Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
2aka. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebutsleman tentang sensus barang daerah. pemerintah kabupaten slemankabupaten, termasuk barang yang dipisahkan pada perusahaan daerah badan usaha milik daerah: barang milik propinsi daerah istimewa yogyakarta yang dipergunakan oleh pemerintah kabupaten sleman: barang milik negara yang dipergunakan oleh pemerintah kabupaten sleman. sensus barang daerah dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. sensus barang daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh timpril bupati sleman, ibnu ranopedoman pelaksanaan sensus barang daerah. kabupaten sleman. atau selanjutnya disebut sensus barang daerahdan badan usaha milikruang lingkup.sleman meliputi satuan kerja perangkat daerah (termasuk unit pelaksana teknis dinas sekolah negeri: dan perusahaan daerah badan usaha milik daerah. adapun barang yang sensus adalah seluruh barang milik daerah yang dapat dikelompokkan menjadi barang milik kabupaten termasuk barang yang dipisahkan pada perusahaan daerah badan usaha milik daerah, barang milik negara yang dipergunakan oleh pemerintah daerah, barang milik propinsi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah. jawabkan. tujuan dilakukannya sensus barang daerah adalah keakuratan data barang daerah: untuk penyesuaian nilai aktiva tetap neraca pemerintah kabupaten, cc.cc. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daertim pelaksana pelaksanaan sensus barang daerah dilakukan oleh tim yang terdiri dari pembina pengarah tugas membina dan mengarahkan pelaksanaan sensus barang daerah. koordinator pelaksana koordinator tugas koordinator kabupaten pembantu koordinator kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan sensus barang daerah, mengkoordinasikan pendistribusian dan pengumpulan bahan sensus, menerima dokumen hasil sensus kib dan rekapitulasi barang inventaris) dari koordinator wilayah kerja sensus, memeriksa dokumen hasil sensus, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sensus, memeriksa hasil entry data: dan melaporkan hasil sensus kepada pengelola barang. koordinator wilayah kerja sensus: mengkoordinasikan. pelaksanaan sensus barang daerah disetiap wilayah kerja yang telah'ditentukan: menerima dokumen hasil sensus kib dan rekapitulasi barang inventaris) dari pelaksana teknis sensus: memeriksa dokumen hasil sensus, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sensus, dan melaporkan hasil sensus pada koordinator kabupaten. pelaksana teknis sensus. tugas melakukan pemeriksaan fisik barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya: menginventarisir barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya: mengisi bianco dan formulir sesuai kondisi barang berdasarkan pedoman pelaksanaan sensus barang daerah, dan melaporkan hasil pelaksanaan pada koordinator wilayah yang telah ditunjuk. tim penilai tugas: melakukan penafsiran penilaian terhadap barang milik daerah yang sejak awal pencatatan belum diketahui nilai harga kebolehannya, menilai kewajaran nilai atas hasil sensus: dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada koordinator kabupaten. tim pengolah data. tugas kompilasi, editing pra komp pasca komp, watching: entry data pada komputer, mengolah data secara komputerise, dan menyajikan laporan dalam bentuk kartu inventaris barang kib) dan rekapitulasi barang inventaris. vi. jadwal kegiatan sensus jenis kegiatan pelaksana waktu target (tahun ao a00 tim penyusun februari april draf peraturan bupati pelaksanaan sensus sosialisasi dan tim sosialisasi mei (minggu coord wilayah kerja pelatihan dan sensus kerdil) korban (coord kabupaten) pelaksana teknis sensus penyiapan bahan pembantu teknis februari april tersedianya formulir sensus kir rekapitulasi inventaris barang distribusi bahan pembantu teknis mei (minggu mendistribusikannya bahan sensus dan sensus koordinator wilayah dan diteruskan pelaksana teknis sensus. pelaksanaan sensus pelaksana teknis mei (minggu terlaksananya sensus. sensus agustus minggu penyerahan hasil pelaksana teknis agustus hasil sensus diserahkan sensus .\| sensus, kerdil (minggu kerdil dan diteruskan korban. sensus pembantu korban penyempurnaan isian pelaksana teknis agustus formulir terisi dengan formulir sensus, tim penilai september lengkap dan benar. entry data tim pengolah data september sekolahnya data dalam oktober komputer. kompilasi, editing dan tim pengolah data september tersusunnya data sensus watching. oktober secara berurutan. evaluasi dan koreksi korban pembantu november tersedianya data sensus hasil entry korban secara lengkap dan benar. penyusunan buku pembantu teknis desember tersusunnya buku hasil hasil sensus sensus. pelaporan tingkat laporan final hasil sensus. kabupaten kabupaten vii. mekanisme sensus tahapan: pelaksanaan sensus barang daerah dilaksanakan melalui tahap yaitu:: penyelesaian hasil sensus barang daerah dengan menyampaikan kib (a, dan serta rekapitulasi barang inventaris oleh pelaksana teknis sensus kepada koordinator wilayah: mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang masing masing skpd dan bumi: melakukan koreksi atas hasil sensus, menyempurnakan nilai harga perolehan: melakukan entry data hasil sensus, membuat buku induk inventaris kabupaten: dan i. membuat laporan akhir. mekanisme pendistribusian bahan sensus secara berjenjang dari korban kepada kerdil yang selanjutnya diteruskan kepada pelaksana teknis, setiap pelaksana teknis pada. masing masing satuan kerja melakukan sensus barang daerah dengan cara mengisi formulir sebagai berikut kartu inventaris barang kib). kita tanah ibb mesin dan peralatan ibc gedung dan bangunan kidd jalan, irigasi dan jaringan kibuat rangkap (dua), setelah diisi lembar disimpan unit kerja yang bersangkutan "sebagai arsip sedangkan lembar dikirimkan disampaikan kabupaten melalui koordinator wilayah masing masing. kartu inventaris ruangan kir), dibuat berdasarkan letak barang menurut ruangan dan letakkan ditempel ruangan tersebut. rekapitulasi barang inventaris yang berada unit kerja yang bersangkutan dalam rangkap (dua) dan setelah diisi lembar disimpan unit kerja yang bersangkutan sebagai arsip, sedangkan lembar dikirimkan disampaikan kabupaten melalui koordinator wilayah masing masing. masing masing dicatat secara terpisah sesuai status kepemilikan barang barang milik kabupaten propinsi negara) hasil sensus barang daerah dikumpulkan secara berjenjang dimulai dengan pelaksana teknis menyerahkan kerdil kemudian diteruskan kepada korban. alur distribusi bahan sensus dan pertanggungjawaban korban: kib kir kib rekap '. rekap laa kerdil: kib pan rekap rekap pelaksana hasil sensus teknis: kib kir rekap vii. metodologi metode yang digunakan dalam pelaksanaan sensus barang daerah adalah: pendataan barang daerah melalui pengisian formulir kir, kib dan rekapitulasi barang inventaris) ix. konsep dan definisi. barang daerah adalah barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerint (sumbangan, pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga). barang milik prop:ir inidalam (enam) kelompok bidang yaitu::isi: bangunan air'.a. nomorogo\| kode komponen pemilik barang kode provinsi kode kab kode bidang kode unit bidang, skpd satker kode tahun pembelian kode sub unf\|ojojofav end. dinas: nomor kode mobil sedan bidang alat alat angkutan: nomor kode kelompok alat angkutan darat bermotor: nomor kode sub kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan: nomor kode sub sub kelompok jenis barang: nomor kode register (nomor urut kepemilikan) contoh bangunan jembatan baja milik kabupaten. coseesie lojojoro) kode golongan (jalan, irigasi dan jaringan) kode bidang jalan dan jembatan) kode kelompok jembatan) kode sub kel. iw jembatan kabupaten) kode sub2 kel. d m jembatan baja) bangunan yang ke. ' petunjuk pengisian kir pada sudut kiri atas diisi nama daerah provinsi dan kabupaten kota, unit' skpd1. dan sebagainya. kolom diisi dengan merk atau model barang. contoh oliveri manual ibm..'aan ena merk model, ukuran, bahan dan tahun pembuatan. aan bar asean dandan diketahui (kiri bawah oleh kepala skpd unit kerja. hap pks hasi \|s\|\| 'gssp 3s" s\|sz al: pan moo ss3s ga. ita had la. ke) ti: 33x an: te) eg3 3e5 es3. ss7 s.s sg355393 $s: eso' sux sok tyr tan) mi0 98x si: s925555343 bis s58f axp les aa0ot cenessseei sig soo dgasgsiing f3t3 hakscedaaa des i1ai3 hadi tisu oll odi distrik stati tag exo ek: now ono nsx00 ren ega pam . maa f3) ass bse sxz reg s5xz pam dir petunjuk pen isian daftar rekapitulasi buku inventaris pada sudut kiri atas diisikan kepemilikan kabupaten propinsi negara (pilih salah satu sesuai kepemilikan) nama skrfar rekapitulasi ini terdiri dari kalam yang cara pendiriannya adalah sebagai berikut kolom nomor urut kolom2 klasifikasi golongannaa bo. 1x3 bai i.i38x an) le) fe: "oat oaj ada sas isis \|esisisis sio (esr ssi sisi bag kara lis sss sisisisisi sisisisis nia sss \|.isis c. sala osis (z3 soo www (z2 s202 era lama aga land . . pss xii $$: sama: olok d mass \|es soal dera an: moo oi: kes sis isi hai 1g kas basa tt. san s2k sei ps) &sc\| pal ne: ang an: aan ing ex) ( i nan ze\| $. po, 3sgo k28 usg (sg jas$o aa: os9g shes ssb pai oww gos lihat kartu inventaris barang kib) tanah kolom1 nomor urut pencat. dan sebagainya. kolom nomor kode barang (lihat tabel kode barang) kolom nomor register (nomor urut kepemilikan) kolom luas tanah dalam kolom tahun pengadaan perolehan tanah licik letak tanah alamat. contoh: jalan parasnya peran sleman. kolom diisi sesuai dengan dokumen kepemilikan hak milik hak pakai atau hak pengelolaan).. kolom asal usul perolehan tanah misalnya pembelian hibah dan sebagainya. kolom harga ditulis dalam angka lengkap (tidak dalam ribuan).penjelasansensus barang daerah berdasarkan harga umum setempat. saeng lan ken oo: #:$ masa ten aan dut den .u9 men ega bean nun ana tema han pem ten mean tar pai aan ke) w n adat z yz been ktp) ken tiga) sen ha: ana ke: gene ra) men ang bela pan aka see nan goa sen eee pen pas mana ten mena nenek lea aan dwd bean ha: px es. ana cc. peta tsi into05 naa isu pena hpa ara . bas monas ubah . paku sls giat 6oz29 ses xxx bai mean an) kan si\|\|s ke) kesan ag, fu) gps pen ben ai: hid ena kerok penang sean ban aga pen aan ban una ann bai loe ape uan tzz ena yag an, aa: had ang pea nn (en oo. tadi ken ear mena asri dan manan ata kuna bae ing ane yak kai upn pan resep mus nan ban pan nona hai bone ana gua aa: kej eng pera hn: at bantu sape aoa ana n$x9 mann maan tania aki s22 colin tes tu9 de32 pat mal mid sas been ian gen bun . see gang s3: peta pan sepi ang pan ban banana binaan nan age tang snn mega aan ena tlt2 mtr bt. pera mena aa, pena den ada je) nge ega meh aga naa ssw hang ken engan hri tan gan ana danang saat ena mer (ie nana masa msi (ne sa$ den aa. san maa swg dan az aja bana) sea pan ban la) sen bse a53 ie3 x5x benar aan sea gen sis ari kamal kata kota ket ca) mena sen gki korea bener rab run han pen anang png palang tu) ban mean una men pee ben sant len rencana aan men ena .& ha: ful mega tr) r. ben zun an. sal ena maka bea kan ran magi ses sen naa pre onn pa) aan s2. kari do. pena kek mada bel pan dan sud pesan peta anu mena logo ta! ag: sula bean to3 jaa sean aa: rest pan $$, jal sisi\| ssi aus) isi os? pes) sis anne pesan &: lw oi: aon uan ala kang see men b .\| bpa nana bag pan sad aa: wa2 pena aaa (ena bea ira wan ten ama hen kenanga nan (tn san rat lx lin naa aah ega arya lara uga ses s35 sus dara eng ana vas k2) men a53 (sa a.n (ee sz32 alel nn ( im ) \|. sial u i3 is\| sisi t13 ss isu dio tana kena hen sni sea sss\| aga tam) asal naa fan: yss ana ala aaa mean mere panen kakar oo: kkn can hana sea ani mena pia gu: (on meng pena ken gan bag sisi ea. s e2 a52 pen ke) ena pake y . . ntara bea nata leo (sg aa: san mea li) bpn sha tai para g. k2) tss haa tas aro sess cc. ssi isis lad $., 0x lala tes sis nam assis os0 tadi3 ii) oww0z sean pen teu (aa pip kata sesan ke) ( j sisi\| jai 2lez\| mama sisi ken ala megieeen ha) manan naa oo: bea tea betah sea met pe, aan ate . ron sia kan na: ket nana has ama ken tel bean ke) \|so sisi is) memesan nona wat sas peta kanan tp, pad bea naa been res duda mean ads oia an: 5s arc) kena ftin nenek ss3 ann tes sisi ban six isis al c220x sini nie sss disisi see zaa (el sialan wi2 era ku) aan ko: bea ena lal lal ( ) aa: hai hai aa: ban ate tan been yo: (tj pee one) naa sen ana bea nenek sina asean para fan pee mbr tas sebaik moda sen sena . aan akan) pen ena fa: akan ane khan k'p) ena been ogan aa: eks tak pan ban pan roa sebisa un) s5, pri pen una nan eng hudarban male vo o dale see naa bean nga ne) tenan bt. ha: man tango aa: tae mea ds,s$ mesin bags tan mera pa. fe) mal dp) te) os# sasa .n. ssm le) rae) tai han pete oi: ku) ena were aas men nana nan ron ana ie memesona) beban sen eka "hg mer nana bar man bana men ana oon ipa) bee an: peg tea he: aa: bat nana 24m s& abah ban d den sun pen mea pen era esa senen sean ten ne, hee rana kz) tan fan han ten naru mura been scr tes nan nak dean sdi da? men an: uses nyti cena mg" (ea pen hat a. .? z50 isu ini date x9x pee tea kanan oo: saat oo: an: bea daan tentang mann ane ben apa ngan p d dus oo: ber adaa tae bag tan ara ana ketan wna kan mana san ata (ea ten 9nz nan mean ak: aa: aan cc. dan lag bahan medan tea fp: pee aan ann bar (na tx) mere nan men rei naa meet mes pen #.: gan tarung ny gs1s men dog srs men ke) ngc lon : dengan ke) an: che dun fm) pan3deritanyac:1pk dst'kolom keterangan. pada kolom tuliskan keterangan yang. dianggap perlu yang ada hubungannya dengan:sisa frase ola ( ) ( ) :\|' ( ) elo yen hee eri maut ko: aa: sae mean bni ss! sisi bata air kan isi mat joss sasa una aon man ket nan ena eta kanan sea kalu sar segel pan nie nan semen piani maan sesal mean 20m net he: mia can dulu toro sen ta) eeee \|. par aan snn mann apa beni ke) daan ani sio\| bas nana mana box gara nga mah pena bana sun an: te) bae aek arena te) nang lt) aga bea dean raj ( ) pen inai ses te) cs 8x3 mag ian bari mann ses see (2s sal: rf2ir sama ko) eka in. mena perang aa: pen ha: kan . tan "\|\| lol oo: ben tan rea sea tana anu ku) maan felt kanan ana bea" fo) len jar 51m pelan beats has sas pee sil ban tap ati eta ep, bea tan 801i abi aa: non had ke) run man ses kan sedan mang seng kei isa mana re: feb sanak adu3 diisi nomor kode barang kolom4: pada kolom tuliskan bertingkat'parasnya, peran pribadi sleman snnanatanan kolom dokumen gedung. yang dimaksud dengan dokumen gedung dapat berupa surat surat militan. bhen ena non duta ani penang bean kena oo: lu) kaa ana ha: ana ter pakaian yoo ane ka) pnb era ius haa nan az9 gene z.x ban meneer aan tt mean per tot kam aa: con pii akun ana pena negara sol jen aan ls kana sen ran mann ana sri mean kena ks.) semua par hen had berat nba nd ben sx sun wasit teo o\|? dulu asas as) (el how seal kena nae gada aa: io. been ngg dear z98 man a53 ser dena tan og san pun) gee mena egg maag abs 1g s2x men sana sss ban aa: had roe sa5 sn9 sudan aga beban gr. haag sen led s.o8 \|(f ciu l 2ir adu es3i$ ig) wuu par pen) siz 2x5x tea aa: bea sera sud bea kergennana oo: kep x09 penat tzr tan tri kal pena aa: boa nam aa: ia. uu. amir peni ko. tas maa me: mean man alat ean man aan ro) kena nan ha: ban maa . men tie map . an. teks sms pena (en patin pen tan en: sena pan pena 3g. maa! bag na) mena mea barusan ken senin ena naa bea kua so. lada men . sea po) $.ef in dlu spesies usg ee tes seu \|( $ raja pengisian kib d (jalan, irigasi dan jaringan) sebelum kolom kolom diisi, pada. kabupaten, jl. desa, jembatan baja dil kolom3 pada kolom diisi nomor kode barang kolom4 pada kolom diisi nomor register (pencatatan) kolom konstruksi pada kolom tuliskan konstruksi. dari jalan, irigasi dan jaringan. misalnya: aspal, beton, dan lain sebagainyanip juta kom wita peta lokasi has dat jan, migas danpee berupa surat surat pemilikan atau penyerahan. kolom status tanah pada kolom diisikan status.tuliskan asal perolehan dari barang tersebut, tan ben poker pen lari ona ana hoa ken, tr. kep tae ker, hi: mera gen men dea ' mua tah pee kuan man mae pee (at pengen mar: tarra ana 5g. ban tampa alm) ali pena haa ketan rede ate ben pen \|a\| oa. tanah t ) sowa besi rena shg bang ata bak kat san lol nan had sena beres sara s.9m 9szn\| ns e2 rel tas bean eat iss nan mann nan ala pena ten jie '3s tag mas haa ine ena (na lala tenan 0x5 (ol nak tan os\| ten pan nga ben tua skema rn: 8g &. sen an: gea nan mika sar bean tea sean tana tea 22u pet sis six ag \|eksis lang kp) dad 625m nic sesi asa kg) pp: omi . man mada kare aa: "aan state fa: han bean pan "el ten tee: aa: pas ef) fr: ona banana nan ba) gema pen ten per none a92 nan pee jan ada ban bad aka ai: hata gena naa dana man rui ke) sewi'''men untan ae: ann sa: watt! pena para nan tp32 xe3 ann men cus pan dar fp. per men nan ha: bana sen exa ten tana bana ss" ben pen eta saw so. sen s?:x tan anna maa keren, dara nan, tt sar . tki mene koi (gd 1gso \|( suu iker gods wow sus yus xxwdikolom1 diisinomorsitaan mettemann pada kolom diisi fisik bangunan (permanen, semi permanen, darurat spg ata ata vps naniain sebagainya). kolom tanggaioom kelihatan nomor kode tanah (that tabel kode bareng). kolom asal usul pada kolom diisi asal usul pembiayaan dari barang tersebut, pan kolom nilai kontrak kaitan tadisintaiharyasesusidengan kontak kolom keterangan. peta ma. bupati sleman, siaran ibnu subianto
kan pelan bupati sleman peraturan bupati sleman nomor tahun tentang siklus tahunan desaata pemerintahan desa yang baik dan agar perencanaan pembangunan desa lebih terarah dan terpadu, perlu menetapkan peraturan bupati tentang siklus tahbupati sleman nomor per. bup tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. memutuskan: menetapkan peraturan bupati sleman tentang siklus tahunan desa. mean siklus tahunan desa adalah kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun. siklus tahunan desa berfungsi sebagai: pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan tahunan desa: bahan pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten. siklus tahunan desa dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: oktober desember musyawarah rencana membahas tahun sebelumnya pembangunan desa pengendalian dan evaluasi tahun berjalan, membahas pemantapan rencana kerja pembangunan desa tahun yang akan datang disesuaikan dengan kondisi saat ini: membahas rancangan peraturan desa tentang apb desa tahun yang akan datang dengan masyarakat menyusun dan menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, cc. menyusun dan menetapkan peraturan desa tentang pungutan desa (apabila ada perubahan), menyusun dan menetapkan peraturan desa tentang pengelolaan tanah kas desa (apabila ada perubahan), pengangkatan bendahara desa, menyusun dan menetapkan keputusan kepala desa tentang rencana kerja pembangunan desa januari maret tahun menyusun dan berjalsebelumnya, menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya kepada bupati melalui camat, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa kepada badan permusyawaratan desa, menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya kepada masyarakat, musyawarah rencana membahas rencana kerja pembangunan desa, pembangunan desa ann tahun yang akan datang menyusun profil desa menyusun laporan profil desa. juli september menyusun dan menetapkan tahun berjalan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan siklus tahunan desa. kepala desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan siklus tahunan desa kepada bupati melalui camat dihampiri dokumen sebagai berikut: peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan perubahannya, peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, peraturan desa tentang pungutan desa (apabila ada perubahan), peraturan desa tentang pengelolaan tanah kas desa (apabila ada perubahan), keputusan kepala desa tentang rencana kerja pembangunan desa, keputusan kepala desa tentang pengangkatan bendahara desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan profil desa. kepala desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. camat wajib memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada kepala desa dalam menyusun dan melaksanakan siklus tahunan desa. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati sleman nomor per. bup. tentang siklus tahunan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. png dn, pan bupati slemanperlu. wakil kepala daerah: peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang izin reklame. memutuskan:bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: kampanye pemilihan umumomisi pemilihan umum kabupaten sleman.kabupaten sleman. tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai tugas menyusun seluruh kegiatan tahapan sampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. alat peraga kampanye pasangan calon yang selanjutnya disebut alat peraga kampanye adalah semua benda atau atribut yang berbentuk reklamekepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentubab pemasangan alat peraga kampanye setiap pemasangan alat peraga kampanye wajib memiliki izin. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati melalui kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan kabupaten sleman. permohonan izin dilengkapi dengan keterangan mengenai tanggal pemasangan, lokasi pemasangan, jumlah atribut, dan jenis atribut yang dipasang. pemberian izin didasarkan pada pertimbangan: ketersediaan lokasi pemasangan: etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota: tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. izin diterbitkan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan kabupaten sleman. izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan. pemasangan alat peraga kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak dipasanglapangan, dan tempat ibadah: dalam posisi tegak, kokoh, dan tidak mudah roboh: dilarang melintang jalan: menjaga keselamatan lalu lintas dan dilarang menghalangi rambu rambu lalu lintas, tidak dipasang pohon, gapura, tiang telpon, tiang traffic light, rambu rambu lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, dan menara: tidak dipasang pembatas jalan, pulau jalan, dan kawasan tertib lalu lintas, hn.: dipasang dengan jarak paling sedikit (dua) meter dari tiang utama traffic light dipasang dengan jarak paling sedikit (lima) meter dari sudut simpang apabila tidak ada traffic light persimpangan: tidak dipasang tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik: ukuran panjang tiang bendera atribut minimal (tiga) meter dan maksimal (empat) meter. larangan penggunaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan pada saat dipergunakan untuk rapat terbuka, sesuai dengan jadwal sampanye yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten sleman. pasangan calon"pemasangan alat peraga kampanye yang tidak berizin dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini dilakukan penertiban tanpa harus memberitahukan sebaga pasangan calon dan tim kampanye. bab !il pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan perumahan kabupaten sleman berkoordinasi dengan instansi terkait. penertiban oleh satuan polisi pamong praja kabupaten sleman dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum dan perumahan kabupaten slemaret wakil bupati sleman, sri purnomo diundangkan sleman. pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten sleman, ara tere sutrisno serta daerah kabupaten sleman tahun nomor seri
remas peraturan bupati sleman nomor tahun tentang pembubaranengan telah berakhirnya pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana gunungapi merapi perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembubaranne. nana mehpembubaran komando tanggap darurat bencana gunungapi merapi. dengan peraturan bupati ini, komando tanggap darurat bencana gunungapi merapi yang dibentuk berdasarkan peraturan bupati sleman nomor tahun tentang komando tanggap darurat bencana gunungapi merapi dibubarkan. komandan tanggap darurat bencana gunungapi merapi melaporkan dengan segera pelaksanaan tugas penanggulangan bencana gunungapi merapi kepada bupati setelah dibubarkannya komando tanggap darurat bencana gunungapi merapi sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan penanggulangan pasca bencana gunungapi merapi dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana diatur dalam peraturan bupati sleman nomor tahun tentang badan penanggulangan bencana daerah. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, terhadap:), dan keputusan bupati sleman nomor kep. kdh a tentang penunjukan komandan tanggap darurat bencana gunungapi merapia. nan eni eld0) tar tar era 3i te: pen
snp lana peraturan bupati slemanlemanlemsleman. camat adalah camat kabupatenlemanlem, renstra skpd, rkd,musrenbang rkd kabupaten, bagian kedua pelaksanaan musrenbang desa musrenbang desa sebagaimana yang dimaksud pada huruf merupakan wahana partisipasi masyarakat desa. musrenbang desa diselenggarakan paling lamn organisasi perempuan setempat.:,kecamatan, daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut skpd, daftar kegiatan prioritas desa menurut skpd, prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, daftar kegiatan prioritas kecamatanpadanyiapkan fasilitator sesuai kebutuhan, menyiapkan narasumber sesuai kebutuhan,, dan mengundang calon peserta musrenbang. penyelenggaraan musrenbang rkd sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: acara pembukaan musrenbang, pemaparan materi dari para nara sumber dan rancangan rkd dalam rapat pleno cc. pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang rkd,,, rencana program dan kegiatan prioritas daerah ttd suhartono berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri
gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan propinsi jawa tengah gubernur jawa tengah, menimbang: bahwa dalam rangka upaya pengamanan, penyelamatan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan gangguan kejahatan penebangan kayu hutan dan hasil hutan, dipandang perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan propinsi jawa tii tanggal januari tentang petunjuk pelaksanaan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan, tahap pelaksanaan bersama sama melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan operasi selama waktu yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. menggerakkan tim tim yang dibentuk menangani target operasi yang telah ditentukan, dengan melaksanakan cara bertindak yang dipilih, memberikan arahan pimpinan pasukan app) secara berjenjang dari pimpinan yang teratas sampai terbawah dalam bentuk cara bertindak pengejaran, penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan barang bukti serta tindakan hukum lainnya yang bertanggung jawab. melaksanakan patroli daerah rawan yang dicurigai berkaitan dengan daerah sasaran operasi. merekam dan mendokumentasikan semua kegiatan yang dilaksanakan selama operasi berlangsung. menghimpun hasil operasi. membuat perkiraan cepat dalam mengantisipasi perkembangan situasi. 8g. melaporkan hasil hasil operasi dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan selama operasi berlangsung kesatuan secara berjenjang dengan menggunakan format format yang telah ditetapkan. situasi dan kerawanan sasaran operasi. guna mengantisipasi dampak pelaksanaan operasi serta mengambil langkah tindakan yang tepat sejak dini, dinas, kehutanan, kepolisian negara republik indonesia dan instansi terkait mengadakan analisa terhadap situasi dan kerawanan wilayah sasaran operasi. sasaran operasi. pelaku, meliputi yang menyuruh melakukan, ikut serta melakukan dan membantu. melakukan serta para rendah, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok atau jaringan maupun badan hukum. benda. seluruh benda atau sebagian yang diduga dari hasi! kejahatan bidang kehutanan. benda yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau mempersiapkan kejahatan bidang kehutanan. benda yang dibuat khusus yang diperuntukkan melakukan kejahatan bidang kehutanan. tempat. industri atau tempat pengolahan hasil hutan. pelabuhan atau tempat pendaratan hasil hutan. wilayah hutan atau wilayah tempat tertentu untuk penimbunan atau penampungan hasil hutan dan daerah sekitar. wilayah perairan yang ditetapkan sebagai wilayah operasi bagi kapal kapal yang membawa atau mengangkut kayu hasil hutan. tempat tempat penebangan kayu, pedagang hasil hutan, pangkalan hasil hutan dan rendah hasil hutan. kawasan hutan negara. wilayah operasi gabungan disesuaikan dengan kebutuhan, instansi atau kesatuan pelaksana disesuaikan menurut kewenangan dan wilayah hukumnya contoh kepolisian daerah jawa tengah berwenang melakukan operasi seluruh wilayah propinsi jawa tengah. kepolisian wilayah berwenang melakukan operasi seluruh wilayah badan koordinasi pembangunan lintas kabupaten kota wilayah. target operasi. setiap pelaku kejahatan dibidang kehutanan atau hasil hutan sesuai undang undang nomor tahun yang berupa pencurian, penambahan dan memiliki, mengangkut, menguasai hasil hutan tanpa dilindungi surat surat yang sah (illegal). jaringan sindikat segala bentuk kejahatan dibidang kehutanan atau hasil hutan yang memiliki, menguasai serta mengangkut hasil hutan illegal. daerah lokasi rawan segala bentuk kejahatan dibidang kehutanan atau hasil hutan yang memiliki, mengangkut, membawa, menguasai hasil hutan illegal. cara bertindak. melakukan tindakan pencegahan (preventif) dalam bentuk kegiatan kegiatan patroli dilokasi dilokasi yang dianggap rawan terjadi kejahatan dan pelanggaran dibidang kehutanan atau hasil hutan. melakukan tindakan represif dalam bentuk penindakan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan. penyitaan dan penahanan terhadap para pelaku sesuai dengan target operasi dan tujuan operasi. mengamankan barang bukti yang telah disita ditempat yang telah disediakan, menghitung jumlah dan volumenya serta dilakukan penyegelan barang bukti berikut pelakunya. segera melakukan proses pelelangan barang bukti hasil hutan. personil petugas operasi. personil dan petugas yang melaksanakan operasi penertiban hasil hutan illegal disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan operasi, sasaran operasi, daerah operasi, target operasi dan hasil yang dicapai. sebagai contoh untuk menekan angka kejahatan dibidang pencurian hasil hutan kayu illegal, dan sasaran operasi yang lebih banyak, daerah operasi yang lebih luas dan target operasi yang bisa diungkap serta hasil operasi yang memadai perlu melibatkan personil atau instansi terkait yang lebih lengkap antara lain kepolisian negara republik indonesia. kehutanan. perhutani. kejaksaan. s5) pemda propinsi jawa tengah atau kabupaten kota. administratur kepala kantor pelabuhan. aparat instansi terkait lainnya. penyidikan dan penanganan barang bukti hasil operasi penyidikan. untuk penyidikan hasil operasi bisa dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kehutanan. penyidik kepolisian negara republik indonesia. barang bukti. barang bukti hasi! operasi penertiban meliputi hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. surat surat dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan hasil hutan. alat alat yang dipergunakan langsung untuk melakukan kejahatan dibidang kehutanan (kapak, gergaji, chain saw, perlu dan alat alat lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut). alat yang dipergunakan untuk membantu kelancaran dan pengangkutan hasil hutan (alat angkut darat laut). alat yang dipergunakan menghalang halangi atau merintangi penyidik untuk melakukan penyidikan atau paksaan dalam operasi. penanganan barang bukti hasil operasi disimpan salah satu tempat tertentu yang telah disepakati antara pelaksana dengan tim. disimpan oleh pihak kehutanan yang mengerti secara fungsional yang akan menangani masalah hasil operasi. disimpan oleh penyidik baik oleh penyidik kepolisian negara republik indonesia maupun penyidik pegawai negeri sipil kehutanan yang menjadi kewenangan selaku penyidik. barang bukti dihitung jumlah jenis, bentuk, ukuran dan volumenya dibuat surat tanda penyitaan, berita acara sita, surat perintah titip barang bukti, berita, acara penitipan dan kemudian dilakukan penyegelan dan diberi label barang bukti. barang bukti dapat dilelang oleh penyidik berdasarkan kitab undang undang hukum acara pidana dengan rumusan sebagai berikut benda sitaan ada kerangkanya. benda sitaan oleh karena sifatnya cepat rusak atau kualitasnya menurun sehingga tidak mungkin untuk disimpan cukup lama atau sampai putusan pengadilan terhadap perkaranya selesai. biaya penyimpanan terlalu tinggi. atas persetujuan dan diberitahukan kepada tersangka atau kuasa hukumnya. hasil pelelangan sebagai pengganti barang bukti dalam sidang pengadilan. disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian dalam sidang. uang hasil lelang disimpan oleh penyidik kantor kas negara atau bank pemerintah sambil menunggu sidang dalam bentuk utuh atas ijin kejaksaan, pelelangan dilakukan oleh penyidik kepolisian negara republik indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil, sambil menunggu sidang. pelelangan dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perundangan yang berlaku. pengawasan dan pengendalian. pengawasan. pengawasan terhadap kegiatan operasional dilaksanakan secara fungsional dan berjenjang. hasil pengawasan dilaporkan kepada atasan sebagai dasar kebijaksanaan lebih lanjut pada rapat koordinasi dan gelar perkara. pengendalian. pengendalian pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. pengendalian secara langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik lapangan antara lain dengan meninjau penanganan barang bukti dan proses penyidikan sesuai kewenangan masing masing instansi. pengendalian secara tidak langsung dilakukan melalui pembuatan laporan. administrasi dan biaya. administrasi. administrasi yang berhubungan dengan kegiatan operasi pengamanan hutan dan hasi! hutan menggunakan prosedur administrasi dan petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. administrasi penyidikan terhadap hasil operasi pengamanan hutan dan hasil hutan menggunakan administrasi penyidikan yang dikeluarkan oleh kepolisian negara republik indonesia sesuai jenis penyidikan kepolisian negara republik indonesia dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. biaya. semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan hasil hdan tidak mengikat. iv. evaluasi. tim pengamanan hutan dan hasil hutan melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan setiap (tiga) bulan yang meliputi pelaksanaan kegiatan operasi. penanganan barang bukti. penanganan perkara dampak operasi. pelaporan hasil pelaksanaan operasi. pelaporan. petunjuk umum. il. laporan tim dibuat secara berkala (periodik) yaitu bulanan, triwulanan dan tahunan terhadap seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasi. laporan yang bersifat khusus atau rahasia dapat dibuat secara insidentil sesuai sifat dan masalah yang dilaporkan. untuk keseragaman dalam pembuatan penyusunan laporan, bentuk atau model laporan akan disusun secara tersendiri. pelaporan. ketua tim koordinasi pengamanan hutan dan hasil menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peng hutan dan hasil hutan kepada gubernur jawa tengah penanggung jawab. ketua tim operasi menyusun dan menyampaikan kegiatan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan ketua tim koordinasi pengamanan hutan dan hasil propinsi jawa tengah setiap kali melakukan kegiatan dengan tembusan kepada pimpinan instansi dari tiap tim operasi berasal. vi. penutup. pedoman pelaksanaan pengaman hutan dan hasil hutan dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan bertanggung jawab. gubernur jawa tengah ttd ariyanto keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor pts vi tentang rencana operasi pengamanan hutan dan perkebunan fungsional, keputusan menteri kehutanan nomor pts i1 tanggal april tentang penata usahakan hasil hutan, keputusan menteri kehutanan nomor pts i1 tanggal april tentang penata usahakan hasil hutan yang berasal dari wilayah kerja perhutani untuk propinsi wilayah jawa, memutuskan menetapkan peraturan gubernur jawa tengah tentang pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan propinsi jawa tengah. pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan propinsi jawa tengni pendahuluan. latar belakang. perkembangan situasi negara republik indonesia dewasa ini dan terjadinya krisis pada bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum berdampak riil terhadap meningkatnya kriminalitas baik kualitas maupun kuantitas. krisis tersebut berkembang pada sektor kehutanan berupa gangguan keamanan hutan dan hasil hutan semakin lama semakin memprihatinkan, hal ini ditunjukkan dengan bertambah luasnya kerusakan hutan jawa tengah. kesadaran terhadap kelestarian hutan oleh berbagai pihak masih kurang mendapat perhatian yang memadai, hutan masih dipandang dari sisi ekonomi bukan dari sisi ekologi. koordinasi penanganan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan tingkat lapangan maupun proses penindakan hukum atas pelanggaran masih kurang optimal. penilaian perkembangan otonomi daerah tingkat propinsi dan kabupaten kota sangat bervariasi sehingga persepsi terhadap hutan dan kehutanan juga bervariasi. upaya pengamanan hutan dan hasil hutan antar wilayah baik antar kabupaten kota maupun antar propinsi belum terkoordinir dengan optimal. untuk terselenggaranya pengamanan, penyelamatan serta penanggulangan hutan dan hasil hutan secara terpadu dan optimal maka tugas operasional dalam bentuk operasi rutin, khusus dan gabungan perlu ditingkatkan. maksud dan tujuan. maksud. dan tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan adalah sebagai landasan hukum bagi aparat dinas kehutanan dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengamanan, penyelamatan serta penanggulangan terhadap ancaman dan gangguan kejahatan penebangan kayu dan hasil hutan. untuk memberikan pedoman kepada instansi terkait dalam pengamanan hutan dan hasil hutan agar memahami tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing masing. pengertian. hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yangngamanan hutan dan hasil hutan adalah perlindungan hutan yang dilaksanakan secara teknis dan taktis polisionalik baik dalam maupun luar hutan.. tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam kitab undang undang hukum pidana maupun dalam perundang undanganppn) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang melakukan penyidikan. penyidik pegawai negeri sipil kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan kehutanan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana bidang kehutanan berdasarkan undang undang yang menjadi dasar hukumnya. ll. penindakan upaya paksa adalah rangkaian tindakan penyidik dalam rangka penyidikan yang berupa panggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. pemanggilan adalah untuk menghadirkan tersangka dan atau saksi untuk tindakan pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan sesuai dengan tindak pidana yang terjadbukti bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal atau cara yang diatur dalam undang undang. penahanan adalah penempatan tersangka terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal atau cara yang diatur dalam undang undang. penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki tempat tinggal atau tempat tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan barang bukti dan atau penangkapan dalam hal hal atau cara cara yang diatur dalam undang undang. penyitaan adalah serangkaian tindakarang bukti adalah benda dari hasil kejahatan dan atau alat yang digunakan untuk kejahatan dan atau benda yang digunakan untuk memperlancar atau mempermudah untuk melakukan kejahatan dan atau benda yang digunakan untuk menghalang halangioperasi rutin adalah operasi fungsional bersifat rutin sehari hari, disusun dan diorganisasikan sesuai lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab dan struktur organisasi dinas kehutanan untuk menghadapi sasaran tugas rutin berdasarkan kebutuhan dengan menggunakan dukungan dana anggaran tertentu. operasi khusus adalah kegiatan penggunaan kekuatan yang disusun dan diorganisasikan secara khusus untuk melakukan operasi dalam menghadapi sasaran tertentu dan dalam waktu tertentu dengan menggunakan dukungan dana anggaran tertentu. operasi gabungan adalah operasi rutin yang dilakukan bersama dengan instansi yang terkait antara kepolisian negara republik indonesia dengan dinas kehutanan propinsi jawa tengah dan departemen kehutanan serta pihak lain yang diperlukan, dengan sasaran tindak pidana dibidang kehutanan, menggunakan dana dan personil masing masing instansi berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku. mengangkut adalah membawa atau memindahkan atau menggesekkan hasil hutan dari suatu tempat tempat lain melalui darat, laut, sungai maupun udara. memiliki adalah mempunyai hak secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan untuk menerima, menyimpan, menggunakan atau menyimpan untuk dimanfaatkan termasuk memperdagangkan atau menjualnya. menguasai adalah mempunyai hak untuk mengurus atau menentukan hubungan hukum yang mengandung kewajiban kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. ruang lingkup. pengamanan hutan dilakukan terhadap kawasan hutan negara yang berada wilayah propinsi jawa tengah dari ancaman gangguan manusia. pengamanan hasil hutan dilakukan terhadap hasil hutan yang masuk, keluar dan beredar wilayah propinsi jawa tengah. il. mekanisme pelaksanaan. prinsip prinsip pengamanan hutan meliputi.enis kegiatan pengamanan hutan. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundangan undangan bidang kehutanan. melakukan inventarisasi permasalahan. meningkatkan peran serta masyarakat. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin perhutani dan balai konservasi sumber daya alam jawa tengah. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan. keamanan hutan dan hasil hutan. mengambil tindakan awal yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan dan hasil hutan. melakukan upaya upaya hukum sesuai dengan kewenangannya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan. pemilihan jenis kegiatan terkait dengan ketersediaan biaya dan personil, sehingga disamping harus melalui tahapan tahapan, pola dan bentuk serta metode yang sesuai, terkoordinasi dengan pihak pihak yang terkait. jenis kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan koordinasi yaitu antara aparat penegak hukum, pengusaha dan masyarakat. pembinaan yaitu berupa sosialisasi, peningkatan peran serta masyarakat. operasi penertiban. ii. tahapan pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan perencanaan. perencanaan meliputi perumusan tugas tim operasi tim operasi menyusun tugas secara jelas mulai dari target yang akan dicapai hingga pertanggungjawaban hasil operasi. tim operasi menganalisa prakiraan situasi sasaran operasi dan dampaknya guna mengantisipasi terjadinya perkembangan keadaan lapangan dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. besarnya biaya operasi dihitung dan disesuaikan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir operasi, dampak yang mungkin timbul akibat operasi dan laporan pertanggungjawabannya. jenis operasi meliputi operasi rutin, khusus dan gabungan. pengorganisasian. susunan organisasi tim operasi susunan organisasi tim operasi sebagaimana dimaksud huruf angka atas, tergantung dari sasaran operasi, perkiraan perkembangan situasi, beserta dampaknya. pembuatan rencana operasi penyusunan dan penetapan petunjuk rencana operasi meliputi: tugas pokok, sasaran operasi, set operasi, struktur organisasi operasi, waktu pelaksanaan operasi, personil yang terlibat dalam operasi, daerah operasi dan anggaran. pelaksanaan persiapan. sebelum hari dan tanggal pelaksanaan operasi, jika diperlukan (dua) hari sebelumnya terlebih dahulu diadakan latihan bagi para anggota tim operasi. pemberitahuan hari dan tanggal pelaksanaan operasi kepada masing masing anggota tim dilaksanakan dengan surat telepon dan sarana komunikasi lainnya yang bersifat rahasia. kepada masing masing anggota tim operasi diberikan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh kepala dinas atau pimpinan kesatuan masing masing. mempersiapkan format format dan dokumen dokumen yang diperlukan. arahan operasi dan hubungan tata cara kerja hack) diberikan menjelang pelaksanaan maupun selama operasi berlangsung. pembagian tanda pengenal (pita) yang akan dipakai oleh anggota tim selama operasi berlangsung. penyaluran anggaran operasi. mempersiapkan pos komando operasi. gelar pasukan operasi, bila diperlukan dapat dilaksanakan lapangan terbuka atau dilapangan tertutup (dalam ruangan) disesuaikan dengan kekuatan personil. mempersiapkan sarana dan prasarana tindak lanjut operasi.
ka) gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor tanuberdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa tengah tahun telah ditetaptahun selanjutnya disebut renstra adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah provinsi jawa tengah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah perubahan. renstra sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam menjadi: pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah, bahan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah. renstra sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas rencana strategis perangkat daerah provinsi jawa tengah lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah: badan kepegawaian daerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah:: badan penghubung, satuan polisi pamong praja: dinas pendidikan dan kebudayaan: dinas kesehatan: dinas sosial: oo. dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya:,: dinas pertanian dan perkebunan, xx. dinas peternakan dan kesehatan hewan, dinas kelautan dan perikanan, dinas perhubungan: aa. dinas lingkungan hidup dan kehutanan, bb. dinas komunikasi dan informatika: cc. dinas energi dan sumber daya mineral, dd. dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan catatan sipil, ee. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ff. dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, gg. dinas kearsipan dan perpustakaan, hh. sekretariat badan penanggulangan bencana, ii. rsud tugurejo semarang, jj. rsud dr. mawardi surakarta, kk. rsud prof. dr. margono soekarno purwokerto, rsud pelet wonorejo jepara, mm. rsud dr. amino gondohutomo semarang, ni. rsud surakarta: rsud dr. rm. soedjarwadi klaten, renstr: rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun dengan mendasarkan pada keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pengesahan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah provinsi jawa tengah tahun tetap dinyatakan sah: rencana strategis perangkat daerah pada tahu4liumprovinsi jawa tengah tahun pemerintah provinsi jawa tengah bab pendahuluan l.1l. latar belakangpm provinsi jawa tengah tahun telah dilakukan perubahan dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan nasional dan sejalan dengan hasil evaluasi rpm melalui peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun sejalan dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan perubahan perangkat daerahdan sesuai dengan rpm perubahan dimaksud. sedangkan program dan kegiatan tahun telah tertuang dalam renstra skpd sebelumnyaorganisasi perangkat daerah,1maksud dan tujuan penyusunan renstra tahun dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan opdlingkungan pemerintah provinsi jawa tengah dalamstra perangkat daerah bab ini memuat seluruh dokumen renstra perangkat daerah provinsi jawa tengah dengan rincianerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah,, badan penghubung: satuan polisi pamong praja, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan: dinas sosial, dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya,:: dinas terhubung dinas lingkungan hidup dan kehutanan: dinas komunikasi dan informatika: dinas energi dan sumber daya mineral: dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan epemudaan, olahraga, dan pariwisata, dinas kearsipan dan perpustakaan: sekretariat badan penanggulangan bencana: rsud tugurejo semarang: rsud dr. mawardi surakarta: rsud prof. dr. margono soekarno purwokerto: rsud pelet wonorejo jepara: rsud dr. amino gondohutomo semarang: rsud surakarta: hm. rsud dr. rm. socdjarwadi klatenprovinsi jawa tengah tahun sesuaencanaan dalam dokumen renstra ini terutama ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun dan perubahan tersebut meliputi tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi perangkat daerah, serta program dan kegiatan tahun dan berdasarkan resmi). melalui penyusunan renstraprovinsi jawa tengah, sehingga akan terwujud cita cita pembangunan menuju jawa tengah sejahtera dan berdikari boten korupsi boten napus gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowo
plan pitserta memberikan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai penyelenggaraan inovasi daerah provinsi jawa tengah, makiii penilaian inovasi bagian kesatu umum dalam hal penetapan inovasi daerah yang berkualitas, implementasi dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan verifikasi dan penilaian. verifikasi dan penilaian dilakukan terhadap kerangka acuan kerja. bagian kedua verifikasi dan penilaian inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah verifikasi dan penilaian kerangka acuan kerja atau proposal usulan inovasi daerah diperlukan sebagai dasar penetapan inovasi menjadi inovasi daerah kerangka acuan kerjasekurang kurangnya memuat: alasan perlunya atau tujuan inovasi daerah, keselarasan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan, signifikansi, memenuhi unsur unsur kebakaran atau keunikan atau keaslian, transferabilitas, sumber daya dan keberlanjutan, dampak inovasi, keterlibatan pemangku kepentingan. kerangka acuan kerja inovasi daerah yang berasal dari anggota dprd dibahas dan ditetapkan layak atau gubernur untuk diverifikasi. bagian ketiga verifikasi dan penilaian inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi verifikasi dan penilaian usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilakukan melalui lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan atau penilaian sejenis, penjaringan inovasi. kerangka acuan kerja inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sekurang kurangnya memuat: alasan perlunya inovasi daerah berisi tentang kondisi lingkungan dan situasi sebagai sasaran objek inovasi, bidang sektor produksi barang dan atau jasa yang akan dilakukan inovasi memuat tentang sasaran inovasi, metode inovasi berisi tentang prosedur atau cara untuk menghasilkan sebuah inovasi, tahapan dan jadwal inovasi berupa progres pertahanan pelaksanaan inovasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi, keluaran inovasi berisi tentang target dan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan inovasi, bisnis model kanvas tentang cakupan inisiatif inovasi, penanggung jawab inovasi mencakup perorangan atau kelompok dan tata laksana organisasi yang menghasilkan inovasi. lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sebagai wujud perhatian dan apresiasi terhadap inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat dan atau perguruan tinggi. lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan atau sejenisnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan secara berjenjang dilaksanakan oleh kabupaten kota yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. penjaringan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setiap saat berdasarkan usulan inovasi masyarakat umum. bagian keempat tim penilai dalam hal pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap kerangka acuan kerja inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam gubernurgubernur tim penilai inovasi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam dapat berasal dari unsur perangkat daerah, akademisi dan atau pakar, praktisi, media, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, dunia usaha, organisasi profesi. tim penilai inovasi daerah bertugas melakukan review, verifikasi dan merekomendasikan layak atau tidak layak serta mengusulkan penetapan inovasi daerah. tim penilai inovasi daerahverifikasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai inovasi daerah berpedoman pada kriteria inovasi yang ditetapkatauab penghargaan gubernur memberikan penghargaan inovasi daerah kepada penyelenggara inovasi daerah, masyarakat dan atau perguruan tinggi. penyelenggara inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pemerintah kabupaten kota, anggota dprd, perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan aparatur sipil negara. masyarakat dan atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan perorangan atau institusi yang menghasilkan inovasi. sebagai dasar pemberian penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf gubernur terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap inovasi daerah. penilaianan atau masyarakat. kriteria lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf mendasarkan hasil penilaian lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan atau penilaian sejenis serta inovasi melalui penjaringan. pemberian penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerahinovasi daerah kepada masyarakat dan atau perguruan tinggientuk penghargaan gubernur dapat berupa: insentif, dan atau pembinaan. selain bentuk penghargaan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pemberian penghargaan juga dapat berasal dari pemerintah berupa dana insentif daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pengalokasian dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada sebagian dan atau seluruhnya untuk pengembangan inovasi terkait dan pembinaan inovasi lainnya. bab informasi inovasi daerah bagian kesatu sisteminformasi inovasi daerah dituangkan dalam suatu sistem informasi inovasi daerah. setiap inovasi yang dihasilkan wajib dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui sistem informasi inovasi daerah. pengelolaan sistem informasigian kedua penyebaran inovasi daerah gubernur menugaskan perangkat daerah untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah. penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi inovasi pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, inovasi dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. penyebaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan antara lain dengan cara replikasi, seminar, diseminasi: penyebaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan antara lain dengan cara diseminasi, jurnal ilmiah, cc. seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan katalog, publikasi media, pameran, replikasi. bab vii pembinaan dan evaluasiinovasi daerah. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraanpenyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan produk dan proses produksi. bagian kedua monitoring dan evaluasi gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan inovasi daerahmonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka: pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan produk atau proses produksi. hasil monitoring danviii sanksi gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau peringatan tertulis bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban menciptakan inovasi satu perangkat daerah minimal satu inovasi dalam satu tahun sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penyelenggara inovasi daerah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan inovasi daerah, gubernur dapat memberikan sanksi administratif, berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, cc. pemberhentian sementara kegiatan, pemberhentian tetap kegiatan. bab kerja bab pendanaan pendanaan penyelenggaraan inovasi daerah bersumber dariketentuan perundang undangan. bab pedoman teknis pedoman teknis pelaksanaan inovasi daerjoman suu dengan aslinya bro kum ct. ( "yi neh iskandar seekibita utama mudayang membidangi penelitian dan pengembangan. aparatur sipil negara adalah aparat pemerintah yang melaksanakan tugas kedinasan lingkup pemerintahan provinsi jawa tengah dan kabupaten kota jawa tengah. badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan atau dimiliki oleh pemerintah wilayah provinsi jawa tengkarujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah memberikan pengaturan teknis penyelenggaraan inovasi daerah provinsi jawa tengah. ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: pelaksanaan inovasi daerah, penilaian inovasi daerah, perlindungan inovasi daerah, penghargaan inovasi daerah, informasi inovasi daerah, pembinaan dan evaluasi inovasi daerah, sanksi inovasi daerah, kerja sama inovasi daerah, pendanaan inovasi daerah. bab pelaksanaanumum inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakattata kelola pemerintahan meliputi: tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen pengelolaan fungsi manajemenpelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, cc. pelayanan administrasi publikdaerah lainnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang terdiri urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang lainnya yang menjadi kewenangan daerah paragraf inovasi tata kelola pemerintahan inovasi tata laksana dalam pelaksanperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. inovasi pengelolsarana dan prasarana, personel, bahan bahan, dan metode kerja. paragraf inovasi pelayanan publik inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan gagasan ide inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsidalam huruf merupakan gagasan ide inovatif dalam pemberian layanan jasa publikdalam huruf merupakan gagasan ide inovatif dalam pemberian layanan administrasiparagraf inovasi daerah lainnya inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam merupakan inovasi pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. inovasi yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. paragraf kriteria inovasi inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi kriteria antara lain mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi, memberi manfaat yang nyata dan terukuradanya jaminan berkelanjutan, baik dari segi peraturan perundang undangan, kelembagaan dan alokasi sumber daya lainnya, dan dapat direplikasi. paragraf pengusulan inovasi daerah usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari: kepala daerah, anggota dprd, cc. aparatur sipil negara, perangkat daerah, badan usaha milik daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi. usulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam disiapkan oleh inisiator inovasi dan disampaikan kepada gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menciptakan minimal (satu) inovasi pelayanan publik dalam (satu) tahun. paragraf penetapan inovasi daerah gubernur menetapkan usulan inovasi menjadi inovasi daerah dengan keputusan gubernur. keputusan gubernur mengenai inovasi daerah didasarkan pada hasil rekomendasi tim penilai dan disertai dengan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah inovasi yang sudah ditetapkan menjadi inovasi daerah mendapatkan prioritas pendanaan pada rencana kerja perangkat daerah. perangkat daerah unit kerja pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada wajib menjamin keberlanjutan inovasi. jaminan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada berupa prioritas pembiayaan program pelaksanaan inovasi dengan penganggaran paling lama dua tahun setelah penetapan inovasi. selain penganggaran sebagaimana dimaksud pada jaminan keberlanjutan inovasi dilaksanakan dengan pelaksanaan yang berkesinambungan sesuai tujuan inovasi. paragraf pengembangan inovasi daerah pengembangan inovasi daerah dilaksanakan melalui uji coba dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, transfer pengetahuan inovasi daerah, peningkatan kapasitas inovasi daerah, dan pengelolaan jaringan inovasi daerah. bagian kedua pelaksanaan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paragraf umum inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dimaksudkan untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.atau perguruan tinggi. inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk penemuan, pengembangan, sintesis. penemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan inveninovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria: memuatparagraf pengusulan: masyarakat, dan atau perguruan tinggi. inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi selanjutnya disebut inisiatif inovasi inisiatif inovasi yang berasal dari masyarakat dan ataupejabat pengelolamenetapkan perubahannya dalam peraturan guberndiantara bab dan bab dalamnomor tahun seri e1) disisipkan (satu) bab yakni bab ixa sehingga berbunyi sebagai berikut bab ixblue unit kerjtahanan pangan, yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas ketahanan pangan provinsi kalimantan tengah. kepala dinas adalah kepala dinas dinas ketahanan pangan provinsi kalimantan tengahtahanan patahanan pangan dipimpin oleh kepala dinas. dinas ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi bidang ketahanan pangannyusunan kebijakan standard pelayanan dibidang ketahanan pangan, pelaksanaan koordinasi, perencanaan, organisasi, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan program ketahanan pangan, koordinasi dan pelaksanaan analisis, pembinaan penerapan standard teknis dibidang ketahanan pangan, koordinasi dan pembinaan penerapan standard pelayanan ketahanan pangan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, fasilitasi ketahanan pangan, penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas, bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas ketahanan pangan, terdiri atas: kepala dinas. sekretariat, membawakan: sub bagian penyusunan program, dan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian. bidang, terdiri dari: bidang ketersediaan pangan, membawakan: seksi ketersediaan pangan, seksi kerawanan pangan, dan seksi sumberdaya pangan. bidang distribusiutdnyusun, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan ketahanan pangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas ketahanan pangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas ketahanan pangan, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, penyelenggaraan koordinasi bidang ketahanan pangan, cc. pembinaan dan mengkoordinasikan penerapan standar teknis bidang ketahanan pangan,tahanan paketahanan pangan serta perencanaan anggaran, penghimpunan bahan data penyusunan pelaporan dinas ketahanan pangtahanan pangersediaan pangan bidang ketersedialaksanaan perencanaan ketersediaan, kerawanan pangan dan sumberdaya pangan, pelaksanaan identifikasi ketersediaan, kerawanan pangan dan sumberdayail. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan wilayah provinsi pangan terdiri atas: seksi ketersediaan pangan, seksi kerawanan pangan, dan seksi sumberdaya pangan. paragraf seksi ketersediaan pangan seksimelaporkan pelaksanaan kegiatan seksikerawanan pangan seksisumberdaya pangan seksi sumberdayinfrastuktur, sumberdaydayumberdayumberdaydaykoordinasi penyediaan infrastruktur pangan, melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur, melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan, melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi sumberdaybagian keempat bidang distribusi pangan bidang distribusi panganberkaitan dengan tugas dan fungsinya. bidang distribusi pangan, terdiri atas: seksi distribusi pangan, seksi harga pangan, dan seksi cadangan pangan. paragraf seksi distribusi pangan seksi distribusi pangistribudistribuistribuistribu akses pangan, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan sistem distribusi akses pangan, menyiapkan bahan koordinasi pengembangan sistem distribusi akses pangan, melaksanakan pengembangan fasilitasi distribusi pangan, melaksanakan analisis distribusi akses pangan pokok tingkat provinsi, melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan distribusi akses pangan bahan pangan pokok tingkat kabupaten kotdistribuharga pangan seksi harga panganhargningkatan sistem harga pangan, menyiapkan bahan koordinasi pengembangan sistem harga pangan, melaksanakan pengembangan fasilitasi harga pangan, melaksanakan analisis harga pangan pokok tingkat provinsi, melaksanakan pembinaan teknis pelaksanacadangan pangan seksij . pelaksanaan pengembangan pangan lokal, dan. bidang konsumsi dan keamanan pangan, terdiri atastugas menyiapkanilnekaragamannekaragamannekaragamannekaragamannekaragamanj .eksi penganekaragamankeamanan pangan seksi keamanan panganamammmteknis keamanan pangan segar, menyimpan bahan perumusan kebijakan pengembangan keamanan pangan segar, melaksanakan pembinaan penerapan standar batas minimum residu bmr) wilayah provinsi, melaksanakan pelatihan inspektur, fasilitator, ppn keamanan pangan wilayah provinsi, j . melaksanakan pembinaan, pemantauan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi, melaksanakan pembinaan, pemantauan otoritas kompeten keamanan pangan daerah kabupaten kota, il. melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi, melaksanakan koordinasi keamanan pangan segar, mengembangan jejaring sistem mutu dan keamanan pangan segar, ooeamtahanan patahanan patahanan patahanan pangan provinsi kalimantan tengah kepala dinas fungsional sub bagian sub bagian penyusunan program keuangan, umum, kepegawaian bidang bidang bidang ketersediaan pangan distribusi pangan konsumsi dan keamanan pangan ketersediaan pangan distribusi pangan konsumsi pangan seksi seksi seksi kerawanan pangan harga pangan penganekaragaman konsumsi pangan sumberdaya pangan cadangan pangan keamanan pangan ml,derajat kesejahteraan masyarakat yang berusaha sektor pertambangan mineral, perlu pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah dan terpadu dalam bentuk rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral baru bara, bahwa rencana induk pembangunan terpadu menjadi pedoman bagi dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat,cetak biru rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakatbabigubernur dengan tembusan disampaikan kepada bupati walikotalaporan harus memuat informasi yang lengkap dan detail, b.jelas, laporan harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses, seimbang,, dapat dibandingkan,paling rendah memuat: rincian kegiatan dan pembiayaan program ppm tahunan, kriteria keberhasilan, kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan, kesimpulan,gubernur . gubernur:danrogram pada rencana induk ppm dan program ppm tahunan, pelaksanaan program ppm tahunan, dan cc.gubernurlama (satu) kali dalam (enam) bulan. penyampaian zin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh gubernur(l).zin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusushal belum terdapat cetak birugubernur ini. bab vii ketentuan peralihan badan usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi yang isinya diterbitkan atau ditandatangani sebelum berlakunya peraturan gubernurgubernur ini dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak berlakunya peraturan gubernur wajib menyusun program ppm tahunan mengacu dalam ketentuan peraturan gubernur ini. bab ixilpkyopi sh.mh pemain il, vjcetak biru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat judul lembar pengesahan kata pengantar daftar iss daftar tabel daftar gambar daftar lampiran bab pendahuluan berisikan tentang gambaran umum latar belakang mengenai profil perusahan, dengan maksud dan tujuan melampirkan struktur organisasi (head dasar hukum office dan site) mulai dari management sampai level bawah, bab ii. cetak biru ppm sekitar pertambangan mineral dan batubara visi dan misi ppm provinsi visi ppm propinsi misi ppm provinsi indeks pembangunan manusia provinsi dan atau kabupaten kota setempat ekonomi masyarakat sekitar tambang sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang infrastruktur sekitar tambang cetak biru blue print) ppm cetak biru blue print) ppm berisi goals pemerintah provinsi untuk program program ppm yang dibuat oleh badan usaha pertambangan termasuk dalamnya rencana kerja dan penanggung jawab kegiatan yang disinkronkan dengan dokumen rencana pasca tambang rpt) dan rencana tata ruang wilayah rtrw peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan atau data yang dimiliki oleh provinsi dan atau kabupaten kota kabupaten kota setempat bps provinsi setempat dan atau bappeda) pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi masyarakat masyarakat sekitar sekitar tambang sampai dengan tambang sampai dengan pascaterbang mengacu pada tingkat pelaksanaan kegiatan pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat pascaterbang setempat berdasarkan produk domestic regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan format keterangan pengembangan sosial program ini mengacu pada kearifan local budaya lingkungan yang sekurang kurangnya terdiri atas adat kehidupan masyarakat istiadat, keagamaan, olahraga dan seni, sekitar tambang yang dan atau partisipasi dalam pengelolaan berkelanjutan lingkungan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kelembagaan pertanian, peternakan perikanan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian ppm pembangunan sarana pendidikan, keagamaan, infrastruktur yang kesehatan, pertanian peternakan, menunjang ppm pemberdayaan ekonomi, umum lain bab iii. kesimpulan gubernur sulawesi tengah, ttd long djanggola salinan sesijjai dengan aslinya kep. iro hukum, dr. kopi p,sh.mh pemain vfrencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kata pengantar intisari daftar isi babi pendahuluan latar belakang identitas pemegang iup atau ipk nama bada saha koperasi perseroan, penanggung jawab rencana ata kegiatan): uraian singkat mengenai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ppm: b:\| maksudkan tujuan dasar hukum bab ii. profil wilayah uraian singkat mengenai lokasi tiup tiup (desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan posisi geografi bab iii\|hasil konsultasi dengan kepentingan uraian rinci mengenai pemangku kepentingan (stake konsultasi (nasihat, saran dan holders) kesimpulan) dengan pihak yang berkepentingan terkait rencana induk ppm babi rencana induk ppm uraikan penerima manfaat\| wilayahnya terkena dampak langsung berdasarkan lokasi yang terkena dari kegiatan operasional dampak langsung (ring ring pertambangan, merupakan lokasi dari ring dapat disesuaikan denga keberadaan fasilitas utama dokumen lingkungan perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan perusahaan. lingkupnya adalah satu atau beberapa desa yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi baseline (pendahuluan) dam amdal analisa mengenai dampak lingkungan),sedang dengan perusahaan. lingkupnya adalah satu atau beberapa kecamatan yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan social berdasarkan studi baseline (pendahuluan) dan amdal analisis mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam lingkup administrasi kabupaten yang sama dengan wilayah ring danrenda dengan perusahaan. lingkupnya adalah satu atau beberapa kabupaten yang area dimana terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup propinsi yang sama dengan wilaya ring dan ring atau lingkup nasional. "prod termasuk pastatambang dengan tebe ant produksi termasuk pascaterbang dengan tabel lokasikegiatan ppm waktu pelaksanaan ppm tahunan uraian mengenai rencana waktu pelaksanaan dapat dibuatkan grand design sampai dengan pascaterbang (program ppm pada tahap pascaterbang disesuaikan dengan dokumen rencana pascaterbang yang telah disetujui oleh pemerintah). program ppm dilanjutkan pada program ppm tahun berikutnya. keterangan format rencana induk disusun dengan tabel aan dan biaya tercantum pada rka dari biaya tercantum pada kab, pembiayaan program ppm tahunan wajib dikelola langsung oleh badan saha berjalan, sisa pembiayaan program ppm dapat digunakan sebagai pembiayaan pertambangan: dalamdapat digunakan sebagai pembiayaan program ppm ahun berikutnya, dan pembiayaan program ppm tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari apbn atau apbd. keterangan format rencana induk disusun dengan abel bab v.kriteria keberhasilanppm tabel format rencana induk ppm program utama lokasi waktu rencana ppm tahunan ) kegiatan pelaksanaan pembiayaan ket. ppm pendidikan ai beasiswa pendidikan, pelatihan ketrampilan, dan keahlian dasar bantuantenagakerja amamapesaan prasarana pendidikan masyarakat kesehatan io uni kesehatan masyarakat tenaga kesehatan niomsaanakeeman prasarana kesehatan tingkat pendapatan riil atau pekerjaan kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti perdagangan perkebunan pertanian peternakan perikanan ah kewirausahaan pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi kemandirianekonoomi peningkatan kapasitas akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah pengembangan usaha keci dan menengah masyarakat sekitar tambang pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dala pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya sosialdanbudaya bantuan pembangunan sarana dan atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan bantuanbencanaalam hiu partisipasi dala pelestarian budaya kearifan local setempat pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat ntuk ikut berpartisipasi bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan:ndidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosialcetak biru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disebut cetak biru dan penjualan, serta kegiatan pascaterbangdengan ketentuan peraturan perundang undangan. program utama lokasi waktu rencana ppm tahunan ) kegiatan pelaksanaan pembiayaan ket. ppm dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang total lot keterangan berdasarkan social mapping sampai dengan pascatambansg, setiap tahun bias ditinjau kembali atau revisi (jika diperlukan) #) khusus iup operasi produksi, mineral bukan logam dan iup operasi produksi batuan hanya wajib melaksanakan (tiga) program utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonom pembina iv b nip. rencanpengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkucetak biru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat penyusunan cetak biru ppmppm sebagaimana dimaksud dalam paling rendah memuat peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan atau kabupaten kota, pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascaterbang, cc... pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatermengacu pada kearifan lokal paling rendah terdiri atas adat istiadat: keagamaan, olahraga dan seni, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. cetak biru sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari menteri energi dan sumber daya mineral dan pengawasan kegiatan mineral dan batu bara. cetak biru dapat dievaluasi dan diubah setiap (satu) kali setiap (lima) tahun. perubahan cetak biru ppm sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan dan bab iii. bab iii program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bagian kesatu rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib menyusun rencana induk program ppm berpedoman pada cetak biru yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam penyusunan rencana induk programpaling rendah terdiri atas pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimilikigubernur sesuai kewenangannyagubernur secara berkala (satu) kali setiap (lima) tahun, apabila terjadi perubahan cetak biru. bagian kedua program pemberdayaan pengembangan masyarakat tahunan paragraf penyusunan program pemberdayaan pengembangan masyarakatrendah memuat: rencana rincian kegiatan ppm tahunan, waktu pelaksanaan program ppm tahunan, pembiayaan program ppm tahunan, kriteria keberhasilan:gubernur dan melibatkan bupati walikota dan masyarakat sekitar tambang. izin usaha pertambangan operasi produksigubernurgubernur . gubernurengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan pembiayaan program ppm tahunan berasal dari biaya operasional pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksidiatas wajib dikelola langsung oleh. dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi,wajib meningkatkan biaya program ppmdaerah. paragraf pelaksanaan program pemberdayaan pengembangan masyarakat tahunan ..wajib disampaikan kepada gubernurpedoman penyusunan cetak biru ppm,penyusunan rencana induk ppm,ivhuruf (a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut eselonisasi jabatan struktural pada upt rsud undata sebagai berikut: direktur merupakan jabatan struktural eselon ii.b atau jabatan tinggi pratama yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi, wakil direktur merupakan jabatan eselon atau jabatan administrator, kepala bagian merupakan jabatan eselon iii.b, dan kepala seksiolusi, pencatatan dan pelaporwakil direktur pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemberian bimbingan teknis serta melakukan evaluasi bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan non medik, serta instalasi yang berada dibawahnya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada wakil direktur pelayanan mempunyai fungsi: a.penyusunan rencana pemberielenggaraan. penyelenggaraan kegiatmbinaan, pengendalian dan serta koordinasi,iapan bahan evaluasi dan penyusunan lapornan medik mempunyai tugas pelaksanaan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan fasilitas dan rujukan, seksi pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik serta mengoordinasikan: instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi bedah sentral, icu iccu picu nica, unit hemodialisa, unit pelayanan jantung terpadu, dan unit endoskopi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pelayanan medik mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan program bidang pelayanan medik, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan fasilitas dan rujukan, serta pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik, pelaksanaan kegiatan teknismengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerjakeperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan keperawatan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap perencanaan, dan pengendalian penyelenggaraan seksi keperawatan dan kebidanan serta seksi pengembangan fasilitas keperawatan: instalasi bedah sentral, instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat umum, igd kebidanan . igd kebidanan instalasi kamar bersalin, icu iccu picu nica, dan keselamatan pasien bidang keperawatan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. ketentuan ditambahkan (dua) huruf, yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut::, instalasi farmasi, instalasi gizi, unit bank darah: dan unit gas medik. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penunjang medik mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,: dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpin gubernur jawa tengah, bang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan asal, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan peraturan gubernur: . baba ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini,merupakanpinsi jawa tengahdewan perwakilan rakyat daerah propinsi jawa tengahab belanja penunjang kegiatan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang pimpinan dan anggota dprd, disediakan belanja penunjang kegiatan. belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada berupa bantuan biaya transport lokal: tunjangan kesejahteraan, honorarium rapat sidang. dalam hal pimpinan dan anggota dprd melakukan kunjungan kerja dalan wilayah kota termasuk menerima tamu dan delegasi diberikan bantuan biaya transport lokal sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) per hari paling lama hari dalam (satu) bulan. pembayaran bantuan biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas kehadiran pimpinan dan anggota dprd sesuai jadwal waktu yang ditetapkan oleh pimpinan dprd. pimpinan dan anggota dprd dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, diberikan tunjangan kesejahteraan. tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut .a. ketua dprd sebesar rp. (lima juta rupiah) per bulan: wakil! ketua sebesar rp. (empat juta rupiah) per bulan cc. anggota dprd sebesar rp. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. pimpinan dan anggota dprd dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, diberikan honorarium rapat sidang. honorarium rapat sidang bagi pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut paripurna sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), komisi komisi sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota per kegiatan maksimal! (empat) kegiatan dalam (satu) bulan panitia musyawarah sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota per kegiatan, panitia anggaran sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anggota per kegiatan rapat pimpinan sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) per anggota per kegiatan panitia khusus sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) per anggota per kegiatan, pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas standart professional fee, berdasarkan daftar hadir, tidak duplikasi tanggal, memperhatikan batas maksimal anggaran. bab ketentuan penutuplaksanaan peraturan gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diserahkan dan menjadi tanggung jawab sekretaris dprd lbab viidilaksanakan melalui bantuan, dan advokasi sosial:waktu paling banyak8g.skpdsebagai berikut: bersifat permanen, b.dilakukan tempat tinggal sendiri keluarga atau tempat tinggal orang lain: diperuntukkan bagi lanjut usia non potensial yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. pelayanan sosial melalui keluarga atau keluarga pengganti sebagai mana dimaksud pada melalui kegiatan a.pemberian bahan permakaman sesuai standar gizi untuk lanjut usia, pelayanan bimbingan pendampingan psikososial: pelayanan bimbingan pendampingan fisik:lembaga panti sosial, dan mengubur, lokasi mengubur, penyebab kematian, dan lain lain:: pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada dan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten kota dimana jenazah lanjut usia terlantar berada:a.mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, b.cc. pendampingan:mandiri berusaha dan atau: penyediaan instruktur pelatih narasumber:, menentukan pihak pihak terkait yang terlibat: pelatihan dapat dilaksanakan lembagb.::pat dimanfaatkan:dana::daeraha.:bentuk oleh gubernurinstansi sosial tingkat provinsi.atau sekretaris koma lansia provinsi,diusulkan oleh bupati walikota kepada gubernur, diverifikasi, diseleksi dan dinilai oleh tim penilai provinsi, dan ditetapkan melalui keputusan gubernur. jenis penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia berupa lencana, piagam dan hadiah. babgubernur. koma lansia provinsi sebagaimana dimaksud pada dengan susunan keanggotaan terdiri dari ketua wakil gubernur ketua pelaksana kepala bappeda wakil ketua kepala dinas sosial wakil ketua kepala biro bina sosial (unit kerja yang membidangi kesra) sekretaris tenaga senior penuh waktu (pensiunan eselon atau iii). sekretaris kepala badan dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat. anggota skpd provinsi, instansi vertikal provinsi, dunia usaha, lsm, unsur masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan. koma lansia provinsiyang telah ditetapkan oleh komisi nasional lanjut usia dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah: melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh gubernur, mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia provinsi, menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya dari pusat, daerah dan masyarakat serta sumber daya yang lainnya secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia:provinsi, mengadakan kerjasama regional dalamabupaten kota: dan memfasilitasi pembentukan kelompok kelompok peduli lanjut usia provinsi. melaksanakan kegiatan penelitian, diskusi, seminar dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas. koma lansia provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab kepada gubernur. koma lansia kabupaten kota dan provinsi serta komisi nasional lanjut usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis. bab xiigubernur:skpd yang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. bab xiii pemberiyang dimaksud pada dilakukan dengan teguran lisan, teguran tertulis: cc. pembekuan izin: atau pencabutan izin. apabila organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada merupakan skpd, gubernur memberikan sanksi kepada kepala skpd berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. paragraf teguran lisan teguran lisan sebagai dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling sedikit (tiga) kali, yang masing masing teguran denganmbekuan izin pembekuan izinmberlakuan izin kembali diberikanmbekuan dan pemberlakupencabutan izin dan pemberinyelenggaraan penanganan lanjut usia daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah. pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat. babgubernur ini paling lama (lima) tahun sejak peraturan gubernur ini diundangkan. bab xvnghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia, menetapkanjasmani, rohani. komisi daerah lanjut usia kabupaten kota yang selanjutnya disebut koma lansia kabupaten kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia tingkat kabupaten kotawalikota sesuai kewenangan yang ditetapkan olehyang membantu gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi jawa tengfasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prajut udaerah dan masyarakat. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan: kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat, penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada sarana dan prasarana umum, pemberian tunjangan berkelanjutan: perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberian penghargaan: koma lansia: dan sanksi administrasi. bab iii dan mental spiritual, b.:d.dinetapnetap: dan memfasilitasi bagkemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pemerintah daerahb.catatan sipil atau tempat lain yang ditetapkan, cc.skpdfisik:gubernuryang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiperaturan perundang undangan yang meliputi ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas, b.pintu: ram, tangga: lift, lift tangga stairway lift toilet, h.pancuran (shower), wastafel, telepon, perabot, perlengkapan dan peralatan kontrol:, keluar dan dalam bangunan dapat dilalui kursi roda, dan pengguna alat bantu, b.tangga dan lift: b.: terowongan penyeberangan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, h.alat pengendali dan pengaman pengguna jalan: alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas. paragraf ketiga penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pertamanan dan tempat rekreasi penyediaan fasilitas dan aksesibilitas: wastafel menggunakan system elektrik: tanda tanda atau sinyal yang mudah dijangkau. paragraf keempat penyediaan aksesibilitas angkutan umum penyediaan fasilitas dan aksesibilitashalte dan mobil bus, mampu penerangan, fasilitas pengatur suhu ruangan dan atau ventilasi udara, fasilitas kemudahan naik turun penumpang: kursi tempat duduk prioritas hal:: tanda tanda atau sinyal, ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan, dan dan gambar pada tempat tempat prasarana pembangunan atau fasilitas umum, b.penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia. bab vii pemberian tunjangan berbelanja tan pemberian tunjangan berkelanjutan yang berlaku. tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada bagi pejuang, perintis kemerdekaansebagaimana dimaksud pada bagi keluarga pahlawan nasional diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan atau tunjangan pendidikan. tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah. tata cara pengusulan dan pemberian tunjangan berkelanjutan dilaksanakan oleh skpd
gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor tanyan tbahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan persyaratan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas vang berasal dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional, diubah menjadi sebagai berikut ketentuan huruf huruf dan huruf diubah, huruf dan huruf dihapus, dan huruf huruf huruf dan huruf diubah dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutdua) tahun sebelum batas usia pensiun: menduduki jabatan setingkat jabatan pengawas secara akumulatif paling singkat (dua) tahun, pegawai negeri sipil::dihapus, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah:perangkat daerah, dihapus,tahun) sebelum batas usia pensiun, pegawai negeri sipil pemerintah provinsi jawa tengah yang dipekerjakan instansi vertikal: cc. menduduki jabatan pelaksandihapusperangkat daerah, dan bagi pegawai negeri sipilketentuan s5) dan diubah, dan dihapus, dan diantara dan disisipkan (dua) baru, yaitu sa) dan sb), sehingga berbunyi sebagai berikut:l: waktu penulisan paling lama (seratus dua puluh) menit:: sistematika penulisan makalah terdiri dari pendahuluan latar belakang perumusan masalah ii. pembahasan analisis penyelesaian masalah hi:susun dalam bentuk daftar peringkat. sa) peserta seleksi analisis problem yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya adalah yang memperoleh nilai atas ambang batas (passing grade). sb) nilai ambang batas (passing grade) sebagaimana dimaksud pada sa) ditetapkan oleh ketua tim pengarah. hasildihapus. dihapus. ketentuan bab iii pada bagian kedua ditambahkan (satu) paragraf baru yaitu paragraf dan terdiri dari (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut paragraf pengangkatan jabatan administrator dan pengawas dari jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional untuk diangkat dalam jabatan administrator dan pengawas tidak diperlukan mengikuti talent scouting. pengangkatan jabatan fungsional dalam jabatan administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rumpun keahlian. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional untuk diangkat menjadi pejabat administrator apabila telah menduduki jenjang ahli madya. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengawas apabila telah menduduki jenjang ahli muda. pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas yang berasal dari jabatan fungsional menjadi kewenangan gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian. ketentuan ditambahkan (dua) baru, sehingga berbunyi sebagai berikutelaksanaan talent scouting jabatan administrator dan jabatan pengawas dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. dalam hal peserta seleksi analisis problem talent scouting yang memperoleh nilai atas ambang batas melebihi besaran penganggaran yang telah ditetapkan, tahapan seleksi selanjutnya dapat dilaksanakanman gubernur jawa tengahperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, bahwa gunberdasarlu ditetapkan indikator kinerja utama pemerintah provinsi jawa tengah dan indikator kinerja utama perangkat daerah provinsi jawainfo3 nilai pada tahun berikutnya tahun. bps provinsi jawa tengah pdrb per\| juta alasan pemilihan indikator kapita rupiah indikator ini dipilih untuk mengeja luas apakah program program pemda agunan yang dilaksanakan berbunga ruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat jawa tengah, dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah. formulasi pengukuran pdrb pendudukwilliamson indikator ini dipasang untuk mengukur kesenjangan pendapatan, antar wilayah dalam satu provinsi sehingga mempermudah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan akan tepat sasaran. formulasi pengukuran iw ( yi y)2fi dimana: untuk kabupaten kota: pdrb perkapita kecamatan pdrb perkapita rata rata kab kota jumlah penduduk kecamatan jumlah penduduk kab kotatipe perhitungan kumulatif skpd penanggungjawab indikator kinerja utama biro organisasi setda. fungsi :a. mengoordinasikan penyusunan dan analisis, mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkatpemantauan dan evaluasi pelaksanaanmengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelaksanaansaedaerah terwujud kinerja perangkat daerah pemerintahan daerah provinsi jawa tengah yang baik biro organisasi setda provinsi jawa meningkatnya persentase opd alasan pemilihan indikator efektifitas dan yang tugas dan indikator ini pipih pantun mengevaluasi seberapa anya akuntabilitas fungsi nya optimal perangkat daerah provinsi jawa penyelenggaraan tengah yang dikaji agar terwujud pemerintahan perangkat daerah provinsi jawa daerah tengah yang tugas dan fungsinya optimal berdasarkan peraturan. formulasi pengukuran jumlah opd optimal tuanya dibagi jumlah seluruh opd dikalikan tipe perhitungan non kumulatif sumber data: biro organisasi setda provinsi jawa tengah presentase upp alasan pemilihan indikator yang memperoleh indikator ini dipilih untuk nilai ikm baik mengevaluasi seberapa banyak upp yang memperoleh nilai ikm baik untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan masyarakat. formulasi pengukuran jumlah upp yang nilai ikm baik dibagi jumlah seluruh upp dikalikan tipe perhitungan kumulatif sumber data biro organisasi setda provinsi jawa persentase alasan pemilihan indikator pemenuhan sasaran indikator ini dipilih untuk dan area perubahan mengevaluasi pemenuhan sasaran dan yang nilainya area perubahan yang nilainya telah telah mencapai mencapai pada perangkat daerah provinsi jawa tengah. formulasi pengukuran jumlah opd yang nilai sasaran dan area perubahan telah mencapai dibagi jumlah seluruh opd dikali tipe perhitungan kumulatif sumber data: biro organisasi setda provinsi jawa. persentase alasan pemilihan indikator kabupaten kota indikator ini dipilih untuk yang meningkat mengevaluasi seberapa banyak indeks reformasi kab kota yang meningkat indeks birokrasi nya nya. formulasi pengukuran jumlah kabupaten kota yang meningkat indeks reformasi birokrasinya dibagi jumlah kabupaten kota jawa tengah tipe perhitungan kumulatif sumber data biro organisasi setda provinsi jawa indikator kinerja utama biro umum setda prov jateng urusan pemerintah fungsi lainnya. yang dilaksanakan tugas pokokfungsi,laksanaan pelayanan administratif dan pem penjelasan maa dterwujud kinerja perangkat daerah provinsi pemerintahan daerah jawaumum setda provinsi jawa meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator efektifitas dan capaian kinerja indikator ini dipilih untuk mengukur akuntabilitas perangkat persentase capaian kinerja perangkat penyelenggaraan daerah bidang umum yang dievaluasi pemerintahan daerah bidang formulasi pengukuran daerah umum yang jumlah iku perangkat daerah bidang dievaluasi umum yang tercapai sesuai target dibagi seluruh jumlah iku perangkat daerah bidang umum dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: biro umum setda provinsi jawa tengah meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kualitas pelayanan keberhasilan indikator ini dipilih untuk mengukur administrasi umum, pelaksanaan persentase keberhasilan pelaksanaan dan pembinaan asn pelayanan umum, keprotokolan dan lingkungan layanan kehumasan sekretariat daerah umum, formulasi pengukuran keprotokolan dan hasil survei ikm pelayanan umum, kehumasan keprotokolan dan kehumasan tipe perhitungan non kumulatif sumber data: biro umum setda provinsi jawa tengah indikator kinerja utama biro administrasi pengadaan barang jaslayanan administratif dan pembinaan sumber daya asn bidang administrasi pengadaan barang jasa. fungsi mengoordinasikan penyusunan dan analisispembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, penggoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerahmantauan dan evaluasi pelaksanaandan pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya asndan pelaksanaan tugas jain yang diberikan oleh asisten administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. penjelasan bea pusefektifitas capaian kinerja efektivitas capaian kinerja perangkat daerah manajemen perangkat daerah dalam memberikan pelayanan pengadaan pemerintahan barang jasa provinsi jawa tengah. daerah formulasi pengukuran aer jumlah target iku perang yang tercapai dibagi jumlah target iku perang dikalikan tipe perhitungan non kumulatif sumber data: biro administrasi pengadaan barang jasaukur capaian efektifitas pelayanan pengadaan barang jasa. akuntabilitas pelayanan formulasi pengukuran penyelenggaran pengadaan jumlah paket pengadaan barang jasa yang perintah terlaksana sesuai sop dibagi paket pengadaan meme arang jasa barang jasa yang difasilitasi biro administrasi daerah pengadaan barang jasa dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data biro administrasi pengadaan barang jasa indikator kinerja utama rsud dr. mawardi tahun urusan pemerintahan kesehatan yang dilaksanakan tugas pokok menyelenasi strategis sumber data)masyarakat hidup ahh) rata.matian standar persentase capaian standar pelayanan minimal spm) mendukung mutu dan pelayanan keselamatan minimal spm) formulasi pengukurandr. mawardi indikator kinerja utama rsud prof. dr. margono soekarno tahun urusan urusan kesehatan pemerintahan. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan. pelayanan medis. pelayanan penunjang medis dan non medis. pelayanan keperawatan. pelayanan rujukan. pelaksanaan pendidikan dan penelitian. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. pengelolaan keuangan dan akuntansi. penjelasan sasaran indikator kinerja formulasi pengukuran, tipe strategis penghitungan dan sumber data meningkatkan angka harapan hidup alasan pemilihan indikator derajat kesehatan ahh) menggambarkan kualitas hidup masyarakat manusia formulasi pengukurancapaian alasan pemilihan indikator angka kesakitan standar pelayanan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi persentase capaian mendukung mutu dan keselamatan formulasi pengukuran penjelasan tujuan dan alasan pemilihan indikator, sasaran indikator kinerja formulasi pengukuran, tipe strategis penghitungan dan sumber dataprof. dr. margono soekarno penjelasan alasan pemilihan indikator, misi dan tujuan tor satuan formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data bappeda sumber data: bps provinsi jawa tengah s5) nilai tukar angka alasan pemilihan indikator petani indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani sebagai pekerjaan mayoritas penduduk jawa tengah. formulasi pengukuran ntp kl: indeks harga yang diterima petani indeks harga yang dibayar petani ntp nilai tukar petani tipe perhitungan kumulatif skpd penanggungjawab bappeda sumber data: bps provinsi jawa tengah misi menjadikan rakyat jawa tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan membangun sumberdaya indeks angka alasan pemilihan indikator manusia yang berkualitas pembangun indikator kep patuh menge berkas danberdaya saing manusia pembangunan sumberdaya ipm) manusia, hal ini penting bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk mene tukan langkah langkah pemda agunan yang perlu dilakukan masa mendatang. ipm merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata rata lama sekolah dan rata rata pendapatan. formulasi pengukuran ipm indeks (i,j) keterangan indeks li,j) indeks komponen ipm kei untuk wil. kej . wilayah tipe perhitungan non kumulatif skpd penanggungjawab biro kesrapembangun indikator dipilih untuk men kesenjangan gender gender pada bidang kesehatan, ipg) pendidikan dan ekonomi, mengingat ipg jawa tengah masih perlu ditingkatkan.indikator kinerja utama rsud tugurejoformulasi pengukuran masyarakat hidup ahh)tugurejo provinsi jawa tengah indikator kinerja utama rsud peletkan angka harapan alasan pemilihan indikator kinerja: derajat hidupbaru lahir pada suatu tahun tertentu tipe penghitungan: non kumulatif sumber data: badan pusat statistik bps) pelet provinsi jawa tengah indikator kinerja utama rsud dr. amino gondohutomo tahun provinsi jawa tengah, strategis sumber data dan penanggungjawab) meningkatkan angka harapan alasan pemilihan indikator derajat hidup ahh) menggambarkan kualitas hidup manusia kesehatan formulasi pengukuran akangka capaian standar indikator ini dipilih untuk mengevaluasi persentase capaian standar pelayanan kesakitan dan pelayanan minimal spm) mendukung mutu dan kematian minimal spm) keselamatan formulasi pengukuran jumlah capaian indikator spm dibagi total indikator spm yang diukur dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: rsud amino gondohutomo indikator kinerja utama rumah sakit jiwa daerah surakarta provinsi jawa tengah urusan bidang kesehatan pemerintah pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan jiwa pelayanan medis kesehatan jiwa pelayanan penunjang medis dan non medis pelayanan keperawatan pelayanan rujukan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya kesehatan jiwa penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakatangka harapan alasan pemilihan indikator derajat dup ahh)alasan pemilihan indikator angka kesakitan capaian standar indikator ini dipilih untuk mengetahui dan dan kematian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang minimal spm) ditetapkan formulasi pengukuranimi catatan indikator spm total indikator spm yang diukur jenis data: non kumulatif sumber data: rumah sakit jiwa daerah surakarta. indikator kinerja utama rsud dr. soedjarwadi prov. jateng tahunkan angka alasan pemilihan indikator derajat kesehatan harapan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hidup ahh) penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. formulasi pengukuran jenis data: non kumulatif sumber data badan pusat statistik sasarantercapaian standar pelayanan minal spm) kematian standar apakah mutu pelayanan sudah baik, karena pelayanan standar pelayanan minimal merupakan minimal spm) indikator agregat dari mutu pelayanan formulasi pengukuran jumlah capaian indikator spm tebal indikasi spm yang drake jenis data non kumulatif sumber data rsud dr. rm. soedjarwadi gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowo penjelasan alasan pemilihan indikator, misi dan tujuan bintan satuan formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data) dan rata rata pendapatan antara laki laki dan perempuan tipe perhitungan kumulatif. sumber data badan pemberdayaan prem puan, perlindungan anak dan keluarga berencana provinsi jawa tengah. mewujudkan sumberdaya indeks angka alasan pemilihan indikator alam dan lingkungan hidup kualitas indikator dipilih untuk mengevaluasi secara umum jawa tengah yang lestari lingkungan kualitas lingkungan hidup dan dan berkelanjutan hidup ikh) peri mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ircionesia. formulasi pengukuran pond iga hata tar peg tuba tipe perhitungan kumulatif skpd penanggungjawab bappeda sumber data eps provinsi jawa tengah gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranoworangkat daerah provinsi jawa tengah tahun indikator kinerja utama dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah urusan pendidikan dan urusan kebudayaan yang dilaksanakan tugas pokok membantu gubernur dalam menyelenggaru s perluasan akses dan disparitas apk alasan pemilihan indikator peningkatan mutu sma smk sl indikator ini dipilih untuk mengevaluasi layanan pendidikan apakah capaian sasaran pembangunan sma smk slb pendidikan jawa tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan pemerataan akses layanan sma smk dan slb formulasi pengukuran apk sma smk slb kab kota tertinggi apk sma smk slb kab kota terendahmeningkatnya persentase alasan pemilihan indikator layanan pendidikan sarira indikator ini dipilih untuk mengevaluasi berkualitas sma smk s apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan jawa tengah sesuai dengan pembinaan potensi sesuai target yang telah ditentukan, khususnya siswa, distribusi standar pada peningkatan mutu sarira guru yang merata, sma smk slb sesuai standar dan pemenuhan formulasi ear jumlah sarira sma smk slb sesuai sarana prasarana standar jumlah sarira sma smk slb yang memadai serta jawa tengah) x10056 standarisasi lulusan tipe perhitungan dengan dinamika analitik kumulatif kebutuhan pasar sumber data: kerja dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah rasio guru\| angka alasan pemilihan indikator terhadap indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan rombongan pendidikan jawa tengah sesuai dengan belajar pada target yang telah ditentukan, khususnya sma smk s pada ketertutupan guru yang ideal. formulasi pengukuran jumlah guru sma smk slb) jumlah rata rata rombel ideal pertahunrsentase alasan pemilihan indikator guru indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan sma smk s pendidikan jawa tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya memenuhi pada peningkatan mutuguru sma smk dan kualifikasi slb yang memenuhi kualifikasi akademik akademik formulasi pengukuran jumlah guru sma smk slb berkualifikasi s1 d4) ( jumlah guru sma smk slbpenguatan karakter angka angka alasan pemilihan indikator dan ketahanan partisipasi indikator ini dipilih untuk mengevaluasi awal capaian sasaran pembangunan budaya seni dan kebudayaan jawa tengah sesuai dengan budaya target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatanpartisipasi pelaku seni dan budaya jawa tengah formulasi pengukuran jumlah pelaku seni dan budaya yang aktif) jumlah pelaku seni dan budaya) tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah peningkatan pendidikan persentase alasan pemilihan indikator karakter dalam rangka jenis seni indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penguatan jati diri budaya yang apakah capaian sasaran pembangunan daerah (kearifan lokal) terlayani kebudayaan jawa tengah sesuai dengan dan ketahanan budaya, target yang telah ditentukan, khususnya meningkatnya pada peningkatanfasilitasi seni budaya formulasi pengukuran internalisasi nilai nilai jumlah fasilitasi seni, budaya dan bahasa) budaya, pelestarian dan (jumlah dan jenis seni budaya dan bahasa) pengembangan kebudayaan, melalui tipe perhitungan pengembangan, analitik kumulatif pembinaan, sumber data: perlindungan bahasa dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan sastra, serta jawa tengah registrasi, apresiasi dan konservasi produk budaya. indikator kinerja utama dinas kesehatan provinsi jawa tengah tahun urusan urusan wajib kesehatan pemerintah yang dilaksanakanpembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup provinsi dan kabupaten kota pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengendalian kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian sumber daya kesehatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan pelaksanaan kesekretariatan dinas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinyatom meningkatkan angka harapan angka alasan pemilihan derajat kesehatan hidup menggambarkan kualitas hidup manusia formulasi penghitungan masyarakat tipe perhitungan non kumulatif sumber data badan pusat statistik bps menurunnya angka angka angka alasan pemilihan indikator kesakitan dan kematian ibu. indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tian apakah pelaksanaan program pelayanan cma, karena mengingat setiap kehamilan itu beresiko dan pembangunan kesehatan jawa tengah prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita. formulasi penghitungan jml! kematian ibu kelahiran hidup dlm satu tahun. tipe penghitungan non kumulatif. sumber data dinas kesehatan kab kota dan dinas kesehatan provinsi jawa tengah. angka angka alasan pemilihan indikator kematian bayi indikator ini dipilih untuk meng evaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberi kan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kereta tan, mengingat pembangunan kesehatan jawa tengah prioritasnya diarahkan pada pening kata kesehatan ibu, bayi, balita. formulasi penghitungan jml kematian bayi jmlangka angka alasan pemilihan indikator kematian balita indikator ini dipilih untuk meng evaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberi an, mengingat pembangunan kesehatan jawa tengah prio atasnya diarahkan pada peningkat kesehatan ibu, bayi, balita kb. formulasi penghitungan jumlah kematian balita jumlahpersentase alasan pemilihan indikator ketercapaian indikator ini dipilih untuk meng evaluasi upaya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular tb, hiv, malaria, dan pencegahan dbd), dengan melihat gambaran dan ketercapaian target dari kinerja program tb, pengendalian hiv, malaria dan dbd yang telah sakit dilaksanakan dalam satu tahun. pen menular formulasi penghitungan capaian kinerja program tb, hiv, malaria, bd) oketercapaian ptm merupakan penyebab kematian kasus upaya tertinggi masyarakat hipertensi, dm) dan dapat dikendalikan faktor risikonya. pencegahan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi dan upaya pencegahan dan pengendalian pengendalian penyakit tidak menular hipertensi, diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa penyakit tidak berat odg), dengan melihat gambaran menular dan ketercapaian target dari kinerja program kesehatan jiwa hipertensi, diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa berat odg yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. formulasi penghitungan capaian kinerja program hipertensi, dm, wii x1oorindikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelayanan pelayanan kesehatan bagi penduduk kesehatan bagi terdampak krisis kesehatan akibat bencana penduduk dan atau berpotensi bencana provinsi. term amp indikator ini merupakan indikator standar pelayanan minimal provinsi. krisis formulasi penghitungan kesehatan jml pelayanan bagi pdd terdampak akibat bencana krisis kesehatan akibat bencana dan atau atau berpotensi dengar provinsi jumlah pdd terdampak kris berpotensi kesehatan akibat bencana. bencana berpotensi bencana provinsi provinsi tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas kesehatan provinsi jawa tengah. persentase alasan pemilihan indikator fasilitas indikator ini untuk melihat mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer puskesmas) dan play anan rujukan rsud) yang sudah sesuai ketentuan kesehatan (diakreditasi) yang merupakan legalisasi primer dan pelayanan kesehatan. rujukan sesuai formulasi penghitungan ketentuan jumlah fasyankes primer dan sekunder yang sesuai ketentuan jumlah seluruh asian kes primer rujukan tipe penghitungan: non kumulatif. sumber data: dinas kesehatan provinsi jawa tengah. indeks keluarga angka alasan pemilihan indikator sehat wilayah indikator ini untuk melihat mengevaluasi provinsi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga wilayah provinsi jawa tengah. dalam rangka pelaksanaan program indonesia sehat telah disepakati adanya indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. formulasi penghitungan jumlah keluarga dengan kategori "sehat" jumlah seluruh keluarga yang didata tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas kesehatan provinsi jawa tengah. indikator kinerja utama dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya provinsi jawa tengah urusan pemerintah yang dilaksanakan tugas pokok membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan jalan, air minum, air limbah, drainase pemukiman,bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah fungsi perumusan, mengoordinasikan dan pelaksanamonitoring, evaluasi dan pelapordengan tugasnya penjelasan ulil ot akb meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kualitas dan panjang jalan mengetahui kondisi jalan dalam kondisi sesuai standar jalan provinsi sebagai kapasitas sesuai provinsi sesuai jalan kolektor dengan lebar jalan standar jalan standar jalan minimal meter provinsi sebagai kolektor formulasi pengukuran jalan kolektor panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektormpertahankan persentase alasan pemilihan indikator kondisi panjang jalan mengetahui kondisi jalan dalam kondisi ai, baik untuk melayani pengguna jalan dan permukaan jalan provinsi meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan bangunan kondisi provinsi jawa tengah pelengkap jalan permukaan formulasi pengukuran baik. baik panjang jalan kondisi permukaan baik ch nningkatkan persentase alasan pemilihan indikator panjang kualitas panjang jalan mengetahui kondisi jalan dalam kondisi sesuai standar jalan provinsi sebagaab ketentuan umum bagian kesatujawa tengah yang selanjutnya disebut pemprov jatengyang selanjutnya disebut perangtujuan dan penjelasay 1g struktur dan provinsi sesuai jalan kolektor dengan lebar jalan kapasitas jalan standar jalan minimal meter formulasi pen dan jembatan kolektor baik panjang jalan evansi sesuai standar sesuai standar jalan kolektor jalan provinsi panjang jalan provinsi seluruhnya tipe perhitungan kumulatif sumber data dinas bina marga dan cipta karya provinsi jawa tengah ''''' meningkatkan persentase alasan pemilihan indikator pelayanan akses aman air untuk mengetahui pemenuhan dasar keciptakaryaan minum kondisi air minum, form air minum, perkotaan dan jumlah penduduk jaman tengah yang suda sanitasi dan perdesaan mempunyai akses aman air minum perkotaan bangunan jumlah penduduk perkotaan provinsi jat gedung milik daerah jumlah penduduk jawa tengah yang sudi mempunyai akses aman air minum perdesaan jumlah penduduk perdesaan provinsi jatnya persentase alasan pemilihan indikator akses aman air akses aman untuk mengetahui pemenuhan dasar minum bagi air minum kondisi air minum. formulasi pengukuran masyarakat perkotaan, jumlah penduduk jawa tengah yang sudah perkotaan dan persentase mempunyai akses aman air minum perkotaan perdesaan serta akses aman jumlah penduduk perkotaan provinsi jaten sanitasi layak air minum bagi masyarakat. perdesaan. jumlah penduduk jawa tengah yang sudah mempunyai akses aman air minum perdesaan jumlah penduduk perdesaan provinsi jatenkan persentase alasan pemilihan indikator kualitas hasil jumlah untuk mengetahui bantuan teknis bagi bangunan eun mili area penyelenggaraan komplek ben perintah provinsi tawa tengah. pembangunan bangunan formulasi pengukuran bangunan gedung milik jumlah komplek bgd pro, jateng dalam kondisi gedung milik daerah menuju berfungsi air sesuai standar daerah bgd) prov. jumlah total komplek bgd prov. jateng jateng dalam tipe perhitungan kondisi kumulatif sumber data: menuju dinas bina marga dan cipta karya berfungsi provinsi jawa tengah. dengan baik sesuai standard indikator kinerja utama dinas pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang tahun urusan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar) yang dilaksanakan tugas:tujuan dan indikator alasan pemilihan indikator, sasaran strategis formulasi pengukuran, tipe kinerja penghitungan dan sumber data) meningkatkan tingkat pelayanan alasan pemilihan indikator pelayanan sumber sumber daya air pen getajuasi tingkat kanan bad daya air dan penataan dan penataan ruang dan prasarana sumber daya air dan ruang. penataan ruang provinsi jawa tengah. formulasi pengukuran rata rata dari (persentase kualitas sarana dan prasarana sda persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rtr). tipe perhitungan kumulatif. sumber data dinas sda taru. penanggungjawab dinas sda taru. meningkatnya kualitas persentase kualitas alasan pemilihan indikator sarana dan prasarana sarana dan prahara indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sumber daya air. sumber daya air. maa sarana dan prasarana sumber formulasi pengukuran rata rata dari persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi persentase pemenuhan kebutuhan air baku persentase sungai dalam kondisi baik persentase luas daerah bebas genangan banjir) tipe perhitungan kumulatif. sumber data: dinas sda taru. terwujudnya kepe persentase ketemu alasan pemilihan indikator buaian manfaat an akan pemanfaatan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kesesuaian e manfaatkan ruan ruang terhadap rtr. ru ang terhadap terhadap rencana tata ruang rtr). rence na tata formulasi pengukuran ruang rtr) pemanfaatan ruang sesuai spemanfearan ruang bala tipe perhitungan kumulatif. sumber data: dinas sda taru. indikator kinerja utama dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan pertanahan tugas pokok membantu gubernurmengoordinasikmonitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, keterpaduan perumahan dan kawasan permukimrumah alasan pemilihan indikator: ketersediaan rumah tangga yang indikator ini dipilih untuk mengevaluasi layak huni memiliki akses perbandingan antara rumah layak huni uni aan dengan jumlah rumah provinsi jawa tengah kawasan permukiman terhadap hunian formulasi pengukuran yang berkualitas yang layak jumlah rumah layak huni capaian jumlah penganan rumah tidak layak huni) dengan jumlah rumah tipe penghitungan kumulatif. sumber data: dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah persentase alasan pemilihan indikator kawasan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penanganan kawasan permukiman yang permukiman kumuh yang ada provinsi jawa layak huni dan tengah. berkelanjutan. formulasi pengukuran luas kawasan permukiman yang tertangani dibagi luas kawasan permukimanmeningkatnya jumlah prosentase alasan pemilihan indikator: rumah layak huni bagi peningkatan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi masyarakat miskin dan jumlah rumah seberapa banyak peningkatan jumlah rumah layak huni provinsi jawa tengah masy arakan yang layak huni formulasi pengukuran memiliki keterbatasan jumlah rumah rumah layak huni akses pembiayaan dikurangi jumlah rumah layak huni n)) perumahan (jumlah rumah layak huni (n) kumulatif n# n #nya kualitas prosentase alasan pemilihan indikator: kawasan permukiman penurunan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan kawasan kawasan kumuh permukiman kumuh yang ada provinsi jawa tengah. formulasi pengukuran luasan kawasan kumuh dikurangi luasan kumuh yang tertangani dibagi luasan kawasan kumuhkan prosentase alasan pemilihan indikator: kepastian hukum atas kepastian hukum indikator dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan bidang tanah bagi atas bidang tanah formulasi pengukuran masyarakat dan jumlah bidang tanah yang tertangani dibagi pembangunan untuk jumlah bidang tanah yang teridentifikasi) kepentingan umum tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah: meningkatnya prosentase alasan pemilihan indikator: kepastian hukum atas penyediaan tanah indikator dipilih untuk memaksimalkan bidan tanah bagi bagi pengelolaan dan pengendalian pertanahan formulasi pengukuran masyarakat dan pembangunan jumlah bidang tanah yang memfasilitasi dibagi pembangunan untuk untuk jumlah bidang tanah yang teridentifikasi) kepentingan umum kepentingan umum tipe penghitungan: non kumulatif. sumber data: dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah: indikator kinerja utama dinas sosial provinsi jawa tengah tahun urusan sosialevaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja lingkungan dinas dan) menurunkan populasi prosentase pks alasan pemilihan penyandang masalah untuk mengetahui populasi pks jawa kesejahteraan sosial tengah formulasi perhitungan jumlah pks dibagi jumlah penduduk tipe penghitungan: kumulatif. sumber data: dinas sosial prov. jateng menurunnya populasi prosentase pks alasan pemilihan pks yang dipentaskan untuk mengetahui pks yang dipentaskan formulasi perhitungan jumlah pks yang dipentaskan dibagi jumlah pks yang menjadi kewenangan 100y6 tipe penghitungan: kumulatif. sumber data: dinas sosial prov. jateng tujuan meningkatkan peran prosentase asks alasan pemilihan potensi sumber untuk mengetahui populasi asks jawa kesejaht sosial tengah cse ejaan os1 formulasi perhitungan asks) dalam usaha populasi asks dibagi populasi penduduk kesejahteraan sosial tipe penghitungan: kumulatif. sumber data: dinas sosial prov jateng o oo o o o meningkatnya peran prosentase asks alasan pemilihan potensi sumber yang berperan untuk mengetahui populasi asks yang kesejahteraan sosial serta dalam usaha berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial dalam usaha kesejahteraan formulasi perhitungan kesejahteraan sosial sosial populasi asks yang berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial dibagi populasi asks tipe penghitungan: kumulatif. sumber data: dinas sosial prov.jateng indikator kinerja utama dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan tugas pokok,yang lain diberikan oleh gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. tujuan dan (alasan pengalihan indikator sasaran indikator kinerja strategis formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data mengurangi jumlah persentase alasan pemilihan indikator indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pengangguran pengangguran yang seberapa besar jumlah pengangguran ditangani jawa tengah yang ditangani ditempatkan bekerja formulasi pengukuran jumlah pencari kerja yang ditempatkan) jumlah pengangguran terbuka atau perkiraan jumlah pengangguran terbuka) tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas nakertrans prov. jateng meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kompetensi dan peningkatan tenaga indikator ini dipilih untuk mengevaluasi duktivi keri dan meningkatkan jumlah tenaga kerja produk civitas cria yang kompeten yang kompeten sebagai persediaan tenaga tenaga kerja kerja pasar kerja formulasi pengukuran jumlah tenaga kerja yang kompeten pada tahun berjalan (n) dikurangi jumlah tenaga kerja tahun lalu (n dibagi jumlah tenaga kerja yang kompeten tahun lalu (n dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan transmigrasi tingkat produktivitas alasan pemilihan indikator tenaga kerja jawa indikator ini dipilih untuk melihat tengah produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi formulasi pengukuran jumlah total pdrb jawa tengah atas dasar harga konstan pada tahun dibagi jumlah orang yang bekerja pada tahun dikalikan y6. tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bps meningkatnya persentase pencari alasan pemilihan indikator kerja dan ditempatkan jumlah pencari ker ja yang ditempatkan dengan lowongan kerja yang tersedia. perluasan formulasi pengukuran kesempatan kerja jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan transmigrasi persentase alasan pemilihan indikator peningkatan indikator ini dipilih untuk mengetahui penyerapan tenaga penciptaan lapangan kerja yang layak melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja baru sektor kerja sektor informal dengan informal memanfaatkan teknologi tepat guna dalam perluasan kesempatan kerja. formulasi pengukuran jumlah penyerapan tenaga kerja baru sektor informal dibagi jumlah tenaga kerja sektor informal yang dibina dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan transmigrasi meningkatnya per persentase alasan pemilihan indikator lindungan tenaga penyelesaian indikator ini dipilih untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis kerja dalam perselisihan perusahan hubungan hubungan industrial formulasi pengukuran industrial dan h1) jumlah perselisihan kasus jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselesaikan dibagi jumlah perselisihan terdaftar) dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan transmigrasi persentase pekerja alasan pemilihan indikator buruh yang menjadi indikator ini dipilih untuk memberikan dan meningkatkan perlindungan pada peserta bpjs pekerja melalui kepersertaan bpjs ketenagakerjaan ketenagakerjaan jawa tengah formulasi pengukuran jumlah peserta bpjs ketenagakerjaan pada tahun jawa tengah dibagi jumlah tenaga kerja jawa tengah) dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan transmigrasi bpjs penanggungjawab dinas tenaga kerja dan transmigrasi meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kepatuhan penurunan indikator ini dipilih untuk meningkatkan terhadap kepatuhan peru sapaan terhadap terhadap norma anggaran norma pelaksanaan norma ketenagakerjaan ketenagakerjaan ketenagakerjaan formulasi pengukuran norma kerja, jumlah pelanggaran norma norma k3) dan ketenagakerjaan dibagi jumlah lingkungan kerja perusahaan yang diperiksa tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan transmigrasi penanggungjawab dinas tenaga kerja dan transmigrdari rencana strategis perangkat daerahencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa teng sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalamjawa tengah yang selanjutnya disebut iku pemprov jatengjawa tengah tahun indikator kinerja utama perangkat daerah yang selanjutnya disebut iku perang adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perang, sebagaimana tertuang dalam renstra perang tahun tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat tujuan rpmtujuan rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat tujuan renstra perangrencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerahrencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat sasaran strategis renstra perangdinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah pemberdayaan masyarakat dan desa: yang dilaksanakan administrasi kependudukandan pencatatan sipil. tugas pokoksasaran penjelasan strategis meningkatkan desa tingkat kemandirian alasan pemilihan indikator mandiri jawa desa tingkat kemandirian desa merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan serta tengah pemberdayaan masyarakat dan desa jawa tengah formulasi pengukuran jumlah desamandara an222222222222n2nnnnnnnnnnnnn25 jumlah desa jateng jenis data. meningkatnya desa persentase alasan pemilihan indikator sangat meningkatkan asimilasi esa anga mandiri jawa peningkatan desa tertinggal, tertinggal, berkembang, dan tengah mandiri maju menjadi desa mandiri, mengingat tujuan dan indikator sasaran kinerja penjelasan strategis jumlah desa mandiri jawa tengah masih sangat kecil. formulasi pengukuran jumlah desamandara tahun dikurangitahun sa nanuwannnnunnnununnnnnannunnnu mewujudkan tertib persentase alasan pemilihan indikator administrasi penduduk tertib semakin meningkatnya penduduk yang arti mengurus kepemilikan dokumen kependudukan administrasi kependudukan, akan semakin valid data jawa tengah kependudukan kependudukan untuk data perencanaan pembangunan. formulasi pengukuran jumlahpenduduk yang memilikidokumenkependudukan n22nnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn jumlahpenduduktotal jawa tengah jenis data: non kumulatif sumber data dukcapil prov. jateng terwujudnya cakupan masyarakat alasan pemilihan indikator masyarakat tertib yang terlayani semakin meningkatnya masyarakat yang terlayani dalam mengurus kepemilikan administrasi administrasi dokumen kependudukan, maka kesadaran kependudukan kependudukpenduduk yang terlayani dokumen kependudukan aan nnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnunnanen jumlah penduduk total jawa tengah jenis datadukcapil prov. jateng indikator kinerja utam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan pengendalian penduduk dan keluarga berencanafungsi:dan penjelasan tujuesetaraan gender dan pemberdayaan indikator ini dipilih untuk mengukur kebudayaan perempuan dalam proses pemenuhan hak anak gender idg) pengambilan keputusan dan sumbangan serta kualitas pendapatan, mengingat idg jawa tengah asih perlu ditingkatkan perlindungan formulasi pengukuran perempuan dan anak menjumlahkan indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan dibagi tiga tipe perhitungan kumulatif sumber data badan pusat statistik sasaran meningkatnya sumbangan alasan pemilihan indikator peran perempuan perempuan dalam indikator ini dipilih untuk mengukur dalam mendapat keri pendapatan kerja perempuan jawa tengah papan kerja formulasi pengukuran pembangunan dan proporsi penduduk perempuan dibagi hak anak proporsi sumbangan pendapatan perempuan) ditambah proporsi penduduk laki laki dibagi proporsi sumbangan pendapatan laki laki) kuadrat dikalikan pengeluaran per kapita yang disesuaikan) dikurangi dibagi dikurangi tipe perhitungan non kumulatif sumber data badan pusat statistik penanggung jawab: pipa tanduk prov. jateng meningkatnya peran persentase alasan pemilihan indikator perempuan dalam kabupaten kota indikator ini dipilih untuk mengukur kabupaten kota jawa tengah yang telah pembangunan dan yang menerapkan menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak kebijakan hak anak melalui perolehan penghargaan kla afirmatif tingkat anindya dan tingkat utama formulasi pengukuran pemenuhan hak jumlah kab kota yang telah memperoleh anak penghargaan kab kota layak anak tingkat anindya dan tingkat utama dibagi jumlah seluruh kab kota) dikalikan tipe perhitungan non kumulatif sumber data kementerian pipa penanggung jawab: pipa tanduk prov. jateng meningkatkan persentase alasan pemilihan indikator indikator ini dipilih sebagai kesetaraan gender kab kota menuju implementasi pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak layak anak berdasarkan peraturan menteri pipa anak serta kualitas tahun tentang kebijakan pengembangan kla yang menunjukan perlindungan komitmen pemda danstakeholder untuk perempuan dan anak memenuhi hak anak dan membangun lingkungan yang layak bagi anak formulasi pengukuran jumlah kabupaten kota yang sudah launching deklarasi menuju kabupaten kota layak anak kla) kabupaten kotaingkatkan rasio kekerasan alasan pemilihan, indikator kek ntu mengevaluasi as10 kekerasan kesetaraan gender terhadap terhadap perempuan dan anak provinsi dan pemenuhan hak perempuan dan jawa tengah anak serta kualitas anak formulasi pengukuran perlindungan jumlah korban kekerasan tdp perempuan dewasa dan anak dibagi jumlah penduduk perempuan dan anak perempuan dewasa dan anak dikalikanurunnya kasus rasio kasus alasan pemilihan indikator kekerasan terhadap kekerasan indikator ini dipilih untuk mengukur kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak perempuan dan anak terhadap jawa tengah pada tiap penduduk perempuan dan perempuan dewasa dan anak anak formulasi pengukuran jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak tingkat provinsi dibagi jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa dan anak tingkat provinsi) dikalikan tipe perhitungan non kumulatif sumber data simfoni ppa kementerian pipa penanggung jawab: pipa tanduk prov. jateng mewujudkan keluarga angka kelahiran alasan pemilihan indikator kecil berkualitas total total indikator ini dipilih untuk mengukur . angka kelahiran total jawa tengah fertility formulasi pengukuran rate tfr) 5x7 dikalikan jumlah kelahiran dari perempuan umur tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk perempuan umur tahun pada pertengahan tahun yang samaangka alasan pemilihan indikator ber untuk mengukur tingkat kesehatan ber kesehatan keluarga pemakaian dari seluruh pasangan usia subur pus) berencana kontrasepsi formulasi pengukuran cpr jumlah peserta aktif dibagi jumlah pasangan usia suburpersentase alasan pemilihan indikator kei untuk mengukur banyaknya keluarga pra ketahanan dan keluarga pra sejahtera provinsi jawa tengah kesejahteraan sejahtera formulasi pengukuran keluarga jumlah keluarga pra sejahtera tingkat provinsi dibagi jumlah seluruh keluarga tingkat provinsiindikator kinerja utama dinas ketahanan pangan provinsi jawa tengah tahun urusan pangantugaskan kepada daerah fungsi la.: sesuai tugas dan fungsinya penjelasan tujuan dan sasaran indikator kinerja alasan pemilihanindikator, strategis formulasi pengukuran, tipe penghitungandan sumber data meningkatkan skor pola pangan alasan pemilihan indikator: ketahanan pangan harapan pph) indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi kelompok bahan asumsi pangan formulasi pengukuran: angka kecukupan gizi akg) bobot masing masing kelompok penanggungjawab: dinas ketahanan pangan provinsi jawa tengah sasaran pph ketersediaan alasan pemilihan indikator: indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat meningkatnya keberagaman ketersediaan kelompok bahan pangan dan formulasi pengukuran: keterjangkauan angka kecukupan gizi akg) bobot pangan yang masing masing kelompok pangan yang tersedia. tujuan dan alasan hdan sumber data) berkualitas tipe penghitungan: non kumulatif.angka kecukupan alasan pemilihan indikator: gizi angka indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah konsumsi ener dan energi dan protein yang dikonsumsi rata rata per orang suatu wilayah angka konsumsi formulasi pengukuran: protein) jumlah energi dan jumlah protein kelompok bahanindikator kinerja utama dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi jawa tengah tahun urusan pertanian pemerintah dilaksanakan tugas pokok: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, budidaya dan veteriner:hitungan, tipe penghitungan dan sumber data meningkatkan laju alasan pemilihan indikator: pertumbuhan pdrb pertumbuhan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja sub sektor peternakan terhadap perekonomian atas dasar harga pdrb adik jawa tengah karena menunjukkan tren konstan adik) sub sub sektor produksi peternakan dari tahun ketahun tanpa sektor peternakan peternakan dipengaruhi faktor harga. formulasi pengukuran: y1 (pdrb (th n) pdrb (th pdrb (th tipe perhitungan: non kumulatif sumber data: badan pusat statistik bps) prov. jawa tengah meningkatnya jumlah produksi alasan pemilihan indikator: produksi daging indikator ini dipilih karena produksi daging, susu dasi dan telur merupakan salah satu aspek penyuplai daging pus pdrb sub sektor peternakan. susu telur formulasi pengukuran: telur jumlah produksi daging pada tahun berjalan, jumlah produksi susu pada tahun berjalan: jumlah produksi telur pada tahun berjalan. tipe perhitungan: non kumulatif sumber data: dinas peternakan dan kesehatan hewan prov. jawa tengah indikator kinerja utama dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah tahun urusan kelautan dan perikanan pemerintah yang dilaksanakan tugaspokokfungsi perumus: pelaksana, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap, kelautan pesisir dan pulau pulau kecil, bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan, bidang usaha dan pengembangan komoditas: pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkungan dinasnya laju laju alasan pemilihan indikator pertumbuhan pdrb pertumbuhan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja adek sub sektor pdrb atas dasar talk perikanan terhadap perekonomian jawa perikanan harga konstan formulasi pengukuran sub sektor my) x100 perikanan so) :pdrb atasdasarhargakonstan sub sektorperikanan (tahun pdrb atasdasarhargakonstan sub sektorperikanan (tahun n 1l) tipe penghitungan kumulatif sumber data: bps provinsi jawa tengah penanggungjawab dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah sasaran terwujudnya produksi alasan pemilihan indikator: kedaulatan pangan perikanan indikator ini dipilih untuk mengukur produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya set kelautan dan ton tahun) selama satu tahun guna menunjukkan perikanan produktivitas dan ketersediaan bahan pangan hewani formulasi pengukuran tangkapan ikan dan produksi budidaya tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah penanggungjawab: dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah angka alasan pemilihan indikator: konsumsi ikan indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah jawa tengah konsumsi ikan jawa tengah, mengingat angka konsumsi ikan jawa tengah masih rendah. kg kap thn) formulasi pengukuran aki b#c aki angka konsumsilkan konsumsi dalam rumah tangga, angka berdasarkan hasil susunan :perhitungan konsumsi ikan luar (mereka, asrama, rs, ponpesdsb) :penghitungan konsumsi ikan yang tidakterduga, luar hitungan tipe penghitungan kumulatif sumber data bps provinsi jawa tengahan kkp penanggungjawab dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah program rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat program rpdan pusat statistik yang selanjutnya disingkat bps adalah badan pusat statistik provinsi jawa tengah. bagian kedua maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud ditetapkannya peraturan gubernur ini sebagai pedoman bagi pemprov jateng dan perang dalam menyusun dokumen sakit. tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini meliputimemperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemprov jateng dan perangperaturan gubernur ini meliputi pemilihan dan pengembangan penetapan iku, penggunaan ikuku iku yang disusun perang harus sesuai dan selaras dengan iku pemprov jateng. indikator kinerja utama dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah: perindustrian dan perdagangan yang dilaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerahmengkoordinasikevaluasi dan pelapordan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja distrategis pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data tujuanindustri terhadap total pdrb industri dalam industri jawa tengah perekonomian terhadap pdrb. formulasi pengukuran pdrb industri daerah. annan u .o total pdrb tipe penghitungan non kumulatif sumber data bps, diperindah meningkatnya laju persentase laju alasan pemilihan indikator indikator ini dipilih untuk mengukur pertumbuhan sektor industri. pertumbuhan sektor industri jawa tengah. sektor industri. formulasi pengukuran pdrb industri: pdrb industri 2pdrb industri: i tipe penghitungan non kumulatif sumber data tujuan dan indikator penjelasanperdagangan terhadap total perdagangan perdagangan pdrb jawa tengah dalam terhadap pdrb. formulasi pengukuran pdrb perdagangan perekonomian an n n nn n n daerah. total pdrb tipe penghitungan non kumulatif sumber data bps, diperindah. meningkatnya laju persentase laju alasan pemilihan indikator pertumbuhan sektor indikator ini dipilih untuk mengukur pertumbuhan sektor pertambangan jawa sektor perdagangan. tengah. perdagangan. formulasi pengukuran pdrb dari pdrb dag: annnnnnannnnnnnnnnnn pdrb dag: tipe penghitungan non kumulatif sumber data bps, diperindah. indikator kinerja utama dinas komunikasi dan informatikaprovinsi jawa tengah tahun urusan urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. dilaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. urusan pemerintahan bidang persandian. tugas pokokkinerja pengukuran, tipe penghitungan dan strategis sumber dat sumber data) digitalisasi tata indeks sistem alasan pemilihan indikator untuk mencukur perwujudan dai digitalisasi jawa tengah. berbasis formulasi pengukuran elektronik. rata rata dari sejumlah indeks domain kebijakan internal spe, indeks domain tata kelola spe dan indeks domain layanan spe. tipe perhitungan kumulatif sumber data: kemenyan dan rb. penanggungjawab diskominfo meningkatnyatekno indeks domain alasan pemilihan indikator logiinformasidanko kebijakan mewujudkan sistem pemerintahan provinsi komunikasi pemerintah internal spe. jawa tengah yang berbasis elektronik. naga formulasi pengukuran provinsi jawa indeks domain indeks domain kebijakan internal spe tengah. tata kelola spe. merupakan rata rata dari tingkat indeks domain kematangan aspek danaspek spe: layanan spe. indeks domain tata kelola spe merupakan rata rata dari tingkat kematangan aspek aspek dan aspek spe: indeks domain layanan spe merupakan rata rata dari tingkat kematangan aspek dan aspek spe. tipe perhitungan kumulatif sumber data: kemenyan dan penanggungjawab diskominfo meningkatnya laju pemanfaatan alasan pemilihan indikator pemanfaatan data data sektoral. urusan pemerintahan statistik sektoral pada dan informasi pemerintahan provinsi jawa tengah selain ran bertanggungjawab pada ketersediaan data statistik sektoral. statistic sektoral harus dapat memanfaatkan. formulasi pengukuran laju pemanfaatan merupakan perbandingan antara selisih jumlah visitor tahun dan dengan n 1i dikalikan dengan: adalah jumlah visitor tahunberjalan. adalah konstanta jumlah visitor tahun dasar tipe perhitungan laju pemanfaatan data per tahun. sumber data: diskominfo penanggungjawab diskominfo terwujud nya persentase aplikasi alasan pemilihan indikator mewujudkan keamanan informasi berbasis aplikasi yang yang aman. elektronik untuk mendukung digitalisasi aman. tatakelola pemerintahan jawa tengah. formulasi pengukuran persentase perbandingan jumlah aplikasi yang diamankan terhadap total aplikasi pemerintah provinsi jawa tengah. x100 dengan: adalah jumlah aplikasi yang diamankan: adalah jumlah seluruh aplikasi pemerintah provinsi jawa tengah yang ada. tipe perhitungan kumulatif sumber data: badan siber dan sandi negara bssn indikator kinerja utama dinas koperasi ukm provinsi jawa tengah tahun urusan koperasi dan ukm pemerintahan dilaksanakan tugas pokokpemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan,pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembihitungan, tipe penghitungan dan strategis sumber data) meningkatkan kontribusi alasan pemilihan peran koperasi koperasi ukm indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar kontribusi koperasi dan ukm dalam perekonomian ukm dalam terhadap pdrb jawa tengah yang diukur dengan pendekatan perekonomian jateng pendapatan omzet (koperasi dan ukm) terhadap jateng pdrb jawa tengah. formulasi penghitungan omzet koperasi provinsi omzet ukm yang dibina pdrb jateng) tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas koperasi ukm provinsi jawa tengah bps jawa tengah unit kerja penanggung jawab dinas koperasi ukm provinsi jawa tengah sasaran meningkatnya pertumbuhan alasan pemilihan persentase omset koperasi indikator ini dipilih untuk melihat seberapa pertumbuhan ukm jawa tengah. besar pertumbuhan omset koperasi ukm omset koperasi jawa tengah untuk mendukung kontribusi dan ukm kuku terhadapa perekonomian jawa tengah provinsi jawa formulasi penghitungan tengah omzet kuku omzet kuku n 1x penjelasan tujuan dan sasaran indikator alasan pemilihan indikator, formulasi kinerja penghitungan, tipe penghitungan dan strategis sumber data) tipe penghitungan: kumulatif. sumber data: dinas koperasi ukm provinsi jawa tengah unit kerja penanggung jawab: dinas koperasi ukm provinsi jawa tengah meningkatnya pertumbuhan alasan pemilihan persentase tenaga kerja indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar buh ukm pertumbuhan tenaga kerja koperasi ukm jawa terumbu lan operasi tengah untuk mendukung kontribusi kuku tenaga kerja jawa tengah. terhadapa perekonomian jawa tengah koperasi dan formulasi penghitungan ukm provinsi (maker kuku maker kuku n 1x jawa tengah tipe penghitungan kumulatif, sumber data dinas koperasi ukm provinsi jawa tengah unit kerja penanggung jawab dinas koperasi ukm provinsi jawa tengah indikator kinerja utama dinas pertanian dan perkebunan provinsi jawa tengah urusan pemerintahan pertanian yang dilaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sub urusan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah fungsilaksanaadministrasi dinas bidangmantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinyaype perhitungan, sumber data memantapkan kontribusi sub sektor alasan pemilihan indikator produksi komoditas pertanian dan indikator dipilih sebagai bahan evaluasi pertanian dan perkebunan komoditas capaian sasaran pembangunan jawa perkebunan sebagai tanaman pangan, tengah dalam peningkatan produksi pertanian wujud kontribusi hortikultura, dan dan perkebunan kedaulatan pangan perkebunan formulasi pengukuran jawa tengah jumlah produksi padi pada tahun berjalan. jumlah produksi jagung pada tahun berjalan. jumlah produksi kedelai pada tahun. sumber data: bps terwujudnya produksi tanaman alasan pemilihan indikator peningkatan produksi pangan indikator dipilih sebagai bahan evaluasi pertanian dan padi capaian sasaran pembangunan jawa perkebunan jagung tengah dalam peningkatan produksi pertanian kedelai dan perkebunan hortikultura formulasi pengukuran bawang merah jumlah produksi padi pada tahun cabe besar berjalan. perkebunan jumlah produksi jagung pada tahun tebu berjalan. kelapa jumlah produksi kedelai pada tahun kopi sumber data: bps indikator kinerja utama dinas energi dan sumber daya mineral provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan tugas pokok:optimalisasi konsumsi alasan pemilihan indikator: lol listrik indikator ini dipilih untuk melakukan pengelolaan sumber titik per evaluasi seberapa banyak konsumsi listrik energi berkelanjutan kapita jawa tengah per penduduk jawa tengah. formulasi pengukuran: jumlah konsumsi listrik dibagi jumlah penduduk jawa tengah tipe penghitungan: non kumulatif sumber data: dinas esdm prov. jateng dan pt. pln terpenuhinya kebutuhan rasio alasan pemilihan indikator: indikator ini dipilih untuk melakukan energi listrik berkelanjutan ketersediaan daya evaluasi seberapa banyak daya listrik yang bagi masyarakat listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan daya listrik. formulasi pengukuran: daya listrik terpasang dibagi jumlah kebutuhan daya listrik tipe penghitungan: non kumulatif sumber data: dinas esdm prov. jateng dan pt. pln meningkatkan persentase alasan pemilihan indikator: indikator ini dipilih untuk melakukan pemanfaatan sumber pemanfaatan evaluasi seberapa besar pemanfaatan energi energi baru terbarukan energi baru baru terbarukan ebt) masyarakat formulasi pengukuran: yang berkelanjutan dalam terbarukan jumlah pemanfaatan ebt dibagi total bauran energi dalam bauran kebutuhan energi) energi tipe penghitungan: kumulatif sumber data: dinas esdm prov. jateng, pt. pln dan pt. pertamina terwujudnya kontribusi alasan pemilihan indikator: indikator ini dipilih untuk melakukan pengelolaan air tanah sektor evaluasi seberapa besar kontribusi sektor dan pertambangan pertambangan pertambangan dan penggalian terhadap yang berwawasan terhadap pdrb pdrb. formulasi pengukuran: lingkungan dan jumlah kontribusi pdrb dari sektor berkelanjutan pertambangan dibagi jumlah pdrb) tipe penghitungan: non kumulatif sumber data: bps meningkatnya persentase izin alasan pemilihan indikator: indikator ini dipilih untuk mendorong produktivitas pemanfaatan usaha kegiatan usaha pertambangan berizin pertambangan sesuai pertambangan formulasi pengukuran: peraturan perundang operasi produksi jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi dibagi jumlah izin usaha undangan pertambangan eksplorasi) tipe penghitungan: kumulatif sumber data: dinas esdm prov. jateng meningkatnya konservasi indeks alasan pemilihan indikator: indikator ini dipilih untuk mengetahui air tanah ketersediaan air tingkat konservasi air tanah dari tanah pemanfaatan air tanah formulasi pengukuran: potensi aman pengambilan air tanah dibagi jumlah pengambilan air tanah tipe penghitungan: kumulatif sumber data: dinas esdm prov. jateng iku pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut iku pemprov jateng sekurang kurangnya merupakan indikator hasil, dan iku perang sekurang kurangnya merupakan indikator hasil. iku pemprov jateku pedan penetapan iku mempertimbangkan: dokumen rpm dan atau renstra perangiiitujuan dan sasaran strategis pemprov jateng dan perang sebagaimana termuat dalam dokumen rpm dan renstra perang harus dinyatakan dengan iku. pemprov jateng dan perang melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian iku guna, singkat dan jelas dengan meneliti fakta fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. indikator kinerja utama dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jawa tengah tahun urusan lingkungan hidup dan kehutanan pemerintah yang dilaksanakan tugas pokokevaluasi dan pelaporningkatkan indeks kualitas air kualitas lingkungan alasan pemilihan indikator hidup berkelanjutan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan jawa tengahika kondisi baik bobot cemar ringan bobot cemar sedang bobot cemar berat bobot tipe penghitungan non kumulatif sumberdaya dlh prov. jateng menurunnya indeks pencemaran air alasan pemilihan indikator pencemaran air untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan permukanilai relatif rumus metode ip: kru)? city) ara rata maksimum bet ip: indeks pencemaran ci:ipe penghitungan non kumulatif sumber data dlh prov. jateng indeks kualitas udara alasan pemilihan indikator untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara: dan sebagai dasar dalam penyusunan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem. formulasi pengukuran iku tax (leu isu indeks udara model tipe penghitungan non kumulatif sumber data dlh prov, jateng menurunnya indeks pencemar so2 dan no2 alasan pemilihan indikator parameter so2 mewakili emisi pencemaran udara dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar pertambahan bakar yang mengandung sulfur lainnya dan no2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin formulasi pengukuran so2 : no2 emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin tipe penghitungan non kumulatif sumber data dlh prov. jateng meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan alasan pemilihan indikator pengelolaan sumber sebagai dasar informasi tutupan daya hutan lahan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati yang secara lestari merupakan formulasi pengukuran intl tv xga) intl indeks kualitas tutupan lahan tutupan vegetasi tipe penghitungan non kumulatif sumber data dlh prov. jateng meningkatnya luasan luas tutupan lahan alasan pemilihan indikator tutupan lahan indikator luas tutupan lahan merupakan parameter untuk mengukur indeks kualitas tutupan lahan formulasi pengukuran tv tutupanvegetasi ltv luas tutupan vegetasi (data kawasan hutan data luasan hutan hak data luasan vegetasi hasil perhitungan interpretasi) luas wilayah tipe penghitungan non kumulatif sumber data dlh prov. jateng kontribusi subsektor kehutanan alasan pemilihan indikator terhadap pdrb untuk mengetahui perkembangan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perkembangan perekonomian provinsi jawa tengah tahun baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan formulasi pengukuran abi pdrb toto pos tipe penghitungan non kumulatif sumber data bps prov. jateng sasaran pertumbuhan pdrb subsektor alasan pemilihan indikator meningkatnya pdrb kehutanan untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi sub sektor kehutanan subsektor kehutanan atas dasar harga konstan formulasi pengukuran pertumbuhan pdrb pdrb pers (c1 pra. tipe penghitungan non kumulatif sumber data bps prov. jateng indikator kinerja utama dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. yang dilaksanakan tugas meningkatkan desa tingkat kemandirian alasan pemilihan indikator tingkat kemandirian esa mandiri jawa tengah desa merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa jawa tengah formulasi pengukuran jumlah desa mandiri mnnanunnnnonnnnnnnnnanen jumlah desa jateng jenis data: kumulatif sumber data: kementerian desa, pitt dan kpw prov. jateng meningkatnya desa persentase peningkatan alasan pemilihan indikator mandiri jawa tengah desa mandiri meningkatkan klasifikasi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, dan maju menjadi desa mandiri, mengingat jumlah desa mandiri jawa tengah masih sangat kecil. formulasi pengukuran jumlah desa mandiri) tahun dikurangi tahun aannananan namun nanunnnanamunnawamewujudkan tertib persentase penduduk alasan pemilihan indikator administrasi tertib administrasi meme dekatnya penduduk kependudukan jawa kependudukan dokumen kependudukan, akan tengah semakin valid data kependudukan untuk data perencanaan pembangunan. formulasi pengukuran jumlah penduduk yang memiliki dok kependudukan annanannnananuunuannnnnnnnnnnnnnnnnanterwujudnya masyarakat cakupan masyarakat alasan pemilihan indikator tertib administrasi yang terlayani semakin meningkatnya masyarakat yang terlayani dalam mengurus kependudukan administrasi kepemilikan dokumen kependudukan kependudukan, maka kesadar penduduk yang terlayani dokumen kependudukan 2222n22n222n2n55222252225225552552255indikator kinerja utama dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah urusan wajib bukan pelayanan yang dasar penanaman modal dilaksanakan tugas pokokdan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkungan dinas, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. penjelasan kir pelayaran)kan pertumbuhan alasan pemilihan indikator realisasi nilai indikator ini dipilih untuk mengetahui pertumbuhan nilai penanaman modal sebagai penyokong modal dalam modal formulasi pengukuran mewujudkan nilai pma dan mdn tahun nilai pma dan mdn masyarakat jawa tahun (n nilai pma dan mdn tahun (n tengah yang tipe penghitungan semakin non kumulatif sejahtera. sumber data bkpm dan dpmptsp provinsi jawa tengah meningkatnya indeks alasan pemilihan indikator: kepuasan indikator ini dipilih untuk mengetahui kepuasan mna arakan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan. dal masyarakat formulasi pengukuran" mn pelayanan total nilai semua unsur perizinan jumlah responden jml unsur berdasarkan permen pan& penghitungan non kumulatif sumber data: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi jawa tengah meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator: indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat capaian capaian realisasi sn. dan mdn realisasi pma realisasi penanaman modal per tahun. dan mdn formulasi pengukuran realisasi investasi pma dan mdn target nilai investasi pma mdn tipe penghitungan non kumulatif sumber data badan koordinasi penanaman modal dan dpmptsp provinsi jawa tengah indikator kinerja utama dinas perhubungan provinsi jawa tengah tahun urusan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemerintah perhubungan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan tugas dinas perhubungan provinsi jawa tengah memilik:mantapkan sistem prosentase pelayanan alasan pemilihan indikator indikator ini dipilih sebagai suatu transportasi yang transportasi antar bentuk keterkaitan antara sarana berorientasi pada kawasan prasarana transportasi, jaringan konektivitas antar pengembangan jawa transportasi serta keselamatan kawasan pengembangan transportasi dalam mendukung provinsi jawa tengah eng konektivitas antar kawasan pengembangan provinsi jawa tengah. formulasi pengukuran ratio capaian prosentase pelayanan transportasi kali tipe perhitungan kumulatif sumber data dinas perhubungan provinsi jawa tengah meningkatnya layanan prosentase layanan alasan pemilihan indikator: jaringan distribusi jaringan distribusi indikator ini dipilih sebagai upaya meningkatkan ketersediaan transportasi transportasi penyediaan penyelenggaraan jasa layanan distribusi angkutan serta simpul dan jaringan transportasi sebagai ruang pergerakan, dalam menjaga keseimbangan antara penyediaan supply) dan permintaan demand) transportasi. formulasi pengukuran ratio capaian prosentase layananjaringan distribusi transportasi kali tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas perhubungan provinsi jawa tengah meningkatnya prosentase pemenuhan alasan pemilihan indikator ketersediaan fasilitas fasilitas keselamatan indikator ini dipilih sebagai upaya keselamatan transportasi meningkatkan keselamatan transportasi melalui pemenuhan transportasi kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi. formulasi pengukuran ratio rata rata capaian prosentase keterpenuhan fasilitas keselamatan transportasi dikali tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas perhubungan provinsi jawa tengah meningkatnya kualitas prosentase operasional alasan pemilihan indikator angkutan umum angkutan umum indikator ini dipilih dalam upaya aglomerasi vang nyaman untuk meningkatkan kualitas dan ap1operasi yang kinerja pelayanan angkutan umum dan handal aglomerasi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara. formulasi pengukuran target headway dikurangi selisih headway eksisting dengan target headway dibagi target headway dikali tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas perhubungan provinsi jawa tengah bab pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan iku. guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan gubernur menugaskan sekretaris daerah atau perang yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja. koordinasiperang yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan. monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan iku dilaksanakan oleh perangindikator kinerja utama dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah kearsipan yang dilaksanakan perpustakaan tugas pokok dinas arus membantu gubernurtugas dan fungsinya. indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas penyelenggaraan sistem dan kualitas lembaga yang dilakukan pengawasan kearsipan kearsipan yang terhadap pengelolaan arsip terintegrasi terintegrasi formulasi pengukuran jumlah obyek pengawasan arsip yang dilaksanakan dibagi jumlah target obyek pengawasmeningkatnya persentase alasan pemilihan indikator pengelolaan sistem sistem indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas dan kearsipan menuju pengelolaan kualitas lembaga yang dilakukan pembinaan arsip sesuai dengan system pengelolaan kearsipan tertib arsipkearsipan yang formulasi pengukuran terintegrasi jumlah obyek pembinaan arsip yang dilaksanakan dibagi jumlah target obyek pembinakan nilai standar alasan pemilihan indikator kualitas kepuasan indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelenggaraan masyarakat perpustakaan provinsi tiap tahunnya perpustakaan terhadap formulasi pengukuran nilai standar kepuasan masyarakat terhadap jawa teng pelayanan pelayanan perpustakaan. perpustakaan.nya persentase alasan pemilihan indikator pemanfaatan peningkatan indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kuno tak ini tiap tah perpustakaan bagi pengunjung naungan berusia aan provinsi tiap tahunnya masyarakat formulasi pengukuran perpustakaan jumlah pengunjung perpustakaan tahun jumlah pengunjung perpustakaanindikator kinerja utama dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintahan pemuda dan olahraga wajib) yang dilaksanakan pariwisata pilihan) tugas pokokevaluasi dan pelaporindeks alasan pemilihan indikator kualitas pemuda. pembangunan sena pemuda kapasitas dan kemandirian pemuda formulasi pengukuran domain pendidikan kesehatan dan kesejahteraan ketenagakerjaan dan kesempatan partisipasi dan kepemimpinan gender dan diskriminasi tipe penghitungan non kumulatif sumber data bps kapasitas dan capaian indikator ini dipilih untuk mengukur kemandirian pemuda kapasitas upaya pemerintah daerah dalam tujuan dan indikator cat ppn dengan kepemudaan meningkatkan prestasi kepemudaan. formulasi pengukuran persentase jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran persentase jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan tipe penghitungan kumulatif sumber data dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata prov. jateng persentase alasan pemilihan indikator capaian indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam kemandirian meningkatkan kemandirian ekonomi ekonomi pemuda pemuda formulasi pengukuran jumlah wirausaha muda yang mandiri dibagi jumlah pemuda yang dibina atau difasilitasi dikalikan tipe penghitungan kumulatif sumber data dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata prov. jateng meningkatkan kualitas ipk alasan pemilihan indikator olahraga daerah indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas olahraga daerah formulasi pengukuran index partisipasi ruang terbuka kebugaran sdm olahraga tipe penghitungan non kumulatif sumber data kemenpora meningkatnya peningkatan alasan pemilihan indikator pembinaan olahraga prestasi indikator ini dipilih untuk mengukur jawa tengah olahraga tingkat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olahraga tingkat nasional nasional formulasi pengukuran prestasi olahraga jawa tengah tingkat nasional (meningkatkan kontribusi alasan pemilihan indikator pembangunan pdrb bidang indikator ini dipilih untuk mengukur iwi upaya pemerintah daerah dalam kepariwisataan pariwisata menumbuhkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb formulasi pengukuran perhitungan bps jawa tengah tipe penghitungan non kumulatif sumber data bpsnya jumlah jumlah alasan pemilihan indikator pengeluaran pengeluaran indikator ini dipilih untuk mengukur upaya wisatawan wisatawan pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara mancanegara yang berkunjung daya rp) dan tarik wisata serta potensi pasar wisatawan formulasi pengukuran nusantara rp.) jumlah pengeluaran wisatawan nusantara rp orang perjalanan) jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara rp orang perjalanaindikator kinerja utama satuan polisi pamong praja provinsi jawa tengah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan pemerintahan masyarakat yang dilaksanakan tugas pokok tugas pokok satuan polisi pamong praja provinsi jawa tengah adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umumraman masyarakat, dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat:dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat:dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan satpol pp,terpeliharanya persentase alasan pemilihan indikator konduktivitas daerahawa 1eng kondisi dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas lintas untuk menciptakan kondusifitas kab kota jawa tengah dapat mencapai tujuan opd formulasi pengukuran jml kab kota yang kondusif jml kab kota jawa tengah oop tipe perhitungan non kumulatif sumber data: satuan polisi pamong praja provinsi jawa tengah meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator ketertiban umum danketentraman kongsi dan ketentraman masyarakat, penegakan masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas lintas produk hukum daerah untuk menciptakan kondusifitas kab kota serta kapasitas lintas jawa tengah dapat mencapai tujuan opdformulasi pengukuran jml kab kota yang kondusif jml kab kota jawa tengah siak tipe perhitungan non kumulatif sumber data: satuan polisi pamong praja provinsi jawa tengah indikator kinerja utama inspektorat provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah penunjang pemerintahan yang dilaksanakan tugas pokogas tertentu atas penugasan dari gubetujuan dan penjelasan sasaran indikator kinerja alasan pemilihan indikator, formulasi strategis pengukuran, jenis data, sumber data) terwujudnya level penuh penguatan kapabilitas peran api pengawasan nilai mayoritas spip intern dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tercapainya kapabilitas api alasan pemilihan indikator peran api yang profesional, efektif dan optimal level level pada dapat diukur melalui level kapabilitas api eun elemen: formulasi pengukuran: kapabilitas peningkatan key process area kpa) audit api peran dan kinerja evaluasi program" dari progress menjadi institutionalized, layanan peningkatan kpa perencanaan audit berbasis risiko" dan kerangka kerja mengelola praktik kualitas" dari progress menjadi profesional" institutionalized, peningkatan kpa pengawasan manajemen terhadap keg. api" dari progress menjadi struktur tata institutionalized. jenis data: kelola kumulatif sumber data: hasil quality assessment dan verifikasi dari bpk tercapainya mayoritas spip alasan pemilihan indikator nilai nilai pada spip merupakan salah satu bentuk pengendalian mayoritas atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan spip unsur dengan tujuan memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas lingkungan dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pengendalian pemerintahan negara, keandalan pelaporan penilaian risiko keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan kegiatan terhadap peraturan perundang undangan pengendalian formulasi pengukuran informasi dan peningkatan nilai pada sub unsur yang ada komunikasi dari pemantauan peningkatan nilai pada sub unsur yang ada dari dan peningkatan nilai pada sub unsur yang ada pengendalian dari intern peningkatan nilai pada sub unsur yang ada dari peningkatan nilai pada sub unsur yang ada dari tipe penghitungan kumulatif sumber data: hasil quality assessment dan verifikasi dari bpk indikator kinerja utama sekretariat dprd provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah fungsi lainnya. yang dilaksanakan tugas pokokdiaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd,alasan pemilihan sasaran strategis indikator kinerja indikator, formulasi pengukuran, jenis data, sumber data kepuasan dprd indeks kepuasan atas alasan pemilihan indikator: atas layanan kualitas layanan indikator ini dipilih untuk pendukung pelaksanaan mengevaluasi pelaksanaan pendukung tugas dan fungsi dprd tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas provinsi jawa tengah. sekretariat dprd provinsi jawa dan fungsi dprd tengah dalam melayani dprd provinsi jawa provinsi jawa tengah. formulasi pengukuran tengah. hasil survey terhadap anggota dprd provinsi jawa tengah. tipe perhitungan non kumulatif sumber data: sekretariat dprd tingkat kepuasan persentase capaian alasan pemilihan indikator: dprd atas layanan kepuasan atas layanan indikator ini dipilih untuk pendukung pendukung pelaksanaan mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas dan fungsi dprd tugas pokok dan fungsi dan fungsi dprd provinsi jawa tengah. sekretariat dprd provinsi jawa provinsi tengah tengah dalam melayani dprd provinsi jawa lengan. provinsi jawa tengah. formulasi pengukuran hasil survey terhadap anggota dprd provinsi jawa tengah. tipe perhitungan non kumulatif. sumber data sekretariat dprdmerintah provinsi jawa tengah tahun penjelasan alasan pemilihan indikator, indikator satuan pengukuran, tipe kinerja penghitungan dan sumber databangun masyarakat persentase alasan pemilihan indikator jawa tengah semakin penurunan indikator ini dipilih untuk religius, toleran, dan gugup konflik sara mengetahui seberapa besar penurunan konflik sara masyarakat. formulasi pengukuran jumlah konflik sara ditangani dlm tahun jmi seluruh konflik sara tipe perhitungan non kumulatif perang penanggungjawab badan kesbangpol sumber data pengadilan negeri kepolisian pemerintah kabupaten kota mewujudkan tata kelola indeks angka alasan pemilihan indikator pemerintahan yang baik dan reformasi indikator ini dipilih untuk bersih (goodgovernance and birokrasi mengetahui tingkat clean government) implementasi rekor masi birokrasi provinsi jawa indikator kinerja utama badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi jawa tengah tahun urusan fungsi penunjang pemerintahan perencanaan pemerintah yang penelitian dan pengembangan). dilaksanakan tugas pokok:: indikator ini dipilih untuk mengukur perencanaan perencanaan capaian kinerja perangkat daerah agar pembangunan, pembangunan, perencanaan pembangunan, penelitian penelitian dan penelitian dan dan pengembangan daerah yang pengembangan pengembangan berkualitas. formulasi pengukuran daerah yang daerah yang rata rata ketercapaian indikator berkualitas berkualitas sasaran. tipe perhitungan non kumulatif sumber data bappeda provinsi jawa tengah: keselarasan, konsistensi indikator ini pipih untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan, konsistensi dan ketercapaian keselarasan dan ketercapaian perencanaan perencanaan ketercapaian pembangunan daerah. pembangunan daerah perencanaan formulasi pengukuran pembangunan daerah diukur dari ketercapaian indikator kinerja program dibagi target indikator kinerja program dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bappeda provinsi jawa tengah implementasi hasil persentase hasil alasan pemilihan indikator: kebimbangan iptek kebimbangan iptek indikator dipilih agar sesuai dengan terlaksananya kebimbangan iptek program yang sesuai dengan yang sesuai dengan program pembangunan daerah program perencanaan pembangunan daerah. pembangunan formulasi pengukuran hasil kebimbangan iptek sesuai dengan program perencanaan pembangunan dibagi total hasil kebimbangan dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bappeda provinsi jawa tengah indikator kinerja utama badan pengelola pendapatan daerah provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah penunjang pendapatan yang dilaksanakan tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah fungsi penyusunan kebijakmantauan, evaluasi, dan pelaporanan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahdan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkungan badan:alasan pemilihan indikator kontribusi aan ana provinsi penerimaan jawa tengah pendapatan asli formulasi pengukuran daerah terhadap dt dt tipe perhitungan apbd non kumulatif sumber data badan pengelola pendapatan daerah. tujuan dan penjelasan indikator sasaajak persentase alasan pemilihan indikator mengukur dan sebagai salah satu daerah peningkatan sumber pendapatan utama bpp dalam pajak daerah berkontribusi terhadap pad formulasi pengukuran dt dt tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bpp provinsi jawa tengah. meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator retribusi daerah peningkatan mengukur dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bpp dalam penerimaan berkontribusi terhadap pad retribusi dan formulasi pengukuran pendapatan lain ret pendapatan lain ret pendapatan lain tt ret pendapatan lain bt tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bpp provinsi jawa tengah indikator kinerja utama badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah penunjang keuangan yang dilaksanakan tugas pokok membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan kas daerah dan aset daerah:antauan, evaluasi, dan pelaporanbinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan kas daerah dan aset daerah: pelaksanaan dan pembinaan administrasiwujudkangan akuntabel. sesuai kaidah formulasi pengukuran perundang bukan provinsi jawa tengah terwujudnyapan dan indikator penjelasan sesuai kaidah dan akuntabel. perundangan formulasi pengukur: bukan provinsi jawa tengah penanggungjawab: bukan provinsi jawa tengah mewujudkan persentase alasan pemilihan indikator peningkatan peningkatan indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan aset daerah agar manajemen dan penerimaan dapat memberikan kontribusi administrasi aset pendapatan dari penerimaan pendapatan. daerah pemanfaatan formulasi pengukuran aset daerah jumlah opd yang telah mewujudkan sebagai manajemen aset dengan baik jumlah opd kontribusi pad tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bukan provinsi jawa tengah terwujudnya terwujudnya alasan pemilihan indikator peningkatan manajemen dan indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan aset daerah agar manajemen dan administrasi aset dapat memberikan kontribusi administrasi aset daerah penerimaan pendapatan. daerah formulasi pengukuran jumlah opd yang telah mewujudkan manajemen aset dengan baik jumlah opd 100x5 tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bukan provinsi jawa tengah indikator kinerja utama bkd provinsi jawa tengah provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintahan yang dilaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan tugas pokok membantu gubernurfungsi a.penyusunan kebijakb.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidangd.pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan badan, dan pelaksanaan fungsikinerja formulasi pengukuran, tipe strategis penjelasan penghitungan dan sumber data terwujudnya nilai sistem merit alasan pemilihan indikator penyelenggaraan indikator dipilih untuk mengetahui tingkat list merit dal perbaikan manajemen aparatur sipil sistem meri negara. manajemen aparatur formulasi pengukuran: sipil negara bobot skor merit. tipe penghitungan non kumulatif sumber data bkd prov jateng distribusi presentase distribusi alasan pemilihan indikator penempatan pegawai penempatan pegawai indikator dipilih untuk mengetahui pns negeri sipil dalam negeri sipil dalam knot didistribusikan penempatannya dalam jabatan jabatan formulasi pengukuran: jumlah pns yang didistribusikan penempatannya dalam jabatan dibagi jumlah seluruh pns 100x tipe penghitungan kumulatif penjelasan tujuan dan indikator alasan pemilihan indikator, sasaran kinerja formulasi pengukuran, strategis penjelasan penghitungan dan sumber data bkd prov jateng pelayanan presentase alasan pemilihan indikator: kepegawaian yang pengembangan indikator dipilih untuk mengetahui jumlah cepat dan layanan kepegawaian layanan kepegawaian yang dikembangkan secara cepat dan terintegrasi terintegrasi yang cepat dan formulasi pengukuran terintegrasi jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani dibagi jumlah layanan administrasi kepegawaian tipe penghitungan: kumulatif sumber data bkd provinsi jawa tengah indikator kinerja utama badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi jawa tengah tahun urusan pemerintah kepegawaian dan diklat. yang dilaksanakan tugas pokok badan yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. fungsi :a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya aparatur sipil negara, pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara, aparatur sipil negaratujuan mewujudkan persentase alasan pemilihan indikator an. indikator ini dipilih untuk mengevaluasi aparatur sipil aparatur sipil kompetensi asn. provinsi jawa tengah negara yang negara yang (melalui sertifikasi kompetensi atau portfolio kompeten memiliki pengembangan kompetensi). menjalankan tugas kompetensi formulasi pengukuran asn kompeten jabatan sesuai standar tipe perhitungan non kumulatif sumber data: bpsdm provinsi jawa tengah penjelasan dan ai: akan paanya persentase alasan pemilihan indikator kompetensi aparatur sipil indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sipil seberapa asn provinsi jawa tengah lulus aparatur sisi negara yang lulus pengembangan kompetensi (yang sesuai negara pengembangan dengan jabatannya). kompetensi sesuai formulasi pengukuran dengan kain sesuai dgn jabatan yan mengikuti jabatannya tipe perhitungan non kumulatif sumber data bpsdm provinsi jawa tengah meningkatnya persentase asn alasan pemilihan indikator penjaminan yang tersertifikasi indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak jumlah asn yang kompetensi pegawai kompetensi disertifikasi kompetensinya (dibandingkan negeri sipil dengan asn yang harus disertifikasi). formulasi pengukuran asn lulus uji kompetensi asn hrs disertifikasi tipe perhitungan non kumulatif sumber data bpsdmkinerja penghitungan dan sumber data tengah formulasi pengukuran realisasi capaian perisai kapan indeks nilai maks bobot tipe perhitungan non kumulatif perang penanggungjawab inspektorat, bappeda, bkd, diskominfo, bpsdm, biro organisasi sumber data: kemenyan dan misimenurunkan kemiskinan angka angka llz yi jawa tengah secara kemiskinan merata dimana rasio kesenjangan kemiskinan indeks gini angka alasan pemilihan indikator indikator ditujukan untuk mengkesenjangan pembangunan antar wilayah jawa tengah. formulasi pengukuran g1) (e end tea) kzl mana: kumulatif proporsi populasi kumulatif proporsi income pendapatan diurutkan dari kedai besar nilai sini adalah pertapaan dari nilai tipe perhitungan non kumulatif perang penanggungjawab bappeda sumber data bps provinsi jawa tengah. tingkat alasan pemilihan indikator penganggur indikator ditujukan untuk meng terbukapengangguran, mengingat pembangunan jawa tengah prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kinerja utama badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa tengah th, urusan pemerintah keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakanfungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik, penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik: cc. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri provinsi dan kabupaten kota, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politikpmewujudkan persentase alasan pemilihan indikator masyarakat jawa masyarakat yang indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat alam dalam kepadatan masyarakat dalam menjaga eng ang kesatuan bangsa dan politik paham dalam menjaga kesatuan formulasi pengukuran menjaga kesatuan bangsa dan politik jumlah masyarakat yang paham dibagi bangsa dan politik dengan jumlah masyarakat jawa tengah dikali type perhitungan kumulatif sumber data: badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa tengah bps provinsi jawa tengah lemhannas kemenag provinsi jawa tengah meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator jumlah masyarakat masyarakat yang indikator ini dipilih untuk memantau, alam alam terhadap mengevaluasi dan mengukur tingkat yang kerukunan masyarakat, pembangunan terhadap kesatuan kesatuan bangsa karakter dan ideologi pancasila, bangsa pengembangan sosial budaya dan ketahanan ekonomi masyarakat jawa tengah formulasi pengukuran jumlah masyarakat yang paham dibagi dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman dikali tipe perhitungan kumulatif sumber data: badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa tengahbps provinsi jawa tengah pama kemenag provinsi jawa tengah meningkatnya jumlah persentase masyarakat alasan pemilihan indikator masyarakat yang yang paham terhadap indikator ini dipilih untuk mantan dan paham terhadap politik politik mengevaluasi tingkat pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap aspek aspek idi. formulasi pengukuran jumlah masyarakat yang paham dibagi jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman kali tipe perhitungan kumulatif sumber data: badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa tengah. bps provinsi jawa tengah indikator kinerja utama badan penghubung provinsi jawa tengah tahun urusan urusan pemerintahan pemerintah yang dilaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan daerah bidang pelayanan, penyelengaraan pemerintah daerah dan masyarakat jawa tengah jakarta. fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan penyelenggaraan pemeran tahan daerah dan masyarakat jawa ngah jakarta. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat jawa ngah jakarta.teng jakarta. pelaksanaan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah jakarta. pengelolaan anjungan jawa tengah tmii. pengelolaan wisma pemerintah daerah jakarta fasilitasi informasi dan promosi jawa tengah pelaksanaan ketatausahaan kantor. pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. penjelasan tujuan dan sasaran alasan pemilihan indikator, portal lan surat penghitungan dan sumber data) meningkatkan nilai survey alasan pemilihan indikator: pelayanan publik bagi kepuasan indikator ini dipilih ntuk menjembatani pejabat dan masyarakat masyarakpenjelasan tujuan dan sasaran alasan pemilihan indikator, strategis indikator kinerja formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data meningkatnya nilai survey kepuasan alasan pemilihan indikator pelayanan publik bagi masyarakat indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pejabat dan magyar akan ketercapaian pelayanan terhadap pejabindikator kinerja utama sekretariat badan penanggulangan bencana daerah provinsi jawa tengah tahun urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan pemerintah yang masyarakat trantibumlinmas) dilaksanakan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah. fungsi merumusk,dan penanggulangan bencana daerah provinsi jawa tengah) meningkatkan indeks ketahanan alasan pemilihan indikator sebagian besar wilayah jateng termasuk ketangguhan daerah rawan bencana masyarakat jawa formulasi pengukuran tengah dalam indeks ketahanan daerah bastard hix vulnerability cavalry tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bpbd prov jawa tengah meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator upaya mitigasi, penambahan sebagian besar wilayah jateng termasuk rawan bencana pencegahan, rasial way mengukur sarprasa bencana yang harus kesiapsiagaan dan disediakan bahan penyusunan kebijakan pengurangan formulasi pengukuran risiko bencana jumlah kapasitas terbentuk jumlah sejarawan bencana tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bpbd prov jawa tengah indikator kinerja utama biro pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasamfungsi mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyattujuan dan penjelasan indikatornya persentase alasan pemilihan indikator sinergitas kerjasama dalam indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak kerjasama daerah yang kebijakan daerah negeri dan luar efektif pelaksanaannya. negeri yang efektif formulasi pengukuran jumlah kerjasama tahun berjalan yang efektif dibagi jumlah kerjasama yang terealisasievaluasi akuntabilitas penyelenggaraan seberapa banyak kabupaten kota yang administrasi administrasi pemerintahannya tertib penyelenggaraan pemerintahan dengan fokus pada administrasi penataan pemerintahan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan kab kota daerah kecamatan dan kelurahan, trantibum dan pertanahan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan. formulasi pengukuran jumlah kabupaten kota yang administrasi pemerintahannya tertib pada tahun berjalan dibagi jumlah kabupaten kota jateng dikali tipe perhitungan non kumulatif sumber data biro pemerintahan, otda dan kerjasama setda provinsi jawa tengah persentase tertib \|(s alasan pemilihan indikator pelaksanaan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi otonomi daerah seberapa banyak kabupaten kota yang pelaksanaan otonomi daerah nya tertib melalui evaluasi dengan fokus pada evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, serta administrasi kepala daerah dan daerah, dprd. peningkatan formulasi pengukuran jumlah kabupaten kota yang pelaksanaan kapasitas daerah, otonomi daerahnya tertib pada tahun berjalan serta administrasi dibagi jumlah kabupaten kota jateng kepala daerah dan dikali dprdindikator kinerja utama biro hukumkebijakan daerah, mengkebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat bidang hukum, pelayanan administrativefungsi mengoordinasikan penyusunan dan analisis: mengoordinasikan pelaksanaan tugas perang katserta jaringan dokumentasi dan informasi hukum:dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang meningkatkan efektivitas prosentase kebijakan alasan pemilihan indikator manajemen yang efektif indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar pemerintahan daerah. wujud kinerjayo. tipe perhitungan kumulatif sumber data: biro hukum setda provinsi jawa tengah prosentase capaian alasan pemilihan indikator kinerja perangkat indikator ini dipilih untuk mengukur daerah capaian kinerja perangkat daerah agar tercapai ikuusulan alasan pemilihan indikator sinergitas kebijakan rekomendasi kebijakan indikator ini dipilih untuk menghitung daerah seberapa banyak jumlah rancangan bidang hukum yang produk hukum daerah yang sesuai terealisasi kaidah pembentukan per undang undangan. formulasi pengukuran jumlah rancangan produk hukum yang diproses penetapannya dibagi jumlah rancangan produk hukumefektifitas alasan pemilihan indikator efektifitas rekomendasi hasil kajian indikator ini dipilih untuk mengkaji akuntabilitas produk hukum daerah seberapa banyak jumlah produk hukum penyelenggaraan kabupaten kota kabupaten kota yang sesuai kaidah pemerintahan pembentukan perundang undangan formulasi pengukurandaerah jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasipeningkatan prosentase alasan pemilihan indikator produk hukum daerah indikator ini dipilih untuk mengevaluasi yang diinformasikan seberapa banyak jumlah produk hukum yang diinformasikan melalui website jdi hukum formulasi pengukuran prosentase produk hukum yang diinformasikan sampai tahun ini dikurangi prosentase produk hukum yang diinformasikan sampai tahun lalu tipe perhitungan kumulatif sumber data: biro hukum setda provinsi jawa tengah prosentase efektivitas alasan pemilihan indikator implementasi kebijakan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi bidang hukum seberapa banyak kebijakan pemerintah provinsi dibidang hukum yang ditangani dan diselesaikan formulasi pengukuran rerata ketercapaian target pelaksanaan kebijakan bidang hukum tipe perhitungan kumulatif. sumber data biro hukum setdakerja. formulasi pengukuran jumlah pengangguran x190 jumlah angkatan kerja tipe perhitungan non kumulatif perang penanggungjawab dinas tenaga kerja, transmigrasi provinsi jawa tengah sumber data: bps provinsi jawa tengah. menciptakan stabilitas bertumbuh alasan pemilihan indikator ekonomi daerah yang ekonomi indikator ditujukan untuk meng berkualitas, menyebar, dan evaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang inklusif berbasis potensi dilaksanakan memberikan unggulan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi jawa tengah mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu dipakai dalam mengukur keberhasilan pembangunan. formulasi pengukuran keterangan: pdb) produk domestik bruto periode pdd(o) produk domestik bruto periode awal tingkat pertumbuhan jarak periode tipe perhitungan non kumulatif perang penanggungjawab dinas tenaga kerja, transmigrasi, bappeda, diakon umkm, diperindah provinsi jawa tengah sumber data bps provinsi jawa tengah. inflasi alasan pemilihan indikator indikator ini dipilih untuk mengevaluasi nyaalif isa? mia inf etin) keterangan inf, nilai inflasi pada tahun indikator kinerja utama biro kesejahteraan rakyat. fungsi mengoordinasikan penyusunan dan analisis kebijakan daerahperang katpemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanksanaanag.rosentase alasan pemilihan indikator efektivitas kebijakan yang indikator ini dipilih untuk mengukur capaian efektif kinerja perangkat daerah agar terwujud kinerja manajemen eki perangkat daerah provinsi dalam memberikan pemerintahan rekomendasi penyusunan kebijakan dan daerah.hitung seberapa kebijakan daerah kebijakan bidang banyak jumlah rancangan kebijakan bidang kesejahteraan kesejahteraan rakyat yang rakyat yang formulasi pengukuran direalisasikan jumlah rancangan rancanganersentase hasil alasan pemilihan indikator efektifitas dan rekomendasi indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa akuntabilitas kebijakan bidang banyak jumlah rekomendasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan kesejahteraan rakyat yang direalisasikan pemerintahan rakyat yang formulasi pengukuran daerah direalisasikan jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah rekomendasipersentase alasan pemilihan indikator pelaksanaan indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa kebijakan strategis besar capaian kebijakan bidang kesejahteraan bidang rakyat kesejahteraan formulasi pengukuran rakyat jumlahhitung seberapa daerah bidang besar capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan kesejahteraan rakyat rakyat yang formulasi pengukuran dievaluasi jumlah capaian kinerja kesejahteraan rakyat yang dievaluasi dibagi jumlah capaian kinerjaindikator kinerja utama biro administrasi pembangunan daerah. fungsikoordinasikanfungsi lainnya yang diberikan oleh asisten administrasi. penjelas sumber data tujuan dan penjelasan sasarri100y4.meningkatnya persentasedaerah kebijakan bidang seberapa banyak usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan bidang pengendalian pengendalian administrasi pembangunan administrasi daerah, wilayah, pelaporan dan analisis pembangunan formulasi pengukuran jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan daerah, wilayah, pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan pelaporan dan yang dihasilkan dikali analisis yang tipe perhitungan non kumulatif terealisasi sumber data biro administrasi pembangunan daerah setda provinsi jawa tengah meningkatnya efektivitas alasan pemilihan indikator efektifitas dan pelaksanaan apbd indikator ini dipilih untuk mengevaluasi provinsi jawa seberapa banyak opd yang capaian realisasi akuntabilitas pelaksanaan apbd sesuai dengan target rko. penyelenggaraan tengah indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat tercapainya kesesuaian antara target pemerintahan dan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan daerah kegiatan apbd provinsi jateng. formulasi pengukuran jumlah indikator kinerja kegiatan apbd yang tercapai dibagi jumlah seluruh indikator kegiatan apbdtujuan dan penjelaspersentase tingkat alasan pemilihan indikator ketercapaian indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian kegiatan pada kab kota yang dibiayai melalui pengendalian bantuan kegiatan bantuan keuangan. indikator ini penting untuk pembangunan memantau perkembangan pelaksanaan kabupaten kota bantuan keuangan kepada kab kota. formulasi pengukuran jumlah persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan kabupaten kota dibagi jumlahefektivitas alasan pemilihan indikator pelaporan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan apbd indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan opd dalam melaporkan dan bantuan pelaksanaan apbd dan ketepatan kab kota keuangan dalam melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan. formulasi pengukuran jumlah opd dan kabupaten kota yang melakukan pelaporan pelaksanaan apbd dan bantuan keuangan sesuai kaedah dibagi jumlah opd danukur capaian daerah bidang kinerja perangkat daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan perencanaan, aset opd dalam pelaksanaan apbd penganggaran, formulasi pengukuran keuangan, dan aset jumlah iku perangkat daerah bidang yang dievaluasi perencanaan, penganggaran, keuangan, dan aset yang tercapai sesuai target dibagi seluruh jumlah iku perangkat daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan asetindikator kinerja utama biro perekonomian sekretariat daerah provinsi jawa tengah tahun urusan fungsi lainnya pemerintah yang dilaksanakan tugas pokok melaksanakan mengk. fungsi mengoordinasikan penyusunan dan analisis kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas badan usaha milik daerah dan perangkat, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten ekonomi dan pembangunan. tujuan dan sasaran indikator alasan pemilihan indikator, strategis kinerja formulasi pengukuran, type pengukuran dan sumber data meningkatkan efektifitas persentase alasan pemilihan indikator manajemen pemerintahan kebijakan yang indikator ini tapin untuk mengetahui tingkat efektivitas daerah efektif manajemen bidang infrastruktur dan sumber daya alam yang dikelola provinsi jawa tengahsinergitas persentase alasan pemilihan indikator kebijakan daerah rekomendasi agar diketahui jumlah rekomendasi bidang penyusunan kebijakan dan ringkas perekonomian kebijakan policy brief) yang ali direalisasi sebagai kebijakan yang terealisasi formulasi pengukuran jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi dengan jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan type pengukuran kumulatif sumber data biro perekonomian meningkatnya efektifitas dan persentase alasan pemilihan indikator akuntabilitas keberhasilan agar diketahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan bidang perekonomian daerah kebijakan formulasi pengukuran jumlah strategis bidang kebijakan strategis bidang perekonomian perekonomian yang menjadi target dibagi dengan jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian type pengukuran kumulatif sumber data biro perekonomian persentase alasan pemilihan indikator agar diketahui capaian kinerja paparan kinerja perangkat daerah bidang perangkat daerah perekonomian yang dievaluasi bidang formulasi pengukuran perekonomian jumlah iku perangkat daerah bidang yang dievaluasi perekonomian yang tercapai sesuai target dibagi dengan seluruh jumlah iku perangkat daerah bidang perekonomian type pengukuran kumulatif sumber data biro perekonomian indikator kinerja utama biro infrastruktur dan sumber daya alam setda provinsi jawa tengah urusan pemerintahan fungsi lainnya yang dilaksanakan tugasfungsi mengoordinasikan penyusunan dan analisiskanfungsi lain yang diberikan oleh asisten ekonomi dan pembangunankebijakan alasan pemilihan indikator efektivitas yang efektif indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat ee dan sumber daya alam yang dikelola pemerintahan provinsi jawa tengah. daerah formulasi pengukuran jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan tujuan dan penjelaskebijakan bidang rekomendasi usulan kebijakan yang terealisasi bidang infrastruktur dan daerah infrastruktur dan sumber daya alam yang dikelola provinsi sumber daya alam jawa tengah. yang terealisasi formulasi pengukuran jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan dikali y6.ersentase alasan pemilihan indikator efektifitas dan keberhasilan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan sumber penyelenggaraan kebijakan strategis daya alam yang dikelola provinsi jawa pemerintahan bidang infrastruktur tengah. daerah dan sumber daya formulasi pengukuran alam jumlah kebijakan strategis bidang infrastruktur dan sumber daya alam yang mencapai target dibagi jumlah kebijakan strategispersentase capaian alasan pemilihan indikator kinerja perangkat indikator ini dipilih untuk mengevaluasi daerah bidang capaian kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan sumber daya alam yang infrastruktur dan dikelola provinsi jawa tengah. sumber daya alam formulasi pengukuran yang dievaluasi jumlah iku perangkat daerah bidang infrastruktur dan sumber daya alam yang tercapai sesuai target dibagi seluruh jumlah iku perangkat daerah
