan.. permukiman kumuh. pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan. melalui media elektronik dan atau media cetak dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kriteria kebutuhan ditinjau dari aspekyangtar dan ;; arsitektur bangunan gedung; pengendalian dampak lingkungan; rencana tata bangunan dan lingkungan rtl);; persyaratan kesehatan bangunan gedung; persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan persyaratan kemudahan bangunan gedungrik septik; atau ;atas air; tepi air;; sampah pada skala lingkungan;sampah lingkungan; pengangkutan sampah lingkungan;; agar); kendaraan pemadam kebakaran; dan atau mobil tangga sesuai dengan kebutuhanabupaten kotapermukiman. bagian keempatkabupaten ; legalitas tanah; dan pertimbangan lain. bagian ketiga penetapan lokasi dataran rendah; perbukitan; dan atau daerah rawan bencanb.kependudukan;;; sedang yaitu kepadatan penduduk antara (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa ha; tinggi yaitu kepadatan penduduk antara (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa ha; d; skrk) uhbagian kelima hasil penetap; legalitas tanah; sedang;;.kota pekalongan dengan keputusan walikota. sebagaimana dimaksud dalam serta format hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pera ran walikota ini.;upu tutujuh tata cara peninjauan ulanguntuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan kota. umum bagian keenam peninjauan ulangota; rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan perencanaan penyediaan tanah; rumusan rencana investasi dan pembiayaan;; keselamatan dan keamanan bagi semua; kemudahan akses tanpa hambatan; kemudahan akses informasi; kemandirian penggunaan ruang; efisiensi upaya pengguna; clbagian kesembilan penyusunan rencana perencanaan penanganan perumahan kum dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahap: persiapan; survei; penyusunan data dan fakta; analisis; penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;bagian kedelapan perencanaan penangananhuni. dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah kota uh. pola penganan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemugaran; peremajaan; dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak umum bagian kesebelas pola penanganan rencana peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam bentuk peraturan walikota, sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. bagian kesepuluh penetapan rencana) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan; b.;bagian keduabelas pemugaran;eremajaan pada tahap pra konstruksi bagian ketigabelasra konstruksi; konstruksi; undang undang;belastujuh belas pelatihan penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan atau pemberian kemudahan dan atau bantuan. umum pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kum; dan pemeliharaan dan perbaikan. bagian keenam belas pengelolaanbagian kelima belas dukungan kegiatan non fisik bagian kedua peran masyarakat; perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;; organisasi kemasyarakatan; atau lembaga nonpemerintah lainnya. bagian kesatu kerja sama bab kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal undang undangan. bagian kedelapan belas pemeliharaan dan perbaikantau atas prakarsa pemerintah undang undangan dalam huruf dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan atau pemukiman kembali undang undangan;,senimmum lingkungannya; dan gian ketiga kearifan lokal.erpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyelamatan rencana pemugaran, peremajaan, dan tau pemukiman kembali; berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan tau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;, peremajaan, dan atau pemukiman kembali;;, walikota pekalongan ditetapkan kota pekalongan pada tanggal s .ftt m<ou ~oui ketentuan penutup september nama lokasi luas area koordinat demografis: jumlah iwa jumlah laki laki jumlah perempuan: jumlah keluarga b.data respond nama respond jabatan alamat telp. hari tanggal pengisian format ian a.data surveyor nama surveyor jabatan alamat telp. hari tanggal survei data umum kasi tabel format islan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalan prosedur pendataan, pemerintah daerahlokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, formulas! penilaian lokasi, format penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan format hasil peninjauan ulang peraturan walikota pekalongan " lo i\ . .!o. ., tent ang pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh lam ran mohon dapat dilampirkan foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan bangunan kepadatan bangunan pada klb lokasi tidak sesuai ketentuan kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan kesesuaian tingkat kepadatan kdb, dan kepadatan bangunan) dengan arahan rdr dan rtl bangunan tingkat kepadatan bangunan nilai kdb rata rata bangunan nilai klb rata rata kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungkondisi bangunan ketidakteraturan ban kesesuaian bentuk, besaran, percetakan dan tampilan bangunan dengan arahan rdr . . . . . . . . administratif: kelurahan kecamatan kabupaten provinsi permasalahan potensi tipologi peta lokasikondisi penyediaan air minum ketidaktersediaan akses aman air minum akses aman populasi tidak dapat terhadap air minum mengakses air minum yang aman (memtltkt kualitas populasi tidak dapat tidak berwarna, mengakses air minum yang aman tidak berbau, dan populasi tidak dapatpermukaanjalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk). kualitas permukaan jalanyang buruk (retak dan perubahan bentuk)mohon dapat dilampirkan gambar peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi. kondisi jalan lingkungan cakupan jaringan pelayanan lingkungan area tidak terlayani oleh perumahan dan jaringan jalan lingkungan permukiman yang area tidakterlayani oleh dilayani oleh jaringan jalan lingkungan jaringan jalan area tidak terlayani oleh lingkungan jaringan jalan lingkungan . mohon dapat dilampirkan dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan .bangunan pada lokasi tidakmemenuhi persyaratan teknis kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman pengendalian dampak lingkunganpersyaratan bangunan gedung yang telah diatur ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunano area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk kualitas konstruksimohon dapat dilampirkan foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada). luas genanganyang lebih dari (tinggi cm, selama jam dan terjadi setahun) kurang dari (tinggi cm, selama jaman terjadi setahun) genangan terjadi~~ ~ : . ~i:::;~:~~~~::::~~:~~~: j;l~~~~ ~;~ kondisi drainase lingkungan ketidaktersediaan drainase saluran tersier area tidaktersedia drainase dan atau saluran lingkungan dan atau tidak terhubung lokal pada lokasi dengan hirarki atasnya area tidakapasitas pemenuhan kebutuhan( l hari) tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dengan persyaratan teknis prasarana dan sarana ketidaksesuaian area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persamaan tidak memenuhi persyaratan teknis persamaansampah tps) atau persamaan yang tps ada pada lokasi sarana pengangkut sampah tempat pengolahan sampah terpadu test) pada skala lingkungannis.ketidaksesuaian prasarana dan sarana pengolahan air limbah dengan persyaratan teknis mohon dapat dilampirkan dokumen memperlihatkan menjelaskan sistem ~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ prasarana dan sarana gel lain air limbah tidak sesuai persyaratan teknis prasarana dan kloset yang terhubung dengan tangki sarana pengolahan septik air lim bah yang ada tidak tersedianya sistem pengolahan pada lokasi limbah setempat atau terpusatmemadai (kakus kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik [pal) sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis . mohon dapat dilampirkan foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman lokasi. area tidak memiliki sarana proteksikebakaran area tidakmemiliki saranaproteksikebakaran area tidak memiliki sarana proteksikebakaran ketidaktersediaan sarana proteksi kebakarankendaraan pemadam kebakaran lingkungan yang mobil tangga adaarea tidak memiliki prasarana proteksikebakaran area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran area tidak memiliki prasarana proteksikebakaran ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran prasarana dan sarana persamaan tidak sesuai persyaratan teknis prasarana proteksi pasokan air untuk pemadam kebakaran kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk lingkungan yang sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran ada sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran mohon dapat dilampirkan foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana ersampahan pada lokasi.sistem persamaan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan) sistem pengelolaan persamaan tidak sesuai standar teknis jumlah tidak tersukses air minum berkualitas jumlah tidak terpenuhi air minum cukup . luas kawasan yang terkena genangan . panjang drainase ideal standar minimal) panjang saluran drainase eksisting . panjang saluran drainase rusak . panjang jalan ideal (standar minimal) panjang jalan eksisting panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk unit unit jumlah bangunan tidak teratur luas kawasan kepadatan unit ha jumlah bangunan tdk sesuai teknis numerik unit jiwa luas luas verifikasi jumlah bangunan jumlah penduduk jumlah ketidaktersediaan drainase kualitas konstruksi drainase aspek kondisi penyediaan air minum ketersediaan akses aman air minum tidak terpenuhinya kebutuhan air minum aspek kondisi drainase lingkungan ketidakmampuan mengalirkan limpasan air kualitas permukaan jalan lingkungan data numerik parameter kebutuhan aspek kondisi bangunan gedung ketidakteraturan bangunan tingkat kepadatan bangunan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan aspek kondisi jalan lingkungan cakupan pelayanan jalan lingkungan data umum kawasan kawasan kelurahan kecamatan kab kota provinsi format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tabel format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh unit unit jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran jumlah sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis jumlah dengan sarira pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis jumlah dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis jumlah tidak tersukses sistem air limbah standar ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran aspek kondisi proteksi kebakaran ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sistem pengelolaan persamaan yang tidak sesuai standar teknis aspek kondisi pengelolaan air limbah sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis aspek kondisi pengelolaan persamaan prasarana dan sarana persamaan tidak sesuai dengan persyaratan teknis asp kriteria indikator parameter nilai sumber data identifikasi kondisi kebutuhan kondisi ketidakteraturan tidak memenuhi ketentuan tata bangunan bangunan pada ban gun bangunan dalam rdr, meliputi pengaturan bentuk, lokasi tidak memiliki ged ung besaran, percetakan, dan tampilan bangunan keteraturan pada suatu zona; dan atau bangunan pada dokumen rdr tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan lokasi tidak memiliki rtl, format asian, tata kualitas lingkungan dalam rtl, meliputi keteraturan observasi pengaturan blok lingkungan, kopling, bangunan, bangunan pada ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lokasi tidak memiliki lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan keteraturan wajah jalan. tingkat kepadatan kdb melebihi ketentuan rdr, dan atau rtl; bangunan memiliki bangunan klb melebihi ketentuan dalam rdr, dan atau kepadatan tidak sesuai rtl; dan atau ketentuan dokumen rdr kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, bangunan memiliki yaitu: kepadatan tidak sesuai rtl, dokumen imb, format asian, untuk kota metropolitan dan kota besar> ketentuan peta lokasi unit bangunan memiliki untuk kota sedang dan kota kecil unit kepadatan tidak sesuai ketentuan ketidaksesuaian kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi bangunan pada dengan persyaratan persyaratan: lokasi tidak memenuhi teknis bangunan pengendalian dampak lingkungan persyaratan teknis wawancara, format pembangunan bangunan gedung atas bangunan pada dan atau bawah tanah, air dan atau lokasi tidak memenuhi asian, dokumen prasarana sarana umum persyaratan teknis imb, observasi keselamatan bangunan gedung bangunan pada kesehatan bangunan gedung lokasi tidak memenuhi tabel formulasi penilaian lokasi formulas! penilaian lokasi formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. w'antara, format isian, peta lokasi, observasi w'antara, format isian, peta lokasi, observasi w'antara, format isian, observasi w'antara, format isian, observasidapat mengakses air minum yang mantidak terlayani oleh [jaringan jalan lingkungan area tidak terlayani oleh iartnaan jalan lingkungan area tidakterlayani oleh jaringan jalan iinzkunzan persyaratan teknis kebutuhan air kebutuhan air minum masyarakat padalokasi minum minimal perumahan atau permukiman tidak mencapai setiap individu tidak minimal sebanyak liter orang hari terpenuhi dan minum tidak kondisi penyediaan air minum kondisi jalan kualitas permukaan sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi lingkungan jalan lingkungan kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan yang buruk atau permukiman akses aman air masyarakat pada lokasi perumahan minum tidak tersedia permukiman tidak dapat mengakses air yang memiliki kualitas tidak berwarna, berbau, dan tidak berasa sebagian lokasikenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan kedua tau jalan tidak seluruh jaringan lingkungan melayani lingkungan perumahan permukiman aspek kriteria indikator parameter nilai sumber data va\ antara, format asian, peta ris, observasi va\ antara, format isian, peta ris, observasi va\ antara, format asian, peta ris, observasi area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknisarea tidak tersedia drainase lingkungan dan atau tidak terhubung dengan hirarki atasnya va\ antara, format asian, peta ris, observasipengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual domestik, komunal maupun terpusat. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis kualitas konstruksi kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa drainase lingkungan galian tanah tanpa material pelapis atau penutup buruk maupun karena telah terjadi kerusakan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan drainase lingkungan tidak tersedia kondisi pengelolaan air limbah kondisi drain ase lingkungan aspek< kriteria induk \tor parameter nilai sumber data va\ antara, format l7:.: ~k:.:o:.:n.:.:d= ::.:is:.:i= . .a.:.= p!:.r:.:a:.:.:s:.:a:.:.r.::a.:.:n.::a_. .p.:.ro.:.t:.:e:.:.ks:::.:.i .l.:t:.:i.:.::d.:.::ak:.::_t:.:e.:.r.:.se_d_i_a_n~y a .!:p:.r.:.a:.:s.:.:a.:.ra:.n.:.a= p!:.r_o:.t:.e_k_s_i _k_e_b_a_k_a_r_a_n_.l _ _7:. :;.%:. area tidak memiliki sistem pengelolaan persamaan tidak memenuhi persyaratan teknis va\ antara, format isian, peta ris, observasi va\ antara, format isian, peta ris, observasi kondisi pengelolaan persamaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis va\ antara, format isian, peta ris, observasipersyaratan teknis, yaituan sampah pada skala lingkungan; dan tern pat pengolahan sampah terpadu (test) pada skala lingkungan. prasarana dan sarana persamaan tidak memenuhi dengankondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: kakus kloset tidak terhubung dengan tangki septik; tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis standar teknis aspek< l<kriteria dll< ator parameter nilai sumber data asp kriteria indikator parameter nila! sumber data proteksi kebakaran tidak pada lokasi, yaitu: prasarana proteksi kebakaran asian, peta ris, kebakaran tersedia pasokan air; area tidak memiliki observasi jalan lingkungan; prasarana proteksi kebakaran sarana komunikasi; dan atau area tidak memiliki data sistem proteksi kebakaran lingkungan; prasarana proteksi kebakaran sarana proteksi tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada area tidak memiliki kebakaran tidak lokasi, yaitu: sarana proteksi kebakaran vav.antara, format tersedia alat pemadam api ringan agar); area tidak memiliki kendaraan pemadam kebakaran; dan atau sarana proteksi kebakaran isian, peta ris, observasi mobil tangga sesuai kebutuhan. area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran identifikasi legalitas lahan legalitas kejelasan status kejelasan terhadap status penguasaan lahan keseluruhan lokasi memiliki han penguasaan lahan berupa: kejelasan status penguasaan (+) kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen lahan, baik milik sendiri atau sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen milik pihak lain vav.antara, format keterangan status tanah lainnya yang sah; sebagian atau keseluruhan isian, dokumen tau lokasi tidak memiliki kejelasan pertanahan, kepemilikan pihak lain (termasuk milik status penguasaan lahan, baik observasi adat ul), dengan bukti izin pemanfaatan milik sendiri atau milik pihak ( ) tanah dart pemegang hak atas tanah ataulahan dalam keseluruhan lokasi berada pada rencana tata ruang rtr), dengan bukti izin zona peruntukan (+) mendirikan bangunan tau surat keterangan perumahan permukiman rencana kabupaten kota skrk). sesuai rtr vav.antara, format sebagian atau keseluruhan isian, rtv, rdr, lokasi berada bukan pada zona observasi peruntukan ( ) perumahan permukiman sesuai rtr identifikasi pertimbangan lain pertimbangan nilai strategis pertimbangan letak lokasi perumahan tau lokasi terletak nada fungsi va\ antara, format wawancara, format asian, observasilokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara sumber: tim penyusun,varakatsetemoat sosial, dan kondisi ekonomi, budaya wawancara, format isian, statistik, observasi kepadatan penduduk pada lokasi sebesar jiwa kepadatan penduduk pada lokasi sebesar liwa untuk metropolitan& kota besar kepadatan penduduk pada lokasi sebesar jiwa untuk kota selam~ kota kecil kepadatan penduduk pada lokasi sebesar jiwaependudukan ~ s::.:t= r =a.::cte::.sie:;z;:i.=.s.:.k:.::a:.::b.:.u::. :tn:.::a:.::t.::.en::.:,_ k::.:o.::.ta= ~ l isian, rtrw, rdr, lokasi tidak terletak pada observasi fungsi strategis kabupaten kota permukiman pada: fungsi strategis kabupaten kota; atau bukan fungsi strategis kabupaten kota lokasi lain aspek kriteria indikator pi\ r \meter nilai sumber datatinggi, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan laintinggi, dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lainsedang, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lainsedang, dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lainrendah, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lainrendah, dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan laintinggl, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan laintinggi, dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lainsedang, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lainsedang,keruhan, suatu lokasi memiliki: status tanah legal bila memiliki nilai positif status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif ( ). sl< ai.a l'ri ol{ it1\s l'eni\n(;i\n \n kumuh berat kumuh sedan status lahan ( ) status lahan tidak pertemuan lain pertimbangan lain tin pertimbangan lain sedan pertimbangan lain rendah tabel formulasi penentuan skala prioritas penanganan. format penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kum penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan walikota dilengkapi dengan: tabel daftar lokasi daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuhberdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain peta sebaran lokasi peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kabupaten kota atau provinsi khusus oki jakarta berdasarkan tabel daftar lokasi. buku profil lokasi buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan basil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi. prioritas yaitu untuk klasifikasi alan a2; prioritas yaitu untuk klasifikasi dan b2; prioritas yaitu untuk klasifikasi dan c2; prioritas yaitu untuk klasifikasi dan a4; prioritas yaitu untuk klasifikasi dan b4;b6; prioritas yaitu untuk klasifikasi dan c6. berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukanskala prioritas penanganan, sebagai berikut: dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lainrendah, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lainrendah, dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan laintinggi, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan laintinggi, dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lainsedang, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lainsedang, dan status tanah tidak legal; merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lainrendah, dan status tanah legal; merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lainrendah, dan status tanah tidak legal. mengingat;; umenimbang bupati walikota penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kemudi kabupaten kota tent ang keputusan bupati walikota nomor: bupati walikota contoh keputusan kepala daerah tentang penetapan lokasidapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.cegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten kotadalam hal ini target nasional permukiman tan kum uh; lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten kota . meliputi sejumlah . (terbilang lokasi, (terbilang kecamatan, dengan luas total sebesar . (terbilang . hektar; penjabaran mengenai:dirinci lebih lanjut dalam lampiran ii; dan bukull.; kelima keempat ketiga dua kesatu memutuskan: menetapkan: keputusan bupati walikota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten kota t.t.d. (nama lengkap tanpa gelar) bupati walikotawarna sama pemerintah provinsi dan pemerintah; keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan pada tanggal ketujuh keen organisasi perangkat daerah kab kota bidang perumahan dan kawasan permukiman) tim verifikasi provinsi organisasi perangkat daerah provinsi bidang perumahan dan kawasan permukiman) mengetahui, tim verifikasi pusat daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten kota . nama luas lingkup administratif kependudukan koo nat kebutuhan per. lain legalitas prioritas kasi (ha) rt rw kelurahan kecamatan jumlah kepa lint ang bujur lai ting. lai ting. tanah desa distrik dat dalam condongcatur depok sedang tinggi legal jiwa ngropoh condongcatur depok ringan sedan legal jiwa dst format daftar lokasi yang terverifikasi .,._. jlricdl ,. '*' . ~d~ . ~t9 dah.i, .cla . . i> . . .,. ___ per ._ i> " .,._ ~)'. ll!: validasi al' tar loki\si gambar format peta sebaran lokasi pemerintah kabupaten kota sum86r _.,,._ rwanda peta jambangan keterangan legenda keterangan lampiran kepala daerah garis koordinat keterangan koordinat lintang roses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapatdilihat dalam bagan alir sebagai berikut. penanganan tahun perubahan kondisi awal (t+nlondisi ketidaksesuaian %bangunan bangunan dengan ketentuan memilikikepadatan tidak gedung kepadatan sesuai ketentuan bangunan bangunan memilikikepadatan tidak sesuai ketentuan bangunan memilikikepadatan tidak sesuai ketentuan ketidaksesuaian bangunan pada dengan persyaratan lokasi tidak memenuhi teknis bangunan persyaratan teknis unit unit unit bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan padalokasi tidak memenuhi persyaratan teknis total aspek bangun.m gedung rata rata tabel formulasi hasil peninjauan ulang provinsi luas kab. kota luas verifikasi kecamatan . jumlah bangunan . unit kawasan jumlah penduduk jiwa jumlah format penilaian hasil peninjauan ulang penanganan tahun perubahan kondisi awal it+n)lai struktur kondisi jalan layanan area tidak lingkungan jaringan jalan terlayani oleh jaringan jalan lingkungan lingkungan area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan area tidak terlayani olehjaringan jalan lingkungan lb. kualitas area memiliki permukaan jalan kualitaspermukaan jalan lingkungan van buruk area memiliki kualitas permukaan jalan vana buruk area memiliki kualitaspermukaan jalan total aspek lingkungan rat a rat kondisi ketersedian akses populasi tidak penyediaan aman air minum dapat mengakses air minum air minum van adnan populasi tidak dapat mengakses air minum yang adnan populasi tidak dapat mengakses air minum vang aman kondisi awal penanganan tahun kondisi akhir perubahan [t+n) ting kat aspek kriteria parameter skor (t) hasil penanganan (t+n) kebutuhan vol sat (%) lai infra vol sat vol sat (%) lai struktur tidak populasi tidak terpenuhinya terpenuhi kebutuhan air kebutuhan air minum minimnya minumtotal aspek pcnycdi.ian air minum rat \ rata kondisi ketidakmampuan drainase mengalirkan drainase lingkungan lingkungan limpasan air tidak terhubung dengan hirarki atasnya area terjadi genangan cm, jam >2x setahun area terjadi genangan cm, jam >2x setahun ketidaktersediaan area tidak drainase tersedia drainase lingkungan area tidak tersedia drainase lingkungan area tidak tersedia drainase lingkungan kualitas area memiliki . konstruksi kualitas konstruksi drainase drainase lingkungan buruk kondisi pengelolaan air limbah kondisi awal penanganan tahun kondisi akhir perubahan area memiliki kualitas konstruksi drainase buruk area memiliki kualitas konstruksi drainase buruk total aspek dru inac l.lingkungan rata rata teknis si teknis total aspek pengelolaan air limbah rata rata kondisi prasarana dan area memiliki pengelolaan sarana sarira pengelolaan persamaan persamaan persamaan yang tidak tidak sesuai memenuhi persyaratan dengan teknis kondisi awal penanganan tahun kondisi akhir perubahan ft+nlpersyaratan area memiliki teknis sarira pengelolaan persamaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis area memiliki sarira pengelolaan persamaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sistem area pengelolaan memiliki sistem persamaan persamaan tidak sesuai yangtidak standar sesuai standar areamemiliki teknis sistem persamaan tidak sesuai standar area memiliki sistempersampahan tidak sesuai standar total aspek pcngcloln.m pcrsampahan rata rata i7. kondisi ketidaktersedi area tidak proteksi aan prasarana memiliki prasarana kebakaran proteksi proteksi kebakaran kebakaran area tidak memiliki prasarana proteksikebakaran area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran ketidaktersedi areatidak aan sarana memiliki sarana proteksi unit proteksi kebakaran kondisi awal penanganan tahun kondisi akhir perubahan (ebakaran areatidak memiliki sarana proteksi kebakaran areatidak memiliki sarana proteksi kebakaran total aspek prot aksi khaki ran tf\ rat \ total total nilai nilai tingkat tingkat kebutuhan kebutuhan rata rata kebutuhan rata rata kebutuhan sektoral sektoral kontribusi penanganan kontribusi pen gan achmad afa walikota pekalongan, ika nilai rata2 kumuh sektoral akhir maka kontribusi kontribusi penanganan rata2 kumuh sektoral awal rata2 penuh sektoral asir rata rata kmath sektoral awal jumlah nilai ting kat kebutuhan kumuh berat kumuh sedang kumuh ringan tidak kumuh |
salinan ),meriksaan pajakketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak daerah diatur dengan peraturan bupati. bahwa untuk memberikan kepastian hukum proses pemeriksaan pajak daerah dan memperjelas kewenangan serta fungsi pemeriksaan pajak dalam pengelolaan pajak daerah, maka perlu disusun pedoman yang mengbagian kesatu peristilahan dalam peraturan bupati iniperangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pajakan elektronik laiperangkat daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan menghapus nomor pokok wajib pajak daerah dan atau mengukuhkan mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak daerah. pemeriksa pajak yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah pegawai negeri sipil lingkungan perangkat daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerahntutifarangkat daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan bidang pajaeriksaan pajak daerahpajak daerah serta untuk mendukung terwujudnya kemandirian daerah. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi: kewenangan pemeriksaan lingkup, kriteria dan jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, kewenangan dan kewajiban pemeriksa, hak dan kewajiban wajib pajak, dan pelaksanaan pemeriksaan, bab kewenangbupati melimpahkan kewenangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada kepada pemeriksa. bab iii lingkup, kriteria, dan jenis pemeriksaan bagian kesatu lingkup pemeriksaan pemeriksaan pajak daerah dapat dilakukan terhadap: satu jenis pajak untuk satu masa pajak dalam tahun tahun sebelumya, satu jenis pajak untuk beberapa masa pajak dalam tahun tahun sebelumnya, cc. satu jenis pajak pada bagian tahun pajak dalam tahun tahun sebelumnya, satu jenis pajak untuk satu tahun pajak dalam tahun tahun sebelumnya, beberapa jenis pajak untuk satu masa pajak dalam tahun tahun sebelumnya, beberapa jenis pajak untuk beberapa masa pajak dalam tahun tahun sebelumnya, beberapa jenis pajak pada bagian tahun pajak dalam tahun tahun sebelumnya, beberapa jenis pajak untuk satu tahun pajak dalam tahun tahun sebelumnya, seluruh jenis pajak untuk satu masa pajak dalam tahun tahun sebelumnya, seluruh jenis pajak untuk beberapa masa pajak dalam tahun tahun sebelumnya, seluruh jenis pajak pada bagian tahun pajak dalam tahun tahun sebelumnya, il. seluruh jenis pajak untuk satu tahun pajak dalam tahun tahun sebelumnya, satu jenis pajak untuk satu masa pajak dalam tahun berjalan, satu jenis pajak untuk beberapa masa pajak dalam tahun berjalan, satu jenis pajak pada bagian tahun pajak dalam tahun berjalan, beberapa jenis pajak untuk satu masa pajak dalam tahun berjalan, beberapa jenis pajak untuk beberapa masa pajak dalam tahun berjalan, beberapa jenis pajak pada bagian tahun pajak dalam tahun berjalan, seluruh jenis pajak untuk satu masa pajak dalam tahun berjalan, dan seluruh jenis pajak untuk beberapa masa pajak dalam tahun berjalan, bagian kedua kriteria dan jenis pemeriksaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan terhadap wajib pajaka risiko. analisa dan atau pemeriksaan kantor. bab:bupati menunjuk pns sebagai pemeriksa lingkungan pemerintah daerah untuk membantu menjalankan kewenangannya dalam pemeriksaan pajak.:menyusun program pemeriksaan (audit program),dan melakukan pengawasan yang seksama.lam keadaan tertentu dapat merangkap sebagai anggota tim, dan seorang atau lebih anggota tim.contoh, bentuk, format kkhurufan pemeriksa. contoh, bentuk, format lhwenangan dan kewajiban pemeriksa pajak bagian kesatu kewenangan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksadengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenangdua kewajiban pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksahak dan kewajiban wajib pajak bagian kesatu hak wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksabagian kedua, kegiatan usaha, kewajiban perpajakan daerah vii pelaksanaan pemeriksaan bagian kesatu jangka waktu pemeriksaan pemeriksaperangkat daerahperangkat daerahperangkat daerahatau perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantorpenyelesaian pemeriksaan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor diselesaikan dengan cara menghentikan pemeriksaan dengan membuat lhp sumur, atau membuat lhpdaerahiga sp2 dan surat perubahan tim pemeriksa pajak pemeriksaanperangkat daerah harus menerbitkan keputusan perubahan tim pemeriksa. dalam hal tim pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli,bagian keempat pemberitahuan, panggilan pemeriksaan, dan pertemuan dengan wajib pajak pemeriksapemeriksa: faksimili: pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman, atau cc. surat elektronik dengan bukti pengiriman,engan bukti pengiriman atau surat elektronik dengan bukti pengiriman, maka, pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak.dalam hal pemeriksaatau dokumen, yang dihampiri dengan daftar buku, catatan, dan atau dokumen yang wajib dipinjamkan, danperangkat daerah maupun yang berasal dari luar perangkat daerah. dalam hal pemeriksamembuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan atau dokumen, dan.atau dokumen disampaikan. setiap penyerahan buku, catatan, dan atau dokumen, termasuk data elektronik serta keterangan lain dari wajib pajak, pemeriksa membuatdanuruf dan huruf harus dihampiri dengan daftar buku, catatan, dan atauan atau dokumen, termasuk datenam penyegelan pemeriksa berwenang melakukan penyegelan untuk memperolabagian ketuj, berita acara penolakan pemeriksaan, berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan: surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. bagian kedelapanhpperangkat daerah,, pemeriksa membuat catatan pada berita acara php mengenai tidak dipenuhinya panggilan. bab viii pelaporan hasil pemeriksaan bagian kesatu.d atau surat tagihan pajak daerah std). pajak yang terutang dalam skpdhasil pemeriksa,dua pembatalan hasil pemeriksaan skpd dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian php atau php dapat dibatalkan oleh perangkatkpdkpdtiga pengungkapan ketidakbenaran pengisian speedepada perangkat daerah bagian keempatperangkat daerah. instruksi atau persetujuan kepala perangkatperangkatmberhentian tersebut. bab ketentuan lain lain pemeriksa dapat melakukan penelitian secara senyap untuk mendapatkan keterangan, dokumen atau pun bukti yang dapat dijadikan sumber data pemeriksaan terhadap wajib pajak. dokumen dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak daerah diatur dalam peraturantata cara pemeriksaan pajak daerah contoh, bentuk, format kertas kerja pemeriksaan kkp pemerintah kabupaten kulon progo badan keuangan dan aset daerah rea jln. perwakilan nomor wates kulon progo telp. fax. email kertas kerja pemeriksaan induk nama kanan anananan anna ana masa pajak januari uraian speed pemeriksa koreksi rp) rp) pajak restoran kurang lebih) bayar pajak restoran yang masih harus dibayar dibuat oleh ditelaah oleh contoh, bentuk, format laporan hasil pemeriksaan lhp) laporan hasil pemeriksaan nomor tanggal umum pernyataan pemeriksa berdasarkan peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajaklhp) ini dibuat dalam rangka penyelesaian penugasan pemeriksaan. lhp ini hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap wajib pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data, keterangan, dan atau bukti yang dihimpun diperoleh serta diolah sejak penyusunan rencana pemeriksaan (audit plan). buku, catatan, dan atau dokumen wajib pajak yang digunakan dalam pemeriksaan terbatas pada peminjaman sampai dengan tanggal . ) pengujian kewajiban perpajakan wajib pajak dan pos pos speed yang diperiksa terbatas yang ada pada jenis pajak dan pos pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya. apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan atau tindak pidana bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku. penugasan pemeriksaan. surat perintah pemeriksaan nomor tanggal susunan tim pemeriksa supervisor nip. ketua nip. anggota nip. surat perintah pemeriksaan perubahan terakhir supervisor nip. ketua nip. anggota nip. masa dan tahun pajak kode dan kriteria pemeriksaan tanggal mulai pemeriksaan tujuan pemeriksaan identitas wajib pajak nama wajib pajak ppd alamat telepon tahun buku pembukuan wajib pajak ll.) pembukuan pencatatan mata uang yang digunakan lo) rupiah il. us nomor ijin tanggal metode pembukuan yang dipakai kas akrual audit laporan keuangan tidak diaudit kap diaudit kap kantor akuntan publik izin kerja nama akuntan reg. anggota api pendapat akuntan gambaran kegiatan usaha yang berisi informasi antara lain mengenai pendirian perusahaan bagan pohon kepemilikan alur kegiatan usaha prosedur penjualan prosedur pembelian proses dan kapasitas produksi produk yang dihasilkan penjelasan hubungan transaksi kepada pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa. informasi customer dan supplier utama cara teknik khusus wajib pajak dalam. informasi lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa pajak seperti pemenuhan permintaan buku, catatan dan dokumen penyelenggaraan pembukuan sistem akuntansi analisis transaksi afiliasi pemenuhan kewajiban perpajakan ketaatan pembayaran ketaatan pelaporan jenis kewajiban tepat waktu tidak tepat tidak ada tepat waktu tidak tepat tidak ada tindak lanjut perpajakan waktu pembayaran waktu pembayaran data informasi yang tersedia speed speed pajak daerah speed normal tanggal pelaporan ringkasan speed adalah sebagai berikut peredaran usaha pajak restoran terutang pajak restoran yang telah disetor pajak restoran kurang lebih) bayar laporan hasil pemeriksaan sebelumnya nomor lhp tanggal lhp kode dan kriteria pemeriksaan masa tahun pajak: laporan hasil pemeriksaan lokasi nomor tanggal hasil bantuan tenaga ahli nomor laporan tanggal data informasi lainnya daftar buku dan dokumen yang dipinjamkan oleh wajib pajak berdasarkan bukti peminjaman surat peminjaman berita acara pemenuhan buku, catatan, dan atau dokumen") sampai dengan tanggal . jenis nama buku, catatan dan atau dokumen yang dipinjam dipinjamkan keterangan dst daftar lampiran rencana pemeriksaan dan perubahannya fotokopi sp2 nomor fotokopi surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan nomor . fotokopi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan nomor . fotokopi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, risalah pembahasan, berita acara surat kuasa wakil wajib pajak perhitungan pajak terutang per masa pajak per jenis pajak pelaksanaan pemeriksaan kronologis dan gambaran kegiatan usaha kronologis pemeriksaan deskripsi berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan pemeriksa, dapat ditambahkan menceritakan pelaksanaan pemeriksaan tempat wajib pajak pertemuan dengan wajib pajak seperti kondisi yang dijumpai pada saat pemeriksaan proses menghimpun data (penyegelan peminjaman dokumen dilapangan kapan pemeriksa terakhir menerima data) proses penyampaian php dan tanggapan wajib pajak proses pembahasan akhir mulai dari penyampaian undangan pembahasan akhir sampai dengan pembuatan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan materi yang diperiksa berdasarkan rencana pemeriksaan audit plan) dan perubahannya, materi yang diperiksa adalah sebagai berikut uraian hasil pemeriksaan penambahan data informasi yang tersedia sumber pengujian ananananananan ana pengujian yang dilakukan simpulan nanananan nana alan jenis pajak objek pajak restoran peredaran usaha sumber pengujian pengujian yang dilakukan simpulan uraian ref. wajib pajak rp) pemeriksa rp) rp) penjelasan kredit pajak sumber pengujian pengujian yang dilakukan simpulan pen penjelasan ikhtisar hasil pemeriksaan dan perhitungan pajak terutang pajak restoran www apaan pamtemamameanaseo pam nan men e sma gara sense premi lebih dibayar seharusnya mpp bea lebih dibayar seharusnya iii. simpulan dan usulan pemeriksa simpulan pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan diperoleh simpulan sebagai berikut daftar kesimpulan hasil pemeriksaan daftar lima besar koreksi adalah sebagai berikut data informasi yang diproduksi daftar harta dan kekayaan wajib pajak kendaraan jenis kendaraan stok bpk alamat atas nama tahun nilai keterangan sumber pembuatan perolehan data men rekening koran deposito tabungan nomor rekening nama dan alamat bank nilai nominal keterangan sumber data tanah dan atau bangunan alamat lokasi bukti kepemilikan nilai nop keterangan sumber data men cc. data lainnya diterbitkan surat ketetapan pajak oleh. sebagai berikut: jumlah rp skpd skpd skpd tahun pajak std tahun pajak jumlah pajak yang masih harus lebih) dibayar rp. snannnenennnann apabila dikemudian hari surat izin pembukaan rahasia bank, hasil pemeriksaan wajib pajak yang terkait dengan wajib pajak dan data data baru lainnya diperolehperpajakan yang berlaku. tim pemeriksa supervisor ketua tim, anggota tim nip. nip. nip. mengetahui, kepala, nip. wates, maret bupati kulon progo salinan telah sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda cap ttd kabupaten kulon progo, d sutedjo mulai, s.h., hum. ip. |
bupati soppeng peraturan bupati soppeng nomor tahun tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, dimana mengamanatkan bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, bahwa untuk mencapaitamaan gender pug) dalam pemoppeng,pug berasaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi. pug dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dumum pelaksanaan pug bertujuan: memberikan acuan bagi aparaturilimpahkan kepada kepala skpd. untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pug daerah, maka dibentuk kelompok kerja pug yang beranggotakan skpd, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media yang ditetapkan dengan keputusan bupati.bab pengorganisasian kepala skpd, camat, lurah, camat, lurah dan kepala desakeputusan pimpinan skpd yang bersangkutanug: ....penggunaan anggaran yang bersumber dari apbn, apbd atau sumber lain:dalam evaluasi pelaksanaan pug dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kabupatedaerahpendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undanganberita daerah kabupaten soppeng tahun nomor |
din lan ari: bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang dan kebutuhan barang pada satuan kerja perangkat daerahperlu disesuaikan, bahwa untuk efektivitas implementasstandar satuan harga bagi perjalanan dinas dan uang representasi dprd perlu diatur secara terpisah dari standar satuan harga dan biaya pemerintah kabupaten patempat, uraian kegiatan setelah ditambah (sebelas) uraian kode rekening lagi yaitu mulai dararang bercorak kebudayaan, ada kegiatan mulai sampaidiubah sebagai berikut: dihapus. ketentuan lampiran dengan kode rekening honorarium pns, kegiatan honorarium pengelolaan keuangan barang lainnya, setelah kode rekening ditambah (limkegiatan honorarium pegawai honorer tidak tetap, setelah kode rekening ditambah (duperangko, meterai dan benda pos lainnyacetakan setelahsetelah ditambah (dua puluh enam) kode rekening lagi yaitu:dokumentasi, setelah(tiga) uraian, setelah uraian kode rekening ditambah (tigenggantian suku cadang, setelah kode rekening ditambah (dusarana, kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat, setelah kode rekening ditambah (enamsetelah kode rekeningkolom keterangan ditam, kegiatan belanja kontribusimeliharaan, kegiatan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, setelah, kegiatan belanja jasa narasumber tenaga ahli pengajar pengawas ujian, kegiatan setelah ditambah (tigkegiatan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan electric generating set, kegiatan setelahmembelai, kegiatan setelah ditambah (tigalat pendingin, kegiatan setelah ditambah (lim, setelah uraian kegiatan ditambah (lim |
lunas sapubosas pendidikan. dana bos yang telah dicairkan:, petugas peneliti laporan pertanggungjawaban pada kerdil bidang pendidikan:d kabupatenpenyampaian laporan pertanggungjawaban dana bos sebagaimana dimaksud dalam: pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, cc.as pendidikandaerah kabupaten blora dan atau badan pemeriksa keuangan provinsi bpk) yang bertanggung as pendidikanas pendidikan kepada bupati dengan tembusan kepala bappeda dan kepala bppkadal kab. blora bondan ariyanto, sh, nip.: nama jabatan alamat sebagai penerima bantuan operasional sekolah bos) senilai rp. . (bennennnannanaannlnlnlnee rupiah menyatakan dan sanggup untuk:dinas pendidikan ota, con kepala pimpinan ketua . meterai rp. nama) mengetahui: kepala dinas . pejabat yang ditunjuk (nama) pangkatlaporan aset yang diperoleh dari dana bos beananantanaannn nama sekolah) nama total kuantitas harga keterangan aset kuantitas harga) bendahara sekolah kepala sekolah nama nama nip nip bupati blora, cap ttd. djoko nugrohatuan pendidikanacuan dalam pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bos. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: agar pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bos tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien dalam memberikan dukungan terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar (sembilan) tahun yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal spm) dan atau pencapaian standar nasional pendidikan, dan menghindari penyimpangan dalam pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bos. bab iii kriteria penerima kriteria penerima dana bos adalah sekolah negeri yang meliputi: dan smpbab penganggaran dana bosas pendidikan yang uraiannya dialokasikan dalam (dua) jenis belanja, yaitu: belanja pegawai paling banyak sebesar (lima belas persen) dari dana bos yang diterima, dan belanja barang dan jasa paling sedikit sebesar 85y6 (delapan puluh lima persen) dari dana bos yang diterimpendidikan. bab pengajuan dan penetapan alokasi dana kepala sekolah mengajukan proposal kepada tim manajemen bos melalui kepala dinas pendidikan, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan. tim manajemen bosas pendidikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat rekomendasi.: lokasi dan alokasi penerima dana bos untuk sekolah negeri1. jumlah siswa rp15. jumlah siswa (lima puluh satu) sampai dengan (sembilan puluh) orang: rp1. jumlah siswa rp15. jumlah siswa (sembilan puluh satu) sampai dengan (seratus lima puluh) orang: rp1. jumlah siswa rp15. jumlah siswa (seratus lima puluh satu) sampai dengan (dua ratus dua puluh) orang: rp750. jumlah siswa rp15. jumlah siswa (dua ratus dua puluh satu) orang atau lebih: rp500. jumlah siswa rp15. untuk smp negeri: jumlah siswa sampai dengan (tujuh puluh) orang: rp3. jumlah siswa rp20. jumlah siswa (tujuh puluh satu) sampai dengan (seratus dua puluh lima) orang: rp2. jumlah siswa rp20. jumlah siswa (seratus dua puluh enam) sampai dengan (tiga ratus) orang: rp2. jumlah siswa rp20. jumlah siswa (tiga ratus satu) sampai dengan (enam ratus dua puluh) orang: rp1. jumlah siswa rp20. jumlah siswa (enam ratus dua puluh satu) orang atau lebih: rp1. jumlah siswa rp20penyaluran dana bos:,bab vii prosedur pembukuan belanja pembukuan belanja oleh bendahara bos menggunakan: buku kas umum bku), dan buku pembantu buku kas umum buku pembantu bku) yang terdiri dari::ketentuan mengenai jumlah uang tunai yang dapat dibawa oleh bendahara bosbab viii penggunaan dana bos penggunaan dana bos |
salinan:a.ketentuyang mengatur proses pelaksanaan pengadaan barang jamaka peraturan bupati nomor tahun tentang pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dan keputusan bupati nomor tahun tentang mekanismeperlu dilakukan peninjauan dan revisi sesuai dengan ketentunyerahan hibah barang berdasarkan nph dan disertai dengan berita acara penyerahan hibah daerah yang ditandatangani oleh kepala skpd atas nama bupati karimun dan ketua kepala. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mendisposisikan semua berkas (dalam hal ini permohonan pencairan hibah) kepada kepala skpd untuk diproses pencairan dari kas daerah sesuai nph. bendahara pengeluaran ppid menyiapkan surat permintaan pembayaran spp) dan menerbitkan surat pernyataan spp ls. spp dan surat pernyataan spp ls beserta seluruh berkas kelengkapannya diserahkan kepada tim validasi pencairan belanja hibah dan bantuan sosial. tim validasi pencairan belanja hibah dan bantuan sosial melaksanakan verifikasi dan memberikan validasi atas kesesuaian dan kelengkapan surat permintaan pembayaran spp). jika hasil verifikasi dinyatakan tidak layak bayar, berkas dikembalikan kepada calon penerima hibah melalui bendahara pengeluaran ppid. selanjutnya apabila hasil verifikasi dinyatakan layak bayar maka selanjutnya diproses penerbitan surat perintah membayar spm) yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran ppid untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran ppid dan selanjutnya diproses pencariannya kepada kuasa bud. setelah kuasa bud menyetujui pembayaran, akan diterbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) kepada penerima hibah. dokumen spj bendahara pengeluaran ppid dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban. bendahara pengeluaran ppid membuat laporan bulanan administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku. tim validasi pencairan belanja hibah dan bantuan sosial membuat laporan realisasi pengeluaran ppid secara bulanan, berupa rekapitulasi penerima dan besaran hibah. pekerjaan tim validasi pencairan belanja hibah dan bantuan sosial bertujuan untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pencairan atas penyaluran hibah yang meliputi permohonan pengajuan bantuan dana hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris diketahui oleh lurah kepala desa dan camat setempat, dengan dihampiri rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh ketua pimpinan, sekretaris dan bendahara dan dibubuhi stempel organisasi lembaga. rekomendasi dari skpd terkait (format terlampir). permohonan pencairan bantuan dana hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang telah didisposisikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (format terlampir). foto copy kartu tanda penduduk ketua pimpinan organisasi yang masih berlaku, dan menunjukan kartu tanda penduduk asli pada saat pencairan. kegiatan dilaksanakan pada kecamatan yang sama dengan domisili ketua pimpinan organisasi yang dimaksud pada huruf nph bermaterai yang ditandatangani oleh penerima hibah dan skpd terkait (format terlampir). penandatanganan nph yang dimaksud pada huruf dilakukan secara bersama sama. kwitansi bermaterai rp. dengan ditandatangani oleh penerima hibah, bendahara pengeluaran ppid dan disetujui oleh pengguna anggaran ppid (format terlampir). foto copy buku rekening bank organisasi ketua penerima hibah. pakta integritas bermaterai rp. (format terlampir). berita acara serah terima hibah uang yang ditandatangani oleh ppid atas nama bupati karimun dan ketua kepala pimpinan penerima hibah bermaterai rp. (format terlampir). tidak diperkenankan memberi kuasa kepada pihak lain. seluruh rangkaian pekerjaan tim validasi pencairan belanja hibah dan bantuan sosial dituangkan dalam formulir validasi (format terlampirpenerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui ppid dengan tembusan skpd terkait. skpd pemberi rekomendasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan penerima hibah sebagaimana dimaksud dan atau jumlah hibah yang diterima. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui ppid dengan tembusan inspekturformat hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada2d atas penyalurpernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud(asli)merintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penyaluran hibah untuk pemerintah kepada kementrian dalam negeri dan kementrian keuangan setelah tahun anggaran berakhir,dalam peningkatan iman dan tawa.ningkatkan kualitas kehidupan social dan ekonomi masyarakat, serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnyakabupaten karimun, atau memiliki keterkaitserta peningkatan iman dan tawbantuan yang diberikanatau berdasarkan kebijakan kepala daerahalat tangkap ikansebagaimana dimaksud pada dari individu dan keluarga memuat sekurang kurangnya maksud, tujuan dan rencana anggaran biaya, dalam usulan dilampirkan fotokopi ktp yang sah. usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dari kelompok masyarakat lembaga non pemerintahan memuat sekurang kurangnya maksud, tujuan, susunan pengurus panitia, jadwal pelaksanaan, sumber pendanaan dan rencana biaya anggaran, dan dalam usulan dilampirkan foto copy ktp yang sah dari pengurus inti yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dan diketahui oleh rt, rw, lurah kepala desa dan camat setempat, kecuali pada bantuan sosial yang merupakan program pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dilengkapi rencana anggaran biaya yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara. bupati menunjuk skpd terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam penunjukan dituangkan didalam surat keputusan kepala daerah secara tersendiri. kepala skpd sebagaimana dimaksud pada dibantu tim verifikasi usulan hibah dan atau bantuan sosial menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi atas bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui tapi. tapi memberikan pertimbangan besaran jumlah yang harus dianggarkan mengacu padarekomendasi oleh kepala skpd didahului oleh adanya verifikasi oleh tim verifikasi skpd atas keabsahan ktp, alamat dan simpulan kelayakan kegiat |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karimun, menimbang bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah, diantaranya adalah pelaksanaan program raskin, yang merupakan program terpadu dan melibatkan berbagai pihak, bahwa dengan diterbitkannya pedoman umum raskin oleh kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat, dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program raskin untuk rumah tangga sasaran rts) khususnya bagi tim koordinasi tingkat kabupaten, kecamatan maupun pelaksana distribusi kelurahan desa, sehingga perlu suatu petunjuk teknis dalam melaksanakrogram beras miskin jenis raskin) peraturan daerah kabupaten karimunuraian tugas unit kerja pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karimun berita daerah kabupaten karimun tahun nomor rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan rts pm padaserta dikembalikan tim koordinasi. pemutakhiran data rtecamatan tim koordinasi raskin kabupaten dan tim koordinasi raskin provinsi. bagian ketigawilayah kabupaten karimun, maka tim koordinasi raskin melakukan monitoring dan evaluasi bagian keempat mekanisme penyaluran raskin sampai titik distribusi berdasarkan pagu raskin, ketua tim koordinasi raskin kabupaten atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan spa kepada perum bulog. berdasarkan spa, perum bulog menerbitkan sbb do beras untuk masing masing kecamatan atau desa kelurahan. sesuai dengan spp do,kabupaten gudang perum bulog. dilakukan serah terima beras antara perum bulog dengan tim koordinasi raskin kecamatadapat dilaksanakan lebih dari satu bulan alokasi, setelah terbit spa untuk bulan tersebut. bagian kelima mekanisme penyaluran raskin titik distribusi td) titik bagi tb)perum bulog dan perum bulog dalam waktu selambat lambatnya 2x24. bagian kelima pembayaran harga terus raskin harga terus raskin htr) sebesar rp.timor kecamatan untuk selanjutnya disetor rekening perum bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung perum bulog setempat. bab pengendalian bagian kesatubagian keduatriwgian ketiga pengaduan pengaduan tentang pelaksanaan program raskin dapat disampaikan oleh masyarakat maupun pelaksana program raskin. materi pengaduan dapat mengenai indikator penilaian program raskin ataupun hal hal lain secara berjenjang. unit pengaduan kabupaten berada bawah koordinasi badan pemberdayaan masyarakat desa dan kesatuan bangsdesa kelurahan, kecamatan dan kabupaten, sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinyamodel dpm daftar penerima manfaat program raskin tahun provinsi pennananaananan kabupaten pennananaananan kecamatan pennananaananan kelurahan desa pennananaananan nama pasangan nama nama kepala kepala rumah anggota lain alamat lengkap rumah tangga rumah tangga tangga sara. dst ditetapkan mengetahui disahkan kepala desa lurah, camat., nama terang tanda tangan stempel nama terang tanda tangan stempel) model dpm daftar realisasi penyaluran beras raskin tahun (bulan.tahun provinsi pennananananaaan kabupaten pennananananaaan kecamatan pennananananaaan kelurahan desa pennananananaaan rt rw pennananananaaan tanda nama alamat lengkap jumlah kg) harga tangan rts pm dst titik distribusi ketua pelaksana distribusi mengetahui disahkan kepala desa lurah nama terang tanda tangan stempel nama terang tanda tangan stempel) berita acara serah terima beras miskin nomor. berdasarkan surat permintaan alokasi spa) timor raskin kabupaten karimun. nomor.tanggal. dan spp do nomor.pada hari ini.,tanggal.bulan.tahun.kami yang bertanda tangan bawah ini: nama denananananananaa jabatan satker raskin perum bulog divre subdiv kansilog selanjutnya disebut pihak nama penkanananaananaan jabatan timor raskin kecamatan pelaksana distribusi selanjutnya disebut pihak ii. pihak pertama telah menyerahkan beras raskin untuk alokasi bulan.sebanyak .kg untuk.rts pm dan pihak telah menerima beras sesuai ketentuan yang berlakukenanaanang ena pihak ii, pihak nama terang tanda tangan stempel nama terang tanda tangan stempel) rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras raskin kabupaten karimun kecamatan ponnananaan alokasi bulan peranan disalurkan bulan pera. kepada. rts pm dengan rincian sebagai berikut jumlah kuantum nilai bast ket kel desa kee rs.pm kg) kg) nomor metal baananaanannan ena satker raskin divre subdiv kansilog camat. nama terang tanda tangan stempel nama terang tanda tangan stempel) rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten karimun alokasi bulan penamaan disalurkan bulan penama. untuk. rts pm dengan rincian sebagai berikut kecamatan jumlah jumlah jumlah kuantum nilai ket desa kel rts pm rp) divre subdiv kansilog bupati karimun kepala, nama terang tanda tangan stempel nama terang tanda tangan stempel) catatan, "atau pejabat yang mewakili atau ditunjukkabupaten karimundesa kel s d bulan bulan s d s d bulan bulan s d lalu ini bulan ini lalu ini bulan ini dst jadilah hasil money permasalahan dan saran. hasil pengelolaan penanganan pengaduan.:. j.coo. demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih. kenanaanaananp aan tim koordinasi raskin kecamatan. nama terang tanda tangan stempel) surkeputusan gubernur kepulauan riau nomor tahun tentang penetapan pagu alokasi pendistribusian beras miskin kabupaten kota se provinsi kepulauan riau tahun anggararogram beras miskin (jenis raskin) kabupaten karimun tahun bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan. camat adalah camat kabupaten karimun musyawarah desa kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah tingkprovinsi kepulauan riaukecamatan s d bulan bulan s d s d bulan bulan s d lalu ini bulan ini lalu ini bulan ini dst galah hasil money permasalahan dan saran. hasil pengelolaan penanganan pengaduan. j.jj. demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih. kenanaanaananp aan tim koordinasi raskin kabupaten karimun nama terang tanda tangan stempel) bupati karimun, nurdin basin contoh berita acara berita acara musyawarah desa kelurahan. desa kel kecamatan kabupaten karimun provinsi kepulauan riau berdasarkan surat bupati karimun nomor.tanggal. tentang penetapan pagu raskin tahun maka masyarakat desa kelurahan. kecamatan. kabupaten. provinsi. menyelenggarakan musyawarah desa kel, pada: hari pawananan tanggal dawananan dengan peserta sebagai berikut: aparat desa . orang perwakilan tokoh agama masyarakat .orang perwakilan rts pm raskin .orang dengan kesepakatan sebagai berikut: hentakan terjadi perubahan dpm dengan rincian sebagai berikut ini: jumlah rts pm dalam dpm rumah tangga jumlah rts yang diganti karena: pindah t2b42c#2d)tua bpd deel perwakilan tokoh agama masyarakat nama terang tanda nama terang menaaaanananananaaaanananan tangan cap) tanda tangan cap) nama terang tanda tangan perwakilan rts pm perwakilan rts pm perwakilan rts pm nama terang tanda nama terang tanda nama terang tanda tangan tangan tangan contoh berita acara berita acara musyawarah kecamatan. berdasarkan surat bupati karimun nomor.tanggal. tentang penetapan pagu raskin tahun maka pada hari ini. tanggal. bulan. tahun dua ribu ., kami para kepala desa lurah kecamatan. kabupaten karimun provinsi kepulauan riau, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan bersama sebagai berikutdisahkan oleh: camat. nama terang tanda tangan stempel)timor raskin kabupaten nomor., kami yang bertanda tangan bawah ini nama donraanananananaaan jabatan selanjutnya disebut pihak nama donnananaananaanaaan jabatan kepala gudang bulog. tahun. kabupaten karimukenaananang ena pihak ii, pihak nama terang tanda tangan stempel nama terang tanda tangan stempel)yang dituangkan dalam dpm15kg karung dan atau kg karungkokesra dan data rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (atau kecamatangudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lakualitas beras adalah beras hasil pengadaan perum bulog sesuai dengan setingkat. htr adalah harga terus beras raskin titik distribusi td). mba adalah model rekap bast tingkat kecamatan. mba adalah model rekap mba o ditingkat kabupaten kota. mba adalah model rekap mba ditingkat provinsi. adalah unit pengadua tahuberas miskin raskin) adalah beras subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat berpendapatan rendahbab tujuan dan sasaran bagian kesatugian keduatahun atau setara dengan kg rts bulan dengan harga rp. netto td. bab iii pengelolaan dan pengorganisasian bagian kesatu tim koordinasi raskin kabupaten untuk mengefektifkan pelaksanaan program raskin maka dibentuk tim koordinasi raskin kabupaten, kecamatan sampai dengan pelaksana distribusi raskin desa kelurahan.penyaluran raskin reguler, warung desa, kelompok masyarakat, padat karya miskin) serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin provinsi. dalam melaksanakan tugas, tim koordinasi raskin kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikutgecekan kualitas dan kuantitas raskin gudang perum bulogj il. pelaporan pelaksanaan raskin kepada tim koordinasi raskin provinsi. tim koordinasi raskin kabupaten terdiri dari pengarahabupateninstansi sosial, serta beberapa instansi vertical, seperti bps, yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan bupati. bagian kedua tim koordinasi raskin kecamatemeriksa, menyetormelaksanakan tugas, tim koordinasi raskin kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut perencanaan penyaluran raskin kecamatan. sosialisasi raskin wilayah kecamatan. pemeriksaan dan penerimaan penolakan raskin dari perum bulog titik distribusi untuk kecamatan luar pulau karimun.untuk kecamatan luar pulau karimun. pendistribusian raskin. menyetor htr dari desa kelurahan perum bulogsatker raskin dan pelaksana distribusi desa kelurahan, selanjutnya ditetapkan melalui keputusan camat. bagian ketiga pelaksana distribusi desa kelurahpelaksana distribusi raskin desa kelurahan dalam pulau karimun mempunyai tugas memeriksa kualitas,pelaksana distribusi raskin desa kelurahan luar pulau karimun mempunyai tugasmembuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model dpm dan melaporkan tim koordinasi kecamatan. dalam melaksanakan tugas tersebut, pelaksana distribusi raskin desa kelurahan mempunyai fungsi pemeriksaan dan penerimaan penolakan raskin dari perum bulog titik distribusi untuk desa kelurahan dalam pulau karimuuntuk disetorkan timor kecamatan untuk seterusnya disetor rekening bank yang ditunjuk oleh perum bulog. apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka tim koordinasi kecamatantitik distribusi td) untuk desa kelurahan dalam pulau karimunyang diatur dalam jenis ini adalah meliputi penetapan rts pm, titik distribusi dan titik bagi. kebijakan penetapan rts pm penetapan rts pm mengikuti ketentuan sebagai berikutko,usdan titik bagidengan perum bulog. titik bagi tb) ditetapkan oleh camat berdasarkan usulan pemerintah desa kelurahan. bagian kedua penganggaran kebijakan penganggaran anggaran subsidi raskin disediakan dalam apbn tahun meliputi pengadaan beras dan pengaturannya sampai titik distribusi td). anggaran penyaluran raskin dari titik distribusi td) sampai dengan titik bagi tb) dialokasikan dalam apbd tahun berdasarkan kemampuan keuangan daerah. anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi raskin kabupaten, kecamatan dan pelaksana distribusi desa kelurahan dialokasikan dalam apbd kabupaten karimun. bab mekanisme pelaksanaan bagian kesatu kebijakan penetapan pagu raskin penetapan pagu raskin kabupaten ditetapkan oleh gubernur. penetapan pagu raskin kecamatan ditetapkan oleh bupati berdasarkan pagu raskin provinsi. bagian kedua |
peraturan bupati karimuarimununtuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkaneselon kementngangkatan drs. muhammad sani dan dr. soeria respationo, sebagai gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau masa jabatanarimun. bupati adalah bupati karimun. kecamatan adalah kecamatan se kabupaten karimuepada direktur jenderalgubernur kepulauan riaukepulauan riau lebih lanjut ditetapkan oleh kepala dinas pertanian provinsi kepulauan riausebagaimana dimaksud dalam dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari bupatiertaniansetiap bulannya kepada direktur jendpeternakan dan kehutanan provinsi kepulauan riaral prasarana dan sarana pertanian selaku kuasa pengguna anggar dan petambakh.aman bupati karimun provinsi kepulauan riau peraturan bupati karimun nomor tahun tentang izin usaha toko modern dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karimun menimbang: bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan toko modern, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modem dan konsumen, bahwa dalam rangka mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan toko modern sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengatur ketentuan tentang izin usahatoko moderbeberapaturan menteri perdagangan nomor mizin usaha toko modern. jdih.karimunkab.go.idb paling sedikit (dua puluh persen) dari jumlah seluruh barang yang diperdagangkan dan atau penerimaan produk. penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha pada areal toko modern kepada usaha mikro dan kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati. s5) penerimaan produk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari usaha mikro dan kecil toko modern. setiap toko modern mengutamakan tenaga kerja lokal. bab hak dan kewajiban pelaku usaha setiap pemilik utm berhak melakukan kegiatan usaha sesuai utm yang dimiliki: dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. jdih.karimunkab.co.id setiap pemilik utm sebagaimana dimaksud pada wajib: dan usaha kecil:engan tembusan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. bab vii waktu pelayanan waktu pelayanan toko modern dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib. untuk hari besar keagamaan dan atau hari libur nasionalapat menetapkan jam kerja melampaui pukul wib. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap toko modern yang berbentuk minimarket berjejaring. bab viii pemberdayaan, pembinaan dan pengendalian bagian kesatu pemberdayaan dan pembinaan pemberdayaan dan pembinaan toko modern ditugaskan kepada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral. pengendalian pelaksanaan utm dilaksanakan oleh dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral. dalam melaksanakan tugas organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan opd terkait. pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemilik utm sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi melakukan fasilitasi terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko modern: melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara toko modern dengan usaha mikro dan usaha kecil: jdih.karimunkab.go.id mendorong toko modern mengembangkan pemasaran barang usaha mikro dan usaha kecil: dan melakukan monitoring evaluasi terhadap keberadaan toko modern daerah. bupati dapat melakukan koordinasi untuk: mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan toko modern: dan atau mengambil langkah langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian toko modern. bagian kedua pengendalian pengendaliandilaksanakan oleh opd yang membidangi perdagangan dengan bekerja sama dengan opd terkait dalam rangka memantau pelaksanaan usaha sesuai dengan utm baik langsung melalui tinjauan terhadap tempat atau lokasi usaha toko modern maupun tidak langsung melalui surat menyurat komunikasi. bab sanksi administratif setiap pemiliki utm yang melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam utm sebagaimana dimaksud dalam dan dikenai sanksi administrasi oleh kepala dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan energi sumber daya mineral berupa tegurdalam hal pemilik usaha tidak mengingat peringatan yang dikeluarkan oleh kepala dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan energi sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pencabutan utm: dan jdih.karimunkab.go.id cc.nanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha oleh kepala satuan polisi pamong praja. bab ketentuan peralihan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan bagi toko modern yang telah beroperasi sebelum peraturan bupati ini diundangkan. hasil analisa kondisi sosial ekonomikajian analisa dampak lalulintastoko modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh sup sebelum berlakunya peraturan bupati ini, wajib mengajukan utm paling lambat (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan bupati ini. izin usaha yang dimiliki toko modern sebelum berlakunya peraturan bupati ini, dipersamakan dengan utm.izin usaha toko modern berdasarkan peraturan bupati ini. toko modern selain minimarket yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan pemerintah daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya peraturan bupati ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati ini.berlakunya peraturan bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebutdiundangkan tanjung balai karimun pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten karimun firmansyah berita daerah kabupaten karimun tahun nomor jdih.karimunkab.cimurimun. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral adalah dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral kabupaten karimjdih.karimunkab.go.idingkat sp jutateknis penerbitan utm adalah tim yang dibentuk oleh bupatijdih.karimunkab.cgo.id bab penyelenggaraan utm bagian kesatu ruang lingkup utm ruang lingkup utm adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha toko modern. setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha toko modern wajib memiliki utm. utm sebagaimana dimaksud pada terdiri dari utm minimarket.minimarket bukanperluas lantai penjualan. jdih.karimunkab.go.id lokasi pendirian minimarket dapatkecualikan bagisupermarket,lima ratus) meter dari pasar tradisional: jarak pendirian hypermarket dan grosir permulaan paling dekat dalam radius (lima ratus)meter dari pasar tradisionaljdih.karimunkab.cgo.id s5)perluas lantai penjualankolektor primer atau arteri sekunder. bagian ketiga persyaratan utm persyaratan permohonan utm bagi minimarketsurat izin lokasi (untuk lokasi yang dipersyaratkan): fotokopi izin mendirikan bangunan imb): fotokopi surat izin tempat usaha situ),: il. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak (dua) lembar: surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl) yang dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas lingkungan hidup, dan surat kuasa asli bermaterai dan dicap perusahaan, dengan lampiran fotokopi identitas penerima kuasa (ika dikatakan)kajian analisa dampak lalulintas dalam bentuk rekomendasi dari dinas perhubungan: fotokopi surat izin prinsip: fotokopi surat izin lokasi (untuk lokasi yang dipersyaratkan): jdih.karimunkab.go.id hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral: fotokopi izin mendirikan bangunan imb): fotokopi surat izin tempat usaha situ): il., pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak (dua) lembar: dan izin lingkungan bagi kegiatan yang wajib analisis dan kajian lingkungan atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl). bagian keempat prosedur penyelenggaraan dan penerbitan utm utm diterbitkan oleh bupati karimun melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. prosedur penerbitan utmteknisdapat berupa penolakan izin atau penerbitan izi paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, dan penerbitan izin dilaksanakan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan format yang telah disediakan keputusan penerbitan utm sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu paling lambat (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. jdih.karimunkab.go.id bagian kelima tim teknis penerbitan utm tim teknis penerbitan utm beranggotakan perwakilan dari opd terkait yang ditetapkan oleh bupati. tim teknis penerbitan utm sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan, danebuah permohonan utmsebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak berlaku apabila toko modern tidak melakukan daftar ulang. bab daftar ulang dan perubahan izin bagian kesatu daftar ulang izin daftar ulang utm sebagaimana dimaksud dalam (l) harus memenuhi persyaratan:katakan bermaterai prosedur permohonan daftar ulang utmteknis penerbitan utm melakukan pengkajian pemeriksaan permohonan daftar ulang: jdih.karimunkab.co.idnerbitan izin sebagai tanda daftar. keputusan atas permohonan daftar ulang utmkepemilikan: dan nama usaha: permohonan perubahan utm sebagaimana dimaksud pada memiliki persyaratan sebagai berikutdata pendukung perubahankatakan bermaterai permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada memiliki prosedurteknis sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi dasar pertimbangan bagi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk melakukan penetapan utm, jdih.karimunkab.cgo.id |
lina bupati karimun provinsi kepulauan riau peraturan bupati karimunndukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen penyelenggara negara dan kerjasama yangjdih.karimunkab.go.id bagian kedua penggunaan bupati, pimpinan opd atau pimpinan instansi berwenang lainnya dapat menggunakan lakon sebagai salah satu syarat bagi penyelenggara negara wajib lakon dalam mengurus kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pensiun, maupun hal hal yang dianggap perlu. unit pengelolaan lakon dapat mengusulkan kepada bupati untuk menunda kenaikan pangkat, mutasi, atau promosi bagi wajib lakon yang belum menyampaikan lakon sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. bab viii unit pengelolaan lakon bupati dapat membentuk unit pengelolaan lakon lingkungan pemerintah daerah. pembentukan unit pengelolaan lakonmemberikan data informasi atau keterangan kepada kpk secara langsung atau melalui unit pengelolaan lakonoleh wajib lakon sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh kpk. jdih.karimunkab.go.id kpk dan unit pengelolaan lakon tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan informasi atas pemberian akses kepada masyarakat. bab ketentuan peralihan bagi penyelenggara negara yang sudah pernah menyampaikan lakon model kpk a atau model kpk b dan tidak diangkat kembali sebagai penyelenggara negara, mengalami pensiun sebagai penyelenggara negara, atau berakhirnya masa jabatan terhitung sejak tanggal januari maka wajib lakon bersangkutan diwajibkan menyampaikan lakon mulai tanggal januari sampai dengan maret dengan posisi harta kekayaan tertanggal desember bagi penyelenggara negara yang terhitung mulai tanggal januari baru pertama kali memangku jabatan diangkat kembali sebagai penyelenggara negara mengalami pensiun sebagai penyelenggara negara berakhirnya masa jabatan, maka penyampaian lakon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab sampai dengan bab peraturan bupati ini. apabila sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini, penyelenggara negara telah diwajibkan menyampaikan lakon sebagaimana dimaksud pada maka tenggang waktu penyampaian lakon bagi wajib lakon bersangkutan terhitung (tiga) bulan sejak tanggal berlakunyajabat wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.acarajdih.karimunkab.go.idinspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten karimun. laporan harta kekayaan penyelenggara negaraerserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan yang disampaikan kepada kpkkarimun. penyelenggara negara adalah pejabat negara lingkungan pemerintah kabupaten karimun baikunit pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah unit yang bertugas mengelola dan mengkoordinir lakon yang disampaikan oleh penyelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten karimujdih.karimunkab.go.id wajib lakon adalah laporanpenyampaian lakon adalah penyampaian laporan harta kekayaan negara, menggunakan e lakon ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaatdaerah. peraturan bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penyampaian lakon daerahiii wajib lakon penyelenggara negara wajib menyampaikan lakon kepada kpk apabila memangku berhenti dari jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara. penyelenggara negara yang wajib menyampaikan lakon sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disebut wajib lakon. wajib lakon sebagaimana dimaksud pada tidak diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi). jabatan wajib lakon daerah sebagai berikut: bupati: wakil bupati: pejabat struktural eselon ii: pejabat struktural eselon iii: pejabat struktural eselon iv: bendahara pengeluaran pengeluaran pembantu bendahara penerimaan penerimaan pembantu: auditor dan staf inspektorat: jdih.karimunkab.go.id bab pendaftaran lakon bagian kesatu penyampaian lakon wajib lakonrtama kali menjabat, pengangkatan kembali, atau berakhirnya masa jabatan pensiun sebagai penyelenggara negara. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud pada dan disebut dengan pelaporan khusus. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud dalam wajib lakon juga diwajibkan menyampaikan lakon secara periodik setiap (satu) tahun sekali dengan posisi harta kekayaan tertanggal desember tahun berkenaan. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam jangka waktu mulai tanggal januari sampai dengan maret tahun berikutnya. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud pada dan disebut dengan pelaporan periodikwebsite atau media penyampaian lain yang ditetapkan oleh kpk. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan bukti pendukungpetunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilihat dan diunduh pada website jdih.karimunkab.go.id penyampaian lakon yang disampaikan kepada kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan dokumen milik negara. wajib lakon yang telah menyampaikan lakon selain yang dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan surat keterangan kepada inspektorat bahwa wajib lakon telah menyampaikan lakon kepada kpk paling lama (tiga) hari setelah tanggal pelaporan dengan formatimaan lakon kpk akan melakukan verifikasi administratif atas lakon yang telah disampaikan oleh wajib lakon.wajib lakonwajib lakon. wajib lakon wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan lakon paling lama (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal wajib lakon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada maka wajib lakon dianggap menyampaikan lakon secara tidak lengkap. dalam hawajib lakon. tanda terima sebagaimana dimaksud pada setelah diterima oleh wajib lakon, wajib disampaikan salinannya kepada inspektorat paling lambat (tiga) hari setelah diterima oleh wajib lakon. jdih.karimunkab.go.id bab pengumuman lakon pengumuman wajib dilaksanakan oleh wajib lakon paling lambat (dua) bulan setelah wajib lakon menyampaikan lakon kepada kpk. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut: media pengumuman kpk pada website atau media lain yang ditetapkan oleh kpk: media pengumuman resmi instansi tempat wajib lakon tersebut bekerja: dan atau surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional. pengumuman yang dilakukan melalui media pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan selama minimal (satu) bullakon sebagaimana dimaksud dalam dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada kpk untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaan. bab pemeriksaan lakon pemeriksaan lakon dilakukan oleh kpk sebelum, selama, dan setelah wajib lakon menjabat. pemeriksaan lakon terhadap wajib lakonwajib lakon atau pensiun sebagai penyelenggara negara. pemeriksaan lakon dilaksanakan atas inisiatif sendiri oleh kpkp:jdih.karimunkab.go.id,wajib lakon yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah wajib lakon menjabat. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengonfirmwajib lakon penyelenggara negara yang bersangkutan:: pembiayaan: perusahaan asuransi: perusahaan efek: perdagangan valas. penyedia barang dan jasa lainnya antara lain: perusahaan properti: pedagang kendaraan bermotor: pedagang permata perhiasan logam mulia: pedagang barang seni barang antik: balai lelang. notaris pejabat pembuat akta tanahjdih.karimunkab.go.idukan dengan berpedoman pada prosedur pemeriksaan lakon yang ditetapkan oleh kpk. dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya,. bab vii sanksi dan penggunaan bagian kesatu sanksi wajib lakon yang tidak menyampaikan atau mengumumkan lakon sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dapat diberidalam berupa hukuman disiplin ringan hingga sedang. hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada diberikan berupa surat peringatan oleh pimpinan opd masing masing sebanyak (tiga) kali dengan masing masing rentang waktu peringatan selama (satu) bulan dengan format surat peringingga penyampaian surat peringatan ketiga, wajib lakon belum juga menyampaikan atau mengumumkan lakon, maka wajib lakon bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun: dan ataujdih.karimunkab.go.id |
peraturan bupati karimun nomor tahun tentang pelaksanaan azam peningkatan iman dan tawa kabupaten karimun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karimun menimbang bahwa untuk mewujudkbahwawa. cc. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang pelaksanaan azam peningkatan iman dan taw.laksanaan azam peningkatankepala daerah kabupaten karimun. azam adalah maksud, tujuan, cita cita. azam kabupaten karimun adalah penggerak pembangunan kabupaten karimun sebagai penunjang visi pemerintah daerah kabupaten karimun yang maju mandiri, berbudaya yang dilandasi iman dan tawa serta misi pemerintah kabupaten karimun yang mengembangkan sektor industri, perdagangan, pariwisata dan sektor pertanian. pembinaan keagamaan adalah usaha yang diarahkan bagi terbentuknya kesatuan langkah yang dinamis sesuai dengan nilai nilai ajaran agamalembaga pendidikan keagamaan adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan dan atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. bantuan dalamkelompok masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untukkelompoklandasan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan azam peningkatan iman dan tawa sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkualitas dalam kehidupan beragama melalui partisipasi pemerintah berupa pemberian hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan. bagian kedua tujuan tujuan peraturan bupati ini adalah: meningkatkan pembinaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan azam peningkatan iman dan tawa yaitu dengan pembinaan bantuan bidang keagamaan, meningkatkan pembangunan daerah dalam pembangunan kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan, meningkatkan kapasitas organisasi sosial kemasyarakatan bidang keagamaan. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pembinaan dan partisipasi pemerintah terhadap peningkatan iman dan tawa melalui pemberian hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan. bab iii pembinaan azam peningkatan iman dan tawa dalam penyelenggaraan azam peningkatan iman dan tawa, pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dalam bentuk bantuan pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan kepada anggota kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. pemberian bantuanpembinaan azam iman dan tawa dalam bentuk bantuan pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. bantuan sosial dalam bentuk bantuan pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada lembaga non pemerintahan dibidang pendidikan keagamaan. bab hibah bagi pembinaan bidang keagamaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan azam iman dan tawa dapat memberikan bantuan hibah bidang keagamaan dan pendidikanpembinaan azam iman dan tawabidang keagamabidangdapat bersifat terus menerus atau setiap tahun anggaran, maupun bersifat tentatif, dan memenuhi persyaratan penerima hibah bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan. daftar penerima hibah yang bersifat terus menerus atau setiap tahun anggaran dan akan ditetapkan dengan keputusan bupati. hibah bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hurufrimun. hibah bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidik:rimun. cc. memiliki sekretariat tetap. bab bantuan sosial bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan bantuan sosial bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikbantuan sosial bagiagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan dalam apbd dan diberikan secara selektif, baik yang bersifat terus menerus setiap tahun maupun bersifat tentatif serta memiliki kejelasan kemampuan keuangan daerah. daftar penerima bantuan sosial yang bersifat terus menerus atau setiap tahun anggaran akan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pembinaan pemerintah melakukan pembinaan secara rutin dan berkala pada setiap kelompok masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan azam peningkatan iman dan tawa. pembinaan dimaksud dalam berupa pembinaan secara langsung maupun pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi dan bentuk pembinaan lainnyattd. h.emas provinsi kepulauan riau peraturan bupati karimun nomor tahun tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negarapelaksanaan penataan kelembagaan kepegawaian dan penatalaksanaanstandar kompetensi jabatan pada setiap jabatan pada organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten karimun, bahwa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara dalam melaksanakan kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan, perlu disusun dalam peraturan bupatdih.karimuimuorganisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten karimunsn. jdih.karimunkab.go.id standar kompetensi jabatan asn yang telah disusun oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala opd. standar kompetensi jabatan asn sebagaimana dimaksud dalam meliputi: identitas jabatan: kompetensi jabatan:::: jenis pelatihan: ukuran kinerja jabatan: dan pengalaman kerja. standar kompetensi jabatan: dan cc. standar kompetensi jabatan fungsional. standar kompetensi jabatan asn sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada: kamus kompetensi teknis: kamus kompetensi manajerial:jdih.karimunkab.go.idkepala daerah atau kepala opd sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannyamanajerisosial kulturoleh kepala daerah atau kepala opd. penyusunan standar kompetensi jabatanbupati untuk ditetapkan sebagai standar kompetensi jabatan asn pemerintah kabupaten karimunabupatenjabatan asn yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan. jdih.karimunkab.go.id hasil penyusunan standar kompetensi jabatan asn oleh instansi pengguna sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan. standar kompetensi jabatanpemerintah kabupaten karimun. bupati menetapkan standar kompetensi jabatan asn lingkungan pemerintah kabupaten berdasarkan usul dari opd. penetapan standar kompetensi jabatan asn sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pembahasan dengan melibatkan unsur: opd yang membidangi urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, dan para pakar atau asosiasi profesi terkait. standar kompetensi jabatan asn yang telah ditetapkan oleh bupati atau kepala opd sebagaimana dimaksud dalam diberikan kode jabatanjabatan asn yang ditetapkan oleh bupati dan telah memiliki kode jabatan sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk tingkat kabupaten. standar kompetensi jabatan: pengadaan aparatur sipil negara: pengembangan karier aparatur sipil negara: pengembangan kompetensi aparatur sipil negara: penempatan aparatur sipil negara, promosi dan atau mutasi aparatur sipil negara:jdih.karimunkab.go.id pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, setiap opd yang telah memiliki standar kompetensi jabatan asn tetap dapat mempergunakannya sampai ditetapkannya standar kompetensi jabatan asn kabupaten dan melakukan penyesuaipena diundangkan tanjung balai karimun pada tanggal april sekretariss0) bupati banyuwangi propinsi jawa timur salinan peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang pengembangan kawasan geopark bupati banyuwangi menimbang bahwa, bahwa kawasan geopark memi: bahwabanyuwangi tentang pengembangan kawasan geopark daerah kabupaten banyuwangn tutul panthera pardus melas): rusa cereus timorensis russia), ajang con alpinus), kucing hutan prionailurus bengalensis): merak hijau pado muticus), dan elang gunung nisaetus alboniger). keragaman sebagaimana dimaksud pada dan dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata, edukasimanfaatan keragaman budaya perlindungan keragaman budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda, yang dalam pengembangannya kemudian diistilahkan dengan situs budaya atau culture site. situs budaya sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: situs kaitan, petilasan rawa bayu, situs umpak sanga, desa adat using kemaren, situs kendenglembu, situs macan putih, situs selogiri, situs sembulungan, situs neolitik enero lor, situs pulosari, situs seneposari, il. situs seneposepi, gumuk payung, tari gandrung, tari selang, danger, mohon lontar, dan tumpeng sewu. keragaman budaya sebagaimana dimaksud pada dapat sebagai atraksi wisata dan edukasi yang dapat dinikmati oleh wisatawan kecuali yang disakralkan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan oleh masyarakat setempat. bab kelembagaan dalam rangka pengembangan kawasan geopark yang berada wilayah kabupaten banyuwangi, pemerintah kabupaten membentuk tim pengelola geopark yang ditetapkan dengan keputusan bupati banyuwangi. bab xii pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kolaborasi dalam rangka pengembangan kawasan geopark kabupaten banyuwangi. pembinaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan geologi, keragaman dan budaya sebagaimana dimaksud pada dilakukanmbinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyebarluasan informasi tentang geopark kepada masyarakat, pelatihan sumber daya manusia tentang geopark kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya tentang geopark, monitoring dan evaluasi. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan bersama samangawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi: kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat, dan profesionalisme aparatur pelaksana. bab xiii monitoring dan evaluasi bupati menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan geopark. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati bab xiv pembiayaan pembiayaan kegiatan pengembangan kawasan geopark bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahtaman bumi geopark),mbangan kawasan geopark pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten banyuwangi bupati adalah bupati banyuwangi dinas adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten banyuwangi. geopark adalah sebuah wilayah geografis serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat lokal, meliputi kawasan geosite, visite, dan culturesite americas adalah berbagai fasilitas luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas penunjang wisatawan selama berwisata suatu destinasia, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasan geopark: lingkungan geologi adalah ruang dibagian atas bumi (litosfer), mencakup proses serta sumber daya geologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia. keragaman adalah keanekaragaman antara maadalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (intangible) maupun tidak berwujud (intangible). keragaman geologikekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan kawasan geopark dengan mempertahankan fungsi konservasi, edukasi dan pembangunan yang berkelanjutan tujuan dari peraturan bupati ini adalah: mengembangkan pelaksanaan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan geopark, mengembangkan peran, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan geopark, melestarikan sumber daya geologi, biologi, dan budaya, dan mencegah dan mengantisipasi bencana alam serta penyediaan sumber daya air bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: perencanaan, tanggung jawab dan wewenang, kolaborasi, perlindungan dan pemanfaatan lingkungan geologi, perlindungan dan pemanfaatan keragaman hi, perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, dan bab perencanaan pemerintah daerah kabupaten menyusun rencana induk pengembangan kawasan geopark untuk jangka waktu (lima) tahun. rencana induk pengembangan kawasan geopark sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identifikasi batas atau melintasi kawasan: penetapan tema, cc. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan americas: inventarisasi status lahan: identifikasi para pemangku kepentingan, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, kelembagaan meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan, sistem pendanaan, dan laporan secara berkala. penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit: kesesuaian tata ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, analisis keterkaitan sumber daya, dan analisis aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat lokal. rencana induk sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau dan dievaluasi setiap tahun. rencana induk pengembangan kawasan geopark disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten banyuwangi, rencana induk pengembangan kawasan geopark menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan geopark sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah. dalam penyusunan rencana induk pengembangan kawasan geopark sebagaimana dimaksud pada badan perencanaan pembangunan daerah dapat bekerja sama dengan tim geopark banyuwangi, melibatkan satuan kerja perangkat daerah dan instansi yang membidangi. bab tanggung jawab dan wewenang bupati memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemanfaatan geopark banyuwangi yang terdiri atasrta pengembangan geopark banyuwangi. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam bupati memiliki wewenang meliputi: menyusun kriteria dan panduan pedoman penetapan wilayah pemanfaatan dan konservasi geopark banyuwangi berdasarkan rencana tata ruang wilayah banyuwangi, melakukan survey, menginventarisasi, mitigasi dan penetapan kawasan geopark banyuwangi, merencanakan, menata, mengelola, membina dan mengembangkan unsur geopark banyuwangi, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pengelolaan geopark banyuwangi, dan mengembangkan unsur geopark sebagai penunjang daya tarik wisata dengan membentuk tim pengelola geopark banyuwangi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab kolaborasi pemerintah kabupaten mengembangkan kolaborasi dengan para pelaku kebijakan dalam pengembangan kawasan geopark. pelaku kebijakan sebagaimana dimaksud pada adalah: pemerintah pusat: dan pemerintah provinsi. dalam melakukan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada dan dapat melibatkan: akademisi, stakeholder, cc. masyarakat, dan media pelibatan akademisi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam bentuk penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat pelibatan stakeholder sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam bentuk: pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan kawasan geopark, pemberian bantuan melalui tanggung jawab social perusahaan kemitraan dan bina lingkungan, cc.pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam bentuk: dukungan pelaksanaan kawasan geopark, pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan, cc. pemeliharaan kelestarian kawasan geopark, dan peningkatan kesadaran lingkungan kawasan geopark. pelibatan media sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam bentukpelaksanaan kolaborasi pengembangan kawasan geopark dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, materi kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat kegiatan kegiatan pengembangan kawasan geopark yang akan dikolaborasikan, dukungan hak dan kewajiban masing masing pihak, jangka waktu kolaborasi, dan pengaturan sarana dan prasarana yang timbul setelah jangka waktu kolaborasi berakhir kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pembentukan tim dalam rangka pengembangan kawasan geopark, dapat dibentuk tim yang terdiri atas: perangkat daerah terkait, unsur pemerintahan daerah kabupaten, dan pihak lain sesuai kebutuhan tim sebagaimana dimaksud pada bertugas mempersiapkan pelaksanaan kolaborasi. tim sebagaimana dimaksud pada dan mempunyai fungsi: inventarisasi dan identifikasi terkait pengembangan kawasan geopark berdasarkan rencana induk pengembangan kawasan geopark koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan kawasan geopark, dan penyusunan rencana pelaksanaan kolaborasi. tim sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii perlindungan dan pemanfaatan lingkungan geologi perlindungan geologi geopark banyuwangi yang terdiri atas: keunikan batuan: dan keunikan proses geologi. keunikan batuan dan proses geologi geopark banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam berupa bentang alam dan keragaman geologi yang bersifat langka, mempunyai nilai ilmu pengetahuan, mempunyai nilai budaya, dan mempunyai nilai pariwisata. keragaman geologi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: teluk hijau, pulau merah, pantai gajahan, pantai pancur, pantai parangireng, pantai lengkung land), semenanjung sembulungan, pantai watudodol, kendeng lembu, air terjun lider, kawah jen, api biru blue fire) jen, air terjun jair, air terjun coklat, oo. air terjun pertemuan, air terjun telunjuk raung, teluk biru, pantai pepat:, goa istana: goa padepokan, goa basri, air terjun kedung angin, air terjun selendang arum, air terjun tirto kemantren, wedi ireng, dan parang kursi. keragaman geologi sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata dan edukasi dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi. bab perlindungan dan pemanfaatan keragaman keragaman yang terdapat geopark banyuwangi dikategorikan berdasarkan lokasi penyebaran yang kemudian disebut dengan situs biologi atau biological site (visite) situs biologi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: savana dengan, teluk panggang, efek efek jungle park, dan sukamara. jenis keragaman yang terdapat savana dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: banteng boss javanicus), kijang muticus muntjak), ajang con alpinus), lutung trachypithecus auratus), merak hijau pado muticus), elang jawa nisaetus bartelsi): elang ular bido spilornis chelsea): cekakak jawa falcon cyanoventris), cekakak sungai todiramphus chloris), cagak merah area purpurea), bangau sandang lawe ciconia episcopus): il. burung gagak hitam corpus enc), sawo kecik manilkara kaki), gebang crypta sp.): dan oo. gondang focus variegata). jenis keragaman yang terdapat teluk panggang sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagian besar merupakan spesies bakau, antara lain: bakau kacang rhizopora mucronata): bakau hitam rhizopora apiculata), panjang merah bruguiera gymnorhyza), api api putih avicenniae marina), api api avicenniae lanata), kendal corona panamensis): bido bido, tinggi serious candra), nyaris, apel laut xylocarpus granat), dungan, mengulang ceritera littoralis), rapat, pidada putih sonneratia alba), dan rapat, pidada merah sonneratia ceseolaris). jenis keragaman yang terdapat efek efek jungle park sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: burung puyuh gonggong white face partridge arborophilia orientalis): paruh kodok podargidae), paok pancawarna pitt suasana), sikatan bodoh ficedula hyperythra), chung batu jawa myophonus glaucus), ayam hutan merah gallus gallus): kiasan bukit rhidipura eurymera), cucak gunung pycnonotus bimaculatus): kacamata gunung zosterops montanus): opor jawa lophozosterops javanicus), luntur harimau harpactes oreskios), il. julang emas rhyticeros undulatus), takut tortor megalaima axillaris): untuk loreng sita azurea): deret gunung honoris vulcanicus), biji gunung pole virescens), cinerea jawa orthotomus sepium): pelatuk kumis kelabu picks mentalist): alami tiktok jawa pamiricus sp.): dan ayam hutan hijau gallus varius). jenis keragaman yang terdapat sukamara sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: bunga padmosari rafflesia zollingeriana), penyu hijau colonia mydas linn), penyu sisik eretmochelys imbricata), penyu belimbing demochelys coriacea), penyu lekang lepidochelys olivacea), banteng bos javanicus), harimau jawa panthera tigris sondaica), |
sen men iran bupati purbalingga provinsi jawa tengahwilayah kecamatan se kabupaten purbalingga. perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten purbalinggmaksud dan tujuan maksud dari peraturan bupati ini adalah sebagai pengaturan tentang dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan kabupaten purbalingga. tujuan dari peraturan bupati ini adalah agar pengalokasian dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan kabupaten purbalingga: mekanisme pengalokasian dan penganggaran dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan, dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dau tambahan bantuan pendana kelurahan. babpurbalingga sebesar rp5. (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). jumlah dau tambahan masing masing kelurahan dalam apbd kabupaten purbalingga tahun anggaran sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh juta rupiah). rincian dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahanpurbalinggadalam peraturan perundang undangan. bab pelaksan, laporan sebagaimana dimaksud disampaikan selambat lambatnya:,more bupati purbalingga, (dirincian besaran dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan kabupaten purbalingga tahun anggaran kode alokasi bojong |a0100. (purbalingga |kandanggampang bupati purbalingga, hayuning pratiwi diundangkan purbalingga pada tanggal jamursebagaimana telah diubah tigua kali terakhir dengan peraturan bupati banyuwangi nomorapabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dari hasil kajian bpd dan sub panitia kecamatan bersifat pelanggaran pidana, maka putuskan oleh bpd dan sub panitia kecamatanbpd dan sub panitia kecamatan. ketentuan ditambah (satu) huruf baru yakni huruf dan pada(lhakeamanan: pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara, cc. pengadaan peralatan lainnya, biaya pelaksanaan tahapan pilkades, honorarium panitia pemilihan, honorarium kpps, dan biaya pelantikan, biaya penyelesaian sengketa pilkades. dana bantuan yang dibebankan pada apb desa sebagaimana dimaksud padmeliputi: biaya sosialisasi, honorarium pengawas bpd, honorarium lintas desa, biaya sekretariatdilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desatambah (limasg.(l)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh bpd, sub panitia kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten. dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan yang bukan dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desakepada bpd. laporan sebagaimana dimaksud pada, uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.dari hasil kajian panitia pemilihan kepala desa yang bersifat pelanggaran pidana, maka putuskan oleh panitia pemilihan kepala desakepala desa dengan berkoordinasi kepada bpd dan sub panitia kecamatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, masyarakat calon kepala desa dapat melaporkan hal tersebut kepada bpd dan sub panitia kecamatan. namun, apabila bpd dan sub panitia kecamatan tidak bisa menyelesaikan maka bpd dan sub panitia kecamatan melaporkan secara tertulis kepadabpd dan sub panitia kecamatan selambat lambatnya (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada bpd dan sub panitia kecamatan mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa. bpd dan sub panitia kecamatan setelah mengkaji, menelaah, dan memverifikasi,bpd dan sub panitia kecamatan memerlukan keterangan tambahan, pelapor sebagai pihak yang berkehendak melengkapi laporannya paling lambat (empat belas) hari setelah laporan diterima. |
pp) salinan jdih.batubarakab.go.idjdih.batubarakab.go.idketetapan minimal adalah ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan minimal jdih.batubarakab.go.id wajib dibayar oleh wajib pajak atas objek pbb yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkantimulus adalah pengurangan terhadap besarnya kenaikan pajak berhutangbatu baradan nop bangun15. (lima belas ribu rupiah) maka nilai jdih.batubarakab.go.id pajak terutang ditetapkan sebesar rp15. (lima belasi pengecualian dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan pbb p2 yang terutang dari tahun sebelumnya setelah diberikan stimulus lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar tahun berjalan. pengenaan pbb p untuk objek pajak yang dikuasai oleh badan hukum, baik dimiliki oleh bumn, bumi, swasta, yayasan dan lain lain yang sifatnya untuk mengambil keuntungan, kenaikan sesuai dengan yang seharusnya. ketetapan pbb p2 yang baru terbit tahun akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagai objek pajakdan nop bangunan setelah dikalikan dengan prosentase stimulus. besaran stimulus sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada wajib pajak pbb p2 dengan besaran pajak terutang rp. (kurang dari atau sama dengan dua juta rupiah) sebesar dari pajak terutang pada tahun jdih.batubarakab.go.id bab ketentuan penutup pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam berlakumandat kepada pejabat pemerintahan yang ditunjuk bahwaplkeputusan bupati kudus nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tata kerja sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan lembaran daerah kabupaten kudus tahun nomorsetara dengan eselon idengan eselon iv. jabatan pelaksana adalah adalah jabatan administrasi setara dengan eselon dan staf. pejabat fungsional adalah dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat pltsementarakeputusan atau naskah dinas yang bersifat internal adalah keputusan atau naskah dinas yang dikeluarkan dalam lingkup pemerintah kabupaten kudus. keputusan atau naskah dinas yang bersifat eksternal adalah keputusan atau naskah dinas yang dikeluarkan diluar lingkup pemerintah kabupaten kudus. bab ruang lingkup dan tata cararuang lingkup peraturan bupati ini meliputi delegasi wewenang penandatanganan keputusan dalam bidang kepegawaian, delegasi wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian,dan pemberian mandat plt. atau plh.: delegasi dan tata cara penandatanganan keputusan dan naskah dinas dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran peraturan bupati ini. dalam hal terjadi kekosongan jabatan, pejabat pemberi mandat menunjuk plt. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan tetap,atau plh. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan sementara. penunjukan plt. atau plh. sebagaimana dimaksud pada menggunakan naskah dinas dalam bentuk surat perintah. dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada lingkup satuan kerja perangkat daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah melaporkan kepada bupati tentang rencana penunjukan plt. atau plh. plt. atau plh. kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala bagian lingkungan sekretariat daerah, kepala unit pelaksana teknis, kepala sekolah ditunjuk oleh bupati. penunjukan plt. atau plh. yang berstatus sebagai pejabat administrator didelegasikan kepada sekretaris daerah. penunjukan plt. atau plh. jabatan pengawas atau pelaksana didelegasikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah. aparatur sipil negara atau pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas, hanya dapat ditugaskan sebagai plt. atau plh., dalamtinggi lingkungan pemerintah kabupaten. dalam hal pejabat pemberi mandat tidak menunjuk plt. atau plh. sebagaimana dimaksud dalam maka tugas dan wewenang jabatan pimpinan tinggi pratama menjadi tanggungjawab bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, jabatan administrator yang berstatus sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah menjadi tanggungjawab bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, jabatan administrator selain sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggungjawab kepala satuan kerja perangkat daerah,dan jabatan pengawas menjadi tanggungjawab kepala satuan kerja perangkat daerah. penerima mandat plt. atau plh. menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat internal, tidak atas nama pemberi mandat. penerima mandat plt. atau plh. kepala satuan kerja perangkat daerah, dapat menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat eksternal, atas nama pemberi mandat. penerima mandat plt. atau plh. jabatan administrator dan jabatan pengawas, tidak dapat menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat eksternal. pejabat plt. atau pejabatalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi atau mandatmandat dapat menarik kembali wewenang atau mandat yang telah diberikan pada penerima delegasi atau penerima mandat. pejabat penerima delegasi wewenang dan atau penerima mandat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemberi delegasi wewenang dan atau pemberi mandat. penerima delegasi wewenang dan atau mandat tidak dapat mendelegasikan wewenang dan mandat kepada pihak lain. pada saat peraturan bupati ini mulai berlakuisgsuai depe aslinya lapang ikut, (& denga tas juta,sh tk. kpt lab selir deg aslinya panen kum, seri ngg taat sem tk. spt mama |
bupati bengkulu utara provinsi bengkulu peraturan bupati bengkulu utara nomor tahun tentang implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada sekolsebagaimana dimaksud pada huruf diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dan non formal, bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dan non formal dilakukan melalui insersi pendidikan antikorupsiimplementasi insersi pendidikan antikorupsi pada sekolimplementasi insersi pendidikan antikorupsi pada sekolah kabupaten bengkultaman kanak kanak yang selanjutnya disebut adalah yang ada kabupaten bengkulu utara. raudhatul athfal yang selanjutnya disebut adalah yang ada kabupaten bengkulu utara. sekolah dasar yang selanjutnya disebut adalah yang ada kabupaten bengkulu utara. madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disebut adalah yang ada kabupaten bengkulu utara. sekolah menengah pertama selanjutnya disebut smp adalah smp yang ada kabupaten bengkulu utara. madrasah tsanawiyah selanjutnya disebut mts adalah mts yang ada kabupaten bengkulu utara. pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas tk ra, sd mi dan smp mts kabupaten bengkulu utara. pendidikan non formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas paud, paket paket dan paket kabupaten bengkulu utara. pendidik atau sebutan lainnyapendidikan formal dan non formal kabupaten bengkulu utara. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu maksud peraturan bupatipendidikan formal dan non formal daerah. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupatisama,paragraf umum implementasi insersi pendidikan antikorupsi dilaksanakan kepada peserta didik pada pendidikan formal dan non formal kabupaten bengkulu utara. paragraf peserta didik implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal dan non formal kabupaten bengkulu utara dilaksanakan melalui sistem pembelajaran ektrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler kepada peserta didik. ektrakurikuler sebagaimana dimaksud pada hurufmateri pendidikan antikorupsi disampaikan pada pendidikan formal dan non formal kabupaten bengkulu utara, melakukan insersi dan atau integrasi materi pendidikan antikorupsi pada kompetensi dasar yang relevan, cc. pendidik pada pendidikan formal dan non formal kabupaten bengkulu utarapengetahuan, ketrampilan dan sikap yang akan disej: membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi tingkat sekolah antar guru satuan pendidikan, membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan: dan membangun sinergi antara gurutenaga pendidik pada pendidikan formal dan non formal. tenaga pendidik pada pendidikan formal dan non formal bertugas: dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak. gunapada pendidikan formal dan non formal. bab kerja sama gunabupati. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bupati menugaskan kepala dinas. kepala dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi kepada bupati. pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkulu utara: sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. bab viii ketentuan lain lain hal hal yang belum cukup diatur dan belum diatur dalam peraturan bupati ini, akan diatur lebih lanjutperlu menetapkan peraturan bupatidinas menerbitkan tanda daftar usaha pariwisatabab pembekuan sementara dan pembatalan bagian kesatu pembekuan sementardinasbanyuwangi. bab vperubahan jumlah kantor, lokasi usaha, lokasi usaha2012daftaran usahakebudayaan dan pariwisata kabupaten banyuwangipijat refleksibidangdan obyek pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada bupati banyuwangi melalui dinasuntuk menerbitkan tandajasa informasi pariwisata, ff. usahawisata tirta: gg. wisata bahari, hh. wisata sungai, dan ii. usaha spa. pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata, kawasan wisata dan hotelrmohonan pendaftaran usaha pariwisata paling sedikit dihampiri: dokumen ijin usaha pariwisata, bagi usaha yang harumkan memiliki ijin usaha pariwisata, fotokopi akta pendirian badanteknis, dokumen lingkungan hidup bagi usaha yang memerlukan analisis dampak lingkungan hidupguna menjamin kebenaran dokumen pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan bupatilembagasepuluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran(i). bagian kelima penerbitan tanda daftar usaha pariwisata dinasalamat pengusahap.m hk. mpeg tentang organisasi dan tata kerja kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif;budayaan, pemuda dan olahraga kabupaten kerinci.antu kanariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga kabupaten kerinci. dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga adalah dinas pariwisata kebudayaan pemuda clan olahraga kabupaten kerinci. unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat utd adalah utd pengelolaan objek wisata pada dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahragobjek wisata adalah semua tempatnk dan diusahakan sebagai tempat yang kunjungi wisatawan, yang meliputi wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut atau berupa objek wisata seperti museum, benteng, situs dan peninggalan sejarah. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk utdngelolaan objek wisata merupakariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga kabupaten kerinci. bagian kedua tugas dan fungsi utd pengelolaan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: melaksanakan sebahagian tugas teknis tertentu yang diberikan kepala dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga dalam bidang pelayan.an, pemanfaatan, pemeliharaan sarana prasarana objek wilayah objek wisata yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd pengelolaan objek wisata mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja, tata kerja, prosedur kerja utd pengelolaan objek wisata; penyelenggaraobjek wisata; mendistribusikan tugas, memberikan bimbingan dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas kepada staf; pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada utd pengelolaan objek wisata; pengelolaan secara teknis objek wisata dengan wilayah kerja pada kecamatan; pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam objek wisata atau tempat khusus yang ditunjuk oleh dinas; pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban pada seluruh kawasan objek wisata; pemberian informasi pariwisata kepada masyarakat pada masing masing wilayah kerja; pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan kinerja staf utd objek wisata; dan penilaian prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir. bab susunan organisasi bagian kesatu umum jabatan utd pengelolaan objek wisata, terdiri dan: kepala utd pengelolaan objek wisata; kepala sub bagian tata usaha; kelompok jabatan fungsional. bagian kedua kepala utd pengelolaan objek wisata kepala utd pengelolaan objek wisatngelolaan objek wisatpengelolaan objek wisatngelolaan objek wisatangelolaan objek wisatngelolaan objek wisata; mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja utd pengelolaan objek wisatngelolaan objek wisata; pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian utd pengelolaan objek wisatangelolaan objek wisatpengelolaan objek wisatakecamatan apabila jangkauan pelayanan utd dinilai cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas utd, bupati atas usulan kepala dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, dapat menetapkan koordinator wilayah kecamatan non struktural yang bertugas melakukan koordinasi pada beberapa atau setiap objek wisata. dalam melaksanakan tugas, koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada kepala utd pengelolaan objek wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerahpemuda dan olahragai: mari diundangkan sungai penuh pada tanggalbagan struktur organisasikepala utd pengelolaan objek wisata kelompok jabatan kasubbag tata fungsional usahaelayanan publik, serta untuk kolusi dan nepotisme, perlubagian humas dan protokol adalah bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten banyuwangi. bagian organisasi adalah bagian organisasi sekretariatbanyuwangskpd:: dan pembangunan, permasalahan pelayanan publik lainnya yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelayanan penanganan pengaduan setiap skpdskpd wajib:: menyediakan sarana dan prasarana pengaduan pelayanan publik, cc.mempublikasikan sarana pengaduan pelayanan publik.pb): https: sms center: website http: pengaduan.banyuwangikab.go.id, instagram banyuwangi kab, twitter @banyuwangi kab, facebook kabupaten banyuwangi, sarana pengaduan yang disediakan oleh setiap skpd. sarana pengaduan yang disediakan oleh setiap skpd sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya meliputi: kotak loket pengaduan, ruang penanganan pengaduan pelayanan publik,(l) setiap kepala skpd unit pelayanan publik menetapkan petugas. pr):il apabila dibutuhkan. bab vkabupaten. sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik kabupaten untuk sms center dan website berkedudukan bagian organisasi. sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik kabupaten untuk lapor sp4n berkedudukan dinas komunikasi, informatika dan persandian. sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik kabupaten untuk media sosial (instagram, twitter dan facebook) berkedudukan bagian humas dan protokolkabupatenkabupaten, masyarakat dapat melaporkan langsung permasalahan pelayanan publik yang diterimanya skpdkabupaten. sekretariat pengaduan pelayanan publik kabupaten mendistribusikan pengaduan kepada skpd sesuai dengan permasalahan yang diadukan. skpdskpd disampaikan kembali kepada sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik kabupatenskpd kepada sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik kabupatenskpd. bab laporan setiap skpdkabupaten selambat lambatnya pada tanggalbanyuwangi, menimbang bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, perlu mengubah peraturan bupati banyuwangi nomor tahun 2016agihan pajak dengan penagihketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal keadaan benda tidak dapat melaksanakan system bpt online, maka proses verifikasi bpt dilaksanakan secara manual dengan ketentuan sebagai berikut: wajib pajak melakukan pengambilan formulir ssd bpt disediakan kantor pejabat pembuat akta tanah notaris, kantor lelang, kantor pertanahan, badan, utd pelayanan pajak daerah, bank yang ditunjuk dan tempat lain yang ditunjuk oleh bupati. wajib pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh ssd bpt lembar ke lembar ke dan lembar ke ssd bpt lembar ke sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk wajib pajak. ssd bpt lembar ke sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh wajib pajak kepada pejabat pembuat akta tanah notaris kepala kantor lelang pejabat lelang. ssd bpt lembar ke sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh wajib pajak kepada pejabat pada kantor pertanahan. ssd bpt lembar ke disimpan oleh bendahara penerima bank tempat yang ditunjuk sebagai arsip. ssd bpt lembar ke dan lembar ke disimpan oleh badan dan utd pelayanan pajak daerah sebagai arsip. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: badan pendapatan daerah banyuwangi melakukan penelitian verifikasi ssd bpt yang sudah diingatkan. penelitian verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah plat plats telah melakukan proses input data wajib pajak dan harga transaksi melalui elektronik (system online). penelitian verifikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dari badan pendapatan daerah kabupaten banyuwangipenelitian verifikasi dapat dilakukan setelah wajib pajak membayar std bpt. dalam hal penelitian verifikasi dimulai dari mencocokkan nop dan tahun yang tercantum pada input plat plats. mencocokkan lampiran yang telah diingatkan dengan cellist yang tersedia. mencocokkan data pemberi hak dan penerima hak yang diingatkan plat plats dengan lampiran yang tersedia. meneliti jenis transaksi yang dipilih pihak plat plats. meneliti kebenaran penghitungan bpt yang diingatkan oleh plat plats berdasarkan data bukti transaksi yang ingatkan. jika hasil input dari plat plats sudah dinyatakan benar maka diterbitkan ssd bpt. jika ditemukan ketidak colokjika setelah verifikasi secara online dan lapangan terdapat selisih perhitungan maka terbitkan skpd. skpd harus dibayarkan oleh wajib pajak. setelah melakukan proses pembayaran pelunasan skpd maka akan diterbitkan ssd bpt. plat plats membawa ssd bpt untuk ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala badan pendapatan daerah banyuwangi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: instansi terkait dapat memproses peralihan hak bila std bpt telah verifikasi oleh benda dan menghasilkan ssd bpt yang ditanda tangani pejabat yang ditunjuk oleh kepala benda banyuwangi. instansi terkait yang dimaksud pada adalah badan pertanahan.enda. pejabat pembuat akta tanahjatan tanah dan atau bangunan kepada bupati paling lambat pada tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. untuk pelaporan yang dikirim secara langsung dan atau elektronik diterima paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya berdasarkan tanggal diterima oleh benda kab. banyuwangi, untuk pelaporan yang dikirim melalui pos jasa pengiriman lainnya diterima paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya berdasarkan tanggal cap pos. kewenangan untuk menerima pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala badan pendapatan daerah banyuwangi. ketentuan diantara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab baru yakni bab dan diantara dan disisipkan (satu) baru yakni 37a, sehingga bab 37a berbunyi sebagai berikut: bab tata cara pengajuan keberatan bpt 37a pengajuan keberatan penetapan ssd bpt dapat diajukan oleh wajib pajak kepada benda dan bagi wajib pajak diberi tanda terima. keberatan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan bukti transaksi sebagai dasar pengajuan keberatan dan nomor kontak yang dapat dihubungi. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal ssd bpt diverifikas(lima), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepala benda harus segera menerbitkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang bersangkutproses penyelesaian keberatan diselesaikan dalam waktutambaha)perubahan atas peraturan bupati banyuwanginomor tahun tentang pedoman. beberapa ketentuandalam peraturan bupati banyuwangi nomor05 tahun diubah sebagai berikut: ketentuan angka ,angka s,angka ,angka ,angka dan angka 3diubah dan diantara angka 29dan angka disisipkan (tujuh) angka baru yakni angka 29a, angka 29b, angka 29c, angka 29d, angka 29e, angka 29f dan angka 29g serta setelah angka ditambah (satu) angka baru yakni angka sehingga berbunyi sebagai berikutkepala badan pendapatan adalah kepala badan pendapatan daerah kabupaten banyuwangi. wajib pajak yang selanjutnya disingkat adalahadalah badan hukum yang berhak memperolehkelurahan yang berlaku secara nasional. nomor transaksi penerimaan daerah, yang selanjutnya disingkat ntp adalah nomor tanda sebagai bukti yang sah yang tertera pada ssd bpt diberikan oleh bendahara penerima bank tempat pembayaran yang ditunjuk oletang pajak adalah utangerat sejenisnya. bea perolehan hajatan tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat bpt adalah pajak atas perolehan hajatantempat pembayaran adalah bendahara penerima bank umum tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk menerima pembayaran bpt dan memindahbukukan kas umumbea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat skpd bptbea perolehan hajatan tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat skpd bptrian imbalan bunga pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat sipil bphtbh adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberianimbalan bunga pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat pmid bpt adalah surat perintah yang diterbitkan oleh benda untuk membayarkelebihan pembayaran pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat spp bpt adalah surat perintah yang diterbitkan oleh benda untuk membayar kelebihan pembayaran pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. surat ketetapan pajak daerah nihil bea perolehan hak atas tanah dan bangunanbea perolehan hak atas tanah dan bangunanveh pihak ketiga yang diajukanendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar. 29a. self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak wp). 29byuwangi. 29c. kantor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten banyuwangi. 29d29erepublik indonesia nomor tahun tentang jabatan notaris sebagaimana telah ubah dengan tahun tentang jabatan notaris. 29fan untuk mencari akta mengumpulkan bukti yangempat pembayaran bpt adalah kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati untuk menerima pembayaran atau penyetoran bpt wajib pajak dan memindahbukukan saldo penerimaan bpt rekeningbea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut dengan pemeriksaan adalah pegawai negeri sipil dilingkungan badan pendapatan daerah kabupaten banyuwangi yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan bea perolehan hajatan tanah dan bangunan. likuidasi adalah pembubaran perusahseluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengelua. pejabat pembuat akta tanah sementara yang selanjutnya disebutketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup pelaksanaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten banyuwangi sebagai berikut: tata cara penerapan nilai pokok objek pajak tidak kena pajak npoptkp): tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tata cara penelitian surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tata cara pelaporan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tata cara pemeriksaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tata cara pengajuan keberatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tata cara penghapusan piutang pajak bea perolehan hajatan tanah dan bangunan yang sudah kadaluwarsa, h.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. ketentuan diantara bab dan bab iii disisipi (satu) bab baru yakni bab dan diantara dan disisipkan (satu) baru yakni 2a, sehingga bab berbunyi sebagai berikut: bab iia tata cara penerapan nilai pokok objek pajak tidak kena pajak besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkpketentuan diantara dan disisipkan (dua) baru yakni (la) dan (lb), sehingga berbunyi sebagai berikut: bptyang ditunjuk oleh bupati yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. (la) pembayaran pajak dilakukan bank yang bermitra dengan pemerintah daerah bank persepsi). (1b) wajib pajak yang telah membayar lunas ssd akan mendapatkan bukti pembayaran pajak dari bank. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada saat: dan hadiah,pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ketentuan diubah dan setelah ditambahkan (sepuluh) baru, yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: ssd bpt sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran bpt yang terutang sebagai perolehan hak atas tanah dan bangunan. ssd bpt selain berfungsi sebagai alat pembayaran atau penyetoran bpt dan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan juga berfungsi sebagai speed dan pop pbb. dalam hal bpt dilakukan secara online (e bpt), maka ssd bpt didapat melalui pihak plat plats. plat platsenda melalui bpt. penginputan dimaksud pada adalah memasukkan data wajib pajak dan dihampiri dengan ktp surat keterangan kematian pemberi hak, ktp penerima hak, spot pbb p2 nop tahun terjadinya transaksi, bukti kepemilikan yang menerangkan luas tanah dan posisi objek yang dimohonkan, bukti transaksi, foto objek pajak yang diketahui plat plats, peta lokasi objek secara jelas dengan google map). lampiran dimaksud pada poin sampai harus lisan atau difoto terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedinyatakan dapat dilanjutkan proses penginputan apabila dalam nop yang diingatkan sudah tidak ada tunggakan pbb p2. nomor pelayanan bpt muncul setelah plat plat selesai melakukan penginputan data wajib pajak dan harga transaksi. plat plats melakukan pelaporan memasukkan data identitas wajib pajak sesuai dengan ktp kk baik pemberi hak ataupun penerima hak, dan juga harga transaksi yang sesuai dengan bukti. bukti bahwa pelaporan bpt telah input dengan benar oleh notaris, akan diverifikasi dan tetapkan oleh benda sehingga muncul kode bayar. masa kadaluarsa kodebayar pada ssd bpt adalah (tiga puluh) hari. wajib pajak melakukan sendiri pembayaran melalui bank persepsi dengan membawa ssd bpt yang sudah dicetak. |