salinan gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tentang mekanisme pengelolaan kas non anggarmekanisme pengelolaan kas non anggarmekanisme pengelolaan kas non anggarini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran terhadap potongan aspen, akses, ph, ppn, potongan beras dan tabungan perumahan. tujuan peraturan ini adalah agar penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran dari skpd dapat segera diterima dan disetorkan melalui kas daerah untuk selanjutnya disetorkan kas negara. bab iii tata caraberas potongan tabungan perumahan pegawai negeri pengeluaran kas terdiri dari: penyetoran aspen penyetoran akses penyetoran penyetoran ppn penyetoran potongan berasturun wajib pegawai iwp). dari potongan gaji tersebut diantaranya ditujukan untuk aspen dengan rincian untuk iiuran wajib pegawai iwp) dari gaji pns setiap bulannya dengan pembagian dari iwp tersebut diperuntukkan bagi iuranberas, potongan beras terhadap gaji pegawai bagi skpd yang mengambil beras yang disesuaikan dengan peraturan bulog.iuranpotongan beras penyetoran potongan beras terhadap gaji pegawai selambat lambatnya tanggal setiap bulannya sudah disetor rekening divisi regional kalimantan tengah perum bulog divisi regional kalimantan tengahketentuan penutup penerimaan kas potongan aspen, akses, pph, ppn, potongan beras dan tabungan perumahan pegawai diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga. pengeluaran kas penyetoran aspen, akses, ph, ppn, potongan beras dan tabungan perumahan pegawairdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa sistem rujukan berjenjang dan sistem rujukan balik telah ditetapkan dengan peraturan gubernur bali nomor tahun tentang rasionalisasi pelayanan sistem rujukan provinsi bali: bahwa peraturan gubernur bali sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahanklasifikasi rumah sakit: peraturan menteri kesehatan nomor menkes vi tentang sistim informasi rumah sakit: peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentangkonsil kedokteran indonesia nomor tahun tentang standar kompetensi dokter indonesia pada level kompetensi minimal 4a,. beberapa ketentuan dalam lampirandasi.mapping pemberi pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan tingkat layanan ppk tingkat pertama ppkepk tingkat kedua ppk ii)pk tingkat ketiga ppk iii). klasifikasi ppk tingkat pertama ppk meliputi puskesmas klinik pratama pemerintah dan swasta praktek perseorangan dr drg. rumah sakit pratama klasifikasi ppk tingkat kedua ppk ii) meliputi kelas atau kelas kelas non pendidikan (milik pemerintah abri polri bumn dan swasta). kota denpasar kelas meliputi rsu bhakti rahayu rsu dharma usaha rsu dharma yadnya rsu kasih ibu denpasar rsu surya husada ujung rsu manusia kelas meliputi rsu bhayangkara denpasar rsu surya husada denpasar rsu puri raharja rsu prima media rsu bali med rsu bali royal khusus kelas usia puri bunda kelas meliputi rsud wangsa kota denpasar tk. udayana kelas pendidikan sup sanalah denpasar. khusus kelas indera provinsi bali kabupaten badung kelas kelas meliputi rsu graha asih rsu kasih ibu keringanan. khusus kelas khusus bedah bima kuta kelas meliputi rsud kabupaten badung rsu siloam bali khusus kelas khusus bedah bima nusa dua kelas kabupaten tabanan kelas meliputi rsu bhakti rahayu rsu dharmanata rsu wisma prasasti kelas rsu kasih ibu tabanan, kelas bisu tabanan kelas kabupaten gianyar kelas rsu premagana kelas rsu ganesha kelas rsud sanjiwani gianyar kelas kabupaten bangli kelas kelas rsu bangli media anti kelas rsu bangli khusus kelas rumah sakit jiwa provinsi bali kabupaten klungkung kelas kelas rsud klungkung kelas kelas kabupaten karangasem kelas kelas rsud kabupaten karangasem. kelas kelas kabupaten buleleng kelas meliputi rsu karya dharma husada rsu shanti graha rsu tni tk. singaraja. kelas rsu hertha usaha, rsu parama sidi kelas rsud kabupaten buleleng kelas kabupaten jembrana kelas rsu bunda kelas rsu negara khusus kelas khusus bersalin kertayasa kelas kelas klasifikasi ppk tingkat ketiga ppk iii) meliputi kelas pendidikan provinsi sup sanalah denpasar kelas rujukan utama umum khusus nasional, pusat sup sanalah denpasar. khusus kelas jiwa provinsi bali dan indera provinsi bali klasifikasi daerah perbatasan domisili peserta lihat peta pada lampiran kabupaten tabanan peserta yang berdomisili desa ujungan, pupuan kecamatan pupuan tabanan dapat ppk kabupaten buleleng. kabupaten karangasem peserta yang berdomisili desa rendang, tongan, pesanan, beralih, pemuatan dan menang pada kecamatan rendang dapat dilayani rsud klungkung. peserta yang berdomisili desa duncan pada kecamatan selat dapat dilayani rsud klungkung. peserta yang berdomisili desa lokasi, kertabuana, tangkap, wismakerta, triekabuana, taliban, sangkar gunung, telaga tawang, semen pada kecamatan semen dapat dilayani rsud klungkung. peserta yang berdomisili desa antica kelok, ulasan, gelang, antica, manggis dan padangan pada kecamatan manggis dapat dilayani rsud klungkung. peserta yang berdomisili desa kubu, gianyar dapat dilayani rsud kabupaten buleleng. gubernur bali, made bangku pastikanpeta rasionalisasi pelayanan sistem rujukan provinsi bali tanya epn peta layanan rsud kabupaten buleleng daerah perbatasan dengan kabupaten tabanan, bangli, dan karangasem org oya han tawaran desa gianyar tengah desa gianyar barat desa sukadana po sanjaya desa dansa peta rumah sakit kabupaten jembrana tahun keterangan uan hee sen ean dab nop arang ketan nona senin knp peta rumah sakit kabupaten badung tahun .) (ea keterangan nggu ampun nana nada gong! uny ata tea ara aaa sen pan ppn nun png ppp tag lan tetap kai ate aka pia, bos keterangan eat ana sig men yan ken rsu dharma yadnya aga ati baik panen ana tautan "kan rsu bhakti rahayu pan last anta saga iga mba pan kanan bea rsu manusia ang aan nan par san pan baja bia anna ron kain ana murni ate rsu puri raharja ppn tatap lan anu bea rsu wangsa angka aan mia pan winata ppn lt. indera provinsi bah pena keju kar dan sea aren tan mep uan anta ra, datang rsu bali med benar ton aan aan aan nan, pan ena read tk. udayana ban sana teh haa aan pen bela una aan ayo rsu bali royal nun aaa yee mpn sae dan karo pan snn pagar lsn rsu dharma usaha panai daa kayen ega baa pos ban aau alan rsu sari pane ran era usia harapan bunda pan pelan teh las pan pepatah bia sup sangat ron sunan pranata. meh rsu kasih ibu denpasar ana pena yah ia maka ern rsu prima media mpa wap aa, nam nana rsu surya usaha peta paha asing oki kan peta hab sint tia men peta ong th, eka put nda kan kas sana aan esa nun pena lan andalas mena aia mesin sang kung nga aaa ana ser makar pir ara ao) aha sen damai yaa ala aia yaa url yan tanpa sana gan pakar kak nan mal png teh seni "ep lah ne, selatan tani lea pen akan pen goa uus mrt tee ray e maan aan namamu ama gan (ng maman sea nam keterangan bisu tabanan rsu kasih ibu tabanan rsu dharma kertas rsu wisma prasasti rsu bhakti rahayu tabanan rsu dharmanata nn peta rumah sakit kabupaten gianyar tahun span peta rumah sakit kabupaten klungkung tahun naa nana sem maa peta rumah sakit kabupaten bangli tahun keterangan rsud bangli jiwa provinsi bali rsu bangli medica santri mas peta rumah sakit kabupaten karangasem tahun net. any keterangan bet rsud karangasem peta rumah sakit pemerintah dan swasta provinsi bali tahun mea ana mea pers npl pan nan deh. pan tea sii tm pee ala pap pen ken was rent mbk ton meat tontonan salat layan peta rumah sakit kabupaten buleleng tahun keterangan rsu santri graha rsu parama sidi rsu hertha usaha rumit tk. singaraja rsud kabupaten buleleng rsu karya dharma husada peta layanan rsud klungkung perbatasan dengan kabupaten karangasem ios sen tab men ian aek aan san "aa ne, tea keterangan aman sian kpa tor nya ala nan tea desa duncan te) ono on) desa tongan desa sangkar gunung desa besaran lan desa teman men desa wisma kerta lan desa telaga tawang pisa desa kerta buana sesal kamal desa antica dea praja nx) dewa maka "nn desa manggis peta rumah sakit pemerintah dan swasta provinsi bali tahun add ka, wana dana kata yan sae tok pajak bea tea nas sate been peta posisi ambulance pemerintah dan swasta provinsi bali tahun pen file kaa aal an, ke, dana bae bed jar kak aha kanan aia teka tan plan, jae era pena and marah nas pata aoa ega hang biak pet pap tag" tea pala aaa par lapor neta kan daa mom haag sen pasa sah pep ksp peran sme te) n& nyang han dia each mba lema? tni kep teri gubernur bali, made bangku pastikan
gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampprovinsi dalam pengelolaan sampenggara dengan mengubah undang undang nomor prp.dalam pengelolaan sampah. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksudkanyang terpadu dan berkelanjutan. sumber sampah adalah asal timbunan sampah. sektor utama adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah dan instansi vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya. sektor pendukung adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal dan lembaga swasta yang terkaisulawesi tengah. gubernur . ii. target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga provinsi sulawesi tengahbimip,sh.,mh pembina iv b nip.program kebijakan dan strategi provinsi sulawesi tengah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga satu peningkatan melaksanakan norma, fasilitasi sosialisasi penerapan teknologi\| kegiatan tah dinas lingkungan\| dinas perindustrian dan perdagangan, dinas esdm, dinas kinerja dan standar, prosedur, dan\|. (ramah lingkungan yang tepat guna (bestuur hidup, dinas cipta\| kelautan dan perikanan, ppid pengurangan kriteria (spk) dalam practical technology) dalam karya dan sda sampah pengurangan sampah pengurangan sampah rumah tangga dan rumah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tangga dan sampah sejenis fasilitasi bimbingan teknis penerapan\| kegiatan tah dinas cipta karya\| ppid. dinas perindustrian dan perdagangan, dinas esdm sampah sampah rumah standar sarana dan prasaranajlun dan sda, sejenis tangga pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sampah sejenis sampah rumah tangga, rumah meliputi pembatasan timbunan sampah, tangga pendaran ulang dan pemanfaatan fasilitasi diseminasi peraturan daerah\| kegiatan tah biro hukum, dinas\| dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dankoordinasi kegiatan pengurangan\| dokumen dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan sampah rumah tangga dan sampahllaporan tahu hidup, dinas ciptalperdagangan, ppid, bappeda sejenis sampah rumah tangga karya dan sda evaluasi kinerja pengurangan sampah\| dokumen dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan rumah tangga dan sampah sejenis\| laporan tah hidup, dinas ciptalperdagangan, ppid, bappeda sampah rumah tangga karya dan sda penguatan koordinasi1 peningkatan koordinasi dan konsultasi dan kerja sama antara\|. latar pemerintah dan lembaga dalam pemerintah pusat\| pengurangan sampah rumah tangga dan dengan pemerintah\| sampah sejenis sampah rumah tangga, daerah melalui: pembentukan dan evaluasi tim\| dokumen ta dinas lingkungan\| perangkat daerah lingkup provinsi koordinasi pengembangan kerjasamalhun hidup antar pemerintah dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga penyelenggaraan koordinasi dan\| dokumen dinas lingkungan\| perangkat daerah lingkup provinsi konsultasi teknis dalam penguranganllaporan tahu hidup, dinas cipta sampah rumah tangga dan sampah\|n karya dan sda sejenis sampah rumah tangga dukungan alokasi anggaran pengurangan\| disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan bappeda, bukan,\|dprd provinsi dan dinas perintah serta opd terkait lingkup sampah rumah tangga dan sampah\|keuangan daerah dlh, dan dinas cipta\| provinsi sejenis sampah rumah tangga yang karya dan sda meliputi pembatasan timbunan, pendaran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah penguatan komitmen\| penguatan komunikasi eksekutif dan dokumen ta dinas lingkungan\| dprd provinsi, bappeda, bukan, ppid, dinas cipta karya dan lembaga eksekutif dan\| legislatif dalam penyediaan anggaran hun hidup, sekretariat sda, dinas perintah, dinas koperasi usaha kecil dan legislatif pusat dan\| untuk pengelolaan sampah daerah dan dprd menengah, dinas esdm, dinas pariwisata, dinas dikbud, daerah dalam\| (pelaksanaan forum komunikasi tingkat dishub, biro hukum, biro administrasi pembangunan dan sda penyediaan anggaran\| (daerah pengurangan samp(melalui: dalam upaya, pembinaan saka kalpataru daerah dinas lingkungan\| dinas kehutanan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pengurangan sampah kan kota hidup, kwarda\| sosial, dpmd, biro administrasi kesejahteraan sosial dan rumah tangga dan pramuka sulteng kemasyarakatan sampah sejenis sampah rumah tangga pembinaan sekolah adiwiyata daerah dinas lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama kab kota hidup, c.\| pelaksanaan hari peduli sampah nasional\| kegiatan dinas lingkungan dprd, polda sulteng, korem, perangkat daerah lingkup provinsi, npsn) hidup bumn, perguruan tinggi, lembaga masyarakat kelompok peduli lingkungan, sekolah seminar upaya pengurangan sampah\| kegiatan dinas lingkungan\| dprd, polda sulteng, korem, perangkat daerah lingkup provinsi, rumah tangga dan sampah sejenis hidup, dinas cipta\| bumn, perguruan tinggi, lembaga masyarakat kelompok peduli sampah rumah tangga karya dan sda lingkungan, pemda kab kota pelaksanaan training trainer\| kegiatan dinas lingkungan dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan pengurangan sampah rumah tangga dan hidup perdagangan, ppid, dinas koperasi usaha kecil dan menengah, sampah sejenis sampah rumah tangga dinas sosial dpmd, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas melalui kegiatan pendaran ulang, dan perumahan, kawasan permukimandan pertanahan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, kepada: komunitas peduli sampah, kelompok masyarakat dan sekolah adiwiyata pembentukan sistem pengembangan dan kaji ulang data base\| software dinas lingkunganpengurangan sampah rumah\| kegiatan dinas lingkungan dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik keterlibatan tangga dan sampah sejenis sampah hidup provinsi, ppid masyarakat melalui\| (rumah tangga melalui kie secara formal komunikasi, informasi, dan informal dan edukasi kie) penyusunan dan sosialisasi pedoman\| dokumen ke dinas lingkungan dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan kemitraan pengelolaan sampah niatan hidup perdagangan, ppid, kampanye publik pengelolaan sampah\| kegiatan dinas lingkungan dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan melalui dan bank sampah hidup perdagangan, ppid, dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dinas sosial, dpmd, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pegadaian. edukasi perubahan pola pikir dan\| kegiatan dinas lingkungan dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan prilaku masyarakat dalam pengelolaan hidup perdagangan, ppid, dinas koperasi usaha kecil dan menengah, sampah berbasis masyarakat melalui dinas sosial dpmd, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas lomba kebersihan lingkungan perumahan, kawasan permukimandan pertanahan, dinas kesehatantensifl rumah tangga dan sampah sejenis dalam pengurangan\| sampah rumah tangga sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga penguatan komitmen\| fasilitasi penerapan kewajiban produsen\|kegiatan dinas lingkungan\| dinas koperasi usaha kecil dan menengah, pemerintah pelaku usaha melalui. dalam pengurangan sampah melalui hidup dan dinas\|kabupaten kota penerapan kewajiban\| sosialisasi program produksi bersih, perindustrian dan produsen dalam\| proper perdagangan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga penyusunan dan sosialisasi pedoman\| dokumen ke dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan pemanfaatan program csr corporate kegiatan hidup perdagangan, ppid, esdm, biro hukum social responsibility) perusahaan dalam pengelolaan sampah. program penanganutama sektor pendukung peningkatan ja. melaksanakan norma,\| fasilitasi penyusunan standar biaya\| kegiatan dinas lingkungan\| pemerintah kabupaten kota kinerja standar, prosedur, dani. penanganan sampah rumah tangga dan hidup penanganan kriteria spk) dalam\| sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah penanganan sampah\| meliputi pemilahan, pengumpulan, rumah rumah tangga dan\| pengangkutan, pengolahan, dan tangga dan sampah sejenis\| pemrosesan akhir sampah sampah rumah\| fasilitasi penyusunan kajian dan standar\| kegiatan dinas lingkungan\| pemerintah kabupaten kota sejenis tangga retribusi jasa pelayanan penanganan hidup, dinas cipta sampah sampah rumah tangga dan sampah karya dan sda rumah sejenis sampah rumah tangga yang tangga meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir fasilitasi penyusunan standar atau\| kegiatan dinas lingkungan\| pemerintah kabupaten kota kriteria teknologi ramah lingkungan yang hidup, dinas cipta terbaik (best available technology) dalam karya dan sda, penanganan sampah rumah tangga dan ppidfasilitasi penyusunan prosedur\| kegiatan dinas lingkungan\| pemerintah kabupaten kota penanganan sampah rumah tangga dan hidup, dinas sampah sejenis sampah rumah tangga kesehatan, upt terkontaminasi limbah dalam rangka rsud undata, upt penegakan hukum rsud madani penguatan koordinasi1 penyusunan keputusan bersama dan kerja sama antara. mengenai koordinasi penanganan sampah pemerintah pusat\| rumah tangga dan sampah sejenis dengan pemerintah\| sampah rumah tangga dalam: daerah pembinaan pemulung kegiatan dinas lingkungan\| bpmf, ikatan pemulung indonesia ipi) hidup, dinas sosial anggaran penanganan sampah rumah pemerintah provinsi\| dlh, dinas cipta karya dan sda, bappeda, dead tangga dan sampah sejenis sampah dan dprd provinsi rumah tangga, meliputi pemilahan,\| disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan pengumpulan, pengangkutan, keuangan daerah pengolahan, dan pemrosesan akhir evaluasi perencanaan pembangunan tpa\| kegiatan pemprov pemkot regional palu sigi palu, pemkab sigi penyusunan dan kaji ulang rencana\| unit dinas cipta karya\| pemkot palu, pemkab sigi. pembangunan tpa regional palu sigi dan sda dan dlh penguatan komitmen\| penguatan komunikasi eksekutif dan\| pertemuan k\| dinas lingkungan pemprov dan dprd lembaga eksekutif dan\| legislatif dalam penanganan sampahlegiatan hidup legislatif pusat dan\| rumah tangga dan sampah sejenis daerah dalam\| sampah rumah tangga daerah serta penyediaan anggaran\| pelaksanaan forum komunikasi penanganan sampah\| pengelolaan sampah daermelalui: penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pembinaan saka kalpataru daerah dinas lingkungan\| dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kehutanan, dinas hidup, kwarda\| tanaman pangan dan hortikultura pramuka sulteng rolirsvaan\| names \| o0mo0m saru semorumun sesorrawu kwa oo kebijakan strategi program satuan sektor utama sektor pendukung pembinaan sekolah adiwiyata daerah dinas lingkungan\| dinas pendidikan dan kebudayaan, kanwil kantor kementerian hidup agama pelaksanaan hari peduli sampah nasional\| kegiatan dinas lingkungan\| pemprov, dprd, pegadaian, lsm dan komunitas peduli npsn) hidup lingkungan seminar upaya penanganan sampah\| kegiatan dinas lingkungan\| pemprov, dprd, lsm dan komunitas peduli lingkungan rumah tangga dan sampah sejenis hidup sampah rumah tangga pelaksanaan training trainer\| kegiatan dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan penanganan sampah rumah tangga dan hidup perdagangan, kppip sampah sejenis sampah rumah tangga kepada kelompok kelompok peduli sampah dan daerah kabupaten kota pembentukan sistem pengembangan dan kaji ulang data base\| software dinas lingkungan\|kapasitas kelembagaan dan\| kabupaten k keterlibatan sumberdaya manusia dalam upayalota masyarakat melalui\| penanganan sampah rumah tangga dan kie komunikasi,\| sampah sejenis sampah rumah tangga, informasi, dan melalui: eee (ro dan tps3r hidup sosialisasi atau bimbingan teknis\| kegiatan dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, bpmf, kabupaten kota pengelolaan sampah berbasis masyarakat hidup penerapan dan1 peningkatan peran dunia usaha melalui dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, kppip, esdm, dan kabupaten kota pengembangan skema. tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup investasi, operasional,\| untuk penanganan sampah rumah dan pemeliharaan tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pelaksanaan csr\| kegiatan corporate social responsibility) dan program kemitraan dan bina lingkungan pkl) dalam penanganan sampah. penguatan penegakan\| peningkatan kapasitas sumberdaya\| kegiatan dinas lingkungan\| dinas perhubungan, polri, dan kejaksaan, serta hukum manusia dalam penerapan dan penegakan hidup kabupaten kota hukum bidang persamaan fasilitasi penyelesaian perselisihan\| kegiatan dinas lingkungan\| kabupaten kota pengelolaan sampah antar daerah dan hidup atau badan usaha. pembinaan dan pengawasan kinerja\| kabupaten k dlh, dinas cipta\| kabupaten kota kabupaten kota terhadap ketaatan dalam\|ota karya dan sda pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah penguatan fasilitasi dan pengembangan kerjasama\| kegiatan dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan keterlibatan dunia. dan kemitraan pemerintah daerah dengan hidup perdagangan, ppid, usaha dalam\| dunia usaha melalui tanggung jawab penanganan sampah\| sosial dan lingkungan dalam penanganan rumah tangga dan\| sampah rumah tangga sampah sejenis2 penyusunan dan sosialisasi pedoman\| dokumen dinas lingkungan\| dinas cipta karya dan sda, dinas perindustrian dan sampah rumah\|. kemitraan pengelolaan sampah niatan hidup perdagangan, ppid, tangga melalui kemitraan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah penerapan teknologi pelaksanaan diseminasi informasi\| kabupaten dinas lingkungan\| ppid dinas cipta karya dan sda penanganan sampah\|. teknologi penanganan sampah rumahlkota hidup rumah tangga dan\| tangga dan sampah sejenis sampah sampah sejenis\| rumah tangga yang tepat guna yang sampah rumah\| meliputi pemilahan, pengumpulan, tangga yang ramah\| pengangkutan, pengolahan, dan lingkungan dan tepat\| pemrosesan akhir guna penelitian dan pengembangan teknologi\| kegiatan ppid, dinas\| dlh, dinas cipta karya dan sda penanganan sampah rumah tangga dan perindustrian dan sampah sejenis sampah rumah tangga perdagangansentifl rumah tangga dan sampah sejenis dalam penanganan\| sampah rumah tangga sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggamh pembina iv b nip. gubernur adalah gubernur sulawesi tengah. bupati walikota adalah bupati walikota sulawesibidang lingkungan hidup provinsi sulawesi tengah. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini, terdiri atas: arah jakstrada:, target dan program jakstrada, penyelenggara jakstrada, dan pendanaan. bab arah jakstrada bagian kesatu arah kebijakan arah jakstrada sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan arah kebijaksampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga arah kebijakgurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, peningkatan kinerjabagian ketiga. bagian ketiga arah kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggaanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, peningkatan kinerjaempat strategi kebijakan dan strategi daerah strategi jakstrada meliputi strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan strategiprovinsi, dan pemerintah kabupaten kotakota, cc. penguatan komitmen pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerahiii target dan program jakstrada target jakstradjakstrjakstrada sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui program kegiatan oleh perangkat daerahpenyelenggaraan jakstrada bagian kesatu umum jakstrada provinsi dan kabupaten kokebijakan dan strategi nasional. penyusunan jakstrakebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan jakstrada provinsi, gubernur bertugas: menyusun,penyelenggaraan jakstrada, menyusun dan melaporkan pelaksanaan jakstrada kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup paling kurangdalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada dan gubernur dibantu perangkat daerah pelaksana jakstrada yang berkelompok dalam. pemantauan penyelenggaraan jakstrada sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling kurang (satu) kali dalam (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidupisusun dalam bentuk laporan jakstrada oleh dinas yang membidangi lingkungan hidup dan dilaporkan kepada gubernur paling kurang (satu) kali dalam (satu) tahungian ketiga koordinasi kebijakan dan strategi daerah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan jakstrada dengan kabupaten kota agar selaras dengan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional. koordinasi . koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam: penyusunan dan pelaksanaan jakstrada kabupaten kota, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jakstrada kabupaten kota, dan cc. penyampaian laporan hasil pelaksanaan jakstrada kabupaten kota kepada gubernur paling kurang (satu) kali dalam (satu) tahusebagai bahan penyusunan laporan jakstrada kabupaten kota. bab v. bab pendanaan pendanaan penyelenggaraan jakstrada bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan dalam hal kabupaten kota yang telah memiliki jakstrada sebelum peraturan gubernur ini diundangkan maka masih tetap berlaku sampai dengan tahun dan melakukan perubahan paling lama tahun setelah peraturan gubernur ini diundangkanal dr. yovie \|imp,sh.mh pembina iv b nip,dalam pengelolaan sampsulawesi tengah tahun target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga provinsi sulawesi tengahmakaprovinsi nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis rsud madaniidirektur pada upt merupakan jabatan struktural eselon iii.a atau jabatan administrator yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi, kepala bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon iii kepala bidang pelayanan merupakan jabatan struktural eselon iii kepala bidang penunjang pelayanan merupakan jabatan struktural eselon iii kepala sub bagian kepegawaian dan umum merupakan jabatan struktural eselon kepala sub bagian keuangan dan aset merupakan jabatan struktural eselon kepala sub bagian perencanaan program dan evaluasi merupakan jabatan struktural eselon kepala seksi pelayanan medis merupakan jabatan struktural eselon kepala seksi keperawatan dan kebidanan merupakan jabatan struktural eselon kepala seksi penunjang medis merupakan jabatan struktural eselon dan kepala seksi penunjang non medis merupakan jabatan struktural eselon ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: direktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang ketatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan. untuk dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada direktur mempunyai fungsi: a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan, pelaksanaan kebijakan bidang ketatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan, cc. pelaksanaan. pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberiarkebunan iii mak, bahwadapat ditetapkan dan dijadikan sebagai unit produksi dari perusahaan perseroan persero) perkebunan iiiii, dan kekayaan negara lainnya sebagaimana ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan penilaian yang dilakukan bersama oleh departemen pertansebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah initiga ratus ribu rupiah) sebulan.. (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan. dalam. malang ya na, kpo presiden republik indonesiabadpresiden republik indonesia, menimbang bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itunasional, bahwa dalam membina dan mengembangkan kualitas keluarga tersebutsehubungan dengan hal tersebut atas,khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pembangunan keluarga sejahtera, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dengan peraturan pemerintahlan kan ya na, eat kpo presiden republik indonesiaembangunan keluarga sejahtera. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintman bad pak presiden republik indonesia keluargamenteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan bidang kependudukan dan bidang keluarga berencana nasional. man ya na, kpo presiden republik indonesia . penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga dan keluarga berencana dan diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. bab penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga (l) pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga. pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera. (l) penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal. fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam meliputi: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, men tao nya ny) kpo presiden republik indonesia fungsi. fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. setiap anggota keluarga wajib. pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakunilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya. (l) dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi man ya na, sen kpo presiden republik indonesia termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya. bab iii. bab iii penyelenggaraan keluarga berencana penyelenggaraan keluarga berencana ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. (l) penyelenggaraan keluarga berencana pelaksana kan denganluarga, dan peningkatan kemeja terapan keluarga. upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diarahkan kepada tumbuh kembangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan(l)men tao nya ny presiden republik indonesia kesiapan. sejahtera, peraturan perundang undangan yang berlaku. kebudayaan usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh menteri. jl) pengaturan kelahiran diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam menunda kehamilan pertama sampai pada usia ideal melahirkan dan mengatur jarak kelahiran. pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan melalui: penundaan kehamilan pertama sampai tercapai usia ideal melahirkan: perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak. usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor faktor: risiko akibat melahirkan, kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan man naz n47 eat presiden republik indonesia masa luar kehamilan dan persalinan, derajat. derajat kesehatan reproduksi sehat, kematangan mental, sosial, ekonomi dalam keluarga. (l) perencanaan jumlah ideal anak dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor faktor: daya dukung dan daya tampung lingkungan, kualitas penduduk dan kuantitas penduduk. kebudayaan jumlah ideal anak sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh menteri. (l) perencanaan jarak ideal melahirkan dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor faktor: daya dukung dan daya tampung lingkungan, derajat kesehatan dan ekonomi keluarga. kebudayaan jarak ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh menteri. (l) pelaksanaan penundaan kehamilan, perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak dilakukan sendiri oleh pasangan suami istri mei tao na, kpo presiden republik indonesia atas dasar kesadaran dan kesukarelaan. pelaksanaan. pelaksanaan penundaan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan alat, obat dan atau cara pengaturan kehamilan yang dapat diterima pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya. jenis alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan memperhatikan: daya guna dan hasil guna, risiko terhadap kesehatan, nilai agama dan nilai yang hidup dalam masyarakat. jenis alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ditentukan oleh menteri setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan. jl) penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, serta mempertimbangkan nilai nilai etik dan agama. penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan profesi. (l) mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara malang n4z n47 snn kpo presiden republik indonesia pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang dan dilaksanakan tempat dan dengan cara yang layak. tenaga. tenaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam meliputi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang telah mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan bidang penyelenggaraan keluarga berencana. penentuan tempat dan cara yang layak untuk mempertunjukkan dan memperagakan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan sasaran, norma agama, etik, dan sosial budaya masyarakat. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional. pelayanan obat, alat, dan cara pengaturan kehamilan untuk pasangan suami isteri, dilakukan oleh tenaga kesehatan dan atau tenaga lainnya yang mempunyai wewenang untuk itu, sarana kesehatan atau sarana lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. (l) kebijaksanaan pengadaan dan penyebaran alat serta obat pengaturan kehamilan untuk pengaturan kelahiran ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri kesehatan. klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia kebijaksanaan pengadaan dan penyebaran alat serta obat pengaturan kehamilan, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan dan penyebaran. pengadaan. pengadaan alat dan obat pengaturan kehamilan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan minat masyarakat. penyebaran alat dan obat pengaturan kehamilan dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan pelayanan. bab penelitian dan pengembangan (l) untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahterakualitas keluarga, penyelenggaraan keluarga berencana, kualitas dan kuantitas penduduk serta kebutuhan, penyediaan dan penyebarluasan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan. upaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. men tao nya ny) kpo presiden republik indonesia bab v. babyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. (l) peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera meliputi kegiatan: memberi informasi danyang dapat mewujudkan keluarga sejahtera. peran serta masyarakat diselenggarakan melalui organisasi kemasyarakatan, atau perorangan sesuai dengan peraturan yel lain tao nya ny wat presiden republik indonesia perundang undangan yang berlaku. peran serta masyarakat dapat berupa penyediaan tenaga, sarana, prasarana, dana dan atau bentuk lainnya. bab vi. bab pembinaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahterapembinaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pembinaan terhadap: kualitas tenaga dan pelayanan, pemerataan pelayanan keluarga, koordinasi dan keterpaduan program, pencatatan dan pelaporan program pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana, peran serta masyarakat, penelitan dan pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana, kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. mulan pkn ya na, presiden republik indonesia . pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan:cara pembinaan lainnya. bab vumum dalam rangka mencapai sasaran utama pembangunan jangka panjang untuk terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat indonesia yang maju dalam suasana tenteram, dan seimbang serta berkesinambungan dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan lingkungannya, serta bertakwa kepada tuhan yang maha esa, perlu diupayakan pembentukan keluarga sejahtera secara nasional. keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar lebih dapat memainkan peranannya dalam mengisi pembangunan nasional, perlu diupayakan pengembangan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. penyelenggaraanuntuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah, masyarakat dan keluarga melakukan upaya upaya penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera melalui upaya pengembangan kualitas keluarga dan upaya keluarga berencana. upaya penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material serta menjalankan fungsi keluarga secara optimal. men tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia upaya. upaya penyelenggaraan keluarga berencana secara nasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera secara bertahap dan kebudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera kbs) tersebut dengan memperhatikan nilai nilai agama, budaya, potensi masyarakat yang dinamis serta semakin mandiri. dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat tersebut upaya penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui kegiatan kegiatan mengenai pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga. termasuk dalamnya adalah mengenai usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan pengaturan jarak kelahiran antar anak. guna menunjang pelaksanaannya tersebut, disamping pengaturan mengenai penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud atas, perlu ditentukan pula pengaturan mengenai obat, alat, dan cara kontrasepsi. demikian pula terhadap penyediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarananya diberlakukan ketentuan menurut peraturan perundang undangan yang berlakuomunikasi, informasi dan edukasi, baik yang dilakukan antar sektor instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat. sehubungan dengan hal tersebut atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuanlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera secara tersendiri. demi pengaturan istilah istilah sebagaimana tercantum dalam butir sampai dengan butir adalah sama dengan pengertian yang tercantum. pencantuman kembali pengertian istilah istilah dalam peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesamaan pengertian dan mempermudah dalam pemakaian istilah dalam peraturan perundang undangan. man ya na, snn kpo presiden republik indonesia . cukup jelas kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga, mengandung pengertian bahwa kualitas keluarga yang dibentuk tersebut ditumbuhkembangkan atas dasar peningkatan rasa kesadaran, kemauan, kemampuan dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera. cukup jelas cukup jelas hurufhurufmulan na, kpo presiden republik indonesia huruf c. hurufhuruf fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. hurufhurufhuruf fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. hurufpembangunan keluarga sejahteryang dimaksud dengan kualitas diri dalam ini adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik yang dapat menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga. pa) tao nya ny kpo presiden republik indonesia . upaya upaya pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dalam ini antara lain pendidikan kerumahtanggaan, peningkatan status gizi keluarga, pembinaan kesejahteraan sosial keluarga, usaha usaha ekonomi produktif serta nilai nilai agama dalam keluarga. yang dimaksud dengan masyarakat dalam ini adalah meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan kelompok kelompok keluarga yang dibentuk dengan prakarsa dan swadaya masyarakat. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam ini adalah suatu kondisi dimana para keluarga keluarga dalam masyarakat telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar (antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, serta ibadah dan muamalah), sosial, psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. cukup jelas cukup jelas yel lain tao nya ny wap kpo presiden republik indonesia . faktor usia dalam perkawinan dapat menentukan kualitas kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam suatu keluarga. oleh karena itu dalam melaksanakan perkawinan, usia ideal perkawinan perlu diperhitungkan. untuk penetapan usia ideal perkawinan tersebut, faktor faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf ini perlu diperhatikan, karena hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan dalam membangun dan membina keluarga yang sejahtera lahir dan bahagia batin. undang undang nomor tahun tentang perkawinan telah mengatur batas usia minimal seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan. pengaturan usia ideal ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang tersebut, tetapi semata mata dimaksudkan sebagai anjuran dalam rangka membangun keluarga sejahtera dan dikaitkan dengan usia reproduksi sehat. reproduksi sehat adalah kemampuan diri untuk memberikan keturunan dalam kurun waktu tertentu dalam usia yang tepat secara sehat untuk ibu dan anak. cukup jelas pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ini adalah suatu kegiatan dalam merencanakan kehamilan ataupun melahirkan. kegiatan tersebut ditujukan kepada pasangan suami isteri dalam merencanakan dan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. cukup jelas pada setiap kelahiran anak dimungkinkan terjadinya risiko yang tidak diharapkan, baik bagi ibu yang melahirkan maupun terhadap tumbuh kembangnya anak yang dilahirkan. risiko tersebut dimungkinkan dapat diperkecil apabila seorang ibu dari pasangan suami isteri melahirkan anak dalam usia ideal melahirkan. oleh karena itu dalam menetapkan usia ideal melahirkan perlu memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan man ya na, snn kpo presiden republik indonesia . jumlah anak dalam keluarga sangat mempengaruhi kualitas kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam keluarga. oleh karena itu untuk membangun keluarga yang sejahtera kiranya dapat diwujudkan dalam suatu keluarga yang jumlah ideal anaknya kecil. dalam menentukan jumlah ideal anak tersebut perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas dan kuantitas penduduk. cukup jelas jarak ideal melahirkan anak sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan pertumbuhan fisik anak pada khususnya serta kesejahteraan keluarga pada umumnya. oleh karena itu untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu memperhatikan faktor jarak ideal melahirkan. cukup jelas cukup jelas penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang dapat diterima pasangan suami isteri sesuai pilihannya ini, mempunyai pengertian bahwa suami isteri mempunyai hak untuk menentukan pilihannya dalam menggunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi. meskipun demikian dalam penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sesuai pilihannya tersebut perlu memperhatikan kesesuaian kondisi kesehatan suami isteri, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diharapkan bagi kesehatan. yan na, wat presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas cukup jelas alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan terhadap pemakainya adalah alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang langsung dapat mempengaruhi anatomi tubuh. mengingat dalam pelaksanaan penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan berkaitan erat dengan masalah kesehatan dansanakan kewenangannya harus tetap berlandaskan pada standar profesi kesehatan yang berlaku. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas mulan ya na, sen. presiden republik indonesia pelayanan sini meliputi pemberian informasi yang jelas tentang alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan, pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan keluarga berencana. . cukup jelas cukup jelas ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin akan tersedianya alat dan obat pengaturan kehamilan secara cukup dan merata untuk kepentingan pengaturan kelahiran. cukup jelas cukup jelas penelitian dan pengembangan dalam ini meliputi segala aspek antara lain teknis, medis, sosiologis, yuridis, dan lain sebagainya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yan na, snn kpo presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud kualitas pelayanan keluarga berencana meliputi kualitas tempat, tenaga, dan peralatan yang tersedia, dan lain lainnya sehingga menimbulkan rasa puas bagi orang yang dilayani. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf dalam pembinaan pencatatan dan pelaporan program pengembangan kualitas keluarga dan keluarga berencana termasuk berbagai upaya pendataan dan pemetaan bidang keluarga sejahtera. pendataan dan pemetaan tersebut merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh data data keluarga yang dapat menjadi sumber data untuk menunjang perencanaan pembangunan berbagai bidang, sektor, wilayah, dan daerah, serta menunjang perkiraan dan sasaran berkala dalam pembangunan keluarga sejahtera. huruf cukup jelas huruf cukup jelas klan kan ya na, wat presiden republik indonesia huruf g. huruf kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam ini termasuk bimbingan dan bantuan medis untuk memperoleh kehamilan luar cara alami bagi pasangan yang belum memperoleh keturunan. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pemberian penghargaan misalnya dapat berupa piagam, bantuan beasiswa atau bantuan lainnya yang bermanfaat bagi akseptor. huruf cukup jelasbang timah, dipandangyang berasal dari mengkonversikan hutang royalti perusahaan perseroan persero) pt. tambang timahpa) tao nya ny snn kpotimahbantuan dana yang berasal dari royalti dalam rangka memperbaiki likuiditas perusahatimah sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sen). bab ii. bab klan na, wat presiden republik indonesiamoeldoko lembaran negara republik indonesia tahun nomorkepabeanan dengan peraturan pemerintah.kepabeanan. babi. mu, menteri adalah menteri keuangan republik indonesia, direktur jenderal adalah direktur jenderal bea dan cukai,, pemeriksaan adalah tindakan untuk memeriksa sarana pengangkut, barang, bangunan atau tempat lainnya, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, serta terhadap orang, pencegahan barang adalah tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean, pencegahan sarana pengangkut adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut, penyegelan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel dan atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak hak negara. . nip pa) tao nya ny) snnkepabeanbab pemeriksaan (l) pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di. klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia pejabat bea dan cukai(l) untuk keperluan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam atas permintaan atau isyarat pejabat bea dan cukai pengangkut wajib menghentikan sarana mengangkutnya. pejabat bea dan cukai berwenang meminta. atas permintaan pejabat bea dan cukai, pengangkut sebagaimana dimaksud pada wajib membuka sarana pengangkut atau bagiannya untuk diperiksa. segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab pengangkut, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan undang undang, direktorat jenderal bea dan cukai, apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan undang undang. s5) tindak lanjut dari pemeriksaan sarana pengangkut dan barang atasnya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sebagai berikut apabila terdapat pelanggaran, segera dilakukan pencegahan terhadap sarana pengangkut dan atau barang atasnya, apabila. mulan ya na, kpo presiden republik indonesia apabila tidak terdapat pelanggaran, segera mengizinkan pengangkut beserta sarana pengangkut berikut barang yang ada diatasnya untuk meneruskan perjalanan. (l) pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang. untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau kuasanya wajib menyerahkan barang dan membuka setiap bungkusan atau kemasan baranglakukan pemeriksaan atas resiko dan biaya pihak yang diperiksa. (l) pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadaplain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan berdasarkan undang undang: atau bangunan atau tempat lain yang menurut pemberitahuan pabean berisi barang dibawah pengawasan pabean. pejabat. malang n4z n47 sen kpo presiden republik indonesia pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan merupakan rumah tinggal yang berdasarkan undang undang penyelenggaraannya tidak berada bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan. pejabat bea dan cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang berada atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk dalam daerah pabean,baru saja meninggalkan kawasan pabean. bab iii pencegahan pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pencegahan terhadap barang impor yang berada kawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean, barang. klan ya na, wap kpo presiden republik indonesia barang impor yang keluar dari kawasan pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pamannya, barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pamannya, sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pamannya, atau sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pamannya. pencegahan tidak dapat dilakukan terhadap paket atau barang yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos, barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas pemberitahuan atau dokumen pelengkap pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk, sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos, atau sarana pengangkut negara atau negara asing. barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai dikuasai negara dan disimpan tempat penimbunan pabean. . men tao nya ny wap presiden republik indonesia pemilikpaling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat bukti pencegahan, dengan ketentuan: menyebutkan alasan alasan keberatan, dan melampirkan bukti bukti yang menguatkan keberatan. (l) barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah diselesaikan dengan cara diserahkan kembali kepada pemiliknya, dalam hal telah memenuhi kewajiban pabean, pencegahan barang dan atau sarana pengangkut yang dilakukan tanpa surat perintah pencegahan karena alasan mendesak dan perlu, tidak mendapat persetujuan dari direktur jenderal, keberatan yang diajukan oleh pemilik barang dan atau sarana pengangkut diterima oleh menteri, keberatan sebagaimana dimaksud dalam tidak mendapat putusan menteri setelah lewat waktu (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, atau tidak diperlukan untuk bukti pengadilan, setelah diserahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah. dimusnahkan. men na, snn kpo presiden republik indonesia dimusnahkan karena barang tersebut busuk, dilelang, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses penyidikan, dalam hal menyangkut barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik negara. tata cara penyelesaian barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh menteri. (l) dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam diterima karena tidak ditemukan adanya pelanggaranimpor yang diancam dengan sanksi administrasi, menteri memerintahkan: barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah, uang. klan ya na, wap kpo presiden republik indonesia setelah bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda telah dibayar dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka imekspor yang diancam dengan sanksi administrasiuang hasil lelang barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah, diserahkan kepada pemiliknya setelah sanksi administrasi berupa denda dan pungutan negara dalam rangka ekspor telah dibayar dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka eksdiancam dengan sanksi pidananyidik sebagai barang bukti. apabila. man tao na, wat kpo presiden republik indonesia apabila setelah lewat (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan menteri tidak memberi putusan, keberatan dianggap diterima serta barang dan atau sarana pengangkut diselesaikan sesuai ketentuan pada putusan menteri sebagaimana dimaksud pada dan segera diberitahukan kepada pemilik barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah. bab penyegelan pejabat bea dan cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pamannya,, atau barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah. (l). pemilik dan atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempat tempat yang disegel oleh pejabat bea dan cukai wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang. kunci,. klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin dari pejabat bea dan cukai. penyegelan sebagaimana dimaksud dalam dihentikan dalam hal barang dan atau sarana pengangkut telah diselesaikan kewajiban pamannya, penyegelan sebagai tindak lanjut dari pencegahan yang dilakukan tanpa surat perintah tidak mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal, atau barang dan atau sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. bab surat perintah, surat bukti pencegahan, dan berita acara untuk melaksanakan penindakan berupa pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan, pejabat bea dan cukai harus dilengkapi dengan surat perintah dari direktur jenderal. (l) surat perintah sebagaimana dimaksud dalam tidak diperlukan dalam hal pemeriksaan. klan ata na, wat kpo presiden republik indonesia pemeriksaan bangunan atau tempat lain yang menurut undang undang berada dibawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai, dalam keadaan mendesak diperlukan tindakan untuk menghentikan atau menegah sarana pengangkut dan atau barang, melakukan pengejaran terhadap orang pribadi dan atau sarana pengangkut yang membawa barang yang diduga melanggar undang undang. pejabat bea dan cukai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf segera melaporkan kepada direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuknya, dalam waktu selambat lambatnya jam terhitung sejak penindakan dilakukan. surat perintah sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat nama pejabat bea dan cukai yang diberi perintah, bentuk dan alasan penindakan, jangka waktu berlakunya surat perintah, dan kewajiban pelaporan hasil penindakan. . man ya na, sen kpo presiden republik indonesia (l) atas pencegahan barang dan atau sarana pengangkut, pejabat bea dan cukai wajib membuat surat bukti pencegahan dengan menyebutkan alasannya. surat bukti sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemilik barang dan atau sarana pengangkut atau kuasanya dengan mendapatkan tanda terima dari yang bersangkutan. tindakan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, barang, bangunan atau tempat lain, dan atau surat atau dokumen yang bertalian dengan barang, serta pencegahan dan penyegelan wajib dibuatkan berita acara. bentuk surat perintah, surat bukti pencegahan serta berita acara pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelanykepabeanan umum penindakan terhadap barang dan atau sarana pengangkut serta bangunan atau tempat lain adalah suatu wewenang kepabeanan yang bersifat administratif dalam rangka menjamin hak hak negara dan dipenuhinya ketentuan larangan dan pembatasan. disadari bahwa penindakan tersebut tentunya akan menghambat kelancaran arus barang dan mengakibatkan keadaan yang kurang memuaskan bagi pemiliknya. oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dituntut kesadaran yang tinggi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan bersifat objektif. pejabat bea dan cukai yang akan melaksanakan penindakan harus telah mempunyai petunjuk yang cukup atas tindakan yang akan diambilnya dan tetap mengutamakan tingkat pelayanan yang tinggi serta memberikan kepastian bagi pemilik barang dan orang yang dikenakan penindakan. setiap penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan alasan dan bukti yang cukup untuk mendapatkan penyelesaian akhir berupa penyidikan terhadap tindak pidana atau pengenaan sanksi administratif berupa denda atau penyerahan kembali kepada pemiliknya. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas . man ya na, snn kpo presiden republik indonesia penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut serta barang atasnyapenghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya dilakukan secara selektif. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "isyarat" adalah tanda yang diberikan kepada nahkcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia tindakan pemeriksaan terhadap barang dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran ketentuan undang undang kepabeanan dankewenangan ini termasuk juga melakukan pemeriksaan surat yang dicurigai berisi barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos. pembukaan surat tersebut harus dilakukan bersama petugas pos. yang dimaksud dengan "barang" pada ini meliputi barang impor, barang ekspor, dan barang yang dikirim dari satu tempat tempat lain dalam daerah pabean melalui satu tempat diluar daerah pabean. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "berhubungan langsung" adalah berhubungan secara fisik sedangkan "berhubungan tidak langsung" adalah yang secara fisik tidak berhubungan secara langsung tetapi secara operasional saling berhubungan. tujuannya adalah untuk mencegah usaha untuk menghindari pemeriksaan atau menyelundupkan barang, mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai ada kemungkinan barangsedang diperiksa. yang dimaksud dengan "bangunan dan tempat lain yang bukan rumah tinggal" pada ini adalah bangunan yang bukan merupakan tempat untuk menimbun barang yang berada bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam undang undang. apabila berdasarkan petunjuk yang ada bahwa tempat tersebut terdapat barang yang. mei na, wat kpo presiden republik indonesia yang tersangkut pelanggaran kepabeanan atau peraturan larangan pembatasan. direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut. pemeriksaan badan harus diusahakan sedemikian rupa sesuai norma kesusilaan dan kesopanan. oleh karena itu, pemeriksaanangka cukup jelas angka keluar dari kawasan pabean" mengandung pengertian sepanjang barang impor tersebut masih dapat diketahui berasal dari kawasan pabean dan dalam pengawasan berlanjut, sedangkan yang dimaksud dengan "petunjuk yang cukup" adalah bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain laporan pegawai, laporan hasil pemeriksaan biasa, keterangan saksi dan atau informan, hasil kegiatan intelijen, atau hasil pengembangan penyelidikan. contoh terdapat ketidaksesuaian antara cargo manifest kapal dengan bay plan kapal atas suatu party barang impor yang dibongkar pelabuhan. walau sudah terdapat bukti permulaan berupa ketidaksesuaian antara cargo manifest kapal dan bay plan kapal, namun hal ini belum cukup untuk melakukan pencegahan. agar. man na, wat kpo presiden republik indonesia agar bukti permulaan tersebut menjadi cukup untuk dapat melakukan pencegahan barang maka harus ada unsur pendukung misalnya laporan atau keterangan pegawai atau informasi lainnya yang diperoleh tentang ketidakbenaran partai barang impor tersebut sehingga terdapat cukup alasan untuk melakukan pencegahan barang. angka cukup jelas angka cukup jelas angka sebagai contoh sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pamannya misalnya kapal yang semula dimasukkan dengan fasilitas impor sementara kemudian dipindahtangankan dijual kepada warga negara indonesia atau penduduk indonesia dan diganti bendera indonesia. pada saat pemindahtanganan maka atas sarana pengangkut tersebut berdasarkan undang undang wajib diselesaikan kewajiban pamannya sebagai barang impor untuk dipakai. dengan demikian apabila terjadi pemindahtanganan pemilik atau yang menguasai sarana pengangkut tidak menyelesaikan kewajiban pamannya maka sarana pengangkut tersebut dapat dicegah. angka cukup jelas angka pemeriksaan ulang (verifikasi) terhadap pemberitahuan atau dokumen pelengkap pabean yang dilakukan oleh kantor pabean dapat mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk yang telah dilakukan oleh importir pemilik barang. pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk tersebut diselesaikan secara administratif. namun demikian, ada kemungkinan bahwa barang impor tersebut masih berada gudang importir yang bersangkutan. terhadap barang yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pencegahan. angka . klan ya na, snn kpo presiden republik indonesia angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan sarana pengangkut negara" adalah pesawat udara atau kapal laut yang dipergunakan oleh abri danketentuan ini berlaku juga untuk sarana pengangkut negara asing milik angkatan bersenjata asing dan atau instansi pemerintah asing yang diberi fungsi dan kewenangan penegakan hukum atau pertahanan dan keamanan negara. cukup jelas ini memberikan hak kepada pemilik barang atau pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas pencegahan barang dan atau sarana pengangkut yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai serta untuk memberikan kepastian hukum. cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf b. yan na, wat kpo presiden republik indonesia huruf barang yang dicegahilakukan pelelangan. hasil lelang tersebut merupakan hak pemilik barang oleh karena itu harus dikembalikan karena ternyata tidak terbukti adanya pelanggaran. huruf barang yang dicegah yang telah diselesaikan kewajiban pamannya dan telah diserahkan sejumlah uang atau jaminan, kemudian ternyata tidak terdapat pelanggaran maka uang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "penyegelan" adalah mengunci, menyegel, dan atau melekatkan tanda pengaman yang bertujuan untukangka . klan na, wat kpo presiden republik indonesia angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan "barang ekspor yang harus diawasi" adalah barang tertentu yang berdasarkan peraturan perundang undangan ekspornya diawasi. terhadap dapat disegel apabila barang tersebut berdasarkan pemberitahuan pabean atas barang ekspor benar benar merupakan bagian dari barang ekspor yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai pada saat akan diekspor. angka cukup jelas dapat diterima"yang dimaksud dengan "pihak lain" pada ini adalah badan resmi yang keberadaannya diakui oleh pemerintah misalnya perusahaan pelayaran. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . klan ya na, wat presiden republik indonesia cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah suatu keadaan dimana pencegahan harus seketika itu dilakukan dan apabila tidak dilakukan dalam arti harus menunggu surat perintah terlebih dahulu, barang dan sarana pengangkut tidak dapat lagi dicegah sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas surat bukti pencegahan dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum bagi pihak pihak yang terkena penindakan maupun bagi pejabat bea dan cukai. . man ya na, snn presiden republik indonesia surat bukti pencegahan diserahkan kepada pemilik barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah atau kuasanya dengan tanda penerimaan berupa pembubuhan tanggal dan tanda tangan. dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan maka pejabat bea dan cukai membuat catatan atau keterangan tentang hal itu. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas
men n4z ny)bahan bakar kendaraan bermotor dalam peraturan pemerintah, mengingat undang undang dasarbahan bakar kendaraan bermotor. babi ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud denganjalan umumatau alat alat besar, bahan. klan ata na, presiden republik indonesiabab objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (l)adalah bensin, solar, dan gas. (hargasebesar (sepuluh persen) untuk daerah tingkat yang bersangkutan. bagian. klan ya na, snn kpo presiden republik indonesia bagian penerimaan daerah tingkat sebesar (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada dibagikan kepada daerah tingkat dengan pembagian sebagai berikut: (lima puluh persen) berdasarkan panjang jalan pada daerah tingkat yang bersangkutan, (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh daerah tingkat iidengan pertimbangan menteri keuangan. ketentuan mengenai peraturan daerah tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah yang mengatur pajak daerah. bab iii ketentuan penutup pemberlakuan peraturan pemerintah ini ditetapkan dengan keputusan presiden. agar. kn4zbahan bakar kendaraan bermotorrlutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini dimaksudk. demibahan bakar umum spbu). termasuk dalam pengertian bensin adalah premium dan prefix. . man ya na, kpo presiden republik indonesiayang dimaksud dengan harga jual adalah harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai ppn). cukup jelas: menetapkan peraturan pemerintahwajo, luwu dan bulukumba dalam wilayah propinsi daerah tingkat sulawesi selatan. jl) membentuk kecamatan patimpeng wilayah kabupaten daerah tingkat bone, yang meliputi wilayah sebagian wilayah kecamatan salomekko, yang terdiri dari: desa patimpeng, desa labelling, desa maddareng, desa masa, desa batu kappa, sebagian wilayah kecamatan tonga, yang terdiri dari: desa maksila, desa pationgi, desa talawang, desa pancing, desa bulu ulang. wilayah kecamatan patimpeng sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan salomekko dan wilayah kecamatan tonga. dengan dibentuknya kecamatan patimpeng, maka wilayah kecamatan salomekko dan wilayah kecamatan tonga dikurangi dengan wilayah kecamatan patimpeng sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan patimpeng sebagaimana dimaksud dalam berada desa patimpeng. (l) membentuk kecamatan amal wilayah kabupaten daerah tingkat bone, yang meliputi wilayah: mea pa) nya ny) wat presiden republik indonesia sebagian wilayah kecamatan ulang, yang terdiri dari desa mampu, desa matter pura, desa taccinnong, desa bila: desa ulang, desa lili riattang, desa amal riattang: desa waepputtang'e, desa waempubbu. sebagian wilayah kecamatan ajangale, yang terdiri dari: desa taccipong, desa belulang, desa cassini, desa benteng tellu, desa ajjallaleng, desa laponrong: wilayah kecamatan amal sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan ulang dan wilayah kecamatan ajangale, dengan dibentuknya kecamatan amal, maka wilayah kecamatan ulang dan wilayah kecamatan ajangale dikurangi dengan wilayah kecamatan amal sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan amal sebagaimana dimaksud dalam berada desa mampu. jl) membentuk kecamatan bungo wilayah kabupaten daerah tingkat bone, yang meliputi wilayah desa tungku, desa samanera: desa talempong, desa sell, man presiden republik indonesia desa bungo, desa bulu allaporeng'e, desa matter wali, desa mattiropulli, desa lili rintang. wilayah kecamatan bungo sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan lappariaja. dengan dibentuknya kecamatan bungo, maka wilayah kecamatan lappariaja dikurangi dengan wilayah kecamatan bungo sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan bungo sebagaimana dimaksud dalam berada desa tungku. membentuk kecamatan tellu limpo wilayah kabupaten daerah tingkat sinjai, yang meliputi wilayah sebagian wilayah kecamatan sinjai selatan, yang terdiri dari desa menanti:, desa lembang love, desa tellulimpoe, desa setengah, desa kala: desa massal. sebagian wilayah kecamatan sinjai timur, yang terdiri dari desa bua, desa sukamaju, desa era baru: desa potongan. dengan dibentuknya kecamatan tellu limpo, maka wilayah kecamatan sinjai selatan dan wilayah kecamatan sinjai timur dikurangi dengan wilayah kecamatan tellu limpo sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan tellu limpo sebagaimana dimaksud dalam berada desa menanti. lan presiden republik indonesia membentuk kecamatan pitu rawa wilayah kabupaten daerah tingkat sidenreng rappang, yang meliputi wilayah kelurahan ponrangae, kelurahan lancang, desa lasiwala: desa tumpang mango, desa ajubissue, desa tting, desa dong, desa bulucenrana: desa anabannae: desa beta, desa betaoriase. wilayah kecamatan pitu rawa sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan dua pitu. dengan dibentuknya kecamatan pitu rawa, maka wilayah kecamatan dua pitu dikurangi dengan wilayah kecamatan pitu rawa sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan pitu rawa sebagaimana dimaksud dalam berada kelurahan ponrangae. membentuk kecamatan bola wilayah kabupaten daerah tingkat wajo, yang meliputi wilayah desa solo: desa sanreseng ade, desa pattangngae, desa hatimu, desa ujung tanah, desa rajamawellang: desa galileo, desa pasir putih: desa lempeng, rn) n97 ny) presiden republik indonesia desa bola, desa manurung. wilayah kecamatan bola sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan tatkala. dengan dibentuknya kecamatan bola, maka wilayah kecamatan tatkala dikurangi dengan wilayah kecamatan bola sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan bola sebagaimana dimaksud dalam berada desa solo. jl) membentuk kecamatan kera wilayah kabupaten daerah tingkat wajo, yang meliputi wilayah kelurahan gallery, desa kera, desa coomani: desa bawang, desa paojepee, desa intell: desa kota, desa awo: desa lalliseng, desa pattirolokka. wilayah kecamatan kera sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan pitumpanua. dengan dibentuknya kecamatan kera, maka wilayah kecamatan pitumpanua dikurangi dengan wilayah kecamatan kera sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan kera sebagaimana dimaksud dalam berada kelurahan gallery. (l) membentuk kecamatan baebunta wilayah kabupaten daerah tingkat luwu, yang meliputi wilayah desa massa, desa meli: gelang pa) nya ny) presiden republik indonesia desa rada: desa baebunta, desa alaska, desa karang, desa salulemo, desa taxobox, desa lara, desa mario, desa beringin jaya, il. desa lembang lembang. wilayah kecamatan baebunta sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan sabang. dengan dibentuknya kecamatan baebunta, maka wilayah kecamatan baebunta dikurangi dengan wilayah kecamatan baebunta sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan baebunta sebagaimana dimaksud dalam berada desa massa. (l) membentuk kecamatan buru wilayah kabupaten daerah tingkat luwu, yang meliputi wilayah desa buru, desa luwu: desa lumiere, desa jalajju, desa lemon: desa boneputa, desa lamboresa, desa madonna. wilayah kecamatan buru sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan wotu. dengan dibentuknya kecamatan buru, maka wilayah kecamatan wotu dikurangi dengan wilayah kecamatan buru sebagaimana dimaksud dalam man presiden republik indonesia pusat pemerintahan kecamatan buru sebagaimana dimaksud dalam berada desa buru. jl) membentuk kecamatan tomini wilayah kabupaten daerah tingkat luwu, yang meliputi wilayah desa tomini, desa kalpataru, desa beyond, desa lestari, desa mayasari, desa purwosari: desa kartaraharja, desa patengko, desa cendana hitam, desa manunggal. wilayah kecamatan tomini sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan mangkutama. dengan dibentuknya kecamatan tomini, maka wilayah kecamatan mangkutama dikurangi dengan wilayah kecamatan tomini sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan tomini sebagaimana dimaksud dalam berada desa tomini. membentuk kecamatan rilau ale wilayah kabupaten daerah tingkat bulukumba, yang meliputi wilayah desa palembang, desa bontoharu, desa bonto bangun, desa biji binasa, desa bonto love: desa bonto majene: mea pa) wat presiden republik indonesia desa batu karena, desa sentani: desa krama, desa bulu love, desa bontoa manai:, il. desa tanah harapan. wilayah kecamatan rilau ale sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan bulunya. dengan dibentuknya kecamatan rilau ale, maka wilayah kecamatan bulunya dikurangi dengan wilayah kecamatan rilau ale sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan rilau ale sebagaimana dimaksud dalam berada desa palembang. (l) membentuk kecamatan kandang wilayah kabupaten daerah tingkat bulukumba, yang meliputi wilayah desa borong rapper, desa kandang, desa taman, desa gantungan, desa antiqua: desa benteng paling, desa baliho, desa mattirowalie. wilayah kecamatan kandang sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan wilayah kecamatan lantaran kandang. dengan dibentuknya kecamatan kandang, maka wilayah kecamatan lantaran kandang dikurangi dengan wilayah kecamatan kandang sebagaimana dimaksud dalam pusat pemerintahan kecamatan kandang sebagaimana dimaksud dalam berada desa borong rapper. manselatbelas) kecamatan yang berlaku dan dengan memperhitungkan keuangan kemampuan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah tingkat sulawesi selatann presiden republik indonesia lampiran tidak disertakan
peraturan pemerintah nomor tahun pegawai. pengalaman kerja, peraturan tentang penghargaan pengalaman kerja presiden republik indonesia, menimbang: perlu mengadakan peraturan penghargaan pengalaman bekerja: mengingat: keputusan sidang dewan menteri tertanggal september keputusan sidang dewan sekretaris jenderal kementerian tertanggal! september dan sidang dewan menteri tanggal september mengingat pula: peraturan gaji pegawaghargaan pengalaman bekerja" sebagai berikut: kepada mereka yang baru diangkat dalam sesuatu jabatan diberikan gaji yang ditentukan untuk jabatan itu menurut peraturan gaji yang berlaku, dengan mengingat perhitungan pengalaman bekerja yang ditetapkan oleh berikut. yang dimaksud dengan pengalaman bekerja ialah pengalaman bekerja pada jawatan pemerintah, yang telah terputus lebih dari tiga tahun, atau pengalaman pekerjaan partikular. pengalaman bekerja diatas dibagi dalam tiga jenis pengalaman yang sederajat dan sejenis, b.pengalaman yang sejenis, c.pengalaman lain yang bermanfaat. pengalaman yang sederajat dan sejenis adalah pengalaman pekerjaan, yang sifatnya sama dengan sifat pekerjaan dalam jabatan yang (akan) dipangku, sehingga pengalaman tersebut berfaedah sepenuhnya untuk jabatan termaksud. pengalaman yang sejenis adalah pengalaman pekerjaan, yang sifatnya serupa dengan sifat pekerjaan dalam jabatan yang (akan) dipangku, sehingga pengalaman tersebut banyak daerahnya untuk jabatan termaksud. pengalaman yang dimaksud dalam huruf adalah pengalaman pekerjaan, yang cukup bermanfaat untuk jabatan yang (akan) dipangku. waktu pengalaman bekerja, sebagai tersebut dalam yang lamanya paling sedikit enam bulan tak terputus, dihargai untuk penetapan gaji permulaan dalam jabatan yang (akan) dipangku sebagai berikut: pengalaman yang sederajat dan sejenis dihargai penuh, pengalaman yang sejenis, dihargai dua pertiga dari lamanya pengalaman: cc. pengalaman lain yang bermanfaat, dihargai sepertiga dari lamanya pengalaman. pengalaman yang tidak termasuk huruf dan tidak dihargai. dalam menghitung waktu pengalaman bekerja, maka pecahan bulan dihapuskan. gaji permulaan baru dengan memperhitungkan pengalaman bekerja diatas tidak boleh melebihi gaji tertinggi menurut ruangnya, dikurangi dengan tiga kali kenaikan gaji terakhir, akan tetapi bagi pejabat pejabat dalam golongan ruang dan gaji permulaan masing masing ditetapkan rp. dan rp. , . jika jabatan yang (akan) dipangku termasuk golongan jabatan yang lebih tinggi dari pada golongan jabatan, yang sesuai dengan ijazah sekolah, yang menjadi syarat pengangkatan, maka dalam menghitung pengalaman bekerja menurut harus dimulai atas dasar golongan jabatan yang sesuai dengan ijazah sekolah pegawai yang berkepentingan. putusan penghargaan pengalaman bekerja diambil pada waktu pegawai diangkat, jika perlu sehabis waktu percobaan yang tertentu untuk mempertimbangkan derajat pengalaman itu. pengalaman bekerja hanya dapat dihargai, jikalau yang berkepentingan dapat menunjukkan bukti bukti yang sah tentang lama, jenis serta tempat diperolehnya pengalaman itu. pengalaman bekerja dihargai mulai pada bulan, sesudah bukti bukti yang sah tentang pengalaman itu diterima oleh kantor pembesar yang berhak mengangkatnya. dalam hal keterangan keterangan tersebut dapat ditunjukkan dalam waktu setahun sesudah hari pengangkatan, maka pembetulan penetapan gaji dapat diperhitungkan mulai hari pengangkatan pegawai yang berkepentingan. penetapan gaji yang menyimpang dari peraturan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kepala kantor urusan pegawai negeri. peraturan ini disebut peraturan penghargaan pengalaman bekerja" dan mulai berlaku padatentang peraturan penghargaan pengalaman bekerja. penjelasan umum: lazimnya, pengalaman bekerja hanya dapat dihargai, jikalau untuk mengisi lowongan pekerjaan dibutuhkan tenaga yang berpengalaman. kebiasaan itu dengan keluarnya peraturan ini ditinggalkan. pada dasarnya, pengalaman bekerja, baik pengalaman pada jawatan pemerintah, maupun pengalaman pekerjaan partikular, dihargai untuk menentukan gaji permulaan pada waktu penerimaan seorang pegawai, asal pengalaman itu cukup ada manfaatnya untuk jabatan yang akan dipangku. oleh karena tidak semua pekerjaan yang dialami sama derajat atau jenisnya dengan pekerjaan dalam jabatan yang (akan) dipangku, maka perlu sekali tiap tiap pengalaman pekerjaan itu diselidiki dan ditimbang nilainya yang dapat diberikan guna menentukan gaji pokok. sesuai dengan sistim peraturan gaji pegawai dimana penetapan gaji antara lain didasarkan pada derajat dan lamanya masa kerja dalam sesuatu jabatan, maka nilai pengalaman pekerjaan yang dapat dihargai perlu pula didasarkan pada derajat dan lamanya pengalaman itu. derajat pengalaman pekerjaan yang dapat dihargai dibagi dalam tiga macam yaitu pengalaman yang sederajat dan sejenis, pengalaman yang sejenis, cc. pengalaman yang ada manfaatnya. lamanya pengalaman pekerjaan diatas dihitung masing masing penuh dua pertiga dan sepertiga. agar supaya tidak ada penerimaan pegawai baru yang berpengalaman langsung dengan pemberian gaji tertinggi dalam jabatannya, karena hal yang demikian akan menimbulkan perasaan kurang adil dikalangan pegawai yang telah lama bekerja pada pemerintah, maka perlu diadakan pembatasan yang ditentukan dalam penjelasan demi tak perlu penjelasan. pengalaman bekerja pada jawatan pemerintah, yang telah terputus tidak lebih dari tiga tahun, tidak dianggap sebagai pengalaman bekerja, akan tetapi dengan sendirinya dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menentukan gaji. pengalaman pada perusahaan partikular, yang sekarang menjadi jawatan atau kantor pemerintah (misalnya n.i.s., s.c.s., anime, g.k.b.e.o. dan lain lain) dianggap sebagai pengalaman bekerja pada jawatan pemerintah. waktu pengalaman bekerja yang kurang dari enam bulan tidak dapat diperhitungkan. kecuali bagi pejabat pejabat dalam golongan ruang dan maka dengan pemberian penghargaan pengalaman bekerja, gaji pokok dalam sesuatu jabatan paling tinggi hanya boleh diberikan sedemikian besarnya, sehingga tiga kenaikan gaji yang terakhir dalam jabatan itu dicapai sesudah pegawai yang berkepentingan bekerja dengan sungguh sungguh dan telah memenuhi syarat syarat untuk kenaikan gaji itu sebagaimana mestinya. penerimaan pegawai baru yang berpengalaman dengan memberikan langsung gaji tertinggi, tidak diperbolehkan. ketentuan dalam tidak mengurangi maksud tak perlu penjelasan. tak perlu penjelasan. tak perlu penjelasan.
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pemberian tunjangan jabatan presiden republik indonesia, menimbang bahwa dianggap perlu mengatur lagi tunjangan jabatan dan pemberian pengganti biaya keperluan representasi bagi beberapa pemangku jabatan. mengingat peraturan dalam bijblad sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dalam bijblad surat keputusan presiden republik indonesia dahulu tertanggal agustus cc. surat keputusan menteri dalam negeri republik indonesia dahulu tertanggal agustus mengingat pula undang undang dasar sementara republik indonesia. memutuskan dengan membatalkan semua peraturan peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan jabatan. kepada para pemangku jabatan jabatan yang digaji menurut p.g.p. yang tersebut bawah ini, tiap tiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebanyak jumlah yang ditetapkan untuk masing masing jabatan itu sebagai berikut jabatanbesar tunjangan ketua mahkamah agung . r250. jaksa agung pada mahkamah agung ." ketua dewan pengawas keuangan ." gubernur dalam jabatan aktif pamongpraja ." direktur kabinet presiden ." ketua balai perguruan tinggi ." sekretaris perdana menteri ." kepala kantor urusan pegawai ." sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat" sekretaris dewan menteri ." direktur lembaga alat alat pembayaran luar negeri lc. ana sekretaris jenderal kementerian ." thesaurier jenderal .c ai. kepala jawatan kepolisian negara ." kepala jawatan kereta api ." kepala jawatan pos, telegram dan telepon ." kepala jawatan pelayaran ." kepala jawatan pusat yang organik ." wali kota jakarta . residen dalam jabatan aktif ." bupati dalam jabatan aktif ." walikota, yang digaji menurut golongan vi c atas dari p.g.p. (kecuali walikota jakarta) .cccococcocococococcocococcocccccc#.17h. walikota yang digaji menurut golongan v c" wedana dalam aktif pamongpraja ." asisten wedana dalam aktif pamongpraja ." apabila dalam hal yang luar biasa dan untuk kepentingan representasi yang khusus perlu dikeluarkan biaya yang melebihi jumlah tersebut dalam maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diajukan permintaan untuk mendapat penggantian biaya yang tidak dapat dibayar dari jumlah termaksud atas. pegawai yang tersebut dibelakang nomor dan dalam dapat mengajukan permintaan itu disertai keterangan keterangan yang lengkap dan anggaran biaya kepada menteri dalam negeri, yang mengambil keputusan sesuai dengan petunjuk petunjuk yang akan dikeluarkan oleh menteri keuangan, pegawai yang lain, tersebut dalam itu, mengajukan permintaan tersebut kepada menteri keuangan. pegawai pegawai lain, yang tidak tersebut dalam dapat ditunjuk oleh perdana menteri atas usul menteri yang bersangkutan, sebagai pegawai yang berhak meminta penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi tingginya sejumlah tiap tiap bulan. permintaan penggantian untuk keperluan representasi seperti termaksud dalam harus diajukan kepada menteri yang bersangkutan disertai surat surat bukti yang diperlukan. penggantian pengeluaran itu hanya dapat dibayarkan, bila pengeluaran itu menurut pendapat pembesar yang tersebut dalam sesuai dengan kepentingan negeri dan sesuai dengan pedoman yang akan diberikan oleh menteri keuangan. dalam hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka menteri keuangan mengambil keputumaret menteri kehakiman, wongsonegoro. penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian tunjangan jabatan. umum berhubung dengan terbentuknya negara kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tunjangan jabatan yang akan berlaku untuk seluruh negara indonesia. dengan ditetapkan peraturan ini, maka peraturan peraturan dahulu mengenai hal ini, yang termaktub dalam bijblad sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dalam bijblad surat keputusan presiden republik indonesia dahulu tanggal agustus cc. surat keputusan menteri dalam negeri republik indonesia dahulu tanggal agustus u.p. tidak akan berlaku lagi. kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tunjangan jabatan itu kepada beberapa pemangku jabatan yang dahulu tidak diberikan tunjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, mengingat kedudukannya dalam masyarakat dewasa ini. tunjangan jabatan dimaksudkan dalam diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gaji pemangku jabatan yang bersangkutan, sedang tunjangan jabatan termaksud dalam tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanya jika diminta oleh pegawai yang bersangkutan menurut keperluan dengan memperhatikan ketentuan dalam yang dimaksudkan dengan pegawai pegawai tersebut dalam alah kepala kepala jawatan pemerintah pusat yang harus sering berhubungan dengan umum, atau lain lain pegawai tinggi pada pemerintah pusat yang diserahi pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu jawatan pegawai pegawai ini akan ditunjuk kemudian dengan penetapan perdana menteri atas usul menteri yang bersangkut bahwa dikandung maksud untuk menarik dari peredaran uang kertas yang diedarkan oleh bank peredaran dari pecahan pecahan rp. , , rp. , , dan rp. , , sehingga uang uang kertas pecahan pecahan) kecil semata mata dikeluarkan oleh pemerintah: bahwa untuk mencukupi kebutuhan alat alat pembayar yang sycc. bahwa oleh karena itu jumlah pengeluaran uang kertas menurut peraturan pemerintah tahun perlu ditambah lagimutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang tambahan pengeluaran uang kertas pemerintah. menambah pengeluaran uang kertas pemerintah yang menurut peraturan pemerintah tahun setinggi tingginya telah berjumlah rp. (tigaratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan rp. auratus delapanpuluh lima juta rupiah) hingga jumlah setinggi tingginya jadi rp. enamratus enampuluh juta rupiah): menteri keuangan, ttd. ong eng die diundangkan pada tanggal juli menteri kehakiman ttd. jody gondokusumo penjelasan dari uang uang kertas sebagai alat pembayar yang sah dalam pecahan bawah rp. kini masih beredar: uang uang kertas pemerintah dari pecahan rp. dan rp. , ( lembaran negara tahun dan lembaran negara tahun uang uang kertas bank yang dikeluarkan oleh bank peredaran dari pecahan rp. rp. dan rp. lembaran negara tahun jo. surat keputusan menteri keuangan tertanggal maret p.u. dengan berlangsung angsur akan ditarik dari peredaran uang uang kertas pecahan kecil, yakni dari rp. rp.uang uang kertas pemerintah sejumlah rp. tersebut dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun yang telah dikeluarkan, sudah hampir seluruhnya dimasukkan dalam peredaran untuk pengganti: uang uang kertas pemerintah lama dari pecahan pecahan rp. rp. , tahun lembaran negara tahun dan penularannya telah selesai: uang uang kertas javasche bank dahulu dalam pecahan rp. rp. dan rp. yang telah dimusnahkan karena tidak dapat diedarkan lagi. jika diperhatikan jumlah jumlah uang uang kertas bank dari pecahan pecahan yang berada dalam peredaran dan kas kas bank indonesia yang akan ditarik dari peredaran maka untuk memenuhi kebutuhan uang kertas pemerintah, persediaan yang masih ada perlu sekali ditambah. untuk sementara tambahan ini dirasa cukup sampai sejumlah rp. yang terdiri dari rp. dari pecahan rp. dan rp. dari pecahan rp. , . pembuatan uang uang kertas ini kini dalam penyelesaiagi para menteri presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam. wakil perdana menteri dan para menteri" peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tidak termuat ketentuan ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dari tempat tinggal : bahwa dipandang perlu pula mengfungsi sosial: cc. bahwa berhubung dengan hal hal tersebut atas peraturan pemerintah tahun perlu diganti dengan suatu peraturan baru. menimbang pula bahwa jumlah jumlah uang harian yang termuat dalam daftar lampiran peraturan tersebut perlu ditinjau kembali, terakhir dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun dan tahun lembaran negara tahun mendengar dewan menteri dalam rapatnya yang ke pada tanggal juni memutuskan dengan mencabuteraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun ii. menetapkan peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi para menteri. yang dimaksudkan dengan menteri dalam peraturan ini ialah perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri, menteri negara dan menteri muda. biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi para menteri ditanggung oleh negara menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. perjalanan dinas termaksud dalam peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan negara, yaitu: perjalanan pindah, perjalanan jabatan. perjalanan pindah adalah perjalanan: a.mereka yang diangkat menjadi menteri: dari tempat tinggalnya ibu kota negara republik indonesia, b.mereka yang berhenti sebagai menteri: dari ibu kota negara republik indonesia tempat tinggalnya semula atau ke suatu tempat lain dalam negara republik indonesia dimana mereka hendak tinggal tetap. penggantian biaya perjalanan ini hanya diberikan, jika perjalanan dilakukan dalam waktu enam bulan sesudah tanggal meletakkan jabatan sebagai menteri. perjalanan jabatan adalah perjalanan yang dilakukan oleh menteri berhubung dengan tugas kewajibannya: dari tempat kedudukan tempat yang dikunjungi dan kembali. dalam melakukan perjalanan dinas para menteri diberi kebebasan untuk mempergunakan kendaraan dan tempat penginapan yang dikehendakinya. untuk perjalanan dinas diberikan. penggantian biaya kendaraan yang sesungguhnya dikeluarkan berdasarkan bukti bukti pengeluaran yang sah. untuk menginap luar tempat kedudukan diberikan uang har'ian sebanyak jumlah jumlah termuat dalam daftar lampiran peraturan ini, dengan ketentuan, bahwa uang harian diberikan juga untuk hari sampai tempat kedudukan baru atau tempat menetap dalam perjalanan pindah termaksud pada peraturan ini: untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam satu hari hanya diberikan penggantian satu kali uang harian: cc. jika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh suatu instansi pemerintah, maka hanya diberikan uang harian tambahan yang ditetapkan untuk penginapan hotel dengan mendapat makan. kalimat terakhir dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun dihapuskan. untuk perjalanan pindah termaksud pada peraturan ini diberikan pula penggantian biaya yang sesungguhnya dikeluarkan menurut bukti bukti yang sah untuk membungkus dan mengangkat perabot rumah tangga kepunyaan sendiri yang semata mata dipakai untuk keperluan sendiri, termasuk sebuah mobi untuk perjalanan pindah termaksud pada peraturan ini, diberikan penggantian kendaraan dan uang harian untuk keluarga yang sah yang turut pindah. keluarga yang sah dalam peraturan ini adalah isteri yang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang disahkan menurut hukum. anak yang mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini, ialah anak laki laki,tahun atau lebih, cc. anak perempuan yang tidak bersuami dan tidak mempunyai pencaharian atau kekayaan sendiri. penggantian biaya perjalanan bagi keluarga adalah: biaya kendaraan yang sesungguhnya dikeluarkan menurut bukti bukti yang sah, uang harian bagi isteri dan anak sejumlah masing masing empat perlima dan separuh dari yang ditetapkan bagi menteri. dalam hal perjalanan pindah termaksud pada peraturan ini menteri dibolehkan membawa sebanyak banyaknya tiga orang bujang dengan biaya negara. biaya yang ditanggung oleh negara telah biaya perjalanan dengan kereta api, bus atau kapal laut dalam kelas yang terendah. penggantian biaya kendaraan dan uang harian termaksud pada peraturan ini diberikan juga untuk isteri menteri yang menyertai suaminya dalam perjalanan jabatan untuk menjalankan fungsi sosial. hal hal yang tidak diatur dalam peraturan ini diputus oleh perdana menteri. untuk mendapatkan penggantian biaya perjalanan menurut peraturan ini harus diajukan daftar ongkos perjalanan disertai bukti bukti yang sah kepada jawatan perjal, ttd. soekarno perdana menteri ttd. ali sastroamidjojo menteri keuangan ttd. jusuf wibisono diundangkan pada tanggal september menteri kehakiman ttd. muljatno penjelasan sebagaimana diketahui penggantian biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi para menteri diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun dalam peraturan pemerintah tersebut belum dimuat ketentuan ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dari tempat tinggal ke. lain dari pada itu perlu pula disuatu fungsi sosial, misalnya menteri dengan isterinya mendapat undangan dari kepala daerah untuk menghadiri suatu upacara, atau dalam hal hal lain menurut pertimbangan perdana menteri. hingga kini biaya perjalanan isteri menteri untuk keperluan tersebut dibayar berdasarkan surat perdana menteri tanggal juni selanjutnya jumlah jumlah uang harian yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut atas berhubung dengan keadaan perlu pula ditinjau kembali. berhubung dengan hal hal itu maka diadakan peraturan pemerintah ini sebagai pengganti peraturan pemerintah tahun berhubung dengan kenaikan jumlah jumlah penggantian dalam peraturan baru ini, maka kalimat terakhir dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun yang memungkinkan permintaan penggantian biaya lebih dari jumlah menurut peraturan yang berlaku, kepala jawatan perjalanan, harus dicabut. apabila dalam suatu hal jumlah pengeluaran melebihi jumlah jumlah yang ditetapkan itu, maka permintaan penggantian biaya yang lebih itu harus diajukan menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebutrta kapitalisasi cadangan umum tahun buku dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal negara kedalam perusahaan perseroan persero) pt. kawasan berikatcpi presiden republik indonesia bentukn. babi . yan ny)berikatrp. (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran sebesar rp. (empat puluh miliar rupiahbesar rp. (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), wat pon presiden republik indonesia kapitalisasi . kapitalisasi cadangan umum tahun buku sebesar rp. (sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada seluruhnya berjumlah rp. (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilanhak peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang kesehatan masyarakat veteriner presiden republik indonesia, menimbang bahwa kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan zoonosis dan pengamanan produksi bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan lainnya, untuk kepentingan kesehatan masyarakat, bahwa sebagai pelaksanaan dan undang undang nomor tahun dipandang perlu mengatur kesehatan masyarakat veterin1967asi, sera dan bahan bahan diagnostik biologis untuk hewan lembaran negarhatan masyarakat veteriner. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan,, susu adalah cairan yang diperoleh dari ambingdalamnya sesuatu bahan lain:, telur adalah telur unggas, zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya, pengawetan adalah usaha atau kegiatan tertentu untuk mengendalikan, menghambat reaksi enzyme dan mikro organisme pembusuk, sehingga bahan makanan tersebut dapat digunakan dengan aman dalam jangka waktu yang lebih lama, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner. bab pengawasan kesehatan masyarakat veteriner jl) setiap hewan potong yang akan dipotong harus sehat dan telah diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang. jenis jenis hewan potong ditetapkan lebih lanjut oleh menteri. pemotongan hewan potong harus dilaksanakan. pemotongan hewan potong untuk keperluandalam ini, dengan mendapat izin terlebih dahulu dari bupati walikotamadya kepala daerah tingkat yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya. syarat syarat rumah pemotongan hewan, pekerja, pelaksanaan pemotongan, dan cara pemeriksaan kesehatan dan pemotongan harus memenuhi ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri. jl) setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan antar propinsi dan ekspor harus memperoleh surat izin usaha pemotongan hewan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya, usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan antar kabupaten kotamadya daerah tingkat dalam suatu daerah tingkat harus memperoleh surat izin pemotongan hewan dari gubernur kepala daerah tingkat yang bersangkutan, usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan wilayah kabupaten kotamadya daerah tingkat harus memperoleh surat izin usaha pemotongan hewan dari bupati atau walikotamadya kepala daerah tingkat yang bersangkutan. tata cara untuk memperoleh surat izin usaha pemotongan hewan ditetapkan oleh menteri sepanjang mengenai usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan antar propinsi dan ekspor, gubernur daerah tingkat sepanjang mengenai usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan antar kabupaten atau kotamadya daerah tingkat ii, dalam suatu daerah tingkat yang bersangkutan, bupati walikotamadya kepala daerah tingkat sepanjang mengenai usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan suatu kabupaten kotamadya daerah tingkat yang bersangkutan. (l)dalam ini, baru dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel oleh petugas pemeriksa yang berwenang. ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan ini, dan cara penanganan serta syarat kelayakan tempat penjualan daging diatur lebih lanjut oleh menteri. setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, kecuali daging yang berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat. (l) setiap perusahaan susupersyaratan usaha peternakan susu rakyat diatur tersendiri oleh menteri. tenaga kerja yang menangani produksi susu, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut berbadan sehat: berpakaian bersih, diperiksa kesehatannya secara berkala oleh dinas kesehatan setempat: tidak berbuat hal hal yang dapat mencemarkan susu, syarat syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. pemerahan dan penanganan susu harus: dilakukan secara higienis, mengikuti cara cara pemerahan yang baik, cc. memenuhi syarat syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. jl) setiap orang atau badan dilarang mengedarkan susususu harus mengikuti cara penanganan, penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan susu yang ditetapkan oleh menteri. menteri menerapkan syarat kelayakan tempat usaha dan tempat penjualan susu.jl) setiap orang atau badan dilarang mengedarkan telur. setiap usaha atau kegiatan pengawetan bahan makanan asal hewan dan hasil usaha atau kegiatan tersebut harus memenuhi syarat syarat kesehatan masyarakat veteriner yang ditetapkan oleh menteri. menteri menetapkan batas maksimum kandungan residu bahan hi, anti biotik, dan obat lainnya dalam bahan makanan asal hewan. setiap usaha pengumpulan, penampungan, penyimpanan, dan pengawetan bahan asal hewan harus memenuhi ketentuan ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang ditetapkan oleh menteri. (l) pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas pemotongan hewan, perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi, daging, susu dan telur, pengawetan bahan makanan asal hewan, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal hewan dilakukan oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii, kecuali usaha pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf peraturan pemerintah ini. bupati walikotamadya kepala daerah tingkat menetapkan tata cara pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dengan memperhatikan ketentuan menteri. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyangkut bidang teknis hygiene dan sanitasi dilakukan oleh dokter hewan pemerintah. dokter hewan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ini ditunjuk oleh menteri. (l) pengawasan atas pelaksanaan ketentuan ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang menyangkut kepentingan suatu daerah tingkat dan antar daerah tingkat dalam suatu daerah tingkat dilakukan oleh gubernur kepala daerah tingkat yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya. pengawasan pelaksanaan ketentuan ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang menyangkut kepentingan antar propinsi atau daerah tingkat dan keperluan ekspor dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya. bab pengujian (d0) dalam rangka pengawasan daging, telur, bahan makanan asal hewan yang diawetkan, dan bahan asal hewan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pengujian. dalam rangka pengawasan terhadap kesehatan susu, pengujiannya dapat dilakukan setiap waktu. menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan petunjuk teknis pengujian. jl) pengujian daging, susu, dan telur serta bahan asal hewan lainnya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat ii. pemerintah daerah tingkat mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengujian bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan yang beredar daerah kewenangannya masing masing. dalam melakukan kewenangan tersebut pemerintah daerah harus mengindahkan petunjuk teknis pengujian yang dikeluarkan oleh menteri. menteri mengatur pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diawetkan. (l) pengujian sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, dilakukan laboratorium yang merupakan kelengkapan dinas peternakan daerah tingkat setempat. apabila pengujian sebagaimana dimaksud dalam ini, tidak dapat dilaksanakan oleh laboratorium yang merupakan kelengkapan dinas peternakan daerah tingkat setempat, menteri menunjuk lembaga atau laboratorium yang berwenang melakukan pengujian. bab pemberantasan rabies menteri menetapkan daerah daerah tertentu dalam wilayah negara republik indonesia, sebagai daerah bebas rabies. (dl) untuk mempertahankan daerah bebas rabies, setiap orang atau badan hukum dilarang memasukkan anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya yang diduga dapat menularkan rabies dari negara atau bagian negara lain yang belum diakui sebagai negara atau bagian negara yang bebas rabies dalam wilayah negara republik indonesia yang telah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, dari daerah yang belum dinyatakan oleh menteri sebagai daerah bebas rabies daerah lain wilayah negara republik indonesia yang telah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. menteri dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (l) ini hanya untuk kepentingan umum, ketertiban umum dan pertahanan keamanan. menteri mengatur syarat syarat dan tata cara tentang pemasukan anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya yang diduga dapat menularkan rabies dari negara lain wilayah negara republik indonesia, pengeluaran anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya yang diduga dapat menularkan rabies dari wilayah negara republik indonesia luar negeri, cc. pemasukan dan pengeluaran anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya yang diduga dapat menularkan rabies antar daerah dalam wilayah negara republik indonesia. (l) pencegahan dan pemberantasan rabies pada anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya yang diduga dapat menularkan rabies diatur lebih lanjut oleh menteri. dengan tidak mengurangi berlakunya dan peraturan pemerintah ini, pencegahan dan pemberantasan rabies pada anjing bawah kewenangan angkatan bersenjata republik indonesia dilakukan oleh departemen pertahanan dan keamanan. bab pengawasan dan pengendalian zoonosis lainnya menteri menetapkan jenis jenis zo0onoda yang harus diadakan pencegahan dan pemberantasan. (dl) pencegahan dan pemberantasan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini merupakan kewajiban pemerintah dan dilaksanakan bersama antara instansi instansi yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesejahteraan dan kepentingan umum. menteri menetapkan petunjuk petunjuk pelaksanaan pemberantasan zoonosis. bab ketentuan pidana (l) barang siapa melanggar ketentuan dan dan dan peraturan pemerintah ini dipidana dengan pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan dan atau denda setinggi tingginya lima puluh ribu rupiah). barang siapa melanggar ketentuan dan peraturan pemerintah ini dipidana berdasarkan' ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab viii ketentuan peralihan (dl)yang mengatur masalah kesehatan masyarakat veteriner yang sudah ada dan berlaku sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah ini, masih tetap berlaku sebelum peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah ini dikeluara.umumoleh karena itu kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan yang penting dalam mencegah penularan penyakit kepada manusia baik melalui hewan maupun bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya, dan ikut serta memelihara dan mengamankan produksi bahan makanan asal hewan dari pencemaran dan kerusakan akibat penanganan yang kurang higienis. fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana diuraikan dalam peraturan pemerintah ini, antara lain untuk melindungi konsumen konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan ("foodborne disease ) akibat menggunakan baik untuk dipakai atau dimakan bahan makanan asal hewan, melindungi dan menjamin ketentraman baik masyarakat dari kemungkinan kemungkinan penularan zoonosis yang sumbernya berasaldengan demikian kiranya dapat dipahami tentang pentingnya kesehatan masyarakat veteriner, karena menyangkut aspek kesehatan dan secara tidak langsung mempengaruhi aspek ekonomi yang satu dengan lainnya mempunyai pengaruh timbal balik. mengingat pengaruh pengaruh itu, maka perlu bidang kesehatan masyarakat veteriner ini diatur dengan sebaik baiknya. pengaturan bidang kesehatan masyarakat veteriner indonesia pada saat sekarang yang meliputi atau mencakup usaha usaha yang berhubungan dengan bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan serta pencegahan atau pemberantasan zoonosis belum lengkap sebagaimana yang diharapkan. keadaan ini mempersulit dalam pembinaan teknis pelaksanaan yang dapat berakibat kurangnya pengawasan sehingga menyebabkan timbulnya kerugian baik pada konsumen maupun produsen. dalam usaha penanganan, pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat veteriner, serta mengingat atau memperhatikan kemajuan teknologi bidang lain maka bidang kesehatan masyarakat veteriner perlu mendapat perhatian bagi pengembangannya. untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan pemerintah tentang kesehatan masyarakat veteriner yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum baik bagi pemerintah maupun masyarakat. sebagaimana diketahui bahwa bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya berhubung dengan sifatnya yang mudah rusak dan dapat menjadi sumber penularan penyakit hewan kepada manusia, maka setiap usaha yang bergerak dan berhubungan dengan bahan bahan tersebut harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat veteriner agar bahan bahan tersebut tetap sehat dan dapat dikonsumsi manusia (memenuhi persyaratan kesehatan). dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pengawasan pemerintah terhadap usaha usaha tersebut agar syarat syarat yang telah ditetapkan ditaati. disamping itu diperlukan pula pengujian pengujian terhadap bahan bahan tersebut agar dapat diketahui apakah bahan bahan tersebut benar benar memenuhi persyaratan kesehatan. mengenai perusahaan susu, perusahaan unggas, dan perusahaan babi, sehubungan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha peternakan indonesia yaitu dalam rangka usaha pembangunan dan pengembangan peternakan umumnya, maka dalam pembinaan dan penerapan peraturan mengenai bidang peternakan tersebut atas, kepentingan kepentingan masalah kesehatan masyarakat veteriner wajib diperhatikan. dengan demikian hal hal yang menyangkut perizinan usaha peternakan harus disyaratkan sebelumnya agar syarat syarat kesehatan masyarakat veteriner dapat dipenuhi. usaha pemotongan hewan juga termasuk ruang lingkup bidang kesehatan masyarakat veteriner dan dapat merupakan suatu unit usaha yang sifatnya terpadu dengan rumah potong hewan dan pengawetan daging atau bahan asal hewan. keadaan ini sama halnya dengan usaha peternakan sapi perah atau perusahaan susu yang membutuhkan unit untuk pengerjaan atau penampungan susu (kamar susu). pengujian merupakan bagian daripada kegiatan pengawasan, baik pengujian terhadap bahan segar, bahan hasil pengawetan dan bahan asal hewan lain. untuk melaksanakan kegiatan kegiatan pengujian ini diperlukan adanya tenaga tenaga trampil, sarana dan peralatan yang memadai dan biaya operasional. dengan melaksanakan pengawasan dan pengujian ini, maka semua produk bahan asal hewan yang disampaikan kepada pihak konsumen dapat dijamin kebersihan dan keamanannya, sehingga tidak menimbulkan bahaya bahaya yang tidak diinginkan bila dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumen. bidang pengujian ini cukup luas, pada pokoknya akan mencakup pengujian secara fisis, thesis dan bakteriologi dan dapat diperinci lebih lanjut tergantung pada macam atau kondisi bahan yang akan diuji dan apa yang perlu diperiksa. pengujian bahan makanan asal hewan (daging, susu, dan telur) dan bahan asal hewan lainnya, menjadi tanggungjawab pemerintah. khusus mengenai rabies yang merupakan zoonosis terpenting yang berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, perlu diatur usaha penolakan, pencegahan dan pemberontakannya indonesia dengan sebaik baiknya. dalam rangka penolakan rabies dalam wilayah atau daerah daerah indonesia maka diadakan larangan untuk memasukkan anjing, kucing atau kera, dan satwa liar lainnya dalam wilayah atau daerah daerah tertentu. pengecualian terhadap larangan tersebut dapat diberikan kepada rombongan sirkus atau badan lain yang sama sifatnya. daerah daerah tersebut diatas dikenal sebagai daerah bebas rabies. daerah bebas rabies tersebut kita pertahankan agar tetap bebas. demi pemeriksaan hewan sebelum dipotong adalah untuk memperoleh daging sehat untuk konsumsi manusia. cukup jelas. untuk memperoleh daging yang sehat pada dasarnya pemotongan hewan harus dilakukan rumah pemotongan hewan. namun demikian mengingat belum semua daerah mempunyai rumah pemotongan hewan maka pemotongan hewan dapat dilakukan tempat pemotongan hewan lain yang ditunjuk oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat setempat. pemotongan hewan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan ini, semata mata hanya untuk keperluan keluarga, agama, adat, dan bukan untuk mata pencaharian atau diperdagangkan. pekerja yang dimaksud dalam ini adalah tenaga tenaga yang langsung terlibat dalam pemotongan hewan (orang yang menyembelih, orang yang menguliti dan lain lain)motongan bagian bagian daging, pengangkutan, penyimpanan, dan menjajakan daging pada saat penjualan. cukup jelasndinginan, pasteurisasi, dan sterilisasi susu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasbaginya sendiritunggalnya sendiri. cukup jelas. cukup jelas. maksud dan tujuan pengawetan dalam ini adalah semua usaha kegiatan untuk mengendalikan,menghambat reaksi enzyme dan mikro organisme pembusuk. sehingga bahan makanan tersebut dapat digunakan dengan aman dalam jangka waktu yang lebih lama. dalam usaha kegiatan pengawetan ini termasuk penggunaan suhu rendah, suhu tinggi, proses pengeringan, dan bahan bahan kimiawi dan zat tambahan lainnya. syarat syarat kesehatan masyarakat veteriner dalam ini adalah syarat syarat kesehatan tentang bahan baku, bahan pengawet, bahan tambahan lainnya, sarana dan cara pengawetan serta cara pengepakan, penyimpanan dan pengangkutan hasil usaha kegiatan pengawetan. penggunaan bahan hi, anti biotik dan obat obat lainnya pada hewan dapat meningkatkan residu dalam bahan makanan asal hewan yang bersangkutan, yang pada tingkat tertentu dapat membahayakan kesehatan manusia. oleh karena itu perlu ditetapkan batas maksimum residu yang dapat diizinkan dalam bahan makanan asal hewan. syarat syarat kesehatan masyarakat veteriner dalam ini adalah syarat syarat kesehatan tentang tempat atau lokasi pengumpulan dan penampungan serta lingkungannya. cara cara pengawetan dan penyimpanan serta keterangan asal dari bahan asal hewan tersebut. bahwa tugas tugas bidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan maksud peraturan pemerintah ini merupakan tugas pembantuan (medebewind) kepada pemerintah daerah tingkat dan tingkat ii. dengan demikian hanya pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sedangkan pembinaan dan hal hal yang menyangkut masalah teknis tetap menjadi tanggung jawab dan sepenuhnya ditangan pemerintah pusat. cukup jelas. dalam hal pelaksanaan pengawasan yang nyata nyata menyangkut bidang teknis higiene dan sanitasi akan dilakukan oleh dokter hewan yang ditunjuk dan dianggap cakap dalam bidang ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengujian terhadap daging, telur, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal hewan dapat dilakukan bila hasil penentuan sebelumnya belum dapat memberikan keyakinan tentang kesehatan dari bahan bahlaboratorium yang merupakan kelengkapan dinas peternakan daerah tingkat setempat tidak tersedia perlengkapan yang memadai atau dinas peternakan setempat tidak memiliki laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ini,maka pelaksanaan pengujian dapat dilakukan laboratorium lain yang ditunjuk oleh menteri. cukup jelas. daerah bebas rabies dalam wilayah negara republik indonesia ditetapkan dengan keputusan menteri. untuk daerah tersebut dilarang memasukkan anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya yang dapat menularkan rabies. izin pengecualian untuk memasukkan anjing, kucing, kera dari daerah rabies untuk keperluan umum dan pertahanan keamanan diberikan oleh menteri atas dasar permohonan dari yang bersangkutan. sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan misalnya anjing anjing pelacak untuk pengamanan operasi obyek obyek militer, anjing anjing pelacak untuk operasi operasi kepolisian, dan petugas instansi bea dan cukai misalnya operasi narkotika dan lain lain. sedangkan anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya untuk kepentingan pribadi dari anggota angkatan bersenjata republik indonesia, tidak termasuk didalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ini. cukup jelas. cukup jelas, karena disamping rabies mempunyai akibat negatif terhadap manusia yang terjangkit dan masyarakat sekitarnya, juga pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies tersebut dapat disertai dengan suatu tindakan pemusnahan terhadap milik orang lain. anjing yang ada bawah kewenangan angkatan bersenjata republik indonesia antara lain ialah anjing anjing pelacak dalam satuan brigade anjing dalam dinas provost tentara nasional indonesia angkatan udara, anjing pelacak yang merupakan bagian dari satuan satwa polri. untuk usaha pencegahan adanya rabies pada anjing anjing tersebut termasuk pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh unsur departmen pertahanan dan keamanan. dalam hal hal tertentu departemen pertahanan kemanan dapat minta bantuan kepada dinas peternakan bilamana tenaga teknis untuk maksud tersebut belum dapat dipenuhjanuari maka dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokokmulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia i.bekas jaksa agung, bekas panglima angkatan bersenjata dan bekas gubernur bank indonesia adalah jaksa agung, panglima angkatan bersenjata, gubernur bank indonesia, dan yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang hak keuangan administratifnya disamakan dengan menteri negara serta janda mudanya sesuai dengan ketentuan peraturan mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia perundang undangan yang berlaku. . (jaksa agung, panglima angkatan bersenjata dan gubernur bank indonesia yang hak keuangan administratifnya disamakan menteri negara, yang diberhentikananggota mahkamah agung.yel lain na, kpo presiden republik indonesia nomor tahun dasar.(l) pensiun pokok bagi pensiunan pejabat negarangkatan bersenjata dan gubernur bank indonesijaksa agung, panglima angkatan bersenjata dan gubernur bank indonesiiayaan bagi proyek infrastruktur asean, pemerintah republik indonesia, pemerintah malaysia, pemerintah filipina, pemerintah singapura, pemerintah kerajaan thailand, pemerintah kerajaan brunei darussalam, pemerintah vietnam, pemerintah laos, pemerintah kamboja, dan asian development bank telah menyepakati untuk mendirikan asean infrastructure fund yang berkedudukan malaysiadalam rangka pendirian asean infrastructure fundegara republik indonesia melakukan penyertaan modal untuk mendirikan asean infrastructure fund yang berkedudukan malaysia. nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar paling banyak rp360. (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) atau setara dengan usd40, (empat puluh juta dolar amerika serikat)ndirian asean infrastructure fund: bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalamiii sebagaimana . ddistribusi ii. distribusi iiiprovinsi adalah dana yang berasal dari apbd provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atauprovinsi kepada pemerintah kabupaten, atau kota, dan atau desa. dana tugas pembantuan kabupaten kota adalah dana yang berasal dari apbd kabupaten kota yang dilaksanakan olehkabupaten, atau kota kepada desa. distribusi iiirinsip penyelenggaraan pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian lembaga. penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota, dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa. kementerian lembaga menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. . distribusi iii pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah kepada instansi vertikal daerah didanai melalui anggaran kementerian lembaga. pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa didanai melalui anggaran kementerian lembaga. pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasbagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dilaksanakan oleh skpd provinsi berdasarkan penetapan dari gubernur. sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh skpd provinsi atau kabupaten kota berdasarkan penetapan dari gubernur atau bupati walikota. sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa. urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah tidak boleh dilimpahkan kepada bupati walikota. urusan pemerintahayang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten kota tidak boleh ditugaskan kepada pemerintah desa. . distribusi iii pemerintah dapat memberikan penugasan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu. dalam hal kementerian lembaga akan memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada penugasan tersebut harus mendapat persetujuan dari presiden. presiden memberikan persetujuan penugasan setelah mendapat pertimbangan darimenteri pimpinan lembaga menetapkan peraturan menteri pimpinan lembaga untuk memberikan penugasan kepada pemerintah desa setelah mendapat persetujuan presiden. peraturan menteri pimpinan lembaga disampaikan kepada kepala desa melalui bupati walikota sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan dengan tembusan kepada menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional, dan gubernur. bab iii ruang lingkup ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelimpahan urusan pemerintahan, tata cara pelimpahan, tata. distribusi iii tata cara penyelenggaraan, dan tata cara penarikan pelimpahan. pengelolaan dana dekonsentrasidekonsentrasi. pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyelenggaraan dekonsentrasi, dan pengelolaan dana dekonsentrasi. penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penugasan urusan pemerintahan, tata cara penugasan, tata cara penyelenggaraan, dan penghentian tugas pembantuan. pengelolaan dana tugas pembantuanpertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyelenggaraan tugas pembantuan, dan pengelolaan dana tugas pembantuan. bab iv. distribusi iiipat dilakukan kepada gubernur. selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: instansi vertikal, pejabat pemerintah daerah. jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi. penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan kepada gubernur masing masing wilayah. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam wajib: berkoordinasi dengan gubernur atau bupati walikota dan instansi terkait dalam perencanaan, pendan, dan memberikan saran kepada menteri pimpinan lembaga dan gubernur atau bupati walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan. urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah bidang agama, yang dikonsentrasikan, diselenggarakan oleh instansi vertikal daerah. urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah selain sebagaimana dimaksud pada yang dikonsentrasikan kepada perangkat pusat daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansi vertikal tertentu daerah. urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah ini. urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalamlimpahkan sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. bagian kedua tata cara pelimpahan perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasidekonsentrasidekonsentrasi dengan rencana kegiatan pembangunan daerah. penyusunan . distribusi iii penyusunan perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.limpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah daerahlimpahkan kepada gubernurlimpahmengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahlimpahbagian ketiga. distribusi iii bagian ketiga tata cara penyelenggaraan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah, gubernur sebagai wakil pemerintgubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan peraturan gubernurgubernurempat tata cara penarikan pelimpah. distribusi iii penarikan pelimpahurusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam didanai dari apbn bagian anggaran kementerian lembaga melalui dana dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah inlembagakonsentrasik. distribusi iii penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi apbn. penganggaran dana dekonsentrasiyang telah ditetapkan menjadi caps kepada gubernurdiberitahukan oleh gubernur kepada dprd provinsi pada saat pembahasan rapidmenjadi caps sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar dalam penyusunan dipa. tata cara penyusunan dipa serta penetapan pengesahannydekonsentrasi pelaporan dekonsentrasipenyelenggaraan kepala skpd provinsi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. penyusunan . distribusi iiidekonsentrasi.berpedoman pada peraturan perundang undangan. bagian kedua pengelolaan danadekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari ketatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. ketatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh skpd provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan. . distribusi iiidekonsentrasi,menteri pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi. distribusi iiidan atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi. pemerintah kabupaten kotaan kabupaten kota.merupakan sebagian urusan pemerintahan luar (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota dan atauprovinsi. urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten kota kepadakabupaten kota. . distribusi iii urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintahtugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja skpd) provinsi yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi. urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah kabupaten kota yang sudah ditetapkan dalam senja skpd kabupaten kota yang mengacu pada rkd kabupaten kota. urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah. bagian kedua tata cara penugasan paragraf perencanaan penugaspenyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf . distribusi iii paragraf penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desatugasatau bupati walikota dan atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugastugasatau bupati walikota dan atau kepala desaparagraf . distribusi iii paragraf penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa pemerintah provinsi memberitahukan kepada bupati walikota dan atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan provinsi yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnyakabupaten kota dan atau desa. pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten kota dan atau desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran daerah. apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dinilai layak, pemerintah kabupaten kota dan atau pemerintah desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah provinsi. lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada bupati walikota dan atau kepala desa dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur. peraturan gubernur ditetapkan setelah mendapat masukan dari tim koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan provinsi. peraturan gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan provinsi. paragraf penugasan dari pemerintah kabupaten kota kepada desa pemerintah kabupaten kota memberitahukan kepada kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera. distribusi iii kabupaten atau kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan desa. pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran desa. apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dinilai layak, pemerintah desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah kabupaten atau kota. lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada kepala desa dituangkan dalam bentuk peraturan bupati walikota. peraturan bupati walikota ditetapkan setelah mendapat masukan dari tim koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kabupaten kota. peraturan bupati walikota menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan kabupaten kota. bagian ketiga tata cara penyelenggaraan tugas pembantuan paragraf tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah. distribusi iiiprovinsi kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi, bupati walikota melakukan: sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskanbupati walikota membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan peraturan bupati walikotabupati walikota. distribusi iii dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam bupati walikotadan atau pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah desakabupaten kota berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah dan atau pemerintah provinsi. kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan badan permusyawaratan desa dan kecamatan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten kota. dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada dan kepala desa memperhatikan norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. camat atau dengan sebutan lainnya mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan dari provinsi kabupaten kota yang ditugaskan kepada desa. bagian keempat. distribusi iii urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasantugas pembantuan. apabila dalam waktu (tiga puluh) hari sejak diusulkan penghentian penugasan belum ditetapkan peraturan menteri pimpinan lembaga, kepala daerah dan kepala desa dapat menghentikan sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan. penghentian tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dilakukan melalui keputusan gubernur setelah mendapat masukan dari tim koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan provinsi, dengan tembusan kepada dprd provinsi. penghentian tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten, atau kota dilakukan melalui keputusan bupati walikota setelah mendapat masukan dari tim koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kabupaten kota, dengan tembusan kepada dprd kabupaten kota. selama peraturan menteri pimpinan lembaga atau keputusan gubernur atau bupati walikota belum ditetapkan, penerima penugasan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan. bab viii. distribusi iii bab viii pengelolaan dana tugas pembantuan bagian kesatudidanai dari apbn bagian anggaran kementerian lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota dan atau pemerintah desa didanai dari apbd provinsi. urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah desa didanai dari apbd kabupaten kota. tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. pendanaan dalam rangka tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian lembaga kepada gubernur atau bupati walikota dan atau kepala desa. pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifattugaskan harus sesuai dengan senja dan rkp. rencana . distribusi iiisesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi apbn. penganggaran dana tugas pembantuansebagaimana dimaksud padpembahasanlembagasebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar dalam penyusunan dipa. tata cara penyusunan dan pengesahan diptugas pembantuan. distribusi iii bagian kesatu penyelenggaraan paragraf tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota kepala skpd provinsi atau kabupaten kota bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan dilakukan dengan tahapan: kepala skpd provinsi,,. distribusi iiidari pemerintah kepada pemerintah desa kegiatan tugas pembantuan. pelaporan kegiatan tugas pembantuankementerian lembaga pemberi dana tugas pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada gubernur, gubernur menugaskan skpd yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan dari bupati walikota. distribusi iiiprovinsi kepada pemerintah kabupaten kota kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakan oleh skpd kabupaten kota yang ditetapkan oleh bupati walikota. kepala skpd kabupaten kota bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan provinsi dilakukan dengan tahapan: kepala skpd kabupaten kotprovinsi kepada pemerintah desa kegiatan tugas pembantuan provinsi kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa. kepala. distribusi iii kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi. pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsikabupaten kota kepada pemerintah desa kegiatan tugas pembantuan kabupaten kota kepada pemerintah desa kabupaten atau kota. pelaporan . distribusi iii pelaporan kegiatan tugas pembantuan kabupaten kotabagian kedua pengelolaan danadana tugas pembantuan. kepala skpd. distribusi iii ketatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh skpd provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang undangan.kepala skpd kabupaten kota yang melaksanakan tugas pembantuan atas nama bupati walibupati walidengan tembusan kepada gubernur, menteri. distribusi iii menteri pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana tugas pembantuandalam butir dan dan pengawasan bagian kesatu dekonsentrasilimpahkan kepada gubernur. gubernur selaku penerima pelimpahpada meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan. distribusi iii menteri keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi koordinasi,dekonsentrasigian kedua tugas pembantuan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh skpd. pembinaan sebagaimanamenteri keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana tugas pembantuan. pembinaan . distribusi iii pembinaantugas pembantuangian ketiga koordinasi pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, menteri pimpinan lembaga melakukan koordinasi bersama dengan menteri keuangan dan menteri dalam negeri terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab pemeriksaan pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. distribusi iii pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitaspemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit pemeriksa internal kementerian lembaga dan atau unit pemeriksa eksternal pemerintah. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab xii sankspenundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnyaekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah in. distribusi iii bab xiii ketentuan peralihan sebagian dari anggaran kementerian lembaga yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan menjadi dana alokasi khusus. dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud pada menteri pimpinan lembaga, menteri keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran kementerian lembaga. identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan dilakukan pada saat penyusunan senja kl. berdasarkan hasil identifikasi dan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam kementerian lembaga mengajukan usulan besaran bagian anggaran kementerian lembaga yang akan dialihkan menjadi dana alokasi khusus kepada menteri keuangan. menteri keuangan melakukan penetapan besaran bagian anggaran kementerian lembaga yang akan dialihkan menjadi dana alokasi khusus. pengalihan besaran bagian anggaran kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.tugas pembantuan, pendanaannya wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah ini. bab xiv. distribusi iii bab xiv ketentuan penutup pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini, makamengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan diatur dengan peraturan menteri keuangan. semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannyadistribusi iiiiidekonsentrasi dan. disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerahdan kota. dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu: terpeliharanya keutuhan negara kesatuan republik indonesia, terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah, cc. terwujudnya keserasian hubungan antar fitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat, dandistribusi iii pemerintah . d pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan., serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, danatau desa meliputi sebagian tugas tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan atau desa akan lebih efisien dan efektif. tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten kota dan atau desa meliputi sebagian tugas tugas provinsi, antara lainkabupaten dan kota. tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota kepada desa mencakup sebagian tugas tugas kabupaten kota bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten kota. penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari apbd, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai dari apbn melalui bagian anggaran kementerian lembaga. pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui apbn mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota berdasarkan asas tugas pembantuan. hal ini sejalnyatakan bahwaatas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan . distribusi iii pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten kota, dan atau desa. pendanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari presiden. pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi tugas pembantuan yang didanai dari apbn dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari apbd. selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam senja yang mengacu pada rkp. untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut atas, maka dalam penyusunan rka kl terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten kota dan atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan. proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian senja menjadi rka kl yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. berdasarkan pokok pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif dalam peraturan pemerintah ini. ii. demi cukup jelas. . distribusi iii selain berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah dapat pula menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan anggaran kementerian lembaga yang dialokasikan kepada instansi vertikal daerah adalah sebagian anggaran yang dialokasikan untuk kantor pusat kp) dan atau kantor daerah (kd). cukup jelas. cukup jelas. penetapan skpd oleh gubernurpenetapan skpd oleh gubernur, bupati, atau walikotacukup jelas. cukup jelas. . distribusi iii yang dimaksud urusan pemerintahan tertentu adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang bersifat khusus dan efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah desa. cukup jelas. kementerian lembaga dalam mengajukan permintaan persetujuan dari presiden, disertai dengan jenis urusan pemerintahan tertentu yang akan ditugaskan kepadampaui satu wilayah administrasi pemerintahan adalah pelimpahan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi kepada instansi vertikal yang wilayahnya mencakup lebih dari satu provinsi. cukup jelas. cukup jelas. . distribusi iii yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang dikonsentrasikan kepada instansi vertikal adalah urusan pemerintahan yang ditetapkan menjadi tugas dan fungsi instansi vertikal pada saat pembentukan organisasinya. apabila daerah belum terbentuk instansi vertikal yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, maka sebagian urusan dimaksud dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. yang dimaksud dengan instansi vertikal tertentu adalah instansi pusat yang berada daerah dan merupakan bagian dari kementerian lembaga selain kementerian lembaga yang membidangihubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tata hubungan keharmonisan antar penyelenggara pemerintahan. distribusi iiigubernur dalam rangka penunjukkan skpd yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi. cukup jelas. peraturan menteri pimpinan lembaga digunakan oleh gubernur sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan. gubernur sebagai wakil pemerintah wilayah provinsi didalam melaksanakan kewenangan atribut dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah, pendanaannya dibebankan kepada apbn pada bagian anggaran departemen dalam negeri yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi. bagian anggaran tersebukemampuan keuangan negara. huruf sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. pemberitahuan oleh gubernur kepada dprd provinsidekonsentrasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . distribusi iii yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang pemerintahan adalah pelimpahan dari kementerian lembaga kepada gubernur untuk melaksanakan sebagian kewenangan tertentu sesuai peraturan perundang undangan. kegiatan yang bersifat non fisik antara lain koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. sebagian besar dari dana dekonsentrasi digunakan untuk kegiatan non fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan barang yang dapat menghasilkan aset tetapdekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan apbn dalam mendanai urusan pemerintah pusatdekonsentrasidekonsentrasi. distribusi iii cukup jelasrka kl yang disampaikan oleh kementerian lembaga kepada gubernur dalam bentuk dokumen resmi yang disertai data elektronik. penetap oleh gubernur dilaksanakan selambat lambatnyalimpahan sebagian urusan pemerintahan. pemberitahuan rka kl oleh gubernur kepada dprd provinsicukup jelas. penyusunan dipa dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah daerahdekonsentrasi tahun anggaran berikutnya. cukup jelas. . distribusi iiidekonsentrasi. cukup jelas.yang dimaksud dengan dihibahkanbarang milik negara yang dapat dihibahkan adalah barang milik negara yang sudah ditatausahakan oleh kementerian lembaga. dalam hal barang milik negara tersebut dihibahkan, maka mekanisme, proses, dan waktu pelaksanaandekonsentrasi. distribusi iiipemisahan ketatausahaan keuangan antara dana dekonsentrasi dengan dana tugas pembantuanketatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi mengikuti ketentuan. ketatausahaan . distribusi iii ketatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi mengikuti peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerahdekonsentrasidekonsentrasicc. pengelolaan barang milik negara, penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan dekonsentrasi, serta penghinaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasidekonsentrasi bukan merupakan satu kesatuan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. cukup jelas. . distribusi iii cukup jelasatau. distribusi iii,pembangunan nasional dan wilayah adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah dan desa dalam meningkatkan kinerja pelayanan umumbagi kepala daerah dalam rangka penunjukkan skpd yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan. cukup jelas. peraturan menteri pimpinan lembaga digunakan oleh kepala daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan. . distribusi iii cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. substansi rancangan peraturan gubernurcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. substansi rancangan peraturan bupati walikotasinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran. . distribusi iii cukup jelas. pemberitahuan oleh kepala daerah. cukup jelas. sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran. cukup jelas. pemberitahuan oleh bupati walikota dari pemerintah provinsi. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf usulan penghentian urusan dilakukan apabila terjadi kejadian luar biasa yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . distribusi iiipengelolaan keuangan daerah. yang dimaksud dengan penugasan pemerintah adalah penugasan dari kementerian lembaga kepada gubernur atau bupati walikota untuk melaksanakan sebagian penugasan tertentu sesuai peraturan perundang undangan. kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai aset pemerintah. sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnyatugas pembantuan disesuaikan dengan kemampuan apbn dalam . distribusi iiitugas pembantuantugas pembantuanpenelaahan rka kl mencakup kesesuaian dan kewajaran dokumen pendukung yang disiapkan oleh penerima tugas pembantuanpenyampaian rka kl kepada gubernur atau bupati walikota dimaksudkan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun dokumen pendukung kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, spesifikasi barang, pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas pembantuan, keputusan kepala daerah tentang penetapan skpd dan surat pengusulan tentang pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan). pemberitahuan rka kl oleh gubernur atau bupati walikota kepada dprd provinsi atau kabupaten kota dimaksudkan untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan pemerintah yang didanai melalui apbn dengan program dan kegiatan yang menjadi urusan daerah yang akan didanai dari apbd. . distribusi iii pejabat pengelola keuanganusulan penetapan pejabat pengelola keuangan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi serta kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan yang akan ditugaskan. penetapan pejabat pengelola keuangan paling lambatnugasan sebagian urusan pemerintahanpenyusunan dipa tugas pembantuan dilakukan oleh kementerian lembaga, sedangkan pengesahannya oleh menteri keuangan. cukup jelastugas pembantuan tahun anggaran berikutnya. cukup jelas.tugas pembantuan. . distribusi iiicukup jelas. dalam hal barang milik negara tersebut dihibahkan, proses dan waktutugas pembantuan. distribusi iii. distribusi iiiperaturan perundang undangan yang dimaksud adalah peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan menteri keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. huruf cukup jelasbupati walikota. distribusi iiitugas pembantuan bukan merupakan satu kesatuan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pedoman dan standar untuk penyelenggaraan dekonsentrasidekonsentrasi juga dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan pengalokasian dana dekonsentrasi. cukup jelas. cukup jelas. pedoman dan standar untuk penyelenggaraan tugas pembantuantugas pembantuan juga dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan pengalokasian dana tugas pembantuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemeriksa internal kementerian lembaga dapat mendelegasikan kepada dan atau bekerjasama dengan aparat pengawas daerah. pemeriksa eksternal pemerintah adalah auditama bpk yang membidangi kementerian lembaga terkait. peraturan perundang undangan dimaksud adalah undang undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. cukup jelas. cukup jelas. . distribusi iii ketentuan peraturan perundang undangan dimaksud termasuk diantaranya peraturan menteri keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. bagian anggaran kementerian lembaga yang akan dialihkan menjadi dana alokasi khusus adalah anggaran yang secara nyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan urusan daerah, terutama yang tertuang dalam senja rka kl. pengalihan anggaran kementerian lembaga tersebut mempertimbangkan kebutuhan anggaran kementerian lembaga untuk mendanai bidang kegiatan yang menjadi skala nasional prioritas nasional, baik yang bersifat kebijakan maupun operasional. identifikasi dan pemilahan dilakukan berdasarkan database program dan kegiatan kementerian lembaga yang merupakan penjabaran dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. hasil identifikasi dan pemilahan digunakan oleh menteri keuangan sebagai bahan penetapan besaran anggaran kementerian lembaga yang akan dialihkan menjadi dana alokasi khusus. pengusulan hasil identifikasi dan pemilahan oleh kementerian lembaga kepada menteri keuangan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan mei. cukup jelas. tahapan pengalihan dimaksud selesai dilaksanakan paling lama (dua) tahun anggaran sejak peraturan pemerintah ini diundangkan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada kementerian lembaga dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan pola pembagian urusan pemerintahan. cukup jelas. cukup jelas. . distribusi iii iii
iistribusi d memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah tentang perusahaan umum (perum) jasa tirta ii.isebut perusahaan,. distribusi . distribusim sebagian wilayah sungai danau, pilihan, diujung, ciliwung, cisadane, dan citarum. sebagian wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada meliputi beberapa daerah aliran sungai yang mencakup sungaiuy, cibeureum, cimahi, ciu, lamanya, keruh, cilandak, case, cibarius, dipuja, disangka, cikamiri, dibilang, diujung, citizen, jengkol asem, cipunagara, cipabelah, dikenang, clean, dikembang, cinemas, cinere, cijurey, dikandung, selamatan, digabung, cilalanang, cipancuh, cipinang, dan anak anak sungainya, beserta prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada perusahaan. perubahan . distribusi perubahan terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada baik berupa penambahan maupun pengurangan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelayanan dan penjaminan ketersediaan air untuk memenuhi kepentingan pengusahaan sumber daya air dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhpemanfaatan sumber daya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga air plta), dan pemenuhan kebutuhan pengusahaan lainnya, dan pemberian bantuan dalam rangka penerbitan pertimbangan (rekomendasi) pemberian ijin oleh pemerintah atas penggunaan dan pengusahaan sumber daya air. tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab bidang pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam termasuk pembuangan airnya dan pengaturan kegiatan membuka dan menutup pintu air, bangunan prasarana sumber daya air, melaksanakan kalibrasi alat pengukur debit pintu air bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi, mengoperasikan jaringan irigasi primer pada daerah irigasi utara jatiluhur dan selatan jatiluhur yang meliputngoperasikan. distribusi cc. mengoperasikan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi utara jatiluhur dan selatan jatiluhur yang meliputeliharaan saluran irigasi primer pada daerah irigasi utara jatiluhur dan selatan jatiluhur, melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit, evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab perusahaan, menyebarluaskandanpengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan denganoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilakukan sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan oleh menteri teknis. pembinaan kepada direksi dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh menteri teknis. . distribusi aset pemerintah selainsebagaimana dimaksud pada yang dioperasikan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan pelayanan umum yang menjadi tugas pemerintah pada daerah aliran sungai sebagian wilayah sungai danau, pilihan, diujung, ciliwung, cisadane, dan citarumterhadap aset sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf serta. distribusipenugasan sebagaimana dimaksud pada menurut kajian secara finansial tidak layak. distribusi. distribusidistribusi perusahaan berkedudukan purwakarta, jawa barat,listrik negara dan atau selain. distribusi selain kegiatan usah dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimilik,dan sejumlah . distribusidistribusi. distribusietapkan anggota direksi baru, anggota direksi. distribusi,tersebut dapat ditetapkan oleh dewan pengawas atau menteri untuk menjalankan pekerjaannya sebagai. distribusi. distribusi. distribusidistribusi, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:. distribusi. distribusi untuk. distribusidistribusidistribusi. distribusidistribusi. distribusikewenangan setiap anggota direksi ditetapkan oleh menteri. menteri. distribusi. distribusi. distribusi. distribusi. distribusidalam hal. distribusietapkan anggota dewan pengawas baru, anggota dewan pengawasjabatan seluruh anggota dewan pengawassudah harusunjuk seorang atau beberapa orangetapkan penggantinya, semua anggota dewan pengawas yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh menteri. distribusi. distribusi. distribusi. distribusi. distribusij .. distribusi. distribusi. distribusi. distribusi. distribusi. distribusi. distribusi. distribusiselambat lambatny. distribusi. distribusi. distribusi. distribusi. distribusidistribusipengumpulan kekayaan perusahaan, penentuan. distribusi. distribusi. distribusi. distribusidistribusiindustri kereta ap, mengingat: . naif paw) ny)raturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . mea rindustri sodindustri soda indonesia, kelangsungan perusahaan perseroan persero) industri soda indonesia tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan perseroan persero) industri soda indonesia, bahwa berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan perseroan persero) industri soda indonesia nomor ris d2.mbu tanggal oktober telah ditetapkan pembubaran dan status perusahaan perseroan persero) industri soda indonesia sebagai perusahaan dalam likuidasi, yang berlaku efektif terhitung sejak ditetapkannya pembubaran perusahaan perseroan persero) industri soda indonesiaubaran perusahaan perseroan persero) industri sombubaran perusahaan (persero) industri soda indonesia. terhitung sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, perusahaan negara sodsoda menjadi perusahan perseroan persero) lembaran negara republik indonesia tahun nomor dibubarkan. pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perusahaan perseroan persero) industri soda indonesia sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri negara badan usaha milik negara sesuai dengan ketentudan peraturan perundang undangan lainnya. semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan persero) industri soda indonesia sebagaimana dimaksud dalam disetorkan:a. bahwa kebutuhan penyediaan tenaga listrik cenderung meningkat sehingga perlu meningkatkan ketersediaan tenaga listrik, bahwa energi panas bumi adalah salah satu sumber energi yang dapat digunakan untuk penyediaan tenaga listrik sehingga perlu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi badan usaha yang melakukan kegiatan usaha panas bumi untuk penyediaan tenaga listrik, bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang kegiatan usaha panas bumi belum memberikan waktu yang cukup bagi badan usaha yang melakukan kegiatan bidang usaha panas bumi untuk melakukan kegiatan eksploitasi sehingga jangka waktunya perlu diperpanj. ketentuanalam hal pemegang kuasa, izin, dan atau kontrak sebagaimana dimaksud dalam belum melakukan kegiatan eksploitasi dalam wilayah kerjanya sampai dengan tanggal desember pemegang kuasa, izin, dan atau kontrak wajib mengembalikan wilayah kerja tersebut kepada pemerintahumum berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kegiatan usaha panas bumi bahwa keberadaan kuasa, izin, dan kontrak bidang usaha panas bumi sebelum adanya peraturan pemerintah nomor tahun dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa kuasa, izin, dan kontrak tersebut berakhir. namun berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun jika dalam batas waktu paling lambat sampai dengan tanggal oktober badan usaha yang bersangkutan belum melakukan kegiatan eksploitasi, wilayah kerjanya wajib dikembalikan kepada pemerintah. dalam kenyataanya, belum dilaksanakan kegiatan eksploitasi oleh badan usaha disebabkan oleh permasalahan birokrasi dalam penerbitan rekomendasi dan perizinan bidang pengusahaan panas bumi sehingga badan usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan eksploitasi sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun hal ini dapat menganggu upaya pemerintah menjamin ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat. untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat bagi badan usaha dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan wilayah kerja, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan ii. nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar paling banyak rp9. (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau setara dengan usd950, (sembilan ratus lima puluhserta mendukung program pengadaan rumah sederhana dan rumah susun sederhana, perlu mengatur kembaliaturmengingat.dan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:atas pengalihan hak atas dikenai pajak penghasilan sebesar (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihkecuali dalam .pratamayang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan atau bangunan yang bersangkutan berada. rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada terdiri atas rumah sederhana sehat dan rumah inti tumbuhrumah susun sederhana sebagaimana dimaksud padam wc dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk rumah susun sederhana milikcc. orang pribadi yang melakukan pengalihanatau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. . dihapus. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagi wajib pajak yangdihapus. pada saat berlakunya peraturan pemerintah inigalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebelum tanggal januari dan atas pengalihan hak, dan penghasilan atas pengalihan hakii.melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam memenuhi kewajiban perawakannya.mengubah ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunsemula bersifat tidak final menjadi bersifat finalserta dalam rangka mendukung program pengadaan rumah sederhana dan rumah susun sederhana perlu diberikan tarif yang lebih rendah untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana. ii. . a iisebesar (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut. bagi wajib pajaksatu persen) untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana, dan sebesar (lima persen) untuk pengalihan lainnyacukup jelas. .pratama yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan atau bangunan tersebut berada. cukup jelas. cukup jelas. angka pada dasarnya semua pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenaicukup jelas.tentara nasional indonesia kepolisian negara republik indonesia. lokasi . huruf apabila orang pribadi melakukan pengalihan hak atasapabila badan melakukan pengalihan hak atase. huruf pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karenaan merupakan objek pajak. angka cukup jelas. angka pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bersifat final bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan tanpa melihat jenis usaha atau kegiatan yang dilakukannomor pokok pengusaha barang kena cukanomor pokok pengusaha barang kenanomor pokok pengusaha barang kena cukai. aimpor yang sudah dilunasi bukannya. kantor adalah kantor direktorat jenderal bea danii. bab kewajiban memiliki nppbkcyang mengandung etil alkohol. kewajiban memiliki nppbkcditetapkan dengan peraturan menteri. dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki nppbkc sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada: orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari daun.produksi tidak melebihi (dua puluh lima) liter setiap hari, dan tidak dikemas dalam kemasan penjualan ecersetiapbab iii tata cara pemberi berkedudukan indonesia, atau yang secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan luar indonesia. dalam rangka mengajukan permohonan untuk memperoleh nppbkc, orang sebagaimana dimaksud dalam harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pejabat bea dan cukai membuat berita acara pemeriksaan dengan disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha. setelah .