dadmuda, olah raga dan pariwisata kabupaten purbalinggadalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola dinas dinas pemuda, olah raga dan pariwisatamuda, olah raga dan pariwisata kabupaten purbalingga. dinas pemuda, olah raga dan pariwisata yang selanjutnya disingkat dinporapar adalah dinas pemuda, olah raga dan pariwisata kabupaten purbalingga. kepala instansi pelaksana pemungut retribusi adalah kepala dinporapaporapar adalah retribusi tempat rekreasi dan olah ragakretaris daerah, pejabat dan pegawai dinporaparetiapporaparnporaparyakke) diri|i lk ann sea sig sia jel sis kang gi s(e o| sis aas sis cos isis kan) ana ssi sis|s ssi |ssel kej ala lalu spg asisizle| slololsiz kene) similis z2 see: ocos label. ala ajal sp isl sg3aise sl&lewi (el nan a|s felalalel lal sec3935 ola sic lol malagizi isl s ola isieisisi lol s|s 8is|z se) sos, ore sis s1 sepeda lol se25 s0w.x tung ras) js) lal isl gan lis lol loo iselzial six la) tar! legal haa lalu boolean sai model e|w sosialis &|s sic sis|s sisi sis siswa s|s sisik lsi isis e|lele ls sies ao |
and:untuk melaksanadoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa. desa5: keterlibatan perempuan desaj .j))tentang pemerintahanii. menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum (dua) meter, dan iii.enggunaan dana desa dalam penanggulangan dampak pandemi corona virus disease (covidangkangka berupa pengembangan desa digital, dewmberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm) mikro dimaksud(kedua belas) bulan mulai bulan januari. dalam pembayaran blt desa bulan kedua samapai dengan bulan (kedua belas) lebih besar dari kebutuhan blt desppkm mikro sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dengan membentuk pos komando posko) tingkat desa. untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dibentuk posko kecamatan. besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka dianggarkan minimal sebesar (delapan per seratus) dari jumlah pagu dana desa pada masing masing desa.angk penyaluran dana desa dimaksud pada angkenam sampai bulan kesepuluhtahap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: peraturan bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa,, dengan melampirkan: surat penyataan kelengkapan dokumen dan verifikasi (bermaterai cukup): pakta integritas (bermaterai cukup), kwitansi penerimaan (bermaterai cukup): foto copy kaur keuangan, foto copy ktp kepala desa dan kaur keuangan desa, foto copy rkd, npp desa, surat keputusan kepala desa tentang penunjukan bank, peraturan desa tentang apb desa, peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa, lembar verifikasi tim kecamatantahun anggaran sebelumnya (melalui rowspan), laporan realisasi penyerapan dan capaierita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa rsud anaku dan sisa dana desa rsud tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran dan surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian out output dihitung berdasarkan rata rata persentase capaian output dari seluruh kegiatanblt desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan, memenuhi persyaratbelaslalui kepala desjawab atas kebenaran rekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat blt desa. publikasi, pelaporan dan pembinamelakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. dalam hal melakukan pembinaan bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dibantu oleh camat dan inspektorat daerah. pemantauan dan evaluasi bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa, sisa dana desa rkd dan capaian keluaran dana desa. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa, sisa dana desa dan capaian keluaran dana desa didelegasikan kepada camat. dalam hal ditemukan sisa dana desa rkd pada tahun sebelumnya maka akan diperhitungkan pada penyaluran dana desa pada tahun berjalan dan camat: meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa rkd, dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, camatdana desa.berupa kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ,, dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka camat menyampaikan surat permohonan perhentian penyaluran dana desa kepada bupati dan selanjutnya. direktorat perimbangan keuangan, penghentian penyaluran dana desenteri keuangan dapat menyalurkan kembali dana desa yang dihentikan pengaturannya setelah menerima: surat permohonan pencabutan penghentian dana desa, pencabutan status hukum tersangka, dan pemulihan status hukum tersangka, dalam hal surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana desa diterima setelah tanggal juni tahun anggaran berjalan, dana desa disalurkan untukrowspan) sebagai syarat penyaluran dana desa tahap pada tahun anggarandd bersumber dari apbd add dialokasikan sebesark) dan dana spesifik (earmarking) dan bersifat final. rincian addpenghasilan tetap siap) setiap desa, alokasi dasar setiap desa, dan alokasi formula setiap desa. alokasi penghasilan tetap siap) setiap desa dialokasikan berdasarkan tunjangan perangkat desa kepala desa dan perangkatnya), tunjangan anggota badan permusyawaratan desa dan honorarium operator desa. alokasi dasar setiap desa dibagi secara merata dengan perhitungan dari pagu add kabupaten dikurangi alokasi siap. alokasi formula setiap desa dihitung dari pagu add kabupaten dikurangi alokasi siap dengan bobot: jumlah penduduk desa sebesar (dua puluh lima persen), jumlah penduduk miskin sebesar (tiga puluh persen), luas wilayah desa sebesar (dua puluh persen), dan indikator kesulitan geografis sebesar (dua puluh lima persen)z2,penggunaan add prioritas penggunaan add tahun untuk: operasional pemerintahan desa, penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan operator desa, dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. premi asuransi kesehatan. operasional pemerintahan desa add dialokasikan untuk membiayai belanja rutin (belanja telpon, belanja tagihan listrik, belanja tagihan air, belanja alat tulis kantor, belanja surat menyurat, dan lain lain) yang digunakan untuk urusan pemerintahan desa. besaran siap, tunjangan bpd dan honorarium operator desa penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya dan anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dianggarkan dalam apb desa yang bersumber dari add. penetapan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut kepala desa sebesar rp. (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sekretaris desa sebesar rp. (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), kasi kaur sebesar rp. (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah). kepala dusun sebesar rp. (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), tunjangan anggota badan permusyawaratan desa dengan ketentuan sebagai berikut ketua badan permusyawaratan desa sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah), wakil ketua badan permusyawaratan desa sebesar rp. (enam ratus empat puluh ribu rupiah), sekretaris badan permusyawaratan desa rp. (enam ratus empat puluh ribu rupiah), anggota badan permusyawaratan desa sebesar rp. (lima ratus enam puluh ribu rupiah). honor operator desa sebesar rp. (satu juta rupiah) penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, anggota badan permusyawaratan desa dan operator desa diberikan setiap bulan. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa add dialokasikan untuk mendanai program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. premi asuransi kesehatan add dialokasikan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan bagi kepala desa dan perangkatnya sebesar (satu persen) pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. penyaluran add penyaluran add dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah rekening kas desa. penyaluran add berdasarkan alokasi dana masing masing desa. transfer add transfer add dilakukan dengan tahapan sebagai berikut bppkad sebagai ppid menerbitkan surat perintah pembayaran spp) dan surat perintah membayar spm) bantuan keuangan kepada desa berdasarkan pengajuan dari desa yang sudah dilakukan verifikasi secara lengkap dan benar berdasarkan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan perintah membayar spm) bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada huruf bppkadampangebagai bud menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) bantuan keuangan kepada desa untuk melakukan transfer dari rsud rkd sebesar add yang diajukan. penyaluran add dilakukan secara bertahap yakni tahap sebesar (dua puluh lima keseratus):, tahap sebesar (dua puluh lima keseratus):tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang apb desa, laporan realisasi penggunaan add tahap tahun anggaran sebelumnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa tahun anggaran sebelumnya,, keputusan kepala desa tentang kaur keuangan, yang dilegalisir oleh kepala desa, pakta integritas bermeterai cukup, surat keputusan kepala desa tentang penunjukan bank sebagai pemegang rkd, surat pernyataan kelengkapan dokumen dan verifikasi (bermaterai cukup): akuntansi penerimaan bermaterai cukup, foto copy kartu tanda penduduk kepala desa dan kaur keuangan desaiiilaporan realisasi semester apb des tahun anggaran berjalan: dan lembar verifikasi tim kecamatan dan kabupaten. peraturan desa tentang apb desa sebagaimana huruf disampaikan juga kepada bupati melalui camat. pada saat pengajuan setiap tahapan add, kepala desa wajib melaporkan perkembangan program kegiatan kepada camat. penyaluran add setiap tahap ditransfer rkd setelah dikurangi total tagihan premi asuransi kesehatan bagi kepala desa dan perangkatnya. bab iii pedoman teknis tentang pelaksanaan dana bagi hasil pajak daerah (dbh pd) dan bagi hasil retribusi daerah (dbh rd) sumber dana bagi hasil pajak dan retribusi. mengalokasikan dana bagi hasil pajak daerah dbh pd) dan dana bagi hasil retribusi daerah dbh rd) kepada desa paling sedikit 6o (sepuluh keseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah pd) dan retribusi daerah rd) kabupaten sampang. alokasi penyaluran dbh pd desa berdasarkan penerimaan pajak daerah ta. dan dbh rd desa berdasarkan penerimaan retribusi daerah ta. setelah dikurangi retribusi pelayanan kesehatan. pengalokasian dana bagi hasil dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap desa digunakan untuk: kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah desa setempat, bantuan transport penyampaian spot pbb dan pemungutan pbb p2: besaran bantuan transport penyampaian spot pbb dan pemungutan pbb adalah sebesar rp. (dua ribu rupiah) per nop berdasarkan klarifikasi jumlah nop dari bppkad. kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, meliputi kegiatan pesertifikatan tanah kas desa dalam penertiban aset aset milik desa: kegiatan pembangunan pengadaan pemeliharaan dan prasarana gedung kantor desa, kegiatan pengadaan pemeliharaan peralatan kantor desa, kegiatan pembangunan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman desa, tata praja pemerintahan desa, perencanaan keuangan dan pelaporan. pertanggungjawaban. pertanggungjawaban bab pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa pembinaan dan pengawasan bupatiangka bupati dibantu oleh camat dan inspektorat daerah. tim koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa tingkat kabupaten, dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim koordinasi mempunyai tugas: melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai keuangan desa, menyusun regulasi tentang pengelolaan keuangan desa, memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa secara berjenjang, melakukan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan apb desa, memberikan persetujuan atas rekomendasi tim fasilitasi terhadap rencana penggunaan dana pada apbfasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan camat. tim fasilitasi unsur pemerintah kecamatan kasi pmd, kasi pemerintahan dan operator kecamatan) tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka mempunyai tugas: mengmengidentifikasi peraturan peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tersebut, mengidentifikasi konsistensi substansi dan materi dengan rpm desa dan rkp desa: mengidentifikasi substansi anggaran dalam struktur apb desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan, memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan apb desa, melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran anggaran desa, memberikan rekomendasi terhadap rencana penggunaan dana pada apb desa: melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan apb desa. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi dan pembangunan desa, memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan apb desa secara berjenjang, melaporkan secara tertulis terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa tiap semester kepada tim koordinasi kabupaten. bupati sampang, ttd. slamet junaidi.contoh permohonan pencairan add pemerintah kabupaten sampang kecamatan sereceranvorceeeecore desa ererereereenenenennenennaan sampang, .oooooooo nomor kepada sifat penting yth. bapak bupati sampang melalui lampiran satu) berkas kepala dinas pmd kab sampang perihal permohonan penyaluran dana add tahap . tahun . sampang berdasarkan peraturan bupati sampang tanggal desember nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan surat keputusan bupati sampang tanggal . bulan . tahun nomor . tentang penetapan besaran alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan alokasi dana desa kurang bayar tahun kabupaten sampang tahun anggaran bersama ini kami mohon dicairkan dana alokasi dana desa add) tahap . desa . sebesar rp. ananananennnan (nenek)durian aa. mna, duan sarana rananann nana, durian nana. nannnnnnnan anna dengan total tagihan rp. .(.) sehingga total dana yang disalurkan rekening kas desa sebesar rp. .oooooooooo wamena), adapun dokumen persyaratan penyaluran alokasi dana desa tahap . tahun anggarooo. tembusan disampaikan kepada yth. kepala bppkad kab. sampang contoh format pernyataan kelengkapan dokumen dan verifikasi sin pemerintah kabupaten sampang kecamatan .eeveveeoroeeroeree desa du. bbenobononunonnnnnnnnko.i.i. (sseeeenereneneanemaai. bulan .ooo#i rp3 menaannnana, duan sarana jaranan nan, durian nara nannnnnnnan ananannanan dengan total tagihan sebesar rp. .(.) sehingga total dana yang disalurkan rekening kas desa sebesar rp. sereoooreenensnnenanetan gneanananaanannnanaaaanaaaa), bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen penyalua.n. mennannaananannaan yang menyatakan bendahara desa lensa aan nana nana ana sekretaris desa nanas mengetahui, kepala desa mna nana contoh format pakta integritas pemerintah kabupaten sampang bin kecamatan seoooooooooooomommu. tino desa tenun enonnnnnnnnnunnnonon pakta integritas yang bertanda tangan bawah ini nama plantae anna jabatan kepala desa penanggung jawab kegiatan alamat desa wae ran nenek: kecamatan core nananennn anno(.ooo.o.ooa.cbooo. yang menyatakan kepala desa .o. contoh kwitansi gpneggeeeggnnggangganggn angga angga nagara naga nggak ngga arga rena roa rab pens brg bro ngp bag bag naga aap lo) bee beb error buku kien tekan nen see bule were eeereeeer ket rergerger ene eselon) aliansi era here era era era free hehe hehe hehe aher here were riaa telah diterima dari bupati sampang semeeenpenen inn nden nenek eni nenek senennnen ten nenennenee nenek engan uang sejumlah bean bereeeeerereeenreeeenenererre were irr rrreeenarereeeee were rena eenannnn untuk pembayaran alokasi dana desa add) tahap . tahun untuk desa . kecamatan keemumea. kabupaten sampang desa, leneentenan yang menerima kepala desa. menu nenek pepe retribusi jasa usaharitacontoh (add) kabupaten kecamatan desa cek list pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pencairan add . hasil pemeriksaan uraian sesuai tidak tidak ada sesuai permohonan pencairan dari kepala desa kepada bupati. surat pernyataan kelengkapan dokumen dan verifikasi (bermaterai cukup) aimasipmoman foto copy ktp kepala desa dan kaur keuangan desa penunjukan bank foto copy peraturan desa tentang rkp desa tahun anggaran peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa laporan realisasi alokasi dana desa tahun tahap sebelumnya melalui aplikasi siskeudes online laporan pertanggungjawaban apb desa tahun anggaran tahap sebelumnya, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban apb desa tahun anggaran sebelumnya lembar posting apb des melalui aplikasi siskeudes online laporan realisasi semester tahun anggaran sebelumnyayalu tidak layak atau memenuhi syarat dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran addnama jabatan tanda tangan kas coret salah satu. contoh berita acara musyawarah desa tentang alokasi dana desa. berita acara musyawarah desa tentang alokasi dana desa tahun anggaran oo. kecamatan pena enenanananenanpereneranan kabupaten sampang pada hari ini . tanggal. bulan. tahun dua ribu . bertempat balai desa semu. kecamatan tahun anggaran . memutuskan alokasi dana desa add untuk desa .i.i. ')| kecamatan. sebesar rp. serena (terbilang huruf) terbagi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar rp.dipergunakan untuk arannannnnenennanenmnnmamanaaan ebe saf rp.ii.ooooooo dnnnnnnnnanen enam eee rp. jumlah rp. oo. bidang pembinaan masyarakat sebesar rp. dipergunakan untuk . arannannnnemanmnananannaneamman sebesar rp. dennnnnnnanen antenna sebesar p.ii.ooo ma.cbooo. kepala desa contoh daftar hadir musyawarah desa daftar hadir musyawarah tentang nenek sen ena tahun anggaran . desa anna aan msamamasan kecamatan aneh eaa antara kabupaten ena anacoo.w mona kepala desa contoh keputusan kepala desa tentang penunjukan bank. pemerintah kabupaten sampang kecamatan .eenoocoeevvoere serena keputusan kepala desa. nomor: tepi. 2o. tentang penunjukan bank artha sejahtera sampang (bass) sebagai bank penyimpan serta pengelolaan keuangan desa tahun anggaran . kepala desa rara ran menimbang .a. bahwa guna menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun anggarantahun anggaran tentang penunjukan bank artha sejahtera sampang bass) sebagai bank penyimpan serta pengelolaan keuangan desa tahun. mengingat a,n retribusi daerah. memutuskan menetapkan kesatu untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran ditunjuk bank artha sejahtera sampang bass) dalam pelaksanaan penyimpanan dan pengelolaan keuangan desa. kedua penunjukan bank artha sejahtera sampang bass) sebagaimana dictum kesatu untuk melaksanakan dan mencairkan keuangan desa. kecamatan. tahun anggaran ketiga keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan di: oom pada tanggal: eco kepala desa. contoh papan informasi kegiatan: " tttcix lift hfm hvovwu pemerintah kabupaten sampang pem kecamatan ee. ceermersesem ena tan desa sera defense anne nennananenanamaananan alokasi dana desa (add) tahun . jenis kegiatan kankantananaa aan aan aan aan nana anna aan volume part sannnnnann makanan lokasi dsn naan anna nananaanananaaan sumber dana add tahap . rpr annananatannnnnnnnan swadaya mnnnnnntntnnnnnnnnn jumlah ennnnnnaaaaia pelaksana pelaksana kegiatan bidang nd. rnn waktu pelaksanaan aan. snnananatenenanann 20r lan nana. . www pemerintah kabupaten sampang pa, ken kecamatan .ooooco oo. np! mane tahun anggaran . jenis kegiatan knnkananaana anna aan nana aan aan volume nana peranan aan lokasi dusun nana nannanannanan sumber dana add tahap . annnnnannnnnnnnnannnan swadaya snnnnnnlnnnnlna jumlah knnnnnenaen nana pelaksana pelaksana kegiatan bidang nana. nan nana waktu pelaksanaan contoh format sook pemerintah desa susunan organisasi tata kerja pemerintah desa sekretariat desa kaur keuangan kaur dan kaur kasi umum perencanaan pelayanan unsur staff kesejahteraan kasi pemerintahan kepala pelaksana kewilayahan kepala dusun bupati sampang, ttd. slamet junaidiungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoppakerjaan umum dan penataan ruangemanggung. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruangpekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten temanggung. seksi perencanapemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang wilayah, penyusunan rencanazinan pemanfaatan ruang penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruangnfaatan dan pengendali:jemen pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan programzinan pemasangan reklame, pelaksanaan, danuk bagian hukum setda kabupaten temanggung enero sudarso, liga baby tingkat p:bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi, bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan binkerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, yang merupakan asset kabupaten, pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi, monitoring dan evaluasi bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi, pembinaan terhadap utd dalam lingkup dinas, pengarahan, pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan fungsibina marga bidang bina margperencanaan dan pengawasan meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan. dalam melaksanakan tugas, bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi: pendataan jalan, jembatan, sistem jaringan beserta bangunan pelengkapnya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan dan jembatan, pengusulan perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan, cc. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan jembatan kabupaten, perencanaan, pengawasan, pembinaan teknis bidang pembangunan, jalan dan jembatan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta aktivitasnya, penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain bidang pemakaian alat berat, pengelolaan perlengkapan peralatan dan perbekalan urusan alat berat, pengelola peralatan, perlengkapan dan pengawasan alat berbina marga adalah unsur penunjang fungsi bidang bina marga yangpada membawahi: seksi jalan, dan seksi jembatjalrencanaan, pendataan dan pemutakhiran data jalan beserta jaringan dan bangunan pelengkapnya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalmbinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jalan, rekomendasi perizinan pemanfaatan prasarana jalan, penanggulangan bencana alam dibidang prasarana jalan, pelaksanaan inventarisasi aset pada lingkup jalan dan pembinaan pemanfaatan dan pengawasan operasional alat berembatndataan dan pemutakhiran data jembatan beserta jaringan dan bangunan pelengkapnya dalam bentuk sistem informasi managemen jembatan, perencanaan teknis, penyusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana jembatan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jembatan, rekomendasi perizinan pemanfaatan prasarana jembatan, penanggulangan bencana alam bidang prasarana jembatan, pelaksanaan inventarisasi aset dan data pada lingkup jembsumber daya air bidang sumber daya airmbangunan dan rehabilitasi bendung dan irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air bendung, irigasi, sistem drainase, dan penataan sumber daya airnya. dalam melaksanakan tugas, bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi: pendataan bendung, irigasi, sistem drainase dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, irigasi dan sistem drainase, penyusunan rencana, progam kerja, kebijakan teknis dan pengelolaan sumber daya air, perencanaan teknis, peningkatan dan pengembangan serta operasional pemeliharaan dan pengawasan bendung, irigasi, sistem drainase, pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan bendung dan irigasi, sistem drainasekewenangan daerah, pembinaan petani pemakai aiair adalah pelaksana fungsi bidang pengelolaan dan penataan sumber daya airdipimpin oleh kepala bidang. bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada membawahi seksi bendung dan irigasi: dan seksi pengelolaan dan penataan sumber daya aibendung dan irigasiteknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana bendung dan bangunan penampung air lainnya untuk keperluan irigasi, penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bendung, pembinaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung, pengolahan dan pemutakhiran data pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung dalam bentuk sistem informasi managemen bendungdan penataan sumber daya airz, sistem drainase dan data pada lingkup sumber daya aiprogram, pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang penataan bangunan, bina konstruksi, dan pengembangan air minumkegiatan bina konstruksi, dan pengembangan air minum. dalam melaksanakan tugas, bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi: pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, jaringan air minum dan trotoar, perencanaan pembangunan gedung, sistem jaringan air minum dan trotoar, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis atas pembangunan gedung, sistem jaringan air minum dan trotoar, pelaksana, pelaksanaan pengawasan atas pembangunan gedung dan sistem jaringan air minum, penyelenggaraan bangunan gedung wilayah daerah kabupaten, termasukgelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum, penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain bidang bina konstruksi, penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi bidang bina konstruksi, il. pelaksanaan kegiatan bina konstruksicipta karya adalah unsur penunjang fungsi bidang penataan bangunan yangpada membawahi: seksi penataan bangunan dan bina konstruksi, dan seksi pengembangan air minbina konstruksbangunan dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, perencanaan bangunan gedung milik pemda serta pembinaan teknis atas pengaturan pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung dan trotoar,pembinaan terhadap jasa konstruksi, koordinasi yang berkaitan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi, pelatihan tenaga terampil jasa konstrukair minumdalam bentuk sistem jaringan air minum, pengawasan dan pembinaan dalam hal pembangunan, pemanfaatan air bersih dan air minnataan ruang bidang penataan ruangrencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, dan penyelenggaraan tata ruang. dalam melaksanakan tugas, bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi: pendataan pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang, pengkajian data perencanaan tata ruang, cc. pemetaan ruang, sosialisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang, penyusunan, penerapan, dan pengendalian pengawasan regulasi pola ruang, penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah, pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pemasangan reklameataan ruang adalah pelaksana fungsi bidang penataan ruang yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. bidang penataan ruang dipimpin oleh kepala bidang. bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada membawahi: seksi perencanaan tata ruang, dan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ru |
bupati batu bara provinsi sumatera utara peraturan bupati batu bara nomor tahundengan rahmat tuhanyang maha esa bupati batu bara, menimbang :a. bahwa untuk mendukung tugas lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan tingkat kelurahan, yaitu dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, maka perlu diatur tata cara pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi kepala lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas ldesa dan kelurahan dalamtahun nomor peraturan daerah kabupaten batu bara nomor tahun tentang pembentukan kecamatan dalam wilayjdih.batubarakab.go.id dalam rangka pelaksanaan tugas, cc. mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku, menjaga etika dan norma dalam kehidupan penilaian kinerja penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas kepala lingkungan dilaksanakan setiap bulan oleh lurah. lurah melaporkan hasil penilaian kinerja kepala lingkungan kepada camat secara berkala. format isian penilaian kinerja sebagaimanalarangan bagi kepala lingkungan kepala lingkungan dilarang: merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan bersangkutan, merangkap jabatan sebagai anggota dprd, terlibat dalam kampanye pemilihjabatan. jdih.batubarakab.go.id bab viii masa jabatan kepala lingkungan kepala lingkungan diangkat untuk masa jabatan (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. pengangkatan kepala lingkungan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada bab pendanaan pendanaan atas pelaksanaan peraturan bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten batu bara. bab honorarium dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pelaksana tugashonorariumrangkat daerah kabupaten batu bara( berita daerah kabupaten batu bara tahun nomor dan peraturan bupati batu bara nomor tahun tentang rincian tugas dan fungsi organisasi kecamatan berita daerah kabupaten batu bara tahun nomor memutuskan:kecamatanjdih.batubarakab.go.id. lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas lurah. kepala lingkungan adalah unsur pelaksana yang membantu tugas lurah yang diangkat dan ditetapkan oleh camat dan bertanggungjawab kepada camat melalui lurah. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini bermaksud untuk mengatur pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi kepala lingkungan dalam membantu penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan kelurahan. peraturan bupati ini bertujuan sebagai pedoman untuk pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi kepala lingkungan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pengangkatan kepala lingkungan, pemberhentian kepala lingkungan, tugas, fungsi dan kewajiban kepala lingkungan, larangan bagi kepala lingkungan, masa jabatan kepala lingkungan, jdih.batubarakab.go.id pendanaan, dan honorarium. bab pengangkatan kepala lingkungan bagian kesatu persyaratan pengangkatan untuk dapat diangkat menjadi kepala lingkungan, harusntara lain: berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia (dua puluh lima) tahun sampai dengan (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengangkatan, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal kelurahan setempat pada saat akan diangkat dan selama menjabat, d.tidak sedang berstatus sebagai aparatur sipil negara, tenaga harian lepas tenaga kerja sukarela pada organisasi perangkat daerah pemerintah daerah atau karyawan bumn bumi terkecuali pada kawasan perumahan tni polri dan perusahaan bumn bumi. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan atau tidak sedang menduduki jabatan politik, dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada antara laijdih.batubarakab.go.id fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenangyang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah, surat keterangan tidak terlibat narkoba dari rumah sakit pemerintah, h.surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian republik indonesia, dan pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak (tiga) lembar. bagian kedua tata cara pengangkatan calon kepala lingkungan diusulkan oleh lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat. pengusulan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada paling banyak berjumlah (tiga) orang calon kepala lingkungan. setelah camat menerima usulan calon kepala lingkungan, sebagaimana dimaksud pada dan camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon kepala lingkungan tersebut. setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada maka camat menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan dengan temuannya disampaikan kepada bupati batu bara. jdih.batubarakab.go.id bab pemberhentian kepala lingkungan bagian kesatu syarat pemberhentian kepala lingkungan diberhentikan oleh camat atas usulan lurah. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada terjad usia telah genap (enam puluh) tahun, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamsehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama (tiga puluh) hari kerja berturut turut, dan melanggar larangan bagi kepala lingkungan. masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian kepala lingkungan dalam masa jabatannya kepada camat melalui lurah. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada terjadi dalam hal kepala lingkungan: melakukan tindakan yang nyata nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan,pemerintah daerah atau pemerintah, akumulasi kehadiran bekerja kurang dari (tujuh puluh lima) persen dari hari kerja dalam satu bulan, berkinerja buruk, melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji, bersikap otoriter dan tidak adil terhadap masyarakat setempat, dan jdih.batubarakab.go.id memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan atau kepentingan masyarakat setempat. bagian kedua pemberhentian sementara camat dapat memberhentikan sementara kepala lingkungan dari jabatannya atas usulan lurah. pemberhentiannarkoba, makebagi kepala lingkungan. kepala lingkunganunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula. bagian ketiga pengangkatan pelaksana tugas dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala lingkungan, maka camat dapat mengangkat pelaksana tugas kepala lingkungan untuk melaksanakan tugas sehari hari sebagai kepala lingkungan apabila kepala lingkungan tersebut berhenti dalam masa jabatannya. pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada berasal dari aparatur sipil negara pada kantor kelurahan atau kantor jdih.batubarakab.go.id kecamatan setempat, dan ditetapkan melalui surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh camatpengisian jabatan kepala lingkungan yang kosong paling lambat (empat belas) hari sejak kepala lingkungan yang bersangkutan berhenti. pengisian jabatan kepala dilakukan dengan mekanisme pengangkatan kepala lingkungan. bagian keempat format keputusan pengangkatan dan pemberhentian format keputusan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkunganlima format permohonan menjadi kepala lingkungan format permohonan menjadi kepala lingkungab tugas, fungsi dan kewajiban kepala lingkungan bagian kesatu tugas kepala lingkungan mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan. jdih.batubarakab.go.id dalam melaksanakan tugasnya, kepala lingkungan melaksanakantugasampaik, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah dan camat sesuai dengan peraturan yang berlaku. bagian kedua fungsi kepala lingkungan dalam membantu tugas lurah melaksanakan fungsi: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, cc. pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat bidang politik, ekonomi, agama, ketertiban dan keamanan, sosial budaya, lingkungan hidup: dan peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. bagian ketiga kewajiban kepala lingkungan dalam membantu tugas lurah mempunyai kewajiban: memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan amanat undang undang dasar negarkabupaten layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkulu utarabengkulu utara, cc. bahwa untuk mewujudkan kabupaten layak anak kabupaten bengkulu utara diperlukankabupaten layak anakpemenuhan hak anak. gugus tugas kla kabupaten bengkulu utara. paragraf tugas pokok dan fungsi gugus tugas kla (|)amenyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program,ula,, kelurahan,, kelurahan dan desala(|)yang dapat meliputi program sebagai berikut: penelaahan kebutuhan aj:dan sanitasibengkulu utarauntuk tingkat kabupaten, camat untuk tingkat kecamatan, lurah untuk tingkat kelurahan, dan kepala desa untuk tingkat desa. sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapatberasal dari: quran dari anggota forum anak, sumbangan dari masyarakat pihak swasta yang sah dan bersifattidak mengikat,(l)terkait: dan melihat indikator capaian kla. bab vii perlindungan anak perlindungan anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan kla. perlindungan: cc.kedelapan:atau kelompok anak. bagian kedua klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: penyediaan dan ataureproduksi dan mental:dal bagi anak berkebutuhan khusus:idan tanpa kekerasan. bagian kelima klaster perlindungan khusus kla:atuan pendidikan ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, desa ramah anak dan kelurahanatuan pendidikan ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, kelurahan ramah anak, dan desa ramah anak. bagian kedua satuan pendidikan ramah anak satuan pendidikan ramah anak ditetapkan seluruh sekolah kabupaten bengkulu utara. penetapan satuan pendidikanatuan pendidikpenetapan satuan pendidikanatuan pendidikan ramah anak sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memenuhi ketentuan aa.:(l)(l)desa ramah anak, memiliki satgas perlindungan perempuan dan anak tingkat desa: dan memiliki program keluarga ramah anak. pembentukan dan atau keputusan camat. bagian kelima kelurahan ramah anak tujuan dibentuknya kelurahanlurahan. kelurahankelurahan, partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat kelurahankelurahan ramah anak, memiliki satgas ppa tingkat kelurahan, dan memiliki program keluarga ramah anak. pembentukan dan pengembangan kelurahan ramah anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkulu utarkelurahan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati atau keputusan camat. bab peran serta bagian kesatu peran orang tua (l)anak,bupaten adalbengkulu utaranya dalam beribadah, berpikir dan berekspresipihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi: dan memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaikkaimanan, mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan, menggunakan media pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukungdan ketentuanjurnalipendanaan untuk perwujudan dan pengembangan kla kabupaten bengkulu utara maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah: anggaran pendapatan dan belanja desa,bengkulu utaraengkulu utaralurahan ramah anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada kelurahan, dalam rangkamendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan, satuan pendidikan ramah anak adalahpenyelenggaraan kabupaten layak anak. bab ruang lingkup, tujuan dan sasaran ruang lingkup penyelenggaraan kla meliputi: perlindungan anak:: organisasi non pemerintah: dunia usaha, masyarakat:iiikegiatan pembangunan, pengembangan kabupaten layak anak melalui satuan pendidikan ramah anak, desa ramah anak, kelurahan ramah anak dan pelayanan kesehatan ramah anak, dan mendorong berbagai pihak terkait,hak dan kewajiban anak kla diarahkan pada perlindungan anak sebagai berikut:dan hak akses informasi yang layaktua, reunifikasidan terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada lembaga kesejahteraan sosial anak lisa)meliputi perlindungan anak dalam situasi darurat: perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum:lindungan dari pemindahan anak secara ilegal, bebas dari kekerasan dan penelantaran: aparat penegak hukum, organisasi non pemerintah:kelurahankeuangan daerah, melibatkan forum anak dan atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakandalamemerintah pusat. bab kelembagaan kla bagian kesatu paragraf gugus tugas kabupaten layak anak (l)dengan keputusan bupati. |
ta, petna.diubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: total alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap. dana bagi hasil pajak daerah rp. empat ratus delapan puluh lima juta rupiah). dana retribusi daerah rp. dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). pengadaan alat kesehatandan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak desa terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusii saban raih a n partai aceh singkil, one ag, ojo sin chulmusmid diundangkan singkil pag api saban hui skretarng merah kabupaten teh singel (ip) say azmi berita daerah aceh singkil tahun nomor ket van ini agar eny ranga pai man ran ii manga sla tangi alokasi alokasi dana alokasi dana bagi hasil pajak dan kamp daerah per kampung per kampung kampung enam, pulau banyak (pulau balai o o o | ( c simpang kanan kuta kerangan 427a800| asi2821| oo ) simpang kanan pagi oo t2r8170a| tagore1a simpang kanan sukarno tereoool 2e2so01| (ar simpang kanan isilatong 2ar21ool 2eeas2i| oo ) r2s033e7| pemuka (an gunung tenan jatuhan ee. 2saat safron ceolounung meriam jutaan 0motor rga2pi| at515: terj ac0.a00 tes gunung meriah tae butar serta argo esa. 2ne| ooolemasatutan ieneonetanttanoal saved 2meta iacemnl lurus tofpamutnis jiangate ssimo| asma rasenssn emoanare lao panas paris isitubun namun sass7oo season mangsa| use suro makmur austini 2ssssoo 20asan ferrari leste. rs2| coe isuromatanur ketangguhan 2s0rao seg ost. dog sur makmur iker asgasoo| arang| asasi| kuala baru laut pulau banyak barat 11a (pulau banyak barat pulau banyak barat pulau banyak barat suka makmur jumlah total bupati aceh singkil utk) a85 muba maa sin kes haa snn gun pan yaa an, kakao mua ita tee et, ana |
aka alim bupati wonosobo peraturan bupati wonosobo nomor terusesa bupati wonosoboaka perlu mengubah peraturan bupatium tentang syarat pembungkus pemberian label pestisida keputusan menteri pertanian nomor ptsketentuan dalamhingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut. penyalur lini yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi daerah sesuai harga eceran tertinggi het: pupuk rp. , kg, cc. pupuk superphos sp rp. , kg: pupuk npk polska rp. , kg: pupuk organik , kg. harga eceran tertinggi het) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada berlaku dalam kemasan kg, dan atau yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau pembudidayazlw bupati wonosobo arif diundangkan wonosobo. padatanggal kei wol sapta taraf pit. sekretaris daerah lan kabupaten wonosobo ann kepala bappeda ton bana rike pemain utf amin tan, kasual peran!san pemuomeun berita daerah kabupaten wonosobo tmilvil z#g to nomor715 |
aagoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan perubahijin praktek dan pelaksanaan praktek kedoktertahun tentang registrasi dan praktek perawat, keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang registrasi dan praktek bidan, keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang registrasi dan ijin kerja asisten apoteker, keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk iii tentang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat puskesmas):republik indonesia nomor menkes sk 1iii tentang pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerabeberapa ketentuan dalamebut utd adalah unit pelayanan teknis dinas kesehatan kabupaten banyuwangi meliputi lkm dan puskesmas, laboratorium kesehatan masyarakat, selanjutnya disingkat lkm adalah laboratorium kesehatan masyarakat pemerintah kabupaten banyuwangi, pusat kesehatan masyarakat, selanjutnya disingkat puskesmas adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer kabupaten banyuwangi dengan wilayah kerja tertentu, kepala, il. kepala lkm adalah kepala utd laboratorium kesehatan masyarakat sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan lkm, staf utd adalah staf utd lkm dan puskesmas, terdiri atas unsur tenaga kesehatan medis, tenaga kesehatan non medis dan tenaga non kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh utd, unit fungsional adalah unit yang melaksanakan pelayanan utd, oo. unit puskesmas pembantu,perahu: unit bidan desa,per desa,selanjutnya disingka. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: utd kesehatan terdiri dari: utd lkm: utd puskesmas. ketentuan bab bagian kedua dihapus, sehingga keseluruhan bab berbunyi sebagai berikut: bab fungsi dan rincian tugas bagian pertama utd lkm utd lkm mempunyai fungsi: pengelolaan dan pelayanan kegiatan preventif sebagai penunjang upaya kuratif dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, b.cc. penyelenggaraan hubungan kerja bidangnya dengan lintas program dan lintas sektor terkaitlkm mempunyai tugas: a.menyusun rencana program dan kegiatan bidang pelayanan laboratorium kesehatlkm sesuai peraturan yang berlaku, d.melakukan pemeriksaan sediaan darah, urine, kimia klinik, faces dan imunologi. melakukan pemeriksaan sediaan makanan, minuman, air dan udara. melakukan pemeriksaan bahan lainnya untuk pemeriksaan klinik dan parameter lingkungan. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan laboratoriumk.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala dinas. bagian kedua utd puskesmas utd puskesmas mempunyai fungsi: pelaksanaan upaya kesehatan, dan pemulihan kesehatan, pelaksanaan pembangunan kesehatan terkait pelayanan kesehatan wilayah kerjanya dengan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan, pelaksana dan menggerakkan petugas puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah, bencana alam dan musibah masal lainnya, bersama dinas kesehatan, d.pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan kesehatan wilayah puskesmas, puskesmas mempunyai tugas pokok, pelayanan ppid, pigeon, klb dan musibah masal lainnya, melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas dan atau atas kehendak pasiensub bagian tata usaha sub bagian tata usaha masing masing utd mempunyai tugas: menyusun program kerja utdrekapitulasi data, pencatatan dan pelaporan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala utd. bagian keempat kelompok jabatan fungsional tenaga fungsional bidang kesehatan utd mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya, mengacu pada peran utd sebagai unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat, jumlah dan jenis tenaga fungsional utdketentuan bab berubah menjadi ketentuan bab vii berubah menjadi ketentuan bab viii berubah menjadi ketentuan bab berubah menjadi dan menjatabahwa sehubungan dengan telah diundangkannya peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa dan memperhatikan aspirasi yang berkembang masyarakat dan desa serta untuk meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa bpd), perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi, dan pemberhentian kepala desa.ahun adalah data kumulatif (satu) tahun sebelum tahun berjalan berkenaan. bab keanggotaankeanggotaan bpd ditetapkan berdasarkan perhitungan variabel sebagai berikut: variabel (bobot yo) kelas interval skor (bobot nilai) jumlah penduduk jiwa jiwa jiwa jiwa luas wilayah prosentase jumlah des terhadap op. apb des yo yo besaran anggota bpd berdasarkan perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: nilailebih dari memiliki keanggotaan bpd sebanyak orang. data perhitungan variable sebagaimana dimaksud pada menggunakan data tahun bab iii alat kelengkapan bpd alat kelengkapan bpd terdiri atas: pimpinan, bidang, badan kehormatan, panitia anggaran, panitia legislasi, alat kelengkapan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. bidang sekurang kurangnya terdiri atas: bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan pembangunan, anggota bpd yang tergabung dalam bidang dapat merangkap jabatan dalam panitia anggaran, panitia legislasi dan badan kehormatan yang rekrutmen keanggotaannya dapat dipilih atau ditunjuk dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, wawasan pengetahuan dari masing masing anggota bpd. bagian kesatuadalah sebagai alat kelengkapan bpd merupakan pimpinan yang bersifat kolektifdan diresmikan secara administrasi dengan keputusan bupati. pimpinan bpd mempunyai tugas: memimpin jalannya sidang sidang dan menyimpulkan hasil rapatlaksanakan dan mensosialisasikan keputusan bpd, mengadakan konsultasi dengan kepala desa dan aparat desa lainnya sesuai dengan keputusan bpd, mewakili bpd dan atau alat kelengkapansesuai dengan ketentuan perundang undangan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna bpd. memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah masalah dan kegiatan bpd kepada masyarakat atau media massa. setiap keputusan pimpinan bpd harus melalui mekanisme pembahasan dalam rapat bpd untuk menerima masukan dan pertimbangan dari anggota bpd yang lain dan didukung dengan berita acara hasil musyawarah bpd. pimpinan bpbpd, melanggar larangan sebagai bpd, melanggar kode etik bpd dengan atau tanpa berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan bpd, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdaftar sebagai calon anggota legislatif. bagian kedua bidang bidang bidangpimpinan bpd, wajib menjadi anggota salah satu bidang. penempatan anggota bpd dalam bidang bidang dan perpindahan bidang bidang didasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam tugas dan kompetensinya. ketua dan sekretaris bidang dipilih dari dan oleh anggota bidang dan dilaporkan dalam rapat paripurna bpd. masa tugas sebagai pimpinan anggota bidang ditetapkan paling lama (tiga) tahun, setelah itu dapat dipilih kembali pada bidang yang sama atau pindah bidang lain. bidang mempunyai tugas sebagai berikut dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnyamasyarakat kepada bpd,masyarakat desa, melakukan kunjungan kerja bidang yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan bpd, mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat dengan mitra kerja atau perangkat desa atau dengan lembaga kemasyarakatan, mengajukan usul kepada pimpinan bpd yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing masing, memberikan laporan tertulis kepada pimpinan bpd tentang hasil pelaksanaan tugas bidang. bagian ketiga badan kehormatan badan kehormat yang berjumlah ganjil. pimpinan badan kehormatanmasa tugas anggota badan kehormatan paling lama (tiga) tahun. badan kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut: mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota bpd dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik bpd, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota bpd terhadap peraturan tata tertib dan kode etik bpd serta larangan sebagai anggota bpd atau melanggar sumpah sebagai anggota bpd, melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan bpd, masyarakat atau pemilih, menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh bpd, menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan bpd berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota bpd atas pengaduan pimpinan bpd, masyarakat atau pemilih. dalam melaksanakan tugasnya, badan kehormatan berwenang: memanggil anggota bpdmeminta keterangan pelapor, saksi dan atau pihak pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. bagian keempatanggaran terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia anggarananggaran sebanyak banyaknya (lima) orang. masa tugas anggota panitia anggaran adalah (satu) tahun dan dapat dipilih kembali. panitia anggaran mempunyai tugas sebagai berikut: memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa selambat lambatnya empat bulan sebelum ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja desa berupa pokok pokok pikiran bpd, memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban apb des sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna, memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan bpd mengenai pra rancangan apb des, rancangan apb des baik penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan apb des yang telah disampaikan oleh kepala desaesa kepada bpd, menyusun anggaran belanja bpd dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat bpd, melakukan kajian dan memberi saran, pendapat kepada kepala desa dan pimpinan bpd mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penggalian sumber pendapatan asli desa yang baru dan potensial, memberikan saran dan pendapat dalam perumusan atau pembahasan peraturan desa tentang pendapatan asli desa. bagian kelima panitia legislasi panitia legislalegislasi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia legislasilegislasi sebanyak banyaknya (lima) orang. masa tugas anggota panitia legislasi paling lama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. tugas panitia legislasi adalah: a.merencanakan program serta menyusun urutan prioritas pembahasan rancangan peraturan desa, menginventarisasi dan mengkaji setiap peraturan desa, mengkaji dan menyusun rancangan peraturan desa usul inisiatif bpd berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan bpd. panitia legislasi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan koordinasi dan atau konsultasi dengan pihak kabupaten, kecamatan atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya, memberikan rekomendasi kepada bidang yang terkait mengenai penyusunan program dan urutan prioritas pembahasan rancangan peraturan desa, memberikan rekomendasi kepada bidang yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi peraturan desa, mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, mengadakan kunjungan kerja dan atau studi banding yang hasilnya dilaporkan kepada pimpinan bpd, melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan bpd secara berkala (tiga) bulan sekali. bab kode etik bpdngaturan perilaku maupun ucapan mengenai ha pemerintahan desa, etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, dan jawaban sanggahan, sanksi dan rehabilitasi. bab tata tertib dan mekanisme kerja bpd wajib menyusun tata tertib bpd yang ditetapkan dengan peraturan bpd dengan berpedoman kepada ketentuan perundang undangan. dalam melaksanakan tugasnya bpd berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada peraturan bpd tentang tata tertib bpd sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat hal hal sebagai berikut: kedudukan dan susunan bpd: mekanisme pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang bpd, mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban bpd, mekanisme peresmian keanggotaan bpd, mekanisme pemberhentian anggota bpd dan penggantian antar waktu paw bpd), alat kelengkapan bpd dan mekanisme kerjanya, kode etik bpd, mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan desa jenis jenis rapat atau persidangan bpd dan mekanisme pengambilan keputusannya, mekanisme penyusunan dan penetapan keputusan bpd, hari kerja dan waktu rapat, il. rapat pertanggung jawaban bpd, ketentuan peralihan, ketentuan lain: oo. ketentuan penutup. bab hubungan dan tata koordinatif dan konsultatif. hubungan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: bersifat kemitraan yaitu mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian dari pemerintahan desa, bersifat koordinatif, yaitu menjadi bagian bagian satu sama lain dan gerakan serta pengerjaan pada saat yang tepat sehingga dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan, bersifat konsultatif, yaitu memberikan pengawasan, arahan serta saran dan menjadi alat penyampaian aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. bab vii pelaporan dan pertanggungjawabentuk pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan penggunaan biaya operasional yang diterima bpd, dibuat secara rutin setiap bulannya. laporan akhir tahun anggaran dari penggunaan biaya operasional, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan biaya operasional bpd. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud, pada disampaikan oleh bpd kepada kepala desa. bpd menyampaikan laporan kegiatan selama satu tahun, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi, menjelang akhir tahun anggaran dalam rapat musyawarah bpd dengan mengundang perwakilan masyarakat yang menjadi asal kerterwakilannya. mekanisme rapat musyawarah bpd, sebagaimana diatur dalam tata tertib bpd. bab viii ketentuan lain lain dalam hal pembentukmbentukmbentukmasa keanggotaan badan permusyawaratan desa masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan badan permusyawaratan des, akan diatur lebih lanjut olehhotel dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung barat, menimbang: bahwa untuk melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang pajak hotel, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya, bahwa ketentuan tata cara pemungutan pajak hotel telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati bandung barat nomor tahun tentang prosedur pemungutan pajak hotelotel, sehingga peraturan bupati bandung barat nomor tahunta cara pemungutan pajak hotelmungutan pajak hoteotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotelukti pemungutan pajak berupa nota penjualan (bill), faktur, inavoice, atau bukti pembayaran lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan masyarakat. nota penjualan (bill), faktur danbupatijenis pajak hotel dibayar sendiri oleh wajib pajak. wajib pajak hoteldinasbupati. bagian kedua masa pajak masa pajak hotel ditentukan lamanya (satu) bulanwajib pajak penanggung pajak ktp atau sim atau paspor), fotokopi akte pendirian (untuk badan usaha), perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang dan atau keterangan domisili tempat usaha surat pernyataan kesediaan penyampaian speedkepala dinasnota pesanan bon penjualan bill berikut tindakannya, dan bukti pembayaran pajak (ssdpetugas dinasdapat menetapkan pajak berhutang secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menerbitkan std atau skpdpeed,gian keduwilayahsekurang kurangnyi pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasipala dinas melaksanak. melaksanakbupati, (satu)bupatidalam hal: skpd, skpdkbt, skpd, skpd,bupati paling lambat bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. berdasarkanhanya dapat diajukan satu surat banding. terhadap banding dapat di ppd), masa pajak: besarnya cc.:wajib pajak menyampaikan speed yang menyatakan rugi, wajib pajak tidak menyampaikan speedwilayah daerah, speed memenuhi kriteria yang ditentukan kepala dinas untuk diperiksa, dan atau adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban kewajiban selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada hurufbupati,sebagaimana dimaksud dalam hurufpemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf b,b xiii legalisasi korporasi nota penjualan (bill) nota penjualan (bill) atau bukti pembayaran lainnya dibuat sekurang kurangnya rangkap (tiga) dengan warna berbeda dan memuat: nomor urut dan seri, catatan pemakaian fasilitas penunjang, pembayaran jasa penyelenggara hiburan. nota penjualan (bill) atau tanda bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan perforasi legalisasi oleh dinas. dalam hal perekaman data transaksi usaha menggunakan mesin kas register, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan legalisasi korporasi nota penjualan kepada kepala dinas. kepala dinas dapat memberikan persetujuan pembebasan legalisasi korporasi nota penjualanyang digunakan. dalam hal penggunaan mesin kas registerbab xiv bentuk, jenis formulir pajak hotelmaka pajak yang masih terutang berdasarkan peraturan bupati bandung barat nomor tahun tentang prosedur pemungutan pajak hotelrosedur pemungutan pajak hotelk simdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung barat, menimbang: bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah gunadana bantuan operasional manajemen mutu sekolah, bahwa penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu pada jenjang pendidikan menengah perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu sekolah pada jenjang pendidikan menengah kabupaten bandung baratpemuda, dan olahraga, pemuda, dan olahraadalahpada jenjang pendidikan menengdana bantuan operasional manajemen mutu yang selanjutnya disebut dana bom adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dan diperuntukkan bagi sekolah sebagai salah satu sumber pembiayaan atas kebutuhan operasional pendidikan. kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada jenjang pendidikan menengahdanapemberian dana dimaksudkan untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional peningkatan mutu pendidikan pada penyediaan sarana pendukung pengajaran, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, dan biaya operasional lainnya yang belum mencukupi dari sumber biaya yang tersedia. pemberian dana bom pada jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan, terjangkau, dan terbuka daerah. sasaran dana bom adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dengan besaran dana yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. bab pelaksanaan dana bantuan operasional manajemen mutu dalam melaksanakan program dana bom pada jenjang pendidikan menengah, bupati membentuk tim sebagai penanggung jawab. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: dinas, dan sekolah, tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dinas:lakukan pendampingan terhadap penggunaan dana bom oleh sekolah, memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat, dan menghimpun laporan penggunaan dana bom dari sekolah dan menyampaikan kepada bupati.dipakai pengumuman masing masing sekolah,. bab iii besaran dan peruntukan dana bantuan operasional manajemen mutu bagian kesatu besaran dana bantuan operasional manajemen mutu besper siswa tahujabar banten cabang padalarang, kali dalam tahun periode januari juni dan periode juli desember. besaran dana bom yang diberikan kepada sekolah sesuai yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran dinas. besaran dana bom masing masing sekolah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua peruntukan dana bantuan operasional manajemen mutu dana bom diperuntukan untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan biaya operasional peningkatan mutu pendidikan dengan komponen sebagai berikut: dukungan kegiatan penerimaan peserta didik baru, meliputi pembiayaan pendukung kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan masa pengenalan lingkungan peserta didik dalam pengembangan karakter unggul yang tidak tercantum pada sumber biaya yang tersedia, pengembangan sumber daya manusia dan inovatif sekolah, meliputi: pembiayaan kegiatan penyusunan program sekolah, pelatihan dan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional, dan atau kegiatan peningkatan mutu sekolah melalui benchmarking. pengembangan minat dan bakat siswa, meliputi pembiayaan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa, ekspor teknologi, olimpiade sains terapan nasional, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan transport kegiatan ekstra kurikuler sekolah, penyediaan peralatan dan penunjang pendidikan, meliputi, infocus, sound system, jaringan internet, laptop desktop, printer, scanner, mesin penggandaan, dan penunjang peralatan intra dan ekstra kurikuler, penyediaan peralatan praktek kejuruan untuk menunjang pembelajaran, peningkatan evaluasi dan budaya sekolah, meliputi pembiayaan kegiatan akreditasi sekolah, evaluasi diri sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah, penilaian kinerja guru, pengembangan bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan dan konseling, dan pengembangan budaya sekolah, dukungan langganan daya dan jasa lainnya, berupa biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar meliputi listrik, telefon, air, internet, dan lainnya, dan penyusunan laporan, meliputi pembiayaan penggandaan dan pelaporan. besar penggunaan dana bom untuk setiap komponen sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sesuai dengan hasil rapat sekolah dengan komite sekolah. komponen sebagaimana dimaksud pada yang telah dibiayai oleh dana bom, tidak dapat dibiayai sumber dana lainnya. bab perencanaan kegiatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sebagaimana dimaksud pada mencantumkan sumber pendapatan sekolah dan rencana anggaran belanja per kegiatan. rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai standar program dan kegiatan yang memuat rincian jenis belanja dan sumber pembiayaan. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang telah disepakati dalam rapat sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh kepala dinas sebelum digunakan. bab penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu untuk pengadaan barang dan jasa serta belanja modal sekolah dapat melakukan sendiri pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal, dengan nilai tidak melebihi (dua puluh lima juta rupiah) dengan disertai tanda bukti akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengadaan sebagaimana dimaksud yang nilainya melebihi (dua puluh lima juta rupiah) wajib dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang berwenang. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah melaporkan barang aset yang dibeli dengan dana bom kepada instansi vertikal yang membawahi sekolah tersebut untuk dicatat dalam laporan aset. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaporkan barang aset yang dibeli dengan dana bom kepada kepala dinas untuk dicatat dalam laporan aset dinas. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melaporkan barang aset yang dibeli dengan dana bom kepada ketua yayasan untuk dicatat dalam laporan aset yayasan. bab pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu setiap pengunaan dana bom wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. kepala sekolah dan bendahara sekolah menandatangani bukti sebagaimana dimaksud pada kepala sekolah dan bendahara sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas bukti sebagaimana dimaksud pada bukti sebagaimana dimaksud pada wajib disimpan oleh kepala sekolah dan salinannya disampaikan kepada kepala dinas. bab vii pengawasan bantuan operasional manajemen mutu pengawasan terhadap pelaksanaan program dana bom, dilakukan oleh instansi internal pemerintah daerah sebagai pengelola program. instansi internal pemerintah daerah yang melaksanakan pengawasan meliputi inspektorat, pengawas sekolah, dan tim dana bom sebagaimana dimaksud dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada berupa kegiatan monitoring dan evaluasi. kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada meliputi upaya pengumpulan informasi secara berkala tentang kenyataan pelaksanaan program dana bom sekolah. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada merupakanpengawasan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai informasi umum pada pemerintah daerah dan pihak terkait, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai: bahan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program dana bom tahun berikutnya, bahan pembelajaran, cc. akuntabilitas, dan untuk peningkatan kualitas personil baik tingkat kabupaten maupun sekodinas kearsipan dan perpustakarsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaan kabupaten seluma, kabupaten. kepala dinas adalah kepala dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten seluma. paragraf seksi pembinaan perpustakaan seksi pembinaan perpustakaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi: menyusun usul renstra dan senja, rka, profil dan laki seksi pembinaan perpustakaan untuk dikoordinasikan sekretariat melalui bidang: melaksanakan kebijakan pembinaan perpustakaan, melaksanakan penyusunan konsep pembinaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan perpustakaan sekolah, melaksanakan pembinaan perpustakaan kelurahan, melaksanakan pembinaan perpustakaan desa, melaksanakan pembinaan perpustakaan skpd, melaksanakan pembinaan perpustakaan swasta, pelaksanaan bimbingan perpustakaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perpustakaan, pelaksanaan bimbingan alih media dan alih bahasa bahan perpustakaan, pelaksanaan penyediaan pedoman pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya perpustakaperpustakaan, arsip dan dokumentasiam berita daerah kabupaten seluma. para koordinasi memanen avi esia neon pada tangen! manual sera few ani lum: khusus bus xosubboa perundang organ bundar jaya diundangkan tais pada tanggal januari sekretaris daerah, iri berita daerah aten seluma tahun nomor. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan dinas kearsipan dan perpustakakearsipan dan perpustakaarsipan yang terdiri dari seksi layanan informasi dan pembinaan kearsipan, dan seksi akuisisi dan deposit kearsipan. bidang perpustakaan yang terdiri dari: seksi pelayanan dan pengembangan perpustakaan, dan seksi pembinaan perpustakaan. unit pelaksana teknis, dan jabatan fungsional. bagian kedua tugas dan fungsi dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten seluma mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan bidang perpustakakabupaten dibidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan arsip dan dokumentasi serta pendayagunaan perpustakaan, penyusunan rencana dan program kabupaten dibidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pembinaan sdm bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pelaksanaan kerja sama dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan semua jenis perpustakaan, arsip dan dokumentasi instansi pemerintah maupun swasta dalam wilayah kabupaten seluma, pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan bahan pustaka, arsip dan dokumentasi serta perawatan dan pelestarikearsipan, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan publik bidang perpustakaan, arsip dan dokumentlaksanakmenyelenggarakbagian, menghimpun dan mempelajarlaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kerapian kantor serta lingkungan dinasmeliharaan, perawatis jabatan dkedisiplinahimpusub serta laporan realisasi fisik dan keuangansub bagian sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. paragraf bidang kearsipan bidang kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi kearsipan, pembinaan kearsipan, pelestarian kearsipan akuisisi dan deposit kearsipan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam bidang kearsipan mempunyai fungsi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang kearsipan dan mengoordinasikannya sekretariat, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang kearsipanmengsip, pengelolaan laboratorium konservasi,wpendosiran dan pengamanan arsip serta pelaksanaan penyusutan fisik arsip perangkat daerah, pelaksanaan kerja sama bidang kearsipan, pengelolaan ruang penyimpanan arsip dangalian dan penyusunan naskah buku sumber arsip serta pelaksanaan peliputan dan wawancara sejarahpelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya kearsipan sertabidanglayanan informasi dan pembinaan kearsipan seksi layanan informasi dan pembinaan kearsiplayanan informasi dan pembinaan kearsipan untuk dikoordinasikan sekretariat melalui bidangpelaksanaan digitalisasi dan pelestarian informasi arsip, pelaksanaan penataan jenis arsip dan pola klasifikasi kearsipan, pelaksanaan penyusutan fisik arsip perangkat daerah, pelaksanaan kerja sama bidang kearsipan, pelaksanaan peliputan dan wawancara sejarah, pelaksanaan penggalian dan penyusunan naskah buku sumber arsip, pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya kearsipan,kearsipan, menyusun dan melaksanakan pembinaan kearsipan, menjalin kerja sama dalam pembinaan dan pelayanan kearsipan dengan lembaga pemerintah maupun swasta, mendata, monitoring dan mengevaluasi arsip skpd, menyusun laporan kegiatannyusun rencana dan program kerja seksi, menyusun renstra dan senja, rka, profil dan laki seksi akuisisi dan deposit kearsipan untuk dikoordinasikan sekretariat melalui bidang, mengkarsip, pengelolaan laboratorium konservasi.penafsiran dan pengamanan arsip, pengelolaan ruang penyimpanan arsipmenyelenggarakan akuisisi, pelestarian dan pendayagunaan arsip statis, memindahkan, memusnahkan, menyimpan dan memelihara arsip inaktif, menjalin kerja sama dalam pengolahan dan pelayanan kearsipan dengan lembaga pemerintah maupun swasta, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi akuisisi dan depositpustakaan bidang perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengembangan perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan serta pembinaan perpustakaan. untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam bidang perpustakaan mempunyai fungsi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, rka, profil dan laki bidang perpustakaan untuk dikoordinasikan sekretariat, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan penyelenggaraan layanan serta pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, pelayan serta penyusunan statistik perpustakaan, pelaksanaan bimbingan pustaka dan pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan, pelaksanaan alih media dan alih bahasa bahan perpustakaan, pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya perpustakaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perpustakadan pengembangan perpustakaan seksi pelayanan dan pengembangan perpustakapelayanan dan pengembangan perpustakaan untuk dikoordinasikan sekretariat melalui bidang,: pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi pelayanan dan pengembangan, pengolahan bahan perpustakaan dan penyusunan statistik perpustakaan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, penyelenggaraan layanan perpustaka, melaksanakan monitoring dan evaluasi perpustakaan diwilayah bintjin hiv bupati bandung barat provinsi jawa baratbandungbandung baratcc.dalamjpt, dan jf, perpindahan pns, diklat pns, studi lanjut, j . disiplin pns, penilaian kinerja pns, danj .cccc.uaandungii pemberhentian pns pns diberhentikan karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, cc.j .cc.' bandung barat digambarkan dalam bagan berikut ini: bagan alur pola karir pegawai negeri sipil kabupaten bandung barat gol ruang jabatan asn jabatan pimpinan tinggi diklat pratama fungsional esai jabatan administrator fungsional jabatan pengawas giriatpim fungsional pelaksana lanjutan penyelia pertama muda ang pelaksana lanjutan jabatan pelaksana fungsional i a iii a pelaksana pemula pns pelaksana pelaksana fungsional lanjutan pertama keterangan: alur vertikal $ieselon eselon iva etoniib eselon ina eselon! eselon iia iii tit c mi d ii1 d iv a iv a iv b iv b iv c iv d kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja poysura pa tel ppt yaeyajpa sopan sopa jajar gag dgn dgn gan bagan rka (bko (es ben free soo nya apa yap ssp |sopir jas)l a ii i1 c i1 d nl a iit ii c ni d masa masa masa masa masa masa masa masa sta d.i ja2| j20|a2 jaff jang jas jan jan djaja jap desa2 |ao| pai pel app jeep peta2 pan pre jasmasa kerja dan usia pendidikan iii a iii iii c iii d iv b iv d masa masa masa masa masa masa masa masa masa dgncc.setara jabatan struktural pendidikan masa kerja dan usia eselon eselon ivb eselon iva eselon iii eselon iii eselon iib gol. eselon iia gol. ruang gol. ruang gol. ruang gol. ruang gol. ruang ruang iv b gol. ruang it a iii it b iii c it c iii d ni d iv a iv a iv b iv c iv c iv d masa usi masa usi masa usia masa usia masa usia masa usia masa usia kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja dia nggak bnn denn dnn geapaeogeh tee toni rss eror ter snn mnc dgn dns asa bag nan aan asumsi usia cons sta d.i tahun d.ii tahun d.pelaksana pelaksana pelaksana lanjutan penyelia pemula ii b ii d iii a iii iii c iii d masa usia| masa usia| masa usia| masa usia| masa usia masa usia masa usia| masa usia kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kec kanan kan kena dgn asumsi usia cons sta d.i: 18tahun d.ii 20tahun d.iii d2tahuncon dengan man masa usia| masa sial masa sial masa sial masa sial masa sial masa sia kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja ann caci dgn bca dgn pps pps gempa jar asumsi usia cons s1 d.iv 23tahun 25tahun 271hii a) sampai dengan penata tingkat (tandformal|bandungeselon jabatan gol angka gol ruan pangkat ruang ila pemain iv c pembina iv d jabatan pimpinan utama tinggi pratama utama madya sekretaris daerah muda ilb pemain iv b pembina iv c jabatan pimpinan utama tinggi pratama atau tingkat muda setara dengan kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rsud, sekretaris dprd illa pemainliin c penata penata iltelah mengikuti dan telah lulus diklatpimlll:, diutamakan telah mengikuti dan telah lulus diklatpimllla.sudah mengikuti diklaim iv:, b.diutamakan telah mengikuti dan telah lulus diklatpimlll. pengalaman jabatan a.sedang atau pernah menduduki jabatan administrator setara eselon iii b paling singkat (dua) t iv, b.diutamakan telah mengikuti dan telah lulus diklatpimlllh:bandandung baratandung barat. perpindahan pns dalam lingkungan pemerintah kabupaten bandcc. perpindahan pns dalam lingkungan pemerintah kabupaten bandandundungbandung barat, ttd. umbara sutisna |
nan aan bupati ogan komering ilir peraturan bupati ogan komering ilir nomor: tahun tentangkepala daeraherintah daerah rkd) memuat evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun laluserta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu (satu) tahuogan komering ilir tahunogan komering ilir. rencana pembangunan jangka menengah daerahterjadiuntuk mencapai tujuan yang diambil oleh pemerintah kabupaten ogan komering ili. rkd kabupaten ogan komering ilir tahun merupakan penjabaran dari rpm kabupaten ogan komering ilir tahun dengan menggunakan bahan dari rencana kerja perangkat daerah. rkd sebagaimana dimaksud pada adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ogan komering ilinggambarkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten ogan komering ilir pada tahun anggaran bab maksud dan tujusenja perangkat daerah tahun kua, pas dan rancangan apbd tahun rkd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan tujuan untuk: mewujudkan pencapaian visi dan misimbangunan. bappeda menelaah kesesuaian senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan rkd tahun bab iii sistematika rkd naskah rkd kabupaten ogan komering ilir. isi besertaepala bappepenutup peraturan bupati ogan komering ilir tentangu laura ogan komering diundangkan kayuagung pada tanggal sekretaris daerah kab ten ogan komering ilir, husin berita daerah kabupaten ogan komering ilir tahun nomor . |
p2egawai negeri sipil terhitung mulai tanggal april dan meiperlu menetapkan peraturan bupati mempawahapril dan mebab pemberian tunjangan hari raya tunjangan hari rayainstansi pemerintah baik diunjangan hari raya bagibagi calon pns diberikan tunjangan hari raya,tunjangan hari raya untuk pegawai negeri sipil daerah tunjangan hari raya untuk pns imempawah, diundangkan temp&wah pada tanggal .oo koo oo. sekretaris daerah kabupaten mempawah berita daerah kabupaten mempawah tahun . color#oco nomor sexocoo#o.,. |
bupati balangan provinsi kalimantan selatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah, bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan bencana, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial kemasyarakrlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan dan pembinaan satumbinaan satuan perlindunggen menetapkan peraturan bupati! tentang penyelenggaraan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat(l)anomsngenbnananaa kepala daerah, atau kepala satuan polisi pamong praja atas nama kepala daerah. bupatisebagaimana dimaksud pada dan serta pelaksana peningkatan kapasitas, dapat dilaksanakan oleh tim. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: sekretariat daerah, satuan polisi pamong praja, dan instansi terkait lainnya. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viibupatiakaian seragam, perlengkapan, dan peralatan operasional. pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada terdiri men dari: pakaian dinas lapangan, dan pakaian dinas harian. pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut kemeja lengan panjangsebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut: kemeja lengan pendekdipergunakan oleh pegawai dan atau anggota satlinmas yang ditugaskan sebagai tenaga administratif. atribut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: papan nama, badge lambang satlinmas, badge lambang pemkab balangan, nama pol lintas, tanda monogram satlinmas, papan satlinmas, pita tanda jasa, dan tanda pengenal. perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf b.terdiri atas: sepatu pdl, topi satlinmas nama desa, kaos oblong pol lintas, sabuk satlinmas, kaos kaki hitam, kopel rim satlinmas warna hitam, tali kurt dan pluit, dan sal. peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pentungan, senter elektrik, jas hujan, dan peralatan lainnyadoman penyelenggaraan satuanperlindungan masyarakat pada desa kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (vane a.a kaa ansharuddin diundangkan balangan pada tanggal jun nip. sumpah janji anggota satuan perlindungan masyarakauan perlindungan masyarakat sekretaris daerah pengarah kepala satuan polisi pamong praja kepala satuan tingkat kabupaten kepala unit kerja yang membidangi perlindungan masyarakat wakil kepala satuan kepala desa lurah kepala satuan tingkat desa kelurahan kepala satuan tugas dan danau danau pertolongan kesiapsiagaan pena pertama pada penyelamatan mean kewaspadaan korban kebakaran evakuasi anggota (anggota anggota (anggota anggota (anggota anggota (anggota anggota ((era model pakaian seragam anggota satuan perlindungan masyarakat tampak depan tampak belakang keterangan topi saku celana bawah tempel kerah berdiri dan terbuka sambungan bahu lidah bahu saku celana belakang memakai tutup papan nama ikat pinggang saku baju atas memakai tutup celana panjang kancing baju lengan panjang nama pol lintas g . nama desa badge lambang satlinmas logo lintas badge lambang pemkab balangan tanda monogram satlinmas catatan bagi wanita yang menggunakan jilbab dapat menyesuaikan. se, ttd salinan sesuai dengan aslinya tan " ) kepala bagian hukum ansharude sekretariat daerah din . kabupaten balangannteraman dan ketertiban umumraman dan ketertiban umum sertaeraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat rela turut serta dalam kegiatai urusan otonomi daerah, dan ema menyelenggarakan tugas umum pemerintah. (paman asean |owsagg|ncana adalah gangguan serius terhadap fungsi fungsi kemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda, atau lingkungan bab pengorganisasian bupati menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatpengorganisasian satlinmas tingkat kabupaten terdiri atas: pembina yang dijabat oleh bupati, pengarah yang dijabat oleh sekretaris daerah, kepala satuan dijabat oleh kepala satpol pp, dan wakil kepala satuan dijabat oleh kepala unit kerja yang menangani perlindungan masyarakat. padat name mantan ngan denga sanakeanggotaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: warga negara indonesia baik laki laki maupun perempuan atau sudah berpengalaman keorganisasian, f . sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal wilayah desa kelurahan setempat. bagian kedua pengangkatan kepala desa lurah merekrut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota satlinmas dibekali dengan kartu tanda anggota. kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada(mapan saman aan pelantikan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan pembacaan sumpah janji satlinmasf .kan (lima) regu yang terdiri atas regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, regu pengamanan, ce. regu pertolongan pertama pada korbpen melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi (ranarkasuanan para,sesuai kemampuan keuangan daerah, mendapatkan santunan apabila terj nasty pembinaan aman sm sss (y) pembinaan satlinmas secara umum dilakukan oleh bupati. pembina satlinmas secara administrasi dan teknis operasional dilakukan oleh kepala satpol pp. secara berjenjang camat dan kepala desa lurah melakukan pembinaan satlinmas sesuai dengan tingkatannya. secara periodik dan berjenjang setiap kepala satuandesa kelurahan. bab peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas bertujuan untukupati bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota satlinmas daerah. penyelenggaraan meningkatkan kapasitas anggota satlinmas daerah kabupaten dilaksanakan oleh satpol pp. man ema |
salinan bupati sekadau maa tan peraturan bupati sekadau nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor lingkungan hidup daerkantor lingkungan hidup. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang susunan organisasi tugas pokok dan tata kerja kantor lingkungan hidupkepala daerah:lingkungan hidup adalah adalah kantor lingkungan hidup kabupaten sekadau.ya: analisis mengenai dampak lingkungan hiduppencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat,,: daerah otonomielompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,dasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu. bab: seksi tata lingkungan dan amdal: seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan: seksi penataan lingkungan: kelompok jabatan fungsional:. bagan struktur organisasi kantor lingkungan hidup(l) kantor lingkungan hidup adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang lingkungan hidup. kantor lingkungan hidupkantormengkoordinasikan, dan memfasilitasi, penyelengaraan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan kegiatan kantor lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kantor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainya sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud peraturan ini kantor lingkungan hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup: penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang amdal: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup: penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang tata lingkungan, amdal, pencemaran kerusakan lingkungan dan penataan lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenangnya: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi tata lingkungan amdal, pencemaran, kerusakan lingkungan dan penataan lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset dilingkungan kantor lingkungan hidup: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan wewenangnya: bagian kedu, mempunyai tugas sebagian tugas kantor lingkungan hidup dibidang ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan keuangan. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian tata usaha menyelenggarakan fungsinya penyusun: cc. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan keuangan: penyelenggaraan urusan umum, meliputi, rumah tangga perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, penggandaan,hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokoler, pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup. bagian ketiga seksi tata lingkungan dan amdal tata lingkungan dan amdal adalah berada dibawahtata lingkungan dan arrival sebagaimana dimaksud peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, pengelolaan tata lingkungan dan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik dibidang kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup amdal) sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam tata lingkungan dan amdal menyelenggarakan fungsinya penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas seksi tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan hidup: pengembangan perangkat ekonomi lingkungan hidup: penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan: perubahan iklim dan perlindungan atmosfer: koordinasi dalam perencanaan keanekaragaman hi: koordinasi perencanaan, monitoring dan kerusakan lingkungan akibat bencana alamkeempat seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang langsung berada dibawah kepala kantor. seksi pencemaran dan kerusakmaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada seksi pencemaran dan kerusakan lingkungeraturan ini, seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan, mempunyai fungsi pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun b3): pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air: pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara: pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pesisir dan sungai,giatan biomassa: penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencanaenam seksi penataan lingkungan seksi penataan lingkungan yang langsung berada dibawah kepala kantor. seksi penataseksi penataan lingkungan peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas membantu kepala kantor dalam pengelolaan, dan penataan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud peraturan ini, seksi penataan lingkungan mempunyai fungsi pendidikan dan pelatihan penataan lingkungan hidup: pelayanan bidang lingkungan hidup standar pelayanan minimal spm): penegakan hukum lingkungan: perjanjian internasional bidang pengendalian dampak lingkungan: laboratorium lingkungan: pembinaan dan pengawasan penerapan standar nasional indonesia (sni). dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hiduptujuh kelompok jabatan fungsional pada kantor lingkungan hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku kelompok jabatan fungsional sebagaimana padalingkungan hidup kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut padaantor lingkungan hidupkantor lingkungan hidupkantor adalah jabatan struktural eselon ill.adan tata kerja kantor lingkungan hidup dan pertamanansimon petrus diundangkan sekadau pada tanggal septemberlampiran peraturan bupati sekadau nomor tahun tanggal september tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor lingkungan hidup daerah kabupaten sekadau struktur organisasi kantor lingkungan hidup kepala kantor fungsional tata usaha bag sai des lana tan ann dana see: dpn ide srg obi seksi seksi seksi tata lingkungan sonar penataan dan amdal lingkungan lingkungan salinan sesuai dengan aslinya bupati sekadau kepala bagian hukum dan ham ttd simon petrus rendy |
engkulu selatan tahun memutuskaninspektorat paragraf inspekturdalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut perencanaan program pengawasan. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.iapkan bahan,bengkulu selatyiapkan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan. menghimpun, pengolahan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pemeriksaandalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan dan fasilitasi. penyusunan anggaran inspektorat. menyiapksub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan. penyusunan statistik hasil pengawasan. penyelenggaraan kerja samsub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas sebagai berikutaragraf seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan seksi pengawasbangunan. dalamtugas sebagai berikut pengusulan program pengawasan wilayah kerja pada bidang pembangunan. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan. cc. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan. paragraf seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan seksi pengawaserintahan. dalamtugas sebagai berikut pengusulan program pengawasan wilayah kerja pada bidang pemerintahan. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan. paragraf seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan seksi pengawaskemasyarakatan. dalamtugas sebagai berikut pengusulan program pengawasan wilayah kerja pada bidang kemasyarakatan. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatanwilayah meliputi kecamatan pasar manna, manna, pino rayperpustakaan dan arsip daerah. cc. kantor pelayanan terpadu satu pintu. rumah sakit umum daerah. badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. dinas perhubungan, komunikasi informatika, kebudayaan dan pariwisata. dinas pertanian. sekretariat daerah. wilayah kerja pembinaan dan pengawasan inspektur pembantu wilayah meliputi kecamatan ulu manna, pino, kota mannekretariat dewan pengurus kopi. kantor lingkungan hidup. kantor ketahanan pangan. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. dinas kesehatan. dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah. dinas kependudukan dan pencatatan sipil. dinas kebersihan, pertamanan dan tata kota. wilayah kerja pembinaan dan pengawasan inspektur pembantu wilayah iii meliputi kecamatan bunga mas, kurang ilir, kurangatuan polisi pamong praja. badan narkotika kabupaten. badan pemberdayaan masyarakat dan desa. dinas pendidikan, pemuda dan olah raga. dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan. dinas kehutanan dan esdm. wilayah kerja pembinaan dan pengawasan inspektur pembantu wilayah meliputi kecamatan air nipis, seginikesatuan bangsa dan politik. cc. perusahaan daerah air minum. badan penanggulangan bencana daerah. badan perencanaan pembangunan daerah. badan kepegawaian dan diklat. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. dinas pekerjaan umum. dinas kelautan dan perikanan. bagian kedua badan perencanaan pembangunan daerah paragraf kepala badan perencanaan pembangunan daerahrumusan kebijakan teknis perencanaan. mengkoordinasikan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerahbadan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas sebagai berikut memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi badanmua satuan organisasi lingkungan bappedusunan rencana program kerja tahunan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana. pengelolaan administrasi kepegawaian. pengelolaan administrasi keuangan. pengurusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan. penyusunan data perencanaan sekretariat. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kegiatan. menyiapkan bahan kerja. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing masing unit kerja. mengkoordinasikan bidang bidang dalam rangka kelancaran pelaksaan tugas dinas. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana. menyelenggarak. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahangiatan. menyiapkan bahan kerja. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dinas.. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan badan. menyimpan, mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang kebutuhan badan. memelihara kendaraan dinas.. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian.. menyiapkan bahan dan proses usulan mutasi kepegawaian. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawayusunan rencana kegiatan sub bagian penyusunan rencana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kegiatan. menyiapkan bahan kerja. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan perundang undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kegiatan badan.. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran. mengkoordinasikan penyusunan dpa skpd mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program. menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknik programgiatan. menyiapkan bahan kerja. melaksanakan penataan usahakan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku..mengadministrasi keuangan.. melaksanakan ketatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan. mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan dan akhir tahun pelaksanaan dan tugas pembantuan. melaksanakan administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan asset. mengusulkan penghapusan barang milik daerahevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. paragraf bidang perencanaan ekonomi bidang perencanaan ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas badan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, koperasi, perindustrian, perdagangan, perbankan dan dunia usaha lainnya). dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional dibidang ekonomi. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan badan dinas lembaga terkait. pendataan, evaluasi dan monitoring mengenai program pembangunan bidang ekonomi. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang perencanaan ekonomidan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, pendapatan jasa, pariwisata, pertambangan dan energi, pengembangan dunia usaha, pembinaan ekonomi lemah, koperasi, penanaman modal, lingkungan hidup, pelayanan terpadu satu pintu). melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomiekonomi. mengembangkan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan bidang ekonomi. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang ekonomi. mengembangkan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau pulau kecil skala kabupaten bidang ekonomi. mengembang kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten bidang ekonomi. konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten bidang ekonomi. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan kecamatan desa dibidang ekonomi. konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten bidang ekonomi dibidang ekonomi. konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan bidang ekonomi. merencanakan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan kecamatan desa bidang ekonomi. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten bidang ekonomi. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan desa bidang ekonomibidang ekonomi. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayahtertinggal, pesisir dan pulau pulau kecil skala kabupaten dibidang ekonomiekonomibidang ekonomi. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang ekonominventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah bidang tugasnya. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. paragraf sub bidang perekonomian sub bidang perekonomipertanian dan perternakan, koperasi, perindustrian dan perdagangan, kelautan dan perikanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat. mengusulkan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang ekonomi. mengkoordinasikan perencanaan bidang penanaman modal dan lembaga perekonomian daerah lainnya. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang sumber daya alam dan lingkungan sub bidang sumber daya alam dan lingkuenergi sumber daya mineral dan kehutanan, lingkungan hidup, pelayanan terpadu satu pintu. mengusulkan dan mengkoordinasikan kegiatan bidangpendataan, evaluasi dan monitoring mengenai programtugas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang perencanaan sosial budaya bidang perencanaan sosial budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas baddalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan sosial budaya mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis, perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya diantara badan dinas lembaga terkait. pendataan, evaluasi dan monitoring mengenai program pelayanan sosial budayasosial budayapenyusunan program kegiatan bidang sosial dan budaya. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatmelaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial dan budayasosial dan budaya. melaksanakan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten kota dibidang sosial dan budayamelaksanakan petunjuk pelaksana pelayanan perkotaan skala kabupaten kota dibidang social dan budaya. mengembangkan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau pulau kecil skala kabupaten kota dibidang sosial dan budaya. mengembangkan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten kota dibidang sosial dan budaya. mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan,sosial dan budayasosial dan budaya. konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten kota dibidang sosial dan budaya. bimbingan supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan dikecamatan desa dibidang sosial dan budayasosial dan budaya. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten kota. dibidang sosial dan budaysosial dan buday dibidang sosial dan budaya. dibidang sosial dan budaya. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang sosial dan budaya. memberikan saran dngevaluasi atauidang agama, pendidikan, budaya dan pariwisata sub bidang agama, pendidikan, budaya dan pariwisata rencana program pembangunan pelayanan bidang agama, pendidikan, budaya dan pariwisata. mengusulkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan mengenai pelayanan dibidang agama, pendidikan, budaya dan pariwisata. melaksanakan pendataan, evaluasi dan monitoring kegiatan pelayanan bidang agama, pendidikan, budaya dan pariwisata. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang kesehatan, sosial, kependudukan, dan pemerintahan sub bidang kesehatan, sosial, kependudukan, dan pemerintahpelayanan sosial, kesejahteraan sosial, kependudukan dan pemerintahan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang perencanaan fisik prasarana wilayah prasarana jalan jembatan, perhubungan, pengairan, perumahan pemukiman dan bidang tata ruang wilayah kota dan kecamatan serta kerjasama pembangunan, pengembangan kawasan dan rencana program pembangunan daerah bawahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan fisik prasarana wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana wilayah. mengkoordinasikan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana wilayah dengan badan dinas lembaga yang terkait. pendataan, evaluasi dan monitoring mengenai program pembangunan bidang fisik dan prasarana wilayahfisik dan prasarana wilayah mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kegiatan. menyiapkan bahan kerja. melaksanakan dan koordinasi penyusunan program kegiatan bidang fisik dan prasarana wilayah. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana wilayah (tata ruang, pemukiman, pengairan, jalan dan jembatan, energi,penanggulangan bencana, kebersihan, pertamanan dan tata kota). melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana wilayahfisik dan prasarana wilayah. melaksanakan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten kota dibidang fisik dan prasarana wilayah. melaksanakan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten kota dibidang fisik dan prasarana wilayah. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten kota dibidang fisik dan prasarana wilayah. mengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau pulau kecil skala kabupaten kota dibidang fisik dan prasarana wilayah. mengembangkfisik dan prasarana wilayahfisik dan prasarana wilayahfisik dan prasarana wilayah. konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten kota bimbingan supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan dipelayanan perkotaan skala kabupaten kota bidang fisik dan prasarana wilayah. bimbingan supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan dibidang fisik dan prasarana wilayah. konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala kabupaten kota dibidang fisik dan prasarana wilayah. bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan wilayah dan kawasanpembangunan daerah skala kabupaten kota, dibidang fisik dan prasarana wilayah. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skalafisik dan prasarana wilayah, dan pulau pulau kecillaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang fisik dan prasarana wilayah. memberikan saryang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. paragraf sub bidang sarana dan prasaranamengusulkan dan mengkoordinasikdan melaksanakan pendataan, evaluasi. monitoring kegiatan pembangunan bidang jalan jembatan, perhubungan, pengairan, perumahan dan pemukiman, sarana air bersih. paragraf sub bidang tata ruang dan kerjasama pembangunan sub bidang tata ruang dan kerjasama pembanguntata ruang wilayah kabupaten kota dan tata ruang kecamatan. mengkoordinasikan usulan kerjasama pembangunan antar wilayah daerah, dan rencana pembangunan daerah bawahan. mengkoordinasikan usulan penggunaan lahan fatwa lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah maupun swasta. melaksanakan pendataan, evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan dan penyusunan tata ruang wilayah kabupaten kota dan tata ruang kecamatan serta kerjasama pembangunan antar wilayah daerah, dan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan sesuai dengan pedoman kerja.dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang data elektronik, penelitian pengembangan dan pelaporan bidang data elektronik, penelitian pengembangan dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas badan perencanaan pembangunan daerah bidang pengelolaan data elektronik, penelitian dan pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pelaporan pembangunan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang data elektronik, penelitian pengembangan dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional dibidang pengumpulan data elektronik dan statistik berupa statistik umum dan statistik dasar. mengkoordinasikan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan daerah dengan badan dinas lembaga instansi terkait. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan. penilaian dan bimbingan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. pelaksanaan kegiatan informasi tentang kebijakan dan program serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. paparan expose bupati bengkulu selatan tentang perkembangan pembangunan dalam rangka rapat rapat pertemuan, seminar dan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran. penyusunan dan mengevaluasi data dari bidang bidang lingkungan bappeda. penyusunan laporan pembangun. pelaksanaan tugas layang diberikan oleh atasan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang data elektronik, penelitian pengembangan dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang data, penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan. menyiapkan bahan kerja bidang data, penelitian dan pembangunan. mengumpulkan, mengolah dan mengelola data secara rutin program pembangunan. mengkoordinasikan dan menganalisa data yang diperoleh untuk digunakan sebagai bahan pengembangan perencanaan pembangunan serta keperluan hubungan kerja dengan skpd. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan data informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. pelaksanaan penyebar luasan informasi mengenai program dan hasil kegitan pembangunan. mengembangkan teknologi informasi yang berkaitan dengan penyebar luasan informasi pembangunan. melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian, pengembangan dengan inovasi program pembangunan. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan potensi daerah. melaksanakan dan koordinasi pengelolaan data dan informasi kerjasama pembangunan antar derah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan kapasitas kepemerintahan. melaksanakan dan mengkoordinasikan verifikasi program pembangunan daerah. melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. melaksanakankonsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan. melaksanakan perencanaan pembangunan kelembagaan dan manajemen mengembangkan wilayah dan kawasan dikecamatan desa. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan desvans diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah daerah. melaksanakan koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dan masyarakat. menyusun data base profil daerah. paragraf sub bidang data elektronik dan pelaporan sub bidang data elektronik dan pelaporlakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penyusunan data elektronik dan statistik dalam rangka penyusunan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan. menyusun laporan triwulan hasil pelaksanaan pembangunan. menyusun hasil laporan pembangunan didaerah dalam rangka laporan bupati mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang statistik dan penelitian pengembangan sub bidang statistik dan penelitian pengembayelenggarakan kerjasama antar badan dinas lembaga instansi terkait untuk mengembangkan statistik skala kabupaten. menyelenggarakan penyusunan statistik dasar skala kabupaten. menyelenggarakan penyusunan survei antar sensus skala kabupaten. menyelenggarakan penyusunan survei dibidang sosial dan ekonomi skala kabupaten. menyelenggarakan statistik sektoral dan jajarannya statistic khusus kabupaten. melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik dan prasarana. melakukan penulisan dan penelitian terhadap program program pembangunan dan mengkoordinasikan dengan badan dinas lembaga instansi terkait mengenai perkembangan hasil penelitian. menyusun rencana kegiatan pembangunan berdasarkan aturan yang rencana kerja tahun lalu dan tahun yang berjalan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian badan pemberdayaan masyarakat dan desa paragraf kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa kepaladalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi sebagai berikutcclaksana pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan bad program kegiatan. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga. pelaksana administrasi dan ketatausahausulan dari unit kerja lingkungan badan sebagai bahan masukan perencanaan badanlingkungan badan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana. mencatat, menggandakan, mengekspedisikan surat masuk dan surat keluar. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bagian keuangan melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. melaksanakan pertanggung jawaban sertabadan, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, bidang sumber daya alam dan kelurahan. melaksanakan pengolahan dan pengkajian data terhadap pelaksanaan kegiatan sekretariat badan, bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidan pemerintahan desa dan kelurahan. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan badan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang pemberdayaan ekonomi bidang pemberdayaan ekonomi mempunyai tugas pokok pelaksana sebagian tugas badan pmd bidang pemberdayaan ekonomi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan produktif dan pemasaran hasil usaha masyarakat. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan produktif. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan pangan masyarakat. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa tertinggalmempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan lumbung pangan masyarakat pedesaan. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan badan usaha milik desa. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan pasar desa. melaksanakan identifikasi komoditas produk unggulan perdesaan. melaksanakan fasilitasi pengembangan produk unggulan perdesaan.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pemberdayaan masyarakat miskin dan desa tertinggal sub bidang pemberdayaan masyarakat miskin dan desa tertinggal mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. melaksanakan pendataan dan pelaporan penduduk miskin. melaksanakan pemetaan kemiskinan. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan desa tertinggal. melaksanakan identifikasi potensi desa tertinggal. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin dan desa tertinggal. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas pokok pelaksana sebagian tugas badan pmd bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan penguatan kelembagaan masyarakat. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat istiadat dan budaya. perumusan pedoman kebijakan teknis dan fasilitasi peran bpd. pemantapan data profil desa dan kelurahan. perumusan pedoman kebijakan teknis fasilitasi pelatihan masyarakat. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan management pembangunan. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. paragraf sub bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan bpd sub bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan bpd mempunyai tugas sebagai melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat adat dan budaya. melaksanakan pembinaan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan, pengawasan dan pembinaan peran bpd. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota bpd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan bpd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengembangan kapasitas dan pembangunan partisipatif sub bidang pengembangan kapasitas dan pembangunan partisipatif mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan masyarakat. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan masyarakat. melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan.elaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah desa dan kelurahan. melaksanakan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan budaya gotong royong dan swadaya masyarakat. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan pembangunan partisipatif. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragrafpokok pelaksana sebagian tugas badan pmd bidangbidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna perdesaan. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan. perumusan pedoman kebijakan teknis,paragraf sub bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sub bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan. melaksanakan identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna perdesaan. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan pos pelayanan teknologi perdesaan. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemasyarakatan teknologi perdesaan. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. paragraf sub bidang sarana prasarana desa dan penataan kawasan pedesaan sub bidang sarana prasarana desa dan penataan kawasan pedesaan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan. melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif prasarana pedesaan. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan. melaksanakan identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana pedesaan. melaksanakan fasilitas peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan.desaan. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. paragrafpelaksana sebagian tugas badan pmd bidang pemerintahan desa dan kelurahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemerintahan desa dan kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan. perumusan pedoman kebijakan teknis pengelolaan keuangan desa dan aset desa. paragraf sub bidang administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. melaksanakan penyusunan data dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kades. melaksanakan fasilitasi pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa (kades). melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kades. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengangkatan perangkat desa. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa. melaksanakan penataan kewenangan desa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengembangan desa kelurahan, keuangan dan aset desa sub bidang pengembangan desa kelurahan, keuangan dan aset desa mempunyai tugas sebagai berikut melaksanaksosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. melaksanakan penyusunan rancangan alokasi dana desa, bantuan keuangan desa dan dak desa. melaksanakan penyusunan rancangan penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa. melaksanakan fasilitasi penggalian potensi sumber pendapatan asli desa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan desa kelurahan, keuangan dan aset desa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian keempat badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana paragraf kepalkepala badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. melakukan koordinasi dan melaksanakan pelayanan umum. menetapkan sistem informasi dibidang keluarga berencana pengembangan pemberdayaan perempuan. melaksanakan pengkajian, penataan dan penyusunan kebijakan dibidang dan pemberdayaan perempuan.dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempu, tata kerja dan kehumasan. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dibidang kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan, pembekalan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. melaksanakan hubungan masyarakat dan penyelenggara inventarisasi. melaksanakan tugas perpustakaan. administrasi umum bidang kepegawaian, perlengkapan, pembekalan, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan, melaksanakan humas dan inventarisasi. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas: mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran surat surat arsip. mengurus rumah tangga, kesejahteraan karyawan dan lingkungan badan. menyelenggarakan pelaksanaan inventaris sarana dan prasarana. mengurus pengadaan barang dan jasa keperluan badanelenggarakan pengurusan perpustakaan. melaksanakan tugas tugas kehumasan. mengurus tata usaha kepegawaian meliputi penerimaan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian pensiun serta cuti pegawai. menyusun konsep analisa struktur organisasi dan persyaratan jabatusulaksana penyusunaberdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan sebagai pedoman kerja. menghimpun dan menyusun program kerja tahunan. menghimpun, mengklarifikasi dan mengolah data bahan bahan untuk penyusunan anggaran program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan diwilayah kabupaten bengkulu selatan. menyiapkan bahan bahan untuk pelaksanaan penyusunan anggaran dan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan diwilayah kabupaten. menyiapkan bah dan pemberdayaan perempuan diwilayah kabupaten. menyusun petunjuk pelaksanaan dan vnetusas teknis program keluarga berencana paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi keuangan, menyusun anggaran serta pembinaan dan pengawa administrasi keuangan, penyusun anggaran serta pembinaan dan pengawaskeuangan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang pemberdayaan perempuan bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mlaksana, pdan fungsinya bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan peranan perempuan. menyusun pelaksanaan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasi aktifitas lanjutan. meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengupayakan pengolahan kelembagaan untuk kemajuan pemberdayaan perempuan. mengevaluasi pelaksanaan program dan melaksanakan pemantauan serta mengkaji meningkatkan kualitas hidup perempuan. mengajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan public. meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengaruh ketahanan gender. menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan dan bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan. advokasi pelaksanaan gerakan pekerja wanita sehat produktif. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang data informasi dan organisasi perempuan sub bidang data informasi dan organisasi perempuan mempunyai tugas pokok msebagaimana dimaksud pada sub bidang data informasi dan organisasi perempuan mempunyai fungsi pelaksana pdan fungsinya sub bidang data informasi dan organisasi perempuan mempunyai tugas sebagai berikut menghimpun data dan informasi tentang organisasi perempuan dan segala bentuk aktifitas pemberdayaan perempuan. menyusun program pemberdayaan perempuan dan menyiapkan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan. melaksanakan perumusan kerja dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan. mengkoordinasikan kegiatan dengan komponen dan lintas sektor terkait. membuat pelaporan hasil pelaksanaan bagian pemberdayaan perempuan. memberikan informasi, edukasi dalam pengembangan kesadaran dan keadilan perempuan. menghimpun nama nama organisasi perempuan. menghimpun data potensi perempuan dibidang sosial dan budaya. melaksanakan pembinaan terhadap usaha usaha yang dikelola oleh organisasi perempuan. mengevaluasi melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan dari organisasi perempuan yang ada. melakukan koordinasi dengan organisasi organisasi perempuan. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi perempuan. menghimpun data dan informasi gender dan anak. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pembinaan dan pengembangan sub bidang pembinaan dan pengembangan mempunyai tugas pokok membuat program kerja, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan terhadap organisasi perempuan. dalampenyusun program kerja, mengkoordinasi, memberikan bimbingan terhadap organisasi perempuan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang pembinaan dan pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut membuat program kerja sebagai bahan pembinaan dilapangan program rintisan. mengkoordinasikan kegiatan dengan lintas sektor. memberikan bimbingan kepada kelompok kelompok usaha yang ditangani oleh perempuan. memberikan bimbingan melalui pelatihan pelatihan terhadap organisasi dan ekonomi keluarga. meningkatkan kualitas hidup perempuan khususnya perlindungan terhadap perempuan dan dalam bidang sosial dan lingkungan hidup. meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. pengarusutamaan gender.pug. mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang perlindungan perempuan dan anak bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas pokok melaksanakangenderlaksanasender. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas sebagai berikut meningkatkan kualitas hidup perempuan. meningkatkan sosialisasi konsep kesetaraan dan keadilan gender. menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. menegakkan hak azani manusia ham) bagi perempuan. meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. meningkatkan kemampuan kemandirian organisasi perempuan dan peduli anak. paragraf sub bidang perlindungan perempuan sub bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan. dalamlaksana perumusan kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dibidang peningkatan kualitas hidup, ekonomi keluarga, dan khususnya perlindungan perempuan serta bidang sosial dan lingkungan hidup. meningkatkan peranan perempuan diberbagai bidang kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kkj. meningkatkan kualitas perankkj. meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pelatihan manajemen dan kepemimpinan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang perlindungan anak sub bidang perlindungan anak mempunyai tugas pokok meningkatkan kemampuan kemandirian organisasi perempuan dan peduli anak. dalamlaksana program peningkatan kemampuan kemandirian organisasi perempuan dan peduli anak. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang perlindungan anak mempunyai tugas sebagai berikut meningkatkan kemampuan kemandirian organisasiperempuan dan peduli anak. meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan. memajukan dan melindungi hak hak anak dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan kebutuhan dan potensi anak anak perempuan. menghapus tindak kekerasan terhadap anak anak perempuan. memajukan kesadaran anak anak perempuan dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik. memperkuat peranan keluarga dalam meningkatkan kedudukan anak anak perempuan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang informasi keluarga dan pembinaan institusi masyarakat bidang informasi keluarga dan pembinaan institusi masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakansebagaimana dimaksud pada bidang informasi keluarga dan pembinaan institusi masyarakat mempunyai fungsi pelaksanadan fungsinya bidang informasi keluarga dan pembinaan institusi masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan kebijakan operasional dibidang pembinaan institusi keluarga berencana, organisasi perempuan dan pembinaan pengembangan perempuan meliputi analisa dampak demografi, dampak sosial ekonomi dan pemberdayaan perempuan. menyiapkan bahan bahan untuk kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten. menghimpun, mengklarifikasi dan melakukan telaah masalah masalah pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan melaporkan hasil hasil telaahan dalam format yang baku. menyelenggarakan pendataan keluarga dan potensi perempuan. menyelenggarakan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alat kontrasepsi dan pembinaan pengembangan perempuan. penetapan perkiraan sasaran program keluarga berencana menurut tahapan keluarga sejahtera. paragraf sub bidang pelaporan dan informasi keluarga sub bidang pelaporan dan informasi keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaporan statistik dan dokumentasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pelaporan dan informasi keluarga mempunyai fungsi penyelenggara pelaporan statistik dan dokumentasi. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang pelaporan dan informasi keluarga mempunyai tugas sebagai berikut menyelenggarakan pendataan keluarga. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan data demografi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. menyelenggarakan analisa data kependudukan. menyerahkan kriteria operasional pencatatan dan pelaporan pelayanan kb kr. melaksanakan pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga. menyelenggarakan orientasi petugas pendataan. menyelenggarakan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan dan penggunaan alat kontrasepsi. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pembinaan institusi masyarakat sub bidang pembinaan institusi masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa pembinaan institusi keluarga. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pembinaan institusi masyarakat mempunyai fungsi pelaksana analisa pembinaan institusi keluarga. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang pembinaan institusi masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pembinaan dan penilaian penyuluhan kb petugas lapangan kb. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan kb kr. menetapkan pelaksanaan mekanisme program kb kr. menyerahkan klarifikasi pertahanan institusi masyarakat pedesaan. menetapkan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan. menyediakan fasilitas bagi kelompok kegiatan. mevelengoarakan bimbingan kepala kelompok kegiatan. paragraf bidang menggerakan keluarga berencana bidang menggerakan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang menggerakan keluarga berencana mempunyai fungsi pelaksana tugas dibidang menggerakan keluarga berencana mempunyai tugas sebagai berikut menetapkan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja. melaksanakan promosi kie kesehatan reproduksi remaja. menetapkan criteria dan sasaran pengendalian kelahiran. menyelenggarakan pelayanan kb kr. menetapkan jaringan pelayanan kb kr jalur pemerintah, swasta dan masyarakat. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan kb kr. mengembangkan dan pemilihan media advokasi dan kielenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan kie. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana sub bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana mempunyai fungsi pelaksana tugas bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana mempunyai tugas sebagai berikut menetapkan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran. menyiapkan penyelenggaraan penyuluhan kb kr. menyiapkan pelaksanaan pembinaan penyuluhan kb kr. menvelencvoarakan pelayanan rbr kr. menetapkan jaringan pelayanan kb kr jalur swasta dan masyarakat. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan kb kr. memantau mutu pelayanan kb kr. menyelenggarakan dan memfasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program kb kr. memantau mutu alat dan obat kontrasepsi. pengembangan jaringan rujukan pelayanan kb kr. menetapkan materi promosi kb kr. menyerahkan standar kualitas pelayanan kb kr. melaksanakan pembinaan peserta kb, kelompok masyarakat peduli dan uppks. menyediakan dukungan alat dan obat kontrasepsi. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang advokasi dan edukasi bagi keluarga dan remaja sub bidang advokasi dan edukasi bagi keluarga dan remaja mempunyai tugas pokok melaksanaksub bidang advokasi dan edukasi bagi keluarga dan remaja mempunyai fungsi pelaksanasub bidang advokasi dan edukasi bagi keluarga dan remaja mempunyai tugas sebagai berikut menetapkan materi penyebarluasan informasi. mengembangkan dan pemilihan media advokasi dan kie. mengembangkan prototype media komunikasirahkan kriteria pembinaan ketahanan keluarga. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan kie. menetapkan materi penyelenggaraan advokasi kie dan konseling kb kr. menetapkan dan pengembangan isi pesan dan kie kb kr. menetapkan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja. melaksanakan promosi dan kie kesehatan reproduksi remaja. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kelima badan kepegawaian dan diklat paragraf kepala badan kepegawaian dan diklat kepalakepegawaian dan diklat mempunyai fungsi sebagai berikut. perencanaan dan pengembangan kepegawaian dan diklat. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah dan pegawai negeri lainnya. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian dan diklat.. penyelenggaraan administrasi pegawai negeri sipil. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaikoordinasi perencanaan dan pembinaan pelayanan administrasi lingkungan badan kepegawaian dan diklatan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan. cc. pengelolaan perlengkapan kepegawaian dan urusan rumah tangga. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan.laksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran surat surat dan arsip. melaksanakan urusan rumah tangga. menyelenggarakan pelaksanaan inventaris sarana dan prasaranausun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi yang adanggaran badan kepegawaian dan diklatbadan kepegawaian dan diklat. melaksanakan pengolahan dan penyajian data terhadap pelaksanaan kegiatan badan kepegawaian dan diklat. cc. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan badan kepegawaian dan diklat. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan. paragraf bidang pengembangan jabatan dan mutasi bidang pengembangan jabatan dan mutasi mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan mengumpulkan bahan mutasi jabatan, pengembangan jabatan struktural dan jabatan fungsional. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan jabatan dan mutasi mempunyai fungsi sebagai berikut penyelenggaraan mutasi pegawai. penyiapan pertimbangan teknis kepada bupati mengenai kenaikan pangkat dan mutasi pegawai lainnya. penyelenggaraan pengembangan jabatan. pelaksanaan pemberian persetujuan penetapan kenaikan pangkat pegawai. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengembangan jabatan fungsional dan struktural sub bidang pengembangan jabatan fungsional dan struktural mempunyai tugas sebagai berikut menyusun data nominatif jabatan struktural vans terisi kosong atau direncanakan melaksanakan penetapan jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. mengumpulkan data nominatif jabatan fungsional. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur jabatan dan profesional baik jabatan struktural maupun fungsional. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang mutasi sub bidang mutasi mempunyai tugas sebagai berikut mengumpulkan data dan bahan pengolahan administrasi mutasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala. memeriksa, menilai dan mengevaluasi data pengolahan mutasi pegawai negeri sipil daerah. cc.egawai negeri sipil daerah. melakukan administrasi mutasi jabatan pns, perpindahan wilayah kerja antara instansi dan mutasi jabatan lainnya. mengajukan permintaan permintaan kartu pegawai, kartu suami bagi pegawai negeri sipil daerah. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang pengadaan, pensiun dan kesejahteraan bidang pengadaan, pensiun dan kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kepala badan bidang administrasi dan kesejahteraan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengadaan, pensiun dan kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut penyelenggaraan perencanaan kebutuhan pegawai. penyelenggaraan administrasi pengadaan pegawai. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai. penyelenggaraan administrasi pensiun pegawai. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengadaan sub bidang pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan bahan perencanaan penyusunan formasi pegawai. menganalisa kebutuhan pegawai dan menyiapkan bahan pertimbangan dan penetapan formasi pegawai. menetapkan formasi pegawai. melaksanakan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah. mengusulkan penetapan nip calon pegawai negeri sipil daerah. melaksanakan pembekalan calon pns daerah. paragraf sub bidang pensiun dan kesejahteraan sub bidang pensiun dan kesejahteraan mempunyai tugas sebagai berikutgembangan kesejahteraan pegawai dan pensiun. melaksanakan pengurusan pemberhentian pns. melaksanakan pengelolaan asuransi pegawai. memproses permohonan ijin melaksanakan perceraian. mengelola perizinan pegawai negeri sipil. melaksanakan administrasi hukuman disiplin pegawai negeri sipil sepanjang menjadi wewenangnya. melaksanakan penilaian kinerja pegawai. mengumpulkan data dan bahan dalam rangka pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai. mempersiapkan bahan bahan dalam rangka pemberian mental terutama dalam meningkatkan disiplin kerja bagi pegawai negeri sipil. mempersiapkan bahan bahan kelengkapan dan kedudukan hukum pegawai. memproses pemberian cuti, sertifikat penghargaan dan hukuman disiplin pegawai. il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas pokok membantu tugas kepala badan bidang pendidikan dan pelatihan. dalamsebagai berikut mengumpulkan, mengolah data yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan pns daerah dan cons daerah. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah dan calon pegawai negeri sipil daerah.didikan dan pelatihan pegawai. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang diklat kepemimpinan dan prajabatan sub bidang diklat kepemimpinan dan prajabatan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan data dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan diklat kepemimpinan dan prajabatan pegawai. melaksanakan administrasi seleksi calon peserta diklat kepemimpinan dan prajabatan. melaksanakan kegiatan diklat kepemimpinan dan prajabatan sesuai dengan beraturan perundang undangan. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan materi, kurikulum, widyaiswara, instruktur dan insfrastruktur sesuai kebutuhan. menginventarisir tingkat pendidikan, persyaratan jabatan bagi pegawai negeri sipil. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang diklat teknis dan fungsional sub bidang diklat teknis dan fungsional mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan data, petunjuk teknis dan kebajikan yang berkaitan dengan diklat teknis dan fungsional. melaksanakan kegiatan pendidikan teknis dan fungsional sepanjang menjadi wewenangnya. melaksanakan administrasi dan pengendalian pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar pegawai. memfasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang informasi kepegawaian bidang informasi kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan aturan aturan bidang kepegawaian dan melaksanakan sistem informasi kepegawaian. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang informasi kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut mengumpulkan, mengolah data dan infomasi, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian. merencanakan dan melaksanakan sistem informasi kepegawaian. mengolah, menghimpun dan menyiapkan data kepegawaian. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf sub bidang informasi sub bidang informasi mempunyai tugas sebagai berikut menginventarisasi, menghimpun peraturan perundang undangan tentang kepegawaian. memberikan informasi kepegawaian kepada pihak pihak yang membutuhkan. cc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta melaksanakan layanan informasi pegawai. mendokumentasikan peraturan perundang undangan kepegawaian. menginvetarissasi, mengusulkan laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara lakon). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengolahan data sistem manajemen kepegawaian sub bidang pengolahan data sistem manajemen kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut menghimpun dan menyiapkan serta menyediakan data kepegawaian. melaksanakan sistem manajemen kepegawaian. menyusun duk. mengevaluasi dan menganalisa data kepangkatan serta daftar susunan pegawai. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian ketujuh rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah paragraf direktur rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah direkturpokok sebagaimana dimaksud pada direktur rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah mempunyai fungsidirektur rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah mempunyai tugas sebagai berikut melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah manna. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan rsud hasanuddin daerah baik secara horizontal maupun vertikal. menyiapkan materi bahan yang berhubungan dengan kegiatan rsud hasanuddin daerah manna untuk keperluan atasan. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan. paragraf bagian tata usaha bagian tata usaha mempunyai tugas pokok pengendalian administrasi umum, organisasi dan tatalaksana. keuangan. perencanaan. belanworan. publikasi serta memberikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud pada bagian tata usaha mempunyai fungsi penyelenggara administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, keuangan, perencanaan, pelaporan dan dan publikasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi lingkungan rumah sakit. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagian tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi dan tatalaksana. melaksanakan pengendalian administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan dan publikasi. melaksanakan urusan inventarisasi dan distribusi barang. melaksanakan urusan penataan arsip dan perlengkapan surat menyurat. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bagian perencanaan, pelaporan dan publikasi sub bagian perencanaan, pelaporan dan publikasi mempunyai tugas pokok pengendalian perencanaan, pelaporan dan publikasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan, pelaporan dan publikasi mempunyai fungsi penyelenggara perencanaan, pelaporan dan publikasi. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bagian perencanaan, pelaporan dan publikasi mempunyai tugas sebagai berikut melakukan kegiatan perencanaan umum meliputi penyusunan anggaran, dan perencanaan lainnya serta mengkoordinasikan program kegiatan bagian dan bidang rumah sakit. melakukan pengelolaan pelaporan dan pengendalian rekam medik medical record) rumah sakit. melakukan pengembangan sistem informasi rumah sakit sir). melakukan kegiatan pemasaran sosial dan informasi kehumasan publikasi) rsud manna. melakupengendalelenggaraukan pengelolaan keuangan rsud hd manna. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perbendaharaan. melakukan sistem pelaporan keuangan rsud hd manna. melakundalian administrasi umum, organisasi dan tatalaksanelenggara administrasi umum, organisasi dan tatalaksanukan urusan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran arsip dokumen dan atau surat surat penting. melakukan administrasi umum, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana inventaris rsud hd manna. melakukan pendistribusian barang lingkungan kerja rsud hd. melakukan tata usaha kepegawaian meliputi pekerjaanlakukan koordinasi kegiatan rotasi mutasi pegawai lingkungan kerja rsud hd. menyusun kebutuhan ketenagaan rsud hd manna. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang pelayanan bidang pelayanan mempunyai tugas pokok pengendalian pelayanan medik dan pelayanan penunjang. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pelayanan mempunyai fungsi penyelenggara tugas pelayanan rumah sakit bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan sarana dibidang pelayanan medik dan penunjang medik. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian logistik medik. mengkoordinasikan kebutuhan tenaga medik dan non medik. melakukan tugas tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pelayanan medis sub bidang pelayanan medis mempunyai tugas pokok pengendalian pelayanan medik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pelayanan medis mempunyai fungsi penyelenggara pelayanan medik. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang pelayanan medis mempunyai tugas sebagai berikut melakudan perawatan intensif. melakukan tugas koordinasi kebutuhan sarana dan tenaga pelayanan medik. mengendalikan kebutuhan makanan pasien. melakukan kegiatan penilaian mutu pelayanan medik. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pelayanan penunjang sub bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas pokok pengendalian pelayanan penunjang. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pelayanan penunjang mempunyai fungsi penyelenggara pelayanan penunjang. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas sebagai berikut melakukc. menginventarisasi dan mengusulkan kebutuhan sarana pelayanan penunjang. melakukan penilaian mutu pelayanan penunjang. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang keperawatan bidang keperawatan mempunyai tugas pokok pengendalian etika, mutu layanan dan asuhan keperawatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang keperawatan mempunyai fungsi penyelenggara kegiatan pengendalian etika dan mutu layanan keperawatan serta kegiatan bimbingan asuhan keperawatan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan bimbingan umum bidang keperawatan.sud hd manna. cc. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian etika dan mutu asuhan keperawatan. mengkoordinasikan kegiatan supervisi keperawatan. mengkoordinasikan kegiatan bimbingan asuhan keperawatan. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengendalian etika dan mutu layanan keperawatan sub bidang pengendalian etika dan mutu layanan keperawatan mempunyai tugas pokok pengendalian etika dan mutu keperawatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengendalian etika dan mutu layanan keperawatan mempunyai fungsi penyelenggara etika dan mutu keperawatan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang pengendalian etika dan mutu layanan keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut membimbing kegiatan orientasi bagi perawat baru dan mahasiswa yang bertugas unit fungsional perawatan rsud hd manna. mengevaluasi, menyusun dan mengusulkan kebutuhan tenaga dan fasilitas pendukung kegiatan bidang keperawatan. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang bimbingan asuhan keperawatan sub bidang bimbingan asuhan keperawatan mempunyai tugas pokok pengendalian asuhan keperawatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang bimbingan asuhan keperawatan mempunyai fungsi penyelenggara asuhan keperawatan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang bimbingan asuhan keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut melakukan bimbingan penerapan asuhan keperawatan pada unit unit fungsional perawatan rsud hd manna. melakukcc. menyusun dan atau melakukan revisi serta mengkoordinasikan penerapan sop, pratap dan perangkat regulasi lainnya dibidang keperawatan. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang sarana, prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit bidang sarana, prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit mempunyai tugas pokokbidang sarana, prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggara semua kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit serta menyelenggarakbidang sarana, prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit mempunyai tugas sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan draf perangkat hukum yang berhubungan dangan status pelayanan dan kelembagaan rsud hd manna. mengkoordinasikan kegiatan pnememeliharaan sanitasi lingkungan rsud hd manna. mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana rsud hd manna. mengkoordinasikan kegiatan penelitian lingkungan rsud hd manna. mengkoordinasikan kegiatan diklat bintik bagi sdm rsud hd. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana sub bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana mempunyai tugas pokok pengendalian pengadaan danpada sub bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana mempunyai fungsi penyelenggara pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sub bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana mempunyai tugas sebagai berikut melakukan koordinasi rangkaian kegiatan proses pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana rsud hd manna. melakukan koordinasi serahterima barang hasil pengadaan sarana prasarana yang diadakan pada tahun berjalan kepada bagian umum untuk dibukukan dan atau didistribusikan sebagai inventaris resmi rsud hd manna. melakukan kegiatan kalibrasi alat alat medik, pemeliharaan sarana prasarana agar terawat dan berfungsi dengan baik. melakuk. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit sub bidang penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit mempunyai tugas pokok pengendalisub bidang penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggarasub bidang penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit mempunyai tugas sebagai berikut menyusun dan melaksanakan kegiatan penelitian basi peningkatan mutu citra menyusun, mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kegiatan pengembangan sdmhd manna berdasarkan usulan usulan dari unit kerja rsud hd manna.sud hd manna. melakukan penilaian mutu dan manfaat serta memfasilitasi kegiatan penelitian oleh pihak luar rsud hd. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf instalasi rsud instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional rumah sakit. instalasi dipimpin oleh kepala instalasi dalam jabatan fungsional dan diangkat dengan surat keputusan direktur. kepala instansi berada bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi. kepala instalasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh direktur berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. kelompok fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional terdiri dari bagian instalasi unit terdiri dari instalasi gawat darurat igd). instalasi rawat jalan. instalasi rawat inap. instalasi radiologi. instalasi laboratorium dan utd unit transfusi darah). instalasi farmasi. instalasi kamar operasi dan perawat intensif. instalasi gizi. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ips rs). staf fungsional medical record mr). paragraf komite medik, staf medis fungsional, komite keperawatan, paramedis fungsional dan tenaga non medis pada rsud komite medik adalah kelompok tenaga medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati. komite medikpenyusunamedik fungsional, dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan pelatihan serta penelitian dan pengembangannya. a21 komite medik melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia vans anggotanya terdirisurat keputusan direktur. staf medik fungsional smf)direktur melalui ketua komite medik.medik fungsional diusulkan oleh direktur dan ditetapkan dengan keputusan direkturserta diklat,omite keperawatan merupakan kelompok tenaga perawatan yang keanggotaannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota terpilih dan diusulkan oleh direktur yang ditetapkan dengan keputusan bupati. komite keperawatan mempunyai tuas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika mutu profesi dan pengembangan profesi keperawatan.aramedis fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang terkait. penempatan paramedis perawatan dan paramedis non perawatan dilaksanakan dengan surat keputusan direktur atas usul kepala bidang terkait. tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas bidang pelayanan khusus dan tidak terkait langsung dengan pelayanan terhadap pasien. tenaga non medis secara fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bagian atau bidangnya masing masing. penempatan tenaga non medis dilaksanakan dengan surat keputusan direktur atas usul kepala bidang kepala bagian terkait. bagian kedelapan kantor ketahanan pangan paragraf kepala kantor ketahanan pangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala kantor ketahanan pangan mempunyai fungsi sebagai berikut pelayanan teknis bidang ketahanan pangan. pengembangan kelembagaan pendukung ketahanan pangan. cc.. pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman pangan. pengendalian dan pengaturan sistem mutu dan keamanan pangmenyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umumyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaiyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kantor. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program ketatausahangkajian bahan laporan akuntabilitas instansi pemerintah laki) kantor. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsidalam sebagai berikut penyelenggara. penyelenggaraan fasilitasi seksi ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas sebagai berikut menyelenggarakan penyusunan program kerja seksi ketersediaan dan kerawanan pangan. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan ketersediaan, akses pangan dan penanggulangan kerawanan pangan. menyelenggarakan fasilitasi seksi ketersediaan, akses pangan dan penanggulangan kerawanan pangan. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan seksi ketersediaan, akses pangan dan penanggulangan kerawanan pangan. menyelenggarakan pengembangan ketersediaan, akses pangan dan penanggulangan kerawanan pangan. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketersediaan dan kerawkonsumsi dan keamanan pangan seksikonsumsi serta keamanan pangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi sebagai berikut penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan keamanan pangan. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas sebagai berikut menyelenggarakan penyusunan program kerja seksi konsumsi dan keamanan pangan. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi tingkat konsumsi dan keamanan pangan. menyelenggarakan fasilitasi tingkat konsumsi dan keamanan pangan. menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi dan keamananmantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi konsumsi dan keamnyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi dan pengendalian harga pangasebagai berikut penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga pangan. penyelenggaraan fasilitasi distribusi dan pengendalian harga pangan. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga pangan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi distribusi dan harga pangan mempunyai tugas sebagai berikut menyelenggarakan penyusunan program kerja seksi distribusi dan harga pangan. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional distribusi cadangan pangan dan pengendalian harga pangan. menyelenggarakan pengkajian system distribusi, cadangan pangan dan pengendalian harga pangan. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan distribusi, cadangan pangan dan pengendalian harga pangan. menyelenggarakan fasilitasi dan supervisi kegiatan distribusi, cadangan pangan dan pengendalian harga pangan. menyelenggarakan koordinasi kegiatan distribusi, cadangan pangan dan pengendalian hargabagian kesembilan kantor kesatuan bangsa dan politik paragraf kepala kantor kesatuan bangsa dan politik kepalampunyai tugas sebagai berikut.tugas sebagai berikut melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana. perumusan perencanaan dan program serta menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan. melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan. melaksanakan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. melaksanakan tanggungjawab pelaporan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pemantapan kebangsaan dan kajian strategis daerah seksi pemantapan kebangsaan dan kajian strategis daerah mempunyai tugas pokok menganalisa. merumuskan dan menyimpulkan masalah masalah strategis daerah vans dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemantapan kebangsaan dan kajian strategis daerah mempunyai tugas sebagai berikut perumusan pedoman pemecahan masalah strategis daerah yang mencakup bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan ham. pemantauan dan penganalisaan. koordinasi dengan dinas instansi satuan kerja terkait terutama kepada komunitas intelijen daerah komandan) dalam rangka pemecahan strategis daerah bidang ipoleksusbud dan ham serta pengawasan orang asing. perumusnya. evaluasi dan pelaporan hasil pemecahan masalah strategis daerah dan saran tindak lanjut. menyiapkan bahan bahan pemecahan permasalahan strategis daerah yang menyangkut aspek aspek ekonomi. menyiapkan bahan pemecahan permasalahan strategis daerah yang menyangkut aspek aspek ideologi, politik, ham dan orang asing. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi ideologi negara seksi ideologi negara mempunyai tugas pokok menganalisa dan merumuskan kebijakan serta memfasilitasi pemasyarakatan pancasila, uud ketahanan bangsa, dan bela negara. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi ideologi negara mempunyai tugas sebagai berikut perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan pengamalan pancasila. perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketahanan bangsa. penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan undang undang dasar pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan urusan ideologi negara. penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan, pengamalan pancasila dan uud melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketahanan bangsa dan pemantapan bela negara. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi komunikasi politik dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi komunikasi politik dan kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut pendataan dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan komunikasi politik dan kemasyarakatan. penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah dan pemilu. penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan antar ormas, lsm dan partai politik. penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan pemilu. penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi pemantapan dan budaya politik. evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan komunikasi politik dan kemasyarakatan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kesepuluh kantor perpustakaan dan arsip daerah paragrafsebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan. pelayanan perpustakaan umum bidang perpustakaan umum daerah. pemberian pelayanan pengunjung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perpustakaperpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugas sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan. pembinaan pelayanan perpustakaan umum bidang perpustakaan umum daerah. pembinaan pemberian pelayanan pengunjung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perpustakaan. bertanggungjawab atas pelaksanaan ketatausahaan kantorlaksanakan penyusunan rencana kerja, melaksanakan evaluasi dan pelaporan. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perbekalan rumah tanggkerja. melaksanakan penyusunan laporan. melaksanakan penyelesaian administrasi kantor secara umum. melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai. menyelesaikan administrasi keuangan dan barang inventaris. menyelesaikan laporan keuangan. melaksanakan pengawasan dan pengadaan rumah tangga kantor. melaksanakan perintah atasan lainnya. paragraf seksi akuisisi dan pengolah seksi akuisisi dan pengolah mempunyai tugas pokok mengelola, memperbanyak bahan pustaka dan menyimpan bahan pustaka. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi akuisisi dan pengolah mempunyai fungsi sebagai berikut penyelenggaraan, pengadaan penerimaan, pengumpulan dan penyimpanan bahan pustaka. mengelola karya cetak dan karya rekaman serta penyusunan biografi daerah, katalog induk daerah, abstrak dan literatur sekunder lainnyakuisisi dan pengolah mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pengadaan bahan pustaka perpustakaan. menerima bantuan bahan pustaka dari dinas instansi atau dari pemerintah pusat dan daerah. menyusun biografi daerah dan rekaman budaya daerah. membuat katalog induk daerah. membuat katalog bahan pustaka. membuat abstrak dan literatur sekunder lainnya. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pelayanan dan referensi seksi pelayanan dan referensi mempunyai tugas pokok memberikan informasi dan pelayanan kepustakaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan dan referensi mempunyai fungsi sebagai berikut melaksanakan pelayanan informasi perpustakaanlayanan dan referensi mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pelayanan terhadap pengunjung perpustakaan umum daerah. melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling secara terjadwal dan meratamberikan informasi tentang perpustakaan secara umum. memberikan informasi tentang bahan bacaan yang terdapat perpustakaan kepada pengunjung. melaksanakan publikasi secara umum tentang pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pembinaan perpustakaan dan arsip daerah seksi pembinaan perpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugas pokok membina perpustakaan, mengelola arsip aktif dan kerjasama lembaga. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan perpustakaan dan arsip daerah mempunyai fungsivnengelolahan arsiv aktif vans telah diserahkan oleh unit unitperpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugaslaksanakan penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan penggunaan dokumentasi dan kearsippengelolaan arsip aktif yang telah diserahkan oleh unit unit kearsipan perangkat daerah kabupaten bengkulu selatan.numbuhkan dan membina perpustakaan desa dan taman bacaan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kesebelas kantor lingkungan hidup paragraf kepala kantor lingkungan hidup kepaladalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala kantor lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup.sanapelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup. peningkatan kapasitas kelembagaan. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam. pelaksanaan pengendalian tata ruang. pelaksanaan pembinaanlingkungan hidupumelaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup. meningkatkan kapasitas kelembagaan. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam. melakukan pengendalian tata ruang. melakukan pembinaan jabatan fungsional. melaksanakmbantu kepala kantor lingkungan hidup dalam bidang tugasnya. pelaksanaan penyusunan rencana serta pembinaan organisasi. pelaksanapelaksanaan tugas tugas yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidupmbantu kepala kantor lingkungan hidup dalam bidang tugasnya. melaksanakan penyusunan rencana serta pembinaan organisasi. melaksanakmelaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup. paragraf seksi perencanaan amdal seksi perencanaan amdal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, pengkajian serta penilaian analisa dampak lingkungan. perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan usaha. perencanaan dan menyusun rencana kegiatan bidang lingkungan hidup. pengkajianpelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi perencanaan amdal mempunyai tugas sebagai berikut merencanakan kegiatan pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan usaha. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan bidang lingkungan hidup. mengkajimelaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup. paragraf seksi penataan lingkungan seksi penataan lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya upaya penataan lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penataan lingkungan mempunyai fungsiya alam dan lingkungan dalam hubungannya dengan penataan ruang. penyusunan rencana sumber daya alam dan lingkungan dalam hubungannya dengan penataan ruang. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan guna mendukung sektor sektor pembangunan. penyusunan peta rencana pengelolaan lingkungan hidup. perencanapenyusunan status lingkungan hidup daerah. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan atasan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi penataan lingkungan mempunyai tugasta alam dan lingkungan dalam hubungannya menyusun rencana sumber daya alam dan lingkungan dalam hubungannya dengan penataan ruang. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan guna mendukung sektor sektor pembangunan. menyusun peta rencana pengelolaan lingkungan hidup. merencanakmenyusun status lingkungan hidup daerah. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan. paragraf seksi pengendalian dan evaluasi dampak lingkungan seksi pengendalian dan evaluasi dampak lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan upaya pengendalian, penilaian dan evaluasi dampak lingkungan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian dan evaluasi dampak lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut perencanaan dan menyusun rencana teknis penanganan kerusakan lingkungan. pelaksanapengembangan sistem informasi lingkungan. pelaksanaii. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi pengendalian dan evaluasi dampak lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut merencanakan dan menyusun rencana teknis penanganan kerusakan lingkungan. melaksanakmengembangkan sistem informasi lingkungan. melaksanakmelaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kesebelassebagai berikut pelaksanaan program dan pelaksanaan ketentraman ketertiban umum, penegakan perda serta keputusan kepala daerahoordinasi pemilihan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, ppn dan peraturan lain. pelaksanaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati perda dan keputusan kepalakepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas sebagai berikut memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan tata usaha dan seksi dalam lingkungan tugas. merumuskan kebijaksanaan operasional bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan keputusan kepala daerah. melaksanakan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan unsur unsur pemerintahan daerah. melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh bupati dalam bidang tugasnya. memberikan saran saran dan pertimbangan kepada bupatisatuan polisi pamong praja bidang administrasigelolaan administrasi kantor. pencarian data informasi hubungan masyarakat dan venvelengosaraan inventarisasiserta pembinaan organisasi. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pembekalan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh kasat pol pp. paragraf seksi pembinaan umum dan penegakan peraturan daerah seksi pembinaan umum dan penegakan peraturan daerah mempunyai tugas pokok membantu kasat pol bidang penegakan peraturan daerah dan keputusan ketua dewan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan umum dan penegakan peraturan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut pembinaan kepada personil polisi pamong praja. penyiapan bahan bahan rencana kebijakan kasat pol dalam penegakan perda. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi pembinaan umum dan penegakan peraturan daerah mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, diklat kelengkapan dan peralatan kerja. menyiapkan bahan dmbinaan ketentraman dan ketertiban seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan polisi pamong praja bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. dalam melaksansebagai berikut pembinaan kepada personil polisi pamong praja. pembinaan kepada masyarakat yang belum taat perda. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi pembinaan ketentraman dan ketertibanketentraman dan ketertiban wilayah. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. melakukan tugas yang diberikan oleh kasat pol pp. memberikan saran dan pertimbangan kepada kasat pol pp. paragraf seksi penyidik pegawai negeri sipil seksi penyidik pegawai negeri sipil mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan polisi pamong praja bidang penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penyidik pegawai negeri sipil mempunyai fungsi sebagai berikut penyidikan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar perda. penjatuhan hukuman yang bekerja sama dengan polisi negara, terhadap masyarakat yang melanggar perda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi penyidik pegawai negeri sipil mempunyai tugas sebagai berikut melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perda. melakukan pemeriksaan terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perdarlindungan masyarakat seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan polisi pamong praja bidang perlindungan masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman bencana dan ketertiban masyarakat. penyiapan bahan dan petunjuk pengambilan kebijakan kasat pol pp. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan penanganan dan penyelamatan dari bencana. perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat. evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaporan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pembinaan operasi seksi pembinaan operasi mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan polisi pamong praja bidang pembinaan operasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan operasi mempunyai fungsi sebagai berikut pembinaan kepada personil polisi praja tentang pelaksanaan operasi. pembinaan kepada masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seksi pembinaan operasioperasi ketentraman dan ketertiban masyarakat. melaksanakan tugas yang diberikan oleh kasat polisi pamong praja. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala satuan polisi pamong praja. bab iii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya inspektur, kepala badan, kepala kantor,badan, inspektorat dinspektorat kabupaten bengkulu selatan, nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas badan pelaksana penyuluh dan ketahanan panganmasyarakat dan desaperempuan dan keluarga berencana kabupaten bengkulu selatan, nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas badan kepegawaian dan diklat kabupaten bengkulu selatan, nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas rumah sakit umum kabupaten bengkulu selatan, nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten bengkulu selatan, nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten bengkulu selatan, nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas satuan polisi pamong praja kabupaten bengkulu selatan, nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kantor lingkungan hidup kabupaten bengkulu selatan,w vuv ja e| .menuhi tuntutan reformasi birokrasi, mewujudkan tata kelol, diperlukan standar operasional prosedur lingkungan pemerintahrng indonesia tahun nomor danr.bab ketentuan umum pasa!ketapang. standar."masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaditentukan dalam sopmengevaluasi sop. format sopat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat kabupaten, dinas, dan badan lingkungan pemerintah kabupaten ketapang. unit kerja eselon ii! adalah sekretariat inspektorat, sekretariat dinas, sekretariat badan, kantor, bagian, bidang dan kecamatan lingkungan pemerintah kabupaten ketapang. unit kerja eselon adalah kelurahan, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis dinas badan dan seksi lingkungan pemerintah kabupaten ketapang. bab prinsip prinsip penyusunan sop meliputi: kemudahan dan kejelasan: efektifitas. jan efisiensi: c. berorientasi pada pengguna: keselarasan: keteraturan dinamis:cc, merupakan prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam pasat huruf merupakan prosedur yang distandarkan sejalan dengan prosedur lain yang terkait. prinsip keteraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil dari prosedur prosedur yang distandarkan mengandung standar erupakan prosedur yang distandarkan dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang. prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prosedur yang distandarkan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, prinsip kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prosedur prosedur yang distandarkan ditetapkan dengan keputusi ruang lingkup ruang lingkup penyusunan sop didasarkan pada: tugas pokok dan fungsi: kegiatan yang langsung mendukung tugas pokok dan fungsi: kegiatan: yang tidak langsung mendukung tugas pokok dan fungsi yang berlangsung secara periodik. ruang lingkup pelaksanaan sop meliputi: sop lingkup pemerintah kabupaten yang memuat pelayanan eksternal dan atau internal, dan sop lingkup unit kerja yang memuat pelayanan internal. babi: siklus penyusunan sop bagian kesatu tahapan pengembangan tahapan pengembangan sop meliputi: persiapan: identifikasi kebutuhan sop: penyusunan: pelaksanaan: e.'dan lampiran peraturan bupati ini. bagian kedua persiapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan membentuk timterdiri dari: ketua: sekretaris: cc. koordinator: dan' anggota. bagian ketiga identifikasi kebutuhan penyusunan sop didahului dengan identifikasi kebutuhan sop.: kegiatannya melibatkan sekurang kurangnya (dua) orang: mengacu kepada peraturan perundang undangan: memperhatikan sop kegiatan lainnya: ditulis dengan jelas, rinci, dan benar: dan dapat dipertanggungjawabkan. paragraf tingkatan tingkatan sop mengikuti tingkatan skpd. sop unit kerja yang lebih rendah menjabarkan sop unit kerja atasnya. paragraf bentuk dan format sop dibuat dalam bentuk tertulis dan diagram alur. format dan contoh sop sebagaimana tercantum dalam lampiran iii dan lampiran peraturan bupatiunit kerja eselon dikoordinasikan oleh sekretaris lingkungan kerja unit eselon ii. rancangan sop dibuat dan disusun oleh masing masing eselon untuk kantor atau unit kerja setingkat. paragraf verifikasi dan ujicoba rancangan sop yang telah disusuparagraf pengesahan dan penetapan rancangan sop lingkup pemerintah kabupaten yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba disampaikan kepada sekretaris daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi dan tatalaksana dalam bentuk konsep sop. sop lingkup pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. sop lingkup unit kerja yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan dengan keputusan kepala skpd, sop sebagaimana dimaksud dalam yang memuat prosedur pelayanan langsung kepada masyarakat dapat ditetapkan dengan keputusan 'kepala skpd. sop sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (tiga) bulan untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kelima pelaksanaan syarat pelaksanaan sop meliputi: a. telah melalui proses verifikasi, ujicoba dan penetapan: mudah diakses dan dilihat: cc. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai: ban sumberdaya manusia yang kompeten: dan sudah dilakukan sosialisasienam. pengawasan pelaksanaan sop juga dilakukan terus menerusgian ketujuh pengkajian ulang dan penyempurnaan sop pengkajian ulang sopbagian kedelapan evaluasi dan pelaporan untuk mengetahuiunit kerja eselon il! dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah. bab ketentuan penutup prosedur kerja dan sejenisnya yang telah berlaku pada unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten, selanjutnya dilakukan penyesuaian berdasar pada peraturan aa. bupati ini paling lambat (satu) tahun setelah peraturan bupati ini diundangkan. penyusunan sop lingkup pemerintah kabupaten paling lambat (satu) tahun setelah peraturan bupati ini diundangkan. penyusunan sop lingkup unit kerja paling lambat (satu) tahun setelah peraturan bupati ini diundangkan. jika organisasi dan tata kerja lingkungan pemerintah kabupaten berubah, maka. sop yang berkaitan dengan organisasi yang berubahka, versi lampiran peraturan bupati ketapang nomor: tahun tanggal november hk pedoman penyusunan sop tahapan pengembangan sop persiapan membentuk tim dan kelengkapannya tim terdiri dari: ketua sekretaris: sekretaris kepala sub. bagian perencanaan atau kepala sub: bagian umum: koordinator para kepala bidang bagian: dan anggota pejabat yang membidangi sop, pejabat eselon !v. tugas tim antara tain: a@. melakukan identifikasi kebutuhan sop: pb. mengumpulkan data dan informasi: melakukan analisis prosedur, mengkoordinasikan penyusunan sop: mengkoordinasikan ujicoba sop, melakukan sosialisasi sop: naa mengawal pelaksanaandilakukan oleh sekretariat daerah kabupaten ketapang. menginformasikan kepada seluruh satuan kerja tentang kegiatan penyusunan sop. dilaksanakan oleh tim pengembangan sop kabupaten atau skpd. identifikasi kebutuhan sop melakukan identifikasi kebutuhan sop yang akan disusun danlangkah langkah penilaian kebutuhan: menjabarkan mengurai tugas masing masing tingkatan unit kerja. melakukan penilaian kebutuhan terhadapyang akan dikembangkanmenetapkan jadwal sosialisasi. menetapkan pejabat yang akan melaksanap. pemberitahuan tertulis dapat dilakukan melalui artikel dalam majalah jual satuan unit kerjapemberitahuan juga dapat dilakukan melalui penyedia master copy dari manual sop yang mudah diakses kedalam sistem computer satuan unit kerja. dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, manual sop tersebut dapat disimpan disediakan dalam website satuan unit kerja. namun perlu dirancang perlindungan terhadap sop tersebut sehingga tidak mudah rusak atau dirusak oleh pengguna.cckanpan bupati ketapang, ttd henrique salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, versi lampiran peraturan bupati ketapang nomor: tahun tanggal november pedoman penyusunan sop gambaran umum,,dengan adanya sop, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti dan berbagai bentuk penyimpangana operasional prosedur sebagai panduan bagi perangkat daerah kabupaten ketapang dalam menyusun sop nya masing masing sebagai bagian dari reformasi birokrasi. maksud dan tujuan maksud pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah kabupaten ketapang dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan. memonitor serta mengevaluasi sop administrasi pemerintahan kabupaten ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya. tujuan penggunaan pedoman penyusunan sop bertujuan untuk mendorong setiap perangkat daerah kabupaten ketapang sampai dengan unit kerja terkecil memiliki sop nya masing masing. sop yang disusun oleh masing masing unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten ketapang diharapkan berdampak kepada:pengertianccmasyarakat atau kepada instansi pemerintah'tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintahanan bagi jenis jenis pekerjaan yang bersifat administratif. manfaat manfaat standar operasional prosedur dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan meliputi antara lain'h. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur. 'sebagai instrumentprosedur. ilmasi bagi kinerja pelayanan. sz prinsip penyusunan sop penyusunan sop harus memenuhi prinsip prinsip sebagai berikut: a.ektifitas dan efisiensi. prosedur prosedur yang distandarkan harus singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumberdaya yang paling sedikit: dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. kepatuhan hukum. prosedurkepastian hukum. prosedur prosedur yang distandarkan harus ditetapkan dengan keputustan asas keamanan sop harus aman sehingga dapat menjamin' kepentingan semua pihak yang terlibat:suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak akan muncul kecurigaanmemilikinternal lingkungan pemerintah daerah kabupaten ketapang maupun eksternal kepada instansi pemerintah pengguna yang dilakukan oleh masing masing unit kerja. siklus penyusunan sop: penyusunan sop meliputi siklus sebagai berikut persiapan penilaian kebutuhan sop pengembangan sop penerapan sop monitoring dan evaluasi sop persiapan penilaian kebutuhan sop monitoring dan evaluasi pengembangan sop integrasi penerappenilaian integrasi dalam monitoring persiapan pengembangan dan kebutuhan manajemen . evaluasi membentuk tim dan menyusun rencana pengumpulan perencanaan monitoring kelengkapannya tindak penilaian informasi dan penerapan kebutuhan identifikasi alternatif melakukan pelatihan melakukan penilaian analisis dan pemberitahuan evaluasi pelatihan bagi kebutuhan pemilihan alternatif anggota tim memberitahukan membuat sebuah penulisan sop distribusi dan kepada seluruh uni: daftar mengenai aksesibilitas tentang kegiatan sop yang akan penyusunan sop dikembangkan membuat dokumen pengujian dan revi pelatihan penilaian kebutuhan bupati ketapang, ttd henrique salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, hn. versi pelumas bupati ketapang lampiran iii peraturan bupati ketapang nomor tahun jenis dan format sop lampiran iii peraturan bupati ketapang nomor: tahun tanggal november pedoman penyusunan sop jenis dan format sop jenis sop sop dibedakan kedalam dua jenis, yaitu sop teknis (technical sop) sop teknis yaitu sop yang sangat rinci dan bersifat teknis, pada umumnya disusun untuk berbagai kegiatan teknis. dalam penyelenggaraan kegiatan persandian sop teknis dapat digunakan pada instalasi peralatan sandi, pengumpulan sampel agar dapat diambil sampel yang integritasnya terjaga dan representative dengan fokus penelitian dan sebagainya. dalam administrasi pemerintahan sop teknis dapat digunakan pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, kearsipan, pemeriksaan keuangan (auditing), korespondensi, pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian dan lain sebagainya. sop administratif (administrative sop) sop administratif yaitu sop yang diperuntukkan bagi jenis jenis pekerjaan yang bersifat administratif. dalam pemerintahan mikro, sop administratif dapat digunakan untuk proses administratif dalam operasional seluruh instansi pemerintah, dari level unit organisasi paling kecil sampai pada organisasi menyeluruh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. sedangkan' untuk pemerintahan makro, sop administratif dapat digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran atau secara garis besar proses proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. format sop format sop dapat berbentuk sebagai berikut: 'a.(akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek. format sop bentuk simple steps dapat dilihat pada lampiran contoh peraturan bupati ini. tahapan berurutan hierarchical steps) format ini digunakan.secara terperinci. format sop bentuk hierarchical steps dapat dilihat pada lampiran contoh .t peraturan bupati ini. grafik graphic) format ini digunakan untukformat sop bentuk graphic dapat dilihat pada lampiran contoh dan contoh peraturan bupati inibentuk flowcharts dapat dilihat pada lampiran contoh dan contoh peraturan bupati ini. format identifikasi kebutuhan sop sesuai uraian tugas a nandst. format dan cara pengisian sop dalam prakteknya, seringkali penyusunan sop tidak hanya menggunakan salah satu format pada angka atas, tetapi merupakan kombinasi diantara format tersebut. berdasarkansecara nasional format flowchart dijadikan acuan baku dalam penyusunan sop, dikarenakan memiliki beberapa kelebihan antara lain mudah untuk diikuti oleh pengguna, memiliki alur yang logis dan mampu menangani permasalahan pengambilan keputusan. format dan cara pengisian sop yang digunakan lingkungan pemerintah kabupaten ketapang sebagaimana tercantum bawah ini berikut contoh sop yang telah disusun pada lampiran contoh dan contoh peraturan bupati ini: halaman informasi prosedur yang akan distandarkan nomor sop taka tanggal pembuatan pemerintah kabupaten ketapang tanggai revisi ssen7 tanggal teki disahkan oleh kena dasar hukumdiisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah skpd) unit kerja unit organisasi diisi dengan nama unit kerja unit organisasi tempat sop diberlakukan nomor sop diisi dengan nomor sesuai ketentuan peraturan bupati inikembali (sesuai kebutuhan) tanggal efektif diisi tanggal sop diberlakukan secara efektif disahkan oleh diisi dengan nama jabatan yang berkompeten mengesahkan diisi dengan nama prosedur yang akan di sop kan dari kegiatan eselon nama sop judul sop) dasar hukum diisi dengan peraturan perundang undangan yang mendasari sopiisi dengan:giatandiisi dengan: penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam kualifikasi pelaksana melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan untuk proses suatu pengesahan dokumen, kualifikasi pelaksana dapat dituliskan jabatan seseorang peralatan perlengkapan diisi dengan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal yang perlu didata dan penataan pendataan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan 'b. halaman prosedur uraianprosedur yang dilakukan. penggunaan simbolkerja organisasi. untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol flowchart pada microsoft office word atau excel sebagai berikut: mulai akhir (terminator) tn, simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu bagan alir. proses process) simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan. pengambilan keputusan decision) simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan opsi yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan penundaan delay) simbol ini digunakan untuk menggambarkan jika terdapat penundaan dalam proses pelaksanaan kegiatan uraian simbol dokument document)multidocument) simbol ini digunakan untuk menggambarkan penggandaan dari semua jenis dokumen penyimpanan arsip manual merge) simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis penyimpanan dalam bentuk kertas manual. file direct access storage) simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis penyimpanan dalam bentuk data file elektronik. konektor connector) simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman konektor off page connector) penaalur proses arrow connector) simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan mulai pengambilan keputusan perpindahan aktivitas dalam satu halaman proses pendokumentasian perpindahan aktivitas halaman berikutnya cra gambar penggunaan simbol simbol flowchart penomoran sop susunan penomoran pada sop adalah sebagai berikut: nomor naskah (nomor urut sop dalam satu tahun skpd): kode unit kerja penyusun sop: nomor urut sop masing masing unit kerja: tahun terbit contoh sop nomor ptt kesalahan umum dalam penyusunan sop beberapa kesalahan umum yang dijumpai dalam penyusunan sop ha: administrasi pemerintahan antara lain: sop hanya didasarkan pada tugas pokok dan fungsi sop seharusnya didasarkan pada: . tugas pokok dan fungsi kegiatan yang langsung mendukung tupoksi kegiatan yang tidak langsung mendukung tupoksi yang berlangsung secara periodik tidak membatasi cakupan sop sop yang dibuat terlalu luas (kompleks), sop seharusnya dibatasi cakupannya dengan: hasil akhir kegiatan tingkatan manajemen (struktural). nama sop tidak mencerminkan produk akhir nama sop seharusnya mencerminkan produk akhir berupa: produk dokumen, laporan, surat izin, dsb.) nilai tambah legalisasi, pengesahan, dsb.) nama sop dalam kata benda yang berasal dari kata kerja (penyusunan pedoman, pemberian izin, pemeriksaan, pengelolaan, pengawasan, dsb.) tidak cermat dalam mengidentifikasi aktivitas aktivitas dalam sop sebaiknya dipecah secara cermat dalam satuan kegiatan yang terkecil dan mandiri. aktor diurutkan secara hirarki aktor dalam sop sebaiknya tidak diurutkan secara hirarki karena akan mengakibatkan kegiatan dimulai dari tengah ataupun akhir kolom aktor. disamping akan menyulitkan dalam mengurutkan sekuen kegiatan. prinsipnya first come first write . salah dalam penggunaan simbol hanya gunakan simbol yang sudah disepakati secara internasional (bisa gunakan simbol simbol flowchart yang ada dalam microsoft word excel). salah dalam mengisi mutu baku pengisian mutu baku seharusnya memperhatikan aturan pengisian, seperti: pengisian kelengkapan dengan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas dan bukan peralatan yang digunakan. pengisian waktu dengan menggunakan satuan waktu dengan asumsi normal dan rasional serta berlaku dalam lingkungan kerja pegawai, seperti: bila membutuhkan waktu jam sama dengan hari kerja, jam kerja sama dengar harikerja. pengisian out put dengan produk atau nilai tambah dari kegiatan, seperti: draft surat, surat yang telah dipakai, laporan yang telah digandakan. salah dalam mengisi identitas sop pengisian identitas sop seharusnya memperhatikan aturan pengisian, seperti: pengisian tanggal pembuatan (tgl selesai dibuat): pengisian persyaratan (bedakan aktor individu dengan aktor institusi): pengisian kelengkapan peralatan (bedakan aktor individu dengan aktor kn: institusi): pengisian peringatan dengan menggunakan kalimat peringatan (kalimat yang menyatakan akibat) pengisian pejabat yang memberikan pengesahan dengan literatur jabatan. tidak mengecek kembali kesesuaian judul dengan aktivitas sebaiknya judul dengan isi sop sesuai. caranya adalah: cek apakah produk akhir sop sudah dicerminkan dalam judul, seperti: penyusunan renstra berarti produk akhir adalah renstra: cek apakah judul sudah menggambarkan aktivitas yang dicerminkan dari rangkaian kegiatan, seperti: pemberian izin berarti kegiatan dimulai sejak permohonan diajukan sampai diterimanya surat izin oleh pemohon: pengelolaan surat masuk berarti tidak menggambarkan aktivitas. sampai proses pengiriman surat. kesalahan lain dalam penyusunan sop salah dalam memahami sop administrasi dengan sop teknis sop teknis bercirikan: aktor tunggal berisi cara melakukan kegiatan sop administrasi bercirikan: |. aktor lebih dari satu berisi tahapan pelaksanaan kegiatan sop yang dibuat ini seluruhnya adalah sop administrasi tak satupun sop teknis dengan ciri aktornya lebih dari satu dan berisi tahapan melaksanakan kegiatan bukan cara bagaimana melakukan kegiatan. salah menulis persyaratan untuk institusi persyaratan institusi berbeda dengan persyaratan individu pelaksana. persyaratan institusi, seperti: . unit yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan: unit yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang berbentuk pnb. persyaratan individu, seperti ,. berpendidikan akuntansi mampu mengoperasikan simpeg. menguasai program aplikasi word dan excel salah menulis kelengkapan untuk institusi . kelengkapan institusi berbeda dengan kelengkapan individu pelaksana. kelengkapan institusi, seperti: peraturan menteri nomor.tentang.: surat edaran nomor. keputusan kepala nomor. kelengkapan individu, seperti pap komputer yang dilengkapi dengan program . kendaraan operasional. sistem informasi perizinan tidak ada kesinambungan antara out put dan in put sop merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan sehingga out put kegiatan sebelumnya merupakan in put kegiatan selanjutnya. tetapi tidak setiap out put "menjadi in put. out put yang diperlukan untuk melakukan kegiatan berikutnyalah yang dijadikan in put. contoh: out put kegiatan penugasan adalah kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan, bahan dan kelengkapan untuk melaksanakan tugas. yang menjadi in put kegiatan selanjutnya adalah bahan dan kelengkapan untuk melaksanakan tugas sedangkan kesanggupan tidak dipakai. penyusunan sop hanya didasarkan pada aktivitas yang dilakukan day day penyusunan sop tidak hanya didasarkan pada aktivitas yang dilakukan sehari hari (defacto) tetapi harus juga didasarkan pada aturan yang berlaku (jure). hal ini didasarkan pada :pemahaman bahwa apa yang dilakukan sehari hari belum tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. untuk itu maka penyusunan sop bisa berarti merekonstruksi kembali aktivitas yang dilakukan sehari hari dengan didasarkan pada peraturan yang berlaku sehinggga sop yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. prinsipnya adalah dapat dilaksanakan (realistis) dan tidak melanggar aturan (aman) . pengisian pada kolom peringatan tidak menggunakan bahasa peringatan kolom peringatan harus diisi dengan kalimat peringatan. kalimat peringatan dicirikan dari adanya akibat yang ditimbulkan bila tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. seperti: permohonan tidak dapat diproses apabila persyaratan tidak lengkap: akan terjadi penundaan pencairan apabila data yang dikirim salah. tidak menuliskan opsi (ya tidak) dalam flowcharts tidak mematuhi aturan anak panah menggunakan simbol yang tidak standar mengambil simbol tidak pada shapes flowcharts atau mengambil tanda panah tidak pada lines (office atau connector (office ) . mempertukarkan simbol kegiatan eksekusi dengan kegiatan pengambilan keputusan atau meletakkan simbol flowchart tidak secara diagonal (bentuk simbol tidak standar). bupati ketapang, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, henrique versi bupati ketapang lampiran peraturan bupati ketapang nomor tahun seperangkat contoh sop contoh tahanaah padi contoh nomor sop or b. inn . tanggal pembuatan januari pemerintah kabupaten ketapang tanggal revisi januari mpg sekretariat daerah tanggal efektif pebruari disahkan oleh sekretaris daerah bagian umum nama sop pelayanan administrasi surat masuk dan surat keluar dasar hukum kualifikasi pelaksana peraturan menteri dalam negeri nomor tahun minimal sma setingkat tentang pedoman tata kearsipan daerah menguasai office dan excel peraturan bupati nomor . tahun tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintah kabupaten ketapang. dst. dst. keterkaitan peralatan perlengkapan sop pengarsipan buku agenda sop. ekspedisi sop. lembar disposisi peringatan pencatatan dan pendataan jika pengadministrasian surat masuk dan keluar tidak tertib| kabar dgnnaantanananananannnannana mengakibatkan keterlambatan informasi dan tidak bisa kasubbag pnnnanannnnannaaaanannaananan ditindaklanjuti tepat waktu staf buku agenda surat masuk keluar dan ekspedisi pad prosedur pelaksana mutu baku kegiatan administrasi surat masuk menit seberkas) pencatatan surat masuk dalam buku agenda dan buku agenda, lembar surat dicatat dalam buku pemberian lembar disposisi disposisi dan surat agenda dan dilengkapi pengecekan surat surat dan lembar disposisi lembar disposisi yang sudah dipakai (sesuai sifat surat) mendisposisikan arahan untuk surat dan lembar disposisi sesuai ditindaklanjuti didistribusikan kesepakatan penerimaan dan pencatatan disposisi pada berkas surat buku agenda, surat dan disposisi masuk lembar disposisi yang telah tindak lanjut disposisi surat dan lembar disposisi sesuai surat terdokumentasi dan kesepakatan disposisi administrasi surat keluar (sesuai kesepakatan) arahan petunjuk kabar kepada kassubag untuk surat masuk dan sesuai mengonsep surat peraturan perundang kesepakatan undangan terkait membuat surat konsep surat dan sesuai konsep surat keluar peraturan perundang kesepakatan perbaikan atau persetujuan kabar konsep surat keluar dan sesuai para dan tanda tangan pada lembar pengantar naskah kesepakatan (konsep surat dan lpn penyampaian surat tata usaha lembar pengantar naskah para pada lembar pengantar naskah kegiatan ss . pencatatan dan pemberian lembar disposisi apabila buku agenda dan lembar tanda tangan atau para diperlukan untuk diajukan disposisi pimpinan pembubuhan nomor, stempel dan penggandaan surat stempel, mesin tik pulpen, 1jam fotokopi dan amplop pengiriman internal dalam kota sesuai tanda tangan atau para kesepakatan (tanda terima surat pengiriman external luar kota ekspedisi sesuai tanda tangan atau para kesepakatan tanda terima surat pengarsipan surat arsip ) disahkan oleh: sekretaris daerah, (kepala skpd) nama pangkat nip. catatan: bagian pengesahan hanya tampil pada minor rancangan keputusan bodi pan contohngajuan cuti tahunan contoh nomor sop up b. tanggal pembuatan januari pemerintah kabupaten ketapang tanggal revisi januari ali sekretariat daerah tanggal efektif pebruari disahkan oleh sekretaris daerah bagian kepegawaian nama sop pengajuan cuti tahunan dasar hukum kualifikasi pelaksana peran ura .j jan minimal sma setingkat peraturan. menguasai office dan excel dst. dst. keterkaitan peralatan perlengkapan sop. surat permohonan pegawai sop. buku agenda cuti sop. dst. peringatan pencatatan dan pendataan pemberian cuti tahunan harus didasarkan pada aturan| kabar kepegawaian yang berlaku kasubbag staf buku agenda cuti prosedur ana maa v kegiatan bag. atasan pejabat kel gawat kepegawaian langsung berwenang lengkap pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir dan formulir cuti dari bagian formulir yang telah diisi menyerahkan formulir kepada bagian kepegawaian kepegawaian bagian kepegawaian meneliti sisa cuti tahunan, formulir cuti yang telah formulir cuti yang telah menyetujui atau mengoreksi lama cuti yang diambil isi diverifikasi pegawai membuat surat permohonan cuti dan formulir cuti yang telah surat permohonan dihampiri mengajukannya kepada atasan langsung diverifikasi formulir cuti yang telah diverifikasi ( w who a atasan langsung memberi persetujuan atau menunda surat permohonan sesuai surat permohonan yang cuti. jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai, dihampiri formulir cuti yang kesepakatan telah ditandatangani atasan jika diterima, disampaikan pejabat yang berwenang telah diverifikasi langsung memberikan cuti. din pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi formulir cuti yang telah sesuai formulir cuti yang telah persetujuan atau menunda cuti. jika ditunda, formulir cuti ditunda diverifikasi dan surat kesepakatan ditandatangani dikembalikan kepada pegawai, jika diterima, disampaikan permainan yang telah atasan langsung yang bersangkutan untuk diserahkan gitandatangi atasan kepada yang bersangkutan. dpn langsung yk lon pegawai membuat laporan kemajuan pekerjaan data dan informasi laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan yang menjadi tugasnya kepada atasan kemajuan pekerjaan langsung sebelum melaksanakan cuti pegawai menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan laporan kemajuan 15menit disposisi atasan langsung pekerjaannya kepada atasan langsung pekerjaan pegawai melaksanakan cuti $ &&t w disposisi atasan langsung sesuai pegawai melaksanakan cuti dan formulir cuti yang telah ketetapan ditandatangani disahkan oleh: sekretaris daerah, (kepala skpd) . nama pangkat nip, catatan: bagian pengesahan hanya tampil pada minor rancangan keputusan vag. contoh format simple step nomor up tanggal mei:: atasan langsung menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan:skpd, ay contoh format hierarchical step standard operating procedure mengisi formulir cuti tahunan: .: persetujuan atasan langsung dan pesaw. formulir pengajuan dan|::: contoh format graphic step standard operating procedure nomor up b. pengajuan cuti tahunan pegawai yang mengajukan cuti, pegawai mengajukan kepada atasan pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir cuti tahunan langsung menyampaikan formulir kepada serahkan formulir bagian atasan langsung menandatangani dan bagian kepegawaian, copy untuk unit kepegawaian menyampaikan kepada pejabat yang kerjanya dan copy untuk yang bagian kepegawaian meneliti berwenang memberikan cuti bersangkutan ketersediaan cuti bagi pegawai yang pejabat yang berwenang memberikan pegawai yang mengajukan cuti wajib mengajukan dan menyerahkan cuti menandatangani pengajuan dan melaporkan kemajuan pekerjaannya kepada yang bersangkutan menyampaikan kembali kepada atasan sebelum cuti. pegawai menandatangani formulir langsung pegawai yang bersangkutan pelaksanaan cuti oleh yang dan menyerahkan kepada atasan atasan langsung menyampaikan bersangkutan langsung kepada yang bersangkutan ja. contoh format graphic step ha. nasabah membawa barang penafsir memeriksa nasabah mengisi formulir jaminan loket penafsir barang jaminan. apabila permintaan kredit tidak dapat diterima barang dilengkapi dengan jaminan dikembalikan ke fotokopi ktp nasabah dengan penjelasan seperlunya ea) alta: santa ns, p : aan mas kan at. melani baek anak pam tas nasabah pulang dengan nasabah mengambil uang penafsir menaksir nilai tersenyum pinjaman kasir dengan nominal dari barang menunjukkan sbk jaminan, dan meminta disposisi manajer cabang. kasir memberikan uang penafsir mengeluarkan pinjaman sesuai dengan surat bukti kredit sbk) nominal yang tercantum untuk diserahkan kepada nasabah contoh format flowchart standard operating procedure nomor up pengajuan cuti tahunan tanggal mei pengisian formulir pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir cuti menyerahkan formulir terisi kepada bagian kepegawaian penelitian sisa cuti bagian kepegawaian meneliti sisa cuti yang bersangkutan tahunan menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil pengajuan kepada pegawai mengajukan kepada atasan langsung atasan lang atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti persetujuan tidak jika ditunda, formulir dikembalikan pegawai, jika diterima atasan lang disampaikan pejabat yang berwenang memberikan cuti pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti persetujuan pejb jika ditunda, formulir dikembalikan pegawai, jika diterima berwenang tidak disampaikan atasan langsung ybs. untuk diserahkan ybs. setuju pegawai membuat pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan laporan pekerjaan sebelum cuti pegawai cuti contoh format flowchart nana sop pegadaian barang jaminan nasabah membawa barang'jaminan loket penafsir penafsir memeriksa barang jaminan. apabila tidak dapat diterima barang jaminan dikembalikan nasabah dengan penjelasan seperlunya nasabah mengisi formulir permintaan kredit dilengkapi dengan fotokopi ktp penafsir menaksir nilai nominal dari barang jaminan, dan meminta disposisi manajer cabang memberikan disposisi kepada penafsir, dan menyerahkan barang jaminan penyimpan penafsir mengeluarkan surat bukti kredit sbk) untuk diserahkan kepada nasabah antar nasabah mengambil uang pinjaman kasir dengan menunjukkan sbk kasir memberikan uang pinjaman sesuai dengan nominal yang tercantum salinan sesuai dengan aslinya bupati ketapang. . kepala bagian hukum, ttd henrique versi |
aan::tinjaukuantan singingi. mengingatser daerah nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati kuantan singingi tentang bantuan keuangan kepada partai politikhan eksekutifpartai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar bkuantan singingi. badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah sebuah lembaga satuan kerja) yang memfasilitasi bantuan keuangan terhadap partai politik kabupaten kuantan singingikuantan singingiya adalah pengurus partai politik tingkat propinsi dantatacara penghitungan dan penganggaran partai politik kabupaten kuantan singingi yang mendapatkan kursi dprd kabupaten diberikan bantuan keuangan secara proporsionalformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat kabupaten kuantan singingi. penentuan besar nilai bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu dprd kabupaten tahun sad didasarkan pada jumlah penghitungan hasil perolehan suara nilainya bantuan partai politik, hasil pemilu legislatif tahun dihitung bersuara yang mendapatkan kursi dprd kabupaten kuantan singingipelantikan keanggotaan dprd kabupaten hasil pemilu tahunbayarkan kepada partai politik hasil pemilu pada tahun anggaran bersangkutan. pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan dibayarkan setelah ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja, daerah tahun anggaran berjalan. bab ii! pengajuan bantuan keuangan pengajuan bantuan keuangan dibuat secara tertulis oleh pengurus daerah partai politik, ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris disampaikan kepada badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat kabupaten kuantan singingi dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh komisi pemilihan umum susunan kepengurusan partai politik yang sah cc. rekening kas umum partai politik nomor pokok wajib pajak npp) partai politikanggaran sebelumnya yang bersangkutan. tiverifikasi sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati kuantan singingi. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada diketuai kepala badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat dan anggotanya terdiri dari unsur kpu kabupaten dan unsur sekretariat daerahkepada, partisipasi politik dan inisiatif, kemandirian, kedewasaan masyarakat sertabad umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip serta pemeliharaan peralatan kantor. penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politikberakhirnya tahun anggaran berkena tahun sekali kepada pemerintahisampaikan kepada bupati kuantan singingsampai dengan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan apbd. bab vii ketentuan penutuppemberiantanggal, desembertan daftar bantuan dana partai politik kabupaten kuantan singingi tahun umur assa0a tax005a1 paper assa0a sa06e31 lermmom area0a s7ta235 jalur aaaaaa so25141 clean area0a 'oleh sao aksara divers astaga tor4a4555 leumarmewewa aksara losses5s 'oleowarn s0oe08 assa0a #30c05808 er. jaoleee a2ese asasi so.notas italo 65e7 assa0a so025esa dtalaraor aksara dislbemorear oo | o07o8 ase4sa oles asdasda sosa6esa under 3eas asasi man m0723 s25000006 teluk kuantan, ig6desember bupati kuantan singingi hewan h.sukarmis bi, mita, sita. m2. seo, ito dio, a05, mito dot oom an) seineiseoseieas pre ta) og ) alel seriea isak mne: yvo pap. er) fee no ja| s53rsnggrae3t sz| joko loka kbn bara sx) su| tee 33seiner 3z| toco0onk orbat |l oom sno map pasotrkamsnykbipots sil (az sal zcr nas uan stok io2z2p roti 2zx5,0z: o0z0o z2z ky3 i0ra s22 552u z20 sangat g2225x j15 ika oem eng sen kak makna ann tax zo.memang x aaaa la. t.c. bbkebeebekhkkkerehkbekebek neuer san otonom prana) |
peraturan bupatsehubungan dengan adanya usulan dari beberapa sekolah sma smk yang mengajukan perubahan pada lampiran penggunaan dana biaya operasional sekolah daerah sd mi, smp mts, sma ma smk tahun pelajaran pada kegiatan belanja barang dan jasa dan belanja modal, karena untuk prosentase sma smk dianggap terlalu besar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perludengan menetapkannyayakni sebagai berikut: penggunaan dana biaya operasional sekolah daerah bossa) pada kegiatan belanja barang dan jasa untuk tingkat sekolah sma ma smk menjadi dan kegiatan belanja modal untuk tingkat sekolah sma ma smk menjadi tingkat sekolah kegiatan sd mi smp m sma ma smk kesejahteraan pegawai belanja barang dan jasa jumlah |
bupati kapuas hulu peraturan bupati kapuas hulu nomor tahun tentang sistem dan kebijakantiap entitas baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pembuatan laporan keuangan wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan dan diharapkan adanya upaya harmonisasi berbagai peraturan bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahpelaporan keuangan diperlukan suatu pedoistem akuntansi dan kebijakan akuntansi pemerintahupatikebijakanterdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, badan, dinas, kantorselanjutnya disingkateriode akuntansi adalah januari sampai dengan desemblain termasuk pengeluaran untuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. pinjaman daerah eraca adalahneraca saldo adalah angka angka saldo dari semua akun buku besar sesuai dengan posisi debit atau kredit masing masing akun. aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten kapuas hukapuas hulu maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang rupiahkekayaan atau sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. kas adalah alat pembayaran yang sah yang dapat dipergunakan setiap saat. rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten kapuas huluas kas daerah adalah uang tunai dan saldo rekening giro yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah, saldo kas kas daerah pada neraca adalah saldo rekening koran per desember tahun anggaran bersangkutan. kas bendahara pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran yang dapat digunakan untuk pembayaran keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan apbd sesuai dengan bukti pengeluaran (spj). terhadap sisa uhd harus disetor kas daerah paling lambat tanggal desember tahun berkenaan. saldo kas bendahara pengeluaran pada neraca adalah saldo atau sisa kas yang ada bendahara pengeluaran yang sampai dengan desember tahun anggaran bersangkutan belum disetor kas daerah. kas bendahara penerimaan adalah saldo kas pada bendahara penerimaan yang merupakan penerimaan berdasarkan surat tanda setoran bagi unit kerja yang menangani pendapatan dan harus disetor kas daerah paling lama (satu) hari setelah diterima, kecuali ada ketentuan lain. saldo kas bendahara penerimaan pada neraca adalah saldo yang masih terdapat pada bendahara penerimaan yang sampai dengan desember tahun anggaran bersangkutan belum disetor kas daerah. piutang adalahyang berasal dari sisa pengadaan barang habis pakai tahun anggaran sebelumnya yang akan habis digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dan ataujangka pendek adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi. investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntanujud fisik serta dilain lain adalan aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadjatuh tempojatuh tempo lebih dari (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode akuntansi, serta posisi kas pada tanggal pelaporan. catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat lk) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi silang antara laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas pada skpd dan informasi silang antara laporan realisasi anggaran, neraca dan pada skpddaerah kabupaten kapuas hulu. bab maksud, tujuan dan sasaran bagian kesatu maksud dan tujuan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan pengelolaan keuangan daerah untuk setiapkapuas hulu yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. sistem dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah bertujuanuntuk skpd meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sedangkan untuk skpdsesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. bagian kedua sasaran adapun sasaran dari ditetapkannya sistem dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah ini adalah:lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu, meminimalisasi salah tafsir dan tumpang tindih dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, mewujudkan keterpaduan dan keseragaman bentuk dan format laporan keuangan lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulumasa yang akan datang. bab iii sistem dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah bagian kesatu sistem akuntansiproses sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan kedalam bentuk buku jurnal, buku besar serta kertas kerja (worksheet) sehingga menjadi laporan keuangan dan apabila diperlukan dapat ditambah dengan buku besar pembantu. sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh ppid fungsi akuntansi pada skpd dan pada tingkat skpd dilaksanakan oleh pejabat ketatausahaan keuangan skpd pada skpd. muatan sistem akuntansi pemerintahan daerah yakni kode rekening terdiri atas kode rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta buku jurnal dan buku besar buku besar pembantu yang digunakan dalam melakukan pencatatan baik untuk pendapatan, belanja maupun pembiayaan. sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pad dan prosedur akuntansi selain kas. kode rekening sebagaimana dimaksud pada sebagai pedoman untuk melaksanakan pencatatan, tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. buku jurnal sebagaimana dimaksud pada terdiri dari buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas dan buku jurnal umum sebagai pedoman untuk melaksanakan pencatatan tercantum pada lampiran iia, lampiran ii.b dan lampiran ii.c peraturan bupati ini. buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada atas sebagai pedoman untuk melaksanakan pencatatan, tercantum pada lampiran bila dan lampiran iii.b peraturan bupati ini. laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi pemerintahan daerah terdiri dari laporan realisasi semester pertama apbd dan prognosis (enam) bulan berikutnya sebagai laporan tengah tahunan dan laporan tahunsebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada lampiran iv.a dan lampiran iv.b peraturan bupati ini. laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada lampiran v.a, lampiran v.b, lampiran v.c dan lampiran v.d peraturan bupati ini. neraca sebagaimana dimaksud pada sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada lampiran vla, lampiran vi.b dan lampiran vi.c peraturan bupati ini. laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada atas sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada lampiran vii dan lampiran vii. peraturan bupati ini. catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada atas sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada lampiran vila dan lampiran viii.b peraturan bupati ini. bagian kedua kebijakan akuntansi bupati menetapkan peraturan tentang sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangankabupaten kapuas hulu dalam hal ini sebagai entitas pelaporan menyusun laporan pertanggungjawaban apbdpelaporan menyusun laporan keuangan blue dan disampaikan kepada bupati setelah diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas bagian kesatubagian kedua pelaksanaanpid fungsi akuntansi. bagian ketigaskp daerah) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak, surat ketetapan retribusi daerah skr) atau ppk skpd untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada skpdu jurnal penerima, buku besar surat tanda setoran), bukti transfer, dan nota kredit bank, merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang mauk rekening kas daerah,daerah skr daerah, dan atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya,, buku besar, buku besar pembantu jika perluyang berlawanan dengan asal penerimaan kas rekening berkenaan. secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan diposting (dipindahkan)ra penyusunan laporan keuangan skpd. bab sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas bagian kesatupencatatan, penggolongan, sp2d ls)sp2d up gu tu). bagian keduaurat penyediaan dana spd)terbitkanud kuasa bud, akuntansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran,geluaran kasendahara pengeluaran harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban spj administratif)geluaran juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban spj fungsional) beserta register penutupan kas dan lampiran lainnya kepada ppid paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya setelah disahkan oleh pengguna anggaran. laporan pertanggungjawaban bulan desember dan bukti setoran uang yang harus dipertanggungjawabkan uhd) disampaikan oleh bendahara pengeluaran kepada ppid paling lambat tanggal desember tahun berkenaan. ppk skpd melakukan pencatatan dalam jurnal umum pengeluaran kas (berdasarkan sp2d up gu tu, sp2d ls) yang telah disahkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggarempatb sistem dan prosedur akuntansi selain kas bagian kesatu prosedur akuntansi selain kas prosedur akuntansi selaiatuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud padayang merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah diposting buku besar,ng mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah,, return pembelian kredit merupakan pengembalian barangrtanggungjawaban pengeluaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran up gu tu) dan pencatatan oleh ppk skpd adalah realisasi belanja skpd menggunakan pengesahan spj (pengesahan spj bulanan atau laporan spj administratif dan spj fungsional atas penggunaan dana up gu tuengan angsuran masa yang akan datang. return (pengembalian) pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada huruf meruapakan pengembalian asset tetap yang telah dibeli secara kredit. pemindahtanganan. bagian kedua pelaksana prosedur akuntansi selain kas prosedur akuntansi selain kas padadaribukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat transaksi atau kejadian selain kas sebagai dasar pencatatan dalam jurnal umum, buku jurnal umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh ppk skpd atau ppidumumil.. transaksi kejadian selain kas, terdiri daridonasi selain kas, pembelian secara kredit, return pembelian kredit, pelepasan hak atas aset tetap tanpa konsekuensi kas, penerimaan aset tanpa konsekuensi kas. berdasarkan bukti transaksiagian keenam prosedur akuntansi aset prosedur akuntansi aset pada skpd skpd. batas nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang aset tetap tersebut material sama atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: peralatan dan mesin, terdiri dari alat alat berat nilai kapitalisasi minimal sebesar rp. gedung dan bangunan, nilai kapitalisasi minimal rp. jalan, irigasi dan jaringan, nilai kapitalisasi minimal rp. rehabilitasi yang bersifat sedang, berat, dan tidak rutin dikapitalisasi apabila memenuhi dan dianggarkan dibelanya modal coronary, buku besar, buku besar pembantu (jika diperlukan). prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh ppk skpd dan fungsi akuntansi skpd serta pengurus barang dan penyimpan barang skpd skpd. ppk skpd berdasarkan bukti transaksi dan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalamsemester pertama anggaran pendapatan dan belanja skpd sebagaimana dimaksud dalam dan dengan disertai prognosis untuk (enam) bulan berikutnya. laporan semester pertama apbd beserta. laporskpd dan ppikeuangkapuas hulu. laporan keuangal pemerintah yang memadai serta standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. contoh format surat pernyataan tanggung jawab kepalapid menyusun laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kapuas hulukabupaten kapuas hulucatatan atas laporan keuangan lk)pemerintah daerah kabupaten kapuas huludilingkungan pemerintah daerahcontoh format surat pernyataan tanggung jawabbel jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, tahapan konsolidasi laporan keuangan skpd menjadi laporan keuangan pemda serta versi laporan berdasarkan permendagri dan sakabupaten kapuas hulu berdasarkan hasil pemeriksaan bpk pemerintah kabupaten kapuas huludan kebijakan akuntansi pemerintahan kabupaten kapuas hulu kode rekening neraca aset kode rekening aset kode uraian rekening laser aset lancar jalal ras lililijo1| kas kas daerah kas kas daerah l1lili1i|o2| kas bendahara penerimaan kas bendahara penerimaan l1l1| kas bendahara pengeluaran kas bendahara pengeluaran lilin2| investasi jangka pendek l1l1| |o1| investasi dalam saham investasi dalam saham . l1l1| |o2| investasi dalam obligasi investasi dalam obligasi. a13, piutang |o1| piutang pajak piutang pajak. l1| |o2| piutang retribusi piutang retribusi. i1| |o3| piutang dana bagi hasil piutang dana bagi hasil pajak . piutang dana bagi hasil bukan pajak . kode uraian rekening l1| |o4| piutang dana alokasi umum piutang dana alokasi umum. l1| |o5s| piutang dana alokasi khusus piutang dana alokasi khusus. lilla| piutang lain lain ililaloi| piutang bagian lancar penjualan angsuran o1|o1 piutang bagian lancar penjualan angsuran cicilan kendaraan bermotor o01| piutang bagian lancar penjualan angsuran cicilan rumah lili|l4|o2| piutang ganti rugi atas kekayaan daerah piutang ganti rugi atas kekayaan daerah. i1| piutang hasil penjualan barang milik daerah piutang hasil penjualan barang milik daerah. |o4| piutang deviden piutang deviden. l1| |os| piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah o0s5 piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah. i1| |o6| piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum l1| |oe piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum. |joe|o2 dst. persediaan l1li|slo1| persediaan alat tulis kantor persediaan alat tulis kantor. i1| |o2| persediaan alat listrik persediaan alat listrik. kode uraian rekeningl1|lili|ls|os| persediaan bahan bakar persediaan bahan bakar minyak lili (joe| persediaan bahan makanan pokok l1|l1i| |oe persediaan bahan makanan pokok . |5joo|o2| dst. . 1l2| investasi jangka panjang italia investasi non permanen l1| |li|o1| pinjaman kepada perusahaan negara pinjaman kepada perusahaan negara. lila2li|o2| pinjaman kepada perusahaan daerah pinjaman kepada perusahaan daerah. l1il2|li|o3| pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya. l1| |l1|o4| investasi dalam surat utang negara investasi dalam surat utang negara. kode uraian rekening ilalilos| investasi non permanen lainnya investasi non permanen lainnya. |investasi permanen l1i|l2l2|oi| penyertaan modal pemerintah daerah penyertaan modal pemerintah daerah. l1i|2l2|o2| penyertaan modal dalam proyek pembangunan penyertaan modal dalam proyek pembangunan. l1|2l2|o3| penyertaan modal perusahaan patungan penyertaan modal perusahaan patungan. il2l2lo4| investasi permanen lainnya investasi permanen lainnya man ase tap tamah 3j1|o1| tanah kantor l1|3li|o2| tanah sarana kesehatan rumah sakit tanah sarana kesehatan rumah sakit. i1| |o3| tanah sarana kesehatan puskesmas tanah sarana kesehatan puskesmas. l1| tanah sarana kesehatan poliklinik tanah sarana kesehatan poliklinik. kode uraian rekening |o5| tanah sarana pendidikan taman kanak kanak tanah sarana pendidikan taman kanak kanak. |o6| tanah sarana pendidikan sekolah dasar l1| |o6 tanah sarana pendidikan sekolah dasar. |oe|o2 dst. |sailor o2| dst. . l1|83li|o9g| tanah sarana pendidikan luar biasa khusus |o9| tanah sarana pendidikan luar biasa. l1| |o9 tanah sarana pendidikan luar khusus . |sanjo9|o3| dst. . i1 |1l1| |li|i1| tanah sarana sosial panti asuhan tanah sarana sosial panti asuhan. i1 |1i2| tanah sarana sosial panti jompo tanah sarana sosial panti jompo . tanah sarana umum terminal tanah sarana umum terminal. l1| tanah sarana umum dermaga tanah sarana umum dermaga . kode uraian rekening |3rilis| tanah sarana umum lapangan terbang perintis tanah sarana umum lapangan terbang perintis. l1|3lil|i6| tanah sarana umum rumah potong hewan tanah sarana umum rumah potong hewan. l1| |l1| tanah sarana umum tempat pelelangan ikan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan . |lili8l1|3li1| tanah sarana umum taman tanah sarana umum taman. |3li| tanah sarana umum pusat hiburan rakyat tanah sarana umum pusat hiburan rakyat . l1| |l1| tanah sarana umum ibadah tanah sarana umum ibadah. l1| tanah sarana stadion olahraga tanah sarana stadion olahraga . l1| tanah perumahan tanah perumahan . tanah pertanian kode uraian rekening l1|3li| tanah perkebunan tanah perkebunan . tanah perikanan tanah perikanan . l1|3li1i| tanah peternakan tanah peternakan . l1| |l1| tanah perkampunganperaltandan mesin |o1| alat alat berat |o1loe| crane mesinpengolahsemen mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis) lama alat alat angkutan darat bermotor ' )' alat alat angkutan darat bermotortruck minyak, tinja) alat alat angkutan darat bermotor boks alat alat angkutan darat bermotor pickup rekening kebakaran alat alat angkutan darat tidak bermotor ' ) pedati delman dokar bendi como andong alat alat angkutan air bermotor ' ' |2f|kalsel letkol |o4| kapaltanker |o4| kapalkargo alat alat angkutan air tidak bermotor perahusekoci |o6e| alat alat angkutan udara ' ' o1| pesawatkargo pesawatpenumpang pesawathelikopter pesawat pemadamkebakaran pesawatcapung pesawatterbangampibi ' ' rekening |o6| pesawatterbanglayang neta |o7| alat alat bengkel paten |o8| alat alat pengolahan pertanian dan peternakan |o8|o1 penggilinghasilpertanian |o8| alatpengeringgabah mesinbajak |o8|o4| alatpenetas |o9| peralatankantor |o9|o1| merintis |o9| mesinhitung |o9| mesinstensil |o9| mesinfotocopy mencetak |o9|o6| mesinjiid |o9|o7 mesinpotongkertas |o9| mesinpenghancurkertas papantuliselekttonik |o9| papan visualelekttonik |o9| tabungpemadam kebakaran pata (ol perlengkapan kantor |o6| penunjuk waktu (ol komputer rekening (ol monitor display ups stabilizer harddisk, speaker) meubelaar kursimakan soft rak buku tv kembang peralatan dapur |o6| aspiring piring gelas mangkok cangkir sendok garpu pisau |sj2l18|os|( dst. lte oo. penghias ruangan rumah tangga ' ) alat alat studio kode uraian oreremva alat alat komunikasi radio uhf peta |i7| alat alat ukur |o6| bejanaukur |i7|o8| seismograf |i7|o9| ultrasonografi dan alat alat kedokteran |o6iii j1| alat alat laboratorium kode uraian oreramo alat alatlaboratorium perkebunan alat alatlaboratorium bahasa ' ' alat alatperaga praktiksekolah alat alat persenjataan keamanan detektorlogam pentungan |o9| helm iii redundan bangunan |o1| gedungkantor iii |0o2| gedungrumahjabatan iii gedungrumahdinas iii |oa| gedunggudang pata bangunanbersejarah pata rekening |oe| bangunanmonumen |oe|o1| bangunan monumen. pata |o7| tuguperingatan pata jalan, jaringan dan instalasi |s3|ajo1| jalan iii |o2| jembatan jaringan air eat |oa| penerangan jalan, taman dan hutan kota ' | instalasi listrikdan telepon aset tetap lainnya s|o1| bukan kepustakaan kode uraian oreramo |o1|o6 bukugeografi bukuarkeologi |o1|o9 bukubahasadansastta iii barang bercorak kesenian, kebudayaan maket miniatur diorama hewan teriakan tanaman pro |6e| konstruksi dalam pengerjaan j1| |elo1| konstruksi dalam pengerjaan rekening |e|o1|o1| konstruksidalam pengerjaan pata akumulasi penyusutan |o2| akumulasi penyusutan aset tetap a|a| danacapang digali| dana cadangan |4li|o1| dana cadangan a.s laser lanny sl1| tagihan piutang penjualan angsuran mis jaenetor buatan angsuran islan kendaraan. bermotor bermotor . |(5jl1|o2| tagihan penjualan angsuran cicilan rumah tagihan tuntutan ganti kerugian daerah |o1| tagihan tuntutan ganti kerugian daerah kemitraan dengan pihak ketiga ' bangun guna serah build, operate and dana operated transfer bot). dst. . (ol bto) bto). dst. . (ol |o3| kerjasama operasi kso) ata (ol tete . kode uraian aset tidak berwujud |o1| aset tidak berwujud i5s| aset lain lain s|o1| aset lainlain kewajiban kode rekening kewajiban kode rekening uraian kewajiban oli kewajiban jangka pendek l2lili| utang perhitungan pihak ketiga |1l|o1| utang aspen utang aspen |o2| utang akses utang akses |o3| utang pusat utang pusat |oa| utang ppn pusat utang ppn pusat utang perum utang perum lalai |l1ile| utang perhitungan pihak ketiga lainnya utang perhitungan pihak ketiga lainnya . |1l|oe|o2| dst. utang bunga lali |2lo1i| utang bunga kepada pemerintah pusat utang bunga kepada pemerintah pusat lali |2loo| utang bunga kepada daerah otonom lainnya utang bunga kepada daerah otonom lainnya lali |2lo3| utang bunga kepada bumn bumi utang bunga kepada bumn. utang bunga kepada bumi. lol1 |2l|o4kode rekening uraian l2olilalos| utang bunga dalam negeri lainnya utang bunga dalam negeri lainnya . l2ol1|2loe| utang bunga luar negeri l2lil2lolo1: utang bunga luar negeri . |2apollo2|pst. . utang pajak l2|l1|3l|oi| utang pemotongan pajak penghasilan utang pemotongan pajak penghasilan lali |3loo| utang pemotongan pajak penghasilan utang pemotongan pajak penghasilan l2|l1|3l|o3| utang pemungutan pajak pertambahan nilai utang pemungutan pajak pertambahan nilai l2|l1il| bagian lancar utang jangka panjang |al|o1| utang bank utang bank . |a|o2| utang obligasi utang obligasi . l2|114l|o3| utang pemerintah pusat utang pemerintah pusat lo|la1 |alo4| utang pemerintah provinsi utang pemerintah provinsi . lali |4also| utang pemerintah kabupaten kota utang pemerintah kabupaten . utang pemerintah kota . l2|l1| pendapatan diterima dimuka |5loi| setoran kelebihan pembayaran kepada pihak iii setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ol. kode rekening uraian sja uang muka penjualan produk pemda dari pihak uang muka penjualan produk pemda dari pihak ol. lali |5slo3| uang muka lelang penjualan aset daerah |6e| utang jangka pendek lainnya |1i |e|o1| utang jangka pendek lainnya |e|o1|o1| utang jangka pendek lainnya. ' ' |efo1 o2| dst. kewajiban jangka panjang ' )| utang dalam negeri |o1| utang dalam negeri sektor perbankan iil |o2| utang dalam negeri obligasi iii |o3| |utang pemerintah pusat ill |o4| utang pemerintah provinsi ill |os| utang pemerintah kabupaten kota ' ) )| iii utang luar negeri oo o |o1| utang luar negeri sektor perbankan iii iii ill ekuitas dana kode rekening ekuitas dana lekuraspana |ekuitas dana lancar sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) elebi cadangan piutang |o1| cadangan piutang cadangan piutang |l1| cadangan persediaan |3j|s3sl2l ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam investasi jangka panjang slalilo| diinvestasikan dalam investasi jangka panjang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang small diinvestasikan dalam aset tetap slalalol |o1kode rekening uraian ekuitas dana cadangan ismail diinvestasikan dalam dana cadangan |ili| diinvestasikan dalam dana cadangan diinvestasikan dalam dana cadangan pendapatan kode rekening pendapatan www opo pendapatan daerah daerah nawa pensil pajak daerah .| pajak daerah jali |i|o1| pajak hotel (a| |o1| hotel bintang satu o1| hotel melati dua |a|ai |o1| o9| hotel melati satu penginapan pesanggrahan hostel rumah kos ja| |o2| pajak restoran (a| |o3| pajak hiburan jala |o3|oe | diskotik (a| |o3| klub malam |al1| |o3|o9| sirkus akrobat sulap j4| pajak reklame ja| |i|o4|o6| reklame udara aji |i|o4|o8| reklame suara ' ' reklame film slide os| pajak penerangan jalan ja| |i|oe| pajak pengambilan bahan galian golongan aji |il|oe|o1| asbes aji |il|oe|o2| batutuis |o6| batusetengahpermata aji |il|oe|0o4| batukapur batuapung bet ja|1i|i|o7| pajak parkir ja| |i|os| pajak air bawah tanah |1i|os|o1| pajak air bawah tanah |o9| pajak sarang burung walet ' ')') )| |o1| pajak sarang burung walet ' ) |1l| |i0o| pajak lingkungan hasil retribusi daerah oo aan |l1| |o1| retribusi aaa umum catatan sipil |o1|oe| retribusi pelayanan pasar |o1 retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran |o1|o9 retribusi penggantian biaya cetak peta ' ' | |o2| retribusi jasa usaha karaman pesanggrahan vila penginapan pesanggrahan villa kakus |o2|os| retribusi rumah potong hewan |o2|o9 retribusi pelayanan pelabuhan aan retribusi perizinantertentu beralkohol pet dipisahkan bagian laba atas penyertaan modal pada aan dasa bom pada sp) efunahaan milik pemerintah bumn perusahaan milik pemerintah bumn sana sena meta pada perusahaan milik swasta ja) kain lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah yang sah dipisahkan penjualan peralatan perlengkapan kantor tidak peralatan perlengkapan kantor tdak |o1| penjualan kendaraan dinas rodaempat |o1|o8 penjualan hasil penebangan pohon (4l|o1| penjualan lampu hias bekas 14l| |o2| penerimaan jasa giro 14l1114l| pendapatan bunga deposito |4l| |o4| tuntutan ganti kerugian daerah kopian organ gan selisih nat tuan rupiah rupiah dari . selama pabean abah pelaksanaan pekerjaan |4l|oe|o1 bidang pendidikan |oe|o2| bidang kesehatan |4l oe|o3 bidang pekerjaan umum |oe| bidang perumahan rakyat |4l|oe|o5 bidang penataan ruang |oe |o6 bidang perencanaan pembangunan |4l| |4l|oe|o7 bidang perhubungan |4l oe|o8 bidang lingkungan hidup |4l|oe|o9 bidang pertanahan |4l1114l|o7| pendapatan denda pajak saran golongan pengambilan bahan galian golongan |o7| pendapatan denda pajak air bawah tanah |o7 pendapatan denda pajak sarang burung walet |o8| pendapatan denda retribusi |os| pendapatan denda retribusi jasa umum |o8|o2 pendapatan denda retribusi jasa usaha |o8| pendapatan denda retribusi perizinan tertentu . |o9| pendapatan hasil eksekusiatas jaminan hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan enna tan pegangan jaminan empang reklame |o9 hasil eksekusi jaminan atas ktp musiman |i|a| pendapatan dari pengembalian '' penghasilan pembayaran asuransi kesehatan pendapatan dari pengembalian kelebihan emban pangan pembayaran perjalanan dinas aan |a|1jadi1| fasilitas sosial dan fasilitas umum ' | aan aan aan penilaian dan pelatihan pendapatan dari angsuran cicilan penjualan aan a4| dana perimbangan bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak |o1| bagi hasil pajak bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah banana han hak kran tanah dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan aan |o2| bagi hasil bukan pajak sumber daya alam eksploitasi royalti) makanan pungutan pengusahaan perikanan |o2| bagi hasil dari pertambangan minyak bumi |o2| bagi hasil dari pertambangan gas bumi dana alokasi umum |o1| dana alokasi umum r99 dana alokasi umum alokasi umum dana alokasi khusus |3jo1| danaalokasikhusus lainlain pendapatan daerah langkah pendapatan daerah yang sah pendapatan hibah.| |413la1l|o1| pendapatan hibah dari pemerintah pemerintah lainnya anton erat tam badan lembaga organisasi swasta dalam negeri maa pendapatan hibah dari kelompok saat perorangan por |1l|os| pendapatan hibah dari luar negeri ' ' (. dana darurat '|slot|3jo1fo8( dst. . |slotkode rekening uraian |al| dana penyesuaian dan otonomi khusus |a|o1| dana penyesuaian |4alislam| bantuan keuangan dari provinsi bantuan keuangan dari provinsi . |5l|o2| bantuan keuangan dari kabupaten |o3| bantuan keuangandari kota belanja kode rekening belanja daerah petanya daerah daerah naa spm (petanya pegawai naa |lai nilai| kajian tunjangan o1|oo| tunjangan beras |il|o1|o8| pembulatan gaji |o1|o9 turun asuransi kesehatan naa o2| tambahan penghasilan pns bertugas kerja profesi belanja penerimaan lainnya pimpinan dan sana sea pimpinan dan anggota dprd tree . biaya pemungutan pajak daerah bisyapemungutan pajak daerah oo pemungutan pajak daerah |l1l2| belanjabunga teh oo. bunga utang pinjaman daerah lainnya keuangan bank keuangan bukan bank (. bunga utang obligasi (. pmb petang hubei subsidi aan |l1|3jo1| belanja subsidi kepada perusahaan lembaga teh . spm (peanjabibar belanja hibah kepada pemerintah pusat teh . belanja hibah kepada pemerintah daerah ana aah kepada pemerintah daerah belanja hibah kepada pemerintahan desa ' (. che eea eaa daerah bumi bumn perusahaan daerah bumi bumn . kode rekening uraian belanja hibah kepada badan lembaga organisasi swasta badan lembaga organisasi swasta . s5it1 belanja hibah kepada kelompok masyarakat perorangan |oe| kelompok masyarakat perorangan . slijaloel|o2( dst. . ssli1l5| belanja bantuan sosial dan|5j|o2sfajejajo belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi slajeloai|o2| dst. . dl1lelo2lo2|bst.lajelos(o2f dst. . dan |6ej|o4|sslaijeloalo2| dst.sl1ijelosl|o2| dst. . kode rekening uraian belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa slilzlo| belanja bantuan keuangan kepada provinsi belanja bantuan keuangan kepada provinsi . si1 belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota . j1| |o3|i5lil|s8s| belanja tidak terduga i5|l1|8joi| belanja tidak terduga |s8 |o1|o1 belanja tidak terduga sl2al belanja langsung belanja pegawai 5l2 bilo1i| honorarium pns 5l2|1l|o2| honorarium non pns ahli instruktur narasumber bbb (. |l2| j|o3| |vang lembur sap) yang lembur non pns lembur non pns |o4| belanja beasiswa pendidikan pns teh . belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan pemaisasi belanjabarangdanjasa oo. |2l12l|o01| belanja bahan pakai habis battery kering) lainnya pembersih |212l|o1| belanja bahan bakar minyak gas |2l12l|o1| belanja pengisiantabunggas belanja bahan material ' ' belanja jasa kantor belanja jasa pengumuman lelang pemenang perang pemanah kang pemenang belanja kawat faksimili internet belanjasertifikasi oo belanjajasatransaksikeuangan penerangan jalan umum bahan bakar kendaraan bermotor maan belanja premi asuransi belanja perawatan kendaraan bermotor belanja perpanjangan surat ijin mengemudi belanja cetak dan penggandaan ' | belanjactak belanja penggandaan belanja sewa rumah gedung gudang sena aman serang gagang hangar sarana mobilitas oo. |2jo8| belanja sewa sarana mobilitas |os| belanja sewa sarana mobilitas darat ' ' | |0o8| belanja sewa sarana mobilitas air |og| belanja sewa sarana mobilitas udara ' ' | oo. |l2l|2j|o9| belanja sewa alat berat |2j jo9|o1| belanja sewa eskalator |l2|2j|o9|o2| belanja sewa buldoser 5s|l2el2hljo9jogfbst. belanja sewa perlengkapan dan peralatan dpp) (kampar ava perlengkapan dan peralatan. belanja sewa pakaian adat tradisional |l2| |i1| belanja makanan dan minuman aan 2l| belanja pakaian dinas dan atributnya bete aan belanja pakaian kerja belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu belanja perjalanan dinas |i6| belanja perjalanan pindah tugas oo |ic02 belanja perjalanan pindah tugastuar daerah perjalanan pindah tugas luar daerah nan belanja pemulangan pegawai ' ' o | dalam daerah daerah melaksanakan tugas man b3) pelanjamodal aan |3j|o1| belanja modal pengadaan tanah ' | kesehatan rumah sakit kesehatan puskesmas kesehatan poliklinik pendidikan taman kanak kanak eta pendidikan sekolah dasar pendidikan menengah umum dan kejuruan pendidikan menengah lanjutan aan kejuruan pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan akan aah asas aan pendidikan luar biasa khusus pendidikan pelatihan dan kursus panti asuhan panti jompo terminal belanja modal pengadaan tanah sarana umum aga pre telah serang umum lapangan terbang perintis irumahpotnghewan tempat pelelangan ikan pasar tempat pembuangan akhir sampah taman pusat hiburan rakyat ibadah olahraga pergudangan tempat penimbunan material bahan baku |o2| belanja modal pengadaan alat alat berat ' | belanja modal pengadaancrane 'o') ) | jalan belanja modal pengadaan mesin pengolah semen bersih (reservoir osmosis) naga darat bermotor bermotor sedan bermotor jeep bermotor station wagon bermotor bus bermotor micro bus salon dad aan alat angkatan gara bermotor truck bermotor tangki (air, minyak, tinja) . bermotor boks sea aan dat alat angkatan darat bermotor pick bermotor ambulans bermotor pemadam kebakaran bermotor sepeda motor bermotor lift elevator bermotor tangga berjalan tetes oo. belanja modal pengadaan alat alat angkutan batak berenang giat angkatan pedati delman dokar bendi como andong aan air bermotor tempel o5|o6| belanja modal pengadaanjetfoil belanja modal pengadaan kapaltanker belanja modal pengadaan kapal kargo aan air tidak bermotor belanja modal pengadaan perahulayar oe| belanja modal pengadaan perahu sampan belanja modal pengadaan perahu tongkang |oo| belanja modal pengadaan perahu karet ' ' | |oo|o5 belanja modal pengadaan perahurakit ' ' | |oo|0o belanja modal pengadaan perahu sekoci ' ' ) | belanja modal pengadaan alat alat angkutan dagang penataan masalah angkatan kebakaran |o7 belanja modal pengadaan pesawat terbang amfibi |os| belanja modal pengadaan alat alat bengkel |os|o1| belanja modal pengadaan melintas oo |o8| belanja modal pengadaan mesin bubut ' ' | |0o8| belanja modal pengadaan mesin dongkrak |o8| belanja modal pengadaan mesin kompresor |3lolos dst. . ipivipi ekngsiatan pertanian dan etermstan pengolahan pertanian dan peternakan aan peran penasinahan pertanian |o9 belanja modal pengadaan alat pengering gabah |o9|o3| belanja modal pengadaan mesin bajak |o9 belanja modal pengadaan alat pentas ' ' | |i0| belanja modal pengadaan alat alat kantor ' | belanja modal pengadaan mesinjiid '' | pengadaan mean penganan, kertas belanja modal pengadaan papan tulis elektronik elektronik kebakaran |i1|komputer mainframe server belanja modal pengadaan monitor display belanja modal pengadaan ups stabilizer ong mak yaa tebet aras, komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk, speaker) komputer rekening belanja modal pengadaan mebeulair belanja modal pengadaan kursi makan |o8| belanja modal pengadaansofa belanja modal pengadaan rak buku tv kembang tt . belanja modal pengadaan peralatan dapur belanja modal pengadaan aspiring piring gelas mangkok cangkir sendok garpu pisau 14los( dst. . tlh . nah penggandaan penghias ruangan rumah tangga belanja modal pengadaan alat alat studio pet belanja modal pengadaan alat alat komunikasi talkie) belanja modal pengadaan radio uhf paten |213li8| belanja modal pengadaan alat alat ukur navigasi |ai8| belanja modal pengadaan bejana ukur |o8| belanja modal pengadaan seismograf belanja modal pengadaan ultrasonografi cerpen kedokteran umum g1 tht mata bedah belanja modal pengadaan alat alat kedokteran anak kebidanan dan penyakit kandungan beta mata ledakan kulit dan kelamin kardiologi neurologi ortopedi hewan dalam internet aan petasan laboratorium biologi fisika geologi geodesi kimia pertanian peternakan perkebunan perikanan ana meta pengadaan bebortoan. bahasa eko nan sabat peraga praktik sekolah aan belanja modal pengadaan konstruksi jalan over under pass aan pata gagasan kematatat jembatan gantung ponton belanja modal pengadaan konstruksi jembatan aan konstruksi jembatan penyeberangan atas air dna) (apa modal pengadaan konstruksi jaringan. air permukaan belanja modal pengadaan konstruksi kanal sabah tanah pengadaan konser kanal irigasi belanja modal pengadaan konstruksi jaringan korps uis jannah belanja modal pengadaan konstruksi pintu air huta jalan, taman dan hutan kota hutan kota papan pengadaan instalasi install dan telepon (. spip kontruksi pembuatan bangunan kontruksi pembelian ") bangunan gedung kantor belanja modal pengadaan kontruksi pembelian jabatan? keadaan kontruksi pembelian rumah dinas gedung gudang belanja modal pengadaan kontruksi pembelian era pembelian sana momen perak pembelian bangunan monumen belanja modal pengadaan kontruksi tugu spn nanang pengadaan konduksi tugu earth belanja modal pengadaan buku kepustakaan belanja modal pengadaan buku geografi belanja modal pengadaan buku arkeologi belanja modal pengadaan buku bahasa dan spp aga modal pengadaan bulu bahasa dan pengetahuan umum pengetahuan sosial ketatanegaraan pengetahuan dan teknologi keuangan perdagangan perundang undangan jurnal, compact disk) belanja modal pengadaan barang bercorak kebun rang bercorak belanja modal pengadaan maket miniatur diorama anakan pengadaan hewan demak dan tanaman belanja modal pengadaan hewan kebun anang ea pengadaan hewan kebun menata keimaman persenjataan keamanan belanja modal pengadaan perisai tameng |o8 belanja modal pengadaan rompi anti peluru |o9 belanja modal pengadaan pentungan pembiayaan kode rekening pembiayaan daerah aan st) pembiayaan daerah daerah aan aan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya aan j|o1| pelampauanpenerimaan pad |6e|i1l|ij|o1|o1| pajak daerah j|o1|o2| retribusi daerah bibisahiean gan kekayaan daerah yang dipisahkan joint lainlain dyangsah oo aan |6e| |o2| penampakan penerimaan dana perimbangan j|o2|o1| bagi hasil pajak |o2| bagi hasil bukan pajak sumber daya alam pete aan sae sangat aan explain pendapatan. daerah yang sah aan l6e| |o4| sisa penghematan belanja atau akibat lainnya |o4| belanja pegawai dari belanja tidak langsung |o4| belanja pegawai dari belanjalangsung |o4|o3| belanja barangan jasa l6e|i1 belanja modal |o4| belanja bunga |o4|o6| belanja subsidi |6e| j|o4|o7| belanja hibah |o4|o8| belanja bantuan sosial l6e|a1 |o4|o9 belanja bagi hasil |o4| belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga oo men dengan akhir tahun belum terselesaikan |6e|i1l|il|os|o1| uangjaminan. j|os|o2| potongan aspen le|li |1l|o5| potongan beras l6e|lil|i1 j|os|0o4|a akses menilai jos os|( dst. . |6e| |1loe| kegiatanlanjutan |1l|o6e|o1| kegiatanlanjutan. lelaki jailolo2f dst. |6eli1| pencairan dana cadangan |o1| pencairan dana cadangan |o1|o1| pencairan dana cadangan nomor. lelaki |2lo1jo2|( dest. tee . hasil penjualan kekayaan daerah yang dian ayan daerah yang mona unta perusahaan mili daerah bumi bumi. l6e|li |o1lo2| dst. hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dikeyasamakan dongan pihak ketiga lela (3lolo1l. lelaki |3fo2jo2|(bst. |6e| penerimaan pinjaman daerah lte oo. |alo1| penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah |6e| |o1|o1| penerusanpinjaman. lelaki |iloilo2f dst. . lee oo. penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah sada naman daerah dasi pemerintah. |4l|o2|o1| pemerintah daerah. beli |alo2lo2( dst. leh oo. penerimaan pinjaman daerah dari lembaga sana dam parah dasi lembaga |6e|l1 |4lo3|o1| bank. beli |alo3lo2( dst. penerimaan pinjaman daerah dari lembaga sana mua ran dar lembaga |o4|o1| lembaga keuangan bukan bank. lelaki jailolo2f dst. |o5| penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah |4l|os|o1| obligasiatas nama. |al|os|o2| obligasi nomor. lelaki |also|o8|( dst. tree oo. |6e| penerimaan kembali pemberian pinjaman levii| slot penerimaan kembali pemberian pinjaman |a1 |o1 penerimaan kembali pemberian pinjaman. lelaki |o1 o2| dst. lil l6e|li|e|lilelo2| penerimaan piutang daerah dari pemerintah leliljelo2joi: penerimaan piutang daerah dari pemerintah ill penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain |6e| |o03 |o1 pemerintah daerah. lebih|ej|o3 |o2|pst. ill penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank |6e| |e6|o4 o1| bank. beli |ej|o4|o2|pst. lil penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank lelijelosjo1) lembaga keuangan bukan bank . lelilelosj|o2|bst. ill lela pengeluaran pembiayaan daerah ill lelaljil| pembentukan dana cadangan lil lelajilo| pembentukan dana cadangan lel2iloilo1: pembentukan dana cadangan nomor . le| |1j|o1 o2| dst. lil penyertaan modal investasi) pemerintah daerah ill |2l|o1| badan usaha milik pemerintah bumn) bumn. |e| |2jo1lo2last. te lela laljoo| badan usaha milik daerah bumi) |2l| |o02| bumi. |2l|2l|o2| dst. man |6e| |o3| badan usaha milik swasta |2l|2l|o3|o1| badan. |2l|2lo3|o2( dst.00000h |6e|l2| pembayaran pokok utang ada pemerah jang jatah tempo kepada pemerintah (|o1| o1| penerusanpinjaman. lele |(3iloilo2| dst. pembayaran pokok utang yang jatuh tempo peter tempo |6e| |o2|o1| pemerintah daerah. (o2|o2| dst. pembayaran pokok utang yang jatuh tempo mba kenanga (o3(o1| bank. (o3(o2( dst. pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sni kerja lembaga keuangan bukan bang |o1| lembaga keuangan bukan bank. (o4|o2 dst. pembayaran pokok utang sebelum jatuh amp kapada peter amir (|os|o1| penerusanpinjaman. |3fos|o2f dst. lele. pembayaran pokok utang sebelum jatuh sr) tempo kepada pemerintah mantan atm |3l|oe|o1| pemerintah daerah. le|l2 |3lolo2|bst. man pembayaran pokok utang sebelum jatuh spi) tempo kepada lembaga keuangan bani |e| |o7jo1| bank. |6e| (o7(o2( dst. mei tempo kepada lembaga keuangan bukan bank |6e| |os|o1| lembaga keuangan bukan bank. |6e| |3fos(o2(pst. pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh feng origini daerah pada sentjatuh |3lo9|o1| obligasiatas nama. (|o9|o2| obligasi nomor. |3fo9(o3(bst. tlh oo. pembelian kembali obligasi daerah sebelum bapa obligasi daerah sebelum (|io| o1| obligasiatas nama. 10o|o2| obligasimomor. |6e| |3fail3( dst. man |2l| pemberian pinjaman daerah naa pemberian pinjaman daerah kepada spn) emesimtan taman daerah kepada |4lo1|o1| pemerintah naa pemberian pinjaman daerah kepada ema kaga |4l|o2| pemerintah daerah. inang ''''' sisa lebih pembiayaan anggaran tahun kena ajaran anggaran tahunerimaan kas halaman . jumlah akumulasi tanggal kode rekening uraian ref rp) rp) kredit lain ll. iii lo. lo.| iii lo. lo.| lille ill ile lo. lo. iii lo. lo.| iii lo. lo.| iii lo. lo.| iii lo. lo.| lille ill ile lo. lo. iii lo. lo.| iii lo. lo.| iii lo. lo.| lille ill ile lo. lo. iii lo. lo.| inul lo. lilin tea dea tea dea ill leo loh tea dea tea dna wwwgeluaran kas halaman . tanggal sp2d n buku kode rekening uraian jumlah kumuh debut lain rp) ll. lo. lo. ill loi. lo) ro. loo lo) $$.geluaran kas. kolom diisi dengan nomor sp2d nota debut atau bukti pengeluaran lainnya yang sah. kolom diisi dengan kodeuraian namageluaran kas. kolom diisi dengan jumlah akumulasi pengeluarumum halaman . dias mas ama cam bukti lil ole luo luo luo luo iii lte luo luo luo iii lte luo luo luo iii lte luo luo luo luo iii lte luo ala tete, pengeluaran kas dan transaksi selain kejadian nokejadian lainnya. kolom diisi dengan nomor bukti misalnya nomor spj, surat perintah pencairan dana (sp2d), surat tanda setoran (sts), atau bukti lainnya yang sah. kolom diisi dengan kode rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan atau pembiayaan. kolom diisi dengan uraian transaksi kejadian atasiisi dengan jumlah rupiah. kolom diisi dengan jumlah rupiahnama rekening nakannannanaanananaanaaaan kode rekening nakannannanaanananaanaaaan pagu apbd rph snnnnnanann pagu perubahan apbd rp. halaman . rp) rp) rp) beo aan aan aan aan dna aan aan aan dna aan aan aan aan dna aan aan aan dna jumlah loo00000besar pembantupembantu nama rekening nkanaananananaane (rincian obyek) kode rekening nkanaananananaane (rincian obyek) pagu apbd rph anna pagu perubahan apbd rp. halaman . bukti rp) rp) rp) aan aan aan ooh aan aan aan aan ooh aan aan aan ooh aan aan aan aan ooh jumlahbesara00 la. belanja operasi belanja pegawai belanja barang jumlah| ooh surplus defisit)| loolamoojumlah| doo| oo| ooh lho| pembiayaan neto| | sisa lebih pembiayaan anggaran siapa)| ' 'uraian anggaran setelah realisasi lebih urut perubahan kurang) pendapatan nooh belanja belanja operasi belanja pegawai belanja barang nomor uraian anggaran setelah realisasi lebih urut perubahan kurango jumlah| surplus defisit)| ' |oo00000ppid untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember . (dalam rupiah) nomor uraian anggaran realisasi lebih urut setelah kurang) perubahannan nomor uraian anggaran realisasi lebih urut setelah kurang) perubahan lain lain pendapatan yang sah pendapatan hibah pendapatan dana darurat pendapatan lainnya ho jumlah baalga ' o | nomor uraian anggaran realisasi lebih urut setelah kurang) perubahan pembiayaan looknanoo jumlah pembiayaan neto| sisa lebih pembiayaan anggaran siapa)format lra sesuai sap pemerintah kabupaten kapuas hulmol uraian moti log maa uraian 20x1 20x1 yoxxx xxx xxx jumlah pendapatan asli daerah |((3s d pendapatan transfer xxx xxx xxx transfer pemerintah pusat dana xxx xxx xxx perimbangan xxx xxx xxxuraian 20x1 20x1 yo) transfer pemerintah pusat dana otonomi khusus xxx xxx xxx dana penyesuaian jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya s d xxx xxx xxx transfer pemerintah provinsi xxx xxx xxx pendapatan bagi hasil pajak pendapatan bagi hasil lainnya) soo soo maa jumlah transfer pemerintah provinsi s d total pendapatan transfer xxx xxx xxx |(( xxx xxx xxx xxx xxx xxx lain lain pendapatan yang sah pendapatan dana darurat xxx xxx pendapatan lainnya jumlah lain lain pendapatan yang sah s d xxx xxx xxx jumlah pendapatan xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx belanja xxx xxx xxx belanja operasi xxx xxx xxx belanja pegawai belanja barang bunga subsidi hibah bantuan sosial jumlah belanja operasi s d mol uraian mit moti dosa makan uraian 20x1 20x1 yo)46s as1) (xxx belanja tak terduga men jumlah belanja tak terduga s d |oo xxx oo xxx jumlah belanja transfer xxx xxx xxx transfer bagi hasil desa xxx xxx xxx bagi hasil pajak xxx xxx xxx bagi hasil pendapatan lainnya hasil desa s d surplus defisit xxx xxx xxx pembiayaan xxx xxx xxx xxx xxx xxx penerimaan pembiayaan xxx xxx xxxanggaran realisasi realisasi pinjaman dalam negeri pemerintah xxx xxx xxxxxx xxx xxx keuangan bukan xxx xxx xxx bank pinjaman dalam negeri obligasi xxx xxx xxx pinjaman dalam negeri lainnya penerimaan kembali pinjaman kepada xxx xxx xxx perusahaan negara xxx xxx xxx penerimaan kembali pinjaman kepada 00k asa perusahaan daerah penerimaan kembali pinjaman kepada xxx xxx xxx pemerintah xxx xxx xxx daerah lainnya jumlah penerimaan s d xxx xxx xxx pengeluaran pembiayaan xxx xxx xxx pembentukan dana cadanganxxx xxx xxx negeri pemerintah daerah lainnya xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam xxx xxx xxxanggaran realisasi realisasi uraian 20x1 20x1 yo)oat oat lainnya jumlah pengeluaran s d pembiayaan neto sisa lebih pembiayaan anggaran lee, tanggal. bupati kapuas hulu (tanda tangan) (nama lengkap)penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran . urusan pemerintahan x.xx lo. organisasi hp: gen eni nan nan (dalam rupiah) bertambah berkurang) kode rekening uraian anggaran penjelasan setelah realisasi rp) perubahan ll. lo. lille iller il. lo. ll. lo. lille iller il. lo. ll. lo. naa lille iller il. lo. ll. lo. lille iller il. lo. ll. lo. beaaaaaananaaa, tanggal.. jumlah| aset tetap aan) | uraian penurunan)) jumlah| oo jumlahaset oopendapatan yang ditangguhkan utang jangka pendek lainnya jumlah| ekuitas dana ekuitas dana lancar siapa cadangan piutang cadangan persediaan jumlah| ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap diinvestasikan dalam aset lainnya jumlah| ekuitas dana untuk konsolidasi ppid jumlah| oo esstsssasanhisndasisisal eni denny denn dan dana pnanananannananannn, tanggal .cbooo pengguna anggarankas daerah jumlah| oo | aset untuk konsolidasi skpd .oooococoo. skpd oo. jumlah| o | investasi jangka panjang investasi permanen investasi non permanen v0. 9jumlah| o o jumlah| o) o|. jumlah| o | ekuitas dana ekuitas dana lancar siapa cadangan piutang cadangan persediaan oo. jumlah| ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap diinvestasikan dalam aset lainnya 3jumlah| oo jumlah kewajiban dan ekuitas ' |format neraca sesuai sap neraca pemerintah kabupaten kapuas huluxxx xxx angsuran bagian lancar tuntutan perbendaharaanxxx xxx investasi noninvestasi nonpermanen lainnya jumlah investasi nonpermanen s d(s d xxx xxx jumlah investasi jangka xxx xxx panjang aset tetap tanah xxx xxx40) dana cadangan dana cadanganxxx xxx kewajiban jangka pendek xxx xxx utang perhitungan fihak ketiga pfk) xxx xxx utang bunga xxx xxx bagian lancar utang dalam negeri xxx xxx pemerintah pusat bagian lancar utang dalam negeri xxx xxx pemerintah daerah lainnya xxx xxx bagian lancar utang dalam negeri xxx xxx lembaga keuangan bank xxx xxx bagian lancar utang dalam negeri xxx lembaga keuangan bukan bank bagian lancar utang dalam negeri xxx xxx obligasi xxx xxx bagian lancar utang jangka panjang xxx xxx lainnya xxx xxx utang jangka pendek lainnya xxx xxx jumlah kewajiban jangka xxx xxx pendek (si kewajiban jangka panjang utang dalam negeri pemerintah pusat utang dalam negeri pemerintah xxx xxx daerah lainnya xxx xxx utang dalam negeri lembaga xxx xxx keuangan bank xxx xxx utang dalam negeri lembaga keuangan bukan bank (ox) (ox) utang dalam negeri obligasi oo 0mxo utang jangka panjang lainnya jumlah kewajiban jangka panjang s d xxx xxx xxx xxx jumlah kewajiban xxx xxx (xxx) (xxx)xxx xxx oo jumlah ekuitas dana jumlah kewajiban dan ekuitas dana benanananaanannnn, tanggalrp) rp) arus kas dari aktivitas operasi arus kas masuk: nan pajak daerah nan retribusi daerah nan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang |. dipisahkan nan lain lain pendapatan asli daerah yang rn. dana bagi hasil pajak nan dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam) nan dana alokasi umum nan dana alokasi khusus nan dana otonomi khusus nan dana penyesuaian pendapatan bagi hasil pajak nan pendapatan bagi hasil lainnya nan se. dana darurat loo pendapatan lainnya nan mah ' arus kas keluar: nan belanja pegawai nan belanja barang dan jasa nan belanja bunga nan belanja subsidi nan belanja hibah nan belanja bantuan sosial nan belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga nan belanja bagi hasil desa mah ' arus kas bersih dari aktivitas operasi arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan nan arus kas masuk: nan pendapatan penjualan atas tanah nan pendapatan penjualan atas peralatan dan mesin look pendapatan penjualan atas redundan bangunan oto ooh pendapatan penjualan atas jalan, irigasi |dan jaringan lol pendapatan dari penjualan aset tetap lainnya 00th pendapatan dari penjualan aset lainnya |.) mah ' arus kas keluar: nan belanja tanah nan belanja peralatan dan mesin nan belanja gedung dan bangunan nan belanja jalan, irigasi dan jaringan narus kas dari aktivitas pembiayaan arus kas masuk:arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan arus kas dari aktivitas investasi nonanggaran arus kas masuk: penerimaan perhitungan fihak ketiga jumlah arus kas keluar: pengeluaran perhitungan fihak ketiga jumlah arus kas bersih dari aktivitas nonpnanananannananannn, tanggal .cbooo nama lengkap nip. lampiran i.a: peraturan bupati kapuas hulu nomor tahun tanggal: mei format laporan arus kas sesuai sap laporan arus kas pemerintah kabupaten kapuas hulu untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember dan 20x0 arus kas dari aktivitas operasi arus masuk kas:xxx xxxoom jumlah arus masuk kas s d xxx xxx arus keluar kas: xxx xxxidak terduga xxx xxx bagi hasil pajak xxx xxx bagi hasil retribusi bagi hasil pendapatan lainnya jumlah arus keluar kas (s d arus kas bersih dari xxx xxx aktivitas operasi xxx xxx xxx xxx arus kas dari aktivitas investasi aset xxx xxx non keuangan xxx xxx arus masuk kas: xxx xxx:xxx xxx aga a99x xxx arus masuk kas: xxx xxx pencairan dana cadangan xxx xxx hasil penjualan kekayaan daerah xxx xxx yang dipisahkan xxx xxx pinjaman dalam negeri xxx xxx pemerintah pusat xxx xxx pinjaman dalam negeri xxx xxxxxx xxx keuangan bukan bank pinjaman dalam negeri obligasi pinjaman dalam negeri lainnya xxx xxx penerimaan kembali pinjaman xxx xxxxxx xxx lainnya jumlah arus masuk kas xxx xxx s d xxx xxx xxx xxx arus keluar kas: xxx xxx pembentukan dana cadangan xxx xxx penyertaan modal pemerintah xxx xxxoo lo 0000oo &.oarus keluar kas pengeluaran perhitungan fihak ketiga pfk) jumlah arus keluar kas s d arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran kenaikan penurunan kas xxx xxx oo saldo awal kas bud doo saldo akhir kas bud xxx xxx pan saldo akhir kas bendahara pengeluaran saldo akhir kas bendahara penerimaan saldo akhir kas bab penjelasan atas informasi informasi nonkeuangan skpd bab vii penutup 1g1babbelanja pembiayakeuangan ppid bab vii penutup penjelasan isi catatan atas laporan keuangan bab pendahuluan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. landasan hukum penyusunan laporan keuangan. memuat penjelasan mengenai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan. sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. memuat penjelasan mengenai sistematika isi. ekonomi makro. informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makrompengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan. kebijakan keuangan memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yand ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca dan laporan arus kas. informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuanganlatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi neraca dan laporan arus kas. pencapaian target kinerja apbd memuat penjelasan mengenaipada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeure). bab iii ikhtisar pencapaian kinerja keuangan memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja apbd menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam bab angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan atau diagram. bab kebijakan akuntansi entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana). dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. informasi pengukuran pos pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat diukurkewajiban dicatat diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajibmenyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan. contoh: telah sesuai standar akuntansi pemerintahan: pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan. belum mengikuti standar akuntansi pemerintahan: aset tetap belum dilakukan penyusutan. bab penjelasan pos pos laporan keuangan rincian dan penjelasan masing masing pos pos pelaporan keuangan pendapatan menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan yang terdiri atas: pendapatan asli daerah dana perimbangan lain lain pendapatan yang sah belanja menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja yang terdiri atas: belanja pegawai belanja barang belanja modal belanja bunga (khusus untuk skpd) belanja subsidi (khusus untuk skpd) belanja hibah (khusus untuk skpd) belanja bantuan sosial (khusus untuk skpd) belanja bagi hasil (khusus untuk skpd) belanja bantuan keuangan (khusus untuk skpd) j . belanja tidak terduga (khusus untuk skpd) pembiayaan (khusus untuk skpd) memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan yang terdiri atas: pembiayaan penerimaan: sisa lebih perhitungan anggaran lpa) pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah penerimaan kembali pinjaman daerah penerimaan piutang pembiayaan pengeluaran: pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pemberian pinjaman aset memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset yang terdiri atas: aset lancar investasi jangka panjang (khusus untuk skpd) aset tetap dana cadangan (khusus untuk skpd) aset lain lain kewajiban memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos kewajiban yang terdiri atas: kewajiban jangka pendek kewajiban jangka panjang (khusus untuk skpd) ekuitas dana memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana yang terdiri atas: ekuitas dana lancar ekuitas dana investasi (khusus untuk skpd) ekuitas dana cadangan (khusus untuk skpd) komponen komponen laporan arus kas, yang terdiri atas: memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana yang terdiri atas: arus kas aktivitas operasi arus kas aktivitas investasi aset nonkeuangan arus kas aktivitas pembiayaan arus kas aktivitas nonangga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahanrekonsiliasi ditujukanengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual. bab penjelasan atas informasi informasi non keuangan memuat informasi tentang hal hal yangtempat entitas tersebut berada. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. ketentuan perundang undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya. penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru. komitmen atau kontingensi yang tidak dapat disajikan pada neraca. penggabungan atau pemekaran entitas padabab |