lan bupati tabanan provinsi bali peraturan bupati tabanan nomor tahun tentang pengelolaan air limbah domestik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tabanan, menimbang bahwabahwa, bahwa pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dalam rangka pair limbah domestik, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentuk daerah daerah perindustrian9),pedoman sebagaimana dimaksud pada diberikan secara cuma cuma kepada masyarakat yang membutuhkannya. apabila dalam suatu kawasan, kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas dan tidak dimungkinkan untuk membuat instalasi pengolahan air limbah domestik, pemerintah daerah melalui dinas badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi bidang pengolahan air limbah domestik berkewajiban untuk membangunkannya bersama sama masyarakat. kawasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh instansi yang menangani air limbah. bab vii penyediaan, penyediaan, pelayan dan pengolahan air limbah domestik bagian kesatu penyediaan tempat pengolahan limbah domestik pemerintah daerah wajib menyediakan tempat pengolahan limbah domestik. pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam berupa sarana plt yang terdiri dari kolam ssc solid separation chamber), kolam drawing bad aerobik anaerobik, kolam fakultatif dan kolam saturasi. pengolahan limbah domestik dilaksanakan untuk mendapatkan ellen yang memenuhi baku mutu air limbah. bagian kedua penyediaan limbah domestik setiap orang dapat melakukan permintaan penyediaan limbah domestic dengan sistem l2t2: dan l2t3. permintaan penyediaan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada meliputi sistem l2t2 diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berada kawasan kumuh dengan cara mencuci selama (tiga) tahun dengan klasifikasi rumah tangga, pelanggan social, animasi ipar komunal, dan perkantoran swasta. sistem l2t3 dengan biaya untuk sekali sedot sesuai lokasi tempat tinggal pemohon sebagai berikut kecamatan tabanan dan kecamatan kediri, kecamatan kerambitan, kecamatan penebel dan kecamatan marga, kecamatan selemadeg, kecamatan selemadeg timur dan kecamatan baturiti, dan kecamatan pupuan dan kecamatan selemadeg barat. bagian ketiga pelayanan dan pengolahan air limbah domestik pelayanan dan pengolahan dilakukan oleh upt pengolahan sampah dan lumpur tinja. pelayanan menggunakan kendaraan angkut tinja milik pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan operator swasta. pengolahan limbah domestik dilakukan pada instalasi plt milik pemerintah. hasil olahan lumpur tinja dapat digunakan untuk penutup tanah tpa dan penyubur tanaman. bab vibermeliputi sistem pengolahan air limbah secara biologis. pengolahan air limbah domestik meliputi jenis pengolahan individual, semi komunal, dan komunal. kawasan pengolahan air limbah domestik terdiri dari kawasan pembangunan baru, kawasan perbaikan lingkungan, kawasan pemugaran, dan kawasan peremajaan. pengolahan air limbah harus memenuhi ketentuan tentang baku mutu air limbah domestik. air limbah yang dibuang saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang baku mutu air limbah domestik. setiap peralatan yang digunakan untuk instalasi pengolahan air limbah yang ditawarkan oleh pemegang merek kepada masyarakat wajib memiliki sertifikasi. bab zonasi pencemaran air limbah domestik pemerintah daerah menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran air limbah domestik. zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam penanganan pengelolaan. bab hak, kewajiban dan peran serta masyarakat bagian kesatu hak masyarakat hak hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik, mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, mendapapengelolaan air limbah domestik bagian kedua kewajiban masyarakat kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik mengelola air limbah domestik, melakukan pengangkutan lumpur tinja, melakukan pembuangan lumpur tinja plt secara berkala dan terjadwal, dan membayar retribusi iuran. kewajiban setiap orang atau badan sebagai pengelola dan atau penanggungjawab spal t sekala permukiman atau sekala kawasan tertentu: melakukan pembuangan lumpur tinja plt secara berkala dan terjadwal, melakukan pengolahan air limbah domestik, membangun komponen spal t sesuai dengan ketentuan teknis, membuat bak kontrol, dan memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik. setiap orang atau badan usahasedikit (satu) kali setiap lingkungan hidup kabupaten tabanansedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. setiap orang atau badan sebagai pelaku dan atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga peran serta masyarakat beberapa hal yang merupakan peran serta masyarakat diantaranya peran serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik, peran serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukansanksi administratif setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha,dan peringatan tertulis. bab xii pengawasan, pembinaan dan pengendalian pengawasan, pembinaan, dan pengendalian peraturan bupati ini dilaksanakan oleh dinas atau badan yang menangani lingkungan hidup dan bekerja sama dengan instansiimbah domestik,banan. dinas lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dlh adalah instansi yang menangani kebersihan lingkungan dan keindahan kabupaten tabanan. dinas badan adalah dinas badan yang lingkup tugas wewenang dan tanggungjawabnya meliputi air limbah. laboratorium adalah laboratorium yang terakreditpar komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkanrawa, danau, situ, waduk, dan muara. tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domesticclayanan lumpur tinja terjadwal yang selanjutnya disingkat l2t2 adalah suatu mekanisme pelayanan penyediaan lumpur tinja yang dilakukan secara periodic atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah setempat yang kemudian diolah pada instalasi yang ditetapkan serta terkait dengan metode pembayaran yang telah ditetapkan. penyedia penyediaan air limbah domestic adalah kegiatan penyediaan penyecdotan pada air limbah yang berasal dari usaha kegiatan permukiman real estate, rumah makan restoran, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat plt adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah dan atau pihak swasta atas jin pemerintah daerah untuk menampung dan mengolah lumpur tinja dari spal setempat sehingga hasil olahan memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan untuk dibuang lingkungan dan atau dimanfaatkan kembali sebagai media penyubur tanaman. lumpur tinja adalah limbah padatan tercampur cairan dari hasil proses pengolahan air limbah dari sarana sanitasi setempat perumahan atau non perumahan. layanan lumpur tinja tidak terjadwal yang selanjutnya disingkat l2t3 adalah layanan penyediaan tangki septic rumah tangga dan non rumah tangga berdasarkan permintaan pelanggan. ellen adalah air cairan yang keluar dari suatu sistim pengolahan air limbah yang memenuhi standar baku mutu yang buang kelengkungan. operator swasta adalah orang individu atau badan hukum yang bergerak dibidang penyediaan lumpur tinja selain milik pemerintah. bab maksud dan tujuan maksud pengelolaan air limbah domestik adalah mewujudkan kesehatan masyarakat sekaligus menjadikan kota yang memiliki sumber daya air yang sehat, pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih, dansumber daya airberupa pembuangan air limbah kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau ipar komunal. sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud padadaerah.adalahsebagai sistem terpadu yang bermuara ipar terpusat. saluran induk primer sebagaimana dimaksud pada adalahadalahadalah pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah,adalahadalahyang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri wajib menyalurkan air limbah domestiknya jaringan air limbah terpusat (saniamas). setiap orang atau badan yang melakukan pengolahan air limbah setempat, komunal dan terpusat agar melakukan pemeliharaan dan penguraian minimal (tiga) tahun sekali. setiap orang badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan limbah domestik yang melayani secara l2t2 atau l2t3 agar mempunyai ijin tdp tanda daftar perusahaan) dan sup surat ijin usaha perdagangan) yang dikeluarkan oleh bupati c g badan penanaman modal dan perijinan daerah. setiap orang badan usaha yang memanfaatkan jasa layanan l2t2 atau l2t3 dikenakan tarif retribusi. penempatan septik tank atau ipar harus sesuai dengan izpemerintah daerah mengembangkan ipar terpusat, sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan kewenangannyjasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat dilakukan oleh upt pengolahan sampah dan lumpur tinja kabupaten tabanan. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dikenakan biaya. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau disesuaikan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat. penyambungan dan penyaluran air limbah domestik jaringan air limbah terpusat milik kelompok swadaya masyarakat berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum. penyambungan sebagaimana dimaksud pada atas permintaan pemohon dan atau pihak ketiga dengan persetujuan ksm dan dinas pekerjaan umum. pembiayaan untuk penyambudapat membantu biaya penyambungan jaringan air limbah tersebut baik seluruh atau sebagian. pemeliharaan pipa persilbagian kedua pengelolaan air limbah setempat setiap orang atau badanhimbauhimbau membuat septiktank individual mengacu standar nasional indonesia sni). pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat dihimbau membangun ipar komunal berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (septic tank). dalam radiuskomunal animasi. pemerintah daerah melalui dinas pekerjaan umum, penetapan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman(septic tank) menjadi tanggung jawab penggunanya. bab rencana induk pengelolaan air limbah domestik instansi yang membidangi perencanaan kota dan instansi yang membidangi pengelolaan air limbah menjabarkan rencana tata ruang wilayah bentuk rencana induk pengelolaan air limbah. rencana induk pengelolaan air limbahsetiap orang atau badan usaha yang memiliki bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum buang saluran umum drainase. setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada konstruksi bangunan ipar atau septik tank berdasarkan standar nasional indonesia sni). setiap bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangunnya sesuai persyaratan yang berlaku. pemerintah daerah melalui dinas badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemukiman agar membuatkan pedoman teknik pengelolaan instalasi pengolahan air limbah domestik.peraturan presiden nomor tahun tentang jaminan kesehatan, ddan jaringannyo esejipperaturan kepala daerah adalah peraturan bupati. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten pohuwatjaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat jkn adalah sistem jaminan kesehatan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, agar memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan yang pembiayaannya dilakukan secara papaya serta mutu terjamin. peserta jaminan kesehatan nasional jkn) adalah peserta eks jamkesmas, jadesta provinsi gorontalo, jamkesda kabupaten pohuwato pbi) dan tni polri, eks akses sosial, eks jpk jamsostek dan peserta mandiri bukan pb!) yang merupakan penduduk kabupaten pohuwato yang tercantum dalam daftar, dibuktikan dengan kartu peserta jkn dari bpjs kesehatan. penerima bantuan iuran yang selanjutnya disingkat pbi adalah masyarakat pohuwato yang menerima bantuan iuran baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pohuwato. been n' bukan pbi adalah masyarakat kabupaten pohuwato yang mampu untuk mandiri, dan eks peserta akses sosial, eks peserta jpk jamsostek, tni polri dan atau pekerja penerima upah yang belum memiliki jaminan kesehatan. kartu peserta jkn adalah bukti identitas sebagai peserta yang dikeluarkan oleh bpjs kesehatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai haknya. jaminan kesehatan semesta provinsi gorontalo yang selanjutnya disingkat jamkestaprovprovinsi gorontalo dengan tetap mengacu pada sistem, prosedur dan tata kelola jaminan kesehatan nasional. jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disingkat jamkesdakabupaten pohuwato dengan tetap mengacu pada sistem, prosedur dan tata kelola jaminan kesehatan nasional. program jamkesda non register merupakan pelayanan puskesmas dan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan puskesmas, rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari bpjs kesehatan. pesertaserta tidak mampu. turun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemerintah, pemberi kerja dan atau peserta kepada bpjs kesehatan. manfaat adalah faedah jaminan social yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya tarif pelayanan kesehatan adalah tarif pada fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri dari tarif kapital dan tarif non kapi. fotokopi kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga atau surat keterangan tidak mampu adalah bukti identitas sebagai peserta yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai haknya selama kartu kepesertaan jkn belum selesai didistribusikuntuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk kabupaten pohuwato. ppk (puskesmas dan jaringannya). ppk tingkat lanjutan adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu rumah sakitgawat daruratgawat daruratpelayanan kesehatan dasar yang bersifat umum pada ppk tingkat pertama untuk keperluan konsultasi, pemeriksaan, observasi, diagnosis dan pengobatan puskesmas dan jaringannya. rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan spesialistik sub spesialistik, dilaksanakan ppk tingkat lanjutan, untuk keperluan konsultasi, pemeriksaan, observasi, diagnosis dan pengobatan. rawat inap adalah pelayanan kesehatan baik puskesmas dmea sini. pelayanan (satu) hari ( one day care ) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosekeluar meninggal dan tanggal masuk rawatyang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostic dan pelayanan penunjang lainnyayang berpedoman pada obat standard sesuai indikasi medis selama masa perawatan bagi puskesmas dan jaringannya, serta obat sesuai dengan formularium nasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari indonesia case base group ina cbg's). pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakkan diagnostic dan bimbingan sosial medik. pelayanan g, tanpa memperhatikan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta anggota keluarganya. sistem rujukan adalah pelimpahan pasien fasilitas kesehatanpelayanan rujukan keluar daerah adalah penyediaan layanan yang diberikan kepada pasien kurang mampu yang memenuhi kriteria untuk dirujuk rumah sakit luar daerah. patperaturan bupati tentang petunjuk teknis program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato disusun dengan maksud digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, pemberi pelayanan kesehatan dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan program jkn yang terintegrasi, digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah kabupaten pohuwato yang tidak terintegrasi dengan jkn yang diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. bab iii azas, prinsip, sistem dan ruang lingkup penyelenggaraan bagian kesatu azas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat kabupaten pohuwato. bagian kedua prinsip penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato, diselenggarakan dengan prinsip: kegotong royongan, nirlaba, cc. keterbukaan: kehati hatian:nasional adalah hasil berupa dividen yang dikembalikan pada fasilitas kesehatan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan program dan sebesar besarnya kepentingan peserta. bagian ketiga sistem penyelenggaraan sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato diselenggarakan melalui sistem penjaminan kesehatan dengan konsep universal health coverage jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat), yang meliputi jkn bagi peserta pbi yang terdiri dari eks peserta jamkesmas, peserta jamkestaprov, dan peserta jamkesda kabupaten pohuwato. jkn bagi peserta bukan pbi yang terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya pns, anggota tni polri, pegawai pemerintah non pns, pegawai swasta dan pekerja penerima upah lainnya tidak termasuk pada huruf pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya pekerja mandiri, dan pekerja lain yang tidak menerima upah), bukan pekerja dan anggota keluarganya (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, serta bukan pekerja selain diatas yang mampu membayar iuran). bab ruang lingkup penyelenggaraan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato meliputi kepesertaan, program jaminan kesehatan non register, pelayanan rujukan pasien luar daerah, manfaat, lingkup dan jenis pelayanan kesehatan daerah, pengorganisasian, ppk, dan pengelolaan keuangan. bagian kesatu kepesertaan pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, prajurit tni, anggota polri, kepala desa dan perangkat des. seluruh peserta eks jamkesmas, jamkestaprov dan jamkesda kabupaten pohuwato yang menjadi peserta program jkn sebagai pbi, bayi baru lahir dari peserta jkn wajib didaftarkan paling lama (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan. peserta sebagaimana dimaksud pada dan diberikan kartu indonesia sehat sebagai kartu identitas peserta jkn. dalam hal kartu peserta jkn belum tersedia sebagaimana dimaksud pada maka peserta dapat menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu skt)gian kedua program jaminan kesehatan non register program jaminan kesehatan non register merupakan pelayanan perawatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dari bpjs kesehatan. peserta program jaminan kesehatanidak mampu. bantuan atas pelayanan kesehatan sebagaimana maksud pada berupa biaya jasa pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar yo: dan biaya jasa pelayanan pada rsud bumi papua sebesar bantuan atas pelayanan kesehatan sebagaimana maksud pada diberikan tanpa batas waktu sampai peserta non teregistrasi menjadi peserta pbi. para khusus untuk pelayanan perawatan akibat kecelakaan dan bunuh diri termasuk dalam program pelayanan perawatan non teregistrasi.gian ketiga pelayanan rujukan pasien luar daerah pelayanan rujukan keluar daerah adalah penyediaan layanan yang diberikan kepada pasien pbi: dan pasien non teregistrasi yang tergolong miskin dan kurang mampu yang memenuhi kriteria untuk dirujuk rumah sakit luar daerah. rumah sakit luar daerah sebagaimana dimaksud pada adalah rumah sakit luar wilayah kabupaten pohuwato dan rumah sakit luar wilayah provinsi gorontalo. biaya perawatan kesehatan rujukan keluar daerah dibayarkan dari total biaya perawatan. fasilitas tambahan pelayanan rujukan keluar wilayah provinsi gorontalo meliputi uang harian, terdiri dari (satu) orang petugas pendamping tenaga medis atau paramedis, (satu) orang pendamping keluarga pasien (satu) orang pasien untuk maksimal hari (empat puluh lima hari) bagi pendamping keluarga pasien dan pasien, apabila melebih waktu hari sesuai kebutuhan medis, maka penanggungjawab program mengajukan telaahan kepada bupati pohuwato untuk memperoleh persetujuan penambahan uang harian. sewa penginapan kos rumah kontrakan diluar daerah untuk keluarga pasien. transportasi berupa sewa ambulans untuk wilayah provinsi gorontalo tiket pesawat dan transport bandara untuk diluar provinsi gorontalo layanan ambulans, biaya pemasaran dan pemulangan jenazah meliputi ambulans itb dari fasilitas kesehatan rumah singgah atau sebaliknya, dari fasilitas kesehatan bandara atau sebaliknya, dari rumah singgah bandara atau sebaliknya, dan atau dari fasilitas kesehatan rujukan fasilitas kesehatan asal (rujuk balik). paket pemasaran dan pemulangan jenazah. biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan pada dinas kesehatan kabupaten pohuwatob manfaat, lingkup dan jenis pelayanan kesehatan bagian kesatu manfaat seluruh peserta berhak untuk menerima manfaat pelayanan kesehatan program jktionmedis. manfaat medis sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan yang bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis. manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling lama (dua puluh delapan hari) sejak dilahirkan. untuk jenis layanan yang tidak ditanggung dalam paket pelayanan program jkn puskesmas dan jaringannya menjadi tanggungjawab peserta. bagian keduaparah tantiga jenis pelayanan pelayanan kesehatan perorangan primer pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non, alat kesehatan,rujukan tingkat lanjutan. pelayanan pertolongan persalinan non operatif mencakup: pemeriksaan ante natal care anc)meriksaan post natal care pnc)keluarga berencana kb) pemasangan intra urine device iud) implant, dan suntik. penanganan komplikasi keluarga berencana kb) pasca persalinan. pelayanan ambulans darat dan air adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan. selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam terdapat jenis pelayanan pada jenazah. pelayanan pada jenazah sebagaimana dimaksud pada adalah pelayanan mengantar jenazah dari rsud bumi papua kabupaten pohuwato rumah keluarga. segala biaya atas pelayanan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada dinas kesehatan kabupaten pohuwato. besaran biaya mengantar jenazah mengikuti besaran biaya ambulans yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini. ketentuan mengenai tata cara pembiayaan dan pembayaran pelayanan mengantar jenazah diatur dalam keputusan kepala dinas tentang petunjuk teknis pelaksanaan. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam jenis pelayanan kesehatan pelayanan dasar yang tidak dijamin oleh program jkn pelayan, cc.: pelayanan, alat dan obat kontrasepsi, kosmetik: perbekalan kesehatan rumah tangga, tat(preventable adverse events), pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan, dan uu. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. bab pengorganisasian organisasi kelembagaan program jkn kabupaten pohuwato terdiri dari: tim puskesmas, dan tim monitoring dan evaluasi money) jkn. tim puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai perencana, penyelenggara dan penanggungjawab kegiatan dan keuangan baik secara formil ataupun materil. tim monitoring dan evaluasi jkn sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten pohuwato dengan masa jabatan (satu) tahun dan dapat ditunjuk kembali dalam satu kali periode. susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi tim monitoring dan evaluasi jkn dijabarkan dalam lampiran peraturan bupati ini. bab vii penyelenggarapelayanan kesehatan ppk dilakukan pada ftp milik pemerintah yang memiliki perjanjian kerja sama pks) dengan bpjs kesehatan cabang gorontalo untuk program jaminan kesehatan nasional. poo daerah kabupaten pohuwato.rta bukan pbi diberikan kelas pelayanan sesuai dengan iuran yang dipilih.bab viii pembiayaan pembiayaan pelayanan kesehatan dalam program jkn puskesmas dan jaringannya mengacu pada sistem pembayaran iuran premi. iuran premi sebagaimana dimaksud pada berasal dari: qdanlurah: seluruh dana sebagaimana dimaksud pada dibayarkan dan dingelolaan dan prosedur pencairan klaim dana jasa pelayanan dan jasa sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya atur lebih lanjut dalam lampiran peraturan bupati ini. besaran dan waktu pembayaran pelayanan kesehatan program jkn pada puskesmas dan jaringannya lebih lanjut diatur dalam lampiran peraturan bupati inikn bagi peserta jamkesda. bab pengelolaan informasi (l) dalam rangka menyebarluaskan informasi terhadap program jkn, diselenggarakan informasi pelayanan publik oleh tim puskesmas dan tim monitoring dan evaluasi jkn. pengelola program: profil penyelenggara, standar dan prosedur pelayanan, dan pengelolaan pengaduan, bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan kabupaten pohuwato dilaksanakan oleh bupati melalui dinas kesehatan kabupaten pohuwato. bab ketentuan lain lain sistem pelayanan dan format laporan untuk program jaminan kesehatan daerah tercantum dalam lampiran dan peraturan bupati inidan atau keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten pohuwattty tanggal januari bupati pohuwato, bunga diundangkan marisa pada tanggal7 janda sekretaris pohuwato, dont bento berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor3 g$ss www aon petponfera sites pamong stoo. (senen sea mayor a.l bae bai lampiran peraturan bupati pohuwato nomor tahun tanggal januarpetunjuk teknis pelaksanaantahun bab pendahuluan latar belakangdan terbitnya undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional ssn), serta undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri sebagai penjabaran teknis atas undang undang dimaksudm debuts pemerintah kabupaten pohuwato sejak tahun telah melaksanakan program pelayanan kesehatan perseorangan daerah hingga sekarang. kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan prinsip universal health coverage. maksud dan tujuan maksud maksud petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional jkn)khususnya kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten pohuwato melalui dinas kesehatan. tujuan tujuan umum:program jaminan kesehatan nasional jkn). tujuan khusus:bupati ini. kepesertaan kepesertaan dalam petunjuk teknis ini adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil, prajurit tni, anggota polri, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swastnerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda duda anak yatim piatu dari veteran perintis kemerdekaan, seluruh peserta eks jamkesmas, jamkestaprov propinsi gorontalo dan jamkesda kabupaten pohuwato yang menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional sebagai pbi, identitas peserta setiap peserta berhak diberikan identitas peserta berupa kartu indonesia sehat, dalam hal kartu peserta jkn belum tersedia, maka peserta dapat menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sktb manfaat, lingkup dan jenis pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi jaminan kesehatan nasional manfaat seluruh peserta berhak untuk menerima manfaat program jaminan kesehatan nasional jkn) sesuai dengan sistem jaminan kesehatan nasional, manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat medis dan manfaat non medis. manfaat medis diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan. sedangkan manfaat non medis diberikan berdasarkan iuran peserta. manfaat jaminan kesehatan berlaku juga: untuk jenis layanan yang tidak ditanggung dalam paket pelayanan program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya menjadi tanggungjawab peserta.poin1 didasarkan atas indikasi medis bukan permintaan sendiri. dal jenis pelayanan pelayanan kesehatan perorangan primer pelayanan kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehat. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama tersebut dapat dilakukan puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan didalam gedung maupun kegiatan. pelayanan rujukan rujukan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah proses rujukan khusus maupun rujukan spesimen penunjang diagnostik yang dapat berasal dari poskesdes, pustu puskesmas puskesmas perawatan, antar puskesmas atau ppk rujukan rs, sehingga puskesmas dapat melakukan filtrasi rujukan (kasus yang dapat ditangani puskesmas sesuai kompetensi dan tidak memerlukan rujukan harus ditangani puskesmas). prosedur rujukan harus disertai dengan surat rujukan. pengendalian rujukan oleh puskesmas tersebut akan sangat berdampak pada pengendalian biaya karena yang ada puskesmas termasuk dalamnya adalah dana untuk transportasi rujukan. bg) mma pada kondisi gawat darurat peserta dapat langsung ppk rujukan terdekat. pelayanan rujukan tersebut adalah berupa penyediaan bbm transportasi dari puskesmas ppk rujukan. pelayanan ambulans darat atau air sebagai transportasi pelayanan rujukan. pelayanan pertolongan persalinan non operatif pelayanan pertolongan persalinan normal dapat dilakukan puskesmas dan jaringannya termasuk sarana ukm, bidan dan dokter praktek, sedangkan untuk pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulu tersebut mencakup pemeriksaan anc: pemeriksaan pncmeliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi: penanganan komplikasi pasca persalinan. jenis pelayanan kesehatan pelayanan dasar yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional jkn) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:: pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri:selenggarakan dalam rangka bakti sosial, pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events)ikeda bab iii pengorganisasian pengorganisasian program jaminan kesehatan nasional jkn jdi puskesmas dan jaringannya dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen kegiatan pelayanan kesehatan perseorangan daerah puskesmas dan jaringannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. dalam pengelolaan program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya dibentuk tim koordinasi program dan tim pengelola program jaminan kesehatan nasional tingkat kabupaten. pengorganisasian manajemen program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya kelola oleh tim puskesmas masing masing dan untuk mekanisme monitoring dan evaluasi laksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi jkn kabupaten pohuwato. tim puskesmas tim puskesmas sebagai ftp milik pemerintah menyelenggarakan upaya manajerial pengelolaan dana jkn fkt nya masing masing sejak dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku. tim monitoring dan evaluasi program jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato untuk memaksimalkan pemantauan dan evaluasi pengelolaan program, dibentuk tim monitoring dan evaluasi program jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato yang terdiri dari penanggungjawab kepala dinas kesehatan, ketua tim kepala bidang pelayanan dan sdk:, ketua bidang advokasi dan sosialisasi kepala seksi promosi kesehatan, ketua bidang monitoring dan evaluasi dan pelaporan kepala seksi pelayanan dan jaminan kesehatan, sekretaris sebanyak orang dan anggota sebanyak orang. tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point berfungsi dan bertanggungjawab dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato, dengan beberapa tugas pokok antara lain: too tri melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tim monitoring dan evaluasi jkn tingkat pusat, melaksanakan manajemen penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional wilayah kabupaten pohuwato, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaran jaminan kesehatan nasional, melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional: melakukan telaah atas rencana pendapatan dan belanja jaminan kesehatan nasional yang usulkan puskesmas, melakukan verifikasi atas semua kegiatan jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya. tim monitoring dan evaluasi program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten pohuwato, masa jabatan tim monitoring dan evaluasi program jaminan kesehatan nasional kabupaten paling lama tahun dan dapat ditunjuk kembali. bab penyelenggara pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini disingkat ppk adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) milik pemerintah yang memiliki pks dengan bpjs kesehatan cabang gorontalo. dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, ppk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memenuhi semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk efektivitas pelayanan kesehatan, baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah bagi ppk milik pemerintah,, usuta bukan pbi diberikan kelas pelayanan sesuai dengan iuran yang dipilih,dalam melaksanakan pembayaran kapital kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp), dilakukan langsung oleh bpjs kesehatan kepada bendahara kapital jkn ftp berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar dalam data dari bpjs kesehatan dan khusus untuk klaim atas biaya perawatan tingkat pertama, tindakan atas pertolongan persalinan serta dana klaim dan pelayanan kesehatan lainnya tetap mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau setoran kas daerah kabupaten pohuwato dalam bentuk pendapatan asli daerah pad). bab pengelolaan keuangan sumber dana dana program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya berasal dari: iiuran: alokasi dana alokasi dana program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya terdiri atas dua bagian yaitu: dana pelayanan kesehatan pertama dan lanjutan untuk program jkn bagi peserta pbi bayarkan oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi gorontalo dan kabupaten pohuwato). ana dana pelayanan kesehatan pertama dan lanjutan untuk program jkn bagi peserta bukan pbi bayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja serta mandiri bagi pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja yang mampu, seluruh dana dimaksud pada angka dan dibayarkan dan aminan kesehatan nasional bagi peserta jamkesda,si paling lambat tanggal setiap bulan berjalan. bpjs kesehatan cabang gorontalo wajib membayar kepada puskesmas sebagai ftp berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat (lima belas) hari kerja sejak berkas klaim dinyatakan lengkap. dalam hal pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. apabila bpjs kesehatan cabang gorontalo tidak melakukan pembayaran, bpjs kesehatan cabang gorontalo wajib membayar denda kepada puskesmas sebagai ftpsetelah dana kapital tersebut masuk rekening puskesmas, maka dana tersebut tidak lagi disetorkan kas daerah dan diyas kesehatan apapembayaran jasa pelayanan kesehatan dasar ditetapkan: a). tenaga medis, diberi nilai (seratus lima puluh), b). tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan ners), diberi nilai (seratus), c). tenaga kesehatan paling rendah s1 d4, diberi nilai d). tenaga kesehatan d3, diberi nilai (enam puluh), e). tenaga non kesehatan paling rendah d3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai (lima puluh) tenaga non kesehatan dibawah d3, diberi nilai (dua puluh lima). tenaga sebagaimana dimaksud pada poinpoinmasa kerja dengan penilaian sebagai berikut a). (lima) tahun sampai dengan (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai (lima), b). (sebelas) tahun sampai dengan (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai (sepuluh), c). (enam belas) tahun sampai dengan (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai (lima belas), d).e). lebih dari (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai (dua puluh lima). kehadiran dengan penilaian sebagai berikut: a). hadir setiap hari kerja diberi nilai (satu) poin perhari,e).f).g)administrasi yang dipegang tirai jumlah nt, www aan keterangan persentase kehadiran jumlah kehadiran dibagi hari kerja dalam bulan khusus untuk pemanfaatan dana dukungan biaya operasional sebesar yo, diperuntuk, biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, berupaeraan puskesmas kelilingsecara rinci proporsi penetapan besaran persentase pemanfaatan dana dukungan biaya operasional bhp dan operasional pelayanan kesehatan) diatur dalam surat keputusan bupati. pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal pemanfaatan dana dukungan biaya operasional diperuntu tidak habis digunakan dan atau tidak digunakan, maka pemanfaatannya dialihkan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. dana non kapital khusus dana jkn untuk dana klaim rawat inap, persalinan dan klaim atas pendapatan akibat pelayanan kesehatan lainnya (non kapital), bayarkan oleh bpjs kesehatan gorontalo langsung rekening kas daerah pemerintah daerah kabupaten pohuwato sebagai pendapatan asli daerah dan penggunaan serta pengangkatannya mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah. setelah dana non kapital tersebut masuk rekening kas daerah, dan telah tercatat sebagai pendapatan serta telah, maka dana tersebut ditagihdengan ketentuan dana tersebut terdiri atastiga kategori dana non kapital klaim rawat inaplaim rawat inap tingkat pertama, dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar dari total klaim rawat inap tingkat pertama. dana klaim rujukan sepenuhnya dibayarkan dalam bentuk pengganti transportasi rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan besaran klaim yang dibayarkan oleh bpjs kesehatan gorontalo dana paket pertolongan persalinan tingkat pertama, ditetapkan dengan pembagian besaran dana jasa pelayanan untuk jenis pertolongan persalinan, pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal dan penanganan komplikasi pasca persalinan ditetapkan sebesar dari total klaim dukungan biaya operasional pelayananpersalinan sebesar dari total klaim. untuk pembagian dana jasa pelayanan dari total klaim rawat inap bagi seluruh tenaga kesehatan pemberi layanan ditingkat puskesmas, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut pembagian jasa pelayanan kesehatan rawat inap sebesar ditetapkan dengan variabel a). jenis ketenagaan dan atau jabatan dengan penilaian sebagai berikut tenaga medis, diberi nilai (seratus lima puluh), kontesb). tenagac). tenagd). masa kerja dengan penilaian sebagai berikutdua puluhe). kehadiran dengan penilaian sebagai berikut: hadir setiap hari kerja diberi nilai (satu) poin pertidak hadir lebih dari enam hari termasuk ijin, maka tidak diberikan jasa pelayanan kesehatan, tankesehatan dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut kehadiran ketenagaan administrasi yang dipegang jumlah pelayanan keterangan persentase kehadiran jumlah kehadiran dibagi hari kerja dalam bulan pembagian jasa pelayanan kesehatan paket pertolongan persalinan tetapkan sebesar dengan ketentuan dibayarkan secara langsung petugas pemberi layanan kesehatan (dokter bidan). khusus untuk pemanfaatan dana dukungan biaya operasional sebesar dari total klaim rawat inap dan dari total klaim pertolongan persalinan, diperuntukkan bagi obat obatan dan bahan medis habis pakai puskesmas baik untuk pelayanan kesehatan dasar, gigi dan kebidanan, kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, berupa kegiatan promosi dan preventif melalui program skpd dinas kesehatan kabupaten pohuwato, kegiatan kegiatan yang menunjang efektifitas pelaksanaan jaminan kesehatan nasional: para bagan penunjang operasional lainnya termasuk atm atk, penggandaan, administrasi keuangan dan sistem informasi maupun perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada program jaminan kesehatan dan promosi kesehatan skpd dinas kesehatan kabupaten pohuwato,apabila sisa dana kapitalsebaliknya sisa dana kapitharus dimasukan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapital jkn yang dianggarkan dalam rencana kerja dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran tarif pelayanan kesehatan program jkn pada puskesmas dan jaringannya struktur dan besarnya tarif pelayanan, untuk program pelayanan kesehatan perseorangan daerah kabupaten pohuwato, diatur sebagai berikut: tarif pelayanan kesehatan rawat jalan untuk program jkn dibayarkan oleh bpjs kesehatan cabang gorontalo ppk tingkat dasar dalam bentuk kapital dengan besaran tarif yang ditentukan oleh bpjs kesehatan cabang gorontalo, berdasarkan hasil penilaian oleh bpjs kesehatan cabang gorontalo dengan interval tarif kapital antara rp. rp. orang bulan. dan untuk kapital rumah sakit tingkat pratama, klinik pratama, praktek dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara antara rp. orang bulan, sedangkan untuk kapital dokter gigi diluar fasilitas kesehatan dan adalah sebesar rp. orang bulan, tarif pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, untuk program jkn dibayarkan oleh bpjs kesehatan cabang gorontalo ppk tingkat dasar rumah sakit kelas pratama dan klinik pratama sebesar rp. paket hari: parah opd baf.y iris sn tarif pelayanan kesehatan persalinan bagi peserta jkn, adalah dengan rincian sebagai berikut persalinan pervaginam normal oleh rp. bidan persalinan pervaginam normal oleh rp. dokter penanganan perdarahan pasca keguguran, rp.rp. ukmmenatanan pelayanan pra rujukan pada komplikasi rp. kama men aman oto aaa jaa kesadaran, keemaatdan jud implant dan besaran yang dimaksud pada point satu sampai dengan point tiga diatas mengacu pada besaran tarif pelayanan yang tercantum dalamsurat edaran menteri kesehatan nomor hk menkes tanggal januariata ina persyaratan pengajuan pencairan dana hasil klaim dari bpjs kesehatan cabang gorontalo dalam mengajukan pencairan dana, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: biaya pelayanan seluruh biaya yang timbul akibat pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta jkn baik untuk pbi maupun bukan pbi sepenuhnya ditanggung mandiri, swasta dan pemerintah, baik melalui apbn, apbd provinsi gorontalo maupun apbd kabupaten pohuwato, sehingga seluruh masyarakat peserta jkn baik pbi maupun bukan pbi harus terlayani dalam satu kesatuan sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional. tata cara penagihan tata cara penagihan pada program jaminan kesehatan nasional ini, terdiri atas dua mekanisme dana kapital setelah dana kapital transfer oleh bpjs kesehatan rekening puskesmas dan proses pengangkatannya telah dilakukan dan dimasukkan kedalam rka skpd dinas kesehatan, maka pencariannya mengacu pada mekanisme tata cara,,menerbitkwmempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. dana non kapital klaim sebelum pencairan dana non kapital klaim rawat inap dan paket persalinan oleh bpjs kesehatan rekening kas daerah, puskesmas wajib melakukan verifikasi klaim pada dinas kesehatan. hasil verifikasi, dinas kesehatan mengajukan klaim bpjs kesehatan. bpjs kesehatan mentransfer rekening kas daerah dan pencariannya mengacu pada mekanisme pengelolaan apbd dengan tata cara sebagai berikut: dana jasa pelayanan dana jasa pelayanan kesehatan dibayarkan puskesmas dalam bentuk insentif tenaga kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut dana jasa pelayanan untuk klaim rawat inap tingkat pertama dibayarkan sebesar dari total dana yang diterima oleh dinas kesehatan kabupaten pohuwato, dana jasa pelayanan pertolongan persalinan dibayarkan sebesar dari total dana persalinan yang diterima oleh dinas kesehatan kabupaten pohuwato, dana sebagaimana dimaksud pada point dan dapat dibayarkan oleh dinas kesehatan kabupaten pohuwato puskesmas setelah puskesmas mengajukan permohonan penagihan dengan melampirkan daftar penerimaan bagi masing masing tenaga kesehatan hasil perhitungan nilai dan atau kelayakan penerimaan yang dilakukan oleh kepala puskesmas dan laporan hasil kunjungan untuk dana kapital serta bukti pertanggungjawaban klaim untuk dana rawat inap tingkat pertama dan dana paket pertolongan persalinan, setelah permohonan penagihan beserta seluruh laporannya terima oleh dinas kesehatan kabupaten pohuwato, maka dinas kesehatan kabupaten pohuwato akan melakukan penagihan terhadap dana dimaksud para spa bkd kabupaten pohuwato yang selanjutnya dilakukan proses pembayaran puskesmas, dana jasa sarana dana jasa sarana, peruntukannya mengacu pada bab huruf point butir petunjuk teknis ini, dan tata cara penasihatnya melalui sistem atau gu tup sesuai dengan persyaratan penagihan untuk masing masing rincian yang tercantum dalam dpa skpd dinas kesehatan kabupaten pohuwato. dana klaim rujukan dana atas klaim rujukan dimaksud, dibayarkan sepenuhnya untuk biaya pengganti transportasi rujukan masing masing puskesmas sesuai dengan klaim yang disetujui dan telah transfer oleh bpjs kesehatan rekening kas daerah. bab pengelolaan informasi, pembinaan, indikator keberhasilan, pencatatan dan pelaporan pengelolaan informasi dalam rangka menyebarluaskan informasi terhadap program jaminan kesehatan nasional jkn), maka harus diselenggarakan informasi pelayanan publik oleh pengelola program kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. informasi sebagaimana dimaksud, sekurang kurangnya memuat: profil penyelenggara, standarkan prosedur pelayanan, pengelolaan pengaduan, pembinaan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh bas kesehatan opd bag kabupaten pohuwato setiap tingkatan administrasi sesuai yang tertuang dalam petunjuk teknis program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya. pembinaan dan pengawasan tersebut bertujuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. beberapa tambahan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten pohuwato antara lain: kepala dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan laporan kunjungan ftp agar target target kinerja pelayanan program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya dapat tercapai, pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pengecekan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten pohuwato terhadap pelaksanaan program program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya, pembinaan dan pengawasan melalui kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan puskesmas, pembinaan dan pengawasan melalui pertemuan koordinasi tingkat kabupaten dengan mengundang puskesmas. indikator keberhasilan untuk menilai keberhasilan pelayanan program jaminan kesehatan nasional jkn) puskesmas dan jaringannya ditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi: indikator proses jumlah puskesmas mengirim laporan kunjungan untuk masing masing jenis jaminan, jumlah puskesmas melapor pola perkembangan penyakit menonjol, jumlah puskesmas melapor care indikator output jumlah kunjungan rawat jalan per bulan: jumlah kasus rawat jalan dan rawat inap, jumlah kasus persalinan puskesmas. pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional jkn) yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya dicatat pada register pencatatan masing masing program jaminan kesehatan puskesmas serta diberikan tanda khusus pada register untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan satu dengan lainnya puskesmas. pencatatan kegiatan program jaminan kesehatan nasional jkn)khusus puskesmas) termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya klaim puskesmas. pelaporan hasil pencatatan yang dilakukan puskesmas direkam dalam format laporan puskesmas dikirimkan secara berjenjang dan periodik: puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan program jaminan kesehatan nasional jkn) dari kegiatan puskesmas maupun kegiatan puskesmas pembantu, poskesdes dan sarana pelayanan lainnya seperti ukm, kepala dinas kesehatan kabupaten pohuwato melalui tim monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan nasional kabupaten pohuwato melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil kegiatan puskesmas. bab vii penutup dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini diharapkan pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam meningkatkan status kesehatan seluruh masyarakat kabupaten pohuwato dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. dengan memperhatikan keterbatasan masyarakat dalam menjangkau sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya maka upaya mewujudkan pemerataan pelayanan melalui dukungan program pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten pohuwato sangat diperlukan. puskesmas diharapkan meningkatkan dan memperbanyak upaya upaya kesehatan luar gedung, tanpa mengabaikan pelayanan dalam gedung. upaya kesehatan luar gedung ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga cakupan akan meningkat opd b4adik dan seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat pertama, hal hal lain yang belum diatur dalam lampiran ketentuan ini, akan ditindaklanjuti dengan peraturan dan atau keputusan lainnya. esa bunga emaooromasi tamu peciuperaa dice fame room psr oo. term (sama wage ia. sana "snn
bata ina bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati groboganresiden nomor tahun tentang pengadaan datmenterian lembaga institusi dan pemerintah daerah, cc. bahwa sesuai dengan ketentuan bab angka peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor penteri pimpinan lembaga institusi dan kepala daerah berwenang menyusun menteri pimpinan lembaga institusi dinspektorat adalah inspektorat kabupaten grobogan. inspektur adalah inspektur inspektorat kabupaten groboganbahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. likontrak pengadaan barang jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya. bab kn.fasal:: memastikan bahwa proses pengadaan barang jasa mampu melindungi para pihak berkepentingan, fi. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama. g . memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang jasa mengembangkan tingkat kehati hatian terhadap pengambilan keputusan: sanakan oleh: perangkat daerah: dan badan usaha milik daerahberupa rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan frobityyang terlibat dalam proses pengadaan barang jasa untuk melaksanakan bagian keempat biaya profit auditli.:dalam hal ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuaidalam halbagian keenam pedoman profit auditbupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.sri diundangkan purwodadi padatanggal januari mohamad suhartono berita daerah kabupaten groboganaa.rubahan konkrit dalam penataan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten lampung tengahperangkat daerah padabupatitaf ahli bupati adalah staf ahli bupatikepala dinas adalah kepala dinas kabupaten lampung tengah, dinas pendidikan dan kebudayaan adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lampung tengah. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten lampung tengah. dinas bina marga dan bina konstruksi adalah dinas bina marga dan bina konstruksi kabupaten lampung tengah. dinas sumber daya air adalah dinas sumber daya air kabupaten lampung tengah. dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya adalah dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya kabupaten lampung tengah. satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatansosial adalah dinas sosial kabupaten lampung tengah. dinas tenaga kerja dan transmigrasi adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten lampung tengahlampung tengahlampung tengah. dinas lingkungan hidup adalah dinas lingkungan hidup kabupaten lampung tengtengah. dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kabupaten lampung tengah. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten lampung tengahlampung tengahlampung tengengah. dinas pemuda olahraga dan pariwisata adalah dinas pemuda olahraga pariwisata kabupaten lampung tengah. dinas perpustakaan dan kearsipan adalah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten lampung tengah. dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura adalah dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura kabupaten lampung tengah. dinas perkebunan, peternakan dan perikanan dan adalah dinas perkebunan, peternakan dan perikanan kabupaten lampung tengah. dinas perindustrian, adalah dinas perindustrian kabupaten lampung tengah. unit pelaksana teknis dinas daerah adalah unit pelaksana teknis dinas daerah pada dinaskepala badan adalah kepala badan kabupaten lampung tengah,tengmpung tengah. badan pendapatan daerah adalah badan pendapatan daerahlampung tengah. badan kesatuan bangsa dan politik adalah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten lampung tengahengah. bagian adalah bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat dprd kabupaten lampung tengah. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat upt adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas badan daerah kabupaten lampung tbab susunan organisasi perangkat daerah susunan organisasi perangkat daerah, terdiri dari sekretariat daerah, tipe sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, tipe aj, inspektorat, tipe dinas daerah terdiri dari: dinas pendidikan dan kebudayaan, tipe dinas kesehatan, tipe dinas bina marga dan bina konstruksi, tipe dinas sumber daya air, tipe dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya, tipe satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan, tipe dinas sosial, tipe dinas tenaga kerja dan transmigrasi, tipe dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tipe dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tipe dinas lingkungan hidup, tipe dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tipe dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, tipe dinas perhubungan, tipe dinas komunikasi, informatika dan statistik, tipe dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan, tipe dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. dinas pemuda olahraga dan pariwisata, tipe dinas perpustakaan dan kearsipan, tipe dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura tipe dinas perkebunan, peternakan dan perikanan, tipe dinas perindustrian, tipe badan daerah terdiri dari badan perencanaan pembangunan daerah tipe badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, tipe badan pendapatan daerah, tipe badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, tipe badan penelitian dan pengembangan daerah, tipe badan kesatuan bangsa dan politik. badan penanggulangan bencana daerah. bab iiberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. paragraf tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh asisten. asisten sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. asisten sebagaimana dimaksud pada jawab kepada asisten sekretaris daerah yang membidangidan sub koordinator jabatan fungsionalsubkoordinator sebagaimana dimaksud padataf ahli bupat, terdiri atas bagian tata pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kerjasama, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri atas: bagian administrasi pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian perekonomi, bagian perencanaan dan keuangan, membawa kelompok jabatan fungsional. bagian umumkelompok substansitata pemerintahan, terdiri dari: a1 kelompok substansi. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari: kelompok substansi bina mental dan spiritual, kelompok substansi kesejahteraan sosial, kelompok substansi kesejahteragian hukum, terdiri dari kelompok substansi perundang undangan, kelompok substansi bantuan hukum, kelompok substansi dokumentasiagian kerjasama, terdiri dari: kelompok substansi fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri, kelompok substansi evaluasi kerjasama. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian perekonomian, terdiri dari: kelompok substansi sumber daya alam dan pembinaan bumi dan blue, kelompok substansi pengendalian dan distribusi perekonomian, kelompok substansi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian administrasi pembangunan, terdiri dariagian pengadaan barang dan jasa, terdiri dari:dan jasaperlengkapan, kelompok substansi rumah tangga. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian organisasi, terdiri dari:kelompok substansi reformasi birokrasi dan kinerja. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahi kelompok substansi komunikasi pimpinan, kelompok substansi dokumentasi pimpinan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian perencanaan dan keuangan, terdiri dari: kelompok substansi perencanaan, kelompok substansi keuangan, kelompok substansi pelaporanbinaan pelaksanaan tugas kesekretariatsebagaimana dimaksud dalamprd,, terdiri atas dinas subbab tata usaha dan kepegawaian, dan kelompok jabatan fungsional. bagian program dan keuangan, terdiri atas. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasanrumah tangga, kelompok substansi perlengkapan, pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian program dan keuangan, terdiri dari: kelompok substansi perencanaan dan penganggaran, kelompok substansi verifikasi, kelompok substansi akuntansi dan penganggaran. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian persidangan dan perundang undangan,kelompok substansi humas, protokol dan publikasi. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, terdiri dari: kelompok substansi fasilitasi penganggaran, kelompok substansi fasilitasi pengawasan, kelompok substansi kerjasama dan aspiras secara teknisinspektorat sebagaimana dimaksud pada, penyusunan laporan hasil pengawasan, pembinaan pelaksanaan tugas bidangorat sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat dan inspektorat pembantu wilayah. sekretariat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungdibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. sekretariat sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sub bagusunan organisasi susunan organisasi inspektorat, terdiri dari: inspektur. sekretariat membawahi: sub bagian perencanaan, sub bagian analisis dan evaluasi, sub bagian administrasi umumhusudinas daerah suba17mbinaan pelaksanaan tugasdidan kelompok jabatan fungsional. bidang pembinaan pendidikan dasarpaud dan pendidikan non formalketenagaan, membawahkelompok jabatan fungsional. bidang kebudayaandidikan dan kebudaya: kelompok substansi keuangan dan aset,danendidikan dasaraud dan pendidikan non formalketenagaan, terdiri dari: kelompok substansi pengembangan bahasa dan sastra. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang kebudayaan, terdiri dari: kelompok substansi cagar budaya dan permusuhan, kelompok substansi pembinaan kesenian,dan kelompok substansi sejarah dan tradisi. submbinaan pelaksanaan tugass, terdiri dari sub bagian perencanaan dan invoke, sub bagian umum dan kepegawaian,. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang pelayanan kesehatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang sumber daya kesehatsehatkesehatankesehatan masyarakat, terdiri dari: kelompok substansi kesehatan keluarga dan gizi, kelompok substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kelompok substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatkelompok substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesiakesehatan, terdiri darpeningkatan mutu fasyankes, kelompok substansi pembiayaan dan jaminan kesehatankesehatan, terdiri dari: kelompok substansi kefarmasian, makanan dan minuman, kelompok substansi alat kesehatan dan sarana prasarana, kelompok substansi sdm kesehatan dan perizinan. sub bagian ketiga dinas bina marga dan bina konstruksi paragraf kedudukan dinas bina marga dan bina konstruksi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang bina marga dan bina konstrukbina marga dan bina jasa konstruksi. dinas bina marga dan bina bina marga dan bina konstruksi, pelaksanaan kebijakan bidang bina marga dan bina konstruksi, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga dan bina konstruksi, pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina marga dan bina konstruksi, pelaksanaan administrasi dinas bina marga dan bina konstruk.bina marga dan bina konstruksibangunan jalan dan jembatan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan jasa konstruksi, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang bina programbina marga dan bina konstrukjalan dan jembatan, terdiri daridan kelompok substansi tata teknik pembangunmeliharaan jalan dan jembatan, terdiri dari kelompok substansi pemeliharaan jalan, kelompok substansi pemeliharaan jembatan, dan kelompok substansi tata teknik pemeliharajasa konstruksi, terdiri dari kelompok substansi pengaturan konstruksi, kelompok substansi pemberdayaan jasa konstruksi, dan kelompok substansi pengawasan, dataidang bina program, terdiri dari: kelompok substansi program dan anggaran, kelompok substansi pemantauan dan evaluasi,dan kelompok substansi pengembangan jaringan dan data jasa. sub bagian keempat dinas sumber daya air paragraf kedudukan dinas sumber daya air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengelolaan sumber daya airsumber daya air. dinassumber daya air, pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air, penyusunan program pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan administrasi dinasumber daya airmbangunan dan rehabilitasi sumber daya air, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang pendayagunaan sumber daya air, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang perencanaan sumber daya airusunan organisasi dinas pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam lampiran dan rehabilitasi sumber daya air, terdiri dari kelompok substansi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, kelompok substansi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sungai, rawa dan danau,dan kelompok substansi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur waduk, bendung,operasi dan pemeliharaan sumber daya air, terdiri dari kelompok substansi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, kelompok substansi operasi dan pemeliharaan sungai, rawa dan danau:dan kelompok substansi operasi dan pemeliharaan waduk, bendungpendayagunaan sumber daya air, terdiri dari kelompok substansi pemanfaatan pengelolaan sumber daya air, kelompok substansi peningkatan kemampuan pengelola pengelolaan sumber daya air,dan kelompok substansi kelembagaan dan kerjasamasumber daya air, terdiri dari kelompok substansi perencanaan pembangunan dan rehabilitasi pengelolaan sumber daya air, kelompok substansi perencanaan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air,dan kelompok substansi data dan teknologi informasi. sub bagian kelima dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya paragraf kedudukan dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya merupakanpertanahan dan sub urusan cipta kar, pertanahan dan sub bidang cipta karya. dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karyaperumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya, pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya, pembinaan pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya, pelaksanaan administrasi dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karyumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karyarumahan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang kawasan permukiman, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang gedung dan infrastruktur wilayah, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang penataan ruang dan pertanaumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya sebagaimana tercantum dalam lampiran bagianumahan, terdiri dari kelompok substansi perencanaan dan pengawasan teknis perumahan, kelompok substansi penyediaan dan pembiayaan perumahan,dan kelompok substansi penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang kawasan permukiman, terdiri dari kelompok substansi perencanaan dan pengawasan teknis kawasan permukiman, kelompok substansi penyehatan kawasan permukiman dan air bersih:dan kelompok substansi pengembangan kawasan permukiman. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang gedung dan infrastruktur wilayah, terdiri dari kelompok substansi perencanaan dan pengawasan gedung dan infrastruktur wilayah, kelompok substansi bangunan gedung dan lingkungan,dan kelompok substansi infrastruktur wilayahruang dan pertanahan, terdiri dari kelompok substansi perencanaan dan pemanfaatan ruang, kelompok substansi pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang, dan kelompok substansi ketatausahaan pertanahan. sub bagian keenam satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan paragraf, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaranerta sub urusan kebakaran. satuan polisi pamong praja,cc. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporpenegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pembinaan pelaksanaan tugasadministrasi satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. satusatusatuan, terdiri dari kepala satuan. sekretariat, membawahi: sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan dan aset, sub idikan dan penyelidikan. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyrakat, membawahi: seksi operasional dan pengendalian, seksi kerjasama. bidang pembinaan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, membawahi: seksi satuan lintas, seksi bina potensi masyrakat. seksi sumber daya aparatur. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatanpemadam kebakaran dan penyelamatan, terdiri dari: kelompok substansi pemadaman kebakaran,dan kelompok substansi penyelamatan, evakuasi dan pencegahan. subpelaksanaan tugas sosial, pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan,, pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu, il. penanganan fakir miskin, dan pelaksanaan administrasi dinas sosialhi sub bagian umum dan kepegawai: kelompok jabatan fungsional. bidang pemberdayaan sosial, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang penanganan bencanasosiadan jaminan sosial, terdiri dari kelompok substansi pendataan fakir miskin, kelompok substansi bantuan stimulan dan penataan lingkungan,dan kelompok substansi jaminan sosialsosial, terdiri dari:dan kelompok substansi rehabilitasi sosial, tuna sosial korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan napa, kelompok substansi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial,dan kelompok substansi pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosialbencana, terdiri dari kelompok substansi identifikasi bencana alam, sosial dan penanganan warga migran, kelompok substansi perlindungan sosial korban bencana alam,dan kelompok substansi perlindungan sosial korban bencana sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan. subdaerah bidang tenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja dan transmigrasi, b.mbinaan pelaksanaan tugas terdiri atas sub bagian perencanaan dan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian, dan kelompok jabatan fungsional bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang transmigrasitihan kerja dan peningkatan produktivitas, terdiri dari kelompok substansi kelembagaan pelatihan kerja, kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan kerja, kelompok substansi peningkatan produktivitas. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terdiri dari kelompok substansi penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, kelompok substansi perlindungan tenaga kerja luar negeri dan tenaga kerja asing, kelompok substansi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, terdiri dari: kelompok substansi persyaratan kerja, kelompok substansi pengupahan dan jamsostek, kelompok substansi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang transmigrasi, terdiri dari: kelompok substansi pengembangan kawasan usaha, sosbud, kelompok substansi mediasi, kerjasama antar daerah dan pembinaan, dan monitoring transmigrasi, kelompok substansi pendaftaran, seleksi dan pengiriman. sub bagian kesembilanmbinaan pelaksanaan tugas kepala dinas sekretariat, terdiri atasndalian penduduk, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang keluarga berencana, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang penyuluhan dan menggerakduduk, terdiri dari kelompok substansi data dan informasi, kelompok substansi pemanduan, sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kelompok substansi pemetaan perkiraan pengendalikeluarga berencana, terdiri dari kelompok substansi jaminan pelayanan kb, kelompok substansi pengendalian dan distribusi lakon, kelompok substansi pembinaan dan peningkatan kesehatan kb dan menggerakan, terdiri dari: kelompok substansi advokasi dan menggerakan, kelompok substansi penyuluh dan komunikasi informasi dan edukasi, kelompok substansi pendayagunaan pkb pkb dan institusidan kesejahteraan keluarga, terdiri dari: kelompok substansi bina ketahanan remaja,. sub bagian kesepulpelaksanaan tugas kepala dinaskualitas hidup perempuan dan keluarga, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang perlindungan perempuan terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang perlindungan anaksekretariat adalah kelompok substansi bagiankualitas hidup perempuan dan keluarga, terdiri dari kelompok substansi pengarusutamaan gender, kelompok substansi pemberdayaan perempuan, kelompok substansi pemberdayaanperempuan, terdiri dari kelompok substansi perlindungan hak perempuan, kelompok substansi penguatan kelembagaan. kelompok substansi pencegahan kekerasan perempuananak, terdiri darisubmbinaan pelaksanaan tugasterdiri atas subbab perencanaan dan pelaporan, subbab umum dan kepegawaian, dan kelompok jabatan fungsional. bidang tata lingkungan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang pengelolaan sampah dan limbah b3, terdiri atas kelompok jabatan fungsionallingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran tata lingkungan hidup, terdiri dari kelompok substansi inventarisasi, apple dan lhs, kelompok substansi kajian dampak dan pemeliharaan lhsampah dan limbah b3, terdiri dari kelompok substansi pengurangan dan penanganan sampah, kelompok substansi pengelolaan limbah b3cemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terdiri dari: kelompok substansi pemantauan lh, kelompok substansi pengendalian dan kerusakan lingkungandan peningkatan kapasitas lh, terdiri dari: kelompok substansi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, kelompok substansi peningkatan kapasitas lh. submbina. bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri atas kelompok jabatan fungsionalidang pemanfaatan data dan inovasi pelayandaftaran penduduk, terdiri daricatatan sipil, terdiri dariadministrasi kependudukan, terdiri dari: kelompok substansi sistem informasi adminduk, kelompok substansi pengolahan data kependudukan, kelompok substansi tata kelola dan sdm tik. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, terdiri dari: kelompok substansi kerjasama, kelompok substansi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kelompok substansi inovasi pelayanan. sub bagian ketigakampukampung, pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, pembinaan pelaksanaan tugas erintahan kampung, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat kampung, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang usaha pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat kampung, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang sumber daya alam, teknologi tepat guna dan kerjasama antar kampungmasyarakat dan kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran kampung, terdiri dari kelompok substansi fasilitasi administrasi pemerintahan kampung, kelompok substansi pengelolaan administrasi keuangan dan aset kampung, kelompok substansi pengembangan dan peningkatan kapasitassosial budaya masyarakat kampung, terdiri dari: kelompok substansi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat kampung, kelompok substansi pengembangan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat kampung, kelompok substansi pemberdayaan adat dan sosial budayaperekonomian dan pemberdayaan masyarakat kampung, terdiri dari: kelompok substansi pengembangan usaha ekonomi kampung, kelompok substansi pendataan dan pemberdayaan masyarakat kampung, kelompok substansi pengembangan sarana dan prasarana perekonomianalam, teknologi tepat guna dan kerjasama antar kampung, terdiri dari: kelompok substansi pengembangan sda dan lingkungan hidup, kelompok substansi pengembangan teknologi tepat guna, kelompok substansi kerjasama antar kampung. sub bagian keempatpenentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, dan penghapusan rambu lalu lintas, lampu jalanlainya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, pembinaan pelaksanaan tugashubunglalu lintas terdiri atas seksi pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas, kelompok jabatan fungsional. bidang keselamatan sarana dan prasarana, terdiri atas seksi keselamatan transportasi, seksi pengelolaan lampu penerangan jalan umum, kelompok jabatan fungsional. bidang angkutan, terdiri atas seksi angkutan jalan, seksi angkutan sungai dan penyeberanganhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran lalu lintas adalah kelompok substansi manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang keselamatan sarana dan prasarana adalah kelompok substansi pengelolaan terminal dan halte, pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang angkutan adalah kelompok substansi pengembangan pelayanan angkutan. sub bagian kelimayang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi, informatika dan statistik, informatika dan statistik, pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika dan statistik, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika dan statistik, pembinaan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika dan statistik, pelaksanaan administrasi dinas komunikasi, informatika sekretariat, terdiri darlolaan informasi dan komunikasi publik, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang layanan informasi dan komunikasi publik, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang persandian, statistik dan telekomunikasi, membawahi: seksi persandian dan keamanan informasi, seksi statistik sektoral, dandan komunikasi publik, terdiri dari kelompok substansi pengelolaan komunikasi publik, kelompok substansi pengelolaan informasi publik,dan kelompok substansi kemitraan informasi, komunikasi publik. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, terdiri dari: kelompok substansi infrastruktur dan teknologi, kelompok substansi pengembangan aplikasi dan informatika:dan kelompok substansi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang layanan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari kelompok substansi layanan informasi dan dokumentasi, kelompok substansi sumber daya dan layanan publik:dan kelompok substansi layanan hubungan media. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang persandian, statistik dan telekomunikasi, terdiri dari kelompok substansi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. sub bagian keenambelas dinas koperasi, ukm dan perdagangan paragraf kedudukan dinas koperasi, ukm dan perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, ukm dan perdagangkm dan perdagangan. dinas koperasi, ukm dan perdagangkoperasi, ukm dan perdagangan, pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, ukm dan perdagangan, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, ukm dan perdagangan, d.pembinaan pelaksanaan tugas bidang koperasi, ukm dan perdagangan, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kemetrologian, pelaksanaan administrasi dinasperasi, ukm dan perdagangankelembagaan dan pengawasan koperasi, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang bina usaha, informasi dan perizinan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pasar, membawahiperasi, ukm dan perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan pengawasan koperasi, terdiri dari kelompok substansi kelembagaan koperasi, kelompok substansi pemeriksaan, penerapan peraturan dan sanksi usaha koperasi,dan kelompok substansi penilaian kesehatan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasikoperasi dan usaha mikro, terdiri dari kelompok substansi fasilitasi usaha koperasi dan mikro, kelompok substansi peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan:dan kelompok substansi pengembangan, penguatan, perlindungan koperasi dan usaha mikro, informasi dan perizinan, terdiri dari kelompok substansi stabilisasi dan distribusi perdagangan, kelompok substansi informasi perdagangan,dan kelompok substansi perizinan dan pendaftaran perusahaan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan, terdiri dari kelompok substansi pelayanan tera tera ulang, kelompok substansi perlindungan konsumen dan tertib niaga,dan kelompok substansi pengawasan perdag, pemeliharaan dan pengelolaan pasar, terdiri dari kelompok substansi pembangunan pasar, kelompok substansi pemeliharaan pasar,dan kelompok substansi pengelolaan pasar. sub bagian ketujuhbidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, cc. pelaksanaan kebijakanan daerahdipelaksanaan tugas bidanglayanan perizinan, terdiri atas, kelompok jabatan fungsional. bidang informasi, pengaduan dan pelaporan, terdiri atas:anaman modal, terdiri dari kelompok substansi pengawasan dan pengendalian penanaman modal, kelompok substansi promosi penanaman modal, kelompok substansi pengkajian dan pengembangan penanaman modalrizinan, terdiri dari kelompok substansi pendaftaran dan verifikasi administrasi, kelompok substansi penetapan dan penertiban, kelompok substansi pemrosesan perizinan dan non perizinan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang informasi, pengaduan dan pelaporan, terdiri dari: kelompok substansi informasi dan publikasi, kelompok substansi penanganan pengaduan, kelompok substansi pengumpulan, pengelolaan data dan pelaporan. sub bagian kedelapanbelas dinas pemuda, olahraga dan pariwisata paragraf kedudukan dinas pemuda, olahragambinaan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, pelaksanaan administrasi dinas pemudauda, olahraga dan pariwisata, terdiri dari:layanan kepemudaan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang keolahragaan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang pemasaran pariwisata, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata, membawahi: kelompok jabatan fungsionaluda, olahraga dan pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran cretariat, terdiri dari: kelompok substansi perencanaan dan pelaporan,pemudaan, terdiri dari kelompok substansi pemberdayaan pemuda, kelompok substansi pengembangan pemuda,dan kelompok substansi infrastruktur dan kemitraan pemuda. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang keolahragaan, terdiri dari kelompok substansi pemberdayaan olahraga, kelompok substansi peningkatan olahraga,dan kelompok substansi infrastruktur dan kemitramasaran pariwisata, terdiri dari kelompok substansi strategi pemasaran pariwisata, kelompok substansi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata,dan kelompok substansi festival budaya dan ekonomi kreatifdestinasi dan kelembagaan pariwisata, terdiri dari kelompok substansi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, kelompok substansi pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan,dan kelompok substansi tata kelola destinasi kelembagaan dan pengembangan sdm kepariwisataan. sub bagian kesembilanmbinaan pelaksanaan tugaspustakaan dan kearsipanrpustakaan, terdiri atas, kelompok jabatan fungsional. bidang kearsipan, terdiri atas, kelompok jabatan fungsional. bidang layanan, pelestarian, teknologi informasi dan komunikasi dan kerjasamapustakaan, terdiri dari kelompok substansi deposit dan pengolahan bahan pustaka, kelompok substansi pengembangan sumberdaya perpustakaan, kelompok substansi pengembangan perpustakaan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang kearsipan, terdiri dari kelompok substansi pembinaan kearsipan, kelompok substansi pendataan dan pengolahan kearsipan, kelompok substansi akuisisi dan pengawasan kearsipan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang layanan, pelestarian, teknologi informasi dan komunikasi dan kerjasama, terdiri dari: kelompok substansi layanan perpustakaan dan kearsipan, kelompok substansi pelestarian arsip dan bahan pustaka, kelompok substansi teknologi informasi dan komunikasi dan kerjasama. sub bagian keduapuluh dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura paragraf kedudukan dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikulturahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, b.pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, cc. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikulturaltahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari kepala dinas sekretariat, membawahi: subbab umum dan kepegawaian, dan kelompok jabatan fungsional. bidang ketersediaan dan distribusi pangan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang konsumsi dan keamanan pangan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang prasarana dan sarana pertanian, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang penyulutahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran xketersediaan dan distribusi pangan, terdiri dari kelompok substansi ketersediaan dan cadangan pangan, kelompok substansi distribusi dan harga pangan, dan kelompok substansi kerawkonsumsi dan keamanan pangan, terdiri dari kelompok substansi konsumsi dan pengembangan pangan lokal, kelompok substansi promosi dan penganekaragaman konsumsi pangan, dan kelompok substansi keamtanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari kelompok substansi tanaman pangan, kelompok substansi hortikulturarasarana dan sarana pertanian, terdiri dari kelompok substansi alat dan mesin pertanian, kelompok substansi pengelolaan lahan, pupuk dan pestisida, dan kelompok substansi pengelolaan air dan pembiayaanan, terdiri dari kelompok substansi kelembagaan penyuluhan, kelompok substansi kelembagaan petani, dan kelompok substansi prasarana dan sarana penyuluhan. sub bagian keduapuluhsatu dinas perkebunan, peternakan dan perikanan paragraf kedudukan dinas perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perkebunan, peternak dan perikanan. dinas perkebunan,ternakan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, pembinaan pelaksanaan tugas bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, pelaksanaan administrasi dinas perkebunan,kebunan, peternakan dan perikanan, terdiri dariperkebunan membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang peternakan dan kesehatan hewan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang perikanan membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang bina usaha perkebunan, peternakan dan perikanan, membawahi: kelompok jabatan fungsional. bidang sarana dan prasarana, membawahi kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas, dan a5kebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran xperkebunan,eternakan dan kesehatan hewan, terdiri dari kelompok substansi pembibitan dan produksi: kelompok substansi kesehatan hewan, dan kelompok substansi kesehatan masyarakat veteriner. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang perikanan, terdiri dari kelompok substansi perikanan tangkap dan pemberdayaan pesisir, kelompok substansi perikanan budidaya dan kesehatan ikan, dan kelompok substansi pengolahan dan peningkatan daya saing produk perikanan perkebunan, peternakan dan perikanan, terdiri dari kelompok substansi pemasaran produksi hasil perkebunan, peternakan dan perikanan, kelompok substansi perizinan usaha perkebunan, peternakan dan perikanan, dan kelompok substansi kelembagaan petani dan pendayagunaan sumber daya manusia. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang sarana dan prasarana, terdiri dari kelompok substansi lahan dan pemanfaatan air, kelompok substansi pupuk, pestisida, obat obatan perikanan dan asinan, dan kelompok substansi pembiayaan, investasi dan kemitraan. sub bagian keduapuluhdua dinas perindustrian paragraf kedudukan dinas perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahcc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, pembinaan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, pelaksanaan administrasi dinastindustriindustri kimia agro dan hasil hutan, terdiri atas, kelompok jabatan fungsional. bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka, terdiri atas, kelompok jabatan fungsional. bidang monitoring dan pelaporan, terdiri atasindustrian sebagaimana tercantum dalam lampiran xxkimia agro dan hasil hutan, terdiri dari a8 kelompok substansi industri kimia, kelompok substansi industri agro, kelompok substansi hasil hutan, pulp dan kertaslogam, mesin, elektronika dan aneka, terdiri dari kelompok substansi industri logam dan mesin, kelompok substansi industri elektronika dan telematika, kelompok substansi industri aneka dan kerajinan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang monitoring dan pelaporan, terdiri dari: kelompok substansi monitoring dan pendaftaran perusahaan, kelompok substansi pencegahan dan pencemaran, kelompok substansi informasi dan pelaporan. bagian kelima badan daerah subpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunana.a9s, terdiri dari subbab perencanaan, subbab umum dan kepegawaian, dan kelompok jabatan fungsional. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang perekonomian dan sumber kelompok jabatan fungsional. bidang infrastruktur dan kewilayahpengendalian dan evaluasi pembangunan, terdiri dari kelompok substansi perencanaan dan pendanaan, kelompok substansi data dan informasi pemerintah daerah, kelompok substansi pengendalian,ekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari kelompok substansi perekonomian dan sumber daya alam i:, kelompok substansi perekonomian dan sumber daya alam ii: kelompok substansi perekonomian dan sumber daya alam iiipembangunan manusia, terdiri dari: kelompok substansi pemerintahan dan pembangunan manusia kelompok substansi pemerintahan dan pembangunan manusia ii, kelompok substansi pemerintahan dan pembangunan manusia iii. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari: kelompok substansi infrastruktur dan kewilayahan kelompok substansi infrastruktur dan kewilayahan ii, kelompok substansi infrastruktur dan kewilayahan iii. subanggaran, terdiri atas sub bidang rencana penyusunan anggaran, sub bidang penyusunan anggaran, dan kelompok jabatan fungsional. bidang perbendaharaan dan belanja pegawai, terdiri atas sub bidang perbendaharaan, sub bidang belanja pegawai, dan kelompok jabatan fungsional. bidang akuntansi dan verifikasi, terdiri atas sub bidang verifikasi pendapatan dan belanja. sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan kelompok jabatan fungsional bidang aset, terdiri atas sub bidang perencanaan aset daerah, sub bidang ketatausahaan aset daerah, danterdiri dari kelompok substansi perencanaan dan pelaporan,anggaran adalah kelompok substansi evaluasi penyusunan anggaran. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang perbendaharaan dan belanja pegawai adalah kelompok substansi kas daerah. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang akuntansi dan verifikasi adalah kelompok substansi akuntansi, pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang aset adalah kelompok substansi pemanfaatan dan pengawasan aset daerah. subdapatan daerah, terdiri dari kepala dinasndataan dan penilaian, terdiri atas: sub bidang pendataan dan verifikasi bpt, sub bidang pendataan pajak daerah lainnya, dan kelompok jabatan fungsional. bidang penetapan dan penyuluhan, terdiri atas: sub bidang penetapan, sub bidang keberatan dan pengurangan, dan kelompok jabatan fungsional bidang penagihan dan pengawasan, terdiri atas: sub bidang penagihan, sub bidang monitoring dan pengawasan, dan kelompok jabatan fungsional bidang pengembangan, pengolahan data dan pelaporan, terdiri atas: sub bidang analisis dan pengembangan potensi pad, sub bidang pembukuan dan pelaporan, danx, kelompok substansi perencanaan dan evaluasi. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang pendataan dan penilaian adalah kelompok substansi pendataan dan penilaian pbb: pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang penetapan dan penyuluhan adalah kelompok substansi penyuluhan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang penagihan dan pengawasan adalah kelompok substansi pemeriksaan dan penindak, pengolahan data dan pelaporan adalah kelompok substansi pengolahan data dan pengembangan ti. sub bagian keempat. bidang pengembangan sumber daya manusia, terdiri atas: kelompok jabatan fungsional. bidang mutasi dan promosi asn, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, terdiri atas: kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis badadalah kelompok substansi keuangan, pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, terdiri dari kelompok substansi pengadaan asn, kelompok substansi pemberhentian pegawai, kelompok substansi informasi kepegawaian assumber daya manusia, terdiri dari kelompok substansi pengembangan kompetensi teknis, kelompok substansi sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi manajerial, kelompok substansi pengembangan kompetensi asn. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang mutasi dan promosi asn, terdiri dari kelompok substansi mutasi asn, kelompok substansi kepangkatan asn, kelompok substansi promosi. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, terdiri dari kelompok substansi pembinaan disiplin asn, kelompok substansi fasilitasi asn, kelompok substansi penilaian kinerja aparatur. sub bagian kelima.pemerintahan dan sosial budaya terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang ekonomi dan pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang inovasi dan teknologixxsosial budaya terdiri dari, dan pemberdayidang ekonomi dan pembangunan, terdiri dari kelompok substansi ekonomi dan sda, kelompok substansi pengembangan wilayah, fisik dan prasarana. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang inovasi dan teknologi, terdiri darisub bagian keenam.bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang politik dalam negeri, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional dan aset, kelompok substansi perencanaan dan pelaporan pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, terdiri dari kelompok substansi bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kelompok substansi pembinaan karakter bangsa. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang politik dalam negeri, terdiri dari kelompok substansi pengembangan budaya dan etika politik, kelompok substansi fasilitasi partai politik dan pemiluekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan, terdiri dari kelompok substansi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kelompok substansi organisasi kemasyarakatankonflik dan kewaspadaan nasional, terdiri dari kelompok substansi penanganan konflik, kelompok substansi kewaspadaan dini, analis evaluasi informasi dan kebijakan strategi. sub, badan penanggulangan bencana daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada bupati. paragraf tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah .aragrafaragraf unsur pengarah (d) unsur pengarah badan penanggulangan bencana daerah terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota masyarakat profesional dan ahli, unsur pengarah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang undangan, paragraf unsur pelaksana,,, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah, menyelenggarakan fungsi: mengk,dilakupelaksana badan penanggulangan bencana daerahinas badxxii peraturan bupati ini. jl)keuangan,kesiapsiagaan, terdiri dari kelompok substansi kesiapsiagaan, kelompok substansi pencegahan. pengelompokan substansi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari kelompok substansi kedaruratan, kelompok substansi logistik dan perbekalandan rekonstruksi, terdiri dari kelompok substansi rehabilitasi, kelompok substansi rekonstruksi. bagian kedelapanampungampung dan kelurahan, h.dalam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat dan seksicamat. sekretariat sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sub bagiandari: camat. sekretariat, membawahi: sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, sub bagian umum dan kepegawaian. seksi tata pemerintahan. seksi ketentraman dan ketertiban umum. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. seksi kesejahteraan rakyat. seksi pengembangan potensi dan pendapataniirangkat daerah serta dengan instansi lain luar perangkketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur lebih lanjuttahun wakil bupati bagan struktur organisasi sekretariat daerah w w jw kabupaten lampung tengah (tipe staf ahli bupati w uuuuuusekretaris daerah pembangunan staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia asisten asisten asisten pemerintahan dan kesra perekonomian dan pembangunan administrasi umum aaa kesejahteraan bagian bagian bagian pengadaan bagian bagian protokol bagian pemerintahan rakyat hukum kerjasama perekonomian pembangunan barang dan jasa bagian umum organisasi beta dan keuangan sub koor ator sub kooromator sub oma tor sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub sub koordinator sub koorowprotokol sub koordinatorfungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional ce kel swmmesow lee ktt lee nana iii! lili bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran peraturan bupati lampung tengah nomor tahun tanggal desember tahun bagan struktur organisasi sekretariat dprd kabupaten lampung tengah (tipe sekretaris sub koordinator sub koordinator sub koordinator dan kelompok dan kelompok dan kelompok tata usaha dan jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional kepegawaian titrtrt dan kelompok jabatan fungsional bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran iii peraturan bupati lampung tengah nomor: tahun inspektur tanggal desember tahun bagan struktur organisasi inspektorat tipe kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional sekretariat obi l subbab subbab subbab perencanaan analisis dan evaluasi administrasi umum khusus (pengawas pemerintah dan auditor) (pengawas pemerintah dan auditor) pengawas pemerintah dan auditor) pengawas pemerintah dan auditor) pengawas pemerintah dan auditor) elebi kenn nnn hnn te! het bnn dna kena bupati lampung tengah, dto musa ahmad ui, lampiran iv: peraturan bupati lampung tengah kepala dinas nomor tahun tanggal desember tahun rm bagan struktur organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan (tipe kelompok jabatan fungsional sekretariat umum dan jabatan fungsional kepegawaian bidang bidang bidang bidang pembinaan pendidikan dasar pembinaan pendidikan anak usia pembinaan ketenagaan kebudayaan dini dan pendidikan non formal seksi seksi pendidik dan tenaga jabatan fungsional kelembagaan dan sarana kelembagaan dan sarana kependidikan paud dan prasarana prasarana pendidikan non formal fah t seksi seksi seksi peserta didik dan pembangunan peserta didik dan pembangunan kep mendidik dan tenaga karakter karakter dasar jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional lt) bupati lampung tengah, unit pelaksana teknisw bagan struktur organisasi dinas kesehatan tipe perencanaan dan umum dan kelompok jabatan fungsional invokee tee teebina marga dan bina konstruksi (tipe li! sekretariat li! perencanaan dan kelompok jabatan fungsional pon maa pan bidang bidang bidang bin melniadyan pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan dan pengembangan jasa konstruksi jembatan jemb! li) ti! li! unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran vumber daya air (tipe ioi volt sekretariat perencanaan dan kelompok jabatan fungsional pelaporan umum dan kepegawaian pembangunan dan bidang bidang bidang rehabilitasi sumber daya air operasi dan pemeliharaan pendayagunaan sumber daya air perencanaan sumber daya air sumber daya airl tki tki unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran virumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya (tipe sekretariat oli kli perencanaan dan umum dan kelompok jabatan fungsional pelaporan kepegawaian lor bidang bidang bidang bidang perumahan kawasan permukiman gedung dan infrastruktur penataan ruang dan wilayah pertanahan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pertanahan holi kli li) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional lih oli unit pelaksana teknis te bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran peraturan bupati lampung tengah nomor tahun kepala satuan tanggal desember tahun bagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran (tipe sekretariat subbab subbab perencanaan dan subbab umum dan pelaporan keuangan dan aset kepegawaian bidang bidang bidang bidang penegakan peraturan ketertiban umum dan pembinaan perlindungan pemadam kebakaran dan perundang undangan daerah ketentraman masyarakat masyarakat dan sda penyelamatan sub koordinator dan pembinaan, pengawasan operasional dan satuan perlindungan dan penyuluhan pengendalian masyarakat li! seksi seksi seksi penyidikan dan kerjasama bina potensi masyarakat penyelidikan seksi sumber daya aparatur bupati lampung tengah, unit pelaksana teknis dto musa ahmad nu,osial tipe \|it kelompok jabatan fungsional umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang perlindungan dan jaminan rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial penanganan bencanauoo wwwtenaga kerja dan transmigrasi tipe kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional sekretariat perencanaan dan umum dan jabatan fungsional pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan transmigrasi peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja jaminan sosial tenaga kerjngendalian penduduk dan keluarga berencana (tipe kelompok jabatan fungsional sekretariat perencanaan dan kelompok jabatan fungsional umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pengendalian penduduk keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan penyuluhan dan menggerakan keluarga sub koordinator dan sub koordinator dan sub koordinator dan ioi nol hal kt) unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xiii peraturan bupati lampung tengah kepala dinas nomor tahun tanggal desember tahun # fr bagan struktur organisasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (tipe kelompok jabatan fungsional sekretariat ion kelompok jabatan fungsional umum dan kepegawaian itu bidang bidang bidang kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan perlindungan anak keluarg te unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran lingkungan hidup (tipe sekretariat kelompok jabatan fungsional oto rol subbab subbab sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional perencanaan dan umum dan bidang bidang bidang bidang tata lingkungan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran dan limbah kerusakan lingkungan hidup bah jutaan pan penis ikatan sub koordinator dan sub koordinator dan holi oli ui unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran peraturan bupati kabupaten lampung tengah nomor: tahun kepala dinas tanggal desember tahun bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil (tipe kelompok jabatan fungsional sekretariat lio subbab subbab sub koordinator dan pelaporan kepegawaian tiinovasi penduduk administrlil lil lil lot owl unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad w w w w lampiran xvmberdayaan masyarakat dan kampung (tipe sekretariat kelompok jabatan fungsional eki subbab subbab sub koordinator dan perencanaan dan umum dan kelompok jabatan fungsional bidang bidang bidang bidang pemerintahan kampung kelembagaan sosial budaya usaha pengembangan sumber daya alam, teknologi tepat masyarakat kampung perekonomian dan pemberdayaan guna dan kerjasama antar masyarakat kampung kampung sub koordinator dan sub koordinator dan "tt lil te unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xvii peraturan daerah lampung tengah nomor: tahun kepala dinas tanggal desember tahun bagan struktur organisasi dinas perhubungan (tipe) sekretariat kelompok jabatan fungsional subbab subbab perencanaan, keuangan umum dan kepegawaian dan pelaporan bidang bidang keselamatan sarana dan bidang lalu lintas prasarana angkutan seksi seksi seksi pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi angkutan jalan perlengkapan jalan seksi seksi seksi pengawasan dan pengendalian pengelolaan lampu angkutan sungai dan lalu lintas penerangan jalan umum penyeberangan sub koordinator dan sub koordinator dan sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional ae: kelompok jabatan fungsional il il l il bupati lampung tengah, unit pelaksana teknis dto musa ahmad lampiran xviii peraturan bupati lampung tengah nomor tahun tanggal desember tahun kepala dinas bagan struktur organisasi dinas komunikasi, informatika dan statistik (tipe sekretariat kelompok jabatan fungsional subbab subbab sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional perencanaan dan umum dan pelaporan kepegawaian ovwwvu u bidang bidang bidang bidang pengelolaan informasi dan penyelenggaraan layanan informasi dan persandian, statistik dan komunikasi publik pemerintahan berbasis komunikasi publik telekomunikasi elektronik kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional seksi tou kelompok jabatan fungsional persandian dan keamanan s informasi seksi statistik sektoral sub koordinator dan tamax peraturan bupati lampung tengah r nomor tahun kepala dinas tanggal desember tahun bagan struktur organisasi dinas koperasi, ukm (uu dan perdagangan (tipe sekretariat kelompok jabatan fungsional te lori subbab subbab sub koordinator dan perencanaan dan umum dan kelompok jabatan fungsional pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang bidang pemberdayaan koperasi dan den bagian dan usaha mikro bina usaha, informasi dan kemetrologian dan pembangunan, perizinan pengawasan perdagangan pemeliharaan dan pengelolaan pasaii) ttsnomor: tahun kepala dinas tanggal desember tahun bagan struktur organisasi dinas penanaman e modal dan pelayanan terpadu satu pintu kelompok jabatan fungsional sekretariat subbab sub koordinator dan lo. bidang bidang bidang penanaman modal pelayanan perizinan informasi, pengaduan dan pelaporxi peraturan bupatimuda, olahraga dan pariwisata tipe sekretariat kelompok jabatan fungsional sub koordinator dan kelompok bag umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pemasaran pariwisata pengembangan destinasi dan layanan kepemudaan keolahragaan kelembagaan pariwisatajabatan fungsional tcl tan unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xxii peraturan bupati kabupaten lampung tengah nomor tahun kepala dinas tanggal desember tahun bagan struktur organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan (tipe kelompok jabatan fungsional sekretariat ion fee too sup umum dan kepegawaian kelompok jabatan fungsional bidang bidang bidang layanan, pelestarian, perpustakaan kearsipan teknologi informasi komunikasi dan kerjasama sub koordinasi dan sub koordinasi dan sub koordinasi dan holi tee til urai unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xxiiketahanan pangan, til tanaman pangan dan hortikultura (tipe sekretariat kelompok jabatan fungsional eee sam kelompok jabatan fungsional umum dan kepegawaian www bidang bidang bidang bidang bidang ketersediaan dan konsumsi dan keamanan tanaman pangan dan distribusi pangan pangan hortikultura prasarana dan sarana penyuluhdenn rei tete tri tete tee tete tete tete unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xrkebunan peternakan dan perikanan (tipe l1i umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang bidang bina usaha perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan peternakan dan kesehatan perikanan peternakan dan perikanore oekoektou iii ii) tee hee there metal tee centre teit damn bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xxv peraturan bupati kabupatenrindustrian sun (tipe kelompok jabatan fungsional sekretariat subbab subbab perencanaan, keuangan dan pelaporan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang industri kimia agro dan hasil industri logam, mesin, monitoring dan pelaporan hutan elektronika dan anekaju u uuu eyg lampiran xxvrencanaan pembangunan daerah (tipe kelompok jabatan fungsional sekretariat eee umum dan kelompok jabatan fungsional perencanaan kep ega alan eee perencanaan pengendalian bidang bidang bidang pemerintahan dan infrastruktur dan dan evaluasi pembangunan perekonomian dan sumberdaya pembangunan manusia kewilayahte tete eee unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xxvii peraturan bupati lampung tengah nomor tahun kepala badan tanggal desember tahun wet bagan struktur organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (tipe kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional sekretariat kelompok jabatan fungsional umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang anggaran perbendaharaan dan belanja akuntansi dan verifikasi aset pegawai sub bidang sub bidang verifikasi pendapatan dan sub bidang rencana penyusunan perbendaharaan belanja perencanaan aset daerah anggaran sub bidang sub bidang sub bidang penyusunan anggaran belanja pegawai pertanggungjawaban keuangan ketatausahaan aset daerahlai jabatan fungsional jabatan fungsional iii tete bupati lampung tengah, unit pelaksana teknis dto musa ahmad w www lampiran xxviindapatan daerah (tipe kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional sekretariat ion kelompok jabatan fungsional umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang penetapan dan penyuluhan pendataan dan penilaian penagihan dan pengawasan pengembangan, pengolah han data sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pendataan dan verifikasi penetapan penagihan analisis dan pengembangan bpt potensi pad sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pendataan pajak daerah keberatan dan pengurangan monitoring dan pengawasan pembukuan dan pelaporan lainnya sub koordinator kolombupati lampung tengah, unit pelaksana teknis dto musa ahmad www lampiran xxixpegawaian dan pengembangangan sumber daya manusia (tipe) kelompok jabatan fungsional sekretariat koko perencanaan dan umum dan kelompok jabatan fungsional pelaporan kepegawaian yui bidang bidang bidang bidang pengadaan, pemberhentian pengembangan sumber daya mutasi dan promosi asn penilaian dan evaluasi kinerja dan informasi kepegawaian manusia aparaturiii lil eee unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran xxx peraturan bupati lampung tengah www nomor: tahun tanggal desember tahun kepala badan bagan struktur organisasi badan penelitian ar dan pengembangan daerah (tipe) kelompok jabatan fungsional sekretariat sub koordinator dan umum dan kepegawaian cit bidang bidang bidang pemerintahan dan sosial ekonomi dan pembangunan inovasi dan teknologi budayit titreteil lite unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad ww w lampiran xxxsatuan kelompok jabatan fungsional v u sekretariat jabatan fungsional umum dan kepegawaian lte koiudaya dan organisasi kewaspadaan nasional bangsa kemasyarakataniii ehh hei uti lai lie tl1 tete koil unit pelaksana teknis bupati lampung tengah, dto musa ahmad badan penanggulangan bencana daerah lampiran xxxii peraturan tapa kebutaan ampun tengah kabupaten lampung tengah nomor ahun tanggal desember tahun bagan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah u )h unsur pengarah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah lvlklklklkmlmlmlmll sekretariat umum dan kepegawaian kelompok jabatan fungsional bidang bidang bidang bidang kebakaran pencegahan dan kesiapsiagaan kedaruratan dan logistik rehabilitasi dan rekonstruksi sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinatorkei tee leher trek otr eri tele bupati lampung tengah, unit pelaksana teknis dto musa ahmad lampiran xxxiii peraturan bupati kabupaten lampung tengah nomor tahun camat tanggal desember tahun bagan struktur organisasi kecamatan (tipe) subbab subbab perencanaan, keuangan umum dan dan pelaporan kepegawaian seksi seksi seksi seksi ketentraman dan pembangunan dan kepe pengembangan pemerintahan ketertiban umum pemberdayaan sej potensi dan masyarakat rakyat pendapatan bupati lampung tengah, dto musa ahmad lampiran peraturan bupati kabupaten lampung tengah nomor tahun tanggal desember tahun bagan struktur organisasi staf ahli bupati ce sekretariat daerah staf ahli bupati staf ahli bupati staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum bidang ekonomi, keuangan bidang kemasyarakatan dan dan politik dan pembangunan sumber daya manusia bupati lampung tengah, dto musa ahmad
bupatilamandau peraturanbupatilamandau nomor tahunmenimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, bahwa sebagai pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tanin tentang pelayanan kesehatan dasar gratis pu~kesmas, ~stu, poskesdes~ dan polindes l(kabupaten lap:l,dau; bahwa kesehatan merupaka.n investasi masa depan bagi peningkatan so.l lapisan masyarakat secara adil dan merata; bahwa perlu memberikan jasa pelayanan dan lembab8san pungutan retribusi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis pu$~emas, pustu, poskesdes dan polindes; bahwa atas dasarbupati lamandau;netap; lembaran daerah kabupaten lamandau tahun nomor seri e). memutuskan: peraturan bupatikesehatan adalah dinas kesehatan kesehatan lamandau. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten lamandaupuskesmas pembantu atau dapat disingkat pustuapat disingkat poskesdeselayanan kesehatan adalah segalajenisdan rawat inap yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutannmedikbi maksud dan tujuan penyelenggaran pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, pustu, poskesdes dan polinde; terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya; dan terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, pustu dan polindes kabupaten lamandau. bab iii sasaran sasaran pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes adalah masyarakat kabupaten lamandau yang tidak terlindungi oleh jaminan pelayanan kesehatan asuransi kesehatan). bab jenis pelayanan jenis dan nama pelayanan kesehatan dasar gratis adalah sebagai berikut pelayanan rawat jalan poliklinik pengobatan umum kartu rawat jalan pasien baru) pasien berobat jalan pemeriksaan virus mata kunjungan permintaan visum repertum untuk penyidikan: visum luar visum dalam poliklinik kesehatan ibu dan anak pemeriksaan pengobatan pemeriksaan kesehatan lbu, bumi dan buas pemeriksaan kesehatan anak pemeriksaan kesehatan bayi pelayanan konseling gizi konsultasi perawatan payudara pemeriksaan kehamilan dengan doppler usg poliklinik gigi dan mulut pemeriksaan dan pengobatan gigi kunjungan poliklinik pada gigi dan mulut perawatan insist abses gigi intra oral) pencabutan gigi tertanam impacted) pencabutan gigi tetap dengan komplikasi ii.terbang heating per jahitan (luar dalam) aff heating (luar) amputasi sederhana per tindakan pemasangan aff kateter per tindakan pasang ngt bilas lambung vena section pemasangan infus per tindakan aff infus per tindakan oksigen per liter tindakan medik ringan operasi kecil pengobatan dan perawatan luka ekspirasi corpus allineum tht) ekstraksi lima, ganglion incisa abses ekstraksi kuku (cabut kuku) pengangkatan benda asing (besar dan kecil) incisa hordeo bahan pemasangan impact tanpa dengan komplikasi pemasangan iud pemasangan iud tanpa dengan komplikasi iii. tindakan laboratorium pemeriksaan darah hemoglobin hb) leukosit eritrosit trombosit golongan darah laju endap darah led) ddr (malaria) ct, pemeriksaan urine albumin reduksi urueses lengkap pemeriksaan slot pemeriksaan pemeriksaan hiv aids pemeriksaan kolesterol iv. pertolongan persalinan normal biasa pertolongan persalinan normalrtolongan persalinan dengan penyulutlayanan rawat inap puskesmas perawatan perawatan umum kelas utama vip:kelas iii (taal)pemakaian oksigen untuk pasien per liter vi. pelayanan ambulance pelayanan ambulance dalam kota (lokal) setiap dalam wilayah puskesmas kecamatan pelayanan ambulance luar kota wilayah puskesmas setiap pada: siang hari malam hari tunggu setiap jam vii. pengawetan jenazah dengan bahan (formalin cair) tanpa bahan babi besaran jasa pelayanan kesehatan dasar gratis pelayanan kesehatan dasar gratis yang dibayar oleh pemerintah kabupaten lamandau adalah sebagaimana yang dimaksud pada pelayanan kesehatan dasar gratis yang dibayar oleh pemerintah kabupaten lamandau sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten lamandau. adapun besaran jasa medik yang dibayar untuk setiap jenis pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana lampiran peraturan bupati ini. bab persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar gratis untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, pustu dan polindes, harus menunjukkan kartu peserta pkg atau identitas diri berupa ktp dan kartu keluarga sesuai dengan tempat berdomisili dan kartu pelajar bagi siswa siswi sekolah mulai dari tingkat tk, sd, slip, dan sta wilayah kabupaten lamandau. masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada tidak mendapatjaminan dari pemerintah kabupaten lamandau dan akan dipungut biaya sesuai dengan perda pelayanan puskesmas yang berlaku. bagi peserta yang memiliki kartu peserta pkg untuk pengobatan kasus penyakit yang tidak bisa ditangani puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes dapat dirujuk rumah sakit umum daerah rsud). rujukan yang menggunakan kartu pkg sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi janda duda berumur tahun atas, anak yatim piatu, orang cacat baik fisik maupun mental, orang terlantar, orang jompo lansia minimal yang berumur tahun atas dan masyarakat miskin tidak mampu. apabila tidak bisa memenuhi persyaratan yang dimaksud pada maka masyarakat (penderita) dianggap sebagai pasien umum. pelayanan kesehatan dasar gratis ini tidak berlaku bagi karyawan perusahaan asuransi jarnsostek; peserta jarnkesmas dan akses wajib; dan masyarakat luar kabupaten lamandau. bab vii ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar gratis ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar gratis pkg) hanya berlalu kabupaten lamandau yaitu pada puskesmas balik termasuk pustu, poskesdes dan polindes wilayah kerja puskesmas balik kecamatan balik); puskesmas arga mulya termasuk pustu dan poskesdes wilayah kerja puskesmas balik kecamatan balik); puskesmas sepatu termasuk pustu dan polindes wilayah kerja puskesmas sepatu kecamatan sepatu jaya); puskesmas melata termasuk pustu, poskesdes dan polindes wilayah kerja puskesmas melata kecamatan penghobi raya); puskesmas menambang termasuk pustu, poskesdes dan polindes wilayah kerja puskesmas menambang kecamatan balik timur); puskesmas bukit jaya termasuk pustu dan polindes wilayah kerja puskesmas bukit jaya kecamatan balik timur); puskesmas termasuk pustu, poskesdes dan polindes wilayah kerja puskesmas kecamatan pelantikan raya); puskesmas tapin bini termasuk pustu dan polindes wilayah kerja puskesmas tapin bini kecamatan lamandau); puskesmas kawa termasuk pustu dan polindes wilayah kerja puskesmas kawa kecamatan lamandau); puskesmas elang dan puskesmas perawatan elang termasuk pustu, poskesdes dan polindes wilayah kerja puskesmas elang kecamatan elang); dan puskesmas kutipan termasuk pustu, poskesdes dan polindes wilayah kerja puskesmas kutipan kecamatan batang kawa). pelayanan kesehatan dasar gratis pkg) diberlakukan pada hari kerja dan jam kerja pada puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. pelayanan kesehatan dasar gratis pkg) dapat dilakukan luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada apabila terjadi kegawatdaruratan (emergency). bab viii pembiayaan dana pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes bersumber pada apbd kabupaten lamandau yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran. bab prosedur penyaluran dana prosedur penyaluran dana pelayanan kesehatan dasar gratis adalah sebagai berikut: puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program pelayanan kesehatan dasar gratis kepada dinas kesehatan kabupaten lamandau melalui tim pengelola pelayanan kesehatan dasar gratis dinas kesehatan kabupaten lamandau paling lambat bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat syarat yang diperlukan format pelaporan dan pengalaman) sebagaimana lampiran ii, iii, dan peraturan ini; permintaan pembayaran atas pelayanan program pelayanan kesehatan dasar gratis sebagaimana dimaksud huruf dilakukan pada setiap triwulan akhir;dan bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes yang mengajukan paling lama (enam) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh tim pengelola pelayanan kesehatan dasar gratis dinas kesehatan kabupaten lamandau. babi verifikasi atas permintaan pembayaran sebelum permintaan pembayaran diterima dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi pelayanan kesehatan dasar gratis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten lamandau. babi pembayaran bendaharawan pengeluaran pada dinas kesehatan kabupaten lamandau membayar biaya pelayanan kesehatan dasar gratis ini berdasarkan hasil verifikasi dari tim pengelola pelayanan kesehatan dasar gratis dinas kesehatan kabupaten lamandau paling lama (hari) sejak hasil verifikasi diterima oleh bendaharawan pengeluaran. seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh dinas kesehatan kabupaten lamandau berdasarkan permintaan pembayaran dari puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes digunakan oleh puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes sebagai penerimaan jasa medik dan wajib dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku. penerimaan jasa medik bagi petugas kesehatan puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati lamandau. bab xiitim pengelola pelayanan kesehatan dasar gratis dinas kesehatan kabupaten lamandaulamandau antara lain melakukan verifikasi tim pengelola pelayanan kesehatan dasar gratis dinas kesehatan kabupaten lamandau bertanggung jawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes yang mencakup keuangan dan kinerja. alokasi dana pelaksanaan verifikasi disediakan oleh dinas kesehatan kabupaten lamandau; melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan puskesmas; dan melakukan pertemuan koordin, pustu, poskesdes dan polindes dicatat pada buku register (khusus) untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar gratis), pustu, poskesdes dan polindespkg yaitu format laporan daftar jenis dan jasa medikjalaninap pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas; dan format pkglamandau pada setiap bulannya sedangkan untuk pertanggung jawaban penerimaan jasa pelayanan diserahkan dinas kesehatan kabupaten lamandau setelah diterima dan ditandatangani oleh pemberi pelayananrupa ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabu paten lamandau diundangkan nanga balik pada tanggal '),<.) ditetapkan nanga balik pada tanggal c). j oagian : i:.w:u~.i setda kabupaten u.mandau jabatan para wabup setia _.,._ sten kabar kayu88ao pelaksana 1j, lam'kabupaten lamandau unit pelayanan puskesmas pus tu poin bat incisa acces ekstraksi kuku cabut kuku) pengangkatan benda asing besar kecil incisa hordeu} leukosit eritrosit trombosit golongan darah lain endap darah led) malaria) ct,bt pemeriksaan urine albumin reduksi urortolongan persalinan dengan penulislayanan rawat inap puskesmas perawatan perawatan umum kelas tama vip perawatan pasien hari pemeriksaan pengobatandan konsultasimedik administrasidancatatanmedik , .ter pel\yang\.n ambil\n pelayanan ambulance dalam kota lokal) setiap dalam wilayah puskesmas pelayanan ambulance luar kota wilayah puskesmassetiap pada: siang malam hari vii pengawetan jenazah denga.i i. bahar (formalin cair) tanpa bahan kota keseluruhan bupati la.i.,1a."'dau m:arus_an ,~dikabupatenlamandau unit pelayanan puskesmas pustu polinobat jing ran .is.li.ncis acces ekstraksi kuku cabut kuku) pengangkatan benda asing besar kecil .ncis hordeulum buang segmen per telinga pelayanan keluarga berencana suntikan depoproperatermasukbahann) leukosit eritrosit trombosit golongan darah lain endap darah led) ddr malaria) ct, pemeriksaan urine albumin reduksi urobilin bilirubin sedimen ,.rp. pertolonganolehdokter ro. pertolonganolehbidan ro. pertolonganolehoerawat rp. perawatanibu bersalin hari rp. perawatan bayi hari ro. pertolongan persalinan dengan penyulih pertolonganolehdokter rp. pertolonganolehbidan ro. pertolonganolehoerawat rp. perawatanlbu bersalin hari rp. perawatan bayi hari ro. pelayanan rawat inap puskesmas perawatan perawatan umum kelas utama vip perawatanpasien hari pemeriksaan pengobatan konsul tasimedik administrasidancatatanmedikliter pelayanan ambulans pelayanan ambulance dalam kota lokal) setiap dalamwilayah puskesmas pelayanan ambulance luar kota wilayah puskesmassetiap pada siang hari malam hari vii pengawetan jenazah dengan bahan (formalin cair) tanpa bahan r50. total keseluruhan pimpinan puskesmas pengelola kesmas puskesmas . lam peran iiijalanpasien umur nomor ktp mengetahui, pimpinan puskesmas . nip . . . . . alamat diagnosa tindakan pengobatan pem buat laporan nip . . form pkg ttd ket.!nap pelayanan kesehatan dasar gratis kabupaten kecamatan puskesmas pustu polio es poskesdes bulan tahun tanggal nama pasien umur mengetahui, pimpinan puskesmas . nomor ktp kk nip . . . . alamat diagnosa tindakan pengobatan pembuat laporan nip . form pkg ttd ket. bupati lamandau, masukanpusing pasien umur nomor ktp kk mengetahui, pimpinan puskesmas . . nip . . . . . . . alamat diagnosa tindakan pengobatan pem buat laporan .!! ' . nip . . . . . . y' '\mandau, ""tre<lij; masukan form pkg ttd ket. l~peran peraturan bupati lamandau nomor tahun tanggal .form photograph register nama lbu umur puskesmas tanggal jam ketuban pecah sejak jam_ rules (+ )sejajar_ denyut jantung t50 janin menit) :=;:ji faselateh seaktif ~""' :: ~ ::< p ua ._. (h. ~.::._ l~i l~i l~i ::~~~~ i + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +._.__.___._____,_.___._.__.~~ ' ' ' nad& 130t t t + + + + + + + + + t + + + + t t + + t + ~ + + + + + + + l +~~ metana<" darah ~ . ~ : ; , ; _._._februlayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes kabupaten lamandau nota pertimbangan kepala dinas kesehatan kabupaten lamandau1 y,t, ff:, t.~
tara.standar perjalanan dinas dalam negeri berpedoman pada pmk nomor pmk. tentang standar biaya masukan tahun anggaran bahwa standar perjalanan dinas dalamkeputusan gubernur bengkulu nomor tahun tentang standar biaya masukan tahun anggaran peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomorbagi bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns, ptt dan non pn,i. bablaporansetiap pelaksana spd wajib menyampaikan bukti bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dan apabila tidak diperoleh bukti bukti pengeluaran tersebut, maka tidak dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas tersebut. dalam spdbupati dan wakil bupatittd darmin, s.d nomor .d rampung ditetapkan sejumlah pesanenennnanatanannl yang telah dibayar semula pesanenennnanatanannl sisa kurang lebih rpesesesesasananatatkattd irwan mahmudbenaanaansansanaanaanan jabatan benaananananaaanaaaan berdasarkan surat perjalanan dinas spd) tanggal . nomor dna, yang melaksanakan perjalanan dinas:sekretariat daerah jl. raya padang panjang telp. .fax. manna lembar kode nomor spt surat perjalanan dinas (spd pejabat yang berwenang memberiperintah nama pegawai yang diperintahkan pangkat dan golongan menurut \|a. tahun jabatan tingkat menurut peraturan perjalanan cc. maksud perjalanan dinas alat angkut yang dipergunakan tee oos anggaran instansi mata anggaran pss dikeluarkan manna pada tanggal pejabat yang berwenang pengguna anggaran nama. ccoocooooooooooooooo hal spd spt berangkat dari manna tempat kedudukan) pada tanggal pengguna anggaran nama nip ii. tiba berangkat dari pada tanggal manna kepala pada tanggal kepala nipnip vi. catatan lain vii perhatian pejabat yang berwenang menerbitkan spdttd irwan mahmudjalanan dinas yang selanjutnya disingkat spd adalah surat tugas kepadaterasering) adalah penugasan sementara waktu:,tol pns pid bersangkutan atau yangberkenaan, wakil bupati dandimaksud pada huruf bagi tenaga teknis,biaya perjalanan dinas dalam kabupaten perjalanan dinas dalam kabupaten,cc.dan penyuluh keluarga berencanatigaempatsewa kendaraan dalam kota limapat diberikan uang transportasi pegawai dan uang hariand dari pejabat yangd. pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam surat tugasretaris daerah atas nama bupati. asisten, staf ahli bupati, kepala bagian daniv, ptt, non pegawai negeri sipil dan fungsional pada opd ditanda tangani oleh kepala opd, sekretaris atau yang mewakili an. kepala opd yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan skpd yang bersangkutan, spd atau surat perjalanan dinas selain surat tugas ditandatangani oleh pengguna anggaran pa). spd atau surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf dibuat dalam satu lembar kertas bolak balik sebagaimana tercantum pada lampiran iv. penggunapengecualian terhadap bagi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara besama sama minimal (tiga) orang dapat menggunakan supir pada masing masing skpd, pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme dan atau mekanisme ganti uang gu):,bukan disebabkan kesalahan kelalaian
bupati lamandau peraturan bupati lamandau nomor ?tahun tentang pedoman umum administrasi kelurahan bupati lamandau, menimbang aa. bahwa sebagai tindak lanjut peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman administrasi kelurahan, perlu diatur tentang pedoman umum administrasi kelurahan kabupaten lamandau, bahwa, sebagaimana dimaksud dengeri dj), memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman umum administrasi kelurahan. bab ketentuan umum dalam peraturanbupati adalah bupati lamandau, xpnini terdiri dari buku profil kelurahan buku monografi kelurahan dan buku data pengurus dan anggota kemasyarakatan, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kelurahan. tata cara pengisian buku administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. bupati lamandau, bagian kuku setda kabupaten lamandau jabatan sii akan sao asisten kabar aga kasusbag pelaksana data keputusan kelurahan .oroocoooooo.co co. tahun . tanggal dan nomor lal io. data inventaris kelurahan .eresecoseeoousm users tahun s. keadaan no, jenis barang akhir tahun urut bangunan nara aturan sya sumba tol sendiri meme pangan dijual ngan tengah lintah pusat (at taj r2jrb buku data aparat kelurahan .oocomororo mo.ooorormo. tahun .orcocoo.o. lengkap kelamin golongan tempat tanggal terakhir tanggal nomor tanggal nomor '3jat jaj j7. j3j3u data tanah kelurahan .oorocorooooco.oeorcoco.ioo. tahun .ecoooroocoo. belum peru perda peran industri fasilitas lain keterangan mahan gangan koran umum lain orangan hukum buku agenda surat masuk tahun .report nama instansi nomor surat dan tanggal penanggung yang mengirim jawab asal surat nomor tanggal pengelola lar buku agenda surat keluar tahun . nomor surat dan nama instansi tanggal penunggu tanggal keterangan yang dituju pengiriman nomor tanggal pengelola buku ekspedisi tahun . tanggal tanggal dan nomor isi singkat surat yang kono lutut panahan tti data induk penduduk kelurahan se.e.o. tahun s. jenis tempat tgi lahir nama pendiri dapat kedudukan lengkap! kelamin pemalu tempat agama kan membaca keluarga alamat keju panggilan lahir tanggai terakhir huruf negarawan lengkap arga t53 raja tal\| jua liu babmasuk dan keluarkelurahan, buku data mutasi penduduk kelurahan:terdiri dari: dan buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlak. bentuk administrasi lainnya sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan: buku register, buku monografi kelurahan.kelurahan masing masing. data mutasi penduduk kelurahan bulan .oo. tahun . tempat tanggal cin kia von test move was wan data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan . tahun . jnl. penduduk awal bln tambahan bulan ini pengurangan bulan ini jumlah wni jak datang wan daa san peadudukakfir bulan dusan nd. ban kbk mcm nggu. ulet anggota jiwa ang jiwa ngan keluarga buku data penduduk sementara tahun . nama jenis nomor tempat kewarganegaraan mak nama datang pergi lengkap kelamin green dan peter datang sud dan tangga! tanggal titan tanggal jaan dari kedua alamat tanda lahir kembang ketua tangan yang pence umur didata nal ngi kelurahan l.ooo. coco. kecamatan .o.ioorco#. .o.o#o.m0.c. tahun anggaran .ooo.o. tanggal kode uraian penerimaan pengeluaran rekening rp) rp)o. . oleh kami didapat dalam kas rp. . (enanattaan nana lengan huruf terdiri dari: tunai oo. keenan sa'do bank rphasssateranan surat berharga rposasasenasananaaan knnnananyarananasennaannanannnn tanggal l.otonom mengetahui! bendahara, lurah, model c.2a buku kas pembantu perincian obyek penerimaan kelurahan oo. oom. kecamatan l.cocok.coo. wor.ooo. tahun anggaran .oo. nomor sts nomor bku jumlah lainnya jumlah bulan ini rp. jumlah s d bulan lalu rp. jumlah s d bulan ini rp. kentanaanann nana nanaansanaanan tinggi lan soon. mengetahui bendahara, lurah, model c.2b buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran tahun angkatan .co.oo.ooo.o. bku nomor spf jumlah (nomor dan bukti pengeluaran pengeluaran tanggal pengeluaran lainnya rp. jumlah bulan ini rp. jumlah s d bulan lalu rp. jumlah s d bulan ini rp. pnp anaanannanennenenannananan, tenggat lo. onan tanu mengetahui bendahara, lurah, mode! c.2c buku kas harian pembantu perincian obyek pengeluaran kelurahan .oooocoo.cbooo kecamatan weooocoooocorccco wo# w.#o.o.moo. tahun anggaran .oo.co ko.ooo penerimaan aan jumlah bulan ini rp. jumlah s d bulan lalu rp. jumlah s d bulan ini rp. anakan sasaran tan satannannananann tangki rn. aoo naro. mengetahui bendahara, lurah, buku rencana pembangunan tahun o.ooc#ocoooocoo. pra, jiwa spbu pesan) maan kegiatan pemerintah swadaya jumlah trs ter za buku kegiatan pembangunan tahun sesereoccacsasan nama sumber dana besaran biaya sifat proyek peak buku inventaris proyek ikoecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi kelurahan: pembinaan dan pengawasan pemerintah rama! dapat meng inya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati2i nan penata dalam berita daerah kabupaten lamandau. jabatan? par wabup ditetapkan nanga balik setia pada tanggal d & asisten bupati lamandau, kabar kasubbag pelaksana masukan diundangkan nanga balik pada tanggal naauku kader kader pembangunan selena. pekerjaan pendidikan elo tran gaga penis (arena atur seriawan "fts pemerintah kabupaten lamandau sekretariat daerah jas komplek perkantoran bukit hibur nanga balik nanga balik, februari kepada nomorasisten adm. pemerintahan dan kesra setda kabupaten lamandau tentang pedoman umum administrasi kelurahan dasar peraturan pemerintah nomor tahun tentang kelurahanyh. pep, dup setda k&kabupaten lamandau, ng! drs. muriadinv.s penekanan perrrdan korps nip. opi kan lampiran peraturan bupati lamandau nomor tanggal tentang pedoman umumtata cara pengisian buku data penduduk sebagaimana tersebut pada angka diatur tersendiri.e.i buku data pengurus dan anggota kemasyarakatan model buku register cc. model buku monografi kelurahan?mpadiatur tersendiri: buku kas umum model buku kas pembantu model buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.model c.2c)