at na?arsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bekasi, menimbang:rangka penjabaran lebih lanjut atasketentuan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat bekasi nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan kabupaten bekasi ditinjautersebut atas, penyesalannya)mbentukan badan usaha milik daerah bumi) lembaran daerah kabupaten bekasi tahun nomor seri peraturan daerah kabupaten bekasi nomor tahun tentang urusan pemeri kabupaten bekasi. kantor arsip dan perpustakaan daerah adalah kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten bekasi. kepala kantor arsip dan perpustakaan adalah kepala kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten bekasibekasibekekasi yang dilaksanakan oleh kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten bekasiopdbekasi. sistem informasi kearsipan kabupaten bekasibekasibekasi, yang disingkat jika bekasi adalaharsip dan perpustakaan daerah skk pembinaan kearsipan, cc. pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, pembangunan skk berbasis tik, pemasyarakatan kearsipan, dan peningkatan kerjasamaarsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakaan daerahpemerintah daerah disusun oleh kantor arsip dan perpustakaan daerah yang dikoordinasikan dengan pencipta arsip. jra bumi disusun oleh masing masing pimpinan bumi yang dikoordinasikan dengan kantor arsip dan perpustakaan daerah. kantor arsip dan perpustakakantor arsip dan perpustakaan daerah, unit kearsipan dilaksanakan oleh sekretariat bagian yang menangani urusan tata usaha pada opd kantor arsip dan perpustaka', alih mediadata unit pengolah, nomor berkas, daftar arsip vital assetberdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganarsip dan perpustaka1l0 (sepuluh) tahun dipindahkan dari unit kearsipan unit kearsipanbekasi pimpinan opd dan bumi untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah (sepuluh) tahun: kepala kantor arsipopd dan bumi. pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun pada opd dan bumi dilaksanakan oleh kantor arsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakakantor arsiparsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakaan daerahdaerahopd dan bumi kepadarsip dan perpustakaan daerah dalam mengelola arsip statis, kantor arsip dan perpustakaan daerah mempunyai tugas sebagai berikutarsip dan perpustakaarsip dan perpustakaan daerah, cc. menetapkan status arsip statis oleh kantor arsip dan perpustakaan daerah,, dan pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip opd dan bumi kepada kepala kantor arsip dan perpustakaarsip dan perpustakaan daerah dan pimpinan pencipta arsip opd dan bumi,arsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakaarsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakaan daerahaftar arsip melalui aplikasi atau software, dan,arsip dan perpustakaarsip dan perpustaka,daftar arsip yang dialihmediakan sekurang kurangnya memuatarsip dan perpustakaan daerah dan menjadi alat bukti yang sah. dalam menetapkan autentikasi sebagaimana dimaksud pada kantor arsip dan perpustakaan daerah,arsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakaarsip dan perpustakaan daerahkantor arsip dan perpustakaarsip dan perpustakaan daeraharsip dan perpustakaan daerah terhadap sumberdaya aparatur bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikanopd masing masing.arsip dan perpustakaan daerahlebih lanjut olehperguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan perorangan bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian kantor arsip dan perpustakabekasikabupaten bekasikantor arsip dan perpustakaan daerah melalui kegiatan monitoring, evaluasi kinerja aparatur bidang kearsipan dan pelaporan. bab sanksi administratif pencipta arsip, pejabat dan atau aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan, jenis jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas, teguran lisan peringatan tertulis penundaan kenaikan gaji berkala penundaan kenaikan pangkat dalam hal sanksi yang diberikan selain sanksi administratif yang diancam dengan sanksi yang lebih tinggi dari ancaman ketentuan peraturan daerah ini, maka dikenakan pidana sesuai dengabupaten bekasi nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan kabupaten bekani bupati bekasi ttd hj. seneng hasanah yasin diundangkan cikarang pusat pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten bekasi salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum setda kab. bekasi ttd muhyiddin pembina utama madya darmin sh. nip., sehingga sybekasi dan jaringan informasi kearsipan kabupaten bekasibekasi merupakan suatu sistem informasi dilingkungan pemerintah kabupaten bekasi yang dikelola kantor arsip dan perpustakaan kabupaten bekasi yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan kabupaten bekasi. sedangkan jaringan informasi kabupaten bekasi merupakanbekasi dan masyarakat. berdasarkanykasi nomor tahun |
ngga ana katlembaga penyiaran publik lokalbekasi,emerintah kabupaten bekasilembaga penyiaran publik lokal):,lembaga penyiaran publik lokal. satuan kerja perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yangppl) radio dan televisi kabupaten bekakabupaten bekasi yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal. penyiaran adalah kegiatan wpemancarluasan siaran melalui sarana pemancaranengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga penyiaran publik lokal kabupaten bekasi. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukanindependen,penyiaran publik lokalradio yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten bekasi. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada lembaga penyiaran publik lokal mempunyai fungsi media informasi, kontrol dan perekat sosial: dan melestarikan seni budaya daerah. bab susunan organisasi bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi lembaga penyiaran publik lokal terdiri dari dewan pengawas, dewan direksi, stasiun penyiaran. struktur susunan organisasi lembaga penyiaran publik lokal sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerahdewan pengawas yang berasal dari unsur pemerintah dapat diwakili oleh opd yang mempunyai tugas dan kewenangan dibidang komunikasi dan informatika dan dewan perwakilan rakyat daerah,, baik dalam wilayah kabupaten bekasi maupun luar wilayah kabupaten bekasi, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dengan peraturan bupati.:radio maupun televisi yang berlokasi ibukota kabupaten bekasiradio lokal dan televisipertama pengangkatan dan pemberhentiketua dewan pengawas dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politiktentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati,tiga puluh( menjadi anggota dan atau pengurus partai politikya dewan pengawas hanya merehabilitasi anggota dewan direksi yang bersangkutan.ppl)lembaga penyiaran publik lokal, dilakukan oleh direksi siaran iklan, sumbangan masyarakat,lembaga penyiaran publik lokal ppl)ppl) setiap tahun disetujui oleh bupati atas usulan dewan direksi. bab viii rencana kerja dan anggaran direksi lembaga penyiaran publik lokal, wajib menyusun rencana kerja dan anggaran jangka menengahteknis penyiaran bagian kesatu isi siaran isi program siaran lembaga penyiaran publik lokal, mempunyai kewajiban:program mata acara yang sesuai dengan usianya pada waktu yang tepat. mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi program siaran. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. meralat apabila isi program siaran diketahui informasi terdapat kekeliruan dan atau kesalahan atas isi siaran dan atau berita. isi program siaran yang bersifat langsung live) wajib mengikuti pedoman dan perilaku penyiaran dan standard siaran yang ditetapkan oleh komisi penyiaran indonesia. bagian kedua bahasa siaran dalam penyelenggaraan isi program siaran nasional, bahasa pengantar utamaisi program siaran muatan lokal untuk mendukung pelestarian budaya daerah dalam mata acara tertentu. terhadap isi program siaran yang bersifat khusus, apabila diperlukan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran maupun sebagaian waktu tunda siaran. bagian ketiga klasifikasi acara siaran lembaga penyiaran publik lokal wajib membuat klasifikasi program acara siaran sesuai khalayak sasaran. pembuatan klasifikasi program acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi, waktu siaran acara, usia khalayak dan khalayak sasaran. pencantuman klasifikasi program acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran. bagian keempat larangan siaran lembaga penyiaran publik lokal ppl), dalam melakukan isi program siaran, dilarang menghasut, bersifat fitnah, menyesatkan, dan berbohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul: perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya, mempertentangkan suku, ras, agama, memperoleh olok, j . merendahkan harkat dan martabat baik pribadi maupun golongan, melecehkan, dan il. mengabaikan nilai nilai agama dan budaya. bab peran serta masyarakat setiap warga masyarakat, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha mempunyai hak dan kewajiban berperan serta untuk mengembangkan dan memajukan keberadaan lembaga penyiaran publik lokal, termasuk didalamnya mempunyai fungsi pengawasan dan pemantauan isi program siaran. bab pertanggungjawaban lembaga penyiaran publik lokal, wajib memberikan laporan tahunan kepada bupati,ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini dewan pengawas dan dewan direksi yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini diberlakukan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatan. ketentuan tentang dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan setelah masa tugas dewan pengawas periode habis atau berhenti diberhentikan.segala ketentuan yang mengatur lembaga penyiaran publik lokalplt. kepala bagian hukum darmin sh. |
keong pura anaksa esa bupati bekasi, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran perusahaan daerah air minum dam) citra bhagasasi bekasi serta untuk meningkatkan peran cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam mencapai target millenium development goals gs), perlu sarana dan prasarana air minum yang didukung dengan penyertaan modal pemerintah kabupaten bekasi, bahwa guna memenuhidiamanatkan bahwa, perlu ditetapkan dengan peraturaerahdaerah tingkat bekasi nomor tahun tentang perubahan kedua peraturan daerah kabupaten daerah tingkat bekasi nomor hk pd pu. tentang pembentukan perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat bekasi: peraturan daerah kabupaten daerahnomor dam(dam) tirta bhagasasi bekasi. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan,prd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi,daerahbab tujuan penyertaan modal daerah tujuan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum dam) tirta bhagasasi bekasi untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan atau air minum kepada memasyarakat, meningkatkan permodalan dam tirta bhagasasi bekasi sebagai pengembangan investasi, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah pad),esar rp. (tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi bojongmangu sampai cibarusah sepanjang senilai rp. (tiga belas milyar enam ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah). peningkatan kapasitas produksi instalasi tambun utara it dtk senilai rp. tiga milyar rupiah) dan reservoir senilai rp. (tiga milyar rupiah). peningkatan kapasitas produksi instalasi cikarang barat it dtk senilai rp. (enam milyar rupiah) dan reservoir senilai rp. (empat milyar rupiah). pembangunan kantor pusat dam tirta bhagasasi bekasi tegal danas rp. (lima milyar rupiah). besaran penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dialokasikan pengangkatannya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) perubahan pada tahun anggaran bab ketatausahaan dan pertanggungjawaban perusahaan daerah air minum tirta bhagasasi wajib membuat analisis investasi, bisnis plan, dan rencana penggunaan uang penyertaan modal sebesar rp. , (tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah)dam) tirta bhagasasi bekasi, diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada bupati. penggunaan dana penyertaan modal daerah dana penyertaan modal daerah nomor salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum setda kabupaten bekasi darmin s.h |
tapariwisataan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bekasi, menimbang bahwa kabupatenabupatenabupaten bekasi, jati diri dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan, bahwa kabupaten bekasi merupakan kawasan industri terbesar indonesia yang mana juga kebutuhan orang asing akan wisata, rekreasi, dan hiburan harus diakomodir dan dikendalikan agar tidak berdampak negatif kepada kehidupan sisi dan budaya masyarakat, bahwa penyelenggaraan. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha wisata, kesempatan memperoleh manfaat wisata, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. bahwa peraturan daerah kabupaten bekasi nomor tahun tentang penyelenggaraan kepariwisataan perlu disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataatas, maka, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor),sampai dengkasi. opd adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten bekasi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku:melihara asset wisata dan cagar budaya daerah il.pd yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan buday lokalm.spa, atraksi wisata: dan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada harus bercirikan budaya daerah,umi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata aparteme : motel: rumah kost lebih dari (sepuluh) kamar, wisma: dan jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya yang ditetapkan bupati usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf kabupaten bekasilery budaya kabupaten bekasi, informasi pariwisata kabupaten bekasi, penyedia terpisah dari tiup hotel, kafe, pusat penjualan makanan dan minuman, jasa boga, cateringctaman rekreasi, undangan yang berlaku. jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi lapangan golf, driving golf, cc. rumah milyar, gelanggang renang, lapangan tenis dan bulutangkcc.dan huruf selainidepan lokasi bagi jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam digelanggang olahraga seperti lapangan golf, driving golf, rumah milyar, gelanggang renang, pacuan kuda, ice skating, pusat kebugaran (fitness centre) dari pukul wib sampai dengan wib jam operasional gelanggang olahraga seperti lapangan tenis dan bulutangkis, gelanggang futsal, gelanggang bowling dari pukul wib sampai dengan wib jam operasional spa dari pukul wib sampai dengan wib bupati : terapi air, terapi aroma, terapi kecantikan, pijat refleksi,b.b.ina pelaku usaha pariwisata dan asosiasi kepariwisataan kabupaten bekasi sebagai mitra pemerintah daerah terkait penyelenggaraan kepariwisata bagian ketiga larangan jenis usaha pariwisata yang dilarang meliputi: diskotik, bar, klab malam: pub: karaoke: panti pijat message), live musik, dan jenis jenis usaha lainnyusaha spa dilarang beroperasi dan melakukan kegiatan pada hari kamis pukul (delapan belas) wib sampai dengan hari jumat pukul (empat belas) wib.dilarang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan berupa spa pada setiap selama bulan suci ramadhan. hari raya idul fitriwajib mendaftarkan usahanya dengan mengajukan tiup kepada opd yang menangani pariwisata dan budaya kabupaten bekasi. tiup berlaku selama pengusaha kepariwisataan masih menjalankan kegiatan usahanya. tiup wajib didaftarkan ulang setiap (satu) tahun sekali. pendaftaran ulang tiup diterbitkan oleh opd yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisaopd yang membidangi pariwisata. dalam pelaksanaannya bupati wajib membentuk. tim p6par sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari opdopdbupati atau opdbupatibupati, sebagaimana dimaksud dalam harus sudah dibentuk oleh bupati paling lambat (enam) bulan, semuaopd,, dan peraturan daerah kabupaten bekasi nomor tahun tentang penyelenggaraan kepariwisataan lembaran daerah kabupaten bekasi tahun nomoranuari bupati bekasi ttdwajib memiliki persyaratan khusus yaitu harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan serta mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama indonesia. cukup jelas huruf rumah kost adalah rumah hunian atau cluster didalam maupun diluar perumahan, yang didalamnya dibuat kamar kamar lebih dari (sepuluh) kamar untuk disewakan baik harian, bulanan, ataupun tahunan. cukup jelas huruf yang dimaksud menyediakan pertunjukan kesenian tradisional kabupaten bekasi adalah mengadakan pementasan seni budaya bekasi pada waktu waktu tertentu yang ditetapkan oleh bupati, huruf yang dimaksud menyediakan gallery budaya bekasi adalah menyediakan tempat dan ruang bagi promosi dan seni budaya kabupaten bekasi huruf yang dimaksud menyediakan informasi pariwisata kabupaten bekasi adalah penyediaan informasi berupa media elektronik atau media cetak yang ditetapkan oleh bupati. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf usaha daya tarik wisata alam meliputi wisata bahari, wisata konservasi alam, wisata situ, dan daya tarik wisata alam lainnya yang ditetapkan oleh bupati huruf usaha daya tarik wisata budaya meliputi cagar budaya bekasi, tempat sejarah situs, wisata religi, dan cagar budaya lainnya yang ditetapkan oleh bupati huruf usaha daya wisata buatan binaan manusia meliputi wisata kebun binatang, wisata kuliner, wisata industry, wisata flora, wisata air buatan manusia, dan wisata buatan binaan manusiahuruf asosiasi profesi adalah asosiasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. huruf asosiasi penerbangan adalah asosiasi yang terdaftar pada kamar dagang dan industri kabupaten bekasi sebagaimana diatur dalamlu! peha esa bupati bekasi, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan peran perusahaan daerah air minum tirta bhagasasi bekasi serta untuk mencapai target millenium development goals gs), perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana air minum yang memadai, bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara jo. asal peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf atas, penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten bekasi pada perusahaan daerah air minum tirta bhagasasi bekasi tersebuttambahan konsidetingkat bekasi nomor tahun tentang perubahan kedua, peraturan daerah kabupaten bekasidam hor xii tentang kepemilikan dan pengelolaan perusahaan daerah air minum dam) bekasi. perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten bekasi dengan pemerintah kota bekasi nomor: aks tahun tentang addendum atas surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten bekasi dan pemerintah kota bekasi nomor: dam dan nomor:. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini,dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi.bekasidewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah air minum tirta bhagasasi bekasi. bab maksud dan tujuan maksud penyertaan modal daerah pada dam tirta bhagasasi bekasi adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana dam tirta bhagasasi bekasi dan peningkatan cakupan layanan air bersih. tujuan penyertaan modal daerah pada dam tirta bhagasasi bekasi untuk memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan air bersih dan atau air minum kepada masyarakat dalam mencapai target millenium development goals gs), meningkatkan kinerja dam, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pad).pemerintahagaimana dimaksud pada bersumber pada apbd perubahan tahun anggaran sebesar rp. tujuh puluh tiga milyar rupiah), besaran nilai penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. tujuh puluh tiga milyar rupiah) terdiri atas sebesar rp. (delapan milyar rupiah) dialokasikan untuk program hibah mbr air minum pengadaan dan pemasangan sambungan anggaran masyarakat berpenghasilan rendah, sebesar rp. (enam puluh lima milyar rupiah), dialokasikan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana air minum, dengan peraturan daerah ini, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum tirta bhagasasi, sebesar rp. (empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berupa asset dari paket kegiatan pada dinas tata ruang dan permukiman kabupaten bekasi tahun anggaran dan tahun besaran penyertaan modal berupa nilai aset atas hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut penyerahannya dituangkan dalam keputusan bupati. penggunaan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud padaa penyertaan modal daerah tidak sesuai sebagaimana dimaksud atas,atausahaan dan pertanggungjawaban perusahaan daerah air minum tirta bhagasasi bekasi wajib melaksanakbhagasasi bekasi, wajib menerapkan prinsip good corporate governance, yang meliputi transparansi, akuntabilitas: responsibility, dan keadilan. dewan pengawas dam tirta bhagasasi bekasi wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala sekurang kurangnya setiap triwulan kepada bupati dan dprdhj. seneng hasanah yasin diundangkan cikarang pusat pada tanggal agustussalinan sesuai dengan aslinya plt. kepala bagian hukum darmin sh. pemerintah kabupaten bekasi sekretariat daerah komplek perkantoran pemerintah kabupaten bekasi desa sukamara kecamatan cikarang pusat bekasi cikarang pusat, agustus nomor huk kepada, yth. bapak sekretaris daerah kabupaten bekasi cikarang pusat nota pengajuan konsep naskah dinas dipermalukan dengan hormat kepada yth. bapak sekretaris daerah kabupaten bekasi dari pit. kepala bagian hukum setda kabupaten bekasi. tentang penandatanganan lembaran daerah kabupaten bekasi catatan guna memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi pengundangan perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. , berkenaan dengan hal tersebut terlampir disampaikan lembaran daerah kabupaten bekasi, selanjutnya apabila bapak berkenan mohon kiranya untuk ditandatangani. lampiran (satu) berkas untuk mohon tanda lembaran daerah kabupaten bekasi tangan atas disposisi pimpinan plt. kepala bagian hukum darmin.a, pembina tingkat nip. |
(ad ne. tua lnkasi, menimbang:kasi yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten bekasiekasi, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bekasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkunganbumn)kasi,,,,,,cc.dan ii. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomiilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip: kesadaran umum, kepedulian, cc. keterpaduan, 0d., prinsip prinsip sebagaimana dimaksudbekasi, kabupaten bekasi,fasilitas lain yang dapat membantu perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang undangkabupaten bekasi. bab ruang lingkup ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputitermasuk peran serta masyarakat,,mdn) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya diwilayah administrasi kabupaten bekasi,atau perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan atau perusaha, perusahaan berhak untuk: menetapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungekasi. dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan wajib untuk: menetapkan komitmen bahwa tanggung jawab sosialam hal subjek pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah bumn bumiekasi dan berkeinginan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan wilayah kabupaten bekasi, berkoordinasi melalui lembaga pengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. bab vii program dan bidang kerja bagian kesatuekasi. program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah program tanggung jawab sosial dan lingkung0d.9g. olah raga dan seni budaya,dan lingkungan hidup,ekasi, bupati membentuk tim koordinasi, tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: perwakilan perusahaan, asosiasi pengusaha dan himpunan kawasan industri perwakilan masyarakat,ekasi. tim fasilitasi program kegiatan tjissr kepada instansi pemerintah kabupaten bekasisr dengan pihak terkait, menyusun kebijakan pemerintah daerah terkait kegiatan csrsr serta menyusun system informasi implementasi csr berbasis website kabupaten bekasiekasi, biaya tim fasilitasi program dan kegiatan telp dibebankan pada apbd kabupaten bekasi, tim koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan telp sebagaimana dimaksud dalam yang kepengurusannya terdiri dari unsur perusahaan dan masyarakat,ekasi, biaya tim koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan telp dibebankan pada apbd kabupaten bekasi,tim koordinasi melalui tim fasilitasi dengan tembusan dprd, tim koordinasi,, pembiayaan sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dalam,,,tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, danakuntan publik,, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh opd yang mempunyai tugas dan fungsinya, ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab xiv ketentuan sanksi perusahaan bumn dan bumiundang undangan yang berlaku. perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran, peringatan tertulis,perusahaan melalui ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, tata cara pengaduan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atau ketidaksesuai,lam hal kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkunghj. seneng hasanah yasin diundangkan cikarang pada tanggal oktoplt. kepala bagian hukum darmin shrapa kalika, wakil bupati adalah wakil bupati bek, sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten bekasi, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bekaskasi, inspektorat adalah inspektorat kabupaten bekasi, dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten bekasi, badan daerah adalah badan daerah kabupaten bekasi, kecamatan adalah kecamatan wilayah kabupaten bekapembentukan dan tipologikabupaten bekasi merupakan sekretariat daerah tipe sekretariat dprd kabupaten bekasi merupakan sekretariat dprd tipe inspektorat daerah kabupaten bekasi merupakan inspektorat daerah tipe dinas daerah kabupaten bekasipemuda dan olahraga tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta bidang pemudamasyarakatbel dengan tipe kecamatan bojongmangu dengan tipe cc. kecamatan cabangbungin dengan tipe kecamatan cibarusah dengan tipe kecamatan cibitung dengan tipe kecamatan cikarang barat dengan tipe kecamatan cikarang pusat dengan tipe kecamatan cikarang selatan dengan tipe kecamatan cikarang timur dengan tipe kecamatan cikarang utara dengan tipe kecamatan karang bahagia dengan tipe il. kecamatan kedungwaringin dengan tipe kecamatan muaragembong dengan tipe kecamatan peraturan dengan tipe oo. kecamatan serangbaru dengan tipe kecamatan setu dengan tipe kecamatan surakarta dengan tipe kecamatan sukatani dengan tipe kecamatan sukawati dengan tipe kecamatan tambang dengan tipe kecamatan tambun selatan dengan tipe kecamatan tambun utara dengan tipe kecamatan tarumajaya dengan tipe bab iiiatpada inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dewan pengurus kopi dan dewan pengurus kopikepala unit pelaksana teknis yevperangkat daerah selain sekretaris daerah. apabila sekretaris wakil direkturkepala bidang wakil direktur pada rumah sakit daerah seksi sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsiumah sakit daerah masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang undangan terkaitdalam sebagai fungsional, dilaksanakan paling lambat (dua) tahun sejak peraturan daerah ini mulaissekretariat dewan pengurus kopi yekabupaten bekasi, serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali beberapa yang mengatur tentang:rumah sakit umum daerah, sekretariat dewan pengurus kopi, ttd seneng hasanah yasin diundangkan cikarang pusat pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten bekasi |
tea esa plsdaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bekaspada masyarakat dan perwujudan kemandirian daerah, dipandang perlu untuk dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif', bahwa penetapan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasisebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten bekasi perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang undangangangguan finder ordonansi staatsblad nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah,ho)idik pegawai negeri sipiperubahan atas peraturan daerah kabupaten bekasiketentuan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. ketentuan huruf huruf dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dihapus. retribusi pelayanan persamaan kebersihan. dihapus. masterplan setelan. retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus. retribusi pengolahan limbah cair. il. retribusi pelayanan pendidikan. dihapus. ketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus.er ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir dilayananengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya cetak peta masterplan setelanengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi sebagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis. dihapus. ketentuan paragraf retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah dihapus. ketentuan bagian ketigahapus. ketentuan bagian ketiga belas struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihapus. ketentuan dan dihapus. ketentuan bagian keempat belas struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian utilitas umum dan fasilitas sosial fasis kasum) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keempat belas struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ketentuan bagian kelima belas struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutterhadap rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam hurufjasa pemakaian laboratorium kesehatan rp. , sample masyarakat veteriner tempat pemotongan hewan tph) dan tempat pemotongan unggas tpu) jasa pemeriksaan hewan antermortern dan post rp. , ekor modern ternak besar sapi kerbau) jasa pemeriksaan hewan antermortern dan post rp. , ekor modern ternak kecil (kambing domba) jasa pemeriksaan kesehatan hewan rp. , ekor hewan besar sapi kerbau)rp. , sampel pemeriksaan makroskopis, uji kebusukan. jumlah sebanyak sampel jenis rp. , sampel pemeriksaan makroskopis, uji kebusukan. jumlah lebih dari sebanyak sampel rp. , sampel jenis pemeriksaan makroskopis, uji kebusukan, total place count (tpc) (pindah dibawah .c) jasa pemeriksaan kesehatan hewan komoditas ternak lokal sapi kerbau rp. , ekor kambing domba rp. , ekor babi rp. , ekor komoditas ternak impor sapi kerbau rp. , ekor kambing domba rp. , ekor babi rp. , ekor komoditas ternak unggas unggas dewasa rp. , ekor doc day old chicken ayam umur sehari) rp. , ekor ketentuan huruf bagian keenam belas struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutsebagaimana dimaksud dalam huruf antar propinsi akan) rp. bus antar kota dalam propinsi akbp) a). bus cepat patas non ekonomi rp. b). bus ekonomi rp. bus sedang a). tempat duduk s d rp. b). tempat duduk s d rp. angkutan kota (angkot) rp. fasilitas terminal retribusi kebersihan a). bus umum rp. b). angkutan kota (angkot) rp. c). los kios toko rumah makan tempat penjualan rp. karcis bus retribusi penggunaan fasilitas mandi, cuci, kakus mck) a). mandi dan cuci rp. b). buang air besar kecil rp. los kios rumah makan tempat penjualan karcis bus rp. parkir terminal kendaraan roda (empat) rp. kendaraan roda (dua) rp. ketentuan bab viii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab viii struktur dan besarnya tarif retribusi bagian kesembilan belas struktur dan besarnya tarif retribusi imb biaya izin mendirikan bangunan imb) terdiri dari retribusi untuk izin mendirikan bangunan. rumus dalam menetapkan besarnya pungutan retribusi, rim sdb per koefisien lantai bangunan persentase guna bangunan koefisien jenis izin keterangan rim retribusi izin mendirikan bangunan luas bangunan sdb standar harga dasar bangunan prosentase guna bangunan maksimal. penentuan koefisien lantai bangunan adalah sebagai berikut lantamal a20 lantai lantai penetapan persentase guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam untuk jenis jenis bangunan adalah sebagai berikut: bangunan pendidikan 200p bangunan sarana olah raga bangunan pemerintah penetapan koefisien jenis izin usaha adalah sebagai berikut: untuk pemutihan bangunan, izin mendirikan bangunan sebesar dari nilai retribusi bangunan. ketentuan huruf dihapus dan disisipkan huruf d,e,f, pada huruf indeks zona iz) serta ketentuan luas ruang tempat usaha lrt) ditambah uraian dan tarif dasar, sehingga berbunyi sebagai berikut biaya izin gangguan terdiri dari tarif retribusi terhadap izin gangguan ho) rig (lrt tarif dasar) keterangan rig retribusi izin gangguan lrt luas ruang tempat usaha indeks lokasi indeks gangguan jumlah ruang tempat usaha adalah area yang digunakan sebagai tempat usaha dan area lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terhadap kelangsungan parkir gudang terbuka lrt, ditetapkan sebagai berikut: luas industri pergudangan pertokoan permukiman dan pasar dan sosial kebawah s d s d keatas nilai index lokasi yang merupakan salah satu bagian dasar perhitungan retribusi izin gangguan. rig ditetapkan sebagai berikut: jalan arteri 6m) jalan kolektor s d jalan lokal ms d4m) nilai index gangguan yang timbul oleh kegiatan usaha ditetapkan sebagai berikut: gangguan besar gangguan sedang gangguan kecil masa retribusi izin gangguan adalah (tiga) tahun besarnya retribusi yang dikenakan untuk setiap masa retribusi sebesar dari tariff retribusi yang berlaku ketentuan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan pula terhadap permohonan izin gangguan ho) baru, permohonan perluasan kegiatan tempat usaha, permohonan pindah tempattd hj. ttd muhyiddin pembina utama madya nip. lembaran daerah kabupaten bekasi tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum darmin sh. nomor registrasi peraturan daerah kabupaten bekasi, provinsi jawa barat, nomor |
nomor lembaran peraturan daerah kabupaten bekasi tahusesuaibesaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan sesuai dengan perubahan data jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah apbd, bahwa susunan dan besaran organisasi perangkat daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, jumlah apbd, kapasitas kelembagaan serta dinamika penyelenggarkembali peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah kabupaten bekasi dan mencabut peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah kabupaten bekasbupati bekasi memutuskan: menetapkan peraturan daerah kabupaten bekasi tentang organisasi perangkat daerahperangkat daerah yang dibentuk sebagai pelaksanaan peraturan perundang undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. staf ahli bupati adalah pemangku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupatibadan yang selanjutnya disebut utd b adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas dinas badanekasi. organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: sekretariat daerah: sekretariat dprd: cc. inspektorat. badan perencanaan pembangunan daerah. dinas daerah, terdiri atas dinas pendidikan. dinas kesehatan. dinas sosial dinas tenaga kerja. dinas kependudukan dan pencatatan sipil. dinas perhubungan. dinas bina marga dan pengelolaan sumber daya air. dinas tata ruang dan permukiman. dinas perindustrian, perdagangan dan pasar dinas pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. dinas pendapatan daerah. dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan. dinas peternakan, perikanan dan kelautan. dinas kebersihan dan pertamanan. dinas komunikasi dan informatika. dinas bangunan. dinas koperasi usaha mikro, kecil dan menengah. dinas pemadam kebakaran. lembaga teknis daerah, terdiri atas: badan, terdiri atas: badan pengendalian lingkungan hidup. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. badan kepegawaian daerah. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. badan kesatuan bangsa dan politik. badan arsip dan perpustakaan. badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. rumah sakit umum daerah. lembaga lain satuan polisi pamong praja. badan penanggulangan bencana daerah. sekretariat dewan pengurus kopi. staf ahli. kecamatan. kelurahan. bagan struktur organisasi perangk dan fungsi serta susunan organisasi bagian pertama sekretariat daerah kabupaten bekberkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.daerahkasi, terdiri atas: sekretaris daerah kabupaten bekasi: asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten bekasi, terdiri atas: bagian administrasi pemerintahan, membawakan: subbagian pemerintahan umum: subbagian otonomi daerah::. asisten ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah kabupaten bekasi, terdiri atas: bagian administrasi perekonomian, membawakan: subbagian sarana perekonomian dan usaha daerah: subbagian produksi dan perdagangan::: subbagian kerjasama pihak ketiga. subbagian evaluasi dan pengendalian kerjasama asisten administrasi umum sekretariat daerah kabupaten bekasi, terdiri atas: subbagian pengadaan dan distribusi, subbagian pengendalian,bagian humas dan protokol, membawakan: subbagian pemberitaan dan kerjasama pers, subbagian pengumpulan dan distribusi informasi: subbagian protokokabupaten bekasikabupaten bekasidan kewajibankabupaten bekasi, terdiri atas: sekretaris dewan: bagian umum, membawakan: subbagian tata usaha dan kepegawaian, subbagian keuangan. bagian rumah tangga dan hubungan masyarakat, membawakan: subbagian rumah tangga, perlengkapan dan protokol, subbagian hubungan masyarakat. bagian persidangan dan fasilitasi legislasi, membawakan: subbagian rapat dan risalah, subbagian fasilitasi legislasi. bagian fasilitasi anggaran dan pengawasan, membawakan: subbagian fasilitasi anggaran, subbagian fasilitasi pengawasan. bagan struktur organisasi sekretariat dprd kabupaten bekbekasi paragrafnjalanmenyelenggarakinspektorat kabupaten bekasi, terdiri atas: inspektur,9g. kelompok jabatan fungsionalyang pembagiannya akan diatur dengan peraturan bupati. bagan struktur organisasi inspektorat kabupaten bekabupaten bekaekasi terdiri atas: kepala: sekretariat, membawakan subbagian perencanaan: subbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. bidang fisik dan prasarana wilayah, membawakan: subbidang tata ruang dan infrastruktur wilayah: subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan membawakan subbidang ekonomi: subbidang pendanaan pembangunan. bidang aparatur dan administrasi pemerintahan, membawakan subbidang aparatur dan kependudukan: subbidang pemerintahan umum. bidang sosial dan budaya, membawakan subbidang pendidikan dan budaya: subbidang kesejahteraan sosial. bidang statistik dan pelaporan, membawakan subbidang statistik, subbidang evaluasi dan pelaporparagraf kedudukan dinas daerahtugas dan fungsinyragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas daerah, terdiri atas: dinas pendidiksekolah dasar, membawakan: seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar: seksi kelembagaan sekolah dasar: seksi tenaga teknis sekolah bidang sekolah menengah pertama, membawakan: seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, seksi kelembagaan sekolah menengah pertama, seksi tenaga teknis sekolah menengah pertama. bidang pendidikan menengah, membawakan: seksi kurikulum dan kesiswaan pendidikan menengah, seksi kelembagaan pendidikan menengah, seksi tenaga teknis pendidikan menengah. bidang pendidikan masyarakat, paud dan pendidikan nonformal, membawakan: seksi pendidikan masyarakat: seksi pendidikan anak usia dini: seksi pendidik dan tenaga kependidikan non formal. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas kesehat dan regulasi institut kesehatan, membawakan: seksi pelayanan kesehatan dasar: seksi pelayanan kesehatan khusus dan rujukan, seksi regulasi dan akreditasi institute. bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, membawakan seksi pengendalian penyakit, seksi surveillance, seksi penyehatan lingkungan, bidang sumber daya kesehatan: seksi penyediaan dan pengawasan perbekalan kesehatan, seksi sarana dan prasarana kesehatan: seksi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan bidang kesehatan. bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, membawakan: seksi kesehatan ibu dan anak balita: seksi kesehatan anak remaja dan lansia, seksi gizi masyarakat. utd, kelompok jabatan fungsional. dinas sosial. kepala, sekretariat, membawakan: subbagian perencanaan. subbagian keuangan. subbagian umum dan kepegawaian. bidang pembinaan sosial, membawakan: seksi pelayanan jaminan sosial: seksi pelestarian nilai nilai kepahlawanan. bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, membawakan: seksi pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, anak dan lansia, seksi pelayanan dan rehabilitasi korban napa dan tuna sosial. bidang bantuan dan perlindungan sosial, membawakan: seksi bantuan sosial: seksi perlindungan dan penyuluhan sosial. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas tenaga kerjadan produktivitas, membawakan: seksi akreditasi dan sertifikasi, seksi pengembangan produktivitas kerja, seksi pembinaan kelembagaan pelatihan kerja. bidang perluasan dan transmigrasi, seksi bursa kerja. bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, membawakan: seksi persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja, seksi perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, seksi kelembagaan hubungan industrial. bidang pengawasan ketenagakerjaan, membawakan: seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, seksi pengawasan norma tenaga kerja anak dan wanita: seksi penegakan hukum ketenagakerjaan. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas kependudukan dan pencatatan sipilpendudukan, membawakan: seksi pendaftaran penduduk, seksi mobilitas penduduk. bidang pencatatan sipil, membawakan:data dan evolusi, membawakan seksi pengolahan data dan statistik: seksi evaluasi pelaporan dan penyimpanan data. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas perhubungkutan dan pengujian kendaraan, membawakan seksi angkutan orang, barang dan khusus: seksi angkutan laut dan pelabuhan, seksi pengujian kendaraan bermotor. bidang lalu lintas dan perparkiran, membawakan seksi manajemen rekayasa lalu lintas: seksi keselamatan dan penanggulangan kecelakaan: seksi perparkiran. bidang pengawasan dan pengendalian, membawakan seksi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan, seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas, seksi pengawasan dan pengendalian perparkiran. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas bina marga dan pengelolaan sumber daya aibina marga, membawakan: seksi pembangunan jalan: seksi pemeliharaan jalan. seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan bidang pengairan, membawakan: seksi perencanaan teknik dan pembangunan sarana pengairan: seksi operasi dan pemeliharaan sarana pengairan. bidang pengelolaan sumber daya air, membawakan: seksi pemanfaatan sumber daya air, seksi pengembangan dan pelestarian sumber daya air. bidang pengawasan dan pengendalian, membawakan: seksi pengawasan dan pengendalian bina marga, seksi pengawasan dan pengendalian pengairan, seksi pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas tata ruang dan permukimruang, membawakan seksi penataan ruang, seksi pemanfaatan ruang, seksi pengukuran dan pemetaan. bidang pengadaan dan sengketa tanah, membawakan seksi pengadaan tanah: seksi penyelesaian sengketa tanah. bidang permukiman dan perumahan, membawakan seksi penataan permukiman dan perumahan, seksi pengembangan kawasan permukiman dan perumahan, seksi penyehatan lingkungan. bidang pengawasan dan pengendalian, membawakan seksi pengawasan dan pengendalian ruang dan tanah: seksi pengawasan dan pengendalian permukiman dan perumahan. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas perindustrian, perdagangan dan pasalogam, mesin, elektronika dan aneka industri, seksi industri kimia, agro dan hasil hutan. bidang perdagangan, membawakan: seksi perdagangan dalam negeri: seksi perdagangan luar negeri. bidang promosi dan iklim usaha, membawakan: seksi promosi dan kerjasama seksi iklim usaha. bidang pengawasan dan pengendalian, membawakan: seksi pengawasan dan pengendalian perindustrian: seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan. bidang bidang perasaan, membawakan: seksi pengembangan dan penataan pasar, seksi pembinaan dan pengawasan pasar, seksi pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas pariwisata, budaya, pemuda dan olahragariwisata, membawakan seksi promosi, kerjasama dan pemasaran wisata, seksi pengembangan obyek dan daya tarik wisata. bidang budaya, membawakan seksi pemberdayaan dan pelestarian: seksi pengembangan kesenian. bidang pemuda, membawakan seksi bina kewirausahaan pemuda: seksi bina kepemimpinan pemuda:seksi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi: seksi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan tenaga keolahragaanutd: kelompok jabatan fungsional. dinas pendapatanbb, membawakan seksi pendataan dan penilaian: seksi penetapan dan penagihan, seksi keberatan. bidang pajak daerah lainnya, membawakan seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penetapan, seksi penagihan. bidang dana perimbangan dan pbb, membawakan seksi dana perimbangan dan pendapatan lain lain: seksi verifikasi dan validasi pbb, seksi pengolahan data dan dokumentasi bidang pengendalian dan pembukuan, membawakan seksi pengendalian dan peningkatan pad: seksi pemeriksaan pajak daerah: seksi pembukuan dan laporan pajak daerah. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas pertanian, perkebunan dan kehutnaman pangan, membawakan: seksi produksi tanaman pangan, seksi bina usaha tanaman pangan. bidang tanaman hortikultura, membawakan: seksi produksi hortikultura, seksi bina usaha hortikultura. bidang perkebunan dan kehutanan, membawakan: seksi produksi perkebunan dan kehutanan: seksi bina usaha perkebunan dan kehutanan, bidang pengembangan teknologi, membawakan: seksi pengembangan teknologi pertanian. seksi pengembangan teknologi perkebunan dan kehutanan. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas peternakan, perikanan dan kelautternakan, membawakan seksi produksi peternakan, seksi bina usaha peternakan. bidang kesehatan hewan, membawakan seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, seksi kesehatan masyarakat veteriner. bidang perikanan budidaya, membawakan: seksi bina budidaya perikanan air tawar, seksi bina budidaya laut dan payau. bidang kelautan dan perikanan tangkap, membawakan: seksi bina perikanan tangkap: seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas kebersihan dan pertamjalan dan lingkungan: seksi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. bidang pertamanan, membawakan seksi pengelolaan taman, seksi sarana dan prasarana pertamanan, bidang penerangan jalan umum, membawakan seksi penataan penerangan jalan umum: seksi pemeliharaan penerangan jalan umum. bidang pemakaman, membawakan seksi pengelolaan makam, seksi sarana dan prasarana pemakaman. utd, kelompok jabatan fungsional. dinas komunikasi dan informatikiseminasi dan sarana komunikasi, membawakan: seksi diseminasi informasi, seksi sarana dan kelembagaan komunikasi. bidang pos, telekomunikasi, monitoring dan penertiban, membawakan: seksi pos dan telekomunikasi, seksi monitoring dan penertiban. bidang standarisasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, membawakan: seksi standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, seksi penerapan teknologi informasi dan komunikasi. bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, membawakan seksi seksi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: seksi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. utd, kelompok jabatan fungsional. dinas banguangunan negara, membawakan: seksi perencanaan teknis dan arsitektur: seksi pembangunan, seksi perawatan bangunan negara. bidang bangunan umum dan jasa konstruksi, membawakan: seksi pengukuran dan penelitian: seksi penataan bangunan umum, seksi bina jasa konstruksi. bidang pengawasan dan pengendalian, membawakan: seksi pengawasan kelaikan, seksi pelayanan pengaduan dan sengketa: seksi penertiban bangunan. utd: kelompok jabatan fungsional. dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengoperasi, membawakan: seksi kelembagaan koperasi, seksi penyuluhan dan pemberdayaan koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, membawakan: seksi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah: seksi pengembangan dan promosi produk usaha mikro, kecil dan menegah: bidang data dan fasilitasi pembiayaan, membawakan: seksi data dan informasi koperasi dan umkm: seksi fasilitasi pembiayaan: bidang penilaian dan pengawasan, membawakan: seksi penilaian koperasi dan smkn, seksi pengawasan koperasi dan umkm. utd, kelompok jabatan fungsional dinas pemadam kebakaryuluhan dan pencegahan, membawakan seksi penyuluhan, seksi pencegahan. bidang operasi pengendalian, membawakan seksi pengendalian kebakaran: seksi penyelamatan dan evakuasi, bidang sarana dan prasarana, membawakan seksi pengadaan: seksi pemeliharaan. utd: kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas daerah tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xxiiiseorangpada lembaga teknis daeraharagraf susunan organisasi susunan organisasi lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah, terdiri atas: badan pengendalian lingkungan hiduplingkungan dan analisis dampak lingkungan, membawakan: subbidang penataan lingkungan hidup: subbidang analisis dampak lingkungan. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, membawakan subbidang pengendalian pencemaran lingkungan, subbidang pengendalian kerusakan lingkungan. bidang rehabilitasi lingkungan hidup, membawakan subbidang pemulihan kualitas lingkungan hidup, subbidang pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan. bidang energi dan sumber daya mineral, membawakan subbidang energi dan ketenagalistrikan subbidang geologi, minyak dan gas upt, kelompok jabatan fungsional. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanmberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawakan: subbidang peningkatan peran organisasi perempuan, subbidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. bidang keluarga berencana, membawakan subbidang promosi dan menggerakan keluarga berencana, subbidang kesehatan reproduksi remaja dan partisipasi peran pria. bidang keluarga sejahtera, membawakan subbidang ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga: subbidang pembinaan keluarga dan institusi. bidang informasi dan analisis, membawakan: subbidang pendataan dan analisis, subbidang evaluasi dan pelaporan. upt, kelompok jabatan fungsional. badan kepegawaian daerdministrasi pegawai, membawakan subbidang dokumentasi dan informasi, subbidang administrasi kepangkatan dan pensiun pegawai bidang pengembangan pegawai, membawakan subbidang formasi dan penempatan pegawai: subbidang pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai. bidang pendidikan dan pelatihan, membawakan subbidang diklat kepemimpinan: subbidang diklat teknis dan fungsional. upt, kelompok jabatan fungsional badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadudan kerjasama investasi, subbidang pengendalian investasi. bidang pelayanan bidang pemrosesan: bidang data, informasi, monitoring dan evaluasi, membawakan subbidang data dan informasi, subbidang monitoring dan evaluasi. tim teknis: kelompok jabatan fungsional. badan pengelolaan keuangan dan asetanggaran, membawakan subbidang anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan, subbidang anggaran belanja langsung: subbidang penyusunan dan penelaahan kebijakan anggaran. bidang perbendaharaan, membawakan subbidang belanja langsung: subbidang pengelolaan kas daerah: subbidang belanja tidak langsung dan pembiayaan. bidang pengelolaan aset, membawakan subbidang inventarisasi dan penilaian aset: subbidang pendayagunaan aset: subbidang penertiban aset. bidang akuntansi, membawakan subbidang pembukuan: subbidang pengelolaan data, subbidang evaluasi dan pelaporan. utd, kelompok jabatan fungsional. badan kesatuan bangsa dan politikolitik dan wawasan kebangsaan, membawakan subbidang pendidikan politik dan ideologi, subbidang wawasan kebangsaan. bidang ketahanan masyarakat dan penanganan konflik, membawakan subbidang ketahanan masyarakat: subbidang penanganan konflik. bidang hubungan antar lembaga dan pengawasan, membawakan subbidang hubungan antar lembaga, subbidang pengawasan orang dan lembaga asing. kelompok jabatan fungsional badan arsip dan perpustakaarsipan, membawakan subbidang akuisisi dan pelestarian, subbidang pengelolaan kearsipan dinamis. bidang perpustakaan, membawakan subbidang layanan dan sirkulasi, subbidang pengelolaan bahan pustaka. bidang pembinaan dan pengembangan, membawakan subbidang pembinaan dan pengembangan kearsipan: subbidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan. utd: kelompok jabatan fungsional badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kepala, sekretariat, membawakan subbagian perencanaan: subbagian keuangan: subbagian umum dan kepegawaian. bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, membawakan subbidang kelembagaan partisipasi masyarakat: subbidang pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan teknologi pedesaan. bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, membawakan subbidang pendayagunaan potensi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan: subbidang usaha ekonomi desa. bidang pemerintahan desa, membawakan subbidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, subbidang fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. utd, kelompok jabatan fungsional badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan palembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan subbidang pengembangan kelembagaan: subbidang penyelenggaraan penyuluhan, subbidang pelatihan pelaku utama, pelaku usaha dan kemitraan. bidang informasi, teknologi, sarana dan prasarana penyuluhan subbidang pengembangan informasi pertanian, perikanan dan kehutanan: subbidang pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan c). subbidang sarana dan prasarana penyuluhan. bidang ketahanan pangan subbidang pengembangan ketersediaan dan kewaspadaan pangan, subbidang pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, subbidang distribusi dan keamanan pangan. utd, kelompok jabatan fungsional rumah sakit umum daerah. direktur, bagian tata usaha, membawakan subbagian umum: subbagian keuangan, subbagian kepegawaian. bidang pelayanan, membawakan seksi pelayanan medik: seksi pelayanan keperawatan. bidang pelayanan penunjang, membawakan seksi penunjang medik: seksi penunjang nonmedis. bidang pengembangan dan informasi, membawakan seksi pengembangan rumah sakit, seksi informasi rumah sakit. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi lembaga teknis daerah tercantum dalam lampiran xxiv sampai dengan lampiran xxxiii, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian ketujuh lembaga lain paragraf satuan polisi pamong praja satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka dan peraturan pelaksanaannyalaksanakan:pelaksanaannya: pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentepelaksanaannya: pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat: pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaaperaturan pelaksanaannya. susunan organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten bekasi, terdiri atas: kepala: sekretariat, membawakan subbagian program: subbagian keuangan: subbagian umum dan kepegawainegakan d bidang perlindungan masyarakat, membawakan seksi satuan lintas, seksi bina potensi masyarakat. 9g. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten bekasi tercantum dalam lampiran xxxiv, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. paragraf badan penanggulangan bencana daerah badan penanggulangan bencana daerah adalah unsur pembantu bupati bidang penanggulangan bencana daerahatas: kepala: unsur pengarah: danadan penanggulangan bencana daerahgan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerahorps pegawai republik indonesia kopi) sekretariat dewan pengurus kopi adalah unsur pendukung teknis operasional administrasi pada dewan pengurus kopi,sekretariat dewan pengurus kopi: penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja sekretariat dewan pengurus kopi, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. susunan organisasi sekretariat dewan pengurus kopi, terdiri atas: sekretaris, kepala subbagian umum dan kerjasama: kepala subbagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani, kepalaxxxvi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian kedelapan staf ahli staf ahli merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daer: hubungan kerja staf ahli dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultatif dan koordinatif. staf ahli sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: staf ahli bidang politik dan hukum: staf ahli bidang pemerintahan, cc.embilan kecamatan paragrafcamat mempunyai tugas umum pemerintahan danalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada camat, terdiri atas: camat, sekretaris kecamatan, membawakan subbagian perencanaan, subbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. seksi tata pemerintahan, seksi ketenteraman dan ketertiban seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kependudukbagian kesepuluh kelurahan paragraf keduduklurah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. paragraf tugas pokok dan fungsi kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarak: dalam menyelenggartingkat kelurahan, pemberdayaan masyarakat: cc. pelayanan masyarakat,, kelurahan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi vertikal yang berada wilayah kerjanya. paragraf susunan organisasi susunan organisasi kelurahan, terdiri atas: lurah: sekretaris kelurahan: seksi pemerintahan: seksi ketenteraman dan ketertiban: seksi pemberdayaan masyarakat, seksi kependudukanunit pelaksana teknis bagian kesatu kedudukan unit pelaksana tekni dan badan. bagian kedua tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknidalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit pelaksana teknis, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dinas dan badan,, terdiri atas kepala, kepala sub bagian tata usaha: cc.xxxixorganisasi perangkat daerah ber jawab kepada pimpinan unit kerja satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan, kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok yang, pembinaan terhadap tenaga fungsional berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang undangan. bab eselon jabatastaf ahli bupati, kepala satuan polisi pamong praja dan kepala pelaksana bpbd merupakan jabatan eselon kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan, inspektorat, inspektur pembantu wilayah, direktur rumah sakit umum kelaskretaris dan kepala bidang pada satuan polisi pamong praja, sekretaris pelaksana badan penanggulangan bencana daerah, sekretaris dewan pengurus sekretariat dewan pengurus kopi dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon iii lurah, kepala seksi, kepala subbagian pada sekretariat daerah, dinas, badan, inspektorat dan satuan, kepala subbidang dan kepala utd b merupakan jabatan eselon sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada sekretariat kecamatan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejurub vii tata kerja setiap pimpinan satuan unit organisasi lingkungan perangkat daerahsetiap pimpinan satuan unit organisasi lingkungan perangkat daerahperangkat daerah, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan:viii pembiayaan segala biaya yang ditimbulkankasi. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini, terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bekasi masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perubahan status desa menjadi kelurahan setelah ditetapkan peraturan daerah ini, maka perubahan status desa tersebut berpedoman pada peraturan daerah ini. pelaksanaan penempatan jabatanmaret bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah kabupaten bekasibagaimana yangrta petunjukbupati dprd wakil bupati sekretariat daerah a25 aaa nanas aan anna staf ahli staf ahli bidanghukum dan politik "hiekonomi dan keuangan "ly: p ui! pst ben see esa sae. keluarga berencana seon pe in) ana badan penanaman modal dan pelayanan ' .| dinas bina marga dan pengelolaan sumber badan pengelolaan keuangan dan aset daya air daerah down badan arsip dan perpustakaan daerah keterangan dinas pariwisata, budaya, pemuda dan garis kedudukan olah raga ii) badan pemberdayaan masyarakat dan ts, dena nanang useewaparn baik garis pembinaan administratif badan pelaksana penyuluhan pertanian, garis koordinat perikanan, kehutanan dan ketahanan " m pangan . dinas perternakan, perikanan dan kelautan ditetapkan cikarang pusat sekretaris daerah kabupaten bekasi again lepas kebersihan dan pertamanan pada tanggal desember ( asana |! bupati bekasi ni) muhyiddin dinas koperasi usaha mikro kecil dan hj. seneng hasanah yasin menengahsekretaris daerah e asisten staf ahli pemerintahan asisten asisten dan ekonomi dan kesejahteraan pembangunan administrasi umum rakyat kelompok bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian jabatan administrasi administrasi bagian administrasi administrasi administrasi organisasi perlengkapan bagian humas pagan roko. fungsional pemerintahan rakyat perekonomian pembangunan kerjasama kebktkbtoero anni kanan aan tema tati i das2 benny nan momo. me y 0h 3h sub bagian sub bagian perundang sub bagian pemerintahan kemasyarakatan undangan dan sarana perekonomian| bina program kerjasama antar kelembagaan dan analisa kebutuhan pimpinan dan pemberitaan dan hukum produksi dan daerah dan luar analisa jabatan kepegawaian kerjasama pers 'sub bagian sub bagian 'sub bagian 'sub bagiansumber sub bagian ken bagan sub bagian sub bagian bagian sup bagian administrasi pembinaan dan daya alam dan pengendalian otonomi daerah bina mental bantuan hukum lingkungan hidup program ketiga penatalaksanaan pengadaan dan rumah tangga pengumpulan dan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian komisi rasi 'sosial dan budaya pengkajian hukum bina usaha daerah evaluasi dan amal las! dan pelayanan publik dani pengendalian pan heal pelaporan kerjasama akuntabilitas ditetapkan cikarang pusat sekretaris daerah kabupaten bekasi pada tanggal desember bupati bekasi ttd hj. seneng hasanah yasin lampiran iiiitndnaedau kelompok bagian bagian bagian bagian rumah tangga dan persidangan fasilitasi anggaran nan umum idiindan camii itai inici dcndamiacani ben b5 sub bagian sub bagian rumah tangga, sub bagian perlengkapan sub bagian tata usaha, dan beta rapat dan fasilitasi sub bagian sub bagian sub bagian hubungan fasilitasi sub bagian masyarakat legislasi fasilitasi keuangan dcncdamiacaninspektorat inspektur mom sub bagian sub bagian sub bagian administrasi perencanaan evaluasi dan men nna una uan inspektur inspektur inspektur inspektur bupati bekasi ttd hj. seneng hasanah yasirencanaan pembangunan daerekonomi dan aparatur dan bidang fisik dan pendanaan administrasi sosial dan pelaporan h prasarana pembangunan pemerintahan 'b ak ai i sub bidang tata ruang dan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang infrastruktur ekonomi aparatur dan pendidikan dan statistik sub bidang sumber daya alam dan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang lingkungan pendanaan pemerintahan kesejahteraan evaluasi dan utdndidikbidang t.a. sekolah menengah pendidikan masyarat nennnnnnnnnna pan ikan kat pai nan penny seksi seksi seksi seksi kurikulum dan kurikulum dan kurikulum dan pendidikanmasya kesiswaan kcoiodmia cmd kesiswaan penny rakyat seksi seksi seksi seksi kelembagaan smp kelembagaan kelembagaan pendidikan pendidikan anak seksi seksi seksi seksi tenaga teknis tenaga teknis pendidik dan tenaga teknis pendidikan tenagaesehatan kepala sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian pelayanan kesehatan pengendalian penyakit kesehatan bidang hooboooob dan regulasi institute dan penyehatan pada dari k a 555i seksi seksi seksi seksi pengendalian seksi seksi seksi pelayanan seksi kesehatan tema.ia sarana nan seksi dani aci dan penyehatan pemberdayaan utdsosialkanan bantuan dan rehabilitasi. pangan hook sosial sosial seksi seksi seksi jaminan sosial penyandang cacat seksi seksi seksi pelayanan perlindungan pelestarian rehabilitasi dan penyuluhan aini kanan nap7a sosialtenaga kerja kepala sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian anatara bidang kumbennmbnbnn bidang perluasan kerja hubungan industrial nari ammanaoi dan persyaratan e a seksi seksi seksi akreditasi dan seksi seksi seksi seksi seksi perluasan seksi seksi seksi pembinaan kelembagaan penegakan hukum utdpendudukan dan pencatatan sipilaa. bidang bidang bidang nanang ben e seksi seksi seksi seksi seksi pencatatan perkawinan, evaluasi pelaporhubungan kedai lampiran ina marga dan pengelolaan sumber daya airlolaan bidang pengairan sumber daya pengawasan dan seksi seksi perencanaan seksi seksi pembangunan teknik pem pengawasan dan jalan bangunan sa memakai tari pengendali ian seksi seksi pemeliharaan operasi dan seksi seksi jalan pemeliharaan sarana mera ama merek asasi man maa lampiran xxseksi pembangunan seksi dan pemain harian pengawastata ruang dan permukiman lampiran samaran bidang pengawasan bidang permukiman pengendalian pendanaan &perumahan seksi penataan ruang menata tea had seksi seksi niatan pemanfaatan pengembangan kawasan ruang pergi ikan seksi seksi seksi seksi pengawasan pengukuran dan pengadaan pengendalian pemetaan tanah penyehatan dimana tanah lingkungan seksi seksi pengawasan pengendaliaindustrian, perdagangan dan pasar lampiran xxvmenembmbmbnman bidang bidang promosi dan pengawasan perasaan dana ann nnn perdagangan dan seksi industri logam, seksi seksi seksi seksi mesin, elektro pengembangan nika angka denda aia ari dna anti dari ceria maa dari dari dan penataan seksi industri kimia, seksi seksi seksi seksi seksi pemeliharadan pariwisata, budaya, pemuda dan olah raga kepalatanaman! bidang nnnnnnnnnnren bidang bidang pemuda olahraga nnnnnnaaaere nnnnnnaaaere sana seksi pembinaandan seksi seksi pengembangan olah raga pemberdayaan rina prestasi dan pfi tarian @nn n n n ) t ana sx. ik. bina pembinaan seksi kepemimpinan dan pengenal. or. rekreasi pengembangan seksi seksi seksi seksi lembaga pembinaan dan pendataan, promosi, penemu. penataan dan kerjasama pendidikan dan dan harian seksi pengelolaan seksi pengembangan obyek dan daya adik picatandapatan daerah lampiran samaran bidang peti bidang bidang rebebrbeeertn von nnnnnnnna nana seksi pengendalian seksi pemeriksaan seksi seksi seksi pendaftaran dan dana perimbangan seksi seksi seksi penetapan verifikasi dan seksi seksi seksi keberatan seksi pengolahan data pembukuan dan utd bupati bekasirtanian, perkebunan dan kehutanan kepala kelompok sub bagian kam amar sub bagian sub bagian umum dan piliiiittlui perencanaan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang bidang tanaman seksi seksi seksi seksi pengembangan teknologi lampiran xternakan, perikanan dan kelautan kepala sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian teraman bidang t bidang bidang kelautan dan nina perikanan nnnnnnnaree tan pen seksi seksi seksi seksi produksi pencegahan peternakan dan rina riininaya rina perikanan pemberantasan seksi seksi seksi seksi bina budidaya pengawasan bina usaha laut dan dan kesehatan pamali pengendalian masyarakat lampiran xbersihan dan pertamanan lampiran xxeabamani bidang bidang nannnnanananan bidang bidang penerangan jalan pemakaman seksi pemeliharaan seksi seksi seksi sarana dan prasarana sarana dan pemeliharaan sarana dan bupati bekasi ttdomunikasi dan informatika lampiran xxx vii!bidang diseminasi dan pos, telekomunikasi, nennnnnnnnanan monitoring danpenertiban standarisasi dan penerapan infrastruktur dan aplikasi sarana komi indikasi kolo informasi dan kolo informasi dan seksi aplikasi teknologi diseminasi ctarninadicaci informasi dan komunikasi seksi monitoring dan seksi penertiban seksi penerapan teknologi sarana dan kelembagaan ver ptd bupati bekasi ttd lampiran xxxangunan kepala sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian kelompok kemasan bidang bidang ceker bidang nnnnaaaaaaaaan bangunan umum dan i ab 55h seksi seksi seksi perencanaan teknis seksi seksi seksi pelayanan penataan bangunan pengaduan dan seksi seksi seksi penertiban perawatan bangunan rina .iasa bangunloperasi, usaha mikro, kecil dan menengnnnnnnnnanaaan bidang usaha mikro, kecil eng koran dak kara tainan data dan fasilitasi penilaian dan seksi seksi seksi kelembagaan kemitraan umkm ever koperasi dan umkm seksi seksi seksi penyuluhan dan pengembangan dan fasilitmadam kebakarpenyuluhan dan pencegahan operasi pengendalian sarana dan seksi pemain harian seksi seksi pencegahan penyelamatan danlgendalian lingkungan hiduptata pengendalian, rehabilitasi energi dan lingkungan pencemaran lingkungan sumber daya sub bidang sub bidang sub bidang pemulihan sub bidang penataan pengendalian energi dan induk insan dendnemadan kualitas ditenagai istriku sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang geologi minyak pengendalian pemberdayaan dan gas analisis kerusakan masyarakat upt nsanansa nnnnnnnanaarnmberdayaan perempuan dan keluarga berencana kepala sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian pemberdayaan bidang bidang bidang east nan sub bidang peningkatan peran organisasi sub bidang sub bidang perempuan sub bidang ketahanan dan peningkatan denudata daa ana some sub bidang pembinaan sub bidang pengarusutamaan reproduksi remaja keluarga dpegawaian daerahtanaman bidang bidang peti keboekebeeen bidang nnnnanaaaearan pengembangan e a k sub bidang sub bidang sub bidang imcntaci nan wiki kepemimpinan sub bidang sub bidang sub bidang administrasi kepangkatan dan madina ani nicki ini nan diklat teknis dan uptaman modal dan pelayanan perizinan terpadu( penanaman bidang data, informasi, eng koko nan mona pelayanan monitoring nan sub sub bidang pn. promosikan don s2. ii. data dan sub bidang monitoring dan evaluasi sub bidang pengendalian lampiran lngelolaan keuangan dan aset daerah lampiran perencanaan keuangan nat dari tanaman bidang bidang bidang bidang pengelolaan nnnnnnnaanrn akuntan sub bidang sub bidang anggaran sub bidang inventarisasi dan sub bidang pendapatan, penilaian aset pembukuan belanja tidak sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang anggaran belanja langsung sub bidang belanja tidak sub bidang sub bidang langsung dan lampiran lub bidang penyusunan dan penelaahsatuan bangsa dan politikpasaman bidang seebbbbheeet apa nanganananannn bidang ketahanan masyarakat lembaga nan c j a sub bidang sub bidang sub bidang denininilkan dai itik nan hiiriingan antar sub bidang sub bidang sub bidang wawasan kebangsaan dan aman kane pengawasan orang upt bupati bekasi ttd hj. seneng hasanah yasin lampiran larsip dan perpustakaan daerah sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaianbidang bidang bidang nina nnnnnnaaaere sub bidang sub bidang akuisisi layanan dan sub bidang dan pelestarian sirkulasi dna ani daa sewa sub bidang pengelolaan pengelolaan bahan pembinavmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan keuangan umum dan tanaman penguatan kelembagaan dan pengembangan pemberdayaan sosial bidang manhahasnnnst: pee dan ekonomi kelembagaan lampiran lilaksana penyuluhan pertanian perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang kelembagaan dan informasi, teknologi, ketahanan pangan benci emssadaan sarana dan prasarana lampiran lidang sub bidang sub bidang pengembangan informasi pengembangan pertanian, perikanan dan palapa kehutanan kewaspadaan sub bidang sub bidang sub bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan kehutanan masyrakat sub bidang sub bidang sub bidang pelatihan pelaku utama, sarana dan prasarana distribusi dan keamanan pelaku usaha dan penyuluhan pangan kemitraan .vero ptdrumah sakit umum daerah umum keuangan aenannnbne bidang bidang nananananaanan nnnnnnaaaesan seksi seksi pei makanan seksi lampiran ampiran xituan polisi pamong praja sub bagian sub bagian sub bagian umum dan program keuangan kepegawaian (inn nan bagian teka nnn ono penegakan dan seksi seksi seksi seksi pembinaan, lan lineksi seksi teknis fungsional penyelidikggulangan bencana daerah kepala bpbd profesional ahli subbab subbab kelompok jabatan perencanaan keuangan umum dan fungsional bidang bidang bidang pencegahan dan kedaruratan refharii stasi dan seksi seksi seksi pencegahan kedaruratan rehabilitasi seksi seksi kesiapsiagaan rekonstruksi bupati bekasi ttd hj. seneng hasanah yasin diundangkan cikarang pusatekretariat dewan pengurus kopi subbagiancamatan camat sub bagian sub bagian sub bagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian tana tan seksi seksi jkeriraaman seri seri nnnnnnnan gaya tiran bupati bekasi ttd lampiran llurahan lurah sekretariat nbrunn seksi seksi seksi seksi nenannaaaaaaan nnnnnnanaa ann kit aman dan bupati bekasi ttd lampiran unit pelaksana teknis mnnnenenene nan nan bupati bekasi ttd hj. seneng hasanah yasi |
sainahwa sesuai ketentuuncto ketentuanjangka menengah daerah, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar setelah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perumusan dan substansi, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bekasi tahun yang telah ditetapkan dengrdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu (dua) tahun sejak ditetapkan dalam pelaksanaannya perlu diubah disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang undangan, tingkat pencapaian indikator makro dari proyeksi yang telah ditetapkan, kebijakan rencana pembangunan, indikator kinerja, capaian kinerja danmaka perubahan terhadap12),diubah sebagai berikut ketentuan ditambah yaitu. ketentuan dalam diubah dan diantara dan disisipkan (tiga) baru yaitu (la), (1b) dan (1c) serta ditambah (tiga) baru,la)(1b)(1c)terhadap indikator kinerja sasaran daerah yang belum dijabarkan dalam rpm |
ig: sia dek sah merek bupati malinau provinsi kalimantan utaradengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malinau, menimbang: bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisienmbuatakabupaten malinaudinas perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten malinau terdapat bidang pengelolaan arsip. salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pengolahan arsip. kegiatan yang tercipta dari fungsi pengolahan arsip antara lain pengelolaan arsip dinamis, pemberian bimbingan teknis kearsipan, monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip dinamis. untuk kegiatan yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip dinamis, contoh arsip yang dihasilkan adalahtahun nomorpedomanarsip, berita acara penyusutan, surat persetujuan pemusnahan arsip (apabila arsip dimusnahkan). berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip biasa terbuka, karena kegiatan tersebut tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten malinau. dalam struktur organisasi dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat bidang sumber daya kesehatan, salah satu fungsinya adalah penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kefarmasian alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga part), serta sumber daya manusia kesehatan. kegiatan yang tercipta dari fungsi ini adalah arsip standarisasi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan arsip biasa terbuka, karena kegiatan tersebut tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. analisis fungsi dari unit kerja organisasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut tabel contoh analisis fungsi unit kerja dalam organisasi arsip tercipta dinas pengelolaan penyusutan tim penilai dipertimbangkan berpusat arsip dinamis arsip arsip biasa terbuka akan dan daftar arsip dipertimbangkan kearsipan yang biasa terbuka daerah disebutkan daftar arsip dipertimbangkan yang dinilai biasa terbuka rekomendasi dipertimbangkan tim penilai biasa terbuka arsip berita acara dipertimbangkan penyusutan biasa terbuka urat dipertimbangkan persetujuan biasa terbuka pemusnahan arsip (apabila arsip dimusnahkan) dinas penyiapan penyusunan standarisasi dipertimbangkan kesehatan, pelaksanaan standarisasi produk biasa terbuka kebijakan alat terapeutik operasional kesehatan standarisasi dipertimbangkan bidang dan pembekalan biasa terbuka kefarmasian perbekalan rumah tangga alat kesehatan rumah dan tangga perbekalan part) rumah tangga (partdaerah( spid yang dilaksanakan oleh opd satpol pp. setelah dilakukan analisis reolekewenangannya. arsip yang berhubungan dengan rencana tata kota. bila arsip dirahasiakan, maka kemungkinan risiko yang akan timbul adalah penyalahgunadaerahtifikasi ketentuan hukum analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan analisis job description uraian jabatan analisis rikeamanan dan akses arsip termasuk arsip kategori klasifikasi kebutuhan pengguna tidak keamanan terhadap arsip sangat rahasia dengan kategori bahasa arsip terbatas biasa ec. terbatas penggolongan hak akses arsip dinamis penentu kebijakan penggolongan hak akses arsip dinamis pimpinan tingkat tertinggi: hanan peta pimpinan tingkat tinggi satu pimpinan tingkat tertinggi, tingkat bawah pimpinan pimpinan tingkat tinggi satu tingkatlemmsa pet patah una pimpinan tingkat menengah tertinggi), pengawas internal eksternal pimpinan tingkat menengah penegak hukum pelaksana kebijakan pengawas internal eksternal publik penegak hukumdidiluar unit kerjanya,daerah spid) pengguna yang berhak lingkungan eksternal instansi publik yang tabel pengguna yang berhak akses arsip dinamis tingkat. pengawas akses eksternal ena mana aan anna binau hendrik kamus berita daerah kabupaten malinau tahun nomorraturan pengguna arsip serta prasarana dan sarana sebagaimana bagan bawah ini tabel tabel pengamanan arsip dinamis sesuai dengan tingkat kalsifikasi keamanan tingkat klasifikasi tidak ada pengguna yang tidak back up secara teratur pengguna yang tidak memerlukan persyaratan dan berasal dari memerlukan untuk tujuan pemulihan berasal dari prasarana dan sarana biasa prosedur khusus eksternal dan prasarana dan sistem dalam rangka eksternal dan khusus terbuka internal yang sarana khusus menjamin autentisitas internal yang mempunyai hak arsip mempunyai hak akses akses ada persyaratan dibatasi hanya diperlukan back up secara teratur autentikasi autentikasi server dan prosedur untuk penentu tempat untuk tujuan pengguna (nama langkah langkah dengan kebijakan, penyimpanan pemulihan sistem pengguna keamanan dengan memberikan cap pengawas yang aman dalam rangka menjamin password atau operating system terbatas pada internal dan autentisitas arsip digital) khusus atau terbatas fisik arsip eksternal serta file file elektronik penggunaan aplikasi khusus penegak hukum (termasuk database) untuk log pada firewall dan sistem harus dilindungi tingkat sistem serta terhadap penggunaan individual prosedur prosedur internal atau oleh deteksi terhadap pihak pihak eksternal intrusi ada dibatasi hanya lokasi aman back up secara teratur hanya staf langkah langkah persyaratan untuk penentu dengan akses untuk tujuan yang ditunjuk keamanan dengan dan prosedur kebijakan, yang terbatas pemulihan sistem oleh operating system rahasia dengan pengawas dalam rangka kementerian khusus atau memberikan internal dan menjamin autentisitas atau organisasi aplikasi khusus rahasia cap rahasia eksternal serta arsip dan tingkat firewall serta pada fisik arsip penegak hukum atasnya yang sistem sistem dan dapat prosedur prosedur mengakses deteksi terhadap arsip tersebut intrusi. firewall adalah sistem tingkat klasifikasi arsip konvensional arsip elektronik tidak file file elektronik autentikasi untuk melindungi sembarangan (termasuk pengguna (nama komputer atau jaringan meletakkan database) harus pengguna password dari akses komputer arsip dilindungi terhadap atau digital) lain yang tidak dokumen yang penggunaan penggunaan untuk memiliki hak untuk bersifat internal atau oleh log pada tingkat mengakses komputer rahasia pihak pihak individual atau jaringan kita eksternal ada persyaratan dibatasi hanya disimpan back up secara autentikasi pengguna autentikasi server dan prosedur untuk penentu dalam zona teratur untuk tujuan (nama langkah langkah dengan kebijakan, yang sangat pemulihan sistem pengguna password keamanan dengan memberikan cap pengawasan aman, dalam rangka atau digital) operating system sangat dan penegak dengan menjamin penggunaan untuk khusus atau aplikasi rahasia pada hukum penelusuran autentisitas arsip log pada tingkat khusus sangat fisik arsip jejak akses file file elektronik individual firewall dan sistem rahasia penerapan (termasuk database) sistem dan prosedur kebijakan harus dilindungi prosedur deteksi meja harus terhadap terhadap intrusi. bersih penggunaan internal firewall dan sistem atau oleh pihak sistem serta prosedur pihak eksternal prosedur deteksi terhadap intrusi catatan ketentuan tentang backyderajat arsip konvensional arsip elektronik klasifikasi biasa tidak ada persyaratan tidak ada prosedur terbuka prosedur khusus khusus apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, terbatas amplop segel harus menggunakan enkripsi, emas yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain lain menggunakan warna harus ada kertas yang berbeda. konfirmasi dari diberi kode rahasia. penerima pesan menggunakan amplop elektronik atau dobel. email. amplop segel, stempel menggunakan rahasia. rahasia konfirmasi tanda perangkat basi terima. pesan elektronik harus dikirim melalui atau email rahasia. orang yang sudah diberi menggunakan wewenang dan tanggung persandian atau jawab terhadap kriptografi. pengendalian arsip dokumen rahasia. menggunakan warna harus ada kertas yang berbeda. konfirmasi dari menggunakan amplop penerima pesan dobel tersegel. elektronik atau audit jejak untuk setiap email. titik akses (misal: menggunakan tandatangan). perangkat yang harus dikirim melalui dikhususkan bagi sangat orang yang sudah diberi pesan elektronik rahasia wewenang dan tanggung atau email rahasia. jawab terhadap menggunakan pengendalian arsip persandian atau dokumen rahasia. kriptografi.dasar unit s3y pengesahan::,arsipmalinau, juli bupati malinau, yansen lampiranarsipan,arsip sebagai salah satu sumber informasiklasifikasi keamanan dan akses terhadap arsip dinamis, maka pemerintah kabupaten malinau menyusun peraturan bupati tentangpembuatasebagai berikut: ketentuan umum, tata cara pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis,tertiban umum bab ketentuan umum kebijakan pembuatan pedombupati sesuai dengan peraturan perundang undangsistem klasifikasi keamanan dan menentukan hak akses arsip dinamis masing masing skpd disusun oleh pimpinan pencipta arsip dengan memperhatikan langkah langkah yang digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut identifikasi arsip melalui analisis fungsi unit kerja dalam organisasi penentuan kategori klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sangat rahasia rahasia terbatas biasa terbuka |
(cd) del ayang mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah kabupaten kota,:pembangunan dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi sub bagian perekonomian, pembinaan bumi dan blue: sub bagian penyusunan, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan:, pembangunan dan sumber daya alam. (l) sub bagian perekonomian, pembinaan bumi dan blueekonomian, pembinaan bumi dan blueperekonomian, pembinaan bumi dan blue mempunyai fungsi menyusun bahan dan data serta analisis:yusunan, pengendalian program, evaluyusunan, pengendalian programyusunan, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan bidang penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan serta administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan lingkungcc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan pembinaan teknis bidang administrasi pembangunan lingkungan sekretariat daerah.: penyusunan rencana strategis renstra) sekretariat daerah, penyusunan rumusan indikator kinerja utama iku) sekretariat daerah: penyusunan rencana kerja senja) sekretariat daerah, evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan sekretariat daerah., pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah lingkungan sekretariat daerah: pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya(l) sub bagisumber daya alamsumber daya alam mempunyai fungsi::j1(l)di, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan,, sub bagian keuangan: dan cc.,(l)::perngoordinasilembagaan dan analisis jab:layanan publik dan tata lakslayanan publik dan tata laksana mempunyaiinerja daninerja dan reformasi birokrasi mempunyai fungsilaki(l),protokol dan komunikasi. sub bagian protokocc. menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gia: melakukan koordinasi dengan skpd(l) sub bagian komunikacara, pelayanan tamu danacara, pelayanan tamu dan pimpincc.tanda kenang kenangan (souvenir)dokumentsekretaris daerah melalui asisten dan secara operasional(h)cch ketentuan lain lainbout bupati, landak, natasha diundangkan ngarang pada tanggal agus sekretaris daerah kabupaten landak, ban pan berita daerah kabupaten landak tahun nomor b6$ yoga kk: kini 0x5 sex iaj era kti &ag 2z5$ he: atu sii 20x h2k bani la. see gap puan 01x pan fa3 a95 gsx sal: sega tni gas kep) z$ tr dwu kadar sr sei ken) sar bag aset dek swiss aan ana patsub bagisesuai denganugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perumusan kebijakan pemerintahan daerah sesuai dengan,bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyatsub bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis sub bagian kesejahterakesejahteraan rakyat mempunyai(l) sub bagian perundang undundang unbantuanbantuan hukum mempunyaidanujuh asisten perekonomian dan pembangunan |
produsen data. penyelenggaraan. peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor tahuikidata lingkup kementerian pertanian yang selanjutnya disebut wikidata adalah unit pada kementerian pertanialingkup kementerian pertanian yang selanjutnya disebut produsen data adalah unit pada kementerian pertanpresiden mengenai satu data indonesia. bagian ketujuh teknik pelaksanaan teknik perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pengajuan pembatasan akses data sebagaimana dimaksud dalam sampai denganmbinaan wikidata melakukan pembinaan teknis terhadap produsen data atas penyelenggaraan satu data indonesia lingkup kementerian pertanian. pembinaanndanaan pendanaan penyelenggaraan tugas wikidata dan produsen data lingkup kementerian pertanian bersumber dari: daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian pertanian:mengenai satu data indonesiasatu data pertanian adalah media bagi pakai data kementerian pertanian yang dikelola oleh wikidata dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta terhubung langsung dengan portal satu data indonesia untuk kepentingan penyebarluasan data. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. bab wikidat melaksanakan tugas sebagai wikidatasatu data indonesia, dan cc. membantu pembina data dalam membina produsen data. bab iii produsen data produsen data meliputi seluruh unit kerja eselon kementerian pertanian. produsen data mempunyaemberian masukan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada pembina data dan menteri melalui wikidata. tugasdata yang dihasilkan oleh produsen data harus: memenuhi standar data, dilengkapi denganb tata kelola data bagian kesatu umum tata kelola data lingkup kementerian pertanian dilakukan oleh wikidata dan produsen data. tata kelola data sebagaimana dimaksud padaliputi: penyusunan usulan daftar data pertanian yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya, penyusunan usulan daftar data pertanian yang dijadikan data prioritas, dan cc. penyusunan rencana aksi satu data indonesia kementerian pertanian. usulan daftar data pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan usulan daftar data pertanian yang dijadikan data prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh produsen data untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama wikidata. usulan daftar data pertanian sebagaimana dimaksud dalam menjadi usulan daftar data dalam forum satu data indonesia tingkat pusat. usulan daftar data pertanian dalam forum satu data indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: informasi produsen data pertanian, jadwal pemutakhiran data pertanian, dan cc. usulan pembatasan akses data pertanian. daftar data pertanian yang telah ditetapkan oleh forum satu data indonesia tingkat pusat menjadi dasar penyelenggaraan satu data indonesia lingkup kementerian pertanian. rencana aksi satu data indonesia lingkup kementerian pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh wikidata. rencana aksi satu data indonesia lingkup kementerian pertanian sebagaimana dimaksud pada berisi rencana program dan kegiatan satu data indonesia lingkup kementerian pertanian. rencana program dan kegiatan satu data indonesia lingkup kementerian pertanian sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengembangan sumber daya manusia, penyusunan pedoman pelaksanaan satu data indonesia lingkup kementerian pertanian, kegiatan pengumpulan data pertanian, kegiatan pemeriksaan data pertanian, kegiatan penyebarluasan data pertanian, dan atau kegiatan lain yang mendukung tercapainya data pertanian sesuai dengan prinsip satu data indonesiengumpulan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan metode: pencacahan, survei: observasi: kompilasi produk administrasi, digitalisasi objek, penginderaan jauh, dan atau metodepada dilakukanpusat, dan jadwaldisertai dengan standar data dan metadapemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh produsen data dengan prinsip satu data indonesia. berdasarkan hasil pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam data yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia dikelola oleh wikidata lingkup kementerian pertanian. data yang telah sesuai dengan prinsip satu data indonesia sebagaimana dimaksud pada disimpan dalam media penyimpanan dengan memperhatikan keamanan dan retensi data. ken dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data tidak sesuai dengan prinsip satu data indonesia, wikidata lingkup kementerian pertanian mengembalikan data kepada produsen data. pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam untuk data prioritas dilakukanberdasarkan hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada data belum sesuai dengan prinsip satu data indonesia, pembina data menyerahkan data tersebut kepada wikidata untuk dikembalikan kepada produsen data. ketentuan mengenai pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap pemeriksaan data oleh wikidata yang merupakan produsen data. bagian kelimadilakukan melalui pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan: portal satu data indonesia, dan ataulam melakukan penyebarluasan data melalui portal satu data indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf wikidataindonesia sebagaimana dimaksud pada huruf mengalami permasalahan, wikidata melakukan upaya penyelesaianpertanian mengalami permasalahan, wikidata melakukan upaya penyelesaian berkoordinasi dengan produsen data. permasalahan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: data rusak atau data yang dapat mengganggu keamanan sistem, data tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan portal satu data indonesia, tidak dapat mengakses sumber data, dan atau data sedang dalam peninjauan forum satu data indonesia tingkat pusat. bagian keenam pembatasan akses wikidata dan produsen data dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data indonesia. pengajuan pembatasan akses data tertentu oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan wikidata. |
salinankeuangan deselolaan keuanglolaan keuangan desa kabupaten landalandak kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten landakhukumlsipada sub bidang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati mengenai pengelolaan keuangan desacc.(l) perencanaan, perencanaan: pentanausahaan: pelaporan, dan pertanggungjawaban. (llbbr. kepaddesa sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen penting sedikit meliputi surat pengantar, rancangan peraturanbkota. bupati:i wali kota dapat mendelegalisirmelaksanakan kegiatan, dan tim yang cc. alamat pengaduan. pemerintah desa dapat melakukan perubahan aprayarlaluuu)nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepala desa kepada bupati koti) sekretaris desa melakukan verifikasi anggardpp sebagaimana dimaksud pada (i)i).asatij. arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam pasa'gen. desa. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola. dan atau penyedia barang jasa. ' pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diutamakan melalui swakelola. pengadaan melalui stake keseluruhan dapat dilaksanakan barang jasa yang dianggap mampu persyaratan. sebagaimana maupun oleh penyedia dan memenuhikota berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang jasa desa. (l). kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menguna pelaksana kewilayahan adalah satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari para kepala dusunuarlikkuan spp sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: penyataan tanggungjawab belanja, dengan bukti penerimaan barang jasa tempat. dalam setiap pengatursatukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran, mengalir kebenaran perhitungan tagihan atas beban apb desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, mengalirnundbuh) hari kerja)belanjaeluhkan kembali rancangan dpa untuk disetujui kepala desa menjadi opal untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada (i)alir kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam opal. op(|) merupakan penyesuaianggaran pada penerimaan pembatalan dalam apb desa. bagian keungi). kaur keuangan walidh4)kaitan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh penerima dana. hi)rahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada iobin)knjabaran apb desa, peraturan kepala desa tentangopasaiilundak ini dengan menempatkannya dalam berita daerah kabupaten landak. ditetapkan ngarang pada tanggal, 2gokwber bupati landak, ttd karolina margaret natasha diundangkan ngarang pada tanggal, oktober sekretaris daerah kabupaten landak, ttd vinsensius salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala bagian hukum dan ham setda "nn rich nip. berita daerah kabupaten landak tahun nomor lampiran peraturan bupati nunukan nomor . .0nana0 mama rekening bidang, sub bidang, dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ' kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup: nae aadll penyediaan operasional bpd rapat rapat atk, makan minum), fetkakapan karma," pat segan, endian dias listrik telpon, dll pesefrumjangan gan operasi pemerintahan desa nan tap: tunjangan dan operasional pemerintahan desa j sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa ' ) pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa"" 99lain lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa" maa ear arsip pengantar pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dil dan potensi desa)"" pencatatan sipil. pan des man bei pera sipil, statistik dan kearsipan asn sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan, dan seluruh dokumen terkait taj peran bemtangama kesenangan san san unas rencana pembangunan keuangan tee keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat maros dalam mengikuti lomba desa mea conddonekensssakamua keuangan dan pelaporan" sub bidang pertanahan agenda pertanahan administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) 99lain lain kegiatan sub bidangpertanahan" 'foe99lain lain kegiatan sub bidangpendidi dan telansia,penerimaan desa adalah uang yang masuk rekening kas desa pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari rekening kas desambujak kpk sebagaimana dimaksud pada (l), mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan apb desa: kaur umum dan perencanaan, dan kaur keuangan. kasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan pelayanan. (t):f(mbentukan tim sebagaimana dimaksud pada diusulkan pada saat penyusunan rkp desa perangkat desa sebagaimana dimaksud pada yaitu pelaksana kewilayahan s5)atausahakan dan menyetorkan dan atau membayaruangan nomor pokok wajib pajak pemerintah desaen objek pendapatan,),(2d, atas(l)fi)idengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasin, menimbang bahwa radio gema andik yang dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor tahun dan musi banyuasin televisi dan musi banyuasin televisi yang dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor tahun berbentuk lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial, bahwa agar radio gema andik dan musi banyuasin televisi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka akan diintegrasikan dalam satu organisasi dan manajemeradio gema andikmusi banyuasin televisiparagraf pengangkanggota dewan direksi ditetapkan oleh dewan pengawasparagraf pemberhentian anggota dewan direksi berhenti,pelaksana apabila belum dapat dilakukan pengangkatan anggota dewan direksi baru, dewan pengawas dapat menetapkan dewan direksi lama sebagai pejabat pelaksana sampai diangkatnya dewan direksidireksi ditetapkan dengan keputusan dewan pengawas setelah mendapatkan persetujuan dari bupati. bagian keempat stasiun penyiaran stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran radio gema andik dan musi banyuasin televisi yang berlokasi ibukota daerah. stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan siaran lokal radio publik dstasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada masing masing dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi. bagian kelima satuan pengawas intern satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dewan direkstangan dalam kebijakan operasional siaran radio gema andik dan musi banyuasin televisikesatu kekayaan kekayaan pplbupati ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari dinas. besarnya kekayaan ppl sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatibupati. bab rencana kerja dan anggaran ppl wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala dinas. pplpplkepala dinas berdasarkan rencana kerja dan anggaranviii kepegawaian pegawai pplselama dewan pengawas belum terbentuk, maka bupati dapat mengangkat dewan pengawas sementara dari dari unsur sebagaimana dimaksud pada yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dewan pengawas sementara sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas tugas dewan pengawas sampai dengan diangkatnya dewan pengawas definitif! seni werneri diundangkan sedayu pada tanggal maret sekretaris daerah umat usi banyuasin,dinas adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten musi banyuasin, lembaga penyiaran publik lokal yang selanjutnya disingkat ppl adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi kabupaten musi banyuasin, dewan pengawas adalah dewas pengawas ppl radio gema andik dan musi banyuasin televisi, dewan direksi adalah dewan direksi ppl radio gema andik dan musi banyuasin televisi, bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan dengan peraturan bupati ini, radio gema andik yang dibentuk dengan peraturan daerah nomor tahun dan musi banyuasin televisi yang dibentuk dengan peraturan daerah nomor tahun diintegrasikan dalam satu organisasi dan manajemen ppl. ppl bersifat independen, netral dan tidak komersial. ppl sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. tempat kedudukan ppl sebagaimana dimaksud berada ibukota daerah. bagian keduradio dan televisiyang menjangkau seluruh wilayah daerah. bagian ketiga fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pplan penyiaran radio dan televisi publik, dan pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya ppl. bab iii organisasi bagian kesatu susunan organisasi organisasi ppl terdiri atas dewan pengawas, dewan direksi: cc. stasiun penyiaran, dan satuan pengawas intern. susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja ppl sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf diatur lebih lanjut oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari kepala dinas. bagian kedua dewan pengawas paragrafparagraf keanggotaan anggota dewan pengawas berasal dari unsur pemerintah kabupaten, profesional dan atau masyarakat yang diangkat oleh bupati atas usul dprd. masa jabatan anggota dewan pengawasewan pengawas merupakan jabatan non eselon yang beranggotakan sebanyak (lima) orang. susunan keanggotaan dewan pengawas terdiketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada dipilih melalui musyawarah mufakat dalam rapat dewan pengawas. susunan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan bupati.calon anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh bupati kepada dprd berdasarkan masukan dari dinas dan atau masyarakat. calon anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada mengikuti uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka yang diselenggarakan oleh dprd. calon anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan direkomendasikan kepada bupati untuk diangkataragraf penunjukan pejabat pelaksana apabila belum dapat dilakukan pengangkatan anggota dewan pengawas baru, bupati dapat menetapkan dewan pengawas lama sebagai pejabat pelaksana sampai diangkatnya dewan pengawaspengawas ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga dewan direksidinas paling lambat (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif. paragraf keanggotaan anggota dewan direksianggota dewan direksi selama (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan. anggota dewan direksi merupakan jabatan non eselon yang beranggotakan paling banyak (enam) orang yang terdiri atas (satu) orang, dan (lima) orang direktur yang masing masing memimpin direktorat. susunan keanggotaan dewan direksi dipilih oleh dewan pengawas dan ditetapkan dengan keputusan dewan pengawasasiswa program penyelenggaraan politeknikkegiatan akademik dan guna mengurangi beban orang tua mahabeasiswa program penyelenggaraan politeknik sedayu dalam kabupaten musi banyuasin, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pendidikan tinggi, menyebutidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara memberikan (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, bahwa pemberian dana beasiswabeasiswa program penyelenggaraan politeknik sedayu kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuaseasiswa program penyelenggaraan politeknik sedaynjaminan pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin terhadap pendirian dan penyelenggaraan politeknik sedayunetapkan peraturan bupati tentang beasiswa program penyelenggaraan politeknik sedayu padapoliteknik sedayu kabupaten musi banyuasin. biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan atau diperlukan untukbiayapenyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi mahasiswamahasiswa adalah biaya pendidikan selain biaya investasi dan operasi yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan atau orang tua wali mahasiswapendidikan kepada mahasiswamahasiswai fungsi dan tujuan beasiswa yang dimaksud dalam peraturan ini diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meringankan beban masyarakat bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi. kebijakan beasiswa bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat orang tua: mengurangi kesenjangan pelayanan dan mutu antar perguruan tinggi, bab iii prinsip beasiswa (l) program beasiswa diselenggarakan dalam rangka membebaskan mahasiswa dari beban pembiayaan pendidikan yang berada pada politeknik sedayu kabupaten musi banyuasin. dana beasiswa program penyelenggaraan politeknik sedayu ditetapkan besarnya dalam rka dan dpa dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuasin. tahun politeknik sedayu diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima setiap kali penerimaan. politeknik sedayu akan dikenakanbab pengawasan kepala dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana beasiswa politeknik sedayu. kepada politeknik sedayu terkait penyelenggaraan beasiswa politeknik sedayu, melakukan evaluasi atas laporan penyelenggaraan beasiswa politeknik sedayuberupa teguran lisan, teguran tertulis, cc. pemecatan. babnyuasin ng peni werneri diundangkan sedayu pada tanggal aset sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin, 4pribadi berita daerah kabupaten musi banyuasin tahun nomor hok |
salinan ind bah terusguna meningkatkan efesiensi, efektifitas dan transparansi secara mudah,cepat dan tepat serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari hari pada semua perangkat daerah, pada pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum daerah dan informasi produk hukum daerah pada semua perangkat daerah dan masyarakatbupati nomor tentang sistem informasi produk hukumsistem informasi produk hukum daerah bab lpemanfaatan teknologi informsas, maksud tujuan dan sasaran bagian kesatu asas asas penyelenggaraan siproda adalah: manfaat, bahwa penyelenggaraan siproda didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dan mampu dimanfaatkan optimal mungkin dalam rangka menyajikan informasi produk hukum daerah yang bermanfaat memperlancar pelaksanaan tugas, produktivitas, bahwa penyelenggaraan siproda dilaksanakan dengan mempertimbangkan efesiensi biaya dan efektifitas dalam pengelolaan data dan penyediaan informasi produk hukum daerah, keterbukaan, bahwa penyelenggaraan siproda berorientasi pada pelayanan inform, validitas, bahwa penyelenggaraan siproda sebagai sarana pengelolaan data dan informasi produk hukum daerah (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat dan mustahil), sinergitas, bahwa penyelenggaraan siprod, integrasi, bahwamalinau dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan, efektif dan efesien, bahwa penyelenggaraan siproda, (selesai tepat waktu) dan efesien (hemat dalam penggunaan sumber daya), keterpaduan, bahwa penyelenggaraan siproda merupakan satu kesatuan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional, otorisasi, bahwa penyelenggaraan siproda terkait pemilikan dan penyajian informasi produk hukum daerah harus sesuai dengan kewenangan masing masing dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan. keamanan dan dan keandalan, bahwa penyelenggaraan siproda harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi, menjamin kemapanan dan keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan, dan standarisasi, bahwa untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem informasi, maka penyelenggaraan siprodatata kelola siproda, kualifikasi keamanan informasi: kualifikasi sumberdaya manusia. bagian kedua maksud, tujuan dan sasaran maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum terkait kebijakan government, tata kelola siproda (termasuk didalamnya kualifikasi sumberdaya manusia) dan pemberdayaan informatika dan keamanan informasi lingkungan pemerintah daerah, dan petunjuk teknis dan acuan setiap perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengunakan perangkat dan sistem yang terkait dengan sistem informasi produk hukum daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum secara online, dan terwujudnya siproda, sistem informasi produk hukum daerah dan membangun budaya keamanan informasi dan produk hukum daerah. sasaran ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan siproda lingkungan pemerintah daerah, terbangunnyadata center pemerintah daerah, tersedianya sumberdaya manusia pengembangan dan pengelolaan siproda sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang telah ditentukan,dan tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi dilingkungan pemerintah daerah maupun masyarakatpelayanan konsultasi hukum,. sistem informasi produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keterbukaan (transparan) dan ketersediaan informasi publik, dapat dipertanggungjawabkan. pelaksanaan sistem informasi produk hukum daerah siproda) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk: meningkatkan mutu layanan kepada publik melalui pemanfaatan pelayanan sistem informasi produk hukum daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. bab iv. bab sistem informasi produk hukum daerah sistem informasi produk hukum daerah siproda) sebagai pengelolaan standar operasional dan prosedur manajemen sistem informasi danul pengoperasian sistem informasi produk hukum daerah siproda) sebagai pelaksananaan siprodaserta penyiapan sumber daya manusia. pengunaan siproda meliputi: proses pengajuan propemperda, proses pengajuan perda, raperbub dan keputusan bupati, layanan bantuan hukum, pengundsalinan sesuai dengan aslinya pada tanggal juli kabar hukum, sekretaris daerah, ttd demi,sh,m. penata tk.iv a hendrik kamus nip. berita daerah kabupaten malinau tahun nomor |
hukum bupati musi banyuasin peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tentang perubahanrubahan rencana.usi banyuasin tahuperubahan apbd yang selanjutnya disingkatrioritas dan plafon anggaran sementara perubahanatau disebut dengan perubahan rencana kerja pembangunan tahunan daerah. peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud diatasmusi banyuasin temp6er lup pari musi bawuasnf. disna, sajipadahukum tua yang bersangkutan sampai dengan akhir minggu kedua bulan juni. @situasiviidd, melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pengelolaan ddrencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dapat diberi penghargaan. ave desa yang pengelolaani ketentuan lain lain ketentuan mengenai penetapan rincian dana desa untuk setiap desa kabupaten minahasa tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada format laporan penetapan prioritas penggunaan kepada bupati sebagaimana dimaksud padal2019 kepang royce octavia rowing diundangkan tondano pada tanggal tfubrua201f tanggal kemlaporan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran laporanmbangunan desa sin sana pemberdayaan penyelenggaraan pembinaan sara play sosial poles lingkungan hidup pemdes masyarakat desa prasarana desa dasar usaha ekonomi desa lingkungan hidup kecamatan, desa hsl. keg. hsl. keg. hsl. keg. hsl. keg. hsl. keg. hsl, keg. hsl. keg. prioritas nol biaya prioritas vol. biaya prioritas yak, saya prioritas vol. biaya prioritas yok. bona prioritas vgl. biaya prioritas val, hukum tua,anggaran pemerintah desa . kecamatan . kabupaten minahasa rp. pagu dana mua uraian volume cara anggaran realisasi sisa "capaian tenaga durasi upah ker ning output output pengadaan ra) rp.) rp) output orang hari) rp.) pe a mob . lte pendapatan pendapatan transfer jang dana desa bnn tahap pertama tahap kedua bnn tahap ketiga kan jumlah pendapatan belanja bantuan desa koyama nan nan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan. bidang pembangunan desa kan pekerjaan. inn inn pekerjaan. pekerjaan. dua ita bnn rss bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan. bidang pemberdayaan masyarakat dia bidang tak tentara t kegiatan. pen bnn jumlah belanja pembiayaan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa modal awal pengembangan usaha pena ki. men jumlah pembiayaan oman disetujui oleh bendahara desa . hukum tua. . penetapan rincian dana desa kabupaten minahasa tahun anggaran (ribu rupiah) kesia pagu dana asia kecamatan warna desa alokasi dasar jalak rasio jumlah mera jika hadis indeks rasio indeks total bobot sisi somalia desa jumlah bobot penduduk bobot bobot kesulitan kesulitan bobot per desa penduduk penduduk wilayah wilayah penduduk miskin geografis geografis miskin (a) aer gandengan sil o00oae 12609a8| o.ooo2 cas20.cos1 eri mrouliangore oe73a2i| oo o30e9| oo1ss 2s77er3| oouop ers imaumbi asa) moore korea o0o1o 30988esa| doa jens reap 6r3a2n| mes) o0oaa o0ooa doors 613sass| o0oeo o.oog o.oo3e o.0sisa3s jero iranomerut o67242n) o0os1 o000e o.0oo3 so0, jenis iandengansatu | ) o00s3 o0o0s books o.0oxe o.0oo2 o.rose o.0os2so41 lis iwatumea 6r2a22| o0ooe voor2 szs1e73| oos71 loose o.0o3s oo tens era2n| 10a| o0osa ooa7 6x1353ss| romeo o0oog o.oaa ooozasez49 kakas rinondor gr3a2i| a03) ooo1s books loose o0oos ss.s9s201| o.oee sos240es78 |kakas maklon ooo1o ex0065e7| saat2a7a29 (1x (kaka tendangan sil oo0ose 2asal oouop o.oo42 oo0a73705 kak taliban a87) o.cos1 o.0o19 38979s89| o.oo47 kaki palembang e1290a5| o.00oss o.0o7o o.0o11 es.a77ea| o.oo78 o.ooseseai8 kaki winery 6e72a2?| a77) ooo2 3e| ooo1e o.oor4 o.0oo2 o.0o63 o.oo3sosa kakas toulimembet 672a21| iii| cocoa2 oouop cose woong o.0o22 o.0o03 .16s024| o.ooa7 o.ooe73sge9 (kak toxnet zoos1i o0ooe oco11 o.0oos .43e817| o.oo3a o.0oos o.0o28 kaki ikayuwatu e72a22| ocos books 2ze| .41708a| o.0o11 erosa.oco7a (kaka umpan o.zoos o0. o.0oo7 .s9211 kakas pahaleten 6es| o.cog1 o.olas kaki ipaslaten ooo9 o0oo7 sol o.0oas 341772a| o.oo3a o.0oos o.00s1 o.0oa720118 kaki kaleng e7242n| 17eel o00ee o0oo7 sal o0oa9 ooo24 .sosok| o.oo7s o.0o12 o.0oss o.rosea9s11 kakas barat tountimomor 25e| oo1is 23sce78| o.ooz4 o.ooa 408ses8a| o.0oa9 kakas barat bukittinggi 6es| sal coa9 o.oza o.ooa3 (kakas barat total sie| o.oro la7ess| o.0o1s o.00o2 o.oosa o.ooz8se7e9 kakas barat walang so2| es| coe1 o.0o2s o.0ooa 4s.1560e9| o.oosa o.ooa980901 kakas barat kelahiran saat ooo3 o.oo1a o.ss28a| o.ooo8 o.ooo1 o.0oa9 .3e777 alokasi formula alokasi pagu dana kecamatan nama desa dasar rasio rasio total alokasi desa jelas rasio jumlah salah: lina basis tuas indeks naas bobot formula per desa perda jumlah bobot penduduk serta dal bobot wilayah wilayah bobot kesulitan kemulikssi bobot penduduk miskin miskin geografis geografis pjisaatam jan kata 0a0a joon arti son masoni gumoisi 00m leon teratas| boo laser logan means| asa kakas barat wasit 6ral |ooo2| o.00o3s |ocos| oesesss| o.ooo1 o.ooa3 o.0ooo jo.oog126s3a| shows22030| kakas barat panas tan) o004s to000os 0008e og012| towns 207suara) oo0xa to.joao23017| loa8g580531. kakas barat ) sims oouop| o.vo1g |coor| 2asesggl o.0o2s o.ooa o.oosa joworesrs1e| kawangkoan kanenangtga sap) too0os o000s og00a| oss0rgn| togo1 asn0950a| a00en to.o00e22000| .7os21 tos.o#s| kawangkoan itondegesan orf cooke towns| toyota| o00or se0as172| o0oea ooo1as2an (pasang1ess| '3a kawangkoan tondegesanti oo) sao| o.ors |coor| o.seo27s| o.zoos o.poso o.0ooo joo1rasa03| kawangkoan tondegesant o o o o | ) o ) seo oo0oa| a0l o.00ose. ooo1g| 44167a3| o.olas ooo07 sr013818| o.0ooo joo2sirusa 6521806cce| (kawangkoan barat tombasian atassatu so7| 0000p o001x4 |ooo7| orezcoa| o.0oog seagal o.00osi jo.oo1i3935al ikanangtomn sarat iranonangsau t.oj72821 info organ toyota|. 80l on0s2 monorel o76e1sah co000e m0oao o.hoon o00200650 sas5400761 |'as |kawangkoan barat kayuuwisati soil oouop| o.0oos |coo2| o.s4r9a2| o.voor o.0o00 |o. kawangkoan barat iromtusian taro orton| o0oas do0noa o001e bogor| ossasef co0007 sasoomey| o0oso jooorsitira searaosra7 rose2| (kawangkoan barat tombasian bawah ssl o.o0o3 o.zoos |books| rose130| 3s8aso07| |o a9a07. oo) sar jkavungoan peran ikanovangmpar oo. rel ooo2s doors| eeh o0osa togean| como01 logo0o 0oa7 tooangagtos| tan ass| kawangkoan berat kanonangtama seh ooo2s tolong d0) store l077ai| to00o2 sasasgngi) .oo00 to.oog2orakel ssr8. vas kawangkoan barat ranotambot 000s2 joomla| o.loss |org| sororia books ooo7 00o3a 6783250s63| vas kawangkoan barat |kayuuwi books |books |horor| sara2) cbooo o.00o1 o.loss jo.oo2190936| kawangkoan berat kandang dam. sesfcoosa donor door 1anime) voodoo #o01eas| nose to.o1srs887| asc0r 1s0s0 kuvangtoan ara iriawabua 724p sal o00s do00os 2af to0oti oszseanl lo00o1 reserse| dasar o0000 joooransoor| sasosoawe2l. task21| ikosangkoan utara ikis pua ara. aa. morale 1el tools baseurl co0oos tohor o00ss o0000 jo.ooeawass| tonsure kawangkoan utara okinawa satu utara oo. "oo a01) to00o2| .o0o0o toro| sasar| o001s taboo2| selingan) o0oe1, towozasinoal senwsarrarl tangsel kawangkoan utara kiawasatu frame ras oo27 dolosa| moore as81ee| aa0sa050| to.loteng7sel s2229 sikavungoan ara ikimwapuatmu 6724p sar cocoa tools sil 0nos omega| togarira| co0ooa |cao02107) t cbooo joo20e200e| tao sa ikuti iiatumpeooo beragam roh lowong| o0012 ogo21 #7o0asa| to0or2 o.00oo toooaessr2o) ts0 (kombi potongan o0oae. oo0os 00os2 johor| "o26381| o.oco oosa jo.ooseogs2a| usa omi tikatawiran oran too o.o001 br1s7o so| too1e 2menang) o000e ase24sme) cow0sa o.0oog toooroseszal seed0 asa03 some sawangan terbagi amil coor1s tokoh2l 0n012 togo| s2s0e9al co0os2 d2255103| to.o1setosa sen2to0sa tua) sodomi peer drama isa voor otonom | t859082| o01es those karena) to0012 goose joorooasise| ses.1ng! romi trinaasan terbagi soc| otonom| moore| t180900 c000a1 62590era| a.oo0n to.oo2ogaseol ea01.asal. koi puntung sera soni oma nomor| semi tool aerasi o0ss lama| mon! facto fosowsalssrmaowi| rasa! (kombi ikayutess osn242n o25al |color |score| lo0oss87| color szossasi) o.0oc3 o.0ooo |o.ooo82a509| (kombi ikotnganr oo o | o6r2a2i o0ows |zoos sil vote |vols| soorssil o.poso ooo8 s0327808| o.0oco joo3so1ca2| s717r01620| alokasi dang kecamatan nama desa dasar rasio rasio total alokasi desa jumlah ran jumlah jumlah luas rasio luas laman indeks babu formula per desa penduduk jumlah bobot penduduk penduduk bobot wilayah wilayah bobot kesulitan kalian bobot penduduk miskin miskin geografis geografis sako temommgoi ena ora) toooorl amor togo sarana| powo g000e a28ra01n| o00si cbooo jononernzcn mencosasa rosa kompi grup 6raa2i 107a| moore| o0ros viscosa| taco12e| acres00il o.oos2 o0ooo cocos2s7| s15909| |koboi irereei serta2 o oan2| oo0oo3| soo jogos| cs13legal o.0oea o0osa jooorara1r| so03z007aa (oa |kombi komi 6r2a2i| books| voor jonas| ac00401| voor jocosaso7s2| o ) langowan barat imouneer o | 6rapor| books o.zoos sal joo24| omissa3| o0oos ooo1 zoos7 o0ooo |grass38522| (os langowan barat maraton 6r2a2i| cbooo| o0o2o over|: .054308al 000os o0oas jocorogzoa| loss23517| ti2076) langowan barat jampang 6raazi| books 8s| 00o77 tools| rasi| o00o2 books o0ooo foooasseoenl jason44403| |langowan barat itumaratas oo 6dasar| o0os2 oo0oe| s9) o0osa |ooo27| sooesiil o0o7o s2254r03| books jo.oosasgass| paso01210| langowan barat iodin .| o49e| oo0oo2| voor |coo2| o.so7326| o.ooo o.olas j o000a7200 ltangrean barat para raat) tokoh otonom| o00so tugas| 021isi| oo srseasf o0000 poros22sa20 teran 1s0o0l. massal langowan barat omongan tonga| 1a| og006| 1e57s7i| two1i n020ae) tonton to.ogsogog1 dasar t010e t.o710, langowan barat iringi utara 62m anf o0ogi tools| as| toko1e| ooesooal a000 s8019207 .00we tonton c53281. langowan barat itumersasbua ooo|other2api| iso) o00so tiworo| those soorseil co00so o002o og000 those20tos pati 120s0e7|ooi tersisih ltangremn barat taman ramai goal o0ogt otonom| o000s tog00a gz5a7a| troops1 a00es tattoo too72008a| losses| jtangrwan barat tkoyasas oa) o00as otonom| o00os to0002| nanas| to00o1 22719ana) among tonoosogotil 1a7n6 langowan pecat inoongan dua terbagi uas) o0oas donor colors| 3s03rosa) 000g0 to.oog711027| oaw0ga5ara|.oimasusso| langowan barat ratings setan #sa| oo0o3 |. d8) |oco22| tradisi2| o0oo3| 39o37asal .00ar joo723asa| o77a3ses1n langowan stan iwinesaan orang temp books o00oe 8sl 001s bogor oeacorh m0005 progo1 |423asana| o0osi tooonsaasa9| car itanpwan seiman itaneato saat tah zoos7 propose| "0msr footer| 2n1ns0sl "00og# to00oar|. o0ae taoogosras| error20s0s ta0.iro langowan setan inter sehari osr lo0001| doors tools at200o8h teo00os #rs2001a| oost to0000 toyota2s220| .s00257. langowan selatan ikawatak ooo2| 22k @00o22 jowcori oss2asal 0000e ooo1 as738s03| 00os2 joo1s2s93a| assad.11g1a| oo (vas langowan selatan tumis rapi 2as| to0oor ar| toon msa0raf o.oox seg008sal tmoooo tocognrasool langowan setan ikaayuwan bawang|.osr2ag1 asn) loose) towns o40rsa0) too0o1 oo0si tattoo joong7997| 7s7e tools5| langowan setan teman 6r2am sao| ooo2| o0oro jogos| sto4sil o0oso books c0esi8o8| o.ooo joworass9so| (langowan selatan jatepsai oo ) o o6r2a21 o o98g| books| o0oro jogos| s06sos2| o0oos sssrrozs| books jovoraorzss) langowan selatan kaayuranatas |ooo2| r26518s| o014 jogos7| ososaos) cbooo| sasirasil o0ogo jo oosonaren| langowan selatan (ratemba | cas) o00oz3 ooo2| o0o23 jowvorz| nsoaoar| ov01s o.rose jo.ozessse2| langowan timur orang 6r3at 000ss cbooo| o0o3s |horor| 13segala 4r07887il poso jooozzaseen| og103s5272| 7ar, langowan timur iwatewre 6r24? |voor| coor jacobs| aste77ra| o.0aas o0oo7 .s57a8o| ooo o0ooo jooogiss2sa) s0197.10s8| langowan timur tamongenagaoo|operasi class to00oa rel toyota taylor tongsiotr7 s0ero langowan timur (tep) 6r2a sasa| o00ss oo0os| o0oro jo.ooo| ooo2| se314or3| loose jooorerso7a| a0171. alokasi pagu dana no, kecamatan nama desa dasar rasio rasio total alokasi desa jumlah rasio jumlah jumlah luas rasio luas index saga bobot formula per desa permudah:eea geografis miskin geografis langowan timur sumarayar 6raa2r oco cbooo| o.0ooo jacobs| orders) coo1 snaosssal ooa7 |ooo1ise43 langowan timur amongenati o | o6raa2i o o1307| 00os2 books o.shows |ooo3g| os2ro1z| o0oog color o0o3s jooooosg33i| langowan timur amongenar oo1osr2a ros| o0ose tonto| 2s| moore| r00sash tokoh1 ses28501| 00an daewoo toko22ss03a| seong tana |langowan timur karondoran o0os1i ocos |cool ocroool o00oe are3a0ral o00so o0000 jo.oo1s9538e| a95as9c6s1| o ) |langowan utara (karate o | o g2al o008s 75ses187| oco3s| o.rasio1| o0000| siti8c0al joong77t7os| loo |langowan utara tersiar sau ooo|oojsraapn| so) co0ogo otonom| o . jogos| 0s00s17 as21sas) "m00wo to0001 to01033o07| 3e208 7a7a t t106501 |langowan utara tempati soil o.0o3o o.ooo3 o.ooo7 |o.oos| serseess| o00s6e 4231a1sa) o00osi o.o0o |opoesozso8| langowan utara karumenga 000sa o0oos |books| soo1sse| o0so2 |ocos poso joooessssiel 17o0so217a| oo sas073) langowan utara walantakn o00oss |books 3s| |doors| o229121| cbooo| 27as3asal o.0os3 oroozozoesi| s0556. | |langowan utara tumpang 8sel books| o.zoos |books| 2e.o01ssel poso| 40s8sea) o.0oao joo1208| sos0a7as2a| langowan utara |storage o0os2 |books o0oos |woong| 03c2775| o.00ooe sasis1a| woos oooosass0| s2ra2508g |teman timur kayunya sri) ooo3 4al o.poso |ooo2o| 3sees) cbooo| o0os7 o.ooo |o. 7asz3s! |teman timur kepakaran satu books x07| onore |coa| saras2| o00ss cbooo| second| o0oea o000o |o.ooe150127| s01es1 |membran timur karir oo ) 6raa o00oss coba jacobs| tr010543| o01os o001c| s9s13es9| okovi o0ooo jooozcootoo| 7e2025758ah o tag, lembap timur deretan timur oo ) osti) bocor| o0ooa| cos joo20stor3| sosis0o3| oo lembap timur peran oosa joomla| es| o0os7 |score| 23073rs| 2ssi3sil o00oo joong2soal 7issn071a7| oo 7a80801 lembap timur kepakaran | rol books| |skor| saa01o7| o0oas o000o7| 3as21221l. o0os1 |oo01777862) a80162153| o tenaga us |membran timur iwatulaney 6rasi| o0o3a oo0o3'| @00og | ocos| o0o28| asiasssal: o0ooo |o.oo3ss13602| s420880ses| lembap timur watulaney aman | o o73a) woong s2| |o0023| oo01o| 4s0387o7| books cbooo |ooa262257| 00massa73al, o mendatang ratio 6r2a2 on258| pools books |coor| coo2| o0ooo |ooo12r8127| 305333on3| mendatang ikona sa2| o00gr |coor| ovce |coo3| eno2eal o.0oes s3es00e47| books lowres03s8| mendatang kataseypua |color| some |ocos| re20900| o0002| s3r0431i| zoos7 o00oo |o0027617221 | mendatang kobahart oo 6raa2i o 75e| books lolos |moore| 1327302f oco7 sastra2al soosi o0ooo emosi28805| | 7as,70s| i24 mendatang kataseysatu ooo| does |ooo32| 226sesal o.0o22 oouop s2msa9gol poso o0ooo to.00ao78025| mendatang jagotey oo 6raa2i car) ooo2| 3e| o00osa jaco sis22s8| a6seed2) books cbooo jooozaz4s01| cos03.cool mendatang iratetinua |oog| i70| o0rss |voor7| ra10ao7| o001e o00o2| 3r140088| o00vo oo mendatang konatimur 6raa2i| books o00os gal o.loss zoos2| 2s31sas| oouop books o0000 jooosiran81| t08400.1c07| o mendatang tatetiweru coor t0e| coco |ocos| ozssssol o.0oos 30z00007| o0oa7 jooosesssso| alokasi formula dana kecamatan nama desa (sa rasio rasio total alokasi daan jumlah rasio jumlah jumlah luas rasio luas indeks babat formula per dari penduduk jumlah bobot penduduk penduduk book wilayah wilayah bobot. kesulitan kesulitan bobot penduduk miskin ana dengan geografis (pinang ) irineteng duatndah gas) |woong| ti| o.0oro jacobs| o0o1s ooo2 books johor3s20a| isi lpineteng .) winagumatas oo o6r2a2i oo o0oas books o.0oai |ooo2| on22s4o| cbooo o.ooo1 poso joo2versi7i| basis.o00o00| pindang kai rapi |color| oso3s joo1| ocos color loose |o.og25s8sa| (pinang. ) seal 6raa2i| 197e| 00ora color| soo colors|. o2sxzol o.0oog o00ooo| se is004a|" o0o43 joo2o37190| sa20244505| (asa ginseng ) islamica o6raa2i o o6si| 0002e ovo2| |cbooo| o.z00os3| ooo2 o.ooo| arms4zo8) o.poso fooorisrisi| ginseng isa oscar2i o9astro| joo) 1s) colors| osovissl books ooo1 poso jooonoorare| 1e21140005| "iso lpimeteng isekai r2agi| 1701p o0oee oo0o7 ar201271| o0os7 bocor| o.s292se| books color s9.ss2ra| o.0ooo joo2so3ass| peng isatumpawan depan as! loser oat promo 0year! 2mo2 lost snsgesisl ooo: loma jaminan aosecous| font| aia yag (pineteng iowa oral2i o.0oss books |score| 2as080s| loss jooorgsasia| ss50524810| emosi7| yaa iremboken itim sr2a o o7oo| . woong o0ogg johor| .i7ra2s| ooo2| ss010885| poso cbooo |ooo235ss8s| se20011510| ta6 remboken iklim moore| o0oa7 toko23| t01es77| o.ooo2 saxseosil: o.0ooo joo3o1251a| 7a2817| remboken kampus o osa| color cbooo jogos| 420055a| 000i o0ooe 36377s| o.ooo jooorzoore3| ikemboken irarepei oo . 000os9 o000s 7i| o0oce |cog2| soosi jocoosis91as| 9asi863203| (asi iremboken: ikasutaan oo o) o672421 o00os1 jogos| .c| o00ca joo2or| moore o00oo fooosisasza| orceosss1s 7ehog2|. iremboken vatikan oosa |books| t0sl o0oga |omar| ra9ses2| ooo2 ssa9112a| o00on jooossasesol is7 isomer timur loose oo0oos| sos7 |ocos| teologal o00o1a poso johar2sasa| pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten minah,netapan rincian sasaran adalah desa yang ada kabupaten minahasa. penetapan.i. alokasi pagu dana kecamatan nama desa dasar rasio masih total alokasi desa jaman rasio jumlah junta tea indeks indeks bobot formula per desa pendudukmiskin geografis geografis et. isa isoname ikotonganatas o o o | |books |doors| ro20480| o.oro ooo2 o.oo33 o0ooo wonder rambutan amina ooo3 sal o.ore |books| ooo2 o.loss jo.ooa231sr8| some7o00 wonder jtetempua 9rel |ocos| bocor| o.oo1i ooo2| 33s01s77| o0oso o00oo joo1ses2s7| 4a7os03713| ios wonder jkauneran |zoos o.zoos |coo2| sooner| o.0ooo se o.0oas jocooogssze2| 3as02s56805 |. wonder jrouneet books| 3s| |score| 11a71o7| ooo2| voor jooorotose| ,7an) singer tendangan |ooo3| soo |o0oo3| osrosirl ooo1| coor |oo0oo71se7| |wonder ikauneransaw oo: |.) oo 00oss |coor| soo tools| oro2ol ooo1o ooo1 cbooo ooooooese wonder |matikuransatu o o) | oo o0oo3| dil doors| berasal 000oo o0oa7 o0ooo joo2191251| sseassoso9| wonder itunes sara2i |color| 6il o0oss ooo27| o0011 books o00oo jooossosarsl 92087a520a| o testo0l ira itombariri ibumu oo sosok |oouop| sil oops coo2| ooosaerl saoseza2) books jowoososro2| season00g3| ftombarii (pinasungkuan sol |cbooo| 3a| solois|. o.iso12| cbooo| books. oouop joooreseeas| 40258307a7| montasik das |o nan oon jose| non pos tenan user cbooo tssteost| agen o0mo jasowossol sesiorrua todas1| grav2 oo |org| oso1 |coor| books jooosss4it2| ftombarisi imokupa |. oo. joo sal nos oza| 2keras| |.o0oog |ooogorgses| 7r02560885| tonsi fewsssaasi maan sal rose bom open pose sarcoma| osn looked gmssssidi soosi alsos ooorsvign|asgsangam sisa10 iso irombariri iring o os22| o00ga woong| 3i| o.0o2s |score| .loose2| o.yoga ftombarii " tambah 6raa2i |cbooo| o0rs tools| 2ears7| o.oo2e coba books jo.ooz22s100| tas506. oo b17, itombarii popn sara2i| o0oss |ocos |org| sis22s7o| oaz ansar7| |o.ooo3s380s| 136c002514| tombarii . sendok 25a0| o001.| 3s| |oco1s| ero0e0oel cbooo| 347e3s19) o0osi oo0oo voor15102011 s01, ftombarisi timur lotenmiga cbooo |oo j o6raa2i oouop| ocos so20so3l o.poso woong 40w08810| |o.oogasesos| (rombariri timur lengua . me| .o.ooo ao0o3 .powo |ooo2o| seooesal o0o0s s7945ro2) oops jogos20tools| tee iombarri timur lemon barat ragi masi 000se topics| sel o0osa taoge| propose| tokoh1 00oxs voodoo favosocera ft0resort7 tegal tombariri timur lemobtimur o0osa |o.zoos soo tools| s.3e447e| cbooo woong o000a |o.oouop9003| |tombariri timur lotansatu o o o ) | o o6raa2 20sa| oouop| tas| jones| e08148| o0oeo voor| 205s2a10| books o0ooo |ooorsetor2| images.i731| b25,a57| |rombariri timur ranotongkor timur sal books does |o0032| colors 2804s98a| jooosooasael |rombariri timur ton 6raa2i| oo graf books| s2| bocor| bn297a0) books ooo13 3s0s1027| voor jooosro28sol frombariri timur |eme sara2i| ser) moore 7s| soro ooo3s| score ooo3 3ee131s0| zoos1 joooarsr7t2) so1is.1sago |tombariri timur ranotongkor o0osa jooooe| 6s| o.cost |ooo3i o001s sss33sos| |o.oos208190| |. |tumbuh sawangan |cbooo| sal o00oss |moore| sort207l o.oos9 color .003a |ooooso2sal 8s200. trombus siuman 6raa2i| o0o4o |books| o0orz jogos| ,t0. 2s07oal cbooo se2is.1asas| frombutu fries oor2aon oo osa2| |coo2| 38l o00re |ocos| ozriesoif o00o1| voor o0ooo joo1sig32r| a01752228 nan alokasi formula pagu dama kecamatan nama desa resin rahib total alokasi desa jumlah rasio jumlah math luas rasio luas maa jeda bobot formula per desaografis kesulitan miskin geografis |tomba rumengkor dua ) | ) 9i2) ooo3a ooo3 3s) |score| 243510a| o.coba 4s.soc812) o.loss jo.oo221840a| ca913. atambua iko er2a2n woong coor| e3r37i| o0o7s odori jo.oo2005292) oo ) itombutu kembali o ) | o o2803| joo| 2s| ooo2s |oscar3| ise00es| o.0o33 fo.oo4320015| 894614s077| oo) trombus kemana o0ose jo.coor| 3e| o.0o32 score| o0ooa seo3ro37| jo.oo2819405| tumbuh rumengkorsatu o o | o.ooo3 o.0os2 joo3r| yomiuri rumengkor grasi tanoh to00os s0| o.0osa tog027 24as10a| jooosso1337| itombuti kombes oo j6r2a2i oo o1e7o| 000s3 moore| books joo2| org .s21056| o.oo3e joo2e17s28| kompas tendangan ooo1e coo2 o.oo39g joong| ossssail o.00os jo.oo220zoos| s208063411| kompas motor satu o.ooo2| dil colors| o.ooo jo.co2242908| sso26. itompaso took er2a2i ooo) o728| tolong o0oro cocoon| dossiers| ooo1 o.osa ko.oor3oos91| (kompas tarikan jo.coo3 s24025s| o.0ora bocor| ooo2| 2s.131a21) o.ooo oo041e39a) kompas kamang dua .irol moore| coor jacobs| oesargif. o0006 346527a| o.o4i |o.oo1007276| 3ee1002207| kompas kamang woong v.oo2s joong| ososors) ooo7 color .20075a| @oo39 joo1see2| | ) kompas tempo maa) o.o0og| moore| r215857| ooo2 .sso2aal o.oos7 jooorso19ee| kompas tiba er242i sos jo.codes| o.so3zse| o.coo1 o.oo3a joooeostoe7| osoba41| kompas tempo selatan o oo | ) o672421) jo.coo2| jogos2| ose7iso) color .9so900) o.loss jo.rosso7ra| kompas barat kompas dua utara 60e| coor| a321100) o.doge joong| o.ra920| cbooo o.oos7 |o.oo2229952| kompas barat tonsewer selatan sos) o003e o.ooo3 oco21 jo.oro| toko7ae| o.oo37 o.00oo cocok1s20240| kompas barat | kompas dua jo.ooo ooo3e jogos) posisi| o.00og 3s a9aa97) o.00ooo |o.oo2s31s98| kompas barat pinabetengan 67ol ooo3 ae) joo2i|, o.o011 ooa3 o.hoon jo.roasso80| kompas barat toure es7| coo2| o.core joong| t08793e| cor ooo2 o.poso o.00o0 jo.oor1t7es| sas20. kompas barat) perasaan g0o1l oco1s bocor) ocos joo3| soer2| ooo1 se.7seagal o.0o4a o.0o00 o.000s5030 kompas barat toure dua | 6r2421) sel ooo2). |coor| |.o.ooo2 jo.ons2asi8| kompas barat pinabetengan utara o.0ooe o.0os2 |ocos| 9a77o7| sa.rise7| o.loss .|o.oo30se11a| kompas barat tonsewer 97o| o.coba 1as) jones| o.sso3r3| o.zoos o.0oo1 | 3es7i3s| dosa o.0ooo jo.oooorgase| kompas barat pinabetengan selatan) |books| tissue9| o.0oo2 |o.ozo34258| 1as810.88a8| tondano utara tonsealama | o.0oog o.oos7 joo2s| ora7 o.oo22 o.logo jo.obsesi272) tondano utara kemauan satu cocoon| o.zoos jo.oo3| o.oe3eas) ase3913a) o0os2 ordo jo.oooeco221| 3a190.0760o2| tondano utara kemauan jocoosf as| o.logo joo1g| ooe3eas) o.ooi woo7 o.0odp cocok2774aa3| o total 1s26390ss| o.ioo0f jo.solo| o.soo| good ,0e2. bupati royce octavia rowing penetapan rincian dana desa kabupaten minahasa tahun anggaran (ribu rupiah) (umah penduduk . jumlah penduduk misa was wilayah kana kasi pagu dana kecamatan nama desa alokasi dasar adah rasio jumlah aan indeks indeks total bobot alokasi formula kai jumlah bobot penduduk bobot luas wilayah bobot kesulitan bobot per desa penduduk ren penduduk wilayah kesulitan penduduk miskin geografis miskin geografis jenis tandingan |oo o0oa7 sil o0oo2 jenis moutiangori oo ) o sr2a22| 30s9| o01ss ooo2s o0oox oog9 jero asumsi os2a22?| asal moore 6s23sss| korea o0o1o 30sees9| o0o37 soca27025 jenis tetap oo |ooj sara2r| oaa o00oa g7| 6asasi| oco o00os o0o36 above oc0s1e43s jenis ranomerut oo ) ooo1 o00os3 o0o1s 3sxc37e1| s00540| jenis itandengansatu o0oos o0oas o0ore o0oo2 hoon o00s26011 jero iwatumea grav2?| oouop sz91673| oos71 loose o0o3s se4o8z asn oma lam aaa dome salon pas pesgsaa gamma gan kelas s72a21| o0oo2 o001s woong loose o0oos ss.ses201| o0ose soc40es73 rokan maraton s72a22| oz3r9is| o0oo7 ez00e567| s3a9247329 ooo7s sil 2sas7o| o0oos 35xes3es| kakas palembang o.coo9 t1. o.00oss ooo1i esa7real ooo7s kelas winery s72ap?| a77| 3e| ooo1e nokia 5270s123| zoos3 o.n3s8998a kelas moulimembet til ooo9e books .2275e7| 391esok4| o.0o47 o.00s73s9e9 1173s6. s72422| o0oe1 oo011 o.0oos o.003a o.0oos o.co2s ooo? o.c023a60e kakas kayuwatu aan ian john dona dsn rat s72421| o.0o01 o.ooo9 o.72s3si| o.ooo7 68s| o.00o26 z00. o.0o91 o.olas ooo3 coin o.0sig7o39 (kelas pasien gr2422| ooo9 so| o0oas oosa o.0oos o.opsi o.0ose ' sal ooa9 o.oza 79sasis| 4623a7ss| o.0oss o.0sea9si1 2se| o.o1is 2386e7s| o.ooz4 o.0oo4 4assegaf o.0o49 nba otak aan ama sal ama dak asas doh dame aan one pee pas ana semen kelas barat 8ie| voor 147e5se| o.oo1s o.0osa o.0n28se7e9 hata pan 6s| ooo31 o.oos o.0ooa 4s.i5c069| o.0osa o.00e9so01 kakas barat kelahiran alokasi dasar minahaa):kabupaten kota angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa, masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan ikg desa, berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik. bab iii penyaluran dari rsud rkd penyaluran dilaksanakan oleh bupati. penyaluran sebagaimana dimaksud pada melalui pemindahbukuan dari rsud rkd. penyaluran sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah diterima rsud dan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut a.tahap ul.tahun anggaran sebelumnya dan dokumentasi foto, tahap iii berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output sampai dengan tahap dan dokumentasi foto50xmua persyaratan penyaluran dari hukum tua sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan surat pengaju, foto copy buku tabungan rkd bank sulung cabang tondano, foto copy kartu tanda penduduk hukum tua dan bendahara desa. mekanisme penyaluran adalah sebagai berikut persyaratan penyaluran untuk dilakukan penginputan pada aplikasi yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangankepada bupati. persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi dasar penyalurankepada desa sesuai kebutuhan. pasat sasa penyaluran dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:disalurkan paling cepat bulan juli sebesar 40x (empat puluh per seratus). babgunaerdasarkan tingkat perkembangan desa yang mengacu pada indeks desa membangunsebagaimana dimaksud paduntuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. (l) peningkatan kesejahteraan masyarapadaeningkatan. tim peningkatan kualitas hidup manusiprasarana dasar, pelayanan sosial dasar, ekonomi masyarakat dan lingkungan. penanggulangan kemiskinanogram da30xtingeningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting). penggunaan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada untuk membiayai program dan kegiatan, soetasga! "oggembangan kerjasama antar desa dan kerjahukum tua bertanggung jawab atas penggunaan dd. hukum tua membuat laporan penetapan prioritas penggunaan kepada bupati. (|)apabila. apabila desa tidak mempublikasikan penggunaanlui perangkat daerah terkaitbab pemantauan dan evaluasi bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa rkd, dan atau capaian output dd. dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa rkd sebagaimana dimaksud pada huruf ditemukan sisa rkd lebih dari 30y6 (tiga puluh per seratus), bupati meminta |. meminta penjelasan kepada hukum tua mengenai sisa rkd tersebut melalui perangkat daerah terkait, dan atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. sisa rkd lebih dari yob (tiga puluh per seratus)hukum tud, dalam hal: bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada danpadasebagaimana dimaksud pada dalam hal dokumen.|:, dipandang perlu mengatur tata caraalam. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pemberian ijin usaha mikro kecil daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor pas foto warna terbaru 4x6cm sebanyak lembar, surat keterangan berbadan sehat dari rsudizin praktek apoteker adalah (lima) tahun, perpanjangan surat permohonan, melampirkan surat izin praktek apoteker sisa) yang lama (asli), fotokopi kartu tanda penduduk ktp), pas foto warna terbaru 4x6cm sebanyak lembar, surat keterangan berbadan sehat dari rsud pemerintah. besaran administrasi surat izin praktek apoteker sisa) akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku surat izin praktek asisten apoteker siapatelah dilegalisir, fotokopi surat izin praktek asisten apoteker siapa):sebanyak lembar, surat keterangan beban . masa berlaku surat izin praktek asisten apoteker siapa) adalah (lima) tahun, perpanjangan surat permohonan, melampirkan surat izin praktek apoteker siapa) yang lama (asli): fotokopi kartu tanda penduduk ktp), pas foto berwarna terbaru 4x6cm sebanyak lembar, surat keterangan berbadan sehat dari rsu pemerintah. besaran administrasi surat izin praktek asisten apoteker siapa) akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku surat izin akupuntur dan refleksionis sebagaimana dimaksud huruf angka adalah sebagai berikut: masa berlaku izin akupuntur dan refleksionis adalah (satu) tahun, persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan, pas foto 4x6cm sebanyak lembar, fotokopi kartu tanda penduduk ktp): surat izin akupuntur dan refleksionis yang asli. besaran administrasi surat izin akupuntur dan refleksionis akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku pengobatan tradisional, shines dan tabib sebagaimana dimaksud huruf angka adalah sebagai berikut masa berlaku izin pengobatan tradisional, shine dan tabib adalah (satu) tahun, persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan dari kpt, pas foto 4x6 sebanyak lembar, fotokopi kartu tanda penduduk (ktp): surat izin pengobatan tradisional, shine dan tabib yang asli. besaran. besaran administrasi pengobatan tradisional, shines dan tabib akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku izin tukang gigi sebagaimana dimaksud huruf angka adalah sebagai berikut masa berlaku izin tukang gigi adalah (satu) tahun, persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan dari kpt, melampirkan izin yang lama (asli), fotokopi kartu tanda penduduk (ktp): surat keterangan sehat dari dokter, pas foto berwarna terbaru 4x6 sebanyak lembar. besaran administrasi izin tukang gigi akan diatur dengan peraturan bupatimasa berlaku izin bidan (ktp): pas foto berwarna 4x6 sebanyak lembar. besaran administrasi surat izin praktek bidan ipb) akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku izin optikal sebagaimana dimaksud huruf angka adalah sebagai berikut baru surat permohonan, fotokopi ijazah sertifikat tenaga ahli refraksionis, denah ruang. denah ruang kerja optikal sendiri, denah ruang pemeriksaan, fotokopi akte pendirian, fotokopi kartu tanda penduduk ktp): melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, surat rekomendasi dari dinas kesehatan. masa berlaku izin optikal adalah (satu) tahun. cc. perpanjangan surat permohonan, melampirkan izin optikal yang asli, fotokopi kartu tanda penduduk ktp): fotokopi akta pendirian, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, surat keterangan sehat dari dokter. besaran administrasi izin optikal akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka sipp) surat izin praktek perawat dengan melampirkan masa berlaku surat ijin praktek perawat sipp) tahun. besaran administrasi izin praktek sipp perawat akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku surat izin praktek apoteker pengganti dan pendamping siaptelah dilegalisir, fotokopi surat izin asisten apoteker sisa), fotokopi.4x6 sebanyak lembar, surat keterangan berbasurat ijin praktek apoteker pengganti dan pendamping siapa) tahun perpanjangan surat permohonan dari kpt, melampirkan siapa asli yang lama, fotokopi kartu tanda penduduk (ktp), pas foto berwarna 4x6 sebanyak lembar besaran administrasi surat izin praktek apoteker pengganti dan pendamping siapa) akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku surat izin kerja sik) perawat dan perawat gigi sebagaimana dimaksud huruf angka adalah sebagai berikut masa berlaku izin perawat dan perawat gigi, pas foto berwarna 4x6 sebanyak lembar. besaran administrasi surat izin kerja sik) perawat dan perawat gigi akan diatur dengan peraturan bupati. diantara dan disisipkan (tiga) baru yakni a,19b dan sehingga berbunyi sebagai berikut: a,fotokopi izin mendirikan bangunan imb), surat keterangan sehat dari dokter pemerintah bagi dokter penanggung jawab, rekomendasi kepala puskesmas setempat, surat kuasa bermaterai rp. dari pimpinan yayasan kepada dokter penanggung jawab, fotokopi akta pendirian yayasan, fotokopi ijazah seluruh tenaga, fotokopi surat izin praktek dan surat izin kerja dari semua tenaga, surat perjanjian sewa kontrak bermaterai rp. bila bangunan tersebut menyewa, surat pernyataan sanggup tunduk pada peraturan yang berlaku dari dokter penanggung jawab bermaterai, melampirkan bukti lunas pbb terakhir, masa berlaku izin klinik kesehatan adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkanrekomendasi kepala puskesmas setempat, fotokopi. fotokopi surat izin praktek dan surat izin kerja dari semua tenaga, melampirkan bukti lunas pbb terakhir. besaran administrasi izin klinik kesehatan akan diatur dengan peraturan bupatiterakhir yang legalised, fotokopi surat izin praktek sip ) sig, surat keterangan berbadan sehat dari rsud pkm, rekomendasi dari organisasi profesi, fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku, pas foto 4x6 sebanyak lembar. masa berlaku ijin praktek perawat gigi tahun cc. perpanjangan surat permohonan, melampirkan sik yang lama (asli), surat keterangan berbadan sehat dari rsud pkm, fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku, pas foto 4x6 sebanyak lembar. besaran administrasi surat izin praktek perawat gigi sippa) akan diatur dengan peraturan bupati yang disediakan kpt, fotokopi.anketenagaan dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izi, dan pas foto warna 3x4 satu lembar. masa berlaku izin operasional puskesmas adalah tahun, persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan yang disediakan kpt: dan pas foto warna 3x4 satu lembar. besaran administrasi izin operasional puskesmassurat izin kerja sik) bidan dengan melampirkan masa berlaku surat ijin kerja bidan sik) bidan tahun besaran administrasi surat izin kerja sik bidan akan diatur dengan peraturan bupatimasa berlaku izin kesehatan warung dan restoran adalah (dua) tahun, persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan dari kpt, izin usaha yang telah dimiliki sebelumnya, laporan perkembangan hasil usaha. besaran administrasi surat izin kesehatan warung dan restoran akan diatur dengan peraturan bupatimasa berlaku ijin kesehatan jasa boga dan catering adalah tahun. besaran administrasi izin kesehatan jasa boga dan catering akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka izin pusat kebugaran dengan melampirkan: baru: fotokopi ktp peralatan sarana dan prasarana yang digunakan. surat laik sehat dari dinas kesehatan. melampirkan bukti lunas pbb terakhir surat permohonan, daftar pegawai instruktur, daftar peralatan sarana dan prasarana yang digunakan, fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku sebanyak lembar, pas foto warna 3x4 sebanyak lembar, melampirkan. melampirkan izin yang lama (asli) jika perpanjangan. masa berlaku izin pusat kebugaran adalah tahun. besaran administrasi izin pusat kebugaran akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka izin usaha rumah makan dengan melampirkan: baru: surat permohonan, foto copy izin mendirikan bangunan imb) sesuai dengan fungsi usahanya, foto copy izin tempat usaha situ), data data fasilitas kegiatan usaha yang bersangkutan, foto copy ppd nomor pokok wajib pajak daerah) yang masih berlaku: foto copy wajib pungut pajak restoran dari didenda, melampirkan bukti lunas pbb terakhir, akte pendirian perusahaan, surat keterangan kepemilikan dari pemerintah kelurahan desa setempat, salinan ktp, pas photo warna 4x6 (dua) lembar, melampirkan denah tempat, surat laik sehat dari dinas kesehatan, surat rekomendasi dari dinas pariwisata. masa berlaku izin usaha rumah makan adalah tahun. perpanjangan izin usaha rumah makan jasa boga, catering, harus melampirkan: surat permohonan, izin usaha yang telah dimilki sebelumnya, laporan perkembangan usaha, foto copy. foto copy pbb tahun terakhir, bukti lunas pajak restoran terakhir. peraturan presiden nomor tahun tentang perijinan untuk usaha mikro dan kecil),tentang tata cara pelayanan perizibeberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan bab bidang dan jenis pelayanan perizinan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf diubah dan menghapus huruf huruf huruf dan huruf sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bab il. bab bidang dan jenis pelayanan perizinan besaran administrasi izin usaha rumah makan akan diatur dengan peraturan bupatikopi surat izin tempat usaha situ): pas photo warna 3x4 (dua) lembar, denah lokasi, daftar pegawai (kir kesehatan pegawai, ijazah keahlian), daftar alat bahan kosmetik, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku sebanyak lembar: melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir. masa berlaku izin salon adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan, melampirkan izin yang lama (asli), pas foto warna 3x4 sebanyak lembar, daftar pegawai kir kesehatan pegawai, ijazah keahlian), daftar alat bahan kosmetik, fotokopi ktp, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir. besaran administrasi izin salon akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka izin pengecer pestisida dengan melampirkan: baru. baru surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku sebanyak lembar, fotokopi surat izin tempat usaha (situ), fotokopi surat izin tempat usaha (sup): denah lokasi, daftar karyawan (kir kesehatan pegawai), daftar nama nama produk yang disalurkan, pas foto warna 3x4 sebanyak lembar. melampirkan bukti lunas pbb terakhir masa berlaku izin pengecer pestisida: daftar pegawai (kir kesehatan pegawai ijazah keahlian), daftar nama nama produk yang disalurkan, pas foto warna 3x4 sebanyak lembar. besaran administrasi izin pengecer pestisida akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka izin depo air minum dengan melampirkan: baru surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku sebanyak lembar: fotokopi surat izin tempat usaha (situ): fotokopi. fotokopi surat izin tempat usaha (sup), denah lokasi, fotokopi sertifikat penyuluhan (sp), hasil penelitian air dari bpom, daftar pegawai (kir kesehatan), pas foto warna 3x4 sebanyak lembar. melampirkan bukti lunas pbb terakhir masa berlaku untuk izin depo air minum, daftar pegawai (kir kesehatan pegawai), pas foto warna 3x4 sebanyak lembar. besaran administrasi izin depo air minumdan masa berlaku surat izin usaha perdagangan sup) sebagaimana dimaksud huruf angka adalah sebagai berikut masa berlaku surat izin usaha perdagangan sup) adalah tahun, persyaratan pendaftaran ulang dengan melampirkan surat permohonan (tertempel dan bermaterai), su.persyaratan dan masa berlaku tanda daftar perusahaan tdp)cc. persyaratan pendaftaran ulang dengan melampirkan surat permohonan (tertempel dan bermaterai), tdbesaran administrasi izin tanda daftar perusahaan tdp) akan diatur dengan peraturan bupati.persyaratan pendaftaran ulang tdi dengan melampirkan surat permohonan (tertempel dan bermaterai), tdi yang asli, fotokopi ktp, pas foto berwarna 3x4 cm, melampirkan dokumen lingkungan lhd. besaran administrasi tanda daftar industri tdi) akan diatur dengan peraturan bupati. . persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka izin usaha industri iui) dan izin perluasan harus melampirkan: masa berlaku izin usaha industri iui) dan izin perluasan ip) adalah tahun. persyaratan pendaftaran ulang iui dengan melampirkan surat permohonan, iui yang asli, fotokopi ktp. besaran administrasi izin usaha industri iui) dan izin perluasan ip) akan diatur dengan peraturan bupati. ketentumolding, persyaratan dengan melampirkan baru: mengisi formulir yang disediakan oleh kptrekomendasi dari dinas terkait: melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, melampirkan neraca perusahaan, pas foto sebanyak lembar, materai sebanyak lembar. masa berlaku izin usaha goulding adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan mengisi formulir yang disediakan oleh kpt, fotokopi . fotokopi kartu tanda penduduk ktp), fotokopi npp fiskal, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, rekomendasi dari dinas terkait: pas foto sebanyak lembar, materai sebanyak lembar. besaran administrasi izin usaha moldingoperasi, persyaratan dengan melampirkan izin operasi barumasa berlaku izin operasi adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat izin operasi yang lama, surat izin .besaran administrasi izin operasi akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka izin usaha angkutan harus melampirkan: baru: nomor pokok wajib pajak npp): izin usaha angkutan adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan asli dan fotokopi . asli dan fotokopi izin usaha angkutan yang lamacoplybesaran administrasi izin usaha angkutan akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf angka izin trayek, persyaratan dengan melampirkan: baru: memilikirekomendasi dari desa masa berlaku izin trayek dan atau kartu pengawasan adalah tahun. perpanjangan persyaratan dengan melampirk. peremajaan .. besaran administrasi izin trayekdan masa berlaku izin usaha perkebunan dimaksud huruf angka adalah baru: surat permohonan dari kpt bermaterai akte pendirian dan perubahannya yang terakhir, nomor pokok wajib pajak (npp) dan nomor pokok wajib pajak daerah (ppd): surat keterangan domisili, rencana kerja usaha perusahaan, rekomendasi lokasi dari dinas pertanahan kabupaten malinau, pertimbangan teknis ketersediaan dan status lahan dari dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten malinau serta rekomendasi teknis kesesuaian lahan: pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya, surat. surat persetujuan dari komisi amdal daerah kabupaten malinau melakukan penilaian terhadap dokumen amdal, mempresentasikan rencana kerja usaha perkebunan atau penyampaian rencana detail pembangunan perkebunan kepada pemerintah kabupaten malinau, pernyataan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal atas materai rp. (enam ribu rupiah), pernyataan kesediaan mendirikan kantor ibu kota kabupaten malinau atas materai rp. (enam ribu rupiah):masa berlaku izin usaha perkebunan tahun: persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan dari kpt bermaterai: jika menambah perluasan, laporan kegiatan perusahaan dalam tahun terkahir,besaran administrasi izin usaha perkebunan, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi . fotokopi izin mendirikan bangunan imb), fotokopi surat izin tempat usaha situ), bidang dan jenis pelayanan perizinan yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari: bidang tata pemerintahan terdiri dari: surat izin tempat usaha situ). bidang kesehatan dengan jenis pelayanan perizinan terdiri dari: izin praktek dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi, izin toko obat: izin apotik, surat izin praktek apoteker sisa), surat izin praktek asisten apoteker siapa), izin akupuntur dan refleksionis, izin pengobatan tradisional, shines dan tabib, izin tukang gigi, surat izin praktek bidan ipb), izin optikal, surat izin praktek perawat sipp), surat izin praktek apoteker pengganti dan pendamping siapa)) surat izin kerja sik) perawat dan perawat gigi, izin klinik kesehatan, surat izin praktek perawat gigi sippa), izin operasional puskesmas, surat izin kerja sik) bidan, surat izin kesehatan warung dan restoran, izin kesehatan jasa boga dan catering, izin pusat kebugaran, izin usaha rumah makan, izin salon, izin pengecer. izin pengecer pestisida, izin depo air minum. fotokopi surat izin usaha perdagangan sup): fotokopi surat daftar perusahaan tdp): fotokopi surat keputusan pajak daerah skpd): fotokopi spp, fotokopi surat keterangan fiskal daerah skpd), fotokopi nomor pokok wajib pajak npp):fotokopi skp untuk cv, fotokopi ska untuk pt. pendaftaran ulang setiap tahun. masa berlaku surat izin jasa kontruksi adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan mengisi formulir, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi izin mendirikan bangunan imb): fotokopi surat keputusan pajak daerah skpd), fotokopi spp, fotokopi surat keterangan fiskal daerah skpd),kopi .melampirkan izin usaha jasa konstruksi yang asli. besaran administrasi izin usaha jasa kontruksi ijuk)surat rekomendasi dari dinas pariwisata: fotokopi izin mendirikan bangunan imb fotokopi surat izin tempat usaha situ fotokopi kartu tanda penduduk ktp fotokopi pemilikan tanah, fotokopi npp, fotokopi wajib pungut pajak hotel dari didenda, surat rekomendasi mengenai hygiene dan sanitasi dari dinas kesehatan, fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, pas foto 3x4 lembar. masa berlaku izin usaha hotel berbintang dan melati adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan formulir permohonan, fotokopi surat izin tempat usaha situ surat izin . surat izin usaha hotel yang asli, surat rekomendasi mengenai hygiene dan sanitasi dari dinas kesehatan, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, fotokopi wajib pungut pajak hotel dari didenda, laporan perkembangan usaha, pas foto 3x4 lembar. besaran administrasi izin usaha hotel berbintang dan melati akan diatur dengan peraturan bupatineraca perusahaan: pas foto sebanyak lembar, materai sebanyak lembar, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, wajib pungut pajak dari didenda, rekomendasi dari dinas pariwisata. masa berlaku izin hiburan adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan, neraca perusahaan, pas foto 3x4 sebanyak lembar, melampirkan . melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, izin usaha yang asli. besaran administrasi izin usaha hiburan akan diatursurat rekomendasi dari dinas pariwisata, fotokopi surat izin mendirikan bangunan imb): fotokopi kartu tanda penduduk ktp): fotokopi pemilikan tanah, fotokopi ppd, fotokopi wajib pungut pajak kos kosan diatas kamar, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, pas foto sebanyak lembar, masa berlaku izin kos kosan diatas kamar adalah tahun. persyaratan perpanjangan dengan melampirkan surat permohonan, fotokopi situ: surat izin usaha yang asli, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, laporan perkembangan usaha. besaran administrasi izin usaha kos kosan diatas kamar akan diatur dengan peraturan bupati. ketentuan , foto copy sertifikat tanah, foto copy pbb, surat keterangan tidak keberatan tetangga ho): surat keterangan membangun dari kepala desa setempat, surat keterangan dari kecamatan, foto copy kartu tanda penduduk ktp) lembar, pas foto ukuran sebanyak lembar, melampirkan foto copy wajib pungut dari didenda, ijin lingkungan dari lhd, gambar rencana arsitektur bangunan, gambar sistem struktur,rekomendasi dari tata kota. besaran administrasi izin mendirikan bangunan akan diatur dengan peraturan bupati. ketentuan dan dihapus. diantara jangka izin usaha industri primer hasil hutan kayu, dengan melampirkan: surat dan daftar isian permohonan yang dibubuhi materai dengan format sebagaimana lampiran surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh direksi dengan format sebagaimana lampiran ii, cc. akta pendirian perusahaan koperasi yang telah disahkan oleh notaris beserta perubahannya atau fotokopi ktp untuk pemohon perorangan, nomor pokok wajib pajak, izin lingkungan atau spl, izin gangguan salinan izin tempat usaha, sg. spesifikasi mesin circular saw dan kendaraan yang digunakan (type merk jenis kendaraan). besaran administrasi izin usaha industri primer hasil hutan kayulokasi atas tanah dengan melampirkan: foto copy akta pendirian perusahaan, foto copy npp, foto copy ktp, uraian garis besar rencana proyek, gambar set tanah yang dimohon, bukti kepemilikan tanah, foto copy surat persetujuan kepala bkpm bagi pemohon yang mengunakan fasilitas pma mdn atau persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk badan usaha yang tidak mengunakan fasilitas penanaman modal, surat pernyataan .besaran administrasi izin lokasi atas tanah akan diatur dengan peraturan bupatireklame diluar dari fasilitas yang disediakan, dengan melampirkan: fotokopi kartu tanda penduduk ktp), melampirkan bukti lunas pajak reklame dari didenda, yang memasang halaman kantor pemerintah rumah perorangan harus ada rekomendasi dari pemilik kantor rumah tersebut, untuk reklame spanduk selebaran dipasang diluar fasilitas yang disediakan dibawa kantor pelayanan terpadu kab. malinau untuk mendapat pengesahan. besaran administrasi izin reklame akan diatur dengan peraturan bupati. diantara dan bab pembiayaan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab hal hal yang terjadi diluar dari kemampuan manusia dalam keadaan terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir dan kehilangan karena unsur ketidaksengajaan maka pengurusan setiap jenis izin dengan melampirkan surat permohonan dari kpt, berita acara kehilangan dari kantor polisi, pas foto jika diperlukan (izin tertentu), fotokopi ktp, fiskal. fiskal terakhir jika diperlukan (izin tertentu), pbb terakhir jika diperlukan (izin tertentu)bidang perindustrian perdagangan dan koperasi dengan jenis perizinan terdiri dari: surat izin usaha perdagangan sup), izin tanda daftar perusahaan tdp): tanda daftar industri tdi), izin usaha industri iui izin perluasan dihapus, izin molding. bidang perhubungan dengan jenis perizinan terdiri dari: izin operasi, izin usaha angkutan, izin trayek. bidang perkebunan dengan jenis perizinan izin usaha perkebunan. bidang pekerjaan umum dengan jenis perizinan izin usaha jasa konstruksi ijuk). bidang kebudayaan dan pariwisata dengan jenis perizinan terdiri dari: izin usaha hotel berbintang dan melati, dihapus, izin usaha hiburan, izin usaha kos kosan diatas kamar. dihapus. bidang tata kota dengan jenis perizinan izin mendirikan bangunan imb). bidang kehutanan dengan jenis perizinan terdiri dari: dihapus, dihapus. dihapus, izin usaha industri primer hasil hutan kayu iviphhk). 6g bidang pertanahan dengan jenis perizinan terdiri dari: izin lokasi atas tanah: dihapus, dihapus. il. dihapus. dihapus. dihapus. bidang didenda: izin reklame. ketentuan bab persyaratan dan biaya retribusi izin diubah menjadi bab persyaratan dan masa berlaku izin sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut bab persyaratan dan masa berlaku izinmengisi surat permohonan bermaterai yang disediakan oleh kpt, mengisi formulir yang disediakan oleh kpt, surat keterangan persetujuan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya atau tetangga yang berbatasan langsung dengan diketahui oleh ketua rt rw dan kepala kelurahan kepala desa, pas foto ukuran sebanyak lembar, surat keterangan pajak daerah skpd) dari dinas pendapatan daerah, surat keterangan fiskal daerah skpd) dari dinas pendapatan daerah, fotokopi akta notaris untuk badan usaha yang bersangkutan, fotokopi izin mendirikan bangunan imb) sesuai peruntukan tempat usaha, fotokopi. fotokopi kartu tanda penduduk ktp) lembar, fotokopi dokumen lingkungan yang dilegalisir dari lhd, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, surat perjanjian kontrak sewa menyewa dari pemilik bangunan bagi permohonan diatas tanah bangunan yang dikontrak disewa, surat keterangan laik sehat dari dinas kesehatan (khusus izin usaha bidang kesehatan), situ asli bagi pemohon yang pernah memiliki izin atau untuk pengurusan situ perubahan perubahan usaha. pendaftaran ulang dilakukan setiap tahun masa berlaku situ adalah (lima) tahun. persyaratan perpanjangan sebagai berikut mengisi formulir yang disediakan oleh kpt, situ asli yang telah habis masa berlakunya, melampirkan bukti lunas pbb, surat keterangan pajak daerah skpd) dari dinas pendapatan daerah: surat keterangan fiskal daerah skpd) dari dinas pendapatan daerah, pas foto ukuran sebanyak lembar. besaran administrasi surat izin tempat usaha situ)masa berlaku ijin praktek dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi ada (tiga) tahun besaran administrasi surat izin praktek dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi akan diatur dengan peraturan bupati. . persyaratan dan masa berlaku izin toko obat sebagaimana dimaksud huruf bangka adalah sebagai berikut baru: surat permohonan, fotokopi ijazah asisten apoteker selaku penanggung jawab toko obat, fotokopi surat izin kerja asisten apoteker selaku penanggung jawab toko obat: toko obat, fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) asisten apoteker, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir, pas foto berwarna terbaru sebanyak lembar pemilik tokosurat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik sewa kontrak, surat perjanjian kerjasama antara pemilik sarana toko obat dengan asisten apoteker penanggung jawab toko obat. masa berlaku izin toko obat adalah (satu) tahun. dengan persyaratan perpanjangan surat permohonan, melampirkan izin toko obat yang asli, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik toko obat yang masih berlaku: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) asisten apoteker yang masih berlaku: pas foto berwarna terbaru sebanyak lembar pemilik toko obat, surat pernyataan. surat pernyataan dari asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis toko obat: surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik sewa kontrak, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir. besaran administrasi izin toko obat akan diatur dengan peraturan bupati. persyaratan dan masa berlaku izin apotik surat izin kerja sik) apoteker, fotokopi surat penugasan apoteker, melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir,,denah bangunan apotiksurat pernyataan dari apoteker penanggung jawab apotiik apotik lain, surat izin. surat izin dari atasan (bagi pemohon pegawai negeri)masa berlaku izin apotik adalah (lima) tahun. cc. perpanjangan surat permohonan, melampirkan izin apotik yang asli, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik apotik yang masih berlaku:melampirkan bukti lunas pbb p2 terakhir. besaran administrasi izin apotik akan diatur dengan peraturan bupati. fotokopi surat penugasan sp): fotokopi surat sumpah janji apoteker, fotokopi kartu tanda penduduk ktp): |
bea bupati luwu provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten luwu nomor tahun tentang pedoman penyusunan produk hukum daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati luwu, menimbang bahwa produk hukum merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah:mengenaateri muatan peraturan dprd sebagaimanmeliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas dprd atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. materi muatan keputusan pimpinan dprd. bab pembentukan produk hukum yang dibentuk oleh dprd dan bupati bagian kesatu perencanaan pembentukan perda paragraf program pembentukan perda perencanaan pembentukan perda ditetapkan dalam program pembentukan perda. penyusunan program pembentukan perda dilaksanakan oleh dprd dan pemerintah daerah. program pembentukan perda ditetapkan dengan keputusan dprd dalam rapat paripurnatujuan penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam adalah untuk:dalam kesatuan sistem hukum nasional. program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan berpedoman pada:undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat,bupati, rencana strategis skpd yang bersangkutan, aspirasi masyarakat, dan atau fungsi dan tugas skpd. program pembentukan perda ditetapkan untuk jangka waktu satu) tahundasarkan pada:merupakan kelanjutan program pembentukan perda sebelumnya, kebutuhan mendesak untuk penanggulangan bencana, dan atau kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak. paragraf pengusulan program pembentukan perda oleh pemerintah daerah program pembentukan perda lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum berdasarkan perintah bupati. pimpinan skpd sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan program pembentukan perda dan disampaikan kepada bagian hukum. skpd pengusul sebagaimana dimaksud pada menyampaikan rencana program pembentukan perda disertaiusulan program pembentukan perda dari lingkungan pemerintah daerah selanjutnya menjadi usulan bupati dan diajukan kepada ketua dprd dengan tembusan ketua badan pembentukan perda kabupaten untuk dilakukan pembahasan bersamaparagraf pengusulan program pembentukan perda oleh dprd program pembentukan perda usulan dprd disusun dan dipersiapkan oleh badan pembentukan perda kabupaten. dalam menyusun rencana program pembentukan perda, badan pembentukan perda kabupaten menerima usulan rencana program pembentukan perddprd diatur dengan peraturan dprd. paragraf pembahas kabupaten. program pembentukan perda usulan bupati sebagaimana dimaksud dalam dan usulan dprd sebagaimana dimaksud dalam dibahas dalam rapat kerja antara badan pembentukan perda kabupaten dengan bagian hukum. hasil dari pembahasan sebagaimana dimaksud pada yaitu berupa rancangan program pembentukan perda. rancangan program pembentukan perdparagraf program pembentukan perda kumulatif terbuka dan rancangan perda diluar program pembentukan perda dalam pengusulaninstansi yang berwenang, dan ataudalam keadaan tertentu dprd atau bupati dapat mengajukan rancangan perda diluar program pembentukan perda. pengajuan rancangan perda diluar program pembentukan perda oleh dprd dapat dilakukan setelah disetujui dalam rapat paripurna dprd. pengajuan rancangan perda diluar program pembentukan perda oleh bupati dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan dprd. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada kebutuhrancangan perda yang diajukan diluar program pembentukan rsetujuan bersama dprd dan bupati atas rancangan perda yang diajukan diluar program pembentukan perda dituangkan dalam keputusan dprd. bagian kedua naskah akademik, kata pengantar,:tiga rancangan perda paragraf rancangan perda usulan bupati pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perdasebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan instansi vertikal, peneliti, tenaga ahli dari perguruan tinggi dan atau organisasi bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya. dalam rangkabentuk tim penyusun rancangan perda. tim penyusun rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati yang terdiri dariketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan penyusunan rancangan perda oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati. rancangan perda usulan bupati beserta naskah akademik dan atau penjelasan atau keteranganpejabat yang ditunjuk mewakili bupati dalam melakukan pembahasan rancangan perda. pejabat sebagaimana dimaksud pada adalah tim asistensi pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada yangrancangan perda usulda kabupatendprd. rancangan perda sebagaimana dimaksud pada oleh pimpinan dprd disampaikan kepada badan pembentukan perda kabupaten untuk dilakukan pengkajian yang meliputikajian badan pembentukan perda kabupaten sebagaimana dimaksud pada dalam rapat paripurna dprd. rancangan perda hasil kajian badan pembentukan perda kabupaten sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pimpinan dprd kepada semua anggota dprd paling lambat tujuh) hari sebelum rapat paripurna dprd. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan penyusunan perda lingkungan dprd diatur dengan peraturan dprd. bagian keempat penarikan rancangan perda bupati dapat menarik kembali rancangan perda usulan bupati, sebelum pembicaraan tingkatlam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses pembentukan produk hukum daerah dan produkketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan rancangan perda diatur dengan peraturan dprdoleh bagian hukum, pembacaan sistematika rancangan perda oleh sekretaris dprdpembacaan sistematika rancangan perda, dengan ketentuan: dalam hal rancangan perda berasal dari bupati maka pembacaan sistematika oleh bagian hukum, dan .dalam hal rancangan perda berasal dari inisiatif dprd maka pembacaan sistematika oleh sekretaris dprd: pembacaan naskah keputusan bersama dprd dan bupati oleh sekretaris dprd, dan penandatanganan keputusan bersama dprd danda sebagaimana dimaksud dalam dijadwalkan oleh badan musyawarah untuk jangka waktu paling lama dua) kali dengan tembusan kepada badan pembentukan perda kabupatenpeneliti tenaga ahli dan ataupaling kurang memuat: urgensi, kemanfaatan: dan keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan perda. hasil konsultasi panitia khusus sebagaimana disebut pada dituangkan dalam sebuah dokumen untuk dipublikasikan kepada masyarakatketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan perda diatur dengan peraturan dprd. bagian keenamtujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. bupati wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten dari pimpinan dprd kabupatenkabupaten paling lama tujuh) hari sejak rancangan perda diterimakepala daerahmenjadibagian ketujuh pembentukan perda tertentu perda tertentu yang pembentukannya melalui mekanisme evaluasi dan fasilitasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. perda tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah perda yang mengatur mengenai:erubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang wilayah daerah, dan organisasi perangkat daerah. rancangan perda sebagaimana dimaksud harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati. rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam yang telah dievaluasi oleh gubernur jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register. bagian kedelapan pembentukan keputusan bersama dprd dan bupati keputusan bersama dprd dan bupati merupakan keputusan yang dibentuk oleh dprdpersetujuan bersama terhadap rancangan perda. rancangan keputusan bersama dprd dan bupati sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh sekretaris dprd dan sekretaris daerah. penyusunan rancangan keputusan bersama dprd dan bupati sebagaimana dimaksud pada didahului dengan komunikasi bersama antara pimpinan dprd dan alat kelengkapan dprd dengan bupati. rancangan keputusan bersama dprd dan bupati ditetapkan menjadi keputusan bersama dprd dan bupati dengan ditandatangani oleh ketua dprd dan bupati. bab vii pembentukan produk hukum oleh bupati bagian kesaturancangan peraturan bupati disusun oleh skpdyaiturancangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembahasan mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan. penyusunan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang undangan.duaan ditandatangani oleh bupati dengan bupati dan atau walikota daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.bagian ketigakeputusan bupati sebagaimana dimaksud pada diusulkan pimpinan skpd sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. hukum dprdbuat oleh bupati dan dprd, bupati, dprd, atau antara bupati dengan bupati walikota lainnya. peraturan daerah kabupaten luwu yang selanjutnya disebut perda adalah regulasi yang dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama bupati. peraturan bupati adalah regulasi yang dibuat oleh bupati untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. peraturan bersama bupati adalah peraturan bersama yang ditetapkan oleh bupati dengan (satu) atau lebih bupati dan atau walikota lainnyagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten luwu. badan pembentukan perda kabupatenrancangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepala bagian hukum untuk mendapatkan sinkronisasi dan harmonisasi serta dibubuhi para koordinasi. rancangan keputusan bupati yang telah mendapat para sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk mendapatkan penetapan. bab viii pembentukan produk hukum oleh dprd bagian kesatu peraturan dprd rancangan peraturan dprd disusun dan dipersiapkan oleh alat kelengkapan dprd yang membidangi. rancangan peraturan dprd sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh badan pembentukan perda kabupaten. rancangan peraturan dprd sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota dprd. badan pembentukan perda kabupaten mengajukan rancangan peraturan dprd sebagaimana dimaksud pada kepada badan musyawarah untuk mendapatkan masukan, rekomendasi, jadwal rapat konsultasi dan agenda rapat paripurna. rancangan peraturan dprd selanjutnya dibahas dalam rapat konsultasi sebelum dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan. dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. bagian keduas, dan keputusan dprd ditandatangani oleh ketua dprd. bagian ketiga keputusan pimpinitetapkan sebagai keputusan pimpinan dprd melalui rapat pimpinan dprd. penetapan keputusan pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah melalui rapat konsultasi. keputusan pimpinan dprd ditandatangani oleh pimpinan dprd. bab penomoran, pengundangan dan autentikasi bagian kesatu penomoran penomoran produk hukum yang dibentuk oleh dprd dan bupati, serta produk hukum yang dibentuk oleh bupati dilakukan oleh kepala bagian hukumsekretaris dprd dan kepala bagian hukum. penomoran produk hukum yang dibentuk oleh dprd dilakukan oleh sekretaris dprd. penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada dan menggunakan nomor bulat. bagian kedua pengundangan paragrafberita daerah oleh sekretaris daerah. peraturanpada masyarakat. bagian ketiga autentikasi produk hukum pemerintahyang dibentuk oleh dprd dilakukan sekretaris dprd. autentikasi produk hukum yang dibentuk oleh bupati dilakukan kepala bagian hukum. bab dokumentasi dan sosialisasi bagian kesatu dokumentasi pendokumentasian produk hukum perda dibuat dalam rangkap dua). pendokumentasian naskah asli perda sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: dprd: dan sekretaris daerah. pendokumentasian naskah perdakeputusan bersama dprd dan bupati dibuat dalam rangkap tiga). pendokumentasian naskah keputusan bersama dprd dan bupati sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: dprd: sekretaris daerah, dan sekretaris dprd. pendokumentasian produk hukum peraturan bupati dibuat dalam rangkap dua). pendokumentasian naskah asli peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada oleh sekretaris daerah. pendokumentasian naskah peraturbersama bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan. dalam hal penandatanganan peraturan bersama bupati sebagaimana dimaksud pada melibatkan lebih dari dua) daerah, pendokumentasian peraturan bersama bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan. pendokumentasian produk hukum keputusan bupati dibuat dalam rangkap dua). pendokumentasian naskah asli keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada oleh sekretaris daerah. pendokumentasian naskah keputusdprd, keputusan dprd, dan keputusan pimpinan dprd dibuat dalam rangkap tiga). pendokumentasian naskah asli produk hukum peraturan dprd, keputusan dprd, dan keputusan pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada oleh: sekretaris dprd: badan pembentukan perda kabupaten, dan alat kelengkapan dprd pemrakarsa. bagian kedua sosialisasi sosialisasi program pembentukan perda dilakukan bersama oleh dprd dan bupati yang dikoordinasikan oleh badan pembentukan perda kabupaten. sosialisasi rancangan perda yang berasal dari dprd dilaksanakan oleh badan pembentukan perda kabupaten. sosialisasi rancangan perda yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah. sosialisasi perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah menjadi tanggung jawab bersama dprd dan bupati. sosialisasi terhadap peraturan bupati dan peraturan bersama bupati dilakukan oleh sekretaris daerah. sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui: penyebarluasan melalui media masa, diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, lokakarya, rapat dengar pendapat umum, konferensi pers: dan bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundangan undangan. bab xii peraturan pelaksanaan bupati menetapkan peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan perda. perda yang memerintahkan untuk dibentuknya peraturan bupati harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh peraturan bupati. setiap perda yang memerintahkan untuk dibentuknya peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada harusdua belas) bulan sejak perda tersebut diundangkan. bab xiii pembiayaan semua klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan program pembentukan perda, rancangan perda dan perda. bab xiv ketentuan lain lain penulisan perda dan peraturan bupati diketik dengan menggunakan jenis huruf boolean old style dengan ukuran huruf setiap tahapan pembentukan perda, perkara, kdh dan peraturan dprd dapat mengikutsertakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh pansus dprd. bab ketentuan penutup peraturan bupati dan peraturan dprd sebagai sebagaigundangkan penjelasan peraturan daerah. berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan bupati. bab ruang lingkup ruang lingkup produk hukum daerah, meliputi: produk hukum yang dibentuk oleh dprd dan bupati, produk hukum yang dibentuk oleh bupati, dan cc. produk hukum yang dibentuk oleh dprd. bab iii maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah secara baku, terencana, terpadu dan sistematis. tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah agar pembentukan produk hukum daerah berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik. t223 ie) ata pa. tee data nn: te) cg dean nm aui lean hn: han sta res ptp pete ja) tit ser ing lia ubuntu han a5. 3a3 sp janin tema geser ka) aah as) penjelasan atas peraturan daerah kabupaten luwu nomor tentang pedoman penyusunan produk hukum daerah umum dalam prinsip otonomi, daerah diberikanpusat sebagaimana diatur dalam undang undang tentang pemerintahan daerah. dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah dan dprd memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk produk hukum daerah. selain sebagai sarana untuk merealisasikan kebijakan pemerintahan daerah, produk hukum daerah memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam rangka menata masyarakatmengingat penggunaan produk hukum daerah sebagai instrumen kebijakan mempunyai arti yang sangatdengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dan dprd harus didasarkan pada produk hukum daerah. satu sisi, produk hukum daerah memberikan keabsahan bagi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dprd, sisi yang lain produk hukum daerah memberikan batasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dprd dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. pembatasan ini perlu dilakukan mengingat sekecil apapun kekuasaan yang digenggam seseorang atau sebuah lembaga, berpotensi menjadi masalah ketika tidak diatur. suatu produk peraturan perundang undangan dikatakan baik dan dapat diberlakukan, apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang undangan. namun demikian, persyaratan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang undangan tidaklah cukup, pemberlakuan peraturan perundang undangan dikatakan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila diterima oleh masyarakat luas, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya. oleh karena itu, suatu peraturan perundang undangan dikatakan baik, selain memenuhi persyaratan substansi, juga sangat ditentukan dari proses dan prosedurnya. proses dan prosedur penyusunan peraturan perundang undangan sangat penting didalam kerangka melaksanakan prinsip prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance). berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, perlu membentuk peraturan daerah kabupaten luwu tentang pedoman penyusunadalah hukuman alternatif dengan melakukan pekerjaan sosial tertentu yang bersifat korektif, rehabilitasi, dan atau konstruktif dengan tidak diberi upah selama kurun waktu tertentu dan dibawah pengawasan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan instruksi bupati adalahmelaksanakan tugas tugas pemerintahan termasuk ditujukan kepada lembaga korporasi atau warga masyarakat. yang dimaksud dengan dalam hal tertentu adalah kondisi yang menuntut adanya suatu kebijakan untuk memerintahkan atau melarang yang ditujukan kepada bawahan termasuk ditujukan kepada lembaga korporasi atau wlarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda, peraturan bupati dan peraturan bersama bupati untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang undangan yang lebih ting. bab asas asas dalam setiap penyusunan produk hukumbagian kesatu produk hukum yang dibentuk oleh dprd dan bupati produk hukum yang dibentuk oleh dprd dan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: perda, dan keputusan bersama dprd dan bupatierda meliputi:cc.perda dapat memuat materi muatan mengenaidua belas) bulan atau pidana denda dengan paling banyak rp. lima puluh juta rupiah). perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal peraturan perundang undangan lainnya mengatur. perda dapat memuat alternatif pidana pengganti selain pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada dan yaitu berupa pidana kerja sosial yang mampu mengembalikan rasa keadilan masyarakat. keputusan bersama dprd dan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf bersifat penetapan yang disetujui bersama antara dprd dan bupati, ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua dprd dan bupati. materi muatan keputusan bersama dprd dan bupati meliputi: seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan dprd dan bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan persetujuan bersama terhadap rancangan perda. bagian kedua produk hukum yang dibentuk oleh bupati produk hukum yang dibentuk oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: peraturan bupati: peraturan bersama bupati, dan keputusan bupati. dalam hal tertentu bupati dapat menetapkan instruksi bupati sebagai perintah atau penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang undangandaerahpenandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada dapat dilimpahkan kepada: wakil bupati, sekretaris daerah, dan atau kepala skpd. wakil bupati sebagaimana dimaksud pada huruf berwenang menandatangani keputusan bupati dalam hal bupati berhalangan dan berkedudukan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana tugas harian. sekretaris daerah atau kepala skpd sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat menandatangani keputusan bupati dalam bentuk petikan keputusan, dalam hal bupati mengeluarkan keputusan kolektif dalam status hukum yang sama. materi muatan peraturan secara bersama sama dengan daerah lainnyakeputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:. bagian ketiga produk hukum yang dibentuk oleh dprd produk hukum yang dibentuk oleh dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: peraturan dprd, keputusan dprd, dann ditandatangani oleh ketua dprd. keputusan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf bersifat penetapan, ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua dprd. keputusan pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf bersifat penetapan, ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan dprd. |
tg) tptngelolaan dana bergulir, perlu dilakukan kembali beberapa penyempurnaan substansi peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir. beberapa ketentuan dalam peraturan bupatihapus sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus. ketentuan dalam lampiran pada bab angka ketentuan pokok dana bergulir nomor diubah sebagai berikut ketentuan pokok dana bergulir besaran agunan kredit menurut taksiran harga umum minimal (tiga puluh keseratus) dari plafon kre, dipandang perlu menetapkan persyaratan, tata tertib:in memutuskan: menetapkan peraturan rektor universitas lampung. babi ketentuan umumprogram studi adalah program studi pascasarjana, sarjana dan diploma pada fakultas universitas lampung. tugas ketua program studi tugas ketua program studi memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang didasarkan pada suatu kurikulum. bab persyaratan persyaratan calon ketua program studi calon ketua program studi: beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa: berwawasan pancasila dan uud berusia maksimal (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan: dengan angka kredit untuk ketua program studi sarjana dan diploma, dan doc: komik, aht12015 peraturan rektor| saga menduduki jabatan paling rendah lektor kepala dan berpendidikan untuk ketua program studi pascasarjana. bab iii tata tertib pemilihan pemilihan ketua program studi dekan melakukan pemilihan calon ketua program studi. pemilihan ketua program studimemiliki (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih. setiap dosen yang hadir memiliki hak (satu) suara. hanya dosen yang aktif dan hadir yang dapat memberikan suara. calon ketua program studi terpilih adalah calon program studi yang memperoleh suara terbanyak. apabila terdapat calon ketua program studi memperoleh suara tertinggi sama banyak, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama. apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada calon ketua program studi bersangkutan tetap mendapatkan suara sama banyak, maka diserahkan kepada dekan fakultas untuk memilih calon ketua program studi. pemilihan ketua program studi pascasarjana multi disiplin direktur program pascasarjana menjaring dosen yang memenuhi persyaratan. direktur program pascasarjana rekapitulasi dan mengevaluasi calon ketua program studi pascasarjana multi disiplin. direktur program pascasarjana menetapkan (dua) orang calon ketua program studi pascasarjana multi disiplin yang diajukan rektor. rektor mengadakan rapat dengan para wakil rektor dan direktur program pascasarjana untuk meminta pertimbangan dalam menetapkan ketua program studi pascasarjana multi disiplin sebagai ketua program studi pascasarjana multi disiplin terpilih. bab tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua program studi tata cara pengangkatan ketua program studi dekan menyampaikan kepada rektor nama calon ketua program studi terpilih berserta kelengkapan administrasinya untuk ditetapkan sebagai ketua program studi. ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor. masa jabatan ketua program studidoc: komik, d ht12015 peraturan rektor tata cara pemberhentian ketua program studi ketua program studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. ketua program studi diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir apabila: permohonan sendiri, telah berusia (enam puluh lima) tahun, diangkat dalam jabatan negeri yang lain,program studi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh rektor,program studi definitif atas usulan dekan. pengangkatan dan penetapan ketua program studiketua program studipenutup peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, ditetapkan bandar lampung pada tanggal november rektor universitas lampung, sugeng haryanto dac: komik, aht! peraturan rektor |
sudut, komnas any? tot nota kesepahaman antara komisi nasional hak asasi manusia dengan pemerintah kabupaten buruviii nomor pada hari ini kamis, tanggal sepuluh bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat kantor perwakilan komisi nasional hak asasi manusia maluku, jl. malaihollo air sanobar, ambon, kami yang bertanda tangan bawah ini: nur kronispertama. rally masuki bupati buru, berkedudukan jalan danau rana nomor kabupaten buru, maluku dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten buruburupertama pihak kedua ketua komisi nasional bupati buru, hak asasi manusia, meteran (as kg: paha pagi! pasi nur kronis 71x sg: tsuki |
propinsi banten peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor tahun tentang kabupaten layak anak serta mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah berupa penyelenggaraan kabupaten layak anak,bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anakrepublikdekatan kabupaten kota layak anak berita negara republik indonesia tahun nomor melakuaragraf pengumpulan data dasar dan forum anak pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk kepentingan penyelenggaraan kla. sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud pada disusun secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah kecamatan dan masalah anak berbasis teknologi informasi dan selalu diperbaharui setiap tahunnya, pengumpulan data dasar anak digunakan untuk: menentukan fokus program, menyusun kebijakan prioritas, melihat sebaran program atau kegiatan anak, dan menentukan lokasi percontohan. dalam pemenuhan hak anak guna memenuhi hak partisipasioleh bupati dengan mekanisme dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga perencanaan tahapan perencanaan pengembangan kla sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari penyusunan rad kla sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan ipjp, rpm dan rkd rad kla memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator kla untuk jangka waktu (lima) tahunenyusunan rad kla melibatkan kelompok atau forumrad kla ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keempat pelaksanaan untuk mempercepat tahapan pelaksanaan pengembangan kla sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan langkah langkah: gugus tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rad kla: gugus tugas memobilisasi semua sumber daya,memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada daerah: dan melibatkan media untuk mengefektifkan pengembangan kla melalui sosialisasi terkait pemenuhan hakaspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada antara lain: hal yang dipantau meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator kla.ecamatan sampai kelurahan des. bagian keenam evaluasiaspek aspek harus diperhatikan dalam evaluasi antara lain: a.evaluasi pengembangan kla dilakukan oleh gugus tugas kla, tim evaluasi kla dan tim independen. hal yang dievaluasi meliputi capaian seluruh indikator kla. evaluasi dilakukan setiap tahun. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat kelurahan desa sampaidan bupatihak dan kewajiban anak bagian kesatu hsetiap anak berkewajiban untuk: setia kepada pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya, cc. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian dan kearifan lokal yang ada daerah, menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut,jaga dan memelihara sifat gotong royong, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temanil. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing masing, dan berperan aktif dalam program pemerintah daerah untuk anakkepemilikan kartu identitas anak. keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut: mengurus akte kelahiran anak, b.tanpa dikenakan biaya, melibatkan anak melalui forum anak tingkat kelurahan desa atau kecamatan atau kabupateyediakan layanan internet gratis pada anak setiap kantor pemerintah daerah, dan menyediakan fasilitas perpustakaan kabupaten kabupaten yang ramahdari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah. pemerintah daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga dengan carabkmberikan konsultasi dan atau konseling bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan, perawatan anak dan sosialisasi pra nikah, membentuk lembaga kesejahteraan sosial anak ikta), menyediakan fasilitas berupa rumah singgah sebagai wadah pengasuhan anak yang bersifat sementara, menyediakan pusat rehabilitasi sosial khusus anakberupa: akses jaminan sosial, dan perlindungan dan rehabilitasi dari napa, hiv dan aids. keluarga memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan cara: penyediaan puskesmas ramah anak, penyediaan ruang menyusui kantor pemerintah, melakukan upaya promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi terhadap layanan kesehatan dasar dan penanganan balita gizi buruk, memberikan visum repertum dan atau visum repertum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi tanpa pungutan biaya, dan dan alkoholdan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang undangansesuai dengan peraturan perundang undangafasilitasi penyelenggaran pendidikan anak usia dini menyelenggarakan wajib belajar sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajarta zebra sekolah) dan sarana transportasipada satuan pendidikan nonmenjamin dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas serta anak abk untuk memperoleh layanan pendidikan formal, non formal dan informal termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi, turut serta mengawasi dan memantau jajanan anak sekolah yang ramah anak tanpa mengandung bahan kimia yang membahayakan, zat pengawet serta zat kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan anak, memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah menangani masalah perlindungan anak, memfasilitasi program rute aman dan selamat dan dari sekolah disetiap jenjang pendidikan, dan setiap satuan jenjang pendidikan diwajibkan melarang peserta didiknya untuk mengendarai kendaraan bermotor, kecuali bagi siswa yang sudah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kelimaan d.anak yang masuk dalam minoritas dan terisolasi, berhak menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada berhak untuk: tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya, dan b.untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi, pemasangan dari lingkungan masyarakat. setiap keluargamemenuhi hak perlindungan khusus antara lain dengan: membentuk pusat krisis anak tingkat kabupaten, dan menetapkan tugas pokok dan fungsi pusat krisis anak. ketentuan mengenai hak perlindungan khusus diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bab vii peran serta masyarakat, dunia usaha dan media bagian kesaturuang menyusui, pojok bermain, pojok baca dan sarana lain yang baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanperan serta media massa dalam klasetiap orang yang dengan sengaja mengarahkan dan atau memfasilitasi anak untuk masuk ketempat penyelenggaraan usaha yang telah dinyatakan terlarang. penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: diskotik, klub malam: bar, karaoke dewasa:rancangpropinsi banten. bupati adalah bupati pandeglang, dan membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang adsebagaimana dimaksud pada pada huruf dilakukan paling bab ketentuan pidana setiap orang yang dengan sengaja melanggarterhadap penyelenggara usaha sebagaimana dimaksud dalam yang tidak mematuhi sanksi administrasi sebagaimana huruf maka akan dikenakan ringan, denda sebagaimana dimaksud pada dan masuk kas daerah. bab xii ketentuan peralihan gugus tugas kla dan forum atau kelompok anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bhakti dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. bab xiii pembiayaan pendanaan pelaksanaan pengembangan kla untuk pencapaian indikator kla dialokasikan dalam yang tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program kla sebagaimana tercantum dalam rad klan. am) lena penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pandeglangperlindungan anak sertatelah mencantumkan tentang hak anak serta indikator klaklamasyarakat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hakklaanakdukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, kantin sekolah, perpustakaan, rumah singg)prd adalah dprd kabupaten pandeglang. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten pandeglangla sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. kecamatan adalah kecamatan wilayah kabupaten pandeglang. kelurahan desa adalah kelurahan desa wilayah kabupaten pandeglang. hak sipil dan kebebasan adalah hak anak atas (identitas, kebebasan, berekspresi, kebebasan berfker s keluarga ramah anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintahan, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak perlindungan anak pendidiklbidang disebabkan oleh masuknya virus hiv dalam tubuh seseorang. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksudbagian kedua tujudan merealisasikaniiimeliputi: penguatan kelembagaan, dantau kelompok anak, tersedia sumber daya manusiatigaterdiri ataslaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, reunifikasi:tau adopsi anak, tinjauan penempatan secara berkala, dan kekerasan dan penelantaran. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: anak penyandang cacat, kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan social layanan dan fasilitas kesehatan, dan standar hidup.. klasterb pengembangan kla bagian kesatu umumpengembanganparagraf peningkatan komitmen, komitmen sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk tertulis berupa produk hukumperaturan bupati. keanggotaan gugus tugas kla meliputi wakil dari perangkat daerahtokoh agama masyarakat adat dan perwakilan anak. pimpinan gugus tugas kla diketuai oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan kla. sekretariat gugus tugas kla berkedudukangugus tugas kla bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan kla. bupati melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi (satu) tahun sekali terhadap tugas pokok gugus tugas kla. tugas pokok gugus tugas kla meliputi: mengkoordinasikan serta mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kla yang dituangkan kedalam ipjp, rpm, renstra skpd, rkd, rka skpd dengan mengacu kepada kebijakan nasional kla, menyusun rad kla, |
salinan tampilihan dibentuk dinas pertanian dan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pertanistantstantstant, il. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah aset distant, menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas distantstantstant, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi distant, menyusun rencana kebutuhan formasi pegawai untuk kepentingan distantstanstantstantstant, pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja distant, pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan distant, pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan distannaman pangan paragraf kepala bidang bidang tanaman pangan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang tanambidang tanaman pangan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis distanttanaman pangan, menyelenggarakan upaya program serealia, aneka kacang dan umbi, sarana dan perlindungan seksi serealia: seksi aneka kacang dan umbi, seksi sarana dan perlindungan tanaman pangan paragraf seksi serealia seksi serealia dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi serealrealia. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi serealia menyelenggarakan fungsiserealirealitanian kabupaten bandung yang selanjutnya disingkat distant adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanndalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengembangan produksi serealia,serealia, pelaksanaan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi serealia, pelaksanaan inventarisasi hasil hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian, oo. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengembangan produksi serealierealieka kacang dan umbi seksi aneka kacang dan umbi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi aneka kacang dan umbneka kacang dan umbi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi aneka kacang dan umbi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusaneka kacang dan umbi. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi aneka kacang dan umbneka kacang dan umbproduksi kacang kacangan dan umbi umbikacang kacangan dan umbi umbian, pelaksanaan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi kacang kacangan dan umbi umbiproduksi kacang kacangan dan umbi umbineka kacang dan umbpangan seksi sarana dan perlindungan tanaman pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi sarana dan perlindungan tanampanganpangerlindungan tanaman pangan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sarana dan perlindungpangan,pangsistem informasi dan pengendalian hama penyakit tanaman pangan, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan hama tanaman penyakit tanaman pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penentuan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan pengawetan, pemetaan pengendalian dan penanggulangan hama tanaman penyakit tanaman pangan, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penggunaan pupuk, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan standar mutu pupusarana dan prasaranortikultura paragraf kepala bidang bidang hortikultura dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang hortikulturabidang hortikultura. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang hortikultura menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional, penyelenggaraan rencana kbidang hortikultura mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis distant bidang hortikultura,hortikultura, menyelenggarakan upaya produksi sayuran, produksi buah buahan, tanaman hias dan tanaman obat obatan, sarana dan perlindungan tanaman seksi sayuran, seksi buah buahan, bunga dan obat obatan, seksi sarana dan perlindungan tanaman hortikultura. paragraf seksi sayuran seksi sayuran dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi sayuyuran. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sayuran menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi sayuran, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sayuyuran. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi sayuyuran, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi sayyursayursayuran, pelaksanaan pengembangan dan penggunaan paket teknologi sayursayuran dengan sub unit kerja lain lingkungan distanyubuah buahan, bunga dan obat obatan seksi buah buahan, bunga dan obat obatan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi buah buahan, bunga dan obat obuah buahan, bunga dan obat obatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi buah buahan, bunga dan obat obatan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi buah buahan, bunga dan obat obatan: penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi buah buahan, bunga dan obat obatan, pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dstant. kepala distantstantlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja buah buahan, bunga dan obat obatan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi buah buahan, bunga dan obat obuah buahan, bunga dan obat obatan: menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi buah buahan, bunga dan obat obuah buahan, bunga dan obat obatproduksiil. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sentra produksi buah buahan dan obat obatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi buah buahan dan obat obatan,oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelayanan pengembangan produksi tanaman hias, buah buahan dan obat obatuah buahan, bunga dan obat obhortikultura seksi sarana dan perlindungan tanaman hortikultura dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi sarana dan perlindungan tanaman hortikultuhortikulturahortikultura menyelenggarakan fungsi penyiappenyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sarana dan perlindungan tanaman hortikultuhortikulturhortikulturhortikulturhortikultukebunan paragraf kepala bidang bidang perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang perkebunrkebuna penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggaraan rencana kbidang perkebunrkebunan, menyelenggarakan upaya pengembangan dan pengendalian, produksi, pasca panen usaha perkebuna seksi pengembangan dan pengendalian, seksi produksi: seksi pasca panen usaha perkebunan paragraf seksi pengembangan dan pengendalian seksi pengembangan dan pengendalian dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengembangrkebunan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangngendalian, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengembangndalngendalimantauan, pengamatan opt fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya, il. menyiapkan bahan dan melaksanakdan melaksanakdan melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian, radiasi tanaman dan bagianpt fenomena iklim, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman, menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan gangguan usaha perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data lahan kritis serta data lahan dan kondisi tanaman perkebunan untuk peremajaan perluasan dan pengembangan perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan rumusan bahan kebijakan pedoman teknis konservasi tanah dan air, menyiapkan bahan dan melaksanakan rumusan bahan kebijakan pedoman teknis perlindungan tanaman dan penerapan pengendalian hawa terpadu, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan kewilayahan pengembangan perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penerapan pola pengembangan perkebunan sesuai standar teknis, pelaksanaan koordinasiil. menyiapkan bahan dan melaksanakmenyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sentra produksi perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi tanaman perkebunan, oo.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelayanan pengembangan produksi perkebunan, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinydalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala distant mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis distantrumusan dan penetapan rencana kerjakebijakan umum distantstanasca panen usaha perkebunan seksi pasca panen usaha perkebunan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pasca panen usaha perkebca panen usaha perkebunan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pasca panen usaha perkebunan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pasca panen usaha perkebunan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pasca panen usaha perkebseksi pasca panen usaha perkebuasca paneasca panen usaha perkebasca panen usaha perkebundan melaksanakan studi amdal ukl upl bidang perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penangananningkatan mutu hasil perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan, menyiapkan bahan danmenyiapkan bahmasaran hasil perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan promosi komoditas perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi pasar perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan harga komoditas perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan pengembangan sarana usaha perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasiaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan statistik perkebunan, bb.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan, cc. pelaksanaan koordinasi pelayanan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dengan sub unit kerja lain lingkungan distant.asca panen usaha perkebasarana dan penyuluhan paragraf kepala bidang bidang prasarana dan penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang prasarana dandan penyuluhan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang prasarana dan penyuluhanerjadan penyuluhan, meliputi seksi prasarana, seksi sumber daya penyuluhan dan kelembagaan serta seksi metoda dan informasi, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang prasarana dan penyuluhrasarana dan penyuluhan, menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang prasarana dan penyuluhrasarana dan penyuluhan, menyelenggarakan upaya prasarana, sumber daya penyuluhan dan kelembagaan serta metoda dan informasi, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasina danasarana dan penyuluhdan dan penyuluhan, membawakan: seksi prasarana seksi sumber daya penyuluhan dan kelembagaan, seksi metoda dan informasi. paragraf seksi prasarana seksi prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksirasarana menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi prasarana penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi prasaranaasarana, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksiasaranupaya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk, menyiapkan bahan dan melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan lahan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu, menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan sentra komoditas pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan sasaran areal tanam, menyiapkan bahan dan, menyiapkan bahan dan melaksanakanpenyuluhan dan kelembagaan seksi sumber daya penyuluhan dan kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi sumber daya penyuluhan dan kelembmber daya penyuluhan dan kelembagaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sumber daya penyuluhan dan kelembagapenyuluhan dan kelembagaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sumber daya penyuluhanpenyuluhan dan kelembagapenyuluhan dan kelembumber daya penyuluhanpenyuluhan danumber daya penyuluhan dan kelembagailmbentukan dan pengembangan kelembagaanh.stant, menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhangembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan penyuluhan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterine.stantkepala seksi sumber daya penyuluhan dan kelembetoda dan informasi seksi metoda dan informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi metodetoda dan informasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi metodmetoda dan informasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi metodaetodtodetoda dan informasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi metodetoda dan informanyusunan program penyuluhan pertanian, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusuninformasi dan media bidang penyuluhan pertanian, oo. menyiapkan bahan dan melaksanaetodternakan paragraf kepala bidang penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggaraan rencana kternakan, menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang peternakternakan, menyelenggarakan upaya pembibitan ternak, pengembangan peternakan dan pelayanan usaha dan produksi peternakan.membawakan seksi pembibitan ternak, seksi pengembangan peternakan dan pelayanan usaha: seksi produksi peternakanbitan ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi pembibitan ternakbitan ternakrsiapan bahan penyediaan dan peredaran bibit ternak, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kelompok pembibitan ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan recording ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan seleksi ternak unggulan, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan mutu bibit ternak: menyiapkan bahan dan melaksanakan petugas inseminator, menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi bibit surat keterangan layak bibit: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan inseminasi buatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan budidaya ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis budidaya peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan orogeny test, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan vbc village breeding centre), menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan embrio transfer, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan mutu semen beku: pelaksanaan koordinasi pelayanan produksi peternakternakan dan pelayanan usaha seksi pengembangan peternakan dan pelayanan usaha dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengembangan peternakan danternakan dan pelayanan usaha. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan peternakan dan pelayanan usaheternakan dan pelayanan usaha, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengembangan peternakan dan pelayanan usahternakan danternakan dan pelayanan usaheternakan dan pelayanpeternakan dan pelayanan usaheternakan dan pelayanan usahbijakan penyebaran ternak dan pengembangan kawasan peternakan, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penetapan dan pembinaan kawasan peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penetapan peta potensi peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengolahan limbah peternakan, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi rekomendasi izin usaha peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi rekomendasi izin budidaya peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi rekomendasi izin usaha obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poetry shop dan pitstop, menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, pengolahan data dan pendaftaran usaha peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi dan pemasaran hasil usaha peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengawasan penyaluran bantuan permodalan dan kredit usaha peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha pengolahan hasil ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi pasar ternak dan produk peternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan pasar hewan, pelaksanaan koordinasi pelayanan pengembangan peternakan dan pelayanan usaheternakan dan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja distant, g u.melaporkan pelaksanaan tugas distantstant, wtant, membawakan: sekretariatternakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi produksi peternaternak, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan pemeriksaan peredaran bahan pakan dan pakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan mutu fisik bahan pakan dan pakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data potensi bahan pakan lokal, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian bibit benih tanaman pakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan proses produksi tanaman pakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan proses pembuatan pakan, penerapan teknologi pengolahan bahan pakan dan pakan dan penyimpanan bahan pakan dan pakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian dan analisa bahan pakan dan pakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan lahan hijauan pakan dan padang penggembalaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinenerapan teknologi optimalisasi pengelolroduksi pakan dan bahan baku pakan ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan penerapan teknologi pakan ternak, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi benih hijauan pakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan, zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan produksi benih hijauan pakan ternak, aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan sistem informasi produksi peternakan, bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemasukan dan pengeluaran ternak, cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan dan pengolahan data pemasukan dan pengeluaran hasil ternak, dd. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemotongan ternak dari rph dan tph lainnya, ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data populasi ternak, ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data produksi daging, telur dan susu, gg. pelaksanaan koordinasi pelayanan produksi peternakan dengan sub unit kerja lain lingkungan distant, hh. menyela kegiatan staf lingkungan seksi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja, iingevaluasi hasil kerja bawahnn. menyusun dan menyampaikan laporan hasilkesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner paragraf kepala bidangstantupayamembawakan seksi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, seksi kesehatan masyarakat veteriner, seksi sarana dan pelayanan kesehatan hewanendalian dan penanggulangan penyakitpenanggulangan penyakitobat hewan, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan kelembagaan asosiasi bidang obat hewan asahi), menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan lalu lintas ternak, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi pengendalian penyakit hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular,nyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular, menyiapkan bahan dan melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah,nyiapkan bahan dan melaksanakannyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasidan melaksanakan fasilitasi bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah,aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular, bb.menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi kesan yang keluar masuk wilayah kabupaten, cc.d.ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian surat keterangan kesehatan asal hewan, media pembawa dan ikatannya bahan biologis, gg. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan, hh.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian surat keterangan asal kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak, ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan, ji: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak, kk. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelayanan pengendalian penyakit hewan dengan sub unit kerja lain lingkungan distant. il. menyela kegiatan staf lingkungan seksi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja, mmnpprr. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnyusunan penerapan kebijakan dan pedoman kesmavet dan kesejahteraan hewan, il.tempat produksi produk hewan non pangan rph rpu dan ditempat pengumpulan,stantstant, menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian lingkuppelaksanaan pengawasan lalu lintas produk ternak dari ke wilayah kabupaten, oo. fasilitasi pembina, pengembangan sistem informasi kesmavet,, xx. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis, fasilitasi bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan, fasilitasi pemeriksaan pengujian mutu produk hewan laboratorium: aa. fasilitasi bimbingan penerapan norma, standar teknis kesmavet serta kesejahteraan hewan, bb. fasilitasi surat keterangan asal produk asal hewan, cc. fasilitasi rekomendasi pengeluaran dan pemasukan produk asal hewan, dd. pelaksanaan operasional sertifikasi kesehatan produk asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten, ee. persiapan bahan pemberian izin rekomendasi unit usaha penghasil produk asal hewan, ff. fasilitasi pembinaan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan, gg. fasilitasi bimbingan pemanfaatan air untuk usaha hewan dan kesmavet: hhii. fasilitasi bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan, ji: pelaksanaan koordinasi pelayanan kesan, kesmavet dan kesejahteraan hewan dengan sub unit kerja lain lingkungan distant, kk.gevaluasi hasil kerja bawahan, o0. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya, pplayanan kesehatan hewan seksi sarana dan pelayanan kesehatan hewan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi sarana dan pelayanan kesehatanlayanan kesehatan hewan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sarana dan pelayanan kesehatan hewelayanan kesehatan hewan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sarana dan pelayanan kesehatanlayanan kesehatansarana dan pelayanan kesehatanlayanan kesehatanalat dan mesin kesehatan hewan, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan,menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan produksi, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pelayanan jasa alat dan mesin kesehatan hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis teknis dan ekonomis alat dan mesin kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalitas: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bengkel pengrajin alat dan mesin kesehatan hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan temuan temuan teknologi baru bidang kesehatan hewehatan hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga lembaga teknologi kesehatan hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan penerapan standar mutu obat hewan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinanyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan pemakaian obat hewan tingkat peternak,zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan penyimpanan dan pemakaian obat hewan, aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan perizinan bidang obat hewan, bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan, cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasidd. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasiee. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premis, ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional pabrikan, gg. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi sarana dan pelayanan kesehatan hewan, hh. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit unit pelayanan kesan, ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit unit pelayanan kesan, ji: menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesan, kesmavet serta kesejahteraan hewan, kk. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesan dan laboratorium kesmavet, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dan standar teknis minimal rph rpu, keamanan dan mutu produk hewan, mm. menyiapkan bahan dannn. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasioo. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasipp. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan medik paramedis veteriner, gg. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin praktek dokter hewan, rr. menyiapkan bahan dan melaksanakan persiapan bahan penerbitan izin rekomendasi jasa medic paramedis veteriner ss. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian izin laboratorium kesan dan laboratorium kesmavet: tt. pelaksanaan koordinasi pelayanan sarana pelayanan kesehatan hewan dengan sub unit kerja lain lingkungan distant. uu. menyela kegiatan staf lingkungan seksi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja, vvwwyy. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya, zza. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas, blayanan kesehatanstanstanstanstant merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. distant sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bidang pertaniistanstantstantstanstanstant apabila kepala distant berhalangan dalam menjalankan tugasnya. dalam hal sekretaris berhalangan, kepala distantstanstantantstantstanserta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi distanstantstant, mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja distant, penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran distant dengan subbab keuangan, mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program distant, pelaksanaan penyusunan rencana strategis distantstant, |