bupatilamandau peraturan bupati lamandau nomor tj~ tahun tentang panduan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan kabupaten lamandau menimbang mengingat bupati lamandau, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat dealamandamenetapkan peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewdinalembaga teknipanduan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan kabupaten lamandausatuan kerja perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerahnyelengaraan paten panduan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) kabupaten lamandaulamandaubagai berikut:untuk pelaksanaannya dibuat standar pelayanan operasional perizinannya yang diatur dengan peraturan camat. panduan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) kabupaten lamandau' gram f,i;jmpl~rtrcri tra, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini al.d berita daerah kabupaten lamandau. wabup setda asisten kabar kasusbag sekretaris daerah kabupaten lamandau, arifin lp. ambing berita daerah kabupaten lamandau tahun mor ' i) ditetapkan nanga balik pada tanggal !)_o lampiran peraturan bupati lamandaulamandau panduanpenyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dikabupatenlamandau latar belakang pada dekade terakhir ini kepercayaan terhadap pemerintah menjadi perdebatan penting diseluruh belahan dunia terkait dengan berbagai krisis domestik yang terjadi masing masing negara, data dan fakta menunjukan adanya tren penurunan kepercayaan terhadap pemerintah diberbagai negara, baik negara maju ataupun berkembang. fenomena menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah bukan kemudian cenderung menjadi fenomena global, karena itu krisis kepercayaan publik sangat penting untuk kemudian menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahanrupakan bentuk respon yang memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, sertafenomena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi titik balik bagi keharusan adanya reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam grand design dan road map reformasi birokrasi. pada permendagri tahun ini optimalisasi peran kecamatan merupakan key words (kata kunci) bagi percepatan reformasi birokrasi yang mewujudkan dalam penguatan kapasitas kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena tidak dipungkiri kecamatan memilikkota. penyelenggaraan paten itu sendiri sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi kabupaten lamandau, prasyarat baik itu obyektif, administratif dan teknis yang diamanatkan oleh permendagri nomor tahun tentang pedoman paten telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten lamandau sejak tahun yaitu dengan adanya keputusan bupati lamandau nomor tahun ten tang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat beserta perubahan perubahan, hal itu menjadi titik tolak adanya penguatan kecamatan baik secara kelembagaan maupun kewenangan, karena kemudian didukung oleh beberapa aturan hukum yang terbit sejak saat itu. kepercayaan publik secara umum dapat dibedakan kedalam dua jenis yaitu political trust (kepercayaan politik) dan social trust (kepercayaan social). dalam perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika masyarakat menilai lembaga pemerintah dapat memenuhi janji, efisien, adil dan jujur, sehingga jika institusi pemerintahan dinilai baik oleh masyarakat maka masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, sedangkan dalam perspektif sosial, kepercayaan publik merujuk pada keterlibatan dan interaksi masyarakat dalam kegiatan tingkat komunitas, daerah dan negara. kecenderungan yang terjadi adalah bahwa keterlibatan warga dalam kegiatan publik turut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mempengaruhi keterlibatan warga dalam kegiatan publik. melalui penerapan konsep sabilulungan pada penyelenggaraan pemerintah kabupaten lamandau juga pada penerapan paten kecamatan yang merupakan nilai serta tradisi yang memiliki arti saling mendukung dan bekerjasama dengan mengerahkan segenap potensi yang dimiliki didasari oleh kesadaran akan tanggungjawab bersama dan rasa kebersamaan, merupakan semangat mengembalikan kepercayaan publik melalui pembangkitan kembali nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat kabupaten lamandau yang memang telah ada sejak lama. optimalisasi peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik melalui pemenuhan beberapa prasyarat sesuai dengan permendagri nomor tahun adalah juga sejalan dengan keinginan dari kabupaten lamandau untuk senantiasa melakukan perubahan kearah yang lebih baik. dasar hukum undang undang nomor rabun tentang pemerintahan daerahdaerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang urusan pemerintahan kabupaten lamandau peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang pembentukan organisasidoman penyusunan standar operasional prosedur pada pemerintah kabupaten lamandau peraturan bupati lamandaulimpahansebagian urusan pemerintahan bupati kepada camat keputusan bupati lamandau nomor tahun tentang tata laksana pelayanan umum kecamatan keputusan bupati lamandau nomor kep. perum tentang pembentukan tim teknis paten keputusan bupati lamandau nomor kep. perum tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) penyelenggaraan paten menurut permendagri nomor tahun penyelenggaraan paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat, paten diatur dalam permendagri nomor tahun tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan. syarat substantif adalah pendelegasian sebagian bupati walikota kepada~ camat administratif standar pelayanan jenis pelayanan persyaratan pelayanan proses prosedur pelayanan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan waktu pelayanan, dan biaya pelayanan teknis sarana pr~sarana loket meja pendaftaran tempat pemrosesan berkas tempat pembayaran tempat penyerahan dokumen tempat pengolahan data dan informasi tempat penanganan aduan tempat piket ruang tunggu, dan perangkat pendukung lainnya langkah langkah mewujudkan paten wewenang secara garis besar, langkah langkah mewujudkan paten dapat dilaksanakan melalui tahap tahap berikut ini yaitu: tahap pemenuhan syarat substantif bupati menetapkan tim teknis paten melalui keputusan bupati penerbitan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat tahap pemenuhan syarat teknis tim teknis melakukan pendataan untuk melengkapi kebutuhan kecamatan tim teknis memastikan kebutuhan sarana, prasarana dan personil kecamatan memadai untuk penyelenggaraan paten tahap pemenuhan syarat administratif penerbitan perlu tentang ,rusak t\,luas kecamatan penerbitan perlu tentang standar pelayanan penyusunan visi, misi dan motto pelayanan mengefektifkan tupoksi personil kecamatan penetapan kecamatan sebagai penyelenggara paten tim teknis melakukan penilaian kecaman ul.n yang telah memenuhi tiga syarat paten tim teknis menyusun rancangan kebun tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggara paten penerbitan kebun tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggara paten peresmian dan sosialisasi kecamatan sebagai penyelenggara paten kecamatan yang telah ditetapkan dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggara paten sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media rapat berkala, penyebarluasan spanduk atau poster sehingga masyarakat mengetahui kecamatan telah menyelenggarakan paten pembinaan dan pengawasan paten peningkatan kapasitas melalui lokakarya pelatihan prosedur ptsp bimbingan teknis, studi banding dll konsultasi monitoring dan evaluasi pelaporan pedoman persiapan penyelenggaraan paten oleh kecamatan. persiapan penyelenggaraan paten oleh kecamatan dapat dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut: inventarisasi sarana dan prasarana camat menunjuk sekcam sebagai penanggungjawab kesekretariatan penyelenggaraan paten sesuai dengan permendagri nomor tahun yang dibantu oleh personil kecamatan lainnya untuk menginventarisasi data sarana dan prasarana serta personil yang ada untuk menjadi pelaksana teknis pelayanan berbasis paten, termasuk juga pendataan rencana kebutuhan setelah terinventarisir, camat menyusun data sarana dan prasarana serta personil yang akan menjadi pelaksana teknis paten yang dituangkan dalam camat selanjutnya melapor tim teknis kabupaten 'rrielalui bagian pemerintahan setda. sarana prasarana dan pelaksana teknis paten sarana dan prasarana meja informasi dan pendaftaran dilengkapi dengan buku tamu loket penerimaan berkas awal dilengkapi dengan buku register pelayanan tempat pemrosesan berkas dan pengolahan data dan informasi dilengkapi dengan komputer tempat pembayaran dilengkapi dengan buku akuntansi dan laporan keuangan tempat penyerahan berkas selesai dilengkapi dengan buku register penyelesaian berkas tempat penanganan aduan atau kotak aduan ruang tunggu dilengkapi dengan kursi dan fasilitas pendukung lainnya papan informasi komputer pelayanan customer service personil pelaksana teknis paten petugas informasi bertugas menyapa warga dan memberi informasi kepada warga yang datang, serta mengarahkan warga tempat pelayanan juga memperbaharui semua informasi papan informasi. petugas penerima berkas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan, menggandakan serta menyusun berkas keluar masuk loket pelayanan petugas operator komputer input data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang diajukan, mencetak surat atau rekomendasi yang dimohonkan serta mengumpulkan dan memperbaharui data perkembangan pelayanan publik petugas pemegang kas berperan sebagai kasir loket, membukukan setiap uang yang masuk dan menyusun laporan keuangan secara berkala. pembangunan komitmen camat melakukan rapat bersama seluruh personil kecamatan mengenai kesiapan seluruh unsur kecamatan untuk menyelenggarakan paten berdasarkan permendagri nomor tahun sehingga akan terbangun persepsi dan keinginan yang sama dalam rangka penyelenggaraan paten kecamatan. komitmen seluruh personil kecamatan untuk menyelenggarakan paten dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani seluruh personil kecamatan untuk menunjukan telah ada kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan paten kecamatan. penyusunan visi, misi dan motto pelayanan penyusunan visi, misi dan motto pelayanan adalah proses untuk mengembangkan cara pandang bersama terhadap kondisi yang ingin dicapai dalam pelayanan kepada masyarakat (visi pelayanan) dan langkah langkah untuk mencapai (misi pelayanan) serta seruan kata kata yang mengambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari pelayanan kecamatan (motto pelayanan). adapun tujuan dari penyusunan visi, misi dan motto pelayanan adalah memahami keberadaan, tujuan dan cara pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan pemahaman akan peran sebagai pelayanan masyarakat. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur kecamatan mengenai v1s1, rms1, motto, prinsip serta nilai nilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. memberi landasan pengembangan program dan peningkatan sumber daya manusia kecamatan. penyusunan visi, misi dan motto pelayanan penyusunan visi visi adalah keadaan yang ingin diharapkan oleh pemerintah kecamatan pada masa yang akan datang. kalimat visi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, terpercaya, terikat waktu. visi yang jelas memberikan kepada setiap anggota organisasi kekuatan, motivasi, tenaga dan pengorbanan. contoh kalimat visi dimulai dari kata kata "terwujudnya atau terciptanya . (apa?), yang . (bagaimana?) . (dimana?) pada . (kapan?). merumuskan misi misi adalah rangkaian upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mewujudkan visi. membuatkan visi berdasarkan pada aspek sdm, pendanaan, sarana dan prasarana serta metode pelayanan (organisasi, sistem, kebijakan). contoh pertanyaan kunci upaya upaya apa saja yang harus dilakukan terhadap sumber daya manusia yang ada kecamatan untuk mencapai visi yang ada. merumuskan motto motto pelayanan merupakan seruan atau kata kata yang mengambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari pelayanan kecamatan. motto mengambarkan gagasan tentang motivasi yang mencerminkan semangat dalam melaksanakan pelayanan. contoh yang mengambarkan motivasi "anda butuh kami slap'. mengefektifkan tugas pokok dan fungsi personil kecamatan kegiatan tersebut dilakukan untuk memetakan tugas sesuai dengan tupoksi setiap pegawai kecamatan berdasarkan peraturan bupati lamandau. kegiatan ini bertujuan (a) memberi pemahaman kepada seluruh pegawai kecamatan dan memperjelas uraian tugas sesuai tupoksinya masing masing. (b) memperjelas hubungan uraian tugas dengan prosedur pelayanan publik. (c) menyusun rencana perbaikan dalam menjalankan tugas. (d) mempermudah system pengendalian intern pemerintah (e) mempermudah system kinerja pegawai. (f) memandu kegiatan penyelenggaraan pelayanan sinergis dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. hasil kegiatan ini dituangkan dalam bentuk uraian tugas seluruh pegawai kecamatan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai berkaitan dengan tupoksinya masing masing dalam penyelenggaraan pelayanan. penyusunan standar pelayanan. penyusunan standar pelayanan adalah kegitan untuk menyusun jenis, persyaratan pelayanan dan alur proses penyelesaian pelayanan public yang diselenggarakan, sehingga setiap jenis pelayanan memiliki kepastian yang menjadi pedoman baik bagi pegawai maupun masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. kegiatan penyusunan standar pelayanan bertujuan menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, meningkatkan ketertiban dan efisiensi bekerja menjadi pedoman dan informasi bagi pegawai kecamatan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. membantu kepatuhan, kepastian dan kemandirian pegawai dalam bekerja, terutama dalam menyelesaikan pelayanan publik. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan. rincian kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan paten. kebutuhan pemenuhan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dapat dikategorikan (empat) kelompok besar, yaitu: recap ruangan atau pembuatan partisi loket pelayanan pembangunan recap pembuatan partisi (sesuai kondisi kecamatan)contoh visi, misi clan motto pelayanan kecamatansematujaya kabupatenlamandau motto anda butuh kami siap" visi terwujudnya pelayanan yang prima, transparan dan memikat hati kecamatan sepatu jaya. misi meningkatkan kualitas kecamatan sepatu jaya yang siap dalam segala hal pelayanan, ramah dan berdisiplin tinggi. menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang lebih berkualitas. menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk tercapainya kualitas pelayanan yang optimal. menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, instansi dan masyarakat. menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman untuk kepuasan semua pihak. menimbang mengingat menetapkan kesatu kedua ketiga keempat pemerintah kabupaten lamandau kecamatan . jln . keputusan camat nomor . tahun . tentang pelaksana teknis paten camat . bahwa sesuai denganpelaksana teknis paten;undang undang; peraturan pemerintah; dan seterusnya; memutuskan menetapkan pelaksana teknis paten dengan susunan pelaksana teknis dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan keputusan ini. pelaksana teknis paten penyelenggara tugas dalam rangka pelaksana pelayanan kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada carat.salahan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. ditetapkan . pada tanggal . camat . contoh lampiran camat pelaksana teknis paten lampiran keputusan camat nomor: . tanggal: . tentang: pelaksana teknis paten susunan pelaksana teknis paten) penanggungjawab kesekretariatan penanggungjawab pelayanan administrasi petugas informasi petugas loket penerima berkas petugas loket penyerahan berkas akhir petugas loket pemegang kas petugas operator komputer sekretaris camat kepala seksi pemerintahan staf . staf . staf . staf . staf . staf . staf . camat . disesuaikan dengan kondisi pegawai kecamatan contoh lampiran camat pelaksana teknis paten lampiran keputusan camat nomor . tanggal: . tentang: pelaksana teknis paten rincian tugas pelaksana teknis paten rincian tugas pelaksana teknis paten penanggungjawab kesekretariatan:: melaksanakan koordinasi teknis pelayanan. menyampaikan sopran hasil pelaksanaan tugas kepada camat.nyapa warga pemohon pelayanan dengan senyum, ramah dan sopan. memberikan informasi dan penjelasan secara.pelayanan. tugas lain sesuai kebijakan camat. petugas loket penerima berkas:meriksa kelengkapan berkas permohonan (bagi yang belum lengkap dikembalikan disertai penjelasan kekurangannya dan atau dipersilahkan untuk petugas informasi.). menyampaikan tanda bukti penerimaan berkas kepada pemohon. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat. petugas ket penyerahan berkas akhir menyerahkan hasil pengurusan warga apabila telah selesai. menggandakan berkas pelayanan yang telah selesai diproses.c. lampiran contoh berita acara pembangunan komitmen pemerintah kabupaten lamandau kecamatan . jln . berita acara nomor . pada hari ini tanggal masing masing: yang kami selanjutnya disebut pihak pertama (memuat nama, nip, pangkat golongan, jabatan dan alamat) .pihak kedua nama pangkat nip. dibuat . pihak pertama camat nama pangkat nip. lampiran daftar check list kesiapan paten pelayanan administrasi terpadu kecamatan) kecamatan . uraian rencana realisasi keterangan ada tidak (%) pembangunan rehab pembuatan partisipasi ruang pelayanan pembangunan rehab pembuatan coret partisipasi) tidak perlu meja pendaftaran penerimaan berkas mediggu dan kelengkapannya kursi tune:(ru televisi air conditioned ac): spesifikasi . . peruntukan: ruang . ruang . ruang . . dst. . jumlah komputer yang sudah ada . buah spesifikasi . . . peruntukan: ruang . ruang . ruang . dst. . lampiran daftar check list kesiapan paten pelayanan administrasi terpadu kecamatan) keramat . uraian rencana realisasi keterangan ada tidak (%} pembangunan rehab pembuatan partisipasi ruang pelayanan pembangunan rehab pembuatan coret yang partisipasi*) tidak perlururu dan kaleng!kanannya kursi tunggu televisi air conditioned ac} spesi:ficas . . peruntukan: ruang . ruang . ruang . . dst . jumlah komputer yang sudah ada . buah spesifikasi . peruntukan: ruang . ruang . ruang . . dst . uraian nomor tanggal kelengkapan administrasi cam.at pelaksana teks paten cam.at standar pelayanan cam.at uraian tugas personil kecamatan berita acara pembawa.inan komitmen visi misi motto pelayanan uraian kondisi kelengkapan pendukung rencana realisasi keterangan ada tdk (%) saran personil pelayanan leaflet profil kecamatan dan pelayanan kecamatan pembuatan hotspot wifi lemari kata (pameran produk lokal) toilet fasilitas ruang ibu menyusui tulisan kecamatan bisa berupa penyelenggara paten" balige, papan, atau bentuk lainnya yang bisa dilihat masyarakat checklist pada kolom yang tersedia catatan lain untuk diperhatikan . camat . nip . lampiran contoh format aduan masyarakat pengaduan masyarakat kecamatan . tanggal ha tujuan pengaduan (yang diadukan) pengaduan lampiran contoh lay out alur pelayanan penyerahan dokumen akhir keluar pemrosesan berkas pembayaran pemrosesan berkas ruang tunggu ruang tunggu penerimaan berkas meja informasi meja aduan masuk lampiran contoh jaringan komputer pelayanan penyerahan dokumen akhir ruang sekcam pemrosesan berkas pembayaran penyerahan berkas ruangnama customer service meja aduan lampiran contoh standar pelayanan bagan alur pelayanan non perizinan kecamatan bahan uraian kegiatan petugas petugas loket kepala seksi operator sekretaris camat durasi pemohon informasi komputer kecamatan petugas lnfonnasi menyapa pemohon mulai . yang datang dan memberitahukan informasi kelengkapan syarat persyaratan pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan. persyaratan petugas pelayanan . memeriksa melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif jika tidak lengkap berkas dikembalikan pemohon untuk dilengkapi, tidak lengkap jika persyaratan lengkap, maka berkas dilanjutkan kepala seksi untuk validasi . verifikasi kepala seksi mempelajari berkas lengkap permohonan dan melakukan validasi, selanjutnya diserahkan operator pemeriksaan berkas dan computer untuk dicetak validasi pembayaran retribusi operator komputer mencetak surat sekaligus memberikan penomoran retribusi jika pencetakan dan ada . penomoran kepala seks mengoreksi dan memberi memanggil para pemohon koreksi surat dan menulis kwitansi para sekcam mengoreksi dan memakai surat selanjutnya diserahkan camat, jika sekcam tidak ada digantikan oleh salah koreksi surat dan penandaan satu kasi para kanan ' pemohon menerima surat dan kwitansi .___,,,, pembayaran surat keterangan rekomendasi copysurat . diarsir oleh stafsekcam l,; kelengkapan ruang pelayanan loket pelayanan yang representatif komputer sampai buah dengan peruntukannya ruang camat buah ruang sekcam buah ruang pengolahan data sampai buah loket pelayanan buah customer service atau informasi buah ruang tunggu yang representatif: kursi ruang tunggu tempat koran tempat minum kotak tern pat pengaduan masyarakat papan informasi pelayanan papan informasi visi, misi dan motto pelayanan papan informasi standar pelayanan kelengkapan lain seragam personil pelayanan pembuatan leaflet propil kecamatan dan pelayanan pembuatan hotspot lemari kaca (pameran produk lokal) toilet ruangan ibu menyusui (ruang laktasi) tulisan kecamatan penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten)" (dapat berupa balige, papan atau bentuk lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat) peningkatan sumber daya manusia bimbingan teknis pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan. studi banding. daftar lampiran contoh visi, misi dan motto layanan. contoh camat pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan. contoh berita acara pembangunan komitmen. daftar checklist kesiapan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. contoh format aduan masyarakat. contoh layout alur pelayanan. con+.i. . ngan j komputer "i=>e~kanan. con ~uaf' p .ay.: ~ j\:~ ~ asu setda ~ ~ bupati lamandau, asisten kabar kasubbag al~ sana .januari asisten adm. pemerintahan dan kesra setda kabupaten lamandau panduan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan kabupaten lamandauset pemerintahan dan kesra ten lamandau, ors.wajib belajar pendidikan (dua belas) tahun dan menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan bantuan operasional sekolah bos) daerah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam kabupaten bengkulu selatan dipandang perlu diatur petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawabannya, bahwa untuk melaksanakan kepentin menengah dalam kabupaten bengkulu selatan tahun anggaran mengingat undang undang nomor darurat tahun tentang pembentukan daerperaturan pemerintah nomor tahun tentang standar pendidikan nasionalstandar nasional pendidikengkulu selatan tahun nomor memperhatikan berita acara rapat koordinasi penyusunan petunjuk teknis bossa jenjang pendidikan dasar dan menengah tanggal oktober bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bossa yang diterimanya membuat laporan realisasi penggunaan dana bossa melakukan pembukuan secara tertib mematuhi pedoman pelaksanaan bossa mengelola dana bossa berdasarkan prinsip prinsip manajemen berbasis sekolah mbs dan pengelolaan keuangan negara menggunakan dana untuk membiayai kegiatan kegiatan yang sesuai dengan bossa dan j . mencantumkan dana bossa yang diterima pada abs. pengelolaan program bossa memperhatikan hal hal sebagai berikut komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan bossa, dan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat program kerja yang sudah relevan dan disetujui oleh pemberi bantuan menjadi acuan dalam pelaksanaan bantuan utamakan kualitas mutu pelaksanaan program kegiatan mematuhi peraturan perundang undangan berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan dan informasi pengelolaan bossa harus mudah diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah. kepala sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana boss jawab pejabat lama yangtercantum yang sudah disepakati dengan pemberian bantuan. pengelolaan dana bantuan menggunakan rekening aktif sekolah, bukan rekening pribadi pembukuan oleh bendahara dilakukan pada buku kas umum sekolah, sedangkan rincian secara detail dibukukan tersendiri pada buku kas pembantu lainnya pembukuan dana bantuan ituuwitansi), yang ditandatangani dan disetujui oleh kepala sekolah dan bendahara yang ditunjuk, serta penyedia jasa, pembukuan ditutup pada saat akhir bulan dan ditanda tangani oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah bendahara yang ditunjuk menyimpan dokumen pengeluaran secara tertib, rapi dan lengkap, mengelola dana bossa berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara serta membuat pembukuan dan mengadministrasikan seluruh bukti penggunaan dana bossa sesuai dengan peraturan perundang undangan ketentuan pengelolaan dana bossa antara lain transaksi diatas rp. satu juta rupiah harus menyertakan materai rp. enam ribu rupiah pada setiap kuwitansi atau mengikuti ketentuan terbaru bukti pembayaran kuwitansi mencantumkan harga pembelian, sudah termasuk pajak, uraian penggunaan. kewajiban pajak setiap sekolah penerima bossa wajib memiliki nomor pokok wajib pajak npp bendaharawan sekolah mempunyai tugas untuk memungut dan menyetor penerimaan pajak instansi yang ditunjuk kantor pos, bank atau kantor pelayanan pajak setempatatau pihak penyedia barang dan jasa. bukti penerimaan dan penyetoran pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pengelolaan dana bossa. iv. monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan bossa, dilakukan monitoring dan evaluasi. monitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan bossa. sedangkan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sampai seberapa besar manfaat bossa bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah hambatan yang dialami serta mencarikan solusi pemecahan masalah. monitoring dan evaluasi tim manajemen bossa melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan tugas rutinitas pembinaan sekolah. dengan demikian monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas mencakup seluruh aspek kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan bossa. waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim manajemen bossa pada saat pelaksanaan bossa sedang berlangsung dan pada akhir pelaksanaan bossa agar dapat mengetahui proses dan hasil pelaksanaan bossa. aspek aspek monitoring dan evaluasi alokasi dana sekolah penerima bantuan penyaluran dan penyerapan dana penggunaan dan pemanfaatan dana administrasi keuangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring. larangan pemberian bossa adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara bersama sama menjaga amanah tersebut. agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara maka dilarang melakukan hal hal sebagai berikut membiayai kegiatan lain diluar ketentuan yang sudah disepakati memindahkan dana bossa dari rekening rutin sekolah rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apa pun dijadikan dana simpan pinjam menjadikan dana investasi, misalnya untuk membeli ternak, tanah dan atau belanja lainnya dengan maksud mencari keuntungan dan sebagainya membayar honor mengajar guru pns dan tugas tambahan yang ekuivalen baik guru yang bersertifikasi maupun non sertifikasi. sanksi sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja), tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana bossa yang disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah, proses hukum bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana bossa,sa, tim manajemen bossa kabupatenekolahupati bengkulu selatan ttd h.irwan mahmud memutuskan: dasar dan menbos) daerah yang selanjutnya disingkat bossa adalah bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikruktur pengelolaan bossa pengelolaan bossa terdiri dari tim manajemen bossa kabupaten dan tim manajemen bossa tingkat sekolah dengan susunan sebagai berikuttim manajemen bossa tingkat sekolah penanggung jawab kegiatan bendahara bossa bab iii maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedomnyaluran, penggunaan dana dan pertanggungjawaban bossa tahun anggaran peraturan bupati ini bertujuan sebagai acuan atas pelaksanaan dalam penyaluran dan penggunaan dana bossa agar tepat sasaran, sehingga dapat membantu biaya operasional, dan mengurangi beban biaya pendidikan orang tua siswa. bab petunjuk teknis bossa jenjang pendidikan dasar dan menengah tahun anggaran besarnya alokasi bantuan operasional sekolah daerah bossa) jenjang pendidikan dasar dan menengah ditetapkan dengan keputusan bupati. petunjuk teknis penggunaan bossa jenjang pendidikan dasar ttd h.irwan mahmud diundangkan manna pada tanggal februari plt. sekretaris daerah kabupaten bengkulu selatan ttd darmin,stunjuk teknis penggunaan dan pertanggung pendahuluan latar belakang komponen biaya pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan, terdiri atas biaya satuan pendidikan. biaya penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik. biaya satuan pendidikan dimaksud adalah biaya investasi lahan dan non lahan pendidikan, biaya operasional personalia dan non personalia, bantuan biaya pendidikan dan pemberi beasiswa. pendanaan terhadap ketiga komponen biaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yaitu orang tua murid atau masyarakat peduli pendidikan. bentuk tanggung jawab pendanaan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional salah satunya dilakukan melalui kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa dinas pendidikan kabupaten bengkulu selatan tahun anggaran yaitu menjamin akses masyarakat atas layanan pendidikan yang mencakupi, merata dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dana atau kondisi masyarakat dan keefektifan, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. memperhatikan jumlah dana, dan sekolah yang akan menerima dana bantuan operasional sekolah daerah cukup banyak, maka perlu ditetapkan sebuah mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah bos) daerah jenjang pendidikan dasar dan menengah. pedoman pelaksanaan tersebut dapat menjadi aculaksanaan, penggunaan serta mempertanggungjawabkan dana bossa tahun anggaran tujuan secara umum bantuan operasional sekolah daerah bos) daerah jenjang pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta kabupaten bengkulu selatan ditujukan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan sekolah dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan snp), sedangkan secara khusus bertujuan membantu biaya operasional yang berkaitan dengan usaha sekolah dan cc. mengurangi beban biaya pendidikan orang tua siswa. pengertian bantuan operasional sekolah bos) daerah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya singkat bossa adalah bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dbos dari pemerintah pusat. sekolah penerima dan besarnya dana sekolah penerima dana bossa ditetapkan dengan keputusan bupati bengkulu selatan besaran dana yang diterima per sekolah yaitu tingkat sd mi jumlah siswa rp. terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan desember tingkat smp mts jumlah siswa rp. terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan desember tingkat sma ma jumlah jumlah siswa rp. terhitung bulan januari sampai dengan bulan desember tingkat smk jumlah siswa rp. terhitung bulan januari sampai dengan desember peruntukan peruntukan dana bossa ditujukan untuk membantu sekolah dalam membiayai kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar yang terdiri atas dana bossa untuk tingkat sd mi, smp m digunakan untuk pembelian buku teks pelajaran dana bossa untuk tingkat sma ma smk digunakan untuk: pengadaan buku teks pelajaran bagi siswa biaya transportasi dan akomodasi bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap kegiatan kesiswaan dalam hal pertanggungjawaban keuangan, kegiatan yang dibiayai oleh dana bossa adalah untuk membantu kegiatan yang didanai melalui bos pusat reguler. oleh karena itu, peruntukan dana bossa harus dimasukan dalam uraian program kegiatan sekolah dengan merevisi senja anggaran belanja sekolah raps), termasuk peruntukan dana,rincian biaya dan jumlah total dana bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang diterima sekolah. ii. implementasi bossa jenjang pendidikan menengah batasan pemerintah kabupaten bengkulu selatan menetapkan alokasi dana bossa tahun anggaran untuk satuan pendidikan sd mi, smp mts, sma, smk dan negeri dan swasta kabupaten bengkulu selatan bossa dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dari bulan januari sampai dengan bulan desember alokasi dana bossa untuk masing masing sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada satuan pendidikan yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya bantuan. penganggaran penganggaran dana bossa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bengkulu selatan anggaran pada program pendidikan dasar dan menengah kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah bos) daerah jenjang pendidikan menengah dengan kode rekening pencairan dana pencairan dana bossa dilakukan setelah apbd perubahan disahkan. satuan pendidikan membuat dan menyampaikan rencana penggunaan dana rpd) dinas pendidikan pemuda dan kebudayaan melalui tim manajemen bossa. bendahara pengeluaran pembantu mengajukan permohonan pencairan dana bossa melalui bendahara pengeluaran dinas pendidikan dan kebudayaan bendahara umum daerah bud) dengan kelengkapan berkas pencairan dana dan selanjutnya bendahara umum daerah bud) menerbitkan sp2d serta mentransfer dana pada rekening sekolah yang sudah ditetapkan. untuk keperluan pencairan dana bossa, setiap satuan pendidikan membuka rekening baru pada bank bengkulu cabang manna. waktu pelaksanaan setelah dana diterima, maka sekolah perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut waktu pelaksanaan bossa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, artinya dana bossa hanya digunakan untuk pembiayaan kegiatan kegiatan seperti tercantum pada abs rencana anggaran belanja sekolah) yang disusun sekolah terhitung dari bulan juli sampai dengan desember ,dan apabila dana tersisa sampai dengan akhir tahun anggaran, maka sekolah mengembalikan menyetor sisa dana tersebut dalam kas daerah. pelaporan laporan yang harus disiapkan oleh penerima bossa, terdiri atas laporan pelaksanaan program serta laporan pertanggung jawaban keuangan. laporan tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat oleh tim audit pemeriksa, dan memuat informasi yang paling sedikit terdiri atas peruntukan dana bossa dan abs jumlah dana bossa dikalkulasikan secara jelas manfaat dana bossa bagi penerima permasalahan kesulitan yang dihadapi dan upaya mengatasinya dan melampirkan data visual foto yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana bossa. ketentuan pelaporan sekolah adalah sebagai berikut laporan pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan bossa dibuat secara periodik(triwulan dan akhir pelaksanaan) mempedomani denglaporan akhir tahun pelaksanaan bossa disampaikan paling lambat (lima belas hari tahun berikutnya laporan pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan bossa dibuat paling sedikit (lima rangkap masing masing untuk: sekolah dinas pendidikan dan kebudayaan badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) inspektorat laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan bossa dibukukan dalam buku kas umum sekolah juga harus dibukukan tersendiri dalam bentuk buku kas pembantu lainnya. iii. pengelolaan prinsip pengelolaan pengelolaan program bossa baik sekolah negeri maupun swasta mengacu pada konsep manajemen berbasis sekolah school based management yang mengandung arti, yaitu swakelola dan partisipasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiriekerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan transparan pengelolaan dana bossa harus dilakukan secara terbuka agar sekolah dan masyarakat dapat memberi saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan terencana agar pengelolaan dana ini tepat sasaran serta memberikan manfaat, maka sekolah penerima membuat perencanaan yang melibatkan seluruh komponen sekolah termasuk komite yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa akuntabel pengelolaan dana bossa harus dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui. apabila terjadi perubahan penggunaan dana, harus mebuat revisi dan disetujui oleh pemberi bantuan demokratis penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah selalu atau pendapat efektif dan efisien pemanfaatan dana bossa harus efektif dan efesien. hindari pemborosan dan pengguna uang untuk pekerjaan yang dikurangi bermanfaat. utamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar tertib administrasi dan pelaporan penerima bossa harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran sana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan saling percaya pemberi bossa berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima bossa. oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik. mekanisme pengelolaan bantuan operasional sekolah bos) daerah jenjang pendidikan dasar dan menengah disalurkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bengkulu selatan semua sekolah sd mi, smp mts, sma ma dan smk negeri dan swasta kabupaten bengkulu selatan dalam pengelolaan bossa, bupati menetapkanselanjutnya tim manajemen bossa kabupaten bertugas melakukan pendataan jumlah sekolah dan siswa penerima dana bossa tahun anggaran melakukan pengendalian verifikasi data dari sekolah melakukan monitoring perkembangan pemasukan data yang dilakukan sekolah review program kerja untuk menentukan alokasi dana per sekolah. review program kerja untuk melakukan review terhadap rencana implementasi (program kerja) sekolah untuk bossa melakukan verifikasi laporan keuangan per triwulan semester dan laporan aktif serta rekomendasi pencairan dana, melakukan sosialisasi kepada pengelola sekolah melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana bossa merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. pada tingkat sekolah, pengelolaan bossa dilakukan oleh tim manajemen bossa yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara bossa. selanjutnya tim manajemen bossa tingkat sekolah bertugas: memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada bertanggung jawab mengelola dana bossa dengan baik dan transparan
pia eka bupati tanggamus provinsi lampung peraturan bupati tanggamus nomor tahun tentang gerakan literasi daerah (gld) kabupaten tanggamus dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanggamus, menimbang bahwa penanaman budaya membaca dan menulis baik lingkungan sekolah, masyarakat serta keluarga merupakan upaya untukminat masyarakat untuk melaksanakan budaya membaca dan menulis kabupaten tanggamus, perlu dilaksanakan gerakan literasi yang berkesinambungan, terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan, bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan gerakan literasi, perlu adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang gerakan literasiggamus tentang gerakan literasi daerah gldmbuhan budi pekerti,pemanfaatan akses internet untuk menjangkau bahan belajar dalam jaringan (daring),: dan penyebarluasan informasi mengenai sumber belajar dalam jaringan (daring):cc., pojok baca fasilitas fasilitas publik, museumpembiayaan gerakan literasi daerah gld) menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, satuan pendidikan, komite sekolah, dan swadaya dari masyarakat. pemerintah daerah, pemerintah kampungsr corporate social responsibility). bab vii penilaian dan evaluasi bagian kesatu penilaian paragraf umum penilaian pelaksanaan gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld) sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan:: komite sekolah, dan tim penilaian penjaminan mutu eksternal. b.pihak eksternal sekolah adalah dinas pendidikan, wawancara: dan angket. instrumen penilaian gerakan literasi keluarga terdiri atas: kuesioner, lembar observasi:pekon, wawancara:, pengurus taman baca masyarakat tbm): dan komunitas literasi. pihak eksternal masyarakat adalah dinas pemberdayaan masyarakat kampungerakan literasi daerah gld)gerakan literasi daerah (gldorganisasi perangkat daerah selanjutnya disingkat opd adalah dinas badan kantor sekretariat dprd sekretariat daerah dilingkungan pemerintah daerah. dinas perpustakaan dan kearsipan daerah adalah dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten tanggamussystem dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan literasi kabupaten tanggamusystemerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld) adalah sebagai berikut: berkesinambungan, terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. bab ranah gerakan literasi daerah (gld),agar gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tersebut diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pengangkatan bunda literasi kabupaten tanggamus dengan keputusan bupaterakan literasi daerah gld) merupakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan. pelaksanaan gerakan literasi daerah gld) sebagaimana dimaksud dalam dan terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah opd) kabupaten tanggamus, termasuk non pemerintah. dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan gerakan literasi daerah gld), pemerintah daerah membentuk tim gerakan literasi daerah gld) yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld)daerah kabupaten tanggamus berperan: membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan gerakan literasi daerah gld) melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan gerakan literasi daerah gld):erakan literasi daerah gld):erakan literasi daerah gld) dengan para pemangku kepentingan, memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan gerakan literasi daerah gld), melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi, organisasi perangkat daerah opd)erakan literasi daerah gld) sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup opd, cc. menjadi mitra dalam pelaksanaan gerakan literasi daerah gld) sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup opd, mengembangkan materi gerakan literasi daerah gld) sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup opd, dan mendukung pengembangan implementasi gerakan literasi daerah gld)pekon berperan: memberikan keteladanan teriterasi kepada seluruh warga kelurahan pekon, membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan gerakan literasi daerah gld) kelurahan pekon, membangun sarana dan prasarana penunjang gerakan literasi daerah gld) kelurahan pekon, melakukan sinergi dan implementasi gerakan literasi daerah gld) dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh masyarakat, dan mengalokasikan dana pekon untuk mengembangkan gerakan literasi daerah gld) pekonerakan literasi daerah gld), mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan gerakan literasi daerah gld), memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program gerakan literasi daerah gld) sekolah, mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld). pengawas pendidikan berperan: memberikan keteladanan teriterasi kepada seluruh komunitas sekolah,erakan literasi daerah gld): cc. memetakan praktek baik implementasi gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld) sesuai dengan karakteristik sekolah, mengevaluasi implementasi gerakan literasi daerah gld) sekolah binaan, mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld), memastikan gerakan literasi daerah gld),erakan literasi daerah gld),erakan literasi daerah gld), mengembangkan kegiatan kurikuler berbasis gerakan literasi daerah gld): melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis gerakan literasi daerah gld): melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program gerakan literasi daerah gld), dan membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld) secara mandiri dan bergotong royongerakan literasi daerah gld)mendukung pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld), menggerakkan anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung gerakan literasi daerah gld)erakan literasi daerah gld)ri pelaksanaan gerakan literasi daerah gld), mendukung pelaksanaan gerakan literasi daerah gld) sekolah dan masyarakat melalui program csr corporate social responsibility):gerakan literasi daerah gld), sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan program gerakan literasi daerah gld), dan mendukung kegiatan dan menyebarluaskan praktik praktik baik gerakan literasi daerah gld)huruf terdiri atas::,,
menimbang mengingat bupati kaur provinsi! bengkuludengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kaur, bahwa dalam lampiran peraturan bupati kaur nomor tahun tentang standar harga satuan kabupaten kaur tahun anggaran perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap standar harga satuan sesuai dengan ketan tuan peraturan perundang undabab ketentuan umum ketentuan dalam peraturan bupati kaur nomor tahun tentang standar harga satuan kabupaten kaur tahun anggaran berita daerah kabupaten kaur tahun nomor standar harga satuan menipu satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya rapat pertemuan dalam dan luar kantor; satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; satuan biaya pemeliharaan; satuan biaya uang makan dan minum; satuan biaya uang lembur; satuan biaya transport; satuan biaya sewa; satuan biayajasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan satuan biaya reward penghargaan; standar harga satuan sebagaimana dimaksud padaundangkan bantuan pada tanggal lj. ;;anc1ctr! sekretaris daerah kabupaten kaur, berita daerah kabupaten kaur tahun nomor: lampiran peran11ran bupati kaur nomor tahun tanggal ;: c7noc yn: tang pengelolaan keuangan daerah, peraturan bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah opd) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah rka opd). standar harga satuan yang ditetapkan oleh bupati; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; satuan biaya uang makan dan minum; satuan biaya uang lembur; satuan bia transport; satuan bia sewa; satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan satuan biaya reward penghargaan. satuan bias; honorarium bendahara umum daerah bud); honorarium kuasa bendahara umum daerah kbd); pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt); staf pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt); pejabat ketatausahaan keuangan organisasi perangkat daerah ppk opd) dan pejabat ketatausahaan keuangan organisasi satuan kerja pengelola keuangan daerah ppk skpd); bendahara pengeluaran tau bendahara penerimaan; dan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu; honorarium juru bayar gaji staf pengelola keuangan petugas pengelola administrasi; honorarium yang diberikan kepada asn yang ditunjuk oleh kepala opd untuk membantu tugas dari bendahara pengeluaran sebagai juru bayar gaji, staf pengelola keuangan dan petugas pengelola administrasiuasa buoopd diatur sebagai berikut: jumlah ppk opd yang membantu kpa: kpa yang merangkap sebagai ppt dan tanpa dibantu oleh ppt lainnya jumlah ppk opdopd yang membantu ppt dalam (satu) kpa tidak melebihi (dua) kali dari jumlah ppt. jumlah ppk opd untuk ppt yang digabungkan diatur sebagai berikut: jumlah ppk opd tidak boleh melampaui jumlah ppk opd sebelum penggabungan; dan besaran honorarium ppk opd didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola ppk o yak sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak honorarium dimaksud. honorarium pengadaan barang jasa honorarium pejabat pengadaan barang jasa tunjangan diberikanc:.::: honorariumasa;meriksa hasil pekerjaan php) dapat menerima honorarium dengan satuan honorarium berupa orang kegiatan okasa;l00. (seratus juta rupiah);;. honorarium tim teknis tim teknis adalah pengelola pengadaan barang asa tau tim yang ditetapkan oleh pa;bagian tau seluruh tahapan pengadaan barang asa; tim teknisasa; pengelola teknis berdasarkan kepala opd. honorarium narasumber atau membahas, moderator, pembawa acara, pembuka acara, pembaca do'organisasi perangkat daerah penyelenggara tau masyarakat; atau dalam orgamsas1organisasi perangkat daerah penyelenggara dan i ber pem jmorganisasi perangkat daerah dan atau masyarakat. honorarium pembaca do'a honorarium pembaca do' honorarium pembuka penutup acara honorarium pembuka penutup acara diberikan kepada pejabat negara asn non asn yang diberikan tugas sebagai pembuka penutup acara dan tidak termasuk diklat atau pelatihanorganisasian tuan bagai berikut klasifikasi jabatan iii; atau antar organisasi task ;atau paling banyak (sembilaniga puluh lima persen) dari upah minimum provinsi bengkulu; lulusan di dii diri sarjana terapan diberikan paling banyak (empat puluh persen) dari upah minimum provinsi bengkulu; lulusan sarjana s1) diberikan paling banyak (empat puluh lima persen) dari upah minimum provinsi bengkulu; lulusan master s2) diberikan paling banyak lima puluh persen) dari upah minimum provinsi bengkulu; dan lulusan doktor s3) diberikan paling banyak (lima puluh lima persen) dari upah minimum provinsi bengkulu. honorarium pendamping dan tau fasilitator honorarium pendamping dan atau fasilitatordamping dan atau fasilitator berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenangjm1an, pengawas ujian, penguji1, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemeran diberikan semua1~demi seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal beran a _______;an tah der honorarium yang diberikan kepada tim yang ditetapkan dengan keputusan bupatibupati dan bertugas untuk melaksanakan pembahasan perda bersama dprd kabupaten kaur. tim pembahasan raperbup bertugas untuk menyiapkan dan membahas raperbup bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh bupati: pemberian honorarium pengurus barang milik daerah diberikan paling banyak (dua belas) bulan;: pada tingkat pengguna anggaran pengguna barang berjumlah paling banyak (empat) orang; pada tingkat kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang paling banyak (dua) o jang kegiatan penelitian perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional pereli ti merekayasa bagai pem ban peneliti merekayasa, coordinator peneliti merekayasa, secretariat peneliti merekayasa, pengolah data, petugas survey, dan pembantu1 negeri sipil, maka peneliti merekayasa dimaksud tidak diberikan uang lem bur dan uang makan lem 1 gegen1 upah harian minimum suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan bupatpelayanan kesehatan honorarium yang diberikan kepada dokter yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis rsud dengan kontrak kerja. honorarium yang diberikan kepada asn rsud yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. honorarium yang diberikan kepada asn yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. honorarium yang diberikan kepada non asn yang diberi tugas untuk menu jang pelayanan kesehatan rsud yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. honorarium pelayanan pendidikan honorarium yang diberikan kepada tenaga pendidikanoasn sd, smp, pkl diknas untuk menunjang pelayanan pendidikan. honorarium yang diberikan kepada tenaga pendidik non asn sd, smp, pkl diknas utuk menunjang pelayanan pendidikan. satuan biaya honorarium terinci pada tabel tabel satuan biaya honorarium uraian satuan besaranmiliar nilai pagu dana atas miliartriliun nilai pagu dana atas triliun rp. honorarium bendahara umum daerah rp. bud) honorarium kuasa bendahara umum rp. daerah kbd) pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) nilai pagu dana s.d. juta rp. nilai pagu dana juta s.d. rp. jutamiliar nilai pagu dana atas miliar s.d. miliar nilai pagu dana atas miliar .dmiliar nilai pagu dana atas miliar rp. s.d. triliun nilai pagu dana atas triliun rp. staf pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) nilai pagu dana s.d. juta rp..d. rp. miliar nilai pagu dana atas miliar rp. s.d. miliar nilai pagu dana atas miliar s.d. rp. triliun nilai pagu dana atas triliun rpbendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan nilai pagu dana s.d. jutatriliun nilai pagu dana atas triliun rp. bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu nilai pagu dana .d. juta rp. nilai pagu dana atas juta rp. juta nilai pagu dana atas juta rp. juta nilai pagu dana atas jutatriliun nilai pagu dana atas triliun rp. honorarium juru bayar gaji staf pengelola keuangan petugas pengelola administrasi s.d juta juta s.d juta juta s.d juta juta s.d milyar rp. milyar s.d milyar milyar s.d milyar milyar s.d milyar milyar s.d milyar milyar s.d milyar rp. milyar s.d milyar milyar s.d milyar rp. milyar s.d milyar atas milyar rp. honorarium pengadaan barang jasa honorarium pejabat pengadaan barang jasa nilai pagu pengadaan sampai dengan rp. juta nilai pagu pengadaan diatas juta rp. s.d. juta nilai pagu pengadaan diatas jutarp. honorarium pejabat pembuat komitmen ppk) nilai pagu dana s.d. juta rp.rp.. juta nilai pagu pengadaan diatas juta rp. .d. juta nilai pagu pengadaan diatas juta rptriliun nilai pagu pengadaan diatas triliun rp.rp. dengan nilai pagu pengadaan diatas rp. juta s.d. juta nilai pagu pengadaan diatas rp. juta miliar nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar miliar nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar i pagu pengadaan jasa rp. konsultansi s.d juta nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi diatas juta juta nilai pagu pengadaan jasa rp. lainnya s.d. juta nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rpl00 juta s.d rp250 juta nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp250 juta s.d rp500 juta nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp500 juta s.d miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas miliar s.d rp2, miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp2, miliar s.d rp5 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp5 miliar rpl0 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas miliar s.d rp25 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp25 miliar s.d rp50 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp50 miliar rp75 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp75 miliar miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rpl00 miliar s.d rp250 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp250 miliar s.d rp500 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp500 miliar s.d rp750 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rp750 miliar s.d rpl triliun ._ = nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya atas rpl triliun honorarium pengguna anggaran honorarium pengguna anggaran pengadaan barang asa konstruksi) nilai pagu pengadaan atas rpl00 miliar rp. .d. rp250 miliar nilai pagu pengadaan atas rp250 milis.d. triliun nilai pagu pengadaan atas triliun rp. honorarium pengguna anggaran pengadaan barang non konstruksi) nilai pagu pengadaan atas millar rp. s.d. rp250 miliar nilai pagu pengadaan atas rp250 mill.d. triliun nilai pagu pengadaan atas triliun rp. honorarium pengguna anggaran pengadaan asa non konstruksi) nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya diatas rpl0 miliar s.d. rp25 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi asa lainnya diatas rp25 miliar s.d. rp50 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya diatas rp50 miliar rp75 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi asa lainnya diatas rp75 miliar s.d. miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya diatas rpl00 miliar s.d. rp250 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi jasa lainnya diatas rp250 miliar s.d. rp500 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi asa lainnya diatas rp500 miliar s.d. rp750 miliar nilai pagu pengadaan jasa rp. konsultansi asa lainnya diatas rp750 miliar s.d. triliun nilai pagu pengadaan jasa rp. konsul tani asa lainnya diatas rpl triliun honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan asa (ukpga) kepala rp. sekretaris staf pendukung rp. honorarium pejabat pemeriksa hasil rp. pekerjaan hp) honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan php) juta s.d juta rp. juta. miliar rp. milyar s.d miliar rp. honorarium tim teknis s.d juta rp. juta s.d juta rp. jutahonorarium tim tenaga ahli pengelola teknis) juta rp. juta juta rp. juta s.d miliar rp. milyar s.d miliar rp. milyar s.d miliar rp. milyar miliarrp. pejabat negara lainya kepala daerah pejabat setingkat bupati rp. pejabat daerah lainnya yang disetarakan pejabat eselon yang disetarakan rp. pejabat eselon ii yang disetarakan rp. pejabat eselon iii bawah yang rp. disetarakan honorarium moderator honorarium pembawa acara rp. honorarium pembaca doa rp. honorarium pembuka penutup acara rp. honorarium panitia penanggung jawab rp. ketua wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan hon ovarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati pengarah rp. pen panggung awal rp. ketua wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. yang ditetapkan oleh sekretaris daerah pengarah rp. penanggung awal ketua rp. wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rprp. honorarium member! keterangan ahli says! ahli dan berbicara honorarium pemberi keterangan rpl.rp. sarjana rp. master rp. doktor rp. honorarium pen damping dan atau fasilitator tenaga pendamping rp. tenaga koordinator pendamping == :: tenaga fasilitator rp. honorarium rohaniawan rprp. sekretariat other rp. pembuat artikel per rp. halaman honorarium tim penyusunan buletin majalahsekretariat other rp. per rp. pem buat artikel halaman honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website penanggung awal rp. redaktur rp. editor rp. web admin rp. web developer rp. per rp. pembuat artikeulisan butir soal tingkat kabupaten honorarium penyusunan butir saat tingkat per butir rp. kabupaten saat honorarium telaah butir saat tingkat kabupaten per butir telaah materi saat rp. saat per butir rp. telaah bahasa soal saatyusunan modul diklat per rp. modul honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat lama diklat s.d hari penanggung awal rp. ketua wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota lama diklat hari penanggung awal rp. ketua wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. lama diklat lebih dari hari penanggung awal rp. ketua wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. honorarium tim anggaran pemerintah daerah honorarium tim anggaran pemerintah daerah pembina rp. pengarah rp. ketua rp. wakil ketua rp. wakil ketua rp. akil ketua iii rp. wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. pengarah ob ok rp. penanggung awal ob ok rp. ketua ob ok rp. wakil ketua ob ok rp. sekretaris ob ok rp. anggota ob ok rp. honorarium tim penilai angka kredit tim penilai angka kredit dupa rp.rp. pengurus barang milik daerah tingkat rp. kpa kpb honorarium kelebihan jam perekayasaan merekayasa utama rp. merekayasa madya rp. merekayasa muda rp. merekayasa pertama rp. honorarium penunjang penelitian perekayasaan pembantu peneliti merekayasa rp. koordinator peneliti merekayasa rp. sekretariat peneliti merekayasa rp. pengolah data peneliti rp. perekam asian petugas survei rp. pembantu lapangan rp. honorarium tenaga dokter spesialis dokter spesialis anak rp. dokter spesialis penyakit dalam rp. dokter spesialis kandungan rp. dokter spesialis bedah rp. dokter spesialis anestesi rp. dokter spesialis patologi klinik rp. dokter spesialis bedah tulang ortopedi) rp. dokter spesialis radiologi rp. dokter spesialis residen rp. honorarium pns lainnya rsud) dokter umum rp. kepala poliklinik rp. kepala igd rp. kepala instalasi gizi rp. kepala laundry rp. kepala apotek rp. kepala rekam medik rp. kepala stabilisator rp. kepala perinatal rp. kepala rp. kepala irna dalam rp. kepala irna bedah rp. kepala irna anak rp. kepala vip rp. kepala icu rp. kepala ruangan rp. kepala instalasi rawat dalam rp. rumah sakit rp. asisten apoteker rp. perawat icu rp. perawat rp. petugas laboratorium rp. kepala laboratorium rp. kepala unit transfusi daerah rp. kepala unit radiologi rp. apoteker rp. penanggung jawab apoteker rp. teknisi elektronik rp. anestesi rp. kepala irna kebidanan rp. kasir rp. tenaga iucn rumah sakit rp. petugas radiologi rp. tenaga paramedis bidan perawat) rp. petugas dispute rp. petugas online, sirs dan sarana rp. petugas sumbar, rengga, money rp. honorarium pns lainnya puskesmas) pkm nasal rp. pkm bantuan rp. == pkm tanjung kemuning rp. pkm padang guci rp. dokter umum rp. apoteker rp. pengelola aspek rp. honorarium non pns lainnya rsud) dokter umum rp. dokter internship rp. petugas laboratorium rp. petugas transfusi darah rp. petugas radiologi rp. petugas instalasi gizi rp. petugas laundry rp. petugas apotek rp. petugas rekam medik rp. tenaga keling ipar) rp. petugas it aspek rp. petugas elektromedik rp. honorarium pns lainnya sekolah berasrama) kepala sekolah rp. tenaga kesehatan rp. tenaga pengasuh rp. honorarium non pns lainnya sekolah berasrama) kepala asrama rp. akil kepala asrama rp. pembimbing rp. tenaga juru masak rp. tenaga bersihkan dan taman rp. tenaga keamanan rp. tukang kebun rp. tenaga pendidik tidak tetap rp. honorarium pns lainnya sd, smp, pkl diknas) kepala sekolah smp rp. honorarium non pns lainnya sd, smp, pkl diknas) kepala asrama rp. wakil kepala asrama rp. pembimbing rp. tenaga pendidik tidak tetap rp. tenaga administrasi rp. tenaga juru masak rp. tenaga bersihkan rp. tenaga keamanan rp. tukang bun rp. guru honor daerah sangat tertinggal jarak rp. dekat guru honor daerah sangat tertinggal arak rp. sedang guru honor daerah sangat tertinggal jarak rp. jauh honorarium pns lainnya petugas pelaporan monitoring ketua orang rp. bulan petugas pelaporan monitoring sekretaris orang rp. bulan petugas pelaporan monitoring anggota orang rp. bulan satuan biasa perjalanan dinas yu kesehatan pegawai negeri; penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma s1 s2 s3;; biaya transport; biaya penginapan; dan uang representasi perjalanan dinas. ketentuan lampiran peraturan bupati mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi uang harian; uang representasi;uar provinsi bengkulu dan dalam provinsi bengkuluprovinsi bengkuluterinci pada tabel biaya penyebrangan melalui kapal feri dan biaya pcr swab antigen memakai system cost. tabel uang harian perjalanan dinas dalam provinsi! satu luar bengkulu provinsi! provinsi! lebih dari diklat bengkulu (delapan) jam aceh rp. rp. rp. sumatera utara rp. rp. rp. riau rp. rp. rp. kepulauan riau rp. rp. rp. jam! rp. rp. rp. sumatera barat rp. rp. sumatera selatan rp. rp. rp. lampung rp. rp. bengkulu rp. rp. bagi<a belitung rp. rp. bantu rp. rp. rp. jawa barat rp. rp. rp. d.k.i. jakarta rp. rp. jawa tengah rp. rp. rp. d.i. yogya<arta rp. rp. rp. jawa timur rp. rp. rp. bali rp. rp. rp. nusa tenggara barat rp. rp. rp. nusa gara timur rp. rp. rp. i<kalimantan barat rp. rp. i<kalimantan tengah rp. rp. rp. kalimantan selatan rp. rp. rp. kalimantan timur rp. rp. rp. i<kalimantan utara rp. rp. rp. sulawesi utara rp. rp. rp. alo rp. rp. rp. sulawesi barat rp. rp. rp. sulawesi selatan rp. rp. rp. sula wes! teng rp. rp. rp. sula wes! tenggara rp. rp. rp. maluku rp. rp. o00 rp. maluku utara rp. rp. rp. papua rp. rp. rp. papua barat rp. rp. rpluar dalam provinsi! uraian satuan provinsi! bengkulu lebih bengkulu dari (delapan) jam pejabat negara, pejabat rp. rp. daerah pejabat eselon rp. rp. pejabat eselon rp. rp. satuan biaya penginapan perjalanan dinasutarif hotel bupati pejabat pejabat provinsi! satuan anggota dprd ketua dprd eselon iii eselon iv golongan pejabat pejabat colon gan golongan eselon eselon iii aceh rp. rp. rp. rp. sumatera rp. rp. rp. rp. utara riau rp. rp. rp. rp. kepulauan rp. rp. rp. rp. riau jam! rp. rp. rp. rp. rp. sumatera rp. rp. rp. barat sumatera rp. rp. rp. rp. selatan lampung rp. rp. rp. rp. bengkulu rp. rp. rp. rp. bangka rp. rp. rp. rp. belitung banten rp. rp. rp. jawa barat rp. rp. d.k. rp. rp. rp. jakarta jawatengah rp. rp. rp. rp. rp. yogyakarta jawa timur rp. rp. rp. bali rp. rp. rp. nusa rp. rp. rp. rp. tenggara barat nusa rp. rp. rp. tenggara timur kalimantan rp. rp. rp. rp. rp. barat kalima tan rp. rp. rp. tengah kalimantan rp. rp. rp. selatan kalimantan rp. rp. rp. timur o:; kalimantan rp. rp. rp. utara sulawesi rp. rp. rp. rp. utara gorontalo rp. rp. rp. rp. sulawesi rp. rp. rp. rp. barat sulawesi rp. rp. rp. rp. selatan sulawesi rp. rp. rp. rp. tengah sulawesi rp. rp. rp. rp. tenggara maluku rp. rp. rp. maluku rp. rp. rp. rp. utara papua rp. rp. rp. papua barat rp. rp. rp. rp dari tarif penginapan kota tern pat tujuan)provinsi bengkulu daerah terinci pada tabel tabel biaya penginapan perjalanan dinas dalam provinsi bengkulu golongan satuan uang penginapan bupati ketua dprd pejabat eselon rp. anggota dprd pejabat eselon rp. pejabat eselon iii golongan rp. pejabat eselon iv golongan iii rp. golongan i ii rp untuk pejabat eselon atau yang disetarakan keatas, akomodasi l(satu) kamar untuk (satu) orang; dan untuk pejabat eselon iii kebawah, akomodasi (satu) kamar untukbupati atau eselon uraian satuan halfway fully billboard residence biaya kegiatan rp. rp. rp. rp. rapat diluar kantor setingkat bupati atau eselon tabel satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor setingkat eselon uraian ~aturan halfway fully billboard residence.billboard, kegiatan .lfully fullboar billboard residence halfway uraian satuan diluar didalam didalam didalam kota kota kota kota uang harian rp. rp. rp. rp.uraian satuan besaran kendaraan dinas pejabat pejabat eselon unit rp. pejabat eselon unit rp. kendaraan operasional kantor dan atau lapangan roda (empat) iii. pick unit rp. minibus unit rp. double gardan unit rp. iii kendaraan operasional bus roda dan atau bus kecil unit rp. roda dan atau bus sedang unit rp. roda dan atau bus besar unit rp. kendaraan operasional dan atau lapangan roda (dua) dan roda (tiga) operasional unit rp. lapangan unit rp. satuan biaya uang makan dan minumstandar satuan biaya uang makan aparatur sipil negara diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut tabel satuan uang makan asn biaya uraian satuan rp.) golongan dan golongan iii golongan ketentuan: uang makan tidak diberikan dilakukan pemotongan apabila asn bersangkutan tidak masuk kerja (sakit, izin, cuti, diklat dan tanpa keterangan), tau melaksanakan surat perintah perjalan dinas. satuan biaya uang lembur kerja lembur hanya dapat dilaksanakan untuk pekerjaan untuk kepentingan dinas yang karena sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaian tidak dapat ditangguhkan. standar satuan biaya uang lembur aparatur sipil negara diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut tabel satuan uang lembur asn besaran uraian satuan rp.) golongan golongan golongan iii golongan ketentuan: untuk melakukan kerja lembur harus dengan surat perintah lembur oleh kepala opd. pegawai aparatur sipil negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada harus menandatangani daftar hadir. pegawai aparatur sipil negara dapat diberikan uang lembur apabila melaksanakan kerja lembur paling sedikit (satu) jam luar jam kerja. waktu kerja lembur paling lama selama (tiga) jam sehari atau (limasatuan biaya transportpupil panas peparnas komnas kejurnas antarplp pld sko antar dub pernah kopi), standar satuan uang transport pelaksanaan training center tc) diatur dan ditetapkan sesuai tabel bagai berikut tabel uang transport pelaksanaan training center tc) uraian satuan biasa rp.) atlet pelatih1mpmuang transport dan jasa wasit juri per pertandingan diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut: tabel satuan uang transport dan jasa wasit juri per pertandingan uraian satuan biasa rp.) uang transport asa asi uri per pertandingan biaya operasional pengamanan pengamanan hutan dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara polri tni dan ppt; biaya operasional pengamanan hutan yang dimaksud terdiri dari uang makan, uang saku dan biaya lainnya; pengamanan hutan disertai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh kepala pada bagian masing masing; standar satuan biaya operasional pengamanan hutan diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut: tabel standar satuan biaya operasional pengamanan hutan uraian satuan biasa rp.) biaya operasional pengamanan hutan dlh dan kehutanan) satuan biaya transportuang transport non asn biaya kabupaten satuan rp.) mukomuko bengkulu utara bengkulu tengah kepahiang rejang lebong lebong seluma bengkulu selatan kaur kota bengkulu ketentuan:;biaya perjalanan dinas dalam kawasan hutan survey inventarisasi pengukuran dan pemetaan) uang harian dilapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan dan transportasi lokal; transportasi dilapangan merupakan sewa kendaraan untuk antar jemput tim dari dan lapangan; jumlah hari perjalanan dinas dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan kemampuan berjalan lokasi hutan pegunungan km hari ditambah dari tempat kedudukan kabupaten pp; biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan kabupaten dihitung berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah. standar satuan biaya perjalanan dinas dalam kawasan hutan (survey inen variasi pengukuran dan pemetaan) diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut: tabel satuan biaya perjalanan dinas dalam kawasan hutan (survey inventarisasi pengukuran dan pemetaan) biasa uraian satuan rp.) satuan biaya perjalanan dinas dalam kawasan hutan (survey inventarisasi pengukuran dan pemetaan) uang harian lapangan perlengkapan kerja camping unit tim transportasi lapangan tim satuan biasa sewa dan dibayarkan secara ipsum. satuan biaya ini diperuntukkan bagi: pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam gegen tempat tujuan; sewa kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai tabelsebagaiberikut: tabel satuan biaya sewa kendaraan honorarium uraian satuan rp.) sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil roda (empat) hari roda enam) truk sedang hari roda tau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah lang suraian satuan honorarium rp.) satpam penjaga malam dan pengemudi petugas kebersihan dan pramubakti tenaga tertentu lainya tabel jasa patroli pengawal honorarium uraian satuan rp.) ajudan plakat yang berasal dari tni polri bupati wakil bupati ajudan dan pengemudi bupati wakil bupati patroli pengawal dari tni polri bupati wakil bupati ketentuan pemberian jasa pegawai non aparatur sipil negara, satpam, kt dan tenaga tertentu pengemudi, petugas members1han, prabu lainnya patroli pengawal sebagai berikut: untuk kepala opd pejabat setingkat eselon hanya diperbolehkan (satu) orang pengemudi, kecuali untuk opd yang memberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari (satu) orang tenaga pengemudi; untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan;bupati tentang jumlah kuota thl yang ditetapkan per opd;;bupati;; kabupaten kaur. tabel honorarium jasa pelayanan kesehatan untuk pelayanan bantuan p3k honorarium uraian satuan rp.) jasa dokter jasa perawat tabel asa pengamanan honorarium uraian satuan rp.) bupatiatur dan ditetapkan sesuai tabel bagaihonorarium uraian satuan rp.)koordinator anggota jasa iklan reklame, publikasi, film dan pemotretan jasa media cetak dan jasa media online untuk honorariumnya dibayarkan per tayang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. jasa media cetak dan media online diatur dan ditetapkan sesuai tabel bagai berikut tabel jasa media cetak dan media online uraian satuan honorarium rp) media cetak biasa per tayang media online per tayangkabupaten kaur diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut tabel jasa konsultan hukum pengacara hukum uraian satuan honorarium rp.) honorarium konsultan hukum pengacara advokat) jasa konsultan perencanaan honorarium yang diberikan kepada praktisi perencanaan yang dan pengawasan memberikan bantuan perencanaan dan pengawasan kepada kabupaten kaur diatur dan ditetapkan maksimal dari pagu paket belanja atau dengan perhitungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. satuan biaya jasa pengurus rumah ibadah dan guru ngaji jasa yang diberikan kepada pengurus rumah ibadah dan guru ngaji. tabel satuan biaya jasa pengurus rumah ibadah dan guru ngaji honorarium uraian satuan rp.) honorarium pengurus masjid desa imam khatib bilal hari honorarium pengurus masjid kecamatan imam khatib bilal hari honorarium risma dan guru ngaji guru ngaji tpa tpq mda da' muda masjid honorarium pengurus masjid agung ketua sekretaris bendahara imam utama imam rawat bilal bilal petugas kebersihan petugas keamanan juru masak asrama rumah tahfidz guru ngaji hafiz qur'an laki laki guru hafiz qur'an perempuan kepala asrama honorarium pengurus islamic center khatib bilal petugas bersihkan asa tenaga ahli tenaga profesional dalam tim kegiatan pemerintahkabupaten kaur untuk pembentukan tim teknis kegiatan dan dapat dianggarkan pada kegiatan berkenaan; jasa tenaga ahli tenaga profesional diatur dan ditetapkan semua1 tabel sebagai berikut tabel honorarium honorarium jasa tenaga ahli tenaga profesional honorarium uraian satuan rp.) prof ekor yang disetarakan yang disetarakan yang disetarakan ketentuan pemberian jasa tenaga ahli tenaga profesional sebagai berikut:;(bupati;kedaya manus1 mediator dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut tabel satuan bia asa tenaga programmer honorarium uraian satuan rp.) programer senior programer junior jasa petugas pintu air ppa) honorarium diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan kabupaten kaur. standar biaya jasa petugas pintu air diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut: tabel satuan biaya jasa petugas pintu air honorarium uraian satuan rp.) petugas pinsub, standar satuan biaya bonus atlet pelatih kejuaraan nasional pupil panas perparpanas komnas) diatur dan ditetapkan sesuai tabel bagai berikut tabel bonus atlet pelatih kejuaraan nasional pupil panas perparpanas komnas) uraian satuan bonus atlet pelatih kejuaraan nasional pupil panas perparpanas poin as) emas perak perunggu biasa rp.) uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat lainnya yang ber prestasi dalam hal perlombaan nasional maupun perlombaan dalam daerah, standar satuan biaya uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat lainnya diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut: tabel uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat lainnya biasa uraian satuan rp.) uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat lainnya belanja pemilihan duta wisata juara juara juara juara favorit juara kategori persahabatan juara kategori berbakat top duta wisata ketentuan:bupati. lampiran peraturan bupati kaur nomor ot; tahun tanggal .::;an uc!f\;ini mengatur mengena1satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa profesional; satuan biaya perjalanan dinas luar daerah; satuan biaya konsumsi rapat dan kegiatan satuan biaya pemeliharaan. satuan biashonorarium narasumber menteri pejabat setingkat rp. menteri pejabat negara lainnya yang sejarawan pejabat eselon yang rp. disetarakan pejabat eselon yang rp. disetarakan pejabat eselon iii bawah rp. yang disetarakan honorarium moderator rp. honorarium pembawa acara rpluar daerahkota satuan briket asal tujuan bisnis ekonomi jakarta ambon rp. jakarta balik papan rp. rp. jakarta bandaaceh rp. rp. jakarta bandar lampung rp. jakarta banjar masin rp. rp. jakarta batam rp. rp. jakarta bengkulu rp. rp. jakarta biak rp. rp. jakarta denpasar rp. rp. jakarta alo rp. rp. jakarta jam! rp. rp. jakarta jayapura rp. jakarta yogyakarta rp. rp. jakarta kendari rp. rp. jakarta kupang rp. jakarta makassar rp. rp. jakarta malang rp. jakarta mamuju rp. rp. jakarta manado rp. jakarta manokwari rp. jakarta mataram jakarta medan rp. jakarta padang rp. jakarta palangkaraya rp. rp. jakarta palembang jakarta palu rp. rp. jakarta pangkal pinang rp. rp. jakarta pekanbaru jakarta pontianak rp. rp. jakarta semarang rp. jakarta solo rp. rp. jakarta surabaya rp. rp. jakarta ternate rp. jakarta timika rp. rp. ambon denpasar rp. rp. ambon jayapura rp. rp. ambon kendari rp. rp. ambon makassar rp. rp. ambon mano kari rp. rp. ambon palu rp. rp. ambo sorong rp. rp. ambon surabaya rp. rp. ambon ternate rp. rp. bali banda aceh rp. rp. balikpapan batam rp. rp. balikpapan npasar rp. rp. balikpapan jayapura rp. rp. bali yogyakarta rp. rp. bali makassar rp. rp. bali manado rp. rp. balikpapan medan rp. rp. bali padang rp. rp. bali palembang rp. rp. bali pekanbaru rp. bali semarang rp. balikpapan solo rp. rp. bali surabaya rp. rp. bali timika rp. rp. bandaaceh denpasar rp. rp. banda aceh jayapura rp. rp. banda aceh yogyakarta rp. rp. bandaaceh makassar rp. banda aceh manado rp. rp. banda aceh pontianak rp. rp. banda aceh semarang rp. rp. banda aceh solo rp. rp. bandaaceh surabaya rp. rp. bandaaceh timika rp. rp. bandar lampung balikpapan rp. rp. bandar lampung banda aceh rp. rp. bandar lampung banjarmasin rp. rp. bandar lampung batam rp. rp. bandar lampung biak rp. rp. bandar lampung denpasar rp. rp. bandar lampung jayapura rp. rp. bandar lampung yogyakarta rp. rp. bandar lampung kendari rp. rp. bandar lampung makassar rp. rp. bandar lampung malang rp. rp. bandar lampung manado rp. rp. bandar lampung mataram rp. rp. bandar lampung meda rp. rp. bandar lampung padang rp. rp. bandar lampung palangkaraya rp. rp. bandar lampung palembang rp. rp. bandar lampung pekanbaru rp. rp. bandar lampung pontianak rp. rp. bandar lampu semarang rp. bandar lampung solo rp. rp. bandar lampung surabaya rp. rp. bandar lampung timika rp. bandung batam rp. rp. bandung denpasar rp. rp. bandung jakarta rp. rp. bandung jam! rp. bandung yogyakarta rp. rp. dung padang rp. rp. bandung palembang rp. rp. bandung pangkal pinang rp. rp. bandung pekanbaru rp. rp. bandung semarang rp. rp. bandung solo rp. bandung surabaya rp. rp. bandung tanjung pandan rp. rp. banjarmasin bandaaceh rp. rp. banjarmasin batam rp. rp. banjarmasin biak rp. rp. banjarmasin denpasar rp. rp. banjarmasin jayapura rp. rp. banjarmasin yogyakarta rp. rp. banjarmasin medan rp. rp. banjarmasin padang rp. rp. banjarmasin palembang rp. rp. banjarmasin pekanbaru rp. rp. banjarmasin semarang rp. rp. banjarmasin solo rp. rp. banjarmasin surabaya rp. rp. banjarmasin timika rp. rp. batam bandaaceh rp. rp. batam pasar rp. rp. batam jayapura rp. rp. batam yogyakarta rp. rp. batam makassar rp. rp. batam manado rp. rp. batam medan rp. t93 batam padang rp. rp. batam palembang rp. rp. batam pekanbaru rp. rp. batam pontianak rp. rp. batam semarang rp. rp. batam solo rp. rp. batam surabaya rp. rp. batam timika rp. rp. bengkulu palembang rp. rp. biak balikpapan rp. rp. biak bandaaceh rp. rp. biak batam rp. rp. biak denpasar rp. rp. biak jayapura rp. rp. biak yogyakarta rp. rp. biak manado rp. rp. biak medan rp. biak padang rp. rp. t28. biak palembang rp. rp. biak pekanbaru rp. rp. biak pontianak rp. rp. biak surabaya rp. rp. biak timika rp. rp. denpasar jayapura rp. denpasar kupang rp. rp. denpasar makassar rp. rp. denpasar manado rp. rp. denpasar mataram rp. rp. denpasar medan rp. rp. denpasar padang rp. rp. denpasar palangkaraya rp. rp. denpasar palembang rp. rp. denpasar pekanbaru rp. rp. denpasar pontianak rp. rp. denpasar timika rp. rp. jam! bali rp. rp. jam! banjarmasin rp. rp. jam! denpasar rp. rp. jam! yogyakarta rp. rp. jam! kupang rp. rp. jam! makassar rp. rp. jam! malang rp. rp. jam! manado rp. rp. jam! palangkaraya rp. rp. jam! pontianak rp. rp. jam! semarang rp. rp. jam! solo rp. rp. jam! surabaya rp. rp. jayapura yogyakarta rp. rp. jayapura manado rp. rp. jayapura medan rp. rp. jayapura padang rp. rp. jayapura palembang rp. rp. jayapura pekanbaru rp. rp. jayapura pontianak rp. jayapura timika rp. rp. yogyakarta denpasar rp. rp. yogyakarta makassar rp. rp. yogyakarta manado rp. rp. yogyakarta medan rp. rp. yogyakarta padang rp. rp. yogyakarta palembang rp. yogyakarta pekanbaru rp. rp. yogyakarta pontianak rp. rp. yogyakarta timika rp. kendari bandaaceh rp. rp. kendari batam rp. rp. kendari denpasar rp. rp. kendari yogyakarta rp. rp. kendari padang rp. rp. kendari palembang rp. rp. kendari pekanbaru rp. rp. kendari semarang rp. rp. kendari solo rp. rp. kendari surabaya rp. rp. kendari timika rp. rp. kupang jayapura rp. rp. kupang yogyakarta rp. rp. kupang makassar rp. kupang manado rp. rp. kupang surabaya rp. rp. makassar biak rp. rp. makassar jayapura rp. rp. makassar kendari rp. rp. makassar manado rp. rp. makassar timika rp. rp. malang balikpapan rp. rp. malang bandaaceh rp. rp. malang banjarmasin rp. rp. malang batam rp. rp. malang biak rp. rp. malang jayapura rp. rp. malang kendari rp. rp. malang makassar rp. rp. malang manado rp. rp. malang medan rp. rp. malang padang rp. rp. malang palangkaraya rp. rp. malang palembang rp. rp. malang pekanbaru rp. rp. malang timika rp. rp. manado medan rp. rp. manado padang rp. rp. manado palembang rp. rp. manado pekanbaru rp. rp. manado pontianak rp. rp. manado semarang rp. rp. manado solo rp. rp. manado surabaya rp. rp. manado timika rp. rp. mataram bali rp. rp. mataram bandaaceh rp. rp. mataram banjarmasin rp. rp. mataram batam rp. rp. mataram biak rp. rp. mataram jayapura rp. rp. mataram yogyakarta rp. rp. mataram makassar rp. rp. mataram manado rp. rp. mataram medan rp. rp. mataram padang rp. rp. mataram palembang rp. rp. mataram pekanbaru rp. rp. mataram pontianak rp. rp. mataram surabaya rp. rp. medan bandaaceh rp. rp. medan makassar rp. rp. meda pontianak rp. rp. medan semarang rp. rp. medan solo rp. rp. medan surabaya rp. rp. medan timika rp. rp. padang makassar rp. rp. padang pontianak rp. rp. padang semarang rp. rp. padang solo rp. rp. padang surabaya rp. rp. padang timika rp. rp. palangkaraya banda aceh rp. rp. palangkaraya batam rp. rp. palangkaraya yogyakarta rp. rp. palangkaraya mataram rp. rp. palangkaraya medan rp. rp. palangkaraya padang rp. rp. palangkaraya palembang rp. rp. palangkaraya pekanbaru rp. rp. palangkaraya semarang rp. rp. palangkaraya solo rp. rp. palangkaraya surabaya rp. rp. palembang balikpapan rp. rp. palembang makassar rp. rp. palembang pontianak rp. rp. palembang semarang rp. rp. palembang solo rp. rp. palembang surabaya rp. rp. palembang timika rp. rp. palu makassar rp. rp. palu poso rp. rp. palu sorong rp. rp. palu surabaya rp. rp. palu toli toli rp. rp. pangkal pinang balikpapan rp. rp. pangkal ang banjarmasin rp. rp. pangkal pinang batam rp. pangkal pinang yogyakarta rp. rp. pangkal pinang makassar rp. rp. pangkal pinang manado rp. rp. medan rp. pangkal pinang padang rp. rp. pangkal pina palembang rp. rp. pangkal pinang rp. pekanbaru rp. pang kal pinang pontianak rp. pangkal pinang semarang rp. pangkal pinang rp. rp. pangkal pinang solo rp. pangkal pinang surabaya rp. pekanbaru pontianak rp. rp. pekanbaru semarang rp. rp. pekanbaru solo rp. rp. pekanbaru surabaya rp. rp. pekanbaru timika pontianak makassar rp. rp. pontianak semarang rp. rp. pontianak solo rp. pontianak surabaya rp. rp. pontianak timika rp. rp. semarang makassar rp. rp. solo makassar rp. rp. surabaya denpasar rp. surabaya jayapura rp. rp. surabaya makassar rp. rp. surabaya timika rptaksi perjalanan dinas luar daerengan taksi menu j u atau dari bandara, pelabuhan, dijangkau terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya satuan biaya taksi transportasi darat atau biaya transportasi1 lainnya. perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel dilaksanakan pembiayaan satuan biaya taksi dalam gegen apa negeri dalam tabel melebihi besaran standar b1aya ct tukang dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara span jang cost). tabel satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah provinsi! satuan besaran aceh orang kali rp. sumatera utara orang kali rp. riau orang kalibanten orang kali rp. jawabarat orang kali rp. d.k.i. jakarta orang kali rp. jawatengah orang kali rp. d.i. yogyakarta orang kali rp. jawa timur orang kali rp. bali orang kali nusa tenggara barat orang kali nusa tenggara timur orang kali rp. kalimantan bara orang kali rp. kalimantan tengah orang kali rp. kalimantan selatan orang kali rp. kalimantan timur orang kali rp. kalimantan utara orang kali rp. sulawesi utara orang kali rp. gorontalo orang kali rp. sulawesi barat orang kali rp. sulawesi selatan orang kali rp. sulawesi teng orang kali rp. sulawesi tenggara orang kali maluku orang kali maluku utara orang kali rp. papua orang kali rp. papua barat orang kali rp;jenis) hotel penugasan menggunakan moda jenis) transportasi dapat diberikan pembiayaan secara cost; satuan biaya taksi dari hotel atau penguapan pegunungan bin tang) bandara orsinil pegunungan bin tang);;;;satuan biaya transportasi darat dari ibu kota proves1es! kabupaten kota dalam provinsi! yang sama (one way) ibukota kabupaten kota provinsi! tujuan satuan besaran bengkulu kab. bengkulu selatan orang kali rp. bengkulu kab bengkulu tengah orang kali rp. bengkulu kab. bengkulu utara orang kali rp. bengkulu kab. kaur orang kali rp. bengkulu kab kepahiang orang kali rp. bengkulu kab lebong orang kali rp. bengkulu kab. mukomuko orang kali rp. bengkulu kab. rejang lebong orang kali rp. bengkulu kab. seluma orang kali rp.provinsi! tujuan satuan besaran jakarta kota bekasi orang kali rp. jakarta kab. bekasi orang kali rp. jakarta kab. bogor orang kali rp. jakarta kota bogor orang kali rp. jakarta kota depok orang kali rp. jakarta kota tangerang orang kali rp. jakarta kota tangerang selatan orang kali rp. jakarta kab. tangerang orang kali rp. jakarta kepulauan seribu orang kali rp. tabel satuan biaya transportasi darat antar provinsi! ibukota kabupaten kota satuan besaran provinsi! tujuan bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan pesisir barat krui) bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan tanggamus bengkulu ongkos taksi per alasan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan pringsewu bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan pesawaran bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan kota bandar lampung bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan propinsi lampung bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan lampung barat (liwa) bengkulu ongkos taksi per alasan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan lampung utara bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan lampung tengah bengkulu ongkos taksi per alasan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan metro bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan lampung selatan bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bin tuhan way kanan bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan pagar alam bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan lahat bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan muara en1m bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bin tuhan prabumulih bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan kota palembang bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan ogan ilir bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan empat lawang bengkulu ongkos taksi per alasan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan lubuk linggau bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan jambi bengkulu ongkos taksi perjalanan orang rp. dinas darat antar provinsi dari bantuan padang satuan bias;kegiatan dalam internal opd satuan biaya konsumsi pat dan kegiatan terinci pada tabel tabel satuan biaya konsumsi rapat kegiatan uraian satuan makan kudapan (snack) rapat koordinasi orang kali rp. rp. tingkat kepala daerah eselon setara rapat biasa dan orang kali rp. rp. kegiatan satuan biasuraian satuan besaran biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri gedung bertingkat m2 tahun rp. gedung tidak bertingkat m2 tahun rp. halaman gedung bangunan kantor m2 tahun rp. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas =tidak termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan besaran alokasi bahan bakar kendaraan dinas adalah sebagai berikut: uraian volume satuan pejabat negara bupati wakil bupati) liter kendaraan dinas jabatan dprd, setda, liter kepala opd) roda enam liter roda pat operasional liter roda dua liter genset literalokasi bahan bakar minyak sebagaimana tersebut diatas dibayarkan rutin setiap bulan. alokasi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dibayarkan dengan biaya riil sesuai dengan standar harga bbm yang ditetapkan oleh pemerintah. untuk keperluan surat pertanggung jawaban spj) pembayaran dengan biaya riil sebagaimana dimaksud setiap pembelian bahan bakar minyak kwitansi tersebut harus cap dan ditandatangani oleh petugas spbu tempat pembelian atau print out dari spbu yang menggunakan print outuraian satuan besaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat bupati ketua dprd unit tahun rp. anggota dprd unit tahun rp. pejabat eselon unit tahun rp. pejabat eselon unit tahun rp.roda dua unit tahun rp.rp. kantor roda6 mempertahankan baran inventaris kantor (yang digunakan a:agung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi) personal komputer notebook, printer, split, dan genset agar berada dalam kondisi (beroperasi den gan baik). bia pemeliharaan genset kebutuhan bahan bakar minyak. biaya pemeliharaan belum terms lum te:masuk kebutuhan penggantian toner. pinter pemeliharaan sarana kantor terinci pada tabel satuan 1aya tabel satuan besaran uraian rp. pegawai tahun invent. is kantor unit tahun rp. personal komputer notebook unit tahun rp. printer unit tahun rp. s~t genset lebih kecil dari kva gen
peraturan bupati peraturan bupati lamandau nomor tahun tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin gangguan menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, bahwa dengan disahkan dan diundangkan peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang retribusi izin gangguan pada tanggal desember maka untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, perlu segera menetapkan peraturan pelaksananya; bahwa untuk maksud huruf perlu ditetapkan dengan peraturan bupati lamandau. undang undang nomor tahun tentang pelestamb) dan undang undang izin gangguan uug ho) bagi perusahan yang berlokasi luar kawasan industriadonan tie); menetapkan peraturan menteri dalan negeri nomor tahun tentang tata cara pemberian izin mendirikan bangunan mb) serta undang undang izin gangguan uug ho) bagi perusahaan perusahaan luar kawasan industrigangguperaturan bupati tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin ganggulain yang diberikan bagi usaha dan atau kegiatan dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;objek dan subyek retribusill: tempat usaha index lokasi index gangguan tarif penetapan index lokasi sebagaimana yang dimaksud pada sebagai berikut:indeks gangguan sebagaimana dimaksud adalah ditetapkan sebagai berikut: gangguan sangat ringan indeks . gangguan ringan indeks . gangguan sedang indeks . gangguan berat indeks sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan intarif digolongkan berdasarkan luas ruang usaha. besarnya tarif sebagaimana dimaksud luas luas s d luas s d luas s d luas s d luas ditetapkan sebagai berikut: rp. m2 rp. m2 rp. m2 rp. m2 rp. m2 rp. m2tersebut dengan peraturan bupati. penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan skr. bab persyaratan perizinan untuk mendapatkan izin gangguan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: mengisi dan mengajukan permohonan dengan meterai yang cukup; melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha; melampirkan persetujuan rekomendasi dokumen amdal dan ukl upl spl;; hasil verifikasi kesesuaian data antara dengan kondisi dilapangan yang dituangkan dalam surat rekomendasi dan surat pernyataan kesanggupan mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan; fotokopi ktp yang berpohon; fotokopi sertifikat tanah tempat usaha yang dimohon; fotokopi izin mendirikan bangunan; fotokopi tanda lunas pajak bumi dan bangunan; meterai lembar@ pas photo ukuran lembar; dan starmap warna hijau. bab vii cara perhitungan retribusi retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif besar sebagaimana dimaksud dalam dengan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam bab viii masa berlaku izin masa berlaku izin gangguan adalah selama kegiatan usaha berlangsung, sepanjang tidak ada penambahan bangunan baru dan wajib daftar ulang registrasi kembali pada tahun berikutnya. registrasi kembali sebagaimana dimaksud dilakukan (tiga puluh) hari sebelum habis tahun berjalan. bab masa retribusi masa retribusi adalah jangka waktu yang lama (satu) tahun kecuali ditetapkan lain oleh bupati.babtatacara pemungutan retribusi sebagai berikut harus sesuai dengan rumusan atau ketentuan yang berlaku; retribusi tidak boleh digolongkan atau tidak memakai pihak ketiga; dan retribusi tetap dipungut mulai dari izin baru maupun perpanjangan selama usaha tetap berjalan. bab xii penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaanbasil pembayarannya harus disetor kas daerah paling lambat li sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tidak pada waktunya atau kurang pembayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (dua persen) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar, ini ditagih dengan menggunakan surat keputusan retribusi daerah skr). penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat teguran. babi tatacarapembayaran pasa117 pembayaran retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam skr,;basil pemungutan retribusi dilaksanakanakdalam bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang verse ; dalam waktu (tujuh) hari setelah std atau surat lain yang jen1s dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. bab xvharus ditetapkan dengan surat keputusan bupati atau instansi yang ditunjuk. bab xixpeneguhan atau surat pemaksaan;127yang sebagai berikut:dibabakyang selanjutnya besaran insentif yang diberikan ditetapkan dengan keputusan bupatidalam adalah pelanggaran. denda sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara. babxxii penyidikan pasa130;;larang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat ada pemeriksaan sedang berlangsung;; menghentikan penyelidikan;;diundangkan nanga balik pada tanggal februari ditetapkan nanga balik pada tanggal februari bupati;,_ r', s~t; ',\ ., :. it ~noah ,, ; r ,, : ;; ~ " set~ :.b sl: , el8 a~ l r f,a su8gag pelaksanaz79 lampiran peraturan bupati lamandau nomor tanggal tentang pelaksanaan peraturan daerah n0m0r tahun tentang retribusi izin gangguanpetunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan tata cara pendaftarayi'). kegiatan pendaftaran meliputi:; menyediakan dan menyampaikan formulir pendaftaran izin gangguan; memberikan penjelasan yang diperlukan oleh pemohon yang berkaitan dengan lain gangguan. formulir diisi oleh pemohon dengan jelas, lengkap dan benar dan diserahkan kembali kepada petugas bayi'. pemohon mengajukan (dua) berkas permohonan yang lengkap l(satu) untuk dimasukan bp.pt dan yang satunya dimasukan blh. setelah berkas lengkap blh melakukan verifikasi lapangan terhadap tempat usaha yang diajukan dalam permohonan. blh mengeluarkan rekomendasi dan spl untuk layak tidaknya diberikan izin gangguan. jenis usaha dan atau kegiatan dan tingkat gangguan jenis usaha dan atau kegiatan dengan tingkat gangguan kecil hotel bunga melati losmen penginapan wisma asrama; ariel milik swasta; pangkas rambut; vidio rental; salon kecantikan; rumah kontrakan pondokan; apotik; usaha perbankan; foto copy; studio foto cuci cetak film; tak bahan bangunan; tak kata; toko suku cadang; billboard; pabrik tempe, oncom; perusahaan mebelier; gedung dan sarana olah raga yang dikomersilkan; rumah bersalin; industri kerajaan rumah tangga; kolam renang; kolam pemancingan; kolam ikan, keramba, labi labi; tempat rekreasi; perusahaan batik; segala macam toko; gudang barang; catering; industri kerupuk; industri radio, dan sejenisnya; cuci kendaraan; industri isi ulang air minum; konveksi; pabrik bata merah batak genteng; respirasi acc radiator dinamo; play station; agen pakan ternak; counter handphone; warnet; perusahaan lainnya yang sejenis. ii. jenis usaha dan atau kegiatan dengan tingkat gangguan sedang percetakan; industri roti kue dan sejenis; industri kerajinan kayu; pabrik penggilingan padi; supermarket swalayan; pusat pelatihan dan penampungan tenaga kerja; pertanian ikan deras; tempat penampungan minyak tanah; lapangan golf; karaoke; music cafe; sanggar tari; healthy center fitness center sanggar senam dan kebugaran; gedung sarang burung walet; tempat pengeringan ikan; tempat pelelangan ikan; perusahaan sarana produksi pertanian dan peternakan; laboratorium; rumah sakit umum dan khusus; penumpukan bahan bangunan, kayu, batu, bata, kerikil, pasir dan bahan galian lainnya; penumpukan hasil hutan seperti kayu, rotan, patung, damar, karet (slab,sit) dan penumpukan hasil hutan ikutan lainnya; rumah makan depot makan warung makan; perusahaan lainnya yang sejenis. iii. jenis usaha dan atau kegiatan dengan tingkat gangguan besar pembibitan ayam ras; peternakan ayam unggas; peternakan babi; peternakan unggas; peternakan sapi perah plasma; peternakan kera; rumah potong hewan unggas; rumah potong hewan bengkel kendaraan bermotor; restaurant; pabrik tahu; pompa bensin spbu dan depot penjualan bbm; bengkel las dan bubut gardu listrik; dermaga pelabuhan bandara; industri pengolah air bersih; industri minyak goreng; industri margarin; industri kertas dan pulp; industri besi baja; industri karet buatan; industri kosmetik; industri sabun; industri pengelolaan limbah; pabrik ban; panti pijat, panti mandi uap, diskotek dan club malam; perusahaan pemancar telekomunikasi; perusahaan penggergajian kayu semi dan bans); gudang menyimpan gas bahan berbahaya beracun b3) dan penumpukan bahan barang lainnya; stasion pemancar tower telekomunikasi media informasi dan telekomunikasi); pln; penjualan gas lpg co2 o2 dll; pabrik kelapa sawit dan ipar; perusahaan lainnya yang sejenis. iv. jenis usaha dan atau kegiatan yang belum termasuk dalam daftar lampiran keputusan ini, namun diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif berupa bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan berdasarkan penilaian dari tim pengelola kelayakan lingkungan maka diwajibkan memiliki ijin gangguan lingkungan ho). bupati lamandau, arus lampiran peraturan bupati lamandau nomor tanggal tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin gangguan. formatpermohonan nomor lampiran perihal surat permohonan izin gangguan (ho) nomor . . nanga balik, . kepada yth. bupati lamandau mohon izin gangguan lingkungan ho) up. kepala kantor pe1layanan perizinan terpadu di nanga balik dengan hormat, bersama ini saya bertanda tangan dibawah ini nama tempat tanggal lahir jenis kelamin pekerjaan jabatan alamat tempat usaha ji. . . telp . alamat rumah pemohon ji. . . telp . nomor ktp nama perusahaan jenis bidang usaha tanggal nomor luas ruang usaha bangunan utama bangunan penunjang ukuran papan reklame keterangan baru perpanjangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan bermeterai rp. , ; fotokopi ktp, npp perusahaan yang bersangkutan; fotokopi imb site plan pemeriksaan lapangan; fotokopi tanda pelunasan pbb tahun terakhir serta sesuai tempat peruntukan tanah penggunaan sebagai lahan industri; fotokopi alte pendirian perusahaan bagi kegiatan usaha badan hukum (dengan memperlihatkan); fotokopi ukl upl spl bagi perusahaan tidak wajib amdal; gambar peta denah lokasi tempat usaha; surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan diketahui oleh rw. kepala kelurahan dan camat setempat; fotokopi situ, sidomi; fotokopi surat keterangan bukti hak tanah tau surat keterangan status tanah; rekomendasi dari badan lingkungan hidup kabupaten lamandau; materai (empat) lembar; pas photo ukuran masing masing (dua) lembar; starmap nama merah snelhecter (dua) lembar untuk ini dalam kegiatan usaha, saya berjanji mentaati segala ketentuan yang berlaku bagi usaha perusahaan yang berada wilayah kabupaten lamandau. demikian permohonan ini kami sampaikan kepada bapak atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih. materai rp. tanda tangan cap perusahaan hormat saya yang memohon b.formatpernyataan surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini: nama pekerjaan alamat jabatan pemimpin pemilik penanggung jawab bidang saha bergerak dibidang jenis kegiatan alamat usaha . menyatakan bahwa perusahaan usaha yang kami kelola sudah belum memiliki izin antara lain izin gangguan lingkungan (ho) dengan ini kami bersedia mengurus dan menyelesaikan izin tersebut dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak surat pernyataan ini kami buat bilamana kami ingkar dengan pernyataan ini, kami siap untuk ditindak menurut aturan hukum yang berlaku pada pemerintah kabupaten lamandau. demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga. dibuat pada tanggal yang membuat pernyataan, .jabatan alamat nomor telp. website email selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari nama perusahaan usaha jenis usaha sifat usaha alamat perusahaan usaha luas lokasi luas bangunan titik koordinat nomor telp. perusahaan sumber energi perizinan yang dimiliki keperluan besarnya modalplmenyetujui, kepala badan lingkungan hidup kabupaten lamandau . nama . nanga balik, materai rp. tanda tangan cap perusahaan .__ ____ yang mewakili, . nama . pemerintah kabupaten lamandau tanda buktipembayaran mor bukti. . bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu dppkad kab. lamandau telah menerima uang sebesar rp. dari perusahaan . direktur . ppd . alamat sebagai pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun kode rekening uraian retribusi daerah jumlah ro) .__ _______ .,__ ___________ j_um_la_h_k_es_e_lu_ru_h_a_n __________ __._ ____ _.:.;_~ tanggal terima uang mengetahui, bendahara penerimaan nip. pembayar menyetor, . '.,~,, pemerintah surat ketetapan retribusi daerah nomor urut '; j _';:~. kabupaten lamandau skr daerah . .:._ ~ t"'j masa tahun perusahaan . direktur penanggung jawab . alamat . nomor pokok wajib pajak daerah (dprd) " tanggal jatuh tempo kode rekening uraian retribusi daerah jumlah rp) ~r =t ! +dppkad. a.n. kepala . . . corona disini urut: . anda teri nanga balik, " ' usahakan . jr,,. via oo direktur penanggung jawab yang menerima, ppd . sejumlah . . . bupati lamandau, masukan pemerintah kabupaten lamandau sekretariat dead nomor (tf' huk komplek perkantoran bukit hibur nanga balik nanga balik, kepada februariu pelaksanaan perda nomor tahun tentang retribusi lain gangguan nota pertimbangan kepala badan lingkungan hidup kabupaten lamandau peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penuh hpemerintahan dan kesra aten lamandau, ors. muridmemenuhi ketentudiberiksebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan keputusan bupati bengkulu selatan nomor tahun tentang perubahan kedua atas keputusjumlah (dishubkominfobudpar rp. koma pertamanan dan rp, dinas kependudukan dan catatan sipil rp. uang persediaan dan ganti uangpj. bupati bengkulu selatan, ttd din ikan diundang manna pada tanggal, sekretaris daerah kabupaten bengkulu selatan ttd rudy aerial pidie provinsi aceh peraturan bupati pidie nomor: tahun2olsmenimbang: smillahirrahmanirrahim atas rahmat allah yang maha kuasa bupati pidie, bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksana kegiatan biaya operasional kesehatan k), jaminan persalinan jampersal), jaminan kesehatan nasional jkn), akreditasi dan dana bagi hasil pajak rokok maka dipandang perlu menetapkan harga satuan yang berlaku khusus pada tahun anggaran ol8; bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri kesehatan nomor tahun oi7 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun anggarantandar harga satuan khusus terhadap biaya operasional tahun anggaramengingat nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor lo92); undang undang nomor tahun gggggg nomor i72l; undang undang nomor tahun a06_hun oiii;baran negara republik indonesia tahun ol6 orl. peraturan presiden nomor tahun 2ol4 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital jaminkesehatan nomor tahun 2otperaturan menteri kesehatan nomor tahun 2ols tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional berita negara republik lndonesia tahun 2ol3 nomor 1ao o); peraturan menteri kesehatan nomor tahun 2ol4 tentang penggunol7 nomor a3\; peraturan menteri kesehatan nomor tahun 2rg berita negara republik indonesia tahun ol8 nomor memutus(an: menetap kan peraturan bupati pidiestandar biayamelaksanakan kegiatan,rasi dan kualitas dalam satu periode tertentu. standar harga satuan khusus bidang kesehatan terdiri dari: biaya operasional bok); jaminan persalinan jampersal); jaminan kesehatan nasional jkn); akreditasi;dan dana bagi hasil pajak rokok standar harga sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam peran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini standar harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk pembayaran biaya operasional bomulai bulan januari standar harga satuan khusus sebagaimana dimaksud pada telah termasuk pajak dan pungutan lainnyasigla march kumail akhir diundangkan pada tanggal sigla maret ol8 jurnal akhir l439 mulyadi berita daerah kabupaten pidie tahun 2oi8 nomor lampiran: peraturan bupati pidie nomor tahun201g tanggal: maret ol8 j:urrradil akhir daf"t2o1b uraian belanja harga satuan keterangan penggantian transport peta eas biaya penggantian transpor peserta tokoh masyarakat, petugas pustu da:: poskesdes, dll kegiatan biaya atk pertemuan disesuaikan biaya snack biaya makan honor narasumber kecamatan ja.rrt oo.00o honor narasumber kabupaten jalur oo.ooo honor narasumber provinsi jari honor panitia oranglhari biaya pengganti transport kunjungan tenaga dr. spes biaya pengganti transport kader kesehatan desa honor penanggungjawab bok puskesmas bulan honor pengelola bok bulan o0.00o pkm org mengelola pmt pen jru lahan balita dan lansia .ooo pmt pemulihan balita bulan balita gizi buruk hari biaya alat peraga sesuai kebutuhan disesuaikan biaya perjalanan dinas dari puskesmas kabupaten atau sebalik<nya menggunakan sht'u paket meeting full dav orang paket meeting half dav orang qa. harian ooo vang transport peserta o.0o0 biaya kebersihan ruangan pertemuan biaya transport rujukan ambulans puskesmas keliling dari rumah rtk faskes dan atau sebaliknya krn ao0 km: oo biaya transport rujukan ambulans puskesmas kali1ing dari faskes dan atau rtk rumah sakit dan atau krn km: biaya sewa rumah tunggu kelahiran tahun s d biaya pramuwisma rumah tun ggu kelahiran bulan per bulan biaya makan pendamping ruma h tunggu han biaya makan pasien rumah tunggu lari ooo biaya bidan pendamping hari ( vang mendampingi pasien dirumah tunggu) biaya air listrik rumah tunggu secukupnya honor tim pengelola keuangan bok penanggungjawab ketua anggota o0.oo0 honor tim pelaksana teknis bok ketua oo.ooo sekretaris ooo.00o anggota j!) honor tim pendernping pembinaan puskesmas bina wilayah dan tim sekretariat pendamping pembinaan puskesmas bina wilayah penanggungjawab oo.o00 ketua anggota transpor pendamping pembinaan puskesmas bina wile .o0o transpor pendamping login o0.ooo honor tim monitoring dan evaluasi bok penanggungjawab o0o ketua sekretaris oo.0o0 anggota o0.ooo honor tim pis pk kabupaten penanggungjawab koordinator p"qeb sosialisasi b"qeb data, analisis dan informasi o00.00o punjab money dan pelaporan punjab sumber daya kesehatan pqkqb tehnis honor tim akreditasi kabupaten pe"e4agung jawab ketua oo.ooo sekretaris o0.00o anggota o.00o honor pendampingan akreditasi puskesmas self assessment, pen5susunan dokumen, implementasi dokumen) honor pedas honor tim prasurvey perjam orang sesuai dengan jenis akreditasi honor tim survey o0.0o0 peran orang sesuai dengan jenis akreditasi biaya perjalanan tim surveyor disesuaikan dengan sab kabupaten pidie setingkat eselon iii uus sar rl4[r' jrr.r paser un[u pertemuan sosialisasi pelatihan bagi puskesmas jarak dekat kabupaten kota seri dan pidie) pengganti transport peserta untuk pertemuan sosialisasi pelatihan bagi puskesmas jarak sedang kabupaten indrajaya, peukan baro, mutiara barat, mutiara timur, ujung rimba, lp. tiga, raya, glp. baro, tanjong, tiga. grong grong, batee, biji, reuben, delima, mila, sakti, titel, kemala dan tiro o.00o pengganti transport untuk pertemuan sosialisasi pelatihan bagi puskesmas jarak jauh kabupaten tangsel, mane, penumpang dan muara tiga) i,saya rersatlnan tarif untuk rsu psp tarif untuk rsu psp c.sc lari untuk rsu psp rawat jalal poli untuk rsu tipe non usg dgn usg untuk rsu tipe non usg den usg .ooo o00 i9s, untuk rsu tipe non usg ooo dgn usg oo.ooo per bulan biaya slide fiksasi, pewarnaan dan pemeriksaan) ooo per slide upah petugas penyemprot irs) .o0 per rumah upah petugas logging oo.00o per lokasi pembina pengarah koordinator penanggung jawab ketua oo.o00 sekretaris o0. anggota honor satker pengelola keuangan kegiatan jaminan persalinan ketua anggota oo.o0o biaya entri data pis pk .ooo per biaya anggaran jasa internet utk disesuaikan dengan kebutuhan biaya belanja rdt regent utk kegiatan promosi dan preventif disesuaikan dengan kebutuhanmemutuskan menetapkan: kaban beam kandas ppp meat pipa cpi ama man kenn desa tere ppp pama elo ppp seen penanganan tambatangaaa prp penekanan asas elo se, fakir miskin tere nasa dan dan elo senen tentangan perumusan jaan ppp penahan gang maan elo sama pembuangan sampah ppp pemenangan man denda pama ppp see pemuatan geonanegamapah dad nssmatasinteimahsnse dennnnn bnn man gsssssssnsssssnn dennnnn pen mass ben ppp aan spa sampah ppp pera tamnggangaa kena panama denny sassy ppp) see pengadaan mesin pengelahdammpah ppp pera bamnngangaa dengan semasa spa saat pembangunan kemana ppp pera namun gang menangani semasa dennnni nas ppa) see pengadaan jangan intemerpaa ppp pera bamnngangaa ppp mass ben ppp aan ppp senen paman yaatemsa nssmtasinteisahsnse dennnnn bnn man denda mass ppp spp see penataan peran pengaman nssmtasinteiwahssse dengan bnn man dan pen mann ben bnn ppp aan masyarakat era er w era ppp saawyw pembangunan panpamaapa ppp pera bamnngangaa semasa dengan paud erie per w erie aan spp sean pembangunan kedutaan ntasinteisahssse ben bnn man dennnnnnnnn pen mass ppp aan san spa kecil ppp pera namun gang panama spp nasa ppp see pengadaan jarang gan sarana ppp pera namun gang ppa samaran kenang naas atau emagaaaga pep sen pemesan keamanan gan katertan ppp pera tamnngangaa menangani ppp samaran kennnni saya ppi senen emtnaan pemuda gan lama ppp pera taman gang kena panama ppp mata ban madan pam pemakan dan jasarnaaa maa pama bea look pembinaan perikanan omar jemaat maa pama bean bea ban maa seo pama ben sea naa soo penebamnagana ben ben seo pama ben prp bea sy, meeemaaanaaaaa, setan aan keran pendant rei w masyarakat ppi pera parang gang denny parama kena ino pemeran pena ipni perang ganda menangani ppa panama kena see pemberdayaan hanan maksiat ppi pera arg gang dengan ppp parama dna ben sen kebatinan kompor tami gan hewan ppi pera arnggangaa dna ben ppa panama dna ben rentan telan erat ppi pera arg gang dna menangani pep semasa ppp ll rumah tangga ipni pera arg ganda dna dengan ppa panama denny keamanan pendidikan gan keadaan ppi pera parang gang dna dengan ppa parama ben tan spa, pedesaan ppi pera arg ganda dengan ppa parama pro aan set keamanan kesehatan mana pera parang gang dengan parama dan menanti tewaangaman peatmankata pera pasang ganda denny ppa pama dna dna denny sena penuaan papan penahan gang massa denda dea massa denda ben seed pengawasan pen papan penekanan massa dennnnnnnn ben pama massa kena ben desa lembaga adat perang gang denny parama dna denny aan tewaangaman musawashpaa perang ganda denny per pama dna kena seen peremoanasn pembangunan bea perang gang dengan parama dna denny masa deni ppi perang gang dna dna kena pama denda seed penataan kemana dana penerangan mass dennnnnnn ben pam massa dennnnnnn ben ben menanam seed pemanggangan pemesan peehanagangaa massa dennnnnnnnn ben dea ppp seed penandatangan pemasaataa minas denda massa dennnnnnn ben ppa pam pep kesemsssir mana open masi tor perangkat pep pasta pemeran perangkat desa ssl perangkat mtr mere sop desa merek eoo mere meet pembersih ana tere meer (pl seaagammaa instruktur pelatih narasumber kal man ben ppa senen dan paman. sarana prasarana mma masyarakat alokasi dana desa dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa. alokasi dana desa sebagai o, dan tahap iii sebesar yo. dengan verifikasi dan rekomendasi camat, verifikasi dan rekomendasi dpmd, dokumen peraturan desa tentang apb des yang telah dievaluasi oleh camat,dd) tahun sebelumnya, laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa add) tahun sebelumnya, photo copy rekening desa, dan masing masing dibuat dalam (empat) rangkap diperuntukan arsip desa, kecamatan, dinas pmd dan bukan. format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pad: pengajuan pencairan dana desa tahap kedua dan alokasi dana bank dll) terr mam lol kabar majalah ppp peamekaaa ppp pesaleskensutan persamaan ppp pama ppp meanasaaa ppp meramamaa ppp pama ppp pena metana tampan ppp meatesatan gang nanas ppp mama terre see perkebunan kai kal mannen nssebssbinsssssssis bnn kai kal bad mann nssebsbissseoksesnsnsi denn kai kal bad mann nssebsbisssdaniabsinika ben kai kal mann nsisessbisssbanitekdansd benda ben ppa penanaman pep betina mengatakan mata dugaan seo engan meraka sea penganan matan sesama pertanian dan peternakan seon pengadaan cetakan mn. tangga terror maan t 2i\|xi xix belanja modal pengadaan alat alat komunikasi xix\|x\| belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya x1xix\| belanja modal pengadaan gedung kantor tempat kerja xxix\| belanja modal pengadaan gedung rumah dinas jabatan xix belanja modal pengadaan bangunan bersejarah xix belanja modal pengadaan bangunan monumen xxix\| belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan lingkungan iii\|xx\| belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon xix\|x\| belanja modal pengadaan instalasi pengolah sampah iii\|xx\| belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan x1x1\|x\| belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan pem sm, sebelumnya aga\| rana pesan beta kemsnssann ade spp pekan pena gagasan span perenungan pena gagasan disain spa sonam masalah bupati bengkulu selatan ttd irwan mahmud lampiran xiiidesa belanja bantuan desa . bidang penyelenggaraan pemerintahan kegiatan .oo. kegiatan .voodoodisebut bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan. oleh, kegiatan .mon bendahara desa . kepala desa mi. bupati bengkulu selatan, ttd irwan mahmud lampiran xivtahap ketiga desa belanja bantuan desa . bidang penyelenggaraan pemerintahan kegiatan .eee kegiatan.sadar dndnnenanetananaannanaa disebut bidang pembinaan kemasyarakatan oleh, kegiatan.voodoo kegiatan .dela bendahara desa . kepala desa mi. bupati bengkulu selatan, ttd irwan mahmud desa untuk tahap kedua danverifikasi dan rekomendasi dpmd, laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya, realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya sebagai mana dimaksud pada huruf menunjukan dana desa tahap sebelumnya telah digunakan minimal sebesar delapan puluh persen), photo copy rekenstinbamnsssd menanam dgn din bnn mesamamaaa mere penamaan tamanganpaa pasaman pasaran misi pisangan kan yang pisa daa ama perasaan peranan kapal mis peralatan sena getas ben mei marispasi dan garang barang mit mind pasa endapan pal desa aah see, tidak dipisahkan paten tenan dera tamu berani dan ganga dana pedesaan kawanan bean aan mpi, penerapan dan pengembalian keesaan r ajah pendapatan hasil eksekusi atas jaminan kana t mer akan pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga kanaaje pendapatan hibah dari perusahaan desa kana pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya nee were erie rena were er erie elo rebo were erie er w erie were yes penataan moaapaa peranan asam pama bea yen pemanasan kerjasama dapa penanaman pama spp meerenaanan pemagamaapaa sean pemanenan jamaah peranan asam dea sean panganan amanat mssdansiiskasibesne bnn dea san dea pss kantor ppp pertama tangan prp sama ppp sps sosial eren pep ppp sama pep nan spp, kesehatan eren dasa dea dna dan nan pss pendidikan mere eee mere man doh san kebersihan lingkungan ppp pematang angan man ben ea, bacaan masyarakat ppp perekaman tangan prp pama kal hidup mer w ppp sama desa dan dana dan dna bnn dell ssp masyarakat terra dna dan dan dna dan dll ppp sen bangunan sammapaaah ppp penehaanggangaa pee sama dna dan lille
~~ ~ bupatilamandau peraturanbupatilamandaumenimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, keuangan daerah dibidang pemungutan retribusi daerah khususnya terhadap izin trayek; bahwa peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang retribusi izin trayek~lembagaan struktur organisasi, tugas pokok dan tata kerja perangkat daerah kabupaten lamandau lembaran daerah kabupaten lamandau tahun nomor seri sebagaimana telah diubah pertama kali dengan peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun lembaran daerah kabupaten lamandau tahun seri d);badan pelayanan perizinan terpadu dan penamaan modal sebagai pelaksana pengelolaan dan pemungutan retribusi dan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sebagai yang memberikan rekomendasi sebelum diterbitkan izin. untuk melaksanakan pengelolaan retribusi izin trayek, maka kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat menunjuk pejabat unit kerjanya pada bidang tugasnya dalam proses administrasi retribusi dimaksud. bab iii struktur dan besaran.ku tas aru. objek retribusi besarnya retribusi rr>} izin trayek tetap tahun sekali) mobil pen pang kapasitas s d orang mobil bus terdiri dari kapasitas orang kapasitas s d orang kapasitas lebih dari orang kartu pengawasan tahun sekali ii. izin trayek tidak tetap izin operasi) taksi angkutan sewa angkutan pariwisata angkutan lingkungan kartu. pe112kawasan tahun sekali) iii. izin insidentil penyimpangan trayek (sekali jalan pulang pergi) mobil penumpang kapasitas orang mobil bus terdiri dari kapasitas s d orang kapasitas orang kapasitas s d orang perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi dilaksanakan setiap tiga) tahun sekali. bab tata cara pemungutan dan pengelolaan tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi adalah sebagai berikut: wajib retribusi membayar retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif yang ditentukan setelah wajib retribusi mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan mendapat validasi bukti lulus uji; wajib retribusi diberi bukti pembayaran berupa surat tanda setoran; bentuk detail surat tanda setoran yang dimaksud pada sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini; tempat pembayaran adalah pada badan pelayanan perizinan terpadu melalui petugas yang telah ditunjuk. dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud untuk pengoperasian, pemeliharaan dan ketertiban izin trayek dilakukan oleh pejabat pada bidang yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan pelayanan izin trayek dilaksanakan oleh kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penamaan modal. hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi izin trayek dimaksud disetorkan oleh petugas penerima dan pemungut retribusi izin trayek kepada pemegang kas bendahara penerima badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dalam waktu jam dengan menyertakan bukti surat keterangan retribusi daerah. untuk melaksanakan maksud maka pemegang kas bendahara penerima badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan kas daerah dalam waktu jam. babi tata cara keringanan pembayaran tata cara keringanan pembayarkepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. babi'.'._; ,~ ;:~. ~ . :_. _ . . ._ ~ . ~ . t\: ; p ::~~~:: ,~ . , ~ j , ~ l~,r,,.,r\ l "' 'el ,,.~~oe11.,.,_,__._,. . : . __,.,.__.__.,. diundangkan nanga balik pada tanggal b:luar ditetapkan nanga balik pada tanggal feb:ruritahun tanggal sembari tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tent ang retribusi izin tra yek. surat ketetapan retribusi daerah (skr) pemerintah kabupaten lamandau skr urut badan pela kanan perizinan terpadu (surat ketetapalamat dprd . tanggbadan pelayanan perizinan terpadu kabupaten lamandau . bupati lamandau, (.,. . . setda (abu paten ~1anu,.lj jabatan f>arah wabup masukan setda asisten lampiran peraturan bupati lamandau nomor tahun tanggal feb:ruri tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin trayek. surat tagihan retribusi daerah (std) pemerintah kabupaten lamandau std urut badan pelayanan perizinan terpadu (surat tagih. . alamat . dprd . tanggal jatuh tempoii. dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut alvan harus dibakar ronanga balik, tahun kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten lamandau bupati lamandau, bagian hl!:{ ut, setia kabupaten lamandau jabatan masukan lampiran iii peraturan bupati lamandau nama alamat dprd nomor tanggal tentang tahun feb:ru.ari petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin trayek. surat setoran retribusi daerah (ssd) urut pemerintah kabupaten lamandau ssd badan pela kanan perizinan terpadu (surat setor.d. jumlah setoran retribusi dengan huruf a.n kepala badan diterima oleh, nanga balik, pelayanan perizinan terpadu an. bendahara penerima, kabupaten lamandau menyetor, tanggal anda angan . . . nama terang keterangan beri tanda pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki. bagian hukum setia kabupaten lamandau bupati lamandau, jabatan par \ : c!up . ;.\ maru kan ., ,._, ______ . ~asu88.:.g } ___ , "," pemerintah kabupaten lamandau sekretariat dead nomor illtunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang retribusi lain trayek perda kabupaten lamandau nomor tahun tentang retribusi lain trayekperlindungan dan pemberdayaan nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional harus diupayakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakatdaerah, maka perlu pengaturan bidang perlindungan dan pemberdayaantujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk: kepastian usaha yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan,perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha nelayan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional. babuntuk penentuan jumlah nelayandalam pencatatan administrasi kependudukansebagaimana dimaksud dalam memuat kebijakan, strategi dan sasaran. pemerintah daerah menyusun kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada yang ditetapkan dalam peraturan walikota.pengembangan program secara keberlanjutan. bagian keempatcc.perangkat daerah yang membidangi perikanan dan kelautan menyusun data nelayan daerah. pemerintah daerah memberikan fasilitas kepemilikan kartu nelayankartu nelayan sebagaimana dimaksud dan diatur dengan peraturan walikotaakses periziupaya perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan pemerintah daerah provinsi jawa tengah secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan. bagian kedua aksesnelayanpemerintah daerah memfasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada. tempat. ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan walikotamenguntungkan. pemerintah daerah menciptakan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan sebagaimana dimaksud pada melalui kegiatan yang meliputicc. penyuluhperaturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah memfasilitasi setiap nelayan dan perusahaan asuransi. setiap nelayan wajib turut serta dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam nelayan. bagian ketujuh fasilitasi dan bantuan hukum setiap nelayan memiliki hak atas fasilitasi dan bantuan hukum dalam upaya perlindungan aktivitas nelayan. bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada terhadap nelayan dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi dan bantuvii pemberdayaan nelayan pemerintah daerahdilakukan dengan memperhatikan keterlibatan perempuan dan kebutuhan rumah tangga nelay dan kelautan. penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bab viii kerja sama dan kemitraan pemerintah daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara pemerintah daerah dengan: pemerintah: pemerintah daerah provinsi jawa tengah, pemerintah perikanan, dan atau organisasi lembaga lainnya,nangkapan ikan sesuai dengan perjanjian penangkapan ikan, pemberian bantuan hukum bagi nelayan, cc. penyelesaian sengketa nelayan,babrlindungan dan pemberdayaan nelayan. bentuk peran serta dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayancc.nelayanrlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perikanan dan kelautan. masyarakat dapat memberikan saran, pelaporan, dan atau pengaduan atas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan pelaporan dan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada sistem pengelolaan pelaporan dan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala. bab insentif dan disinsentif pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada nelayan, pelaku usaha perikanan,walikota. pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada nelayannelayan, pelaku usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk: pengurangan bantuan keuangan, pembatalan penghargaan, rekomendasi pencabutan izin luar kewenangan pemerintah daerahwalikotapembinaan dan pengawasan walikotaperangkat daerah yang membidangi perikanan dan kelautan. bab xii ketentuan lain lain dalam hal terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik, pemerintah daerah menjamin pemberian bantuan dana dan atau bantuan lainnya bagi nelayan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah mendukung perlindungan dan pemberdayaan nelayan melalui program gerakan makan ikan. ketentuan lebih lanjut mengenai program gerakan makan ikan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota.dan pemberdayaan nelayan, masihm.salary mahfudz diundangkan pekalongan pada tanggal sept10tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ii.rlindungan dan pemberdayaan nelaysalah satu keberhasilan dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah melakukan upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan stakeholders. upaya tersebut diperlukan agar perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berjalan dengan baik agar segera dapat mengentaskan permasalahan nelayan demi mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. oleh karenanya, diperlukan pedoman bagi pemerintah daerah dan stakeholders dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu. adapun pengaturan dalam peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelay. kewenangan pemerintah daerah kota berdasarkan undang undang ini dibatasi pada sub urusan perikanan tangkap, yaitu kewenangan dalam pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayrlindungan dan pemberdayaan nelayan, baik pemerintah daerah, swasta, masyarakat, maupun nelayan sendiri harus didorong untuk saling bersinergi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. perlindungan dan pemberdayaan nelayan ditujukan untuk nelayyang dimaksud cara penanganan ikan yang baikinnya adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah misalnya, bantuan beras dan atau bahan pokok lainnya untuk nelayan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.
salinan remasrencana pembangunan industrierindustri unggultahungrobogauntukdaerah, epik tahun pelaksanaan, pembiayaan, dan pembinaan, pemantauan dan pengawaswilayah daerah. kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan dan penetapdan pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat membangun mengembangkan kawasan industri pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud padabagian kesatu jenis industrin, bukan mesin dan peralatannya, dan industri furnitur dari kayulaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada dijabarkan dalam epik tahun bagian kedua tahapan industridengan periodisasi tahapan sebagai berikut tahap periode tahap periode dan tahap iii periode bab epik tahun epik tahuni visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri, babi strategi dan program pembangunan industri daerah,, tujuan pembangunan industri, dan sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi kabupaten kota, pengembangan kewilayahan industri, cc.epik tahunpemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan epik tahun pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri, pemerintah daerah lain, cc. swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembagangembangan industri daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat daerahpembinaan, pemantauan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini. bupati membuat laporan kepada gubernur (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan epik tahun yang merupakan bagian yangalinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kepala bagian hukum kabupaten grobogan, setda kabupaten grobogan, ttd mohamad fachrudin, mohamad suhartono nip. 196703y7groboganrencana pembangunan industri kabupaten grobogan dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah kabupaten grobogan"infrastruktur industri"'infrastruktur penunjang"abupaten groboganrencana pembangunan industri kabupaten grobogan tahun bab pendahuluan latar belakang pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan baik tujuan pembangunan daerah maupun nasional mengingat indonesia saat ini telah memasukigrobogan memiliki capaian lebih dari persen atas pendapatan daerah atau produk domestik regional bruto kabupaten grobogan. hal tersebut menunjukkan jika peran industri cukup tinggi dalam perekonomian kabupaten grobogan jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam produk domestik regional bruto kabupaten groboga termasuk juga dalam sektor pembangunan industri daerah khususnya kabupaten grobogan. merujuk pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang rencana pembangunan industri nasional maka setiap daerah baik setingkat provinsi maupun kabupaten kota wajibrencana pembangunan industri kabupaten untuk periode dasar hukum penyusunan epik tahun didasari oleh peraturan perundangan yang menjadi acuan. adapun dasar hukum penyusunan epik tahun antara lain adalah undang undang nomor tahun tentang perindustrian. undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. sistematika penulisan epik tahutahuldaerahkabupaten grobogan secara geografis terletak provinsi jawa tengah dengan posisi dan dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran bagian tengahnya. wilayah kabupaten grobogan terletak antara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat timur, dan berbatasan dengan: sebelah barat kabupaten semarang dan demak. sebelah utara kabupaten kudus, pati dan blora. sebelah timur kabupaten blora. sebelah selatan kabupaten ngawi, sragen dan boyolali kabupaten grobogan memilki luas wilayah ha, dengan bentang dari barat timur sejauh sedangkan dari utara selatan sejauh km. secara administratif terdiri desa dan kelurahan yang tersebar dalam kecamatan dengan ibukota kabupaten purwodadi. kondisi topografi rata rata kabupaten grobogan adalah datar, terutama dibagian tengah seluas atau seluas merupakan lahan landai dan agak curam yang berada disebelah utara dan selatan, berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat timur (pegunungan kendeng utara dan kendeng selatan). berdasarkan ketinggian dan kemiringan tanahnya, kabupaten grobogan dibedakan menjadi: dataran rendah berada pada kemiringan pada ketinggian meter dpl, meliputi daerah seluas ha. daerah perbukitan berada pada ketinggian antara meter dpl memiliki kemiringan meliputi daerah seluas ha. dataran tinggi pada ketinggian antara meter dpl, dengan kemiringan diatas meliputi daerah seluas ha. peta administrasi kabupaten grobogan provinsi jawa tengah kaa kug sin kasat. ("ba uang ban saa gambar peta administrasi kabupaten grobogan sumber: rtrw kabupaten grobogan kabupaten grobogan yang memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran bagian tengahnya, secara topografi terbagi kedalam kelompok yaitu daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai meter atas permukaan air laut dengan kelerengan meliputi kecamatan yaitu kecamatan kedungjati, karangrayung, penawangan, pulokulon, kradenan, tawangharjo, bati, kelambu, gubug, tegowanu, godong, purwodadi, grobogan, tanggungharjo dan wonosari. daerah perbukitan berada pada ketinggian antara meter atas permukaan air laut dengan kelerengan meliputi kecamatan yaitu kecamatan gabus, jaringan, tokoh dan geser. berdasarkan letak geografis dan reliefnya, kabupaten grobogan merupakan kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih. kabupaten grobogan mempunyai luas dan merupakan kabupaten terluas nomor dua jawa tengah setelah kabupaten cilacap. secara administratif wilayah kabupaten grobogan terbagi dalam (sembilan belas) kecamatan meliputi: kedungjati, karangrayung, penawangan, tokoh, geser, pulokulon, kradenan, gabus, jaringan, wonosari, tawangharjo, grobogan, purwodadi, bati, kelambu, godong, gubug, tegowanu, tanggungharjo, serta terbagi atas desa kelurahan dan dusun. tabel pembagian wilayah administrasi dan luas wilayahgrobogan dalam angka, dari hasil laporan dinas pertanian tph (spa) diperoleh data mengenai luas lahan keadaan akhir tahun untuk kabupaten grobogan seluruhnya seluas hektar yang terdiri dari: lahan pertanian sawah hektar, lahan pertanian bukan sawah hektar dan lahan bukan pertanian hektar grobogan dalam angka kabupaten grobogan yang berada antara dua pegunungan kendeng memiliki sumber bahan tambang dan galian yang cukup dapat diandalkan, meskipun sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan. produk domestik regional bruto pdrb) hingga saat ini masih relatif kecil. hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala seperti cara penambangan, cara pengolahan hasil dan sumber daya manusianya. kondisi seperti ini sangat memungkinkan terbukanya kesempatan bagi pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya guna mengelola bahan tambang dan galian secara optimal. bahan tambang galian yang dimiliki dan mungkin dapat dikembangkan kabupaten grobogan meliputi kapur, tanah liat, garam, gips, batu dan lain lainrencana struktur ruang dirumuskan dengan kriteria: mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten kota yang berbatasan, dapat memuat pusat pusat kegiatan,, sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik atas tanah maupun dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten, dan. adapun dalam penetapan rencana pusat pusat pelayanan kabupaten grobogan harus mengacu pada produk tata ruang atasnya, dalam hal ini rtrw dan rtrw provinsi jawa tengah. sesuai dengan, sistem perkotaan kabupaten grobogan diarahkan sebagai berikut: pusat kegiatan lokal pkl)meliputi kawasan perkotaan purwodadi, kawasan perkotaan gubug dan kawasan perkotaan godong dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaabupaten atau beberapa kecamatan sekitarnya. pusat pelayanan kawasan ppk) ppk merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. ppk diarahkan dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertaniecamatan. pada perda tentang rtrw kab grobogan sebelumnya terdapat yang berada pada kradenan dan wonosari. mengacu pada ketentuan permen atr dan revisi rtrw provinsi jawa tengah maka dikembalikan pada skala pelayanan ppk. pusat pelayanan lingkungan ppl) ppl merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. ppl diarahkan fungsinya sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan termasuk distribusi simpul hasil pertanian. titik simpul pengembangan (kota kota) direncanakan baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat pusat pelayanan dari permukiman. sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat wilayah kabupaten tersebut. sementara untuk pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan pertimbangan ekonomi keruangan dan lingkungan yakni dengan pusat pelayanan lingkungan yang tersebar pada masing masing kecamatan. pertimbangan ekonomi keruangan adalah untuk menciptakan keseimbangan perkembangan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dalam struktur perekonomian. kawasan perdesaan akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi berbasis kepada kegiatan pertanian sedangkan kawasan perkotaan lebih mengarah kepada sektor ekonomi sekunder dan tersier. pertimbangan lingkungan yang dimaksud adalah pemberian peran bagi kawasan perdesaan sebagai kawasan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang. pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya output riil per kapita dalam jangka panjang, proses kenaikan output tersebut melibatkan pertumbuhan penduduk, adanya ketersediaan modal dan keadaan sosial yang mendukung iklim investasi. daerah harus memiliki kemampuan untuk menambah output seiring bertambahnya penduduk. adanya tambahan penduduk yang diiringi dengan bertambahnya sumber daya manusia potensial akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. pada tahun pertumbuhan sektor industri kabupaten grobogan sebesar persen mengalami penurunan dari tahun sebesar persen. kontribusi industri terhadap produk domestik regional bruto pdrb) tahun mengalami kenaikan sebesar persen dari tahun sebesar persen. jumlah tenaga kerja sektor industri pada tahun sebesar orang tenaga kerja juga mengalami kenaikan dari tahun sebesar orang tenaga kerja. sedangkan sektor investasi industri dan sektor eksport industri sejak tahun sampai dengan terus mengalami kenaikan. pada tahun sektor investasi industri sebesar (dalam juta rupiah) dan tahun sektor ekspor industri sebesar (dalam ribu usd). tabel menunjukan capaian pembangunan industri daerah kabupaten grobogan. tabel capaian pembangunan industri daerah tahun pembangunan satuan\| industry kontribusi terhadap pdrb sektor industri indikator satuan tahun tahun tahun tahun tahun pen industry investasi sektor juta industry rupiah ekspor sektor ribu industri usd sumber pdrb kab. grobogan, prov. jateng dalam angka, statistik prov. jateng. kenaikan produksi jangka panjang dengan mengkombinasikan berbagai input dan teknologi tertentu menghasilkan fungsi produksi. fungsi produksi dalam makro mencerminkan penawaran agregat. adanya akumulasi modal, pertambahan penduduk dan tenaga kerja serta kemajuan tehnologi akan menghasilkan peningkatan output jangka panjang, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. peran akumulasi modal bisa melalui investasi sumberdaya manusia melalui pendidikan, investasi perbaikan teknologi dan investasi penyediaan keberlanjutan input input bahan baku produksi. gambar menunjukan perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten grobogan, provinsi jawa tengah, dan nasional. sap ata mem kabupaten grobogan provinsi jawa tengah nasional gambar pertumbuhan ekonomi nasional, jawa tengah, dan kabupaten grobogan sumber: bps, pada tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten grobogan sebesar persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dan masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. tahun sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar persen. sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor dengan pertumbuhan terendah pada sebesar persen. tabel menunjukan pertumbuhan pdrb persektor kabupaten grobogan. tabel laju pertumbuhan pdrb kabupaten grobogan menurut lapangan usaha persen) perlu tahun yo) mbu lapangan usaha han rata rata pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang a7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bis kas) jetmaporan gan rintangan minum informasi dan komunikasi lsampermaraan dog an) tan aan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib apa jer eror sumber: bps, struktur ekonomi kabupaten grobogan tahun didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana menyumbang persen terhadap perekonomian grobogan. posisi kedua terdapat kelompok usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang besar persen, kontribusi terbesar nomor tiga dari sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar persen. sementara sektor lain relatif sama yaitu kontribusinya dibawah persen, lebih lanjut tabel menjelaskan distribusi pdrb kabupaten grobogan. tabel distribusi pdrb kabupaten grobogan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha persen) pertanian, kehutanan dan perikanan pertambangan dan penggalian industripengolahan pengadaanlistrikgas ' ' e pengadaan air, sampah, limbah&daur belalang konstruksi os, s5, perdagangan besar&eceran reparasi \|mobil 8motor onoasuransi ' ' ) '\| ( realestate jasaperusahaan adm. pemerintahan, pertahanan dan pan jasapendididan s500\| jasakesehatan dan kegiatan sosial ' \| jasalainnya pdrb sumber: bps, selain kontribusi sektoral terhadap pdrb, struktur perekonomian kabupaten grobogan dapat dilihat berdasarkan nilai location quotient lo). metode location quotient lo) dilakukan dengan cara membandingkan nilai output sektor tertentu kabupaten grobogan terhadap nilai output sektor yang sama tingkat yang lebih tinggi provinsi jawa tengah). sektor unggulan dapat diketahui apabila perhitungan nilai lebih besar dari (satu), sehingga sektor wilayah tersebut memiliki pertumbuhan output yang lebih besar daripada pertumbuhan output sektor tingkat yang lebih tinggi. tabel perhitungan nilai location quotient lo) kabupaten groboga dan makan minum informasi dan komunikasi o,oo\| o,7i\| o,7i jasa keuangan dan asuransi jasaperusahaan ori\| toro\| oso\| sumber: bps, diolah dari tabel menunjukan sektor mana yang menjadi unggulan kabupaten grobogan, dari perhitungan terdapat (sepuluh) sektor unggulan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai lebih dari (dua). sektor sektor unggulan merupakan sektor yang menjadi andalan dalam mengembangan perekonomian daerah kabupaten grobogan. dalam lingkup daerah suatu negara, komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual pasar lokal, melainkan juga dapat bersaing luar daerahnya. pada tingkat agregat, suatu sektor dari suatu daerah dapat dikatakan mempunyai daya saing apabila sektor atau subsektor tersebut tidak hanya mampu memasok kebutuhan daerahnya melainkan juga luar daerahnya. sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor atau subsektor basis. keberadaan basis ekonomi dari suatu daerah berperan besar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. basis ekonomi menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan guna mendapatkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. sumber daya industri jumlah penduduk kabupaten grobogan pada tahun tercatat sebesar jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk atau bertambah jiwa bila dibandingkan dengan tahun dari hasil data tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk kabupaten grobogan masih bawah yaitu sebesar hal ini mengambarkan bahwa jumlah penduduk laki laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, pada tahun tercatat sebesar jiwa km2, sedangkan pada tahun menjadi jiwa km2 tiap kecamatantercatat kecamatan purwodadi sebanyak jiwa km? dan terjarang penduduknya adalah kecamatan kedungjati yaitu jiwa km2: tabel jumlah penduduk kabupaten grobogan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan tahun karangrayung pulokulon logo\| a1s50\| dsoabus ta7ai ngaran 357ap\| lasso\| minum) tawangharjo \| to019\| ine7o\| \| tanggungharjo sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. grobogan, tabel jumlah pertumbuhan penduduk kabupaten grobogan tahun tahun laki jumlah perubahan pertumbuhan perempuan laki sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. grobogan, sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan kabupaten grobogan. penduduk yang bekerja sektor pertanian sebesar orang pada tahun dan meningkat menjadi jiwa pada tahun sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua jiwa pada tahun dan meningkat menjadi jiwa pada tahun tabel penduduk berumur tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan pertanian pangan perkebunan perikanan peternakan pertanian lain industri pengolahan pedagangan jasa angkutan lainya sumber kab. grobogan dalam angka, tabel jumlah tenaga kerja untukpembangunan pertanian tanaman pangan yang menjadi perhatian kabupaten grobogan, mana tanaman padi, jagung dan kedelai merupakan tanaman yang harus dipandang bukan hanya sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, tetapi terkait dengan pembangunan wilayah serta sub sektor tanaman pangan untuk memperkuat petani sebagai pelaku agribisnis kabupaten grobogan merupakan salah satu produsen padi, jagung, dan kedelai terbesar provinsi jawa tengah. produksi padi sawah kabupaten grobogan pada tahun adalah sejumlah ton, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang berjumlah ton. selanjutnya untuk produksi jagung, total satu kabupaten adalah sebanyak ton mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah ton, sedangkan produksi kedelai tahun sebesar ton mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yang sebesar ton. untuk mendorong peningkatan produksi masa mendatang, perlu diupayakan peningkatan produktivitas padi, khususnya padi sawah dimana produktivitas padi sawah kabupaten grobogan relatif cukup rendah bandingkan dengan kabupaten sentra padi lainnya. tabel statistik tanam pangan kabupaten grobogan tahun (ton) dit sat sumber: bps, tabel luas panen, produksi dan tingkat produktivitas tanaman padi kabupaten grobogan luas panen tahun (ha) produksi(ton) produktivitas kw ha) sumber: bps, tanaman hortikultura yang dibudidayakan kabupaten grobogan berupa sayur sayuran seperti lombok, kacang panjang, ketimun, bayam, tomat, terong dan lain lain. sedangkan tanaman buah yang dibudidayakan kabupaten grobogan adalah melon dan semangka. perkembangan budi daya tanaman hortikultura kabupaten grobogan rata rata mengalami peningkatan dari tahun tahun. produksi tanaman pertanian hortikultura, hasil pertanian kabupaten grobogan yang tercatat adalah bawang merah, lombok cabe, melon, semangka, pisang, jambu air dan belimbing. produksi tanaman hortikultura yang paling banyak kabupaten grobogan adalah produksi pisang dengan total produksi pada tahun adalah sebesar kwintal, kemudian berturut turut diikuti produksi semangka sebesar kwintal, bawang merah sebesar kwintal. berikut adalah total produksi hasil pertanian dari tahun dari berbagai komoditi kabupaten grobogan. tabel statistik tanam hortikultura kabupaten grobogan pisang belimbing sumber: bps, populasi ternak besar dan kecil kabupaten grobogan pada tahun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. secara umum usaha peternakan khususnya ternak besar (sapi dan kerbau) belum diusahakan secara dominan, namun hanya merupakan usaha sampingan bagi para petani. kegiatan utama mereka adalah mengelola pertanian tanaman pangan, sedangkan usaha peternakan sebagai tabungan bagi para petani. usaha peternakan kabupaten grobogan meliputi ternak sapi potong, kerbau, kambing dan domba. sapi potong merupakan usaha peternakan yang dominan pada ternak besar sedangkan kambing merupakan usaha peternakan yang dominan pada ternak kecil. jumlah ternak sapi potong dari tahun hingga tahun cenderung fluktuatif yaitu dari sebanyak ekor pada tahun naik menjadi ekor tahun dan sedikit menurun menjadi ekor tahun kemudian naik lagi dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini dimana jumlah ternak sapi tahun sebanyak ekor. populasi ternak kecil pada tahun terdiri dari kambing ekor, domba ekor, dan babi ekor. sedangkan untuk ternak besar populasinya masing masing adalah ekor sapi perah, ekor sapi potong, ekor kerbau, dan ekor kuda. ternak besar yang ada kabupaten grobogan banyak yang dikirimkan keluar daerah, untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. tabel jumlah ternak kabupaten grobogan sapi potong sapi perah kuda kerbau kambing domba babi mal asi sumber: bps, sarana dan prasarana mendasarkansedang menengah, kawasan peruntukan industri kecil rumah tangga, kawasan industri, kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tabel. luasan kawasan peruntukan industri sesuai perda tahun luas kawasan peruntukan industri perda tahun luas ha) tanggungharjo teggwanu wonosari kota sumber: rtrw kabupaten grobogan tahun kabupaten blora png ses bela magna maa peta sat speed eny yan sar memuat mani tana una sep ena melarang ena nara kenanga (mk gerakan da, una hen #pnttamartaman ana kabupaten lali gambar peta rencana pola ruang kabupaten grobogan sumber rtrw kabupaten grobogan tahun salah satu faktor untuk dapat meningkatkan perekonomian adalah sarana dan prasarana angkutan, dan jalan darat memegang peran yang penting dalam faktor perekonomian tersebut. semakin baik kondisi jalan yang ada semakin baik roda perekonomian berputar. panjang jalan yang tersedia juga berpengaruh terhadap daerah daerah yang dapat ditempuh yang pada akhirnya juga mendorong perekonomian semakin meningkat. jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peranan penting, khususnya untuk transportasi darat. panjang jalan propinsi kabupaten grobogan adalah dan jalan kabupaten sepanjang km. tabel panjang jalan provinsi kabupaten grobogan dirinci menurut ruas, kecamatan yang dilalui dan panjang jalan tahun km) kecamatan yang panjang nama ruas dilalui km) ruas jalan semarang godong wilayah tegowangu, gubug, grobogan) godong ruas jalan demak godong wilayah godong grobogan) ruas jalan godong purwodadi godong, penawangan, purwodadi ruas jalan purwodadi wonosari purwodadi, tawangharjo, wonosari \|ruas jalan wonosari sulursari singlet kecamatan yang panjang batas kabupaten blora) gabus ruas jalan lingkar utara ruas jalan purwodadi kelambu bts. purwodadi, kab. kudus grobogan, bati, kelambu ruas jalan purwodadi geser bts. kab. purwodadi, tokoh, sragen geser ruas jalan sukolilo bts. pati purwodadi, grobogan grobogan ruas jalan kuwu saleh bts. kab. kradenan sragen ruas jalan tegowanu tanggung tegowanu, kampung tanggungharjo ruas jalan gubug kampung purwodadi kedungjati bts. kab. semarang ruas jalan lingkar selatan jalan gajahmada) jumlah sumber: dinas bina marga dan cipta karya provinsi jawa tengahjaringan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten peningkatan jalan kolektor menjadi jalan arteri yang merupakan jaringan jalan nasional baru meliputi semarang godong wilayah kabupaten godong purwodadi demak godong wilayah kabupaten purwodadi wonosari wonosari kunduran wonosari sulursari singlet batas kab blora lingkar utara purwodadi jaringan jalan provinsi wilayah kabupaten berupa peningkatan jalan kolektor primer. jalan kolektor provinsi (kolektor primer) disesuaikan dengan keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi jawa tengah, terdapat beberapa ruas jalan provinsi yang ada wilayah kabupaten grobogan meliputi ruas jalan meliputi lingkar selatan purwodadi jalan gajahmada) gubug kampung kedungjati batas kab. semarang) tegowanu tanggung kampung purwodadi geser batas sragen) purwodadi batas kabupaten kelambu batas kudus) sukolilo batas pati grobogan kuwu saleh batas sragen jalan diponegoro purwodadi) peningkatan jalan lokal menjadi kolektor status jalan provinsi berada pada jenggot wangi sebagai jalan provinsi. pengembangan ruas jalan baru sebagai jaringan jalan provinsi yang ada wilayah kabupaten yaitu ruas jalan jenggot wangi. pengembangan jalan kolektor primer menjadi jalan arteri yang merupakan jaringan jalan nasional baru meliputi beberapa ruas jalan penghubung semarang purwodadi blora. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten jalan lokal wilayah kabupaten sesuai ketetapan bupati grobogan tentang jalan kabupaten. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan, meliputi: pengembangan ruas jalan lingkar kawasan perkotaan yang dapat menggunakan jalan kabupaten dan atau jalan desa jalan desa, meliputi semua ruas jalan diluar jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. kondisi transportasi yang lancar akan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang lain. diantaranya sektor perdagangan, penggalian dan juga industri, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. jumlah kendaraan bermotor kabupaten grobogan mengalami kenaikan cukup besar, khususnya kendaraan roda dua. tahun kendaraan bermotor roda dua sebanyak menjadi tahun selain itu kenaikan juga terjadi pada jumlah mobil pribadi jenis sedan, jip dan minibus. ditahun jumlah kendaraan pribadi ada kenaikan menjadi pada tahun tabel jumlah kendaraan kabupaten grobogan tahun kek sedan, jip, minibus bis, mikrob haa par barang! kendaraan berat sepeda motor sumber: samgat kab. grobogan, penyelenggaraan angkutan penumpang umum wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur adalah satu cara penyelenggaraan angkutan untuk memindahkan orang disatu tempat tempat lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur dengan dipungut bayaran. untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum diperlukan penataan rute angkutan yang disesuaikan dengan pasokan dan permintaan angkutan. penataan rute dilakukan pada rute angkutan akan, akbp, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan sewa. rute angkutan umum akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. moda angkutan umum penumpang meliputi angkutan pick (angkutan pegunungan), angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, angkutan bus sedang, dan angkutan bus besar. pembukaan rute baru dilakukan dengan melihat potensi perjalanan dan prasarana jalan yang memadai. rute angkutan perdesaan yang direncanakan adalah rute kota purwodadi ikk wilayah kabupaten grobogan. angkutan penumpang antar kota antar propinsi akan) melayani penumpang dari dan wilayah kabupaten grobogan menuju dan dari wilayah luar provinsi jawa tengah seperti jakarta, surabaya, bandung, bogor dan surabaya. angkutan penumpang antar kota dalam propinsi akbp) melayani penumpang dari dan wilayah kabupaten grobogan menuju dari dan wilayah luar wilayah kabupaten grobogan dalam wilayah provinsi jawa tengah seperti semarang, blora, solo, kudus, pati dan boyolali. angkutan perdesaan, yang melayani penumpang antar kecamatan dalam wilayah kabupaten grobogan seperti wonosari, sulursari, gubug, godong karangrayung, pulokulon, kelambu, tegalrejo, simo bagi, jaringan, dan kedung obo. angkutan perkotaan, yang melayani penumpang antar kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten grobogan seperti tokoh, joo, getasrejo, later, boleh, godong, benteng, kambuhan, lebengjumuk dan pilangpayung. wilayah kabupaten grobogan direncanakan adanya pengembangan rest area. rest area dikembangkan sebagai suatu bentuk konsep pelayanan terhadap pengguna angkutan barang dan fasilitas bagi kendaraan angkutan barang yang melintas wilayah kabupaten grobogan. fasilitas yang tersedia rest area meliputi parkir, rumah makan, pom bensin, toilet, suvenir, dan toko. lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai rest area adalah purwodadi, wonosari, dan gubug yang lokasinya dapat menyatu dengan terminal angkutan penumpang. pada kawasan kawasan perkotaan, jaringan jalan diarahkan untuk dilengkapi sarana transportasi seperti shelter, trotoar, dan lahan parkir. letak shelter hendaknya dekat dan atau menyatu dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perekonomian agar dapat meminimalisir kemacetan lalu lintas akibat pemberhentian angkutan umum. trotoar untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan street furniture dibangun pada pusat pusat keramaian kawasan perkotaan. lahan parkir wajib disediakan oleh kegiatan komersial dan perkantoran agar dapat meminimalisir parkir umum tepi jalan. menurut undang undang nomor tahun tentang perkeretaapian, yang dimaksudistem jaringan kereta api. jaringan jalur kereta api, berupa pengembangan jalur regional jalur kereta api regional kabupaten grobogan meliputi: jalur kereta api semarang purwodadi surabaya, jalur kereta api jogja solo semarang purwokerto, pengembangan jalur ganda kereta api meliputi jalur purwodadi surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian semarang surabaya. pengembangan jalur kereta api semi cepat atau cepat jakarta surabaya pengembangan jalur kereta api komuter pengembangan jalur kereta api komuter meliputi: jalur kedungjati tuntang ambarawa jalur semarang cepu stasiun kereta api peningkatan fungsi stasiun menjadi stasiun sedang pengoptimalan dan pengembangan stasiun penumpang pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa peningkatan interkoneksi jaringan listrik jawa bali meliputisistem, saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) dengan kapasitas kva, saluran udara tegangan tinggi suit) dengan kapasitas kva. saluran udara tegangan menengah utm) berupa jaringan dengan kapasitas kva, saluran udara tegangan rendah sur) dengan kapasitas hingga kva memasok kebutuhan listrik tegangan rendah langsung masyarakat. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.meliputi gardu induk purwodadi dengan kapasitas mva kecamatan purwodadi, gardu induk kedungombo kecamatan geser dengan kapasitas mva, gardu induk semen grobogan kecamatan tanggungharjo dengan kapasitas mva, gardu induk godong kecamatan godong dengan kapasitas mva, gardu induk wonosari kecamatan wonosari dengan kapasitas mva, dan pengembangan gardu induk kecamatan lainnya dari desa dan kelurahan kabupaten grobogan, pada tahun semua desa sudah teraliri listrik dengan jumlah pelanggan sebanyak pelanggan. daya terpasang yang disediakan oleh pln tiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya jumlah pelanggan dari tahun tahun, yang berarti pula meningkatkan kebutuhan listrik yang harus disediakan. tabel jumlah pelanggan listrik pln menurut kecamatan kabupaten grobogan,pln purwodadi, rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sumber air sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada wilayah kabupaten berupa peningkatan pengelolaan das pada jaringan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional jatuh selena. sumber air waduk meliputi waduk kedungombo kecamatan geser, waduk sungguh kecamatan tokoh, waduk gemblengan kecamatan tokoh, waduk benteng kecamatan tokoh. waduk simo kecamatan kradenan, waduk nglangon kecamatan kradenan, waduk budak kecamatan kradenan dan waduk suko kecamatan wonosari. sumber air embung meliputi embung plosorejo kecamatan tawangharjo, embung joo kecamatan tawangharjo, embung boleh kecamatan tokoh, embung sidorejo kecamatan tokoh, embung tunggak kecamatan tokoh, embung plosoharjo kecamatan tokoh, embung jambon kecamatan pulokulon, embung pulokulon kecamatan pulokulon, embung peninggalan kecamatan pulokulon, embung karangharjo kecamatan pulokulon, embung sembungharjo kecamatan pulokulon, embung rejosari kecamatan grobogan, embung getasrejo kecamatan grobogan, embung tanggungharjo kecamatan grobogan, embung lebak kecamatan grobogan, embung kidang kencong kecamatan penawangan, embung tunggu kecamatan penawangan, embung tahunan kecamatan gabus, embung pelem kecamatan gabus, embung sulursari kecamatan gabus, embung bendoharjo kecamatan gabus, embung mojorebo kecamatan wonosari, embung sendangwaru kecamatan wonosari, embung kropak kecamatan wonosari, embung sengonwetan kecamatan kradenan, embung cewek kecamatan kradenan, embung grobogan kecamatan kradenan, embung banjarsari kecamatan kradenan, embung pakis kecamatan kradenan, embung ronggeng kecamatan bati, embung lemah putih kecamatan bati, embung waru karanganyar kecamatan purwodadi, embung sugihmanik kecamatan tanggungharjo, embung kalimat kecamatan kedungjati, embung tilawah kecamatan karangrayung, embung margin kecamatan karangrayung, dan embung sarirejo kecamatan jaringan. pembuatan embung dan waduk baru yang lokasinya tersebar seluruh wilayah kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir, pemanfaatan dan pengelolaan sumber air baku bawah tanah berupa penggunaan air bawah tanah secara proporsional dan terkendali. prasarana sumber daya air sistem jaringan irigasi sesuai dengnetapan jaringan irigasi wilayah kabupaten grobogan meliputi: status daerah irigasi di) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat terdiri dari sidorejo terletak kecamatan geser, kecamatan tokoh, kecamatan purwodadi,utuh kabupaten, sedari terletaklintas kabupaten, kelambu terletak kecamatan kelambu dengan luas kurang lebih sebagai lintas kabupaten, lapan terletak kecamatan gubug, kecamatan tegowanu, kecamatan tanggungharjo, kecamatan godong dan kecamatan karangrayung denganluas kurang lebih sebagai lintas kabupaten, sumpil terletak kecamatan jaringan, kecamatan kradenan, kecamatan pulokulon, kecamatan purwodadi, kecamatan wonosari, kecamatan tawangharjo, kecamatan kradenan, kecamatan grobogan, kecamatan bati dan kecamatan kelambu dengan luas kurang lebih sebagai utuh kabupaten. status daerah irigasi di) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi berupa bendung kedungwaru terletak kecamatan jaringan dengan luas kurang lebih sebagai lintas kabupaten. status daerah irigasi di) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebanyak seluas13. ha. sistem pengendali banjir berupa pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan bangunan pengendali banjir berupa bendung, waduk, embung, bangunan pelimpah dan bangunan sejenis lainnya yang berada seluruh wilayah kecamatan. jaringan air baku untuk air bersih meliputi sungai yang terdapat pada das jratunseluna dan air tanah. jaringan air bersih kelompok pengguna, meliputi kelompok pengguna sosial, kelompok pengguna rumah tangga, kelompok pengguna instansi pemerintah, kelompok pengguna niaga, dan kelompok pengguna industri. pemberdayaan industri kecil, menengah, dan besar pemberdayaan ikm dilakukan dengan penguatan ikm, peningkatan industri kecil dan menengah, serta pengembangan klaster. tabel banyaknyatabel daftar sentra industri kecil dan menengah kabupaten grobogan nama sentra lokasi tbk desa purworejo kecamatan purwodadi desa putat kecamatan purwodadi desa ngaji kecamatan purwodadi desa kampung kecamatan tanggungharjo batu bata desa tlogorejo kecamatan tegowanu batu bata desa karangpasar kecamatan tegowanu batu bata desa karon kecamatan gubug batu bata desa putat kecamatan purwodadi batu bata kelurahan kutipan kecamatan purwodadi batu bata desa ronggeng kecamatan bati batu bata desa karangsari kecamatan bati batu bata kelurahan grobogan kecamatan grobogan batu bata desa karangasem kecamatan wonosari batu bata kelurahan wonosari kecamatan wonosari batu bata desa peninggalan kecamatan pulokulon batu bata desa bendoharjo kecamatan gabus batu bata desa pelem kecamatan gabus batu bata desa tegalrejo kecamatan wonosari emping garut desa kradenan kecamatan kradenan nama sentra lokasi emping melinjo desa kradenan kecamatan kradenan emping melinjo desa katakan kecamatan bati emping jagung desa tambakrejo kecamatan wonosari emping jagung kelurahan punden kecamatan wonosari desa kebonagung kecamatan tegowanu desa teguran kecamatan grobogan desa tanjungharjo kecamatan wonosari kelurahan punden kecamatan wonosari gerabah cobek desa karangsari kecamatan bati kerajinan alat dapur desa bandungharjo kecamatan tokoh dari bambu kerajinan alat dapur desa teguran kecamatan grobogan kerajinan alat dapur desa tanggulrejo kecamatan gabus kerajinan alat dapur desa jetis kecamatan karangrayung kapur tohor desa sumberjatipohon kecamatan grobogan desa tropole kecamatan jaringan desa pakis kecamatan kradenan desa sedayu kecamatan pulokulon desa kalibening kecamatan tanggungharjo desa bologarang kecamatan penawangan kerajinan dalam dinding bambu) desa kalibening kecamatan tanggungharjo kerajinan dalam dinding bambu) desa ringinpitu kecamatan tanggungharjo kerajinan dalam dinding bambu) desa kalangbancar kecamatan geser kerajinan enteng desa rambat kecamatan geser gondok kerajinan enteng desa kalang bandar kecamatan geser kerajinan enteng desa solo kecamatan geser gondok kerajinan genteng desa karangasem kecamatan wonosari kerajinan genteng desa tegalrejo kecamatan wonosari kerajinan genteng desa tegalsumur kecamatan bati kerajinan kepang desa kalangbancar kecamatan geser kerajinan kepang desa baturagung kecamatan gubug kerajinan sampit desa jetis kecamatan karangrayung kerajinan sampit desa mampu kecamatan karangrayung desa karangasem kecamatan wonosari kerajinan mebel desa tahunan kecamatan gabus kerajinan mebel desa pelem kecamatan gabus kerajinan mebel desa kradenan kecamatan kradenan kerajinan mebel desa sambongbangi kecamatan kradenan kerajinan mebel desa tanjungsari kecamatan jaringan kerajinan mebel desa tropole kecamatan jaringan kerajinan mebel desa ngabenrejo kecamatan grobogan kerajinan mebel desa trem kecamatan bati kerajinan mebel desa jangkungharjo kecamatan bati kerajinan mebel desa lebak kecamatan grobogan kerajinan mebel desa tegowanu wetan kecamatan tegowanu perang desa medan kecamatan tegowana) burung perang desa teguran kecamatan grobogan) burung bambu makanan olahan desa ronggeng kecamatan bati 'o') \| makanan olahan desa karanganyar kec purwodadi ' ') \| makanan olahan kelurahan wonosari kecamatan wonosari mebel ' ' desa genuksuran kecamatan purwodadi \| pande besi desa tanggungharjo kec. tanggungharjo rotibolukering desa kentengsari kecamatan kedungjati salepisang desa karangasem kecamatan wonosari ' \| salah satu pengembangan bidang industri daerah dapat berupa pemberdayaan industri kecil dan menengah. ikm merupakan komponen industri mikro yang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. salah satunya adalah sentra industri daerah. sentra industri bertujuan untuk pengelompokkan industri industri sejenis untuk pengembangan industriperkumpulan untuk berkoordinasi. perkembangan industri kabupaten grobogan setiap tahun mengalami perubahan dari tahun tahun. pada tahun industri besar sebesar dan industri sedang sepanjang:yang dimaksud masyarakat kabupaten grobogan sejahtera lahir dan batin adalah bahwa seluruh lapisan dan kelompok masyarakat warga kabupaten grobogan dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara adil, baik aspek lahiriah (sandang, pangan, papan dan kesehatan jasmani) maupun aspek batiniah (rasa aman, pendidikan, dan keagamaan). kemudian pengertian masyarakat kabupaten grobogan yang beriman kepada tuhan yang maha esa adalah bahwa tidak saja masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dalam hal keagamaan, namun lebih dari itu adalah bahwa masyarakat kabupaten grobogan merupakan masyarakat yang dalam setiap aspek kehidupannya selalu menunjukkan sikap, pemikiran dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada tuhan yang maha esa dan penuh rasa persatuan sebagai warga kabupaten grobogan sekaligus sebagai bagian dari bangsa indonesia. selanjutnya perlu dijelaskan pengertian masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat kabupaten grobogan yang memiliki jati diri dengan menetapkan dan melestarikan nilai nilai luhur budaya masyarakat grobogan khususnya yang telah adanbermasyarakat. sedangkan masyarakat yang maju diartikan bahwa masyarakat grobogan yang ingin dicapai merupakan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. kemudian masyarakat mandiri yang ingin dicapai adalah masyarakat grobogan yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. dalam undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya angka misi diartikan sebagai sebagai berikut: meningkatkan daya saing, yakni dengan mengupayakan meningkatkan kemampuan ekonomi berbasis keunggulan pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata, guna mewujudkan masyarakat sejahtera. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan masyarakat mandiri. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mewujudkan masyarakat maju. meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis, guna mewujudkan visi masyarakat maju, melalui pemantapan lembaga demokrasi yang kokoh. pemantapan pelaksanaan otonomi daerah. peningkatan penegakan hukum secara adil dan memihak rakyat kecil. meningkatnya terwujudnya masyarakat yang damai, bersatu dan rukun dalam wadah negara kesatuan republik indonesia guna mewujudkan kesejahteraan batin, melalui pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat secara mantap. pembangunan keseimbangan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup. peningkatan pembangunan prasarana dan sarana bagi pelayanan masyarakat. meningkatkan terwujudnya masyarakat bertakwa kepada tuhan yang maha esa, bermoral, beretika dan berbudaya, guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada tuhan yang maha esa, melalui peningkatan pembangunan agama. peningkatan pelestarian dan penerapan nilai nilai luhur budaya masyarakat grobogan. peningkatan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. meningkatkan sarana dan prasina fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang transportasi, pendidikan,. pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu potensi daerah, kekayaan alam dan keunggulan sumber daya manusia melalui: meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah. meningkatkan potensi koperasi, agar dapat menjadi sokoguru perekonomian daerah. menjaga dan melestarikan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah melalui: penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah, dan cepat. menciptakan iklim investasi yang menarik investor yang diutamakan yang mengolah sumber alam lokal. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya bagi kaum wanita. mengembangkan sistem informasi yang. visi pembangunan jangka menengah: terwujudnya masyarakat kabupaten grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh . berdasarkan pernyataan visi atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat kabupaten grobogan yang sejahtera secara utuh dan masyarakat kabupaten grobogan yang sejahtera secara menyeluruh. maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipt. artinya masyarakat kabupaten grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan. masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahw menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayahsaj membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan jembatan, perhubungan, perumahan pemukiman, dan sumberdaya air, meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kerakyatan bidang umkm, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, dan pelayanan sosial dasar lainnya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik, meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang, meningkatkan penahan nilai nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat, dan meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan. tujuan pembangunan industri daerahdaerah kabupaten grobogan dirumuskan sebagai berikut: memperkuat struktur industri, meningkatkan kompetensi sdm, inovasi dan penguasaan teknologi, menciptakan iklim usaha industri yang kondusif, meningkatkan penguasaan pasar,, dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah ikm). sasaran pembangunan industri daerah sasaran pembangunan sektor industri daerah yang akan dicapai dalam epik tahun adalah meningkatkan pertumbuhan sektor industri dari pada tahun menjadi pada tahun sehingga kontribusi sektor industri pada produk domestik riil bruto pdrb) meningkat dari pada tahun menjadi sebesar pada tahun meningkatnya produktivitas industri kecil untuk meningkatkan daya saing industri, meningkatnya ketahanan pangan dengan meningkatnya jumlah dan kapasitas industri kecil dan menengah ikm), terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan meningkatkan promosi dan misi dagang produk produk industri, meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi dalam proses produksi oleh tenaga kerja terdidik dan terampil, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri. sasaran pembangunan industri kabupaten grobogapembangunan satuan industri kontribusi terhadap pdrb sektor industri sumber diolah dari berbagai sumbergrobogan untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikutctor dan peran aktif perangkat daerah terkait dalam pembangunan industri. bab strategi dan program pembangunan industri daerah strategi pembangunan industri untuk mencapai sasaran pembangunan industri sebagaimana diuraikan dalam bab iii atas, dilakukan berbagai strategi pengembangan industri melalui langkah sebagai berikut: penguatan fondasi industrwilayah pusat pertumbuhan industri wpp), dan menengah terhadap pengentasan masalah sosial dan ekonomi besar, kecil dan menengahdaerah meliputi berbagai program dengan fokus pengembangan. program pembangunan industri daerah dilakukan dengan penetapan dan pengembangan industri unggulan daerahindustri, serta pemberdayaan industri. mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional karakteristik industri indonesia pada tahun adalahberbasis sumber daya nasional, terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri, subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan daerahgrobogan melalui berbagai tahapan dan fase. penetapan industri unggulan kabupaten grobogaindustri unggulan provinsi dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan industri kabupaten grobogan melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil kriteria pokok dan darinya ditetapkan (sepuluh) sub kriteria (faktor). tiga kriteria pokok ini, yaituadapunselain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu identifikasi potensi daerah, daftar industri prioritas nasional berdasarkan ipin, usulan industri prioritas jawa tengah berbasis sinkronisasi potensi daerah dengan industri prioritas nasional ipin) dan rencana pengembangan industri jawa tengah. tabel industri unggulan nasional berbasis teh, madu, dsb) industri pangan industri farmasi kosmetik dan alat industri tekstil, kulit, industri furnitur dan barang lainnya dari kayu karet industri alat transportasi dan telematika \|pembangkitnerei atau kelistrikan barang modal dasar industri logam dasar bukan logam nuklir berdasarkan analisis pada spip jawa tengah, maka ditentukan industri unggulan provinsi jawa tengah sesuai dengdengan jenis dan kriteria sebagai berikut industri pertambangan dan penggalian lainnya,, industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi, j . industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, il. industri logam dasar, industri komputer, barang elektronika dan optik, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, oo. industri alat angkutan lainnya, industri furnitur, industri pengolahan lainnya, dan industri piranti lunak dan konten multimedia. selain analisis diatas, dalam rangka penetapan industri unggulan kabupaten grobogan juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada industri unggulan industri unggulan kabupaten grobogan berbasis sinkronisasi potensi daerah dengan industri unggulan nasional ipin) dan pertimbangan aspek strategis pengembangan industri kabupaten grobogan. berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui industri unggulan kabupaten grobogan kaltidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari identifikasi potensi daerah identifikasi potensi lokasi industri merujuk padapemetaan potensi daerah terbagi dalam tabel berikut: tabel industri unggulan kabupaten grobogan dan jenis industri berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) industri unggulan jenis industri lokasi industri industri makaroni, mie kec. purwodadi, kec. pen tawangharjo, kec. godong, dan produk sejenisnya kec. wonosari kec. bati, kec. purwodadi, industri kerupuk kec. pulokulon, kec. industri makanan pus, tegowanu, kec. wonosari, keripik, peek dan sejenisnya kec. geser, kec. tokoh, kec. penawangan, kec. kradenan, kec. gubug industri konsentrat kec. godong, kec. makanan hewan tawangharjo, kec. grobogan kec. purwodadi, kec. godong, kec. wonosari, kec. kradenan, kec. industri tekstil industri batik tanggungharjo, kec. gabus, kec. gubug, kec. tegowanu, kec. tawangharjo kec. godong, kec. industri pakaian jadi industri pakaian jadi purwodadi, kec. bati, kec. konveksi) dari tekstil tawangharjo industri unggulan jenis industri lokasi industri industri barang dari kec. purwodadi, kec, industri kulit, barang pulokulon, kec. kradenan, kulit dan kulit dari kulit, dan alas kec. tawangharjo, kec. komposisi untuk kaki tokoh, kec. tegowanu, kec. keperluan pribadi penawangan, kec. wonosari industri kayu, barang kec. kelambu, kec. kradenan, dari kayu dan gabus industri barang kec. tokoh, kec. grobogan, tidak termasuk anyaman dari rotan kec. tanggungharjo, kec. furnitur) dan barang dan bambu tegowanu, kec. anyaman dari bambu karangrayung. kec. ever rotan dan sejenisnya sayang, kec. tawangharjo, kec. industri bahan kimia industri pupuk dan gubug, kec. pulokulon, kec. purwodadi, kec. grobogan, dan barang dari buatan tunggal hara kec. tokoh, kec. bati, kec. bahan kimia makro primer tanggungharjo, kec. penawangan kec. wonosari, kec. bati, industri barang galian industri genteng dari kec, pulokulon, kec. bukan logam tanah liat keramik grobogan, kec. purwodadi, kec. tokoh, kec. gabus, kec. tegowanu industri barang industri alat potong kec. grobogan. kec. logam, bukan mesin dan peralatannya dan perkakas tangan wonosari, kec. bati, kec. untuk pertanian pulokulon kec. jaringan, kec. wonosari, kec. godong, kec. grobogan, kec. kradenan, industri furnitur industri furnitur dari kec. gabus, kec. kayu tawangharjo, kec. bati, kec. kelambu, kec. gubug, kec. tegowanu (hampir tersebar kecamatan) berikut tabel rincian sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan industri unggulan kabupaten grobogan kali industri makanan industri makaroni, mie,dan produk sejenisnya periode periode periode peningkatan jaminan peningkatan peningkatan daya pasokan bahan baku produksi industri saing melalui produk dan bahan pembuatan, yang sesuai pendukung, terwujudnya permintaan pasar, peningkatan kualitas diversifikasi produk, terwujudnya klaster bahan baku dan pertamanya industri pembuatan bahan pendukung, kelembagaan dari yang modern, peningkatan sdm hilir hingga hulu, terwujudnya green ahli bidang industri, terwujudnya industri secara pemetaan potensi perintisangreen maksimal. produksi pada industri. industri yang terintegrasi, terfalitasinya pembangunan sentra industri, peningkatan kebersihan dalam proses produksiuasaan teknologi pengolahan pada proses produksi agar mendorong\|a) memfasilitasi meningkatkan forum pertemuan pendirian industri penguasaan antar anggota yang terstruktur, teknologi modern klaster, memperluas wilayah dan pengembangan perlunya koordinasi pasar pasar non produk, dengan instansi tradisional melalui meningkatkan terkait (balai misi dagang, kemampuan dan penyuluh modernisasi industri penetrasi pasar, pertanian, dinas mesin peralatan mendorong industri dinas terkait, produksi, untuk menggunakan lembaga penelitian penataan koordinasi bahan tambahan dan pengembangan) kelembagaan organik untuk guna intensifikasi mengenai menghindari bahan baku, terwujudnya industri hambatan non tarif melanjutkan berbasis green negara importir, implementasi industry, meningkatkan program meningkatkan kemampuan industri peningkatan koordinasi dan untuk dapat teknologi industri, sinergitas instansi memenuhi standar meningkatkan terkait dalam teknis dansocial ketersediaan bahan penetapan compliance, baku berbasis kebijakan. menjamin investasi sumber daya lokal, peralatan modern, pemetaan produksi bahan baku lokal dalam proses produksi mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan mengenai meningkatkan kualitas produk pemahaman green product, green packaging, dan green marketing melakukan promosi terhadap investasi terhadap sektor industri, mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. kec. wonosari industri kerupuk, keripik, peek dan sejenisnya periode periode periode peningkatan peningkatan peningkatan kualitas produksi produksi industri produktivitas, baik dari rasa kerupuk, kripik, dan kualitas dan efisiensi maupun peek, yang berdaya saing kemasan, terwujudnya peningkatan peningkatan diversifikasi produk, kapasitas produksi kualitas bahan peningkatan pangsa sesuai standar mutu, baku dan bahan pasar domestik dan \|c) terjalinnya kemitraan pendukung, ekspor melalui, dengan pihak lain pemetaan potensi peningkatan untuk pemasaran industri kerupuk, sertifikasi produk produk. kripik, dan peek berupa sni dan terwujudnya green yang terintegrasi, sertifikasi halal dari industri secara peningkatan mui, maksimal. kebersihan dalam peningkatan proses produksi, promosi produk peningkatan sebagai produk khas produk kabupaten pengolahan grobogan, makanan bebas dari bahan tambahan pangan btp) yang dilarangawasan yang ketat terhadap hasil produksi mengenang meningkatkan promosi produk sebagai salah satu daya tarik dalam periode periode periode meningkatan memfasilitasi meningkatkan ketersediaan dan pendirian klaster penguasaan kualitas bahan industri yang teknologi produksi baku, terstruktur, yang modern dan perlunya peningkatan kualitas higienis, koordinasi kemasan produk meningkatkankema dengan instansi guna meningkatkan puan dan terkait (balai daya saing, penetrasi pasar, penyuluh memperluas wilayah mendorong industri pertanian, dinas pasar pasar non untuk mandiri dalm dinas terkait, tradisional melalui hal produksi dan lembaga misi dagang dan promosi, penelitian dan pariwisata, peningkatan pengembangan) menyiapkan kemandirian daerah guna intensifikasi penerapan sni terhadap bahan baku, dalam produk akhir, ketersedian dan pemetaan keterkaitan baik produksi bahan bahan baku baku lokal dalam maupun produk. proses produksi, mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan mengenai pentingnya kebersihan dan standar bahan baku dan produk akhir. tegowanu, kec. wonosari, kec. geser, kec. tokoh, kec. penawangan, kec. kradenan, kec. gubug industri konsentrat makanan hewan periode periode periode peningkatan tersedianya pasokan berkembangnya produktivitas dan bahan baku industri industri pakan kualitas komoditi pakan ternak ternak berbasis bahan baku untuk berbasis sumber sumber daya lokal, pakan, daya lokal secara b) terbangunnya peningkatan jumlah berkelanjutan, kelembagaan industri pakan, pengembangan antara stakeholder penerapan standar industri pakan dan dunia usaha mutu produk pakan berbasis sumberdaya dalam rangka sni), lokal berbasis sinergitas, penganekaragaman research and terciptanya industri bahan baku industri development: pakan yang ramah pakan, terwujudnya lingkungan dan pengembangan sdm industri pakan aman untuk dibidang peternakan, berbasis green ternak, pembangunannya industry terwujudnya green instalasi pengolahan terintegrasinya industry secara limbah industri pakan, industri hulu hingga maksimal. produksi pakan yang hilir ramah lingkungan, terwujudnya keamanan produk. meningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk, mengembangkan tehnik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri yang terstandarisasi untuk industri pengolahan makanan ternak berbasis sumber daya lokal mengembangkan manajemen usaha dan intensifikasi dalam bidangagar, periode periode periode meningkatan melakukan kajian mengembangkan kemampuan sdm teknis dan ekonomis industri pakan dalam penanganan pengembangan klaster ternak berbasis bahan baku, industri pakan ternak sumberdaya lokal memperluas areal berbasis sumberdaya dengan teknologi tanam yang didukung lokal, modern, oleh revitalisasi meningkatkan kualitas mengembangkan pertanahan, sdm dan bantuan klaster industri meningkatkan peralatan, pakan ternak produktivitas bahan pengembangan berbasis baku industri industri pakan ternak sumberdaya lokal, melalui penyediaan berbasis sumberdaya memperluas pasar peralatan dan mesin lokal.: komoditas pakan pertanian, lahan, pembatasan ternak berbasis bibit unggul, pupuk penggunaan bahan sumberdaya lokal serta permodalan, baku kimia dalam melalui promosi membangun pilot proses produksi, dan misi dagang, project pakan ternak pengelolaan daur ulang melanjutkan berbasis sumberdaya limbah industri pakan koordinasi lokal sentra penataan koordinasi kelembagaan produksi, kelembagaan mengenai sehingga untuk terwujudnya industri terjaminnya meningkatkan pakan ternak berbasis industri pakan standar green product: ternak berbasis pangan green product: kemapanan pangan dan kualitas produk mengenai pemahaman mengenai green product, green packaging, dan green marketing industri tekstil periode periode periode terwujudnya peningkatan peningkatan klaster klaster produksi industri produktivitas, industri batik dan batik sesuai kualitas dan mandiri, target, efisiensi yang meningkatkan mulai perintisan berdaya saing kualitas produk ekspor luar arah competitive industri, negeri, advantage tersedianya tercapainya dengan bahan baku penyerapan diversifikasi berbasis sumber tenaga kerja, produk yang daya bahan baku peningkatan kuat, lokal, kesejahteraan berkembangnya diversifikasi tenaga kerja, industri batik produk industri peningkatan yang telah dengan ciri khas kesadaran pelaku memiliki hari motif dan warna industri atas hak untuk tujuan batik daerah, kekayaan ekspor, pengembangan intelektual peningkatan industri batik berupa motif dan penggunaan menjadi industri waran batik, produk batik yang ramah membangun untuk pasar lingkungan, instalasi lokal, terwujudnya pengolahan lima terwujudnya kesadaran pelaku pada sentra industri yang usaha akan batik. mandiri secara pengolahan keseluruhan limbah industri. melalui sentradampingan pada masalah hari berupa motif dan warna untuk memperbaiki iklim usaha bidang energi, ketenagakerjaan, teknologiperiode periode periode membentuk menekankan meningkatkan forum forum hari pada penguasaan pertemuan antar produk batik teknologi modern anggota klaster, berupa motif dan dan pengembangan mendorong warna, produk, peningkatan memperluas meningkatkankema produksi batik wilayah pasar puan dan tulis pada pasar non penetrasi pasar, generasi penerus, tradisional mendorong industri melanjutkan melalui misi untuk menggunakan implementasi dagang, bahan pewarna program menyiapkan organik agar peningkatan revitalisasi unit terhindar teknologi pelaksana teknis darihambatan non industri, industri kecil dan tarif negara meningkatkan menengah tekstil, importir, ketersediaan mengembangkan meningkatkan bahan baku ketersediaan kemampuan industri berbasis sumber bahan baku serat untuk dapat daya lokal, alam dan serat memenuhi pasar pemetaan buatan yang internasional, produksi berkualitas tinggi menjamin investasi bahan baku serta ramah peralatan modern, lokal terutama lingkungan, pengelolaan limbah serat alam dan mengembangkan industri batik untuk bahan pewarna dan didaur ulang. organik meningkatkan pembinaan kemampuan sdm produksi industrial bahan baku (desain,kualitas melalui dan proses intensifikasi produksi), teknologi meningkatkan proses dan kualitas sdm teknologi meliputi sdm produksi managerial serta mendorong pelaku sdm ahli usaha untuk terutama mewujudkan mengenai industri ramah pengambangan lingkungan pola motif batik, melalui: mendorong pelarangan dan tumbuhnya sanksi tegas industri pembuangan permesinan, zat limbah sungai kimia dan pembangunan aksesoris. ipar kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi untuk mengembangkan penggunaan bahan baku ramah lingkungan fasilitasi daur ulang pengelolaan limbah aan wilayah pengembangan kec. purwodadi, kec. godong, kec. wonosari, kec. kradenan, kec. tanggungharjo, kec. gabus, kec. gubug, kec. tegowanu, kec. tawangharjo industri pakaian jadi periode periode periode terwujudnya klaster peningkatan ekspor \|a) peningkatan industri pakaian jadi industri pakaian jadi produktivitas, yang mandiri, sesuai target, kualitas dan efisiensi peningkatan kualitas tercapainya yang berdaya saing sdm ahli, penyerapan tenaga tinggi. tersedianya bahan kerja, berkembangnya baku dengan harga peningkatan industri pakaian yang stabil, kesadaran pelaku jadi lokal yang telah revitalisasi mesin industri atas hak memiliki hari untuk dan alat produksi, kekayaan tujuan ekspor, pengembangan intelektual. peningkatan industri menjadi peningkatan daya penggunaan produk industri yang ramah saing melalui pakaian jadi untuk lingkungan. spesifikasi pada pasar lokal, produk pakaian jadi terwujudnya yang bernilai tambah industri yang tinggi dan high mandiri secara fashion yang keseluruhan. berbahan baku lokal. memperbaiki iklim usaha bidang energi, ketenagakerjaan, teknologimencegah dan mengembangkan dan forum pertemuan menanggulangi meningkatkan antar anggota praktik perdagangan kemampuan sdm klaster, illegal produk impor, industrial (desain, melanjutkan memperluas wilayah kualitas dan proses implementasi pasar non produksi), program peningkatan tradisional melalui meningkatkan teknologi industri, misi dagang, penguasaan teknologi mendorong pelaku meningkatkan dan pengembangan usaha untuk kesadaran pelaku produk, mewujudkan industri industri atas hak meningkatkan yang modern melalui, kekayaan kemampuan dan pembinaan usaha intelektual, penetrasi pasar, mengenai menyiapkan meningkatkan pengenalan revitalisasi unit kemampuan industri teknologi tepat pelaksana teknis untuk dapat guna pada proses industri kecil dan memenuhi standar produksi menengah pakaian teknis dan social fasilitasi daur jadi, compliance, ulang limbah mengembangkan koordinasi industri pakaian danmeningkatkan penanganan daur jadi kemampuan sdm ulang limbah industri kerjasama industrial pakaian jadi. dengan lembaga (desain,kualitas dan penelitian dan proses produksi), pengembangan dan serta perguruan melakukan tinggi untuk kolaborasi dengan mengembangkan desainer untuk dapat penggunaan masuk pada kelas bahan baku garment fashion ramah design sehingga lingkungan dapat memunculkan meningkatkan merek merek lokal kualitas sdm yang dapat bersaing meliputi sdm pasaran. manajerial dan sdm wilayah pengembangan kec. godong, kec. purwodadi, kec. bati, kec. industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki periode periode periode penguatan peran pengembangan penguatan struktur klaster industri penguasaan teknologi industri dengan penyediaan bahan dan produksi, menumbuhkan baku yang peningkatan industri penyedia berkualitas dan kemampuan sdm, bahan baku dan kuantitas yang dukung lembaga supporting industries cukup, pelatihan, (asesoris), pengembangan pengembangan peningkatan desain produk skema pendanaan dan penggunaan produk dengan modal usaha melalui industri untuk pasar meningkatkan lembaga, lokal kompetensi sdm, peningkatan terbangunnya produktivitas, pengelolaan limbah kualitas dan efisiensi industri, yang berdaya saing pengembangan arah competitive industri menjadi advantages industri yang ramah lingkungan, mengembangkan supply produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dandan pengembangan industri permesinan alas kaki mengembangkan hilirisasi teknologi tepat gunakulit, barang dari kulit dan alas kaki, meningkatkan kemampuan sdm dalam bidang desain dan teknologi system sastra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan periode periode periode mewujudkan meningkatkan mengembangkan penguasaan kemampuan kualitas produk dan kemampuan penguasaan desain produk produksi, teknologi dan kerajinan kulit merek mengembangkan produksi lokal yang dapat desain produk, fasilitas instalasi bersaing dengan menyediakan bahan pengolahan limbah produk bermerek, baku kulit yang industri alas kaki, mewujudkan berkualitas, meningkatkan pengembangan pasar mewujudkan kemampuan sdm melalui aliansi hubungan dengan dukungan dengan saluran kelembagaan dan lembaga pelatihan, distribusi alas kaki jejaring, koordinasi dengan desainer, mendorong pelaku kelembagaan peningkatan usaha untuk mengenai koordinasi mewujudkan industri pengembangan kelembagaan yang moderna industri yang mengenai berkesinambungan. modern, pengembangan mengembangkan industri alas kaki skema pendanaan yang modern, dan modal usaha peningkatan melalui lembaga penggunaan teknologi keuangan. modern dalam industri alas kaki peningkatan kompetensi sdm berorientasi teknologi tinggi. lokasi: kecamatan purwodadi, kec. pulokulon, kec. kradenan, kec. industri kayu, barang dari kayu dan gabus tidak termasuk furnitur dan barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya periode periode periode terciptanya sentra terciptanya inovasi terciptanya pasar sentra industri model kerajinan internasional, anyaman rotan dan bambu, terciptanya daya bambu, terciptanya pasar saing produk terciptanya regional dan anyaman bambu standarisasi produk nasional bagi produk dan rotan guna anyaman rotan dan anyaman rotan dan penetrasi pasar bambu, bambu, internasional, terciptanya tertib administratif terciptanya terciptanya pembukuan, industri yang kemandirian oleh terciptanya sdm ramah lingkungan, pelaku industri yang memiliki dalam proses terwujudnya ketrampilan, produksi. integrasi antar tersedianya industri yang pasokan bahan terkait. baku yang terjangkau dan berkualitas, tersedianya pasar lokal untuk pemasaran produk, terwujudnya pembinaan terhadap pelaku usaha anyaman rotan dan bambu. strategi menciptakan dan memperkuat kluster sentra industri yang kuat dan bersinergi menyediakan bahan baku industri yang memadai dengan harga yang terjangkau. melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pekerja industri dan melakukan sertifikasi sesuai keahlian. industri. periode periode periode, anyaman dan industri kerajinan, bambu melakukan melakukan sertifikasi produk: mendorong pelaku standarisasi usaha untuk terhadap produk melakukan menciptakan industri anyaman, sertifikasi keahlian spesialisasi produk kepada tenaga kerja dalam rangka melakukan industri, membuka pasar pendampingan dan ekspor: pengawasan menjamin kerjasama terhadap dengan perguruan mendorong pelaku administrasi tinggi dalam usaha untuk pembukuan pengembangan melakukan industri, produk kerajinan, penerapan teknologi tepat guna untuk mengadakan menjalin kerjasama meningkatkan pendampingan dan dengan pelaku efisiensi dan daya pelatihan usaha dengan saing: manajemen instansi lainya pemasaran dan terkait menjaga melakukan promosi bagi pelaku stabilitas iklim penguatan branding usaha, usaha, untuk pemasaran produk industri menyediakan dan menjalin kerjasama anyaman rotan dan menjamin dengan daerah lain bambu: ketersedian untuk perluasan pasokan bahan pangsa pasar, mendorong pelaku baku industri usaha untuk anyaman rotan dan mendorong pelaku memaksimalkan bambu. usaha melakukan terhadap limbah pengolahan limbah industri yang industri, tercipta. memfasilitasi penyelengaraan dalam pameran industri kreatif. lokasi: kecamatan kelambu, kec. kradenan, kec. tokoh, kec. grobogan, industri bahan kimia dan barang dari bahan periode periode periode peningkatanketersedi pengembangan pengembanganindus aan bahanbaku industri pendukung tri pupukhemat penopang industri, untuk kontinuitas energi dan terpenuhinya sumber bahan ramahlingkungan, standarisasi produk penopang industri pengembangan serta pendukung, pupuk, penguatan pengembangan peningkatan penelitiandan pembangunan kapasitas produksi, pengembangan limbah hasil terpenuhinya dikawasan industri pengolahan pupuk, sertifikasi sdm dan pupuk, peningkatan sdm produk, pengembangantekno bidang industri terkoordinasinya logi pengolahan pengolahan pupuk, interaksi jaringan pupuk lebih modern peningkatan kerja yang saling dalam rangka peranperguruan mendukung dan meningkatkan tinggi dalam menguntungkan produkyang sesuai implementasi hasil serta peran aktif dengan standar penelitian dan antara pusat dan internasional, pengembangan, daerah, dunia usaha, terdiversifikasi lembaga penelitian produk dan dan perguruan peningkatan tinggi, nilaitambah, pertamanya aspek keamanan produksi kelembagaan pupuk terhadap industri hulu hingga lingkungan. hilir industri pupuk, memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri menerapkan teknologi modern untuk pupuk sehingga produk mengembangkan dan menguatkan litbang industri pupuk dalam rangka periode periode periode meningkatkan menjamin mendorong investasi kemitraan dan ketersediaan bahan industri pupuk integrasi antara sisi baku utama dan modern, hulu dan sisi hilir bahan baku meningkatkan dalam rangka pendukung, kemampuan uji meningkatkan melengkapi sarana mutu laboratorium jaminan pasokan dan prasarana untuk produk pupuk bahan baku, industri pupuk bantuan alat dan mengadakan antara lain melalui bantuan teknis, workshop bantuan melakukan upaya pembangunan klaster mesin peralatan penumbuhan pengolahan industri pengolahan hasil wirausaha baru pupuk dalam rangka laut daerah bidang industri sosialisasi klaster daerah yang pupuk melalui industri pengolahan potensial dengan kegiatan magang pupuk, berkoordinasi beberapa pabrik mengadakan dengan instansi pengolahan pupuk, penyuluhan, terkait, meningkatkan pelatihan, dan melakukan kerjasama dalam pembinaan mengenai sertifikasi guna penelitian dan peningkatan standar meningkatkan pengembangan mutu dan penerapan jaminan mutu dan teknologi proses dan teknologi tepat guna keamanan produk teknologi produk mengadakan industri pupuk dan antara sektor pelatihan, pembinaan penerapan sertifikasi industri dengan dan pengawasan produk sni melalui lembaga balai mengenai pendidikan dan penelitian dan penggunaan pelatihan perguruan tinggi, teknologi serta manajemen mutu meningkatkan teknologi proses dan menyusun buku kompetensi sdm produksi bagi panduan, bidang teknologi pengusaha, melakukan pascapanen dan meningkatkan peran koordinasi dengan manajerial. perguruan tinggi instansi terkait dalam diversifikasi untuk penanganan produk, pencemaran limbah fasilitasi pupuk, pembangunan menjamin instalasi pengolahan ketersediaan limbah industri pendanaan dan pupuk, modal. mengembangkan skema bantuan pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan, menjamin ketersediaan pendanaan dan modal. wilayah pengembangan kecamatan tawangharjo, kec. gubug, kec. pulokulon, kec. purwodadi, kec. grobogan, kec. tokoh, kec. bati, kec. tanggungharjo, kec. penawangan industri barang galian bukan logam periode periode periode optimalisasi klaster meningkatkan mutu mendorong pelaku klaster industri dengan standarisasi usaha untuk genteng: produk industri, melakukan terciptanya meningkatkan spesialisasi kerja, manajemen yang baik dari klaster integrasi antar industri: tepat kang pelaku usaha dalam terciptanya alam produksi, rangka penetrasi manajemen produksi mendorong pelaku pasar internasional, yang baik dari industri agar lebih mendorong pelaku pelaku usaha: ramah lingkungan usaha untuk penggunaan inovasi dalam penggunaan mandiri baik dari produk dengan bahan baku, aspek produksi peningkatan maupun pemasaran, memfasilitasi pep teknologi dalam pemasaran produk proses produksi, baik pasar lokal peningkatan maupun kesejahteraan tenaga internasional. kerja industri. strategi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sop dan perusahaan. mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha. melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri.dan usaha untuk pengawasan pengawasan melakukan inovasi terhadap keamanan terhadap mutu produk, operasional produk yan yang melakukan industri, dihasilkan: kerjasama dengan mendorong pelaku memberikan luar negeri dalam usaha untuk kemudahan rangka membuka melakukan inovasi investasi maupun pasar ekspor, teknologi pada permodalan untuk meningkatkan industri, mendorong spesialisasi berupa peningkatan melakukan sertifikasi pekerja produktivitas, kerjasama dengan ahli untuk daerah sekitar ntuk \|c) membangun saran meningkatkan membuka peluang dan prasarana penetrasi pasar. pasar. pendukung. wilayah pengembangan kec. wonosari, kec. bati, kec. pulokulon, kec. grobogan, kec. purwodadi, kec. tokoh, kec. gabus, kec. tegowanu industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya periode periode periode terwujudnya peningkatan peningkatan inovasi standar keamanan mutu produk dalam produksi, operasional pengolahan logam integrasi antar industri logam, peningkatan pelaku usaha untuk penerapan kesejahteraan penetrasi pasar keamanan tenaga kerja pada nasional maupun produksi yang lebih industri, internasional, ketat, mewujudkan penerapan standar tersedianya pasar industri yang produk sesuai lokal dan nasional, mandiri baik dari standar. pembiayaan, penggunaan produksi, dan inovasi teknologi pemasaran. dalam proses produksi, branding produk logam untuk optimalisasi sentra memperluas atau klaster cakupan pasar. pengolahan logam. strategi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sop dan produksi, mengadakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas industri, melakukan pendampingan kepada industri untuk berinovasi dalam produk akhir industri melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri,usaha untuk pengawasan dan pengawasan melakukan inovasi terhadap terhadap mtu dalam pengolahan keamanan produk akhir logam operasional industri yang hasilkan, logam: melakukan melakukan kerjasama dengan mendorong pelaku labeling pada luar negeri unruk usaha sistem produk akhir membuka pasar keamanan kerja yang telah ekspor, sesuai sop dan k3, berstandar berupa sni: meningkatkan peningkatan kerja kekuatan internal sama antara memberikan pelaku usaha pelaku usaha kemudahan untuk mandiri untuk investasi maupun melalui klaster memaksimalkan permodalan industri yang baik fungsi klaster untuk mendorong dan efisien. industri peningkatan produktivitas, melakukan kerja sama dengan membangun daerah sekitar sarana dan untuk membuka prasarana peluang pasar yang pendukung bagi baru. industri logam. wilayah pengembangan kec. grobogan. kec. wonosari, kec. bati, kec. pulokulon industri furnitur periode periode periode terwujudnya tertib meningkatan terwujudnya administrasi varian desain kesinambungan pembukuan laporan furniture, dan keseimbangan keuangan (lab rugi), pengenalan antara kebutuhan peningkatan mutu teknologi dalam dan pasokan sumber daya proses produksi, bahan pasokan, manusia, mendorong mewujudkan peningkatan pasokan peningkatan proses produksi bahan baku produk baik lokal dan desain produk alternatif: dan nasional, yang modern, standarisasi menciptakan penerapan terhadap bahan baku akses permodalan teknologi tepat yang digunakan, melalui guna dalam meningkatan perbankan industri furniture sertifikasi bagi maupun lembaga industri furniture keuangan lainya, meningkatan sarana dan prasarana produksi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku menciptakan kerjasama dengan lembaga lembaga terkait guna melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk periode periode periode meningkatan mendorong investasi memaksimalkan kerjasama produsen swasta terhadap pengunaan bahan kayu dengan industri, baku melalui pengusaha furniture, membantu pengusaha penerapan meningkatkan dan furniture dalam sustainable forest mendorong industri melakukan pinjaman management( sfm) untuk memiliki kepada lembaga dan bahan baku sertifikasi, keuangan dengan alternatif, mengadakan bunga rendah menjalin kerjasama pelatihan meningkatkan dengan luar negeri kompetensi sdm: kerjasama perguruan untuk mengawasi dan tinggi guna meningkatkan mendampingi dalam menciptakan varian pangsa pasar dan pencarian bahan desain furniture, ekspor. baku kayu olahan memberikan fasilitas yang bersertifikasi. saran dan prasarana berupa teknologi tepat guna guna mendorong produktivitas. wilayah pengembangan kecamatan jaringan, kec. wonosari, kec. godong, kec. grobogan, kec. kradenan, kec. gabus, kec. tawangharjo, kec. bati, kec. kelambu, kec. gubug, kec. tegowanu (hampir tersebar kecamatan)tersebut. tabel program pengembangan kewilayahan industri daerah tahun program pengembangan kawasan peruntukan industri melakukan review dan evaluasi terhadap kpi pengembangan infrastruktur jalan kawasan peruntukan pengembangan sarana prasarana energi dan telekomunikasi bagi kawasan peruntukan industri penyusunan rencana pembangunan kawasan industri peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam mendukung rencana pembangunan kawasan industri penyediaan lahan pembangunan kawasan industri program penyediaan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri pembentukan kelembagaan pengelola kawasan industri pengembangan sentra ikm oo pendataan jumlah sentra ikm daerah pengembangan sentra ikm bagi industri barugroboga. program pengembangan sdm industri tahun progam peningkatan kemampuan sdm industri pelatihan ketrampilan industri sesuai kebutuhan pelatihan management produksi, organisasi, dan promosi workshop pendidikan industri terhadap pelaku usaha industri workshop pembinaan dan progam pengawasan tenaga kerja terhadap pelaku usaha. pengembangan balai sentra pelatihan industri pembangunan pendirian pengembangan sekolah jurusan diploma sesuai keterampilan industri yang dibutuhkan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri sumber daya alam merupakan sumber pengembangan dalam pid tabel. program pemanfaatan sumber daya alam untuk industri program manajemen pengelolaan sumber daya alam implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penghematan, penggunaan teknologi tepat guna: dan pemulihan (recovery)konservasi sumber daya alam terbarukan penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industripenerapan standarisasi mutu sni iso silk) penerapan standar operasional prosedur bagi industri.industri. mendorong tumbuhnya pusat pusat inovasirobogan pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan kreativitas. program pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan kreativitas program pendampingan pengembangan market secara profesional. pengembangan produk dan pasar bekerjasama dengan sentra sentra industri) pendampingan pembuangan brand produk industri daerah. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi. penyediaan sumber pembiayaan industriprogam fasilitas dan pendampingan terhadap akses pembinaan pinjaman modal pada lembaga keuangan bank dan non bank pendampingan dan pelatihan management keuanganprogram pendampingan dan pengawasan pengolahan limbah hasil industri law enforcement terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan peningkatan ketersediaan lahan terbuka hijau disetiap pengembangan kawasan industri daerah. pengembangan dan peningkatan daerah resapan air dalam pengembangan industri daerah pengembanganpenyediaan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasidaya air dan sanitasi. fasilitasi pembangunan pembangkit listrik jaringan telekomunikasi dan sumber daya air. fasilitasi pembaruan dpengembangananindustri mn. bea yoo teknologi informasi sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem informasi industri aan terhadap database industrisni,iso,silk) di. peningkatan updating data terhadap keperluan standarisasi lain yang diperlukan pemberdayaan industri pengembangan ikm. ikm memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. disamping itu,eksport. tabel program pemberdayaan industri daerah pengembangan dan revitalisasi oojesemantisngataguna industri. fasilitasi kemitraan antar industri maupun lembaga instansi lainnya yang terkait fasilitasi pengajuan terhadap ikm penyediaan bantuan informasi pasar. promosi. dan pemasaran. penyediaan bantuan terhadap pengolahan limbah dari ikm. pembangunan industri hijaupenerapan industri hijau dilaksanakan pada rangkaian proses pengolahan produk hingga pemasaran yaitu green product dan green marketing. tabel program pembangunan industri hijau logam mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau menerapkan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang menerapkan industri hijau pemberian fasilitasi sertifikasi standar industri hijau penerapan konsep produksi bersih (cleaner production) melalui aplikasi 4r, yaitu reduce (pengurangan limbah pada sumbernya), reuse (penggunaan kembali limbah), dan recycle (daur ulang limbah), dan recovery (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah mempromosikan mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau (meliputi bahan baku, proses produksi, teknologi dan produk yang ramah lingkungan), bab penutup rencana pembangunan industri kabupaten grobogan tahun merupakan program daerah kabupaten grobogan guna memaksimalkan potensi industri daerah. rencana pembangunan industri tersebut sesuai denganrencana pembangunan industri diharapkan mampu mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dandalam jangka panjang yaitu indonesia menjadi negara industri tangguh. kabupaten grobogan memiliki potensi besar pada industri pangan dan aneka pakan sebagai pengembangan produk pertanian dan holtikultura. potensi industri yang ada harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat. disisi lain, kabupaten grobogan juga sebagai kabupaten yang memiliki wilayah strategis berbatasan dengan kabupaten semarang. terwujudnya masyarakat daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh: komitmen dan kepemimpinan yang baik, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, kebijakan yang berpihak pada masyarakat, partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku kebijakan secara aktif, kreatif, positif. selain itu peranan tiga pilar prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas,kebijakan. rencana pembanguan industri kabupaten grobogan tahun yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program pembangunan selama (dua puluh) tahun kekan peluang peluang sosial dan mewujudkan secara adil bagi masyarakat. bupati grobogan, sri sumardi
, dan gubernur sumatera utsumatera utara. gubernur adalah gubernur sumatera utara. kabupaten kota adalah kabupaten kota provinsi sumatera utara. bupati walikota adalah bupati walikota pada kabupaten kota provinsi sumatera utara. dinas adalah dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera utara. kepala dinas adalah kepala dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera uttanah sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang air tanah. inspektur air tanah adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan bidang teknik pengelolaan air tanah lingkungan pemerintah daerahbab asas, maksud, tujuan, fungsi dan ruang lingmeliputisebagaimana dimaksud pada meliputi: cekungan air tanah medan seluas km? bujur dan lintang) terletak kabupaten karo, kabupaten langkat, kabupaten deli serdang, kabupaten serdang bedagai, kabupaten asahan, kabupaten batu bara, kabupaten simalungun, kabupaten labuhan batu utara, kabupaten labuhan batu, dan kota medan, kota tebing tinggi, kota binjai, kota pematang siantar, kota kisaran, kota tanjung balai, cekungan air tanah sidikalang seluas km? bujur dan lintang), terletak kabupaten dairi, pak pak bharat, samosir, humbang hasundutan dan tapanuli utara: cekungan air tanah samosir seluas km? bujur dan lintang), terletak kabupaten samosir: cekungan air tanah porsea rapat seluas km? bujur dan lintang), terletak toba samosir dan kabupaten simalungun, cekungan air tanah tarutung seluas km? bujur dan lintang), terletak kabupaten tapanuli utara, cekungan air tanah gunung sitoli km? bujur dan lintang), terletak kabupaten nias dan kota gunung sitoli, cekungan air tanah bahwa seluas km? bujur dan lintang) terletak kabupaten nias utara, cekungan air tanah sirombu seluas km0., bujur dan lintang) terletak kabupaten nias barat, cekungan air tanah kuala batang toru seluas km2 bujur dan lintang), terletak kabupaten tapanuli selatan: cekungan air tanah pekan baru seluas km? bujur dan lintang), terletak kabupaten labuhan batu dan kabupaten padang lawas, cekungan air tanah banjarampa seluas km? bujur dan lintang), terletak kabupaten tapanuli selatan dan kabupaten mandailing natal: cekungan air tanah panyabungan seluas km? bujur dan lintang), terletak kabupaten tapanuli selatan dan kabupaten mandailing natal, cekungan air tanah pasarsibuhuan seluas km2 bujur dan lintang), terletak kabupaten padang lawas selatan: cekungan air tanah padangsidimpuan seluas km? bujur dan lintang), terletak kabupaten tapanuli selatan dan kota padang sidempuan, cekungan air tanah natal ujunggading seluas km2 bujur dan lintang), terletak kabupaten mandailing natal, wilayah luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada.:, d., pemakaian pengusahaan air tanah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota, penyediaan dan pemberian pelayanan data dan informasi mengenai air tanah, h.penetapan daerah imbuhan, daerah lepasan, zona konservasi air tanah, daerah perlindungan air tanah dan lokasi sumur imbuhan, dan mengarahkan pada penggunaan air permukaan, pembinaan, pengendalianil. pengawasan pengelolaan air tanah disesuaikan dengan peraturan perundang undangan,dalam pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab iii kebijakan pengelolaan air tanahota. rencana pengelolaan air tanah cekungan air tanah lintas kabupaten kotdalam diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.: zona perlindungan air tanah, yang meliputi daerah imbuhan air tanah, dan zona pemanfaatan air tanah, yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak. zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada: perlindungan dan pelestarian air tanah: pengawetan air tanah: cc. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah: pencegahan penurunan kualitas air tanah:cara: menjaga fungsi daerah imbuhan air tanahan undangan bidang tata ruang:: dalam radius (dua ratus) meter maupun penebangan hutan dari pemunculan mata air. paragraf pengawetan air tanah pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan caracc.dalam huruf dilakukan terhadap:y,, melarang pengambilan air tanah pada akuifer dikawasan industri. paragraf pemantauan air tanah pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam apabila telah memperoleh izin untuk itu serta dibebankan biaya yang akan diatur dengan peraturan gubernur: sumur yang terletak areal persawahan yang jauh dari permukiman, pemakaian tidak lebih dari liter per detik per sumur per kepala keluarga, setelah mendapatkota ditentukan oleh dinas atau instansiinsentif dan disinsentifdengan: bantuan sosial: penyediaan infrastruktur: cc. penghargaan, disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan air tanah. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.dan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernurkepala pusat sumber daya air tanah dan geologi lingkungan, badan geolokepala pusat sumber daya air tanah dan geologi lingkungan,d.: masyarakat berhak memperoleh ganti rugi dan kompensasi atas pencemaran yang secara langsung merugikan dan mengorbankan masyarakat dari pemegang izin pengusahaan tanah. bab pembinaan dan pengawasan gubernur melakukan pembinaketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaandilakukan oleh dinas dan inspektur air tanah. bab larangan setiap orang dan atau badan usaha dilarang: a.ir atau lokasi pengambilan air: memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air, h.undang undangan,dalam dan tanpa adanya rekomendasi teknis dari gubernur. bab sanksi administr: dan cc. pencabutan izinx,v ketentuan pidana barang siapa yanganmonitoring dan evaluasi, dan pemerintah kabupaten kota.utarapdalam undang undang nomor tahun tentang sumber daya air dinyatakan bahwa:bawahperaturan pemerintah nomor tahun dan keputusan presiden republik indonesia,,,: kolam resapan, parit resapan, lubang galian tanah (biopori), serta areal pengumpulan air hujan danau, telaga, dan situ: jumlah dan sebaran pendudukpengeboran atau penggalian air tanah dengcukup jelas cukup jelasbermunculannya, debit pemanfaatan disesuaikan dengan alokasi kebutuhan prioritas penggunaan: cc. dengan persetujuan masyarakat sekitarnya. pengusaha:r, pertanian, pers5) cukup jelas kewajiban ini hanya berlaku untuk sumur dalam.\|a. memiliki akurasi pencatatan atas y6,may peraturan daerah kabupaten tabanan nomor tahun tentang keuangan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tabanan, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desabanantabanan nomor tahun tentang keuangan desadonasi dan atau lain lain sumbangan sertapemberian banjar dinasberbekal. peraturan berbekal adalah peraturan yang dibuat berbekalazas pengelolaan keuangan desa bagian kesatu azas pengelolaan keuangan desa jl) keuangan desa dikelola berdasarkan azas azas transparan,akuntabel,,gian kedua kedudukan keuangan desa jtiga kekuasaan pengelolaan keuangan desa (l) berbekalberbekalberbekal terdiri dari a.sekretaris desa,dan b.perangkat desa lainnya. s5) sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada berbekal, sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan apb desa, b.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, c.menyusun ranperdes apb desa, perubahan apb desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan apb desa,dan menyusun rancangan keputusan berbekal tentang pelaksanaan peraturan desa tentang apb desa dan perubahan apb desa. berbekal menetapkan bendahara desa dengan keputusan berbekal. bagian keempat anggaran pendapatan dan belanja desa (l) pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.lima struktur apb desa jl), bagi hasil pajak kabupaten, bagian dari retribusi kabupatena.belanja langsung,dan b.belanja tidak langsung belanja langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: a.belanja pegawai, b.belanja barang dan jasa:dan c.belanja modal. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada s5)b.pengeluaran pembiayaan. j0)dan penerimaan pinjaman. (j1)dan pembayaran utang. j2)enam pertanggungjawaban apb desa (l) berbekalberbekal dalam sidang tahunan bpd. pertanggung jawaban apb desa oleh berbekalbupati dapat memberikan saran pertimbangan dalam penyusunan rancangan apb des dan dapat membatalkan peraturan desa apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi bagian ketujuh(dan tunjangan beban kerja:dan tunjangan beban kerja, ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetaperbekal. tunjangan penghasilan bagi berbekal, sekretaris desa non pns dan perangkat desa, bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap atau tunjangan lainnya bagi berbekal, sekretaris desa non pns dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. tunjangan bpd sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab iii sumber pendapatan dan kekayaan desa bagian kesatu sumber pendapatan desa (desadan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikatidalam apb desa. bagian kedua kekayaan desa (dl) kekayaan desa terdiri dari a.tanah desa, b.pasar desa, c.pasar hewan, d.tambatan perahu, e.bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa,dan g.a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban apb des daerah, b.barang yang berasal dari perolehan lainnyadan atau lembagadari pihak ketiga, c.barang yang diperoleh dari hibah sumbangan atau yang sejenis, d.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaandari perjanjian kontrak dan lain lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, e.hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah, f.hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi pemerintah kabupaten, g.hibah dari pihak (tiga) yang sah dan tidak mengikat,dan h.hasil kerjasama desa. bab pembinaan dan pengawasan (dl) pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan, melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan, aset desa: dan menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksiberbekal, pelaksanaan dan pertanggungjawaban apb desa.mber pendapaims aon peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor tahuntib penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana termuatnomenklatur dinas pendapatan daerah serta dinas kebudayaan pariwisata dan perhubungan berdasarkanyang ada saat ini belum mencakup semua urusan yang menjadi kewenangan daerah sehingga perlu diubah, bahwa dengan dibentuknya dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta dinas perhubungan komunikasi informatika kebudayaan dan pariwisata untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan maka perlu dibentukdaerah kabupaten kepahiang dan bupati kepahiang. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang susunan, kedudukan,iubah sebagai berikut: ketentuan huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: organisasi perangkat daerah kabupaten kepahiang yang terdiri dari sekretariat daerah. sekretariat dprd. dinas daerah dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas kesehatan, dinas pertanian tanaman pangan: dinas kehutanan dan perkebunan, dinas peternakan dan perikanan, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pendudukan dan catatan sipil, dinas pekerjaan umum, dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah: dinas pertambangan,rhubungan komunikasi informatika kebudayaan dan pariwisata. lembaga teknis daerah, inspektorat daerah kabupaten kepahiang, badan perencanaan pembangunan daerah, badan lingkungan hidup, badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten kepahiang, badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten kepahiang, kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah, rumah sakit umum daerah. kecamatan, kelurahan. ketentuan huruf angka dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk kelancaran pelaksanaan tugas, sekretaris daerah dibantu oleh asisten sekretariat daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan bagian bagian. dengan peraturan daerah ini diadakan penataan sekretariat daerah kabupaten kepahiang yaitu: asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bagian pemerintahan umum, sub bagian administrasi pemerintah daerah, sub bagian otonomi dan perangkat daerah, sub bagian kependudukan, agraria dan kerjasama. bagian kesejahteraan rakyat, sub bagian pendidikan, kesehatan dan sosial, sub bagian tenaga kerja dan transmigrasi, sub bagian keluarga berencana dan agama. bagian administrasi kemasyarakatan, sub bagian kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, sub bagian pemuda dan olahraga, sub bagian pemberdayaan masyarakat. bagian hukum dan perundang undangan, sub bagian produk hukum dan perundang undangan, sub bagian advokasi dan penyuluhan hukum, sub bagian evaluasi dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. asisten perekonomian dan pembangunan, bagian administrasi pembangunan, sub bagian perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, sub bagian pekerjaan umum, statistik dan perhubungan, sub bagian kebudayaan dan pariwisata. bagian administrasi sumber daya alam, sub bagian pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, sub bagian pertambangan dan energi, sub bagian lingkungan hidup dan perikanan. bagian administrasi perekonomian, sub bagian koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal, sub bagian perindustrian dan perdagangan, sub bagian badan usaha. asisten administrasi umum, bagian keuangan, sub bagian anggaran, sub bagian verifikasi, sub bagian pembukuan. bagian umum sub bagian tata usaha dan perpustakaan, sub bagian rumah tangga, sub bagian perlengkapan. bagian organisasi dan tata laksana, sub bagian analisis jabatan, sub bagian kelembagaan, sub bagian penatalaksanaan. bagian humas dan protokol sub bagian pengumpulan informasi, sub bagian pemberitaan, sub bagian protokol. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutraga, unsur dinas pendidikan, pemuda dan olah raga terdiri dari kepala dinas, sekretariat membawakan sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian sarana dan prasarana pendidikan, sub. bagian keuangan. bidang perencanaan, seksi penyusunan program, seksi pendataan: seksi evaluasi dan pelaporan. bidang pendidikan dasar, seksi kurikulum, seksi ketenagaan dan kesiswaan, seksi sekolah swasta. bidang pendidikan menengah, seksi kurikulum, seksi ketenagaan dan kesiswaan, seksi sekolah swasta. bidang pendidikan luar sekolah, seksi ketenagaan, seksi kurikulum dan pendidikan dan kesetaraan, seksi paud dan pnf. sg. bidang pemuda dan olah raga, seksi kepemudaan, seksi olah raga masyarakat, seksi olah raga rekreasi dan prestasi. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas kesehatan unsur dinas kesehatan dan verifikasi. bidang program dan akreditasi, seksi promosi perencana, seksi data dan informasi, seksi akreditasi. bidang yankespar, seksi pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan, seksi pelayanan rujukan dan laboratorium, seksi pelayanan farmasi dan perbekalan kesehatan. bidang bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, seksi pengamatan dan pencegahan penyakit, seksi pengendalian penyakit, seksi penyehatan lingkungan. bidang bina masyarakat, seksi prokes dan ukm, seksi gizi masyarakat, seksi kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas pertanian tanaman pangan, unsur dinas pertanian tanaman pangan terdiri dari: kepala dinas. sekretariat membawakan,roduksi tanaman pangan, seksi produksi tanaman pangan, seksi pembenihan tanaman pangan, seksi perlindungan tanaman pangan. bidang sarana pertanian, seksi pengembangan dan penerapan teknologi pertanian, seksi sarana pertanian dan kelembagaan petani,, seksi pemasaran hasil pertanian, seksi pengelolaan hasil pertanian, seksi agribisnis pertanian. bidang produksi tanaman holtikultura dan aneka tanaman, seksi tanaman holtikultura dan aneka pertanian, seksi pembenihan tanaman holtikultura dan aneka tanaman, seksi perlindungan tanaman holtikultura dan aneka tanaman. kelompok jabatan fungsional,: kepala dinas. sekretariat membawakan sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan. bidang perlindungan tanaman, seksi pengendalian hama, seksi pengendalian penyakit tanaman dan gulma, seksi pengelolaan lingkungan. bidang produksi, seksi perbenihan, seksi budidaya, seksi alsinbun dan pengolahan hasil. bidang pengelolaan, seksi inventarisasi dan pemetaan: seksi perizinan dan perundang undangan, seksi rehabilitasi hutan dan lahan. bidang keamanan dan pembinaan, seksi pengembangan dan pembinaan personil, seksi keamanan hutan, seksi pengembangan dan pembinaan sumberdaya masyarakat. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas peternakan dan perikanan, unsur dinas peternakan dan perikanan terdiri dari kepala dinas. sekretariat membawakan, sub bagian umum, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan. bidang program, seksi perencanaan dan informasi, seksi monitoring evaluasi dan pelaporan, seksi pengolahan data. bidang agribisnis peternakan, seksi produksi teknologi peternakan, seksi sarana prasarana dan sumber daya manusia,, seksi kesehatan masyarakat veteriner, seksi epidemiologi veteriner. bidang perikanan, seksi agribisnis perikanan, seksi hama penyakit, seksi produksi dan pembenihan. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, unsur dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi: kepala dinas, sekretariat membawakan, sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan. bidang kesejahteraan sosial, seksi rehabilitasi sosial,. bidang pengawasan dan hubungan industrial, seksi pengawasan ketenagakerjaan, seksi hubungan industrial dan syarat kerja, seksi pengupahan tenaga kerja. bidang transmigrasi, seksi penyiapan transmigrasi, seksi penempatan transmigrasi, seksi pembinaan dan pengembangan transmigrasi. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas kependudukan dan catatan sipil, unsur dinas kependudukan dan catatan sipil program, seksi perencanaan program, seksi monitoring dan evaluasi, seksi pelaporan dan pengarsipan. bidang informasi penduduk, seksi pengolahan data penduduk, seksi monitoring evaluasi dan dokumentasi, seksi pelayanan informasi penduduk. bidang pendaftaran penduduk, seksi identifikasi penduduk, seksi pengawasan penduduk, seksi perpindahan, perubahan penduduk. bidang catatan sipil, seksi kelahiran dan kematian, seksi pengangkatan anak dan kewarganegaraan, seksi perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas pekerjaan umum, unsur dinas pekerjaan umum, terdiri dari kepala dinas. sekretariat membawakan sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan. bidang program, seksi perencanaan dan program, seksi evaluasi dan pelaporan, seksi perizinan jasa konstruksi. bidang bina marga, seksi jalan, seksi jembatan, seksi peralatan dan pemeliharaan tanggap darurat. bidang pengairan, seksi pengairan irigasi dan sumber daya air, seksi tata ruang dan lingkungan, seksi sungai dan rawa. bidang cipta karya, seksi perumahan dan pemukiman, seksi tata ruang dan lingkungan, seksi sarana air bersih dan animasi. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah, unsur dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah terdiri dari kepala dinas. sekretariat membawakan, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan. bidang pendapatan,, seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penetapan, seksi pendapatan dan pendapatan daerah lainnya. bidang keuangan, seksi anggaran, seksi perbendaharaan, seksi kas daerah. bidang aset daerah, seksi administrasi aset: seksi pemanfaatan dan pengendalian, seksi mutasi aset. bidang pembukuan dan pelaporan, seksi verifikasi, seksi pembukuan, seksi pelaporan. unit pelaksana teknis kelompok pejabat fungsional. dinas pertambangan, energi dan sumber daya mineral, unsur dinas pertambangan, energi dan sumber daya mineral terdiri dari kepala dinas, sekretariat membawakan, sub bagian penyusunan program dan keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian. bidang pengusahaan pertambangan dan energi, seksi perizinan pertambangan dan energi, seksi pengusahaan air bawah tanah dan air permukaan. bidang geologi dan pertambangan umum, seksi geologi dan bencana alam, seksi pertambangan umum. bidang energi dan ketenagalistrikan, seksi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya energi, seksi ketenagalistrikan. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis. dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, unsur dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan terdiri dari: kepala dinas,seksi penyusunan perencanaan dan program, seksi evaluasi dan pelaporan, seksi kerja sama. bidang koperasi seksi bina usaha koperasi, seksi kelembagaan koperasi, seksi permodalan koperasi. bidang usaha kecil dan menengah, seksi permodalan ukm: seksi kelembagaan ukm, seksi usaha ukm. bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, seksi pengawasan simpan pinjam, seksi penilaian simpan pinjam, seksi permodalan dan jasa keuangan. bidang perindustrian, seksi pengembangan potensi industri, seksi pembinaan usaha dan industri, seksi pengembangan sarana industri. bidang perdagangan, seksi perdagangan dalam negeri, seksi perdagangan luar negeri, seksi metrologi dan perlindungan konsumen. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis. dinas perhubungan komunikasi informatika kebudayaan dan pariwisata, unsur dinas perhubungan komunikasi informatika kebudayaan dan pariwisata terdiri dari: kepala dinas, sekretariat membawakan sub bagian keuangan, sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian kepegawaian. bidang lalu lintas dan angkutan jalan, seksi lalu lintas, seksi angkutan, seksi pengendalian operasional. bidang teknik sarana dan prasarana, seksi teknik pengujian kendaraan bermotor, seksi prasarana perhubungan, seksi pembinaan dan pengembangan moda transportasi. bidang komunikasi dan informatika, seksi destinasi informatika dan komunikasi publik: seksi informasi, pengembangan telematika dan telekomunikasi, seksi sumber daya, perangkat pos dan informatika. bidang perencanaan seksi perencanaan dan program, seksi pengolahan data dan pelaporan, seksi monitoring dan evaluasi bidang bidang kebudayaan seksi pengembangan seni dan budaya, seksi pembinaan adat: seksi sejarah kepurbakalaan. bidang pariwisata, seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata, seksi promosi dan pemasaran pariwisata, seksi bina usaha jasa pariwisata. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknundangtahun tentang larangan pelacuran dalam kabupaten kepahiang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepahiang menimbang bahwa pembangunan manusia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akhlak,mental serta spiritual, dan ini harus dilaksanakan secara terpadu oleh segenap unsur pemerintah dan masyarakat: bahwa pelacuran merupakan perbuatan penyakit yang sangat bertentangan dengan agama, adat istiadat dan nilai nilai pancasila sebagai landasan pembangunan nasional oleh karenanya harus dilarang: bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas, perlu diatur dan tetapkan peraturan daerah mengenai larangan pelacuran dalam kabupaten kepahiang.: undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidanakeputusan presiden: peraturan pemerintahanmbangnegeri sosial republik indonesia nomor pw tahun tentang organisasi dan tata .kerja panti lingkungan departemen sosial,: menetapkan peraturan daerah kabupaten kepahiang tentang larangan pelacuran dalamrah, bupati adalah bupati kepahiang: penjabat adalah petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan,: pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik berkelamin sejenis maupun tidak sejenis, melakukan hubungan seksual, atau perbuatan lain untuk memperoleh kepuasan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah dengan atau tambahan uang atau hadiah hadiah sebagai suatu transaksi: pelacur adalah orang yang melakukan pelacuran: germo adalah setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung bertindak menghubungkan dan atau menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pelacuran dan mendapat imbalan dari padanya:entang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan kerangkanya: anak adalah orang yang dalam perkara pelacuran belum mencapai umur tahun. bab pencegahan pemerintah daerah berkewajiban membentuk tim razia memberantas praktek pelacuran: pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengadakan razia tempat umum atau tempat lain yang patut dicurigai sebagai tempat transaksi dan atau terjadinya pelacuran, pemerintah daerah dalam melakukan razia sebagaimana dimaksud ini, dapat mengadakan kerja sama dengan instansi lain yang berwenang: pemerintah daerah melalui institusi pemerintah sampai tingkat rt dusun berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggota masyarakat lingkungannya sehingga memungkinkan lingkungan masyarakat bersih dan bebas dan pelaku perbuatan pelacuran, setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggota masyarakat lainnya yang diduga melakukan pelacuran serta melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. bab iii perbuatan dilarang daerah dilarang melakukan praktek pelacuran: praktek pelacuran sebagaimana dimaksud pada ini, meliputi setiap orang yang melakukan pelacuran setiap orang baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama menawarkan diri sendiri,dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain untuk melakukan pelacuran: setiap orang baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama melindungi berlangsungnya pelacuran. setiap orang atau badan usaha dilarang menyediakan dan atau mengusahakan tempat untuk melakukan pelacuran, baik untuk menetapkan keuntungan maupun tidak: setiap orang atau badan usaha dilarang menawarkan diri orang lain, dengan perkataan, isyarat, tanda atau dengan cara lain untuk melakukan pelacuran:kepahiang yang mengatakannya ditetapkan sesuai dengan peraturan dn seseorang tentang adanya tindak pelanggaran hukum:pemotretan seseorang: memanggil seseorang untuk didengar dan : menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dimana tidak mendapat bukti bukti bahwa peristiwa tersebut: mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bab sanksi hukum barang siapa melanggar dan dan peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling sedikit (satu) bulan dan paling lama (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi rp. , (sepuluh juta rupiah): bab pembinaan dan rehabilitasi pemerintah daerah berkewajiban menyediakan panti rehabilitasi sosial yang berfungsi memberikan pendidikan dan latihan kerja pada pelacur: pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan orang yang terbukti melakukan pelacur: bagi anak yang melakukan pelanggaran dapat dikembalikan pada orangtua atau dilakukan pembinaan pada panti rehabilitasi sosial. bab vii ketentuan penutup hal hal in: januari bupati kepahiang drs. bando amin
salinan seni indengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepahiang, menimbang aa. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan menteri dalam negeri nomor sj tanggal april tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten kepahiang maka perlu mencabutmaka peraturan daerah tentang retribusi harus meny.o3 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepahiang menimbang bahwa dalam kerangka melestarikan, mengembangkan dan memperkaya budaya nasional, maka adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat kabupaten kepahiang perlu terus dipelihara dan dikembangkan. bahwa untuk mendukung pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat kabupaten kepahiang diperluktonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahunumri dalam negeri nomor tahun tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan pertusa daerah tingkat bengkulu nomor tahun tentang badan musyawarah adat daerah bengkulu menetapkan peraturan daerah kabupaten kepahiang. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang maksud dengan: daerah adalah pemerintah kabupaten kepahiang pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kepahiang bupati adalah bupati kepahiang kecamatan adalah kecamatan dalam kabupaten kepahiang camat adalah camat kepala wilayah kecamatan dalam kabupaten kepahiang desa dan kelurahan adalah desa dan kelurahan kecamatan dalam kabupaten kepahiang badan musyawarah adat adalah lembaga adat badan musyawarah adat) kabupaten kepahiang adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah, keyakinan social yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarilkepahiang. oo. hak adat adalah untuk hidup dalam memanfaatkan sumber daya yang adasosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. babterutama desa dan kelurahan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut mendorong menyejahterakan warga masyarakat daerah, desa dan kelurahan. tujuannya adalah mendorong menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa dan kelurahan dalam kabupaten kepahiang sehingga warga masyaraknama, kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga adat lembaga adat daerah bernama badan musyawarah adat selanjutnya disingkat bma yang secara hierarki dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. tata cara pembentukan badan musyawarah adat sebagaimana dimaksud dalam ini diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan hanya berlaku setelah mendapatkan persetujuan bupati kepahiang. lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan permufakatan kepala adat pemuka adat tua adat dan pemimpin pemuka pemuka adat yang terdapat daerah, desa dan kelurahan yang berada diluar susunan pemerintah daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. badan musyawarah adat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut menampung dan memuswara: memberdayakan daerah: cc. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar sesame dan antara adat pemuka adat tua dan pemimpin atau pemuka adat dengan aparat pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. apabila ada perbedaan pendapat antara badan musyawarah adat dengan aparat pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil selesaikan, upaya dan lembaga adat yang tertinggi tingkatnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan setempat. untuk menjalankan tugas tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ini badan musyawarah adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan kegiatan pendataan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan, dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan: melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap perkembangan adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan masyarakat serta fungsi badan musyawarah adat dalam pemerintah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. inventarisasi dan identifikasi terhadap kebudayaan adat istiadat sebagaimana yang dimaksud dalam meliputi: nama atau istilah yang digunakan: struktur, system, status adat dan jabatan adat atau pemangku adat serta peranannya: kelompok, persekutuan atau masyarakat adat, wilayah adat serta struktur wilayah adat yang ada daerah: kegiatan masyarakat adat yang berpola: pranata serta norma norma adat termasuk dalamnya hak hak dan kewajiban masyarakat adat serta anggota masyarakat adat: sistem sanksi: kebanggaan serta hak milik masyarakat dan atau kelompok adat: nama atau istilah yang digunakan dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan kelembagaan adat dalam kehidupan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung. masalah masalah lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. bab hak, wewenang, dan kewajiban badan musyawarah adat mempuyai hak dan wewenang sebagai berikutikebiasaandan musyawarah, dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam hal pemanfaatan hak hak adat dan harta kekayaan lembaga adat agaran desa dan atau kelurahan dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaracc. menciptakan busana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa. bab pemberdayaan dan pelestarian sertailakukan oleh bupati camat kades dan lurah: kepala adat pemangku adat tua tua adat damat sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dan atau langkah langkah berdayaadat daerah: kebijakan dan atau langkah langkah sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemimpin atau pemuka lembaga adat guna menepedesaan dan kelurahan.:cc. terciptanya kelestarianenyaring secara cermat terhadap nilai nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif: terkoordinafat kerja keras, disiplin, tanggung jawab social, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu kerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara social serta memajuka, terutama desa dan gimana dimaksud dalam terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan masyarakat daerahkalamdaerah keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai nilai kebudayaan daerah lain dan asing yang positif integritas yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa. bab pembiayaan biaya pemberdayaan, pelestarian, penggalian, pengembangan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan badan musyawarah adat diperoleh dari apbd pemerintah daerah provinsi bengkulu: apbd pemerintah daerah kabupaten kepahiang: usaha usaha yang sah lainnya serta tidak mengikat, yang dilakukan oleh pengurus badan masyarakat adat: bab vii ketentuan lain lain pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dengan keputusan bupati dan atau keputusan badan musyawarah adat berpedoman kepada peraturan daerah ini. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan pelaksanaan kegiatan kegiatan badan musyawarah adat berpedoman kepad januari bupati kepahiang drs. bando amin c. yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perhubungan kabupaten gunungkidul. kepala dinas adalah kepala dinas perhubuhubuhubungan, perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perhubungan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas: pengelolaan dan pembinaan terminal, pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang perhubungan, penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perhubungan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perhubulalu lintas terdiri dari: seksi pengendalian dan operasi, seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, bidang angkutan dan terminal terdiri dari: seksi angkutan, seksi terminal: bidang penerangan jalan umum dan perparkiran terdiri dari: seksi penerangan jalan umum, seksi perparkirbagianhubupenerapan dan pengembangan sistem informasi bidang perhubungang .encanaan dan keulalu lintas bidang lalu lintaskegiatan bidang lalu lintas, perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang lalu lintas: penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang lalu lintas, penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang lalu lintas, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas. bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi pengendalian dan operasi, dan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintpengendalian dan operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pengendalian dan operasi, merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian dan operasi, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pengendalian dan operasi, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas:mbinaan dan penyuluhan keselamatan dan ketertiban lalu lintas: melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas:nyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pengendalian dan operasioperasi, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian dan operasi. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas: merumuskan kebijakan teknis bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas: cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksimbangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, menyusun dan menerapkbagian ketiga bidang angkutan dan terminal bidang angkutan dan terminalangkutan dan termikutan dan terminal mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan bidang angkutan dan terminal, perumusan kebijakan teknis bidang angkutan dan terminal, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang angkutan dan terminal: pelaksanapenyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang angkutan dan terminal: penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang angkutan dan terminal dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang angkutan dan terminal. bidang angkutan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi angkutan, dan seksi terminan termiseksi angkutan, merumuskan kebijakan teknis bidang seksi angkutan, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi angkutannyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi angkutan, menyusun dan menerapk, merumuskan kebijakan teknis bidang terminal, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi terminal, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fisik terminal, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi terminal, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang terminal, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi terminal. bagian keempat bidang penerangan jalan umum dan perparkiran bidang penerangan jalan umum dan perparkiran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta pengelolaan perparkiran. bidang penerangan jalan umum dan perparkerangan jalan umum dan perparkiran mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan bidang penerangan jalan umum dan perparkiran, perumusan kebijakan teknis bidang penerangan jalan umum dan perparkiran, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang penerangan jalan umum dan perparkiran, pelaksanaan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta pengelolaan perparkiran, penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang penerangan jalan umum dan perparkiran, penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang penerangan jalan umum dan perparkiran, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan jalan umum dan perparkiran. bidang penerangan jalan umum dan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi penerangan jalan umum, dan seksi pengelolarangan jalan umum dan perparkiran. seksi penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi penerangan jalan umum, merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan penerangan jalan umum, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi penerangan jalan umum: melaksanakan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi penerangan jalan umum: menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan penerangan jalan umum, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi penerangan jalan umum. seksi perparkiran sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi perparkiran, merumuskan kebijakan teknis bidang perparkiran, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi perparkiran, menyelenggarakan pelayanan perparkiran, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi perparkiran, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perparkiran, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi perparkiperangkat daerah kabupaten gunungkidul bupati dprd manaanananaaman ana aanannnanannan wakil bupati ape sekretariat daerah sekretariat dprd staf ahli bupati inspektorat daerah bagi nan diana sin ina snn nia sin ann snn han snn kan san sir dan kia dan aan dinas pekerjaan umum badan kepegawaian han dinas kesehatan ham perumahan rakyat dan l.fhh) pembangunan daerah dinas kependudukan dan dinas badan kesatuan bangsa dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan desa politik pin penanaman modal dan badan penanggulangan dinas perhubungan pelayanan terpadu bacabias pendidikan pemuda dan) dinas koperasi usaha kecil t olahraga dan menengah kecamatan : komando naa bupati gunungkidul, koordinasi perrenrranrat: koordinasi fungsional ttd madinah han paduan nan ark, ne: bing base mali iia isl elo alone lho lala man inna isl laa ane snnfmneesampai dengan (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, bahwa untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan penganggaran sisa pekerjaan sampai dengan (lima puluh) hari kalender yang melewati tahun anggaran berkenapenyelesaian pekerjaan pada,pbd perubahan tahun berikutnya. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ppk atas persetuju,garansi bancc.pj. bupati gunungkidul ttd budi antono diundangkan gunungkidulomunikasi, informatika, statistik, dan persandi, pemberdayaan informatika, penyelenggaraan sisinformasi dan komunikasi publik terdiri dari: seksi pengelolaan informasi dan komunikasi, seksi hubungan masyarakat, seksi media dan peliputan, bidang persandian dan statistik terdiri dari: seksi persandian dan keamanan informasi: seksi statistik, bidang layanan informatika terdiri dari: seksi infrastruktur, seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi, seksi pemberdayaan informatik:, menyelenggarakan sistem pengendalian intern subbagian, perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik,dari: seksi hubungan masyarakat, seksi media dan peliputan, dan seksi pengelolaan informasi deksi hubungan masyarakat, merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi hubungan masyarakat, melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dengan media, melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah, menyiapkan pidato bupati, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi hubungan masyarakat, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang hubungan masyarakat, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi hubungan masyarakatrumuskan kebijakan teknis bidang media dan peliputan, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi media dan peliputan, melaksanaknyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi media dan peliputan, menyusun dan menerapk seksi pengelolaan informasi dan komuninformasi dan komunikasi: merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pengelolaan informasi dan komunikasi: melaksanakan penyiapan bahan dan penyaluran narasi tunggal, melaksanakan pengelolaan dan analisis opini publik, mengkoordinasikan dan pengelolaan pengaduan, informasi, dan aspirasi publik, menyelenggarakan pelayanan informasi publik, melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi, melaksanakan diseminasi informasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan media sosial, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pengelolaan informasi dan komunikasi: menyusumelaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaan informasi dan komunikasi. bagian ketiga bidang persandian dan statistikpenyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang persandian dan statistik daerah,penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang persandian dan statistik daerah:bidang persandian dan statistik sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi persandian dan keamanan informasi, dan seksi statisttugas: menyusun rencana kegiatan seksi persandian dan keamanan informasi, merumuskan kebijakan teknis bidang persandian dan keamanan informasi, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi persandian dan keamanan informasi, merumuskan kebijakan persandian dan keamanan informasi, melaksanakan layanan persandian dan keamanan informasi, pelaksanaan audit keamanan informasi, mengelola informasi terklasifikasi, mengelola sumber daya persandian, melakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi, melaksanakan pengelolaan perangkat persandian, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi persandian dan keamanan informasi: menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang persandian dan keamanan informasi,dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi persandian dan keamanan informasi, seksi statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan seksi statistik, merumuskan kebijakan teknis bidang statistik, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi statistik, menyusun statistik dan dokumentasi, mengelola dan membina sistem informasi statistik daerah dan desa, melaksanakan penyusunan dan publikasi statistik daerah, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi statistik, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang statistik, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi statistik. bagian ketiga bidang layanan informatikabidang layanbidang layanan informatika sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi infrastruktur, seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi, dan seksi pemberdayaan informatikinformatika. seksi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi infrastruktur, merumuskan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi infrastrukturnyiapkan penetapan alokasi internet protokol dan numbering, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komunikasi data, melaksanakmenyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi infrastruktur, menyusumelaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi infrastruktur. seksi pengelolaan dan pengembangan apldan pengembangan aplikasi, merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pengembangan aplikasi, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasimenyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi, menyusun dan menerapkmelaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi. seksi pemberdayaan informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan informatika, merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan informatika, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pemberdayaan informatika, menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik, melaksanakan pembinaan website perangkat daerah dan desa, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pemberdayaan informatika, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pemberdayaan informatika, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pemberdayaan informatikdprd bbbakkaaaenpjaaenkan badan kesatuan bangsa dan pencatatan sipil ieaserpayaan masyarakat pan desa politik dinas penanaman modal dan badan penanggulangan dinas perhubungan pelayanan terpadu taat)e koordinasi irman koordinasi fungsional. ttd madinah tni mana meniru daan all: men panen oa3 ingat tpa kanan iup ink muara lea hak gel sana nenekcamat kabupaten gunungkidusatu lembarpendelegasian wewenang bupati mendelegasikan wewenang pelaksanaan ium kepada camat. bab pelaporan dan pembinaan camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang didelegasikan setiap (enam) bulan sekali kepada bupati melalui dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang undangan terkait retribusi perizinan tertentuatau prasarana bangunan gedung. tarif retribusi pbg untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam. indeks terintegrasi it)ketentuan mengenai indeks terintegrasi it) dan indeks bangunan gedung terbangun ibuntuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalamed). ketentuan mengenai harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sbg) dan indekstambah (satu) bab baru yakni bab via, sehingga berbunyi sebagai berikut bab via retribusi penggunaan tenaga kerja asing diantara dan ditambah (lima) bagian baru dan (delapan) baru yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu nama, objek, subjek, dan wajib retribusi dengan nama retribusi penggunaan tka dipungut retribusi sebagai pembayaran dalam bentuk dipika atas pelayanan pengesahan rata perpanjangan. objek retribusi penggunaan tka adalah pengesahan rata perpanjangan bagi tka yang bekerja daerahwajib retribusi penggunaan tka adalah pemberi kerja tka yang lokasi kerjanya dalam wilayjumlah pengesahan rata perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu rata perpanjka adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan rata perpanjangan. biaya pemberian pengesahan rata perpanjangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penerbitan dokumen pengesahbagian keempat besaran tarif retribusi besarnya tarif retribusi penggunaan tka perpanjangan per orang per jabatan per bulan sebesar usd (seratus dolar amerika serikat) dibayarkan mukanerbitan surat pemberitahuan pembayaran dipika skr. bagian kelima pemanfaatan pembayaran retribusi penggunaan tka harus dilakukan muka, sekaligus dan lunas. pemanfaatan penerimaan retribusi penggunaan tka perpanjangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: validasi pengesahan dipika perpanjangan, pembinaan, cc.lokal. kegiatketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi penggunaan tka perpanjangandua) angka baru, yakni angka dan angka sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat berlakunya peraturan daerah ini maka24,2005) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten bantul nomor15)upardi, s.ip., hum ne3retribusi daerah yang diklasifikasikan menjadi (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. perkembangan pengaturan retribusi daerah mengalami perubahan, yaitu perubahan nomenklatur retribusi izin mendirikan bangunan imb) menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung pbg) dan perubahan dalam perhitungan tarif retribusi pbg. selain itu dalam pengaturan retribusi penggunaan tenaga asing juga mengalami perubahan, yaitu dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) menjadi retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang dibayarkan dalam bentuk. dengan adanya beberapa perubahan dimaksuduntuk yang kedua kali menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan.fungsi keagamaan yaitu bangunan yang fungsi utamanya untuk kegiatan keagamaan, antara lain: bangunan masjid termasuk mush2lokalitas ilo) ilo ditetapkan sebagai berikut: bangunan baru kompleksitas tidak sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas tidak sederhana usaha umkm prototipe tidak sederhana hunian dan lantai tidak sederhana keagamaan bangunan baru tidak sederhana tidak sederhana sosial budaya non pemerintah tidak sederhana ganda campuran bangunan baru tidak sederhana ,290x6 luas dan lantai bangunan baru kompleksitas sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas usaha umkm prototipe hunian lantai hunian lantai khusus bangunan baru \|sederhana o,s00g6 sosial budaya non pemerintah ganda campuran luas dan lantai bangunan baru sederhana rehabilitasi renovasi berat kompleksitas tidak sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas rehab berat tidak sederhana usaha umkm prototipe) rehab berat tidak sederhana hunian dan lantai rehab berat tidak sederhana keagamaan rehab berat tidak sederhana rehab berat tidak sederhana sosial budaya non pemerintah rehab berat tidak sederhana luas dan lantai rehab berat tidak sederhana rehabilitasi renovasi berat kompleksitas sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas rehab berat usaha umkm prototipe rehab berat hunian lantai rehab berat ira hunian lantai rehab berat rehab berat (khusus rehab berat sosial budaya non pemerintah rehab berat ganda campuran rehab berat sederhana luas dan lantai rehabilitasi renovasi sedang kompleksitas tidak sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas rehab sedang tidak sederhana usaha umkm prototipe rehab sedang tidak sederhana hunian dan lantai) rehab sedang tidak sederhana \|keagamaan rehab sedang tidak sederhana khusus rehab sedang tidak sederhana sosial budaya non pemerintah rehab sedang tidak sederhana ganda campuran luas dan lantai rehab sedang tidak sederhana rehabilitasi renovasi sedang kompleksitas sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas rehab sedang usaha umkm prototipe) rehab sedang hunian lantai rehab sedang hunian lantai rehab sedang rehab sedang (khusus rehab sedang sosial budaya non pemerintah rehab sedang ganda campuran luas dan lantai rehab sedang sederhana pelestarian pemugaran pratama) kompleksitas tidak sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas pelestarian pemugaran usaha pratama) tidak sederhana ,400x usaha umkm prototipe) pratama) tidak sederhana ,400x6 hunian dan pelestarian pemugaran lantai pratama tidak sederhana pelestarian pemugaran keagamaan pratama) tidak sederhana pelestarian pemugaran khusus pratama tidak sederhana sosial budaya non pelestarian pemugaran pemerintah pratama tidak sederhana stina reset trans dato pelestarian pemugaran pratama) kompleksitas sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas usaha pratama sederhana luantomn natal jaaeeyfhat dat tas usaha umkm prototipe) pratama) sederhana hunian lantai pratama sederhana pee hunian lantai pratama sederhana ,500x6 lose ternate data jasa keagamaan pratama) sederhana khusus pratama sederhana pan pes pon sosial budaya non pemerintah pratama sederhana tes jalanan laras luas dan lantai pratama) sederhana ,500x pelestarian pemugaran madya) kompleksitas tidak sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas ito peer usaha madya) tidak sederhana tenan masa prasad ines usaha umkm prototipe) madya) tidak sederhana (aan nasa lantai madya tidak sederhana ,500x6 pena keagamaan madya) tidak sederhana peran khusus madya) tidak sederhana elannnsmnmatemema esa irasatta sosial budaya non pemerintah madya tidak sederhana ,500x ata east inaneanes rossi luas dan lantai madya) tidak sederhana ,500x pelestarian pemugaran madya) kompleksitas sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas ito aan usaha madya) sederhana ,500x6 luanteta nta draw emas jalan usaha umkm prototipe) madya) sederhana hawa jasa dian hunian lantai madya) sederhana bea hunian lantai madya) sederhana pena keagamaan madya) sederhana pee khusus madya sederhana ,500x6 loncatan sosial budaya non pemerintah madya sederhana luas dan lantai madya sederhana pelestarian pemugaran utama) kompleksitas tidak sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas ito pep usaha utama) tidak sederhana ,450x lawatan. mea inastnrsas eco usaha umkm prototipe utama tidak sederhana ,450x6 lantai utama tidak sederhana papan keagamaan utama) tidak sederhana alam ntt trs aza khusus utama tidak sederhana pabean sama pan sosial budaya non pemerintah utama tidak sederhana ,500x6 tanu joss inansaras wagon luas dan lantai utama) tidak sederhana ,500x il. pelestarian pemugaran utama) kompleksitas sederhana fungsi bangunan lingkup bangunan kompleksitas ito usaha utama) sederhana pena usaha umkm prototipe utama sederhana ,500x6 pan hunian lantai utama sederhana pee hunian lantai utama) sederhana ,500x6 pee sasa keagamaan utama) sederhana sasa pan khusus utama sederhana ,500x6 pas asas pan sosial budaya non pemerintah utama) sederhana rrt jaten las luas dan lantai utama) sederhanaterintegrasi it) dan indeks bangunan gedung terbangun ibg) indeks terintegrasi it) tabel indeks berintegritas lt) usaha kompleksitas lana uri kat hunian hunian mengikuti hamdan keunguan neng tab hunian jumlah lantai taman sosial budaya faktor kepemilikan fm) lantai bae lantai tabel koefisien jumlah lantai upizin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten bantul kepada badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayekkoefisien ketinggian kl) kb)) (xx yli) luas lantai ke i koefisien jumlah lantai bi: luas basemen ke i bi: koefisien jumlah lapislantai baru luas bangunan (sederhana) data bangunan fungsi hunian lantai1 kompleksitas sederhana ,2x2 permanen permanen ketinggian ,5x1 lantai (bxjlp) kepemilikan perorangan faktor kepolisian (perorangan) indeks terintegrasi it) ,15x1,2x1 cara perhitungan: luas total lantai ilt) indeks lokalitas shot indeks terintegrasi it) indeks terbangun 45x( rp. )xo,18x1 rp. studi kasus lantai baru luas bangunan (tidak sederhana) data bangunan fungsi usaha2 kompleksitas sederhana ,2x2 permanen permanen ketinggian ,5x1, lantai (bxjlp) kepemilikan perorangan faktor kepolisian (perorangan) indeks terintegrasi it) ,7x1,56x1 cara perhitungan: luas total lantai it) indeks lokalitas shot indeks terintegrasi it) indeks terbangun 450x( ,15596x rp. )x1,092x1 rpr anasaaaanharga satuanjenis bangunan harga satuan pembangunan rusak rusak prasarana retribusi prasarana baru berat pekerjaan sedang pekerjaan (sbg) konstruksi sebesar konstruksi dari bangunan sebesar dari gedung bangunan gedung sh. ol, ol. bos, .oi . \|kontruksi ocsxsoe aasxsoe pembatas penata n pengaman tanggul retaining x50 x5076 wall trap batas x50 x509o kavling persil konstruksi penanda x5040 x5090 masuk lokasi gerbang x5090 x5090 \|kontruksi 20001m? 065x502 oasxsow o2s perkerasan lapangan upacara x50 x509o lapangan olahraga x50 x509o terbuka konstruksi x5090 x5090 perkerasan aspal, beton konstruksi x5090 x5090 perkerasan grassblock koneksi 065x501 oasxsow o2s penghubung box convert m? x5090 x5090 konstruksi m? x5090 x5090 penghubung jembatan antar gedung) konstruksi x5040 x5040 penghubung jembatan penyebrangan orang barang) konstruksi x5090 x5090 penghubung jembatan bawah tanah underpass konstruksi kolam x5090 x5090 reservoir bawah kolam pengolahan air x5090 x5090 tanah reservoir bawah tanah konstruksi m? x5090 x5090 septic tank, sumur resapan konstruksi menara 5m? x50 x509o cerobong irp500001512 css01 oasis0e konstruksi menara 5m' x5040 x5090 air konstruksi monumen tugu unit x5040 x5090 patung irp3s0070n css0r oasis0e dalam persil unit x5090 x5090 luar persil unit x5090 x5090 konstruksi instalasi listrik unit x5090 x5090 instalasi gardu listrik (luas maksimum m?. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan m?) instalasi unit x5090 x5090 telepon komunikasi (luas maksimum m?. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan m?) instalasi pengolahan unit x5040 x5090 (luas maksimum m?. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan m?) konstruksi billboard papan iklan unit x5040 x5090 reklame papan nama papan nama (berdiri unit x50 x509o sendiri atau berupa tembok pagar) fondasi mesin unit mesin x5090 x5090 (diluar bangunan) konstruksi menara unit x5040 x5090 televisi (tinggi maksimal apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya) konstruksi antena x50 x509o radio dengan konstruksi ketinggian unit x5090 x509o0 kaki: ketinggian unit x5090 x509o0 ketinggian unit x5090 x509o0 ketinggian unit x5090 x5090 ketinggian unit x5090 x5090 ketinggian diatas unit x5040 x5040 wire bentang ketinggian unit x5090 x5090 kawat: ketinggian unit x5090 x5090 ketinggian unit x5090 x5090 ketinggian diatas unit x50 x5090 antena (tower telekomunikasi menara bersamatangki tanam bahan rp20. unit x5090 x5090 bakar (dalam persil) saluran rp2. x5090 x5090 kolam tampung m? x5040 x5040 konstruksi m? x5090 x5090 penyimpanan silo bupati bantul, ttd abdul halim muslimbidang retribusi daerah dan atau pejabat yang diberi tugas bidang pelayanan perizjenis retribusi perizinan tertentu terdiri atasnggunaan tenaga kerja asing. bab iii dihapus. diantara bab iii dan bab iv, disisipkan (satu) bab baru, yakni bab iii sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iii retribusi persetujuan bangunan gedung antara dan disisipkan (dua belas) baru, yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan nama retribusi pgb dipungut retribusitatausebagaigedungmeliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan pbg sebagaimana dimaksud pada cara mengukur besarnya pbg yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara: tingkat penggunaan jasa atashurufdan indeks bangunan gedung terbangun. (l)untuk bangunan gedung negara sederhana. standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. prinsip dan sasaran yang dianut dalam penempatan struktur dan besarnyadengan rincian sebagai berikut: rp.: pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional rp. beban dari kegiatan operasional rp. cclaporan operasionaldandan lampiran laporan kinerja deto suparman, s.ip., hum mepbangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang: sa. bahwa untuk menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan daerah mak, bahwa pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan persetujuan bangunan gedung dan pembinaan yang terintegrasi dan penguatan pengawasan, bahwa peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang bangunan gedung sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan materi muatannyabangunan gedung kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi bangunan gedungparagraf perubahan fungsi bangunan gedung pemilik wajib mengajukan perubahan pbg dan slf dalam hal terdapat perubahan fungsi dan atau klasifikasi bangunan gedungstandar teknis bangunan. pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam pbgiii standar teknis bagian kesatu umum standar teknis meliputistandar penyelenggaraan bcb yang dilestarikan, standar lokasype purwarupa. ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan memperhatikan kkp dan atau kerawanan bencana. ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputikeandalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aspekype purwarupasebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan ketentuan bangunan baru bernuansakan daerahcara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berkala dengan memeriksa kesesuaian perencanaan dan memberikan rekomendasi jika diperlukan perubahan desainbangunan gedung standar pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemeliharaan dan perawatan, dan pemeriksaan berkala. pemilik atau pengelolapengkaji teknis atau tim penilai teknismeliputipupkphuruf dikenaibangunan gedung. pemilik bangunanbangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus berkoordinasi dengan dpupkp. pengawasan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan olehsetelah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemilik bangunan gedung. kegiatan setelahsetelah pembongkaran. pemilik bangunan gedungbangunan gedungyang dilestarikan standar penyelenggaraan bcb yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas penyelenggaraan bcb yang dilestarikan, dan pemberian kompensasi, insentif dan disinsentf bcb yang dilestarikan. standar penyelenggaraan bcb yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada harus mengikuti kaidahstandar teknis penyelenggaraan bcb yang dilestarikan meliputi ketentuan tata bangunan, ketentuan pelestarian, dan ketentuan keandalan bcbrpemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai standardibagi berdasarkan kategori wajib, atau disarankan. bgh dengan kategori wajib sebagaimana dimaksud pada huruf meliputikategoridan cc. pemanfaatan. dpupkpketentuan dokumen ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terhadap dokumen tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, cc. pemanfaatan, dan pembongkaran. setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung menghasilkan dokumen dan harus diunggahataupun berpotensielolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbahokumen tahap perencanaan teknis yang diunggah menjadi syarat diterbitkannya pbg. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi yang diunggah menjadi syarat diterbitkannya slf. dokumen tahap pemanfaatan dan pelestarian yang diunggah menjadi syarat perpanjangan slf. dokumen rtb yang diunggah menjadi syarat diterbitkannya surat perintah atau persetujuan pembongkaran. bagian kesembilan pelaku penyelenggaraan bangunan gedungdan pengelola bangunan gedunglokasi melalui kkp. kkp sebagaimana dimaksud pada terdiri atasmerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung berwenang untuk: melakukan proses pembinaan melalui simba, membentuk sekretariat:dan menerbitkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung. proses pembinaan melalui simba sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas dpupkp, dan atau dpmptsp. kepala dpupkpmenerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pbg, slf perpanjangan, : melakukan pengawasan kinerja pelaksanaan tugas tpa, tpt, dan penilik: dan memasukan komponen perhitungan retribusi pbg. tpt sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh kepala dpupkp. tpt sebagaimana dimaksud pada memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen. anggota tpt terdiri atas pejabat struktural pada organisasiupati menunjuk tpapenilik sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh bupati. penilik merupakan pegawai aparatur sipil negara yang bertugas dpupkp. dalam hal jumlah pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi, dpupkphuruf memiliki tugas melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, dan melakukan inspeksi pengawasan pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung. tahap penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari konstruksi bangunan gedung, pemanfaatan bangunan gedung, dan cc. dan diunggah dalam simbsarana dan prasarana bangunan gedung. bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam termasuk bangunan gedung prasarana yang meliputi konstrukssetiap pendirian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam dan harus berdiri atas lahan dengan status pekarangan kecuali konstruksi menara. pemilik bangunan gedung yang tidak mengajukan pbg sebelum pelaksanaan konstruksi:pupkppenerbitan pbg harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku daerah yang mengatur pendirian suatu bangunan gedung tertentu, antara lain toko swalayan, pasar rakyat, dan cc. apotek. retribusi pbg sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayarkan oleh pemohon berdasarkan skr yang diterbitkan oleh dpupkp. skr sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan perhitungan teknis sebagaimana dimaksud dalam retribusi pbg sebagaimana dimaksud pada berdasarkan peraturan daerah yang mengatur retribusi daerah. penerbitan pbg sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh dpmptspgedungyedia jasa pengawasan konstruksi rumah tinggal tunggal (satu) lantai dengan luas paling banyak:test pengujian (commissioning test) dilakukan setelah semua instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan bangunan gedung terpasang. surat pernyataan laik fungsi untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaketatausahaan pbg. ketentuan lebih lanjutdabangunan gedung wajib menyesuaikan dengan pbg yang telah diterbitkan. dalam hal pemilik bangunan gedungbangunan gedung untuk mengurus ulang pbg, atau mengajukan pbg perubahan. dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan rekomendasi peniliterbitkan setelah pemilik bangunan gedung mendapat surat pernyataan laik fungsi sebagaimana dimaksud dalammilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada wajib menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. bagi pemilik bangunan gedung yang tidak menggunalf sebagaimana dimaksud dalam meliputi dokumen slf, lampiran dokumen slf, dan label atau plakat slf. masa berlakunya slf (dua puluh) tahun untuk bangunan gedung rumah tinggal tunggal dan deret: dan (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya. slf sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang setelah dilakukbangunan gedung atau pengguna. bab vii surat kepemilikan bangunan gedung surat kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud huruf diterbitkan pada saat penerbitan slf. surat kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sbg:pada huruf diterbitkan bersamaan penerbitan slf melalui simba. slf dan sbg sebagaimana dimaksud pada diterbitkan tanpa dipungut biayacc. laporan, pendapat dan pertimbangan, masukan: dan gugatan perwakildpupkp melakukan pembinaan dalam bentukenuhan simba,dpupkp melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung terkait pemenuhan standar teknispengawasan terhadap pemenuhan kkp dilaksanakan oleh dpr. pengawasan terhadap pemenuhan persetujuan dan atau perizinan dilaksanakan oleh dpmptsp. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dalam peraturan bupati. bab pendanaan sumber pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung, berasal dari:,disesuaikan paling lama (lima) tahun, dan atau izin mendirikan bangudilakukan perubahan bentuk dan fungsalinan sesuai dengan aslinya pada tanggal agustus sekretaris sena long bantul kanak baba baba bupati bantul, fran sea supa hum abdul halim muslim ne nip sertabantu. cukup jelas.huruf yang dimaksud klas adalah bangunan gedung hunian biasa,:onstruksi adalah susunan berupa model dan tata letak suatu bangunanperpanjangan slfklas adalah bangunan gedung atau struktur yang bukan hunian. kelas bangunan gedung bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, airport, atau sejenisnya. kelas(sepuluh persen): la, lb, 9a, 9b, 10a dan 10b, adalah klasifikasi yang terpisah, dan ruang ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin liftkretariat adalah tim yang terdiri dari akun operator, akun pengawas dalam aplikasi simba yang ditetapkan oleh kepala dpupsimak adalah daftar yang memuat kelengkapan terpenuhinya kesesuaian persyaratan penyelenggaraan bangunan gedungoleh masyarakathuruf pendapat dan pertimbangan dimaksud ditujukan kepada instansi yang berwenang terhadap penjurusan rtl, rencana induk sistem proteksi kebakaran kabupatehuruf masukan dimaksud kabupaten. huruf gugatan perwakilan dimaksud diajukan pengadil: sosialisasi tertib administrasi bangunan gedung, diskusi publik penyelenggaran bangunan gedung, dan atau disinsentif retribusi pada bangunan yang telah berdiri namum belum memiliki pbrencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat rtl adalah rencanagaya arsitektur bangunanupati adalah bupatiperumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat dpupkp adalah dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten bantulaerah adalah kabupaten bantul. maksud pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung merupakan pedoman persyaratan administrasi kesesuaian dengan tata ruang dan standar teknis keandalan bangunan serta kelestarian lingkungan. tujuan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung untuk dapat menjamin kesesuaian tata guna lahan dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana detil tata ruang kawasan, menjamin keselamatan dan keamanan pengguna dan masyarakat sekitarnya, digunakan secara aman, sehat dan lancar bagi pengguna, dan memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang laik fungsi, berbudaya, serta selaras serasi dengan lingkungannya. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis: penyelenggaraan bangunan gedung, sim: peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan. bab fungsi dan klasifikasi bangunan gedung bagian kesatu fungsi bangunan gedung paragraf umum fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan fungsi sosial dan budayadalam hal bangunan gedung memiliki lebih dari (satu) fungsi utama, maka ditetapkan menjadi fungsi campuranperdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuaibangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jas(l)paragraf prasarana bangunan gedung prasarana bangunan gedung, meliputi ruang ibadah, ruang ganti, cc. ruang laktasi, taman penitipan anak, toilet:zona kebencana sederhana, tidak sederhana: dan khusus. tingkat permanen sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi bangunan gedung permanen, dan non permanen. tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi tingkat resiko kebakaran tinggi, sedang, dan rendah. zona kebencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi zona kebencanaan rawan gempa, rawan tanah longsor atau tanah bergerak, cc. rawan banjir, dan rawan angin puting beliung. lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi bangunan gedung lokasi tinggi, sedang, dan rendahanak yang memiliki kutipan akta kelahiran, ketersediaan fasilitas ila: dan pelembagaan partisipasi anak. paragraf pemenuhan indikatorcakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia (nol sampai delapan belas) tahun, pelayanan penerbitan kartu identitas anak, cc. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran anak usia (nol sampai enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiranlasistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab, penyebaran ila, dan fasilitasi pemenuhan hak anak atas ila mendorong terbentuknya forum anak, pelatihan bagi forum anak sebagai pelopor dan pelapor, cc. pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan bagi forum anak, fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator forum anak, fasilitasi penguatan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor, dan fasilitasi pelibatan partisipasi forum anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan. bagian keempat klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif paragraf umumaud hiaragraf pemenuhan indikator pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan anak, bimbingan perkawinan pra nikah dan layanan konsultasi pasccc. peningkatanpeningkatan ketahanan keluarga anti narkoba. pemenuhan indikator paud hipenyelenggaraan paud hi pada satuan pendidikan anak usia dini, peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian kesintasanaud hilakukanpembangunan taman atau wisata ramah anak, pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah anak, dan pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan ruang pemain ramah anak. paragraf pesantren ramah anak pemerintah daerah menetapkan pesantren ramah anak. penetapan pesantren ramah anak sebagaimana dimaksud pada berpesantren ramah anak sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memenuhi ketentuan mempunyai kebijakan pesantren ramah anak, pembelajaran ramah anak, cc. memiliki sarana dan prasina ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak, partisipasi anak, dan partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai pesantren ramah anak diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan paragraf umumaragraf pemenuhan indikator pemenuhan indikator persalinan fasilitas kesehatdan neonatal, peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi, cc. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mentalpaling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program pemberian suplemen vitamin dan obat cacingnurunan prevalensi gizi pada balita, pemberian makanan tambahan, peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap, dan pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan anak. pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan anak usia bawah (dua) tahuingkatan pemberian air susu ibu eksklusif, penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadupenyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi, dan optimalisasi kebijakan penypembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, peningkatan dukungan akreditasi, cc. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap anak usia (nol sampai dua puluh empat) bulan, penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi anak sekolah, penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi hiv dan sifilis, peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis dari ibu anak, peningkatan dukungan dan atau fasilitasi terapi pencegahan tbc, peningkatanj . peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napa pada usia sekolah, peningkatan dukungan dan atau fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah anak, il. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih konvensi hak anak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagipelaksanaan (lima) pilar sanitasi total berbasis masyarakat, peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial anak luar asuhan keluarga, cc. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, dan sosialisasi sumber daya forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi. pemenuhan indikatordilakukan melalui penyelenggaraan programpengaturan standar kawasan tanpa rokok daerah, paragraf fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak pemerintah daerah menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak. fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada meliputi tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan rumah sakit. fasilitastenaga kesehatan telah terlatih tentang konvensi hak, dan mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadapdan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan anak, memiliki ruang laktasi, sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar, mempunyai ruang bermain ramah anak, dan mempunyai sarana prasarana ramah anak dan disabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak diatur dalam peraturan bupati. bagian keenam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya paragraf umu: dan cc. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anakpartisipasi pendidikan anak usia dini, peningkatan partisipasi wajib belajar (dua belas) tahun, cc. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar (dua belas) tahun pada orang tua dan wali anak, pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar (dua belas) tahun, penyediaan fasilitas pendidikan anak luar sekolah, dan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak kurang mampu. pemenuhan indikator sekolahlaksanaan kebijakan sekolah ramah anak setiap jenjang pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, cc. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah anak, pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi anak sekolah, peningkatan partisipasi anak dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah, fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan konvensi hak anak, dan peningkatan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan sekolah ramah anakpemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yangdukung kegiatan kreativitas anak dan kegiatan budaya, fasilitasi tempat ibadah ramah anak, dan fasilitasi ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak, yang dapat diakses semua anak. paragraf sekolah ramah anak pemerintah daerah menetapkan sekolah ramah anak. penetapan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud padaengembangan anak usia dini holistik dantul.paragraf ruang bermain ramah anaksetiap fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, cc. tempat wisata anak, pusat perbelanjaan, dan perkantoran pemerintah daerah dan swasta. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketujuh klaster perlindungan khusus paragraf umummenuhan indikatorsebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan, cc.: dan pencegahan permukaan genital anak perempuan.dilakukan melalui penyelenggaraan program pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja,pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak, dan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.layanan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi hiv aidskorban bencana dan konflik, fasilitasi kalurahan tangguh bencana, perlindungan sosial bagi anak korban bencana, fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat, penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anakdilakukan melalui penyelenggaraan program: fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi: pendampingan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan, dan cc. penyediaan sekolah inklusi.rlindungan anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan pendampingan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. pemenuhan indikatoryangkhusus untuk anak yang menjadi pelaku, penyediaan tenaga pendamping, fasilitasi mediasi, dan fasilitasi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.dilakukan melalui penyelenggaraan program: rehabilitasi sosial, pelayanan medis, dan pelayanan psikologis. bab tahapan kabupaten layak anak bagian kesatu tahapan kabupaten layak anak tahapan kla meliputi perencanaan kla, pra kla, pelaksanaan kla, dan evaluasi klaencanaan kabupaten layak anak tahapan perencanaan kla sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas deklarasi kla, pembentukan gugus tugas kla, dan profil kla. deklarasi kla sebagaimana dimaksud dalam merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan kla. pembentukan gugus tugas kla sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah. gugus tugas kla melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajianmerupakan sumber data bagi evaluasi kla daerah. bagian ketiga pra kabupaten layak anakdilaksanakan oleh gugus tugas kla. rad kla disusun untuk jangka waktu (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerahunia usaha, media massa, dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai rad kla diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat pelaksanaan kabupaten layak anaksebagaimana dimaksud padsekarang dan yang akan datang. bagian kelima evaluasi kabupaten layak anak evaluasi klaklakla dilaksanakan setiap tahun tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan. evaluasi klanyelenggarakan pengembangan kla dengan membentuk gugus tugas kla. gugus tugas kladan pembangunan daerah. gugus tugas kla sebagaimana dimaksud pada mempunyai sekretariat. gugus tugas kla sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan pengembangan kla daerah dengan memberdayatugas pokok gugus tugas kla adalahjanalisis: dan pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan kla. pemerintah daerah dapat menjalin kerja gugus tugas kla sebagaimana dimaksud dalam merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas unsur: orang tua, forum anak, media massa, dan j . ketua, wakil ketua: sekretaris: sub gugus tugas kelembagaan, dan sub gugus tugas (lima) klaster kla. ketentuan lebih lanjut mengenai gugus tugas kla diatur dalam peraturan bupati.bagian kedua komisi perlindungan anak daerah dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak daerah, pemerintah daerah dapat membentuk pad. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan pad diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga forum anak forum anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan kla. forum anak sebagaimana dimaksud padaam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah mana forum anak itu berada. forum anak sebagaimana dimaksud pada mempunyai peran: sebagai pelopor dan pelapor, dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada,rnatif solusi atas isu tersebut. peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud,bentuk partisipasi forum anak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputifasilitas pelayanan kesehatan ramah anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anasantren ramah anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat anak nyaman, bersih, betah, khusyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi. ruang bermain ramah anakgugus tugas kla adalah lembaga koordinatif pemerintah kabupaten yang mengforum anak adalah wadah partisipasi anak satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan anak yang dilapor. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, dan atau unsur masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kapanewon, dan pemerintah kalurahan bagian kesatu pemerintah daerah tanggung jawab pemerintah daerah dalam upayapanewon, menganalisis situasi dan kondisi anak daerah, dan h.paling sedikit tetap setiap tahun. bagian kedua pemerintah kapanewon tanggung jawab pemerintah kapanewon dalam upaya mewujudkan kla adalah: melakukan upaya membangun kapanewon layak anak, membentuk dan memfasilitasi forum anak tingkat kapanewon, membentuk dan memfasilitasi perlindungan anak berbasis kapanewopanewon dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. bagian ketiga pemerintah kalurahan tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam upaya mewujudkan kla adalah: melakukan upaya membangun kalurahan layak anak, membentuk dan memfasilitasi forum anak tingkat kalurahan, membentuk dan memfasilitasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat kalurahalurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. bab vii kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga setiap orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak untukupaya mewujudkan kla, antara lainmemberikan bantuan bidang pendidikanh.kperan serta dunia usaha dan media massa dunia usaha harus berperan serta dalam mewujudkan kla. peran sertaramah anak antara lain toilet anak, penitipan anak, dan ruang bermain ramah anak. dalam hal kegiatan usaha tersegmentasi anak, pelaku usaha harusperan serta media massa dalam penyelenggaraan kla meliputi publikasi atau pemberitaan yang ramah anak, memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak, danbabndanaan pendanaan dalam rangka implementasi klmasa kas ya suparman, s.ip., hum mep niat penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bantulkla) yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, kabupaten bantulla kabupaten bantulpenyelenggaraanunia usaha dan media massokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarg. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelaspaya pemenuhan hak anak diselenggarakan melalui klakemasyarakatan, media massaukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf penyebaran ila dapat dilakukan melaluicukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelashuruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud kebijakan pesantren ramah anak adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi warga pesantren lingkungan pesantren yang meliputi kebijakan anti kekerasan, mekanisme pengaduan jika terjadi kekerasan, dan tata cara penerapan disiplin positif (disiplin tanpa kekerasingkatan pelaksanaan (lima) pilar sanitasi total berbasis masyarakat dapat berupa:dan dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses san cukup jelas cukup jelas komitmen daerahserta mendukung terwujudnya dunia yang layak baganewon layak anak adalah kapanewoalurahan layak anak adalah kalurahan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang dilakukan bersama oleh perangkat kalurahan dengan kelompok masyarakat dan anak yang ada kalurahanhuruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan menyediakan fasilitas laktasi yaitu memberikan kesempatan menyusui dan atau menyediakan ruang laktasi. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan produk produk dan jasa yang dihasilkan adalah produk produk dan jasa yang diperuntukkan bagi anak. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan menyediakan fasilitas ramah anak disesuaikan dengan sektor usaha perusahaan. yang dimaksud dengan ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu saat anak tidak diharuskan belajarkemasyarakatan, media massapedoman penyelenggaraan kla daerah. bab prinsip dan strategi upaya kla dilaksanakan berdasarkan prinsip, dan tata pemerintahan yang baik. strategi implementasi kla adalahkeluarga: dan anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi: danb iii hak dan kewajiban anak bagian kesatu hak anak hak anak yang dijamin dilindungi meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifmeliputimeliputi hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, meliputimeliputi hak untuk memperoleh perlindungan apabila anak berhadapan dengan hukum, hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,bagian kedua kewajiban anak setiap anak berkewajiban untukdan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. bab pemenuhan indikator kabupaten layak anak bagian kesatu umum indikator kla terdiri atas penguatan kelembagaan, dan klaster kla. indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas peraturan daerah tentang kla, penguatan kelembagaan kla, danklaster kla sebagaimana dimaksud padaindikator kla sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman pembentukan rad kla. bagian kedua penguatan kelembagaan pemenuhan indikator penguatan kelembagaan kla sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi fasilitasi penguatan kapasitas gugus tugas kla, fasilitasi penyusunan rad kla, koordinasi kla: fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan daerah, pembinaan dan pengawasan pembentudaerper fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat anak indonesia daerah: fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli anak daerah: fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak anak bagi: forum lembaga profesi, media, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi dan tenaga riset.aragraf umum klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki indikator
bupati kuningan provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusikabupaten kuningan telah diatur dalamretribusi izin trayek, bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu adanya penyesuaianinsidentil dikenakan biaya sebesar:setiap keterlambatan pengajuan pembaharuan izin trayek dan atau kartu pengawasan dikenakan denda sebesar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan untuk setiap bulan keterlambatan. penggantian izin trayek dan atau kartu pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan huruf atau volume, indeks terintegrasi, indeks pembangunan baru dan harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam untuk petunjuk teknis tata cara perhitungan retribusi imb mengikuti peraturan bupati tentang bangunan gedung. bagian keenam wilayah pemungutan dan instansi pemungut retribusi retribusi dipungut wilayah daerah. instansi pemungut retribusi adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati. bagian ketujuh retribusi terutang pembayaran retribusi harus lunas dilakukan baik secara tunai maupun non tunai. pembayaran retribusi dilakukan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintualam dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusipgp3e kuningan, fpa aceh purnama diundangkan kuningan pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten kuningan, ,n set yah naa tua #dian k umat januar usingretribusi perizinan tertentu kabupaten kuningan telah menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kuningan. bahwa dengan adanya perubahan peraturan saat ini, maka peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu perlu disesuaikan yang diwakili oleh tim teknis perizinan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan reklame adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi atau memberikan suatu ide, barang atau jasa, dengan maksud untuk menarik perhatian orang orang terhadap ide, barang atau jasa yang diinformasikan tersebut, contoh reklame adalah baliho, billboard, videotrous perhitungan retribusi imb adalah sebagai berikut: retribusi pembangunan bangunan gedung baru: itx sps retribusi rehabilitasi renovasi bangunan gedung: itx spg retribusi bangunan prasarana gedung: x1x1,00x apps retribusi rehabilitasi bangunan prasarana gedung: tkx spp keterangan: luas lantai bangunan gedung volume besaran (dalam satuan m?os harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya tarif setiap kabupaten kota) sbs harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung indeks pembangunan barukartu pengawasan adalah merupakan bagian dokumen izin penyelenggaraan angkutan orangyang dimaksud dengan izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan untuk menggunakan kendaraan bermotor umum menyimpang dari trayeknpenyelenggaraan angkutan orang adalah izin untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umumzin bagian kesatu melalui kepala dinaskepala dinas: izin mendirikan bangunan imb), izin usaha perikanan, dan izin penyelenggaraan angkutan orang. dan berkantor dpmptsp. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk berita acara. tata cara pemberian izin, bentuk, ukuran,, diluar nilai tanah dan bangunan dapat diberikan apabila pemohon telah memiliki surat pendaftaran penanaman modal. untuk mendapatkan surat pendaftaran penanaman modal: kin mendirikan bangunan diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perubahan bentuk, luas, atau perubahan fungsi bangunan, sedangkan ketentuan untuk prasarana bangunan tower berlaku selama (sepuluh) tahun dan dievaluasi setiap (lima) tahun. untuk reklame berlaku selama (enam) tahun dan dievaluasi setiap (tiga) tahun. izin usaha perikanan diberikan selama (tiga) tahun, dan izin penyelenggaraan angkutan orang berlaku selama (lima) tahun. bab iii ketentuan retribusi bagian kesatuobjek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam adalah pemberian izin kepada perusahaan angkutan untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah usaha kegiatan dibidang penyelenggaraan angkutan orang yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang undangan sektor angkutlin mendirikan bangunubjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan. bagian kedua golongan retribusi retribusi izin mendirikan bangunan, izin usaha perikanan, dan:, dan atau ketinggian bangunan, izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis, jumlah atau luas usaha, dan izin trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis, dan jangka wak. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: izin mendirikan bangunan. besarnya retribusi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: bangunan gedung pembangunan bangunan gedung luas indeks baru terintegrasi"an prasaranaizin usaha perikanan besarnya retribusi izin usaha perikanan ditetapkan dengan ketentuan: pengelola situ embung rp. m? tahun kolam air tenang kat) rp. m? tahun kolam air deras kad) rp. m? 3tahun pengolahan dan pemasaran rp. kg bahan hasil perikanan baku tahun izin penyelenggaraan angkutan orang struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: izin penyelenggaraan angkutan orangkartu pengawasan
bupati kuningan provinsi jawa baratharus dilakukan perubahan bentuk badan hukum bagi badan usaha milik daerah: bahwa untuk melaksana perlu dilakukan penyesuaian terhadapsahaan umum daerah air minum tirta kemuningkontrak kinerja: dan risalah rapat dan kertas kerja. paragraf tugasparagraf wewenang dewan pengawaspemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan, menilai laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan direktur untuk mendapat pengesahan kpm, cc. meminta keterangan direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningsekretariat dewan pengawasberdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. dewan pengawas dapat diberikan tunjangan tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan pemuda fregatir minum tirta kemuning kabupaten kuningan. bagian keempat direksi paragraf pengangkatan direktur direktur diangkat oleh kpm. untuk dapat diangkat sebagai direktur, harus memenuhi syarat sebagai berikut: sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, kompetensiuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan: memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai bidang manajemen usaha perusahaan, berijazah paling rendah (strata satu): mempunyai pengalaman kerja minimal (lima) tahun bidang manajerial perusahaan berbadan hukum: mempunyai kompetensi atau sertifikasi manajemen air minum yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazahbagi calon direktur yang berasal dari aparatur sipil negara bersedia untuk melepas status sebagai aparatur sipil negaramemenuhi standar nilai uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi direktur. proses pemilihan direkturcc. wawancara akhir. tata carapelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan menghasilkan paling sedikit (tiga) atau paling banyak (lima) calon direktur. tim seleksi menyampaikan calon direktur sebagaimana dimaksud pada kepada kpm. kpm melaksanakan tahapan wawancara akhir terhadap calon direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf kpm menetapkan (satu) calon direktur terpilih sebagai direktur, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud padaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. struktur organisasi dan tata kerja pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan asas efesiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. paragraf tugas direktur direktur mempunyai tugasberdasarkan pertimbangan dewan pengawas menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningemuning kabupaten kuningan, membina pegawai mengurus dan mengelola kekayaan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganmuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. paragraf wewenang direktur direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai wewenang mengangkat, mengelol:, menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dengan persetujuan dewan pengawas mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam jabatan lingkungan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan mewakili pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningemuning kabupaten kuningan menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan menjual, menjadikan atau melepaskan aset milik pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningatur tidak berwenang mewakili pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan, apabila terjadi perkara pengadilan antara pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dengan direktur bersangkutan: dan atau direkturemuning kabupaten kuningan. dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada yang berhak mewakili pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan yaitu dewan pengawas dalam hal direktur mempunyai benturan kepentingan dengan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganair minum tirta kemuning kabupaten kuningan. untuk mendukung kelancaran pengelolaan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan, direktur dapat diberikan dana representasi sebanyak banyaknya (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan direktur yang penggunaanya diatur oleh direktur secara efepenghasilan direktur penghasilan direktur terdiri atasair minum tirta kemuning kabupaten kuningan. tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan yang layak termasuk suami istri dan anak dan tunjangan lainnya.air minum tirta kemuning kabupaten kuningan paling sedikit memperoleh hakair minum tirta kemuning kabupaten kuningan. direktur cuti tahunan, cuti besar, cc. cuti sakit, cuti diluar tanggungan:diluar tanggungan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilaksanakan setelah mendapat surat izin cuti dari kpm. direktur pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningankemuning kabupaten kuningan.sahaan umum daerah minum tirta kemuningair minum tirta kemuning kabupaten kuningan dilaksanakan oleh dewan pengawas. dewan pengawas menunjuk pejabat dariair minum tirta kemuning kabupaten kuningan dilaksanakan oleh kpm dengan menunjuk pejabat. bab vii pegawai bagian kesatu pengelolaan urusan. tata cara dan ketentuan pengelolaan kepegawaian pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan direktur. pegawai pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan undangan. dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. bagian kedua penghasilan pegawai pegawai pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninga penghasilan pegawai pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan terdiri atasemuning kabupaten kuningan diatur dalam peraturan direktur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan. bab vii tata kelola bagian kesatu tahun buku dan penggunaan laba bersih tahun buku pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganair minum tirta kemuning kabupaten kuningan ditetapkan sebagai berikut untuk anggaran pembangunan daerah pad dan disetor kas daerah sebesar (lima puluh lima persen): dan untuk cadangan dan dana lain lain yang dikelola oleh pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan sebesar (empat puluh lima persen). kpm memprioritaskan penggunaaan laba pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningemuning kabupaten kuningan: sosial dan pendidikan sebesar (sepuluh persen):. penetap hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuniemuning kabupaten kuninganagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua rencana bisnis pemuda air minum rencana bisnis pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan paling sedikit terdiri dari rencana jangka menengah (bisnis plan): dan rencana jangka pendek rencana kerja anggaran rka).diberpedoman terhadap rencana jangka panjang yang telah ada dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). rencana bisnis jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf selanjutnya disebut bisnis planbisnis plan disusun untuk menunjukan gambaran mengenai bisnis pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan kepada para pemangku kepentingan: memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan, cc. menentukan strategi bisnis:bisnis plan sebagaimana dimaksud pada direktur harus memperhatikan asas perusahaan yang sehat:air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. bisnis plan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatencana jangka pendek rencana kerja anggaran rka) sebagaimana dimaksud dalam hurufair minum tirta kemuning kabupaten kuningan terdapat perubahan pada bisnis plan, terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan, dan atau terjadi perubahan peraturan perundang undangan yang terkait. perubahan rka pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dapat dilakukan sebanyak banyaknya (dua) kali revisi. bagian ketiga laporan pengelolaan keuangan tahunan laporan pengelolaan keuangan tahunan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan terdiri dari neraca: laba ( rugi): cc.air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. selambat lambatnya (satu) bulan setelah berakhirnya tahun bukudan jasa pengadaan barang dan jasa pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dilaksanakan memperhatikan efisiensi dan transparansi. pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganair minum tirta kemuning kabupaten kuningandan saling menguntungkan, memberikan manfaat secara optimal bagi pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dan melindungi kepentingan pemerintahdengan mekanisme internal pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan persetujuan kpm, laporan keuangan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganemuning kabupaten kuningair minum tirta kemuning kabupaten kuninganemuning kabupaten kuninganair minum tirta kemuning kabupaten kuningan melakukan pinjaman kepada pemerintah daerah, tidak dipersyaratkan jaminan. bagian ketujuh pengawasan pengawasan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dilakukan untuk menegadaerah dengan menunjuk pejabat pada pemerintah daerah membantu direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaanya, memberikan saran serta perbaikan::emuning kabupaten kuningemuning kabupaten kuningan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuning dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur sop)air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kpm dan dprd kabupaten kuningan. dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direktur dan kekayaan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganair minum tirta kemuning kabupaten kuningandaerah mengambil alih aset dari pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningandaerah tidak dapat mengambil alih aset sebagaimana dimaksud pada maka pemerintah daerah diundangkan kuningan pada tanggal november sekretaris daerah kuningan dian rachmat januar unicaair minum tirta kemuning kabupaten kuninganmuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan serta mewakili pemuda baik dalam maupun kantor pusat adalah kantor pusat pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. modal dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan yang harus dipenuhi oleh pemilik. anthem adalah bagian keuntungan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan yang diberikan kepada dewan pengawas dan direktur pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan, yang baru dapat diberikan bila pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan memperoleh laba bersih. bab nama, logo dan tempat kedudukan dengan peraturan daerah ini nama perusahaan daerah air minum kabupaten kuningan yang didirikan berdasariubah menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta kemuning kabupaten kuningan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan) yang berkedudukan dan berkantor pusat kecamatan kuningan. dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada maka kantor pusat perusahaan daerah air minum kabupaten kuningan kuningan menjadi kantor pusat pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. untuk memacu perkembangan usaha dan peningkatan pelayanan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dapat membentuk kantor cabang. penjelasan atasumum perusahaan daerah air minum kabupaten kuningan merupakan salah satu badan usaha milik daerah kabupaten kuningandaerah air minum kabupaten kuningan serta untuk, sehingga perlu membentuk peraturan daerah kabupaten kuningan tentang perusahaan umum daerah air minum tirta kemuning kabupatenkemuning kabupaten kuningan.pengangkatan dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan direktur dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusankinerja adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada direktur diluar gaji untuk membantu memotivasi atau mendorong direktursa produksi adalah suatu bentuk tunjangan yang diberikan kepada pegawai karena pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan memperoleh laba dan sistem pembagiannya disesuaikan dengan fungsional dan kinerja pegawai yang bersangkutan. yang dimaksud dengan insentif kinerja adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada pegawai diluar gaji untuk membantu memotivasi atau mendorong pegawaian intern adalah unit yang dibentuk olehkemuning kabupaten kuningan melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko, pengendalianhak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki perusahaan daerah air minum kabupaten kuningan beralih kepada pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh direktur sesuai peraturan perundang undangan. direksi dan dewan pengawas perusahaan daerah air minum kabupaten kuningan menjadi direktur dan dewan pengawas pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud. pemberian nama, bentuk dan penggunaan logo diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii maksud dan tujuan maksud pendirian pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningantujuan pendirian pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningancc.layanan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri pelayanan dan kegiatan usaha pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan antara lain meliputi pelayanan air minum, pelayanan pengiriman air tangki, cc. pelayanan hidrat umum, pelayanan hidrat kebakaran, usaha penyediaan air minum dalam kemasan amd):kerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan. pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada huruf harus mendapat persetujuan kpm. pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. bab permodalan sumber modal pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganemuning kabupaten kuninganemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan sebesar rp. , (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). modal disetor pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuningan sampai dengan tahun sebesar rp. (tujuh puluh tiga milyar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah). guna kelangsungan usaha pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganair minum tirta kemuning kabupaten kuningan terdiri atas kpm: dewan pengawas: dan direksi. bagian kedua kpm kpm sebagai kepala daerah selaku pemilik modal pada pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuning: penghasilan dewan pengawas dan direkturkemuning kabupaten kuningakemuning kabupaten kuningkemuning kabupaten kuningmuning kabupaten kuningan. untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawaerintahan daerah dan atau pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganwawancara akhir. tata cara dan ketentuan seleksi dewan pengawas ditetapkan dengan peraturan bupati dengan mengacu padaturkemuning kabupaten kuningan. komposisi dewan pengawas ditetapkan sebanyak (satu) orang yang berasal dari pejabat pemerintah daerahkemuning kabupaten kuningan, pemberian masukan dan saran atas pengelolaan pemuda air minum tirta kemuning kabupaten kuninganair minum tirta kemuning kabupaten kuningan: dan pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
bupati kuningan provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten kuninganningansuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, setiap pendirian bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan izin mendirikan bangun dan ketentulu menetapkan peraturan daerah tentangimb bagi pemilik adalah untuk: pengajuan sertifikat laik jaminandilaksanakan oleh dpmptsp. bagian kedua pelayanan administrasi izin mendirikan bangunan pelayanan administrasi imb, meliputi: permohonan pengajuan imb: permohonan pengajuan perubahan imb:dan atau pengesahan legalisasi fotokopi imb. bab penerbitan izin mendirikan bangunan bagian kesatu tata cara dan persyaratan permohonan imb diajukan secara tertulis kepada kepala dpmptsp:rmohonan imb sebagaimana dimaksud dalam diajukan dengan melampirkan persyaratan administrasi, dan dokumen rencana dan dilengkapi bukti pelunasan pbb: rekomendasi dari forum kerukunan umat beragama kub) untuk bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah ibadat, harus sesuai deng, atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl) bagi yang terkena kewajiban: dokumen hasil analisis dampak lalu lintas andalan) bagi bangunan tertentu yang wajib andalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:, rekomendasi dokumen keselamatan dan keamanan operasional penerbangan kpop) dari instansi yang berwenang bagi bangunan tertentu yang wajib kpopfotokopi akta pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan yayasan:, il. site plan bagi komplek perumahan, komplek pertokoan dan kopling siap bangunan yang legalisasi oleh skpd teknis: dan surat rekomendasi tata ruang bagi kegiatan usaha dan industri skala besar dari tim koordinasi penataan ruang daerah dprd) kabupaten kuningan. dokumen rencana, hasil penyelidikan tanah bagi bangunan (dua) lantai lebih: perhitungan kebutuhan utilitas bagi bangunan bukan hunian rumah tinggal yang sifatnya kompleks: data penyedia jasa perencanaan, dan rekomendasi teknis dari instansi terkait. dokumen rencanakepala dpmptsp menerbitkan keputusan imb paling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benarunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi imb sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang ditunjuk. pejabat yang ditunjuk menyerahkan imb kepada pemoho:: dandikenakan retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahandanbab vii penertibanwilayahengan peraturan bupati. bab vii pelaporan dalam rangka pembinaan pemberian imb, dpmptsp melaporkan penyelenggaraan pelayanlarangan setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila:dan atau mendirikan bangunan atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah. bab pengawasan dan pengendalidpmptsp bersama dengan skpd yang membidangi pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan dan satpol ppdpmptsp dapat memberikan papan nama papan petunjuk imb daerah sebagai identifikasi telah dilakukannya perizinan.bab x krk). keterangan rencana kabupaten krk)sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dpmptsp bersama dengan skpd terkait. bab xiii retribusi pelayanan pemberian imb dikenakan retribusi perizinan tertentu. retribusi imb sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bab xiv sanksi administrainstansi yang berwenang bidang penegakan peraturanmbongkaran bangunan gedungimb dapat dibekukan atau dicabut apabila: persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin ternyata terbukti tidak benar. (satu) tahutigaimb. pembekuan dan pencabutan imb ditetapkan oleh bupati secara tertulis melalui dpmptsp yang membidangi perizinan atas rekomendasi skpdlebih lanjut mengenai pembongkaranraturan pelaksanaan yang telah ada bidang imbii ketentuan penutupfe) aa) tara dra one intima diundangkan kuningan yin pada tanggal november sekretaris daerah kabpektennkuningan seagama recenizin mendirikan bangunan umum bahwa dengan perkembangan pembangunan fisik kabupaten kuninganmempunyai kewajiban untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kabupaten yang sehat dan terarah pusat huruf yang dimaksud bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal. huruf yang dimaksud bangunan gedung fungsi keagamaan adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadagamapenyusunhuruf yang dimaksud bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha. huruf yang dimaksud bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya. huruf yang dimaksud bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedungcukup jelas. yang dimaksud klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan pedoman teknis menurututilitas adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. yang dimaksud dengan rekomendasi dari tim teknis adalah persetujuan rencana teknis secara tertulis yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim teknis. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan permohonan pengajuan perubahan imb meliputi balik nama imb dan perubahan fungsitanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah adalah bukti status kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah berstatus tanah kering non pertanian dan atau perjanjian pemanfaatan tankub adalah forum kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negerihuruf cukup jelas. huruf yang dimaksudmbar rencana arsitektur bangunan adalah gambar rencana arsitektur bangunanstruktur adalah gambar sistem strukturutilitas adalah gambar sistem utilitas adalah perhitungan struktur bangunan gedung. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud pejabat memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis adalah dpmptsp berwenang memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, sedangkan skpd yang membidangi pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan dan atau penataan ruang berwenang memeriksa kelengkapan dokumen secara teknis yang melalui pengesahan dokumen rencanasialisasi adalah upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dipahami, diri oleh masyarakat. contoh sosialisasi antara lain penyuluhan kepada masyarakat, pemberitahuan kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektroniknyelenggaraan ldinas penamaan modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat dpmptsp adalah dinas penamaan modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintuunininganpemohon imb yang selanjutnya disebutadalah orang pribadi atautim teknis adalah tim yang dibentuk denganbangunan bukan gedung atau sebutan lainnya yancana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat rtrw,rmohonan izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebutpemberian imb adalahnerbitan imb adalah proses cara perbuatan menerbitkan dokumen imbrdr), rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) dan atau rencana teknik ruang kawasan trk) maksud,tetapkannyaawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan,ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: fungsi dan klasifikasi bangunan, pemberian imb, penerbitan imb: pelaksanaan pembangunan, penertiban pemutihan imb, pelaporan, larangan, sosialisasi, retribusi: pengawasan, pembinaan dan pengendalian: dan ketentuan sanksiberdasarkan fungsinya bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam meliputi: bangunan gedung fungsi hunian, dapat berbentuk: bangunan rumah tinggal tunggal:, dapat berbentuk: bangunan masjid, mushola, langgar atau surau, bangunan gereja atau kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng: atau bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya: cc. bangunan gedung fungsi usaha,bankperindustrian: industri kecil, industri sedang, industri besar berat, bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, moudang, gedung parkir dan sejenisnya, atau bangunan gedung jasa seperti bangunan bengkel perbaikan kendaraan, tempat cuci, warnet, dan sejenisnya. bangunan gedung fungsi: atau bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya, bangunan gedung fungsi khusus, dapat berbentuk: bangunan kemiliteran, bangunan reaktor: bandar udara, terminal, kilang, bangunan instalasi pembangkit tenaga listrik: penyimpanan barang berbahaya, atau bangunan gedung monumental:bagian ketiga klasifikasi bangunan klasifikasi bangunan gedung dikelompok: tingkat risiko kebakaran sedang:: bangunan gedung lokasi renggang:: dan bangunan gedung bertingkat tinggi. 8g. kepemilikan meliputi bangunan gedung milik negara daerah: bangunan gedung milik perorangan, dan bangunan gedung milik badan usaha. klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemberian izin mendirikan bangunan bagian kesatu prinsip manfaat, dan kewenangan pemberian izin mendirikan bangunan paragraf umum setiap pemoho. imb sebagaimana dimaksud pada merupakan pengesahan dokumen perizinan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dpmptsp
bupati kuningan provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuningan, menimbang bahwa dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya,pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nayelenggaraan kegiatan pasukan pengibar bendera pusakpemudadalam: menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan daya inovasi: menyalurkan minat bakat, dan menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyar,: organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada paling kurang memilikiterstruktur dan tidak terstruktur. organisasi kepemudaan dapat berhimpun dalam suatu wadah sesuai dengan tingkatannyacc. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan:perorangan yang berjasa dan dan bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. penghargaan sebagaimana dimaksud pada danbelanja daerah, organisasi kepemudaan, cc. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat,dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undang,idaerah,nx. neh ats aa), diundangkan kuningan pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten kuningan dan umat januar kun!, stakeholder dan masyarakat kabupaten kuninganpemerintah daerah untuk melaksanakan urusan kepemudaan yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dalam rangka membangun karakter, kapasitas dan daya saing pemuda. selanjutnya dalam peraturan daerah ini secara jelas telah diatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kuningan, serta diatur juga tentang peran, tanggung jawab dan hak pemuda,,adanya peraturan daerah kabupaten kuningan tentang kepemudaan akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan pada umumnya serta secara khusus mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian visituhanan yang maha esa'adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjaminkebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragamamartabat setiap pemuda secara proporsional. huruf yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwapembangunan kepemudaan menumbuhkan semangatkebangsaan dan nasionalisme kalangan pemuda sertapembangunan kepemudaan memperhatikan keragamanpenduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah,dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah masalahpembangunan kepemudaan menghidupkan danmenumbuhkembangkan semangat musyawarah untukmufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalammemecahkan permasalahan dan mencari jalan keluarterhadap permasalahan yang dihadapi pemuda. huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwapembangunan kepemudaan memberikan kesamaanpembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemudasecara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara. huruf yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwapembangunan kepemudaan menjamin pemuda untukbersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat didalam pelayanan kepemudaan. huruf yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwapembangunan kepemudaan menjamin pemuda untukmendapatkan kesamaan dalam pelayanan. huruf yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwapembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuanpemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpapemudaan yang terstruktur adalah organisasi kepemudaan yang memiliki struktur kepengurusan dan organisasinya berjenjang. yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan yang tidak terstruktur adalah organisasi kepemudaan yang memiliki struktur kepengurusan, akan tetapi organisasinya tidak: kebhinekaan: demokratis: keadilan: partisipatif:penyelenggaraapelaku usaha memberi peluang, fasilitasjejaring kemitraanpemudalokal. kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan agama dan akhlak mulia: pendidikan wawasan kebangsaan, penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajibpenyiapan program regenerasi divitas pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda, dan perlombaan perlombaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda, dan organisasi kepemudaanuan usaha ekonomi produktif pemuda, pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten: penyelenggaran kegiatan festival kreativitas pemuda tingkat kabupaten:danpelatihan: pengkaderan, pembimbingan, pendampingan, dan f .: pemasangan, pembimbingan, pendampingan: kemitraan: promosi: dandi, dunia usaha,undang undangan. pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang, menyediakan ruang untuk sarana kepemudaan:nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
bupati kuningan provinsi jawa barbupati menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan rancangan peraturan daerah tentang perubahankuningrp. jawa tengdan keu lainnyadesa dan partai politik rp.fall name 2utama diundangkan kuningan pada tanggal desember sekretaris daerah pasan kabupaten kuningan kn) dian.rachmat januar lembaran daerah kabupaten kuningan tahun nomor reg peraturan daerah kabupaten kuningan, provinsi jawa barat
anas.2015 jo.tetapkan dengan peraturan bupati, bahwa dengan ditetapkannya peraturan bupati untuk pengaturan pola tarif layanan badan layanan umum daerah,. peraturan daerah kabupaten kuningan nomorumum bahwa dengan dicabutnymenjadi dasar pembentukoleh peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang pola tarif nasional rumah sakit, maka pengaturan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang pola tarif nasional rumah sakit. lebih lanjut dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang badan layanan umum daerah menyebutkan bahwa tarif layanan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. oleh karena ituii. demi cukupjelas cukupy( bagian hukum ibeyapar insani ter ker. neta ran pase ira bana bea pala tangga jalan ane sasa aaa kama update kuningan, asisten yes that ppn sekda yyu wabup sera aced ama diundangkan kuningan pada tanggal jangan sekretaris daerah kabupatennkuningan, apn ##jb nek maa ron, rach uapdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kunidaerah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dihapus, bahwa dengan dihapuskannya kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, peraturan daerah kabupaten kuningan.umumutama yang tercantum dalam undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dihapuskan. dikarenakan dengan dihapuskannya kewenangan tersebut makademi pasai cukupjelas cukup belum \|opeyazar ditetapkan kuningan pada tanggal perri kpi bupati.kuni ngan, ana pen fan terik sekda lah wabup nos fwbusnama diundangkan kuningan pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten suntingan, (sinaecegahan dan penanggulangan kebakaran, pemerintah daerah harus menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran, bahwa dengan adanyamengakibatkan perubahan perangkat daerah yang berwenang dalam urusaat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya kebakaran yang diperlukan. s5) rekomendasi pencegahan bahayaperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran bidang pencegahan dan kebakaranstandar operasional prosedur, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. bagian ketiga spk kebijakan spk sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengembangan sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran: pengadaan sarana dan prasi kriteria spk: lingkup kegiatan spk, cc. identifikasi resiko kebakaran, analisis permasalahan :dan rekomendasi penanggulangan kebakaran. penyusunan spk sebagaimana dimaksud pada dilaksanupt pemadam kebakaran yang menyelenggarakan urusan kebakaran. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pengelolaan mobil unit pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh upt pemadam kebakaran. kebutuhan biaya operasional upt pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, wajib memenuhi kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan dilakukan proses pengujian terhadap kepemilikan alat, untuk rekomendasi sertifikat laik operasi sistem proteksi kebakaran bangunan gedung yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya sertifikat laik fungsi bangunan gedung. sertifikat laik operasi sistem proteksi kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada (l) wajib diperbaharui sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam peraturan perundang undangan. permohonan sertifikat laik operasi sistem proteksi kebakaran untuk bangunan gedung diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. dihampiri daftar alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang telah terpasang dan atau belum dipasang oleh yang bersangkutan, sebelum dikeluarkannya sertifikat laik fungsi bangunan gedung. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap pelanggaran atas kewajiban atau ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam d: teguran lisan, teguran tertulis disertai pemasangan spanduk fire line warning dengan tulisan berbunyi area ini tidak aman dari kebakaran, atau merekomendasikan kepada dinas terkait sebagai penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk tidak menerbitkan atau mencabut persetujuanan kum ditetapkan kuningan pejabat para ket. pada tanggal januari soem pem an, seruan walet bupati kuningan, asisten pan inn iz yap sekda ag ow, diundangkan kuningan pada tanggal jangan acid kabupaten kuningan, (sn al. egaumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. lebih lanjut dalam lampiran sub urusan kebakaran disebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten yaituerdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, kabupaten kuningan telah memiliki peraturan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun akan tetapi dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur risk yang berdasarkmerupakan kewajiban daerah, dengan demikian dalam perubahan peraturan daerah ini menitikberatkan pengaturan risk dan berdasarkandisebutkan bahwa satpolengan demikian akibat adanya perubahan peraturan daerah tersebut, perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang semula ada dinas tata ruang dan cipta karya beralih kewenangannya kepada satpol pp. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kuningan nomor pembentukan dan susunan perangkatangka dan angka diubah, kemudian diantara angka dan angka disisipkan (tiga) angka yakni angka sampai dengan angka 9c,pt pemadam kebakaran adalah unit pelaksana teknis upt) pada satuan polisi pamong praja kabupaten kunij9ob. rencana sistem pencegahan kebakaran selanjutnya disingkat rock adalah bagian dari risk yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi. ocesaat kebakaran dan bencana terjadangka\|sha fpantai tersebut. suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan. katdihapus. antara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut: bab risk bagian kesatu umum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemerintah daerah menyusun risk. risk sebagaimana dimaksud pada (l) disusun berdasarkan: rekomendasi teknis dari upt pemadam kebakaran, rencana tata ruang wilayah daerah, dan cc. analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi daerah:esiko kebakaran dan penempatan pos, kajian analisis upt pemadam kebakaran, analisis peraturan, penyusunan pembiayaan, pengesahan riskperaturan perundang undangan. bagian kedua rock rock sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap: kebakaran,(l), paling sedikit memuat: kriteria rock:bangunan gedung, bangunan perumahan dan atau kawasan peeyang
tas nia tas bupati kuningan provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang pembangunan pangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuninganwujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersebar merata seluruh wilayah kabupaten kuningan serta terjangkau oleh daya beli masyarakat diperlukan sistem pembangunan pangan daerah, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang ketahanan panganmbangunan pangan daerah. babi ketentuan umum dalam peraturan daerahkuningan. pemerintah daerah kabupaten adalah bupati sebagai unsur puningancc. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin rawan pangan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat penduduk rawbagian ketujuh pengolahan pangan lokal pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyediakan produksi pangan segar dan sehat sebagai bahan olahan pangan. yang dimaksud pembangunan pangan daerah meliputi jenis pangan nabati (bahan makanan pokok): dan pangan hewani (lauk pauk). pengolahan pangan lokal pangan segar sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menjamin ketersediaan penganekaragaman pangan lokal dan rempah rempah, berupa bahan pangan aman, segar dan sehat untuk diolah melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat: b.jenis pangan lokal sebagaimana pada huruf berupa aneka umbi termasuk kayong, talas, ubi jalar, ubi kayu, handels, hui gemini, gadung, sung, kacang kacangan, buah buahan berupa kapel (stelechocarpus butanol), uni, limus, karena, kesemek, besar, ruwet) dan lain lain komoditi selain beras yang ada daerah dan selalu dibudidayakan, dan mengolah bahan pangan yang siap untuk dikonsumsi berdasarkan potensi sumberdaya lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta halal. pelaku usaha melakukan penumbuhan, pengembangan dan kemandirian pangan olahan. penyediaan pangan lokal masyarakat dilakukan melalui jejaring produksi dan pemasaran. kelompok pangan olahan bekerjasama dengan toko modern. pemerintah daerah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal dilakukan melalui gerakan kampanye diversifikasi pangan dengan menggunakan berbagai media. bahan tambahan pada pangan olahan dihindari dari unsur yang berbahaya yang bisa mengancam terhadap keselamatan konsumen. proses pangan olahan harus memperhatikan risiko bahaya pada pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi dan lainnya. ic) strategi pelaksanaan pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pendekatan teknologi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan, dengan mengubah bentuk asli pangan lokal dan memperkaya nilai gizi yang terkandung didalamnya melalui fortifikasi atau penambahan kandungan gizi lain, pendekatan bisnis dilakukan dengan pola industrialisasi berbasis korporasi, peningkatan kuantitas produksi dan pemasaran, dan sedangkan pendekatan kearifan lokal dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola pangan setempat namun tetap memperhatikan higienis dalam proses produksi. pedoman cara produksi pangan olahan yang baik adalah yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:b.mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya:dan mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan,pengolahan, pengemasan, penyimpangan atau pengangkutan. bagian kedelapandengan: menyediakan kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat secara kwalitas maupun kuantitas, menyediakan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah, terutama wilayah terpencil, meningkatkan peran kelembagaan pemasaran komoditi pangan secara efektif dan efisie. pemerintah daerah mengembangkan lembaga distribusi pangan atau pasar rakyat yang menyediakan pangan bagi masyarakat. bagian kesembilan pemasaran dan perdagangan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku pemasaran pangan dan melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal. pemerintah daerah memfasilitasi setiap pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan pangan yang aman, sehat dan halal. pemerintah daerah memonitor harga pangan terutama pangan pokok dengan maksud menjaga stabilitas pasokan dan harga, dan penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.provinsi pemerintah pusat. s5) pemerintah daerah berkewajiban menciptakan kawasan perdagangan pasar induk pangan daerah. bagian kesepuluh cadangan pangan dalam mewujudkan pembangunan pangan daerah pemerintah daerah menyediakan cadangan pangan dan memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diutamakan untuk beras dengan perhitungan (delapan puluh persen) dari cadangan beras total provinsi jawa barat yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk daerah terhadap jumlah penduduk provinsi jawa barat. penyediaan dan fasilitasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan: bencana alam, bencana sosial, dan atau menghadapai keadaan darurat. penyaluran cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesebelas konsumsi pangan pemerintah daerahemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekar pangan lokal. perbaikan gizi dilakukan dengan: pemerintah pusat menetapkan kebijakan bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarkat, kebijakan pemerintah pusatduabelasangan sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah daerah berkewajiban mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan pada masyarakat. pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaran keamanan pangan setiap rantai pangan secara terpadu. norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan ditetapkan oleh pemerintah pusat. keamanan pangan diselenggarakan melalui:tigabelasatau bentuk pangmengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilbelas penetapan dan membebaskan dari jasad renik pathpengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelimabelas pemberianjaminan keamanan pangan dan mutu pangan setiap orang kelompokuntuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan dan mutu pamanan pangan dan mutu pangan diatur dalam peraturan bupati. bagian keenambelassuaimbangunahanan pacianuukum ditetapkan kuningan asian tani 2n pejabat gt. ker fosanemonaa man na, $ wae bupati kuningan, kisah pkoorouitor van asisten sekda yen s3) nama diundangkan kuningan pada tanggal sekertaris daerah kabupaten kuningan, (al ipa nya lembaran daerah kabupaten kuningan tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten kuningan provinsi jawa barat penjelasan atas peraturan daerah kabupatenkuningan nomor tahun tentang pembangum ini, sehingga engan demikian dapat dihindarkan kesalahpahamanbangunan pangan daerah adalah upaya menyeluruh dan terpadu yang mencakup sektor sektor ekonomi hulu dan hilir yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kondisi pangan daerah. tanah kas desa adalah salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu asetnabati meliputi selera, kacang kacangan, sayuran, biji bijian, buah buahan dan pangan lainnya. pangan hewani meliputi daging, ikan, telur, susu dan hasil susu dan impor panganpasai cukup jelas.kuningan nomor:unit pengolahan hasil adalah suatu kelompok usaha yang bergerak bidang pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertaniktor ekonomi hulu adalah seluruh bidang ekonomi yang menyediakan regulasi sarana prasarana produksi komoditi dan sumber daya yang berpengaruh terhadap kondisi pangan daerah. sektor ekonomi hilir adalah seluruh bidang kegiatan ekonomi yang menyelenggarakan pengolahan distribusi dan konsumsi yang berpengaruh terhadap keadaan pangan daerah. bab asas, tujuan, kedudukan dan ruang lingkup bagian kesatu asas penyelenggaraan pembangunan pangan daerah berasaskan:pembangunan pangan daerah bertujuan untuk: menjamin ketersediaan pangan yang memadai dalam jumlah mutu dan jenis, meningkatkan kemampuan produksi pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat, menuntaskan kerawanan pangan, kesejahteraan, meningkatkan supremasi pangan lokal, meningkatkan daya saing pangan daerah petani pelaku pangan dan masyarakat, dan menjamin inventarisasi data kawasan pangan daerah. bagian ketiga kedudukan peraturan daerah tentang pembangunan pangan daerah berkedudukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan dan pelayanan dalam rangka pembangunandalam pembangunan pangan daerah: dan pedomandalam menyusun perlu dan peraturan lainnya dalam pembangunan pangan daerah. bagian keempat ruang lingkup paragraf umum ruang lingkup ketahanan pangan daerah, terdiri atas tata kelola pangan daerah: sistem pangan daerah dan kawasan pangan daerah. paragraf tata kelola pangan daerah tata kelola pangan daerah terdiri atas perencanaan perencanaan daerah bersifat menyeluruh meliputi sektor hulu dan hilir yang bergerak langsung atau tidak langsung terhadap kondisi pangan daerah: pelaksanaan mencakup kepastian keterkaitan dan sinergitas antara sektor dan stake holder pangan daerah, pengendalian yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek. pelaksanaan dilaksanakan secara sinergitas dan berkelanjutan antara sektor dan antara stake holder: pengendalian yang mencakup monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait. paragraf sistem pangan daerah sistem pangan daerah meliputi seluruh sektor ekonomi hulu dan hilir yang mencakup kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia, insfrastruktur, sarana dan prasarana, produksi pertanian, s5. lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, pengolahan pangan lokal, distribusi pangan, pemasaran dan perdagangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, sosialisasi pangan, penetapan standar keamanparagraf kawasan pangan daerah kawasan pembangunan pangan daerah meliputi perdesaan dan perkotaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b), tanah kas desa, tanah aset daerah, perhutanan sosial: dan kawasan pangan lokal. bab iii kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan pangan daerah, kewenangan pemerintah daerah meliputi: melakukan pendataan terhadap kawasan pembangunan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalambaratpembangunan pangan daerah pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangupembangunan pangan daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan pembangunan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada babi penyelenggaraan pembangunan pangan daerah bagian kesatu kebijakan dan regulasi pemerintah daerah menyusun kebijakan dan regulasi pembangunan pangan daerah yang mengacu pada undang undang yang terkait serta visi dan misi pemerintah kabupaten kuningan. pemerintah daerah menyusun kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pembangunan pangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah sebagaimana dimaksud pada bagian kedua kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah, pemerintah daerah dapat membentuk kader ketahanan pangan. pembentukan kader ketahanan pangan sebagaimana dimaksud padakader ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pemerintah daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan pembangunan pangan daerah. s5) pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada dilakugian ketiga insfrastruktur, sarana dan prasarana pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah. infrastruktur sebagaimana dimaksud pada dilakukan meliputi pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jalan menuju lokasi kegiatan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan sebagai akses transportasi sorotan dan hasil produksi pertanian,peternakan dan perikanan, pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jalan pertanian untuk memudahkan petani dalam pengangkutan sarana produksi dan hasil budidaya pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi saluran irigasi untuk mendukung kegiatan usaha budidaya pertanian, peternakan dan perikanan, penyediaan lantai jemur dan gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan dan hasil produksi pertanian. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dilakukan meliputi: penyediaan dan pengembangan asinan yang diperlukan dalam proses produksi pertanian, peternakan dan perikanan, penyediaan sarana produksi pertanian berupa rekomendasi jenis benih unggul bersertifikat dari penangkap benih lokal, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan, penyediaan sarana produksi peternakan berupa bibit, pakan dan obat obatan, dan penyedia sarana produksi perikanan berupa benih, pakan dan obat obatan. bagian keempat produksi pertanidan mengembang, kelembagaan dan akses permodalan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif melalui jaminan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan yang mengacu pada peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menerapkan pola insentif dan disinsentif sesuai ketentuan, mengembangkan dan mengelola kawasan eks bengkok sebagai kawasan tetap kawasan pertanian kota (urban farming), mengembangkan kawasan sentra produksi menuju daerah menjadi kawasan unggulan wilayah jawa barat bagian timur terutama untuk produksi komoditas hortikultura dan peternakan: memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif sektor pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan ramah lingkungan, pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam: melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya air secara arif dan bijaksana, peningkatan kemampuan petani, peternak, pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi produksuntuk cadangandilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan yang kurang produktif lainnya. bagian kelima lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah sebagai kabupaten konservasi, dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan melalui: membatasi penggunaan bahan bahan kimia yang dapat merusak atau mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan mengembangkan jenis jenis pupuk organik atau pestisida yang ramah lingkungan. pemerintah daerah tidak memberikan perijinan terhadap pembangunan infrastruktur yang berakibat rusaknya atau mencemari lingkungan hidup bahkan hilangnya sumber daya alam. bagian keenam pencegahan dan penanggulangan masalah pangan pemerintah daerah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada (l), akses dan pemanfaatan pangan, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan, akses dan pemanfaatsebagaimana dimaksud pada diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kekurangan pangan, dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. s5) penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: peningkatan produksi dan atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan:
maninterdepartemental penyiapan rancangan peraturan pemerintah tentang present and atribut kepresidenan presiden republik indonesia, menimbang bahwa dipandang perlu untukrhadap present dan atribut presiden sebagai mana dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun jang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun kedua panitia interdepartemental tersebut pada dictum pertama bertugas menyusun tantangan undang undang tentang bendera kebangsaan merah putih, lagu kebangsaan indonesia raja dan lambang negara republik indonesia bhinneka tunggal ika dan menyiapkan tantangan peraturan pelaksanaannya. ketiga . men una pik presiden republik indonesia ketigsudah harus diselesaikan. keempat. soeharto jenderal tni.