salinan bupati bandung provinsi jawa baraterapan keamanan informasi akan memastikan terjadinya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi setiap waktu dapat berjalan dengan baik lingkungan pemerintahan kabupaten bandung, bahwaamanan informasi lingkungan pemerintah kabupaten bandukomunikasi dan informasi nomor:lembaga sandi negara nomor tahuntiap dan server dilingkungan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan perangkat lunak anti virus yang secara otomatis melakukan scanning atas seluruh akses data dari dan mesin tersebut. setiap pengguna dan server harus memastikan bahwa perangkat lunak anti virus yang terpasang selalu memiliki database virus yang terkini (up date) bab viii pengendalian akses dan kriptografi bagian kesatu manajemen akses setiap pengguna layanan aplikasi memiliki satu pengguna dan kata sandi yang unik, bersifat pribadi dan rahasia untuk digunakan mengakses komputer dan jaringan komputer lingkungan pemerintah daerah. pengguna dapat dinonaktifkan atau diubah statusnya apabila terjadi perubahan status pengguna pada lingkungan pemerintah daerah. akses data informasi layanan sistem informasi wifi yang diberikan kepada pihak ketiga harus berdasarkan izin dari pengelola keamanan informasi pada tiap pd. hak akses atas komputer dan layanan sistem informasi bagi pengguna dan administrator dibatasi berdasarkan tingkat kebutuhannya. bagian kedua pengaturan kata sandi pengguna kata sandi yang dikeluarkan oleh pengelola keamanan informasi memiliki masa pakai dalam jangka waktu tertentu. kata sandi paling sedikit terdiri dari (delapan) karakter dan sebaiknya menggunakan kombinasi angka, huruf dan simbol. kata sandi bukan merupakan: a.sesuatu yang mudah ditebak atau mudah didapatkan oleh orang lain yang bersumber dari data pribadi, dan b.urutan angka atau karakter yang sama atau berurut. pengguna yang lupa atau tidak bisa menemukan kata mandinya harus melaporkan kepada pengelola keamanan informasi atau administrator layanan sistem informasi tersebut berada. pengguna tidak boleh membuat kata sandi yang mudah ditebak dan tidak boleh ditulis atau diletakkan pada tempat yang dapat dilihat oleh pengguna lain. bagian ketiga penggunaan dan pengamanan jaringan akses jaringan layanan sistem informasi secara rutin diperbaharui untuk mencegah pengguna mengakses situs situs yang tidak berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. unit pengelola tik kabupaten bandung berhak memblokir, menyembunyikan, menolak, mengubah atau menghentikan layanan komunikasi data kapanpun jika dinilai terdapat ancaman pihak internal dan atau eksternal terhadap keamanan informasi. akses terhadap semua port jaringan dikontrol dengan aman oleh unit pengelola tik. network port aktif yang tidak dijaga dan terhubung dengan jaringan komputer pemerintah kabupaten bandung tidak boleh ditempatkan area publik. web server yang bisa diakses melalui internet diproteksi dengan router dan atau firewall yang disetujui oleh unit pengelola tik kabupaten bandung. unit pengelola tik kabupaten bandung memonitor semua aktifitas layanan sistem informasi yang dijalankan guna menghindari terjadinya akses dan penggunaan sistem yang tidak bertanggung jawab. pengujian secara berkala harus dilakukan terhadap keamanan jaringan komunikasi data. teknologi firewall, ids dan ips harus digunakan untuk mengimplementasikan pengamanan akses yang memadai. bagian ketiga kriptografi enkripsi dapat diimplementasikan untuk informasi yang sensitif, berharga atau penting daerah. penggunaan, perlindungan dan masa dengan enkripsi enkripsi sebagaimana dimaksud pada pada prosesnya harus dikembangkan dan diimplementasikan oleh unit bidang yang bertanggung jawab pada urusan persandian dengan memperhatikan aturan yang berlaku. pada proses implementasi enkripsi unit bidang yang bertanggung jawab pada urusan persandian dapat dibantu oleh tenaga ahli atau unit terkait pada level pemerintah provinsi atau pusat. bab pengembangan, akuisisi pemeliharaan sistem informasi pengembangan, akuisisi dan pemeliharaan sistem informasi dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati mengenai tata kelola aplikasi dilingkungan pemerintah kabupaten bandung dengan memperhatikan unsur keamanan informasi dan unsur unsur risiko ti. bab manajemen hubungan pemasok kebijakan yang harus dilaksanakan dalam upaya memastikan perlindungan keamanan informasi yang dapat diakses pemasok: perangkat daerah harus memasukan klausul perjanjian keamanan informasi jika bekerjasama pemasok dalam setiap pengadaan aset organisasi terutama yang berhubungan teknologi informasi dan komunikasi, dan perjanjian kemanan informasi harus revi, audit dan dilakukan perubahan jika terdapat perubahan layanan pemasok sesuai dengan aturan yang berlaku. bab manajemen insiden bagian kesatu mekanisme layanan keamanan informasielektronik: pemilik informasi mengidentifikasi permasalahan dan sumber kebocoran informasi elektronik, pemilik informasi mengisolasi perangkat elektronik pc, laptop, smartphone dan perangkat lainnya) yang dicurigai mengalami masalah, pemilik informasi tidak melakukan tindakan yang membuat permasalahan tersebut dapat mengancam aset informasi lainnya,, dangian kedua mekanisme layanan keamanan informasi nonnon elektronik: pemilik informasi mengidentifikasi permasalahan dan sumber kebocoran informasi non elektronik..b xii manajemen keberlangsungan keamanan informasi tindakan yang harus diimplementasikan dalam untuk menjamin keberlangsungan keamanan informasi: harus membuat rencana keberlangsungan keamanan informasi, dan rencana keberlangsungan kemanan informasi sebagaimana pada minimal memuat tugas, proses, prosedur dan kendali untuk menjaga keberlangsungan keamanan informasi. bab xiii kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan proses keamanan informasi kabupaten bandung, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemerintah pusat: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian: dan pihak laiumum kemanan informasi merupakan suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. sehingga keamanan informasi secara tidak langsung dapat menjamin kontinuitas pemerintahan dan mengurangi resiko yang terjadi yang membahayakan penyelenggaraan pemerintahan.. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum penerapan keamanan informasi yang berkaitan dengan proses pengamanan data dan informasi dilingkungan pemerintah kabupaten bandung. peraturan bupati ini bertujuan untuk memastikan: dilakukannya proses pengamanan informasi guna menjamin ketersediaan data dan informasiditerapkannya penerapan keamanan informasi secara efektif, efisien, dan konsisten dengan pendekatan berbasis risiko, tersusunnya sistem dokumentasi minimum yang diperlukan untuk menerapkan keamanan informasi, bahwa stakeholder berpartisipasi aktif dalam proses pengamanan informasi, terciptanya dukungan terhadap kerahasiaan confidentiality), keaslian authentication) keutuhan integrity), ketersediaan availability) informasi dan kenirsangkalan nonrepudiation), data dan informasi yang dihasilkan dan atau dideseminasikan sesuai dengan kebutuhan stakeholder sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan layanan pemerintahan. ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, keamanan sumber daya manusia, keamanan fisik lingkungan, manajemen komunikasi dan operasi, pengendalian akses, manajemen kriptografi, pengembangan, akuisisi pemeliharaan sistem informasi, manajemen hubungan pemasok, manajemen insiden keamanan informasi, manajemen keberlangsungan keamanan informasi dan kerjasama dan kemitraan. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kerahasiaan atau confidentiality dalam keamanan informasi adalah keamanan informasi menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses informasi tertentu. pengertian lain dari confidentiality merupakan tindakan pencegahan dari orang atau pihak yang tidak berhak untuk mengakses informasi. huruf yang dimaksud dengan keaslian atau authentication adalah menjamin dan memastikan identitas pengguna sistem. huruf yang dimaksud dengan keutuhan atau integrity dalam keamanan informasi adalah keamanan informasi menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan berubah informasi dari aslinya. pengertian lain dari integrity adalah memastikan bahwa informasi tersebut masih utuh, akurat, dan belum dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak. huruf yang dimaksud dengan ketersediaan atau availability dalam keamanan informasi adalah keamanan informasi menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. pengguna dalam hal ini bisa jadi manusia, atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otorisasi untuk mengakses informasi. availability meyakinkan bahwa pengguna mempunyai kesempatan dan akses pada suatu informasi. huruf yang dimaksud dengan kenirsangkalan atau nonrepudiation adalah menjamin agar seseorang tidak dapat menyangkal terhadap aktifitas yang telah dilakukan dalam sebuah transaksi sistem informasi atau data. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pemilik informasi. adalah pd bidang seksi individu asn yang memiliki aset informasi yang bertanggung jawab atas keamanan aset informasi yang dimiliki dan dikelolanya tersebut. huruf yang dimaksud dengan pengelola informasi adalah ppid pembantu pada setiap dibawah koordinasi pengelola tik pemerintah daerah. huruf yang dimaksud dengan pengguna informasi adalah k l d asn serta publik yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan aset informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. huruf yang dimaksud dengan information security officer adalah asnyang ditetapkan oleh suratdungdieamanan informasidan desa adalah kecamatan dan desa kabupatenaset informasi adalah pengetahuan atau data yang memiliki nilai bagi organisasi perangkat daerah. intrusion detection system yang selanjutnya disingkat ids adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan internet. intrusion prevention system yang selanjutnya disingkat ips adalah sebuah sistem yang menggabungkan fungsi firewall dan fungsi ids dengan proporsional. kata sandi atau password adalah kode atau simbol khusus untuk mengamankan sistem komputer yaitu untuk mengidentifikasi pihak yang mengakses data, program atau aplikasi komputer yang digunakan. event log adalah file yang terdapat pada komputer untuk mencatat informasi mengenai kegiatan user dan atau sistem seperti waktu log in dan log out. virus adalah program yang bersifat merusak dan aktif dengan bantuan orang (dieksekusi) dan tidak dapat mereplikasi sendiri penyebarannya karena dilakukan oleh orang seperti disalin (copy), biasanya melalui attachment, email, game, perangkat lunak bajakan dan lainnya. enkripsi adalah alat untuk mencapai keamanan data dengan menerjemahkannya menggunakan sebuah kunci atau kata sandi sehingga mencegah kata sandi atau kunci agar tidak dapat dengan mudah dibaca pada file konfigurasi. informasi elektronik ialah informasi yang berbentuk atau tersimpan dalam media digital. informasi non elektronik ialah informasi yang berbentuk dokumen fisik hasil pengumpulan digital yang telah dicetak ataupun hasil pengumpulan secara manual. aset yang berhubungan dengan teknologi informasi ialah aset pendukung dalam pengelolaan aset informasi seperti sarana penyimpanan, pengolahan informasi dan sarana lainnya yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. firewall adalah peralatan untuk menjaga keamanan jaringan dengan melakukan pengawasan dan penyeleksian atas lalu lintas data informasi melalui jaringan serta melakukan pemisahan jaringan private dan jaringan publikaslian atau keotentikan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin keaslian informasi baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiritersediaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi masih original tidak mendapatkan pengubahan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawabrisiko keamanan informasi adalah potensi bahwa suatu ancaman akan mengeksploitasi kelemahan satu atau sekelompok aset dan karenanya membahayakan organisasi. manajemen proyek adalah semua bentuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga dan memerlukan akses informasi dari setiap perangkat daerah kabupaten bandung seperti kajian, pembuatan masterplan, dokumen pengawasan proyek dan lainnya. perangkat bergerak adalah perangkat telekomunikasi portable hp), komputer portable (laptop, notebook), alat penyimpanan portable (flashdisk, hard disk eksternal) dan alat serupa lainnya. teleworking adalah perangkat penyimpanan yang berbasis situs teleworking (hosting, vpn dan lainnya). kriptografi adalah teknik enkripsi dimana naskah asli (plaintext) diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca (ciphertext) oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. pemasok adalah badan usaha, kelompok atau perseorangan dari pihak luar atau pihak ketiga selain unit organisasi pemerintahan kabupaten bandung yang terlibat dalam kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bandung keamanan informasi dilaksanakan sesuai azas penyelenggaraan government dan aspek sebagai berikut: kerahasiaan: keaslian, keutuhan: ketersediaan, dan kenirsangkalan, bab kebijakan keamanan informasi bagian kesatu kebijakan keamanan informasi pemerintah daerah bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pengamanan informasi. informasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sebagai salah satu aset penting daerah. perlindungan informasi pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan tingkat sensitivitas, nilai dan kepentingannya. informasi pemerintah daerah hanya digunakan untuk kepentingan internal birokrasi dan layanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. semua akses, penggunaan dan pemrosesan informasi dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur yang berlaku lingkungan pemerintah daerah. pelanggaran terhadap keamanan informasi merupakan pelanggaran hukum, sehingga akan diberlakukan sanksi sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku. bagian kedua dokumen penerapan keamanan informasi dokumen penerapan keamanan informasi bertujuan untuk melindungi aset informasi pemerintah daerah. standar, prosedur dan pedoman yang mengatur hal terkait dengan keamanan informasi merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari penerapan keamanan informasi. dokumen penerapan keamanan informasi dapat ditinjau ulang pada periode tertentu, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perubahannya. bab iii organisasi keamanan informasi bagian kesatu peran dan fungsi pemerintah daerah menetapkan peran dan fungsi pada setiap organisasi terhadap aset informasi sebagai berikut: pemilik informasi, pengelola informasi, pengguna informasi, dan petugas keamanan informasi. bagian kedua tanggung jawab asn dan perangkat daerah setiap pd bidang seksi individu asn bertanggung jawab atas keamanan informasi. tanggung jawab atas keamanan informasi spesifik disertakan pada uraian tugas bidang seksi individu asn jika mempunyai akses informasi yang sensitif, berharga atau penting. bentuk tanggung jawab daerah bidang seksi individu asn sebagaimana dimaksud pada ialah dengan menerapkan keamanan informasi kedalam manajemen proyek, perangkat bergerak dan teleworking. bab pengelolaan aset informasi bagian kesatu jenis aset jenis aset informasi yang harus dilakukan pengamanan lingkungan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: informasi elektronik, informasi non elektronik: dan cc. aset yang berhubungan dengan teknologi informasi. bagian kedua proses pengelolaan setiap harus melakukan inventarisasi, klasifikasi, evaluasi dan memutakhirkan aset informasi serta aset teknologi informasi sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. aset informasi dan aset teknologi informasi harus ditempatkan pada lokasi atau tempat khusus yang aman. setiap harus melakukan pengamanan informasi berupa penghapusan, penghancuran, pemindahan, penggandaan informasi yang tersimpan pada media yang akan dibuang.melakukan evaluasi dan penilaian keamanan informasi pada tiap perangkat daerah pemerintahan daerah sekurang kurangnya setahun sekali. penyelenggaraan evaluasi sebagaimana dimaksud pada harus berpedoman pada sistem manajemen kemanan informasi. bab keamanan sumberdaya manusia dalam penerapan pengaman informasi, pemilik informasi dapat menggunakan tenaga ahli internal asn dan atau eksternal dengan sistem seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku. setiap harus melakukan pengecekan latar belakang tenaga ahli jika mempunyai akses informasi yang sensitif, berharga atau penting lingkungan pemerintah daerah. yang berwenang dan bertanggung jawab memimpin pengelolaan keamanan informasi lingkungan pemerintahan daerah secara berkala melakukan peningkatan pengetahuan pada sumber daya manusia keamanan informasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan lain yang mempunyai kewenangan dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan aturan yang berlaku. setiap yang mengunakan sumber daya manusia internal atau eksternal dalam penerapan keamanan dapat memberikan sanksi kepada sumber daya manusia yang melanggar aturan keamanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. bab keamanan fisik dan lingkungan akses semua kantor, ruang komputer dan ruang kerja yang berisi informasi sensitif, berharga atau penting dibatasi secara fisik dan dilengkapi dengan peralatan keamanan yang sesuai. akses area yang memiliki informasi sensitif, berharga atau penting hanya diperbolehkan kepada asn yang berwenang atau personil yang telah mendapat izin. akses oleh personil lainnya yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada diawasi oleh asn yang berwenang. pengguna harus log off dari komputer dan server saat telah selesai digunakan. pengguna harus mematikan sesi aktif saat sudah selesai menggunakan layanan aplikasi, kecuali dapat dilindungi dengan mekanisme penguncian otomatis seperti screen saver yang dilengkapi kata sandi. setiap asn dan harus bertanggung jawab dan wajib melakukan koordinasi dengan unit pengelola tik atas pembuangan informasi sensitif, berharga atau penting serta pembuangan peralatan kerja yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi terkait secara aman. bab vii manajemen komunikasi dan operasi kegiatan operasi keamanan informasi dan layanan sistem informasi harus terdokumentasi. administrator layanan sistem informasi dapat mengubah atau menghentikan hak akses dari asn atau personil jika dicurigai atau diketahui mengganggu operasi layanan sistem atau menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. setiap layanan aplikasi harus didukung oleh catatan (event log) yang memungkinkan semua aktivitas sistem dapat diketahui dalam waktu paling lambat jam. perubahan data dan informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang sesuai dengan proses penerapan data dan informasi yang telah ditetapkan. aplikasi anti virus diinstal dan difungsikan pada semua firewall, server, personal computer dan laptop milik pemerintah daerah. data dan informasi yang bersifat sensitif, berharga atau penting dalam layanan sistem informasi wajib di backup secara periodik. data dan informasi yang bersifat sensitif, berharga atau penting yang tersimpan dalam media backup disimpan secara terenkripsi diluar kantor pemerintahan daerah.citra bangun selaraskinerja cbs dalam mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan pad perlu menyertakan modal kepada citra bangun selarascitra bangun selart. citra bangun selarasrseroan terbatas selanjutnya disebut pt. citra bangun selaras adalah badan usaha yang sebagian modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kinerja pt. citra bangun selaras serta menga.untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah, b.engan berpedoman kepada sistem akuntansi yang berlaku: cc. penyertaan modal daerah bertujuan untuk pemenuhan modal pt. citra bangun selaras yang dikelola secara efektif, efisien dan profesional. penambahan modal kerja dalam bentuk investasi tanah.t. citra bangun selaras sebesar rp. (dua milyar empat puluhlima milyar rupiah) untuk pembebasan lahan masuknya bank landscape. penanaman modal pada pt. citra bangun selaras bersifat permanen. bab pelaksanaan penyertaan modalt. citra bangun selaras. dalam hal pt. citra bangun selaraspt. citra bangun selaras. proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada pt. citra bangun selaraspt. citra bangun selaras sesuai dengan peraturan perundang undangan. pt. citra bangun selaras berhak mendapat dukungan berupa modal dasar, sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dan karya abadi selaras berkewajiban memberikan penyertaan sebagai pemenuhan modal dasar sebagaimana diatur dalam perda tentang pembentukan pt. citra bangun selaras. pt. citra bangun selarast. citra bangun selarasinerja perusahaan dan penyerapan penyertaan modal dilaporkan secara periodik kepada rupst. citra bangun selarassebagai pemegang saham melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pt. citra bangun selaraskomisaris. apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh lembags3) ng, tetap, ngga berita daerah kabupaten bandung tahun nomor peraturan bupati bandung nomor tahun tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalmanfaatan dan penggunaan bagian jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya dilakukan untuk pengamanan fungsi jalan, keamanan konstruksi jalan, dan menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, bahwa dalam rangka mengamankan fungsi jalan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan diperlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi dan jembatan serta penggunan ruang pengawasan jalan secara tertib, bahwa dalam penyelenggaraan jalan sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah perlu diwujudkan dalam pembentukan suatu pengaturan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagi penggunaan bagian jalan,kan tanda yang bersifat permanen. ketentuan mengenai jarak, penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan dan jaringan utilitas remaja dan remaja sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum melalui rekomendasi yang diterbitkanizin bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada bangunan dan jaringan utilitas atau oleh pemerintah daerah dengan biaya dari pemegang izin bangunan dan jaringan utilitas:, dan cc. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang konstruksi. konstruksi bangunan iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada harus dirancang sesuai dengan ketentuan teknis sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan, dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan teknis sesuai sesuai dengan ketentuandalam huruf dapat ditempatkan sisi terluar rumbijangka waktu iziiklan dan media informasi sebagaimana dimaksud padaiklan dan media informasi atau oleh pemerintah daerah dengan biaya dari pemegang izin iklan dan media informasi. paragraf bangun bangunan bentuk bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupaiperencanaan bangun bangunan harus memenuhi peraturan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansedikitdilarang dipasang pada struktur jembatan. bangun bangunanbangun bangunan wajib menjaga dan memelihara bangun bangunan serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan akibat yang timbul yang disebabkan oleh bangun bangunan selama jangka waktu izin bangun bangunaizin bangun bangu bangun bangunan atau oleh pemerintah daerah dengan biaya dari pemegang izin bangun bangunan. paragraf bangunan gedung ruang milik jalan bangunan gedung remaja wajib mendapatkan izin dari perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi:sebagaimana dimaksud pada mempunyai ketentuan sebagai berikut: menggunakan bahan yang kuat, tahan lama dan anti karat: dan menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya yang tidak menyilaukan pengguna jalan. konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud padamanan standar. bangunan gedung yang melintas atas remajabab dispensasi bagian kesatu permohonan permohonan dispensasi penggunaan remajarangkat daerah yang membidangi pekerjaan umumterdiri atas bagian ketiga pemberian setelah permohonadispensasi. dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan,dariatau dipasang pada bagian jalan yang dimohon. bab rekomendasi bagian kesatu permohonan rekomendasi atas penggunaan remaja, remaja, dan ruwasja dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum. permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan disampaikan kepada puprrencana sistem drainase: dan metode pelaksanaan bagian kedua pemberian setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamrekomendasi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pengawasan jalan bagian kesatu umum pengawasan jalan kabupaten dan jalan desaolupengawasan, dan pembangunan jalfungsi jalan. bagian kedua evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penetapan rencana kinerja, pengukuran kinerja, analisis kinerja, dan pelaporan kinerja, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pembanguntiga pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan pengendalian jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam dilakukan agar suatu ruas jalan memenuhi fungsinya sesuai dengan yang direncanakan. jalan masuk sebagaimana dimaksud pada merupakan fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan. pengendalian jalan masuk sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap pemenuhan atas kriteria perencanaan teknis jalan termasuk ketentuan jarak antar jalan masuk sesuai dengan fungsi jalan. penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan agar fungsi jalan, keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan tidak terganggu akibat adanyaanfaat jalan. pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan agar fungsi jalan tidak terganggu akibat perbuatan yang mengganggu fungsi jalan dan atau konstruksi jalan serta membahayakan pengguna jalan. pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan cara melalui: pemenuhan atas izin, dispensasi, rekomendasi, dan analisa dampak lalu lintas, memberikan peringatan, dan melaporkan terjadinya gangguan kepada instansi terkait. bagian keempat prosedur pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan pengawasan lapangan. pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan dokumen evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan serta dokumen pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan. pemeriksaan dokumen pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemeriksaan dokumen pengendalian jalan masuk, pemeriksaan dokumen penjagaan remaja agar tetap berfungsi, dan pemeriksaan dokumen pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan. pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memeriksa kesesuaian keadaan lapangan terhadap dokumen pemeriksaan pada ruas jalan terpilih. bagian kelima pelaporan perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa kepada bupati. laporan hasil pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat, serta rekomendasi. bagian ketujuh evaluasi bupati melakukan evaluasi atas hasil pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada termasuk rekomendasi disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum. pupr wajib mempublikasikan hasil evaluasi pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat umum. bab vii ketentuan peralihan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang telah berlangsung sebelum berlakunya peraturan bupati ini paling lama (dua) tahun harusjalanfaatan, penggunaan dan pengawasan bagian jalserta atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabelleger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruasemaja dan remajamanfaatan remaja, remaja, dan ruwasja serta guna menjamin peruntukan rwanda. dispensasi adalah persetujuan dari pemerintah daerah tentang penggunaan remaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalaniii izin bagian kesatu permohonan pemanfaatan remaja dan remaja untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung jalan kabupaten dan jalan desa wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuinstansi pemerintah, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala biaya danatau dipasang pada bagian jalan yang dimohon, dan surat pernyataan bersedia membongkar dan atau memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung yang sudah dibangun apabila diperlukan untuk kepentingan umum dan menanggung segala biaya dan resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: lokasi, rencana teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan. bagian ketiga pemberian setelah pemohoberdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum menerbitkan rekomendasi yang sesuai dengan data leger jalan. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pemohon wajib melengkapi persyaratan: rencana teknis rinci, metode pelaksanaan, izin usaha, bagi pemohon berbentuk dan jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf diterima dan disimpan oleh perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum. setelah rekomendasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan terpenuhi, perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan izin atas nama bupati. bagian keempat ketentuan umum dan ketentuan teknis paragraf umumemaja harus memenuhi ketentuancc.dan sarana pengatur lalu lintas. paragraf teknis ketentuan teknis pemanfaat, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung remaja. paragrafemaja dengan ketentuan: yang berada atas atau bawah tanah ditempatkan luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit (satu) meter sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan dan tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan, atau dalam hal tidak terdapat ruang bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat ditempatkan sisi terluar rumbia. bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada pada jaringan jalan luar,harus ditempatkan paling sedikit |
lana upati bandungdimaksud dengan berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan, smpn baleendah, smpn baleendah, smpn cicalengka, dan smpn dayeuhkolot. penetapan komposisi persentase pola zonasi jarak, zonasi terintegrasi nilai dan zonasi terintegrasi perjanjian kerjasama untuk penerimaan siswa baru pada (lima) sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten bandung jalur luar zonasi jalur pendaftaran luar zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pendidikanya kebudayaan nomor tahun bagian empat yang berbunydiluar zona sebanyak dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, adapun ketentuan diluar zonasi ini terdiri dari beberpa jalur antara lain jalur prestasi prestasi terdiri dari beberpa item prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru antara lain prestasi cerdas istimewa bakat istimewa ciri) smp negeri baleendah kelas olahraga smp negeri baleendah dan smp negeri margahayu prestasi akademik osn, kejuaraan akademis lainya yang kredibel dan akuntabel prestasi non akademik juara olah raga, olahraga prestasi, o2sn, fls2n, olsen, pmr, pramuka jalur afirmasi jalur pendaftaran afirmasi ialah jalur pendaftaran yang memiliki ketentuan jalur penghargaan malahan guru diperuntukan bagi calon peserta didik putera puteri guru kelas mata pelajaran bimbingan konseling yang mendapat penghargaan malahan berupa kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putera putrinya dengan kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang guru dan hampir dengan akta kelahiran jalur khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus baik dari segi fisik, ekonomi sosial dan anak korban kekerasan baik fisik ataupun psikis. sistem penerimaan peserta didik baru sistem ppdb jenjang smp dalam rangka transparansi proses penerimaan peserta didik baru pemerintah kabupaten bandung pada tahun pelajaran khusus jenjang smp akan memberlakukan sistem ppdb online melalui laman sistem ppdb jenjang dan sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang dan pada prinsipnya melaksanakan proses penerimaan secara transparan dan akuntabel dan proses pendaftaran peserta didik baru melaksanakan secara offlineada proses penerimaan peserta didik baru tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya apapun dalam rangka ppdb dalam bentuk apapun dan oleh siapapun kepada calon peserta didik. pada dasarnyaatau swasta sesuai dengan daya tampung sekolah yang berssanakan seleksi, sesuai dengan aturan ditiap jenjang sekolah sekolahmenuju wajar diknas tahun dengan memperhatikan ratio jumlah peserta didik dalam satu rombel. bagi sekolah negeri harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra kerjayayasan, berdasarkan daftar nama peserta didik penerimaan program bantuan penerima beasiswa peserta didik bagi keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten. komite sekolah, yayasan dan atau stakeholders pendidikan dapat mengembangkan program orangtua asuh anak asuhsertacalon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima disemua sekolah terutama sekolah yangdan skl untuk tk, sd, dan smp yang ditetapkan permendikbud. sekolah tidak boleh memungut biaya pendaftaran ppdb, karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari, serta tidak menjadikan biaya pendidikan menjadi persyaratan dalam ppdb. khusus untuk biaya pendaftaran dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja apb) taman kanak kanak yang bersangkutan. melaksanakan penerimaan peserta didik baru dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite sekolah, bms, pengawas satuan pendidikan bawah koordinasi bidang masing masing dan kepala upt sesuai wilayah kerjanya. kepala sekolah sebagai ketua ppdb harus melaporkan pelaksanaan ppdb kepada kepala dinas pendidikan kabupaten bandung melalui kepala upt kecamatan wilayah paling lambat tanggal juli kepala upt dan non formal sebagai penanggung jawab ppdb tingkat kecamatan wilayah untuk jenjang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ppdb sekolah negeri dan swasta yang ada wilayah kerjanya dan harus melaporkan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten bandung melalui kepala bidang cg. kepala seksi kurikulum paling lambat tanggalkabupaten bandung melalui kepala bidang smp cg. kepala seksi kurikulum paling lambat tanggal juli pilihan sekolah setiap calon peserta didik baru hanya dapat memilih (satu) sekolah sesuai jalur pendaftaran yang dipilih danpendaftaran jadwal pendaftaran pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran dilakukan sebagai berikut pendaftaran calon peserta didik baru jenjang dan sd. pendaftaran calon peserta didik baru dan dilaksanakan pada tanggal s.d juli yang daya kampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal juli yang berlokasi satu komplek (terdiri dari beberapa sd) susunan kepanitiaan dibuat bersama. dan disetujui oleh upt calon peserta didik baru jenjang smp. jalur zonasi tanggal juli juli smp terbuka dilaksanakan mulai tanggal juli agustus jalur luar zonasi dilaksanakan pada tanggal juli persyaratan. calon peserta didik dan sd. memiliki akte kelahiran surat keterangan kenal lahir surat keterangan dari rt rw. calon peserta didik tk ra berusia sampai dengan tahun untuk kelompok dan berusia sampai dengan tahun untuk kelompok calon peserta didik sd: telah berusia (tujuh) tahun sampai dengan (dua belas) tahun wajib diterima paling rendah berusia (enam) tahun pada tanggal juli tahun berjalan.. calon peserta didik smp. jalur zonasi zonasi jarak pada jalur zonasi jarak calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kecamatan kabupaten bandung atau luar kabupaten kota, maupun antar provinsi dari zona terdekat. dengan perhitungan hasil seleksi jarak terdekat. adapun untuk kelengkapan administraszonasi terintegrasi nilai untuk jalur zonasi terintegrasi nilai calon peserta didik seleksi berdasarkan radius domisili calon peserta didik satuan pendidikan yang dituju ditambahkan dengan hasil nilai isbn melalui scoring jarak nilai yang terlampir pada lampiran peraturan ini, adapun persyaratan yang harus dilengkapzonasi terintegrasi perjanjian kerjasama pendaftaran melalui pola zonadapun untuk pendaftaran jalur ini hanya dilaksanakan untuk beberpa sekolah antara lain smp negeri margahayu smp negeri baleendah smp negeri baleendah smpn dayeuhkolot smp negeri cicalengka adapun persyaratan yang harus lengkapi antara lain putera i kandung lembaga institusi yang bersangkutan. ii. memiliki surat keterangan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan iii. berdonasi beralamat sekitaran satuan pendidikan yang dituju iv. melampirkan kartu keluarga asli min bulan sebelum ppdb melampirkan kartu tanda penduduk orang tua vi. memiliki akte kelahiran vii. telah lulus dan memiliki ijazah sd mi sdb program paket viii. memiliki susun sd mi sdb atau nilai akhir pada program paket ix. berusia paling tinggi (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baruxi. semua persyaratan legalised dan kolektif oleh lembaga institusi yang bersangkutan dengan melampirkan fakta integritas. jalur luar zonasi: jalur prestasi memiliki kompetensi dalam bidang linguistik (membaca, menulis, dan berkomunikasi), olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis (pecinta alam, pramuka, pmr, dan paskibraka), ilmu pengetahuan dan teknologi. ii. kompetensi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat nasional, tingkat propinsi juara sampai harapan dan tingkat kabupaten kota juara sampai iii) dalam kejuaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga organisasi terkait sesuai tingkat penyelenggaraan tahun sampai dengan tahun iii.iv. bagi calon peserta didik yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada satu sekolah. pengaturan sekolah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten bandung. jalur non akademis smp peserta didik rawan melanjutkan pendidikan karena resiko sosial wajib melampirkan surat keterangan dari dinas sort. ii. anak berkebutuhan khusus bagi sekolah penyelenggara sekolah inklusi iii. anak korban kekerasan, penelantaran, pelecehan dan sejenisnya wajib melampirkan surat keterangan dari p2tp2a atau dari dp2kbp2a kabupaten bandung seleksi smp melaksanakan seleksi apabila pendaftar sekolah tersebut melebihi daya tampung. adapun untuk seleksi dibagi jalur seleksi yaitu jalur zonasi jalur luar zonasi didasarkan pada usia dengan prioritas dan tahun dan memperhatikan zonasi yang terdekat. smp sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa ciri) seleksi administrasi. seleksi akademis. tes intelektualitas. observasi pengamatan bakat ciri). seleksi jalur prestasi dan afirmasi untuk smp dilaksanakan pada tanggal juli pengumuman hasil seleksi pengumuman hasil seleksi dan dilaksanakan pada tanggal juli pengumuman smp jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan pada tanggal juli pengumuman smp jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal juli daftar ulang calon peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang. untuk smp jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal juli dan juli pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan oleh sekolah, mulai tanggal s.d juli apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. peserta didik yang mengundurkan diri akan diganti oleh peserta didik hasil seleksi dengan peringkat bawahnya. jumlah peserta didik dan daya tampung jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut batas minimum anak didik. batas minimum peserta didik, batas maksimum orang. smp batas minimum peserta didik, batas maksimum orang. daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala sekolah secara tertulis kepada kepala dinas pendidikan kabupaten bandung selambat lambatnya padamaksimal penerimaan peserta didik baru sebanyak empat) rombongan belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia, smp sebanyak sebelasdalam dalam poin s.d dapat dikecualikan paling banyak (satu) rombongan belajar dalam (satu) tingkat kelas, adapun ketentuan lain akan diatur melalui keputusan kepala dinas pendidikan apabila diperlukan melalui hasil analisis yang akuntabel.ketentuan lainnya tahun pelajaran baru dimulai hari senin tanggal juli bagi sd, smp, pembelajaran harus sudah efektif. masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik smp dilaksanakan pada tanggal juli s.d. juli sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai nilai spiritualpeserta didik baru sampai dengan tanggal juli sanksi sanksi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dikenakan sanksi berdasarkan dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun sebagai berikut bupatikabupaten bandung selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lain lain hal hal teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini akan ditetapkan dengan surat edaran atau surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten bandung bupati bandung ttd dadang laskonversi penomoran jarak pada jalur zonasi terintegrasi nilai bupati bandung tid dadang laser lampiran iiianitia penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun pelajaran kabupaten bandung susunan panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kabupaten bandung penanggung jawab bupati bandung wakil bupati bandung pengarah sekretaris daerah kabupaten bandung ketua kepala dinas pendidikan kabupaten bandung wakil ketua kepala kementrian agama kabupaten bandung sekretaris sekretaris dinas pendidikan kabupaten bandung koordinator smp kepala bidang smp koordinator kepala bidang koordinator kepala bidang pfi anggota kabid program, data dan informasi kasi kurikulum smp kasi kurikulum kasi paud kepala upt tk, dan non formal ketua dewan pendidikan ketua pgri kabupaten bandung ketua bms kabupaten bandung koordinator pengawas satuan pendidikan kabupaten bandung ketua maks smp kabupaten bandung koordinator tingkat camat kecamatan susunan panitia tingkat kecamatan dan satuan pendidikan dalam menunjang kelancaran proses penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran pada tingkat kecamatan, dibentuk panitia tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten bandung dan panitia satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah. rincian tugas dan fungsi panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kabupaten tugas pokokabupaten bandung sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tahun fungsi mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran tingkat kabupaten bandung. pengendalian operasional pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran tingkat kabupaten bandung. perumusan bahan penetapan kebijakan program penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran tingkat kabupaten bandung. pelaksanaan pembinaan program pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran tingkat kabupaten bandung. rincian tugas keanggotaan penanggung jawab: memberikan arahan kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran mengendalikan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran menerima laporan hasil pelaksanaan tugas panitia. pengarah mengendalikan arahan kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran mengkoordinasikan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaketua memberikan arahan kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran yang dilaksanakan oleh ketua. menetapkan kebijaksanaan operasional kegiatan kegiatan yang berkaitan dengwakil ketua memberikan arahan kebijaksanaan operasional penerimaan peserta didik baru. menetapkan kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua. sekretaris mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional penerimaan peserta didik baru tk sd smp tahun pelajaran memberikan arahan teknis operasional penerimaan peserta didik baru tk sd smp tahun pelajaran melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua. koordinator smppada sekolah menengah pertama smp). memberikan arahan teknis operasional penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran pada sekolah menengah pertama smp). melaporkan hasil pelaksanaan tugas penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran pada smpsekolah dasartaman kanak kanakanggota mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kediamannya. memberikan masukan kepada koordinator dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam hal ini pengeluaran kebijaksanaan sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua. koordinator tingkat kecamatan:ecamatan bupati bandung ttd dadang lasbiasa tingkat dasar, dan madrasah ibtidaiyah, peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia, peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor tahun tentang pembinaan peserta direktur pembinaan sekolah menengah pertama ditjen diknas kemdikbud nomor d3 kp tentang penetapan kelas olah raga, keputusan kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat nomor plb2009 tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan khusus untuk peserta didik cerdas istimewa bakat istimewa,pendidikan kabupaten tahun berita daerah kabupaten bandung tahun nomor menetapkan: peraturan bupatimerupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran kabupaten bandung sehingga mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yaitusebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran iiittd dadang laser diundangkan soreang pada tanggapenerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun pelajaran kabupaten bandung penjelasan umum prinsip objektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan bupati bandung ini, yang berdasar kepada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tahunbandung tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial) dan keadaan fisik mental. jalur penerimaan peserta didik baru jalur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran ini menggunakan jalur pendaftaran seleksi yaitu jalur zonasi dengan persentase jalur luar zonasi dengan persentase secara umum untuk sekolah kabupaten bandung sudah mengikuti sistem zonasi hal ini dikarenakan kabupaten bandung sekolkabupaten bandung serta menerapkan permendikbud nomor tahun adapun penjelasan jalur penerimaan peserta didik baru sebagai berikut jalur zonasi jalur pendaftaran melalui pola zonasi prinsip utamanya ialah seleksi ppdb menggunakan pertimbangan radius berdasar pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun .merujuk pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun bagian empat yang berbunyi radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing masing sekolah. merujuk pada hal tersebut dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten bandung menetapkan radius serta pola zonasi sesuai dengan karakteristik, geografis dan sebaran sekolah maka dilaksanakan jalur zonasi meliputi zonasi jarak pendaftaran melalui pola zonasi jarakyang dituju. radius merupakan jarak antara dua titik koordinat domisili dan calon lokasi satuan pendidikan yang dituju. radius diukur oleh panitia ppdb bagian input data dengan menggunakan aplikasi ppdb online dengan pola perhitungan jarak garis lurus untuk jalur ini ditetapkan dengan persentase dari jalur zonasi. zonasi terintegrasi nilai pendaftaran melalui pola zonasi terintegrasi nilaiditambah dengan nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional isbn), adapun jalur zonasi terintegrasi nilai ini dilaksanakan menimbang geografis dan sebaran sekolah yang belum merata kabupaten bandung sehingga masih ada desa atau daerah yang belum memiliki akses pendidikan satuan pendidikan sehingga jalur ini bisa mengoptimalkan akses pendidikan bagi masyarakat yang jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikannya jauh adapun untuk persentase pada jalur ini ialah dari 90y6 jalur zonasi zonasi terintegrasi perjanjian kerjasama pendaftaran melalui pola zonasi terintegrdimana perjanjian tersebut dilaksanakan antara pemerintah kabupaten bandung dengan institusi tersebut, adapun untuk jalur ini tidak dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan kabupaten bandung, hanya meliputi: smpn margahayu, |
salinan bupati bandung provinsi jawabaratbandung, menimbang :a. bahwa untuk menindaklanjuti, pemerintah daerah perlu menetapkan pengaturan mengenai standar pelayanan minimal sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum5):1540):,,kewenangannya dalam rangkandung. peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan bupati bandumenyelenggarakan pelayanan dasar sub urusan trantibum meliputi: mutu pelayanan dasar, kriteria penerima, cc. tata cara pemenuhan standar teknis, tim taksi juru taksi kerugian dampak penegakan perda dan perkara, dan pembiayaan. bab mutu pelayanan dasar mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf pelayanan dasar sub urusan trantibum, meliputi: standar operasional prosedur satpol pp, standar sarana prasarana satpol pp, cc.perundang undangan. standar peningkatan kapasitas anggota satpol dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksudhuruf berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan penegakan pelanggaran perda dan perkara dengan besaran kerugian material ditetapkan dengan surat keputusan kepala satpol pphurufyang bukan pelaku pelanggaratau lebih dari lokasi penegakan perda dan perkara jika dititik penegakan perda perkara kepadatan jumlah penduduknya sedikit atau radius akibat dari penegakan perda dan perkara yang dimaksud melebihi (lima puluh) meter. warga negara sebagaimana dimaksudfotokopi kartu tanda penduduk elektronik, fotokopibab tim taksi juru taksi kerugian dampak penegakan perda dan perkara guna pelayanan kerugian materiakepala satpol pp. tim taksi juru taksi berasal dari aparatur sipil negara asn) atau pihak lain profesional yang diberi tugas sesuai dengan keahlian bidang tugas yang diperlukan dalam menaksir pelayanan kerugian materi akibat dari penegakan perda dan perkara. tim taksi diberikan honor sesuai dengan ketentuan honor narasumber tenaga ahli tindakan pengobatan pertolongan pertama, dan terkena dampak kerugian cidera fisik sedang dan atau beratringan dan cidera fisik ringan sebagaimana huruf dan huruf pendanaannya tidakperbaikan atas kerugian materil sedang dan atau berat sebagaimana huruf pendanaannya sama dan ataubab pembiayaan pembiayaan dibebankan pada apbdindikator dan target rencana pencapaian standar pelayanan minimal sub ketentraman dan ketertiban jenis target pelayanan indikator pencapaian rincian indikator batas waktu keterangan dasar capaian pelayanan jumlah warga negara yang| pelayanan setiap waktu rusak ringan, rusak ketentraman memperoleh layanan akibat kerugian materi sedang dan atau dan ketertiban dari penegakan hukum perda pelayanan berat. umum dan perkara pengobatan p3k pertolongan pertama bagi warga yang terkena cidera fisik ringan. bupati bandung, ttd dadang supriatnaformat laporan penerapan spm bidang trantibui penerapan dan pencapaian spm bidang urusan trantibn, apbd:dan sumber dana lain yang sah. |
salinan bupati bandung provinsi jawa barat peraturan bupati bandung nomor tahun tentang standarisasi bangunan pemerintah dan bangunan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kearifan lokal budaya sunda, serta menghormati dan mencintai budaya daerah sebagai budaya nasional perlu adanya penataan bangunan yang mencerminkan budaya khas daerah kabupaten bandung, cc.standarisasi bangunan pemerintah dan bangustandarisasi bangunan pemerintah dan bangunan publik tampak samping ornamen capit te gunting paruh burung diletakkan aan diatas bubungan sas daa aaa aaa kaa aaa ekor burung tampak depan tampak samping ornament ekor burung s ditempatkan diujung bawah atap dengan bahan yang sama dengan mal material ornament capit gunting jaa paruh burung, panjang ornament ik ntn ekor burung disesuaikan dengan put alt panjang atap secara proporsional vw t kolom gapura gerbang tampak depan tampak samping ornamen berbentuk setengah kotak yang memanjang (simbol bendungan yang identik dengan sungai citarum), finishing cat warna kuning. ornamen berbentuk untaian daun kina, (simbol ciri khas pohon yang hanya ada kab. bandung) dengan bahan dari: tembaga kuningan grc dengan finishing cat warna kuning emas. pelapis kolom untuk gerbang gapura, bahan: marmer granit keramik motif granit warna perspektif kolom gerbang gapura hitam, (simbol kewibawaan pemerintah kab. bandung). kolom pagar kolom induk kepala berupa lapiskolom anak kolom induk gapura gerbang. badan kolom bahan:dilapisi sisi kolom anak batu andesit berbentuk sisir finishing full coating). kepalasama dengan gapura gerbang. badan kolom bahan:dilapisi batu andesit berbentuk sisir finishing full coating). bagian kaki kolom dua trap berupa, bahan pas.bata plesteran asian, finishing cat warna abu2. pagar besi motif daun kina perspektif pagar motif daun kina pagar besi besi hollow 5x5 . besi nano p5555 i s3 besiholow 5x5 rnl) ban finishing cat besi warna s hitam, finishing corak emas model finishing, besi tempa ornament daun kina daun induk kina lembar ams anak daun, masing masing ttl pasang daun ditambah lembar pucuk daun. dan dang ann dan lulu p batang daun kina papan nama backdrop papan nama, bahan marmer granit keramik motif granit warna hitam. kencan untuk ukuran panjang dan lebar disesuaikan dengan kondisi lahan pe: yang tersedia. kolom disamakan dengan kolom gerbang gapura dan bentuknya secara proporsional dengan luas halaman kantor skpd, kantor kecamatan kantor kelurahan desa setempat. la! tha pesanan h ann ee," 5g! ban anna rta wee sap t anger burung p atesergavans paruh burung rangka ho .ca p teaser apis tembaga tan mpistembasa pat user mis tembaga patesersayans is) detail paruh burung ska ata tnn kek cena tni h ka. p atesersa.yang obatan plat ber ditekuk sen terus bans baudangker bal spans kayu detail ekor burung saat ter minor nannnnannnnn nan penanganan merah detail pagar pintu gerbang bupati bandung, ttd dadang laser standarisasi bentuk bangunan diperuntukkan bagi bangunan pemerintah dan bangunan publik dengan penggunaan ornamen kearifan lokal budaya sunda. penggunaan ornamen kearifan lokal budaya sunda sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut keindahan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta keamanan sesuai standar konstruksi nasional, bentuk desain diupayakan efisien terhadap penggunaan material dan diprioritaskan penggunaan material yang bersifat ramah lingkungan, bentuk dan penataan ruang serta keserasian ornamen diupayakan dapat diakses terhadap keindahan bangunan dan lingkungan, bentuk ruang dan ornamen luar gedung pemerintahan dapat didesain secara personal namun tetap dalam koridor dan ciri kearifan lokal budaya sunda, dan penentuan kualifikasi barang mengutamakan fungsi, daya tahan, penampilan yang baik, pemeliharaan mudah dan kualitas prima. ornamen kearifan lokal budaya sunda bagi bangunan pemerintah dan bangunan publik daerah digunakan pada atap bangunan, gapura atau gerbang, cc. pagar, papan nama, pintu bangunan dan kaca bangunan, dan atau tempat lain yang strategis. bentuk, kualitas, dan bahan yang digunakan untuk ornamen lokal budaya sunda sebagaimana dimaksud pada disesuaikan secara berjenjang berdasarkan jabatan atau eselon dari penggunanya. ornamen pada bagian atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk julang ngapak, capit gunting paruh burung, dan ekor burung. ornamen julang ngapak sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dengan (dua) patahan dengan sudut kemiringan disesuaikan dengan lebar bentangan atap. ornamen capit gunting sebagaimana dimaksud pada huruf diletakkan pada ujung atap diatas bubungan dengan membentuk paruh burung. ornamen ekor burung sebagaimana dimaksud pada huruf diletakkan diujung bawah atap dengan panjang ekor burung disesuaikan dengan panjang atap secara proporsional. bentuk dan spesifikasi ornamen pada bagian atapgapura atau gerbang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas ornamen bendungan berbentuk setengah kotak yang memanjang, dan ornamen berbentuk untaian daun kina. bentuk dan spesifikasi ornamen pada bagian gapura gergar sebagaimana dimaksud dalam huruf terbagi atas (tiga) bagian sebagai berikut pagar besi, kolom induk, dan kolom anak. pagar besi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pagar besi berwarna hitam, daun induk kina (tiga) lembar, anak daun kina, dan batang daun kina. kolom induk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kepala berbentuk (satu) prisma, umpatan kepala sebanyak (tiga) lapiskolom anak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kepala berbentuk (satu) prismabentuk dan spesifikasi ornamen pada bagian pagarpan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf berbahan marmer granit keramik dengan motif granit warna hitam. tinggi kolom disamakan dengan kolom gapura gerbang. ukuran panjang dan lebar papan nama disesuaikan dengan kondisi lahan. bentuk dan spesifikasi ornamen pada bagian papan namintu bangunan, kaca bangunan, dan tempat lain yang strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berbentuk motif daun kina berwarna kuning. ukuran bangunan dan motif ornamen sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan perbandingan luas lahan dan luas bangunan. bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan gedung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ornamen kearifan lokal budaya sunda bagi bangunan pemerintah dan bangunan publik. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pemberian arahan atau supervisi sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan. sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada diutamakan pada kesesuaian bentuk dan motif ornamen kearifan lokal budaya sunda. pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan bangunan kecamatan. masyarakat desa dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standarisasi bangunan pemerintah dan bangunan publikstandarisasi bangunan pemerintah dan bangunan publik umum standarisasi bentuk bangunan pemerintah dan bangunan publik kabupaten bandung adalah pedoman tentang penggunaan kearifan lokal budaya sunda sebagai ciri khusus bangunan dan ornamen daerah lambang ketinggian budaya arsitektur kabupaten bandung. pedoman pelaksanaan standarisasi bentuk bangunan pemerintah dan bangunan publik kabupaten bandung berlaku untuk bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik serta bangunan bangunan lain yang memiliki eye catching bagi masyarakat yang berkunjung wilayah kabupaten bandung maksud pembuatuntuk: mengusung terselenggaranya tata nilai budaya arsitektur jawa barat kabupaten bandung, mengembangkan sektor pariwisata, meningkatkan rasa cinta budaya sunda. tujuan dilaksanakannya pedoman pelaksanaan standarisasi bentuk bangunan pemerintah dan bangunan publik kabupaten bandung untuk menjaga dan memelihara warisan budaya sunda berupa kearifan lokal budaya sunda dengan memperhatikan dan mempertimbangkan filosofis arsitektur sunda. sasarterwujudnya standarisasi bentuk bangunan pemerintah dan bangunan publik kabupaten bandung. il. demiabupaten bandungoktober tentang standarisasi bangunan pemerintah dan bangunan publik atap julang ngapak, capit gunting paruh burung dan ekor burung bentuk atap julang ngapak dengan patahan, sudut kemiringan disesuaikan dengan lebar ornamen capit gunting dengan bentuk paruh burung, bahan dari tembaga besi kayu yang dilapisi plat besi finishing cat kuning emas. lisplang kayu finishing cat warna coklat kopi. |
bupati pamekasan peraturan bupati pamekasan nomor tahun 2oi22peraturan pemerintah nomor tahun oo52oll tentang pembentukan produk hukum daerah peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun ol2 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pamekasan tahun anggaran ol2 lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun ol2 nomor seri a);memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan kelurahan taifun anggaran 2ol2ol2 ditetapkan sebesar rp. (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). bab iii penghitungan aloi{o.ooo.0oo,oo (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak, sebesar rp. o.ooo.0oo,oo (seratus dua puluhdari alokasi variable jumlah penduduk, sebesar 75o o dari alokasi variable jumlah rumah tangga miskin, sebesar ao o dari alokasi; dan variable tingkat pelunasan pbb, sebesar 3oyval sebagai berikut bagi kelurahan yar.g tingkat pelunasan pbb mencapai diatas s d a o, alokasi dana dikurangi sebesar rp. oo.ooo,oo (lima ratus ribu rupiah )dari yang seharusnya diterima apabila pelunasan pbb mencapai 10o% bagi kelurahan yang tingkat pelunasan pbb mencapai diatas sld o o, alokasi dana dikurangi sebesar rp. oo(satu juta rupiah dari yang seharusnya diterima apabila pelunasan pbb mencapai ioo yo; bagi kelurahan yang tingkat pelunasan pbb mencapai diatas oo "oyo dan bagi kelurahan yang tingkat pelunasan pbb mencapai tidak lebih dari o o, alokasi dana dikurangi sebesar rp. ooo.ooo,oo (empat juta rupiah dari yang seharusnya diterima apabila pelunasan pbb mencapai 1oo%. rincian besaran alokasi bantuan keuangan kelurahan tahun anggaran oi2 jar'aar. tugas dan alat tulis kantor. rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut a.pemberian tunjangan pelaksanaan tugas setiap bulan selama setahun kepada ketua rw, sebesar rp. ooo,oo tujuh puluh lima ribu rupiah dan ketua rt, sebesar rp. seratus ribu rupiah); pengadaan alat tulis kantor setiap tahun pada setiap sebesar rp. o0.0oo,0o (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar rp. oo.ooo,oo (empat ditetapkan sebagai berikut:oo.o00,oo (seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah bidang pemuda dan olah raga,; kegiat, masing masing kelurahan dialokasikan paling banyak rp. (lima belas juta; teknologi tepat guna ttg) perbaikan kesehatan dan pendidikan pengembangan sarana sosial dan budaya penataan lingkungan dan pembinaan kader lingkung penataan administrasi kantor kelurahan55,seksi yang membidangipadukan rusun teknis kegiatan beserta kelengkapannya melakukan ; dan menyampaikan laporan pengelolaan bantuan keuangan kelurahan kepada bupati pada akhir program. bagian ketiga tingkat kelurahan penanggungjawab pengelolaan bantuan keuangan kelurahan tingkat dan membuat laporan pengelolaan bantuan keuangan kelurahan keseluruhan pada akhir program kepada camat. bab pengelola]aftar rencana kegiatan drk)aftar rencana kegiatan drk), maka camat mengembalikan daftar rencana kegiatan drk) dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan. daftar rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam hams dilengkapi dengan rencana teknis dan rencana anggaran biaya rab)iityaluran jika daftar rencana kegiatan drk)urat permintaan pembayaran spp)ooo a;pencairan tahap ketiga jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar danlurah wajib membuat laporan pada akhirrawasan pemantauan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh inspektbab lain lain keseluruhan format terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. (l) baba72 diundangkan pamekasan pada tan februari ol2 plt. seks aris daerah, kurniadi berita daerah kabupaten pamekasan tahun 2ol2 nomor seri pamekasan, |
ta: slim enam bupati tasikmalaya . : : : : : :aa peraturan bupati tasikmalaya nomor: tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tasikmalaya menimbang bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dan perlu digali secara intensif agar diperoleh hasil yang maksimal, bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan kabupaten tasikmalaya, perlu peningkatan motivasi kepada kecamatan dan desa melalui penyempurnaan ketentuan tentang bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf dan atas perlu menetapkan peraturan bupati tasikmalaya. mengingat undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunankeuangan nomor: pmk. tentang pelaksanaan dan pertanggung dalam wilayah kabupaten tasikmalaya, desa adalah desa dalam wilayah kabupaten tasikmalaya, pajak bumi dan bangunan pbb)dan pemerintahtasikmalaya. bab sumber dana bagi hasil penerimaan pbb dana bagi hasil penerimaan pbb kabupaten tasikmalaya bersumber dari penerimaan bagi hasil pbb dari pemerintah yang terdiri dari dana bagi hasil penerimaan pbb bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada kabupaten kota sebesar (enam puluh lima persen) dari (sepuluh persen) bagian pemerintah, dana bagi hasil penerimaan pbb bagian pemerintah yang dibagikan secara insentifsebesar (tiga puluh lima persen) dari (sepuluh persen) bagian pemerintah, dana bagi hasil penerimaan pbb bagian daerah yang dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pbb tahun anggaran berjalan sebesar (enam puluh empat koma delapan persen), biaya pemungutan pbb bagian kabupaten tasikmalaya yang dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pbb tahun anggaran berjalan terdiri dari sektor perdesaan sebesar dari realisasi penerimaan pbb atau dari biaya pemungutan bagian pemerintah dan pemerintahan daerah, sektor perkotaan sebesar dari realisasi penerimaan pbb atau 78y6 dari biaya pemungutan bagian pemerintah dan pemerintahan daerah, sektor perkebunan sebesar dari realisasi penerimaan pbb atau 38y6 dari biaya pemungutan bagian pemerintah dan pemerintahan daerah, sektor perhutanan sebesar dari realisasi penerimaan pbb atau .25y6 dari biaya pemungutan bagian pemerintah dan pemerintahan daerah, sektor pertambangan sebesar realisasi penerimaan pbb atau .50y6 dari biaya pemungutan bagian pemerintah dan pemerintahan daerah. bab iii bagi hasil penerimaan pbb kepada kecamatan bagi hasil penerimaan pbb kepada kecamatan terdiri dari bagi hasil pemungutan pbb terdiri darikecamatan berdasarkan potensi penerimaan, bagi hasil pbb kepada kecamatan berdasarkan kecepatan lunas dan administrasi terbaik: bagi hasil untuk biaya pembinaan pbb kecamatan desa, bagi hasil untuk biaya operasional petugas pemungut kolektor) pbb kecamatankecamatan dengan prosentase bagi hasil pemungutan pbb sektor perdesaan d hasil bn. realisasi pbb kecamatan mana ditetapkan dengan keputusan bupati, dibuktikan dengan bukti pelunasan bank tempat pembayaran, bagi hasil diberikan dengan memperhatikan bulan pelunasan pbb kecamatan dan kelompok besaran target kecamatan, dan tertib administrasi pengelolaan pbbkecamatan tercapai. penggunaan dana bagi hasil penerimaan pbb oleh kecamatanmonitoringkecamatan desa: administrasi tunggakan dan realisasi pbb tahun berjalan, administrasi pengajuan pembetulan, pembatalan dan data baru per desa. bab bagi hasil penerimaan pbb kepada desa bagi hasil penerimaan pbb kepada desa terdiri dari bagi hasil pemungutan pbb terdiri dari (l)desa berdasarkan potensi penerimaan, bagi hasil pbb kepada desa berdasarkan kecepatan pelunasan dan administrasi terbaik, bagi hasil untuk biaya penyampaian pengembalian struk spot pbb, bagi hasil untuk biaya operasional petugas pemungut kolektor) pbb desadesa dengan prosentase bagi hasil pemungutan pbb sektor perdesahasil: hell realisasi pbb desamana ditetapkan dengan keputusan bupati, dibuktikan dengan bukti pelunasan bank tempat pembayaran: bagi hasil diberikan dengan memperhatikan bulan pelunasan pbb desa, kelompok besaran target desa dan tertib administrasi pengelolaan pbb. bagi hasil untuk biaya penyampaian pengembalian struk spot pbb sebagaimana dimaksud huruf diberikan setelah spot pbb diterima oleh wajib pajak, dibuktikan dengan penyampaian struk spot pbb dppkad kabupaten tasikmalayadesa tercapai. penggunaan dana bagi hasil penerimaan pbb oleh desawajib pajak administrasi tunggakan dan realisasi pbb tahun berjalan, administrasi wajib pajak luar kabupaten tasikmalaya, buku vi v: administrasi pengajuan pembetulan, pembatalan dan data baru per kedusunan kepunahan, administrasi daftar harian penerimaan per kepunahan dpp), daftar himpunan ketetapan pajak dkp), daftar penerimaan harian dph) dan tanda terima sementara tts). dana bagi hasil penerimaan pbb kepada kecamatan dan desa dianggarkan dalam apbd kabupaten tasikmalaya tahun anggaran berjalan dan pada apbd perubahan apabila pencapaian realisasi pbb melebihi pagu dana bagi hasil yang telah ditetapkan. alokasi dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dtasikmalaya pada tangal februari bupati tasikmalaya nou uzhan diundangkan tasikmalaya pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten tasikmalaya, nani libasndukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kepada desa diberikan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa, bahwa tata cara penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa telah diatur dalamnamun sehubungan adanya penyempurnaan peruntukan penggunaan alokasi dana desaoperasional lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlakutanah kas desa, cc.yang berlaku oleh masing masing desa dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak npp)rata s.h. pembina tk. (iv b) nip. lampirtahun anggaran ac. dbh pajak daerah sebesar rp. ., dbh retribusi daerah sebesar rp., dan alokasi dana desa sebesar rp. .nissa (ee dengan huruf) volume harga jumlah rencana total rencana kegiatan (org, kali, unit, satuan biaya swadaya biaya buah, dll) rp. rp. rp. rp. rp. k50 ooh dea aaa dea dea dea dea daa p m ' man if ? th. in : kr et. m npsn " h pemberdayaan masyarakat kegiatan fisik y6) pengembangan wilayah dusun p t lii aaa la, belanja operasional pemerintahan desa dan bpd belanja operasional pemerintah desa dan mitra kerja pemerintah desa tunjangan perangkat desa. atk ema a wah belanja operasional bpd tunjangan ketua dan anggota bpd jumlah (mb.1hib2) ko jumlah total i ai a esa kao. lihat apb des mengetahui: camat .cbooo kepala desa ., pangkat m.a. nip. tembusan: yth. tim koordinasi dbh pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan add kabupaten sumedang, yth. tim pembina tingkat kecamatan. realisasi perkembangan fisik non fisik dan keuangan (rfk) realisasi perkembangan fisik non fisik dan keuangan (rfk)nnannannannanannannaanaaaan kecamatan nnnannannannanannannaanaaaan kabupaten sumedang propinsi jawa barat target anggaran penerimaan realisasi sisa sisa sisa persen rp.) s.d bulan ini rp.) drk s.d kas anggaran swadaya tangan fisik sana bulan ini rp.) rp.) rp.) oo) rp.) kolom kolom kolom dbh pajak daerah dbh retribusi daerah iii alokasi dana desa ea. mengetahui: knanaanannanaanaa nana kepala desa. bendahara desa. buku kas buku kas umum buku kas umum desa .ooooooo kecamatan .oooooocoooooooooooooooo. tahun anggaran . penerimaan pengeluaran tgl. uraian me) mereka uraian tell ill too toh little ileittl til ite ttl ill loo guamnannananannanaanalaaln dengan huruf) terdiri dari: tunai rp. sense saldo bank rp. sense surat berharga rp. :: kolom diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. buku kas pembantu buku kas pembantu perincian obyek penerimaan desa .ooooooo kecamatan .oooooocoooooooooooooooo.) $$. $$.buku kas pembantu buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran desa kecamatan .ooooooooooooooooooooooooo. tahun anggaran . nomor bku tanggal naa sat jumlah urut pengeluaran pengeluaran lainnya rp.) soo leo a rumahgeluaran, kolom diisi dengan tanggal pengeluaran spp bukti pengeluaran lainnya, kolom diisi dengan nomor spp bukti pengeluaran lainnya,buku kas harian pembantu desa .ooooooo kecamatan .oooooocoooooooooooooooo. tahun anggaran . tanggal uraian rp.) rp.) rp.) |. loo nawa ole ouv mmtan atau pengeluaran kas pengeluaran, kolom diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran.format buku pajak buku pajak halaman . bulan penerimaan pengeluaran tanggal uraian jumlah tanggal uraian jumlah nan www jumlah bulan ini jumlah bulan ini |. jumlah s.d bulan lalu jumlah s.d bulan lalu |. jumlah s.d bulan ini jumlah s.d bulan ini saldo mengetahui: kaanaanaanan nana kepala desa., bendahara desa. j., format buku bank buku bank halaman . bulan penyetoran pengambilan mo|logat urat man |xo manca uma suman oe iko jum lahbulanini jumlahbulanini oo |jumlah.d bulan lalu || o|jumlah.dbulanlalu |jumlah.dbulanini |jumlahsdbulanini oo iso mengetahui: knanaanannanaanan aan kepala desa., bendahara desa. j., bupati sumedang, ttd don mulyono salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum rata s.h. pembina tk. (iv b) nipkeuangan desa, maksud dan tujuan:an dari perolehanyang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provsebagaimana dimaksud dalam diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana umum yang dapat menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat, swadaya gotong royong, daya beli, kesejahteraan bagi masyarakat umum, sarana peribadatan, dan pelayanan kepada masyarakat. 'serta lain lain yang sifatnya fisik infrastruktur dan menggunakan bahan material, pemeliharaan10yo (sepuluh per seratus) dari anggaran pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang bersifat non fisik: biaya penunjang kegiatan pelaksanaan program pokok pkk termasuk program pemberian makanan tambahan posyandu, kesatuan gerak pkk, dan pembinaan anak remaja:on: tunjangan perangkat desa bagi desa desa yang memiliki ptl lebih dari (tiga) orang yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa masing masing, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti lpml, pkk, dan karang tarunaunjang operasional pelayanan publik, termasuk pelaksanaan bulan bakti gotong royong |
berita daerah kabupaten karawang pmhubungan, komunikasi dan informatik berdasarkan kebijakan bupati: pelaksanaan pengembangan program pemerintah daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika: cc. pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan,:bidang angkutan membawakan seksi angkutan orang, seksi angkutan barang: bidang sarana dan prasarana membawakan seksi sarana kendaraan dan perbengkelan: seksi prasarana terminal dan perparkiran: bidang komunikasi dan informatika membawakan seksi pos dan telekomunikasi: seksi informatika: unit pelaksana teknis dinas utd): kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, komunikasi dan informatikhubungan, komunikasi dan informatika, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan,hubungan, komunikasi dan informatika: menetapkan kebijakan teknis operasional dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah:: memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan, komunikasi dan informatika:: pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian:: melaksanakan koordinasi dengan bidang bidang teknis lingkungan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika: mewakili kepala dinas, apabila kepala dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya:: mengevaluasi kegiatan kesekretariatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas: melaksanakan penyusunan laporan baik bidang kesekretariatan maupun dinas:::: menyusun perencanaan dan petunjuk teknis pengelolaan program dan pelaporan:::oleh sub bagian umum dan kepegawaian:::lalu lintas bidang lalu lintasbidang lalu lintas mempunyai fungsi penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknispengelolaan dan pengaturcc. pengelolaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambupelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang lalu lintalalu lintas, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolamelaksanakan pengelolaan, pengaturan, pengendalian lalu lintas, melaksanakan pengelolaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas: melaksanakan pengelolaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas: melaksanakan pengelolaan kegiatan manajemenmengelola kegiatan analisis dampak lalu lintas jalan jalan dalam wilayah kabupatenlalu lintasmanajemen dan rekayasa lalu lintas. dalam penyelenggaradan penyusunan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas:cc. pelaksanaan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas: melaksanakan: memberikan rekomendasi untuk ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintasuar: il. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan manajemen lalu lintas: melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi solusi yang berhubungan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas: melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas: melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh kepala bidang. seksi pengendalian lalu lintas dan angkuiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian lalu lintas dan angkutan: pelaksanaan pengelolaan bidang pengendalian lalu lintas dan angkutan: cc. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hasil pengendalian lalu lintas dan angkutan: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian lalu lintas dan angklalu lintas dan angkutan mempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengendalian lalu lintas dan angkutan, melaksanakan pengelolaan bidang pengendalian lalu lintas dan angkutan yang dan angkutan: memberikan rekomendasi untuk ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan angkutanalu lintas dan angkutan, il. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian lalu lintas dan angkutanndalian lalu lintas dan angkutan: melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian lalu lintas dan angkutan: melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh kepala bidang. paragraf bidang angkutan bidang angkangkutan meliputi angkutan orang dan angkutan barang. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang angkutan mempunyai fungsi penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis angkutan meliputi angkutan orang angkutan barang pelaksanaan kegiatan angkutan meliputi angkutan orang angkutan barang: pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang angkutan orang dan angkutan barang, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang angkutan. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang angkutan mempunyai rincian tugas:kutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang angkutan: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang angkutan meliputi angkutan orang dan angkutan barang: melaksanakan pengelolaan kegiatan pada urusan angkutan meliputi angkutan orang dan angkutan barang: melaksanakan penyusunan program kegiatan pada urusan angkutan, melaksanakan analisa permasalahan yang berhubungan dengan angkutan, mewakili kepala dinas,:angkutanorang. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi angkutan orang mempunyai fungsi penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis angkutan orang: pelaksanaan pengelolaan bidang angkutan orang: cc. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang angkutan orang: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan orang. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi angkutan orang mempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis angkutan orang, menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi angkutan orang: menyusun petunjuk teknis bimbingan dan pembinaan angkutan orang serta perijinan penyelenggaraan angkutan orang: melaksanakan pembinaan usaha transportasi bidang angkutan orang: melaksanakan pembinaan bidang angkutan orang meliputi penetapan jaringan trayek dan penyedia sarana, melaksanakan pembinaan bidang angkutan orang yang meliputi pengusahaan dan survey kebutuhan, mengelola ijin angkutan orang meliputi trayek, operasional dan insidentil, mengelola papan nama serta kelengkapan lainnya, memberikan saran atau davis ijin trayek angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan antar kota propinsi yang melintas maupun sebagai pemberhentian dan pemberangkatan dalam wilayah kabupaten: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan orang, melaksanakan analisa permasalahan dan memberikan rekomendasi solusi yang berhubungan dengan angkutan orang: il. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan angkutan orang, melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh kepala bidang. seksi angkutan babarang. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi angkutan barang mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan angkutan barang: pelaksanaan pengelolaan bidang angkutan barang: cc. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang angkutan barang: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan barang. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi angkutan barang mempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis angkutan barang menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi angkutan barang: cc. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembinaan angkutan barang meliputi ijin bongkar muat dan ijin usaha angkutan barang: melaksanakan pengelolaan angkutan barang meliputi pembinaan, pemberian ijin bongkar muat dan ijin usaha angkutan barang: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan barang: melaksanakan analisa permasalahan dan memberikan rekomendasi solusi yang berhubungan angkutan barang, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan angkutan barang: melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh kepala bidang. paragraf bidang sarana dan prasarana bidang sarana dan prasaran. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis: pelaksanaan pengelolaan kegiatanpengumpulan dan pengolahan datamonitoring evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasaranamempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sarana dan prasarana: menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang sarana dan prasarana: melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana meliputi sarana kendaraan dan perbengkelan, pengujian kendaraan dan sarana terminal dan perparkiran: melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana meliputi sarana kendaraan dan perbengkelan serta sarana terminal dan perparkiran, melaksanakan pembinaan monitoring pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana meliputi sarana kendaraan dan perbengkelan, pengujian kendaraan serta sarana dan prasarana terminal dan perparkiran, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugassarana dan prasaranlain yang diperintahkan oleh pimpinan. bidang sarana dan prasarana membawakan seksi sarana kendaraan dan perbengkelan, seksi prasarana terminal dan perparkiran. seksi sarana kendaraan dan perbengkekendaraan dan perbengkelan. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi sarana kendaraan dan perbengkelsarana kendaraan dan perbengkelan. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi sarana kendaraan dan perbengkelan mempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sarana kendaraan dan perbengkelan:, menyusun dan mengolah data untuk bahan program kerja perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan bidang sarana kendaraan dan perbengkelan: mengumpulkan dan mengolah data guna penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana kendaraan dan perbengkelan: melaksanakan inventarisasi dan pendataan perbengkelan umum, melaksanakan pengelolaan perijinan serta pelaksanaan perbengkelan umum, melaksanakan pembinaan dan monitoring kegiatan bidang sarana kendaraan dan perbengkelan meliputi sarana kendaraan, perbengkelan umum, pemberian ijin perbengkelan dan pengujian kendaraankendaraan dan perbengkelan: menyusun dan menginventarisasi rencana kebutuhan fasilitas berupa sarana dan prasarana kendaraan, perbengkelan dan pengujian kendaraan, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas: melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas: melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh kepala bidang. seksi prasarana terminal dan perparkterminal dan perparkiran. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi prasarana terminal dan perparkirprasarana terminal dan perparkiran. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi prasarana terminal dan perparkiran mempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis prasarana terminal dan perparkiran, menyusun dan mengolah data untuk bahan program kerja perencanaan pelaksanaan, pembinaan serta pengawasan bidang prasarana terminal dan perparkiran, cc. mengumpulkan dan mengolah data guna penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengelolaan prasarana terminal dan perparkiran, melaksanakan inventarisasi dan penataan rencana kebutuhan dan pemeliharaan prasarana terminal dan perparkiran, menyusun bahan untuk langkah langkah penelitian, pengembangan, penentuan lokasi pembangunan serta perijinan prasarana terminal dan perparkiran, melaksanakan bimbingan teknis operasional terminal dan perparkiran meliputi perencanaan, pengembangan, pemeliharaan fisik prasarana terminal: melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait maupun dengan utd terminal dan perparkiran mengadakan monitoring lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan prasarana terminal dan perparkiran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pengelolaan prasarana terminal dan perparkiran: melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh kepala bidangomunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, pengolahan hasil serta informatika. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang komunikasi dan informatika mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, pengolahan hasil serta informatika: pelaksanaan pengelolaan kegiatan komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, pengolahan hasil serta informatika, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang komunikasi dan informasi meliputi pos dan telekomunikasi serta informatika, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidangbidang komunikasi dan informatikbidang komunikasi dan informatika, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan komunikasi dan informatika, melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang komunikasi danomunikasi dan informatika, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangkakomunikasi dan informatika membawakan seksi pos dan telekomunikasi: seksi informatika. seksi pos dan telekomunos dan telekomunikasi. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pos dan telekomunikasi: pelaksanaan pengelolaan pos dan telekomunikasi: cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pos dan telekomunikasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi pos dan telekomunikasiseksi pos dan telekomunikasi, menyusun rancangan keputusan bupati tentang penyelenggaraan perijinan bidang pos dan telekomunikasi: menyusun rancangan keputusan bupati tentang petunjuk pelaksanaan ijin operasional penyelenggaraan jasa titipan, ikr g, radio konsesi meliputi perusahaan, hotel, instansi dan taksi, wartel dan warnet, cyber dll, melaksanakan pembinaan kepada penyelengaraan jasa dan jaringan pos serta telekomunikasi: melaksanakan penerbitan ijin penyelengaraan usaha meliputi instalasi kabel rumah ikr g), kios telkom, wartel, warnet, cyber net dan pengguna jaringan pos dan telekomunikasi lainnya mengelola pemberian ijin biro jasa perhubungan: mengelola pemberian ijin pengguna spectrum, frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal: membina dan pemberian ijin biro jasa perhubungan: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi:os dan telekomunikasitugas urusan pos dan telekomunikasi: il. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh kepala bidang. seksi informatikformatika. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi informatika mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan informatika: pelaksanaan pengelolaan informatika, cc. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang informatika: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informatika. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi informatika mempunyai rincian tugas: melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang informatika, menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi informatika melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dibidang informatika: melaksanakan pengelolaan informatika, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidangseksi informatika: melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan informatika:pihubungan, komunikasi dan informatikrawang: peraturan bupati karawang nomor tahun tentang uraian tugas dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten karawhubungan, komunikasi dan informatiklele eri bidang bidang bidang bidang nata lalu lintas angkutan sarana dan komunikasi dan bnn prasarana informatika nan seksi manajemen seksi seksi sarana seksi dan rekayasa angkutan orang kendaraan dan pos dan lalu lintas perbengkelan telekomunikasi seksi pengendalian seksi seksi prasarana seksi lalu lintas dan angkutan barang terminal dan informatika angkutan perparkiran bupati karawang, ade swara |
menimbang mengingat bupati pamekasan peraturan bupati pamen(asan nomor tahun ,s|, tentang penjabaran tugas sekretaris7menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran t\gas sekretaris desperaturan pemerintah nomor tahun oo0 tentang formasi pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun nomor t22, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun o0$menteri dalam negeri nomor tahun oot tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun ootdaerah kabupaten pamekasan nomor tahun oog tentang susunan organisasi perangkat desa; peraturan daerah kabupaten tahun tentang pemberhentian perangkat desa; pamekasan nomor pengangkatan dan menetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang penjabaran tugas sekretaris desa. bab ketentuan umum dalam peraturan bupatitnjabaran tugassekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa. penjabaran tugas sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut melaksanakan administrasi keuangan dan administrasi perkantoran; melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; men)rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan apb desa; men5rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; men rusun rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan olehrmr refs bupati achmad atr' i'i diundangkan pamekasan pada ,ml, t0l, it. aris daerah, xtf3mpr berita daerah kabupaten pamekasan tahun or3 nomor |
pra nan peran bupati karawang peraturan bupati karawang nomor tahunwajib belajar diniyah takmiliyah aaliyah dan taman pendidikan al quran kabupaten karawang, perlu menetapkan peraturan bupati karawang tentang program wajib belajar pendidikan diniyah takmiliyah aaliyah dan taman pendidikan al. our'anmenyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang kualitas suatu dta dan atau tpo:, melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan yang kurang bertanggungjawab, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perkembangan kinerja dta dan atau tpo daerahnya, kemudian diharapkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi bagi pembangunan pendidikan. akreditasi dta dan atau tpo berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan (supervisi) pendidikan, sebagai dasar penentuan alokasi dana bantuan operasional yang berasal dari apbd kabupaten karawang, sebagai dasar penentuan kewenangan dalam penyelenggaraan ujian akhir. akreditasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dta dan atau tpo. komponen yang dinilai dalam rangka penetapan status akreditasi adalah kelembagaan meliputi status lembaga, berbadan hukum. administrasi dan manajemen meliputi rumusan visi dan misi, rencana kerja reguler, dokumen pengelolaan pendidikan dan kesiswaan, program penataan lembaga, dokumen investasi dan prasarana. kurikulum meliputi pelaksanaan kurikulum, melaksanakan ekstra kurikuler: melaksanakan prinsip prinsip kurikulum, adanya pengembangan kurikulum. sarana dan prasarana meliputi lahan sendiri, gedung sendiri dan layak dipakai, ketersediaan buku panduan, lingkungan yang bersih, adanya sarana penunjang praktek kurikuler. ketenagaan meliputi kompetensi tenaga pengajar, strata pendidikan, pengalaman mengajar. pembiayaan meliputi dokumen rap, bantuan masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, buku kas umum, laporan keuangan. peserta didik meliputi rekapitulasi data siswa pertahun, kompetensi lulusan, program praktek ibadah, program pembiasaan. peran serta masyarakat meliputi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang rapi dan bersih. lingkungan kultur meliputi kesesuaian kegiatan dengan tradisi masyarakat. hasil penilaian dalam rangka akreditasi diberikan dalam bentuk nilai kualitatif dengan klasifikasi terakreditasi tipe amat baik, tipe baik, tipe cukup. belum terakreditasi. bad dibentuk berdasarkan keputusan bupati. akreditasi dilaksanakan terhadap dta dan atau tpo yang telah terdaftar pada kantor kementerian agama kabupaten karawang. akreditasi dilaksanakan melalui proses penilaian. untuk melaksanakan proses penilaian dalam rangka akreditasi, bad menyusun dan menetapkan sebuah pedoman serta, membentuk dan mengangkat tim penilai assessor). tim penilai terdiri dari unsur pengawas pendidikan dan atau kalangan professional yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian dalam rangka akreditasi. jumlah tim penilai ditentukan oleh bad sesuai kebutuhan. penetapan status hasil akreditasi adalah sebagai berikutamat baik,baik, cc.cukup. belum terakreditasi diberikan kepada dta dan atau tpo yang menurut hasil penilaian memperoleh nilai lebih rendah dari kualifikasi cukup. status akreditasi ditetapkan oleh bad. kepada dta dan atau tpo yang telah ditetapkan statusnya diberikan surat keputusan dan sertifikat. dta dan atau tpo yang belum terakreditasi mendapat surat pemberitahuan. masa berlaku status hasil akreditasi terhitung (empat) tahun sejak diterbitkannya penetapan oleh bad. dalam rentang masa berlaku status hasil akreditasi, bad dapat meninjau kembali status yang diberikan kepada dta dan atau tpo apabila ditemukan penurunan kinerja pada dta dan atau tpo bersangkutan. bab viii status dta tpo dan penyelenggaraan ujianyang bersangkutan dan bagi dta dan atau tpo dengan status tipe serta bagi dta dan atau tpo belum terakreditasi.bersangkutan. dta dan atau tpo dengan status tipe serta dta dan atau tpo belum terakreditasi tidak dapat ditunjuk sebagai penyelenggara ujian. penyelenggara ujian memiliki tanggungjawab dan kewenangan meliputi penyusunan daftar calon peserta, penyusunan kisi kisi naskah soal, pengaturan lokasi dan ruang ujian, pembiayaan, peraturan kelulusan, penandatanganan ijazah, pengadministrasian data dan pelayanan pasca kelulusan. ketentuan penyelenggaraan ujian diatur tersendiri oleh kantor kementerian agama kabupaten karawangpemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah kabupaten karawangkementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten karawquran kabupaten karawang, selanjutnya disebut spm program wajardik dta dan tpowajib belajar pendidikan diniyah takmiliyah aaliyah dan taman pendidikan al our'an adalah program pendidikan yang diselenggarakan kabupaten karawang bagi peserta didik sd mi yang beragama islam untuk mengikuti pendidikan dasar pada diniyah takmiliyah aaliyah dta) dan atau taman pendidikan al our'an tpodan atau taman pendidikan al gur'an adalah bentuk program satuan pendidikan diniyah nonformal yang bertujuan melengkapi pendidikan agama islam bagi peserta didik yang diperoleh sd miakreditasi ialah penilaian terhadap dta dan atau tpo oleh badan akreditasi, badan akreditasi dta dan tpo, selanjutnya disingkat dan disebut bad, ialah lembaga koordinatif bersifat non struktural yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten karawang untuk menyelenggarakan akreditasi dta dan tpo. bab pengelola program satuan pendidikan dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan pengelola program satuan pendidikan dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan terdiri dari pengelola diniyah takmiliyah aaliyah dta). pengelola taman pendidikan quran tpo): setiap program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam wajib terdaftar pada kementerian agama. setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam wajib mendapat ijin pendirian dari kementerian agama. bab iiiour'an penyelenggaraan pelayanan pendidikan diniyah takmiliyah aaliyah dan taman pendidikan al quran merupakan kewenangan pengelola program satuan pendidikan, meliputi penyediaan tanah atau lokasi tempat belajar, pelaksanaan pembelajaran, penyediaan sarana pendidikan, penyediaan tenaga pengajar, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan dta tpo. penyelenggaraan pelayanan program wajib belajar dta tpo oleh kementerian agama, meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, cc. proses belajar mengajar, management pengelolaan, supervisi, evaluasi pendidikan. penyelenggaraan pelayanan program wajib belajar dta tpo oleh pemerintah daerah meliputi fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga pendidik, cc. peningkatan kapasitas kelembagaan, operasional pendidikan. pelayanan program wajib belajar pendidikan oleh pengelola program satuan pendidikan meliputi jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar sekurang kurangnya orang,dta tpo tersedia (satu) orang guru untuk setiap panjangnya, setiap dta tpo menyediakan buku teks pelajaran yang sudah ditetapkan kementerian agama dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, setiap guru dta tpo mengajar jam pelajaran per minggu pada program satuan pendidikan, dengan lama waktu jam pelajaran adalah menitetiap dta tpo menyelenggarakan proses pembelajaran selama minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas s.d. kelas selama jam pelajaran per minggu, dengan lama waktu jam pelajaran adalah menit, setiap dta tpo menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ktp) sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian agama, setiap guru dta tposetiap kepala dta tpo melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak dua kali dalam setiap semester, setiap guru dta tpota tpo pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik (raport): kepala dta tpo menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (uas) serta ujian akhir ua) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada kantor kementerian agama. pelayanan program wajib belajar pendidikan oleh kantor kementerian agama kabupaten karawang meliputi menetapkan perijinan penyelenggaraan program pendirian satuan pendidikan, menyusun dan menerbitkan data kependidikan dta dan tpo: menetapkan standarisasi kurikulum dta dan tpo:, memberikan pedoman pengembangan kurikulum kepada pengelola program satuan pendidikan, menerbitkan buku teks pelajaranlakukan penilaian dalam rangka akreditasiyelenggarakan ujian akhir, menerbitkan ijazah dan pedoman kelulusan, il.kesra, disdikpora serta instansi organisasi terkait lainnya, memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati. pelayanan program wajib belajar pendidikan oleh bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah pemerintahlaksanaan akreditasi, melaksana dan tpo: menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas guru dta dan tponyusun laporan pencapaian indikator kinerja program wajib belajar melalui penyusunan angka partisipasi pendidikan, contoh rumus aperta angka partisipasi pendidikan diniyah takmiliyah aaliyah jurusan siswa aaliyah mah sona sdm melakukan koordinasi dengan kementerian agama, disdikporaoleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraganilaian dalam rangka akreditasi, melakukan pemantauan keikutsertaan siswa pendidikan dasar dalam pendidikan dta dan tpo), melakukan pemantauan dalam rangka penggunaan ijazah pendidikan dta dan atau tpo sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru (psb):bagian kesejahteraan rakyatnyelenggaraan pelayanan program wajib belajar pendidikan sesuai dengan spm tersebut dalam dan dikoordinasikan oleh asisten pembangunan sekda kabupaten karawang. bab pendirian lembaga dta dan tpo setiap penyelenggaraan pendidikan dta tpo yang berbentuk satuan pendidikan wajib memiliki izin pendirian yang diterbitkan kantor kementerian agama kabupaten karawang setelah memenuhi sekurang kurangnya syarat syarat sebagai berikut telah menyelenggarakan pembelajaran minimal (dua) tahun, telah menggunakan standarisasi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah kementerian agama, memiliki peserta didik sekurang kurangnya orang, terdapat minimal (tiga) orang guru yang salah seorang diantaranya memiliki tugas tambahan sebagai kepala, memiliki ruang belajar tetap dilengkapi dengan sarana pendukung lain untuk kelancaran proses belajar mengajar, telah melakukan sistem evaluasi pendidikan secara terprogram, memiliki induk badan hukum penyelenggara pendidikan (yayasan) yang jelas serta tegas kedudukannya. bagian kesatu tata cara pendaftaran dta dan tpo pendaftaran dilakukan kepada kantor kementerian agama kabupaten karawang oleh kepala pimpinan pengelola pendidikan. formulir pendaftaran wajib melampirkan daftar nominatif nama nama peserta didik, dan, daftar nominatif nama nama guru tenaga pendidik, dan, surat pernyataan penyelenggaraan pembelajaran dari pengawas pendidikan dan: nota rekomendasi dari pihak pihak terkait. bagi penyelenggaraan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan, selain melampirkan berkas berkas sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat pengesahan formulir pendaftaran dari pengurus badan hukum yayasan, melampirkan surat pernyataan penggunaan kurikulum dari pengawas pendidikan, surat pernyataan melaksanakan tugas guru kepala tenaga kependidikan dari pengawas pendidikan yang disertai foto copy sk surat tugas guru kepala tenaga kependidikan yang bersangkutan, surat pernyataan ruang belajar dan sarana pendukung dari pengawas pendidikan yang disertai foto visualnya, foto copy bukti tanah, surat sistem evaluasi dari pengawas pendidikan yang disertai foto copy buku laporan pendidikan (rapor) serta ijazah syahadat tanda kelulusan beberapa orang peserta didik surat keputusan penyelenggaraan pendidikan dari pengurus badan hukum yayasan dengan disertai foto copy akta badan hukum yayasan, berkas berkas lain yang penting dan diperlukan. berkas pendaftaran yang diterima oleh kantor kementerian agama kabupaten karawang setelah diperiksa, segera dicatat dalam buku induk pendaftaran. setelah selesai dicatat pada buku induk pendaftaran, berkas yang telah lengkap wajib segera diproses untuk mendapat penetapan. bagian kedua penetapan lembaga dta dan tpo berkas lengkap yang diterima oleh kantor kementerian agama kabupaten karawang segera diperiksa dan dalam waktu tidak lebih dari (tujuh) hari kerja, segera diterbitkan nota pengembalian berkas apabila terdapat kekurangan persyaratan, atau, tanda daftar program pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan yang tidak berbentuk satuan pendidikan, keputusan izin pendirian, piagam dan tanda daftar program pendidikan bagi penyelenggara pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan, dokumen yang diterbitkan ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten karawang yang didelegasikan pelaksanaannya kepada kasi pdpontren, dokumen asli yang diterbitkan oleh kantor kementerian agama kabupaten karawang selanjutnya diserahkan kepada kepala lembaga dengan dilengkapi berita acara, mengingat pentingnya dokumen pendaftaran ini, setiap penerbitan dokumen, akan diberikan beberapa set salinan foto copy berkas untuk pihak pihak terkait, terutama tembusan kepada pihak pihak terkaidan taman pendidikan al our'an ini dibebankan dalam apbd kabupaten karawang, anggaran pada kantor kementerian agama, anggaran pendapatan dan belanja apb) pada pengelola program satuan pendidikan, sumber lain yang sah. bantuan biaya untuk penyelenggaraan dta tpo dipergunakan untuk bantuan investasi meliputi sarana, prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. bantuan operasional meliputi insentif tenaga pengajar, beasiswa guru, biaya pendidikan anak, bantuan operasional pendidikan, peningkatan mutu kelembagaan dan pendidikan. bagian kesatu pemberian bantuan biaya pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, ditetapkan berdasarkan keputusan bupati tentang jumlah dan peruntukannya, tidak bersifat wajib, tidak mengikat kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua persyaratan penerima bantuan syarat syarat penerima bantuan biaya untuk penyelenggara pendidikan adalah lembaga tersebut berkedudukan wilayah kabupaten karawang dengan alamat yang jelas, telah memiliki izin pendirian yang diterbitkan oleh kementerian agama sekurang kurangnya (dua) tahun, memiliki struktur kepengurusan lembaga yang jelas, memiliki peserta didik sekurang kurangnya orang, lembaga tersebut menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh kementerian agama. bab pembentukkan tim koordinasi pemerintah daerah berkewajiban membentuk tim koordinasi pelaksanaan wajib belajar diniyah takmiliyah aaliyah dan taman pendidikan al our'an tim koordinasi bersifat koordinatif. tim koordinasi terdiri dari unsur pemerintah daerah, kementerian agama, organisasi badan lembaga keagamaan non keagamaan, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan unsur lain yang diperlukan. tim koordinasi berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. tim koordinasi mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan, standarisasi, pemecahan masalah dan penghimpunan sumberdaya yang diperlukan untuk terwujudnyadalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam tim koordinasi memiliki fungsi merumuskan bahan untuk penyusunan peraturan bupati yang diperlukan sebagai tindak lanjut peraturan daerah, menghimpun data dan informasi untuk penyusunan laporan pencapaian angka partisipasi program dan penyusunan profil pendidikan dta dan tpo, menghimpun data dan informasi sumberdaya pada pemerintah, pemerintah daerah, organisasi badan lembaga dan masyarakat untuk diselaraskan dalam sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang terpadu, menghimpun saran, masukan, keluhan dan pendapat masyarakat, menyelenggarakan kesekretariatan dan rapat rapat. bab vii pembentukan dan pelaksanaan akreditasi bagian kesatu tujuan dan fungsi akreditasi akreditasi dta dan atau tpo bertujuan untuk: mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan melalui: pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketersediaan tenaga pendidik yang cukup, kualitas dan kuantitasnya, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, pelaksanaan administrasi pendidikan yang baik. mendorong tercipta dan terpeliharanya ketahanan lembaga pendidikan pada dta dan atau tpo serta lingkungannya, mendukung terciptanya suatu sistem pengelolaan lembaga pendidikan dta dan atau tpo yang berkualitas dan mandiri, menentukan tingkat kelayakan suatu dta dan atau tpo dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan, |
atl salinan seeperiode yang sah menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku. pimpinan dprd adalah ketua dan wakil ketua dprd kabupaten tanah laut. anggotbupati adalah bupati tanah laut. sekretariat dprd adalah unsur pendukung kegiatan dan fungsi dprd. sekretaris dprd adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin sekretariat dprd,uang representasi, uang paket, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan keluarga, tunjangan badan musyawarah, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan legislasi,eraturan bupati karawang nomor:lu; peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang pedoman pengangkatan dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap;;maretdaya manusia salah satu komponen utama dalam pembangunan berdayaaitahun tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokteri;iv. dinas kesehatan kabupaten karawang melaporkan hasil analisisnya kepada bupati karawang;guna kelancaran pelaksanaan pelayanan dinas kesehatan dan utd, dinas kesehatan kabupaten karawang dapat mengusulkan kepada bupati secara langsung dokter dan bidan ptt daerah yang ditetapkan melalui keputusan bupati, apabila terdapat dokter dan bidan dalam masa tugas kontrak belum selesai mengundurkan diri secara sebelah pihak meninggal dunia sesuai kebutuhan dinas dan utdviviiviii dan uang transportasi penunjang kegiatan. besaranbulannya melalui bendahara pengeluaran pembantu dinas kesehatan kabupaten karawang. honorarium dokter dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap daerah dapat diberhentikan sementara atas permintaan pejabat penanggungjawab pembuatan daftar gaji pegawai tidak tetap daerah. pemberian uang transportasi untuk dokter dokter gigi dan bidan ptt hentikan sementara apabila dokter dokter gigi dan bidan ptt tidak melakukan penunjang kegiatan atau sedang dalam masa mengambil cuti melahirkan dan ibadah haji; melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan; xi. xii.kesehatan; membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;;;;; menjalankan praktek perorangan luar jam kerja sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku;; pelatihan keterampilan melaksanakan program; pemberian penghargaan. xisalinan pep lapumedang telah ditetapkan, bahwa dengan telahdan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, mak. format sop format sop deskripsi unit organisasi lambang daerah nama skpd) pemerintah kabupaten sumedangformat sop identitas mengenai prosedur yang akan distandarkan nomor standar operasional lambang daerah prosedur nama tangga ros men skpd tangga efek nama standar operasional prosedur: daan keterkaitan: peralatan perlengkapan: . d2. cara pengisian: nama skpd diisi dengan nama skpd atau utd upt nomor standar operasional diisi dengan nomor yang sop kan. penomoran sesuai tata prosedur naskah dinastandar operasional prosedur disahkan oleh diisi dengan nama jabatan yang berkompeten mengesahkan kepala skpd) nama standar operasional diisi dengan nama prosedur yang akan distandarkan berdasarkan prosedurformat sop daratan keterangan kegiatan ena pena partner was waktu kelengkapantertentubupati sumedang, ttd ade ir dan manfaat bagian kesatu tujuan pedoman ini bertujuanpokok dan fungsi aparatur pemerintah. bagian kedua sasaran sasaran yang dicapai: setiap skpd memiliki sopumum prinsip prinsip sop terdiri atas:merupakan format diagram alir bercabang (branching flawcharts) dengan ketentuan: disahkannya unsur pelaksanaan dalam kolom yang terpisah dari kolom kegiatan, b.menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara bercabang cabang, simbol yang digunakan hanya terdiri dari (lima) simbol, yaitu.simbol segi lima off page connector (lj untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman. pada setiap skpd dapat dibentuk: halaman judul (cover), yang memuat lambang daerah, judul dokumen sop ap, tahun pembuatan, dan nama skpd beserta alamat: keputusan bupati tentang pengesahan sop skpd, yang ditandatangani oleh kepala skpd atas nama bupati, daftar isi, format sop ap, terdiri dari: format sop meliputi deskripsi unit organisasi yang memuat: visi, misi, moto janji layanan. format sop yang merupakan identitas informasi mengenai prosedur yang akan distandarkan dan memuat: lambang daerah dan nama skpd, nomor sop, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif: pengesahan oleh pejabat yang berkompeten, nama judul standar operasional prosedur, dasar hukum, keterkaitan, j)) peringatan, kualifikasi pelaksana, peralatan perlengkapan, dan pencatatan dan pendataan. format: (kelengkapan, waktu dan output), dan keterangan. contoh halaman judul (cover), keputusan bupati tentang pengesahan sop skpd, lingkungan pemerintah daerah, wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan sop ap. dalam rangka efiokumentasi sop halaman judul (cover) lambang daerah standar operasional prosedur judul dokumen standar skpd . operasional prosedur tahun tahun pembuatan skpd . jl. nomor . sumedang (kode pos) telp. faksi. alamat skpd website . email:. keputusan bupati sumedang (ditandatangani kepala skpd a.n. bupati sumedang) kop skpd keputusan bupati sumedang nomor sena anna tentang pengesahan standar operasional prosedur . skpd mann onta bupati sumedang, menimbang la. bahwa l.ooooooo wennanananananana bahwa loco www mna dan seterusnya, mengingat undang undang .cbooo woomocmaaanh peraturan pemerintah .ooooocccccccj peraturan presiden .ooooccccccccccc) peraturan menteri .ooooaaanh peraturan daerah .ooooooooocccccccccci peraturan bupati.eeg dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu (memuat tentang pengesahan sop skpd .) kedua (memuat tentang maksud dan tujuan disusunnya sop ap) ketiga (memuat tentang evaluasi sop ap) keempat (memuat tentang pemberlakuan keputusan ini) ditetapkan sumedang pada tanggal.o a.n. bupati sumedang kepala skpd ., namggunaan dan pembagian hasil penerimaan pajak rokokgunaan dan pembagian hasil penerimaan pajakbupati adalah bupatijak rokok yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. nee:penggunaan hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan, dan penegakan hukumc'mengenai penanggulangan bahaya rokok, penegakan aturan larangan merokok tempat tempat tertentu: cc.: dan penagihan piutang pajak. bab alokasi pemanfaatan dana bagi hasil penerimaan pajak rokok hi) pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dialokasikan paling sedikit sebesar (lima puluh persenpaling rendah (sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan, dan paling tinggi (sepuluh persen) untuk penegakan hukumdalam(l)@raja uta frederik sorting diundangkan rantepao pada juni skretahismaerah kabupatewtoraja utara, lebaran tela 'bp berita daerah kabupaten toraja utara tahun nomor |
sss tunggir katakmendapatkan kepastian hukum sertkpk kepala desa sebesar rp. sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan honorarium kpk sekretaris desa sebesar rp. empat ratus ribu rupiah) per bulan honorarium ppid kepala seksi sebesar rp. tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan honorarium ppid bendahara desa sebesar rp. enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan. apb desa apb desa,b: hasilaset:,,operasional pemerintahan desaadaan luar biasa sebagaimana dimaksud karena klb wabah, keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dengan keputusan bupati walikota,huruf ditempatkan pada rekening tersendiri:yang merupakan penjabaran dari rpm desaminggu empevaluasi terhadap rancangan apb desa sebagaimana dimaksud dilakukan oleh, dalam hal evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana camat berkoordinasi denganseruyan,ketentuan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku bagi desa desa yang ada dan dekat dengan layanan perbankanelolaan keuangan desa,seruyan tentang pengadaan barang dan jasa desa,,,, ketatausahaan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan bendahara dengan carapenandatanganan pada kwitansi ncr diatur sebagai berikut pengeluaran dengan jumlah nominal bawah rp. (dua ratus lima puluh ribu) ditandatangani tanpa menggunakan materai, pengeluaran dengan jumlah nominal rp. (dua ratus lima puluh ribu) sampai rp. (satu juta rupiah) ditandatangani atas materai rp. (tiga ribu rupiah): pengeluaran dengan jumlah nominal atas rp. (satu juta rupiah) ditandatangani atas materai rp. (enam ribu rupiah), pembayaran honorarium dilengkapi dengan lampiran surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan dalam suatu jabatan, daftar tanda terima honorarium. pembayaran bantuan sosial bantuan keuangan dilengkapi dengan lampiran surat keputusan pembentukan dan susunan pengurus organisasi atau kepanitiaan dari pejabat yang berwenang, proposal kegiatan yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana dan telah mendapat persetujuan dari kepala desa, laporan pertanggungjawaban dari organisasi atau kepanitiaan pengguna dana yang disertai dengan bukti dapat dipertanggungjawabkan, kwitansi ncr yang ditandatangani masing masing oleh penerima dana (ditandatangani atas materai), bendahara desa dan kepala desa, dokumentasi kegiatan. pembayaran perjalanan dinas dilengkapi dengan lampiran surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang, surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang, laporan perjalanan dinas yang dibuat oleh perangkat desa yang melaksanakan perjalanan dinas, surat undangan tele dari instansi tertentu (jika maksud perjalanan untuk menghadiri kegiatan tertentu), tiket perjalanan, kwitansi ncr yang ditandatangani masing masing oleh penerima dana, bendahara desa dan kepala desasalinan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud masing masing disampaikan kepada: kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa,,tim pembina tingkat kabupaten berdasarkan surat keputusan bupati. pembinaan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dilakukan denganmemberikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada bupati. bupati dapat mendelegasikan tugas pembinaan pengelolaan keuangan desa kepada camat, pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh camat dilakukan melalui tim pendamping tingkat kecamatan berdasarkan surat keputusan bupati,seluruh kegiatan pengelolaan keuangan des sanksi adalah kepala desa, koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat kptpkd adalah sekretarisurusannegara yang selanjutnya disingkat apbn adalah,, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten seruyan,ansurat permintaan pembayaran, yang selanjutnya yang disingkat spp adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala desa selaku pejabat pengguna anggaran dan bendahara desa untuk mengajukan permintaan pembayaran, surat pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat spj adalah dokumen yang dikeluarkan atas pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan, yang dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban telah dilaksanakannya pekerjaan atau kegiatan tersebut. rukun tetangga, yang selanjutnya disingkat rt, yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi sebagai pelaksana kewilayahan dalam pemerintahan desa, rukun warga, yang selanjutnya disingkat rw, yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi sebagai pelaksana kewilayahan membawahi beberapa dalam pemerintah yang memenuhi syarat sebagai bendahara desauntuk nilai pagu dana apb desa sampai dengan rp. seratus juta rupiah) honorarium kpk kepala desa sebesar rp. lima ratus ribu rupiah) per bulan. honorarium kptpkd sekretaris desa sebesar rp. dua ratus ribu rupiah) per bulan honorarium ppid kepala seksi sebesar rp. dua ratus ribu rupiah) per bulan. honorarium ppid bendahara desa sebesar rp. tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. untuk nilai pagu dana apb desa diatas rp. seratus juta rupiah) sampai rp. dua ratus lima puluh juta rupiah) honorarium kpk kepala desa sebesar rp. enam ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. honorarium kptpkd sekretaris desa sebesar rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. honorarium ppid kepala seksi sebesar rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan. honorarium ppid bendahara desa sebesar rp. empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan. untuk nilai pagu dana apb desa diatas rp. , ( dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai rp. lima ratus juta rupiah): honorarium kpk kepala desa sebesar rp. tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan. honorarium kpk sekretaris desa sebesar rp. tiga ratus ribu rupiah) per bulan. honorarium ppid kepala seksi sebesar rp. empat ratus ribu rupiah) per bulan. honorarium ppid bendahara desa sebesar rp. lima ratus ribu rupiah) per bulan. untuk nilai pagu dana apb desa diatas rp. lima ratus juta rupiah) sampai rp. satu milyar rupiah): honorarium kpk kepala desa sebesar rp. delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan. honorarium kpk sekretaris desa sebesar rp. tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. honorarium ppid kepala seksi sebesar rp. enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. honorarium ppid bendahara desa sebesar rp. tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk nilai pagu dana apb desa diatas rp. satu milyar): |
bupati pamekasan peraturan bupati pamekasan nomor tahun tentang prix}tait pelaksanaan pria partisipasi masyarat(at dalit operasioitalisasi dati pemeliharaan sali'ran peubuaitg dai| atau sungai dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang: mengingat bupati pamekasan, bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa memiliki, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang dan atau sung; undang undang nomor tahun l974 tentang pengairan;a15; peraturan pemerintah nomor tahun a06 tentang irigasi; peraturan pemerintah nomor tahun tentang sungai; peraturan pemerintah nomor tahun al2 tentang pengelolaan daerah aliran sungai; peraturan menteri pekerjaan umum nomor so|pf'|i m|2oo7 tentang pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif; peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun o1o tentang irigasi4 tentang rukun tetangga dan rukun warga; peraturan bupati pamekasan nomor tahun ol3 tentang tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum pengairan; memutus(an: menetapkan. bab i(eieittuait i'ttu}i dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupatisaluran pembuang adalah saluran pembuang utama yang menampung kelebihan air dari jaringan sekunder dan tersier luar daerah irigasi, dan saluran pembuang tersier yang menampung dan membuang kelebihan air dari petak sawah saluran pembuang primer atau sekundmerasionalisasi adalah kegiatan pengaturan sumber air dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat prasarana sumber daya air dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan kapasitasnya. bab tut'aiv dati sasaran serta prinsip dati peitdekatait bagian kesatu tqfuaa dan sasaran t$uan pola partisipasi masyarakat dalam merasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang danlatau sungai adalah: terlaksananya pemberdayaan d; dan terlaksananya rehabilitasi dan perawatan terhadap kondisi dan fungsi prasarana saluran pembuang dar atau sungai. sasaran pola partisipasi masyarakat dalam merasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang ttl atau sungai adalah menumbuhkembangk sesuai dengan kebutuhan. bagian kedua prinsip dnn pendekdidasarkan pada prinsip dan pendekatan sebagai berikut: partisipatif, yakni masyarakat diberikan kesempatan secara aktif sejak proses perang naan sampai dengan pelaksanaan sehingga dapat menumbuhkan perasaan memiliki dan jaminan keberlanjutan program; transparansi, yakni manajemen dan administrasi penggunaan dana diketahui oleh masyarakat; akuntabilitas, yakni dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan; dan berkesinambungan, yakni hasil kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. bab iii i{egi.atan bagian kesatu jenis kegimeliputi: pengerukan sedimen (tanpa menggunakan alat berat) pada saluran pembuang dan atau sungai; pembersihan (tanpa menggunakan alat berat) pada jalur pembuang dan atau sungai; perbaikan dan pembangunan pelapisan sederhana berupa pelapisan beton, pasangan batu, pasangan batu bata atau brondong pada saluran pembuang dan atau sungai; perbaikan dan pembangunan tanggul pada saluran pembuang dan atau sungai; perbaikan rehabilitasi dan pembangunan bangunan air, bangunan bagi sadap pada saluran pembuang dan atau sungai; dan perbaikan dan pembangunan bangunan pelengkap (gorong gorong, bangunan terjun, jembatan layanan, tangga cuci, dan tempat mandi hewan) dan jalan inspeksi. bagian kedua jumlah dan itulah kegiatan jumlah kegiatan untuk (satu) kelurahan desa paling banyak (tiga) lokasi pada tahun anggaran yang sama. nilai usulan kegiatanlproposal yang diajukan sesuai dengan kebutuhan paling banyak sebesar rp. ooo.o0o,0o (dua puluh lima juta rupiah). partisipasi masyarakat berjumlah paling sedikit oo o dua puluh persen) dari nilai kegiatan, yang diwujudkan dalam bentuk uang, material dan atau tenaga. bagian ketiga larangan kegiatan yang dilarang dikerjakan meliputi: kegiatan yang dapat merusak sistem pada saluran pembuat da rr atau sungai; kegiatan yang berbahaya dan atau merusak lingkungan; pengalihan pekerjaan kepada pihak lain; penggunaan dana untuk pembelian lahan, kendaraan, dan peralatan elektronika; dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran. bab peran'sirait reitcaita iitgiataiy pen5susunan rencana kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam masyarakat membentuk panitia pelaksana kegiatan yang disetujui oleh ketua rt rw dan diketahui oleh lurah kepala desa. panitia sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: men rusun rencana kegiatan; menghimpun dana materialltenaga sebagai swadaya dari masyarakat; dan men5rusun rencana kebutuhan anggaran biaya yang dituangkan dalam proposal dan atau usulan permohonan partisipasi. proposal usulan permohonan partisipasi sebagaimana dimaksud pada (21huruf dengan disetujui oleh ketua rt rw dan diketahui oleh lurah kepala desa. proposal usulan permohonan partisipasi sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan kepada bupati melalui dinas pekerjaan umum pengairan dengan tembusan kepada camat. bab organisasi pei,aksi{a iiegiatai{ terhadap proposal usulan permohonan yang diterima, kepala dinas pekerjaan umum pengairan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: memverifikasi proposal usulan permohonan; melaksanakan peninjauan lapangan; men rusun telaah teknis kepada bupati; dan mempersiapkan administrasi kegiatan. bab pei"aigaiyaaiy tbciataiy panitia pelaksana kegiatan bersama masyarakat melaksanakan kegiatan paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya surat kerja4jian kerjasama dengan dinas pekerjaan umum pengairan. dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dinas pekerjaan umum pengairan memberikan pendampingan. bab vii i"apiorait putus ail aai i(egiatait panitia pelaksana kegiatan men rusun laporan pelaksanaan kegiatan paling lambat (dua) bulan sejak kegiatan dinyatakan selesai, untuk selanjutnya dikirim kepada dinas pekerjaan umum pengajaran laporan sebagaimana dimaksud pada dengan dihampiri beberapa hal sebagai berikut: bukti pengeluaran yang sah; foto fisik kegiatan dari titik oo o, oo o, dan oo o; jumlah swadaya masyarakat yang dapat dihimpun berupa uang, material, ganti rugi tanah barry:nan tanaman, tenaga, dan atau konsumsi yang dapat dinilai dengan uang; dan manfaat hasil kegiatan. dinas pekerjaan umum pengairan membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan dari masyarakat dan disampaikan kepada bupati. bab viii peuantauaiy dan e1valuasi pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan merasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang dan atau sungai dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum pengairan dan dapat bersama sama dengan masyarakat. bab ditutup dalam keadaan tertentu, bupati dapat menentukan kebijakan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini sepanjdiundangkan pamekasan pada tanggal april ol5 sekretaris daerah kabur ee\pamekasan, y*. berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor |
berita daerah kota sukabumi mang aaj .didikan dan kebudayapembinaanpenyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pemberian rekomendasi perizinan pendidikan dasar, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan pada pendidikan dasar, penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan bidang sarana dan prasarana pendidikan dasardasarsar membawakan seksi sarana dan prasarana pendidikan, kelompok jf, dan jabatan pelaksana. (l) seksi sarana dan prasarana pendidikan dasarcc..manajemen dan kurikulum. kelompok sub substansi manajemen dan kurikulum mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub subtan,tansi manajemen dan kurikulserta didik. kelompok sub substansi pembinaan peserta didik mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi pembinaan peserta didik berdasarkan rencana operasional bidang pendidikan dasar, menyiapkan. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter:serta dipembinaan pelaksanaan kebijakan bidang guru dan tenaga kependidikan, penyiapan bahan koordinasi bidang guru dan tenaga kependidikan, penyusunan rencana dan program peningkatan kompetensi, pengembangan protes, dan penjaminan mutu guru dan tenaga kependidikan, penyelenggarapelaksanapelaksanapelaksanaan. pelaksanaan penyusunan redistribusi guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan tugas pengawas sekolah, pelaksanail. pemberian fasilitasi program induksi guru pemul seksi pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, kelompok dan jabatan pelaksana. (l) seksi pengembangan profesi guru dan tenaga ke.ngkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan pkb), melaksanakan koordinasi dengan unsur organisasi mitra pendidikan, dan organisasi profesi guru atau pendidik, daningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. kelompok sub substansi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansanakan fasilitasi kreativitas dan inovasi pembelajaran guru dan tenaga kependidikan, melaksanakan fasilitasi pengembangan diri dalam rangka pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan pkb), melakukan penyiapan rencana pemetaan dan pengembangan kompetens. melakukan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub substansi peningkatan kompetenjaminan mutu guru dan tenaga kependidikan. kelompok sub substansi penjaminan mutu guru dan tenaga kependidikan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substan. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan penyusunan karya tulis ilmiah guru dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan pkb)jaminan mutucc. pembinaanpenyusunanpelaksanapenyelenggarapenyelenggara seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, kelompok dan jabatan pelaksana. . (l) seksi sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakatcc.:h.melaksanakan.didikan anak usia dini. kelompok sub substansi pendidikan anak usia dini mempunyai tugas: merencanakan. merencanakan kegiatan kelompok sub substan,: anak usia din masyarakat. kelompok sub substansi pendidikan masyarakat mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substancc. penyusunapenyusunapenyelenggaraan. penyelenggarapelaksanapenyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan, pelestarian kesenian dan kebudayaanbudaybudayacagar budaya, museum, sejarah dan tradisi. kelompok sub substansi cagar budaya, museum, sejarah dan tradisi mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.cagar budaya, museum, sejarah dan tradiseni dan kelembagaan. kelompok sub substansi pembinaan seni dan kelembagaan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substan: menyiapkan bahan dan mengumpulkan data kesenian, bahasa daerah, dan masyarakat atau lembaga adat:seni dsarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian. kelompok sub substansi sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substan,arana dan prasarana kebudayaan dan kesenianem ada misera oxs snba gan subbagian umum subbagian pelaporan dan kepegawaian keuangan dasar tenaga kependidikan pendidikan masyarakat sukabumi, desember serouroran wali kota sukabumi, kelompok cap.ttd. achmad fahmi |
berita daerah kota sukabumi ning huj salinan uns: pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehsehatan, membantu wali kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang kesehatsehatan: melaksanakan pembinaan teknis bidang kesehatan: mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan wali kota bidang kesehatan, memberikan saran dan pertimbangan kepada wali kota bidang pendidikan dan kebudayasehatkesehatan, pelaksanaan pengelolaan data dan profil kesehatan: pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan, pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, pelaksanaanil. pengumpulan peraturan peraturan bidang kesehatan:sehat,kesehatan, melaksanakan koordinasi pengelolaan data kesehatan: melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan: mengelola sistem informasi kesehatan, mengoordinasikan. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan profil kesehatan, mengoordinasikan rencana pengadaan barang dan jasakesehatandan mengelola produk hukum, menerbitkan sertifikat rekomendasi urusan kesehatan:cc. menerima, mencatat, dan menyetorkan retribusi utd kas daerahnyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriamberian bimbingan teknis dan supervievaluasi dan pelaporan diadministrasehatsehatanibu, anak, dan gizi. kelompok sub substansi kesehatan ibu, anak, dan gizi mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi kesehatan ibu, anak, dan giziibu, anak, dan gizi, melaksanakan program pelayananlaksanakan pemonitoran dan evaluasi programngoordinasikan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anakibu, anak, dan gizmosi kesehatan. kelompok sub substansi promosi kesehatan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi promosi kesehatromosi kesehatan, menyelenggarakmenyelenggarakan pendidikan kesehatan dan penyediaan media promosi kesehatan: melaksanakan pengelolaan dan pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti pos pelayanan terpadu posyandu), pos pembinaan terpadu posyandu), pos kesehatan pesantren poskestren), usaha kesehatan sekolah, dan saka bhakti husada, meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, mengelola kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja autres), melaksanakan peningkatan program gerakan masyarakat hidup sehat (german) dan kesehatan olahraga (sorga)romosilingkungan. kelompok sub substansi kesehatan lingkungan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi kesehatan lingkunglingkungan dan kesehatan kerja, menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan upaya kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, melaksanakan pemonitoran dan evaluasi kegiatan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan, melaksanakan inspeksi sanitasi pada tempat pengelolaan makanan, sanitasi dasar, sarana air minum, depot air minum, tempat fasilitas umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan laik sehat bagi rumah makan restoran, depot air minum, jasa boga catering, dan tempat fasilitas umum, melaksanakan kursus kebersihan (hygiene) sanitasi pangan, melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi upaya kesehatan lingkungan dan kesehatan kerjcc.. pelaksanaan administrengan lintas program dan lintas sektor dalaman atau konsultasi dengan dinascegahan dan pengendalian penyakisurveilans dan imunisasi. kelompok sub substansi surveilans dan imunisasi mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi surveilans dan imunisasisurveilans dan imunisasi, melaksanakanskor), respon kejadian luas, melaksanakan pemantauan dan evalua1i), kesehatan haji, dan surveilans kedaruratan bencana, melaksanakan bimbingan teknis dan supervirveilans dan imuniscegahan pengendalian penyakit menular. kelompok sub substansi pencegahan pengendalian penyakitmenular, melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, melaksanakan pemonitoran dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit menulcegahan pengendalian penyakit tidak menular. kelompok sub substansi pencegahan pengendalian penyakit tidaktidaktidak menular, melaksanakan. melaksanakan upayapemonitoran dan evaluasi kegiatanbimbingan teknis dan supervisitidaklayanan kesehatan, cc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pelayanan kesehatan, pemberian bimbingan teknis dan supervisibidang pelayananlayanankesehatan primer dan kesehatan tradisional. kelompok sub substansi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisionalpelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis, dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan tradisional dan penyekat tradisional, melaksanakan pembinaan teknis pelayanan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, dan perawatan kesehatan masyarakat pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), melaksanakan pembinaan teknis terkait pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan nasional pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan klinik: melaksanakan pembinaan, pemonitoran, dan evaluasi terkait pelaksanaan program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga pis pk), melaksanakan dan kesehatan tradisionprimer dan kesehatan tradisionlayanan kesehatan rujukan. kelompok sub substansi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi pelayanan kesehatan rujuklayanan kesehatan rujukan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, yaitu mencakup rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan lainnya, pelayanan darah, dan pelayanan penunjang medic, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan gawat darurat terpadu, melaksanakan pengawasan, pemonitoran, dan evaluasi sistem rujukan vertikal dan horizontrujumutu pelayanan kesehatan. kelompok sub substansi mutu pelayanan kesehatan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi mutu pelayanan kesehatanmutu pelayanan kesehatan: melaksanakan standarisasi pelayanan kesehatan meliputi penyusunan standar pelayanan kesehatan, pembinaan, serta pengawasan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan standardisasi mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas kesehatan, melaksanakan pengembangan dan pembinaan utd, unit organisasi bersifat khusus (ubk), dan badan layanan umum daerah (blue), melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu pelayananmutu pelayanrumusan. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan, cc. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporanadministrasisumber daya: merencanakan. merencanakan kegiatan kelompok sub substansi kefarmasian dan alatkefarmasian dan alatayaan kesehatan. kelompok sub substansi pembiayaan kesehatan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi pembiayaan kesehatan berdasarkan rencana operasional bidang sumber daya kesehatan, menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembiayaan.: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi sumber daya manusiapembiayaan kesehatan: mengelola pembiayaan kesehatan meliputipengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatanaya, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, dinas dapat dibantu utd, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional. pembentukan utd, unit organisasi bersifat khusus dan unit organisasi bersifat fungsionaljfagan struktur organisasi dinas kesehatan dan pelaporan kepegawaian pengendalian penyakit kesehatan kesehatan bersifat khusus bersifat fungsional wali kota sukabumi,mempertanggungjawabkan : bidang perikan.subbagian keuangan, dan kelompok jf. paragraf kegiatan subbagian umum dan kepegawai.menyusunerencanaan program, mempunyai tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substansicc.:tersediaan dan kerawanan pangan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.,istribusi dan cadangan pangan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substan:: melaksanakan pemantauan distribusi dan harga pangan: melaksanakan .nekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.:cc.: penyusunan . seksi sarana dan prasarana tanaman pangan holtikultura dan perkebunan dan kelompok jf. seksi sarana dan prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebun.::tanaman pangan hortikultura,: melaksanakan .cc. penyusunan perencanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan,, pelaksanaan .hewan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substansi kesehatan hewhewan,.:masyarakat veteriner, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.:,duksi dan usaha peternakan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.:dan usaha peternakperikanancc. penyusunan perencanaan pembangunan agribisnis perikanan, penyusunan .kanperikanan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substanusaha dan sumber daya perikanan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.sarana prasarana perikanan, dengan tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan kelompok sub substan senda kota sukabumi, nn, set pa: (serta abu julyanna bagmaen kelompok dan prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sukabumi, desember wali kota sukabumi, cap.ttd. achmad fahmisekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan ne: aa pra ts roti tia wali kota sukabumi provinsi jawa baratngelolaan keuangan daerah dan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah kota sukabumi, makaebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerahpemerintah daerah yangrangkat daerah, koreksi,atauatauatau daya atau transaksi. ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi infrastruktur penerapan sap berbasis akrual berupa kebijakan akuntansi. kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada terbagi atas: babi kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, babi kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan, babi kebijakan akuntansi pendapatan, babi kebijakan akuntansi beban dan belanja babi kebijakan akuntansi transfer, bab kebijakan akuntansi pembiayaan, bab vii kebijakan akuntansi kas dan setara kas, bab viii. bab viii kebijakan akuntansi piutang, babi kebijakan akuntansi persediaan, babi kebijakan akuntansi investasi, babi kebijakan akuntansi aset tetap, il. babi kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, bab xiii kebijakan akuntansi dana cadangan, babi kebijakan akuntansi aset lainnya, babak kebijakan akuntansi kewajiban, babi kebijakan akuntansi koreksi kesalahansukabumi. kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam memuat penjelasan atas unsurdalampada sap yang memberikan beberapa pilihan metode, pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan dalam sap, dan cc. pengaturan lebih lanjut hal hal yang belum cukup diatur dalam sap. kebijakan akuntansi berupa pengaturan hal hal yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada: asap yang mengatur hal hal yang mirip dengan masalah terkait:ap dan asap, dan ketentuan peraturan perundangan undangan terkait pengelola, tidak termasuk perusahaan umum daerah. pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, peraturan wali kota sukabumi tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintahai seed digg dulu yuliasari nip. lampiranbab kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pendahuluan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan sap). kerangka konseptual ini diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan, penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi, unsur unsur laporan keuangan, sertamerumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar. tujuannya adalah sebagai acuan bagi: sebagai jaminan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun sebagai pedoman perlakuan akuntansi untuk pos pos yang timbul akibat transaksi keuangan pemerintah daerah, sebagai petunjuk pelaksanaan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi pemerintah daerah,yang dimodifikasiperiode. ruang lingkup . ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerahumumerah,,,lyang dapat disebutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. persediaan kumulatif saldo yang berasal daringkungan akuntansi pemerintah daerah lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah. sistem pemerintahan otonomi. adanya pengaruh proses politik. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah kota sukabumi. ciri keuangan pemerintah daerah..ranan selama satu periode pelaporan. laporan keuangan pemerintah daerah terutama untukntujuan pelaporan keuangan adalkecukupan dan mencakupatauatau defisit laporan operasional lo), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintahanyaitu,dan selanjutnya pemerintah daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri dikarakteristik sertaa.memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuanga. b.. c.tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan. d.lengkap, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuat. cc.. dapat. dapat dibandingkan informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah,atauatuan kerja perangkat daerah( skpd) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: laporan realisasi anggaran basis kas skpd. neraca skpd. laporan operasional skpd. laporan perubahan ekuitas skpd.pelaporan yang menghasilkan: laporan realisasi anggaran basis kas ppid. neraca ppid. laporan perubahan saldo anggaran lebih ppid laporan operasional ppid. laporan perubahan ekuitas ppid. laporan arus kas ppid.basis kas. laporan perubahan saldo anggaran lebih. neraca pemerintah kota. laporan operasional. laporan perubahan ekuitas. laporan arus kas. catatan atas laporan keuangan. jenis. jenis laporan keuangan pokok pemerintah daerah: laporan realisasi anggaran basis kas pertandingan antara anggaran dengan realisasinya),oleh bendahara umum daerah. pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas tain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. laporan perubahan saldo anggaran lebih laporari bandingkan tahun sebelumnya. laporan operasional laporan operasional merupakantransfer dan pos luar biasa dari suatu entitas pelaporan. masing masing unsur didefinisitransfer termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil: pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian transaksi yang bukan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi,dan berada diluar kendali atau pengarumasing masing unsur didefinisikan sebagai berikut:memberi jasa lainnya. ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut: ekuitas awal, surplus defisit, dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar, koreksi nilai persediaan, selisih koreksi hasil penilaian aset tetap, lain lain, ekuitas akhir. laporan perubahan ekuitastahun sebelumnyaunsur yang mencakup dalam laporan arus kaspemerintah daerah., berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalan pencapaian target. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporanacuan dan penjelasan masing masing pos yang disajikan pada lembar muka. menyediakan daftar daftar yang merupakan rincian dari pos pos, belanja, dan pembiayaan sebagaimana termuat pada laporan keuangini digunakan dalam pengertian derajat kematiannya tinggi akan mengalir dari atau, pengkajian derajat kepastian yang, yaitu:transfer, setoran lain lain, danakrual diakui pada saat pendapatan diperoleh dari atau pada saat pendapatan direalisasi atau dapat direalisasisesedang kewajiban dicatat sebesar nilai wajar,srual untuk neraca, laporan operasional berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya dan pembiayaannilai perolehan historical cost aset dicatat sebesar pengeluaran kas atausubstansi mengungguli formalitas substance over formfull disclosure laporan keuangan,, sebagai akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan alasan tertentu. informasi dipandang material apabila kelalaian mencantumkan atau kesalahantidak semestinya menyajikan info,serta persyaratan minimum isi laporan keuang lingkungan pemerintah daerahyaitu basis akrual. namun demikian, lra tetap disusun dan disajikan dengtersebut atasentitas untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lainc.e.penjelasan komponen utama laporan keuang yangserta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasita, lain lain: samping asal dalam talkklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi antara lainoneraca menggambarkan posisi keuangansebagai berikut: kas. kas dan setara kas, investasi jangka pendek, c.piutang pajak dan bukan pajak persediaan, e.. pos pos selain disebut atas disajikan lakk disusun oleh pemerintah daerah. arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan dan transistors. penyajian lak dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus diatur dalam kebijakan akuntansi tentang lak.strukturlaporan arus kas, termasuk. kebijakan akuntansi pada talk menjelaskan hal hal berikut ini: a..setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan setiap kebijakan akuntansi hal hal sebagai berikut: pengakuan pendapatan lra dan pendapatan lo, pengakuan belanja dan beban, cc.j.persediaantalkpemerintahan .lan tak terduga dxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx pemerintah pusat xxx xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx xxx pemerintah daerah lainnya xxx xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx xxx lembaga keuangan bank xxx xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx daerah xxx xxx xxx xxxm0) ratan abeixxx(14(2t8 xxx xxx xxx xxxkelurahan xxx xxx xxx xxxtxxxlan ika 20x kurang)belanja modal xxx xxx xxx pemerintah kota sukabumi laporan perubahan saldo anggaran lebih per desember 20x1 dan 20xo anggaran realisasixxx xxx subtitel xxx xxx sisa lebih kurang pembiayaan xxx xxx anggaran lpa kpa) subtitel xxx xxxwo| waran 20x1 penahaxxx xxx xxx xxx alam xxx xxx xxx xxx dana alokasi umum dana alokasi khusus jumlah transfer pemerintah xxx xxx xxx pusat dana perimbangan (.d jumlah transfer pemerintah |(16t#bantuan keuanganoperasisurplus defisit sebelum pos luar biasa pos luar biasa beban luar biasa xxx xxx xxx xxx pos luar biasa surplus defisit lomo| utama)o 20x1 20x0 penurupemerintah kota sukabumi neraca per desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) ino| uraian 20x1 20xxxx xxx ekuitas xxx xxx jumlah kewajiban dan ekuitas xxx xxx dana med pemerintah kota sukabumi laporan arus kas untuk yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan 20x0 metode langsung no| varianxxx xxx daerah yang dipisahkanxxx xxx daya alam penerimaan dau xxx xxx penerimaan dakxxx arus keluar kas xxx xxxxxx xxx lainnya pembayaran kejadian luar biasa xxx xxx jumlah arus keluar kas (21s dxxx xxx dipisahkan penerimaan penjualan investasi non xxx xxx permanenperusahaan xxx xxx negara pemberian pinjaman kepada perusahaan xxx xxx daerah pemberian pinjaman kepada perusahaan xxx xxxpemerintota sukabumi skpd.bab iii kebijakandan lain lain pendapatan daerah yang sah' ')oleh kas bendahara umum daerahsurat ketetapan sk) tersebut telah disahkan. sedangkan untuk pendapatan lra diakui ketika pembayaran telah setoran kas bendahara umum daerah pengakuan pendapatan terkait dengterkait pendapatan pajak, pemakaian kekayaan daerah yang pembayarannya dilakukan muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode depan. pendapatan ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan pada saat surat ketetapan pajak penandatanganan perjanjian kerjasama. pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. pendapatan diakui dengan ketentuan: apabila pendapatan tersebut memiliki surat ketetapan pajak perjanjian kerjasama yang tidak melewati tahun surat ketetapan pajak perjanjian kerjasama maka pendapatan diakui pada saat periode bulan kalender yang telah dilalui, apabila pendapatan tersebut memiliki surat ketetapan pajak perjanjian kerjasama melewati tahun perjanjian maka pendapatan diakui pada saat akhir tahun berdasarkan jumlah bulan manfaat yang telah lalui setiap tahunnya. sisa bulan pada tahun saat berakhirnya surat ketetapan pajak perjanjian kerjasama maka pengakuan pendapatan adalah tanggal berakhirnya surat ketetapan pajak perjanjian kerjasama. sedangkan pendapatan lra diakui pada saat uang telah diterima kas bendahara umumkas bendahara umumkas bendahara umum daerah. pendapatan . pendapatan hibah yang diperole diakui sebagai pendapatan dengan ketentuantersebutpada saat dana hibah atau barang hibah tersebut diterima. pendapatan hibah diakui sebagai pendapatan lra dengan ketentuan sebagai berikut: pendapatan hibah berupa barang atau jasa diakui pada saat berita acara serah terima barang atau pekerjaan ditandatangani. pendapatan hibah berupa dana diakui pada saat dana tersebut diterima oleh kas bendahara umum daerah. mekanisme pengesahan pendapatan berupa uang dan barang jasa yang langsung diterima skpd diatur sebagai berikut: pendapatan berupa uang yang langsung skpd laporkan bendahara umum daerah dengan mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja sp3b) oleh skpd yang bersangkutan kemudian disahkan oleh bendahara umum daerah dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) untuk mengesahkan pendapatan pada lra pendapatan berupa barang jasa yang langsung skpd dilaporkan bendahara umum daerah dengan menyampaikan berita acara serah terima barang pekerjaan yang ditandatangani oleh skpd bersangkutan bersama pihak pemberi barang jasa dan sahkan oleh kepala skpd selaku ppibersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapatdisajikan dalam laporan operasional pemerintah daerah dan skpd dapat dilihattransfer pemerintah pusat dana perimbangan s.retas pemain dani ope aan.d pos luar biasa pendapatan luar biasa xxx xxx xxx xxx beban luar biasa xxxikan wrong aora kemurahmaan pan ora dedi pendapatan lra disajikanan peraturan pemerintahnggaran uraian deepin 20x(11s d14)xxx xxx xxxxxmetana tax serbu te belanja tak terdugaposo doo ordo jumlah belanja dan transfer lus paris owlxxx xxx xxx xxx lainnya xxx xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan xxx xxx xxx xxx bank xxx xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan xxx xxx xxx xxx(s0 man nian dao pendapatan pendapatan asli daerah mekjumlah pendapatan sisimma pen aan pendapatandana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum xxx xxx xxx xxx dana alokasi khusus xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya petanya parakepada kecamatan dan kelurahan xxx xxx xxx xxx belanja tidak terduga xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx penerimaan piutang daerah xxx xxx xxx xxx jumlah penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan xxx xxx xxx xxx penyertaan modal investasi) pemerintah daerah xxx xxx xxx xxx pembentukan investasi jangka pendek xxx xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman xxx xxx xxx xxx pemberian pinjaman daerah xxx xxx xxx xxxmodal xxx xxx xxx xxx jumlah belanja santos enamab kebijakan akuntansi beban dan belanja umum definisi beban adalah:pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersimelo man mata diukur dan diakui diukur dan diakui berdasarkan basis berdasarkan basis akrual kas merupakan pembentuk merupakan pembentuk laporan laporan operasional lo) realisasiklasifikasi beban dalam laporan operasional berikut kewenangan atas beban tersebut adalah sebagai berikut: beban beban lain lain beban transfer daerah lainnya defisit non operasional ' ' |o0000000000 klasifikasi belanja menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam laporan realisasi anggaran berikut kewenangan atas|oo000000000000000 klasifikasi belanja menurut peraturan pemerintah nomor tahun dalam laporan realisasi anggaran berikut kewenanganmodal belanja tak terduga ' |oo000000000000000 klasifikasi belanja lra terhadap beban adalah sebagai berikut: belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota beban pegawai apaan dan angin beban perawat bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah beban bunga nan kepa pemerah daerah hewan bunga bank bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan beban bunga ban bam kepe lembata kenangan beban bunga belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi beban hibah amanat yaa dan organiasal beban iban belanja bantuan sosial beban bantuan tessnedasiasbaan nnn besar? asi provinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa persediaan battery kering) persediaan persediaan persediaan belanja bahan bakar minyak gas beban persediaan belanja alat kedokteran kesehatan habis pakai beban belanja bahan baku bangunan beban dena bean peta panganan tekanan persediaan persediaan persediaan persediaan belanja bahan percontohan display beban dean peran petentohanfdiaay) faenetisan persediaan persediaan belanja bahan perkakas beban persediaan persediaan persediaan belanja bahan gabah beban manaperangapan terangiman penerangan jalan umum bakar kendaraan bermotor pju belanja royalti beban jasa pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan persediaan belanja sewa tempat parkir uang tambat hanggar beban lain lain endoskopi, bs., dll)jalanan dinas perjalanan dinas perjalanan dinas pemeliharaan belanja pemeliharaan jembatan beban wan pemekaran jembatan) ameinarsan belanja pemeliharaan alat laboratorium beban pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi beban ear dan kemana melnarsan pemeliharaan pemeliharaan masyarakat pihak ketiga persediaan ketiga persediaan belanja barang yang akan dijual kepada beban pengakuan dan pencatatan pengakuan beban diakui pada saat:cuntuk beban yang waktu timbulnya pengakuan kewajiban melewati tanggal neraca dan sebelum tanggal pelaporan laporan keuangan seperti rekening listrik, rekening telepon maka beban tersebut diakui sebagai beban tahun laporan keuangan. contoh tagihan listrik bulan desember 20x0 yang muncul pada tanggal januari 20x1 maka beban atas pemakaian listrik bulan desember tersebut diakui untuk laporan keuangan tahun 20x0pencatatan atas pengakuan beban dengan menggunakan metode pendekatan beban, yaitubeban dalam laporan operasional pemerintah daerah dan skpd disajikan sebagaimana berikut: pemerintah .(dalam rupiah) kenal uraian kan penuh nan kegiatan operasional pendapatan penxxx xxx xxx alam xxx xxx xxx dana alokasi umum dana alokasi khusus jumlah transfer pemerintah xxx xxx pusat dana perimbangan s.d transfer pemerintah pusat lainnya xxx xxx xxx dana otonomi khusus.d jumlah transfer pemerintah (16t# lain lain pendapatan yang sah xxx xxx xxx pendapatan hibah xxx xxx xxx pendapatan dana darurat xxx xxx xxx pendapatan lainnya jumlah lain lain pendapatan yang sah s.d jumlah pendapatan beban beban pegawai.d surplus defisit dari operasi surplus defisit dari kegiatan non xxx xxx xxx operasional xxx xxx xxx surplus penjualan aset nonlinear xxx xxx xxx surplus penyelesaian kewajiban xxx xxx xxxkegiatan non operasional s.d surplus defisit sebelum pos luar biasa pos luar biasa pendapatan luar biasa xxx xxx xxx beban luar xxx xxx xxx biasa pos luar biasa surplus defisit lol uraian kan (oe) penuh xxx xxx xxx xxx belanja operanan tar terduga taaan surplus defisit xxx xxx xxx xxx dnaanggara ajibelanja dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan skpd sesuai format peraturan pemerintah nomor tahubukan pajak xxx xxx xxx dana alokasi umum xxx xxx xxx dana alokasi khusus lain lain pendapatan daerah yang sah s d hibah xxx xxx xxx dana darurat xxx xxx xxx dana bagi hasil pajak dari propinsi xxx xxx xxx dan pemerintah daerah lainnya xxx xxx xxx dana penyesuaian dan otonomi xxx xxx xxx khusus bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya jumlah pendapatan belanja daerah belanja tidak langsung s d belanja pegawaibelanja bantuan keuangan kepada xxx xxx xxx kecamatan dan kelurahan xxx xxx xxx belanja tidak terduga belanja langsung s dbelanja pegawai xxx xxx xxx belanja barang dan jasa xxx xxx xxx belanja modalxxx xxx xxx yang dipisahkan xxx xxx xxx pinjaman dalam negeri lainnya xxx xxx xxx penerimaan pinjaman daerah xxx xxx xxx penerimaan kembali pinjamanpenyertaan modal investasi) xxx xxx xxx pemerintah daerah xxx xxx xxx pembentukan investasi jangka xxx xxx xxx pendekdan 20xo dalam rupiah) ran kurang) logosena centbagan . dalam bagan akun standar transfer diklasifikasikan sebagai berikut: laporan laporan uraian realisasi operasional anggaran pendapatan transfer transfer pemerintah pusat dana perimbangan dana bagi hasil sumber daya alamagi hasil pajak beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya xxx beban transfer bantuan keuangan pemerintah lainnya beban transfer bantuan keuangan beban transfer keuangan lainnya transfer bagi hasil kab kota bagi hasil pendapatan lainnya transfer bantuan keuangan bantuan keuangan pemerintah lainnya bantuan keuangan lainnya pengakuan transfer masuk diakui sebgai pendapatan pada saat diterimanya pendapatan transfer pada kas bendahara umum daerah bukan saat ditetapkannya alokasi dana transfer. ini dikarenakan kepastian pendapatan transfer tergantung pada persyaratan persyarikatan yang ditetapkan oleh perundangan yang mengatur alokasi pendapatan transfer tersebut. walau demikan, pendapatan transfer dapat diakui pada saatnya terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi pendapatan transfer, jika terdapat kurang jalur. pendapatan transfer diakui pendapatan lra pada saat diterimanya pendapatan transfer pada kas bendahara umum daerahb.dapatan transfer sajikan dalam format laporan operasional dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerahtransfer pemerintah xxx xxx xxx pusat dana perimbangan x xxxx xxx xxx jumlah transfer pemerintah provinsi s.d jumlah transfer pemerintahsurplus defisit dari xxx xxx xxx operasi jagamisi ind surplus defisit sebelum pos xxx uraian ran ( o) 20x1xxx xxxx xxx xxx kekayaan daerah yang dipisahkan xxx xx xxx xxx pemerintah pusat lainnya s d transfer pemerintah provinsi xxx xxx xxx xxx pendapatan bagi hasil pajak xxx xxxx xxx xxx pendapatan bagi hasil lainnya jumlah transfer pemerintah provinsi s d total pendapatan transfer lain lain pendapatan yang |sah xxx xnhibahx xxx xxx belanja jalan, irigasi dan jaringan xxx xxxx xxx xxx belanja aset tetap lainnya xxx xxxx xxx xxx belanja aset lainnya xxx xxx xxx xxx jumlah belanja modal s d metana tax terdugyang dipisahkan xxx xxxx xxx xxx pinjaman dalam negeri pemerintah xxx xxx xxx pusat xxx xxx xxx pinjaman dalam negeri pemerintahxxx xxx xxx xxx pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan xxx xxxx xxx xxx penyertaan modal pemerintah xxx xxxx xxx xxx daerah xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam xxx xxx xxx negeri pemerintah pusat xxx xxx xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam xxx xxx xxx negeri pemerintah daerah lainnya xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx negeri lainnya xxx xxx xxx xxx pemberian pinjaman kepada xxx xxx xxxa.sebarnya target penerimaan transfer masuk daerah, informasi lainharus dirinci, penjelasan atas unsur unsur transfer keluar yang dianggap perlu. hal hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan transfer adalah yang dianggap perlu. babbendahara umum daerah. pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas bendahara pemerintah daerah. dengan menggunakan format standar akuntansi pemerintahan dan permendagri nomor xxxt25) lain lain pendapatan yang sah pendapatan hibahsubsidi xxx xxx xxx songxxx jumlah belanja modal s d belanja tak terduga xxx xxx xxx belanja merana (ortana surplus defisitx xxx pinjaman dalam negeri lembaga xxx xxx xxx xxx keuangan bukan banklebih ran kura dana perimbangan s d dana bagi hasil pajak bagi xxx xxx xxx xxx hasilxxx xxx xxx xxx kelurahanxxx xxx xxx xxx daerah yang dipisahkan xxx xxx xxx xxx pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx xxxpenerimaan piutang darah jumlah penerimaan xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx pembiayaan s d pembiayaan neto sisa lebih pembiayaan xxx xxx xxx xxx anggaranab vii sepertidan setara kas dalam neraca dan laporan arus kas dapat dilihat sebagaimana berikut: pemerintah sal danacegxxxa0xxx xxx jumlah kewajiban dan ekuitas dana laporan arus kas untuk yang berakhir sampai dengan no| uraian 20x1xxx kekayaan daerah dipisahkanxxx daya alam penerimaan dau xxx penerimaan dakxxx xxx pajak penerimaan bagi hasil lainxxx biasa jumlah arus masuk kas s d xxx arus keluar kas xxx pembayaran pegawai xxx pembayaran barang xxx pembayaran bungaxxx lainnya pembayaran kejadian luar biasa xxx jumlah arus keluar kas xxx s d arus kas bersih dari aktivitas xxxxxx xxx jaringanxxx xxx yang dipisahkan penerimaan penjualan investasi non xxx xxx permanen jumlah arus masuk kas xxx xxxxxx xxx s d arus kas bersih dari aktivitas xxx xxx investasixxx xxx perusahaan negara pemberian pinjaman kepada xxx xxx perusahaan daerah pemberian pinjaman kepada xxx xxx perusahaankas xxx xxx bendahara pengeluaran saldo akhir kas budpengungkapan pengungkapan kas dan setara kas dalam catatan atas laporan keuangan sekurang kurangnya mengungkapkan hal hal sebagai berikut: rincian kas dan setara kas. kebijakan manajemen setara kas. informasi lainnya yang dianggap penting. bab viii kebijakan akuntansi piutang 'piutang umumlam rangka menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan net reliable value), pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan. tata cara penyisihan piutangpelaporan penyisihan piutang, penghapusan piutang. piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang lain lain pad.iutang . piutang retribusi dapat dilakukan penyisih.cc. piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. jumlah nilai definitif yang menjadi bagiansampai akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah(net reliable value) adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.besaran penyisihan piutang, dan kualitas macet, sebesar (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macetberikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:, dan penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan atas dana piutang. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang penghapusbukuan h)le. penghapustagihan sebagai suatupiutang hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh instansi pemerintah daerah dan apabila penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diusulkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk dihapuskan: kepala daerah untuk jumlah sampai dengan rp. (lima milyar rupiah). kepala daerahnilai pada point "f' paragraf dengan kurs tengah bank indonesia yang berlaku padaj . penghapusan secara mutlak atas piutangnyajian piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar. penyajian piutang dalam neraca pemerintah daerah dan skpd dapat dilihat sebagai berikut:ketonsurplus (defisit) lo. investasi ini. investasi inijangka pendek blue investasi jangka pendek lainnya investasi jangka panjang non investasi kepada badan permanepermanenbersih yang dapat direalisasikan (net reliable value)yaitu. metode ekuitas yaituyaitu. dana bergulir umum, dana bergulir dengan executing agencykan bergulir serta menanggung resiko ketidak tertaniladan penghapusan dana bergulir, dan tatamenetapkan kualitas dana bergulir dalam (empat) golongan, yaitu kualitas latar, kualitas kurang lancer, kualitas diragukan, kualitas macet. penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas dana bergulir dengan kelola sendiri kualitas lanceelakukan dengan kriteria kualitas . kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari tahun, dana bergulir dengan executing agency kualitas lancar,lak umur dana bergulir lebih dari tahun, dan atau apabila ..pelaporan berikut disajikanpemerintah kota sukabumi neraca per desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) mamxxx panjang s d jumlah kewajiban ekuitas ekuitas xxx xxxlo penghapusan. wkonversi menjadi saham ekuitas penyertaan, dijual, jaminan dilelang. penghapustagihan 1letentuan pengakuan atas aset tetap dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual ditetapkan sebagai berikut: tanah. tanah diakui hak pemilikan oleh pemerintah daerah pada saat terbitnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, peralatan dan mesi, gedung dan bangunan diakui hak kepemilikan oleh pemerintah daerah pada saat terbitnya terbitnya bukti dokumen penyerahan barang pekerjaan atau yang dipersamakan, jalan, irigasi dan jaringasurat pernyataan pelepasan hak atas tanah) dan atau(perolehan awal) dan penambahan nilai aset tetap (subsequent expenditure)kriteriaadalah sebagai berikut:pengeluaran pengeluaran untuksekretarisyang bersumber dari belanja modal atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. memenuhi kriteria material batasan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: pengeluaran untuk per satuan(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pengeluaran untuk kegiatan yang mempunyai istilah teknis (nomenklatur) pembangunan, baik untuk gedung, bangunan, jalan, jembatan, dan irigasi yang sama atau lebih dari rp. (sepuluh juta rupiah), untuk aset tanah, koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari batas minimum kapitalisasi. belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, harus diperlakukan sebagai persediaan aset lainnya. pengeluaran pengeluaran setelah tanggal perolehan (subsequent expenditure) merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikutcc.persediaan aset lainnya. kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut: komponen biay. pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi aset, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. menjelaskan kriteria batas minimum kapitalisasi pengeluaran pengeluaran setelah perolehan aset tetap berdasarkan istilah teknis pada aset tetap diuraikan sebagai berikut: uraian .besar alat besar darat over s.d. belanja modal dan kapita isasi s.d 65y6 belanja modal dan kapita isasi s.d belanja modal dan kapita isasi alat besar apungbantungkutan alat angkutan over s.d. belanja darat bermotorna dnabelanja darat tak |ul barang bermotor dan jasa25y6 belanja apung bermotor modal dan kapita isasi s.d 50y6h isasi s.d. belanja modal dan kapita isasi alat angkutan remove s.d. belanja apung tak modal bermotor dan kapita isasi s.d 50y6 belanja modal dan kapita isasi s.d belanja modal dan kapita isasi lo. |215hs.d.100p alat angkutan over s.d. 25y6 belanja bermotordan alat ukur alat bengkel over s.d. 25y6 belanja bermesintak remove s.d. belanja ber mesin barang jasa dan tidak kapita isasi s.d 50y6 belanja barang jasa dan tidak kapita isasi s.d belanja modal dan kapita isasi s.d. belanja modal dan kapita isasi alat ukurtan isasi 275y9 s.d. belanja modal dan kapita isasi alat pertanian alat pengolahan over s.d. belanja modal dan kapita isasi s.d 40y6 belanja modal dan kapita isasi s.d 75y6 belanja modal dan kapita isasi alat kantor dan s.d. belanja rumah tangga barang jasa dan tidak kapita isasi alat kantor over s.drumah tangga over s.d. belanja barang jasa dan tidakstudio, over s.d. belanja komunikasi dan modal pemancar dan kapita isasi alat studioomunikasdenda as isasi 275y9 s.d. belanja modal dan kapita isasi peralatan over s.d. 25y6 belanja pemancaedokteran dan kesehatan alat kedokteran over s.d. belanjakesehatan over s.d. belanja umumho. 1275p s.d. .| alatlaboratorium unit alat over s.d. belanja laboratoriumunit alat over s.d. belanja laboratorium kimia modal nuklir dan kapita isasi s.d 50y6 belanja modal dan kapita isasi kh.laboratorium over s.d. y96 belanja fisika elektronikproteksi over s.d. 25y6 belanja radiasi proteksi modal lingkunganapplication non modal destructive testing dan laboratorylaboratorium over s.d. belanja lingkungan hidup |ullaboratorium modal hidrodinamika dan kapita isasi s.d 50y6 belanja modal dan kapita isasi 250psd756persenjataan senjata apsenjata api ho. s.d500 s.d belanja modal dan kapita isasi s.d. belanja modal dan kapita isasi senjata sinar over s.d. 25y6 belanja barang jasa dan tidaks.d 50y6 belanja barang jasa dan tidak kapita isasi s.d belanja barang jasa dan tidak kapita isasi s.d. belanja modal dan kapita isasi alat keamanan dan over s.d. belanja perlindungankomputer komputer unit over s.d. 25y6 belanja modal dan kapita isasi s.d 50y6komputerambu rambu lalu over s.d. belanja lintas dara) isasi rambu rambu lalu over s.d. belanja lintaslalu over s.d. belanja lintas laubelanja modal dan kapita isasi peralatan olah raga ' peralatan olah remove s.d. belanja raga modal dan kapita isasi s.d 50y6 belanja ptetan lai isasi s.d 75y6 belanja modal dan kapita isasi s.d. belanja modal dan kapita isasi bangunan gedung bangunan gedung remove s.d. belanja tempat kerbangunan gedung remove s.d. belanja tempat tinggal modal dan kapita isasi s.d belanja modal dan kapita isasi s.d 65y6 belanja modal dan kapita isasi monumeperingatan modal prasastimenara ' bangunan menara remove s.d. belanja perambtugu titik kontrol prasasti tugu tanda remove s.d. belanja batas modal dan kapita isasi s.d belanja modal dan kapita isasi s.d 65y6 belanja modal dan kapita isasi jalanan jembatan jalan remove s.d.isasi s.d belanja modal dan kapita isasi s.d belanja modal dan kapita isasi jembatbangunan air remove s.d. 5y6 belanja irigasi modaliran pasang modal surut dan kapita isasi perrawa dan polderman modal sungai pantai dan penanggulangan kapita bencana alamsumber air dan dan tanah kapita isasi s.d belanjadan kapita isasi bangunanremove s.d. belanja kotorinstalasinan instalasi air kotorelolaan modal sampaholahan bahan modal bangunanmbangkit listrikbelanja modal dan kapita isasi s.d 65y6 belanja modal dan kapita isasi instalasi gardu remove s.d. belanja listrikrtahangas remove s.d.65y6 belanja modal dan kapita isasi instalasi pengamlat olahragakesenianhan perolehan manfaat aset diluar tahun) peta penyusutan) kapita isasi pengeluaran setelah perolehan atas aset tetap yang tidak terdapat pada kriteria batas minimum kapitalisasi diatas akan tetapkan dengan keputusan kepala daerah. pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awalgukuran untuk per satuan aset tetapnilai minimum kapitalisasi pada tahun tahun sebelum kebijakan akuntansi ini ditetapkan, agar menyesuaikan pada kebijakan akuntansi yang ditetapkan saat inlaksanaan penyusutan terhadap ase tetap atur dengan ketentudengan rumusan: nilai perolehan penyusutan per penilaian periode masa manfaat perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut: kode rek . kode rek uraian manfaat tahun) jaserterap peralatandan mesin alat alat besar apung tee lalat angkutan darat bermotor motor gerobak, kendaraan roda dua lain lain, sepeda motor listrik, bemo, helical bajaj, kendaraan bermotor beroda tiga lain lain benda.dinas bermotor lain lain, bus, micro bus,mini bus, end. dinas bermotor perorangan lain lain, truck, truck tangki, mobil boks, pick up, ambulans, pemadam kebakaran, puskesmas keliling tee tata angkut apung bermotor alat angkut bermotor udara ')o ) ) | alat bengkel bermesin alat pemeliharaan tanaman alat tele iat kantor terbuatdarikayu dan ataukah dan atau kain j15| alat rumah tangga terbuatdarikayu danataukain atau kain komputer komputer unit, server ' ' | lan, internet peralatan komputer oo meja dan kursi kerja rapat pejabat terbuatdarikayu plastik ena dan atau kain peralatancetak 'o o o) e| oo (i alatpenyimpandata oo ) oo alatpengolahdata 'o | oo edema aman kode rek uraian manfaat tahun) adatpemetanukur unit unit laboratorium alat laboratorium fisika nuklir radiation application and non batam) peralatan laboratorium ill ah. tele| tedung dan bangunan iller bangunan gedung tempat kerja herman too permana bangunan gedung tempat tinggal permanen .| l. non permanen j1| |e|candi tugu peringatan lain tugu titik kontrol pasti rla ja| imbalan, irigasi, dan jaringan bangunan pengaman sungai dan selalu irenenasutangan bencana alam bangunan pengembangan sumber masa tahun) bangunan air bersih baku bangunan air kotor bangunan j1| aset tetap lainnya masa manfaat aset tetap yang tidak terdapat pada perkiraan atas akan tetapkan dengan keputusan kepala daerah. aset tetap berupa tanah, buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan untuk dilakukan penyusutan. pengadaan aset tetap pada tahun berjalan disebutkan setelah aset tetap tersebut selesai dan digunakan dengan bukti dukungan berita acara serah terima pekerjaan dan harus dilakukan proses penyusutan pada akhir tahun anggaran. perhitungan penyusutan aset tetap yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tahun penggunaan. dengan pendekatan tahun penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tahun saat aset tersebut digunakan, sebagai contoh suatu aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh pada tahun 20x0 dan memiliki masa manfaat tahun maka perhitungan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tersebut adalah pada tahun 20x1, 20x2, 20x3, 20x4, 20x5 secara berturut turut setiap tahunnya. sehingga pencatatan penyusutan atas aset tetap tersebut dilakukan pada saat pelaporan keuangan tahun 20x1 untuk aset tetap yang belum diketahui tanggal kebolehannya sedangkan telah ditetapkan tahun kebolehannya maka perhitungan penyusutan aset tetap tersebut dimulai pada tahun berikutnya setelah tahun penetapan perolehan aset tetap bersangkutan. sebagai contoh suatu aset tetap gedung ditetapkan tahun kebolehannya pada tahun 20x0 maka perhitungan penyusunannya dimulai pada tahun x1. untuk . untuk aset tetaptap tersebut masih dapat dimanfaatkan. maka apabila haltap yang habis masa penyusunannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapus bukan dari kepala daerah. neraca harus menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap agar nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. aset bersejarahdan pelepasan aset tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:okumen yang menjadi dasar klasifikasi aset tetap aset lainnya adalah surat pengusulan dari pengguna kepada pengelola barang baik untuk barang yang akan dihapuskan karena rusak, hilang, dipindahtangankan atau yang akan dimanfaatkandan laporan operasionalan ekuitas akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan. untuk . untuk aset tetap yang dihibahkan, dieliminasi dari neraca pada saat telah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh penerima sebagai tindak lanjut persetujuan hibah oleh kepala daerah. aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal daerah pmd), dikeluarkan dari pembukuan pada saat peraturan pmd diterbitkan. sedangkan aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang. penghapusan.yang berada dalam penguasaannya. penghapusan aset tetap meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau kuasa pengguna dan dari daftar aset tetap. aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan sesuai dengan nilai tercapainya (carrying amount). apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan z, dan secara akuntansi dapat dilepaskan dengan cara dihapuskota sukabumi neraca per desember 20x1 dan 20xo (dalam rupiah) omi amaxxx xxx angsuranmelekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas xxx dana pemerintah kota sukabumi skpd. neraca per desember 20x1 dan 20xo (dalam rupiah) mam tamaekuitas xxx xxx jumlah kewajiban dan ekuitas xxx dana pengungkapan xiiccino| uraian 20x1 20x0'we!bab xiiidana cadangan pembangunanyajian laporan keuangan penyajian dana cadangan dalam neraca pemerintah daerah adalah sebagai berikut: pemerintah kota sukabumi neraca per desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) man anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. bab xiv kebijakan akuntansi aset lainnya umum definisi l1bangun guna serah bangun serah guna aset tidak berwujud goodwill cipta,.ngan rincian aset tak berwujud sebagai berikut: masa nama kelompok manfaat tahun) perangkat lunak software komputer hak cipta dan hak paten hasil kajian penelitian atb lainnyaurat keputusan pembebanan penggantian kerugian skp2k).nggunakan metode garis lurus dan dengan menggunakan pendekatan tahun penggunaan. amortisasi dilakukan setiap akhir periode. penyajian (dalam rupiah) mapendapatan diterima dimuka xxx xxx utang belanja xxx xxx utang jangka pendek lainnyaken bagian lancar utang jangka panjang pendapatan diterima dimuka yang belanja utang jangka pendek lainnya kewajiban jangka utang dalam negeri panjang pengakuan an: pengukuran utang kepada pihak ketiga.penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca pemerintah daerah dan skpd. pemerintah kota sukabumi neraca per desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) ino|xxx xxx pembangunan xxx xxxmm(24s d jumlah kewajiban ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas dana pengungkapan atau peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain lain pada laporan realisasi anggarukabumi, desember wali kota sukabumi, cap.ttd. achmad fahmi |
berita daerah kota sukabumi rms layan tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal desember nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagan akun standar. sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan eni wali kota sukabumi provinsi jawa barat peraturan wali kota sukabumi nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagan akun standar wali kota sukabumi, menimbang bahwa dalam rangka penyempurnaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagan akun standawali kota tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagan akun standarmbiayaan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaranii. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi infrastruktur penerapan sap berbasis akrual berupa sapi dan bas. bab iii sistem akuntansi pemerintah daerahsecara saldo, dan penyajian laporan keuangan. penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lra, asal, secara, lo, lak, lpe: dan lk. sapi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: babi sapisistemi sistem akuntansi investasi babi sistem akuntansi aset tetap bab sistem akuntansi penyusutan il. bab xii sistem akuntansi dana cadangan bab xiii sistem akuntansi aset lainnya bab xiv sistem akuntansi kewajiban bab sistem akuntansi koreksi kesalahan bab xvi sistem akuntansi laporan konsolidasi sapiakun standar bas sebagaimana dimaksud dalam dijadikan sebagaibas aset, kewajiban, dan ekuitas, bas pendapatan lra, bas belanja, bas dana transfer dan pembinaan, bas pendapatan lo, dan baskeuangan pemerintah daerah terhitung mulai tahun anggaran mengacu pada sapi dan bas sebagaimana diatursistem akuntansi pemerintah daerah dan bagan akun standaetd telugu yuliasari lampiran peraturan wali kota sukabumi nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagian akun standar sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagian akun standarpajak daerah retribusi daerah pendapatan asli hasil pengelolaan kekayaan daerah yang daerah dipisahkan lain lain pad yang sah bagi hasil dau dak pendapatan transfer pendapatan dana pemerintah pusat perimbangan pendapatan transfer pemerintah lainnya pendapatan pendapatan transfer pemerintah daerah transfer lainnya bantuan keuangan lain lain pendapatan hibah pendapatan daerah yang sah pendapatan lainnya sistem.hasil pengelolaan sts tbp dokumen kekayaan daerah lain yang yang dipisahkan dipersamakan lain lain pad yang sah jurnalnomor kode demi piutang pajak. xxx pendapatannomor kode demi penerimaan xxx piutang pajak. xxx jurnal lra nomor kode demi perubahan sal xxx pendapatan bnn besi dan pes selanjutnyanomor kode ppid xxx xxx piutang pajak. xxx jurnal lra nomor kode xxx xxx xxx perubahan sal xxxnomor kode penerimaan . jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx pendapatan pajak din gala sal men esa saat.iutang pajak. xxx pendapatanendapatan utang kelebihan. jurnal lra nomor kode demi perubahan sal (xxx pendapatan ssi pesomor kode pendapatan lra nomor kode perubahan sal ' | xxx pendapatan selanjutnyaxxx xxx xxx diterima xxx dimuka pendapatan pengakuan piutang atas pajak kurang bayar piutang pajak. xxx pendapatanpendapatan pengakuan piutang atas pajak lebih bayar pendapatan utang kelebihan xxx pembayaran xxx pajak jurnal.nomor kode piutang retribusi. xxx pendapatannomor kode penerimaan xxx piutang retribusi. xxx jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekeningnomor kode penerimaan pendapatan jurnal lra nomor kodeo j dokumen daerah hasil pengelolaan kekayaan hasil rups dokumen yang daerah yang dipersamakan dipisahkan asi yang sah: yang perjanjian penjualan dokumen dipisahkan yang dipersamakan jasa nota kredit sertifikat deposito giro bunga posto ganti rugi dokumen yang dipersamakan pendapatan transfer pemerintah pusat: pajak yangdipersamakan bukan pajak dipersamakan pendapatan perpres dokumen yan dipersamakan dipersamakan pendapatan transfer pemerintah lainnya: dana. dana otonomi pmk dokumen yang khusus dipersamakan dana dokumen keistimewaan yang dipersamakan dana dokumen penyesuaian dipersamakan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya: pendapatan keputusan kepala daerah bagi hasil dokumen yang dipersamakan pajak yang bantuan keputusan kepala daerah keuangan dokumen yang dipersamakan lain lain pendapatan keputusan kepala daerah pendapatan hibah putus para para dokumen yang dipersamakan yang sah keputusan kepala daerah dana darurat pmk dokumen yang dipersamakan ken pendapatan dokumen yang dipersamakan lainnya.rekening xxx xxx pendapatan pajak xxxi kas daerah xxx xxx xxx piutang pajak . xxx jurnal lra kode perubahan sal xxx xxx pendapatan( kas daerah xxxx xxx xxx pendapatan jurnal. jurnal lra kode memasak xxx xxx pendapatan pajakkasdikas daerah xxxx xxx xxx utang jaminan. xutang jaminan xxx xxx xxx pendapatan. xxxx jurnal lra kode perubahan sat ses pendapatan. lra| ' | xpiutang pendapatan. xxxx xxx xxx pendapatan transfer. lo xxxx ketikas8a' bukti rekening xxx kasdikasdaerah piutang pendapatan. xxxx jurnal lra kode perubahan sal xxxx xxx xxx pendapatanjaa xxx xxx xxx pendapatan transfer kkkas kas daerah xxxx xxx xxx xxx piutang pendapatan kkr hibah. jurnal lra kode dx0xx perubahan sal sel pendapatan hibah lra xxxx berikut. berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan ppid: pencatatan oleh skpd pencatatan oleh ppid transaksi debut debut pendapatan pendapatan. lo| )oo o | xxx kas kas xxx daerah pendapatan perubahan. sal| xxx pendapatan. lra kas kas xxx daerah tanpa entry penetapan perubahan sal xxx pendapatan. xxx lra bab il.aan beban operasi beban transfer bkd daerah ppid ran lainnya ppid mentah daerah pemerintah daerah lainnya ppid ama ena kesamaan pap desa ppid lainnya ppid sedangkan. sedangkan klasifikasi belanja dalam format apbd menurut permendagri peraturan pemerintah nomor tahun belanja operasi belanja pegawai skpd belanja barang skpd bunga ppk subsidi pds hibah uang, barangan jasa) skpd bantuan sosial (tangan barang) skpdnnya skpd belanja aset lainnya skpd belanja tak terduga ' ) | belanja tak terduga ppid belanja transfer' | sistemuraian dokumen ' beban operasi beban pegawai daftar gaji sp2d dokumen yang dipersamakan beban barang danbukti memorial dokumen yang dan amortisasi dipersamakan beban penyisihan bukti memorial dokumen yang piutang dipersamakan beban lain lain sp2d dokumen yang dipersamakan berikut. berikut adalahbelanja pegawai daftar honor sp2d dokumen yang dipersamakan belanja barang bast sp2d dokumen yang dipersamakan dan jasa bunga bassurat keputusan kepala barang dan jasa) daerah sp2d dokumen yang dipersamakan bantuan sosial surat keputusan kepala (uang dan barang) daerah sp2d dokumen yang dipersamakan belanja modal bast sp2d dokumen yang dipersamakan belanja tak surat keputusan kepala terduga daerah sp2d dokumen yang dipersamakan belanda transfer surat keputusan kepala daerahama maanph sp2d dokumen yang jasa)") dipersamakan surat keputusan kepala bantuan sosial (uang dan daerah sp2d dokumen yang barang) )bast sp2d dokumen yang mesin dipersamakan belanja gedung dan bast pekerjaan sp2d dokumen bangunan yang dipersamakan belanja jalan, irigasi, dan bast pekerjaan sp2d dokumen jaringan yang dipersamakan belanja aset tetap lainnya st sp2d dokumen yang dipersamakan belanja aset lainnya st sp2d dokumen yang dipersamakan jurnalban gaji pokok xxx xxx xxx ppid jurnal lra nomor kode xxx beban gaji pokok xxxkas xxx bendahara xxx pengeluaran ppid xxx xxx xxx beban gaji pokok kas xxx bendahara xxx pengeluaran jurnal lra nomor kode belanja gaji sek perubahan sal ' '| xxx beban.lembur pns kas rendah mane pengeluaran jurnal lra nomor kode xxx belanja uang lembur perubahan salbeban xxx persediaan xxx xxx xxx atk utang belanja aman pal kemudian. kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme sp2d maka jurnal standar: jurnal dan neraca nomor kode utang ripped xxx jurnal lra nomor kode belanja atk xxx xxx xxx xxxna joo xxx xxx kas xxx bendahara xxx pengeluaran jurnal lra nomor kode braga atk perubahan sal ' |xxx persediaan atk xxx beban atk xxx pendekatan.utang belanja pan pre kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme sp2d. maka jurnal standar: jurnal dan neraca nomor kode utang belanja bea panas kes ppid xxx jurnal lra nomor kode belanja atk xxx xxx xxx perubahan sal ' | xxxdimana xxx xxx kas xxx bendahara xxx pengeluaran jurnal lra nomor kode belanja atk xxxx xxx xxx perubahan sal ' xxx apabila.nomor kode beban atk xxx xxx xxx persediaan pan xxx xxx utang belanja barang yang xxx akan xxx diserahkan pada pihak ketiga kemudianxxx xxx xxx akan xxx diserahkan kpd pihak ketiga ppid xxx jurnal lra nomor kode belanja barang xxx dihibahkan xxx xxx xxx kepada masyarakatpersediaan barang yang xxx akan xxx serahkan kepada pihak xxx xxx ketiga beban barang yang akan xxx . jurnal dan neraca nomor kode persediaan barang yang wax jaan don kepada pihak ketigppid jurnal lra nomor kode belanja hibah xxx xxx xxx kpd kelompok xxx masyarakat.. xxx xxx persediaan barang .yang xxx akan xxx diserahkan kpd masyrakat beban. beban penyusutan dan amotbeban penyusutan. xxx xxx xxx akmnomor kode beban penyisihan penyisihan piutang.|dokumen nota debut sp2d dokumen yang dipersamakan surat keputusan kepala daerah sp2d dokumen yang dipersamakan nph sp2d dokumen yang dipersamakan surat keputusan kepala daerah sp2d dokumen yang dipersamakan surat keputusan kepala daerah sp2d dokumen yang hasil pajak daerah dipersamakan beban transfer bagi surat keputusan kepala daerah sp2d dokumen yang pendapatan lainnya dipersamakan keuangan surat keputusan kepala daerah sp2d dokumen yang lainnya dipersamakan beban transfer bantuan surat keputusan kepala daerah sp2d dokumen yang desa dipersamakan beban transfer bantuan surat keputusan kepala daerah sp2d dokumen yang lainnya dipersamakan surat keputusan kepala otonomi daerah sp2d dokumen yang khusus dipersamakan defisit non operasional bukti memorial dokumen yang defisit non operasional dipersamakan peran luar biasa bukti memorial dokumen yang beban luar biasa dipersamakan dokumen. dokumen berdasarkandaftar honor sp2d dokumen belanja pegawai ang dipersamakan belanja barang dan jasa bast sp2d dokumen yang dipersamakan bunga pia bunga dipersamakan surat keputusan kepala subsidi daerah sp2d dokumen yang dipersamakan surat keputusan kepala hibah uang, barang dan jasa) daerah sp2d dokumen yang dipersamakan surat keputusan kepala bantuan sosial (uang dan daerah sp2d dokumen yang barang) dipersamakan belanja modal bast sp2d dokumen yang dipersamakan surat keputusan kepala belanja tak terduga daerah sp2d dokumen yang dipersamakan surat keputusan kepala belanja transfer. dipersamakan lg. surat keputusan kepala daerah subsidi sp2d dokumen yang dipersamakan belanja tak terduga surat keputusan kepala daerah belanja tak terduga sp2d dokumen yang dipersamakan. jurnal dan neraca nomor kode xxx utang bunga kpd xxx pemerintaher utang bunga kpd xxx xxx pemerintah kasi kas daerah xxx jurnal lra nomor kode xxx belanja bunga utang xxx xxx xxx pinjaman perubahan salutang subsidi kasi kas daerah xxx jurnal lra nomor kode belanja subsidi perubahan salona eat utan belanja lai pasaman ara lailain love ace ping ngamen page kasdikasdaerah xxx jurnal lra nomor kode xxx belanja hibah kpd perubahan sal xxx beban.(sosial kepada xxx xxx xxx kemasyarakataxxx xxx daerah jurnal lra nomor kode belanja sosial kpd xxx xxx xxx organisasi xxx kemasyarakatan perubahan sal xxx. jurnal dan neraca nomor kode fer bagi xxx ang ier bagi xxxgi xxx xxx xxx hasil pajak kasdikasdaerah xxx jurnal lra nomor kode transfer bagi hasil xxx xxx xxx pajak kepada xxx pemerintah daerah perubahan salkas kas daerah xxx jurnal lra nomor kode transfer bantuan xxx xxx xxx keuangan pemerintah xxx kabupaten perubahan sal xxx bab ii.sistemuraian pendapatan transfer transfer pemerintah pmk perpres keputusan kepala pusat dana daerah dokumen yang dipersamakan perimbangan dana bagi hasil pmk keputusan kepala daerah pajakpmk perpres dokumen yang khusus dipersamakan transfer. transfer pemerintah pmk keputusan kepala daerah pusat lainnyapmk keputusan kepala daerah dana penyesuaian dokumen yang dipersamakan transfer pemerintah pmk keputusan kepala daerah provinsi dokumen yang dipersamakan pendapatan bagi hasil pmk keputusan kepala daerah pajak dokumen yang dipersamakan pendapatan bagi hasil pmk keputusan kepala daerah lainnya dokumen yang dipersamakan beban transfer beban transfer bagi keputusan kepala daerah dokumen hasil pajak yang dipersamakan bebas transfer bagi keputusan kepala daerah dokumen hasil pendapatan yang dipersamakan lainnya beban transfer keputusan kepala daerah dokumen bantuan keuangan ang dipersamakan pemerintah lainnya yang pers beban transfer keputusan kepala daerah dokumen bantuan keuangan yang dipersamakan desa beban transfer keputusan kepala daerah dokumen keuangan lainnyakeputusan kepala daerah dokumen lainnya yang dipersamakan transfer bantuan keputusan kepala daerah dokumen keuangan yang dipersamakan bantuan keuangan keputusan kepala daerah dokumen pemerintah lai yang dipersamakan lainnya bantuan keuangan keputusan kepala daerah dokumen lainnyapiutang xxx transfer dana xxx darurat pendapatan xxx transfer dana xxx daruratkas daerah xxx xxx xxx piutang xxx transfer dana xxx darurat jurnal lra nomor kode perubahan sal'daerahndapatan bagi pemerintahbagi jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx xxx xxx pendapatan bagi dana alokasi umum dau)endapatan danakanan jurnal. jurnal lra nomor kode perubahan sal ' '| xxx xxx xxx pendapatan dana xxx alokasi umum xxx lra dana alokasi khusus dak) jika pemerintah daerahk xxx xxx xxx pendapatan dana xxx alokasi khususjurnal lra nomor kode perubahan sal ('|. jurnal nomor kode beban transfer bagi xxx hasil pajak daerah xxx xxx kabupaten kota utang bagi hasil xxxagi hasil xxx pajak daerah xxx xxx xxx kabupaten kota jurnal lra nomor kode belanja transfer bagi hasil pajak xxx xxx xxx daerah kabupaten kotaxxx xxx bantuan keuangan jurnal lra nomor kode transfer bantuan xxx keuangan xxx xxx xxx pemerintah kabupatendaerahutang transfer xxx xxx xxx bantuan keuangan jurnal. jurnal lra nomor kode xxx xxx keuangan desa bab iv.saat kas kas daerah doxxxo kewajiban jangka panjang xxx penerimaan perubahan sal pembiayaan penerimaan pembinaan xao saat beban bunga pembayaran kas kas daerah de: bunga bunga utang kewajiban perubahan sal saat. kewajiban jangka panjang xxx saatpelunasan kasi kas daerah xxx kewajiban pengeluaran pembiayaan xxx perubahan sal ' | (attkmasi padan lancar kegiatan bagian lancar kewajiban klasifikasi xxx depan aan bab v.penerimaan kas. kas bendahara sisa pengisian kas up gu tu pengeluaran pajak skpd yang belum distrodeposito kurang deposito (kurang dari bulan) kasa dari bulan) surat utang surat utang negara obligasi negara obligasi (kurang dari bulan) iikas dan setara kas xxx pendapatan xxx lo aset kewajiban xxx ekuitas jurnal standar kas dan setara kas saat berkurang jurnal dan neraca nomor kode beban aset xxx kasdam setara kas xxx bab vi..skr daerah dokumen yang piutang retribusinomor kode xxx xxx xxx piutang. xxx xxx pendapatan. xxx jika. jika wajib retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar: jurnal dan neraca nomor kode penerimaan xxx piutang. xxx jurnal lra nomor kode xxx perubahan sal xxx pendapatan . bnn kexxx ppid xxx pendapatan . lo| ' | xxx jurnal lra nomor kode xxx perubahan sal xxx pendapatan. lari 'xxx ppid xxx piutang. xxx jurnal lra nomor kode xxx perubahan sal xxx pendapatan . sistem.hasil rups dokumen yang kekayaan daerah dipersamakan piutang lain lain pad yang nota kredit sertifikat sah: deposito dokumen yang jasa giro bunga deposito dipersamakan tuntutan ganti kerugian daerah pembebanan skp2k skt piutang hasil eksekusi dokumen yang dipersamakan atas jaminan keputusan pengadilan dokumen yang dipersamakan piutang. daerah pmk dokumen yang dipersamakan daerah dokumen yang dipersamakan daerah dokumen yang dipersamakan bagian lancar tagihan jangka surat keputusan kepala panjang daerah dokumen yang dipersamakan jangka panjang kepada entitas daerah dokumen yang lainnya dipersamakan bagian lancar tagihan penjualan kontrak perjanjian penjualan angsuran secara angsuran dokumen yang dipersamakan bagian lancar tuntutan ganti surat keputusan pembebanan kerugian daerah kerugian dokumen yang dipersamakaar xxx xxx piutang. xxx xxx pendapatan. xxx telah.xxx xxx kasi kas daerah xxx xxx piutang. xxx jurnal lra nomor kode xxx perubahan sal xxx pendapatan . bab vil.belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor pol. poo taman tropi piala belanja alat kedokteran kesehatan bean pena nnanninn denn belanja bahan material ho) belanja bahan baku bangunan belanja bahan bibittanaman belanja bahan obat obatan belanjabahankimia belanja bahan percontohan display belanja bahanperkakas belanja bahan pokok sembako belanjabahanaspal belanja bahan utilitas belanja perawatan kendaraan bermotor ' belanja bahan bakar minyak gas dan dlh pelumas belanja cetak dan penggandaan belanjacetsepatu dinas harian sdh) belanja pakaian kerja lapangan belanja pakaian kerja |itomtomum param belanja pakaian kerja '')') ) | belanja pakaian kerjalapangan bana. tenan sarana dan daratan tertentu belanja pakaian kopi ' ')' | belanja pakaianadatdaerah belanja pakaian batik tradisional belanja pakaianolahraga kepada mewyurakat pihak koin kepada masyarakat pihak ketiga belanja hibah barang yang akan beratkan kepada mayarakat.xxx kas bendaharabarang danbarang dan jasa ppid xxx jurnal. jurnal lra nomor kode xxx xxx xxx belanja xxx persediaan . peruxxx xxx persediaan. xxx xxx beban xxx persediaan. sebesar nilai sisa persediaankode xxx xxx persediaanxxx xxx persediaan. xxx barang dan jasa ketika. ketika sp2d untuk pembayaran persediaan terbit, ppk skpd akan menjual: jurnal atau neraca nomor kode barang dan jasa ppid xxx jurnal lra nomor kode xxx xxx xxx belanja xxx persediaan . perubahan sal xxxxxx persediaan.ncatatan oleh transaksi pencatatan oleh skpd ratan beban persediaan pembelian kas tidak persediaan bendahara xxx dengan uang pengeluaran persediaan perubahan sal xxx dan men persediaan persediaan ada lb. pelunasan. pelunasan kas sp2d daerah persediaan ada perubahan sat juga ( (aan amal tidak ada jurnal ada persediaan jurnal persediaan ato beban ada akhir tahun xxx jurnal standar persediaan dengan sistem pencatatan perpetual pencatatan oleh pencatatan oleh skpd uraian persediaan sek pembelian kas bendahara persediaan hengimsan maa up gu tu persediaan jurnal perubahan sat pembelian persediaan gak persediaan ada dengan uang utang belanja xxx utang penerbit ppid barang kas daerah belanja tidak perubahan sal jamal pemakaian persediaan tidak persediaan ada beban persediaan jurnal tidak ada jurnal r akhir tahun xxx ada bab viii.aga investasi kepada badan usaha milik dae1 investasi kepada badan usaha milik swadandalam saham investasi dalam investasi non permanen deposito jangka pendek investasi dalam sun investasi dalam spn investasi jangka pendek lainnya investasi kepada badan investasi usaha milik negara jangka panjang investasi kepada badan milik daerah usaha investasi sertifikat kepada badan saham nota kredit sp2d ls jika tunai) bast (jika berupa aset) nota usaha milik dokumen yang kredit dokumen yang swasta dipersamakan dipersamakan sertifikat sp2d ls (jika tunai) bast investasi dalam deposito nota (jika berupa aset) nota obligasi kredit dokumen kredit dokumen yang yang dipersamakan dipersamakan investasi dalam sertifikat sp2d ls (jika tunai) bast proyek obligasi sun nota (jika berupa aset) nota kredit dokumen kredit dokumen pembangunan yang dipersamakan yang dipersamakan sertifikat sbi nota sp2d ls (jika tunai) bast kredit dokumen (jika berupa aset) nota yang dipersamakan kredit dokumen yang dipersamakan sertifikat spn nota sp2d ls jika tunai) bast (jika berupa aset) nota kredit dokumen ang dipersamakan kredit dokumen yang yang dipersamakan sp2d ls (jika tunai) bast dana bergulirpanjang kredit dokumen yang dipersamakan investasi. investasi non sp2d ls (jika tunai), bast permanen (jika berupa lainnya aset) dokumen yang dipersamakan investasi penyertaan modal sp2d ls jika tunai) bast (jika berupa aset) nota jangka panjang kredit dokumen yan permanen kepada bumn yang dipersamakan sp2d ls (jika tunai) bast penyertaan modal (jika berupa aset) nota kepada buminomor kode xxx xxx xxx investasi jangka xxx pendek kas kas dannomor kode investasi jangka xxx xxx xxx panjang non xxx permanen kas kas dan maka jurnal. jurnal lra nomor kode pengeluaran xxx xxx xxx pembiayaan xxx dana bergulir xxx perubahan sal xxx investasi jangka panjang permanen jurnal dan neraca nomor kode investasi jangka xxx xxx xxx panjang xxx permanen kas kas bae jurnal lra nomor kode investasi jangka xxx xxx xxx panjang xxx permanen kas kas bcs nomor kode pengeluaran pembiayaan xxx xxx xxx penyertaan xxx modal investasi pemda woo xxx perubahan sal (. jurnal dan neraca nomor kode kas kas bunga. jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx bunga.nomor kode piutang hasil pengelolaan xxx xxx xxx kekayaan xxx daerah yang dipisahkan pendapatan hasil pengelolaan xxxjurnal lrnomor kode investasi xxx xxx xxx jangka xxx panjang pendapatan hasil pengelolaan xxx. jurnal dan neraca nomor kode xxx xxx xxx kasi kas xxx daerah investasi xxx jangka xxx panjang jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx pendapatan hasil pengelolaan xxxnomor kode ben aan daerah pendapatan bun xxx dana xxx bergulir jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx pendapatan xxx bunga dana xxx. jurnal dan neraca nomor kode xxx xxx xxx kasi kas xxx daerah pendapatan . dna san investasi jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx || pendapatan . pertama panomor kode xxx xxx xxx kas kas xxx daerah investasi xxx jangka xxx panjang surplus pelepasan xxx investasi xxx jangka panjang jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx penerimaan xxx pembiayaan xxx hasil penerimaan pembiayaan hasil xxx penjualan xxx kekayaan daerah yang dipisahkan berikut.perolehan investasi ' investasi investasi jangka pendek xxx jangka pendek kas kas dau dgn investasi jangka panjang xxx investasi daerah xxx jangka pengeluaran penyertaan seo pemda perubahan sal xxx kas kas merahan pendapatan. jangka pendek perubahan sal da: man lra investasi jangka panjang oma oma saat lainnya pengumuman pendapatan hasil hasil pengelolaan investasi pe kekayaan xxx ngumumsn daerah yang laba dipisahkan arm o|ose saat hasil daerah xxx investasi piutang diterima lainnya perubahan sal xxx pendapatan. pendapatan hasil kekayaan daerah yang saat investasi jangka panjang. xxx regnum umat hasil pendapatan hasil investasi pengelolaan i penyu kekayaan daerah yang xxx dipisahkan umat laba kasi kas daerah xxx investasi jangka panjang. ' ' xxx saat perubahan sal ' ) e| sinden pendapatan hasil pengelolaan diterima kekayaan daerah yang xxx dipisahkan lra metode kasi kas daerah xxx nilai pendapatan. xxx bersih perubahan sal yang ikan investasi| ' kasi kas daerah xxx jangka pendapatan. xxx pendek investasi jangka pendek xxx investasi perubahan sal xxx panjang surplus kasi kas daerah xxx surplus pelepasan investasi kanan jangka panjang investasi jangka panjang. xxx perubahan sal penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan xxx daerah yang dipisahkan defisit kasi kas daerah xxx jangka xxx panjang investasi. investasi jangka naa perubahan sal xxx penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan xxx daerah yang dipisahkan bab ix..nomor kode xxx aset tetap. xxx utang belanja ken. jurnal atau neraca nomor kode xxx xxx utang belanja xxx modal. ppid jurnal lra nomor kode xxx xxx belanja modal. xxx perunomor kode xxx xxx aset tetap. xxx pengeluaran jurnal lra nomor kode xxx xxx belanja modal. xxx perunomor kode xxx aset tetap. xxx pengeluaran jurnal lra nomor kode xxx belanja modal .nomor kode perumusan penyusutan . aset lainnya aset tetap . jurnal dan neraca nomor kode xxx xxx xxx defisit penghapusan xxx aset non lancar aset lainnya sedangkan.nomor kode penemuan. penyusutan . aset lainnya aset tetap. jurnal dan neraca nomor kode xxx ppid xxx aset lainnya kkk setelah menerima pelimpahan aset dari skpd, fungsi akuntansi ppid menjual: nomor kode xxx aset lainnya xxx skpd kkmnomor kode xxx kas kas daerah xxx aset lainnya kkm surplus penjualanatau. atau jurnal atau neraca nomor kode xxx kas kas daerah xxx defisit penjualan ooh aset lainnyaberikut. berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap skpd: sr. perolehan aset tetap. |xxx| tidakadajunal loo aset utang belanja modal xxx tetap utang belanja modal (xxx skpd dengan ripped xxx kasi kas daerah mekanisme belanja modal. (xxx poo) perubahan sal xxx perolehan aset tetap. xxx nan aset kas bendahara dengan belanja modal. xxx tee jera sae memanjat aset tetap. xxx ben pengeluaran pengeluaran tidak ada jurnal setelah perolehan| belanja modal. xxx ben perubahan sal xxx klasifikasi aset| aset lainnya. xxx tetapi akumulasi penyusutan xxx tidak ada jurnal nan pos aset lainnya aset tetap. xxx pelepasan defisit penghapusan aset lainnya aset lainnya . pemusnahan penyerahan. aa". mma penyerahan ripped ' (xx selainnya aset lainnya ppid aset lainnya xxx skpd xxx (untuk dijual dimanfaatkan an) aset lainnya yang kasi kas daerah xxx dihapus aset lainnya powo koo (dihentikan tidak ada jurnal surplus penjualan aset non lancar xxx penggunaannya perubahan sal xxx telah hasil penjualan aset daerah yang sian make: irisan men . atau ho) kasi kas daerah xxx defisit penjualan aset non lancar xxx tidak ada jurnal setannya perubahan sal hasil penjualan aset daerah yang misaki anta dang bab x.barang pengurus barang bertugas menyampaikan dokumen dokumen atas aset tetap aset tidak berwujud.dan amortisasi, bendahara untuk menyiapkan dan penyusutan dan amortisasi.ban xxx xxx xxx penyusutan dan xxx amortisasi . akumulasi xxx penyusutan amo xxx xi.nomor kode xxx xxx xxx pana cadangan pilkada xxx kasi kas daerah xxx jurnal lra nomor kode pengeluaran xxx xxx xxx pembiayaan xxx pembentukan dana cadangan pilkada xxx perubahan sal xxx kode dana cadangan xxx lain lain pad yang xxx sah jasa giro bunga xxx dana cadangan jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx lain lain pad yang xxxnomor kode kas kas daerah xxx xxx dana cadangan xxx jurnal lra nomor kode perubahan sal xxx penerimaan xxx pembiayaan xxx pencairan dana cadangan bab xiipenjualan angsuran: kontrak perjanjian penjualan kendaraan penjualan secara perorangan dinas angsuran berita acara tagihan kepada kepala daerah penjualan yang jangka penjualan rumah dipersamakan panjang golongan iii keputusan tuntutan ganti kerugian pembebanan dan atau daerah dokumen yang dipersamakan kemitraan kontrak perjanjian dengan pihak sewa sewa yang ketiga dipersamakan uraian. uraian dokumen kontrak perjanjian kerjasama pemanfaatan kerjasama pemanfaatan dokumen yang dipersamakan kontrak perjanjian kerjasama bangun guna serah bot) bot dokumen yang dipersamakan kontrak perjanjian kerjasama bot bangun serah guna bto) bast dokumen yang dipersamakan per aset lain lain restricted cashuraian surat l jin dari pemegang lisensi dan franchise hari dokumen yang dipersamakan aset tidak hari dokumen yang berwujud hak cipta dipersamakan dipersamakan aset tidak berwujud dokumen lainnya menyesuaikan surat usulan aset lain lain barang rusak dalam penghapusan prosesnomor| kode penjualan akumulasi xxx penyusutan xxx gedung dan bangunan surplus penjualan xxx aset xxx gedung dan bangunan aset tetap xxx| kode xxx xxx xxx aset tetap gedung xxx dan bangunan skpd xxi akumulasi penyusutan rae gilaan bangunan xxx ppk skpd jurnal dan neraca: nomor| kode xxx ppid xxx akumulasi penyusutan xxx gedung dan xxx bangunan xxx aset tetap gedung xxx dxxx xxx xxx penjualan angsuran xxx rumah dinasnomor| kode xxx xxx kasi kas darah xxx bagian lancar tagihan xxx angsuran penjualan xxx rumah dinas jurnal. jurnal lra nomor| kode xxx xxx perubahan sal xxx pendapatan xxx angsuran cicilan penjualan xxxxxx xxx xxx kerugian daerah xxx terhadap pegawai bukan bendahara. jurnal dan neraca nomor| kode bagian lancar tuntutan ganti xxx xxx xxx kerugian daerah xxx terhadap pegawai bukan bendahara tuntutan ganti xxxxxx xxx kasi kas daerah xxx bagian lancar tuntutan ganti xxx kerugian daerah xxxxxx xxx perubahan sal xxx pendapatan tuntutan xxx ganti kerugian daerah.xxx xxx xxx pihak ketiga xxx sewa tanah kantor aset tetap tanahxxx xxx xxx kasi kas daerah xxx| hasil dari pemanfaatan xxx kekayaan daerah xxx sewa jurnal lra nomor| kode xxx xxx xxx perubahan sal hasil dari pemanfaatan xxx kekayaan daerah xxx. jurnal dan neraca nomor| kode xxx xxx xxx aset tetap tanah xxx lapangan olahraga kemitraan dengan xxx pihak ketiga sewa xxx anahkemitraan dengan pihak xxx xxx xxx ketiga bangun guna xxx serah bgs (bot) atas tanah kantor aset tetap tanah bangun kode kemitraan dengan pihak ketiga bangun xxx xxx xxx serah guna bsg (bto)| xxx atas tanah lapangan gedung olahraga aset tetap tanah utang jangka panjang lainnya utang kepada xxx.software xxx ppid xxx jurnal lra nomor| kode belanja barang dan xxx xxx xxx asa konsultansi xxxtrtisinomor| kode xxx xxx xxx beban amortisasi xxx software software asetrusak akumulasi penyusutan xxx alat alat besar darat xxx aktor xxx xxx xxx agihan penjualan xxx angsuran surplus penjualanxxx xxx xxx agihan penjualan xxx angsuran defisit penjualanagihan penjualan xxx angsuran rumah dinas angsuran jika.bagian lancar xxx agihan penjualan xxx angsuran . jurnal lra nomor kode xxx perubahan sal xxx pendapatan xxx angsuran cicilan xxx kode tuntutan ganti xxx xxx xxx kerugian daerah xxx pendapatan xxx tuntutan ganti xxx kerugian daerah terhadap . tagihantuntutan ganti xxx kerugian daerah. tuntutan gantinomor kode xxx xxx xxx kas kas xxx daerah bagain lancar tuntutan ganti xxx kerugian daerah xxx terhadap pegawai bukan bendahara jurnal lra nomor kode xxx perubahan sal xxx pendapatan xxx tuntutan ganti xxx kerugian daerah. jurnal dan neraca nomor kode kemitraan denganxxx kasi kas daerah xxx| hasil dari xxx pemanfaatan xxx kekayaan daerah . jurnal lra nomor kode xxx xxx xxx perubahan sal hasil dari pemanfaatan xxx xxx kekayaan daerah . lraoxx xxx xxx last tetap . xxx kemitraan dengandebit saat penjualan aset. hasan keuangan pool penjualan. tidak surplus penjualan surplus ada sel heung gan xxx journal bangunan gedung dan xxx bangunan tidak defisit ada tagihan angsuran xxx journal penjualan defisit penjualan aset non xxx lancar aset lain lain. xxx kelar esa penguasaan ppid: yang gedung&g bangunan dijual berada dibawah skpd (xxx) penguasaan aset lain lain skpd (berupa gedung xxx maka bangunan) sebelum dilakukan penjualan maka harus dilakukan aset tetap pengembalian gedung& xxx bangunan atas penguasaan aset tetap dari skpd bagian lancar saat piutang tidak tagihan angsuran xxx ada penjualan. jatuh tempo jurnal tagihan angsuran xxx penata joe kas kas daerah xxx bagian lancar saat tidak tagihan angsuran xxx pembayaran ada penjualan. perubahan sal xxx angsuran jurnal pendapatan kawrnfstan pore penjualan. lra tagihan. las saat tidak tuntutan ganti men tgr jurnal daerah. pendapatan tuntutan ganti xxx kerugian daerah. bagian lancar tidak tuntutan ganti saat piutang ada kerugian jatuh tempo jurnal daerah. tuntutan ganti daerah. tidak ada kas kas daerah xxx jurnal ang saat tuntutan ganti xxx pembayaran kerugian daerah ganti rugi perubahan sal xxx pendapatan tuntutan ganti xxx kerugian daerah. lra aset lainnya saat kemitraan xxx kemitraan dengan pihak ditanda ketiga. aset lain lain xxx kas kas daerah xxx hasil dari pemanfaatan kekayaan xxx daerah. saat hasil perubahan sal kak hasil dari din beta diterima xxx kekayaan daerah. lra aset lain lain xxx kemitraan dengan kemitraan aset lain lain aset. |al|ls saat aset dikembalikan aset xxx skpd xxx skpd tetap xxx xxx ppidnomor kode xxx xxx xxx aset tidak berwujud xxxxxx utang belanja. xxx| pengeluaran atau. atau nomor kode xxx xxx xxx utang belanja. xxx ooo onomor kode xxx xxx xxx belanja xxx barang jasa.jon baanapsasa. barang jasa. kode xxx aset lain lain. xxx| nan penyusutan. aset tetap. xxx berikut. berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya skpd: nol transaksi pencatatan oleh skpd pencatatan oleh ppid aset tidak berwujud saat aset aset tidak xxx tidak diterima berwujud ada ang xxx jurnal belanja saat pembayaran pajang! xxx tidak up gu tu ada kas jurnal bendahara xxx pengeluaran saat utang aaaa kap jar kas ppid xxx kas daerah aset lain lain aset lain mma per demam akumulasi xxx ada penyusutan jurnal aset tetap o|xxx| dana man bab xiii.. 1l)utang perhitungan fihak ketiga pfk) utang bunga kewajibpanjang:tanggal nomor kode .| kredit beban atk xxx utang belanja bahan din enkantorutang belanja bahan pengeluaran jurnal lra tanggal nomor kode kredit xxx belanja atk xxx) perubahan sal (xxx. jurnal atau neraca tanggal nomor kode .| kredit xxx xxx xxx utang belanja bahan pakai habis dan man kelamin pengeluaran jurnal lra tanggal nomor kode belanja atk ' | xxx) xxx perubahan sal xxx")nomor kode kredit xxx xxx xxx utang belanja bahan xx pakai habis ppid xxx) jurnal lra nomor kode belanja atk xxx xxx perubahan sal xxxsistem, surat perjanjian utang, nota kredit, sp2d ls. jurnal. jurnal standar pencatatan oleh ppid transaksi kas kas daerah saat kewajiban jangka panjang penerimaan pembiayaan perubahan sal doxxxo penerimaan pembiayaan beban bunga saat kas kas daerah xxx pembayaran bunga perubahan sal kewajiban jangka panjang xxx saat pelunasan kas kas daerah kewajiban pengeluaran pembiayaan doxxxo perubahan sal kewajiban jangka panjang xxx saat bagian lancar kewajiban klasifikasi jangka panjang ilustrasixxx xxx kasi kas daerah xxx utang dalam xxx negeri sektor xxx perbankan jurnal lra nomor kode perubahan sal (xxx pinjaman dalam xxx negeri dari bank xxxnomor kode utang dalam xxx xxx xxx negeri sektor xxx perbankan xxx kasi kas daerah 'o ) xxx jurnal lra nomor kode pembayaran xxx xxx xxx pokok pinjaman xxx kepada bank. utang jangka panjang kredit dengan jurnal: jurnal atau neraca nomor kode utang dalam negeri kek silterertaman xxx bagian lancar utang dalam negeri sektor xxx perbankan kas kas xxx daerah bab xiv.kelompok kesalahan terjadi tidak berulang periode berjalan terjadi laporan pada keuangan periode belum sebelumnya diterbitkan sudah laporan ditetapkan keuangan dalam perda sudah asap nomor diterbitkan:p2d. jurnalnomor kode pendapatan hibah dari xxx pemerintah jurnal lra nomor kode pendapatan hibah fan dari xxx pemerintah lra jurnal koreksi jurnal dan neraca nomor kode pendapatan hibah dari jurnal. jurnal lra nomor kode pendapatan hibah darijurnal lra nomor kode asumsi.endapatan lainnya ben bani bos jurnal lra nomor kode pendapatan lainnya tan benang jin es dini doclain lain fik, pendapatan daerah xxx yang sah lra koreksbeban gaji pokok pns xxx kas bendahara xxx pengeluaran jurnal lra nomor kode belanja gaji pokok esa denbelanja gaji pokok masak donkuitas xxx jurnal lra nomor kodesurplus defisit. jurnal dan neraca nomor kode dana alokasi umum pan dana alit umum pang jurnal lra nomor kode dana alokasi umum pama aoa umum papadoo man jurnal. jurnal lra nomor kode xxx xxx surplus defisit lra xxxbab xv.onsolidasi (kantor pusat sebagai konsolidator) skpdmda skpd setelah penyesuaian setelah setelah penyesuaian penyesuaian talk b.tahapeu keu keu keu kar be bsd donna dst. akun akun kk| (ik| aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam bagian yaitu: cc.rai doa kran doolotoo pendapatan let trial ewe lilit akan akn part hasil pengelolaan kekayaan daerah xxx xxx yang dipisahkan aaa akn eakekakan pee lil mana akan ain belanja aaa belanja msi dos mini mal ban ben mean rpp sell teaser klugii mangsa poo sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan xxx xxx tren worksheet gabungan uraian skpd gabungan pelepas erat plt eren eno eee eren fee surplus deficit dari kegiatan non xxx xxx xxx xxx til worksheel. worksheet neraca gabungan uraian skpd ppid eliminasi gabungan ,.n jojo til) iii plt spl miki iii mem piutang retribusi daerah xxx xxx piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mes sell mena pls sah elite ena plt maa ssp jne plt plot ooo soul mane pepe oo tee mes pil lili see spl pil jan aaa pill ekuitas tell mms lilit rekening koran ppid jumlah kemyondantasas (ex jes|l peelrk ppid snn rk skpd oo menyusun lra dusun menyusun gabungan gabungan neraca gabungan menyusun menyusun laporan menyusun laporan perubahan ekuitas laporan arus perubahan saldaerah kota sukabumi 20xo elo yara ekuitas awadaerah kota sukabumi catatan atas laporan keuangan pan pemantau keuangan pemerintah daerah kenangan penentuan gama keuangan pemerintah daerah pangan naa keuangan pemerintah daerah target kinerja apbd ekonomimakro kebijakankeuangan indikator pencapaian target kinerja apbd ' iii daerah pemanah peter dea keuangan pemerintah daerah js2| (eiikatsantenetyangtaf disiapkan pencapaian target yang telah ditetapkan nan apaan karangan daerah peran emang laporan keuangan pemerintah daerah basis pengukuran yang mendasari daerah penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam sap pada aan. daerah sal (par senior kenangan seniman degan pos pelaporan keuangan pemerintah daerah sa. pendapatan lra belanja transfer pembiayaan pendapatan |s1. beban sa7| aset |. kewajiban .| s1sukabumi, desember wali kota sukabumi, cap.ttd. achmad fahmi |
kota sukabumi rms uya tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal oktober nomor tahun tentang pedoman pengelolaan arsip inaktif lingkungan pemerintah daerah kota sukabumi sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum daerah kota sukabumi wali kotaserta berdasarkan huruf peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan kearsipan terhadap arsip dinamis yang salah satunya meliputi arsip inaktif, bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam melakukan pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf tersebut atas, perlu menetapkan peraturan wali kota sukabumi tentang pengelolaan arsip inaktifarsipkota sukabumi, memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pengelolaan arsip inaktifut.bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: pemeliharaan arsip inaktif,inaktif sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui. bagian kedua penataan penataansebagaimana dimaksud pada sampai dengpenataan arsip inaktif teratur sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tahapan: menentukan skema penataan arsip, mendekripsi arsip, menyambut fisik arsip dengan kertas kissing atau kertas kopi berwarna cokelat, manuver. semasa aktifnyayang tercipta. tahapan. bagian ketiga penyimpanan penyimpanansebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab unit kearsipan. penyimpanandilakukan pusat arsip atau records center sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat alih media arsip alih media arsibagian kelima perlindungan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk: menjaga., dan terorisme. perlindungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara. penggunaan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada berdasarkan periodpenerimaan permintaan peminjaman arsip, pencarian arsip yang akan dipinjam melalui daftar arsip secara manual dan atau elektronik, peletakkan out indicator dalam boks arsip sebagai pengganti arsip yang dipinjam, pencatatan permintaan peminjaman arsip dalam buku peminjaman, penyerahngontrolan waktu pengembalian arsip dan melakukan konfirmasi kepada peminjam: penerimaan arsip yang sudah dikembalikan dengan memeriksa kesesuaian antara arsip dengan catatan peminjaman, penyimpanan kembali arsip yang sudah dikembalikan tempat semula dengan mengambil out indicator, dan pelaporan hasil kegiatan peminjaman arsip inaktif secara periodicganda sp: yuliasari nip. lampiranan daerah kota sukabumi daftar arsip inaktif pencipta arsip unit pengolah .oiococ uraian kode kurun tingkat lalatau tembusan keterangan kondisi arsip (baik, rusak, atau rusak berat) sukabumi, oktober wali kota sukabumi, ttd. achmad fahmi |
berita daerah kota sukabumi rmslingkungan hidup hidup, saran dan pertimbangan kepada wali kota bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah::,.il.oo..kajian dampak lingkungan. kelompok sub substansi perencanaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple)., memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis lhs)kajian dampakduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. kelompok sub substansi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substandan pengawasan lingkungan hidup. kelompok sub substansi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.ngawasj .:.sampah. kelompok sub substansi pengelolaan sampah mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substanusun bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan sampah,.samplimbah b3. kelompok sub substansi limbah mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substanlimbah b3an serta masyarakat. kelompok sub substansi peran serta masyarakat mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substaniapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang peran serta masyarakat, menyusun.an serta,.cemaran lingkungan. kelompok sub substansi pencemaran lingkungan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substanmarusakan lingkungan. kelompok sub substansi kerusakan lingkungan mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substanrumuskan.lingkungan hidup. kelompok sub substansi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kelompok sub substan.: melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hi: melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman(2258setda kota sukabumi, pemmammbeo ind lo. set serta nan tagooo non nona bagan struktur organisasi dinas lingkungan hidup subbagian umum dan subbagian perencanaan kepegawaian dan keuangan bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan bidang pengelolaan sampah, limbah bidang pengendalian pencemaran dan sukabumi, desember wali kota sukabumi, cap.ttd. achmad fahmi |
lo. salinan terkuatatur tata cara penyelenggaratata cara penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahpkatgas spip pemerintah daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari penanggung jawab bupati koordinator wakil bupati ketua sekretaris daerah wakil ketua asisten pemerintahan dan kesra sekretaris inspektur inspektorat f(. wakil sekretaris kapal bagian organisasi dan tata laksana anggota pelaksana. anggota pelaksana sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat struktural eselon iii sesuai kebutuhan. satgas spip pemerintah daerah sebagaimana dimaksud bertugas: menyusun infrastruktur spip pada pemerintah daerah, melaksanakan sosialisasi spip:satgas spip opd dibentuk untuk mengk|. sekretaris: anggota. penanggung jawab satgas spip opd adalah kepala opd. ketua satgas spip opd sebagai berikut sekretariat daerah asisten administrasi umum sekretariat dprd sekretaris dprd dinas, badan, inspektorat daerah dan kecamatan sekretaris pada dinas, badan, inspektorat daerah dan kecamatan sekretaris dan anggota satgas spip opd terdiri dari pejabat struktural dan atau pejabat fungsional pada opd. jumlah anggota satgas spip opd menyesuaikan ukuran, tompioksitas sifat, tugas dan fungsi opd. tugas satgas spip opd adalah menyusun infrastruktur spip opd: memfasilitasi pelaksanaan spip: melaksanakan penerapan spip pada opd:dan melaporkan pelaksanaan spip opd kepada satgas spip pemerintah daerah. bab tahap penyelenggaraan spip tahapan penyelenggaraan spip terdiri dari persiapan: pelaksanaan: dan cc.:cc.opd wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan spip kepada satgas spip pemerintah daerah. melalui inspektorat kabupaten daerah bengkulu selatan.tanggaltan. kepala bagian hukum adonan, nip. lampiraniikesimpulan berisi gambaran umum pelaksanaan spip sampai pada saat pelaporan. tan mean bupati bengkulu selatan dto irwan mahmud salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ta. nip. |
pin nomor tahun pado man pelaksana aan penerimaan pes rta didik baru kes pada satuan pendidikan kabupaten pulau morotai "si tahun pelajaran . sik dengan rahmat tuhan yang mahesa bupati pulau morotaikang indonesia tahun nomor tambahan negara republik indonesia nomor t.p ten scanned tap scanner peta atas panas, erenu atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, bae panen ang aan bah etos scanned tap scanner daerah kat ita: pra! apa pos tentang perubahan atas peraturan daerah mou (ahun tentang pembentukan dan susun pasek perangkat daerah kabupaten pulau morotai lembaran daerah kabupaten pulau morotai tahun nomor ia peraturan bupati pulau morotaidan kebudayaan kabupaten pulau morotai berita daerah kabupaten pulau morotai tahun nomor peraturan bupati pulau morotai nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan wajib belajar (enam belas) tahun kabupaten pulau morotai:jaa nara brennan scanned tap scanner .8n pendidikan yan diselenggarakan oleh masyarat peserta didi baru adalah peserta didik yang diterima (satu) kelas vii (tujuh) smp smp pada semester perpindahan peserta didik baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang sanggama. daftar kolektif hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat tahun adalah mata pelajaran yang sekolah. jalur zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu. jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili luar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baruadalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua wali perpindahan tugas orang tua wali meliputi perpindahan domisili orang tua wali perka bintan al sig scanned tap scanner mam lan d1) arsnn., dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus. bab iiioffline (luring) dan online (daringjuli setiap tahun sesuai peraturan bupati pulau morotaindaftaran ppdb sebagaimana dimaksud pada melalui mekanisme offline (luring) dan online dengan prosedur sebagai berikut: mekanisme offline (luring) dan online (daring) calon peserta didik baru orang tua wali murid dapat melakukan pendaftaran secara offline lea sin aa. ons aan tag scanned tap scanner taikahoo.id atau datang sekolah unt mer calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran mekanisme online dan online (daring) sesuai dengan prosedur peserta didik yang mendaftar secara online (daring) meng upload dan diri langsung pada toolbar yang telah tersedia pada web ppdb online pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru, calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang, calon peserta didik baru memverifikasi data sekolah tempat mendaftar sesuai jadwal pelaksanaan ppdb yang tercantum pada peraturan bupati pulau morotai, peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan ppdb yang tercantum pada peraturan bupati pulau morotai dan divaliddalahscanned tap scanner nana wdalah: la. berusia paling tinggi (lima belas) tahun, dan db.beban scanned tap scanner ae. sii kota bsd dan nilai hasil ujian atau bentuk lain yang sederajat: dan some prestasi bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah semua dengan kewenangan sekolah pelaksana ppdb masing masing. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan:setelah mendapatkan persetujuan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten pulau morotai, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten pulau morotai. daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi dinas pendidikan. fil. scanned tap scanner dite nas nan par han len jalur prestasi yang berdomisili diluar atau pada radius zona merdeka dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik pertimbangan prestasi paling banyak (lima sei jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, pantdan kebudayaan kabupaten pulau morotaitpa irr pak akan seakan scanned tap scanner mater kota dalam satu daerah provinsi laksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada i),scanned tap scanner awal kelas (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yan pena nan emera: tol lulus ujian kesetaraan paket dan taka lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggar t),canned tap scanner dug can musket dika: apu serta didik baru padapai memiliki penetapan dari kepala dinas pendidikan kab bani pulau morotai, dna ea jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak (dua puluh) siswa. dessat verifikasi dan validasi data s d juni2019 pendaftaran tanggal s d mei daftar ulang ss d juni2019 pengumuman hasil seleksi tanggal pra mps hampir mei permulaan tahun ajaran juli pukul: ai aas wani (ag bere tana ada kdi. tana pen scanned tap scanner naa pan peng peserta almawmuman sen rne albar sai gadeyngatr bimas ova01o meagangafaa dari jumlah mulan permulaan tahun ajaran juli? peserta didik yang aus issonrsarano sena mps masa pengenalan lingkungan sekolah jenjang smp laga daa mama jalur romanisasi mei pendaftaran s d mei2019 sang dari jumlah verifikasi dan validasi data s d mei peserta didik yang diterima pengumuman juni jalur prestasi dari jumlah peserta daftar ulang 5s d juni didik yang diterima hang jalur perpindahan pra mps juh tugas orang tua wali permulaan tahun power didi ajaran jul semai peserta didik yangata laga senja sedan eee aiu tia tan sena scanned tap scanner usia sebagaimana dimaksud dalam pes. tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung aa:skor sekolah lambat (satu) tahusan aan scanned tap scanner ndak ina skor tpi sii ompong dot bukti f181 maksimum atatamik piagam asli ksk diterbitkan paling jarak tem bin lambat (satu) tahun sebelum ppdb (s5) jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut turut sebagai berikut:internasional provinsi asatpulau morotai. da! yaa, ran pin gea ebi nay per aaa ppt eng dan pns scanned tap scanner melalui affin usai terbagi pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud pada dipaksa pada tanggal mei sampai dengan mei2019. aaa engan r08, dan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan,:: skor komponen bobot maksimum bukti fisik ksk diterbitkan (satu) jarak tinggal prestasi akademik oy, piagam sertifikat dari non akademik dinas terkait scanned tap scanner san kaa, ad, nae jarak tempat tinggal sej ksk aterbideaa tema tahun sebelum ppdb aka kelahiran pai aan tio jalur perpindahan tugas orang tua wali dari peserta didik yang mena oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu inna akan sasa offline dan online, dengan alasan meliputi pempulau morotai"satu) tahupulau morotai berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan usia masing masing sekolah dengan ketersediaan tata ang melaksanakan ppdb dapat menerima calon peserta berdomisili diluar radius zona terdekat didik melalui jalur prestasi yang (lima persen) dari total jumlah gari sekolah paling banyak kesal tuhan peserta didik yang diterima. ben bai. serta didik baru yang telah diterima 'daftar ul ang dilakukan oleh calon kid ada sekolah yan memastikan statusnya. sebagai peserta. aan banana scanned tap scanner kokain gay permen tag mani pai tani sosialita dan eondlann pen dea kabupaten pulau morotai dalam telan dibebankan pada apbd kabupaten rangka ternak: bsa paten pulau morotai tahun biaya dalam pelaksanaan ppdb dan mampir kilo. nous .tibi ten 1g bab vi! tata cara pendaftaran sistem ppdb si:.. ec). dj sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran offline (turing).ang semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan sah divalidasi sesuai jadwal pada peraturan bupati terang terik pengumuman penerimaan peserta didik baru bea diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan bup ee. langsung secara pendaftaran ppdb online gain daku akan (daring) pada alamat website dikbud pena sekolah tempat pelaksanaan penerimaan prosedur sebagai ky. daring) dilakukan dengan per berikut: dapat langsung wali murid. japan calon peserta didik baru haa aumorotaikab.go'e mendaftar alamat website penerimaan pes langsung datang sekolah pot scanned tap scanner milan berkas asli yan ulang dan peserta didik baru yang telah mana kes kolam iii nag pengumuman penerimaan peserta didik verifikasi dan divalidasi. dilakukan setelah dat bab pakaian seragam peserta dik peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan ati pakaian seragam sekolah, seragam pramuka dan pakaian olah raga,"orang tua wali wajib diketahui prestasi, dan jalur perpindahan tugas belum kabupaten pulau morotai sebelum leh kepala dinas pendidikan kabur umpan. rta didik baru malah pose setiap satuan pendidikan wajib kelapa (tiga) hari setelah pada kepala dinas pendidikan paling uses ppdb selesai. d3, bab sanksi administratif ketentuan pr lan pendidikan yang ama kepegawaian man bupati ini, bera sunda g undangan yen scanned tap scanner afi dita ag, mpg tag dan "ia ketentuan peniten too vak ea jeda sat cabin trap aa) peta bean naa ang gatal bait setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penuh beraturan bupati ini dengan penempatannya berita min whuimaten pulau morotai. menanti fei ditetapkan morotai selatan kt, pada tanggal may bupati pulau morotai, pa, nag san benny laos teater diundangkan morotai selatan padatanggal may sekretaris daerah kabupaten pulau morotai, ttu hari berita daerah kabupaten pulau morotai tahun nomor yet tan aga x. boi k23 f : ban eka nan aka papa ara dae ana san (rea pe,aa. bahwa dalam rangka pelaksanadipandang perlu disusu inspektorat adalah inspektorat kabupaten teluk wondama. pejabat pegawai adalah pejabat pegawai lingkungan pemerintah kabupaten teluk wondamaluk wondamabebas dari korupsi yang selanjutnya disingkat menuju wbk adalah predikat yang diberikan oleh bupati kepada suatu opd yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penata sistem manajemen sumberdaya manusiaoopd yang akan diusulkan memperoleh predikat menuju wbk menuju bbm. tim penilai integritas yang selanjutnya disingkat tpi adalah yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap oteluk wondamadan meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.system manajemen ublik. setiap opd dapat membentuk tim pembangunan zona integritas yang disesuaikan dengan kebutuhan opd. bab iii identifikasi opd menuju wbk bbm tpi melakukan identifikasi opd yang berpotensi sebagai opd dengan predikat menuju wbk bbm. tpi memberikan hasil identifikasi dengan jumlah minimal (dua) opd yang berpotensi sebagai ozona integritas pada seluruh organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten teluk wondamaystem manajemen |oopd calon oo'racun <;;50tentang pembentukan daerah daerah kabupaten da.am lingkungan propinsi jawa tengah; undang undang nomor tahun tentang informasi dan t'transaksi elect i'unik lembaran negara republik indonesia tahun nomor61, tambahan lcmbarari negara republik lndonesia nomor pasal undo.ng undang daar negara republik indonesia tahun mengingat menyusun rencana induk pembangunan (m.ast.pln.n! art city; bahwa benda::;atau pel tunbangall seu",~ariana dirusak uti dalam huruf perlu menetapkan peraturan bupati :tentang rencana induk pembangunan (.ll master plan) smart city kabupaten grobogan;grobogan nomor hk. dan nomor vj2018 dipandang perlu bahwa untuk melaksanakan gerakan menuju smart city kabupaten grobogan sebagaimana tercantum dalam nota menimbang bup ntl grobogan, dengan rahmat tuh.<\nyang maha esa rencana.<\induk pembangunan (masterplan1 smart city karhpatf:n grobogan tentang peraturan pati grobogan nomor tahun bupati grobogan provinsi jawa tengah pembangunan (master plan) smart city kabupaten grobogan. induk rencana tentang bupati peraturan.n menetapkan memutuskan: negara epub jik lndonesia:.:! q08ten tang meter utara. informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun nomor n1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846i; undang undang nomor tahun uu\:i tentang pelayanan publik lembaran negara republik indonesia tahun kama: indorieaia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia u11l01 s234r: undang undang nomor jarum tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah ll.lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lerubaiau negara, republik lndonesia nomor5679); peraturan pemerintah nomor tahun rentang pelaksanaan undang undang nomor tahun :tentang keterbukaan informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lernbarari pemerintah daerah, komunitas bisnis dan masyarakat. dapat serta yang transparan, mewujudkan penyelenggaraan smart cit,j' efektif, efisien dan akuntabel dipertanggungjawabkan; dan sebagai acuan pelaksanaan small't city lingkungan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah bab iii tujuan pendanaan;dan penutup, city; ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi tujuan; rincian rencana induk pembangunan master plain) smart bab ruang cukup kewenangan daerah otonom. smart city adalah kota atau kabupaten yang dapat mengelola sumberdayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota atau kabupaten menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga. menjadi y~ng pemeran.tah::m 'urusan pelaksanaaba.bi ketentuan umum buku iti ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam (11huruf terdiri dari pendahuluan visi smart city daerah; strategi pembangunan smart city daerah: dan peta jan pcmbangurian smart city daerah. busu master plan smart city sebagaimana dimaksud dalam terdiri dan: pendahuluan: analisis kesiapan daerah: via smart city daerah; rcncarie aksi smart city daerah; dc.n peta jalan ?rentan~ul1~u smart city daerah, bull.,] analisis kesiapan daerah sebagaimana dimaksud dalam pada! huruf terdiri dari p.pendahuluan; analisis masa depan; analisis kesiapan daerah: dar; analisis vis: pembangunan smart c:cy. rencana in:luk pembangunan master plan) sman city rnelipuri b1.1kui ali",i~ k !!;japan daerah: buku mater plan smart city; dan buku iii ringkasan eksak.uif rencana induk pembangunan master plan) sman cibi rincian rencana induk pembangunan (master plan) smart ci1y ber'i'a daerah kabupaten grobogan tahun nomi'< diundangkan purwodadi pada tanggal ~u~ jl\j ditetapkan eli purwodadi: paca ~nggak iq_j('\i ._ br~~ an.= : sumardi pengundangan peraturan bupati in; rlr.ng::u, penempatannya dalam berita daerah kabupaten grobogan. memerintahkan mengetahuinya orang setiap agar peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bas ketentuanpenutup perncrintah daerah menyediakan pendanaan unruk pelaksnriaan smart city. kendaraan untuk pelaksanaan kegitan.lll ui:l1 jrugrd ill smart city dimasukkan dalam rencana kerja anggaran kai dan rencana kerja pemerintah daerah rkp yang disusun oleh masing masing organisasi perangkat daerah opsi lingkungan pemerintah daerah. bab pi);: .hidangan |
rumus peraturan bupati selumdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seluma menimbang a.jakstrada kabupaten kota ditetapkan dengan peraturan bupati walikota, b.bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pada huruf perlu tetapkan peraturan bupati selumselumlueluma ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seluma ditetapkan tais pddaytinggal bupati 8seluma, bunga jaya diundangkan tais pada tanggal 0y sekretaris daerah kabupaten seluma, ip# had berita daerah kabupaten seluma tahun nomor lampiran peraturan bupati seluma nomor tahun tanggal : m( tahun potensi timbunan sampah ruma ngga dan sampah. selenit ann sampah rumah tangga ton tahun target pengurangan sampa rumah tangga dan sampa sejenis. sampah rusak tangga: dalam jakstranas target penanganan sampe rumah tangga dan sampah, sejenis samp583, angga ton tahun rupa uma bundrataya lampiran peraturan bupati seluma nomor tahun tanggal: angga dan sampah sejenis gy590 k613014 kai6s1is ke70393 ke99349 lz28485 k7, sampah rumah tangga ton tahun target pengurangan sampa rumah tangga dan sampa sejenis sampah rumah tangga dalam jakstranas target penanganan sampa rumah tangga dan sampah seo hi120894 hi22183145, m63, angga ton tahun buf bundrajay2 lampiran peraturan bupati seluma nomor tahun tanggal yi? programhun kabupaten seluma kebijakan strategi program satuan sektor utama pama peningkatan ja. penyusunan dan kaji ulang dokumen tahunan perdagangan, pengurangannorma, ramah lingkungan yang tepat: pekerjaan umum| badan sampah standar, guna (best practical penataan| standardisasi rumah prosedur, technology) dala ruang, bppt nasional bsn), angga danikriteria (spk) pengurangan sampah ruma pemprov, sampah dalam tangga dan sampah sejenis pemda sejenis pengurangan sampah rumah tangga sampah sampah rumah rumah tangga2) penyusunan dan kaji ulang angga dan sampa standar sarana dan prasarana sejenis pengurangan sampah ruma sampah tangga dan sampah sejenis rumah tangga| sampah rumah tangga, meliputi: pembatasan timbunan dokumen tahun dinas lingkungan| dinas pupr, sampah rumah tangga hidup dinas perindustrian dan sampah sejenis dan perdagangan, sampah rumah tangga bppt, bsn, pemprov pemkab kota pendaran ulang sampah dokumen tahun dinas lingkungan| dinas pupr, dinas rumah tangga dan hidup perindustrian sampah sejenis perdagangan, sampah rumah tangga bppt, bsn, pemprov, pemkab kota program satuan sektor utama pekan kebijakan strategi pemanfaatan sampah dokumen tahun dinas lingkungan| dinas pupr, rumah tangga hidup pemprov, sampah sejenis sampa pemkab kota rumah tangga penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan sampah ruma tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi: pembatasan timbunan dokumen tahun dinas lingkungan| dinas pupr, dina sampah rumah tangga hidup perindustrian dan sampah sejenis perdagangan, bppt, sampah rumah tangga jepun pem ota pendaran ulang sampah dokumen tahun dinas lingkungan| dinas pupr, dinas rumah tangga hidup perindustrian sampah sejenis sampa perdagangan, bppt, rumah tangga bsn, memes dan pem pemanfaatan sampah dokumen tahun dinas lingkungan| dinas pupr, dinas rumah tangga hidup perindustrian pangan sejenis sampa seen manga bppt, rumah tangga isbn, pemprov, pemkab kota penetapan sistem pemantauan| dokumen tahun dinas lingkungan| dinas pupr, dinas dan evaluasi kegiatan hidup perindustrian pengurangan sampah rumah perdagangan, tangga dan sampah sejenis pemprov, sampah rumah tangga, pemkab kota meliputi: pembatasan timbul sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pendaran ulang sampah dokumen tahun dinas lingkungan dinas pupr, dina rumah tangga hidup perindustrian sampah sejenis sampe perdagangan, rumah tangga pemprov, pemkab kota nag program sae man. sektor sin bete po1sfeoadaosipoadpoaspozdpoan pendukung pemanfaatan sampah| dokumen tahun dinas lingkungan dinas pupr, dinas rumah tangga hidup perindustrian sampah sejenis sampa perdagangan, rumah tangga pemprov, pemkab kota penguatan penyusunan keputusan koordinasi bersama, peraturan bersama, dan kerja atau kerja sama dalam: sama pembatasan timbunan, dokumen tahun dinas lingkungan| dinas perindustrian antara pendaran ulang, hidup dan perdagangan, pemerintah pemanfaatan kembali dinas koperasi pusat sampah rumah tangga km, dinas dengan dan sampah sejenis pendidikan pemerintah sampah rumah tangga kebudayaan, bppt daerahlkeuangan daerah pemkab kota provinsi, dprd dan sampah sejenis kabupaten kota sampah rumah tangga dinas pupr, dinas yang meliputi pembatasan perindustrian timbunan, penjara perdagangan, ulang, dan pemanfaatan pemprov, kembali sampa pemkab kota penguatan penguatan komunikasi eksekutif dokumen tahun dinas lingkungan|kabupaten kota, eksekutif pelaksanaan forum komunikasi dinas pupr, dinas dan tingkat pusat dan daerah perindustrian legislatif perdagangan, pusat pemprov, daerah pemkab kota, dalam penyediaan anggaran pengurangan sampa rumah tangga sampah sejenis sampah memutuskan: menetapkan peraturan bupati selumbab ketentuan umum dalam peraturan bupati selumaahun sektor kebijakan strategi program satuan sektor utama bona porsfondpoapozdpongpondpo2s pendukung rumah tangga peningkatan|l) advokasi pengurangan kapasitas sampah rumah tangga pemimpi sampah sejenis sampa nan, rumah tangga kepada: kelembagaan dan| pemerintah pusat k l dinas lingkungan sayap pupr, gan sumber hidup perindustrian daya perdagangan, dinas manusia operasi dan ukm dalam dinas tenaga kerja upaya dan transmigrasi, pengurangan dinas perumahan, sampa permukiman rumah pertanahan tangga pemprov dan pemkab kota daerah lingkungan wan kenya sampah hidup perindustrian sejenis perdagangan, dinas sampah koperasi dan ukm rumah dinas perumahan, tangga permukiman pertanahan, pemprov, pemkab kota dprd kabupaten kota daerah tema manapelaksanaan traningof train pengurangan sampah ruma tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dani sektor melalui kegiatan mendaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah ruma tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di: kota metropolitanota besar kota dinas lingkungan dinas pupr, dinas hidup perindustrian perdagangan, dina koperasi dan ukm, dinas perumahan, permukiman pertanahan, pemprov, pemkab kota kota sedangbijakan strategi program satuan sektor utama kota kecilna din dasi induk kabupaten kota hidup pemkab kota pembentuk pengembangan jejaring nasional sistemdata operasional bank sampa informasi dan tps3r yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup sih) di: provinsi provinsi dinas lingkungan| dinas pupr, dinas hidup perindustrian perdagangan, dinasti komunikasi informatika, pemprov, pemkab kota kota metropolitan kotabesar ota dinas lingkungan dinas pupr, dinas hidup perindustrian perdagangan, dina komunikasi informatika, pemprov, pemkab kota. sektor 2o1 potoondpo2tpo23p023p021p025 kota sedangkecil kota dinas lingkungan(penguatan peningkatan pengurangan kabupaten kota dinas lingkungan dinas pupr, dinas keterlibatan sampah rumah tangga hidup pendidikan masyarakat sampah sejenis sampa kebudayaan, dinas melalui rumah tangga melalui kie komunikasi komunikasi, secara formal dan informal jai dinas sosial, baal pemberdayaan kie) perempuan perlindungan anak, pemprov pemkab kota pengembangan kegiatan kabupaten kota pemkab kota dinas lingkup pendaran ulang hidup, dinasti pemanfaatan kembali aneka sam rumah tangga amir sejenis sampa bina pupr, sangan rumah tangga skala ruma pendidikan tangga dan skala operasi j g, dinas sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pemprov pemkab kota ahun sektor no: kerusakan| strategi pendukung pengembangan kegiatan kabupaten kota pemkab kota dinas lingkungan pendaran ulang hidup, pemanfaatan kembali perindustrian dan) sampah rumah tangga perdagangan sampah sejenis sampa dinas pupr, dina rumah tangga skala ruma pendidikan sang tangga dan skala kebudayaan, dina permukiman berbasis komunikasi dari kawasan informatika, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan| perlindungan amat! pemprovperpustakaan berjalan, perindustrian dan) pelatihan untuk pkk, perdagangan kurikulum mata pelajaran, dinas pupr, dinas dan taman edukasi pendidikan dan| kebudayaan, dinas, komunikasi dan! informatika, dimas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemprov dan| pemkab kota penerapan |l) integrasi bank sampah unit tahun dinas lingkungan badan pengelolaan) dan menjadi ukm lingkungan hidup dan dinas pendapatan pengemban hidup untuk mendapatkan operasi dan ukm daerah, pemprov,| kur pemkab kota, sistem usaha. insentif dan2) penerapan sistem insentif produsen tahun dinas lingkungan| dinas perindustrian. disintesis untuk produsen yang hidup dan perdagangan, dalam melaksanakan kewajiban badan pengelolaan pengurangan dalam pengurangan sampah pendapatan sampah rumah tangga dan sampah pena pena daerah, pemprov, kebijakan strategi program satuan nama sektor utama binaan pogo2gpoopo24p025po2 hp025 pendukung asalkan naa tangga tangga . sampah penerapan sistem disinari produser3 talium dinas lingkungan dinas perindustrian sejenis untuk produsen yang tida hidup dan perdagangan, sampah melaksanakan kewajiban badan pengelolaan rumah dalam pengurangan sampa! pendapatan tangga rumah tangga dan sampa! daerah, pemprov, sejenis sampah ruma) dan pemkab kota tangga penerapan sistem insert kelompok orang dinas lingkungan dinas perindustrian untuk upaya mengurangi bark sampah hidup dan dinasan perdagangan, sampah rumah tangga danjtahin koperasi dan ukm badan pengelolaan sampah sejenis sampul pendapatan rumah tangga berbasis daerah, pemprov, masyarakat melalui khasiat:: dan pemkab kota pendaran flag pemanfaatan member sampah rumah tangga dai sampah sejenis sampah rumah tangga ana penerapan sistem disensor! ka' paten dinas lingkungan dinas perindustrian bagi kabupaten kota yan kota kebun hidup dan dinasti perdagangan, tidak melakukan: operasi dan ukm badan pengelolaan pengurangan sampah ruma! pendapatan tangga dan sampah sajen! daerah, pemprov, sampah rumah yang, dan pemkab kota berbasis masyarakat sesame sma penerapan sister1 inter: kawasan tahun dinas lingkungan| dinas perindustrian untuk upaya p:ngarang hidup dan perdagangan, sampah rumah tinggi da: badan pengelolaan sampah sejenis jumps pendapatan rumah tangga bctirbas daerah, pemprov, kawasan melalui kesia: dan pemkab kota pendaran lan: dzi pemanfaatan member sampah rumah ngga daa sampah sejenis sampai rumah tar 2ga ( 2yon compliance|. al. kebijakan (strategi program satuan lin sektor aktor utama pendukung penguatan pengembangan dan penerapan komitmen kebijakan kewajiban produser pelaku dalam pengurangan sampah, usaha meliputi: melalui pengembangan dan| produsen tahun dinas lingkungan| dinas perindustrian penerapan penerapan peta jala hidup dan dinasan perdagangan, kewajiban persepuluhtahunan perindustrian danjpemprov, pemkab produsen kewajiban produsen dala perdagangan kota, dan dunia dalam pengurangan sampah pada saha pengurangan sektor manufaktur sampah2) pengembangan dan produsen tahun dinas lingkungan| dinas perindustrian rumah penerapan peta jala hidup dan perdagangan, tangga persepuluhtahunan pemprov, sampah kewajiban produsen dala pemkab kota sejenis pengurangan sampah pada sampah sektor peritel rumah pengembangan dan produsen tahun dinas lingkungan| dinas perindustrian tangga penerapan peta jala hidup dan perdagangan, persepuluhtahunan pemprov, kewajiban produsen dala pemkab kota pengurangan sampah pada industri jasa makanan minuman pengembangan pilot project produsen tahun dinas lingkungan| dinas perindustrian kewajiban produsen dalam hidup dan dinasan perdagangan, pengurangan sampah perindustrian danjpemprov, pemkab perdagangan kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan minuman peningkatan |a. penyusunan peraturan dokumen dinas dinas pupr, dinas kinerja metakustwa perundang undangan perindustrian dan lingkungan hidup, penanganan kan norma, mengenai pendanaan dan perdagangan dan bada sampah standar, kompensasi pengelolaan pengelolaan rumah prosedur, sampah rumah tangga dan pendapatan daerah angga dan| dan kriteria sampah sejenis sampah sampah spk) rumah tangga (tipping fee sejenis dalam penyusunan dan kaji ulang dokumen dinas dinas lingkungan sampah penanganan standar biaya penanganan perindustrian dan| hidup, badan rumah sampah sampah rumah tangga dan perdagangan, dan pengelolaan kebijakan strategi program satuan sektor utama sektor ponohoadpospozdpo2spo2pos pendukung angga rumah sampah sejenis sampa dinas pupr pendapatan tangga rumah tangga, meliputi daerah, dinas sampah pemilahan, pengumpulan, perindustrian dan sejenis pengangkutan, pengolahan, perdagangan, sampah dan pemrosesan akhir pemprov rumah pemkab kota tangga penyusunan kajian dan dokumen dinas dinas lingkungan standar retribusi jasa perindustrian dan hidup, bada pelayanan penanganan perdagangan, dani pengelolaan sampah rumah tangga dinas pupr pendapatan sampah sejenis sampa daerah, pemprov, rumah tangga yang meliputi dan pemkab kota pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. penyusunan dan kaji ulang dokumen dinas lingkungan| dinas perindustrian standar atau kriteria hidup, dinas pupr dan perdagangan, teknologi ramah lingkungan dan bppt dinas pendidikan yang terbaik (best available dan kebudayaan, technology) dala dinas esdm, penanganan sampah ruma pemprov dan tangga dan sampah sejenis pemkab kota sampah rumah tangga yangikum ham), rumah tangga kemendagri, terkontaminasi limbah kepolisian negara dalam rangka penegakan republik indonesia hukum polri), dan! kejaksaan republik indonesia kejaksaan) kebijakan strategi program satuan sektor utama sektor pot poropondao2o22p02d bo2dao2s| tok utama pendukung penyusunan dan kaji ulangi standar sarana prasarana penanganan sampah rumah tangga sampah sejenis sampaumpulan sampaiipemprov, dan sampah sejenis pupr pemkab kota sampah rumah tangga penyusunan dan kaji ulangi prosedur operasional tanda penanganan sampah ruma tangga dan sampah sejenis sampahngumpulan sampah dokumen dinas lingkungan bppt, bsn, rumah tangga hidup dan dinasipemprov, dan sampah sejenis sampa pupr pemkab kota sektor kebijakan strategi program satuan sektor utama rumah tangga renew uyu vw vpemprov, dan sampah sejenis pupr pemkab kotapemprov, sejenis sampah ruma pemkab kota tangga pengumpulan sampah dokumen dinas lingkungan| dinas pupr, bppt, rumah tangga hidup bsn, pemprov, sampah sejenis sampah pemkab kota rumah tangga pengangkutan sampah dokumen dinas dinas lingkungan rumah tangga dan perhubungan hidup, dinas pupr, sampah sejenis sampah bppt, bsn, rumah tangga pemprov, pemkab kota pengolahan sampah dokumen dinas lingkungan bppt, bsn, rumah tangga dan hidup dan dinaspemprov, sampah sejenis sampa pupr pemkab kota rumah tangga pemrosesan akhir sampahbokumen poo lingkungan bppt, bsn, rumah tangga hidup dan dinasipemprovutama sad 2o1s poropoadpozho2gp025 jo2gpo2s pendukung rumah tangga. menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga sampah sejenis sampasejenis sampah ruma pemprov, tangga pemkab kota pengumpulan sampah dokumen dinas lingkungan dinas pupr, bppt, rumah tangga hidup bsn, sampah sejenis sampa pemprov, rumah tangga pemkab kota pengangkutan sampahpemkab kota pengolahan sampah|dan pemkab kota ec) pemrosesan akhir sampah dokumen dinas lingkungan| dinas pupr, dinas: rumah tangga hidup perhubungan, sampah sejenis sampah bppt, bsn, rumah tangga pemprov, pemkab kota penyusunan pedoman refused dokumen dinas lingkungan| dinas esdm, dina defined fuel rfd) hidup perindustrian dan perdagangan penguatan |1l)tangga dan sampah sejenis antara sampah rumah tangga kebijakan strategi program satuan sektor utama sja bo1s ronopoadpo2 fho2 tpo2 apos pendukung dan man pusat dengan penyediaan lahan dokumen pemprov dan badan pengelolaan pemerintah pemkab kota pendapatan daerah daerah, dina pupr, dina lingkungan hidup, dinas pekerjaan mum penataan ruang, dinas perumahan, permukiman pertanahan pembinaan pemulung dokumen dinas lingkungan| dinas sosial, hidup pemberdayaan perempu koperasi dan ukm, dinas pupr, pemprovpemerintah daerah pemkab kota hidup, dinas pupr, dan sampah sejenis dan bada sampah rumah tangga pengelolaan yang meliputi pemilahan, pendapatan daerah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,hidup, dinas pup dan kebudayaan dan sampah sejenis dan bppt sampah rumah tangga ore kebijakan strategi program satuan sektor utama sinta. pora ponoondaoanpozzpo2gpo2ao2s pendukung yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir a37 ama oma memanas tpa kabupaten kota pembangunan tpa regional unit pemprov dani dprd antarkabupaten kota pemkab kotambangunan tpa regional unit dinas pupr dpr, dprd antarprovinsi ata provinsi, dprd kepentingan strategi kabupaten kota, nasionalnguatan penguatan komunikasi eksekutif pertemuan dinas lingkungan| dpr, dprd komitmen dan legislatif dalam penangananjtahun hidup dan dinas provinsi dan lembaga sampah rumah tangga pupr kabupaten kota, eksekutif dan sampah sejenis sampah rumah pemprov, legislatif tangga pusat dan daerah serta pemkab kota pusat danipelaksanaan forum komunikasi daerah dalampengelolaan sampah rumakebijakan strategi program satuan sektor utama naga bot ponofondpoo topo2spoadaoas pendukung sejenis sampah rumah tangga advokasi penanganan sampa nm) peningkatan rumah tangga dan sampah kapasitas sejenis sampah rumah pemimpin tangga yang meliputi an, pemilahan, pengumpulan, melembaga pengangkutan, pengolahan, an, dan pemrosesan akhir sumber daya kepada: manusia pemerintah pusat k l dinas lingkungan dinas perindustrian penanganan hidup dan dinasan perdagangan sampah pupr dinas perumahan, rumah permukiman tangga pertanahan, sampah pemprov, sejenis pemkab kota sampah pemprov dan pemkab kota daerah dinas lingkungan| dinas perindustrian rumah hidup dan dinasan perdagangan tangga pupr dinas perumahan, permukim"ra sektor utama cesi mom sun leretanpgosiorprngangaa anonim pelaksanaan training train penanganan sampah rumabesarkota sedangkecil|.al bomba kta pore porgaragaoatpondpo2spondpoas angga, pengolahan sampaprovinsidan pemkab kota kota metropolitan kota pena lingkungan badan pengelolaan hidup pendapatan daerah, dina perindustrian perdagangan, dina pupr, dina komunikasi informatika, pemprov, pemkab kota kota besar komunikasi dan informatika, pemprov, dan pemkab kota kebijakan strategi program satuan sektor utama kota onofpondhogpo2dpo2dpozgpoas pendukung kota sedangpemkab kota kota kecil ota dinas lingkungan badan pengelolaan hidup pendapatan daerah, dinas perindustrian 'perdagangan, dinas pupr, dinas komunikasi informatika, pemprov, pemkab kota penguatan peningkatan penanganan kabupaten kota dinas lingkungan keterlibatan sampah rumah tangga hidup masyarakat sampah sejenis sampah| kabupaten kota pemprov dani dinas lingkungan sampah rumah tangga dan pemkab kota hidup, dinas pupr, sampah sejenis sampah dinas pendidikan rumah tperlindungan anak, dan dina perumahan, permukiman dan sektor kebijakan strategi program tuan pelaksanaan pemilahan| kabupaten kota pemprov dan dinas lingkungan sampah rumah tangga pemkab kota hidup, dinas pupr, sampah sejenis sampah dinas pendidikan rumah tpertanahan pengembangan modekoperasi dan sampah masyarakat hidup dan ukm, dina pemkab kota perumahan, permukiman dan| pertanahan, pemprov, pemkab ota, dan pelaku usaha kebijakan strategi program satuan sektor utama teror dots po1nfo2ga02 tpozdaonnpo2pos pendukung kawasan tps3r) kabupaten kota dinas pupr, dinas dinas pupr, dina lingkungan hidup, lingkungan hidup, dan pemkab kota dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan peningkatan kemauan kabur pemkab kota dinas lingkungan membayar f(willingness paten kota hidup, dinas pupr, masyarakat untuk membawa dam pemprov jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga sampah sejenis sampa rumah tangga penerapan |l) kerja sama pemerintah dan dengan badan usaha kpu) pengemban melalui: gan skema peningkatan penyertaan| perusak haan menteri dinas lingkungan investasi, modal bumn dalam bumn hidup, bada operasional penanganan sampa pengelolaan dan rumah tangga pendapatan pemelihara sampah sejenis sampa daerah, dinas rumah tangga yangi pupr meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir penerapan skema insentif( perusak haan menteri dinas lingkungan atau kredit lunak yangi bumn hidup, bada berinvestasi dala pengelolaan pembangunan pendapatan merasionalisasi tpa daerah, dina intermediate treatment pupr facilities itf sektor kebijakan| strategi program satuan sektor utama peningkatan peran dunia pelaku usaha dinas lingkungan badan pengelolaan u sosial, tangga dan sampah sejenis pemberdayaan sampah rumah tangga perempuan perlindungan anak, dinas pupr, pelaku usaha penguatan |l) peningkatan kapasitas aparatjorang dinas lingkungan dinas penegakan penegak hukum dala hidup dan perhubungan, polri, hukum penanganan sampah ruma pemkab kota danabur te pemkab kota dan kejaksaankemendagri dinas lingkungan keterlibatan penanganan sampah rumahkkota tahun hidup, dinas pupr, dunia usaha tangga dan sampah sejenis polri, kejaksaan, dalam sampah rumah tangga dalam bkpm, penanganan (lembaga perizinan terpadu satu pemprov, sampah pintu yang meliputi kegiatan pemkab kota rumah pemilahan, pengumpulan, tangga danjpengangkutanebijakan strategi program satuan sektor utama sektor boa poropondpos pondok2spo2po25 pendukung sampah pengolahan, dan pemrosesan sejenis akhir seluruh kabupaten kota sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan pemerintah pusat ata pemerintah daerah penerapan |l) pelaksanaan diseminasi kabupaten kota dinas lingkungan( dinas komunikasi teknologi informasi teknologi hidup, dinasan informatika penanganan penanganan sampah rumah pupr, dan bppt lembaga ilmu sampah tangga dan sampah sejenis pengetahuan rumah sampah rumah tangga yang indonesia lipi), tangga tepat guna yang meliputi pemprov, sampah pemilahan, pengumpulan, pemkab kota sejenis pengangkutan, pengolahan, sampah dan pemrosesan akhir rumah tangga yangi ramah lingkungan dan tepat guna penelitian dan pengembangan dokumen bppt, dinas dinas pendidikan teknologi penanganan lingkungan hidup,dan kebudayaan, sampah rumah tangga dan dan dinas pupr ipi, dan pemkab sampah sejenis sampah kota hidup provinsi, dprd melalui teknologi termal kabupaten kota, pemprov dki, banten, jaw kebijakan strategi program satuan sektor utama hektar poroondaon robo2spozapoas pendukung barat, jawa engah, jawa timur, sulawesi selatan, serta kota bandung, tangerang, semarang, surakarta, surabaya, makassar, dina esdm, dan dina pupr penangkapan dan kabur ten kota dinas lingkungan dpr, dprd pemanfaatan gas metana hidup, dinasiprovinsi, dprd menjadi sumber energi sdm, dan dinasikabupaten kota, listrik tpa pupr pemprov jawa barat, dan kota bekasi pemanfaatan sampah kabu paten dinas lingkungan dpr, dprd menjadi bahan bakarjkota hidup, dinasiprovinsi, dprd substitusi untuk industri esdm, dan dinaskabupaten kota, semen atau rdf pupr pemprov jawa engah, pemkab cilacap, dina esdm, pelaku usaha industri semen penerapan teknologi kab kota ik. penerapan|l) pembentukan mekanisme dan dokumen dinas lingkungan| dinas perindustrian kan sistem insentif dan disinsentif hidup dan perdagangan, pengembang untuk penanganan sampah pemprov, dan sistem| rumah tangga dan sampa pemkab kota insentif dan| sejenis sampah ruma kebijakan strategi program satuan sektor utama after pendopo2dopo252025 pendukung2) pembentukan dan penerapan| kabupaten kota dinas lingkungan| dinas perindustrian dan sampa sistem insentif untuk hidup, dinasan perdagangan, jenis penanganan sampah ruma pupr, dan pemprov badan pengelolaan sampah tangga dan sampah sejenis pendapatan rumah tangga sampah rumah tangga daerah, dinas berbasis masyarakat. operasi dan ukm, dinas perumahan, permukiman pertanahan, pembentukan dan penerapan kabupaten kota dinas lingkungan| pemkab kota sistem disinsentif bagi hidup, kabupaten kota yang tidak| pemprov melakukan penanganan sampah rumah tangga sampah sejenis sampa rumah tangga berbasis masyarakat. pembentukan dan penerapan kawasan dinas lingkungan| dinas perindustrian sistem insentif untuk) hidup, dinasan perdagangan pengelolaan sampah ruma pupr, pemprov pandan dinas koperasi tangga dan sampah sejenis pemkab kota dans5) pembentukan dan penerapan kawasan dinas lingkungan pengelola kawasan sistem disinsentif bagi hidup, pemukiman, pengelola kawasan yang tidak pemprov, dikawasan komersial, melakukan pengelolaan pemkab kota kawasan sampah rumah tangga industri,kawa sampah sejenis sampa bor khusus, fasilitas need isa tahun sektor satuan sektor utama xo.(kesusahan| sampai die pongondpoz1bo2dpo2gpoorpo2s pendukung rumah tangga berbasis mum, dan) kawasan melalui fasilitas sosial kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan pen mme meme rupa seluma (hh. bundpadapadaseluma dan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten selumlumselum |