wat presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diatur tatacara pembebasan, sebagaimana dimaksud dalam alat undang undang nomor tahunmemutuskan menetapkan keputusan preside. . pap presiden republik indonesia (l). seorang pegawai negeri sipil jang oleh organisasi golongan politik karya dijalankan untuk pemilihan anggota badan permusyawaratan badan perwakilan rakyat sesuai dengan alat undang undang nomor tahun dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya, dengan ketentuan tidak dirugikan hak hanja sebagai pegawai negeri, jaitu tetap mempunyai status sebagai pegawai negeri tetap memperoleh hak hak dan penghasilan jang sah sebagai pegawai negeri sipil. pembebasan untuk sementara dimaksud alat ini dimulai sejak pengumuman daftar jalan tetap sebagaimana jang dimaksud dalam alat peraturan pemerintah nomor tahun dan berakhir setelah pemungutan suara selesai. setelah pemungutan suara selesai, pegawai jang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula. pembebasan untuk sementara dari jabatan organik tersebut dilakukan dengan surat keputusan oleh pejabat jang berwenang, yakni bagi pegawai negeri sipil pusat) oleh menteri jang bersangkutan atau pejabat jang ditunjuknya. pegawai daerah oleh gubernur bupati walikota kepala daerah atau pejabat jang ditunjuknya. pegawai badan lembaga lembaga negara tertinggi dan lembaga lembaga pemerintah non departemen oleh ketuanya masing masing atau pejabat jang ditunjuknya. (l) organisasi golongan politik karya jang menjalankan seorang pegawai negeri sipil untuk pemilihan anggota badan permusyawaratan perwakilan rakjat, wajib memberitahukan setara tertulis penetapan pencalonan tersebut kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden ini. pemberitahuan . pap presiden republik indonesia pemberitahuan tersebut disampaikan pada waktu pegawai negeri sipil jang bersangkutan diajukan mendjadi jalan dan sudah menyatakan kesediaannya untuk dijalankan sebagaimana dimaksud dalam alat huruf sub (iii) undang undang nomor tahun (l). apabila pegawai negeri sipil jang dijalankan terpilih mendjadi anggota badan permusyawaratan perwakilan rakjat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam alat undang undang nomor tahun berlaku baginya. pembebasan tugas untuk sementara waktu dari jabatan organik sebagaimana dimaksud dalam alat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan jang berlaku. keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan djakarta pada tanggal, oktodipandang perlu menetapkan ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud bab undang undang tahun bab peraturan pemerintah tahun dan bab vii peraturan pemerintah tahun mengingat alat undang undang dasar undang undang tahun l.n. tahun dan t.l.n. r.i. undang undang pnas. tahun peraturan pemerintah tahun l.n. r.i. tahun dan t.l.k. r.i. peraturan pemerintah tahun r.i. tahun dan r.i. memutuskan menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang penyelenggaraan kampanye pemilihan umum. jang dimaksud dalam keputusan presiden ini dengan organisasi ialah organisasi golongan politik dan golongan karya sebagaimana dimaksud dalam alat dan, alat keputusan presiden nomor tahun kesatuan . kun mda presiden republik indonesia kesatuan masyarakat ialah kesatuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan pemerintah nomor tahun kampanye pemilihan umum ialah segala kegiatan organisasi serta anggota anggotanya dan kesatuan masyarakat serta anggota anggotanya untuk memperoleh suara sebanyak banyaknya dengan bentuk antara lain rapat rapat umum pawai dan demonstrasi keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum penyiaran melalui r.r.i. t.v. r.i. penyebaran kepada umum dan atau penempelan ditempat tempat umum poster. plakat, surat surat selebaran,alat peraga lainnya segala mata dan bentuk pertunjukan umum. penguasa jang berwenang ialah serendah rendahnya kepala kepolisian tingkat kecamatan dan dalam hal disuatu wilayah belum ada kantor kepolisian ialah kepala pemerintahan tingkat kecamatan. jangka waktu untuk kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden ini adalah (enam puluh) hari dan berakhir tudjuh) hari sebelum pemungutan suara diadakanidepan kantar organisasi jang bersangkutan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah membuatkannya . lan kun sama pap presiden republik indonesia membuatkannya dalam surat surat kabar atau penerbitan penerbitan lainnya jang telah mendapat izin penerbitan cc. menyebarkannya kepada anggota anggotanya. mereka jang tidak diberi hak dipilih menurut ketentuan undang undang atau jang hak dipilihnya telah dicabut oleh keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi atau jang terkena ketentuan komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban dilarang hadir dan ikut aktif dalam kegiatan kampanye hadir dan diperkenalkan atau diperlihatkan setara mencolok kepada umum dalam kampanye. anggota anggota badan badan pelaksana penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam bab peraturan pemerintah tahun tidak dibenarkan ikut serta mengadakan kegiatan kampanye pemilihan umum. (l). setiap kali organisasi akan menyelenggarakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam alat keputusan presiden ini, selambat lambatnya (tiga kali dua puluh empat) djam sebelumnya wajib memberitahukan maksudnya setara tertulis kepada penguasa jang berwenang. kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam alat keputusan presiden ini dapat diselenggarakan setelah organisasi memperoleh surat keterangan dari penguasa jang ber wenang sebagai tanda bahwa organisasi jang bersangkutan telah memberitahukan maksudnya. dalam . kun sama presiden republik indonesia dalam mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam alat ini penguasa jang berwenang memperhatikan ketentuan jang tercantum dalam alat peraturan pemerintah tahun menteri penerangan mengatur lebih lanjut penggunaan radio republik indonesia dan televisi republik indonesia dalam rangka kampanye pemilihan umum. kecuali petugas keamanan semua jang menghadiri kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam alat huruf dan keputusan presiden ini dilarang membawa segala mata bentuk senjata dan atau alat peledak. (l). untuk menjaga ketertiban kepala pemerintahan tingkat kecamatan dapat mengeluarkan ketentuan umum tentang penempatan alat alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam alat huruf keputusan presiden ini, selambat lambatnya (tiga) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden ini semua alat peraga kampanye pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam alat ini dalam jarak radius dua ratus meter dari tempat pemungutan suara sudah dihapus dan dihilangkan oleh organisasi jang bersangkutan. gedung gedung pemerintah dan tempat tempat ibadah dilarang dipergunakan untuk kampanye pemilihan umum. . pap presiden republik indonesia gedung jang mempunyai status hukum sebagai wilayah negara republik indonesia diluar negeri dapat dipergunakan sebagai tempat kampanye pemilihan umum dengan izin kepala perwakilan republik indonesia jang bersangkutan. penguasa jang berwenang membubarkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain terhadap kampanye jang diadakan oleh sesuatu organisasi, apabila ternyata tidak mengindahkan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden ini dan peraturan pemerintah tahun hal hal lain jang belum cukup diatur dalam keputusan presiden ini akanmbinaan dan pengurusan dari proyek s dan proyek i seperti diatur dalam keputusan presiden nomor tahun dan keputusan presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata republik indonesia komando tertinggi nomor koti presiden republik indonesia, menimbang bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan lebih lanjut tentang penegasan status dan pembiayaan dari projek roket ionosfer angkasa luar projek s ) sebagaimana diatur dalam keputusan presiden tahun dan projek atom projek i") sebagaimana diatur dalam keputusan presiden panti abri koti nomor koti mengingat 4alat undang undang dasar keputusan presiden nomor tahun memutuskan dengan menjabat ketentuan ketentuan dalam keputusan presiden tahun dan keputusan presiden panti abri koti koti jang bertentangan dengan keputusan presiden ini. menetapkan pertama pembinaan dan pengurusan dari projek dan proyek seperti diatur dalam keputusan presiden tahun dan keputusan presiden panti abri koti koti dilakukan oleh departemen pertahanan keamanan. kedua . man pik presiden republik indonesia kedua departemen pertahanan keamanan untuk selanjutnya mengadakan penelitian dan penilaian kembali atas kelanjutan projek projek tersebut. ketiga pembiayaan jang diperlukan guna kelangsungan tugas tugas kedua projek tersebut dictum pertama dibebankan kepada anggaran departkami, presiden republik indonesia sri koordinator kompartemen kesedjabsanan alan, membawa laporan menteri panitia pusat era tentang bent jana kang pan danang merapi diva tanah jang rah tersebut bahwa sudah lama akan kegiatan lebiatannja,, #entrega sidat, tag nja ang sudah sampai saat maka dipandang 2u: bahwa berhubung dengan itu, bejana alam gunung mera ena perda aar bar mon, dana ten asal dalan keputusan kami tn, har tahun undang aa, undang undang ngengat keputusan kamera perdana bei. bos6l m1 wo wakil perdana menteri selaku ketua mendengar bert jane alam. memutuskan4 per menjabat kem man pertama han dangan sebagai bert jana alam luar. biasa nan10001 telah ditetapkan dengan keputusan presiden tanggal perhutanan kembali daripada kerusakanekerusakan dilakukan @ ua instansi$f instansi atas petani juk mas ingvnasing perak alan bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi sebaikehaiknja bawah pimpinan gubernur kepala daerah djawa tengah ketiga gubernur kepala daerah djawa tengah menyelesaikan pemindahan sisa jalan transmigran jang berasal dari daerah ekkarnja nung merapi jang dinyatakan sabagai daerah bahasa jang belum dilaksanakan dengan menteri transmigrasi koperasi. salinan surat keputusan ini disampaikan kepada presidium kabinet dikira, para menteri ketua m.p.r ketua re g.r., ketua pete badan pemeriksa keuangan pengurus pusat front hasina1, direktorat perang daerah, djakarta r6. rusa jambi, bandjarmasin, kupang dam above ditetapkan djakarta harap kembali: pera senegal januari setel" esai dipergunakan republik indonesia, pep
men yaa nyi ny) gupresiden republik indonesia, membaca surat menteri luar negeri tertanggal januari menimbang bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi delegasi republik indonesia dan republik federal jerman pada tanggal november telah ditandatangani persetujuan tentang dorongan dan perlindungan timbal balik bagi penanaman modalsebagai hasil pembicaraan antara delegasi republik indonesia dan republik federasi jerman yang telah diadakan dan ditandatangani jakarta tanggal november sebagaimana terlampir pada keputusan presiden republik indonesia ini. kedua . way presiden republik indonesia kedua keputusan presiden republik indonesiattd.: lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang
keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang mengesahkan persetujuan antara pemerintahpresiden republik indonesia. membaca: surat menteri luar negeri pada tanggal desember nomor perihal agreement concerning the encouragement and the reciprocal protection investments between the government the republic indonesia and the government the kingdom norway: menimbang bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan norwegia pada tanggal november jakarta, telah ditanda tangani persetujuan tentang dorongan dan perlindungan timbal balik bagi penanaman penanaman modalagreement between the government the republic indonesia and the government the kingdom norway concerning the encouragement and the reciprocal protection investments)norwegia.yang telah dicetak ulang sumber:
man ya. trade agreement, agreement technical and scientific cooperation, agreement forestry, agreement fisheries, agreement shipping matters presiden republik indonesia, membaca surat menteri perdagangan tertanggal juli nomor m i1 menimbang bahwa menilai pada tanggal mei telah ditanda tangani delapan macam perjanjian perjanjian antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintah republik philippine, bahwa pemerintah republik indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan kedelapan perjanjian sebagai hasil sidang menilaimemutuskan . way presiden republik indonesia memutuskan menetapkantrade agreement between the republic indonesia and the republic between the republik indonesia and the republic the philippines, agreement forestry between the republic indonesia and the republic the philippines, agreement fisheries, agreement shipping matters between the republic indonesia and the republic the philippines, sebagai hasil pembicaraan yang telah ditanda tangani antara delegasi republik indonesia dan pemerintah republik philippine tanggal mei menilaman yaa nya ny guan pik presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang menyempurnakan team dokter ahli presiden republik indonesia yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari efisiensi kerdja, dipandang perlu untuk menyempurnakan team dokter ahli presiden r.i. sebagaimana ditetapkan dalam keputusan keputusan presiden republik: indonesia nomor tahun nomor tahun damenyempurnakan dokter team ahli presiden jang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun dengan perubahan perubahannya jang terakhir dengan keputusan presiden nomor tahun dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut pertama team dokter ahli presiden bertugas menyelenggarakan medical care dan medical security dari presiden republik indonesia beserta keluarganya. kedua . presiden republik indonesia kedua team dokter ahli presiden terdiri dari prof. g.a. siwabessy, sebagai ketua dr. rubin kertapati, major jenderal tni, sebagai wakil ketua anggota anggota jang ditunjuk dan ditentukan oleh ketua team, setelah mendengar pertimbangan pertimbangan badan koordinasi intelijen negara. ketiga tugas tugas serta pembagian kerdja antara ketua, wakil ketua dengan anggota anggota akan diatur oleh ketua team. susunan perubahan susunan anggota anggota team dokter ahli presiden republik indonesia wajib dilaporkan oleh ketua team kepada presiden ri. keempat bila dianggap perlu ketua team dapat meminta consult nasehat dari dokter2 ahli didalam dan luar negeri diluar team tersebut. kelima keterangan keterangan keluar mengenai kesehatan presiden r.i. serta keluarganya hanja dapat diberikan oleh ketua team dokter ahli tersebut sesudah mendengar dari angota anggota team jang bersangkutan dan hanja dapat diumumkan dengan persetujuan presiden r.i. keenam: semua biasa untuk pelaksanaan tugas tugas team dokter ahli didalam maupun luar negeri, dibebankan kepada anggaran sekretariat negara sekretariat kepresidenan. ketujuh keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sebelum terbentuknya team dokter ahli menurut keputusan ini, team dokter ahli jang ada tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. salinan keputusan ini disampaikan kepada para menteri kabinet pembangunan kepala staf angkatan darat sekretaris negara sekretariat . men pik presiden republik indonesia sekretaris kabinet sekretaris kepresidenan sekretaris militer. petikan keputusan ini disampaikan kepada,perlu dibentuk suatu sekretariat jenderal jang merupakan badan bantuan administrasi bagi dewan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengeluarkan keputusan presiden tentang pembentukan sekretariat jenderal tersebut pada sub serta penentuan kedudukan, tugas pokok, susunan dan keanggotaannyakeputusan presiden tentang sekretariat jenderal dewan pertahanan keamanan nasional. babi kedudukan, fungsi dan tugas sekretariat jenderal dewan pertahanan keamanan nasional, disingkat setjen wanhankamnas, selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut setjen, merupakan badan bantuan administrasi dewan pertahanan keamanan nasional jang berkedudukan langsung dibawah ketua dewan pertahanan keamanan nasional. . presiden republik indonesia setjen berfungsi untuk membantu dewan pertahanan keamanan nasional dengan menyelenggarakan kegiatan bantuan administrasi untuk memungkinkan dewan melaksanakan tugas pokoknya sesuai keputusan presiden nomor tahun dalam melaksanakan fungsinya, setjen mempunyai tugas menyelenggarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan persiapan persidangan dewan. menyelenggarakan pencatatan, kompilasi dan perumusan hasil persidangan dewan dan meneruskan hasil persidangan ini dalam bentuk keputusan instruksi surat edaran kepada departemen lembaga menurut keperluan. menyelenggarakan tugas lain jang dibebankan oleh dewan sesuai keperluan. bab susunan dan keanggotaan setjen mempunyai susunan sebagai berikut seorang sekretaris jenderal. seorang wakil sekretaris jenderal. cc. pembantu pembantu utama. biro biro. (l). sekretaris jenderal, disingkat sekjen, dijabat oleh seorang perwira tinggi angkatan bersenjata republik indonesia dengan tugas tugas membantu ketua dewan dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan dewan pertahanan keamanan nasional. memimpin . presiden republik indonesia memimpin sekretariat jenderal dewan pertahanan keamanan nasional. menghadiri semua sidang jang diadakan. menghimpun menelaah menilai dan menyusun bahan bahan untuk kepentingan dewan pertahanan keamanan nasional. menghubungi lembaga lembaga negara, organisasi swasta dan golongan masyarakat jang dipandang perlu dalam rangka tugas dewan pertahanan keamanan nasional. melaksanakan tugas lain jang dibebankan oleh dewan. setjen adalah anggota inti dewan pertahanan keamanan nasional. setjen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua dewan. (l). wakil sekretaris jenderal, disingkat wasekdjen, bertugas membantu sekjen dalam memimpin setjen sehari hari. mewakili sekjen bila berhalangan. wasekdjen dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada sekjen. pembantu utama sekjen terdiri dari anggota abri dan non abri jang membantu sekjen dalam pelaksanaan tugas jang ditentukan langsung oleh sekjen. susunan biro biro adalah sebagai berikut biro umum. biro hubungan dengan lembaga negara badan swasta golongan masyarakat biro dokumentasi, pencetakan dan distribusi. . kun mda presiden republik indonesia perincian organisasi dan tata kerdja biro biro diatur dan ditetapkan oleh sekjen. bab iii pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal adalah pati abri jang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri pertahanan keamanan. anggota setjen lainnya adalah pegawai negeri jang diangkat diberhentikan oleh sekretaris negara atas usul sekjen dan diambilkan dari departemen departemen lembaga lembaga pemerintah lainnya dengan persetujuan menteri pimpinan lembaga pemerintah jang bersangkutan setara penugasan penuh (full time), kecuali pembantu utama jang dapat ditugaskan setara tidak penuh (part time). bab ketentuan penutup hal jang belum cukup diatur dalam keputusan presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendirp presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang mengangkat para penanggung jawab badan koordinasi keluarga berencana nasional daerah presiden republik indonesia, menimbang bahwa agar tugas badan koordinasi keluarga berencana nasional jang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun dapat berjalan latar, dipandang perlu segera mengangkat gubernur kdh tingkat selaku penanggung jawab badan koordinasi keluarga bereritjana nasional didaerahhja masing masingpertama mengangkat para penanggung jawab badan koordinasi keluarga berencana nasional daerahnya masing masing gubernur kdh tingkat djawa barat, untuk daerah tingkat djawa barat gubernur kdh tingkat djawa tengah untuk daerah tingkat djawa tengah kepala daerah istimewa jogjakarta, untuk daerah istimewa jogjakarta gubernur kdh tingkat djawa timur untuk daerah tingkat djawa timur gubernur kdh tingkat bali, untuk daerah tingkat bali gubernur kdh djakarta raya, untuk daerah khusus ibukota djakarta raya. kedua . mean aa) wat pik presiden republik indonesia kedua para penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dict pertama keputusan presiden ini, memegang pimpinan utama serta mengkoordinir segala kegiatan jang berhubungan dengan pelaksanaan keluarga berencana didaerahnja masing masing berdasarkan kebijaksanaan serta rencana umum jang digariskan oleh pusat. ketiga dalam melaksanakan tugasnya termaksud dictum kedua keputusan presiden ini, para gubernur kdh bertanggung jawab kepada presidekepada pejabat negara pegawai negeri anggota angkatan bersenjata republik indonesia dan penerima pensiun, dalam batas batas kemampuan keuangan negara, dalam menghadapi hari raya lebaran tahun baru dipandang perlu memberikan kepada mereka sumbangan hari raya sebesar rp. (seribu lima ratus rupiah). mengingat alat undang undang dasar peraturan pemerintah republik indonesiaebagaimana telah ditambah dan diubah k:kemudian terakhir dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor dan tahu. bpa presiden republik indonesia kepada pejabat negara, il. pegawai negeri sipil daerah otonom jang tidak digaji atas beban belanda barang, iii. anggota angkatan bersenjata republik indonesia. sampai dengan disingkat pejabat. penerima pensiun atau tunjangan jang bersifat pensiun, disingkat penerima pensiun para pejabat negara pegawai negeri jang menerima uang tunggu dinonaktifkan dibebaskan (dan sebagainya) jang masih menerima penghasilan atas beban anggaran negara sampai dengan iii menjelang hari raya nja masing masing diberikan sumbangan hari raya jumlah sumbangan hari raya tersebut pada diatas adalah sebesar rp. (seribu limas ratus rupiah). mereka jang dimaksud pada angka dan iii keputusan presiden ini, jang mempunyai lebih dari satu jabatanjang tersebut pada angka dan iii keputusan presiden ini, jang sebelum tanggal november telah berhenti c.g. diberhentikan pejabat negara pegawai negeri jang menjalankan juta diluar tanggungan negra menjabat negara pegawai negeri jang ditempatkan luar negeri. . lean sd. presiden republik indonesia sumbangan hari raya termaksud pada keputusan presiden iniuntuk mereka jang menerima gaji pensiun bagian gaji uang tunggu dalam rupiah irian barat. daulah pemberian. pelaksanaan dari keputusan presiden ini diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan dan mengenai perusahaan perusahaan negara bank pemerintah oleh para menteri jang bersangkut an.meumum tentang kerjasama teknikagustus perihal persetujuan umum tentang kerjasama teknik antara republik indonesia dan kerajaan belgia, menimbang bahwa pada tanggal juni brussel telah ditanda tangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi kerajaan belgia suatu, bahwa pemerintah republik indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan dan menerima persetujuan umumen aa nyi ny hua presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan: pertama mengesahkan yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan belgia brussel tanggal junistaka. jenderal t.n.i. men yan aa ny) hbab . peraturan presiden tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional. memutuskan:residen tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional; presiden republik indonesia, dengan rahmattuhan yamaha esa menetapkan mengingat menimbang pedoman penyusunan rencanaumum energi nasional tentang nomor tahun peraturan presiden republik indonesia presiden republik indonesia menteri . kebijakan energi nasional,rencana umum energi daerah kabupaten kota, yang selanjutnya disingkat red kab kota, adalah kebijakan pemerintah kabupaten kota mengenai rencana pengelolaan energi tingkat kabupaten kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan red p yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran red p. rencana umum energi daerah provinsi, yang selanjutnya disingkate nyang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran run. rencana umum energi nasional, yang selanjutnya disingkatdalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan: bab ketentuanumum presiden republik indonesia . dan transparansi, memperhatikan prinsip efisiensi, partisi pasi. run, red p, dan red kab kota disusun dengan pasa14 mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika. memberikan pedoman; dan pengaturan peraturan presiden ini bertujuan untuk: peran masyarakat. penyusunan run; penyusunan red p dan red kab kota; dan ruang lingkup pengaturan peraturan presiden ini meliputi: kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi. presiden republik indonesia kebijakan . ,.~ penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan kondisi energi nasional saat lui dan kondisi energi nasional mas mendatang; rancangan run sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: rancangan run sebagaimana dimaksud pada disusun oleh menteri dengan mengikutsertakan pemerintah daerah, serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat. pasa16 pemerintah menyusun rancangan run berdasarkan ken. bagian kesatu umum babi penyusunan rencanaumumenergi nasional run, red p, dan red kab kota disusun berdasarkan data tahun dasar dan target ken. presiden republik indonesia anggota . sekretaris tim penyusunan rancangan run sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh pejabat eselon yang menyelenggarakan fungsi bidang penyusunan rue pada kementerian. ketua tim penyusunan rancangan run sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh pejabat eselon idi kementerian. susunan tim penyusunan rancangan run sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua; sekretaris; dan anggota. dalam menyusun rancangan run, menteri membentuk tim penyusunan rancangan run. pasa19 bagian kedua mekanisme pelaksanaan penyusunan rencana umum energi nasional penyusunan rancangan rue sebagaimana dimaksud dalam.energi. presiden republik indonesia . anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi bidang energi. asosiasi yang terkait bidang energi; perguruan tinggi; dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: tim penyusunan rancangan run dalam membahas rancangan rue memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat. unit kerja sebagaimana dimaksud pada dalam menyusun rancangan run mengikutsertakan pemerintah daerah. unit kerja sebagaimana dimaksud dalam bertugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan run. tim penyusunan rancangan run bertugas melakukan pembahasan rancangan run yang telah disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi bidang penyusunan run pada kementerian secara komprehensif dan lintas sektoral. anggota tim penyusunan rancangan run sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari wakil kementerian dan atau lembaga pemerintah terkait. presiden republik indonesia run . run ditetapkan paling lambat (satu) tahun setelah ditetapkan. penetapan run dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan dewan energi nasional. rancangan run hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai run oleh ketua dewan energi nasional. dalam hal dewan energi nasional terdapat perbedaan pendapat darr atau ada masukan atas rancangan run sebagaimana dimaksud dalam maka dewan energi nasional melakukan pembahasan bersama dengan kementerian. rancangan run sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai run oleh ketua dewan energi nasional. tim penyusunan rancangan run menyampaikan rancangan rue kepada menteri. menteri menyampaikan rancangan run sebagaimana dimaksud pada kepada dewan energi nasional. presiden republik indonesia kondisi . rancangan red p sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: pemangku kepentingan. pemerintah kabupaten kota; dan pemerintah; penyusunan rancangan red p sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dengan mengikutsertakan: pemerintah provisi menyusun rancangan red p dengan mengacu pada run. bagian kesatu penyusunan rencana umum energi daerah provinsi babi penyusunan rencanaumumenergi daerahprovinsi danrencanaumum energi daerahkabupaten kota run dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala (lima) tahun sekali atau sewaktu waktu. sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan atau perubahan ken. presiden republik indonesia penyusunan . pemerintah kabupaten kota menyusun rancangan red kab kota dengan mengacu pada run dan red p. bagian kedua penyusunan rencana umum energi daerah kabupaten kota red pred p ditetapkan paling lambat (satu) tahun setelah run ditetapkan. red p ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. penyusunan rancangan red pondisi energi saat ini dan masa mendatang; presiden republik indonesia bab . red kab koted p. red kab kota ditetapkan paling lamb (satu) tahun setelah red p ditetapkan. red kab kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota. penyusunan rancangan red kab kotaebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan kondisi energi saat ini dan mas mendatang; rancangan red kab kota sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: menyelenggarakan urusan pemeran tahan bidang energi dengan mengikutsertakan: pemerintah provinsi; dan pemangku kepentingan. yang kabupaten kota daerah perangkat penyusunan rancangan red kab kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh satuan kerja presiden republik indonesia .' babi . kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi mengumumkan rencana penyusunan red kab kota melalui laman (website) pemerintah kabupaten kota atau media lainnya. kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan bidang energi; kepala unit kerja yang menyelenggarakan fungsi bidang penyusunan run pada kementerian mengumumkan rencana penyusunan run melalui laman (website) kementerian;:rr atau informasi secara tertulis. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam penyusunan run, red p dan red kab kota. pasa120 babi peranmasyaraka presiden republik indonesia agar . peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. babi ketentuanpenutup rancangan red kab kota dapat melakukan konsultasi dengan kementerian. menyusun pemerintah kabupaten kota dalam dan pemerintah provisi dalam menyusun rancangan red p penyusunan rancangan red p dan red kab kota. integrasi dan sinkronisasi melakukan energi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang unit kerja yang menyelenggarakan fungsi bidang penyusunan run pada kementerian melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan run dan rancangan red p. babi ketentuanlain lain presiden republik indonesia sekretariat kabinet salinan sesuai dengan aslinya lembarannegara republik indonesia tahun nomor amir syamsudin menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd. diundangkan jakarta pada tanggal januari dr. susilo bambang yudhoyono ttd. presiden republik indonesia, ditetapkan jakarta pada tanggal januari penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia. dengan ini presiden peraturan pengundangan memerintahkan agar setiap orang mengetahuinya, presiden republik indonesia .;". ,) menjelaskan . menjelaskan mengenai posisi dan keterkaitan run, red p, atau red kab kota dengan dokumen perencanaan nasional daerah serta sifat penyusunan run, red p, atau red kab kota yang melibatkan proses dari atas bawah (top down) dan juga sekaligus proses dari bawah atas (bottom up). melakukan identifikasi aspek legal bagi pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengelolaan energi nasional daerah. menjelaskan latar belakang penyusunan run, red p, atau red kab kota dan arti pentingnya dalam tatanan pengelolaan energi nasional daerah. dalam latar belakang ini diuraikan mengenai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan energi yang sedang dihadapi dan yang diperkirakan akan dihadapi mas mendatang baik tingkat daerah, nasional maupun global. beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota dalam proses penyusunan run, red p, dan red kab kota adalah: pendahuluan sistema kapenyusunanrencanaumum energi nasional, rencanaumum energi daerahprovinsi, dan rencanaumum energi daerahkabupaten kota lampiran peraturanpresiden republik indonesia nomor tahun tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional presiden republik indonesia kondisi . dari isu dan permasalahan energi atas, perlu dilakukan analisis untuk mencari solusi strategis yang nantinya dimasukkan dalam run, red p, dan red kab kota. langkah langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. dampak lingkungan akibat produksi dan konsumsi energi; harga keekonomian komoditas energi; subsidi bahan bakar minyak dan listrik; infrastruktur energi; pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan pelaksanaan konservasi energi; ketergantungan pada energi fosil, khususnya bahan bakar minyak, sedangkan sumber daya energi fosil semakin berkurang; uraian terhadap hasil identifikasi dari berbagai isu dan permasalahan energi, baik daerah, nasional maupun global. secara spesifik isu dan permasalahan umum sektor energi yang dapat diungkapkan antara lain mengenai: isu dan permasalahan energi kondisi umum yang akan dituangkan dalam run, red p, dan red kab kota antara lain sebagai berikut: ii. kondisi energi nasional daerahsaat ini dan ekspektasi masamendatang menjelaskan mengenai istilah dan artinya yang terdapat dalam run, red p, atau red kab kota serta kaitannya dengan konteks pengelolaan energi nasional daerah. presiden republik indonesia menyusun .sebagaimana dimaksud pada angka langkah langkah perhitungan pemodelan, sebagai berikut: berisikan hasil perhitungan pemodelan berupa proyeksi kondisi energi nasional daerah mas mendatang untuk mencapai target target yang ditetapkan dalam ken, run, red p atau red kab kota. hasil dari pemodelan tersebut terdiri dari indikator energi dan indikator lingkungan. kondisi energi nasional daerah masa mendatang indikator lingkungan yang merupakan gambaran umum kondisi lingkungan, paling sedikit memuat emisi c02 per kapita dan emisi c02 per pdb. indikator energi yang merupakan gambaran umum kondisi energi, paling sedikit memuat; indikator sosio ekonomi yang merupakan gambaran umum sosio ekonomi pada tahun dasar, paling sedikit memuat pdb, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah kendaraan bermotor, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan;yang mencakup antara lain: kondisi energi nasional daerah saat ini presiden republik indonesia misi . visi yang terdapat dalam run, red p, atau red kab kota merupakan rumusan umum mengenai terpenuhinya kebutuhan energi dalam negerinasional daerah iii. visi, misi,tujuandansasaranenergi nasional daerah menjalankan model dengan menggunakan perangkat lunak yang menerapkan metode dari atas bawah (top down) dan dari bawah atas (bottom up) dalam perencanaan energi. skenario rue nyang mengacu pencapaian target ken; skenario red p atau red kab kota mengacu program yang ditetapkan dalam run. menyusun dan menetapkan asumsi dasar dan skenario: asumsi dasar, meliputi: pertumbuhan penduduk yang akan dicapai nasional daerah dalam run, run p, dan red kab kota disesuaikan dengan target ken; pertumbuhan pdb yang akan dicapai nasional daerah dalam run, red p, dan red kab kota disesuaikan dengan target ken. skenario dasar, yang menggambarkan kondisi masa depan yang dianggap akan berjalan seperti kecenderungan yang sudah ada dan sedang terjadi tanpa ada intervensi kebijakan terkait sektor energi; menyusun struktur model dengan (dua) modul utama: kebutuhan energi, terdiri dari submodul rumah tangga, transportasi, industri, komersial, lainnya, dan non energi; penyediaan energi, terdiri dari submodul tenaga listrik, minyak dan gas bumi, batubara, dan energi baru dan energi terbarukan. presiden republik indonesia secara . menguraikan secara garis besar mengenai kecenderungan arah kebijakan dan strategi energi nasional daerah, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah, dalam menjawab kondisi lingkungan strategis yang sejalan dengan ekspektasi kondisi energi nasional daerah mas mendatang. iv. kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional daerah sasaran adalah target target yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam ken, .run, atau red p, atau red kab kota. tujuan adalah untuk menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi dan program pengembangan energi untuk mencapai target target yang ditetapkan dalam ken, run, red p, atau red kab kota. mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan. mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi; meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; mengakselerasikan pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi; energi; menjamin ketersediaan energi nasional daerah; memaksimalkan potensi nasional daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian misi mencakup: presiden republik indonesia instrumen kementerian perdagangan, badan pusat statistik, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan asosiasi sektor energi. kehutanan, kementerian hidup, lingkungan kementerian nasional, kementerian perhubungan, kementerian perindustrian, kementerian pertanian, kementerian riset dan teknologi, pembangunan perencanaan nasional badan pembangunan pengelolaan energi nasional daerah antara lain:keuangan, kementerian perencanaan kelembagaan menjelaskan strategi sesuai dengan arah kebijakan nasional daerah. strategi menjabarkan hal hal yang ditetapkan dan ditargetkan dalam ken atau run yang mencakup kebijakan utama maupun kebijakan pendukung energi nasional daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. kebijakan hal hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah: secara khusus dalam bagian ini juga menguraikan mengenai langkah langkah pengaturan kelembagaan dan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan energi nasional daerah, termasuk peran dan tanggung jawab dari pihak pihak yang berkepentingan, guna mendukung pelaksanaan upaya dan program program pengembangan energi agar sesuai dengan rencana. presiden republik indonesia program . program pendukung merupakan kegiatan proyek pemerintah pusat daerah darr atau swasta nasional asing yang berskala kecil menengah dan hanya berdampak terhadap perkembangan daerah maupun regional. program pendukung memiliki jangka waktu satu tahun atau tahun jamak yang melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaannya. program utama merupakan kegiatan utama pemerintah pusat. daerah dan atau swasta nasional asing yang merupakan penjabaran dari upaya yang berskala besar, bersifat penguraian masalah dan peningkatan nilai tambah serta berdampak terhadap perkembangan regional maupun nasional. program utama memiliki jangka waktu tahun jamak yang melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaannya. program pengembangan energi meliputi: program pengembangan energi instrumen kebijakan merupakan perangkat peraturan perundang undangan tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten kota yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sektor energi dan terkait dengan pengelolaan energi yang ditetapkan run, red p, atau red kab kota. instrumen kebijakan presiden republik indonesia ciz ~.s .!>t:v til ;:l r ) .; til .; til .; til oo~ '<t ex) .o lj') .o .o lj') .o ( ')wz ( ') ::: il.~ ::: jo, ::: sekretariat kabinet salinan sesuai dengan aslinya dr. susilo bambang yudhoyono ttd. presiden republik indonesia, merupakan kesimpulan run, red p dan red kab kota yang telah dijabarkan dalam bab bab sebelumnya. penutup presiden republik indonesia
mri apmerehar kab: aceh timur kab. aceh utara kab. pidie kab: simeulue kota banda aceh kota sabang. presiden republik indonesia pane bae ada per tata aiamesisesag akan tumbangtasmawan kab. padang . presiden republik indonesia get kab. kotawaringin . presiden republik indonesia saofkavttuu sungai utara asian actor0 kab. kutai. fo, presiden republik indonesia sen ber sang canda bak ane kab. bolaang . presiden republik indonesia nai sesfiampammao asas o001 kab. enrekang . presiden republik indonesia menata tem utara a72 provinsi sulawesi . tp, presiden republik indonesia aanfkammawsan kab. lombok . pe: presiden republik indonesia hco\| kali sumba barat kosfkasisumba tengah onoda721. kab. manggarai . tg, presiden republik indonesia teu sasa aah alan ana namai sas kab. jayapura . an. presiden republik indonesia soolkav. merauke masa tcn.g20000 soslkav. kepwtavan yapen agosto15000 sanfkavi borenbiaai taooonaa0001 provinsi papua . presiden republik indonesia bet ram toon daerah an provinsi papua baratnokwari selatan kab. pegunungan arfakpp. naa kelabu hah aa, raga dati gin pki presiden republik indonesia ana soloviasi sumatera barat lan as0306000 tolitabtimapstun tools oilkatepgam a05 eolkabesiunung teoiaabustingi provinsi . dal tag presiden republik indonesia pma kran tiro operasi sala botani penguasa dankanmaraptiae donfiao. kuantan sing sfkapetaaman asas daftar ratantiue nota dama dsofkompeanam oer sa. efompatam span dsn \|kab kepuasan anambas das oon kab. tanjung . bo, presiden republik indonesia men tip engan kab. bangka .
uqa negar r~.3pllllhk nlkmagua pemeran paspor nas 'ana sah .va jlh oak d'pesiar.lokan nl)q il waktu budak melebihi (sembilan publik masuk vnr l para republik indonesia pelllegang paspor oil dms van sah wajah tidak dipersyaratkan tuk memo tuk suk y.13h atau unggul wilayah epub nrk1: ' u~ satu pembebasan visa telah menyetujui hal sebab< berisi sesuai ti_ 'loan peraturan perundang undangan nasu negara berhasrat 1ii11l1" menyederhanakan prosedur t., all ')' lam kedua lila, pell1gallo paspor diplo atn rc:rl ubh j.;tndcnesra dan republik n,km cell mengingat hubungan bersahabat yang ter jal antara kedua pemerintah republik indonesia dan pe ner tall regu setaruutnva seagal pll\a~ bersama sama seba persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah epub aragua mengenai pem8tebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik a1au paspor dinas 1u'.i' i,: pemegang paspor yang sah dart salah satu pihak sebaqaunana dimaksud dalam persetujuan ini dapat rasuk dan keluar dan wilayah plh;: j~. intinya telah link yang dil jangan untuk uluan tersebut oleh pihak murah: yang pembatasan visa masa berlaku paspor dan warga negara masing masing pihak sekurang kurangnya (earn) bulan sebelum memasuki wilayah pihak lama masa berlaku paspor warga negara salah satu pinak pemegang paspor dlplolmltlk atau dinas yang sah wajib masuk dalam wilayah pihak lamanya melalui tempat tempat pernenksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu notas penny3ng internasional tempat tempat pemeriksaan kedatangan warga negara dan salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diploma ilk atau emas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota nusa diplomatik atau konsuler yang terletak wilayah pihak lain. termasuk anggota keluarga yang tinggal bersama mereka. jlb dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dan kedutaan sesar pihak lamanya sebelum merasuki wilayah pihak tersebut visa bagi anggota misi diplomatik dan konsuler untuk masuk, singgah atau tinggal wilayah republik lndonesia untuk suatu [angka waktu yang budak melebihi (liga puluh) hart sepak lan9gal masuk. i~j masing masing pihak, dapat, setiap sa ketertiban umum, atau kesehatan lulus cll clean penangguhan setiap sengketa yang umbul antara para pihak terhadap penal.ran atau pelaksanaan persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsul isi atau perundingan diantara para pihak melalui saluran diplomatik penyelam sengketa para pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik. contoh contoh paspor yang dipergunakan oleh rasmi masa pihak sebelum persetujuan ini mulai berlaku serta sehat contoh paspor baru, sebeturn mula duerbnkan. selambat lambatnya (tiga pukul1) han sebelumnya. contoh paspor salah satu pihak berhak untuk menolak mernbenkan izin masuk atau memperpendek masa tln9gal setiap orang yang diberikan pembebasan visa berdasarkan persetujuan ini, dengan alasan ketertiban umur, kesehatan masyarakat atau kemanan nasional, atau apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki hak penolakan berwenang, tanpa pembatasan apapun sebuah yang telah ditentukan bagi syarat syarat keamanan. migrasi bea cukai kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor dlplomallk atau emas persetujuan rru w81ib mulai berlaku (tiga puluh) nan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir. dimana para peak saling memberitahukan. melalui saluran diptornauk bahwa cernua persyaratan internal untuk mulai berlakunya persetujuan ini sebagaimana tercantum dalam masa masing peraturan perundang undangan nasionalnya lelah dipenuhi mulai berlaku, jangka waktu. dan pengakhiran persetujuan inl dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, melalui persetujuan bersama secara terus antara para pihak perubahan dan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang akan diteruskan oleh para pihak perubahan salah satu pihak wajib memberitahukan pihak lamanya apabila diduga seseorang merasuki wilayah pihak lamanya dengan paspor (liplolllatik atau dinas yang palsuperlindungan terhadap pemalsuan pemberlakuan dan penqakruran kebijakan kebijakan sebagaimana dirujuk pada ini wajib diberitahukan kepada pihak lamanya, (tiga puluh) han sebelumnya melalui saluran diplomatik menteng luar gegen samuelsantosl6pez untuk pemerintah republik nicaragua untuk pemerintah republik indonesia dibuat jakarta, pada han kedelapanbelas bulan juni. rabun dua nbu uqa belas, dalam dua rangkap asli, dalam bahasa indonesia, spanyol dan ingens semua naskah metal1kl kekuatan hukum yang sama bahasa tmg cl1gunakan apabila tejadi perbedaan penafsiran adalah bahasa ing(ls sebagai bukti. yang bertanda tangan bawah ini, telah menandatangani persetujuan mi. persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. sebuah salah satu pihak memutuskan untuk rnengakhlri persetujuan dengan pemberitahuan secara terus kepada plak lainnya melalui saluran diplomatik (sembilan puluh) han sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. nacionales republica nicaragua, portadores passport diptornaucc oficial inci osvaldo, elan obllgados opener una sil para entrada, halida trans pennauencia 1011l10no nacional'es republica indonesia. oortadores postpone diplcrnanco. oficial inci osvaldo, setan obllgados bener una visa entrada halida. trans peimanencia kemono republica nicaragua por periodo super never dias, baru del dia ingles tic ulo benci6n visa han acordo 10sigulente basalis las leyes regulaclones ventes los resoectrvos passes deseosos slmphficar los process etos retacionados con :is situs ia roles los dos paises portadores postpones diplomatic oflclilles nico,a repubbcade indones republica nic' hclflua reconociendo las amtstosas relaciones existence entre los dos passes: gob ero republica lndonesia gobierno rl'publ nicaragua defends acara dewanto. ii1dlvidualmenle como iii parte cotecuvamente como "las parts" visas para los rltulares passports diplomatic. oficiales servicios acuerdo entre gobierno republica indonesia gobierno republica nicaragua sobre extension ei"u ol' esia 'i,) . ".'~ los portadores passports validus cuatqurera las parts menoonadas este acuerdo, deburan entre salib del terr'toko oua parle por cualqurer pulo autonzado tat proposal por las autondaues mlgracl sill restnccen laguna con exception quelcas regulations establecidas por zones segurldad mlgraclon. aduan santana luas restncciones que tic ulo restriction visa los passports los nacionales cualquiera las parts dt:peran tener (sets] meses valley como minima para poder luar lerniono otra parte tic ulo durasi6n valid los passports tic ulo punto internacionales control los utulares passports deploy anos. oflcmles sici ode cualqurera itl las parts peran entra transrtar sah del terutang otra parte ij;' cualquter lugar autonzaco para !ratio tntamacionai prl c;;:w'ios los ciudadanos cualquiera las parts titular passport plomahco. oltclal servicios, que sean ignados como mien bros music dlplomauca enema consular temtorio oua parle como sus iamuiares que conviven con ellos. deburan bener v.soo de: entrada necesano embajador otra parte antes dcl ingles visa para membres misioner diplomatic consulates art ulo republica indonesia por berlogo superior "e,nl. "las partir fecha ,eso .~ mtroduccien las medias eslablecidas narrator este articulo asl como suspension dramas menindas leben ser mformadas mediate por zones rnantemmiento orden publico salud publica segunda nacional. cualquiera las parts, pora suspended aphcaci6n del presence acuerdo total parclalrnente tic ulo suspension cualqurer diferencra entre las parts mterpretacion implernentacron este acuerdo debra ser respell amiqablemente travel consular tic ulo solution controversial las paris intercamblaran. travel los canales diptornaucos nuestra respecnvos passports asi como tarian especunenes nuevos passports previo pesta ell circulation menos meminta dias antes entrada vigor del presente acuerdo tic ulo muestra passports las autoridades competence cada parte tendean derecho dengar entrada terima estadio cuatquier persona autorizada extension pasado virtue del presents acuerdo, par zones orden publico sa'ud publica segunda nacional tic ulo derecho delegation sociales senilis punden aplicarse legalmente los portadores passports diplomaucos este acuerdo valid por periodo ii,ueltnido. mono que:una las parts nohflque por santo travel via diplomat c,l .1cara parte. su~ presente acuerdo errata vigencla los tema dras partir fecha lima notmcscion escu .1cual las parts. waves 'os canales diplomaucos former mutuamente cerca del cuptm.ento sus respecuvos procedimientos interno necesanos "",,' entrada vigor tic ulo entrada valencia, dura cf6 terminal fecha que las ennuendas revisions deburan engvar v'agencia parts as! 10deterrnmen este acuerdo pora ser enmendado revised, eslrictarnente necesario. por mulut consenurmento expresado por escu poi las parts tales articulo enmiendas personas. conformidad con las leyes regu1clones genres una las parts sospecha que unn persona benua terntono otra parte, con passport diplornatico, social service f<llslflcm debra format otra parte. las aulondades del pais receptor leben karier sus derechos conn estas las paris deburan garanhzar que sus respecuvos passports diplomat cos.oficratesy services center con los mas alias miles protection contra falslflcaciones tic ulo protect6n contra falsificacion notifikasi6n santa por via diptomanca. con menos las antetaoon .1lnlslrode relaciones ext';:! k.l'e5 por gobierno republica nicaragua por gobierno republica indonesia hecho jakarta. dieciccho junio del dos ece, ell tres versions idioma lndonesia, espanol ingl~s, sindo todos los textos igualmenlc autenucos caso cualquier dvt urgency3 ell iii nuerprcmcten. ulllizara texto ingles como idioma irama testimoni cual, los abai inmates. debldarnente autortznoos por sus resp carlos gob mos roman presente acuerdo denisi6n daro por termmado, mas tartar novena las antes fecha dl3 ftnalizaci6n n,li ional the republic indonesia holders valid dlulomatoc off cial service passports sha not required obtain visas enter. transit through. stay the territory the republic n'aragua for period whi codes nol exceed (namely) days from the cate entry article visa exemption have agreed shows pursuant the prevailing laws and regulations the respective countries seiring simplify procedures related kills its nationals bola countries holders dlplornatic office ial service passports the republic indonesia and the republic nicaragua recognizing listing friends'l relations between the two comes the government the republik indones.l and the government ii e republic nicaragua. hereafter referred individually f'ar:~ and collectivity cis the parties agreement between the government the republic indonesia and the government the republic nicaragua visa exemption for holders diplomatic officiauservice passports regu the holders the vand passport either party referred ihas agreement may enter into and depart from the territory other party any poll article visa restriction the curahan passport validity nationals either party shall luas: (six) months before entering the lerntory the other party cle duration passport validity 1he nationals the party holding valid diplomatic otflclal seville passports shall enter the lerntory the other party through check usopen (or international passenger traffic article check.points entry nationals either party the holders diplomatic otrlclalfservlce passports who are assigned members diptornanc and consular rll isi located the tortor the other party. the members their family that the holder lives with shall required obtain appropriate entry visa from the embassy the other party prior their entry article visa for member diplomatic and consular missions nationals the republic nicaragua. holders vand d.plornauc off cla service passports shall not required obtain visas enter transit through stay the territory the republic indonesia for pend which does not exceed (thirty) days from the date 01entry . . ~ _. agreement for reasons nasional security public order pllbllc health each party may any time temporarily suspend all pan (hi cle suspension any dispute between the parties the mterpretauon implerreutauon ihas agreement shall settled amicably consultations negohaltons between the parties through diplomatic channels article settlement disputes the parties shall exchange, through diplomatic channels. specimens th~lr respective passports being used each party before the entry into force agreement well specimens any new passports before their introduction with ller than days advanceprovided the present agreement due reasons public order. public health national security, considers that person desirable cle right refusal authorized for that purpose the competent m11l1location tho lies without any restriction except for those stipulated the secure migratory. customs sanitasi and other regulations which may legally applicable holders diplomatic official service passports. thi agreement populated under their respective nasional legal3110n have been fulfilled article entry into force. duration. and termination this agreement may amended revised deemed necessary mutual consent writing the parties. such amendment and revision shall enter into force such date may determined the parties article amendment authonnes the receiving party may exercise rights sun person accord ihe prevailing laws and regulations party shall inform the other party suspect that person enters ihe lerntory party llh counterfeit diplomatic office(tl service passport the parties shall provide their diplomat and official service passports with the highest level protection against counterfeiting article protection agajnstk channels. meter for foreign aria for the government the republic nicaragua for the government the republic indonesia done iii j'karta this eighteenth day june, the year two thousand and thirteen duplicate, the indonesian. spanish and english languages all texts being equally authentic the working lagu(lge used anv differences in:expectation the english text witness thereof, the undersigned have sl~ned this agreement this agreement shall remain force for indefinite nenomnet) days por the expected termmauon date
gina gen run toni ting republik indonesia persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kolombolombia, selanjutnya masing masing disebut sebagai pihak dan secara bersama sama disebut para pihak : menimbang hubungan bersahabat antara kedua negara: berhasrat untuk menyederhanakan prosedur terkait dengan kunjungan warga negara masing masing republik indonesia dan republik kolombikolombnga sae ank #mgaruupe: pannatal ara republik indonesia acuerdo entre gobierno republica indonesia gobierno republica colombia sobre extension visas para los titular passports diplomatic oficiales servicios gobierno republica indonesia gobierno republica colombia, referidos adelaide individualmente como una parte colectivamente, como las parts , reconociendo ios vinculos amitosis gue existed entre los dos paises: deseando simplificar los procedimientos relacionados con las visits los nacionales sus paises republica indonesia republica colombia: conformidad con las leyes reglamentaciones vicente los respective paises: han acordo siguiente: articulo extension visa los nacionales republica indonesia, titular passports vicente diplomatic servicios, los nacionales republica colombia, titular passports vicente diplomatic oficiales, tendean gue bener visa para ingresar, transit permanecer territorio otra parte por periodo gue except (tinta) dias desde fecha ingles. articulo valencia del passport valencia del passport los nacionales cualguiera las parts debu ser menos (seis) meses, previous ingles territorio otra parte. articulo juntos control entrada los nacionales parte gue tengan passport diplomatic oficial servicios ingresaran territorio del pais otra parte los juntos control abiertos para traffic pasajeros internacionales. articulo visa para membres misioner diplomatic consulates los nacionales cualguiera las parts gue sean titular passports vicente diplomatic oficiales servicios, asignados como membres una misi6n diplomatic consular territorio otra parte, includes los membres familia, deburan bener previamente ingles una visa entrada adecuada travel embajador otra parte. articulo restriction del visa los titular passports validus cualguiera las parts gue referee este acuerdo peran ingresar salib del territorio otra parte por cualguier punto autorizado para tal fin por las autoridades competence .immigration, sin bingung restriction, salvo las gue estipulen las disposiciones seguridad, migration, aduaneras sanitarias otras gue peran ser legalmente applicable los titular passports diplomatic oficiales servicios. articulo derecho las autoridades cualguiera las parts reserve derecho negar admission ingles aorta duration permanennya cualguier persona con derecho extension facilidades visa segan este acuerdo, esa parte consider gue esa persona disable. articulo specimen del passport las parts intercambiaran entre si, por via diplomatic, specimens sus passports gue utilize cada una ellas antes gue este acuerdo entre valencia, asi como specimens passports nuevos antes introduction los mismo. articulo suspension cada una las parts pora, cualguier momento, suspended temporalmente este acuerdo, bien sea total parcialmente, por zones seguridad nacional, orden publico salud publica. introduction, asi como termination las medias sefialadas paragraf este articulo deburan ser informadas por los canales diplomatic otra parte con (siete) dias anticipation. articulo resolution conflicts las diferensial gue surjan entre las parts con respect interpretacibcn implementation este acuerdo peran results mantra amigable mediate consulta negociaciones entre las parts. articulo enmiendas las parts peran concert enmiendas presente acuerdo. adoption las emmiendas efectuara comune acuerdo entre las parts las miss antaran vigor forma indicate articulo del presente acuerdo. articulo entrada vigor duration presente acuerdo entrada vigor (tinta) dias desde fecha gue haya sido recibida ultima notification cerita gue las parts informan mutuamente, travel canales diplomatic, gue todos los reguisitos para entrada vigor del acuerdo han sido cumplidos seguir estipulado por las respective legislaciones nacionales. una vez entrada vigor, este acuerdo sera valid por periodo indefinite pora ser terminal por voluntary cualguiera las parts guier informasi decision mediate notification cerita otra parte, travel via diplomatic, (novena) dias previous fecha revista termination. testimoni cual, los bajo suscritos firman, habiendo estado debidamente autorizados por sus respective gobierno, han rubricado presente acuerdo. dado nusa dua hoy dia junio duplicate,si6n, prevalecera texto ingles. por gobierno por gobierno republica indonesia maa dianferiansyah dani alfonso karbon,mendes director general balado republica colombia america europa ante repubblica indonesia dan dinas. hak pihak berwenaujuh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatikara pihak dapat menyepakati untuk melakukan perubahan terhadapsetelah berlaku, persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat diakhiri atas keinginan salah satu pihak yang wajib memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada pihak lainnya, melalui jalur diplomatik, (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiranpada hari kesepuluhkolombia dian ardiansyah dani alfonso grow mendes direktur jenderal duta besar republik kolombia amerika dan eropa untuk kepdolik indonesiolombiarepublic colombia,republic colombia service passports, and nationals the republic colombia, holders valid diplomatic official passports shall not required obtain visas enter, transit through officialregulations and others which may legally applicable holders diplomatic and official service passports(seven) days advance through diplomatic channele parties may agree amendments this agreement. the adoption amendmentsonce force, this agreement should valid for indefinite period and may terminated the will either party who shall notify its decision this 10th day june duplicate, the indonesian, spanish and english languageolombia dian ardiansyah dani alfonso karbon mendes director general ambassador the republic colombia for america and europe for the republic indonesia
unjangan jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian jabatan besarnya jenjang jabatan fungsional jenjang tunjangan analis pasar hasil pertanian madya analis pasar hasil pertanian muda analis pasar hasil pertanian analis pasar pertama hasil pertanian, s.h., m.h.
kasa republik indonesia persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik oriental uruguayoriental uruguay, selanjutnya disebut sebagai pihak" dan bersama sama sebagai para pihak": mengingat hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara, berhasrat untuk menyederhanakan prosedur terkait saling kunjung warga negara kedua negara, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, republik indonesia dan republik oriental uruguay,sa untuk masuk, singgah, atau tinggal wilayah republik oriental uruguay untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk. warga negara republik oriental uruguaya untuk masuk, singgah, atau ane ane nana rasa maan nmr ha: oriental republic uruguay visa exemption for holders diplomatic, official, service passports the government the republic indonesia and the government the oriental republic uruguay, hereafter referred individually party and collectively the parties's recognizing the existing friendly relations between the two countries, seiring simplify procedures related visits nationals both countries, holders diplomatic, official, service passports, the republic indonesia and the oriental republic urugua, official, service passports shall not required obtain visas enter, transit through, stay the territory the oriental republic uruguay for period which does not exceed (thirty) days from the date entry. nationals the oriental republic uruguay, holders valid diplomatic, official, service passports shall not required obtain visas enter, uan, official, service passports sha!, official,ha:, official, service passports. article right(thirty) days before the entry into force ofc channels. article protection against counterfeiting the parties shall provide their diplomatic, official, service passports with the highest level protection against counterfeiting. party shall inform the other party suspects that person enters the territory party with counterfeit diplomatic, official, service passports either party may request writing amendment all part this agreement.this agreement, shall remain force for period (five) years and mayce the pama panah arun pen bern other party through diplomatic channels (ninety) days prior the expected termination datedone nusa dua, bali this thirteenth day june, the year two thousand and thirteen, duplicate, the indonesian, spanish, and english languagesoriental republic uruguay dian ardiansyah dani luis porto director general for america and europe vice minister foreign affairs, kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik atau dinas(tiga puluh) hariiga puluh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatiksalah satu pihak wajib memberitahukan pihak lainnya apabila diduga seseorang memasuki wilayah pihak lainnya dengan paspor diplomatik atau dinas yang palsu.salah satu pihak dapat mengirimkan permintaan secara tertulis terhadap perubahan secara sebagian maupun keseluruhan, wajib, pada hari ketigabelas bulan juni, tahun dua ribu tiga belas, dalam dua rangkap asli, dalam bahasa indonesia, spanyol dan inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. dalam hal terjadi manoriental uruguay ik. dian ardiansyah dan! luis porto direktur jenderal amerika dan eropa wakil menteri luar negeri pain wee bee hebat sia rr. mass brp emis men jsm bsn ti republik indonesia gobierno republica indonesia gobierno republica oriental del uruguay sobre extension visas para titular passports diplomatic, oficiales servicios gobierno republica indonesia gobierno republica oriental del uruguay, adelaide nominados forma individual como parte forma collective, como las parts ' reconociendo las relaciones mistar existence entre los dos paises: deseando simplificar los procedimientes relacionados con las visits nacionales ambon paises, titular passports diplomatic, oficiales servicios, republica indonesia republica oriental del uruguay, conform las leyes reglamentaciones vicente los respective paises: han acordo siguente: articulo extension visa los nacionales republica indonesia, titular passports diplomatic servicios validus putaran eventos del reguisito obtencion visa para ingles, transit estadio territorio republica aaa man naa pun anie mat ora oriental del uruguay por periodo gue super los (tinta) dias partir fecha entrada. los nacionales republica oriental del uruguay, titular passports diplomatic, oficiales servicios validus putaran eventos del reguisitce obtencion visa para ingles, transit estadio territorio republica indonesia por periodo gue super los (tinta) dias partir fecha entrada. articulo valencia del passport passport los nacionales cualguiera las parts tenda una valencia poros menos (seis) meses previo ingles territorio otra parte. articulo juntos control los nacionales una parte titular passports diplomatic, oficiales y o servicios ingresaran territorio otra parte travel juntos control abiertos traffic internacional pasajeros. articulo visa para membres misioner diplomatic consulates los nacionales cualguisra las parts titular passports diplomatic, oficiales servicios validus, designator como membres una mission diplomatic consular territorio otra parte, includes los integrated familia, deburan bener correspondence visa entrada embajador otra parte previo ingles. nan articulo restriction visas los titular passports validus cualguiera las parts los gue referee presente acuerdo peran ingresar salib del territorio otra parte por cualguier punto autorizado sos effects por las autoridades migration competence, sin restriction salvo por las estipuladas reglamentaciones materia seguridad, migration, aduan, salud asi como otras reglamentaciones gue peran ser legalmente applicable los titular passports diplomatic, oficiales servicios. articulo derecho recaro cada parte reserve derecho rechazar ingles redir periodo estadio cualguier persona habilitada bener exencidcn visa facilidades revistas presente acuerdo consider gue persona indeseable. articulo ejemplares passports las parts intercambiaran, travel via diplomatic, ejemplares sus passports utilizados por cada parte (tinta) dias previo entrada vigor del presente acuerdo asi como ejemplares cualguier passport nuevo previo introduction. articulo suspension cada parte, pora, cualguier momento, suspended provisoriamente totalitas parte del presente acuerdo por zones seguridad nacional, orden publico salud publica. introduction asi como termination las medias establecidas parrafo del presente articulo peran debidamente comunicado otra parte con (tinta) dias antelacion, travel via diplomatic. articulo protection contra falsificacion las parts otorgaran sus passports diplomatic, oficiales servicios mayor nivel protect6n contra falsificacion. una parte informasi otra sospecha gue una persona ingles territorio una ellas con passport diplomatic, oficial servicios falsificados. las autoridades parte receptor peran mercer sus derechos respect ficha persona conform las leyes reglamentaciones vicente. articulo solution controversial cualguier dispute entre ias parts sobre interpretation implementation del presente acuerdo resolver forma amistosa travel consulta negociaciones entre las parts. articulo enmienda cualguier parte pora solicitar por secreto gue enmiende totalitas parte del presente acuerdo. adoption enmienda efectuara comune acuerdo entre las parts, entrada vigor conform dispuesto por articulo del presente acuerdo. articulo entrada vigor, duration termination a1. presente acuerdo entrada vigor los (tinta) dias siguientes fecha reception ultima notification cerita mediate cual las parts notifican reciprocamente, travel via diplomatic, gue han cumplido todos los reguisitos para entrada vigor del presente acuerdo, conform establecido sus respective legislaciones nacionales. presente acuerdo permanecera vigor por periodo (cinco) ahok pora ser renovasi automaticamente por periods siguientes (cinco) anos, menos gue cualguiera las parts decide denunciarlo mediate notification cerita crusade otra parte travel via diplomatic con (novena) dias antelacion fecha estimate finalizacion. ello, los bajo suscritos, habiendo sido debidamente autorizados por sus respective gobierno, han firman presente acuerdo. hecho nusa dua, bali dia tree junio del aho por duplicate, idiomation, prevalecera texto por gobierno por gobierno republica republica indonesia oriental del uruguay dian ardiansyah dani luis porto director general viceministro para america europa relaciones exteriores kamamatemaan aman ape pane sea rsa aan maag sit
sar" republik indonesia persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bolivari venezuelbolivari venezuela selanjutnya disebut para pihak : mengingat hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara, berhasrat untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan tersebut dengan memberikan kemudahan perjalanan masuk antara pemegang paspor diplomatik dan dinas republik indonesia dan republik bolivari venezuela negara masing masing:daan aan nana mma ane bl, ben ena sen rama lai pembebasan visa warga negara para pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atauvisa bagi anggota misi diplomatik atau konsuler warga negara para pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau: dinas dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler, wilayah pihak lain, termasuk anggota keluarga inti mereka wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari kedutaan besar atau misi konsuler pihak lainnya sebelum memasuki wilayah negara pihak tersebut, unless either party decides terminate giving written notification the other party, through diplomatic channels, (thirty) days prior the expected date termination. il:, bali the 11th day june, the year two originals, each the indonesian, spanishthe bolivari republic indonesia venezuela lia dian ardiansyah dani david velasauez carabao director general vice minister for asia, middle east for america and europe the and oceania the ministry ministry foreign affairs people's power for foreign affairs republik indonesia acuerdo entre gobierno republica indonesia gobierno republica boliviana venezuela para extension visa para los titular depasaportes diplomatic servicios gobierno republica indonesia gobierno republica boliviana venezuela, sucesso nominados las parts", reconociendo los vinculos mistar gue existed entre ambon paises: deseosos reformer ain mas las relaciones mistar fasilitas ingles titular passports diplomatic servicios republica indonesia republica boliviana venezuela sus respective paises:, conformidad con las leyes reglamento vicente los paises respective, han acordo siguiente: articulo extension visa los ciudadanos cualguiera las parts, titular passports diplomatic servicios, putaran obligados bener visa para ingresar, transit permanecer territorio otra parte por periodo superior tinta dias partir fecha ingles. articulo visa para membres una mission diplomatic consular los ciudadanos cualguiera las parts, titular passports diplomatic servicios, gue hasan sido designator como membres una misi6n diplomatic consular territorio otra parte, inclusa sus familiaris mas director, deburan bener visa entrada necesario embajador mission consular otra parte antes del ingles. articulo duration valid del passport duration valid del passport diplomatic servicios ios ciudadanos cualguiera las parts ser4 menos seis meses partir fecha ingles territorio otra parte. articulo derechos las autoridades presente acuerdo exile los titular los mencionados tipis passports obligation reseptor ordenamiento juridico del estado receptor, particular, ungu exclusivamente, obligation reseptor las leyes reglamento relatives ingles, estadio halida los ciudadanos extranjeros. abiebenamm aan sebutan aan ngg cada parte reserve derecho imperio ingles redir duration estadio territorio una persona declared non grata las personas gue peran power religio paz publica, orden publico, salud publica seguridad nacional. ese caso, cualguiera las parts comunicati este hecho representation diplomatic consular otra parte. articulo conditions para ingles halida los ciudadanos una las parts, titular passports diplomatic servicios, ingresaran saluran del territorio otra parte travel juntos control abiertos traffic internacional viajeros. articulo perdita dano los passports caso gue ciudadano cualguiera las parts perda date passport diplomatic servicios territorio otra parte, debra informal alas autoridades competence del pais receptor, travel mission diplomatic consular gue represent pais origen, con fin tomar las medias pertinentes. mission diplomatic consular question, conformidad con legislation pais, expedira nuevo passport documento viaje ciudadano antes mencionado informasi ficha expedition las autoridades competence del pais receptor. articulo suspension cualguiera las parts pora suspended, temporal, partial completamente, implementation del presente acuerdo por motives seguridad nacional, orden publico salud publica. aplicacidn asi como termination las medias establecidas partido del presente articulo peran debidamente informadas otra parte por via diplomatic con menos siete dias previous fecha establecida para fichas medias. articulo intercambio los ejemplares passports las parts intercambiaran travel los canales diplomatic los ejemplares sus passports diplomatic servicios periodo tinta dias anterior entrada vigor del presente acuerdo. caso introduction nuevos passports diplomatic servicios, asi como modifications los existence, las parts informan mutuamente por secreto, travel los canales diplomatic, cerca cualguier cambio mas tartar tinta dias antes introduction oficial. ena articulo resolution conflicts cualguier dispute entre las parts relacionada con interpretation application las disposiciones del presente acuerdo sera result amistosamente travel de : consulta negociaciones entre las parts. articulo enmiendas presente acuerdo pora enmendar modifier, consider necesario, mediate consentimiento mutu sambas parts comunicado por secreto. estas enmiendas modifications antaran vigor conformidad con las disposiciones del partido del articulo del presente acuerdo, kormoran parte integrate del mismo. articulo entrada vigor, duration termination presente acuerdo entrada vigor los tinta dias depuis fecha ap. reception ultima notification por secreto mediate cual una parte informa otra, por via diplomatic, sobre cumplimiento todos ios reguisitos para entrada vigor del presente acuerdo, conformidad con bi! estipulado sus respective procedimientos interno. presente acuerdo permanecera valencia por periodo cinco ahok renovasi automiticamente por otros cinco afiks, salvo gue cualguiera las parts decide terminal, mediate notification por escritoa otra parte, bera ann dna tren por via diplomatic, con tinta dias antelacion fecha establecida para termination. cual, los bajo firmantes, debidamente autorizados por sus respective gobierno, firman presente acuerdo. hecho nusa dua, bali once junio dos originals, redactados los idioma indonesia, castellano ingles, sindo todos los textos igualmente autenticos. caso discrepancy interpretation, version ingles prevalecera. por gobierno por gobierno republica republica boliviana indonesia venezuela dian ardiansyah dani david velasoaue cabello director general por vice ministro para asia, medio oriente america europa del ministerio para oceania del ministerio del poder relaciones exteriores popular para relaciones exteriores bana ara sae sar bap pan pare ala psr hak pihak berwenang persetujuan ini tidak membebaskan pemilik paspor diplomatik atau dinas dimaksud dari kewajiban untuk mematuhi hukum pihak negara penerima, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan perundang undangan mengenai masuk, tinggal dan keluar warga negara asing. masing masing pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal orang yang berada wilayah negaranya apabila dianggap orang tersebut tidak dikehendaki atau dianggap dapat membahayakan keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan if: masyarakat, atau keamanan nasional. dalam hal ini, masing masing pihak wajib memberitahukan kejadian ini kepada perwakilan diplomatik atau konsuler pihak lainnya. persyaratan masuk dan keluar warga negara salah satu pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas wajib masuk dan keluar dari wilayah negarapaspor hilang atau rusak, melalui misi diplomatik atau konsuler negaranya, untuk melakukan tindakan yang diperlukan. misi diplomatik atau konsuler bersangkutan wajib, sesuai dengan peraturan negaranya, mengeluarkan paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara tersebut, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara penerimpelaksanaan persetujuan ini dengan alasan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, wajib diberitahukan melalui saluran diplomatik kepada pihak lainnya, setidaknya (tujuh) hari sebelum dimulainya kebijakan kebijakan tersebut. pertukaran contoh paspor para pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, contoh paspor paspor diplomatik dan dinasnya, (tiga puluh) hari sebelum persetujuan ini berlaku. dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau dinas yang baru, serta modifikasi terhadap apa yang telah ada, para pihak wajib saling memberitahukan satu sama lainnyaketentumodifikasi, apabila dianggap perlu, melalui persetujuan bersama antara para pihak. perubahan atau modifikasi tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dari persetujuan ini,rosedur internalnya, telah dipenuhi. persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan wajib, melalui saluran diplomatik, pada hari kesebelasbolivari venezuela dian ardiansyah dani david vel carabao direktur jenderal amerika dan eropa wakil menteri untuk asia, timur tengah kementerian luar negeri dan oceania kementerian kedaulatan rakyat untuk urusan luar negerbolivari republic venezuelbolivari republic venezuela hereafter referred the parties : recognizing the existing bonds friendship between both countries: seiring further strengthen their friendly relations facilitating the entry holders diplomatic service passports the republic indonesia and the bolivari republic venezuela into their respective countries: pursuant the prevailing law and regulations the respective countries: have agreed follows: article visa exemption the nationals either party, holders diplomaticlonger than (thirty) days from the day entry. article visa for member diplomatic consular mission the nationals either party holding diplomatic service passports assigned member diplomatic consular mission the territory the other party, including their immediate family members shall required obtain appropriate entry visas from the embassy consular mission the other party prior the entry. article duration passport validity the durationother party. article the rights authorities this agreement does not exempt the holder the mentioned types passport the obligation respect the legal ordinance the receiving stateeach party reserves the right empedu the entry shorten the duration stay its territory persona non grata persons likely danger public peace, public order, public health national security. such case, either party shall communicate this event the diplomatic consular representation the other party. id: name article entry and exit conditions the nationals the party holding diplomatic service passports shall enter exitloss damage passports case national either party loses damage his hercountrdiplomatic consular mission concerned shall, compliance with the legislation its country, issue new passport travel document the aforementioned national, and inform such issuance the competent authorities the receiving countrleast (seven) days prior the expected date such measures through diplomatic channels. article exchange the specimens passport the parties shall exchange through diplomatic channels the specimens their diplomatic and service passports within (thirty) days prior the entry into force this agreement. case tharticle settlement disputes any dispute between the partiesmodified, deemed necessary, mutual written consent the parties. such amendments modifications shall enter into force accordanceafter the receipt the last written notification which the parties inform each other, through
polandia, selanjutnya disebut para pihak": berhasrat untuk memperkuat hubungan bersahabat antara kedua negara: berkeinginan untuk memfasilitasi masuk dan perjalanan antar kedua negara bagi warga negaranya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sahindonesia tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal wilayah republik polandia untuk jangka waktu tidak lebih dari (sembilan puluh) hari dalam suatu periode jangka waktu (seratus delapan puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk, sebagaimana diatur dalam warga negara polandpolandia tidak diwajiblebih dari (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal masuk, sebagaimana diatur dalam visa bagi anggota misi diplomatik dan konsuler ketentuan dalam tidak berlaku bagi warga negara dari salah satu pihak yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler wilayah pihak lain atau untuk anggota keluarga yang merupakan bagian dari keluarga mereka. sebelum memasuki wilayah pihak lain, warga negara tersebut wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari misi diplomatik pihak lainnya. masa berlaku paspor masa berlaku pasporpihak lainnya. hak pihak berwenang warga negara dari salah satu pihak pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib mematuhi hukum yang berlaku wilayah pihak lain ketika melintasi perbatasan dan selama tinggal wilayah pihak lain. setiap pihak berhak untuk menolak masuk atau mempersingkat masa tinggal dari setiap warga negara pihak lainnya apabila dianggap bahwa warga negara tersebut tidak dikehendaki atau dicurigai dapat membahayakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional. case the introduction new diplomatic and service passports, well modifications existing ones, the contractingother contractingdocument return to! the country origin. article suspension either contracting party shall have the right temporarily suspend the implementation this agreement whole part for reasons national security, public security, public order public health. the suspension, well relocation the suspension referred paragraphettlement disputes any differences disputes arising out the interpretation implementation of! the provisions this agreement shall settled amicably consultations negotiations between the contracting parties. article amendments this agreement may amended revised, deemed necessary, mutual consent, writing, the contracting parties. such amendments revisions may particular include extension the periods referred article the amendments revisions shall enter into force such date may determined the contracting parties. article entry into force, duration and termination the agreement this agreement shall enter into force (thirty) days after the date receiving, through diplomatic channels, the later notification which the contracting parties shall notify each other the completion all internal legal procedures required for the entry into force this agreement. this agreement concluded for indefinite period time. each contracting party may terminate this agreement notification through diplomatic channels. such event, the agreement will expire after (ninety) days from the date receiving the notification termination. witness thereof, the undersigned, being dulu authorized their respective governments, have entered into this agreement. done warsaw this day september the year two originals, each the indonesian, polish, and english languages, all texts being equally authentic. case any discrepancies their interpretation, the english version shall prevail. for for the government the the government the republic indonesia republic poland pa: gan dian ardiansyah dani boguslaw wind director general undersecretary state for america and europe the ministry foreign affairs ministry foreign affairs the republic poland the republic indonesiapaspor dinasnya yang sah, melalui saluran diplomatikpaspor yang masihpihak lain, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat berwenang negara pihak penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler yang mewakili negara asal. misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan, sesuai dengan perundang undangan nasionalnya, wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, suatu dokumen untuk kembali negara asalnya. penangguhan masing masing pihak berhak menunda sementara persetujuan ini secara keseluruhan maupun sebagian untuk alasan alasan keamanan nasional, keamanan masyarakat, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat. penangguhan serta pembatalan penangguhan menurut ini harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya melalui saluran! diplomatik. penyelesaian sengketa setiap perbedaan atau'! konsultasi atau perundingan antara para pihak. naa perubahan persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. perubahan atau revisi tersebut, termasuk khususnya perpanjangan periode sesuai ketentuan dalam persetujuan ini. perubahan atau revisi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para pihaktelah tanggal diterimanya, pemberitahuan terakhir melalui saluran diplomatik, dimana para pihak telah saling memberitahukan bahwa semua persyaratan prosedur hukum internal yang dipersyaratkan untuk berlakunya persetujuan ini, telah dipenuhi. persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. setiap pihak dapat mengakhiri persetujuan ini dengan pemberitahuan melalui saluran diplomatik. dalam hal demikian, persetujuan ini akan berakhir (sembilan puluh) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran. sebagai bukti, yang bertanda tangan bawah ini, yang diberikan kuasa penuh oleh pemerintah masing masing, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat warsawa, pada tanggal september dalam rangkap dua asli, dalam bahasa indonesia, bahasa polandia, dan bahasa inggris, semua naskah tersebutpolandia dian ardiansyah dani boguslaw wind direktur jenderal amerika dan eropa undersecretary state kementerian luar negeri pada kementerian luar negeri republik indonesia republik polandia republik indonesia moda mindy reader republik indonezji reader rzeczypospolitej polskiej zniesieniu obowiazku wizowego dla posiadaczy paszportow dyplomatyczny sluzbowych read republik indonegji read rzeczypospolitej polskiej, zane dalem umawiajacymi sie astronomi", rignac zaciesnit przyjazne stosunki pomiedzy obydwoma krajan. rignac ulatwit jazz oraz podrdzowanie mindy obydwoma krajan ich obywatelom legitymujacym sie waznymi paszportami dyplomatyczny stuzbowymi, godine obowiazujacymi przepisami rawa obydwu krakow: uzgodnily, nastepuje: artykul zwolnienie obowiazku wizowego obywatele indonezyjscy legitymujacy sie waznymi paszportami dyplomatyczny lub stuzbowymi wydanymi przez ministerstwo spray zagranicznych republik indonezji, uprawnieni wjazdu, tranzytu oraz pobytu terytorium rzeczypospolitej polskiej bez wiz przez orkes nie dtuzszy niz (dziewietdziesiat) dni akresi (stu osiemdziesieciu) dni, liczonych date pierwszego wjazdu, zastrzezeniem artykul obywatele policy legitymujacy sie waznymi paszportami dyplomatyczny lubstuzbowymi wydanymi przez ministerstwo spray zagranicznych rzeczypospolitej polskiej, uprawnieni wjazdu, tranzytu oraz pobytu terytorium republik indonezji bez wiz, przez orkes nie dtuzszy niz (trzydziesci) dni, liczonych date wjazdu, zastrzezeniem artykul artykul wiz dla czlonkow misi dyplomatyczny oraz urzedow konsularnych premis art. nie dotyczy obywateli umawiajacych sie strong legitymujacych sie waznymi paszportami dyplomatyczny lub stuzbowymi, wyznaczonych piracy jako cztonkowie misi dyplomatyczny lub urged konsularnego terytorium drugi umawiajacej sie strong, take czlonkow ich rodin pozostajacych nimi wspolnocie domowej. osoba maja obowiazek, pred wjazdem terytorium drugi umawiajacej sie strong, uzyskania stosownej wiz wjazdowej misi dyplomatyczny drugi umawiajacej sie strong. artykul orkes waznosci passport orkes warna$ci paszportow, ktorymi legitymuja sie obywatele kader umawiajacych sie strong, bernie wangsit nie mie niz (sze8c) miesiecy, ziczac dnia wjazdu terytorium drugi umawiajacej sie strong artykul uprawnienia lady obywatele jenner umawiajacej sie strong legitymujacy sie waznymi paszportami dyplomatyczny lub stuzbowymi zobowiazani przestrzegat przepisow rawa obowiazujacych terytorium drugi umawiajacej sie strong prey przekraczaniu gravity oraz przez caty orkes pobytu jej terytorium. mazda umawiajacych sie strong zastrzega sobre pravo odmowy wjazdu lub skrbcenia pobytu swim terytorium sbb uznanych niepozadane lub mogacych stanowit zagrozenie dia bezpieczehsiwa publicznego, porzadku publicznego, zdrowia publicznego lub bezpieczenstwa narodowego. artykul work paszportow dokumenter podrozy oraz ich wydawanie umawiajace sie strong przekaza sobre nawzajem, drama dyplomatyczny, aktualne work paszportow dyplomatyczny stuzbowych, termini (trzydziestu) dni podpisaniu niniejszej moy. umawiajace sie strong przekaza sobre nawzajem pisemnie, drama dyplomatyczny, informacje tempat noch lub zmienionych torow paszportow dyplomatyczny stuzbowych, najmniej (trzydziesci) dni pred data rozpoczecia ich obowiazywania. rezeki obywatel jenner umawiajacych sie strong track terytorium drugi umawiajacej sie strong soj passport dyplomatyczny lub stuzbowy, albo passport taki ulegnie zniszczeniu terytorium drugi umawiajacej sie strong, obowiazany jest niezwlocznie powiadomit wta score blade panitia przyjmujacego srednictwem misi dyplomatyczny lub urged konsularnego kraj sego pochodzenia. wta siwa misa dyplomatyczny lub read konsularny wada tej sobre dokument uprawniajacy powerout kraj jego pochodzenia, godine przepisami rawa pasta wysytajacego. artykul zawieszenie mazda umawiajacych sie strong more czasowo zawiesic stosowanie niniejszej moy, cato sci lub cze sci, wzgledu bezpieczenstwo narodowy, bezpieczehstwo publicaine, porzadek publicity lub throne zdrowia publicznego. zawieszenie moy, jak ronnie uchylenie zawieszenia. story moda stevie niniejszego artykul, bernie niezwtocznie notyfikowane drama dyplomatyczny drugi umawiajacej sie strong. artykul rozstrzyganie sport wszelkie rozbiezno sci lub story wynikajace interpretasi lub wykonywania postanowieh niniejszej moy beda rozstrzygane polubownie bronze konsultasi lub negocjacji mindy umawiajacymi sie astronomi. artykul many rezeki umawiajace sie strong naja konieczne, niniejszej moy mona wprowadzit many bronze pisemnego porozumienia strong. many te, store szczegolnof sci kolega moga przediuzeniu termin6w okreslonych artykul weda ycie date ustalonej przez umawiajace sie strong artykul wejscie ycie, czas obowiazywania wypowiedzenie niniejsza moda wchodzi ycie uptywie (trzydziestu) dni date otrzymania drama dyplomatyczny pozniejszej notyfikacji, kt6rami umawiajace sie strong poinformuja sie nawzajem spelnieniu wszystkich, przewidzianych prayer wewnetrznym strong. wymogow wes sia ycie moy. niniejsza moda hostage jakarta czas nieokreslony. mazda umawiajacych sie strong more wypowiedziet bronze notyfikacji, przekazanej drama dyplomatyczny. hakim przypadku moda track moc obowiazujaca upfywie (dziewiecdziesieciu) dni otrzymania notyfikacji jej wypowiedzeniu. dowo zero, size podpisani, beda ego nalezycie upowaznieni przez score ready, awali niniejsza more. sporzadzono warszawa, niu wrzesnia roku, doch jednobrzmiacych egzemplarzach, lady jezykach: indonezyiskim. polski iangielskim, prey czy wszystkie tekst jednakowo autentyczne. razia onic ich interpretasi tekst jezik angielskim bernie rozstrzygajacy. upowaznienia radu upowaznienia radu republik indonezji rzeczypospolitej polskiej daa dian ardiansyah dani boguslaw wind direktor generally podsekretarz stand spray amerika europe ministerstwie spray ministerstwo spray zagranicznych zagranicznych rzeczypospolitej polskiej republik indonezjpoland hereafter referred the contracting parties : seiring strengthen the existing friendly relations between the two countries: wishing facilitate entry and travel between the two countries for their citizens holding valid diplomatic and service passportsexemption from visas indonesianindonesia shall not required obtain visa enter, transit and stay the territory the republic poland for period (ninety) days during period (one hundred and eighty) days from the date their first entry, subject article polishpoland(thirty) days from the date entry, subject article article visas for members diplomatic missions and consular posts the provision article shall not apply citizens either contracting party holding valid diplomatic service passports seconde work diplomatic mission consular post the territory the other contracting party their family members forming part household with them. before entering the territory the other contracting party, such persons are required obtain the relevant entry visa the diplomatic mission the other contracting party. article duration passport validity the duration passport validity nationals either contracting party shall least (six) months when entering the territory the other contracting party. article the rights authorities the citizens one contracting party who hold valid diplomatic service passports shall obligat respect the laws applicable the territory the other contracting party while crossing the border and throughout their stay the territory the other contracting party. each contracting party reserves the right refuse entry shorten the stay persons considered desirable likely danger the public peace, public order, public health national security. article sample and issuance passport travel document the contracting parties shall exchange specimens their valid diplomatic and service passports, through diplomatic channels, within (thirty) days after the signingpenanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa pembangunan waduk jatigede wilayah provinsi jawa barat akanpembangunan waduk jatigede akan masuk pada tahap penyelesaian dan direncanakan untuk dapat dilakukan penggenangan guna pengoperasiannya, bahwa keterlambatan penggenangan waduk jatigede sebagaimana dimaksud pada huruf akan menyebabkan kerusakan fisik pada waduk jatigede sehingga meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan dan penundaan pemanfaatan waduk jatigede, bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari pembangunan waduk jatigede perlu segera dilakukan agar penggenangan waduk jatigede sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan tepat waktu. area waduk jatigede berada pada wilayah kabupaten sumedang yang meliputi kecamatan jatigede, yaitu: desa lemah: desa ciranggem, desa mekarasih:, desa sukakersa: desa cijeungjing, kecamatan jatinunggal, yaitu: desa singasari, desa pamenang, kecamatan pado, yaitu: desa pado:, desa padanya, desa surat: desa sukamara, kecamatan . presiden republik indonesia kecamatan darmaraja, yaitu: desa cipaku, desa pualam, desa karangpakuan, desa jatibungur, desa sukamenak: desa leuwihideung, desa cbooo, desa sekarat: desa tarunajaya, desa cikeusik, desa anggun, desa tegalsari, desa darmajaya, kecamatan disitu, yaitu: desa pajangan, desa digantung, desa disitu, desa situmekar. terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk jatigede sebagaimana dimaksud pada perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial. masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede sebagaimana dimaksud dalam adalah: penduduk . presiden republik indonesidan penduduk lainnya yang berada area waduk jatigede yang tidak termasuk huruf penduduk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur jawa barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan. kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai. uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukkan sebagai: penggantian bangunan, penggantian pengadaan tanah, dan tunjangan kehilangan pendapatan. besaran nilai uang tunaikepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan uang santunan untuk: biaya pembongkaran rumah, mobilisasi: cc. sewa rumah, tunjangan kehilangan pendapatan. besaran nilai uang santunanberdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud dalam menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat menetapkan daftar penduduk penerima uang tunai untuk rumah pengganti sebagaimana dimaksud dalam dan daftar penduduk penerima uang santunan sebagaimana dimaksud dalamdan dilakukan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. ketentuan . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. pendanaan untukbersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. barang atau aset yang diperoleh dalam rangka pembangunan atau penanganan masalah sosial waduk jatigede yang tidak digunakan oleh pemerintah, dapat dihibahkan untuk kepentingan umum kepada pemerintah provinsi jawa barat atau pemerintah kabupaten sumedang. pelaksanaan hibahigengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologisdipandang perlu membentuk badan yang akan melaksanakan kegiatan restorasi gambutrestorasi gambutsi presiden republik indonesia. bab kedudukan, tugas dan fungsi badan restorasi gambutuntuk selanjutnya disebut brg dipimpin oleh kepala brg. . pasi presiden republik indonesia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi brg daerah, gubernur menunjuk pejabat sebagai koordinator tim restorasi gambut daerah. struktur tim restorasi gambut daerah menyesuaikan dengan organisasi brg. tim restorasi gambutasi d9,rg wajibbidang kehutanan yang. pasi kk: presiden republik indonesia pelaksanaan tugas dan fungsi brg dievaluasi olehaparatur negara, dan kepala kantor staf presiden. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi brgbidang dan dengan kementerian atau lembaga lain sesuai kebutuhan. setiap unsur lingkungan brrdibawahnya. bab v. pasi presiden republik indonesia bab hak keuangan dan fasilitas kepala brgrg bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. brg jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . pasi presiden republik indonesia penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh kepala selaku pengguna anggaran lingkungan brg. bab vii ketentuan lain lain rincian mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan mekanisme pelaksanaan tugas brg diatur lebih lanjut oleh kepala. bab viii ketentuan penutup brg melaksanakan tugas selama (lima) tahun dan berakhir pada tanggal desember setelah berakhirnya masa tugas brg sebagaimana dimaksud pada kegiatan brg menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. dengan berakhirnya masa tugas brg, segala kekayaan brg menjadi kekayaan milik negara yang selanjutnya dapat diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutandan berlaku selama (lima) tahucaraar deputi bidang hukum era dang undangan, pen pap nal tria ted sana kej d9, presiden republik indonesia brdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam brg menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut, cc. pemetaan kesatuan hidrologis gambut, penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya, pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasuhan (repeating) gambut dan segala kelengkapannya, penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut, pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur lahan konsedan brg wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu (lima) tahun seluas kurang lebih (dua juta) hektar. target. pasi d9,tigdan tahun sebesar (sepuluh per seratus). prioritas perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dimulai dari kabupaten pulang pisau provinsi kalimantan tengah, kabupaten musi banyuasin, kabupaten ogan komering ilir provinsi sumatera selatan serta kabupaten kepulauan meranti provinsi riau. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut diatur oleh kepala. bab susunan organisasi brg terdiri atas: kepala, sekretariat badan, deputi bidang perencanaan dan kerja sama, deputi bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, deputi bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan: dan deputi bidang penelitian dan pengembangan. . pasi d9, presiden republik indonesia kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi brgrg dan sumber daya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang perencanaan dan kerja samakerja sama sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengelolaan kerja sama restorasi gambut. dalam. pasi dg, presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada deputi bidang perencanaan dan kerja sama menyelenggarakan fungsi: perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut, perencanaan wilayah, pemetaan dan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya gambut, cc. pengelolaan gambut, dan manajemen restorasi gamburencanaan dan kerja sama. dan pemeliharaan infrast. pasi dg, presiden republik indonesia cc. dan pemeliharaan. deputi bidang edukasi,, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan eduk,, penghimpunan dan mengakomodasikan partisipasi, dan dukungan masyarakat, pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur lahan konsesi: pelaksanaan. pasi presiden republik indonesia sosialisasi, partisipasi dan kemitraan. deputiaksanakan penelitian dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada deputi bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi: penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut, pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklimnelitian dan pengembanganrg didukung oleh tim pengarah teknis dan kelompok ahli. tim . pasi san, d9, presiden republik indonesia tim pengarah teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: gubernur provinsi riauengah, gubernur provinsi kalimantan selatan, gubernur provinsi papua, deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian, kementerian koordinator bidang perekonomian, direktur jenderal bina pembangunan daerah, kementerian dalam negeri, j .il.produksi lestari, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, direktur jenderal tanaman pangan, kementerian pertanian, direktur jenderal perkebunan, kementerian pertanian, direktur jenderal peternakan, kementerian pertanian, ga direktur jenderal sumber daya air, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, direktur. pasi d9, presiden republik indonesia direktur jenderal tata ruang, kementerian agraria dan tata ruang bpn, deputi bidang pengembangan regional, kementerian perencanaan pembangunan nasional bappenas, deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: deputi bidang hukum dan perundang undangan, kementerian sekretariat negara, deputi bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman, sekretariat wakil presiden, deputi bidang informasi geospasial tematik, badan informasi geospasial, deputi bidang perekonomian, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, deputi bidang perekonomian, sekretariat kabinet: deputi bidang pengendalian pembangunan, kantor staf presiden, aa. sekretaris wakil presiden, dan bbprofesional, dan unsur masyarakat. .bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja badan nasional penanggulangan bencana, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi melalui penambahan unit kerja dan perubahan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi unit kerja yang ada saat ini; bahwa peraturan presiden nomor tahun tentang badan nasional penanggulangan bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencan231; memutuskan menetapkan pres den republik indonesia memutuskan: peraturan presiden republik indonesia tentang badan nasional penanggulangan bencana. bab ketentuan umum dalam peraturan presiden inikepala bnpb, yang selanjutnya disebut kepala adalah pimpinan bnpb yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi bnpb. bab kedudukan, tugas, dan fungsi; b.menetapkan. pres ide republik indonesia; menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;; menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan; melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan men5rnpbapabila terjadi bencana nasional, bnpb melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu. 6. pres ide republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bnpbbab iii organisasi bagian kesatu susunan organisasi bnpb bnpb terdiri atas: kepala; unsur pengarah; dan unsur pelaksunsur pengarah paragraf kedudukan, t\gas, dan fungsi unsur pengarah berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. pres den republik indonesia; pemantauan;atas ketua yang dijabat oleh kepala dan (dua puluh) anggota. anggota unsur pengarah terdiri atas: (sebelas) pejabat eselon i.a dan eselon i.b atau setara pejabat pimpinan tinggi madya, yang diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah;dalam negeri; kementerian keuangan; kementerian kesehatan; kementerian sosial; kementerian. pres den republik indonesiapolisian negara republik indonesia; dan tentara nasional\gas,; pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana; pen5s; pemberian pres den republik indonesia pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penanggulangan bencana;;npb; pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab bnpb; pengawasan atas pelaksanaan fungsi lingkungan bnpb; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi lingkungan bnpb; komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;pres den republik indonesiaterdiri atas sekretariat utama; deputi bidang sistem dan strategi; deputi bidang pencegahan; deputi pres den republik indonesia deputi bidang penanganan darurat; deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; deputi bidang logistik dan peralatan; dan inspektorat utama. paragrafpembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkungan bnpbnpb; koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran bnpbrsandian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi bnpbf.penyelenggaraan. pres ide republik indonesia, dan masing masing bagian terdiri atas (duyang menangani ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada memberikan dukungan administrasi kepada deputi. paragraf deputi bidang sistem dan strategi deputi bidang sistem dan strategi berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang sistem dan strategi dipimpin oleh deputi.pres den republik indonesia5susunan kebijakan teknis bidang sistem dan strategi; pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem dan strategi; koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi; pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem dan strategi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sistem dan strategi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang sistem dan strategicegahan deputi bidang pencegahan berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang pencegahan dipimpin oleh deputi. 31. pres den republik indonesia t2 deputi bidang pencegahan menyelenggarakan per lulusan kebijakan bidang pencegahan. mempunyai tugas dan pelaksanaan5susunan kebijakan teknis bidang pencegahan; pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan; pen5susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pencegahan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang pencegahanganan darurat deputi bidang penanganan darurat berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang penanganan darurat dipimpin oleh deputi. 35. pres den republik indonesia deputi bidang penanganan darurat mempunyai tugas menyelenggarakan per lulusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan keadan5susunan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan penanganan darurat; pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelam agar aar. penanganan darurat; pen susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan penanganan darurat;; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang penanganan darurat7 . pres den republik indonesia t4 paragraf deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala; pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; pen susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;atas paling banyak (empat) direktorat. direktorat pres logistik dan peralatan deputi bidang logistik dan peralatan berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala susunan kebijakan teknis bidang logistik dan peralatan; pelaksanaan kebijakan teknis bidang logistik dan peralatan; pen susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang logistik dan peralatan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan bidang logistik dan peralatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. 45. pres den republik indonesia deputi bidang logistik dan peralatal lingkungan bnpb; pelaksanaan pengawasan internal lingkungan bnpb terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revi, evaluasi, dan pemantauan; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala; penyusunan pres den republik indonesia t7 penyinspektorat utama paling banyak terdiri atas (tiga) inspektorat. inspektorat utama sebagaimana dimaksud pada dilengkapi (satu) bagian yang menangani ketatausahaan. masing masing inspektorat terdiri atas (satu) subbagian yang menangani ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional auditor. bagian yang menangani ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (dua) subbagian. paragraf pusat pusat dapat dibentuk lingkungan unsur pelaksana paling banyak (tiga) pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksananpb untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis bnpb. 52. pres den republik indonesia _18_ pusat terdiri atas paling banyak (tiga) bidang, (satu) subbidang yang menangani ketatausahaan dan atau yang membidangi urusan pemerintahan bidang aparatur negara. paragraf kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional dapat ditetapkan lingkungan bnpbi. pres den republik indonesia t9instansi pemerintah baik pusat maupun daerah luar bnpba lang jawab pada atasan masing masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. 61. pres den republik indonesiastruktur organisasi dan tata kerja bnpb diatur dengan peraturandiangkat dan diberhentikan oleh presiden. kepala dapat dijabat oleatau profesional. kepala diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menterpresiden. 66. pres den republik indonesia 2t anggota unsur pengarah yang berasal dari unsur pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala. kepalakepada presiden sejumlah (delapan belas) calon anggota unsur pengarahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangankelayakan diangkat dan ditetapkan oleh presiden menjadi anggota unsur pengarah. anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam diangkat untuk masa tugas selama (lima) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diatur dengan peraturan bnpb. bagian pres den republik indonesia bagian ketiga eselon, pengangkatan, dan pemberhentian unsur pelaksanapusat, kepala biro, direkturnpb dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. selain pres den republik indonesiabnpbbpbd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui koordinasi dengan bnpb. bnpb mengadakan rapat koordinasi dengan bpbd, paling sedikitdua bnpbviii . pres npboo8 tentang badan nasional penanggulangan bencananasional penanggulangan bibaik indonesia asis politik, hukum, dan bidang hukum dan ttd ttd rotiukamarapala perangkat daerah adalah kepalyang selanjutnya disebut retribusi adalahjasa pelayanan berupa kamar, aula dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola olehdan wilayah pemungutan, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. pemungutan retribusi dilakukan kabupaten sukamara. bab iii nama, objek, dan subjek retribusi bagian kesatu namatempat penginapan pesanggrahan villa, dipungut retribusi atas pelayanan jasa tempat retribusi tempat penginapan pesanggrahan villatempat rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi oleh pemerintah daerah. dengan nama retribusi penyeberangan air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan air oleh pemerintah daerahbangunan dan atau gedung, pemakaian tanah atau lapangan, cc. pemakaian kendaraan alat alat berat, pemakaian laboratorium pengujian, dan pemakaian kekayaan daerah lainnya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan atas. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan atas fasilitas pasar grosilelangan objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud padaketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan atasterminal objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud padakhusus parkir objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud padapada huruf adalah pelayanan kamar penginapan, aula dan fasilitas lainnyarumah potong hewanparagraf pelayanan kepelabuhanan objek retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat, tanda masuk orang dan kendaraan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan atassebagaimana dimaksud pada huruf adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisatatempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, bumn, bumi dan pihak swasta. paragraf penyeberangan air objek retribusi penyeberangan air sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pelayanan penyeberangan airpenyeberangan air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, bumn, bumi dan pihak swasta. paragraf penjualan produksi usaha daerah objek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada hurufenih, bibit dan lain lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, bnan, benih dan atau bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan, dan hasil produksi usaha daerah lainnya (produksi tambak dan keramba percontohan). ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan atas penjualan produksi oleh pemerintah, bumn,frekuensi layanan dan atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan. retribusi tempat pelelangan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan atau pemakaian fasilitas tempat pelelangan. retribusi terminal, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian, frekuensi layanan dan atau pemakaian fasilitas terminal. retribusi tempat khusus parkir, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan atau pemakaian fasilitas tempat khusus parkir. retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa, diukur dan dihitung berdasarkan berdasarkan frekuensi layanan dan atau pemakaian fasilitas tempat penginapan pesanggrahan villa. retribusi rumah potong hewan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan. retribusi pelayanan kepelabuhanan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan atau jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi. retribusi penyeberangan air, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan atau volume produksi usaha daerahan tarif retribusidan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pemakaian bangunan dtanah dan lamakaian kendaraan dan alat alat berpemakaian laboratoriumkekayaan daerahretribusi pasar grosir dan atau pertokoandan besaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokpelelangan struktur tarif retribusi tempat pelelangan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan tempat pelelangan struktur dan besaran tarif retribusi tempat pelel sebagai berikut bagian keempat retribusi terminaldan besaran tarif retribusi terminstruktur tarif retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima. struktur dan besaranjenis fasilitas dan pelayanan yang ada, jangka waktu pemakaian fasilitas, serta sarana dan prasarana yang digunakan. struktur dan besaran tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan vilkepelabuhanandan besaran tarif retribusi pelayanan kepelabuhanansembilan retribusi tempat rekreasi struktur tarif retribusi tempat rekreasi digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan. struktur dan besaran tarif retribusi tempat rekreasiberangan air struktur tarif retribusi penyeberangan air digolongkan berdasarkan pengguna jasa orang dan atau barang. struktur dan besaran tarif retribusi penyeberangan air sebagaimana tercantum pada lampiran xiv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian kesebelas retribusi penjualan produksi usaha daerahdan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut, benih dan atau bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan pasarpenginapan pesanggrahan villa, pada perangkat daerah yang mengelola aset tersebut,rekreasi, pada perangkat daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya bidang pariwisata, retribusi penyeberangan asuaiperangkat daerahupati dapat melakukan pencabutan ijin pengelolaan perwakilan apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan kewajiban perijinantermasuk pidana pelanggaran. denda sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah. bab xviii ketentuan penutup pada saat undang undang ini mulai berlaku:windu subagyo diundangkan sukamara pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten sukamara,bangunan dan gedung rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, rumah dinas sekda, rumah dinas ketua dan anggota dprd rumah dinas guru, bidan, dokter rumah dinas rumah dinas kepala dinas dll lokasi per m2? bulan bungalow gedung serba guna gedung gaji barinjam emas woo per unit hari aula badan kepegawaian daerah pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima tetap musiman per hari pemakaian pelataran pelabuhan bagi pedagang kaki lima dan asongan gedung balai pelatihan guru (kecil) gedung balai pelatihan guru (besar) (varngamam bangunan gedung untuk usaha kantin dan koperasi per m2 bulan lingkungan perkantorantanah dan lapangan pemasangan baliho banner spanduk , per m2 bulan pemasangan umbul umbul bendera per tiang bulan xhr pemanfaatan ruang dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha atm tempat bulan bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran kendaraan dan alat alat berat pemakaian alat berat tr) satuantrailer long beat) dump truclaboratorium pengujian pemakaian laboratorium pengujian tanah wro\| semsremaraan oo\| satuan pemadatanmodifed per uji batas susut per uji batas kerut per uji pengujian agregat (x0\| jemsremaratan tae) oo\| satuan abrasi teruji berjenis per uji beratus per uji pengujian aspal keras jenis pemakaian satuan titik lembek kelarutan dalam chul3 kehilangan berat penetrasi setelah kehilangan berat titik nyala berjenis campuran aspal jenis pemakaian satuan aspal completion extrasicampuran beratjeniscampuran mix design marshall pengembalian contoh aspal keras jenis pemakaian satuan semen jenis pemakaian satuan pengikatan awal kehalusansemen benda uji kubus, silinder, beton, dll) jenis pemakaian satuan kuat tekan dengan hammer test gorong gorong alat uji lapangan jenis pemakaian satuan bor tangan (hand boring standart penetrasi test spt) sindir (ringan) ton dinamika cone penetrometer dcp) core drilling benkelman bean alat ukur survei lapangan jenis pemakaian kai satuan theodori troli meter alat cetakan jenis pemakaian kai satuan per hari concrete cube mold concrete beam mold concrete cylinder mold pemakaian laboratorium untuk pengujian lingkungan xo. jenis pemakaian tae) satuan jumlah zat padat tersuspensi (tss) jumlah zat padat terlarut tds) oksigen terlarut) tembagalainnya objek retribusi tr) satuan sewa sound system ruangan per paket kecil penggunaan bus darat per km pelajar ko) sewa menara milik pemerintah nop (tanah dan m? bulan daerah bangunan)maman pasar dam bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran elangan bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran rminal besarnya retribusi jenis angkutan per hari per tahun (rp) (rp) mobil penumpang dengan kapasitas orang mobil bus dengan kapasitas s d orang mobil bus dengan kapasitas orang mobil barang truk mobil barang tru.xo. jenis kendaraan bermotor rp) roda empat roda enam keataspenginapan pesanggrahan villa penginapan mess pemda nol ono memutus, \| kamar hari triple bed , \| kamar hari kapasitas orang , \| per hari kapasitas orang , \| per hari penginapan area gedung balai pelatihan guru (bpg) nol one meramurumah potong hewan wo. jenis jasa usaha tr) satuan retribusi rumah potong hewan pemotongan rumah potong hewan ekor rph) pemotongan rumah potong unggas ekor rpu) pemeriksaan hewan rumah potong ekor hewan rph) pemeriksaan hewan rumah potong ekor unggas rpu) retribusi pemakaian kekayaan daerah pemeriksaan poliklinik hewan untuk ekor sapi kerbau pemeriksaan poliklinik hewan untuk ekor kambing domba pemeriksaan poliklinik hewan untuk ekor unggaskecil pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) poliklinik hewanuntuk anjekor hewan untuk anjing ras local ukuran kecil penitipan poliklinik hewan untuk kucing ras local ukuran besar penitipan poliklinik hewan untuk kucing ras local ukuran kecil penitipan poliklinik hewan untuk anjing ras local ukuran besar penitipan poliklinik hewan untuk anjing ras local ukuran sedang penitipan poliklinik hewan untuk anjing ras local ukuran kecil jasa penyuntikan vaksinasi hewan kesayangan peredaran dan pemeriksaan ulang kesehatan daging hewan peredaran dan pemeriksaan ulang kesehatan daging unggas sewa kandang hewan bulan ekor sewa kandang unggas bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran xabuhan retribusi pelabuhan mo) sama emas serum tap jasa tambatpelayanan kapal nelayan jasa tambat labuh dibawah buah per trip diatasjasa pelayanan barang barang barang televisi segala elektronik jenis ukuran per buah recorder video vcd dvdsejenisnya per kubik batu belah per kubik per kubik per kubik telepon sejenisnya porselen sejenisnya sejenisnya sejenisnya sejenisnya bahan bahan bata merah bata mesin bahan bakar minyak tabung gas lpg minyak sembilan bahan pokok sejenisnya garam dan ternak hasil perkebunan sejenisnya body speed boat kapal awal kayu v0. jenis retribusi satuan unit keterangan bangunan kapal per meter kubik besi pante \|. jasa pelayanan alat alat alat rumah ranjang besi dan per buah tanggal sejenisnya sejenisnya sejenisnya sejenisnya barang pecah dan sejenisnya sejenisnya \|. tanda masuk kendaraan sepeda motoralat alat berat per buah lainnya alat alat suku lain lain ban mobil kecil ban mobil besar jenis hasil hutan ikutan (damar, belitung, per ton rotan, gembur, tengkawang) aneka jenis gabus stereoform bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran xrekreasi jenis kekayaan daerah tempat wahana waterboom \|a. usia sampai dengan tahun orang masuk usia diatas tahun orang masuk lokasi wisata kios toko lokasi wisata bulan karcis masuk lokasi wisata obyek wisata pantai tanjung nipah orang masuk obyek wisata pantai anugrah orang masuk obyek wisata lainnya orang masuk panggung hiburan lokasi wisata pakai pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima tetap dan musiman , hari pedagang bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran xivnyeberangan air long boat rp. penumpang rp. long boat rp. penumpang rp. sukamara pulau nibung kapal motor rp. penumpang rp. long boat rp. penumpang rp. parang kapal motor rp. penumpang rp., bibit dan lain lain hasil usaha pertanian tanaman pangan benih bina loo konsumsi eks benih benih palawija jagung komposit konsumsi eks benih kedelai konsumsi eks benih konsumsi look kacang hijau konsumsi eks benih kacang tanah london konsumsi eks benih ' \|o000000000000000000002 benih hortikultura benih buah bahan jeruk mangga e. durian salak belimbing pepaya .h jambu manggis duku melengkung melinjo pisang m. rambutan mata tempel benih sayuran benih tanaman hias anggrek kultur jaringan konsumsi hortikultura buah bulan duku per kilogram melengkung per kilogram siasat per kilogram pisang per kilogram rambutan per kilogram konsumsi tanaman pangan palawija jagung konsumsi per kilogram kedelai konsumsi per kilogram kacang hijau konsumsi per kilogram kacang tanah konsumsi per kilogram bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran xvibit dan atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan ( uokomoditt peternakan harga (penjualan ternak unggas teman unggas penjualan produksisusu susu sapi oo susu kambing komoditi pertanian benih bia konsumsi eks benih rp. bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran xatau bibit ikan dan atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan benih ikan ikan mas karper rp. cm ekor) rp. cm ekor)an lele rp. per ikan baung rp. per ikan kelabu rp. per bupati sukamara, ttd. windu subagyo lampiran xdan atau bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan mahoni benih per kilogram eee lal karet kelapa sawit 58r kelapa dalam lada kopi kakao jambu mete pinang kemiri cengkeh (11l. aren ho) kapulaga har jahe . pisang baca nilam bupati sukamara, ttd. windu subagyo
gang.dan kabupaten kepulauan aru drt kap gangawiz teapjs. bupati seram bagian timur, tea idn de: using diundangkan bula pada tanggal november sekretaris kabupaten seram bagian timur, an ifa maa i setan si: syariwiz park:ban kap gang.e harap mattnanganan corona virus disease covid lingkungan pemerintah daerahwiz peak, ) jumlah pendapatan"uiwiz de, )omea kap ganga me:.o,srt mea er: dana penyesuaian dan otonomi khusus semula rp. bertambah (berkurang) , ) jumlah bagi hasil pajak, ) jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. bea per de, ) jumlah belanja bantuan keuangan kepad., jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. srt mea belanja belanja barang dan jasa semula rp. bertambah (berkurang) rp. , )ana ban per dean
provinsi lampungkampung( defisit rp. pembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp. surplussiapa rp. saldo anggaran lebih akhir rp.( surplus defisit dari kegiatan rp. operasional surplus defisit dari kegiatan rp. non operasionalaset rp. jumlah kewajiban rp. jumlah ekuitas rp.rp.alisikhtisar laporan keuangan kampung tercantum dalam lampiran xxsengkala pada tanggal agustus bupati tulang dinasti diundangkan menggali pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten tulang bawang,bupati bulungan provinsi kalimantan utara peraturan daerah kabupaten bulunganbadan permusyawaratan desa. dalam hal calon anggota bpd nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada tidak ada lagi, maka diadakan penjaringan dan penyaringan ulang, ketua bpd dapat mengketentuan lebih lanjut mengenai tenaga staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada diaturb vii hak, kewajiban dan wewenang bpd bagian kesatu hak bpdpemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa. pemantauanmantauanpemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desaabagian kedua pemberhentian anggota bpd anggota bpd diberhentikan sebagaimana dimaksud dalamenguruspemantauan dan evaluasi bpd terhadap pelaksanaan tugas kepalarkobahubungan bpd dengan lembaga desa yang lain hubungan bpd dengan lembaga desa yang lain meliputi: pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. hubungan bpd sebagaimana dimaksud pada bersifat: konsultatif: koordinatif:bab sekretariat dan alat kelengkapan bpdpb desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xivaa, sekretaris ttd. kota dei data, subadan permusyawaratan desa umum bahwayangnya, bpd menyusun peraturan tata tertib bpd, yang,oleh karena itumengenai badan permusyawaratan desa. bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bulunganyang dapat mencalonkan diri sebagai anggota bpd dalam keterwakilan wilayah adalah unsur masyarakat baik laki laki maupun perempuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan unsur masyarakat lainnya adalah ketua rt, ketua rw, ketua karang taruna, ketua pkk, ketua lkd lpml, ketua pos pelayanan terpadu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. keadaan atau kondisi yang bersifat darurat dan untuk kepentingan umum antara lain pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, bencana alam atau ngalam, wabah penyakit, dan gangguan keamanan. cukup jelas. cukup jelas dan tokoh pemuda. musyawarah perwakilan menentukan dan mengirim (satu) orang calon terpilih dan calon pengganti sesuai urutan nomor perolehan suara kepada panitia pengisian bpd.cukup jelas. hurufukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sekaligus menentukan calon pengganti berdasarkan urutan nomor perolehan suara. cukup jelas. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desahubungan yang bersifat konsultatif adalah hubungan antara bpd dengan lembaga desa berbentuk konsultasi pemecahan permasalahan desa. huruf hubungan yang bersifat koordinatif adalah hubungan antara bpd dengan lembaga desa berbentuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa. huruf hubungan yang bersifat aspirasi adalah hubungan antara bpd dengan lembaga desa berbentuk penyampaian aspirasi. huruf hubungan yang bersifat fasilitasi dan mediasi adalah hubungan antara bpd dengan lembaga desa berbentuk fasilitasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa. tugas kaki adalah menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktualbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: keanggotaan bpd, pengisian anggota bpd antarwaktu, kelembagaan bpd: peraturan tata tertib bpd, fungsi dan tugas bpd, hak, kewajiban dan wewenang bpd, larangan anggota bpd, pemberhentian anggota bpd, hubungan bpd dengan lembaga lain desa, j . sekretariat dan alat kelengkapan bpd, pembinaan dan pengawasan, dan il.a.jumlah penduduk sampai dengan (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota bpd berjumlah (lima) orang, b.tugas, kewajiban, wewenang serta tata kerja paniticalon anggota bpd terpilih merupakan calon anggota bpd dengan suara terbanyakyaitupengisian anggota bpd antarwaktu pengisian anggota bpd antarwaktu dilakukan dalam hal anggota bpd berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dengan sisa masa jabatan (enam) bulan atau lebih.pada wilayah pemilihan asal
bagian eui{tjlindungan klan pemenuhan pen5raad.ng disabilitas kepada yth. bapak rupa.ti mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada halaman tanda tangan pada peraturan daerah ini. kepada yth. bapak sekretaris daerah mohon membubuhkan: pada pada bagian kanan bawah setiap halaman peraturan bupatisetda kab. lombok tahun o2o tanggal januari o2o st'parfait mp. to17 informasi produk bulan sis&lindungan dan pemenuhan hak pei.pandang dia}alias dengan rahmattuhanyang maha esa bupati lombok;;;tenagaan4'aoo3 nomor oi)gambaran negara republik indonesia tahun oo9 nomor i++, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun 20ll tentang pengesahan convention fire right persons with disabilities konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas l,o1614 tentang peraturan memaksa naan undang undang nomor tahun ol4 terutang desa iembararr negara republik indonesia tahun ol9 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 632t1;;lindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; l4. peraturan menteri pekerjaan umum nomor o prt m 20o16 tentang kewenangan desa berita negara republik indonesia tahun o16 nomor o37 memutus(an: menetapkombok utara. kabupaten adalah kabupaten . perwakilan rakyat daerah kabupaten lombok,anja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja kabupaten lombok ul<si dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi.berang!<berupa,.kan anugerahsistem pendidikan khusus adalah"raj.da umur.tt peraturan daerah tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. penyelenggara pendidikan adalah pelaksana penyelenggaraan pendidikan.da pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penglidupannya'dan atau menyediakan akses kepa.ngunan umum darira.t mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungrnesyarakat. bantuan sosial adalah upa..{g'a adalah kegiatan untuk member, memperoleh, menang!<a.aan'sanaan pe6sa'sf 641111,ahir dandan berrrrasyarakat. bab ruang ungkap ruang lingkup pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi: ragam penyandang disabilitas; hak penyandang disabilitas; pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; koordinasi; pendanaan; peran serta masyarat<at; dan penghargaan. bab iii ragam pei{p.mana dimaksud pa.(l) penyandang disabilitas berhak atas: hidup; bebas dari stigma; in.wisata; kesejahteraan sosial;lafl n dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan selain hak penyandang disabilitas sebagaimana rtimaftsud pada (l), perempuan penyandang disabilitas berhak atas: kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berl apis; a(r), anak penyandang disabilitas berhak atas:perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; perlindungan kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan secara manusiawi sesuai andpendampingan sosial. bab pei,laksanakan penghormatan, perundungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bebas dari tindakan eksploitasi. diskriminasi, panel,antaran, penyiksaan, dan bagian kesatu umum pelindungan, dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam dalam pelaksanaan penghormatan penyandang disabilitas, hak hidup (l) huruf meliputi hak: atas penghormatan integritas; tidak dirampas nyawanya; mendapatkan perawatan dan pena.asuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; fp"" penelantaran, pertarungan, pengurungan, dan penguji lan; bebas dari.incaran dan berbagai u."i eksploitasi; dan diam pel.laksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalem hurufdalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak privasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hak: diakui sebagai manusia pribadi yang dapa.t menuntut dan memperoleh perlakuan serta pelindungan y:rng sama sesuai dengan martabat manusia depan umum; membentuk sebua., dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.(l) pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas wajib dirumuskan oleh pemerintah daerah dasar rencana induk yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi; perumusan rencana induk sebagaimana dimaksud pada dirumuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan. keadaan.ffff;* hukum dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak menyandang disabilitas,_ hak kehadiran dan pelindung". "t"* lg"i .rr" dimaksud dalam (l) huruf meliputi trak: 1t"l6pelindungan dari segala tekanan, ite"adn, diskriminasi, dan atau perampasan atau mengambilalih; h"t p"df dan menunjuk orang untuk mewakili pe"drd;"y; adl kepercayaan dalam dan luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektual. untuk memenuhi hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah w4; menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas; dan melakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum penyandang disabilitas kepada masyarakat dan aparatur neg:rra. bantuan hukum sebagaimana dimaksud pa.da (l) huruf diberikan dalam setiap pemeriksaan perkara perdata dan atau pidana oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_ undangan. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada (l) hurufpasa] bagian ketiga pendidikan dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan semua jenis,jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; memilikiliki kesamaan kesemua.tan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan semua .;jenis, .ilir, aan 3denial pendidikan; dan mendapatkan akomodasi yang l anak sebagai peserta didik. (l) untuk memenuhi hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah wajib: menyelenggarakan dan atau emas smengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar (dua.b h:) iy" dan mengutamakan array. menyandang disabilitas bersekolah lokasi yang dekat dengan tempat ting jry"; menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang nulitas berprestasi yang orang tuanya tidak " p, _"* li.y"i pendidikannya;aan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial; emas sa", a". menengah; dan memfasilitasi lem_bagi penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang l,anak. t2l penyelenggaraan dan atau fasilitasi sendi$kan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam sistem p"raja"r, nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. keterampilan dasar sefuageirnana dimaksud pada (l) huruf meliputi: keterampilan menulis dan membaca huruf bros jluntuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah, penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal harus mengikuti program kesetaraan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi untukada jenjang pendidikan tinggi, pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pa.da difasilitasi oleh pemerintah daerah. (l) untuk memenuhi hak pendidikan sefagairnana dimaksud dalam penyelenggara pendidikan wajib: memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas; dan menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf difasilitasi oleh penyelenggara pendidikan dengan tujuan: meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga, kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas; manga.was dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang l,an.s;t.da pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalanberian sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada huruf capai ditakuti<an melalui:uf, reguler; bantuan guru pembimbing khusus dari pemerintah daerah; dan tug.: belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler. dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan operasi sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf selip.riidengan tenaga kedua yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung! i"i,"u y"rrg sama; bagan keempat pekan'aan, kewirausahaan, dan koperasi memperoleh akomodasi yanuntuk memenuhi hak pekan'aan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasar pemerintah daerah wajib: menjamin pro rekrutmen, penerimaan, pelatih kerja, penempatan keg'a, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada nenyanaaig oisaiifitas; memberikan kesempatan kepada penyandang dlsb itas untuk mengikuti pel,latihan. keterampilan kerja lem6aga pelatihan kerja pemerintah daerah dari ata:u swasta; melakukan sosialisasi penyediaan akomodasi yang layak dan fa:itj3j yan mudah diakses oleh tenaga tl{i menyandang disabilitas; melamin akses yang _l'aan; memberikan insentif kepa.da perusahaan swasta yang mempekerl'akan penyandang disabilitas; membentuk unit layanan disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerjaan; memberikan jaminan, lindungan, dan pendampingan kepa.da penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha;; memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepa.da unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas;; dan memberikan pel,latihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri. lomba pelatihan ke{a sebagaimana dimaksud pada (l) huruf harus bersifat inklusif dan mudah diakses. bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pa.da huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perang ang undangan. anggaran pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari anggaran pendapatan aan senja daerah. dalam hal memberikan jaminan, pelindungan dan pendampingan berwirausaha serta memperluas perang dalam pengadaan barang a.r, i"" sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf a"i rr"r dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang rintangan. tugas unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas peka{aan penyandang disabilitas;!ep1, keberlanjutan keg'a, dan' pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang ltima menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; menyediakan pendampingan kepa.da pem6eri yung ^"ri".i.rr" l.r"g" ke{a penyandang disabilitas;hantu te4a untuk penyandang disabilitas. (2t untuk memenuhi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalan 1g, pemberi kedua wajib: memberi upah kepada tenaga kesia penyandi"r,g disabilitas yang warna del]n tenaga kerja yang bukan penyandang 6disability"" a""!ri;" "i" pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; menyediakan akomodasi yang vak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kedua penyandrrrg disabilitas; membuka mekanisme pengaduan atas taat terpenuhi hak (t) penyandang disabilitas; dlanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif berupa.dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas, pemberi keq'a dapat: melakukan ujian menempa.n'aan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. .penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas berdasarkan hasil qian penempatan sebagaimana amal<sud pada (l) huruf pemberi kerjai, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang; menyediakan tempat beken'a yang netsiuel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja.a; menyediakan waktu istirahat; penyedia kan jadwal kerja yang fleksibel dengan 6atap memenuhi alokasi waktu kerja; memberikan a;lisensi_ batan (l) untuk memenuhi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasar 1g, badan usaha puitis daerah'wajib mempekerjakan paling sedikit 2o o (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau perda. perusahaan swasta dalam pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pa.da wajib mempekerjakan paling sedikit lo o (satu "."y penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. bagian kelima kesehatan dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak kesehatan sebaga.mana dimaksud dataran pasar hurufua.rarr,(l) (l) untuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah wajib: memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pa.sien penyandang disabilitas;; bantuan peraturan perundang undangan; menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalem pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai angkat takut; menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi menyandang disabilitas;;; menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan ayahnya ar,lr mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang oisitilita menjamin akses bagi penyandang disabilitas te. had"p ftuyanan air bersih; dan menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. p 9mena1 layanan kesehatan bagi penyandang! disabilitas sebagaimana dimaksud pada (l) huruf harus ue.it oleh tenaga selatan yang memiliki kompetisi lan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang diwakili tas sebagaimana dimaksud pada (l) huruf dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas tepi, un3ut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan. dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasar belum tersedia, tenaga,kesehatan yang ada fasilitas pelayanan kereta tan tingkat pertama wajib merujuk i.paa. tenaga kesenltari yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan "bagi felfgndang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain. rujukan kepada tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada (l) dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal dalam t""t"r. pengiriman pa.sien dan spesimen dan melalui telemedisin. mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.' dalam pemberian pelayanan kesehatan bag penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam tindakan medis oleh tenaga kesehatan w4iib mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan pe, untuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasat rumah sakit umum yang menyediakan pelayaran psikiatri wajib memberikan pelayanan kepa.da penyandang disabilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. pemberian pelayanan psikiatri oleh rumah sakit umum 56bagaimana dimaksud pada ditujukan kepada pasien penyandang larutan mentaluntuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara pel;layanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas. l.layanan informasi sebagaimana dimaksud pada (l) termasuk informasi mgl seni rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia ragi penyandang disabilitas. bagian keenam politik pasa] dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak politik sebagaimana dimaksud dalam huruf,:rnan penyelenggaraannya; memperoleh aksesibilitas pa.da sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pe i$* gubernur, pemilihan bupati, ain pefritrran kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik. untuk memenuhi hak politik sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah wajibl publik secara langsung atau melalui perwakilan; menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih; d atau nama lain. fenjlrynan hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jaminan untuk: berpartisipasi.si langsung untuk ikut flararn kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati walikota, dan pemilihan kepada desa atau nama l,ain;rlfiill kepala desa atau nama lain; kepastian bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapa.t diakses, serta mudah dipahami dan dimulai<an; melindungi memilih secara rahasia tanpa intimidasi melindungi pencalonan diri dalam pemilihan, memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua ting pemerintahan; dapat memanfaatkan pengguna.ran teknologi baru ?aram pelaksanaan tugas; selasa1 memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; mendapatkan informasi, sosialisasi, dan sim lasi dalam se.rap i"rr.p"r, dalan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama l,ain; dan terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubenur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. bagian ketujuh beragam2sl dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hak: memeluk agama dan kepercayaan masing masing dan beribadat menurut aga jera dan kepercayaannya; memperoleh kemudahan 4166s selam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapat.akan kitab _suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya mendapat.akan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut einer,^ dan k perayaannya; dan berperan a[fi[ dalan organisasi keagamaan. (l) untuk memenuhi hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasat; melakukan bimbingan dan penyuluhan ag.ma terhadap penyandang disabilitas; d; menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses bedasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. dalam pemenuhan hak sebaga.mana dimaksud pada pemerintah daerah dapa.tdalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak keolahragaan seuagaiorana dimaksud dalam huruf, pengembangan dalam keolahragaan menjadi pelaku keolahragaan; dan mengembangkan industri keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan d.i semua tingkatan. bagian kesembilan kebudayaan dan pariwisata (l) untuk memenuhi hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah wajib: mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang hisab itas; dngembangan sistem keolahragaan sebagaimana iimahua pada dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya yang meliputi: keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi. dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak kebudayaan aan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam (l) hurufdan kesemua.tan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi peka{a p".i#ot", dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang la.yak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan; dan mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. (l) (2t untuk memenuhi hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah wajib: menjalin aksesibilitas bag penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;; mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas; melindungi hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas; dannyelenggaraan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses sebaga.mana dimaksud pada (l) huruf .ipr penyediaan: informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan pemandu wisata yang memiliki ke'nampf9ng9m@gran potensi. dan kemampuan seni budaya sebagaimana4 dimaksud pada huruf meliputi: fasilitas dan penyertaan penyandang disabilitas param kegiatan seni budaya; pengembangan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan pemberian penghargaan kepa.da seniman penyandang disabilitas atas karya seni baik. bagian kesepuluh kesejahteraan sosial palari pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hak: rehabilitasisosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan pelindo ngan sosial. rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. untuk memenuhi hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pemerintah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjamin akses bagi penyandang oisauititaluntut mendapatkan:i.bimbingan sosialisasi; bimbingan lanjut; dan atau rujukan. l2l pemberian rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada rlitaksa12161 pemerintah daerah memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk: asuransi kesejahteraan sosial; bantuan langsung berkelanjutan; dan bantuan khusus,param huruf dilakukan oleh pemerintah daerah mel;alunerintah daerah memberikan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud padapasat huruf dilakukan oleh pemerintah daerah melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan atau bantuan hukum. bagian kesebelas aksesibilitas dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam hurufi anak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. (l) untuk memenuhi hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah w4jib: menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;; melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bag penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung; menyusun mekanisme audit fasilitas aksesibilitas 6agi penyandang disabilitas; menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; dan mengawasi dan me_pinfrastruktur yang mudah dial<ses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pa.da huruf meliputi: bangunan gedung; jalan; permukiman; dan pertamanan dan permakaman. pengembang sebagaimana dimaksud pada (r) huruf termasuk pihak swasta dan badan usaha milik daerah. bangunan gedung ya,g mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huria " inti fungsi: hunian; keagamaan; usaha; sosial dan budaya; olahraga; dan khusus. bangunan gedung sebaga.mana dimaksud pada (l) harus dilengkapi dengan liabilitas dan aksesibilitas dengan irl p.rti u.rgj", \kebutuhan, fungsi, luas,,dan ketinggian bangunan gedung. titik dan atau ring9l9ta bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandi.oi oi"iuris ".u"gi .o" dimaksud pada (l) dikenai(2t pembangunan,aik fungsi bangunan gedung; pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan atau perintah pembongkaran bangunan gedungdalam huruf huruf dan huruf merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat lait tangsi u"";; gedung. pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada (l) \|laksa tlg oleh penyedia j"o pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifi kat. dalan pemeriksaan seb.gimana dimaksud pada harus mengikutsertakan organisasi penyandang bio ul" 'o"rl.a"" penyandang disabilitas yang memiliki keahlian bidang barru"; gedung. pemerintah daerah dapat emas stasi penyediaan fasilitas yang mudah $f. : pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni open eeiyanaang disabilitas. bagian keduabelas pelayanan publik dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak pelayanan publik bagaimana aikatsu param (l) huruf. diskriminasi; dal pendampingan, pekerja .tg; dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses tempat layanan publik tanpa mbah.r, biaya. untuk memenuhi hak pel,layanan publik sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah wajib: menyediakan pelayanan publik dan pelayanan jasa transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandi"rrg oio unit menyebarluaskan dan menyosialisasikan pe,layanan publik yang mudah diakses kepada p_menyandang disabilitas aan masa.atau; aan menyediakan pa{uluan pelayanan publik yang maaf" aiatsis open penyandang disabilitas. l qhl"q publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh institusi p.ry.tenggara';;grr., kor,orasi, lembaga _inde?ended yang dibentuk berdasarkan r.rburg_ undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum tain'.anggaran dan pendapa.tan belanja daerah; dan atau anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik. pasa l pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf terdiri atas: pelayanan jasa transportasi darat; transportasi kereta api; transportasi laut; dan transportasi udara. dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapa.t berada sama dengan korporasi atau badan hukum. bagian ketiga belas pelindungan dari bencana dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak pelindungan aa.i bencana sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf meliputi hak mendapatkan: informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses d i lokasi pengungsian. (l) untuk memenuhi hak pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam pasat pemerintah daerah w4jib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan menyan jang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. penanganan menyan! ang grisea entitas sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibel sesuai ketentuan peraturan p.rundarrg_undangan. bagian keempat belas rehabilitasi dan rehabilitasi dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf meliputi hak: mendapat.auntuk memenuhi hak fasilitas dan rehabilitasi.si sebaga.mana dimaksud dalamyediaan fasilitas layanan sebagaimana dimaksud pada bertujuan: mencapai.bagian kelima belas konsesi (l) rehabilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas berfungsi sebagai sarana: pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; untuk mengatasi kondisi disabilitasnya; dan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapa.t hidup mandiri dalam masyarakat. rehabilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada (l)dalam lsrnbaga. (2t untuk memenuhi hak konsesi terhadap penyandang disabilitas ssfoagaimana rlirnak5sd dalam ayat (l) huruf pemerintah daerah wajib memberikan konsesi untuk menyandang bisa entitas. dalam melaksanakan ketentuan wajib sebagaimana aikatsu pada pemerintah daerah mengupayakan adanya konsesi y"r,g aiu.otot oleh pihak perusahaan $kasta. mengupayakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian insentif b;d pihak perusahaan swasta yang memberikan konsesi kepada penyandang disabilitas. bentuk k dangian keenam belas pendataan dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak menyandang disabilitas, hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasar (l) huruf.akan kartu penyandang disabilitas. untuk memenuhi hat pendataan sebagaimana dimaksud dalam penyandang disabilitas yang belum terdata dalem psn6than dapat secara aktif benda_tarian diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain tempat tinggalnya. l2l palari pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada bupati melalui camat. bupati menyapa..da menteri. sebelum pendaftaran atau perubahan data disampaikan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi. (t) {2tpergunakan pemerintah daerah dalam p. enrrhan fi.t penyandang disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan p aturan perundang undangan. hasil pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan penggunaan data nasional sebagai6114 dimaksud pada disampaikan oleh pemerintah daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. p goy?rdr disabilitas yang telah terdata dalam data nasional sebagaimana dimaksud dalam (l), berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagan ketujuh bel,as kemandirian dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam (l) hurufe'serta dalam kehidupan bermasyarakat. bagian kedelapan belas ekspresi, komunikasi, dan informasi dalam pelaksanaan pengotor. matan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf meliputi hak: memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat.tr.upa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi. untuk memenuhi hak berkomunikasi dan memperoleh informasi sglagaiman4 dimaksud dalam pemerintah daerah wajib:menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas;komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui bantuan slat komunikasi dan atauakses atas informasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan dalam bentuk audio dan visual. dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kali: berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai denganketentuanperaturantengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua puluh pelindungan dari diskrirrrinasi, pengelana.ran, penyiksaan, dan eksploitasi bagian kesembilan belas hak kewarganegaraan dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, p".vlot dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam rail (l) huruftra rasa takut; dan mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. untuk memenuhi hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagai m4 dimaksud dalam pemerintah daerah wajib menjamin: penyandang disabilitas bebas dari segala 5s.tuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual; dan penyandang disabilitas dapa.t bersosiarisa5i dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. bagian kedua puluh satu perempuan dan anak untuk memenuhi hak perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam dan pemerintah daerah wajib:; memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas; dan menyediakan rumah am ue_nan pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab koordinasi pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi tingkat {kabupaten $atar rangka mela kanakan penghormatan, enfin aun[an, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. fgo$invasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada (t) dilaksanakan oleh bupati dengan daerah lain baik artis'gr<at p.riri.i dan atau kabur.ten kota. koordinasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan eai<an, p.igr. , anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pem unduhan hak penyandang disabilitas. dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada bupatf,ak penyandang disabilitas;; mewujudkan anggaran *!:." penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas] dan menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan [a penyandang bisa u?ficas aga,t (l) pemerintah daerah dan pemerintah desa(l) bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah_h; anggaran pendapatan dan belanja desaerjalan dengan efi sien. bab vii pendanaan bab viii peran serta masyarakat bab penghargaan badan hukum dan badan usaha yang membeku{'akan penyandang disabilitas; dan dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada: setia p. . orang yang berjasa dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas; penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas. ketentuan lebih lanjut. mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud'pada diatur dalam peraturan bupati. (2t masyarakat dapat melalui kegiatan: sosialisasi hak penyandang disabilitas; pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah padapenyusunan kebijakan bidang kesejahteraan penyandang disabilitas; pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; pengadaan lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha bag penyandang disabilitas; pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan atau penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. bab sanksi administratif penyelenggaran pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana airnaksuldalam dikenakanbok utara. ditetapkan tanjung pada tanggal januari2o2 bupati lombok utara, diundangkan tanjung pada tanggal januari o2o sekretaris daerah xee fact mbox ara+nomor tahun 2o2o nomor najmulakhyar pendek,,asan atas per aru ran daerah kabupaten lombok utara nomor tahun 2o2o tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas i.umum pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menegaska.n tanpa kecuali. sebagai umat beragama kita yakin bahwa tlatin.otter""tarekat yang selama irri b.tu"k, kewajiban dan peran yang sa,a dengan warga negara lainnya sehingga adalah sesuatu yang wajar pali]a gern penyandang disabilitas dalam pem barru.rao nasional dapat lebih ditingkatkan serta didayagunakan septi^mal mungkin melalui kemandirian,, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak hak penyandang sehingga mendapatkan penerimaan p.rri, segala lapisan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan'skema jaminan leleh aqm masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan selatan daerah. pada kenyataannya, tidak mudah bagi punya;pen ltuarla penyandang disabilitas.penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga_ masih menghadapi perayaan dengan mobilitas unit p"f"y"rryakni berdasarkan prinsip prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan peraturan daerah, f""gt o.io"t"rr, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yan; ,,i.rip,,ti t"t untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, ""sur oi u.a"y" {an olah raga, politik, hukum serta penanggulangan lrr".rr", "t" lilit dan lain sebaga.inya. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisil adalah leg3lagunya fungsi graf antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegr, cerebral patsy cp), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. huruf yang dimaksud dengan' penyandang disabilitas intelektual" adal,iain: psikososial antaranya slcizofr,.nca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. yang dirneksud dengan mwicara dan disabilitas netra tuli. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf c\rkupjelas. huruf yang dimaksud dengan diskriminasi berlapis" adalah diskriminasi yang dialami perempuan area jenis kelemirylya sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesemua.tan years ati dalam keluarga, mas harakat, dan negara berbagai bidang kehidupan.n. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "keluarga. pengganti"dueritart perawatan dan pena.s cukup jelas. cukup keras. cukupjelas. hal huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jel,as. huruf cukup jelas. huruf tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dentata perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggi panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pertarungan, penyerapan, atau pengurungan. huruf cukup je1as. huruf cukup jelas. cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "pendidikan secara inklusi adalah"pendidikan secara khusus" adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepa.da peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus, proses pembeli,,as. pasat huruf yang dimaksud dengan "jalur pendidikan" adalah jalur formal, nonformal, dan informal. yang dimaksud dengan jenis pendidikan" adalah pendidikan llmu, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggahasa isyarat"ompensatorik"l) cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "program dan kegiatan tertentu"pendidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenisrogram kembali bekerja" adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kedua maupun penyakit akibat keq'a melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapa.t kembali bekerja. huruf cukup insentif kepada perusahaan swasta yang tempe.ledakan penyandang disabilitas, antara lain semudah ar, pizrrral., pengharum aan, dan bantuan penyediaan fasilitas tinja yang mudah diaksejelas. cukuppesan huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "sumber daya bidang kesehatan" adalah segala bentuk dana, terjaga, perbekalan kesehatan, sediaan fanteran, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini. huruf cukup jelas. huruf cukup las. huruf cukup jelas. huruf ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepa.sthuruf yang dirnaksq6 dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upa,ya pelayanan kesehatan, baik promosi, preventif, surat{ maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. huruf yang dimaksud dengan "standar, adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional. huruf cukup jelas. hurufti"gk""g;, rd; gzn, tenaga fisik, dan tenaga keteknikan med. cukup jelas. yang dimaksud dengan ".s pelayanan kesehatan lain""alat nonkesehatan" adalah alat_huruf yang dimaksud dengan "jabatan publik" adalah jabatan pada pemerintahan daerah fran pendapa.tan dan belanja daerah. huruf cukup je1,as. cukup jelas. cukup jelas. cukup jel,as. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. (l) huruf cukup jelas. huruf.me huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "aktif"advokasi"untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas"1an. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukupjel,as. cukup jelas. pasa] huruf yang rlirnaksud dengan "fungsi hunian" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asri err"fungsi keagamaan" adalah bangunan gedung, yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, *ipar., dan kelenteng. huruf yang dimaksud dengan "fungsi usaha" adalah bangunan gedung y rng mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan geari.nanfolat.rear. kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "fungsi khusus" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utara sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat lisrahasiean tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapa.t membahayakanma,l2l cukup jel,as. cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup,as. cukup jelas. cukup jel,as. cukup jelas.dia yang mudah diakses""komunikasi argumentatif adalah komunikasi dengan menggunakan alat bantu. huruf' audio, visual, atau komunikasi argumentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup las. pasar cukup jelas. fasal pasa1 cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukupjelas. cukup jel,as. tambahan lembaran daerah kabupaten lombok utara nomor
nak sak tetapan kalurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang aa.ilurahan, id) pan ketapan kalurahan. bab ketentuan umum dalam peraturan daerahbatas kaalurahan dengan kalurahan lainbupati adalah bupati sleman. bab penetapan dengan peraturan daerah ini ditetapkan (delapan puluh enam) kalurahan. dea oo) aa,kewenangan kalurahan meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh: pemerintah: pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, atau pemerintah daerah. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah kabupaten melakukan penetapan dan penegasan batas kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan terdiri dari lurah dan pamong kalurahan. pamong kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari: sekretariat terdiri dari (tiga) urusan, pelaksana teknis terdiri dari (tiga) seksi, dan pelaksana kewilayahan yaitu padukuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. lo) ona oo) aa, bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku: kepala desa dan perangkat desa yang bertugas sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, semua penggunaan nomenklatur desa menjadi nomenklatur kalurahan berdasarkan peraturan daerah ini. penyebutan nomenklatur kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahanketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai desaketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian darilo) ona oo) peran attd cap sri purnomo diundangkan sleman.: io) penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang penetapan kalurah, menyebutkan bahwa,dengan ditetapkannyadinyatadesa, maka kelembagaan pemerintah desa kabupaten sleman perlu diselaraskan dengan kebijakan dari pemerintah daerah diy dengan mengembalikan kelembagaan pemerintah desa sesuai dengan bentuk pemerintahan asli diy, yaitu penyelarasan nomenklatur desa menjadi kalurahan. dalam pelaksanaannya kalurahan berkewajiban melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kepada kapanewon. salah satu tujuan pengaturan desa dalam undang undang nomor tahun tentang desa, yaitudengan memperhatimerintah kabupaten sleman dalam rangka menyelaraskan undang undang nomor tahun tentang desa dan undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, melakukan penetapan kalurahan sebagai sebutan nama lain desa sejumlah (delapan puluh enam) kalurahannetaproduk hukum daerah yang mengatur mengenai desa misalnya mengenai badan permusyawaratan desa dimaknai badan permusyawaratan kalurahan, perangkat desa dimaknai pamong kalurahan, lembaga kemasyarakatan desa dimaknai lembaga kemasyarakatan kalurahannomor tahun tentang penetapan kalurahan kalurahan kabupaten sleman kapanewon kalurahan kode a02 a00 gamping balecaturyuran sumberrahayu sumbersari sumberagung sumberbaru (minggir sendangarum sendangmulyo sendangagung sendangsari sendangrejo \|segan margoluwih margodadi margokaton margomulyo margoagung mati sinduadi sendangadi tlogoadi tirtoadi sumbersari depok caturtunggal maguwoharjo condongcatur berubah sendangtirto tegaltirto kalitirto jogotirto prambanan sumberharjo wukirharjo gayamharjo sumberejo maduro sukoharjo kawasan purwomartani tirtomartani tamanmartani selomartani ngemplak sindumartani bimomartani widodomartani wedomartani umbulmartani ngaglik sariharjo minomartani sidoharjo sukoharjo sardonoharjo donoharjo sleman caturharjo raharjo pribadi pandowoharjo trimulyo tempel banyurejo tambakrejo sumberejo pondokrejo wonorejo margorejo lumbungrejo merdikorejo turi bangunkerto mojokerto girimarto mojokerto pakem purwobinangun candibinangun harjobinangun pakembinangun hargobinangun angkringan argomulyo wukirsari glagaharjo kepuharjo pen bupati sleman, cap ttd sri purnomokearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banja, perumusan, kebijakan, dan pengambilan keputusan pemerintahan daerah dalam rangka mempertahankan negara kesatuan danbahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerahdesa adalah desa diwilayah kabupaten banjar. sekolah adalah sekolah wilayah kabupaten banjar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten banjamaupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan daerahlih media arsip adalah transfer informasi dari media awal dalam media yang berbeda. arsiparis adalah seseorang yang secara fungsionalserta mempunyai tugas pokok,fungsi dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan. pengelola arsip adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati untuk mengelola kearsipan pada setiap perangkatpalingdibidang kearsipan dalam hal perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. penyelenggar daerah dan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, menjamin ketersedibidang sosial dan budayapenyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan kepastian hukum, keaun, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan. bab kewenangan pemerintah daerah pemerintah daerah menetapkan kebijakan kearsipan meliputi: penyelenggaraan kearsipan, penyelenggaraan sitem kearsipan, cc.ditetapkan oleh bupati. pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraiii penyelenggaraan kearsipan bagian kesatu umum pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan daerah. pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam hurufpenetapan formasi arsiparis sesuai dengan analisa jabatan dan atau analisa kebutuhan, penetapan pengelola arsip berdasarkan keputusan bupati, penyediaan jaminan kesehatan, tunjangan profesi untuk arsiparis, dan tunjangan kesejahteraan untuk pengelola arsip, pengembangan kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lainpemerintah desa dan sekolah. kebijakan kearsipan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati, pemerintah desa dan sekolah jawab kepala perangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah dan dilaksanakan oleh arsiparis dan atau pengelola, sebagaimana dimaksud dalam huruf pada perangkat daerah dan atau bumistrategis, dan arsip umum(1l)dilaksanakan oleh perangkat daerahbupati. bagian ketiga pengelolaan arsip aktif perangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah arsipketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati.jawabkan. penciptaan arsip pada setiap perangkat daerah, bumi pemerintah desa dan sekolah dilaksanakan sesuai tata naskah dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku pemerintah desa dan sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan arsip aktif lingkungannya. perangkat daerah, bumi pemerintah desa dan sekolahperangkat daerah, bumi pemerintah desa dan sekolah wajib membuat daftar arsip aktif atas arsip yang dimiliki sesuai dengan kaedah kaeaktif lingkungannya. bagian keempat pengelolaan arsip inaktif arsip inaktif yang memiliki retensi kurang dari (sepuluh) tahun disimpan oleh masing masing perangkat daerah, bumi pemerintah desa dan sekolah. arsip inaktif sebagaimana yang dimaksud pada dipindahkan dari unit pengolah unit kearsipan yang ada perangkat daerah, bumi pemerintah desa dan sekolah. pemindahan arsip inaktif sebagaimana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:adwal retensi arsip, tidak digunakantentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan arsip inaktif dengan retensi kurang dari (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pengelolaan arsip inaktif dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip pada saat penciptaan arsip jawab atas pengelolaan arsip lingkungannya. perangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah wajib melakukan penyimpanan arsip inaktif dengan sarana penyimpanan sesuai standar berdasarkperangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah wajib membuat daftar arsip inaktif atas arsip yang dimilikinya sesuai dengan kaedah kaeinaktif lingkungannya. ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. perangkat daerah, bumi pemerintah desa dan sekolah, kuratif. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatiperangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah wajib membuat klasifikasi atasselamatan dan keamanan arsip inaktif lingkungannya. arsip inaktif yang memiliki retensi (sepuluh) tahun atau lebih dipindahkan dari perangkat daerah, bumi pemerintah desa dan sekolahadwal retensi arsip, danreliabilitas dan keutuhan arsip inaktif yang dipindahkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipayang benarperangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolahbertanggungjawab atas autentikasi, reliabilitas dan keutuhan arsip statis yang diserahkanwajib membuat laporanpenyelamatan dan pemulihlima penyelenggaraan arsip statisperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, survei arsip statis, meliputi surveiperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, terhadap: perangkat daerah yang digabung dihapus diubah status, yang sudah tertata: sukarela dengan cara telah tertata disertai daftar arsipperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsiprangka sistem kearsipan daerahtatisukearsipanbijakan perencanaan sistem dan jaringan kearsipan daerah berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. babmenetapkan pengelola arsip pada perangkat daerah berdasarkan usulan kepala perangkat daerah. pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas mengelola arsip dinamis, arsip statis, dan arsip vital yang ada dilingkungan perangkat daerah nya. pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur kearsipan, melaluimberian jaminan kesehatan kepada arsiparis, pengelola arsip, dan sumberdaya manusia kearsipan lainnya, pemasyarakatan kearsipan setiap elemen masyarakat. bagi arsiparis dan pengelola arsip dapat diberikan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. selain dapat mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan fasilitas pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan. pemberian honorarium dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pemberian honorarium dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. fungsi dan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah menetapkan sekretariat atau bagian tata usaha bertindak sebagai unit kearsipan pada perangkat daerah. uraian tugas dan fungsi unit kearsipan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sumber daya manusia kearsipan terdiri: pimpinan perangkat daerah dan unit kerja, tiap perangkat daerah, kepala unit kearsipan, cc. arsiparis, pengelola arsip. setiap sumberdaya manusia kearsipan harus memiliki kompetensiyangkearsipan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan standar pengelolaan arsip dan ketentuan peraturan perundang undang(1l) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipanpengorganisasian pangkalan data arsip terpusat, terdiri dari: pangkalan data arsip inaktif lebih dari (sepuluh) tahun, pangkalan data arsip vital, dan cc. pangkalan data arsip statis. pengorganisasian pangkalan data arsip terpusat, dilaksanakan terhadap arsip dinamis inaktif yang lebih dari (sepuluh) tahun pada setiap perangkat daerahselaku menggunakan jaringan informasi kearsipan daerah, berusahadibidang kearsipsama dengan instansi yang membidangi arsip daerah provinsi, arsip nasional republik indonesiaperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan. layanan jasa kearsipan sebagaimana yangmelalui: media cetak, media elektronik, dan atau media tatap muka. bab peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, dan kerjasama masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk penyelamatan arsip dan forum kearsipan. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, bumi, dan pemerintah desaapat diberikan dalam bentuk piagam, bantuan sarana kearsipan, dan atau uang pembinaan.umn bumi, dan badan hukum swasta, organisasi non pemerintah, dan perorangan. babperangkat daerah pencipta arsip, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan serta berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah dan instansi terkait lainnya. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian (1l)terhadap pencipta arsip pada perangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah. kepala perangkat daerah, pimpinan bumi, kepala desa dan kepala sekolah wajib melaksanakan pembinaan kearsipan lingkungperangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah. pengawasan pelaksanaan kearsipan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dibidang kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganselaku melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. bab xii ketentuan larangan dan sanksi administratif pencipta arsip dan atau perangkat daerah dilarang: menyerahkan dan atau memberikan arsip dinamis yang dikategorikan tertutup sebagaimana dimaksud dalamdiluar prosedur yang benar, dan atau memperkuat belikan arsip.ikenakan sanksi disiplinpelaksanaan alih media arsip paling lambat (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, dan semua kebijakan daerahrangkat daerah, bumi, pemerintah desa, sekolahbanjarhal pokok yang menjadi dasar atau pegangan untuk menentukan atau melaksanakan pengelolaan arsip dinamis mengenai kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya dan kegiatan pemberkatan meliputi penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, dan alih media arsip. huruf kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan dalam pengelolaan arsip statis yaihuruf kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi hal tersebut dimaksud memudahkan untuk mengakses dan melacak informasi yang diperlukan serta memastikan bahwa setiap pelaporan arsip diwujudkan dalam bentuk sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, otentik, terpercaya dan dapat digunakan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kearsi jawabkan maksudnya suatu langkah untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa arsip adalah autentikmua usaha yang dilakukan untuk mencegah dan memperlambat kerusakan seperti tempat penyimpanan arsip statis yang stabil.cukup jelas perangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan sekolah wajib membuat klasifikasi atas arsip inaktif maksudnya didalam membuat daftar arsip inaktif berdasarkan klasifikasi berkas arsip. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dokumen lainnya,,meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. jangka waktu penyimpanan dokumen ini diciptakan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara preventif dan kuratif adalah sebagai usaha perlindungan agar nilai informasi yang penting dalamnya tetap terjaga dan utuh, usaha perlindungan tersebut ditinjau dengan dua tindakan yaitu preservasi, preventif dandangkan preservasisifat keterbukaan adalah kondisi akses terhadap arsip statis yang didalah kondisi akses terhadap arsip statis yang karena pertimbangan,. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelassecara umum, arsip yang telah diproses digitalisasi dapat dimasukkan dalam aplikasi sistem informasi kearsipan nasional sign) dan kemudian diakses oleh publik secara online melalui website jika. jika yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif bangsa indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada kota banjarpasar, pemerintah daerah kota banjar telah melakukan pengembangan bangunan pasar dan dengan memperhatikan perkembangan keadaan, memperhatikan index harga dan perkembangan perekonomian, bahwa peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar sudah tidak sesuai dettd. ade suksesi diundangkan banjar pada tanggal juli sekretaris daerah kota banjark sesuai dengan aslinya ina dan organisasi, snn an.s.h. yo7b3ota banjarperangkat daerahobjek yang disediakan kepada pedagang kecil dan menengah untuk jual beli. sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu adanyastruktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar klasifikasi (tea kios: menghadap jalan umum m? hari menghadap lorong tengah m? hari menghadap gang m? hari pelataran m2 peristiwa los peristiwa tipe kiosm2? peristiwa los peristiwa los hewan: hewan besar peristiwa hewan kecil peristiwa tipe kios:peristiwa los peristiwa rise olis buang air besar orang buang air kecil orang wali kota banjar, ade suksesiketentuan lebih lanjut mengenai tipe pasarterutang atas pelayanan pasar pungut wilayah daerahmungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada sampai denga:a (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamaantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut:apabiladikabulkan. bab dihapus. ketentutif berupa bungacara menganggur. pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud diberikan kepada subjek retribusi: yang tidak mampu, tertimpa bencana alam, korban kerusuhan, atau subjek retribusi lainx dihapus. dihapus.