bupati adalah bupati bombmbana. kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disebut kepala bpbdm berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin tapan, dan tanah longsor. ll. bencana gempa bumi adalah yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bum, prosedur tetap yang selanjutnya disebut pratap adalah suatu standar yang digunakan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sesegera mungki, masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat. pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana yang disingkat pusdalops adalah unsur pelaksana bnpb bubu, log book adalahrencana terjadi. koordinasi adalah kegiatan memadukan peranan fungsi sektor sektor yang terkait secara proporana imaging. sensing and processing crisp), national university singapore nus), ina news, national oceanic and atmosphere administration), pacific tsunami warning center ptwc), kemudian hasil pantauan dicatat dalam log book lampiran iv):lampiran iv):bnpb bpbd menggunakan alat komunikasi yang tersedia: memproduksi peta peta tematik dan database serum dengan kebutuhan serta mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi: (melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimilki: dan menyiapkan laporan harian. koordinator administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut:cc(s5) keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut: mengelola uang operasional: membuat rencana anggaran biaya kegiatan:e. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya. dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut:aps pb: cc.arana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugasmekanisme kerja personil pusdalops sebagaimana dimaksud dalam mempunyai mekanisme kerj( | pada saat terjadi bencana seluruh personil wajib hadir dan setiap kelompok piket berada dibawah komando manager pusdalops dengan komposisi sebagai bentuk: koordinator piket, operator it, c.operator radio, d.operator telepon, operator database: analisa, pemantauan, pelaporan. operator manajemen armada. bae viii sarana dan prasarana bagian kesatu sarana pusdalops dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana, dengan persyaratan meliputi persyaratan ideal: gedung aman dari ancaman bencana alam dan non alam yang rutin, b)mudah diakses oleh semua pihak termasuk penyedia jaringan komunikasi (telepon fux internet) dan pihak lain yang terlibat berkepentingan, cc) mudah dijangkau dalam penyediaan air. listrik, sanitasi: memiliki tempat parkir yang memadai, jika memungkinkan tersedia landasan helikopter dan bisa untuk staging area, dan bangunan hendaknya terletak dalam satu kompleks dengan bpbd. syarat fisik gedung harus tahan gempa, b)| terpanjangnya sistem anti kebakaran (alarm plafon dan pancar air), serta alat pemadam api ringan pari): semua ruangan harus bebas dari gangguan hama rumah (rayap, kecoa, tikus dan lain lain): ruangan harus memiliki ventilasi, dan tersedianya saluran air dan pembuangan limbah yang proposional, memadai dan selalu berfungsi dengan baik dan lancar, syarat teknis terpanjangnya jaringan listrik dan komunikasi, tersedianya sistem stabilisasi tegangan listrik, cc) tersedianya back power supply (genset, upsatap gedung, pintu mempergunakan acces control dan jendela dilengkapi dengan pengaman untuk menghindari pencurian: tersedianya peta indonesia, peta rawan bencana provinsi kabupaten kota dan peta jalur evakuasi, tersedianya petunjuk evakuasi dalam gedung dan pintu darurat: tersedianya peralatan perkantoran standar, tersedianya kotak pertolongan pertama first aid kit): dan tersedianya sarana media informasi publik. pembagian ruangan a|) ruang manager pusdalops pb, ruang supervisor: cc) ruang kendali operasi tanggap darurat (ruang krisis): ruang pemantauan (ruang rutin): ruang media center, inn): ruang tamu (lobby|: ruang administrasi dan keuangan, dan ruang dokumentasi, persyaratan minimal gedung aj) aman dari ancaman bencana alam dan non alam yang rutin, mudah untuk diakses oleh semua pihak yang terlibat berkepentingan, mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik, sanitasi: mudah diakses oleh penyedia jaringan komunikasi (telepon fax, internet). syarat fisik terpanjangnya sistem anti kebakaran, dan terpasang saluran air dan pembuangan limbah. syarat teknis terpanjangnya jaringan listrik dan komunikasi, b|tersedianya back power supply (genset) untuk mendukung jaringan listrik, c)| tersedianya peralatan perkantoran standar: dan tersedianya kotak pertolongan pertama (first aid kit). pembagian ruangan ruang manajer pusdalops pb, ruang kendali operasi tanggap darurat (ruang krisis): cc) ruang pemantauan (ruang rutin), dan ruang radio. bagian kedua prasarana prinsip yang harus dipenuhi dalam penyediaan peralatan bagi pusdalops adalah: mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan terkoordinasi: modern dan berteknologi canggih agar dapat tetap berjalan secara independen pada saat bencana terjadi memudahkan komunikasi dengan pihak pihak terkait dalam kebencanaan yang menggunakan beragam bentuk komunikasi, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain dari lembaga lembaga yang terkait kebencanaan. fasal persyaratan ideal, meliputi: meubel (meja, kursi, filling kabinet, almari), whiteboard, papan flipchart yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penamaannya masing masing ruang, printer dan mesin photocopy: jaringan telepon menggunakan sistem back up, mulai dari void, stn, gsm dan telepon satelit, jaringan badan internet untuk komunikasi data yang tersedia selama jam, radio komunikasi orig base station, uhf, vhf yang mencakup nasional dan lokal), handy talk (ht) dual band, radio dan integrated communication internet and radio: unit komputer untuk setiap personil yang dilengkapi perangkat lunak seperti office, gis, database, peralatan server untuk: database, peta gis, peringatan dini, voice, web, sms gateway dan cadangan, database yang berisi informasi: kerentanan dan kapasitas daerah, contact person internal dan eksternal, instansi yang terkait, diagram alir pelaporan bencana, literatur yang berhubungan dengan penanggulangan bencana (produk hukum, pedoman, pratap, laporan), tersedia peta dasar, peta rawan, peta risiko bencana, peta geometric, dan perangkat dengan jaringan internasional, proyektor lcd, layar lcd, gps, scanner, cctv untuk lingkungan gedung. persyaratan minimal, meliputi: mmeubeler yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penamaannya masing masing ruang: printer dan mesin photocopy, jaringan telepon, jaringan fax dan internet, radio komunikasi: unit komputer untuk penyusunan laporan, peralatan server untuk mendukung kinerja, database yang berisi informasi terkait kebencanaan, dar tersedia peta peta untuk mendukung tugas dan fungsi pusdalops pb. bagan ketiga pemeliharaan dan perawat. untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan. pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pencatatulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan) juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana. memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang. perbaikan dilakukan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. kerusakan yang bersifat ringan (bisa ditangani)dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh koordinator administrasi dibantu oleh staf pendukung. bab pengolahan data dan informasi salah satu fungsi pusdalops adalah sebagai pengelola informasi. informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut: aj) sumber data dan informasi data diperoleh operator pusdalops dari berbagai sumber, melalui media telepon, facsimile, radio komunikasi, jaringan internet dan televisi. sumber data berasal dari berbagai pihak yang berkompeten dalam membantu pusdalops pb, yaitu kementerian lembaga dinas instansi pemerintah dan lembaga lembaga resmi, selain data dari institusi resmi data dapat diperoleh secara langsung dari kontak person yang dipercaya, yaitu: badan nasional penanggulangan bencana, badan penanggulangan bencana daerah provinsi kab kota. badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg). pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. kementerian lembaga, tagawa taruna siaga bencana), pmi palang merah indonesia), basarnas, orasi rapi dan satuan satuan tugas penanggulangan bencana yang diakui. pejabat pemerintah atau organisasi perangkat daerah opd). tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. jenis data dan informasi data yang akan diperoleh meliputi data dalam bentuk tulisan, gambar, peta. foto udara satelit. rekaman audio video dan film. berdasarkan jenisnya data yang diperlukan meliputi: data potensi wilayah, meliputi: geografi (letak geografis, batas wilayah): demografi (jumlah penduduk, jumlah keluarga): guna lahan: gunung, hidrologi (daerah aliran sungai, mata air, danau): infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, irigasi): ge) infrastruktur (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi): potensi bahaya: fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandar udara): dan fasilitas gudang pangan (bulog). data pemantauan kondisi alam, meliputi: cuaca: titik api dan titik panas, cc) gempa, tinggi muka air sungai dan air laut, dan kondisi gunung berapi aktif. data kapasitas mitra (instansi lembaga provinsi dan kab kota), meliputi: a|l kontak person dan mitra, logistik, peralatan, dan dj) personil. pengolahan data pengelolaan data pusdalops difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana, yaitu dengan cara:ck dan re cek dengan sumber lain, dilaksanakan pemilahan kompetensi data:penderita cacat, lansia, balita, ibu hamil): ketersediaan, lokasi dan akses bufferstock,akan terjadi: waktu dan tempat, cakupan bencana dan wilayah terdampak. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi: wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia: penentuan status keadaan darurat bencana tingkat kesiapsiagaan: g)|, data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat meliputi: aj) kejadian bencana: korban jiwa, cc) kerusakan dan kerugian:: g)| meliputi:: bj) korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi tempat pengungsian. taksiran kerugian: jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi:yimpanan dan penggunaan data.. data yang disimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana wilayahnya masing masing, yang dipergunakan untuk::ndanaan biaya operasional pusdalops dibebankan pada apn apbd atau dari dana lan yang sah tidak mengikat dan diusulkan oleh bpbd unit kerja yang membawanya. biaya operasional sebagai dimaksud pada terdiri atas: honor dan uang makan:dari akibat bencana. kerentanan merupakan kondisi atau karaktenstiefb bpbd provinsi kabupaten kotalugas tugasnya: biaya komunikasi: biaya perjalanan dinas, dan biaya operasional lainnya. bab pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemantauan merupakan:: dan sebagai bahan rujukan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. evaluasi merupakandikemudian har. fasal (l) seluruh kegiatan yang dilakukanpelaporan meliputi: sistem pelaporan pelaporan dilaksanakan dengan . selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh supervisor. laporan harian ini kemudian diserahkan kepada manajer pusdalops untuk diteruskan lagi kepala badan. bentuk laporan log booksampaikan secara lisan. sms berit(hh format laporan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iv, dan lampiran dan merupakan tanggal jalur para koordinasi bupati |unit satuan kerja pawai index apaan h yet, ffekum tadi diundangkan rumbia padatanggal suka:1k tahun tanggal: tanpabadan penanggulangan bencana daerah kepala badan unsur kepala pengarah pelaksana sekretaris kasual kasual kasual program dan timun daa keuangan perundang dan undangan tata usaha kepegawaian kabid. pencegahan kabid. kabid rehabilitasi dan kesiapsiagaan natal dan rekonstruksi logistik pusdalops pb bupati bombana, para koordinasi tpi tan kerja agak , datang tampil lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal: jayantipusdalops pe dokumentasi para koordinasi bupati bombana, unit satuan kerja papa gam kalo pap tadi lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal jawa tentang pedoman pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana kabupaten bombana mekanisme kerja jadwal regu piket dalam kondisi normal saat bencana tidak terjadi, manajer pusdalops dan tim administrasi melaksanakan tugasnya berdasarkan jam kerja normal (jam wib) selama hari kerja, sementara jam kerja yang berbeda diterapkan pada staf operasional (supervisor dan operator). operasi yang dilaksanakan staf operasional dilakukan dalam waktu piket dengan hari libur setelah hari kerja (total hari libur hari per minggu). setiap regu piket bekerja dengan jadwal: orang operator, orang supervisor, orang koordinator administrasi, orang staf keuangan, orang staf sarana prasarana, orang staf dokumentasi dan orang manajer, orang operator, orang supervisor dan orang staf sarana dan prasarana, operator, supervisor pengawas dan orang staf sarana dan prasarana. dalam kondisi ini, mekanisme kerja pusdalops adalah sebagai berikut regu piket pusdalops melakukan pemantauan dan komunikasi dengan bmkg, pmb, pusdalops daerah lain, pose personil lapangan menggunakan peralatan komunikasi seperti internet,radio komunikasi, telepon, telepon genggam, telepon satelit: apabila komunikasi berhasil dilakukan, dilanjutkan pemantauan untuk memperoleh kondisi terkini tentang situasi dan kondisi seluruh wilayah, kesiapsiagaan masyarakat lokasi bersangkutan, ketersediaan saranafakir miskin, penderita cacat, lansia, balita: ketersediaan, lokasi dan akses buffer stock, termasuk pihak yang berwenang mengeluarkan, peringatan dini dan tanda tanda bahaya (rambu rambu): seluruh hasil komunikasi dicatat dalam log book. ini iii mekanisme kerja pada kondisi peringatan dini setelah komunikasi berhasil dilakukan disuatu wilayah pantauan, dilakukan analisa terhadap hasil pencatatan. pada saat yang sama, operator lain akan terus melakukan pemantauan lokasi yang lam. adapun terhadap hasil analisis, dilakukan identifikasi situasidan kondisi terakhir dari tiap lokasi wilayah kerja pusdalops pb, yaituuntuk pemutakhiran data, pada kategori peringatan dini, operator pusdalops memberikan arahan kepada personil dilokasi untuk menjamin kelangsungan komunikasi dalam rangka memperoleh informasi lanjutan dari daerah yang bersangkutan, informasi lanjutan yang harus diketahui berisi tentang: jenis bencana yang mungkin terjadi: waktu dan tempat: cakupan bencana, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap mungkin akorban bencana, rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian, informasi yang diperoleh, selanjutnya dicatat dalam log book, informasi lanjutan dilaporkan oleh supervisor kepada manajer pusdalops pb. f(. manajer pusdalops melaporkan kepada kepala bnpb bpbd untuk tindakan selanjutnya, apabila tidak ada komando lanjutan dari kepala bnpbdengan mengacu pada peraturan kepala bnpb nomer tahun seluruh personil pusdalops termasuk yang dak sedang piket harus siaga mekanisme kerja pada kondisi tanggap darurat meliputi pada saat terjadi bencana suatu tempat, pusdalops diaktivasi menjadi posko td. namun, karena perbedaan daerah operasi pusdalops pb, maka aktivasi posko ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: eni iii iii iii operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. dalam hal kondisi bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten kota, maka aktivasi pusdalops menjadi posko hanya dilakukan tingkat kabupaten kota. sementara ilu, pusdalops tingkat provinsi dan nasional tetap menjalankan perannya sesuai tugas rutin dengan mendukung dan memonitor kegiatan tanggap darurat yang berlangsung kabupaten kota. apabila bencana melanda lebih dari kab kota dan tidak dapat ditangani oleh kabupaten kota setempat, maka pusdalops provinsi diaktivasi menjadi posko td, begitu juga apabila bencana suatu provinsi tidak dapat ditangani, maka pusdalops tingkat nasional diaktivasi menjadi posko atau pusdalops tetap berfungsi ruin dan dibentuk posko dekat lokasi bencana mengacu perak bnpb tahun pusdalops pada saat tanggap darurat memfasilitasi posko dengan ketentuan:k npb nomor tahun dan perak: bantuan tenaga operator, dan sarana komunikasi tik:kepala badselanjutnya kegiatan yang dilakukan pada kondisi ini adalah operator piket melakukan komunikasi dan memberikan arahan kepada personil tempat kejadian untuk menjamin kelangsungan komunikasi: operator melakukan kirim terima berita, maupun meneruskan informasi dari dan relokasi bencana kepada pusdalops ditingkat yang lebih tinggi atau daerah sekitar lokasi bencana: komunikasi dilakukan untuk menghimpun informasi bencana, tentang: jenis bencana: tempat kejadian bencana: waktu kejadian bencana, perkiraan jumlah korban dan kategorinya, perkiraan kerusakan lingkungan: cakupan bencana: upaya penanggulangan yang telah, sedang dan akan dilakukan, jenis dan jumlah bantuan yang tersedia dibutuhkan dan cara distribusinya. informasi sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan selanjutnya dicatat dalam log book sebagai bahan untuk menyusun laporan harian. manajer pusdalops melakukan perkiraan kebutuhan personil, dana, bahan dan peralatan logistik. mendukung penyusunan rencana operasi tanggap darurat, melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait:, koordinasi dengan lembaga instansi terkait, memantau perkembangan penanggulangan bencana lapangan. pengembalian situasi normal pengakhiran aktivasi posko td) pada saat masasaat pengakhiran aktivasi posko adalah: dan kondisi sumber daya, jumlah korban yang meninggal dunia, mengungsi dan yang masih, korban yang masih mengungsi dan kategorinya, taksiran kerugian:ffer stock dan jenis bantuan lanjutan, mencatat semua informasi tersebut kedalam log book dan kemudian menjadi bahan untuk laporan harian kepada manajer pusdalops pb.:kepala badan mekanisme kerja pada kondisi terjadi kegagalan komunikasi apabila terjadi kegagalan komunikasi, maka dilaksanakan penelusuran yang kemungkinan hasilnya adalahknisi ahli: kegagalan luar masalah teknis pada pusdalops pb, segera dilaporkan pada supervisor untuk kemudian dilanjutkan kepada manajer pusdalops pb: manajer pusdalops segera menelusuri penyebab kegagalan komunikasi dengan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki akses, misalnya koramil, polsek, hasil penelusuran dapat berupa: kegagalan komunikasi karena terjadi bencana lokasi, tindakan yang diambil adalah melanjutkan prosedur tetap posko tanggap darurat perakkepala badan. para koordinasi pura ron aang, ino unit satuan kerja para aga tki wara too skala fata filem mma badan sampai dengan melakukan aktivasi pusdalops menjadi posko manakala terjadi rvksud dan tujuan maksud pembentukan untuk memberikan arahan dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana. i2) tujuan pembentukan pusdalops untuk memberikan layanan penanggulangan bencana bagi masyarakat daerah. bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan bupati ini dibentuk pusdalops kabupaten bombana. il) pusdalops bertanggung jawab langsung kepada kepala pelaksana bpbd: pusdalops berada dibawah bidang kedaruratan dan logistik bpbdtanggung jawab pusdalops tugas pokok pusdalops terdiri atas: sebelum bencana. lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal: janda tentang pedoman pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana kabupaten bombana ema format log book bencana pusdalops eyed kejadian bencana bombana hari pukul) tanggal perhatian tania kim ema perisai mengenai pensi mengena: lokasi korban berisi mengena penyebab besi contact i, tanggal kejadian provinsi, berisi mengenai kondisi kejadian bencana, perkembangan (person tin tuk 'waktu, dar jenis kabupaten, orban, jumlah korban kejadian bencana, kondisi memantau meera kecamatan yang sakitfluks, hilang, mutakhir, upaya penanganan, perkembangan bencana sa, dusun) faringeal dunia, pemberian bantuan, kebutuhan (kejadian bencana menderita dan mengungsi mendesak dan kendala akibat bencana kerusakan berisi ire ipe tiri kerusakan maternal berupa umah, sekolah, tempat bedah, semua kesehatan, dara, ros, pabrik, fasilitas umum, jembatan, alan raya sawah, bun hutan, kolam dari asasi nama petugas yang piket para koordinasi bupati bombana, unit satuan kerja pabar grade aman tampil lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal: jarak tentang pedoman pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana kabupaten bombana format sms berita kpd yth. ka. bpbd, jenis kejadian: pohon tumbang waktu kejadian: sabtu, (pkl. wita). terima laporan sabtu, (pkl. wita). lokasi kejadian pmk way semangka pohon berudu, kec. rumbia, kab. bombanaii. upaya: assessment dan penanganan pemotongan pohon tumbang dilakukan oleh trc pb bpbd bombana dan dibantu oleh warga. kondisi saat ini: assessment dam penanganan pemotongan pohon tumbang dilakukan oleh c fb babi bombana dan dibantu oleh warga dilokasi kejadian. korban jiwa: mini sumber: trc, warga dan platin pohon berudu demikian ump. pusdalops gambar cc. ess apbn para koordinasi bupati bombana, tno junta satuan kerja pakar| mana ega ular awal baba pata tampil lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal: januari tentang pedoman pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana kabupaten bombana laporan harian pusdalops menang, debat a9, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bombana laporan harian pusdalops hari, tanggal berisi hari dan tanggal kejadian) :z: dilaporkan kejadian alam dan bencana wilayah indonesiaii. kejadian bencana berisi mengenai informasi kejadian bencana) kejadian bencana jenis bencana nihil tanggal kejadian nihil waktu kejadian nihil lokasi bencana lokasi provinsi nihil kabupaten nihil daerah cakupan bencana nihil letak geografi koordinat bencana long lat nihil cakupan dampak bencana (luas dan tinggi genangan, untuk bencana banjir) panjang, lebar, radius) nihil penyebab bencana nihil deskripsi nihil kondisi cuaca nihil kondisi mutakhir korban nihil kerusakan nihil| prakiraan cuaca wilayah hari, . (bulan) . tahun) tanggal dilaporkan sebagai berikut wilayah pagi siang malam bombanan, tanggal, pukul, sebagai berikut communications log task date prepared time prepared for operational period task name roll call dan komunikasi radio radio operator name (logistics): station i.d bpbd kabupaten bombana log station i.d time lom object lain lain tempat, tanggal yang melaporkan pengawas perwira jaga mana mtp eror seen tipe enim bupati bombana, ino (unit satuan kerja pawai ala ora ll, pena areal, afd lampiran vii peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal jawara tentang pedoman pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana kabupaten bombana nee aula gie badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bombana laporan khusus penanganan bencana jenis bencana yang terjadi tanggal, pukul: wita il. nama provinsi kabupaten kecamatan) kejadian 'upaya penanganan tantangan kebutuhan rencana kedepan tempat, tanggal yang melaporkan nama para koordinasi bupati na, |unit satuan kerja para gag ini tables lo beru22729, man an, bupati bombana provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati bombana nomor tahun tentang pedoman pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana kabupaten bombanaep) dibuat pedoman: mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukbombana nomor tahun tentang badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bombananyelenggaraan penanggulangan bencanamemutuskan bab ketentuan umum saat bencana memberikan dukungan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat.terdiri atas: 'a|b kelembagaan struktur organisasi pusdalops terdiri atas: pengawas, manager: cc. supervisor, operator, koordinator administrasi yang terbagi dalam: keuangan: sarana prasarana: dan dokumentasi: pusdalops dipimpin oleh manager. dalam melaksanakan tugasnyadan supervisor yang bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya. struktur organisasi pusdalop) pusdalops ditetapkan oleh kepala pelaksana bpbd. bab personil pusdalops bagian kesatu umum personil pusdalops berjumlah orang yang terdiri atas: (satu) orang manager, (dua) orang supervisor: (enam) orang operator, ud. (satu) orang koordinator administrasi, (satu) orang staf keuangan: (satu) orang staf dokumentasi, dan (tiga) orang sarana dan prasarana. bagian kedua persyaratan personil persyaratan manager pusdalops sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pns dengan jabatan struktural setingkat eselon dilingkungan bpbd yang ditunjuk oleh bupati bombana yang dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan manager pusdalops pb: bersedia untuk bekerja pusdalops selama minimal (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan, cc. sehat jasmani dan rohani: memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik: memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin: mampu bekerja sendiri, maupun menjadi bagian dari tim: mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (ms. office: mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email: menguasai prinsip prinsip penanggulangan bencana,: pns atau profesional yang ditetapkan oleh kepala pelaksanacc. bersedia untuk bekerja sesuai jadwal piket yang ditetapkan:: memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi.: ji.: jabatan fungsional atau personil non pns profesional dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana muda, operator memiliki keadabiografi geologi) dan database, (| tahun sejak tanggal diteringet: mampu bekerja sendiri, maupun bagian dari tim,: aa. non pns atau profesional yang ditetapkan oleh kepala pelaksana bpbd sesuai ketentuan berlaku: cakap dan mampu untuk menduduki jabatan koordinator administrasi: bersedia untuk bekerja pusdalops selama minimal (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan. sehat jasmani dan rohani: ea, memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin::taf keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: non pns atau profe:s. office (word, excel dan internet), ff, mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti, dan disiplin, dan ann menahan kaa abis anak dmmambigga aia sakaa. non pns atau profesional yang ditetapkan oleh kepala pelaksana bpbd sesuai ketentuan berlaku: sehat jasmani dan rohani, ceword, excel dan internet): ce. mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin:aa. non pns atau profes,|bagian ketiga tugas fasal manager sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut:::, supervisor sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: melakukan analisa kejadian bencana, ce.: (sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut:,, informasi terkait lainya baik dari|, kementerian kehutanan, centre for remote mol art tnn per inasebagaimana beberapakali telah diubah, bahwa dalam rangka memberikan pedomyaitu sekretarisyaitu kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah, yaitu kepalbadan usaha milikskpdskpmulai dari tahaptetapkannya peraturan bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial mulai dari tahap:mas yang berbadan hukum indonesia, danpartai politik, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undanganmasmas yang berbadan hukum indonesia diberikan kepada ormas yang berbadan hukum,yang membidangi kesatuan bangsa dan politikhibah kepada ormassebagaimana dimaksud pada dievaluasi oleh skpd terkaihibah berupa barang paragraf hibah berupa barangeruphibah yang memerlukan persetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada meliputi untuk tanah dan atau bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan yang nilainya diatas rp5. (lima miliar rupiah)bupati tentang hibah barang milik daerbupati sebagaimana dimaksud dalam bupati dan pihak penerima hibah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah nph). naskah perjanjian hibah daererupa barangd.jenis spesifikasi nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan, e.hibah berupa barang pada pengguna barang pelaksanaan hibah berupa barang pada pengguna barang diawali dengan pembentukan tim internal pada skpd oleh kepala skpdmelalui pejabat ketatausahaandan proses pengajuan permohonan persetujuan hibah berupa barang yang akan dihibahkan yang berada pada pengelola barang berlaku mutasi mutans terhadap tata cara penelitian dan proses pengajuan permohonan persetujuan hibahbagian keempat pelaksanaan dan ketatausahaan hibah berupa uang jasa pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas dpa skpd. penerima hibah beserta besaran uang atau jasa yangkepala skpd, dan sanksi. persyaratan penyaluran hibah adalah proposal usulan telaahan staf nota dinas persetujuan, naskah perjanjian hibah daerah nph), pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam), dan berita acara pembayaran, penyaluran penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah persyaratan pada dipenuhikeputusan bupati tentang penerima hibah beserta besaran uang atau jasa yang dihibahkan, nph, surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam), berita acara pembayaran, dan sp2d lsmeliputi surat permohonan dari penerima barang, keputusan bupati tentang hibah barang milik daerah, nph, dan bast. penerima hibah yangenamdianggarkan dalam belanja tidak terduga, dan cc. usulan permintaan dilakukan oleh skpd terkait atau calon penerima bansosindividu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami resiko sosialterkait, dan masyarakatsebagaimana dimaksud dalam meliputi: urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaurusan pemerintahan bidang kesehatanehatan, cc. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerjsosial, dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerja yang menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang paangan, urusan pemerintahan bidang perikanikanan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masayarakat dan desa, dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerjarhubuhubungan, il. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statism., dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerja yang menyelenggarakan : urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuoo. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisatpemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipurusan pemerintahan bidang pertantanian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrurusan pemerintahan bidang penanggulangan bencanbencana), uu. urusan pemerintahan bidang keagamaan peribadatankeagamaan peribadatan serta bidang tugas lain yang sejenis, urusan pemerintahan bidang perusahaan daerahperusahaan daerah serta bidang tugas lain yang sejenis, urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan poliatuan bangsa dan politik, urusan lainnya yang tidak termuat dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuanganmasyarakat yang, usulan rencana anggaran biaya rab), fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi ktp pemohon yang berdomisili kabupaten tanah bumbu atau surat keterangan domisili dari kepala desa lurah, surat keterangan tidak mampu skt) dari kepala desa setempat, surat keterangan usaha dari desa setempat untuk bantuan usaha ekonomi produktif uep), foto visual dokumentasi, fotokopi buku rekening atas nama pemohon, dan rekomendasi dari desa setempat, diketahui oleh camat setempat. penyaluran penyerahan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak skpd terkait: usulan rencana anggaran biaya rab), fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi ktp pemohon atau surat keterangan domisili dari kepala desa lurah setempat, surat keterangan terkena musibah (bencana) dari kepala desa setempat untuk bantuan sosial pasca bencana, foto visual dokumentasi, dan fotokopi buku rekening atas nama pemohonapat digunakan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat dikerjakan swakelola atau melalui pihak ketigaakhirkeputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial: nota dinas telaahan staf untuk bantuan sosial yang direncanakan, surat keterangan usaha dari desa setempat untuk bantuan usaha ekonomi produktif uep) untuk bantuan sosial yang direncanakan, foto visual dokumentasi, dan sg. fotokopi buku rekening atas nama pemohoketentuan lain lain ketentuan beberapa format sebagai berikut: proposal usulan, nota dinas persetujuan, nph berupa barang, nph berupa uang, berita acara serah terima bast) berupa barang, pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak spam), dan berita acara pembayaran,proposal usulan badan lembaga organisasi rumah ibadah dan kelompok masyarakat le. nomor kepada yth. lamp. (satu) berkas perihal bupati tanah bumbu aeaea. wilayah kabupaten tanah bumbu, dan dalam rangka menunjang kegiatan badan lembaga organisasi rumah ibadah dan kelompok masyarakat. penaanananalleeeea, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa penaananananananaananaknakannn n.oota dinas persetujuan kop skpd alamat nota dinas kepada yth: sekretaris daerah dari nnataananananaaan tanggal lc. nomor anaananaaaaaaan sifat segera lampiran hal permohonan persetujuan merealisasikan dana hibah. berdasarkahun dasar persetujuan untuk merealisasikan dana hibah. adalah: surat permohonan usulan dana hibah . nomor: keputusan bupati tanah bumbu nomor j. . 20xx tentang daftar penerima hibah. tahun anggaran 20xx. belanja dpa . oo) kabupaten tanah bumbu pada program. kode program :. kegiatan. kode kegiatan:.,dan sub kegiatan., berdasarkan hal tersebut atas mohon dapat direalisasikan dana hibah. sebesar rp.i.i., (ee) bahwa pemberian dana hibah tersebut sudah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku. demikian disampaikan, mohon persetujuan dan arahan lebih lanjut. kepala skpd unit kerja, disposisi: asisten yang sekretaris daerah bupati wakil bupati membidangi nph berupa barang bupati tanah bumbu naskah perjanjian hibah barang daerah (nph) nomor lon pada hari ini .tanggal. bulan . tahun . jj. yang bertanda tangan bawah ini nama nnaaaanananaaannaaaaaaaa jabatan bupati tanah bumbu alamat jl. dharma praja gunung tinggi batulicin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten tanah bumbu, selanjutnya disebut pihak pertama nama nnaaaanananaaaananaaaaaaan jabatan naanaaaaaanaaanaaaaaaan alamat naanaaaaaanaaanaaaaaaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas .e selanjutnya disebut pihak kedua berdasarkan surat keputusan bupati tanah bumbu nomor: beanananaaanananaaa tentang .iiiiiueeeki. selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan perjanjian hibah barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut jenis barang dan tujuan pemberian hibah pihak pertama memberikan hibah daerah kepada pihak kedua, berupa barang milik daerah kabupaten tanah bumbu dengan rincian sebagai berikut: barang sebagaimana dipergunakan uk.ooo on. oleh pihak kedua, penggunaan barang sebagaimana khusus untuk mendukung kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan besatasaneaeee harus dikelola secara benar sesuai dengan fungsinya. hak dan kewajiban bahwa sebagai bentuk partisipasi dan dukungan pihak pertama selaku pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu, menghibahkan barang milik daerah sebagaimana pada kepada pihak kedua, untuk selanjutnya menjadi aset pihak kedua dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya, pihak kedua bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima, bahwa sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah ini, maka hak, wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan sepenuhnya beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua, selanjutnya pihak kedua mencatat barang yang diterima tersebut sebagaimana dimaksud pada dalam daftar inventaris barang milik. penyerahan barang hibah penyerahan barang hibah dari pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan setelah penandatanganan nph, penyerahan barang hibah dituangkan dalam berita acara serah terima,pertama, pihak kedua, bupati tanah bumbu knnaanana nana ana naa nana aan nph berupa uang naskah perjanjian hibah daerah (nph) antara pemerintah kabupaten tanah bumbu dengan nomor: b . .lo. jo. 20xx pada hari ini.tanggal. bulan . tahun ., yang bertanda tangan bawah ini nama donkananannananannan aan jabatan bupati tanah bumbu selaku bupati kabupaten tanah bumbu yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten tanah bumbu yang selanjutnya disebut pihak pertama, ii. nama donkananannananannan aan ktp donkananannananannan aan jabatan bonanaanannanaanananaanaananaan alamat naaananealeeeeesuisse (ee) yang digunakan untuk kegiatan. jj. bahwa pihak kedua sanggup menggunakan dan mempertanggung jawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. bahwa pemberipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan, pihak kedua bersedia untuk mengembalikan dana hibah apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban lpj) selambat lambatnya bulan desember tahun berjalan. pihak kedua bersedia mengembalikan dan mengganti dana hibah yang diterimanya apabila terjadi penyalahgunaan atas penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerahdana hibah. lain lain demikian naskah perjanjian belanja hibah daerah nph) ini, dibuat (dua) rangkap diantaranyapihak kesatu, pihak kedua, bupati tanah bumbu pnannanannaan saksi saksi nama pewakannaannannanaaantanaaan berita acara serah terima (bast) berupa barang bupati tanah bumbu berita acara serah terima hibah (bast) nomor oo pada hari ini .tanggal . bulan .i tahun peaanananleleaa, yang bertanda tangan dibawah ini nama ponkaaanannann anna anna jabatan bupati tanah bumbu alamat jl. dharma praja gunung tinggi batulicin yang selanjutnya disebut pihak pertama. nama ponkaaanannann anna anna jabatan ponanaanannanaanan anna anna alamat ponanaanannanaanan anna anna yang selanjutnya disebut pihak kedua dengannya dalam keadaan baik dan cukup, jenis barang yang dihibahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua berupa, barang yang telah dihibahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pihak kedua, segala bentuk pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang yang dihibahkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pihak kedua, barang yang diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua bersifat hibah. demikian berita acara serah terima hibah ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. pihak pertama pihak kedua yang menyerahkan yang menerima bupati tanah bumbu kaanananan nana pakta integritas pakta integritas. terbilang peeeeletakeeeea. rupiah, akan kami saya atas sesuai naskah perjanjian hibah daerah nph), sesuai usulan):bupati kabupaten tanah bumbudan bantuan sosial yang menyatakan penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada bupatilengkap cap disesuaikan dengan peruntukan catatan untuk yang berupa barang menyesuaikan. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (spammaterai ttd nama lengkap) disesuaikan dengan peruntukan catatan untuk yang berupa barang menyesuaikan. berita acara pembayaran pemerintah kabupaten tanah bumbu berita acara pembayaran hibah kepada. lampiran nomor tanggal pada harian. tanggal . tahun. yang bertandatangan dibawah ini: nama jabatan alamat selanjutnya atas nama pemerintah kabupaten tanah bumbu dan disebut sebagai pihak kesatu. nama jabatan alamat selanjutnya atas nama .disebut sebagai pihak kedua. ii. pihak kesatu telah membayar kepada pihak kedua dana hibah sebesar rp., terbilang (.) melalui bank dengan nomor rekening . dan pihak kedua menyatakan telah menerima pembayaran tersebut dengan jumlah yang cukup. iii. pembayaran dilakukan atas dasar tersedianya anggaran hibah untuk .(penerima) dpa ee. dengan kode rekening . nota dinas dari .tanggal . perihal permohonan persetujuan merealisasikan dana hibah untuk.(penerima). sesuai dengan naskah perjanjian hibah antara pemerintah kabupaten tanah bumbu dengan . (penerima) tanggal . nomor iv. demikian berita acara pembayaran ini dibuat rangkap lembar pertama dan kedu masing masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pihak kesatu pihak kedua jabatan, penerima hibah, nama nama nip. anna. jabatan mengetahui menyetujui, bupati tanah bumbu nama jelas bupati tanah bumbu, ttd zairullah azhar |
gorontalo provinsi gorontalo gorontalo utara nomor pedoman rahmat maha menimbang mengingat gorontalo utara, menjamin kepastian atas pembentukan produk diperlukan pedoman berdasarkan dan metode yang pasti, standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang hidangan yang lebih tinggi, ketertiban dan atau kesusilaan; ketentuan undang undang nomor tentang desa yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara iain memberikan pedoman peraturan desa peraturan kepala daerah serta evaluasi dan pengawasan peraturan daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dan perlu menetapkan peraturan gorontalo tentang pedoman pembentukan produk desakepala dpmd kabar hukum asisten sckd oil tali undang undangjccipta kerja! lembaran negara republik indonesia nomor lembaran negara republik indonesia!kepala opm kabar hukum asisten sekda wak bupati tentang milik desa lembaran negara republik indonesia nomor lembaran negara republik indonesia nomor 66i23); peraturan presiden republik indonesiaeri nomor tentang pedoman peraturan berita negara republik indonesia nomor peraturan menteri negerimenetapkan pedoman dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten gorontalo utara. adalah gorontalo utara.desk dan adat atau yang disebut dengan lam,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat yang kepala dpmd hukum asisten sekda wakil bupatidan atau tradisionalkepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.an ditetapkan secara demokratis. produk desa adalah produk berbentuk peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan kepala desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi keputusan kepala desa keputusperaturan kepala adalah peraturan yang ditetapkan oleh atau lebih kepala desa bersifat mengatur. peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala dan bersifat mengatur; keputusan kepala desa adalah penetapan oleh kepala desa yang bersifat!t konkrit, individual, dan final. keputusan adalah penetapan oleh yang bersifat konkrit, individual, dan final. adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancanganpengundangan adalah penempatan produk desa dalam lembaran berita desa. klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadapkepala dpmd kabar hukum. asisten sekda wall bupati bertentangan dengan kepentingan adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman ketertiban terganggunya kegiatan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan atau diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan, antar golongan, dan gender. anggaran pendapatan dan belanja yang selanjutnya disebut desa adalah rencana keuangan pemerintahan desa. produk desa berbentuk: peraturan; dan penetapan. produk desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: peraturan desa; peraturan kepala desa; peraturan kepala desa; dan peraturan produk desa!berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: keputusan kepala desa; dan muatan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalampala dpmd kabar hukum asisten wakil bupati peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam berisi materi kerjasama desa. peraturtindak lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. peraturan sebagaimana dimaksud dalam berisi materi mengenai fungsi, tugas wewenang, serta kewajiban peraturan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilarepala desa sebagaimana dimaksud dalam berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan kepala desa,sebagaimana dimaksud dalam berisi materi hasil dari rapat atau peraturan desa bagian perencanaan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desaapat memberikan kepada pemerintah desa dan atau rencana rancangan peraturan desa. bagian penyusunan paragraf penyusunan peraturan desa oleh kepala desa ktqialn dpmd kabar buku asisten sekda wakil bupati rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa. rancangan peraturan desa yang telah wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat mendapatkankelompok masyarakat terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud pada digunakan pemerintah tindak lanjut prosesdibahas dan disepakati bersama. paragraf penyusunan peraturan desa oleh dapatrancangan peraturan desa tentang rencana pembangunandesa. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada dapat oleh anggota kepada pimpinan ditetapkan sebagai rancangan peraturan bagian ketiga pembahasan mengundang kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. terdapat rancangan peraturan desa pemerintah desa mengenai yang dibahas dalam kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wall bapa pembahasan yanglsama, didahulukan rancangan peraturan desa sedangkan rancangan peraturan desa kepala desa digunakan sebagai dipertandingkan. rancangan peraturan desa yang belum dibahas bersama oleh pemerintah dapat ditarik kembardan pemerintah desa,kepada kepala desa ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat (tujuh)terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangani sebagaimana dalam disampaikan kepada sekretaris desa diundangkan. kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam dalam (tiga puluh) sejak rancangan peraturan desa tersebut disepakati bersama, rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa wajib diundangkan dalam lembaran desa. rancangan peraturan desa sebagaimana pada kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan desa dinyatakan kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada pada terakhir peraturan desa sebelum pengundangan peraturan desa dalam lembaran desa. kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wakil bupatiyang sejak diundangkan. bagian keenam penyebarluasan penyebarluasan oleh pemerintah desa danpada memberikan informasi dan atau memperoleh masyarakat dan pemangku kepentingan. bagian ketujuh klarifikasi peraturan desa paragraf e>valuasi rancangan peraturan; desa tentang desa, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa disampaikan oleh kepala desa kepada melalui camat paling lambat (tiga) liar sejak disepakati dievaluasi. rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam diserahkan oleh paling (dua puluh) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati tidak memberikan dalam batas sebagaimana dimaksud pada peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.! kepala dpmd kabar hukum sabtu sekda wakil bupati telah memberikan hasil sebagaimana dimaksud pada kepala wajib memperbaikinya. kepala memperbaiki rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam paling (dua puluh) sejak diterimanya kepala desa dapat mengundang memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada has koreksi dan tindak lanjut disampaikan kepala kepada melalui camat. kepala desa tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam dan tetap menetapkan menjadi peraturan! desa, membatalkan peraturan dengan keputusan bupati. dapat membentuk tim rancangan peraturan desa.paling lambat (tujuh) sejak diundangkan diklarifikasi. klarifikasi peraturan desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat (tiga puluh) sejak diterima. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: klarifikasi yang sesuai dengan kepentingan kesusilaan, dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi; dan koirala kabar asisten sekda wakil bupati dpmd hukum wakil bupati klarifikasi ylarifikasi sebagaimana dimaksud pada peraturan tidak bertentangan dengan kepentingan kesusilaan, dan atasi ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, menerbitkan surat klarifikasi yang berisi klarifikasi yang telah sesuai. klarifikasi sebagaimana dimaksud pada, membatalkan peraturan desa tersebut dengan rancangan peraturan kepala desa oleh kepala desa. materi peraturan kepala desa meliputi materi pelaksanaan produk berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengansatu perencanaan perencanaan penyusunan rancangan peraturan kepala ditetapkan bersama oleh kepala desa lebih dalam rangka kerjasama antar desa. kepala dpmd kabar buku asisten sekda wakil bupati perencanaan penyusunan rancangan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari' musyawarah desa. bagian penyusunan penyusunan rancangan peraturan kepala desa dilakukan oleh kepala desa pemrakarsa. rancangan pera dikonsultasikan dikonsultasikan kepala desa yang telah wakili kepada masyarakat desa masing masing dan dapat kepada camat masing masing mendapatkan dari masyarakat desa camat sebagaimana dimaksud pada digunakan kepala desa tindak lanjut(dua) kepala desa atau lebih. kepala desa yang kerjterhitung sejak tanggal disepakatikepala desa sebagaimana dimaksud pada berlaku dan mempunyai mengikat sejak tanggal diundangkan dalam berita pada masing masing desa. kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wakil bui mti bagian keempat penyebarluasan peraturan kepala desa disebarluaskan kepada masyarakat desa; masing masing. vii pimpinan rancangan peraturan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh anggota rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada merupakan peraturan yang dibentuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta dan kewajiban peraturan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: peraturan tentang tata tertib; peraturan bpd, tentang kode etik. peraturan tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada berlaku lingkungan internal peraturan tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan tentang: pengucapan sumpah janji; penetapan pimpinan; pemberhentian dan penggantian pimpinan; penyelenggaraan rapat; pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta dan kewajiban anggota; penggantian antar anggota; pembuatan pengambilan keputusan; kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wall dupa pelaksanaan konsultasi dan pemerintah desa; dan penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat. peraturan tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam oleh berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selandia menjalankan tugasnya menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas materi peraturan tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam paling ^sedikit memuat: pengertian kode etik; kode etik; pengaturan mengenai: sikap dan perilaku anggota kerja anggota tata hubungan hubungan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan desa; antar anggota antara anggota dengan pihak lain; penyampaian pendapat, tanggapan, dan sanggahan; kewajiban anggota larangan bagi anggota yang tidak patut oleh anggota dan mekanisme penjatuhan rehabilitasi. peraturan sebagaimana dimaksud dalam diundangkan dalam berita oleh sekretaris desa. viii perangkat desa rancangan keputusan kepala desa sesuai tugas dan fungsi. keputusan ditetapkan langsung dalam rapat rancangan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada sekretaris desa. sekretaris sebagaimana pada mengajukan rancangan keputusan kepala desa kepada kepala mendapat penetapan. berupa penetapan, menetapkan hasil rapat keputusan ditetapkan langsung dalam rapat atau sebagaimana dimaksud pada rancangan keputusan dipersiapkan oleh sekretariat dan pengambilan keputusan dengan: penjelasan tentang rancangan keputusan pendapat anggota terhadap rancangan keputusan dan persetujuan atas rancangan menjadi keputusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat atau pembiayaan pembiayaan pembentukan produk dibebankan pada desa. lain lain peraturan adat disesuaikan dengan adat dan norma adat istiadat yang berlaku adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dpmd kabar huni asisten sekda wall bupati prosedur pembentukan produk desa yang diatur dalam peraturan ini, berlaku secara mutasi mutans bagi teknik prosedur pembentukan peraturan adat. ketentuan mengenai bentuk produk desa tercantum dalam lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari peraturan inioost^^ bupati gorontalo utara, thariq moyangmu diundangkan kwaiidang padataiiggal acu s(u5 gorontalo, gorontalo nomor 50g kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wall bupati lampiran gorontalo nomor tahun rancangan *~>l m a v=ik( hr3i? . nama desa) kecamatan .( nama kecamatan) kabupaten gorontalo . nama desa) nomor . menimbang mengingat rahmat yang maha nama desa), bahwa seterusnya undang undang peraturan pemerintah seterusnya kepala dpmd bulung asisten sekda wakil bupati dengan kesepakatan . nama desa) . nama desa) menetapkan . nama peraturan desa). peraturan ini dimaksud dengan: (dan seterusnya) . . peraturdengan penempatannya dalam lembarankepala dpmd kabar hukum asisten sekda waka bupati id' nama desa), ttd nama tanpa gelar pangkat) . nama desa) . nomor rancangan menimbang mengingat dan kecamatan. gorontalo . nama desa) dan . nama desa) nomor . . nomor . . nama peraturan bersama) maha . nama desa) dan . nama desa), seterusnya kcjinla dpmd kabar hukum asisten sekda wakil bupati dari seterusnya nama desa) dan . nama desa) . nama peraturan bersama). peraturan desa yang dengan: . .! bagian pertama paragraf (jika diperlukan) esa . nama desa) berita . nama desa). ditetapkan pada tanggal. desa.( nama desa), desa.( nama desa), ttd ttd nama tanpa gelar dan pangkat) nama tanpa gelar dan pangkat) kepala dpmd kabar hukum wakil bupati diundangkan pada tanggal. nama desa), ttd nama tanpa gelar pangkat) diundangkan pada tanggal. . nama desa), ttd nama tanpa gelar dan pangkat) . nama desa) . nomor . . nama desa) . nomor . rancangan menimbang mengingat . nama desa) (nama kecamatan) gorontalo . nama desa) nomor . . rahmat tuhan yang maha . nama desa), seterusnya seterusnya .; kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wakil bupati menetapkan umum bagian pertama . paragraf q'ika diperlukan) . peraturan kepala desdengan penempatannya dalam berita desanama desa), ttd kcda dpmd kabar hukum asisten sekda wakil bupati nama tanpa gelar dan pangkat) . nama desa) . nomor rancangan badan permusyawaratan ikh y]m^ pimpinan . nama desa) gorontalo . nama desa) nomor . tahun . nama peraturan bpd) rahmat maha pimpinan badan permusyawaratan . nama desa), menimbang .; dari seterusnya .; mengingat .; danfseterusnya.; memutuskan: menetapkan badan kepala dpmd kabar hulnira asisten sekda waka bupati peraturan yang dimaksud dengan: bagian pertama paragraf o'ika diperlukan) . peraturan permusyawaratmusyawaratan desa dengan penempatannya dalam berita . nsula desa). ditetapkan pada tanggal. (atau will bpd) .( nama desa), ttd nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan pada tanggal. ttd nama desa), kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wakil bupati nama tanpa gelar dan pangkat) . nama desa) . nomor . rancangan gorontalo . nama desa) nomor . tahun . menimbang mengingat memperhatikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya (jika diperlukan) kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wakil rupa id* menetapkan kepala desa berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan pada tanggal. . nama desa), ttd nama tanpa gelar pangkat) kepala dpmd kabar buku asisten sekda wakil bupati rancangan badan pimpinan . nama desa) gorontalo utara . nama desa) nomor . tahun . nama keputusan bpd) pimpinan badan permusyawaratan . nama desa), menimbang dan seterusnya mengingat seterusnya memperhatikan seterusnya (jika diperlukan) menetapkan kepala dpmd kabar hukum asisten sekda waka bupati keputusan permusyawaratan desa berlaku pada tinggal ditetapkan. ditetapkan pada tanggal. (atau bpd) .( nama desa), ttd nama tanpa gelar dan pangkat) bupati gorontalo utara, thariq moyang kepala dpmd kabar hukum asisten sekda wak bupatkeuanganpejabat negara adalah bupati dan wakil bupati. anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang adalah anggota dprd kabupaten lima puluh pns dan cons, ppp: bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dprdyang dimaksud pada tidak termasukan undangan atau peraturan internal instansi pemerintah bagian kedua pemberian tunjangan hari raya tunjangan hari rayabupati dan wakil bupati terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatanjabatan.ngajuan spm tunjangan hari raya dapat disampaikan bud paling cepat tanggal april dengan melampirkanamarah penerimaan pengajuan spm tambahan penghasilanngajuan spm tambahan penghasilan paling banyak ditetapkan sarilamak pada tanggal april bupati lima puluh eta rajo diundangkan sarilamak pada tanggal pril sekretaris daerah kabupaten lima| puluh kota widya putra berita daerah kabupaten lima puluh kotaim, espngira bagian kelima bidang keamanan pangan bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugascc.antapprogram, mengkoordinasikan, pengaturan, pengendalian dan mengevalubab vii ketentuan peralihan jabatan aturan dan kelompok uraian tugas ban diatur lebih lanjut dengan fungsional dinas pangan peraturan bupati, ini mulai berlaku, bagi pejabat pada saat peraturan bupati ini ian duduki jabatan tetap yang saat ini sedang mna dengan penyesuaian melaksanakan tugasnya samp baru lingkungan jabatan sesuai dengan asmara dinas pangan kabupaten buton tengah.jang besar dengan jumlah beban kerja atau lebih jam kerja efektif per tahun:delapan kelompok jabatan fungsional tanto jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bid ang tenaga fungsional mas sing masing berdasarkan ketentuan peraturan undangan, perundang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam asal huruf dan pasai terdiri dari sejumlah ten maa kelompok jabatan fungsi soal yag terbagi dalam keahliannya: fungsional sesuai dengan bidang kelompok jaba dipimpin oleh du, batman kantor pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup jabatan pimpinan tinggi pratama ken san fungsi sub koordinator seb s masing, bagaimana dimaksud pada membantu pimpinan dal penyusunan ren pelaksanaan dan pengendalian, pemain cana, serta pelaporan pada satu kolom tayan dan evaluasi, masing uraian tugas, pee subtansi pada meng sub koordinator seb agama ditetapkan leh maksud pada dan pejabat pembina keegan usulan pejabat yang berwenang: pegadaian atas jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan bagaimana nana dan analisis beban kerja, dukuhan, analisis jabatan ketentuan men sebagaimana dimaksud bada sub koordinator pada ditetapkan oleh bupati. lampiran peraturan bupati buton tengah nomor tahun tanggal janda tentang susur organisasi dan tata kerja dinas pangan kabupaten buton tengah bagan struktur organisasi dinas pangan kabupaten buton tengah peta jabatan fungsional aaa sub bagian sub koordinator dan jabatan fungsional tg: ta, umum dan kepegawaian santan bidang bidang bidang konsumsi dan ketersediaan dan distribusi dan pangan sub koordinator dan sub koordinator dan sub koordinator dan sub koordinator dan jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional taman nn. pso dad tno: dan soon dns dan dok bupati buton tengah, min baedinas pangan kabupaten buton tengah: kepala dinas adalah kepala dinas paangan adalahangan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dinasinas, pelaksanacc. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukungningkatan kualitas sumber daya manusiadistribusi pangan, kerawanan pangan,cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamngan kabupaten buton tengah, terdiri atas kepala dinas, dinas pangan, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan: bidang distribusi dan cadangan pangan: bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan: bidang keamanan pangan: kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas paserta tugas pembantuan:a:paratur sipil negara, penyusunan perencanaan bidang pangan: perumusan kebijakan teknis bidang paangangan terdiri atas subbab umum dan kepegawaian, kelompok jabatan fungsional:uraian tugas jabatan sebagai berikut menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benargelola surat menyurat dan kearsipan berdasarkan klasifikasinya untuk terbitnya administrasi, mengelola data kepegawaian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepegawaian berdasarkan kinerja pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja staf sesuai ketentuan dan peraturan yang berlakudinas dalam menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan ketersediaan dan kerawanan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersedianyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang sistem kewaspadaan pangan dan gizi skpd): penyiapmantapan programdan harga pangan: bidang distribusi dan cadang bidang distribusi dan harga pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyiapan bahan analisis dan kajian bidang distribusi dan harga pangan, cc. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang distribusi dan harga pangan: penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi dan harga pangan:bimbingan teknis dan supervisi bidang distribusi pangan: penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang distribusi dan hargaonsumsi dan penganekaragaman pangan, bidang konsumsi dan penganekaragamyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, cc. pelaksanaan kebijakanpan program duan, evaluasi dan pelaporlaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan: penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluonsumsi dan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan fungsionalseksi riset dan analisis datariset dan analisis data pariwisata, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang riset dan analisis data pariwisata, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang riset dan analisis data pariwisata, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang riset dan analisis data pariwisata, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang riset dan analisis data pariwisata, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan analisis data pariwisata, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan. bagian kelima bidang ekonomi kreatif bidang ekonomi kreatif mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif, koordinasi dan kriteria bidang pengembangan ekonomi kreatif, pemantauan dan analisisevaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi bidang pengembangan ekonomi kreatif: dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinasekonomi kreatif, terdiri atas seksi riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur, seksi akses permodalan dan pemasaran, dan seksi fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga wilayahekonomi kreatif. seksi riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastrukturriset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur, penyiapdan infrastruktur, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan. seksi akses permodalan dan pemasaranakses permodalan dan pemasaran, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang akses permodalan dan pemasaran, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang akses permodalan dan pemasaran, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang akses permodalan dan pemasaran, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang akses permodalan dan pemasaran, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang akses permodalan dan pemasaran, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan. seksi fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga wilayahfasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga wilayah, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga wilayah, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga wilayah, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisipemantauan dan analisisevaluasi dan pelaporan bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga wilayahjian ses dengan aslinya peta ian hukum, da) aris y,) sakkabupaten kolaka timur bagan struktur organisasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kabupaten kolaka timur kepala dinas kelompok jabatan sekretariat fungsional perencanaan dan umum, kepegawaian tr keuangan dan komunikasi publik bidang bidang bidang destinasi dan pemasaran ekonomi kreatif industri pariwisata pariwisata seksi seksi seksi pengembangan pemasaran dan rist, edukasi, daya tarik wisata brand pariwisata pengembangan sdm dan infrastruktur seksi seksi seksi pengembangan promosi akses permodalan kawasan pariwisata dan pemasaran pariwisata seksi seksi seksi pengembangan riset dan analisis fasilitasi hki dan industri data pariwisata hubungan antar pariwisata lembaga utd pj. bupati kolaka timur, tid sultan aboenawas salinan sesuai dengan aslinya areal ariwisata dan ekonomi kreatif kabupaten kolaka timur. kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kabupaten kolaka timur.dan ekonomi kreatifbidang pariwisatasekretariat terdiri atas sub bagian perencanaan dan keuangan, dan sub bagian umum, kepegawaian dan komunikasi publik, kepegawaian dan komunikasi publikpembinaan, pengendalian serta administrasi urusan komunikasi publik, pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan bmd: pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasidan fungsi perumusan kebijakan bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisatayusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemantauan dan analisisadministrasi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh, terdiri atasaya tarik daya tarik wisata, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan daya tarik wisata, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan daya tarik wisata, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan daya tarik wisata, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang pengembangan daya tarik wisata, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan daya tarik wisata, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan. seksi pengembangan kawasankawasan pariwisata, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan pariwisata, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan kawasan pariwisata, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kawasan pariwisata, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang pengembangan kawasan pariwisata, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan. seksi pengembangan industriindustri pariwisata,, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan industri pariwisata, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan industri pariwisata, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang pengembangan industri pariwisata, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan industri pariwisata, dan pelaksanaan tugas dan fungsimempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijak, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemasaran pariwisata, pemantauan dan analisis bidang pemasaran pariwisata: pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemasaran pariwisata, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemasaran pariwisata, pelaksanaan administrasi bidang pemasaran pariwisata: dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinasterdiri atasstrategi pemasaran dan brand pariwisata, penyiapanenyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan. seksi promosipromosi pariwisata, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang promosi pariwisata, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang promosi pariwisata, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi pariwisata, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis bidang promosi pariwisata, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi pariwisata, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan. |
apitalisasi aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten lampung timurampung timuviv. piutang iv. klasifikasi piutang piutang daerah berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah piutang berdasarkan perikatan piutang transfer antar pemerintahan piutang karena tuntutan ganti rugi piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: piutang pajak piutang retribusi piutang pendapatan asli daerah lainnya piutang berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: piutang berdasarkan pemberian pinjaman piutang berdasarkan jual beli piutang berdasarkan kemitraan piutang berdasarkan pemberian fasilitas jasa piutang transfer antar pemerintahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: piutang dana bagi hasil piutang dana alokasi umum cg. piutang dana alokasi khusus piutang transfer lainnya piutang bagi hasil dari provinsi piutang transfer antar daerah piutang kelebihan transfer piutang karena tuntutan ganti rugi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi tgr) piutang yang timbul dari akibat tuntutan perbendaharaan tp) iv. piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah piutang pajak apabila dasar pemungutan pajak menggunakan cara self assessment yang artinya wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku maka dapat terjadi adanya perbedaan antara jumlah yang seharusnya disetor oleh wajib pajak dengan jumlah setoran. dalam hal jumlah yang disetor lebih kecil dari hasil perhitungan sendiri oleh wajib pajak, maka timbul piutang pajak. apabila dasar pemungutan pajak menggunakan surat ketetapan pajak daerah maka piutang pajak dapat diketahui pada akhir tahun anggaran, yaitu berdasarkan surat ketetapan pajak daerah pada akhir tahun buku yang belum dilakukan pembayarannya atau baru dilakukan pembayarannya sebagian oleh wajib pajak. jika terjadi keberatan atas pembebanan surat ketetapan pajak daerah oleh wajib pajak, maka piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam surat ketetapan pajak daerah dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi. piutang retribusiyang, sehingga nilai piutang retribusi yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam surat tagihan retribusi daerah. piutang pendapatan asli daerah lainnya.engakuan pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang undangandaerahapabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pajak belum dilunasi makaada pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketenarannya, dimanaukuran piutang yang timbul karena ketentuan perundang undangan diakui setelah diterbitkan surat ketetapan dan atau surat tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihak tertatih telah diatur oleh pemerintah. untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang neraca berdasarkan kurs tengah bank indonesiaaturan perundang undangan adalah dengan cara menjual debut akun piutang dengan lawan akun ekuitas dana lancar cadangan piutangjaminan atau sita jika ada. iv. piutang berdasarkan perikatan piutang yang berasal dari pemberian pinjaman piutang yang berasal dariumum daerah. apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahuyang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya. tagihan pemberian pinjaman yangsedangkan tagihan pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari (dua belas) bulan berikutnya akan dikelompokkan piutang yang berasal dari penjualan piutang yang timbul dari penjualan berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah daerlaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah. apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara cicilan angsuran yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi, makapada akhir periode akuntansi harus dilakukan klasifikasi terhadap tagihan atas penjualan barang milik daerah secara cicilan angsuran. apabila tagihan atas penjualan milik daerah secara cicilan angsuran jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya maka pada akhir tahun akan disajikan sebagai aset dengan akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran. apabila tagihan atas penjualan milik daerah secara cicilan angsuran jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya maka pada akhir tahun akan disajikan sebagai tagihan penjualan angsuran pada aset lainnya. piutang yang berasal dari kemitraan untukganggurbentuk kemitraan antara lain berupa bangun, serah, kelola bsk) dan bangun, kelola, serah bks) dimana hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian kerja sama harus dituangkan dalam suatu naskah perjanjian. pada bentuk kemitraan berupa bangun, serah, kelola bsk), penyerahan asetyang juga dapat dilakukan secara bagi hasil.berdasarkan kesepakatan dengan persentasi, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah daerah. piutang atas peristiwa ini, piutang ini dicatat sebagai aset neraca pemerintah daerah. piutang yang berasal dari pemberian fasilitas jasa pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan barang milik daerah dapat melakukan pemberian fasilitas jasa kepada pihak lain dengan cara mengenakan sewa. persyaratan sewa menyewa dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, yangsebagai piutang neraca. pengakuan pengakuan piutang yang berasal dari perikatan haruslaporan. pengukurpada akhir periode pelaporan. piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutangikatan menurut perundang undangan adalah sebagai berikut: tagihan berdasarkan kontrak pemberian pinjaman yang ditetapkan pendapatannya dilakukan dengan cara menjual debut piutang kepada pemerintah daerah bumn bumi dengan lawan akun ekuitas dana lancar cadangan piutang. tagihan yang timbul atas penjualan yang ditetapkan dalam kontrak pendapatannya dilakukan dengan cara menjual debut akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran dengan lawan akun ekuitas dana lancar cadangan piutang.menganut prinsip kehati hatian, pendapatan yang tidak terukur tidak dapat diakui sebagai tagihan. pendapatannya adalah dengan cara menjual debut akun tagihan bagi hasil kemitraan dengan lawan akun ekuitas dana lancar cadangan piutang. tagihan atas pemberian fasilitas jasa sewa yang ditetapkan dalam kontrak pendapatannya dilakukan dengan cara menjual debut akun piutang sewa dengan lawan akun ekuitas dana lancar cadangan piutang. penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, pemberian fasilitas jasa dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lancar atau aset lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi informasi mengenai piutangiv. piutang transfer antar pemerintah piutang transferdana bagi hasildaerah. dana bagi hasil dbh) ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. piutang dana bagi hasil dbh)dbh) oleh pemerintah daerah. piutang dana alokasi umum dana alokasi umum dau) merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh pemerintah daerah paling tinggi. dana alokasi umum dau) dibayarkan berdasarkan angka anggaran dalam apbn, yang setiap tahunnya direvisi menjadi apbd. apabila sampai dengan akhir tahun anggaran masih ada jumlah pembayaran dana alokasi umum dau) yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan dokumen yang sah untuk itu, maka pemerintah daerah mengakuinya sebagai piutang.transfer dana alokasi khusus dak) dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan kegiatan belanja. apabilaada saat itu pemerintah daerah mengakuinya sebagai piutang sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. piutang transfer lainnya selain jenis jenis transfer atas, pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. proses penyaluran dana dapat dilakukan dengan dua cara: pencairan bertahap dalam periode bulan tertentu tanpa persyaratan pencairan bertahap dengan persyaratan tertentu.daerah. dalam hal penyaluran dengan persyaratan tertentu, maka timbulnya hak tagih atau piutang bagi pemerintah daerah terjadipenghitungan transfer bagi hasil dari provinsi kabupaten dilakukan berdasarkan penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan. secara umum pengakuan piutang jenis ini sama dengan pengakuan dana bagi hasil daripemerintah daerah. nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintahpemerintah daerah berhak mencatat jumlah yang belum dibayar tersebut sebagai piutang. piutang transfer antar daerahbupatipiutang bagi pemerintah daerah. piutang kelebihan transfer dalam satu tahun anggaran apabila dalam satu entitas terdapatkelebihan transfer dapat terjadi karena adanya kesalahan administratif atau karena ketentuan peraturan yang berlaku. apabila terjadi kelebihan transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk menagih kelebihan transfer tersebutngukuran pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:piutangpemerintah daerah. cc. piutangyajian dan pengungkapan pencatatan yang dilakukan untuk membukukan piutang transfer berdasarkan peraturan perundang undangan adalah dengan cara menjual debut akun piutang transfer dengan lawan akun ekuitas dana lancar cadangan piutanginformasi informasi mengenai piutang transferce: penjelasan atas penyelesaian piutang. apabila ada bagian dari piutang transfer yang telah melebihi satu periode akuntansi dan sampai dengan tanggal pelaporan belum dilunasi maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. apabila terjadi kesalahan dalam pembayaran transfer yang menyebabkan terjadinya kelebihan transfer, maka piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam neraca harus dikelompokkan dalam pos piutang lainnya. iv. piutang karena tuntunan ganti rugi piutang karena tuntutan ganti rugi disebabkan karena adany. piutang karena tuntutan ganti rugi diklasifikasikan menjadi: piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi tgr)) piutang yang timbul dari akibat tuntutan perbendaharaan tp). piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi tgr) piutang tuntutpegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya tuntutan ganti rugi tgr) dikenakan oleh pimpinan lingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. piutang yang timbul dari akibat tuntutan perbendaharaan tp) piutang tuntutan perbendaharaan tp) timbul karena adanya tuntutan perbendaharaantp)tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr) harus didukung oleh bukti surat keterangan tanggung jawab mutlak skt), yang menunjukkan bahwa penyelesaiansurat keterangan tanggung jawab mutlak skt)terhadap piutang tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr)encatatan yang dilakukan terhadap piutang tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr) menurut ketentuan perundang undangan adalah sebagai berikut: apabila piutang tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr) disajikan sebagai aset lancar maka pencatatan dilakukan dengan cara menjual debut akun bagian lancar tagihan tuntutan ganti rugi tgr) dengan lawan akun ekuitas dana lancar cadangan piutang apabila piutang tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr) disajikan sebagai aset lainnya maka pencatatan dilakukan dengan cara menjual debut akun tagihan tgr dengan lawan akun ekuitas dana lancar diinvestasikan dalam aset lainnya. apabila piutang tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr)maka secara piutang tersebut akan disajikan sebagai aset lancar. apabila piutang tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr) jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari (dua belas) bulan berikutnya maka piutang tersebut akan disajikan sebagai aset lainnya. informasi informasi mengenai piutang tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr) tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr)pada kekal, tuntutan perbendaharaan tp) tuntutan ganti rugi tgr)pemerintah daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan. iv. penghapustagihan piutang penyisihan piutang penyajian piutang neraca harus dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value), untuk itu perlu dilakukan kebijakan mengenai. jumlah penyisihanpiutang yang dapat ditagih. berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertatih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut penyisihan piutang lancar 1ths d2th bed moon kurang lancar diragukan piutang macetan peraturan bupati lampung timur nomor tahun tentang pedom, memutuskan:tentuan dalamlampiran tentang akuntansi aset ditambah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertatih untuk piutang retribusi, piutang pad lainnya, piutang berdasarkan perikatan (kecuali untuk dana bergulir) dan piutang tp tgr ditetapkan sebagai berikut uraian umur piutang penyisihan piutang lancar 1ths d2th sonar eter lancar piutang macet 3thpiutang yang diharapkan dapat ditagih. pencatatan penyisihan piutang dilakukan dengan melakukan jurnal penyesuaian, dimana jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang. jurnal yang dilakukan adalah dengan cara mendebat ekuitas dana lancar cadangan piutang dengan lawan akun penyisihan piutang tidak tertatih. penyajian neraca, penyisihan piutang tidak tertatih disajikan sebagai bagian dari aset lancar yang merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan. informasi informasi mengenai penyisihan piutang tidak tertatih. pemberhentian pengakuan pemberhentian piutang selain dengan cara pelunasan juga dapat dengan cara merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. tujuan penghapusbukuan adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan pada laporan realisasi anggaranpenghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. penghapusbukuantersebut merupakan dokumen yang sah untuk akuntansi penghapusbukuan piutang. penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih pemerintah daerah penghapusan secara bersyarat). apabila dihapusbukukan, berarti terjadi pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. kriteria penghapusbukuan ditetapkan sebagai berikut penghapusbukuan harus memberikan manfaatdilakukanatau hapus buku. pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktifcatatan yang dilakukan untuk mencatat penghapusbukuan piutang adalah dengan cara menjual debut akun ekuitas dana lancar cadangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertatih dengan lawan akun piutang. informasi informasi mengenai penghapusbukuan piutang yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuanganpabila telah lewat (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan piutang maka pemerintah daerah akan melakukan proses penghapustagihan baik sebagian maupun seluruhnya terap piutang tersebut. kriteria penghapustagihan ditetapkanerimaan tunai atas piutang yang telah dihapuskan apabila ada pembayaran atau pelunasan terhadap piutang yang telah dihapusbukuan,tagihan piutang dana bergulir kualitas dana bergulir dalam bentuk piutang dengan angsuran ditetapkan dalam (empat) golongan yaitu: piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan dan piutang macet. kualitas dana bergulir dengan masa angsuran (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut: piutang lancarbelum jatuh tempo. piutang kurang lancar dan atau, umur piutang telah jatuh tempo tidak lebih dari (satu) bulan. piutang diragukanumur piutang telah jatuh tempo lebih dari (satu) bulan tetapi tidak lebih dari (dua) bulan. piutang macetumur piutang telah jatuh tempo lebih dari (dua) bulan. berdasarkan kualitasnya, penyisihan piutang tidak tertatih untuk investasi jangka panjang non permanen dana bergulir ditetapkan sebagai berikut (piutang macet ' iv.iviviv. aset non lancar investasi jangka panjang3 0g, peralatan dan mesin, cc.: dan biaya kepanitiaaset kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh asset tetap hingga siap pakaiset tersebut.iatas, dirinci sebagai berikut pengadaancc.dantt.sama atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut jumlah harga per unit rp) peralatan mesin, terdiri atas aan ena: alat alat berat alat alat angkutan alat alat bengkel dan alat ukurari nilai awal dan bukan pemeliharaan rutin berkala denganbijakan akuntansi tentang akuntansi aset il. pendahuluan ll.ii. klasifikasi aset diklasifikasikan dalam aset lancar, aset non lancar jumlah harga per unit peralatan mesin, terdiri atas bae alat alat beratsebutkan diatas harus dianggarkan dalam apbd sebagai belanja modal.ib kartu inventaris barang aset tetap lainnya, kibiatassebutkan diatas,iatas, pencatatan transfer masuk penerimaan dari pertukaran pengalihan masuk sebagaimana disebutkan diatasyang dicatat sebagaimana disebutkan pada paragraf dikelompokkan sesuai dengan bidang kode barang, dan rusak beratdaerah (straight line method): metode saldo menurun ganda (double declining balance method), atau cc. metode unit produksi (unit production method)laksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrualdi:kuntansi)ii. pengakuan aset aset diakuib.cc. piutang, piutang lain lain, dan persediaan dan kegiatan yang membutuhkan dana relatif besartptgr)jakuan bangun, kelola, serah bks) bangun, kelola, serah bks)angun, serah, kelola bsk)ivivdal |
bupati lampung timur peraturan bupati lampung timur nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung timurorang lain, bahwa untuk melaksanakan ketentusehingga perlu diatur dengan peraturan bupati, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf dan huruf diatas perlu menetapkan peraturan bupati lampung timur tentang kawasan tanpa rokokeputusan menteri kesehatan nomor: menkes sk i11 tentang sistem kesehatan nasional, peraturan gubernur lampung nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok beritaatuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah unit satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten lampung timur. rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasukurium dan tempat kesehatan lai tempat kursus, tpa tps, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratuala, gereja dan tempat ibadah lainya termasuk kapel,pura,wiharab asas, tujuan dan prinsip asas ktrfi.mbinaan terhadap ktr tempat ibadah, skpd yang tugas,, pokok dan fungsinya bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap ktr fasilitas olahraga, fi. skpd yang tugas, pokokskpd yang tugas dan fungsinya bidang ketertiban umum melakukan pembinaan terhadap seluruh ktr, bupati melakukan pembinaan terhadap seluruh ktr wilayahnya. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten lampung timudengan bidang tugasnya dan atau wewenangnya bawah koordinasi dinas kesehatan kabupaten lampung timur. pembinaan pelaksanaan ktr berupa: bimbingan dan atau penyuluhan, pemberdayaan masyarakat: badan atau lembaga dan atau organisasi kemasyarakatan,ngawasan terhadap ktr tempat ibadah, skpd yang tugas, pokok dan fungsinya bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap ktr angkutan umum: skpd yang tugas,, pokok dan fungsinya bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasskpd yang tugas dan fungsinya bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh ktr: bupati melakukan pengawasan terhadap, pokok dan fungsi masing masing kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten lampung timur maka penyidik pegawai negeri sipil dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pasaikabupaten lampung timur dan satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur berkoordinasi dengan skpd terkait melakukan inspeksi dan pengawasan seluruh wilayah ktr. dinas kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada bupati. bab vii sanksi administratif pimpinan dan atau penanggung jawab ktr dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. tata cara pemberian sanksi administratif ktr: bupati dan atau skpd terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan dan atau penanggung jawab ktr, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada diberlakukan apabila dalam waktu (satu) bulan sejak peringatan tertulis yang ketiga diberikan kepada pimpinan dan atau penanggung jawab ktr yang belum mengindahkan peringatan tertulis. sanksi sebagaimana maksud pada danhang eta hee sepakan. uan bas bupati lampung timur, (jasa ass. lintas kehlata! tel bac.turun ena erwin arifin seetaanae kor: bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati banjar tahun diperlukan adanya regulasi daerah yang mengatur tata cara pengelolaan dana pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kabupaten banjar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa pengelolaan dana kegiatan pemilihan dilakukan berpedoman padagelolaan dana pemilihan bupatigubernur dan wakil gubernur,kalimantan selatan dan kabupaten banjar untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, yang dikelola sesuai peraturan perundang undangan. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banjar, selanjutnya disebut apbd, adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten banjar yangdaerah dan bawaslu daerahbanjar selanjutnya disingkat kpu kabupaten banjarsuai peraturan perundangundangan. panitia pengawas pemilihan kabupaten banjar yang selanjutnya disebut panas kabupaten banjarkabupaten banjardanaan kegiatan pemilihan pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati dibebankan pada apbd. pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dalam (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan bersama antara provinsi dengan daerah. pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd masing masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing masing daerah. beban kerja masing masing daerah sebagaimana dimaksud pada disepakati bersama antara gubernur dengan bupati yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati banjar dalam hal pemerintah daerah. pemerintah dearah dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernurprovinsi daerahyang berlaku. bab iii penganggaran usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dibahas bersama antara tapi dengan kpu daerah dan panas daerah. dalam hal panas dearahkebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan.standar biaya yang dikeluarkan oleh kementerian keuanganpadastandar biaya untuk pendanaan kegiatan pemilihan tahun ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pelaksanaan dan ketatausahaan kepala skpd menyusun dpa ppid setelah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.ihan bupati dan wakil bupati, terdiri atas belanja hibah pemilihan bupati dan wakil bupati kepada kpu daerah dan belanja hibah pemilihan bupati dan wakil bupati kepada panas daerah.peraturan perundang undangan. belanja hibah kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati kepada kpu daerah dituangkan dalam nph dan ditandatangani oleh bupati dan ketua kpu dearah. belanja hibah kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati kepada panas daerah dituangkan dalam nph dan ditandatangani oleh bupati banjar dan ketua panas dearkegiatan pemilihan, hak dan kewajiban, dan tata cara penyaluran hibah. surat pernyataanpid menerbitkan spd sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada kpu dearah dan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada panas dearah. spd sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung ls) sesuai peraturan perundang undangan. pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dapat dilakukan sekaligus ataukpu daerah panas dearah menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada bupati banjarberakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihpudaerah sesuai peraturan perundang undangan. panaspanas daerah sesuaidaerah dan atau panas dearah harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain tata cara penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur pengelolaan apbd. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh kpu daerah dan panas dearah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur pengelolaanorontalo provinsmasak uskup kedua tees trent psi nn: mar arababat skpd ala mara daranelson pomalingo diundangkan limboto pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten gorontalo, (aa tayub berita daerah kabupaten gorontalo tahun nomor9gorontalo naga au! nelson pomalingo diundangkan limboto pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten gorontalo, tayub berita daerah kabupaten gorontaloalam rangka mewujudkan ketatausahaan keuangan blue yang dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur ketentuan mengenai ketatausahaan keuangan badan layanan umum daeral. bagian hukum setda kab. banjar bab ketentuan umum menursebagaimanaadalah semua pengeluarandapatan dan pembayaran pengeluarpengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. perangkat daerah yang menerapkan ppk blue selanjutnya disingkat blue adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banjargian hukum setda kab. banjarlaporan keuangan konsolidasi adalah bentuk pertanggungjawaban blue rumah sakit berupa laporan realisasi anggaran aktivitasdanrumah sakitketatausahaan keuangan ketatausahaan keuangan terdiri dari bab pendahuluan, bab pengelolaan keuangan blue, bab iii ketatausahaan keuangan blue: dan bab penutup. ketatausahaan keuformulir kelengkapan dokumen digunakan sebagai pendukung yang dipersyaratkan sebagai bukti kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan. formuliryang digunakan meliputi: ketatausahaan penerimaan, ketatausahaan pengeluaran, dan ketatausahaan pengesahan. bagian hukum setda kab. banjerita daerah kota bandung tahun nomor aa, ta, sanbahwa rumah sakit umum daerah rsud) kota bandung telah menimbangrsud tentang penetapan rumah sakit umum daerah rsud) kota bandung untukcan layanan umum daerah blue)g:lima ratus jutauntuk pekerjaan yang bernilai atas rp. satu milyar rupiahyang bernilai atas rp. satu milyar rupiah)untuk pekerjaan atas rp. satu milyar rupiah)lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. satu pekerjaan dengan nilai sampai dengan rp. lima ratus juta rupiah). swakelola blues5)(l)unit layanan pengadaan ulp). unit .juta rupiah) dapatbukti pembelian disertai materai secukupnya, pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai atas rp. (lima juta rupiah) sampai dengan nilai rp. (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengakuntansi pembayaran disertai materai secukupnya, pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai atas rp. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai rp. (lima puluh juta rupiah) dilakukan denganpengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja spk), pengadaan . pengadaan barang dan atau jasa yang dapat diberikan fleksibilitas dengan nilai atas rp. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai rp. (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan swakelola atauyang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja spk): pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai atas rp. (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai rp. (limaalam keadaan tertentu dan yang bersifat khusus dilakukan dengan metode penunjukkan langsung oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa surat perintah kerja spk), pengadaan jasa konsultasi dengan nilai atas rp. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa surat perintah kerja, pengadaan jasa konsultasi dengan nilai atas rp. (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi umum dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa kontrak surat perjanjian. jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran badan layanan umum daerah blue)tt, vito siswa sandi berit dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandung, menimbang lo. bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, telah diamanatkan, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf dan huruf peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan kota bandung, dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kota bandung bidang pendidikan khususnya penyelenggaraan pengelolaan sekolah, maka perlu bentuklingkungan pemerintahlomengelola administrasi bursa kerja sekolah, mengelola administrasi uji kompetensi, aa.bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan tugasnya. bab tata kerja jl) kepala tata usaha pada smpn, sman dan smktata usaha pada smpn, sman dan smkn wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah serta menyampaikan laporan tepat waktu. bab hal mewakili dalam hal kepala sekolah berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala sekolah dapat menunjuk kepala tata usaha untuk urusan teknis administratif sesuai dengan kewenangannya. bab pembiayaan pembiayaan kepala tata usaha pada smpn, sman dan smkn lingkungan pemerintah daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab vii. bab vii ketentuabaris daerah kota bandung siswa ktpidikanadalah sekretaris dinas pendidikan kota bandung. sekolah menengah pertama negeri selanjutnya disingkat smpn adalah sekolah menengah pertama negeri lingkungan pemerintah daerah. sekolah menengah atas negeri selanjutnya disingkat sman adalah sekolah menengah atas negeri lingkungan pemerintah daerah. sekolah menengah kejuruan negeri selanjutnya disingkat smkn adalah sekolah menengah kejuruan negeri lingkungan pemerintah daerah. tata usaha adalah tata usaha pada smpn, sman dan smkn lingkungan pemerintah daerah. kepala tata usaha adalah kepala tata usaha pada smpn, sman dan smkn lingkungan pemerintah daerah. bab ii. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk kepala tata usaha pada smpn, sman dan smkn. kepala tata usaha pada smpn sebagaimana dimaksud pada (j), terdiri darioossaa. kepala tata usaha smpn bandung, bb. kepala tata usaha smpn bandung, cc. kepala tata usaha smpn bandung, dd. kepala tata usaha smpn bandung: ce. kepala tata usaha smpn bandung, ff. kepala . ff. kepala tata usaha smpn bandung, gg. kepala tata usaha smpn bandung, hh. kepala tata usaha smpn bandung, ii. kepala tata usaha smpn bandung, ji kepala tata usaha smpn bandung, kk. kepala tata usaha smpn bandung, il. kepala tata usaha smpn bandung, mm. kepala tata usaha smpn bandung, nn. kepala tata usaha smpn bandung, kepala tata usaha smpn bandung, pp. kepala tata usaha smpn bandung, gg. kepala tata usaha smpn bandung: rr. kepala tata usaha smpn bandung, ss. kepala tata usaha smpn bandung, tt. kepala tata usaha smpn bandung, uu. kepala tata usaha smpn bandung, vv. kepala tata usaha smpn bandung, ww. kepala tata usaha smpn bandung, xx. kepala tata usaha smpn bandung, yy. kepala tata usaha smpn bandung, zz. kepala tata usaha smpn bandung. kepala tata usaha pada sman sebagaimana dimaksud pada (j), terdiri dari:il.. kepala tata usaha sman bandung, kepala tata usaha sman bandung, kepala tata usaha sman bandung, tr. kepala tata usaha sman bandung, ss.aa. kepala tata usaha sman bandung. kepala tata usaha smkn sebagaimana dimaksud pada terdiri dariil.. bab iii. bab iii kedudukan, tugas pokok dan uraian tugas bagian pertama kedudukan tata usaha pada smpn, sman dan smkn dipimpin oleh seorang kepala tata usaha yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. bagian kedua tugas pokok dan uraian tugas paragraf kepala tata usaha pada smpn jl) kepala tata usaha pada smpn mempunyai tugas pokok membantu kepala sekolah mengelola penyelenggaraan ketatausahaan pada smpn. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala tata usaha pada smp.an jl) kepala tata usaha pada sman mempunyai tugas pokok membantu kepala sekolah mengelola penyelenggaraan ketatausahaan pada sman. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala usaha pada sma: cc..:kn (l) kepala tata usaha pada smkn mempunyai tugas pokok membantu kepala sekolah mengelola penyelenggaraan ketatausahaan dan kegiatan administrasi pendidikan dan pembelajaran smkn. dalam . dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala tata usaha pada smkgelola administrasi praktek kerja industri siswa, mengelola administrasi dunia usaha industri, mengelola administrasi unit produksi, mengelola . |
linwajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarkat berpenghasilan rendah, bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman serta mencegah kerawanan sosial terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuhperlu memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hunian dengan kegiatankegiatanpembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (pembangunan rehab rumah tidak layak hunbantuan sosial kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehpembangunan rehab rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat pr rthpengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan pr rth adalah kegiatan pengadaan bantuan pr rthr rth melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh pr rthbantuan sosial pr rth bertujuan untuk mendukung program tangerang berbenah dan pemerintah melalui meningkatkan kualitas tempat tinggal mbr melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi layak huni. mengurangi kawasan kumuh daerah, dan persyaratankriteria rth yang dapat diperbaiki meliputi: sebagian besar dan atau seluruh atap rumah menggunakan rumbia seng genteng kualitas rendah dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, sebagian besar dan atau seluruh dinding rumah menggunakan bambu rumbia kayu kualitas rendah tembok tanpa diplester, tidak kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan, cc. sebagian besar dan atau seluruh luas lantai terbuat dari tanah, papan, bambu semen, atau keramik dalam kondisi rusak, dan tidak memiliki dan atau tidak memakainya tempat mandi, cuci, dan kakus. calon penerima bantuan pr rth harus memenuhi syarat:etaatan sesuai basis data terpadu atau data lapangan dan atau usulan ketua anggota lembaga perwakilanrakyatdan menempati rumah satu satunya dengan kondisi tidak layak huni serta tidak dalam status sengketa, belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah daerah: bersedia membuat pernyataan. bab iii pendanaan dan pemanfaatan bantuan sosial pr rth paling sedikit (dua puluh juta seratus ribu rupiah) per rumah. sumber pendanaan bantuan sosial pr rth berasal dari apbd. dana bantuan sosial pr rth yang bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam dpa dinas. penggunaan danabantuan pr rthkualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun. penggunaan belanja bantuan pr rth sebagaimana dimaksud (l)elanjabantuan pr rth bertanggungjawab atas danainas. bab pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan dinas melakukan proses pengadaan pr rth sesuai dpa dinas. proses pengadaan pr rthpencairan bantuan pr rth dilakukan setelah kelompok penerima bantuan membuat rencana anggaran biaya penggunaan bantuan pr rth. pencairan bantuan pr rth sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan koordinator kelompok masyarakat yang telah ditetapkan. pencairan bantuan pr rth sebagaimana dimaksud pada (l) dan dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok masyarakatlaporan pelaksanaan kegiatan bantuan pr rthr rth kepada kepala dinas. laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pr rth disampaikan kepala dinas kepada walikota. laporanoleh koordinator kelompok masyarakat penerima bantuan sosial pr rth sebagaimana dimaksud dalam berupa laporan keuangan hasil pelaksanaan pr rthr rth mengenai penerimaan dan penyaluran bantuan pr rth. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan laporan penggunaanr rthr rth selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan belanja bantuan sosial pr rthr rther rth, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain lain pada proses perencanaan dan penganggaran sebelum ditetapkan. permohonan usulan bantuan pr rth disampaikan kelompok masyarakat kepada walikota pada tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya. pada proses pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban wajib mengacu padaperaturan kepala dinas.p, maa menimbang,butir romawi teknis penyusunan apbd.,atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran lra) ,apabila daerah telah menetapkan perubahan apbd atau tidak melakukan perubahan apbd. bahwa sehubungan denglursistem akuntansi pemerintbelanja dan pendapatan daerah kota bandung tahun memutuskan :.nambahan anggaran pendapatan pada obyek pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnypenambahan anggaran belanjanggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bertambah sejumlah rp. sehingga pendapatan dan belanja menjadi pendapatan aa. semula we. menannnnnnannaaann rp. bertambah.oooooooc. rp. jumlah pendapatan setelah perubahan . rp. belanja aa. semula w.ooooocoo# wmmenannnnnnannaaaan rp. bertambah.oooooooococca wa. enlnnnannnaaaaan rp. bertambah ( berkurang). rp. jumlah penerimaan setelah perubahan. rp. pengeluaran :. pengeluaran semula .ooooocoooanaa bertambah ( berkurang). rp. jumlah pengeluaran setelah perubahan. rp. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan .oooocnana rp. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan .ooinenala rp.mana tercantum dalam dup , yaa ex. islami and berita rah kota bandung tahun nomor |
nae p dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tangerunit pelaksana teknis pada dinas dan badanrhubungan kota tangerang. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kota tangerang. sekretaris adalah sekretaris dinas perhubungan kota tangerang. unit pelaksana teknis pengelola prasarana perhubungan yang selanjutnya disebut upt pengelola prasarana perhubungan adalah unit pelaksana teknis pengelola prasarana perhubungan pada dinas perhubungan kota tangerang. kepala unit pelaksana teknis pengelola prasarana perhubungan yang selanjutnya disebut kepala upt pengelola prasarana perhubungan adalah kepala unit pelaksana teknis pengelola prasarana perhubungan pada dinas perhubunganangerang. bab pembentukan dan susunan organisasi dengan peraturan walikota ini dibentuk upt pengelola prasarana perhubungan kelas pada dinas perhubungan. susunan organisasi upt pengelola prasarana perhubunganpengelola prasarana perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan pengelolaan terminal dan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional angkutan umum massal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengelola prasarana perhubungan mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan terminal dan angkutan umum massal,dan pelaksanaan pemungutan retribusi atau penerimaan daerah yang berasal dari terminal dan angkutan umum massal. rincian tugas upt pengelola prasarana perhubungan adalah melakukan pengaturan sirkulasi kendaraan dan orang dalam terminal, melakukan pengaturan penggunaan fasilitas terminal, melakukan pemantauan terhadap keselamatan angkutan terminal, melakukan pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan dan armada kendaraan bus angkutan umum massal, melaksanakan pengelolaan fasilitas penunjang terminal dan angkutan umum massal, melaksanakan pemungutan retribusi atau penerimaan daerah yang berasal dari terminal dan angkutan umum massal: melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terminal dan halte halte dan loket loket penjualan tiket angkutan umum massal beserta fasilitas penumpangnya, memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemilihan pengelola angkutan umum massal, melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban kewajiban pengelola angkutan umum massal berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah daerah dan pengelola angkutan umum massal: j . melakukan pengusulan penempatan halte halte dan loket loket penjualan tiket angkutan umum massal dan melakukan pengaturan terhadap ketersediaan tiket angkutan umum massal, melakukan pengaturan terhadap ketersediaan tiket angkutan umum massal, il. melakukan pengaturan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan para calon penumpang terminal dan pada loket loket penjualan tiket angkutan umum massal, m.melakukan penerimaan dan penyetoran hasil pemungutan penerimaan daerah yang berasal dari terminal dan angkutan umum massal kas daerah, melaksanakan pemantauan terhadap pengoperasian angkutan umum massal oleh pihak pengelola angkutan umum massal, oo. mengadakan penilaian terhadap kinerja pihak pengelola angkutan umum massal dalam pengoperasian armada kendaraan bus angkutan umum massal dan melaporkan kinerja pihak pengelola angkutan umum massal secara periodik kepada kepala dinas, melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perawatan atau pemeliharaan armada kendaraan bus angkutan umum massal, mengadakan pemeriksalaksanakan pembayarngadakan pendata: mengajuk kepada kepala dinas: melaksanakan perawatan atau pemeliharaan dan perbaikan terminal, halte halte dan loket loket penjualan tiket angkutan umum massal, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan upt pengelola prasarana perhubungan, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. upt pengelola prasarana perhubungan dinas. sub bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan lingkungan upt pengelola prasarana perhubunganadministrasi umum, kepegawaian, danpengelola prasarana perhubungan berdasarkan tugas, permasalahan,sanakan pengendalian surat masuk dan surat keluar, melakukan kegiatan kerumahtanggaan lingkungan upt pengelola prasarana perhubungan, melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor upt pengelola prasarana perhubungan, melakukan pengurusan administrasi kepegawaian upt pengelola prasarana perhubungan, melakukan pembukuan penerimaan retribusi terminal dan angkutan umum massal, melakukan penyetoran retribusi terminal dan angkutan umum massal kas daerah, melakukan pembukuan karcis retribusi terminal dan angkutan umum massal, melakukan pengelolaan keuangan upt pengelola prasarana perhubungan, melakukan penyiapan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan upt pengelola prasarana perhubunganmelaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugas pengelola prasarana perhubunganpada upt pengelola prasarana perhubungan merupakan jabatan struktural eselon va. kepala sub bagian tata usaha pada upt pengelola prasarana perhubungan merupakan jabatan struktural eselon ivb. bab ketentuan peralihan upt angkutan umum massal dan upt terminal yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengansejakpada saat peraturan walikota ini mulai berlaku,angkutan umum massal pada dinas perhubungan berita daerah kota tangerang tahun nomor daterminal pada dinas perhubungantberdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah terdapat unit pelaksana teknis dinas daerahgerang. dinas adalah dinas pendidikan kota tangerang yang selanjutnya disebut dinas. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kota tangerang. sekretaris adalah sekretaris dinas pendidikan satuan pendidikan taman kanak negeri pada dinas pendidikan. kepala upt adalah kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan taman kanak negeri pada dinasud)usia (enam) tahun dengan prioritas usia (lima) dan (enam) tahun. jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab,upt satuan pendidikan taman kanak negeri dinas pendidikan. bab pembentukan dan susunan organisasi dengan peraturan waliadalah upt satuan pendidikan negeri pembina akhlak karimah. bab iii tugas dan fungsi serta tata kerja upt satuan pendidikan, dan pelayanan administrasi pendidikan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt satuan pendidikan negeri mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan negeri, pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan negeri, dan cc. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan negeri. rincian tugas upt satuan pendidikan negeri adalnegeri merencanakan program kerja sesuai dengan renstra dinas, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan negeripeserta didik, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan upt satuan sekolah pendidikan negeri dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. upt satuan pendidikan negeri. tata usaha upt satuan pendidikan negeri mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan lingkungan upt satuan pendidikan negeri untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala tata usaha mempunyai fungsi pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, pelaksanaan administrasi barang milik daerah, perbuatan, kearsipan dan kerumahtanggaan, dan pelaksanaan penatalaksanaan. rincian tugas kepala tata usaha upt satuan pendidikan negeri adalah mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh kepala upt satuan pendidikan negeri, menyusun konsep usulan rencana anggaran penerimaan dan belanja sekolah tahunan upt satuan pendidikan negeri, melaksanakan penyusunan jadwaliapan rapatusunan konsep naskah dinas, melaksanakan penggandaan naskah dinas, melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar: melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk upt satuan pendidikan negeri, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan upt satuan pendidikan negeri, j . mengurus kebersihan dan kerapuhan halaman, tempat parkir, gedung, kamar mandi, gudang, ruangan kelas, dan ruangan kantor upt satuan pendidikan negeri, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan upt satuan pendidikan negeri, il. menyediakan kebutuhan akomodasi para tenaga kependidikan dan pegawai upt satuan pendidikan negeri, mengurus kebutuhan perlengkapan upt satuan pendidikan negeri (pengadaan, perbaikan, serta pemeliharaan prasarana dan sarana upt satuan pendidikan negeri melaksanakan pengadministrasian prasarana dan sarana upt satuan pendidikan negeri, mempersiapkan penyelenggaraan penerimaan siswa baru, dan evaluasi belajar tahap akhir, mengurus absensi siswa, para tenaga kependidikan dan pegawai upt satuan pendidikan negeri, melaksanakan pengelolaan arsip lingkungan upt satuan pendidikan negeri, melaksanakan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan pendidikan pada upt satuan pendidikan negeri, melaksanakan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian para tenaga kependidikan dan pegawai upt satuan pendidikan negeri, membantu kepala upt satuan pendidikan negeri dalam mengoordinasikan serta memfasilitasi pelaksanaan tugas para pendidik dan tenaga kependidikan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pada bawahan, membimbing dan mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas kedinasan pada pegawai yang membantunya, memakai dan atau menandatangani surat surat dan naskah dinas lain nya sesuai dengan kewenangan, memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala upt satuan pendidikan negeritata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala upt satuan pendidikan negeri. bab jabatan upt satuan pendidikan kepala upt satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab yang berlaku. jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala dinas. bab pembiayaan pembiayaan atas pelaksanaan tugas upt satuan pendidikan negeri, cap ttd dadi butleri berita daerah kota tangerang tahun nomor |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.