dan wakil walikota batam. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalahang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negegaji ketiga belas tahun ,dan tata cara pembayaran gaji ketiga belas tahun bab iii gaji ketiga belas gaji ketiga belas tahun diberikan kepada: (l)dan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. bab pemberian gaji ketiga belasmerupakan penghasilgaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. pembayarjulagustus dan seterusnya maka gaji ketiga belas dibayarkan oleh pemerintah daerahdaerah terhitung mulai (satu) juli tahun gaji ketiga belas dibayarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan apabila mutasi masuk terhitung mulai (satu) agustus tahun dan seterusnya gaji ketiga belas dibayarkan oleh pemerintah daerah asalnya instansi asalnya,dan pns mutasi keluar dari pemerintah daerah mulai tanggal (satu) julagustus tahun dan seterusnya maka gaji ketiga belas dibayarkan oleh pemerintah daerahgaji ketiga belas dari gaji terusan dibayarkan oleh pemerintah daerah apabila pembayaran gaji terusan bagi pns yang meninggal dunia masih dibayarkan oleh pemerintah daerah:dan pembayaran gaji ketiga belas dari gaji terusan bagi pns yang meninggal setelah bulan juli diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan satu bulan pada bulan julvii pendanaan pengguna anggaran mengajukan spm gaji ketiga belas kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah,walikota batam, menimbang bahwa sehubu,rencana kerja perangkatsenja perangkat daerah tahun menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, bahwa. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah..rubahan rencana kerja perangkat daerah senja perangkat daerah) kota batamperaturan walikota batam nomor tahun tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota batam tahun berita daerah kota batam tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah kota batampemerintah daerah adalah pemerintah kota batrubahan rencana kerja perangkat daerah perubahan senja perangkat daerah tahun merupakan penjabaran rencana strategis perangkat daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah kota batam tahun kondisi lingkungan strategis daerah dan hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah triwulan tahun berjalan. perubahan senja perangkat daerah tahun menguraikan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif. perubahan rencana kerj, perubahan rencana kerjata walikota batam propinsi kepulauan riau peraturan walikota batam nomor tahun tentang tata cara penyisihan dana bergulirdisebutkan tata cara penyisihan dana bergulir dapat dan penghapusan dana berguli.,walikota batam dto muhammad rudiingkaakuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukurankewajibankas yang ditetapkan dalambab, danbab iiibab tata cara penyisihan piutangcc. pencatatan penyisihan dana bergulir, pelaporan penyisihdalam hurufe beban penyisihan dana bergulir, dan penyisihan dana bergulir tidak tertatih. beban penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksuddalam huruf meliputi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir, dan penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir. tata cara penyisihgustus tentang tata cara penyisihan dana bergulir lingkungan pemerintah kota batam. tata cara penyisihan dana bergulir lingkungan pemerintah kota batam pendahuluanii.iiiiv. tata cara penyisihan dana bergulir kriteria kualitas dana bergulirberikutkualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria: umur dana bergulir sampai dengan tahun, masih dalam tenggang waktu jatuh tempo,,penerima dana tidak diketahui keberadaannya,tanggal kode uraian debut kredit rekening xxxx o.x.x.xx.xx beban penyisihan dana xxx bergulir tidak tertatih ) .x.x.xx.xx. .kota batam ppid . untuk periode yang berakhir desember 20xx uratxxx dipisahkan lain lain pad yang sah jumlah pendapatan asli daerah jumlah pendapatan beban beban persediaan
walikota batam peraturan walikota batam nomor tahun tentang sistem inovasimaka perlu menetapkan peraturan walikota tentang sistem inovasinasionalinovasi daerbab pelaporan walikota melaporkan pelaksanaan penguatan kota kepada menteribadan perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan untuk selanjutnya disebut kepala balitbang daerah adalah kepala badan perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah kota batadan penelitian pengembangan pembangunan daerah kota batam adalah penyelenggara fungsi kebimbangan kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah yang menjadi kewenkota batam yang selanjutnya disingkat kota batamterwujudnya kota batam sebagai bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabatatota batam yang selanjutnya disingkat rpm kota batam adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota batam untuk periode (lima) tahun. rencana kerja pemerintah daerah kota batam yang selanjutnya disingkat rkd kota batam adalah dokumen perencanaan daerah kota batam untuk periode (satu) tahun. bab ruang lingkup ruang lingkup kota batam meliputi: kebijakan kota batam penataan unsur kota batam, dan cc. pengembangan kota batam. bab iii kebijakan kota batam kebijakan kota batam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan penyusunan road map kota batam, yang memuat kondisi kota batam saat ini, tantangan dan peluang kota batam, kondisi kota batam yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan kota batam: fokus dan program prioritas kota batam, dan rencana aksi penguatan kota batam. road map kota batam sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rpm dan rkd bidang kebimbangan. road map sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab penataan unsur kota batam penataan unsur kota batam sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penataan kelembagaan kota batam, penataan jaringan kota batam, dan penataan sumber daya kota batam. bagian kesatu penataan kelembagaan kota batam penataan kelembagaan kota batamenataan lembaga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan meningkatkan kerjasama pemberdayaan penelitian dan pengembangan antara pemerintah kota batam dengan sesuai kebutuhan daerah. penataan lembaga organisasi badan perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah kota batam sebagai koordinator penguatanmbentukan forum inovasi daerah kota batam yang terdiri dari walikota dan perangkat daerahngembangan jejaring inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas dan peran perangkat daerah,. pembentukan forum inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota.batamkota batam.ota batam. bagian kedua penataan jaringan penataan jaringan kota batam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui komunikasi intensif antara lembaga organisasi, dan prasarana iptek. komunikasi intensabatam,, dan pemanfaatan kekayaan intelektual pemanfaatan data dan informasi, dan pengembangan sarana prasarana iptek. penataan sumber daya kota batam sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya kota batam. bab pengembangan kota batam pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembangunkepala balitbang daerah. pemetaan, dan cc. analisis faktor kebijakan, unsur da, program dan kegiatan. keberlanjutan penguatan kota batambatamota batam dan forum inovasi daerah kota batam dalam rangka pelaksanaan penguatan kota batam, walikota membentuk tim koordinasi kota batam dan forum inovasi daerah kota batam. tim koordinasisekretaris skpd dan atau tenaga ahli. tim koordinasi kota batam sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. forum inovasi daerahkepala skpd dan atau unsur perguruan tinggi. forum inovasi daerah kota batam sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: menyusun dokumen road map penguatan kota batam mengintegrasikan program kota batam dalam dokumen, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kota batam, melakukan penataan unsur kota batam: melakukan pengembangan kota batam, mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan kota batam, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan kota batam, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kota batam,dan melaporkan hasil pelaksanaan penguatan kota batam. dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim koordinasi kota batam sebagaimana dimaksud pada ketua dapat membentuk sekretariat. forum inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: menggagas kreatifitas untuk menciptakan inovasi baru yang mempunyai manfaat bagi pemerintah kota batam, melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, masyarakat, swasta dan akademisi dalam melaksanakan inovasi daerah serta pengembangan inovasi daerah kota batam: menginterogasi dan harmonisasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing daerah, melakukan pengawasan dan evaluasi terkait inovasi daerah yang telah dipaksakan, memberikan penghargaan atau reward terhadap penggagas inovasi daerah baik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, masyarakat, swasta maupun kalangan akademisi, melaporkan tingkat keberhasilan pelaksanaan inovasi daerah kota batam pada tahun berjalan. dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas forum inovasi daerah kota batam sebagaimana dimaksud pada ketua dapat membentuk sekretariat bab vii pembinaan walikota melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan kota batam
walikota batam provinsi kepulauan riau peraturan walikota bat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota batamtam. kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang dilakukan orang atau badan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan budaya. memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disebut adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. karyawan adalah orang yang bekerja dipekerjakanbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalah pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanmakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (melakukan m):, pelaku usaha menyiapkan saranamall plaza pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat,il. tempat wisata dan usaha kepariwisataan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olah raga, area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan satpol melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan walikota ini dengan melibatkan skpd, tni polri dan instansi terkait lainnya. dalam pelaksanaan peraturan walikota ini satpol melaporkan dan bertanggungjawab kepada walikot(membersihkan fasilitas umum atau area publik) selama (seratus dua puluh) menit, atau denda administratif sebesar rp. (dua ratus lima puluhuntuk pelanggaran kesatuagai berikut rp. (lima ratus ribusatuduaagai berikut rp. (satuduaempathuruf angka dan angka disetorkan transfer kas daerah. dalam halriau kepri dengan nomor rekening atas nama kasta kota batskpd, tni polri dan instansi terkait lainnya. bab sosialisasi dan partisipasi walikotwalikota melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah dan perserta masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan atautan walikota batam provinsi kepulauan riau peraturan walikota batam nomor tahunketentuan peraturan pemerintah tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, disebutkan bahwa, bahwa dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan kas yang ada blue, maka perlu dilakukan pemindahbukuan kas blue kas daerah agar dapat meminimalkan kas yang menganggur (idle cash) padabab sisa lebih perhitungan anggaran penerimaan blue terdiri atas pendapatan blue dan penerimaan pembiayaan. walikotawalikota tentang pemindahbukuan kas dari rekening blue rekening kas umum daerah kota batam. keputusan walikotaiiikota batamengelolaan keuangan daersebelum koreksi koreksi lpa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah korekstamuga walikota batam provinsi kepulauan riau peraturan walikota batam nomor tahun tentang implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan kota batam dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota batam, menimbang :a. bahwa berdasarkan hasil rapat tim korsubgah komisi pemberantasan korupsi kota batam merekomendasikan dinas pendidikan kota batam untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi melalui insersi pendidikan antikorupsi satuan pendidikan,dalam rangka menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi sehingga diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal, non formal dan informndidikan dasaradalah dinas pendidikan kota batam. kepala dinas pendidikan adalah kepala dinas pendidikan kota batam. taman kanak kanak yang selanjutnya disingkat adalah taman kanak kanak yang ada kota batam. raudhatul athfal yang selanjutnya disingkat adalah raudhatul athfal yang ada kota batam. sekolah dasar yang selanjutnya disingkat adalah sekolah dasar yang ada kota batam. madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat adalah madrasah ibtidaiyah yang ada kota batam. sekolah menengah pertama selanjutnya disingkat smp adalah sekolah menengah pertama yang ada kota batam. madrasah tsanawiyah yang selanjutnya disingkat adalah madrasah tsanawiyah yang ada kota batam. pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas tk ra, sd mi dan smp m kota batam. peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tk ra, sd mi dan smp m kota batamjenjang pendidikan yang dimulai dari tk ra, sd mi dan smp m kota batam. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu maksud peraturan walikotawalikotajenjang pendidikan tk ra, sd mi dan smp m daerah. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan daerah: kerjasama:implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan tk ra, sd mi dan smp m daerah. implementasi pendidikan antikorupsi pada sektor pendidikan formal satuan pendidikan tk ra,sd mi dan smp m dilaksanakan pada: ektrakurikuler, kurikuler: dan ekstrakurikuler. ektrakurikuler sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kegiatan utama per satuan pendidikanpenyampaian materi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan tk ra, sd mi dan smp m ts, insersi dan atau integrasi materi pendidikan antikorupsi yang dilakukan, cc. pelaksana proses pembelajaran yang dilakukan pendidik pada jenjang pendidikan tk ra, sd mi dan smp m dengan mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, dan pelaksanapelajariatuan pendidikanindukatuan pendidikanpendidik satuan pendidikan, membangun sinergi antara satuan pendidikan dan lingkungan, dan membangun sinergi antara pendidikpendidik mata pelajaran disetiap satuan pendidikan. pendidik setiap satuan pendidikan bertugas: inisiatifatuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.setiap satuan pendidikan. bab kerjasama kelancaran pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melaluikota melalui dinas pendidikan. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada walikota menugaskan kepala dinas pendidikan. kepala dinas pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi kepada walikotatam dannundaan pembayaran pajak daerah kota batam tahap kedua tahukota batam telah ditetapkan sebagai wilayah status tanggap darurat bencana non alam akibat covid dengwalikota batam nomor hk v tentang perpanjanganpresiden nomor tahun tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid sertundaan pembayaran pajak daerah tahap kedua kota batamahun tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease covidnundaan pembayaran pajak daerah kota batam tahap keduajek pajak yang selanjutnya disingkat nop adalah nomor identitas diberikan kepada objnundaan pembayaran pajak daerahvirus corona covid daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup penundaan pembayaran pajak daerah adalah meliputi: penundaan pembayaran pajak daerah self assessment, dan penundaan pembayaran pajak daerah official assessment. bagian pertama penundaan pembayaran pajak daerah self assessment penundaan pembayaran pajak daerah untuk jenis pajak self assessment terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. bagian kedua penundaan pembayaran pajak daerah official assessment penundaan pembayaran pajak daerah untuk jenis pajak official assessment terdiri dari: pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak reklame. bab tata cara penundaan pembayaran pajak kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan penundaan pembayaran dan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah secara jabatan. penundaan pembayaranmbayaran penundaan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam dan huruf (b) berlaku selama dua bulan terhitung dari masa pajak agustus sampai dengan masa pajak oktober penundaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf (fa) adalah tanggal november jatuh tempo pembayaran piutang pajak yang mengalami penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dan adalah: untuk pajak masa dengan pajak agustus yang jatuh tempo tanggal september ditunda jatuh tempo menjadi tanggal oktober untuk pajak masa dengan pajak september yang jatuh tempo tanggal oktober ditunda jatuh tempo menjadi tanggal november dan untuk pajak masa dengan pajak oktober yang jatuh tempo tanggal november ditunda jatuh tempo menjadi tanggal desember penundaan jatuh tempo pembayaran piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam dan huruf (b) tidak dikenakan bunga dan atau denda. pelaporan pajak daerah tetap dilakukan paling lambat tanggal setiap bulemas walikota batam propinsi kepulauan riau peraturan walikota batam nomor tahun tentang perubahanrkd tahun menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dimana kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sudah tidak sesuai dengan asumsi awal rkd tahun bahwa sehubunganrubahaningkaota batam tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi. pendahuluan, babi. evaluasi hasil triwulan triwulan dua) tahun berkenaan, babi. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, babi. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, bab rencana kerja dan pendanaan daerah:dan bab vi. penutup. perubahan rkd kota batam tahun sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan menjadi lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. perubahan rkd kota batamota batam dalam menyusun perubahan senja perangkat daerah tahun :dan pedoman penyusunan perubahan kua dan perubahan pas kota batam tahunst, sh, m.si nip.
walikota batam provinsi kepulauan riau peraturan walikota batam nomor tahun tentang pendataan, pendaftaran,ajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan pendaftaran, pendataan, ddataan, pendaftarkotaan, surat setoran pajak daerah pajak bumi dan bangunan perkotaantem aplikasiboard. pendataan pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh boardboarnilaian objek pajak bumi dan bangunan adalah kegiatan untuk menentukan nilai jual objek pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pbb p2. non efektif nomor objek pajak yang selanjutnya disebut non efektif nop adalah nop wajib pajak yang ditempatkan dalam sistem manajemen informasi objek pajak sisimiop) karena tidak melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selama (lima) tahun berturut turut atau lebih dan tidak diterbitkan spot pbb p2 nya selama nop wajib pajak tersebut dinyatakan non efektif. bab ruang lingkup pelaksanaan pembentukan basis data sistem manajemen informasi objek pajak daerahcc. penilaian objek pajak, non efektif nomor objek pajak, dan mengefektifkan kembali nomor objek pajak. bagian kesatu pendaftaran objek dan subjek pajakformulir permohonan,boardboarboard. bagian kedua pendataan objek dan subjek pajak pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh boarddan pengukuran bidang objek pajak. bagian ketiga penilaian objek pajakempat non efektif nomor objek pajak non efektif nop sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal, apabila wajib pajak tidak melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan selama (lima) tahun berturut turut. non efektif nop sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan ketetapan kepala board dan berlaku untuk seluruh jenis persoalan piutang pajak pbb p2. selama nop pbb p2 dinonefektifkan, ketentuan hutang pokok dan denda tetap berlakukan. tata cara non efektif nop dilakukan melalui permohonan wajib pajak kuasa ahli waris, dan secara jabatan, pengajuan non efektif nop melalui permohonan wajib pajak kuasa ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: menyampaikan secara langsung, pengiriman melalui pos tercatat, atau cc. permohonan berbasis online permohonan non efektif nop diajukan wajib pajak kuasa ahli waris dengan melampirkan bukti pendukung permohonan yaitu: identitas wajib pajak, spot pbb: dan alasan permohonan seperti bukti pailit, bencana alam atau surat keterangan tidak mampu. terhadap permohonan non efektif nop oleh wajib pajak kuasa ahli waris dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala board. petugas yang ditunjuk melaporkan pelaksanaan verifikasi lapangan kepada kepala board dengan melampirkan berita acara verifikasi. bagian kelima mengefektifkan kembali nomor objek pajak wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengefektifkan kembali nop pbb p2 dengan melampirkan, surat permohonan, fotokopi ktp,dan fotokopi bukti kepemilikan objek pajak. terhadap permohonan sebagaimana pada kepala board menerbitkan surat ketetapan pencabutan status non efektif nop wajib pajak pemohon. dalam hal hasil pengawasan yang dilakukan oleh board terbukti bahwa wajib pajak yang status nop nya non efektif tidak layak menjadi wajib pajak dengan status nop non efektif maka dapat diterbitkan ketetapan pencabutan status non efektif secara jabatan. bab iii sistem manajemen informasi objek pajak board, atau aktifboard dapat bekerjaoarboar. bab pendanaanbab ketentuan peralihanwalikota yang ditandatangani oleh kepala board atas nama walikota batam, pemerintah telah memberikan dana hibah pariwisata sebagaimana termaktub dalan perjanjian hibah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota batam nomor phd mk. dtk. tanggal november tentang hibah pariwisata tahun anggaran bahwa untuk membantu industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan financial serta recovery penurunan pad kota batam akibat pandemi covid pemerintah kota batam memberikan bantuan stimulus kepada industri hotel dan restoran kota batamsesuai ketentuan lampiranyatakan bahwadan dampak akibat pandemi corona virus diseaseutuskan:rogram hibah pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu pengusaha hotel dan restoran yang merupakan labour incentive padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan financial serta pemerintah kabupaten kota yang kehilangan penurunan pad dari php dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan. perjanjian hibah daerah adalah perjanjian hibah antara pemerintah pusat c.ganggaran pendapatan dan belanja negara., dengan kode kali dan restoran adalah restoran dengan kode kali tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat tiup adalah tanda daftar usaha pariwisata hotel dan restoran daerah. program clean, health, safety dan environment yang selanjutnya disebut program chse adalah program kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan pada bidang pariwisattamdaerah dan hotel atau restoran penerima hibahperencanaan pembangunan dan penelitian pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat bapelitbangda adalah badan perencanaan pembangunan dan penelitian pembangunan daerah batam. inspektorat adalah inspektorat daerah kota batam. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kota batam. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalah sebagai berikut: kriteria penerima hibah, penganggaran, tata cara pemberian hibah, mekanisme penyaluran hibah, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. bab iii penganggaran penganggaran penerima hibah kepada industri hotel dan restoran berdasarkan (tujuh puluh persen) dari alokasi dana hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk daerah yang ditetapkan disetujui oleh pemerintah dan berdasarkan besaran jumlah pendapatan pajak hotel dan restoran yang terealisasi per desember yang dihitung dengan formulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bab kriteria penerima hibah kriteria penerima hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran adalah sebagai berikut: hotel dan restoran sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan agustus tahun hotel dan restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu tiup yang masih berlaku,dan hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran pajak hotel dan pajak restoran tahun bab tata cara pemberian hibah tata cara pemberian hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran adalah sebagai berikut: board melakukan pendataan hotel dan restoran calon penerima hibah yang ada daerah sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun dpm ptsp menyampaikan data hotel dan restoran yang memiliki tiup, disbudpar bersama dengan board dan dpm ptsp melakukan verifikasi data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh disparbud, board dan dpm ptsp, disbudpar melakukan perhitungan besaran bantuan hibah yang akan diberikan kepada calon penerima hibah berdasarkan berita acara sesuai formula sebagai berikut: kontribusi hotel kontribusi tiap hotel tahun dana hibah jumlah pendapatan pajak hotel dan restoran tahun kontribusi restoran kontribusi tiap restoran tahun x70 dana hibah jumlah pendapatan pajak hotel dan restoran tahun jumlah pendapatan pajak hotel dan restoran dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran per desember disbudpar mengusulkan besaran hibah yang akan diberikan kepada industri hotel dan restoran kepada walikota melalui bukan, inspektorat melakukan revi tehadap calon penerima hibah hasil verifikasi dan besaran bantuan hibah yang telah dihitung oleh disbudpar, sebelum ditetapkan oleh walikota, tapi melakukan pembahasan terhadap usulan besaran hibah yang telah disampaikan oleh disbudpar untuk diberikan kepada calon penerima hibah, bukan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, bukan mengusulkan keputusan walikota atas hotel dan restoran penerima hibah beserta besarannya dengan mencantumkan data persyaratan sebagai berikut: nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor rekening perusahaan, npp perusahaan, surat izin usaha pariwisata tanda daftar usaha pariwisata: surat pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik usaha hotel dan restoran, dan bukti pembayaran masa pajak hotel pajak restoran tahun walikota menetapkan hotel dan restoran penerima hibah dan besarannya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh bukan. disbudpar memberitahukan kepada penerima hibah secara tertulis untuk menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan besaran yang ditetapkan. hotel dan restoran penerima hibah menyusun rencana anggaran belanja sesuai kebutuhan hotel dan restoran dengan rincian penggunaan antara lain: melaksanakan program chse, membayar gaji pegawai, adanya pemberlakuan harga khusus kamar hotel dan restoran selama program ini berjalan (surat pernyataan),dan membayar seluruh pengeluaran dan kewajiban setiap hotel dan restoran yang telah membayarkan php. penerima hibah menyampaikan usulan hibah sesuai rab kepada ppid melalui disbudpar. oo. disbudpar melakukan verifikasi rencana anggaran belanja rab) penerima hibah sesuai peraturan perundang undangan. bab mekanisme penyaluran hibah mekanisme penyaluran hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran adalah sebagai berikut: kepala disbudpar mengajukan surat rekomendasi permintaan penyaluran hibah pariwisata industri hotel dan restoran bukan sesuai besaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan: rekening perusahaan calon penerima hibah, npp perusahaan penerima hibah, fotokopi ktp penanggung jawab, calon penerima hibah pariwisata menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima hibah dan komitmen penggunaan dana hibah sesuai nph:dan rab sesuai besaran yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi. bukan mengusulkan draf nph kepada walikota melalui bagian hukum untuk dilakukan harmonisasi redaksional hukum sebelum ditandatangani oleh walikota, calon penerima hibah menandatangani nph, bukti pengeluaran kas, dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak,dan bukan menyalurkan hibah pariwisata industri hotel dan restoran rekening calon penerima hibah. bab vii pengawasan dan pengendalian inspektorat melakukan revi atas penetapan hotel dan restoran penerima hibah pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. inspektorat melakukan revi atas penyaluran dana hibah pariwisata tahap dan pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata dalam rangka pengajuan hibah pariwisata tahap ii. inspektorat melakukan revi atas laporan akhir pemerintah daerah dalam pelaksanaan hibah pariwisata.pariwisata industri hotel dan restorantelah. penggunaan dana hibah oleh penerima paling lambat tanggal desember disbudpar melakukan verifikasi kesesuaian pertanggungjawaban dengan nph, monitoring dan evaluasi serta meminta laporan pertanggungjawaban penerima hibah dari hotel dan restoran. dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata industri hotel dan restoran, maka sisa dana dimaksud wajib disetorkan kembali pemerintah daerah melalui rekening kas umum daerah rsud) bank riau kepri cabang batam dengan nomor paling lambat tanggal januari penerima hibah menyampaikan bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada asli bukan dan copy disbudpar. laporan penggunaan hibah disampaikan kepada pemerintah kota batam melalui dinas kebudayaan dan pariwisata paling lambat tanggal januarinovember pjs. walikota batam, dto syamsul bahru pemerintah telah menetaplue) lembaran berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan walikota batam nomor tahunpinjaman dikenakan bunga jasa pinjaman sebesar (empat persen) flat pertahun, pada saat pencairan pinjaman, penerima pinjaman wajib membayar angsuran pertama pokok dan bunga jasa pinjaman. penerima pinjaman wajib membayar angsuran pinjaman bank yang ditunjuk menggunakan slip pembayaran pokok dan slip penyetoran bunga jasa dibuat secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut: setoran pokok nomor rekening atas nama penerimaan pokok upt dana bergulir, dan setoran bunga jasa nomor rekening atas nama penerimaan bunga jasa upt dana bergulir. (x) pengembalian pokok pinjaman dan bunga jasa dilakukan sesuai dengan perjanjian pinjaman. penerima pinjaman yang melakukan pelunasan dipercepat wajib membayar sisa pokok dan bunga jasa pinjaman pada bulan berjalan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap pemohon yang mengajukan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan. jaminan yang diberikan pemohon sebagaimana dimaksud pada harus berada wilayah kota batam. jaminan yang bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dan surat persetujuan dari pemilik jaminan dengan materai dan disaksikan sekurang kurangnya (dua) orang. melampirkan akta kuasa menjual dari pemohon pemilik jaminan yang dibuat dihadapan notaris. jaminan yang diberikan oleh pemohon dapat berupa tanah bangunan sertifikat kepemilikan surat kepemilikan yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang), melampirkan foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) tahun terakhir, jaminan asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman. upt pdb wajib menyimpan dan memelihara jaminan asli sebagaimana dimaksud pada sehingga tetap dalam keadaan baik dan terawat. jaminan asli sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada penerima pinjaman setelah pokok, bunga jasa dan denda pinjaman dibayarkan lunastarif retribusi pengujian kendaraan bermotor kota batam dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota batam, menimbang bahwa menindaklanjutiuji lulussmart card) dan tanda uji, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi padabahwa berdasarktarif retribusi pengujian kendaraan bermotorkota batam. ketentuan lampiran dalamdiubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan walikota ini. peraturan walikota ini mulai berlaku setelah (tiga) bulan terhitungdesember tentang perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor kota batam tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor kota batam mobil penumpang umum trayek minibus) dan taksi jenis mobil penumpang umum rp. kartu uji smart card) rp. rp. mobil bus kecil jbb s d kg) rp. kartu uji smart card rp. rp. mobil bus sedang jbb s d kg) jenis mobil bus sedang biaya jasa uji rp. kartu uji smart card) rp. rp. mobil bus besar jbb s d kg) jenis mobil bus besar biaya jasa uji rp. kartu uji smart card) rp. rp. mobil maxi (jbb s d kg) rp. kartu uji smart card) rp. rp. mobil bus tingkat jbb s d kg) jenis mobil bus tingkat biaya jasa uji rp. kartu uji smart card rp. rp. mobil barang kecil jbb s d kg) jenis mobil barang kecil biaya jasa uji rp. kartu uji smart card rp. rp. mobil barang sedang jbb s d kg) jenis mobil barang sedang rp. kartu uji smart card) rp. rp. mobil barang besar jbb s d kg) jenis mobil barang besar rp. kartu uji smart card rp. rp. mobil barang jbb kg) biaya jasa uji rp. kartu uji smart card) rp. rp. kereta gandengan kg) jenis kereta gandengan biaya jasa uji rp. kartu uji smart card) rp. rp. kereta gandengan kg) jenis kereta gandengan rp. kartu uji smart card)ndaraan khusus ambulance jenis mobil kendaraan khusus rp. kartu uji smart card) rp. rp. kendaraan khusus untuk alat produksi jenis kendaraan khusus alat produksi rp. kartu uji smart card rp. rp. mobil pemerintah jenis kendaraan khusus alat produksi biaya jasa uji rp. kartu uji smart card) rp. rp. kehilangan kerusakan jenis kehilangan kerusakan kartu uji smart card) rp. rp(rkd)serta untuk mendukung pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rkd kota batam akan dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sid),rkde),bangunan daerah (rkd)daerah adalah kota batam. pemerintah daerah adalah pemerintah kota batam. penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh beberapa perwakilan masyarakat, pembahasan dan penetapan prioritas usulan pekerjaan sesuai dengan potensi dan permasalahan kelurahan, penandatanganan berita acara hasil musrenbang tingkat kelurahan oleh perwakilan peserta, dan penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri musrenbang tingkat kecamatan sebanyak banyaknya (lima) orang. penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahlurahanprioritas usulan hasil musyawarah, menetapkan delegasi musrenbang tingkat kelurahan untuk mengikuti musrenbang tingkat kecamatan, menyusun berita acara hasil musrenbang tingkat kelurahan yang memuat prioritas usulan pekerjaan yang disepakati, dan mengesahkan berita acara musrenbang tingkat kelurahan. berita acara hasil musrenbang kelurahan wajib dilaporkan kepada walikota melalui bapelitbangda dengan tembusan camat selambat lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan. paragraf verifikasi usulan masyarakat usulan prioritas masyarakat hasil pra musrenbang kelurahan diverifikasi divalidasi oleh verifikator bapelitbangda melalui sid. verifikator sebagaimana dimaksud pada adalah eselon masing masing bidang perencana bapelitbangda. verifikator memberikan rekomendasi atas usulan masyarakat setelah mendapat persetujuan tertulis dari eselon iii masing masing bidang perencana. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan huruf verifikasi usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan terhadap (empat puluh) usulan untuk setiap kelurahan. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada menyatakan usulan masyarakat tersebut diteruskan untuk dibahas musrenbang kelurahan atau ditolak. selanjutnya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan pembahasan musrenbang kelurahan. lurah melakukan verifikasi atau penyesuaian terhadap usulan berdasarkan hasil pembahasan musrenbang kelurahan dan urutan prioritas dalam kolom rekomendasi dengan menggunakan akun lurah. hasil verifikasi sebagaimana maksud pada menyatakan usulan masyarakat tersebut diteruskan untuk dibahas musrenbang kecamatan atau ditolak. bagian kedua tata cara pelaksanaan musrenbang kecamatan paragraf penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan musrenbang tingkat kecamatdari narasumber dan peserta musrenbang tingkat kecamatan diselenggarakan oleh panitia yang pembentukannya difasilitasi oleh kecamatan dibantu oleh perwakilan lembaga lpm diwilayah kecamatan setempat, dan ditetapkan dengan keputusan walikota yang ditandatangani oleh camat atas nama walikota. penetapan panitia sebagaimana dimaksud paling lambat (tiga) hari sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan musrenbang tingkat kecamatan dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota batam waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat pada bulan februari. paragraf tujuan musrenbang tingkat kecamatanprioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan, dan melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi skpd dilingkungan pemerintah daerah. paragraf masukan musrenbang tingkat kecamatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan diperlukan masukan yang berasal dari: pemerintah daerah, instansi lembaga pemerintah, kecamatan: dan kelurahan. masukan yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf adalah informasi tentang indikasi jumlah dana apbd yang akan diperoleh untuk tahun anggaran berjalan, dan dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. masukan yang berasal dari instansi lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud huruf adalah hasil evaluasi pembangunan oleh instansi lembaga pemerintah kecamatan, dan prioritas kegiatan pembangunan instansi lembaga pemerintah untuk tahun anggaran dimaksud kecamatan. masukan yang berasal dari kecamatan sebagaimana dimaksud huruf adalah hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan kecamatan, dan isu dan permasalahan prioritas yang akan ditangani kecamatan. masukan yang berasal dari kelurahan sebagaimana dimaksud huruf adalah dokumen pendukung terhadap usulan prioritas kegiatan masing masing, dan daftar nama para wakil kelompok fungsional asosiasi warga, koperasi, lsm dan atau organisasi tani nelayan serta organisasi lainnya tingkat kecamatan. paragraf peserta dan narasumber peserta musrenbang tingkat kecamatan adalah delegasi musrenbang tingkat kelurahan dan kelompok kelompok masyarakat yang beroperasicamatan. peserta musrenbang tingkat kecamatan terdiri dari unsur dprd yang berasal dari daerah pemilihan setempat, skpd dilingkungan pemerintah daerah, kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan lpml): instansi lembaga pemerintah, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat lsm). narasumber terdiri dari camat, pejabat instansi yang ada kecamatan, bapelitbangda, perwakilan skpd dan anggota dprd yang berasal dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan. paragraf tim penyelenggara musrenbang tingkat kecamatan musrenbang tingkat kecamatan diselenggarakan oleh kepanitiaan tingkat masing masing yang terdiri dari: panitia pengarah, dan panitia pelaksana. susunan keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri unsur pemerintah kota batam. panitia pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses musrenbang tingkat kecamatan. panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan walikota yang ditandatangani oleh camat atas nama walikota, paling lambat (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan. paragraf delegasi kecamatan delegasi kecamatan dipilih dalam musrenbang tingkat kecamatmusrenbang tingkat kecamatan adalah memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam forum skpd dan musrenbang kota. paragraf mekanisme musrenbang tingkat kecamatan mekanisme pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatgkompilasi prioritas pembangunan yang berasal dari kelurahan, menyusun jadwal dan agenda musrenbang tingkat kecamatan, mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat sebelum kegiatan dilakukan, mengundang calon peserta musrenbang tingkat kecamatan baik dari kelurahan maupun kelompok masyarakat, dan menyiapkan peralatan dan bahan materi untuk penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamat, pemaparan prioritas masalah kecamatan oleh camat: pemaparan mengenai rancangan senja skpd oleh kepala skpd atau pejabat yang ditunjuk, pemaparan masalah dan prioritas kegiatan masing masing kelurahan oleh tim penyelenggara musrenbang tingkat kecamatan, camat melakukan verifikasi atau penyesuaian terhadap usulan berdasarkan hasil pembahasan musrenbang kecamatan dan menyusun urutan prioritas usulan dalam kolom rekomendasi dengan menggunakan akun yang ditunjuk camat, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi bahan forum skpd, penandatanganan berita acara hasil musrenbang tingkat kecamatan oleh pimpinan sidang, dan penetapan delegasi kecamatan paling banyak (lima) orang untuk mengikuti forum skpd. penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatcamatan sebagaimana dimaksud padadelegasi musrenbang tingkat kecamatan untuk mengikuti forum skpd dan musrenbang kota, menyusun berita acara hasil musrenbang tingkat kecamatan yang memuat prioritas usulan dan daftar nama delegasi yang terpilih: dan mengesahkan berita acara musrenbang tingkat kecamatan. camat wajib melaporkan kepada walikota hasil musrenbang tingkat kecamatan melalui bapelitbangda selambat lambatnya (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan. bagian ketiga tata cara pelaksanaan forum skpd paragraf pelaksanaan forum skpd forum skpd dilaksanakan dengan memperhatikan rpm, hasil musrenbang kecamatan, daftar pelaksanaan kegiatan skpd tahun berjalan dan renstra skpd. forum skpd diselenggarakan oleh panitia penyelenggara dan ditetapkan dengan keputusan walikota yang ditandatangani oleh kepala bapelitbangda atas nama walikota. forum skpd dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota batam. waktu pelaksanaan forum skpd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat pada bulan maret. paragraf tujuan forum skpd tujuan forum skpd kota batam adalah untuk: melakukan sinkronisasi antara prioritas kegiatan hasil musrenbang kecamatan, pikir dprd dan rancangan senja skpd, dan menetapkan prioritas kegiatan yang mengacu kepada prioritas pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam rancangan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan pagu yang ditetapkan. paragraf masukan forum skpd forum skpd memperhatikan masukan yang berasal dari: provinsi, batam: dan dprd kota batam. masukan yang berasal dari provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari apbn dan apbd provinsi. masukan yang berasal dari batam sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah hasil evaluasi pembangunan oleh batam, dan prioritas kegiatan pembangunan batam untuk tahun anggaran berikutnya. masukan yang berasal dari dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pokok pokok pikiran dprd hasil paripurna. paragraf peserta dan narasumber peserta forum skpd terdiri dari unsur skpd dilingkungan pemerintah kota batam, delegasi musrenbang tingkat kecamatan, stakeholders (kelompok kelompok masyarakat) yang terkait dengan skpd, dan instansi lembaga pemerintah. narasumber terdiri dari antara lain kepala skpd, batam dan kepala bapelitbangda, anggota dprd dari komisi terkait masing masing skpd, ahli profesional dikalangan praktisi maupun akademisi. paragraf mekanisme forum skpd mekanisme pelaksanaan forum skpdskpd mengingat rancangan senja skpd kedalam sid, skpd menyusun daftar skala prioritas dsp) kegiatan berdasarkan program, waktu input sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (satu) hari sebelum pelaksanaan forum skpd diselenggarakan, kepala bapelitbangda menetapkan tata cara penyelenggaraan forum skpd dan atau gabungan skpd: dan mempersiapkan bahan materi dan peralatan serta nobul forum skpd,apbd, apbd provinsi, dan apbn yang disampaikan oleh kepala skpd sesuai dengan fungsi atau kelompok fungsi, sinkronisasi hasil musrenbang tingkat kecamatan, pikir dprd dengan rancangan senja skpd, penandatanganan berita acara hasil forum skpd diwakili oleh delegasi forum skpd, dan pengesahan berita acara forum skpd. paragraf keluaran hasil keluaran (output) dari forum skpd adalah rancangan senja skpd yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran skpd, dan prioritas kegiatan skpd yang disusun menurut sumber pendanaan dan kecamatan sebagaibadan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam yang selanjutnya disebut batam adalah badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam.bapelitbangda adalah badan perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah kota batam. kepalakepala bapelitbangda adalah kepala badan perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah kota batamlembaga pemerintah adalahkecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota batam.wilayah kegiatannya. kepala bapelitbangda wajib melaporkan hasil forum skpd kepada walikota. paragraf verifikasi usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan usulan prioritas utama hasil musrenbang kecamatan wajib verifikasi teknis oleh verifikator skpd melalui sid. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah pelaksanaan forum skpd. verifikasi sebagaimana dimaksud pada wajib memuat alasan layak atau tidaknya usulan. verifikasi sebagaimana dimaksud pada antara lain: memastikan setiap usulan fisik harus memenuhi kelayakan secara teknis, memastikan setiap usulan non fisik berupa pemberian bantuan barang kepada masyarakat harus melampirkan nama kelompok yang sudah terdaftar skpd terkait: memastikan setiap usulan mendukung terhadap capaian senja skpd, memastikan legalitas lahan antara lain surat penetapan lokasi untuk wilayah mainland, surat hibah kasum fasis atau surat pernyataan dari pengembang pemko batam bahwa lokasi tersebut sudah selesai dibangun minimal tahun dan diketahui camat lurah, surat pernyataan hibah dari masyarakat diketahui lurah dan camat untuk wilayah hinterland: dan tidak pada lokasi sengketa. memastikan kebenaran titik lokasi yang diusulkan dan atau memastikan titik koordinat, memastikan kebenaran data pendukung antara lain: foto, daftar nama kelompok penerima bantuan, dan pernyataan rt rw. memastikan usulan tidak menimbulkan potensi konflik dalam perencanaan dan pelaksanaan seperti penolakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. bagian keempat tata cara pelaksanaan musrenbang kota paragraf mekanisme musrenbang kota mekanisme pelaksanaan musrenbang tingkat kota batam terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan. agenda persiapan musrenbang tingkat kota batam adalah dengan menetapkan tim penyelenggara musrenbang rkd oleh kepala bapelitbangda. agenda pelaksanaan musrenbang tingkat kota sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pembukaan meliputi kegiatan sebagai berikut arahan walikota, pemaparan pikir dprd, pemaparan rancangan rkd dan prioritas kegiatan serta plafon anggaran yang ditetapkan walikota oleh kepala bapelitbangda, pemaparan rancangan rkd provinsi, dan pemaparan rencana pembangunan oleh batam. forum diskusi meliputi kegiatan sebagai berikut: pemaparan senja meliputi isu strategis skpd dari rpm dan renstra skpd tujuan, indikator capaian dan prioritas kegiatan pembangunan, dan rancangan senja skpd. menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dan membahas kebijakan pendukung implementasi program kegiatan tahun berikutnya. penyelenggaraan musrenbang kotpelaksanaan musrenbang kota memerlukan pimpinan sidang kelompok. pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat eselon ii. pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas sebagai berikut: memimpin sidang kelompok, memfasilitasi pembahasan finalisasi rancangan senja skpd, dan mengesahkan berita acara pembahasan musrenbang kota. paragraf keluaran hasil keluaran dari musrenbang kota adalah rancangan akhir senja skpd. kepala bapelitbangda wajib melaporkan hasil musrenbang kota kepada walikota. hasil musrenbang kota sebagaimana dimaksud pada disampaikan bapelitbangda kepada skpd: dan tim penyusun rapid kota. paragraf peserta dan narasumber peserta musrenbang kota dapat ikut serta musrenbang kota melalui undangan oleh panitia penyelenggara. peserta sebagaimana dimaksud pada terdiri dari delegasi musrenbang tingkat kecamatan, skpd dilingkungan pemerintah kota batam, batam, bappeda provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, perempuan, kemasyarakatan dan pemuda, tokoh agama, masyarakat dan budayawan, dan dprd kota batam. narasumber terdiri dari unsur skpd, dprd, perwakilan badan perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah provinsi dan batam. paragraf tim penyelenggara musrenbang kota pasai musrenbang kota diselenggarakan oleh kepanitiaan yang terdiri dari: panitia pengarah, dan panitia pelaksana. kepala bapelitbangda menetapkan panitia penyelenggara musrenbang rkd sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan walikota yang ditandatangani oleh kepala bapelitbangda atas nama walikota. susunan keanggotaan panitia penyelenggara terdiri dari unsur pemerintah daerah. panitia penyelenggara musrenbang rkd sebagaimana dimaksud pada melakukan dan tempat musrenbang kota minimal (tiga) hari sebelum musrenbang kota dilaksanakan, mengundang calon peserta musrenbang kota, dan menyiapkan peralatan dan bahan serta nobulan musrenbang kota. bagian kelima pokok pokok pikiran dprd setiap anggota dprd memiliki (satu) kode akses dalam sistem sid. kode akses digunakan untuk mengingat pikir dprd. pikir dprd sebagaimana dimaksud pada adalah pikir yang telah disampaikan secara resmi pada sidang paripurna dprd. pikir sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada kepala bapelitbangda. pelaksanaan proses penginputan pikir dprd dapat dimulai setelah berakhirnya tahapan musrenbang kelurahan sampai dengan berakhirnya tahapan musrenbang kecamatan. usulan pikir dprd harus diverifikasi divalidasi oleh sekretariat dprd untuk diteruskan bapelitbangda. verifikator bapelitbangda melakukan verifikasi validasi usulan pikir dprd sebagaimana dimaksud pada masing masing anggota dprd sebagaimana dimaksud pada dapat mengingat usulan pekerjaan maksimal (dua puluh) usulan. babdicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan sampai dengforum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rkd. musyawarah perencanaan pembangunan kota yang selanjutnya disebutbatam dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut musrenbang tingkatperangkat daerah pada tahun berikutnya. musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan yang selanjutnya disebut musrenbang tingkat kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan kelurahan untuk mendapatkan masukan usulan pekerjaan prioritas kegiatan tingkat kelurahan sebagai bahan untuk musrenbang tingkat kecamatan lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat lpm adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada desa kelurahan, yangetingkat keluraha musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbangagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari apbd kota, apbd provinsi dan apbn untuk setiap fungsi skpd atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku. pokok pokok pikiran dprd yang selanjutnya disebut pikir dprd adalah pandangan dan pertimbangan dprd mengenai arah prioritas pembangunan serta usulan kebutuhan program kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan telah disampaikan secara resmi pada sidang paripurna dprd. mainland adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah perkotaan pulau batam. hinterland adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah kepulauan luar pulau batam. bab ruang lingkup, kedudukan, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah kota batam bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini adalah tata cara musrenbang rkd, terdiri dari tata cara pelaksanaan musrenbang kelurahan, tata cara pelaksanaan musrenbang kecamatan, cc. tata cara pelaksanaan forum skpd, dan tata cara pelaksanaan musrenbang kota. bagian kedua kedudukan musrenbang tingkat kelurahan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi tingkat kelurahmusrenbang tingkat kecamatan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi tingkat kecamat tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan rancangan senja skpd. musrenbang kota berkedudukan sebagai forum musyawarah tertinggi dalam rangka penyempurnaan rancangan rkd berdasarkan prioritas pembangunan ditingkat kota. bab iii penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (musrenbang rkd) bagian kesatu tata cara pelaksanaan musrenbang kelurahan paragraf penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan musrenbang tingkat kelurahinformasi dari narasumber dan peserta. musrenbang tingkat kelurahan wajib memperhatikan masukan informasi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut informasi tentang indikasi jumlah dana apbd yang akan diperoleh untuk tahun anggaran dimaksud, dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan, hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan kelurahan: prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun anggaran dimaksud kecamatan tempat kelurahan berada: peta gambaran potensi dan permasalahan kelurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya, daftar prioritas masalah bawah kelurahan dan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya, dan daftar usulan kegiatan kelurahan yang dihasilkan pada musrenbang pada tahun lalu yang belum dilaksanakan. musrenbang tingkat kelurahan diselenggarakan oleh kelurahan dengan melibatkan lpm dan lurah selaku penanggungjawab penyusunan perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. musrenbang tingkat kelurahan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota batam. waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan paling lambat dimulai bulan februari. paragraf tujuan musrenbang tingkat kelurahan tujuan musrenbang tingkat kelurahan diselenggarakan untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan, dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang tingkat kecamatan. paragraf peserta dan narasumber peserta musrenbang tingkat kelurahan adalah komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok atau rt rw yang berdomisili kelurahan terkait dan dilakukan dengan cara mendaftarlurahan. peserta musrenbang tingkat kelurahan terdiri dari unsur: dprd yang berasal dari daerah pemilihan setempat, skpd dilingkungan pemerintah daerah, kelurahan: lpm: instansi lembaga pemerintah. pengurus rt rw, pengusaha, sektor informal tingkat kelurahan, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan il. lembaga swadaya masyarakat. narasumber terdiri dari lurah, pimpinan lpm, camat, pejabat instansi yang ada kelurahan dan anggota dprd yang berasal dari daerah pemilihan setempat, serta perwakilan dari skpd dilingkungan pemerintah kota batam. paragraf tim penyelenggara musrenbang tingkat kelurahan musrenbang tingkat kelurahan diselenggarakan oleh panitia pelaksana. susunan keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah daerah. panitia pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses musrenbang tingkat kelurahan. panitia pelaksana sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan lurah, paling lambat (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pra musrenbang tingkat kelurahan. paragraf delegasi kelurahan delegasi kelurahan dipilih dalam musrenbang tingkat kelurahkelurahan sebagaimana dimaksud pada adalah mewakili kelurahan dalam musrenbang tingkat kecamatan, mengikuti musrenbang tingkat kecamatan, dan memaparkan prioritas usulan utama kegiatan pembangunan kelurahan pada musrenbang tingkat kecamatan. paragraf mekanisme musrenbang tingkat kelurahan mekanisme pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahetapkan panitia penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan, melaksanakan pra musrenbang kelurahan dalam rangka mengumpulkan usulan dan mendapatkan masukan masyarakat, akun yang berhak mengingat usulan hasil pra musrenbang kelurahan sid adalah akun lpm yang telah tetapkan melalui surat keputusan walikota batam: lpm mengingat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf sebanyak (empat puluh) usulan melalui aplikasi sid, usulan yang input lpm, sebagaimana dimaksud pada huruf cc, wajib menyertakan dimensi volume satuan usulan, alamat lengkap, dan foto lokasi atau dapat dijelaskan dalam bentuk proposal, proses penginputan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan surat edaran musrenbang rkd: mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal (dua) hari sebelum kegiatan dilakukan, mengundang calon peserta musrenbang tingkat kelurahan: dan menyiapkan peralatan dan bahan materi untuk penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurah: pemaparan camat atas usulan pembangunan tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada tahun berjalan, pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya,
emas walikota batam provinsi kepulauan riauahwasudah tidak sesuai dengan perkembangan reformasroad map reformasi birokrasi:oad map reformasi birokrasi pemerintah kota batam tahun bab ketentuan umum bagian kesatu dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan kota adalah kota batam. pemerintah kota adalah pemerintah kota batam. deregulasi harmonis. revisi atas peraturan perundang undangan yang tidak harmonis tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan undangan yang tidak harmonis. sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang undangan adnataan evaluasi organis. telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi. telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja. belum seluruh unit kerja, tetapkepada seluruh unit kerja telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja. telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.penataan seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi. penataan proses bisnis dan prosedur operasional tetap sop) tatalaksanaseluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam sop. seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional tetap sop)government sudah memiliki rencana pengembangan government lingkungan instansi., sudah dilakukan implementasi pengembangan e government secara terintegrasi. keterbukaan informasi publik.. kualitas pengelolaan arsip berdasarkan peraturan arsip nasional tahun tentang pengawasan kearsipan penataan sdm perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan aparatur kebutuhan organisasi rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan. proyeksi kebutuhan tahun telah disusun dan diformalkan. perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi. perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas kkn pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb). pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran. terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat. proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi kkn, dan dapat dipertanggungjawabkan. pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka. pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah. pengembangan pegawai berbasis kompetensi terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan. belum seluruhnya, tetapi telah dilakukan assessment kepada sebagian besar pegawai.... pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan melalui promosi terbuka. pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif. telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak pihak independen. tahapan diumumkan secara terbuka melalui media seperti website panitia seleksi dsb. penetapterhadap seluruh pegawai. terdapat kebijakan tentang disiplin kode etik kode perilaku.. ad terdapat dokumen tentang penyusunan faktor jabatan. seluruh unit telah menetapkan peta jabatan. seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan. evaluasijabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan dan telah memberikan dampak pengembangan sdm. sistem informasi kepegawaian terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan. seluruh unit organisasi terus memutakhirkan sistem informasi kepegawaian. sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen sdm. penguatan keterlibatan pimpinan akuntabilitas seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra. seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja. seluruh pimpinan memantau. terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja. sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi. sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi. penguatan gratifikasi pengawasan telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi. public campaign telah dilakukan secara berkala. penanganan gratifikasi telah diimplementasikan, upg melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi. terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi. terdapat laporan tindak lanjut. penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara lakon) kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor tahun instruksi presiden nomor tahun men para nomor se m.pan penerapan spip ada peraturan pimpinan organisasi tentang spip. mayoritas spip penilaian menggunakan instrumen tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan mayoritas spip perak bpk nomor pengaduan masyarakat telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan. whistle blowing system terdapat kebijakan tentang whistle blowing system whistle blowing system belum disosialisasikan seluruh organisasi kebijakan whistle blowing system belum diimplementasikan belum ada monitoring dan evaluasi whistle blowing system seluruh hasil evaluasi atas whistle blowing system belum ditindaklanjuti penanganan benturan kepentingan terdapat peraturan kebijakan penanganan benturan kepentingan. pembangunan zona integritas terdapat dokumen pencanangan zona integritas ditandatangani sesuai ketentuan. ada surat keputusan tentang unit yang ditetapkan. zona integritas yang telah ditentukan monitoring dan evaluasi secara berkala telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju bbm. aparat pengawasan intern pemerintah api) seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam tahun terakhir. seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh sdm yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas. seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran. seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko. indeks internal audit capability model iam) penilaian menggunakan instrumen tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas api perak bpk nomor peningkatan standar pelayanan kualitas telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang pelayanan publik mencakup kejelasan biaya, waktu,. informasi pelayanan.. terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan. pengelolaan pengaduan penilaian kepuasan terhadap pelayanan pemanfaatan teknologi informasi ada penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.j . perbaikan dilakukan secara terus menerus. permasalahan reformasi birokrasi pemerintah kota batam praktik reformasi birokrasi pemerintah kota batambatam, seperti digambarkan berikut ini: tabel praktik baik yang belum dilaksanakan manajemen pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi perubahan belum seluruh tim assessor pmp mendapatkan pelatihan. tetapi, sebagian besar tim assessor pmp telah mendapatkan pelatihan. perubahan pola pikir dan budaya kinerja agent change sesuai ukuran organisasi. penataan dan evaluasi penguatan belum seluruh unit kerja, tetapi telah dilakukan organisasi . ppenataan tata proses bisnis dan prosedur operasional tetap laksana sop)penataan sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi manajemen sdm telah dilakukan assessment pegawai,tetapi belum seluruh pegawai dilakukan assessment penguatan whistle blowing system pengawasan tidak terdapat kebijakan tentang whistle blowing system. whistle blowing system belum disosialisasikan seluruh organisasi. kebijakan whistle blowing system belum diimplementasikan. belum ada monitoring dan evaluasi whistle blowing system. seluruh hasil evaluasi atas whistle blowing system belum ditindaklanjutiota batam, maka pada tahun reformasi birokrasi pemerintah kota batam diharapkan dapat mencapai hal hal sebagai berikut: manajemen perubahan, terwujudnya perbaikan indeks kepemimpinan dengan meningkatnya komitmen semua pimpinan dan jajaran pemerintah kota batam terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasikualitas hasil produk hukum daerah yang dapat diakses secara online, dan meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis elektronik (android ios)., dan menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi,et.danbb. penguatan pengawasan, terwujudnya perbaikan mayoritas spip, kapabilitas api, opini bpk,sertarestasi keberhasilan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah kota batamdan meningkatnya pelayanan publik unit unit pelayanan. tantangan hambatan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa upaya yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. namun secara umum perubahan pelaksanaanhambatan dan tantangan tersebut antara lain: kapabilitas asn dan mentalitas silo. salah satu yang mempersulit pelaksanaan reformasi birokrasi adalah rendahnya kompetensi asn dan hanya bersifat administratif. pembelajaran. memahami kompleksitas untuk melaksanakan reformasi birokrasi sangat pentingperangkat daerah. target keberhasilan reformasi birokrasi jangan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan. dalam hal ini, peran dan komitmen pimpinan sangat berpengaruh pada keberhasilan reformasi birokrasi. salah satu bentuk komitmen tersebut dapat ditunjukkan ketikawalikota adalah walikota batampemerintah kota batambatamotaotaadalah bentuk merasionalisasiselama (lima) tahun yaitu tahun road map reformasi birokrasi tahun digunakanserta acuan bagi seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah kota untuk menyusun road map reformasi birokrasi internal instansi tahumana birokrasi beroperasi. sedangkan isu strategis merupakan kontensasi, penegakan dan kepastian hukum, administrasi dan kelembagaan, budaya birokrasi. politisasi. dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan.terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, ketika tidak diiringi sistem integritas yang belum memadai birokrasi menjadi berkinerja rendah, rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. pendekatan.. budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang wkota batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, pemanfaatan teknologi dan penerapan sakiterintahan berbasis elektronik.enerapan sakit. pada dasarnya, penerapan sakit bertujuan agartanggung jawab dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (kkn). artinya, sakit merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan konsep good governance. isu good governance kalangan pemerintah sudah mengemuka, akan tetapi dalam praktiknya masih menghadapi banyak resistensi dan kendala karena aparat pemerintah telah cukup memahami perubahan yang dikehendaki, namun yang menjadi persoalan besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman tersebut dengan kemauan untuk berubah. berdasarkan hasil evaluasi kementerian pan rb menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja pemerintah kota batam, antara lainbelum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja, adanya keterbatasan kapabilitas sdm bidang akuntabilitas kinerja, dan masih belum terintegrasinya sistem skip dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran. dalam hal sebagaimana hal tersebut diatas, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) pemerintah kota batam belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, hal tersebut tidak terlepas dikarenakan ketidakmampuan untuk: menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil: menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan sasaran, menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan sasaran, dan menetapkan alokasi anggaran program kegiatan yang selaras dengan tujuan sasaran. bab tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasiberdasarkan hal tersebut, sesuai hasil evaluasi. tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasionaldengan indikator, yaitu: kemudahan berusaha, indeks persepsi korupsi, tingkat efektifitas tata kelola pemerintahan, dan trust barometer. sasaran. pembangunan sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunadisajikan pada gambar gambar perbandingan sasaran reformasi birokrasi antar periode sasaran sasaran sasaran meningkatkan birokrasi yang efektif birokrasi yan ira manga peta mam ban ale publik kepada birokrasi yang pelayanan publik yang masyarakat mempunyai prima. untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran road map reformasi birokrasiditetapkangambar hubungan antara tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dengan strategi pelaksanaan zona prioritas kebijakan daerah sasaran program mikro program birokrasiyang bersih dan akuntabel, rencana birokrasi yang kapal, pelayanan publik yang strategi reformasi birokrasi pemerintah kota batam reformasi birokrasi sumber: perkenan nomor tahun secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu: nasional dandanpemerintah daerah. kebijakan tersebut sebagaimana digariskanprogram mikro reformasi birokras program area perubahan, indikator, kegiatan, dan sasaran reformasi birokrasi pemerintah kota batam manajemen il.melakukan pelatihan yang cukup bagi seluruh tim assessor pmp. melaksanakan pelatihan sebagai role model dalam perubahan bagi agent change. penataan indeks melakukan identifikasi peraturan reformasi dan pemetaan regulasi perundangan hukum (menghilangkan deregulasi overlapping peraturan), kebijakan lasi indeks kualitas spasi aliran yang menghambat birokrasi, kebijakan penguatan sistem regulasi daerah lingkup pdkelembagaan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. melakukan evaluasi yang menganalisis semua satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok. penataan indeks spe, penerapan tata kelola tatalaksana indeks spe, pengawasan penerapan manajemen kearsipan, spe dan layanan indeks spe, pengelolaan mengintegrasikan keuangan, pemanfaatan dalam indeks tata kelola pemerintahan, pengelolaan implementasi manajemen aset, kearsipan modern dan indeks (dari manual pemerintahan daerah. sistem indeks menerapkan prinsip manajemen profesionalitas prinsip manajemen asn sdm asn, secara profesional, implementasi manajemen indeks merit asn berbasis merit system penetapan ukuran kinerja individu, indeks tata monitoring dan evaluasi kelola kinerja indiv kinerja individu secara manajemen berkala: asn. assessment bagi seluruh pegawai. penguatan nilai sakit, melakukan perencanaan akuntabilitas terintegrasi dan perencanaan yang lintas indeks sektor (collaborative and perencanaan. crosscutting):uatan mayoritas spip, melakukan penguatan pengawasan implementasi spip seluruh opd, kapa militan meningkatkan kompetensi api, pemenuhan rasio api opini bpk,indeks tata dan aturan yang berlaku, kelola melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai barang jasa. blowing system membuat kebijakan tentang whistle blowing system. menyosialisasikan whistle blowing system seluruh organisasi. cc. mengimplementasikan kebijakan whistle blowing system. monitoring dan evaluasi whistle blowing system. menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas whistle blowing system. pelayanan indeks melakukan penguatan publik pelayanan implementasi kebijakan publik, bidang pelayanan publik standar pelayanan, maklumat pelayanan, hasil survei skm), kepuasan pengembangan dan masyarakat.opzona integritastabel kegiatan dalam rangka penerapan zona integritas penguatan mayoritas penyiapan opd sebagai pengawasan spip: unit yang ditetapkan untuk zona integritas kapa militan menuju wilayah bebas dari korupsi wbk) opini bpk, wilayah birokrasi bersih indeks dan melayani bbm), tata kelola pencanangan zona pengadaan integritas menuju barang wilayah bebas dari jasa. korupsi wbk) wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm), pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari road map reformasi birokrasi yang disusperaturan walikota ini. peraturan ini sesuai grand design reformasi birokrasi nasional yang bersifat dynamic governance (tujuan yaitu pemerintah yang adaptif dalam mengeksekusi kebijakan dan menyediakan pelayanan publik dalam dunia yang selalu berubah ubah, penuh dengan berbagai tantangan untuk menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi mutakhir yang tiada henti, tidak statis dan hanya berdasarkan keputusan individualistis, melainkan bersifat dinamis. nilai yang mendasari dynamic governance, yakni integritas sosial, meritokrasi dalam sektor pembangunan dan rasional sehingga road map reformasi birokrasi pemerintah kota batam dapat: memberikan kesamaan pemahaman mengenai road map reformasi birokrasi, dan memberikan panduan untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara sinergis,program dan kegiatan lingkungan pemerintah kota. walikota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kota. korupsi wbk) wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm) pada lingkungan pemerintah kota batam yang ditunjuk sebagai percontohan, penyiapan opd lain sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi wbk) wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm) pada tahun berikutnya, monitoring dbirokrasipenataan indeks penyederhanaan peraturan reformasi birokrasi perundangan hukum undangan indeks kualitas kebijakan quick wins mandiri pemerintah kota batammanajemen indeks melakukan pelatihan perubahan kepemimpinan terhadap semua anggota perubahan tim assessor pmp. melakukan pelatihan semua agent change sebagai role model dalam perubahan. penataan dan indeks melakukan evaluasi yang penguatan kelembagaan menganalisis semua satuan organisasi organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok. penataan indeks spe, menyusun peta proses tata laksana bisnis semua unit indeks organisasi sesuai dengan pengawasan tugas dan fungsi. kearsipan, indeks memetakan semua tugas dan fungsi unit pengelolaan naa organisasi dalam peta keuangan, proses bisnis. indeks pengelolaan aset: indeks pemerintahan daerah. penataan indeks melakukan assessment sistem profesionalitas semua pegawai. manajemen asn, sdm indeks merit system, indeks tata kelola manajemen asn. penguatan mayoritas menetapkan kebijakan pengawasan spip, tentang whistle blowing kapabilitas system. api: melakukan sosialisasi kebijakan whistle opini bpk, blowing system indeks tata seluruh organisasi. kelola mengimplementasikan pengadaan kebijakan whistle barang blowing system jasa. melakukan monitoring dan evaluasi whistle blowing system. menindaklanjuti seluruh hasil monitoring dan evaluasi atas whistle blowing system. prioritas kegiatan organisasikelompok kerja sebagai penanggungjawab dan sebagai penanggungjawab peserta. prioritas kegiatan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh masing masing sesuai road map reformasi birokrasi masing masing. rencana aksi. rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah kota batam periode disajikan sesuai tabel berikut: rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah kota batam tahun hasil yang kriteria waktu pelaksanaan area reformasi penanggung diharapkan dan program dan kegiatan keberhasilan indikator dan target birokrasi jawab ppp mental meningkatnya aparatur pola efektifitas pikir mind set) pelaksanaan pembentukan tim terbitnya jumlah keputusan dan budaya reformasi birokrasi reformasi birokrasi keputusan walikota walikota yang tentang tim kerja culture lingkungan terbitkan pemerintah kota reformasi birokrasi tim set) batam pemerintah kota pelaksana batam (satu) keputusan walikota indeks reformasi penguatan tim tim reformasi jumlah dokumen birokrasi minimal birokrasi kel reformasi birokrasi birokrasi kelompok laporan pelaksanaan kerja reformasi birokrasi reformasi birokrasi melaksanakan tugas masing masing dengan baik semua pokja kelompok kerja (satu) dokumen melaksanakan rapat terlaksananya rapat jumlah rapat tim tim reformasi tim kelompok kelompok kerja birokrasi kelompok kerja reformasi reformasi birokrasi kerja reformasi birokrasi secara dilaksanakan birokrasi secara yang cnaxsanaka semua pokja rutin rutin (enam) kegiatan tahun rekomendasi penyusunan road terbitnya peraturan jumlah peraturan map reformasi walikota tentang walikota yang road map reformasi diformalkan birokrasi semua pokja birokrasi pemerintah kota (satu) peraturan batam walikota penyusunan quick tersusunnya quick jumlah quick wins wins reformasi wins reformasi reformasi birokrasi yang disusun birokrasi birokrasi semua pokja (satu) quick wins tahun internalisasi road terlaksananya jumlah kegiatan map reformasi sosialisasi infernalis sosialisasi internalisasi asi road map road map reformasi birokrasi reformasi birokrasi semua pokja birokrasi (satu) kegiatan tahun internalisasi pmp terlaksana jumlah kegiatan pelaksanaan pmp dengan baik sosialisasi internalisasi pelaksanaan pmp nokia viv lvl pengawasan (dua) kegiatan tahun melakukan pelatihan terlaksananya jumlah kegiatan yang cukup bagi pembinaan rapat rapat pelatihan seluruh tim assessor pengisian pmp pmp bagi assessor poj vivi pengawasan (satu) kegiatan tahun mengkomunikasikan terlaksananya jumlah kegiatan rencana aksi tindak rapat rapat rapat lanjut rata) penyampaian pokja progress rata) kepada seluruh (dua) pengawasan pihak kegiatan tahun terkait meningkatnya integritas aparatur pembentukan agent terbitnya jumlah keputusan change (agen keputusan walikota walikota yang pokja tentang agen diformalkan (delapan perubahan) penguatan reformasi birokrasi perubahan pola pikir puluh persen) (satu) keputusan dan budaya aparatur walikota kerja integritasnya tinggi membuat rencana tersusunnya jumlah dokumen kerja pengembangan dokumen rencana rencana kerja agen agen perubahan kerja agen perubahan yang perubahan disusun pokja penguatan pola pikir (satu) dokumen dan budaya kerja membentuk forum terlaksananya jumlah kegiatan untuk rapat rapat rapat yang pokja menyampaikan pokja tim dilaksanakan penguatan pola wiki program kegiatan pemerintah kota ola pikir reformasi birokrasi batam untuk minimal (satu) dan budaya pemerintah kota menyampaikan kegiatan kerja batam yang sedang program kegiatan rapat triwulan aparatur dan akan dilakukan reformasi birokrasi nobulan hasil rapat internalisasi budaya sosialisasi money penerapan pokja unggul kinerja internalisasi budaya internalisasi asn penguatan ramah unggul kinerja budaya unggul kinerja pola wiki vivlvlalu ramah ramah dan budaya (satu) kerja kegiatan tahun aparatur pengawasan meningkatnya penyelenggaraan indah peter anan kebijakan dan public terbitnya keputusan walikota yang bersih dan campaign keputusan walikota yang diformalkan pokja bebas dari penanganan tentang penanganan (satu) keputusan pengawasan korupsi, kolusi gratifikasi gratifikasi walikota dan nepotisme implementasi penanganan jumlah penanganan penanganan gratifikasi telah gratifikasi vivlvlalu pokja gratifikasi diimplementasikan (satu) pengawasan sesuai peraturan kegiatan tahun evaluasi penanganan intensitas kegiatan penanganan gratifikasi sesuai evaluasi ratifikasi poj gratifikasi peraturan oka perundang pengawasan (dua) kali undangan kegiatan tahun tindaklanjut laporan hasil hoki evaluasi penanganan evaluasi oka gratifikasi penanganan pengawasan gratifikasi pembentukan satgas terbitnya jumlah keputusan sistem pengendalian keputusan walikota walikota yang pokja intern pemerintah tentang satgas terbitkan sistem pengendalian penguatan lingkungan pengawasan pemerintah kota intern pemerintah (satu) keputusan batam kota batam walikota menetapkan ditetapkannya jumlah keputusan kebijakan penerapan keputusan walikota walikota yang tentang sistem diterbitkan sistem pengendalian pengendalian intern pokja intern pemerintah pemerintah penguatan (satu) keputusan lingkungan lingkungan pengawasan pemerintah kota pemerintah kota walikota batam batam membangun terlaksana jumlah aktivitas lingkungan kerjasama pimpinan pengendalian dan staf untuk pokja (dua bel membangun (dua belas) penguatan kegiatan tahun lingkungan pengawasan pengendalian melakukan tersusunnya jumlah identifikasi penilaian identifikasi revi resiko pemerintah kota identifikasi resiko batam pokja penguatan pemerintah kota (satu) kegiatan pengawasan batam identifikasi resiko menginformasikan terlaksana jumlah kegiatan dan koordinasi kepada koordinasi kepada seluruh pihak seluruh pihak terkait mengkomunikasi kan sistem terkait tentang tentang sistem sistem pengendalian pengendalian intern pengendalian intern pemerintah pemerintah pokja intern pemerintah lingkungan lingkungan pemerintah penguatan kepada seluruh pemerintah kota kota batam pengawasan pihak terkait batam lingkungan pemerintah kota (dua belas) batam kegiatan tahun dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, walikota membentuk tim yang terdiri dari tim pengarah reformasi birokrasi, dan tim pelaksana reformasi birokrasi yang terdiri dari area kelompok kerjdengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota batam nomor tahun tentang road map reformasi birokrasi pemerintah kota batam berita daerah kota batamtelah disusun kebijakan jumlah keputusan kebijakan pengaduan walikota yang pengaduan masyarakat dan terbitkan masyarakat dan implementasinya pokja telah telah diformalkan penguatan implementasikan (satu) keputusan pengawasan walikota hasil penanganan pengaduan persentase pokja pengaduan masyarakat yang penyelesaian penguatan masyarakat diselesaikan pengaduan masyarakat pengawasan evaluasi penanganan intensitas kegiatan penanganan pengaduan evaluasi kat pokja pengaduan masyarakat sesuai peng penguatan masyarakat peraturan (dua) kali pengawasan perundang undangan kegiatan tahun tindaklanjut laporan hasil jumlah laporan evaluasi penanganan evaluasi pokja pengaduan penanganan masyarakat pengaduan (satu) laporan penguatan pengawasan masyarakat telah dibangun penerapan whistle keputusan walikota whistle blowing blowing system tentang whistle system telah diformalkan blowing system pokjawhistle sosialisasi internalisasi whistle blowing blowing system pelaksanaan whistle pokja system berjalan dengan blowing system penguatan pengawasan baik (dua) kegiatan tahun evaluasi whistle penerapan whistle intensitas kegiatan blowing system blowing system evaluasi sesuai peraturan pokja perundang penguatan (dua) kali undangan pengawasan kegiatan tahun tindak lanjut laporan hasil jumlah laporan evaluasi whistle evaluasi whistle pokja blowing system blowing system penguatan (satu) laporan pengawasan telah ada penanganan jumlah keputusan penanganan benturan walikota yang benturan kepentingan telah diformalkan dif pokja kepentingan diformalkansosialisasi internalisasi penanganan penanganan pelaksanaan benturan benturan penanganan benturan pokja kepentingan kepentingan kepentingan penguatan berjalan dengan pengawasan baik (dua) kegiatan tahun evaluasi penanganan intensitas kegiatan penanganan benturan evaluasi benturan kepentingan sesuai pokja kepentingan peraturan penguatan (dua) kali perundang pengawasan undangan kegiatan tahun tindak lanjut laporan hasil jumlah laporan luas evaluasi penanganan bent penanganan pokja benturan bent benturan (satu) laporan penguatan kepentingan kepentingan pengawasan telah ada penandatanganan persentase pegawai pencanangan zona pakta integritas yang menandatangani pokja integritas dilakukan seluruh dokumen pakta penguatan pegawai pemerintah integritas pengawasan kota batam penetapan unit dan penetapan jumlah sebagai pembangunan zona sebagai zona zona integritas pokja integritas integritas telah penguatan diformalkan pengawasan minimal (satu) evaluasi zona zona integritas yang intensitas kegiatan integritas yang telah ditetapkan sesuai evaluasi pokja ditetapkan peraturan (dua) kali penguatan perundang pengawasan kegiatan tahun undangan penetapan unit penetapan jumlah unit menuju perangkat daerah menuju wbk bbm pokja sebagai unit menuju penguatan wbk bbm wbk bbm telah diformalkan pengawasan minimal (satu) komit hasil jumlah komitmen laporan hasi jumlah laporan pokja pimpinan atas tindaklanjut penguatan rekomendasi api rekomendasi api (dua) laporan pengawasan peningkatan level kapabilitas api tingkat level api pokja ili kapabilitas api yang efektif api level penguatan pengawasan penguatan efektifitas api yang efektifitas hasil efektivitas api menghasilkan audit audit sesuai hoki oka melalui berbasis resiko manajemen resiko penguatan manajemen risiko pengawasan (audit berbasis risiko) sangat efektif akuntabilitas meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja penerapan sistem keterlibatan pimpinan kuntabilit adi tas mendorong pimpinan terlibat persentase pimpinan kinerja kota batam keterlibatan langsung dalam yang terlibat langsung il: nilai pimpinan penyusunan dalam penyusunan pokja penguatan akuntabilitas dalam rencana strategis rencana strategis akuntabilitas kinerja pemko penyusunan (seratus batam minimal rencana strategis persen) mendorong pimpinan terlibat (baik persentase pimpinan keterlibatan langsung maupun yang terlibat (baik pimpinan tidak langsung) dalam langsung maupun penyusunan rencana tidak langsung) dalam dalam kerja dan perjanjian penyusunan rencana pokja penyusunan kinerja kerja dan perjanjian penguatan rencana kerja dan kinerja akuntabilitas perjanjian kinerja (sembilan puluh persen) menyusun perjanjian kinerja nilai komponen perjanjian pengukuran kinerja perencanaan dan kinerja pengukur sesuai renstra senja pengukuran kinerja pada evaluasi sakit pokja penguatan kinerja sesuai akuntabilitas renstra senja nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja penyusunan laporan kinerja yang nilai komponen laporan kinerja disusun dan pelaporan kinerja pada pemerintah kota dilaporkan telah sesuai evaluasi sakit pokja batam sesuai petunjuk dan perjanjian kinerja berorientasi hasil penguatan yang ditetapkan kinerja nilai komponen akuntabilitas pelaporan kinerja pemantauan capaian kinerja yang persentase capaian pencapaian efektif dan efisien kinerja pokja inert kinerja secara penguatan berkala akuntabilitas pengelolaan akuntabilitas kinerja peningkatan pelatihan bimbingan intensitas kegiatan pokja kapasitas sdm teknis peningkatan penguatan yang menangani kapasitas aparatur akuntabilitas akuntabilitas akuntabilitas kinerja (satu) kinerja kegiatan tahun penyusunan laporan kinerja jumlah laporan pokja laporan kinerja instansi pemerintah penguatan instansi daerah dengan akuntabilitas (satu) pemerintah interpretasi sangat daerah baik laporan dengan predikat pemutakhiran tersusunnya update capaian pantauan pokja data kinerja data kinerja data kinerja penguatan secara berkala (satu) akuntabilitas kegiatan tahun kelembagaan meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran organisasi menyusun tersusunnya dokumen dokumen sook lingkungan organisasi sesuai desain organisasi pokja penguatan pemerintah kota rencana strategis sesuai rencana dokumen organisasi batam strategis melakukan persetujuan atas usulan penyederhanaan usulan penyederhanaan pokja perangkat daerah tingkat struktur penyederhanaan tingkat struktur penguatan lingkungan organisasi tingkat struktur organisasi organisasi pemerintah kota organisasi usulan batam tepat fungsi hubungan dan mekanisme hubungan peraturan walikota dan tepat ukuran koordinasi jpt dan koordinasi jpt pokja dengan jabatan dengan jabatan penguatan fungsional oleh fungsional telah peraturan organisasi pimpinan instansi diformalkan walikota melakukan penyederhanaan sudah pengalihan jabatan pengalihan dilakukan sampai struktural jabatan jabatan struktural tingkat eselon fungsional tertentu jabatan pokja fungsional sesuai penguatan kriteria unit jabatan pena organisasi organisasi yang berpotensi dialihkan penyusunan dokumen kelompok peraturan walikota kelompok jabatan jabatan fungsional hoki oka fungsional yang sesuai tugas dan fungsi peraturan penguatan sesuai dengan unit organisasi walikota organisasi tugas dan fungsi unit organisasi mengukur tingkat tingkat kematangan skor kematangan kematangan organisasi pemerintah perangkat daerah organisasi kota batam sangat pemerintah kota pemerintah kota tinggi batam pokja penguatan batam skor kematangan organisasi perangkat daerah pemerintah kota batam minimal tinggi evaluasi melaksanakan evaluasi jumlah perangkat kemungkinan kemungkinan duplikasi daerah yang dievaluasi pokja duplikasi dan dan tumpang tindih kelembagaan dan tugas penguatan tumpang tindih fungsi fungsinya organisasi fungsi evaluasi jumlah pd organisasi intensitas kegiatan kemampuan yang berkemampuan evaluasi organisasi untuk adaptif terhadap pokja adaptif terhadap untuk adaptif terhadap penguatan perubahan perubahan lingkungan nagan organisasi lingkungan strategis (dua) kali strategi fta kegiatan tahun hasil evaluasi jumlah usulan keputusan telah perubahan organisasi perubahan organisasi ditindaklanjuti yang diformalkan pokja dengan penguatan mengajukan organisasi perubahan (satu) keputusan organisasi hasil evaluasi terbitnya keputusan penyederhanaan untuk walikota tentang birokrasi terhadap ditindaklanjuti penyederhanaan jumlah jabatan pokja dengan birokrasi terhadap organisasi yang penguatan penyederhanaan perubahan organisasi berubah organisasi birokrasi minimal (satu) penatalaksanaan meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja mendorong semua memiliki jumlah yang yang jelas, efektif, semua standard operating memiliki standard efisien, sederhana, memiliki procedure sop) operating procedure standard sop) pokja transparan, dan operating penguatan berbasis elektronik procedure sop) tatalaksana sesuai tugas dan memiliki dan fungsinya. menerapkan sop lampiran peraturan walikota batam nomor tahun tanggal desember tentang road map reformasi birokrasi kota batam tahun bab pendahuluan pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahri praktek kkn. salah satu bentuk pelaksanaan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, pemerintah kota batam telah menyusun road map reformasi birokrasi periode dan dengan diterbitkannya permen para nomor tahun tentang road map reformasi birokrasi yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi tersebut yang telah masuk pada periode tiga pelaksanaan reformasi birokrasi. penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah kota batambatam dalam memenuhi keinginan dimaksud. pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan siklus yang dimulai dari perencanaanoleh karena itu, road map reformasi pemerintah kota batam bersifat dinamis, karena dimungkinkan untuk dilaksanakan revisi berdasarkan umpan balik dari hasil pelaporan dan rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan secara tahunan. untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, telah identifikasi kondisi umum birokrasi pemerintah kota batam saat ini. jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapal, serta pelayanan publik yang prima, maka langkah perubahan yang akan dilakukan adalah dengan menyusun rencana aksi yang memuat area perubahan, program kegiatan, indikator, perkiraan waktu penyelesaian, dan perangkat daerah penanggungjawab untuk memastikan dan memandu pelaksanaannya melalui delapan area perubahan reformasi birokrasi. road map reformasi birokrasi kota batam, jugaota batam(perangkat daerah) lingkungan pemerintah kota batam sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kelemahan yang hadapannya. dokumen road map reformasi birokrasi disusun dalam rangka mendukung program nasional untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. substansi reformasi birokrasi dicanangkan secara legal formal dalam grand design reformasi birokrasi tahun yang terbagi dalam tiga periode, yaitu: jumlah yang pemerintah kota pelaksanaan tugas dan keputusan walikota memiliki standard batam memiliki fungsi pemerintah kota tentang peta proses operating peta proses bisnis batam sesuai peta bisnis pemerintah kota procedure sop) dalam proses bisnis batam pokja y0) pelaksanaan penguatan tugas dan (satu) keputusan tatalaksana fungsinya. walikota peta proses bisnis peta proses bisnis tersusunnya sop) keputusan masing sudah dijabarkan berdasarkan peta masing opd hoki oka dalam proses bisnis penguatan prosedur (dua) tatalaksana operasional tetap sop) keputusan tahun melakukan peta proses bisnis jumlah evaluasi evaluasi terhadap antar unit organisasi peta proses bisnis peta proses bisnis telah sesuai dengan yang sesuai dengan efektivitas tujuan pendirian hubungan kerja organisasi (satu) pokja antar unit organisasi untuk kegiatan tahun penguatan menghasilkan tatalaksana kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi pengembangan sistem terlaksananya aplikasi manajemen manajemen kinerja pengembangan kinerja yang pemerintah kota penerapan manajemen dikembangkan dan pokja batam yang kinerja pemerintah diterapkan penguatan terintegrasi kota batam yang tatalaksana terintegrasi terintegrasi ito kebijakan tentang terlaksananya jumlah kebijakan keterbukaan pengembangan layanan pokja infomasi publik informasi publik penguatan (satu) tatalaksana kebijakan tahun melakukan terlaksananya money persentase opd monitoring dan atas keterbukaan yang memenuhi evaluasi informasi publik keterbukaan informasi pokja pelaksanaan publik penguatan kebijakan tatalaksana keterbukaan informasi publik sumber daya konsistensi manusia aparatur yang berintegritas, kompeten, capable mengembangkan sistem manajemen jumlah kegiatan dan profesional sistem kepegawaian sesuai pengembangan sistem pokja kepegawaian kepegawaian bagi pns sdm sesuai lingkungan pemko aparatur kebutuhan batam (satu) tahun pengembangan pegawai berbasis kompetensi melaksanakan terlaksananya jumlah dokumen identifikasi identifikasi kebutuhan hasil identifikasi kebutuhan kebutuhan pengembangan pengembangan pengembangan hoki kompetensi pegawai kja kompetensi kompetensi pegawai omp lingkungan pemerintah penguatan lingkungan pemerintah pegawai sdm kota batam kota batam lingkungan aparatur pemko batam (satu) dokumen pokja pegawai berbasis pengembangan pegawai berbasis penguatan kompetensi secara kompetensi pegawai berbasis sdm secara berkala berkala kompetensi secara aparatur (satu) kali tahun berkala peraturan meningkatnya perundang kualitas produk undangan hukum pemerintah melakukan terlaksananya jumlah dokumen kota batam yang identifikasi, identifikasi, analisis hasil identifikasi, berkualitas dan analisis dan dan pemetaan terhadap analisis dan pemetaan tidak tumpang pemetaan produk hukum terhadap produk tindih dengan terhadap produk pemerintah kota batam hukum lingkungan hukum yang tidak pokja peraturan pemerintah kota harmonis tidak penguatan perundang batam yang tidak sinkron dengan (tiga) perda peraturan undangan lainnya panai harmonis tidak peraturan perundang (tiga puluh) perak perundang jumlah produk sinkron dengan undangan lainnya undangan hukum yang peraturan (seratus) surat difasilitasi perundang keputusan walikota undangan lainnya (lima puluh) surat keputusan sekretaris daerah melakukan keharmonisan produk jumlah produk revisi penempur hukum pemerintah hukum pemerintah naan produk kota batam dengan kota batam yang pokja hukum pemko direvisi peraturan perundang penguatan batam yang tidak undangan lainnya disempurnakan peraturan harmonis dengan perundang peraturan (tiga) perda undangan perundang (tiga puluh) perak undangan lainnya (seratus) surat keputusan walikota (lima puluh) surat keputusan sekretaris daerah sistem produk hukum persentase produk pengendalian pemerintah kota batam hukum pemerintah hoki oka dalam telah sesuai kaedah kota batam yang peran kaedah penguatan penyusunan penyusunan peraturan sesuai qaeda perda peraturan peraturan perundang undangan penyusunan perundang perundang undangan undangan pemko oo, batam (seratus) persen melakukan terlaksananya evaluasi intensitas kegiatan evaluasi atas peraturan perundang evaluasi pelaksanaan undangan sistem pengendalian (tiga) perda pokja penyusunan (tiga puluh) perak penguatan peraturan (seratus) surat peraturan perundang keputusan walikota perundang undangan undangan (lima puluh) surat keputusan sekretaris daerah dokumentasi meningkatnya dan informasi pelayanan hukum dokumentasi dan informasi hukum pengembangan tersusun dan jumlah produk dan naa yang lengkap, pengintegrasian terpublikasinya produk hukum yang akurat dan dapat sistem hukum, katalog dipublikasikan diakses secara mena produk hukum, (tiga) perda pokja cepat dan mudah abstrak ringkasan penguatan publik dalam produk hukum (tiga puluh) perak pemantapan dan rangka peraturan pemerintah daerah peningkatan peningkatan akses perundang publik und kapasitas dan gangan dalam rangka kualitas jaringan memperoleh dokumentasi dan informasi produk informasi hukum, bantuan hukum terwujudnya fasilitasi dan terlaksananya intensitas pelayanan koordinasi bantuan hukum pelaksanaan sidang bantuan hukum hukum litigasi dan non memfasilitasi litigasi (advokasi) pokja indah kota perkara terhadap pemerintah kota batam penguatan permohonan peraturan pendampingan perundang pelayanan bantuan undangan hukum litigasi dan non litigasi (advokasi) pelayanan publik meningkatnya peningkatan kualitas pelayanan publik kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan kebutuhan telah disusun kebijakan standar persentase opd pokja indeks kebijakan standar pelayanan yang yang mempunyai penguatan standar pelayanan perasaan pelayanan diformalkan tatalaksana penerima layanan minimal maklumat maklumat standar persentase opd pokja (gunakan acuan standar pelayanan yang yang telah menetapkan penguatan ikm) pelayanan diformalkan maklumat pelayanan tatalaksana melakukan revi terlaksananya revi jumlah opd yang hoki oka dan perbaikan standar pelayanan revi pray penguatan standar tatalaksana pelayanan budaya pelayanan prima melakukan terlaksananya jumlah kegiatan sosialisasi pelatih sosialisasi pelatihan sosialisasi pelatihan dalam upaya tentang budaya tentang budaya pokja penerapan pelayanan prima pelayanan prima yang penguatan budaya dilaksanakan pelayanan pelayanan prima publik (satu) kali tahun mempermudah menyediakan akses jumlah aplikasi pokja akses informasi pelayanan online yang tentang informasi pelayanan dibuat penguatan pelayanan pelayanan melalui berbagai secara online media naa publik (satu) aplikasi inovasi pelayanan pelayanan prima inovasi pelayanan yang masuk besar (satu) aplikasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan melakukan terlaksananya survey jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat hasil survey kepuasan kepuasan secara berkala masyarakat yang masyarakat dilakukan pokja penguatan terhadap (satu) dokumen pelayanan pelayanan publik publik secara berkala menindaklanjuti rekomendasi hasil persentase hasil survey rekomendasi hasil survey dapat kepuasan ditindaklanjuti survey yang dapat pokja ditindaklanjuti masyarakat penguatan (seratus pelayanan persen) publik quick wins administrasi indeks reformasi peningkatan indeks instrumen penilaian pemerintahan yang hukum reformasi hukum indeks reformasi responsif hukum secara pokja nasional penguatan pelaksanaan baik peraturan perundang tugas terdokumentasi. indeks kualitas peningkatan kualitas instrumen penilaian undangan kebijakan kebijakan ikk secara nasional survei ikk indeks kepemimpinan meningkatnya instrumen penilaian perubahan kepemimpinan indeks kepemimpinan pokja transformation untuk perubahan secara penguatan memperbaiki kinerja nasional pola pikir birokrasi dan budaya minimal level kerja (tiga) aparatur indeks spe, tingkat kematangan dokumen pelaksanaan spe administrasi pemerintahan lingkungan pemerintah pokja kota batam berbasis penguatan elektronik tatalaksana (seratus persen) indeks pengawasan kearsipan pemerintah tersusun tata kelola kearsipan, kota batam sesuai standar kearsipan dengan prinsip, kaedah dan standar kearsipan predikat baik indeks tercapainya terciptanya penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan pemerintah urusan pemerintahan pemerintahan daerah, kota yang efektif dan yang diukur dari masukan, proses, efisien keluaran, hasil, manfaat dan atau (seratus dampak persen) indeks pengelolaan terlaksananya opini wtp oleh bpk keuangan, pengelolaan keuangan daerah yang baik setiap tahun pokja indeks pengelolaan terlaksananya instrumen penilaian penguatan aset, pengelolaan aset indeks pengelolaan tatalaksana daerah yang baik aset secara nasional setiap tahun indeks kelembagaan struktur organisasi meningkatnya tepat fungsi. proses kapasitas instansi s1, melaksanakan fusi pokja dan ukuran penguatan (seratus organisasi persen) (i) road map hi) road map (iii) road map tujuan jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi digambarkan dalam gambar berikut: sumber: perkenan nomor tahun be. er. eee rri' pemerintahan kelas dunia onan penguatan lima tahun ketiga penguatan lima tahun kedua penguatanlimaberi mandat kepada pemerintah daerah melaksanakan program kegiatan reformasi birokrasi level mikro serta menyelesaikan permasalahan reformasi birokrasi daerah. indeks profesionalitas asn yang profesional sdm asn yang asn, memiliki kompetensi yang baik (seratus persen) asn pokja indeks merit system, implementasi merit seleksi jpt terbuka penguatan sdm system yang adaptif (satu) aparatur dan inovatif jpt kegiatan tahun indeks tata kelola terwujudnya sikap dan persentase tingkat manajemen asn, perilaku profesional pelanggaran yang asn dilakukan asn mayoritas spip, pengendalian berbasis tingkat resiko kematangan kematangan manajemen resiko kesempurnaan spip pokja level. penguatan kapabilitas api, tersedianya level tingkat level api pengawasan kapabilitas menuju api yang efektif api level indeks tata kelola kematangan ulp tingkat kematangan pengadaan barang dengan level lopp ulp jasa. ipm level opini bpk, terlaksananya predikat wtp administrasi penghargaan setiap pengelolaan keuangan tahun yang baik reformasi birokrasi pemerintah kota batam implementasi setiap pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah kota batam dikoordinasikan oleh sekretarisdilaksanakan oleh inspektoratdapat membentuk tim reformasi birokrasi internal perangkat daerah. gambar pelaksana reformasi birokrasi level mikro jenderal sekretaris utama sekretaris k l pemda inspektorat reformasi jenderal implementasi. birokrasi inspektorat utama inspektorat dimotori satuan dikoordinatori oleh: pengawas internal tim reformasi k l pemda. birokrasi internal k l pemda tim reformasi birokrasi internal. tugas dari tim internal ini adalah merumuskan road map pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan unit kerja yangkota serta rencana strategis perangkat daerah, dan program program reformasi birokrasi dan rencana aksi unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu isu strategis unit kerja, tugas dari tim pelaksana reformasi birokrasi kota batam adalah: mengawal pelaksanaan lingkungan pemerintah daerah, mengawal kinerja: danbulan sekali, survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan pd,dua minggu, dantingkat pemerintah daerah.onlineonitoring dilakukan dengan mekanisme, setidaknya setiap tiga bulan sekali, survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilakukan pd, setidaknya dilakukandan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali. mekanisme evaluasidantingkat pemerintah daerah.ktam tahun merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap lanjut setelah dokumen road map reformasi birokrasi pemerintah kota tahun dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kota batamamerangkat daerah harus tamota batam telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh sungguh. road map reformasi birokrasi pemerintah kota batam disusun dengan upaya kerja keras seluruh tim yang terlibat didalamnya denganpemerintah kota batam, yaitu terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja. walikota batam dto muhammad rudi bab evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasihal ini tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada periode yang mana pelaksanaan tersebutkebijakan reformasi birokrasi pemerintah kota batam dalam dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kota batam, salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukan yaitu terkait dengan keselarasan dan sinkronisasi dokumen perencanaan. dalam penyusunan kebijakan road map ini,kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiperangkat daerah atau kelompok kerja. aspek ini menjadi pertimbangan mengingat penyesuaian target capaian reformasi birokrasi merupakan komponearea perubahan reformasi birokrasi pemerintah kota batam telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam road map reformasi birokrasi, danota batam juga dilakukankelompok kerjadapunimplementasi program reformasi birokrasi pemerintah kota batam akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahap ke periode tahun program reformasi birokrasi periode ke tahun telah dilaksanakan dengan baik namun belum menunjukkan hasil yang optimalota batamwalikota dan wakil walikotaota batam selama tahun antara lain sebagai berikut: tabel capaian proses pada delapan area perubahan manajemen tim reformasi birokrasi perubahan telah membentuk tim reformasi birokrasi sesuai kebutuhan organisasi. seluruh tugas telah dilaksanakan oleh tim reformasi birokrasi penanggung jawab reformasi birokrasi sesuai dengan rencana kerja. seluruh rencana kerja telah monitoring dan dievaluasi. dengan peraturan walikota nomor tahun tentang road map reformasi pemerintah kota batam tahun road map telah mencakup area perubahan meliputiroad map telah mencakup "quick win", ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan road map reformasi birokrasi. seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi road map reformasi birokrasi. pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi seluruh penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pmp) telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. seluruh aktivitas pmp telah dikomunikasikan pada masing masing unit organisasi. belum seluruh tim assessor pmp telah mendapatkan pelatihan. tetapi, sebagian besar tim assessor pmp telah mendapatkan pelatihanassessor telah melakukan revi terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi. mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas. terdapat rencana aksi dan tindak lanjut rata) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. perubahan pola pikir dan budaya kinerja seluruh jajarada
salinan aja, gubernur jawa baratperaturan daerah provinsi jawa barat nomor tahunbahwa terhadap satuan besaran tunjangan perumahan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa barat perlu dilakukan penyesuaia71. (tujuh puluh satu65. (enam62. (enamdja berita daerah provinsi jawa barat tahun nomor
berita daerah provinsi jawa barat nomor. tahun o2o nomor peraturan gubernur jawa barat tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup diundangkan dalam berita daerah provinsi jawa barat nomor . . tahun 2o2o tanggal januari daerah provinsi barat, achmad eul gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor tahun 2o2o tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang bahwa lingkungan hidup merupakan tempat hidup, tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup sehingga perlu diperhatikan dan dijaga kelestariannya agar tidak menurun kualitasnya bagi kelangsungan makhluk hidup dalamnya; bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu adanya pengawasan dan penindakan terhadap setiap upaya yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup; bahwa dalam rangka menjalankan pengawasan dan penindakan, perlu adanya suatu pedoman untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu oleh pihak pihak yang tugas dan fungsinya dalam bidang penegakan hukum lingkungan, serta perlu sinergitas dengan instansi pemerintah pusat, perangkat daerah terkait, pemerintah daerah kabupaten kota, dan atau instansiegakan hukum lingkungan hidup,lembaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor o); mengingat undang undang nomor tahun oo9 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup l,lembaran negara republik indonesia tahun oo9 nomor tambahan i kembarhubungan keq'a pelaksanaan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan daerah berita negara republik indonesia tahun nomor o);(l,daerah provinsi jawa barat tahun ol9 nomor memutuskan menetap kan peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup.olisian daerah yang selanjutnya disebut polda adalah kepolisian negara republik indonesia daerah jawa barat. kejaksaan tinggi yang selanjutnya disebut kejati adalah pelaksanaan tinggft' pemerintah daerah kabupaten kota daerah kabupaten kota jawa barat. adalah pemerintah penegakan hukum lingkungan hidup yang selanjutnya disebut gandum adalah upaya penurunan gangguan, a.nam !.n dan pelanggaran hukum lingkungan hidup. penyidik adalah penyidik kepolisian republik indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil pada perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup. pengaduan adalah penyampaian setiap informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan atau dampak bidang?valuasi ekonomi bidang lingkungan hidup adalah pengukuran preferensi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dibandingkan terhadap lingkungan hidup yang buruk. bab pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi gandum daerah provinsi. fungsi gandum sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: penegakan hukum pidana lingkungan hidup; penegakan hukum administrasi lingkungan hidup; dan penegakan hukum perdata lingkungan hidup. penegakan hukum pidana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap kejahatan bidang: perusakan lingkungan hidup; dan pencemaran lingkungan hidup. hidup huruf fr{ penegakan hukum pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan; penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan penuntutan tindak pidana lingkungan hidup. pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada tahapan pra penyidikan atau sebagai bagian proses penyidikan. penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh penyidik lingkungan hidup yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan: penanganan pengaduan; pengawasan penataan; dan penerapan sanksi administratif. penanganan.n pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui tahapan: penerimaan dan penelaahan pengaduan; verifikasi pengadu rn; tindak lanjut pengaduan; dan monitoring tindak lanjut pengaduan. pengawasan penataan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan tahapan: persiapan pengawasan; pelaksanaan pengawasan; dan pasca pengawasan. penangan rn pengaduan sebagaimana dimaksud huruf diatur dengan peraturan gubernur tersendiri. pengawasan penataan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penegakan hukum perdata lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan: penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup luar pengadilan. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sefoegaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui tahapan: verifikasi sengketa lingkungan hidup; penghitungan kerugian lingkungan hidup; penyusunan gugatan; pendaftaran gugatan; proses persidangan; penyusunan memori kontra memori banding; pernyataan dan penyerahan memori kontra memori banding; penyusunan memori kontra memori kasasi; pernyataan dan penyerahan memori kontra memori kasasi; penyusunan memori kontra memori peninjauan kembali; pernyataan dan penyerahan memori kontra memori peninjauan kembali; dan pelaksanaan eksekusi. penyelesaian sengketa lingkungan hidup luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan tahapan: verifikasi sengketa lingkungan hidup; klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup; penghitungan kerugian lingkungan hidup; proses penyelesaian sengketa lingkung ern hidup; dan kesepakatan atau ketidaksepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada dan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bae} iii koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup fungsi gandum sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan secara: mandiri sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan; atau koordinatif lintas fungsi. pelaksanaan fungsi gandum secara koordinatif lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup berkoordinasi dengan: polda; kejati; dan perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi gandum dengan polda dan kejatitata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi gandum dengan perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusiagubernur ini. bab kelembagaan bagian kesatu pos penegakan hukum dalam melaksanakan fungsi gandum daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat membentuk pos penegakan hukum lingkungan hidup atau pos gandum lh. pos gandumperangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melalui kepala bidang atau sebutan sejenis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi bidang penataan atau penegakan hukum lingkungan. pos gandum sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas melaksanakan fungsi gandum yang bersifat sendiri dan atau melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan fungsi gandum yang bersifat koordinatif lintas fungsi. pelaksanaan fungsi gandum dalam pos gandum sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. pos gandum sebagaimana dimaksud pada memiliki tempat kedudukan pada: kantor perangkat daerah provinsi yang member.anti urusan lingkungan hidup; atau lokasi lain sesuai kebutuhan. flr penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berkoordinasi dengan pos gandum kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melaporkan setiap kegiatan gandum daerah provinsi kepada gubernur paling sedikit (satu) kali setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bagian kedua satuan tugas penegakan hukum lingkungan terpadu gubernur membentuk satuan t\.gas penegakan hukum lingkungan terpadu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan gandum pidana lingkungan hidup satuan tugas penegakan hukum lingkungan terpadugandum pidana lingkungan hidup. susunan keanggotaan satuan tugas penegakan hukum lingkungan terpadupolda; unsur kejati; dan unsur akademisi. pembentukan satuan tugas penegakan terpadu daerah provinsi ditetapkan gubernur. hukum dengan lingkungan keputusan bagian ketiga tim penyelesaian sengketa lingkungan hidup gubernur membentuk tim penyelesaian sengketa hukum dalam rangka optimal isasi pelaksanaan gandum perdata lingkungan hidup. tim penyelesaian sengketa hukumpenyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. susunan keanggotaan tim penyelesaian sengketa hukumkejati; unsur akademisi; dan tenaga ahli valuasi ekonomi bidang lingkungan hidup. pembentukan tim penyelesaian sengketa hukum ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab pembiayaan pembiayaan kegiatan gandum daerah provinsi bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa barat; dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bae} ketentuan lain lain tata hubungan keq'a pelaksanaan koordinasi fungsi gandum atas penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi tertentu wilayah daerah provinsi jawa barat atau ditetapkan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan mengacu padalaksanaan penegakan hukum bidang lingkungan hidupr'jawa barat, ridwan kamil diundangkan bandung pada tanggal january )alo daerah provinsi barat, achmad berita daerah provinsi jawa barat tahun 2o2o nomor {k, >_ rln ut! i1lzi! tst{ i\c = zo czo tr1z f]o t zo fq>.i zz>n oi> sto r!bec ,q.r ee'n ij'b :e> c!'o e5z o'tr h:o p'iup irj prt o,ip l . jj pb3 a)le cola edp t5o f l "0ot7i flp : ':' f.t :.' eiga<<<< easftsrrfrut eei ltx soup^ hri bvr.n j961 i;t; be: gtr es 'g[frg ,gr znz o3(! xay da'o z!iz h.p :'cd njh3'ir d. tih l.p di! j \ mbj h.h x'p <el >\) qen a\>; oup >>qj zzc c,o ftf 'tico z6i <tt >,u cfx fpe eeu r > yrn rrl c'o =fn i'o o if, 0lh :ef flp ='o ;o l!h :ef r5p,ip pf x"i >gx x9e j'i 0ah i.ij !.)i etoaooao 'o'u a)d rlh to) i ,t eon o,ip !.)t pp3 ,^, t!oi 0ra te0p toaoaao .u'u p.i hpg) t0) do 'u'u ard 5tpl il) 5dc! ,on p:' t ' lp) , \ 13ort !') '0o !o: t ftp p)o ctp 5hr5il '!i ' ^h! pa.pp j i x ' xr. flip 0qp p,iap p)ip oi+ ,io \|. eg fiq ,io ;.: q)i re< '0oit)i flp :+, trg ferg e[gigi 'e'e p ar s,.:' "^'r'be ,f,ffl, egt ,3i p,iap o l f.l ooo pp5 ,i+p p)io ,ip op,i(, \|.' p(tr fih fiq i j ,io .(g ;:'(, x p b$ ll. jl'5p ft,ipo etp ,io oouop (l)l 'o'o jj; .ri tsl{ pa) :t' jo r t r t p.i flx d0) oih !.j '0o pl,ip elp op,ia lj(d fiq eoe "rr a'h ,io_ 6te k'd )f k0) x'< uio nij edo http '0ot)fp \|1p ,io :, 'tali est6 e,[ ilf ie ; f,fee :rn' as[g )ry rlf !.) ezt!o f]' za ln \j 0ao 0qpo t,o o=. ts8" 'o 5e. f.t )l,f 0apo trl 15o ?n= 9c) ebe hgg te ,,;. xfs l1.;' 5d= @pot a) 0ae x!]e oi5 e=; z2o 9ee zzc c'u cfn 'tico <t! >fr e=r =eb igo rrd 22s c'u =nn z6; ftp ,ia a r.lpo "0o 0qp{p ca7i 0ap e6d fj. t { 0a:ia b'[ ees tp5t5 pop ){pap oa3 c, irr !.):' fla 0qp pop t'z ioa p i tro il) 5x prd $;io rhf eil f5r 6pr p6' r.' tp) rr3i? pphh 0q e'g rto aoa trd) p.e. se* tuo 9lah ='\ 9rp f6 < ll)rc fie ppe ['e.e o !) i0) \^. .\ o0) t.x f'" gte +!.hb p(,) sdp9gp tto eee fih a,;e iet fbe f.x$ if'= .p .ga il+ [dr fe^ [$e t$b ord p ^ ='o j+jh crq ld o"9i. hle+ !hh)) qhu ha, r r i') jahr )i ajh7o:f) $=' (,.h').) (^) >'o o o ;j.) oc, f;+ !rp 'e'u o o loo ry, ths o qa >'tr o o ij(! 9ts lh .ap ,fz ,ri fc, ,ia a,'p fa'5zro pe{ u,'e s x zr3 ia3 f, 5d$h p9+g.y ets !l b.h pbi a3'o 5l3l egp h.r a\ high ff) jjj ='< yi.o c.rt g.f, err e'r f;' j.a\ olc. qg,= oo! en':n' ehj u^tu r5tr t'* p(, t4fr 'o ='o n,\o b.tr 3p tr i.a r.l ='o oa# oa= cra <x ='o q9 ea5' :i. 'r5 rio u0) uqa pcn 5oa q.7f elo ,ird oof (d= hlisail: +fi 5ts 5fib 0ac lr !tir3 ,)a j'd oq(! 6th5tu e't 6de b.o ):t hpl ji . :t<rd re_r m,i de. j61 b;i pto hr. j * cia r a 5t cna dp) x'< ,ipa oc,io+p <t5 >fr ?oz z>\) qet a\>j 2y,v 9ee zzp o uc"u cnn 'oco z6; t1l e9a cfx ets ewo r'r y2e :e:ie fc,o =nf i\|, ='o hjh hoo.l $n(. ir tr pts ,=p 5l. gil aoo i.to ftp cap i., cap t\) ='o c9.& hoo 0cp !'):' q9 !r: hp69. ioo o7f o}j tsp 0q17 ttr tse !.a 15q. prp n'?e e'9il o.) ef[e t ))l!f i3. fr q. i+d o.f de. a.t gfh ,l,i=a) ciq. t,l oei rip ji3 b , .\ x':roe tts jnl.^t pi. p eti:r iar jja\! o\ ^(aa ro p55ct ek9ir tro==. x!z =rdz ots (!f xda sll +fi i:ijc 5fih)0q cf, pth 51id 6i ,) 5oa i' . ^!hp l:r d;. flt ) 6de ts.o 'px p:t phl j+)). gry dr 0qo no) l (a ,ipa e8f$= f'e teb 5r}"do (hp,^ xo) bh r' 'e$ orq b'. _ x'o eine tr.p d50. f' ti: pq) ts_r r f p$k 0q a) ti5 0ap pt. l'h j i< jdo4 da) [eee ='gd est 3p:! lhp l. h^. pil'i fi tsd c:o eio ; b gl. rip !:z +&s ldo] p$r 3td ob) gq,iol+ i . 5h) oq r pp) :tone i. i. o "=xoo .=o lvy vyh of; hair5. t r$ file 55f cae oo) 'rd hhh j9) cloc cra ftr itr 'h fl') dg)x p ffj )) 'oz'u'u a'g jhi lj . .e i.$ tr'\ juj p^+(1rq) l.) 'tr?rj d.o c tr 36p o t hoi e'< p(tr .5pon z'u'tr < p h.o) \ o) 9hj hq) '.i t\) z'u r, ) ooe 'a.o 5tr fi$ o t i\,j pdd f!? <sis uij ,a rp t\) i:.' fff x,? a.a gai\tr flp f,. c.pi bg< ftp ptr opo fip ooo rip =.p di. 'jg f)^ tj.a ')io3aqi ir3 ggd edd hhh h.hpa\i.h c.o c.o f,.+k f,.q tr \k tr u bq* tire' ,f=a) 9il3 )tij +[;: p!]tr d9 3d9 8bi ooo 9da, '$o) h:trf f'p a)h rli poa )^o )io dtr inrd tfi ,a a\p oxo xoo hj v)a ocr oox naa '' o t \e fts eh" p f p^,ip i$: +la iie go) oo) i.r it5? ooo i<< xgp $o) ip9i tio5ng.r !ri p p p'e h).:o goo h9 jh =:o laa)1a g!<g i6' 3j ) oir 0q3 o 3h php e?. oin f,. lj\ l.) t57i oo,i $hee.t hph : ,, e &b',+ i$;r p.p i . e'd ! ' help l6 ^r fr)))) 9g'.p hee.t $hee.t i5 g+fr e fll rre =.! .hhf ot,t, dpp =a)a)g) (yj hxi xx) jj!jj!j et =p:,. erl
gubernur jawa barat dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang bahwa marketplace pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik daerah provinsi jawa barat; bahwa berdasarkan hurufjawa barat untuk pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan marketplace,g' peraturan gubernur jawa barat nomor tai{un tentang petunjuk teknis pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan e marketplace pengadaan barang jasa pemerintah[tunjuk teknis pembelian melalui toko daring dalam pemain'matan e marketplace pengadaanan'aan. marketplace pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebutmarketplace pihak ketiga adalahpembelian atau pengadaan barang jasa melalui toko daring. toko daring adalah tempat pelaku usaha penyedia barang jasa menjual produk melalui media elektronik platform marketplace pihak ketiga. pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan marketplace pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebute purchasing pembelian melalui toko daring, sesuai dengan nilai paket pekerjaan pengadaan barang jasa yang menjadi lingkup kewenangannya sekretariat daerah provinsiselal(l) petunjuk teknis pembelian melalui toko daring tercantum dalam l,lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. petunjuk teroris pembelian sebagaimana dimaksud pada meliputi: tugas dan wewenang para pihak dalam pembelian melalui toko daring; ketentuan dan syarat pengunaan pembelian melalui toko daring; tata cara pembelian melalui toko daring pada platform mark@lace pihak ketiga; danmelalui toko daring. peraturan gubernur diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal agar setiap or mnur jawa barat, ridwan mrr{)\ diundangkan bandung pada tanggal januari o2c \', sekretaris daerah provinsi jawa barat daud achmad petunjuk teknis pembelianbpp untuk melaksanakan pembelian melalui toko daring. .lr berita daerah provinsi jawa barat 1411ijp .o2o nomor peraturan gubernur jawa barat nomor tahun 2o2o tanggal januari tentang petunjuk teknis pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan market,ace pengadaan barang jasa pemerintah petunjuk teknis pembelian melalui toko daring tugas dan wewenang para pihak dalam pembelian melalui toko daring para pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam pembelian melalui toko daring meliputi: ppk bertugas dan berwenang: menetapkan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja; mencari referensi harga barang jasa (termasuk biaya pendukung); yang akan diadakan menetapkan rancangan surat pesanan; melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui toko daring pada platform e marketplace pihak ketiga untuk pengadaan barang jasa dengan nilai paling sedikit atas rp200. (dua ratus juta rupiah); menyampaikan spesifikasi teknis kerangka acuan keg'a, referensi harga dan rancangan surat pesanan kepada pp, dalam hal pengadaan barang jasa melalui pembelian toko daring dilakukan oleh pp;; melakukan pemeriksaan atas barang jasa dikirimkan dilaksanakan oleh penyedia sesuai dengan pesanan; yang surat lampirano00,paling sedikit atas rp50. (lima puluh juta rupiah); menetapkan tim atau tenaga ahli; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pa kpa; menemukan hasil peka{; melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui toko daring pada platform marketplace pihak ketiga untuk pengadaan barang jasa dengan nilai paling banyak rp2 o0.0o0. ,0o (dua ratus juta rupiah); melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang jasa yang dipesan bersama pelaku usaha penyedia; dan menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan kepada pelaku usaha penyedia atas persatu aan ppk. penyelenggara platform b; memberikan hak akses akun u.rovinsi jawa barat pada platform e marketplace; memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan platform marketplace dalam rangka pengadaan barang jasa melalui pembelian toko daring; dan menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik platform; bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, berupa: kualitas;sebagaimana tercantum dalam surat pesanan. bpp bertugas dan berwenang: meneliti kelengkapan dokumenl; ketentuan dan syarat penggunaan pembelian melalui toko daring.m dan pelaku usaha lokal daerah provinsi dan mengutamakan pembelian barang jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan perangkat daerah. adapun syarat penggunaan pembelian melalui toko daring sebagai berikut: pp, ppk, dan pelaku usaha penyedia masuk login) pada platform marketplace pihak ketiga sesuai dengan hak akses akw user yang telah diberikan oleh penyelenggara platform marketplace pihak ketiga. pembelian melalui toko daring pada platform e marketplace pihak ketiga dilakukan dengan:; melaksanakan pembayaran atas transaksi pembelian melalui toko daring kepada penyedia secara non.untuk barang jasa l.lainnya yang pagu anggara]nya bernilai paling banyak rp200. (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh pp. untuk barang jasa lainnya yang pagu anggarannya memulai paling sedikit diatas rp200. (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh ppk. tata cara pembelian melalui toko daring pada platform marketplace pihak ketiga pemanfaatan platfrom fpembelian toko daring, dilakukan atas dasar kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kerja sama daerah. pelaksanaan pembelian melalui toko daring pada platform marketplace pihak ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikutan'persiapan pembelian melalui toko daring dilakukan oleh berdasarkan spesifik kasi teknis kerangka acuan keq'ang, dan biaya ongkos kirim instalasi training (apabila diperlukan). persiapan pengadaan pembelian melalui toko daring, meliputi: prosedur pembelian melalui toko daring setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang jasa dilakukan melalui platform fmarketplace pihak ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis kerangka acuan keq'teknis dan harga barang jasa, untuk kemudian persetujuan ppk. negosiasi mendapatpembelian melalui toko daringt<1l00o o(lima puluh juta rupiah);paling sedikit diatasbpp memproses pembayaran atas transaksi pembelian melalui toko daring pengadaan barang jasa kepada penyedia secara nontunai (transfer)pembelian atau pengadaan barang jasa melalui toko daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui platform e marketplace pihak ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan atau pembayaran atas pengadaan barang jasa. dalam hal pelaksana pembelian melalui toko daring pada platform marketplace pihak ketiga dilakukan oleh ppk, maka ketentuan dan tata cara pembelian melalui toko daring oleh berlaku mutasi metodis b"gi ppk. pendampingan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui pembelian toko daring kepada ppk, pp, dan pelaku usaha penyedia barang jasa dilakukan oleh ukpga bersama penyelenggara platform e marketplace pihak ketiga. pengawasan pelaksanaan pembelian melalui toko daring dilakukan oleh kepala biro pengadaan barang jasa selaku ex. officio kepala ukpg;melakukan transaksi pengadaan barang jasa melalui pembelian toko daring. pelaporan aktifitas transaksi pembelian melalui toko daring disampaikan oleh kepala biro pengadaan barang jasa selaku ex.officio kepala ukpga kepada gubernur. laporan aktivitas transaksi pembelian melalui toko daringtoko daring alur proses pembelian melalui pemanfaatan marketplace toko daring dalam platform e markeipi. pihak ketiga pp ppk bpp penyedia pelaku usaha penyedia merespon dan menindaklanjuti pemesanan dari ppippk; ppk memeriksa kesesuaian barang jasa yang dikirimkan dengan surat pesanan tida* ppk mengkonfirmasi penerimaan barang jasa atau membuat berita acara serah terima jawa barat, ridwan kami0. pp ppk menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan kepada penyedia penyedia aengiliokan memaksa[akan pekerjaan barang jasa sesuai surat pesanan
gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang peningkatan kapasitas budaya masyarakat tangguh bencanrangan risiko bencana daerah provinsi jawa barat, diperlukan upaya membangun budaya sadar bencana dan ketangguhan masyarakat daerah provinsi jawa barat dalam menghadapi bencana: bahwa dalam upaya membangun budaya sadar bencana dan ketangguhan dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf diselenggarakan pengelolaan risiko bencana dalam bentuk peningkatan kapasitas budaya masyarakat tangguh bencanamasyarakat adalah perseorangan dan atau kelompok orangingkatan kapasitas budaya masyarakat tangguh bencana daerah provinsi jawa barat yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas budaya adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat daerah provinsi dalam manajemen risiko bencana serta pembinaan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana. cetak biru jawa barat berbudaya tangguh bencana yang selanjutnya disebut cetak biru adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum kebijakan pengurangan risiko bencana. bab kedudukan gubernur menetapkan peningkatan kapasitas budaya melalui cetak birucetak biru sebagaimana dimaksud pada menjadi acuan bagi perangkat daerah provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan terkait penanggulangan bencana. bab iii kerja sama cetak biru sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten kota, masyarakat, dan atau lembaga usaha melalui kesepakatan dan atau kerja sama antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota, masyarakat dan atau lembaga usaha. bab jangka waktu cetak biru sebagaimana dimaksud dalam untuk kurun waktu dengan pertahanan sebagai berikut: tahap untuk lingkup perencanaan tahun dan tahap ii, untuk lingkup perencanaanbupati banjarnegarapemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten banjarnegara mengalokasikan dana yang bersumber dari apbn dan apbd kepada desa dengan melakukan transfer anggaran desa, bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan dan penyaluran anggaran transfer desa, perlu mengatur pelaksanaan dan penyalurenyaluran anggaran transfeanggaran transfer desa penetapan besaran dana transfer setiap desa ditetapkan oleh bupati setiap tahun anggaran. bab tata cara penyaluran anggaran transfer desa bagian kesatu penyaluran transfer desa penyaluran dana transfer sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dan atau transfer dari rekening kas umum daerah rekening kas desa melalui bank yang telah ditunjuk sebagai tempat penyimpanan uang desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam rangka penyaluran transfer desa kepala desa membuka rekening kas desa pada bank yang ditunjuk yang pembukaannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bagian kedua alokasi dana desa ketentuan tata cara penyaluran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban add diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri. bagian ketiga dana desa penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan atau transfer60x (enam puluh per seratus) dan tahap ii, pada bulan agustus sebesar (empat puluh per seratus). penyaluran tahap sebesar (enam puluh per seratus) dilakukan setelah kepala desa mengirimkan dokumen persyaratan peraturan desa tentang apb desa tahun berjalan, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya. tahap sebesar (empat puluh per seratus), dilakukan setelah kepala desa mengirimkan laporan realisasi penggunaan dana desatahap sebagaimana dimaksud pada .menunjuksetiap tahap sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah dana desa masuk rekening kas umum daerah apabila kepala desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan dalam hal kepala desa belum mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada dan dikpala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiaps5)yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana rkd. dalam hal terdapat sisa dana desa rkd lebih dari (tiga puluh per seratus), maka meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa rkd tersebut, dan meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan. penundaan penyaluran dana desa dilakukan dalam hal kepala desa belum mengirimkan dokumen persyarat na desa yang ditunda, akan disalurkan kembali, dalam hal persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan alan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi rkd dan menjadi sisa dana desa rsud. sisa dana desa rsud sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan. penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan selambat lambatnya akhir bulan november tahun anggaran ber alan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan apb desa tahun anggaran berikutnya. sisa dana desa rsud sebagaimana dimaksud pada dianggarkan kembaliempat dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ketentuan tata cara penyaluran dan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah akan diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab konfirmasi dan pelaporan anggaran transfer desa kepala desa wajib menyampaikan konfirmasi dan laporan penyerapan penggunaan anggaran transfer desa danepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari lembar konfirmasi transfer lkt): dan lembar rekapitulasi transfer lrt). penyampaian lembar konfirmasi transfer lkt) sebagaimana dimaksud pada angka dikirimantor pemberdayaan masyarakat desa pada setiap tahap paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah dana masuk rekening kas desa. penyampaian lembar rekapitulasi transfer lrt) dalam (satu) tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan penyampaian lembar konfirmasi transfer lkt) dana transfer tahap terakhir, dan selambat lambatnya tanggal bulan januari tahun anggaran berikutnya. format lembar konfirmasi transfer lkt) dan lembar rekapitulasi transfer lrt)ketatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer desa ketatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer desa mempedomani ketentuan peraturan bupati banjarnegara nomor tahun tentang pengelolaan keuangan. pemerintah desa. kecamatan . kabupaten banjarnegara pagu desa:ona et) (kredit) rp. sp2d) belanja bantuan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan(deb et) kredit) rp. sp2d) bidang pemberdayaan masyarakat bidang pembinaan kemasyarakatan jumlah keterangan sp2d penyaluran dana desa dari kabupaten kota desa disetujui oleh, kepala desa bendahara desa . pra laporan realisasi penyaluran kabupaten banjarnegara tahun anggaran . pagu kabupaten penyaluran penyaluran pagu total dalam desa desa tahap tahap penyaluran sisa presentase nomor nomor tgl sp2 tgl penyaluran jumlah sp2 penyaluran jumlah yara bola, jul jumlah desa sehati penyaluran pertama o1 dppkad mar dppkad aug penyaluran kedua dppkad apr dppkad sep jumlah desa sempurna penyaluran pertama o1 dppkad mar dppkad aug penyaluran kedua dppkad apr dppkad sep dan seterusnya keterangandikurangi kolom kolom dibagi kolom kali laporan konsolidasi penggunaan dana desa kabupaten banjarnegara tahun anggaran acak. bidang bidang bidang nama desa pagu penyelenggaraan bidang pelaksanaan pemberdayaan pembinaan total sisa pemerintahan masyarakat kemasyarakatan lal isl kecamatan sentani desa sehati desa sempurna dan seterusnya jumlah kecamatan selo desa karo desa mutiara dan seterusnya jumlah jumlah total keterangan kolomembar konfirmasi transfer dan lembar rekapitulasi transfer lembar konfirmasi transfer desa telah terima dari dppkad kab. banjarnegara sejumlah terbilang anknkanlanlelannnnee nee untuk keperluan penyaluran anggaran transfer desa tahun anggaran . bulan lock desa. kecamatan iii. dengan rincian jumlah jenis anggaran transfer desa kotor potongan jumlah bersih diterima tanggal penyaluran transfer dana desa \| dana desa yang bersumber dari apbn rp. ') ) ) e\| rp, oo rp, o o o alokasi dana desa add rp. rp, o o rp. ooo o\|o00000000 dana bagi hasil pajak retribusi daerah rp. ' e\| rp, cbooo)o) ,o bantuan keuangan lainnya rp. rp. jumlah total penerimaan transfer \|( rp. ) \| rp. ( rp: dana tersebut telah diterima pada rekening kas umum desa sebagai berikut nomor rekening anaaakaaan nana nama rekening danakakaakekannanenn aan nama bank nnkaknaaakanaaa ankle banjarnegara, . . kepala desa materai rp. lembar rekapitulasi konfirmasi transfer desa telah terima dari dppkad kab. banjarnegara sejumlah rp terbilang nnknlaknlannaanlae bela untuk keperluan penyaluran anggaran transfer desa tahun anggaran . bulan desa ss. kecamatan. dengan rincian jumlah rincian jenis anggaran transfer desa transfer transfer diterima tanggal """) penyaluran transfer dana desa a dana desa yang bersumber dari apbn ''' alokasi dana desa add rp. oo ooo)o)oi\| dana bagi hasil pajak retribusi daerah rp: cbooo)oi\| bantuan keuangan lainnya rp. rpo jumlah total penerimaan transfer dana tersebut telah diterima pada rekening kas umum desa sebagai berikut nomor rekening nnakakaanaa nana aan aan nama rekening anakakaaannnnanee ale nama bank nakaknanankanaaaa nakal banjarnegara, . jj.ek . kepala desa materai rp. keterangan jumlah transfer diisi dengan total jumlah per jenis yang diterima dalam tahun anggaran. #) rincian transfer diisi sebesar jumlah transfer yang diterima setiap transaksi. sx) diterima tanggal diisi berdasarkan tanggal dana transfer yang diterima setiap transaksi sesuai dengan jenis dana transferlaksanaan dan penyaluran anggaran transfedesa, dana alokasi dana desa bantuan keuangandesa berdasarkan ketentuan perundang undangan bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari apbd kabupaten banjarnegara. rekening kas umum negara,uang lingkup ruang lingkup dalam peraturan bupati ini untuk pengaturan penyaluran anggaran transfer desa meliputi jenis jenis transfer desa, penetapan anggaran transfer desa, tata cara pelaksanaan dan penyaluran anggaran transfer desa, lembar konfirmasi anggaran transfer desa, dan ketatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer desa. bab iii jenis jenis anggaran transfer desa anggaran transfer desa terdiri dari dana desa yang bersumber dari apbn, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diklasifikasikan menjadiadalah bantuan keuangan yang penggunaannya diserahkan kepada pemerintahan desa. bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bantuan keuangan yang penggunaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan. penyaluran dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiridalam lampiranersebagai tindak lanjut peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan pelaksanaan berusaha, dimana daerah kabupaten kota dituntut untuk meningkatkan menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif serta memberikan kemudahan berusaha guna pembangunan perekonomian daerah, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan, dimana dalam pelaksanaannya perlu menetapkan standar pelayanan perizinanfaatkabupaten ramah investasi adalah daerah kabupaten yang mempunyai kebijakan untuk menciptakan iklim usaha kondusif, bersahabat dengan investasi, dan tidak membuat peraturan yang terlalu banyak serta memberatkan investor. investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang,untuk melakukan tinjauan pemeriksaan lokasi dan bertugas memberikan masukan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan iziazas, maksud dan tujuan standar pelayanan pada dpmptsp, dilaksanakan dengan berasaskan pada kepastian hukum, kesamaan dan persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, keterbukaan dan akuntabilitas: sg. ketepatan waktu, kecepatan dan kemudahan, keterpaduan, dan ekonomis. maksud pembentukan standar pelayanan pada dpmptsp adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, bersahabat dengan investasi dan tidak memberatkan investor. standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, b.memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan c.percepatan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup standar pelayanan yang dilaksanakan oleh dpmptsp adalah pada perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan dan atau didelegasikan kepada kepala dinas, meliputi perizinan baru dan perpanjangan serta pemberian pelayanan non perizinan. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku dalam peraturan perundang undangan. bab sasaran pelayanan sasaran layanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan adalah tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan, tercapainya akses pelayanan perizinan dan non perizinan, dan terukurnya proses pelayanan perizinan dan non perizinan. bab standar pelayanan untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur. standar pelayanan dalam pelaksanaan pemberian perizinan dan atau non perizinanentuk standarsebagaimana dimaksud pada memuat komponen komponen sebagai berikutpenetapan lebih lanjut standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala dinas. bab pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh dinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan syarat administratif dan teknis dari masing masing jenis izin dan non izin. dalam melaksanakan proses pemberian izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada kepala dinasmemberikan pertimbangan kepada kepala dinas, sesuai dengan bidang keahliannya. untuk memberikan pertimbangan teknis, tim teknis dapat meminta tinjauan lapangan lokasi yang dimohonkan perizinan dan atau non perizinannya. jangka waktu pemberian perizinan dan non perizinan paling lama adalah (lima) hari kerja, sepanjang ketentuan persyaratan administratif dan teknis telah terpenuhi dan lengkap. untuk jenis jenis perizinan tertentu dilaksanakan dalam waktu (tiga) jam ketentuan lebih lanjut tentang jenis jenis perizinan yang diberikan dalam waktu (tiga) jam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas. bab vii tata cara pelayanan untuk memberikan percepatan dan kemudahan dalam pelayanan perizinan, pelaksanaan layanan dapat dilakukan secara tunggal, atau paralel. pelayanan perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengajuan dan pemrosesan pemberian perizinan dan atau non perizinan yang tanpa dibarengi dengan perizinan atau non perizinan lain. pelayanan perizinan paralel sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemberian perizinan dan atau non perizinan yang pengajuan dan pemrosesannya dilakukan secara bersama sama dengan perizinan dan atau non perizinan lainnya. pelayanan perizinan dan non perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk perizinan dan non perizinan yang saling berkaitan. pengecualian pelaksanaan proses perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada adalah pada pemrosesan perizinan dan atau non perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tidak dapat disamakan. pelaksanaan tinjauan lokasi atas permohonan perizinan dan atau non perizinan, dapat dilaksanakan secara paralel untuk semua jenis perizinan yang diperlukan. apabila tinjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada dipandang belum mencukupi dan dipandang kurang, dapat dilaksanakan tinjauan ulang lokasi tersebut. bab viii penandatangan perizinan dan atau non perizinan penandatangan perizinan dan atau non perizinan dilakukan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangannya. penandatangan perizinan dan atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara elektronik tersertifikasi pada saat telah dilaksanakan pelayanan secara online, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pada saat tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilaksanakan, maka dilaksanakan penandatangan secara elektronik yang dilekatkan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. pada saat penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilakukan, maka dilakukan penandatangan secara manual dengan autentikasi menggunakan stempel basah. bab salinan dan legalisasi perizinan pemegang izin dapat meminta salinan atas perizinan yang telah dimilikinya. permintaan salinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan perundang undangan. apabila permintaan salinan sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan alasan kehilangan atas perizinan yang telah diperoleh, maka hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. untuk kepentingan tertentu, pemegang izin dapat meminta legalisasi dari dpmptsp pada foto copy dokumen perizinan atau non perizinan yang dimiliki. permohonan legalisasi atas dokumen perizinan dan atau non perizinan disampaikan kepada kepala dinas dengan permohonan tertulis dari pemilik dokumen perizinan dan atau non perizinan dan dihampiri dokumen asli perizinan dan atau non perizinan tersebut. dikecualikan dari pemberian legalisasi sebagaimana dimaksud pada dan adalah perizinan dan non perizinan yang tidak dikeluarkan oleh dpmptsp. bab pembatalan izin perizinan dan atau non perizinan yang masih dalam proses ataupun yang telah diterbitkan dan diberikan kepada pemohon dapat dibatalkan oleh kepala dinas. pembatalan perizinan dan atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila perizinan non perizinan yang dikeluarkan, dikemudian hari diketahui tidak benar, ditemukan ketidak sesuaikan pada persyaratan administratif, persyaratan teknis dengan kondisi lapangan, dan atau pemohon perizinan dan atau non perizinan telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum atau kepatutan. bab maklumat pelayanan publik pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan membentuk mpp perizinan dan non perizinan. mpp perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatwajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. bab xii survey kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan survey kepuasan masyarakat skm) kepada setiap pemohon perizinan dan atau non perizinan. pemohon perizinan dan atau non perizinan wajib mengisi formulir yang telah disediakan. apabila pemohon perizinan dan atau non perizinan yang telah diberikan formulir skm tidak mau mengisinya, maka perizinan dan atau non perizinan yang dimohon tidak akan diproses lebih lanjut sampai dengan formulir skm dikembalikan pada petugas dpmptsp. bab xiii pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan internal pada pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. pembinaan atas pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara melekat dan berjenjang oleh atasan langsung. pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh atasan langsung, dan pengawas fungsional pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang pengawasangaduan masyarakat kepala dinas menyediakan sarana prasarana untuk pengaduan masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan, berupa kotak pengaduan yang dilaksanakan secara manual maupun lewat media elektronik, seperti surat elektronik (e mail), short mail service sms), whatsapp wa) atau telepon. pengaduan masyarakat yang dilaksanakan secara manual dapat menggunakan formulir yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak pengaduan. ketidakpuasan atas pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterima dapat diadukan kepada kepala dinas, baik secara tertulis maupun lewat media layanan pengaduan yang disediakan. pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh kepala dinas atau pejabat staf yang ditunjuk secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, profesionalyakni menerima pengaduan atas layanan perizinan dan non tenaga harian lepas lingkungan pemerintah kabupaten banjarnegara, perlu menambah honorarium tenaga harian lepadiubah dalam poin i.b. honorarium kegiatan lainnya kode kegiatan honorarium tenaga harian lepas.b. honorarium kegiatan lainnya perincian osis for honor hamantepas so00o0\| bupati banjarnegara, cap ttd, budhi sarwonoangan lokasi kabupaten banjarnegara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjarnegara, menimbang bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar wilayah kabupaten banjarnegarabupati tentang pengembangan pangan lokalcamatan adalah kecamatan kecamatan kabupaten banjarnegara. perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banjarnegara. dinas adalahkepala dinas adalah kepalapangan adalah segala sesuatu vkabupaten banjarnegara, mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu, mendukung ketersediaan pangan kabupaten banjarnegarai ubi kayu, ubi jalar, uwi, kentang, garut jangkrik, gandong, kembali, talas, super, orang iles iles, busi dan gadung, aneka buah dan sayur meliputi alpukatgosok dan sukun. aneka hasil perkebunan meliputi aren, kelapa, kopi, cc. aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu, aneka hasil peternakan meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, itik, ayam buras, burung puyuh, kelinci, aneka hasil perikanan meliputi ikan nila, ikan gurami, ikan lele, ikan sidat, ikan patin, ikan bawal, ikan wader dan belhurufecamatan dan tidakil) dilaksanakan oleh: perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya,kecamatan, desa kelurahan dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal. pemerintah daerah, kecamatan dan desa kelurahan dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan: mengutam:,dibentuk tim yang beranggotakan instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh bupati. bab kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal kabupatenanjarnegara sumber pendansalinan yang semula berada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten banjarnegara, menjadi beralih dinas lingkungan hidup kabupaten banjarnegara, maka perlu ada perubahan nomenklatur bidang dan seksi pada dinas lingkungan hiduplhkajian dampak dan tata lingkungan, terdiri dari seksi pengkajian dampak lingkungan, dan seksi tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, terdiri dari seksi pengendalian pencemaran lingkungan: dan seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam,, utd: dan sg. kelompok jabatan fungsional. bagbersihan, pertamanan dan persam pertamanan dan persamaan menyelenggarakan fungsi: perencanaan perumusmengkoordinasikancc.binaan dan fasilitasiantauan, evaluasi dan, pertamanan dan persamaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi kebersihan dan pert pengelolaan pertamanan, d serta pengelolaan pertadanya perubahan besaran honorarium kegiatan bidang kesehatan pada poin pelayanan keluarga berencana, honorarium kegiatan lainnya pada poin tenaga kesejahteraan kecamatan, berikut ketentuan honorarium kegiatan bidang kesehatan pada poin pelayanan keluarga berencana dan honorarium kegiatan lainnya pada poin tenaga kesejahteraan kecamatan dalamakhisalinan pardilaksanakan penyesuaian, bahwmpat:kecamatan wanayasa pada belanja tidak langsung, lampiran unit organisasi kecamatan panggilan pada belanja tidak langsung, lampiran unit organisasi dinas tenaga kerja pada belanja tidak langsung, lampiran unit organisasi dinas komunikasi dan informasi pada belanja tidak langsungbab pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawaban cadangan pangan daerah meliputi , mengetahui kepala desa lurah untuk rumah tangga, dan mengetahui kepala desa dan camat untuk desa dan lembaga kemasyarakatan. bab vii pelaporan skpdbupatiperangkat daerah, monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap12banjarnegarabanjarnegara, gudang cadangan pangan pemerintah daerah adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten banjarnegaringkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan keadaan darurat. bab iii ruang lingkup ruang lingkup cadangan pangan pemerintah daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan: cc. pertanggungjawaban, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi.pada akhir tahun dilakukan penghitungan neraca saldo pangan. pengadaan tahun berikutnya berupa pengadaan bahan dan atau penambahan stok cadangan pangan. sumber pengisian cadangan pangan pemerintah daerahdilakukan , dan gapoktan. bupati memberikan wewenang kepada perangkat daerah untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut dan setiap usulan harus diketahui kepala desa lurah dan camatcadangan pangan. bab pemanfaatan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah ditunjuk untuk bencana alam: rawan pangan, tanggap darurat, pasca bencana, membantu raskin daerah: dan padat karya pangan. ketentuan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah penerima desa kelurahan, rumah tangga yang terkena langsung dampak bencana, dan kelompok masyarakat. waktu bupati banjarnegara, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan minat dan budaya baca dengan berbasis teknologi informasi dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pengembangan perpustakabanjarnegarawarung informasi dan teknologi (warintek)warung informasi dan teknologi (warintek) layanan sirkulasi buku non buku yaitu peminjaman dan pengembalian buku non buku layanan warung informasi dan teknologi (warintek) yaitu layanan penelusur organisasi perangkat daerah dihapusterdiri dari (dua) kategori, yaitu keanggotaan melalui off line dan keanggotaan melalui line keanggotaan off line dilayani dengan mendaftarkan calon anggota perpustakaan dengan cara sebagai berikut a.anggota perpustakaan yang telah didaftar mendapatkan kartu tanda anggota keanggotaan pendaftaran secara line: dan calon anggota yang telah mengisi form pendaftaran secara line akan diseleksi oleh administrator perpustakaan digital untuk selanjutnya dapat diterima menjadi anggota layanan penelusurawarung informasi dan teknologi (warintek)emakaian komputer yang tersambung internet maksimal menit. pustaka yang ingin mendapatkan layanan warintek tidak diwajibkan menjadi anggota perpustakaan terlebih dulu layanan perpustakaan digital buku elektronik (ebook) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut pustaka diwajibkan mendaftar menjadi anggota melalui online: setelah mendapat persetujuan dari administrator perpustakaan digital pustaka dapat membuka atau mengakses koleksi perpustakaan digital: cc. pustaka dapat mengakses perpustakaan digital offline dengan cara datang langsung perpustakaan umum daerah tanpa mendaftar menjadi anggota terlebih dulu, dan pustaka disediakan unit komputer khusus untuk mengakses perpustakaan digital. bab iii hak dan kewajiban bagian kesatu hak dihapus melalui bidang perpustakabanjarnegara. dihapushapushapushapus wajib menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan kerja selama kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung. bab sanksi sanksi yang diberikan bagi pustaka yang tidak mentaati tata tertib perpustakaan adalah akan tidakmaksud pengembangan perpustakaan yang dimaksud dalam peraturan bupati ini yaitu:warung teknologi dan informasi (warintek)bagian kedua tujuan tujuan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah.bagian ketiga sasaran sasaran pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kelompok pemuda, kelompok wanita, dan kelompok umkm bagian keempat jenis jenis pengembangan perpustakaan jenis jenis pengembangan perpustakaan pelatihan internet bagi semua kelompok sasaran, dan pelatihan ketrampilan bagi semua kelompok sasaran perlu dibentuk tim percepatan pengembangan perpustakaan yang terdiri dari bupati selaku penasehat, sekretaris daerah selaku penanggung jawab, asisten pemerintahan dan kesra selaku wakil penanggung jawab: kepala dinas kearsipan dan perpustakaan selaku ketua, kepala bidang perpustakaan selaku sekretaris: kepala baperlitbang selaku anggota, kepala bppkad selaku anggota, kepala dinas komunikasi dan informatika selaku angota, kepala dinas pendidikan selaku anggota, kepala dispermades selaku anggota, kepala dinas perindagkop dan ukm selaku anggota, il. kepala dinas kesehatan selaku anggota, kepala dinas sosial selaku anggota, kepala dinas pikap3a selaku anggota, oo. kepala dinas pariwisata dan kebudayaan selaku anggota, kepala bagian hukum setda selaku anggota, camat selaku anggota, dan kepala desa selaku anggota,penjelasan umum peraturan daerah kabupaten banjarnegara nomor tahun tentang penyelenggaraan dan layanan perpustakaan daerah kabupaten banjarnegara, yang diundangkan pada tanggal pebruari belum memuat tentang pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga peraturan daerah tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. penyusunan peraturan bupati banjarnegara sebagaimana disebutkan atas, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan perpustakaan bagi masyarakat pengguna internet melalui peningkatan kemampuan sumberdisamping itu juga bertujuan untuk yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kesejahterringkasan laporan realisasi anggaran nomor anggarntuan keuangan kepada partai politiknjabaran laporan realisasi anggaran bertambah kode jumlah rp) berkurang benar uraian anggaran rekening alasan setelah realisasi rp) yo) perubahan yusunan sistem informasi irigasi belanja barang dan jasa belanja perangkat lunak belanja konsultasi ilmu teknologi program pengendalian banjir pembangunan pengaman tebing sungai belanja modal ' bupati banjarnegara, cap ttd, budhi sarwon
salinan nat rumah taman bupati banjarnegara provinsi jawa tengahnomor tahun tentang pajadisebutkan bahwa penetapan besarnya nilai jual obyek pajak nop)elabuhansebagai dasar untuk menghitung besarnya ketetapan pbb p2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada saat harga transaksi dan atau harga pasar tidak dapat ditemukan atau nilai transaksi dibawah nilai jual obyek pajak. bab iii klasifikasi klasifikasi dan besarnya nop bumiangunanklasifikasi dan penetapan nilai\|.00o9 bumi rp. m2) bumi rp m2) 8ss, ,0o00\| .0e9g 655s, bumi rp. m2) bumi rp m2) a00o\| \|.09e 5s0\| l.099g am\| a70\|per mean klas bangunan rp. (nop) bangunan rp m2) s20001 bupati banjarnegaradasar perhitungan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pada menara kabupaten banjarl3l pondasiplat \|ass5s. (f1 penggalian mandor 00s\| kepalatukangbatu 9co\| tukang \|hr ole\| pekerja \|f uruganpasir pasirbeton mandor \|hr soo\| pekerja oo lantaikerjatebal15mm pre laa pasirbeton ' . mandor ' kepalatukang e tukang pekerja loh \|f pemberian bea maa man kawat beton se. mandor ' kepalatukang e tukang \|hr pekerja pengecoran ore lak spit pasirbeton admixture slump lem mandor kepalatukang e tukang pekerja oo oo balokikt \|g1\| penggalian mandor \|hr kepalatukang ?) e 9eo\| oo tukang ol6e\| pekerja \|g. uruganpasir pasir mandor s0. soo\| pekerja lantaikerja \| laa pasirbeton mandor ' kepalatukang tukang pekerja \|g4\| pemberian kawatbeton se.oo0o\| mandor kepalatukang e\| tukang pekerja \|g5\| pengecoran luak spit pasirbeton admixture itt stump s5. s.s00\| mandor o38\| i5. kepalatukang e\| tukang pekerja .000o\| kolom loo lol ih. bekisting triplex paku mandor ' ol\| s.ooo\| kepalatukang o,s\| 3o.00o0o\| tukang oe6\| loe pekerja \|h2\| pemberian kawatbeton mandor kepalatukang tukang pekerja o e\| ih. pengecoran split pasirbeton admixture stump lem mandor kepalatukang tukang \| pekerja pengecatan e\| meni batesi itr kepalatukang tukangcat pekerja pemasangan tower mandor kepalatukang e\| tukang \| pekerja .00o0\| besi peralatanlain oo1l\| sso\| kriteria perhitungan biaya pembangunan menara spesifikasi model tipe sst ketinggian sampai dengan 10m jumlah kaki baja konstruksi pemasangan diatas tanah harga pemasangan tanah mil9o) penantian ol. penggalian .ii. le.oooovidr: \|. pembuangan \|. .oiddoll ott:o3o \|. pemancangan \|o.et, ben pemotongan tiang \|. lo.oil ooo \|. foot plat pondasi plat tie beam balok rangka tower 2.id8? foot plat pondasi plat tie beam balok super str. rangka tower (3foot plat pondasi plat tie beam balok super str. rangka tower 'kg i9tis40m jumlah kaki baja konstruksi pemasangan diatas tanah jenis harga pemasangan tan pl2xo20: sen penuaan panai pena o1.\| penggalian \|.m3 . . pembuangan \|. pemotongan pan snn innnnnnnnanan penantian ann foot part pondasi plat \|. \|.o.ocoooooo #ooooooooooooooooooo@#mooomennmnnsnnama6oooo ooooooooooooooo. #common.cbooo.o80m jumlah kaki baja konstruksi pemasangan diatas tanah jenis harga pemasangan tan m.2xo) sen menang iannnnnnnnnnn pena o1.\| penggalian . s54. .2l pembuangan \|. . ooooooooooooooo. #domooooooooooomo9cbooo oooooooooooooo. (dommocomooommm tie beam balok pengecatan jumlah test ppn perizinan keuntungan kontraktor crpesifikasi model tipe sst ketinggian sampai dengan s.d. 110m jumlah kaki baja konstruksi pemasangan diatas tanah jenis harga pemasangan mt. poprank. nnnnnahoaanananuaanananananaanan mann nana penggalian . pembuangan \|. pemotongan pan snn inn pennnnannnenenan nnannannannn annnnannnnnana foot plat pondasi panai ann pennnannan penantiangreenfield (medium) ketinggian sampai dengan s.d. 120m jumlah kaki baja konstruksi pemasangan diatas tanah jenis harga pemasangan mol. pujian nnnnnnnkenanananannannanuanananan dna naa penggalian . s4. pembuangan . pemancangan \|. pemotongan pan nnnnnnnnanan ennnnanan iennnnnnanenani pennnannananann annnnnnnnnnnna foot plat pondasi dana ann inn ananda tie beam balok super str. rangka tower pengecatan jumlah test ppn perizinan keuntungan kontraktor crn bupati banjarnegara, cap ttd, sutedjo slamet utomomoselanjutnya disingkat dppkad adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah. pajak bumi dan bangunmicrochelashelter adalah bangunan tempat menyimpan mesin dari menara telekomunikasi. perhitungan nop pada menara ditetapkan berdasarkan perhitungan nop bumi dan nop bangunan menara. nop bangunan menara dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru setelah dikurangi nilai penyusutan bangunan menara sebesar (dua keseratus) per tahun. perhitungan biaya pembuatan baru sebagaimana dimaksud pada terdiri dari biaya pembuatan bangunan menara dan shelter. besarnya tahun penyusutan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada mulai dihitung pada tahun bangunan menara tersebut didirikan sampai dengan tahun penilaian nop nya. rincian dan kriteria perhitungan biaya pembuatan baruseriaftar rincian dan kriteria perhitungan biaya pembuatan baru menara kabupaten banjarnegara daftar harga material kepala tukang . h.l. mandor pekerja tukang \|. batu kdi pasir beton spa tiang pancang uk. 40x40 panjang admixture super cement extra) ito abu abu .lo tak stamp . baja 2oo besi betonulir mm. k8.l. kawat beton s30oo paku segala ukuran (rata rata) kg kayu papan meranti . triplex 4x8x15 cat besi ,gol meni besi analisa harga satuan harga harga total pembersihan lapangan mandor. dr. pekerja . dr.l. pemasangan bouwplank \|oo@ooooooooo (oomcmmonte oli, era m3.\|. oom pado k8.l. . mandor . .oooiidr ssp. omi kerja .ooo. dr. mt. kepala tukang .i.widodo dl. .room o10ol l. \|\|. tukang yang pancang . omennesenenenendownnnnonnensont om! yang pancang .\|.m alat alat lain mandor pekerja penggaliantanah mandor ' ' kepalatukang e\| tukang ol6\| pekerja 14a\| pancang tukang s.000o\| pekerja pembuangantanah mandor ' pekerja o o\| .so00\| urugantanah kembali mandor pekerja kisi nan dan penny
apa gi: tan masrbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotorbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotorgelolaan terminal mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang pengelolaan terminal, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan terminal wilayah cc. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan terminal wilayah ii, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknismengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan terminal, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan terminal sesuai peraturan perundang undangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan terminaterminterminal, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pengelolaan terminal, il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang pengelolaan terminal sesuaibengkelan mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan seksi perbengkelan, pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perbengkelan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasipelaksanaan urusan pemerintahan bidang perbengkelbengkegkelan, pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perbengkelan, pelaksanaan tugas lain bidang perbengkelhubungan provinsi kalimantan barat tetap melaksanakan tugas pada dinas perhubungsa) yes salinan gubernur bengkulu: bahwa: menetapkanprovinsi bengkulidang pendukung adalah bidang yang merupakan komponen pendukung dari operasional pelayanan informasi dan dokumentasi. pejabat fungsional adalah petugas dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi yaitu fungsional arsiparis, pustakawan, pranata humas, dan pranata komputer. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud penyusunan peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah yang diselenggarakan oleh badan publik lingkungan pemerintah daerah provinsi bengkulu. bagian kedua tujuan tujuan dibentuknya peraturan gubernur ini adalah: mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efisien, efektif, danlingkungan pemerintah daerah provinsi bengkulugubernur ini meliputi:: pembiayaan, dan pelaporan. bab akses informasi dan dokumentasi publik informasi dan dokumentasi publik pemerintah daerah provinsi bengkuluprovinsi bengkulugubernurbengkulu sesuai dengan kewenangannya. bagian kedua kewajiban pemerintah daerah provinsi bengkulprovinsi bengkulu membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. bab jenis informasi publik jenis informasi publik terdiri dari:: informasi yang berkaitan dengan badan publik lingkungan pemerintah daerah provinsi bengkulu yang diatur dan sesuai dengan perundang undangan, dan informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon. informasi yang wajib umumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka yaitu: daftar seluruh informasi publik, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya: cc.badan publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan pejabat publik, prosedur kerja, danyaitu:kanbadan publik atau intra badan publik: ketat dengan metode yang valid dan objektif::: informasi dan kebijakan pejabat publik, klas. bab vii ppid pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi bengkulu dengan membentuk dan menetapkan ppid,mid,provinsi bengkulu bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. susunan pmid lingkungan pemerintah daerah provinsi bengkulu ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab viiiorganisasi bengkulu: dan kewenangannya, menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada ppid utama,, menjamin ketersediaan dan akselerasi layanankan bahan dan data lingkup komponen lingkungan pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk menjadi bahan informasi publik,bertanggungjawab meng: informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi wajib tersedia setiap saat:dan informasi terbuka lainnya diminta pemohon informasi publik. bab viiiprovinsi, terdiri dari: gubernur bengkulu dan wakil gubernur bengkulu sebagai pembina, sekretaris daerah provinsi bengkulu sebagai pengarah, pejabat eselon lingkungan pemerintah daerah provinsi bengkulu, sebagai tim pertimbangan, kepala dinas komunikasi, informatika dan statistik provinsi bengkulu sebagai ppid utama, sekretaris dinas badan dan pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada sekretariat dprd dan sekretariat daerah sebagai ppid pembantudua did did paling sedikit memuat: nomor, b.ringkasan isi informasi, c.arsip daerah provinsi bengkultiga pid pid berada dinas komunikasi, informatika dan statistik provinsi bengkulu. pid dikelola oleh pejabat fungsional dan atau petugas pelayanan informasi. bagian keempatprovinsi bengkulu provinsi bengkulu. bagian kelima lsid lsid wajib dibuat dan disediakan oleh dinas komunikasi, informatika dan statistik provinsi bengkulu,aporan,diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada gubernur melalui atasan ppid. lsid sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. bab: pengelolaan informasi: dokumentasi dan arsip,dan pelayanan informasi publik. bagian kesatu pengelolaan informasi setiap informasi dari setiap perangkat daerah merupakan tanggung jawab pimpinan pd. setiap informasi yang dikelola oleh perangkat daerah merupakan satu kesatuan informasi dari unit kerja dibawahnya. setiap informasi publik dari perangkat daerah disampaikan ppid utama: setiap informasi yang diolah merupakan informasi yang disediakan untuk kepentingan pelayanan informasi. bagian kedua dokumentasi dan arsip pendokumentasian dan pengarsipan dilakukan dengan: deskripsi informasi, verifikasi informasi, cc. otentikasi informasi untuk menjamin keaslian dokumen:dan pemberian kode informasi untuk mempermudah pencarian informasi. bab mekanisme permohonan informasi dan dokumentpemohon informasi mengajukan permohonan secara tertulis atau tidak tertulis. petugas pelayanan informasi mencatat nama, alamat, obyek dan informasi yang diminta, serta mencatat permohonan informasi yang tidak tertulis. petugas pelayanan informasi. informasi diberikan kepada pemohon paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dpenerimaan dan penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan peraturan perundang undangan, alat penyampai dan format informasi yang diberikan, dan atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. ppid wajib memberitahukan kepada badan yang menguasai informasi yang diminta. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai peraturan per(empat) dalam negeri. pembinaan dan pengendalian penataan pmid kabupaten kota dilakukan oleh gubernur: cc. monitoring dan evaluasi, dan dukungan teknis administrasi. bab xii standar operasional prosedur jenis sop ppid, antara lain: sop penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik, sop permohonan informasi publik, sop uji konsekuensi, sop pengajuan keberatan informasi publik,dan sop fasilitasi sengketa informasi. standar operasional prosedur ppid ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab xiii ppid dalam rangka melakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan pengawasan ppid kabupaten kota gubernur membentuk ppid ppid terdiri dari seluruh ppid provinsi dan ppid pemerintah kabupaten kota. bab xiv pembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam rangkaprovinsi bengkuluira raja pembina tk. nip. lampiranbengkulu struktur organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi pembina gubernur bengkulu wakil gubernur bengkulu pengarah tim pertimbangan sekretaris daerah pimpinan perangkat daerah dan provinsi bengkulu pejabat eselon sekretariat selaku atasan ppid daerah ppid utama kepala dinas komunikasi, informatika dan statistik ppid pembantu perangkat daera pembina tk. nip.
naga sabahwa telah dilaksanakan sosialisasi peraturan gubernur nomor tahun dan peserta sosialisasi menyatakan. ona keberatan terkait besaran nilai tarif uang pemasukan atas: rekomendasi (persetujuan tertulis) hgb yang ditetapkan oleh tan pemerintah provinsi kalimantan barat: bana bahwa besaran nilai jual objek pajak nop) sebagai dasar perhitungan tarif uang pemasukan yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam: huruf mendekati nilai jual pasar, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dan perubahan formulasi tar: ar0 seramowar pangan agrenpyt seo hukum penkakarea tan gak alas) mengingat undang undang dasar negara republik . peraturan perundang undanganaahpen negara republik indonesia nomor sebagaimana.mrakarsa asisten l:. nomor oke .rubah dank ass gubernur adalah gubernur kalimantan barat. ana sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi kalimantan barat. mag. aset daerah. dena uanlin pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. jenna hak guna bangunan yang selanjutnya disingkat hgb adalah hak untuk. mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan heni miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tahun. ben nas hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah,as uang pemasukan adalah pembayaran kepada pemerintah provinsi kalimantan betungpemanfaatan barang milik daerahbidang tanah hak pengelolaan milik pemerintah provinsi kalimantan barat yang digunakan untuk pengurusan sertifikat hak guna bangunan kantor badan: pertanahan nasional. perangkat daerah ass anna hukum pemrakarsanandamasyarakat tidak mampu adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan mendapatkan surat keterangan tidak mampu: dari kelurahan setempat. aan kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri yang berada atas lahan hak pengelolaan milik. pemerintah provinsi kalimantan barat. (en ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut hanna perhitungan besaran uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam han huruf adalah sebagai berikut: da, perolehan baru dan pembaharuan hgb atas bidang tanah hak kanan dan pengelolaan, dibagi berdasarkan kategori: kategori kegiatan usaha bag nop pbb bumi) tahun berjalan luas tanah masa berlaku hgb: atau banana nop pbb bumi) tahun berjalan luas tanah masa berlaku hgb. aan perpanjangan hgbtandan kategori rumah tinggal nop pbb bumi) tahun berjalan luas tanah masa berlaku hgb. karo perangkat daerah pang sekda para rum cemamararsa ol peralihan hgb atas bidang tanah hak pengelolaan: nop pbb bumi) tahun berjalan luas tanah. papa gubernur dapat menetapkan besaran uang pemasukan untuk kategori pan rumah tinggal selain sebagaimana dimaksud pada kepada pihak tertentu meliputi nan masyarakat dengan kriteria untuk rumah tinggal paling luas (meter persegi) dikenakan tarif sebesar nop pbb bumi) tahun berjalan luas tanah masa berlaku hgb dengan melampirkan keputusan penetapan atau pengangkatan dengan menunjukkan aslinya. dan fotokopi akte perkawinan atau surat nikah bagi suami istri janda duda dikenakan tarif sebesar asa nop pbb bumi) tahun berjalan luas tanah masa. berlaku hgb: benganga panti jompo, cagar budaya, situs tempat ziarah dengan melampirkan fotokopi akte pendirian dengan menunjukkan 'aslinya dan surat keterangan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan man bidang keagamaan dan sosial dikenakan tarif sebesar manu nop pbb bumi) tahun berjalan luas tanah masa berlaku hgb. gubernur dapat menetapkan besaran uang pemasukan tarif khusus ana kepada masyarakat tidak mampu yang menempati lahan pengelolaan atau tanah pemerintah selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan sean mh) gubernur dapat menetapkan besaran uang 'pemasukan tarif khusus kepada kegiatan usaha yang berada kawasan industri sebagai insentif bagi investasi. ona ter penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. hasil perhitungan uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara perhitungan uang pemasukan. aa gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah provinsi kalimantan barat. sai ana ditetapkan pontianak pada tanggal negara mean gubernur kalimantan barat, sana sutarmidji hate diundangkan pontianak. bean sekretaris daerah bnn anna provinsi kalimantan barat, leysandri berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor . tangan bantan kanan sta
gubernur maluku peraturan gubernur maluku nomor tahun. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf, badan pengelola keuangan dan aset daerah adalah badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi maluku, dan belanja bantuan hibah. bab iii alokasi alokasi dana untuk kegiatan mendesak ditetapkan sebesar rp. seratus sembilan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang merupakan kegiatan mendesak yang tidak tersedia dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya yang hanya mengalami pergeseran penyesuaian tetapi tidak menambah alokasi anggaran belanja daerahpenetapan alokasi dengan sebagaimanamaksud pada dibebankan pada apbd provinsi maluku tahun anggaran bab pelaksanaan pengrubahan pelaksanamahi peraturan gubernur papua nomor tahun tentang besarnya nilai perolehan air permukaan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur papuair permukaan dengan pertimbangan menteri keupapua tentang besarnya nilai perolehan air permuk: peraturan gubernur tentang besarnya nilai perolehan air permukaan. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernurini, yang dimaksudde. aiberada laut maupun daratn penetapan besarnya nilai perolehan air permukaan bagian kesatu tarif tarif pajak air permukaan adalah sebesar (sepuluh keseratus)sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan mengalikan volume air yang diambil digunakan dengan harga dasar air. bagian ketiga besaran pajak besaran pajak air permukaan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. harga dasar pajak air permukaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut pertamina dan para kontraktor migas rp. hda m3, pt. pln persero) untuk plta rp. hpa m3, pt. pln persero) untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga uap rp. hda m3, perusahaan daerah air minum dam) rp. hda m3, usaha niaga kecil rp. hda m3, usaha niaga menengah rp. hda m3, usaha niaga besar rp. hda m3, industri kecil rp. hda m3, industri menengah rp. hda m3, industri besar rp. hda m3, perusahaan pertambangan rp. dha m3, dan il. perusahaan pertambangan besar rp. hda m3. . cara perhitungan pajak air permukaan adalah hda adalah volume air yang diambil digunakan, hda adalah harga dasar air, adalah tarif pajak air permukaan (sepuluh keseratus). contoh industri kecil penggunaan air permukaan tahun perhitungan pajak air pemukaan tahun (hda) rnovember jadwal retensi arsip jra) substantif urusan pemerintahan daerah kalimantan tengah telah dinilai dan diteliti serta disetujui oleh pejabatjadwalsehatapemerintah daersubstantif pemerintahan daerpemerintahan daerah provinsi kalimantan tengah, dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai. jenis arsip substantif pemerintahan daerah provinsi kalimantan tengah meliputi: urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, urusan perencanaan dan pembangunan, urusan perpustakaan, urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, urusan kesehatan, urusan pendidikan dan kebudayaan, urusan kearsipan, urusan penanaman modal, il. urusan lingkungan hidup, urusan perdagangan, dan urusan perindustriing, s.h., m.h nip.
hata peraturan gubernur kalimantan baratesa gubernur kalimat arat, bass la. menimbang bahwa berdasarkan peraturan gubernur nomor tom tahun telah ditetapkan kedudukan, susunan keuangan dan aset daerah provinsi kalimantan barat:ina keuangan kabupaten kota meliputi evaluasi apbd, apbd dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten bahwa berdasarkan peraturan menteriprovinsi, pada bidang urusan keuangan, program pengelolaan keuangan daerah untuk evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten kota masuk .dalam kelompok kegiatan pembinaan dan pengelolaan keuangan kabupaten kota,ada laribiran aneka huruf menyatakan bahwa kebijakan penyusunan apbd pada angka belanja daerah, jenis belanja angka belanja hibah dan bantuan sosial disebutkan bahwa penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada skpd terkait: bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf maka peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan) menanak saran bean sea aakda buku pemrakarsa peta 21x peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman nomenklatur. perangkat daerah. provinsi dan daerah kabupaten kota yang melaksanakan. fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan berita negara republik indonesia tahun nomor. manan ana peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang klasifikasi, kodifikasi dan. nomenklatur perencanaan pembangunan dan. keuangan daerah berita negara republik indonesia tahun nomor ade peraturan menteri dani bee. nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor. tahun . tentang perubahan atas peraturan daerah nomor . tahun tentang pembentukan dan susunan .. barat nomor pooh. keuangan. dan aset daerah provinsi kalimantan barat berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor nan memutuskan: ss.badan keuangan dan aset daerah terdiri dari: kepala badan: bidang anggaran, karo perangkat barah keran hukum 'pemrakarsa benci hai bidang perbendaharaan: bidang akuntansi dan pelaporan, bidang perencanaan, ketatausahaan dan pemanfaatan aset: nn: bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan aset: dan unit pelaksana teknistag sub bidang bina keuangan kabupaten kokeuangan kabupaten kota yang meliputi evaluasi apbd, apbd dan .tenan had untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang bina keuangan kabupaten kota mempunyai fungsi penta penyusunan rencana kerja sub bidang bina keuangan kabupaten kota: pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di. bidang bina keuangan dan evaluasi apbd kabupaten kota, panai pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang bina keuangan, nae kan evaluasi apbd, apbd dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten kota, res pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan hak pada bina keuangan dan evaluasi apbd kabupaten kota sesuai.ina keuangan dan evaluasi apbd kabupaten kota, pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan: dengan tugas dan fungsi bidang bina keuangan dan evaluasi apbd: kabupaten kota, mekeuangan dan evaluasi apbd kabupaten kota: dan pelaksanaan tugas lain bidang bina keuangan kabupaten kota yang diserahkan oleh kepala bidang. sea karu perangkat daerah asisten serba hukum pemrakarsa nan men meat hat nanda run anetnnnnnan ben den snn aan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutwilayah perbendaharaan wilayah ii, dan perbendaharaan wilayah iii wilayah penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan wilayah ii: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan wilayah iii: mengkoordinasikan bidang perbendaharaan, pri pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ben bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: bata penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang. keuangan pada perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, nana penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pisa, hai pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan bidang. perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. desa ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai . berikut bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam membawahi sub bidang perbendaharaan wilayah sub bidang perbendaharaan wilayah ii, dan sub bidang perbendaharaan wilayah ikaro apa sekda hukum pemrakarsa mmm png tan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sub bidang perbendaharaiirbendaharaan wilayah iii mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bidang perbendaharaan wilayah iii: pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan wilayah iii: cc. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang perbendaharaan wilayah iii: pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perbendaharaan wilayah iibendaharaan wilayah ii: pot dan pelaksanaan fungsi lain bidang perbendaharaan wilayah iii yang diserahkan oleh kepala bidang. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan. dan merumuskan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan wilayah akuntansi dan pelaporan wilayah ii, akuntansi dan pelaporan wilayah iii wilayah karo fee hukum pemrakarsa ban cc. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan wilayah ii: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan wilayah iii: mengkoordinasikan bidang akuntansi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan:, penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada akuntansi dan pelaporan, penyusunan laporan keuangkuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bnn). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan, dan bnimena ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut us. mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan wilayah menyusun laporan .keuangan daerah, serta pake mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. dela kana ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ana untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub . bidang akuntansi dan pelaporan wilayah mempunyai fungsi ends penyusunan rencana kerja sub bidang akuntansi dan pelaporan: wilayah nan dan. dan pelaporan belanja wilayah serta penyusunan laporan keuangan daerah, menaserta penyusunan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bnabuku pemrakarsa nan bnnetentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.aro perangkat daerah serang ewp buku pemrakarsa pena nan pai aan abe aan nana ana ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut nan bnn sub bidang akuntansi dan pelaporiii mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bidang akuntansi dan pelaporan wilayah iii:iiii yang diserahkan oleh kepala bidang. ketentuan bagian kesebelas dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keseukun pemrakarsain ge.bnnsanak ben formasi pegawai asn lingkungan badan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dana lha diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut seeda nan keputusan kepala perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan han perundang undangan. kananbadan'kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi badan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. mega pen karo perangkat pangan keenam sasuangan dan aset daerah provinsi kalimantan barat tetap melaksanakan tugas pada badan keuangan dan aset daerah provinsi kalimantan barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari. pejabat pembina kepegawaian. peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dean ta. provinsi kalimantan barat. ditetapkan pontianak nahi pada tanggal gubernur kalimantan barat, . ksutarminyi diundangkan pontianak sar pada tanggal nan den tera sekretaris daerah mena anna bana provinsi kalimantan barat, gen a.l. leysandri berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor ten zss css (s9 oct wo: ill has ata kaka g. buta feat 2e8 iag peg ags spa ann s9ss tepi bo. bang nan gia ade ega sea ka) akte asep maan pak gada osz \|gss nan par tan pen ank nana kara enda a20 os, case bapa banana serta bana san mia duh bean ate dani tang opa naa ana ana bada teng ana tes mas eni mini dana mad. aas kas aga aro kas pom mena bia bean kana jas pen bnn nan led anni pas (side rs a8. ilas8 insan lan kan ss330 pi33 par 20an area att ngh aang dan ber pai senapan nine sanur sea poker kaki pan ena nek ane ininya gis sala ann
nas peraturan gubernur dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur papua, menimbang bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan hasil guna perlu dilakukan dengan sistem bersama samgat dalam operasionalnya, bahwa dengan ditetapkannya peraturan gubernur provinsi papuainas daerah provinsi papua, dan sesuai perkembangan keadaan perlu meninjau kembalitatadalam negeri nomor tahun tentang tatagancam pangan, menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor pol. kep x11 nomor kep mk iv tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah tingkat komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khusus mengenai pajak pajak kendaraan bermotor, surat keputusan bersamkeputusan gubernur provinsi papua nomor tahun tentang pembentukan tim pembina sistem administrasi manunggal bawah satu atap samgat) provinsi papua, peraturan daerah provinsi papua nomor tahun tentang pajak daerah lembaran daerah tahun nomor memperhatikan intruksi bersama menteri pertahanan keamanan, menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor ins imk m k nomor tahun dan nomor imk. tentang pelaksanaanbea balik nama kendaraan bermotor sera sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, naskah . naskah kerja sama kepala kepolisian daerah tingkat irian jaya, gubernur kepala daerah tingkat irian jaya dan kepala pt. persero) ak. jasa raharja cabang jayapura nomor pol. vii nomor set, dan nomor biner jr jp vii1 tanggal juli memutuskan menetapkan peraturan gubernuradalah gubernur provinsi papua. kepolisian adalah kepolisian daerah papua. dinas adalah dinas pendapatan daerah provinsi papua. pt. jasa raharja adalah kepala perusahaan ak. jasa raharja cabang jayapura. pejabat ibab pembentukan, kedudukan dan tugas pokok dengan peraturan gubernur ini dibentuk kantor bersama samgat pada kabupaten kota provinsi papua sebagai berikut kantor bersama samgat jayapura kantor bersama samgat wamena, kantor bersama samgat merauke kantor bersama samgat timika kantor bersama samgat nabire: kantor bersama samgat biak, kantor bersama samgat serui, kantor bersama samgat sentani, kantor bersama samgat sarmi, kantor bersama samgat puncak jaya, kantor . kantor bersama samgat keerom, kantor bersama samgat paniai, kantor bersama samgat mappi, kantor bersama samgat boven digoel, kantor bersama samgat waropen, kantor bersama samgat yahukimo, dan kantor bersama samgat supiori. kantor bersama samgat sebagaimana dimaksud dalam masing masing terdiri atas unsur unsur dan penanggungjawab sebagai berikut unit pelaksana teknis dinas dinas pendapatan daerah dengan penanggung jawab kepala dinas. direktorat lalu lintas polda papua dengan penanggungjawab kepala dilantai polda papua. pt. (persero) jasa raharja dengan penanggungjawab kepala pt. (persero) jasa raharja. kantor bersama samgat berada bawah dan bertanggungjawab kepada direktorat lalu lintas polda papua, kepala dinas dan kepala pt. persero) jasa raharja. kantor bersama samgat merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis kecamatan meliputi penerbit, penerbitan tanda coba kendaraan bermotor, pemungut. teknis operasional pelaksanaan tugas pokok kantor bersama samgat berpedoman pada sistem dan prosedur yang ditetapkan dengan keputusan tim pembina samgat provinsi papua. bab iii samgat pembantu dan samgat keliling pembentukan samgat pembantu dan samgat keliling ditetapkan dengan keputusan tim pembina samgat provinsi. peningkatan status samgat keliling menjadi samgat pembantu ditetapkan dengan keputusan tim pembina samgat provinsi. bab . bab ketentuan penutup teknis operasional pelaksanaan peraturan ini, akan ditetapkan dengan keputusan tim pembina samgat provinsi. pada saat mulai berlaku peraturan gubernur ini, makapra pak gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun . pe gubernur kalimantan barat, dean menimbang bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan .telah dibentuk dinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi kalimantan barat: bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas tan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja. pang:nn,asisten sekda memutuskan menetapkan peraturan gubernur"basan. nan kalimantan barat. kanbs) aan disebut upt pembenihan tanaman pangan adalah unit teknis.pan ban kepala upt adalah kepala upt pembenihan tanaman pangan provinsi kalimantan barat. seaihukum pemrakarsa sen ten pegawai asn secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 'mendudukijabatan pemerintahan. pemerintahan dan pembangunan. administrasi pada instansi pemerintah. tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada (keahlian dan keterampilan tertentu. fungsional pada instansi pemerintah.dasar bd) adalah keturunan pertama dari benih sejenis atau . . . benih dasar yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keaslian varietas dapat dipelihara. sesuai dengan ketentuan. yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara: bebe ketentuan pas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dimaksud dalam terdiridari:. sub bagian tata usaha, hak . dari peraturan gubernur ini. bera ran hen panen renang nmr ann aas sanak bor nan nanga kentang karna akan ken besar sasa panganan yansen: pan ends pan pena nan latin bia pin batan benar ranka bee pengangkatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam:map ang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. maan bagi unit pelaksana teknis yang dilakukan penyetaraan maupun.aga keputusan kepala unit pelaksana teknis sesuai ketentuan peraturan tua perundang undangan. am) rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan. law kegiatan koordinator kelompok jabatan fungsional sebagaimana . dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala: unit pelaksana teknis sesuai ketentuan peraturan perundang: nai undangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sell hukum pemrakarsa maa mma nen antara kenari eng map euy mentega enka una manna bnn nununenomesosn genangan pan anna ana nana tnnmbenihan tanaman pusian nan nomor tahun dati. fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pembenihan tanaman pangan provinsi kalimantan barat kepala upt subbagian tata usaha. den ani seksi seksi tan benih serealia benih aneka kacang poo han dan umbi haa gubernur kalimantan barat, bnn inn enn nanti nenek sni uni etnis peng tan ken
peraturan gubernur papua nomor tahundaerah provinsi papua nomor tahun tentang retribusi daerah, perlu mengatur. sekretaris daerah ialah sekretaris daerah provinsi papua. dinas pendapatan daerahbalai laboratorium kesehatan, yang selanjutnya disebut balancesjasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rsdpengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kinerja bagi instansi pemungut, pendapatan asli daerah, dan cc. pelayanan kepada masyarakat. pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan diberikan secara proporsional kepada instansi pelaksana pemungutan. instansi pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari rsd, dan balances. rsd .dan rumah sakit umum daerah kelas berpura. jasa pelayanan kesehatsesuai ketentuan peraturan perundang undanganmbagian jasa pelayanan kepada petugas pelayananjasa pelayanan kesehatan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada dokter, perawat bidan dan tenaga non medis dalam rangka pelayananiii penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan pada rsd dan balances sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi papua. pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan. pertanggungjawaban pemberian pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangatn) salinan alias bupati seruyanrahmat tuhan yang maha esa bupati seruyan, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten seruyan telah mengalokasikbahwadiupayakan tepat sas, dan belanja tak terduga.,hasilmaksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ppid dan penerima bantutujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertibserta tepat sasaran. ruang lingkup ruang lingkuppejabat pengelola keuangan daerah dpa ppid) pos belanja tidak langsung. pelaksana pelaksana dana subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga adalah pejabat pengelola keuangan daerah ppid) pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah dead). persyaratan persyaratan pengajuan dana hibah proposal surat permohonan kepada bupati seruyan, rencana rincian anggaran penggunaan dana hibah, naskah perjanjian hibah nph copy surat keputusan sk) struktur organisasi yang masih berlaku. persyaratan pengajuan bantuan sosial proposal surat permohonan kepada bupati seruyan, rencana rincian anggaran penggunaan dana bantuan sosial: ffoto copy surat keputusan sk) struktur organisasi yang masih berlaku bagi organisasi kemasyarakatan. pemberian bantuan sosial peningkatan pendidikan diatur dalam peraturan bupati tersendiri sedangkan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, persyaratan pengajuan belanja tak terduga atau belanja kebutuhan tanggap darurat bencana surat pernyataan tanggap darurat bencana oleh bupati seruyandinas sosial kabupaten seruyan atau skpd terkait, surat pernyataan tanggung jawab belanja dengan melampirkan bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. mekanisme pencairan mekanisme pencaipemohon mengajukan surat permohonan proposal kepada bupati, berdasarkan surat permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf ppid membuat nota dinas bupati untuk merencanakan penentuan kelayakan besa. penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan dakukan oleh bendahara pengeluaran ppid dan pejabat ketatausahaan keuangan ppk) ppid. penyerahan danterima oleh lembaga, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan rekening penerima bantuan, penerimapat dikatakan apabila penerima bantuan berhalangan berada diluar daerah yang disertai surat kuasa dan ditandatangani oleh penanggungjawab penerima bantuan, apabilkatakan, penyerahan dana bantuan disertai berita acara serah terima dana bantuan. pertanggungjawaban laporan pertanggungjawabsampaikan oleh lembaga kelompok masyarakat perorangan kepada bupati melalui ppid, laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan berikutnya, laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan atas penggunaan dana bantuan diterima selesai: laporan penggunaan danaantuan dana subsidi, hibah,bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga menjadi penanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan bantuan, penerima bantuan menjadi objek pemeriksaan, apabila ada pemeriksaan laporan pertanggungjawababe bupati lamongandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamongan, menimbang bahwa ketentuan tarif dasar rekening air minum perusahaan daerah air minum kabupaten lamongan yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati lamongan nomor tahun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan berdasarkan asas proporsionalitas kepentingan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu meninjau dan menetapkan kembali besaran tarif dasar rekening air minum perusahaan daerah air minumberita acara hasil rapat usulan penyesuaian tarif dasar rekening air tra) tanggal pebruari memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tarif dasar rekening air minum perusahaan daerah air minumperusahaan daerah air minum. air minum, adalah air minum produksi dam kabupaten lamongan. tarif dam, adalah kebijakan harga jual air dalam setiap meter kubik (m3). pelanggan,, adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk. keadaan tidak bebas, adalah keadaan dimana meter air dalam kondisi dicor, disemen, tertimbun, terpendam dalam ruang bangunan, dan lain lain. bab prinsip dan tujuan: prinsip penetapan tarif dasar rekening air minum damdasar rekening air minum bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. bab iii kelompok pelanggan kelompok pelanggan diklasifikasikan kelompok kelompok ii, kelompok iii, kelompok iv. kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sosial umum hidran umum (non komersial), konten kamar mandi (non komersial). sosial khusus tempat ibadah: panti asuhan: yayasan sosial lainnya. kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari nonniaga rumah tangga non niaga instansi pemerintah swasta instansi pemerintah dan tni polri: asrama pemerintah dan tni polri: sarana instansi pemerintah: lembaga pemerintah lainnya, sekolah negeri swasta, perguruan tinggi negeri swasta. cc. non niaga kios warung sederhana: kelompok iii sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari niaga kecil: depot rumah makan dan usaha sejenisnya, rumah dan toko (ruko), rumah kost asrama: tempat hiburan, gedung kesenian, radio televisi amatir, pertokoan pedagang eceran, toko yang bukan swalayan (supermarket), dealer kendaraan bermotor, dan usaha lainnya: toko obat apotik, klinik kesehatan praktek dokter, laboratorium swasta, rumah sakit pemerintah swasta, hotel losmen tempat penginapan dan sejenisnya: kantor perusahaan bumn bumi, kantor bank koperasi, badan usaha swasta lainnya: kantor notaris plat, kantor advokat lbh:, biro jasa, panti pijat, salon kecantikan, usaha kesegaran jasmani, kursus ketrampilan dan usaha jasa lainnya, bengkel service kendaraan bermotor, tempat penitipan kendaraan bermotor: cuci kendaraan bermotor dan jasa teknik lainnya: konten kamar mandi wc umum. niaga besar kolam renang, tempat wisata, importir eksportir, ekspeditur, agen distributor: pasar swalayan: hidran umum yang dikomersilkan penjualan air dam: spbu, spe: gudang. kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari industri kecil industri rumah tangga (home industry): pengrajin. industri besar pabrik pabrik, pergudangan dan pelabuhan: industri perikanan, perkebunan, peternakan dan pengawetan ikan. bab tarif tarif dasar rekening air minum pada setiap ditetapkan sebagai berikut kelompok sosial umum pemakaian air m8s d 10m? sebesar rp. pemakaian air s d20 sebesar rp. pemakaian air atas sebesar rp. sosial khususkelompok non niaga pemakaian air om?s d 10m? sebesar rp. pemakaian air a20 sebesar rp. pemakaian air atas sebesar rp. non niaganon niaga pemakaian air m?s d10m3 sebesar rp. pemakaian air s d sebesar rp. pemakaian air atas sebesar rp. cc. kelompok iii niaga pemakaian air om?s d10m3 sebesar rp. pemakaian air s d sebesar rp. cc) pemakaian air atas sebesar rp. niaga pemakaian air om?s d 10m? sebesar rp. pemakaian air s d sebesar rp. kelompok industri pemakaian air om2s d10m3 sebesar rp. pemakaian air s d20 sebesar rp. cc) pemakaian air atas sebesar rp. industri pemakaian air om3s d sebesar rp. pemakaian air atas sebesar rp. besarnya biaya balik nama, dan biaya pembukaan kembali atas sambungan yang telah diputus sementara ditetapkan sebesar rp. (seratus ribu rupiah). besarnya biaya administrasi, meter air, pemasangan sambungan instalasi baru (non air) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan direktur. bab pembayaran rekening pembayaran rekening air ditetapkan mulai tanggal sampai dengan tanggal setiap bulan. pembayaran rekening air yang dilakukan setelah tanggal dikenakan biaya keterlambatan denda sebesar (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran pemakaian air. apabila sampai dengan akhir bulan pelanggan belum membayar rekening air, saluran atau sambungan air minum ditutup sementara tanpa pemberitahuan, dan akan dibuka kembali setelah ada penyelesaian pembayaran tunggakan rekening dan biaya pembukaan kembali. bab penutupan sambungan penutupan sementara saluran sambungan air minum dilakukan apabila pelanggan tidak membayar rekening air pada waktu yang telah ditetapkan. penutupan sementara sambungan air sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama (tiga) bulan. apabila dalam jangka waktu (tiga) bulan, pelanggan belum menyelesaikan administrasi pembayaran tunggakan rekening, maka saluran sambungan air minum ditutup dicabut. terhadap saluran sambungan air minum yang telah ditutup sementaratunggakan rekening air dan denda keterlambatan pembayaran, membayar biaya pembukaan kembali: cc. membayar biaya pengganti aksesoris sambungan apabila terjadi kerusakan kehilangan. terhadap saluran sambungan yang telah ditutup dicabutbiaya sebagaimana dimaksud pada membayar biaya pemasangan sambungan baru. bab vii pelanggaran dan sanksi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan diklasifikasikan pelanggaran ringan menyulitkan menghalangi petugas dam dalam melaksanakan tugas mencatat control meter: melakukan perbuatan yang berakibat tempat meter air dalam keadaan tidak bebas sehingga menyulitkan pemeriksaan, perbaikan dan penggantian meter, memindahkan memperbaiki tempat meter mengganti pipa penghubung tanpa izin dari dam. pelanggaran sedang menggunakan pompa untuk menyedot langsung dari pipa saluran dam, melepas atau merusak meter air, memutus atau merusak segel kopling segel meter, melakukan perbuatan lain yang dapat mempengaruhi jalannya meter air. pelanggaran berat, yakni menyambung langsung dari pipa dam tanpa melalui meter airseratus ribu rupiah)dua ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan biaya pengganti meter apabila meter air terjadi kerusakanempat ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan ganti kerugian kehilangan air. bab viiberita daerah kabupaten lamongmbtoroan ser 5li diundangkan lamongan pada tanggal april ta, sekretaris daerah kabupaten lam gan yur mag efendi berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor
salinan rilis ujyang selanjutnya disebut surplus,,ban jalan pegawai i25021258228780) t2s0212s82287ao\| o0o\| o(belanja tidak terduga oo x50000000000\| os00) beranda langsung tastes212967, ss0.so7. oma bisa1071320000\|pembinaan memo\| oren ssarenao\| order.ssamerao) oo) oo) mesin pembiayaan anggaran tahun berkenaan tpa ) 00o\| 25127ao00o\|asuntentaran serum www elo ooouulu u lucu u uu u uuu aan dan aset daerah '' pendapatan daerah ' ')) ) \| b01300103 pendapatan asti daerah j000fo00o b0150n0500000041 hasi fengibiaan kekayaan daten yng demam iso dojo sara. so.troop bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan man man meh ame o13010900000071501002 powsahaan dewa park perkenan prt aro tom men mea bo1s01o500000071a02001 awan kas daerah pama eropa gol \| fekemns peratopada par jar same gol 30102000000a1400002 seems pero pan ana dana perimbangan isa t54team \| ooo hotaaammaaa amamamtum ieiapamassnj teiasarsem jom kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w uus et w bea g013010300000072701001 dma yokai one g01301030000001250 mambo ass 0200000042s0100t rokan magna seantero got \| dana rotasi khusus pang keran oamoooo\| ojo dana alokasi khusus bidang perumahan dan nan dana lokasi khusus bidang keluarga pertama ten hoon esespoooo\| goo dana lokasi khusus bang perwira spd sama gol \| dena aka kuw pang mam a00 aras a01 aka know bang naungan tur soo dana alokasi khusus bidang kesehatan rujukan men gol \| dana lokasi krus bilang far o0\| r s dana lokasi khusus pidangtnas sap genoa dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional aan bea dana alokasi khusus non fisik tambahan penghasilan mia dgn men dana alokasi khusus non fisik tunjangan khusus maa men dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional bea aaa toon dam ran oom, dana lokasi khusus yon fisik jaminan oesman a20 oom kentang kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www el dana alokasi khusus non fisik dana pelayanan mieke milan men men bo130tog0000xs .latm ain pendapatan daerah yang sah ojo tissapar2o0oo\| sss bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah kh.) bea ann baru akan dar pos masa sama b013010500000043707007 membara m0000 oeo\| b01301050000004530 masa one bono1solo00oa do1oot papa ass asoraoo\| tesossoa16ar200\| era0000 mana mese sessseznaoesa2\| sesczonsoossa2\| peraraoooool toronto notas kesehatan st017 ga017 asi , o j000foto belanja daerah ivo ova tirto102010081 levelnya tidak langsing stoo\| eaoirmaastoo goni1o201o00os t pama pama mona taaoooooosto edan men to1101020100005101002 tujuan keagamaan mena dona men bena non maa bea mena maa ann \|tamahan pengisian bedasarkan tempa batuan sets pohon sessmoooof ooo toronto2 comm saat gambaran wo 2sosok1s020o\| sosok02tattoo\| 00f aan kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w ww wol et tottotozozoost emamambartaesna ooo oossaoetaozoo\| sossase12o20ol 000hoon, goni10202000051 pena pensi a02 sos tnemoosito sada ema oe toro 0000s1 toto dea pek pte dena mea mena tai 00000s eno mmienean pesona ser soo ear to1101020200005101000 trans press comma opo tunjangan ph tunjangan khusus horor202 to1020 mama ren per jemuran pan meemeasasara) sesan tajam pertanahan belanja daerah # bh, xo110104010051 belanja tidak langsung tss e2o asa tesesasasama gontoroaoroo0os t perma peramal sara asas ore mena torioror01000051 mangan daa asn toon l01005 amanah pns ear mena aon torrorooroo0os1 toto pembuat mena o0sii0s pesat eren toa esa oe boron0. emo as21oa200\| etareooooo mon belanja daerah #h vb, belanja tidak langsung sore soo\| go2202nas0a2co\| esiaraooooo\| ooa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma tao ter mere ben non belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi meh perma bantuan sesal kepada eiga mmpememan paspor soon belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maka maka dengan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pesiar kemasan sama saman meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pesanan mna samaran sdan peserta teman sama sgate kecaman pama saman merraretone teman sesama meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lorsatungaiaa teman semata sman meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan loksimsar tamu kejam semen smai media men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lestari team seta meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lekiatangana kasam sama van mere belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pecat erna saman tan meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan dia man belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lebar kerman semata vaa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan per komit kematian moana van meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pekarkasamia keadaan senat vsamana kemapaneras keamantamaaata pasn mika dia men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan oktan kecaman mangceran kemanan kemasan prp belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan ercseram yes kta cma belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan ana pesadaatean kawanan gamia men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mas dia man belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lebat kenamaan cgecbooo ter belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan eeamemantta emma gema belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lessamamann kerajaan emat kama mangena ma kecamatan manan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mia dia belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pee mana maa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa man man belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pesanan kemhan mag meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan sans ninaoasaatmaa kamar pemainna ereisa neng meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan aaa ken eroka azan kena memang mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan perca kerjaan taman mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maka masa mennnnnnkgi ksan daancakan maanekan kemanan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa maa man belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pesek jaesa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maka mean men men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa mip belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan dan bnn manae ena ppps me tenaga aan kecaman carng ema eng belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan nee (an kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ooh aoo soo ter belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan perang kama mag belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maam kemsim akr kenanga belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pang kama moo mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lesi kemanan metan prpsabun tempatan sesantemmamn oto yel belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pecat kram maa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa iiiratama teman ara aan pep meren tan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan petama tamatan maanka mas men men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lebaniatang kesan paman mel belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan paratamaak kem pama pep meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan bnn man kode rekening uraian penjelasan sun tengaran sesama www wol set w dek pep mehtan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lersatatemaag kamar sesun tengaran sesama ooh aoo ter belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa maka mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan nans mana ana mpsm ema mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mina maskean men men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kasa misnaebat sea kemasan watnasemanan bmatamata kemhan dimana belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pepagan kemhan van pep meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan krane men men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan men man belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan loka mantan pemain c nagan ema ema meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mna (iamata dia men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lortasntenapemam krama cam meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan laka emang keamanan ser mel belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan peras emma cemas meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan larasati kemanan cma pep mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mana maa men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan aka maa dia man belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kem pra belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mata belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mana men men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mia mie men men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mana masa men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa dia ann belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan apes kesana masam meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mesless panama mansan masaama tamat magnet belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maan men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pecat eta pama mana men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan para kemapanan pep mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan serangan kecaman pamitan rpp belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan laka iman teman pemanen belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pemadaman kemasan petaa men dia men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa massa misang kanan sraanesanan kemanan sta belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pan maa mia men men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pesan akan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kekasaran kama sam mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan laka meng keramat samaran mep belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan dendam kama belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maan masa men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan ena maa mpan tema mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mika mann belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pee mana dia men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan lebat kesanisa kemana pep meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahapesanan kemasan teman tepi mer belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan mae miedaaa miniata men belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan maa mae menaksana mapmanamadam san per meh belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan bnn nan kode rekening uraian penjelasan status peralatan serat pembatas $ belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan pan kemana pep belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan ana peta raman aman prpyear teman ppran era amaretribusi daerah kepada mia bnn selatan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada obengmiakode rekening uraian penjelasan sesium penganan seteimrermatan w ls heeeepenjelasan sesium penganan seteimrermatan lg ewie tanjungkerta belanja bagi hasil retribusi daerah kepada daan merasa paman sesamanyan abe enemmkommamitengara belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kode rekening uraian penjelasan status peralatan serat pembatas $man yeomemnaan tenteram tmgngoisi bnnman yeomemnaan pom tmn cawan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada bnnwii bnn malaka belanja bagi hasil retribusi daerah kepada mnnnnaa yrapernaan pra makin roman asa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anang sewaan rasa ppp sep naa agak kode rekening uraian penjelasan sesium perikatan setan rentan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (ana fameinaan pora tertancap belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (anna yaemimaran pantai kemana gita men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dena yekmsmatan became pemanasan mep belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman pemeranan pie kara meta belanja bagi hasil retribusi daerah kepada malaka belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna aemimutan mantle kramat men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yaemarnaan pesan gmn belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (an piamotnaan ppi erna cma belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna deemimatan ban compang komen mengaji men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada nana doemimutan banten terms tangan mea yekmimatan proton kesamaan tangan yen belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman pemeranan engan koma dengan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kode rekening uraian penjelasan sesium perikatan setan rentan ooh. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pee belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yeopomnarn pon tempo komsmwsngan te, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman pama pen toyama akan mayan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yeon tenegoom temmuntngngannagarawangi kecamatan rancakalong naa agak(nan fameinaan con terangan teratas belanja bagi hasil retribusi daerah kepada mia rancakalong belanja bagi hasil retribusi daerah kepada ana embusan orang teman tees belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (aan ameinaan cuma komandan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dean yiemarnaan song temmmtange belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna sikatan kran mana yen belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yaemarnaan mom teramat ttingen belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anannanfoameinaan pon temanmu taman belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna pemutar bangun kemarin belanja bagi hasil retribusi daerah kepada nan yoemimutan pangeran temuan mana men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yamainaan tepanart kemanan tanker belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (anna yaemimaran pantsomntemimmmmgr\| men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna imimutan cren tem mana men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dena yekmimatan pan ctsnteramtangatmng belanja bagi hasil retribusi daerah kepada peras ema mang naa san kode rekening uraian penjelasan sesiumperitatan seteiahrembatan sbb sks belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna voimimusan pantotamtomam maan men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna yiamamman peni anthem mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada naa yimemnan tonton tatitammmm iman belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aan peranan oncgometommamitoas belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aamannnn yoomemnaan pen terang komisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna yoememnaan pom awam kemsmtun belanja bagi hasil retribusi daerah kepada nan vagmimuran pantnwetemam maan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dengan asinan anthem karton ter men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yeomemnaan pen tomumtukermramtaas belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yoememnaan poni komammaes belanja bagi hasil retribusi daerah kepada nemsimasan pangamoikeamam emang men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yoamammarn pen termend raman emang belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yropemnaan pgn raman maag belanja bagi hasil retribusi daerah kepada ea ronggenge ronggeng belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pee belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pee belanja bagi hasil retribusi daerah kepada lee ronggeng belanja bagi hasil retribusi daerah kepada eee leeeat mamemartommantomo belanja bagi hasil retribusi daerah kepada wina dasa dan kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ooh aoo ter belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dia man belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dea jetkanutan beng kemmmatome. mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jeritan tera cam eran mana belanja bagi hasil retribusi daerah kepada foskanutan bencmrm team pama meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada josmamusa benctmusan kejam mama neh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jaan pemsamonng team muma meb belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jeriliautan tea nara keenam barat belanja bagi hasil retribusi daerah kepada josmanutan ben temuan kemampuan meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada josmamumn pen utama kamar mural meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada den jelmaan tenteram teman tuna mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada lomamasn pencraen teman panam meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jesknutan ben temani remain mertua boh meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jeritamutan peraturan pemain batara meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada nana bnn nan mal kode rekening uraian penjelasan sesium penganan seteimrermatan sks belanja bagi hasil retribusi daerah kepada yopamnaan pra jerman atoman yapamnaan putaran omar arbelanja bagi hasil retribusi daerah kepada pee (an belanja bagi hasil retribusi daerah kepada daan lemur taman team armada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pena ewioamsane krama paman(aja belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna yeknsanaan pon tamat kermmnbarmarsa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada mapan penangan eren sisanya belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada praya emigamsawrabu epeteramam ons belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pena belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (an belanja bagi hasil retribusi daerah kepada poopnj mainan temstmun van teman sma mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada maa dia ann belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jekktutan ben dominan kauman sam meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jeritamutan tra cermat kamar stupa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada fotmanuran pewsumera kamundasee "oo meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jokmamusan pengetesan keenam date belanja bagi hasil retribusi daerah kepada deni jangan tentram kemunsueee meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jerakaautan tera cam teraman meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jotunutan benratutewmangmese meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dia ann belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jomamusn penomamtramangasese meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jotkenuman pensemntemmangmenel meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jerman tra guns kramat atau belanja bagi hasil retribusi daerah kepada bnndia man belanja bagi hasil retribusi daerah kepada losmamama ben ctmmtam kemahnya meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jokanutan bonsai tanaman water mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada foskunuman benemngarksaman boh meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada man tia man belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jeratan bsa gran tra emban water meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada omamumn pencmnteamarwmooolo mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada men man belanja bagi hasil retribusi daerah kepada losmamum bencmug pemain tangan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada bekantan ben raamankaamsan dungan bobo belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jeritan pratama kemana "eh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada mencegah kode rekening uraian penjelasan sesium perikatan setan rentan sa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aman yen menparantermmami angan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada ( ditanggung belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pisa angan kartu vanessa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aepenjelasan sesiumperitatan seteiahrembatan ooh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada att ditanggung belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aaa praya font team belanja bagi hasil retribusi daerah kepada ambon tamtampertama pantas eror saga belanja bagi hasil retribusi daerah kepadanaa san kode rekening uraian penjelasan status peralatan serat pembatas sks belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anna eemimasan pantura sermmantanjnensar men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada bnn tanjungmedar belanja bagi hasil retribusi daerah kepada eee tanjungmedar belanja bagi hasil retribusi daerah kepada wii bnn tanjungmedar belanja bagi hasil retribusi daerah kepada ina belanja bagi hasil retribusi daerah kepada anyaman ton kaitemmoun temen belanja bagi hasil retribusi daerah kepada was bnn tanjungmedar belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aan banten kram tanaman mpn belanja bagi hasil retribusi daerah kepada aan yemimasan pancetkrmmanpamitan men belanja bagi hasil retribusi daerah kepada daan geogr tmn tamatan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada belanja bagi hasil retribusi daerah kepada ina belanja bagi hasil retribusi daerah kepada naa ui.pemulihan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemulihan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (an foametaaan cemas remain memakan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pena fotaaman pentas kamemnrammitan bobo belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dena fotmsimatn pesan remmatnpamairan bobo mel belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dang yimmtan tra hasrat anno buas belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pokmsinaan temuan ema stan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dina foraatnan peta kemasan sitaandena fosmaimaan pepaya keemasan mel belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dena fokaamaun putera keenam sesan beo mel belanja bagi hasil retribusi daerah kepada (an oameinaan samar kemudian catu belanja bagi hasil retribusi daerah kepada mia gas misa misimen man belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dan jomamamn penuh kem gam meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jekkanusan ben came keenam gam mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dana jammmantentamn teman cam meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dena foramen pencimmetamam ema meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada commun pentatartemancau mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jiamanamntemcmam pemuncak meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jekatamutan esa comes tempaan cam meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada fotmamuran penctmetamam gas boh meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jormamuman pen sirarsimi ema camat neh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada nan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada boseman pencamatemmanemaslo meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada daan four pensmamukoamuntmesl loo meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dana jerkamutan tra nomura kaitan anies belanja bagi hasil retribusi daerah kepada bnn nankemanan temttonng cameraman meso\|o belanja bagi hasil retribusi daerah kepada fomamasn pen romikemamoumnaa meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada jekmtmutan boa canton kemasan mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dan jeritamutan tra sempat kematnsamensas meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada formmaran pen enam keenam kaimana loojeratamutan tera penemu kemasan tama belanja bagi hasil retribusi daerah kepada format pen siman kem saat bon meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada trmamusan pencemar team sanga belanja bagi hasil retribusi daerah kepada den jemtnaan teawammatsaman gran meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada laman penvemankemean rol bon meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada fosmemuran pentameman kemmanswan meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada berkaitan bentet tasmanguan meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada naa bnn kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan rp) ooh too ter belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dan tekanan temswramia masam mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada lomamasn pesmumaa team sin elo meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dea jemputan ben parang namun swan mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dan bertautan tra taman kemanan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada fomonaran pewerametommanemma meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada josmamusan ben tetotaas kesamaan cma mer belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dea jikmnaan menjamin kamsmamna meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada dan jeritamutan tera tanaman erat oran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada fosmanuran pendoa teamuntranal meh belanja bagi hasil retribusi daerah kepada fosmamama penomankomam anal belanja bagi hasil retribusi daerah kepada tekanan temeronmmemuireamaan osn meh bra belanja bantuan keuangan kepada desa margamekar maa maa men belanja bantuan keuangan kepada desa ditengah maa men belanja bantuan keuangan kepada desa pancar ema sea mer belanja bantuan keuangan kepada desa wanasari mia kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ooh aoo ter belanja bantuan keuangan kepada desa sukagalih maa man belanja bantuan keuangan kepada desa baginda dia man belanja bantuan keuangan kepada desa sukajaya aan belanja bantuan keuangan kepada desa diserangn miniata kisi men belanja bantuan keuangan kepada desa sirnamulya maa dial belanja bantuan keuangan kepada desa girimukti sea tempo meh belanja bantuan keuangan kepada desa paduka aan belanja bantuan keuangan kepada desa mayasari dia man belanja bantuan keuangan kepada desa margamukti dia belanja bantuan keuangan kepada desa mekarjaya sena meh belanja bantuan keuangan kepada desa jatimulya aan belanja bantuan keuangan kepada desa jatihurip maa van meh belanja bantuan keuangan kepada desa kebonjati misi nan kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ooh cbooo too ter belanja bantuan keuangan kepada desa rancamulya belanja bantuan keuangan kepada desa sumantri man belanja bantuan keuangan kepada desa tanjungmekar belanja bantuan keuangan kepada desa cigentur ppm meh belanja bantuan keuangan kepada desa gunturmekar aan belanja bantuan keuangan kepada desa cipanas dia man belanja bantuan keuangan kepada desa banyuasin meh belanja bantuan keuangan kepada desa mulyamekar meh belanja bantuan keuangan kepada desa boros aan belanja bantuan keuangan kepada desa tanjungmulya aan maka men belanja bantuan keuangan kepada desa kertaharja mia man belanja bantuan keuangan kepada desa kertamekar maan manmis mana naa tak kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelan prapatan ss." . . haa belanja bantuan keuangan kepada desa cibeureum aan belanja bantuan keuangan kepada desa mandalaherang belanja bantuan keuangan kepada desa malaka belanja bantuan keuangan kepada desa serang pen meraan belanja bantuan keuangan kepada desa circle merbelanja bantuan keuangan kepada desa taluk aannaa tik kode rekening uraian penjelasan status peralatan serat pembatas a n ss . ' belanja bantuan keuangan kepada desa marganya pen aamergolpr mpr belanja bantuan keuangan kepada desa rancakalong fee belanja bantuan keuangan kepada desa pemekaran fee belanja bantuan keuangan kepada desa sukamaju kas mer belanja bantuan keuangan kepada desa sukamaju pso naa ui. kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelah perumahan belanja bantuan keuangan kepada desa nagarawangi maa mohmohna. kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm ooh too ter belanja bantuan keuangan kepada desa cipayung bia makan men dil belanja bantuan keuangan kepada desa lego kaler belanja bantuan keuangan kepada desa lego kidul meh belanja bantuan keuangan kepada desa paser kidul meh meh belanja bantuan keuangan kepada desa jambe meh belanja bantuan keuangan kepada desa pasireungit pee ben belanja bantuan keuangan kepada desa padanan aan belanja bantuan keuangan kepada desa bongkok aaa belanja bantuan keuangan kepada desa paser kaler meh belanja bantuan keuangan kepada desa haurkuning men tan belanja bantuan keuangan kepada desa citepok nan belanja bantuan keuangan kepada desa jambu meh belanja bantuan keuangan kepada desa berimbang meh belanja bantuan keuangan kepada desa cipamekar meh meh belanja bantuan keuangan kepada desa cibeureuyeuh spd lol na. kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama ooh too ter belanja bantuan keuangan kepada desa padaasih aan belanja bantuan keuangan kepada desa babakan asem aan belanja bantuan keuangan kepada desa ungkap meh belanja bantuan keuangan kepada desa catatan sea meh belanja bantuan keuangan kepada desa ronggeng meh meh belanja bantuan keuangan kepada desa ronggeng gea meh belanja bantuan keuangan kepada desa karangrayung aan belanja bantuan keuangan kepada desa cibubur belanja bantuan keuangan kepada desa mekarwangi meh belanja bantuan keuangan kepada desa circles meh belanja bantuan keuangan kepada desa darmawan meh belanja bantuan keuangan kepada desa jembarwangi aan belanja bantuan keuangan kepada desa maranggi meh belanja bantuan keuangan kepada desa tongas belanja bantuan keuangan kepada desa tomo sda kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm ss". . . belanja bantuan keuangan kepada desa karyamukti aan belanja bantuan keuangan kepada desa bagel mpr belanja bantuan keuangan kepada desa cikurubuk aaa belanja bantuan keuangan kepada desa cibitung belanja bantuan keuangan kepada desa ditangkap aaa belanja bantuan keuangan kepada desa sekarang pen belanja bantuan keuangan kepada desa jarak pena ana belanja bantuan keuangan kepada desa panyindangan belanja bantuan keuangan kepada desa buahnya aaa belanja bantuan keuangan kepada desa bojongloa pen aaa belanja bantuan keuangan kepada desa citaleus pen aan belanja bantuan keuangan kepada desa mekarmukti belanja bantuan keuangan kepada desa harian aaa belanja bantuan keuangan kepada desa karangbungur belanja bantuan keuangan kepada desa gender esa kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama ss. 1j"$ l aaaaaampr mpraaa belanja bantuan keuangan kepada desa jatibungur oaa belanja bantuan keuangan kepada desa sukamenak aan belanja bantuan keuangan kepada desa leuwihideung belanja bantuan keuangan kepada desa cbooo eno moo belanja bantuan keuangan kepada desa sekarat belanja bantuan keuangan kepada desa tarunajaya aaa aan belanja bantuan keuangan kepada desa cieunteung belanja bantuan keuangan kepada desa cikeusik mpr mpr belanja bantuan keuangan kepada desa karangpakuan belanja bantuan keuangan kepada desa cipaku eraualam aan belanja bantuan keuangan kepada desa anggun belanja bantuan keuangan kepada desa bengkayang meh belanja bantuan keuangan kepada desa kaduwulung ppp meh) belanja bantuan keuangan kepada desa sejati meh belanja bantuan keuangan kepada desa mekarmulya men belanja bantuan keuangan kepada desa cikal belanja bantuan keuangan kepada desa karangheuleut pep meh belanja bantuan keuangan kepada desa cibeber meh belanja bantuan keuangan kepada desa ambil aan belanja bantuan keuangan kepada desa sukatani man belanja bantuan keuangan kepada desa baturaja meh belanja bantuan keuangan kepada desa jatimekar mehdana tenang tenang tee teeemulihan maa men belanja bantuan keuangan kepada desa cicarimanah belanja bantuan keuangan kepada desa sukakersa belanja bantuan keuangan kepada desa mekarasih meh belanja bantuan keuangan kepada desa ciranggem mehaan belanja bantuan keuangan kepada desa lemah maa man man belanja bantuan keuangan kepada desa cijeungjing belanja bantuan keuangan kepada desa kadujaya meh belanja bantuan keuangan kepada desa kedok pep meh) belanja bantuan keuangan kepada desa cilengkrang kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama a n . . belanja bantuan keuangan kepada desa sukawati pena aan belanja bantuan keuangan kepada desa ganjaresik mpr belanja bantuan keuangan kepada desa mungkal j5. belanja bantuan keuangan kepada desa mulyajaya belanja bantuan keuangan kepada desa cikar mpr belanja bantuan keuangan kepada desa cikar utara belanja bantuan keuangan kepada desa pado pen aanpen belanja bantuan keuangan kepada desa pelabuhan aan belanja bantuan keuangan kepada desa keboncau mpr belanja bantuan keuangan kepada desa kudangwangi aaa belanja bantuan keuangan kepada desa sukamulya belanja bantuan keuangan kepada desa pelajari ben naa tik kode rekening uraian penjelasan siglum perubahan serta perubahan ss aan belanja bantuan keuangan kepada desa ujungnya rena aaa belanja bantuan keuangan kepada desa sakurjaya belanja bantuan keuangan kepada desa dibunuh belanja bantuan keuangan kepada desa mangunarga peempr belanja bantuan keuangan kepada desa hanjuang teobelanja bantuan keuangan kepada desa ditanggung alan mep mpr belanja bantuan keuangan kepada desa tegalmanggung belanja bantuan keuangan kepada desa sundulan belanja bantuan keuangan kepada desa pasirnanjung pee haa belanja bantuan keuangan kepada desa buanamekar kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma too ter belanja bantuan keuangan kepada desa jayamekar likanaka mie men belanja bantuan keuangan kepada desa cibugel mata misa men belanja bantuan keuangan kepada desa sukaraja maa man belanja bantuan keuangan kepada desa dipasang meh belanja bantuan keuangan kepada desa tamansari belanja bantuan keuangan kepada desa jayamandiri mana maa men belanja bantuan keuangan kepada desa wargaluyu aaa asa ben men belanja bantuan keuangan kepada desa tanjungwangi meh belanja bantuan keuangan kepada desa sukatani aan belanja bantuan keuangan kepada desa sukamukti maa belanja bantuan keuangan kepada desa kertamukti dia belanja bantuan keuangan kepada desa cikaramas maa man belanja bantuan keuangan kepada desa ingkang belanja bantuan keuangan kepada desa kamal meh belanja bantuan keuangan kepada desa tanjungmedar ena bnn nan naa tak kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelan prapatan ss." ' aaa belanja bantuan keuangan kepada desa pemulihan ben aaaabe mpr belanja bantuan keuangan kepada desa lembu belanja bantuan keuangan kepada desa cibariusbelanja bantuan keuangan kepada desa cita belanja bantuan keuangan kepada desa sukawati benteh belanja bantuan keuangan kepada desa sindangsari kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm a n ss." . .pena belanja bantuan keuangan kepada desa genteng aan belanja bantuan keuangan kepada desa sundamekarna moopen belanja bantuan keuangan kepada desa ranjang aan belanja bantuan keuangan kepada desa marga pen aaa belanja bantuan keuangan kepada desa pinangki aaa belanja bantuan keuangan kepada desa cikoneng belanja bantuan keuangan kepada desa sukawening eng ben kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ooh per belanja bantuan keuangan kepada desa dayeuhluhur mia men belanja bantuan keuangan kepada desa ganas nan belanja bantuan keuangan kepada desa sukaluyu pep merka belanja bantuan keuangan kepada desa kritik belanja bantuan keuangan kepada desa cipeundeuy meh belanja bantuan keuangan kepada desa sukamara belanja bantuan keuangan kepada desa banjarsari maa maa men belanja bantuan keuangan kepada desa sarimekar meh belanja bantuan keuangan kepada desa tarikolot maka misa belanja bantuan keuangan kepada desa pamenang belanja bantuan keuangan kepada desa singasari meh belanja bantuan keuangan kepada desa cimanintin asn nian misi mana naa tak kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelan prapatan ss". 'l aaa belanja bantuan keuangan kepada desa sanjaya aan belanja bantuan keuangan kepada desa wanasari mpr mpr belanja bantuan keuangan kepada desa pamekarsari aaa belanja bantuan keuangan kepada desa surian mpr belanja bantuan keuangan kepada desa tanjung aaa belanja bantuan keuangan kepada desa suriamukti mpr belanja bantuan keuangan kepada desa suriamedal haa belanja bantuan keuangan kepada desa ranggasari mer belanja bantuan keuangan kepada desa nanjungwangi aaa belanja bantuan keuangan kepada desa risalah mpr belanja bantuan keuangan kepada desa kebonkalapa aan belanja bantuan keuangan kepada desa cisarua mpr belanja bantuan keuangan kepada desa bantarmara mpr belanja bantuan keuangan kepada desa diubah belanja bantuan keuangan kepada desa cemara eng eng ben kode rekening uraian penjelasan sun tengaran sesama wow wow set belanja bantuan keuangan kepada desa cipandanwangi aaa aaa pa, daa mantap amen s01s010500000051705001 bgn antar kepada para amanat sop season utama penuantemda fera puas bang too emo belanja bantuan kepada partai demokrasi indonesia pem eta pre ema rataan pampa bantuan kepada tamat gerakan memanas nara ho13010200000051705000 hanja bantan kepada fama golongan kana aon pohan s01s010500000051705007 banana paman tega para mat nuansa pso saran got s010500000051705008 damn peta pemda parut kadin sanca sep got amp bantan kepada arai ketangan bana got s010500000051705010. dana pangan kepada para kesatuan pembanguan soon toe scoop fo1 s01050000005150 samar tadah sono pamotan oops sorsogon000005 trotoar team memohon eno naa daerah kanan ai mm" :. belanja tidak langsing eee amosassaas borsorososoooost tongan pesawat rap aaaaaa pee poso enam tas naas bea bea s01s010s0s00005toto0s mana jaan b01s01050500005tt01000 tanaman peter pee mea aaa aaa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www uus lo. bet w aoa mere mereka mea angan sono esa naa sumber daya manusia emamabaaa b013010400051 belanda tidak langsung sie ostooaro\| stenpstooaro ooh ono bono10r01oo0051 pelan pesanan san g01so1 toto car peek psu were sep sesar b013010101000051101002 \| tunangan kenari sasa g01s010ro1o000bto1o00 manan peras non b01s010701000051t01020 mangan maa donaonoroomos tambahan pengadilan tao sor0107. kecamatan sammancor sersarso\| 2oosssamsaeo\| belanja daerah # hh belanja tidak langsung '' ) '\| o2, o0o\| ooo so1 o01010r000051t0 sangan tah stonorooositorot sara pung era esse maa olo0a aman maa soto01 o00051o1o00 manan pers kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www et pasaran mara maa maa \| pelan tembus tin pendidikan pangan sori teeommman umur trtasomsasof belanja daerah # :eb l60l0l180081 belanja tidak langsung tss01 i7i001s2so\| ooh maa tunjangan ph tunjangan khusus p01 o01011b0000st lolos temukan dah soto0to11n0000s1 lo100 umpan bea \| tambahan penghasilan berdasarkan empat beruas osa oco\| asa ora 1bo00051107020 selama rebus tan mendikan bangunan soo opa sorot. kecamatan tam unam edar st240001 e32 aso01oo\| belanja daerah # hh so160101190051 belanja tidak langsung a51 2ast otesiaseootool o0foo man kaa men gea non maa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www gea mea menpan menu \| tambahan feghasian berdasarkan empat perda oncom ramon serta rebus tin end sanga soro12z tesommman asu tato, '' ' belanja daerah ao belanja tidak langsung jo! 207or30el ie12noreraoe s016010122000051 pda pai span maa d0r loko0a iman daan p0t00101 manan pers ore tunjangan ph tunjangan khusus po1o010122 temukan dah see maa pelan tembus tin pendidikan pangan soro12x teeommran canvas sas ssa0\| belanja daerah belanja tidak langsung hero\| ea7sanremo ooh on6oro1ano0005 t panik pegawai aan0d0po isatansmosaop maa o01 lo1o02 impian kama maa maa maa men menu non kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www w mega mea nun 0l00101 \| pelarian rebus tin pendirian nanah oto12 kecaman armmuncca, eo0sersan0\| 7esposmsaso\| o00\| so160101220000 emamaparaa belanja tidak langsung ies0semoseo\| imesnsemsasol ooo non maa maa maa pembulatan gaji mangan mhs soto0to1 tambahan pengamatan \| tambahan penghasilan berdasarkan empat ruas oss congo\| soon amos pelarian tembus tin pendidikan banana sorotan teeommran suman poros\| gamers belanja daerah hh belanda tidak langsung teaser iaasemmtos ooh o1601o1as00005 t dunia perawat atase rose danbasormosp o01 lo1o02 impian kama maa maa p01o010125000051 t01005 tumbukan gan s0t00101 taman bea kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www lo. mega merk eka menentu 0l0010125000051107020 pelan tembus tan pendidikan began ses aman tamasya o ooo r22 2smo2200\| 1e3those222 tis en20000\| teaser teror ras rempah ers ser675. s2 administrasi kepegawaian skpd totottotototosoo engsotaan data kepegawaian) ooo00oo\| teo00 sooko, gorortorororosoors21 bana pegal 000p mena bea fonoarun tin plasa rein mona mana to0io101010s00152103 uielem rata mena toronto sar elemen eeooooo0juga toto1101010105001522. oem pemasangan too t010s0152701 pama pam pras see mena toto11010101000152200. peta cek ampas totoroorosoons pama pda pane torontororotoo01s221 peka maan ioi pena makanan man too er amd ran damar mowoowoooo\| seioonooooooo\| #soosoooconoejaneaa) sembilan tahun totottotototieie penataan son ima too s00000\| t0020000000\| ooh oo, aotoraotorotioinsat perma pai mena toko1o1o110121522 onoda pamanda son toronto1011012152200 \|kana cetak dan pengedar kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm u s us ot0110101011012152200002 penta pendanaan solo0of o0o\| toronto1010116121523 pesmamoaar trr0000000f o00\| belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat toto1to10t01 belanja moda pengadaan bangunan geng kane roof ermoooooonj osn belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat sea karakter bangsa untuk sekolah menengah pertama bantuan provinsi) totortorotortemasa fana pegawai ufo m0000 aron totortotro1temas2101 monoramam psu ars000000\| to10110101011010852101001 honoratam pemtareakam kerah sas000000\| oto1 honorarium tim pengadaan barang bangsa oooooonof n00o0o00\| t0000\| tot0110101011015852101004 honorarium tim pemeriksa barang bangsa so0p0000\| soo00000\| to000f otot0101011018522 enna barang dang seo o00nof test0o0o00\| to10110101011011852201 pama bam atas tot0110101011010852201001 pesmjadatums kamar o0000f tor o0000\| toto110101011010852200. desa cetak gan penggandaan tss o00nof tts toto110101011610852200001 pemasak esa ooooof 2es0o0oo0\| to10110101011010852200002 hanja pengenaan toronto10r011010852205. pesan sewa sama mora p toto110101011010852205001 penta sewa sarana moomtas dat toto110101011010852211. benda makanan dan minuman sa000000f soo0oo0\| ot01 belanja makanan gan minuman rapat roo0oo0\| toto1t0101011610852215. benda permainan dimas 000o00n0f te0 o00000\| ot01 beanjapemmanan nas mengarah roof te0000000\| toto1to1010110128523. pamjamoaa ss575000000\| t0000p to1011010101101852383 pamamett gamma sss kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us pen akan sekolah dasar sd) bantuan provinsi) to1011010 t011e1021 padanja pawai s2s000000\| semi00o0\| o torortotorortem os2101. monoramam psu s2s000000\| ot0110107011010952101001 honorarium pasta featsara keran roof s5000000\| ot01 honorarium tim pengadaan barang bangsa tooooooof ip0000000\| tot0110101011010952101002\| odoratum pemeriksa barang ganda so0 soo00000\| toto1t01010110150522. javana barang dansa stooooo0\| 2ps1powo0\| toto110101011601952201 senja bahan pakan 2soo0\| tot0110101011010952201001 pemajadatums kate 2mso00\| to10110101011011952200. plana cetakan pengenaan a85t5000\| toronto10r011610052200001 pemasak so1000000\| semua0000\| tot0110101011015052200002. belanja penggandaan sas sans000\| toto110101011610952205. pesan sewa sama mora eno 0000p to10110101011011052205001 paamaswa sama woman sn0000000\| \| toto110101011010952211. benda makanan dan minuman p tot01 belanja makanan gan minuman rapat 00000f a2000000\| t0000l toto110101011610952215. benda permainan dimas ooooof soo0oo0\| to1011010101101952215002 peamapenaman dimas randa ses000000\| toronto0ro11010523. besama rea sapa sm000000\| t0110101011015052325. beanamoaa dendam mat rumantnga oo\| o20pohon\| 220rs1000000\| to000\| tot01 belanja modal pengadaan memoar roof 2r0nt0o000o\| 2apam00000\| kepe terpadu tingkat dasar, alat peraga ips dan ipa untuk smp bantuan provinsi) totortorororte1sos2t. fbaanja pegawai ufo storia temen totortoo1011015052101 (foam pss oo\| es000000\| kess000000\| t0000f to10110101011615052101001 honoratam pentaremkam kerah ss5000000\| ot01 honorarium tim pengadaan barang bangsa saooooooof aoooooo0\| ot01 odoratum tim peserta barang anda so0oooooof sp0o0oo0\| ipp prp kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm toronto1 o1t01sos22ot barat esa toyota0101011015052201001 pemmjadatums kate a02 ka0250000\| otot0101011615052200. benda cetakan penggandaan spoof geser s000\| toto110101011615052200001 pemasak ufo 0000of t010110101011015052200002 belanja pengaman bo000\| toronto10r011615052205. esa sewa sama mora sa0000000f sac0o0o00\| ot01 belanja sewa sarana moomtas darat sa0000000\| sa0000000\| otot0101011615052211. benda makanan gan minuman seoooooof sesooooo\| roof tot0110101011615052217002 hanja makanan gan malah seo \| seoooooofroooo\| totortototo1t015032215. tana pemakaman to000p tot01 belanjapemalanan nas margarin ta0o00000\| t0000\| t0t0110101011615052230. pesan mean bang atau sasa m0000000\| tora o00000\| belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, men man totottototorto1s0323. iammamoh ooo\| semi00o\| ot01 besnjamosa pengadaan komputer 00o00n0\| se1 ss000000\| tot0110101011015052320002 plana moda pengadaan pesona komputer 3s15s0000000\| \| aaa iiiingkar batok sar lpnanman pemiasyoo\| oem moomooenoe\| ssonenooeooelteege\| guru tingkat sekolah dasar sd) bantuan provinsi) totortorororte1sis2t. bana pegawai osama osn torortototor to1sinamot hamm prs s2s000000\| t0000p ot0110101011615152101001 honorarium pasta featsara kegiatan roof tot01 honorarium tim pengadaan barang bangsa oooooooof n000000\| t0000\| tot01 honorarium tim peserta barang dan jasa sooooonof soo0000\| toto1t01010116151522 fana barang dang es00o000f ses o0o0000\| torortototorto1sis2201 pemain faarfars so000f so0o\| too to10110t01011015152201001 param task spoof toronto10r011015152206. hanja cetak gan penggandaan tem es0o00\| horor0101011615152200001 pemmacrak tot0110101011615152200002 penta penganan s000of draogo0\| jas kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us toronto10r011015152211. belanja makanan dan minuman sa000000\| sro0oo0\| ot0110101011615152211002 belanja makanan gan mimumanrapt a000n0f roo0oo0\| toto110101011615152215. belanja permainan dimas 000o00n0f o00000\| t010110101011015152215002 peamapetaaman gas dah torottotoro1t61s1523. pesmamoar a55 25000000p sa5s2so00000\| toronto101011615152385 besnamosa pemadam sass25000000\| toto1 belanja moga pengadaan umum sass25000000\| krs sekolah menengah pertama smp) bantuan provinsi) totortorotorteasesat selama pasa ufo ses ses toronto10n011615252101. monogram pss \| ses000000\| to10110101011015252101001 honoratam pentareakam kerah tot01 honorarium tim pengadaan barang bangsa ooooooof 0o00o00\| t0000\| totortototo11015232 t01004 honoratam pemompa barang dan daa soo 00000f soo00000\| too toto1101010116152522 benda barang ganda 2em o00000\| to10110101011615252201 pama bmmramtas roof tot0110101011615252201001 pemmjadatums kamar s0o0of tot01 bana cetak dan penggandaan a00 taa00s0000\| tot0110101011615252200001 pembaca fest ooooof 2es0o0oo0\| to10110101011015252200002 hanja pengen toronto101011615252205. besan sewa sama monas soo o00nof as0000000\| ot0110101011615252205001 belanja sewa sarana moomtas dat as00roof as0000000\| tot0110101011615252211. benda makanan dan minuman seo00ono seooooo\| tot01 belanja makanan gan mimumanrapt seoooonof seooooo0\| tot0110101011615252215. bessa permainan dimas s0o0oof sas oo0oo0\| ot01 beanjapemaanan nas margarin ess0ooooof season0oo0\| totortototo1o1s2323. panama r50 tas 0a000000\| t0000p to10110101011015252325 pama meta paman aam tama ta6504000000\| bnn kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us pee sekolah dasar sd) bantuan provinsi) tot0110foto1te1s3521 petanya pawai s2s000000\| semi00oo\| torortotoror te1sas2101 monoramam pns s2s000000\| ot01 honorarium pasta featsara keran roof se50o0000\| tot0l101010116155521 honorarium tim pengadaan barang bangsa roof tooooooof to00o0000\| tot0110101011015252101002\| odoratum pemeriksa barang ganda so0 so000000\| toto1101010110159522. javana barang dansa r00000000\| t0000p toto10101011615552201 benda bahan pakar sea o0000f sasa tot0110101011015952201001 pemajadatums kate oo0oof to10110101011015252200. hanja cetak dan pengenaan tss toronto10r011615552200001 pemasak se000000f secolo0\| tot0110101011015952200002. belanja penggandaan 20p0000\| r20p0000\| otot0101011615252205. pesta sea sama mora ss00 ie20000000\| to10110101011015252205001 peamaswa sama woman dao toto110101011615252211. benda makanan dan minuman tooooof tomo0000\| t0000\| tot01 belanja makanan gan minuman rapat roof too0o00\| toto1t0101011615252215. beam permainan dimas c0000f te000000\| to10110101011015252215002 pemaparan dimas randa 00000000p toronto0ro1161s3523 pelamar oran s00 ca2ss s00000\| t0110101011015952325. beanamoaa dendam mat rumahtangga oo\| er20 tot01 belanja soal pengadaan memudar roof er20e0000000\| pa2005000000\| dna modern berbasis teknologi untuk smp bantuan provinsi) totortorotorteasasat ama pasa ufo sesi000 sen totortototo11e15452101 foam pss s2s000000\| t0000p to10110101011015452101001 honoratam pentaremkam kerah p0000\| o0000\| ot01 honorarium tim pengadaan barang bangsa oooooonof 000o0o00\| t0000\| ol101010116157521 honorarium tim peserta barang dan jaa soooooof soooooo0\| ppp prp kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm toronto101011015452201001 pemajadatus kamar a0000f ae1d0000\| otot0101011615152200. benda cak gan penggandaan berseoooof 25mass0oo0\| toto10101011615152200001 bemjacsak se000000f se0o0o00\| to10110101011015152200002 belanja pengantar oops toronto10r011615152205. pesan sewa sama mora sn00 s10000000\| ot01 belanja sewa sarana moomtas dat eno o00n0f toronto101011615152211. benda makanan dan minuman sro0oo0\| to10110101011015452211002 pama makanan malah totortototo1to15232215. pena pemakaman dms tokoh00000\| too00 tot01 beanjapemaanan nas tawaran so00000\| tot0110101011615152230. besan mean bangau sasa c000\| sso000000\| belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, men mis man tot0110101011615152329 besnjamosa pengadaan komputer ka20000000f ta20000000\| tot0110101011015452329000 belanja modal pengadaan peralatan jaman toronto10n011015152331. besnamosal pengadaan amt suap roof a00 esa ao000000\| tot01 belanja moda pengadaan peralatan roof sataooooono\| ao00000\| see yna sekolah menengah pertama smp) bantuan provinsi) totortorotorteasesat selama pas uus, seno on . ot01 honorarium pata featsara keran roof tot01 honorarium tim pengadaan barang bangsa oooooonof n00o0000\| tot01 honorarium tim pemeriksa barang dan jasa soooooof so0o0000\| toto1101010116155522 benda barang dang sta0000000p ao000000\| totortototo1to15532201 pemain fara s0000f a50 t000 to10110101011015552201001 pamaamttus kam s0000\| kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us la tot0110101011015552200002 belanja pegangan s00nof toyota0101011615552205. benda sea sama monas sn0000000\| s10000000\| ot01 belanja sarana moomtas dat sno0o00nof t010110101011015552217. belanja makanan dan imamah a10 o1 belanja makanan gan minuman rapat 000of soo0o00\| t0000\| toto1t0101011615552215. remaja pemesanan dimas tes o000000\| ot0110101011615552215002 beanjapemalanan nas tandan so000000\| to101101010116155523. pamanda se27 to1 toto to11015532322 pemnamon pemadam mtr to000f tot01 belanja modal pengadaan pesona komputer roof tos ss0o0oof kos3so0000\| t0000\| tot01 belanja modal pengadaan peralatan jaringan e00hoon\| ios000000\| t0000\| to10110101011015552331 yamamoto pengadaan se12 a0000000\| oto o1 belanja moda pengadaan peralatan sutomo roof st2a0cbooo\| ser2aoooooo0\| penunjang kegiatan belajar mengajar untuk smp bantuan provinsi) t01to t01asas6s2t padanja perawi ses seo toronto101011615052101 monoramam pns 00000f ot01 honorarium panta featsama keran o0oof tot01 honorarium tim pengadaan barang bangsa oo0otonom n00o0000\| t0000\| to10110101011015052101002 odoratum tim pemeriksa barang ganda soo \| soo00000\| toronto10r0116150522 fana barang dansa sra s0000\| otot0101011615052201 besan bahan pakaian s0000f tasesoo00\| tot0110101011015052201001 pesajamatums kamar ase0000\| tot0110101011615052205. dena cetak gan panggangan fan spoof s0000\| toto1t0101011615052200001 pemasak se000000\| ot01 penta penganan sop aan so000\| totortototo1to15032208. peta swa sama ormas o\| t20000000\| t0000p to10110101011015052205001 peamaswa sama woman dao kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www uus et w maa mena totoriotorontoisosas open pee pena metal pandan tema geo tooriotoronoisosan pemandangan sado toronto sos pena metal pandan pesan sado program manajemen pelayanan pendidikan ' o.00o\| ooo l01101010122: perakitan soal ujian sekolah sekolah dasar) b00, ) roof mono1101010122020571 petani psi moo momoweo mena marun tin pelaksana tim kesan ooo co\| essen abon onoarum tim penerima parma dan soo ronoarun pes ono soon t0101101010122020522 odawa parang pandan 50m opo mena t011 pena dowmonas pcr amp otak dan penggandaan mana maa tot dana makanan dan minuman tam pemda soo season to1o11o101 nama makanan dan mem umat ono one t0n0110101012202052237 pemakamanmemkunaamer ooo pena esatmamai memukul narasumber kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma v wv wts perkantoran toto totozoto1ooz penyediaan pelayanan adminstrasi perkamoam co2setooooo\| so2senoooool toko2toko20notas7 pedia pasir remo mena a02 honorarium fakta aaaaaa kau ena nemorum tim pengadaan perang dana to102 odoratum tim penerima burn dan dea mena t01 ana pan pam pena pekmapomgo mem tanpa pemabmnkeran o 00e\| a e t010210102010100552203 isa pemakaman pena a00 pama cak ampas to1021 ppamniaceak maa ann tao hama nda a00 mono maa tot paru mama dan minuman pop o00s pem makanan dan umat ami oon mean ror pemeran bad pan pekvomeooo\| zoomeooeaoo\| #e0\| ban penganggaran skpd toto2 toto20107001 penyusunan perencanaan dan fengangarm d o\|oj200000p0000\| \| ton0210n0201 peta pari temen maa maa maa ppm pmp kode rekening uraian penjelasan dum perbuatan sebuah pembuatan tao ter belanja barang dan jasa \| ) oc00\| o00 belanja bahan pakai habis ' ' ooo) o0o to102 to102010700152201001 damai unta eno t0102t0102010700132206 padma cetak dan pegangan pama penganan aoa ama rakaman dan tamah bot ooo pama makanan dan minuman boot yeon t0102t0102010700152252 biasa tema ai msrukunaaamb ooo ooo belanja esatemaga i inswuku narasumber seno seo program obat dan perbekalan kesehatan ' \| ) o. 00o\| ooo anno tea nan tan eren kesehatan mombaamaen\| seomeomeage\| bej pajak rokok) belanja pegawai o.c00) honorarium pns toto o10201 18003b: honorarium tim pengadaan barang dan jaa honorarium tim pemeriksa barang dan jasa soe pee honorarium esa fera t0102t01020118003322 dama barang dan daa ooo bosnia to102t0102011800332201 pama bahan pala boot toko aon t0r021 13003bar pelan keren soo to102 to102011500552200. kami ear pan soo t0102t0102011800332200002 padma pegangan selama swa rumah gedung ondaneprtah doo son pon selama sewa gedung tanker empat doo soo kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm belanja sewa sarana mobilitas darat 'o)' '\| belanja makanan dan minuman ' tot0210102011500552217007 peanamakman main soo ooo0\| ta0000000\| s75 to2 t0t02011500552215. pemadam opo0o0\| benda ot0210102011500552215001 belanjaperalanan dinas gram darah osis o00\| to2 t0t0201 pemnapendamandmaskar aan 000o0\| s5s0600000\| aas to2 t0102011500552252. pemaisatmaa anmsmku rame ooo\| tse0o0ooo0\| esssooooooj tot0210102011500552252001 pesnjajasa tenaga ami instruktur narasumber aso0oo0\| tse0000000\| esssooooooj program upaya kesehatan masyarakat ' o.0o\| ooo one deliver dan pertanaman ear komedi oo\|oojmonogeogn\| heseameonl seno pembinaan dan pengawasan pajak rokok) toto2toto011e021 s21. eaanapeawi soon esa, toto2toro2011002152101 (foam pss oo0po000\| s200000000\| goooooooo\| to10210102011602152101001 honoramam pentaremkam kah s00 o00\| tss0oo00o0faoooo\| honorarium tim pengadaan barang dan jasa to2 t0102011002152101003 honoratam tin saksama keran s0000000\| ia0o0oo\| tokoh to2 t0102011602152101004 honorarium tim pemeriksa barang dang so0p0000\| ojo to10210102011602152102. honoramam nafsu eo00000oofuoooo\| to2 t0102011002152102001 honorarium perawat fenorermtak aah oooooooo\| soo roof to2 t010201160021522. plana baran ganda ao000000, toto2 t0t02011002152201 (amalan katak o0o\| 2e00ooo0\| tossaoooo\| peso toto2 t0r02011002152201001 pemamauskar ssaoooo\| to2 t0t02011002152201000 emma gamma bae so00000\| oo0o0jaoooaf to2 t0t02011002152206. pemabuk pendanaan ao000\| o000000\| pp20220\| to2 t0102011602152200001 pemmaceak \| as00000000\| to10210102011602152200002 hanja pengenaan esacooofaoooo to2 t0t02011002152207. peta sea ruma ceng ouamgra soo cbooo\| sooonoooo\| ss0000000\| tot0210102011002152207007 peanaswatedung kantor tempat s0000o0\| eesooooooojuoosof to2 t0t02011002152207005 pemasaran rpayperemuan sooooooo\| soooooooo\| 000p toto2 t0t02011002152211 jasa makan ann cbooo\| ts0000000\| es0ooooooj kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm tot0210102011602152215001 pelanjapemmlanan gas gram darah sopo masoooooojuoooof ot0210102011602152215002 belanjapemmlanan gnastuargacah is00powo0f oof asosooooojuoooof tot0210102011602152252. pesnjatsatenaa anm stuktur nammmber s0opoooof sop prooooooojuoooof to10210102011002152252001 belanja tsatenaeaaht instruktur narasumber roof boooooooofaooool naa aaa puskesmas dan laksda dbhcht) toro2 toto201 t602s2t \|batang pesan emo era toto210102011602552101 fonoramam pns ss000000f o00\| tot0210102011602552101001 honorarium pasta featsama keran pop , to10210102011602252101002 odoratum tim pengadaan barang ganda tr0000000\| tot021 honorarium tim pelaksana teras kesan o0oo0\| mes00ooo0ol o00\| tot02t0102011602552101004 honoratam pemirsa barang dan daa so00000\| as000000p ooo\| con tot0210102011602552102. (odorata kampus e000000of o00\| to10210102011602252102001 odoratum perda meera sap soo t0t02101020116025522 benda barang ganda 0s000000\| ot0210102011602552201 pesan aman pakan t0000\| 10202t0000\| morooooooof esa t0t0210102011602552201001 pemajadatums kate s2t0000\| ssa2 too0ol to10210102011602252201000 perma putmmasfbaea teoooooo\| tos00o0000f esa toro210102011602552201010 hanja pedoman te00000000, to2 t0102011602552200. pematemkam peranan o0000\| sm000000\| seoooooo\| tot0210102011602552200002 belanja penggandaan) s5000000\| smo00o0of leo t0t0210102011602552207. pesan sewa raman cang gang ton solo0\| tom s0o0of tot0210102011602552207002 belanja sewagedung kamtortempt dosa teams o00\| tot0210102011602552211. benda makanan dan minuman soo pohon\| s550000000\| osooooooo\| ran tot020102011002552211002 permakaman den mean tsoooooooj ram to10210102011602252215 pamaemtman ot0210102011602552215001 pelanjapemmlanan gas gram darah nt0cbooo\| mambo0oo0\| ot0210102011602552215002 pelanjapemalanan gnastuargacan aopoooof mosaooooof belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan ptp kode rekening uraian penjelasan sesium perikatan setan rentan toto2 to102011602552217001 ema bimakepsean ooo 2000zona t010210102011002553225. pamanda pihak kena popolo to210102011002552225001 pena tsaphakketma pemcemaaa t0210102011002552235 pemakan tenar ahi sistar mamsumbr pso sosoooooop ono to102 t01020116025322520017 belanja desa tenaga ahm imerrakturmarasumber ooo aan publik pajak rokok toroetorosorteoars2 adanja pegawai poso tes s0pooja toto210102011002752101 female ao0roof tea tot0210102011002752101002 honorary pengadaan bangtan daa oops tot0210102011602752101008 honorarium tim pelaksana teka kesan s0o t25s000000of iraoopoooo\| teas toto2 t01020116027s2102. honoramam pns tee o00 ao0 ers tot0210102011002752102001 henoraram perma heart temp a00 era toro2to1020116027522 jena barang ganda a00.00000p o00f t0210102011002752201 pena bahan paras o00 loss solo0\| toto210102011002752501001\| pemmaaattulskator sea sessoooof sam tot belanja perangko, maw gan benda sama r0o0loop ieonoooofpasa tot0210102011602752201000 belanja publikasi bekasi s000ono boonoooof ees t010210102011602752200. pamiacoakdan penanda bet solo0f toro2toto201 te07 bemnaceak teo c000f soo sooooooof t0210102011002752200002 pena penanda so000 00000p soni spoof esa toto210102011002752211. pemadaman dana so00 ras tot0210102011002752211002 hanja makanan dan mmm soo ras toto210102011002752215 pamiaraam p o0op toto2 t0102011602752215001 beanapakatan terapan ooo ot02 t0102011602752232 penata tenaga ani era ansambel sopoooof tot hanja desa tenan ant nsiniktar narasumber soo o2a toto2101020110027525 panama s0000000p 00k t0210102011002752352 pama moda dendam asera benama tanya soo ooooof so0oouop ooo ono bean bean kode rekening uraian penjelasan sesium perikatan setan rentan sa ee naa pajak rokok toroatotosorteoass2 t belanja pes ooo tot0210102011002852101 female pas 0000p 0000p t0210102011002852101001\| henoaram pantaremkam kemah to210102011002852101002 \| honorary pengadaan bang dan gas 0roof a00 oouop ooo ono ot02 t01020116028521 honorarium tim peserta bram dan daa sono soo t0102101020116025822. beanabaangdangaa a00 ooo t0210102011002852501001\| peamaatattulskaor ass oouop seroooof gag tor0210102011602852201009 belanja publikasi bekas eonooooloooof t010210102011002853205. pamiadoakdan penanda ooo tsoooop roof besa toro2 to1020116028 beanaceak ooo .5o00oofrioooo t0210102011002852200002\| pena penanda soo ts0o00p #o000000f2ore3 toto2to102011602552217 pena makanan dana soo poco s00hoon sooooooof goo t02101020110028522110027 belanja makanan dan maman o00 es0oooooof soo toto210102011002852215 pamareltaam dias too00000p ses tot0210102011002852215002 peanapeiaanan dns marta s00 too000 esa belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan pama aan t0210102011002552225001\| pemaksaphak kota emdamaaa ooo osstooooftoooof mena penyakit menular aaa rokok) belanja pegawai oo o00\| o00o ' honorarium pns s850, ooococooj honorarium panitia pelaksana kegiatan \| )? ooooooojusan honorarium tim pengadaan barang dan jasa '' ' ) \| oc00\| o0o honorarium tim pemirsa parang tangani sooooooop soopoogo\| soo kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm uus us tot02101020122002521 honorarium pegawai honorerradak temp soon solo0o00\| toto2101020122002522 \|esa barang ganda s0p0000\| e05000000, t0t0210102012200252201 pesan bahan pakar ooo0\| seroooooof o00\| to10210102012200252201001 beamaaattts kar 0000p se200000\| roof belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery aaa men man toto2t0102012200252201003: belanja perangko mata takbenda esa spoon asooooof to10210102012200252201000 pama etmmasfbkemi ooo to2 t0102012200252201010\| pemmakrraaman eso00000f ooo\| tot0210102012200252200. pesan cetak dan pengenaan s00p0000\| iis000000og o0o\| t0t0210102012200252200001 pembaca s0000000f ojo to10210102012200252207. pama sakura femme game pa o00porno o0f tot0210102012200252207002 belanja seagedung kantortempt ooj roof t02t0102012200252207000\| pena sewa mang cepat perempuan o0000000f ooo\| ot0210102012200252211. benda makanan dan minuman 0oo0\| o00\| to10210102012200252211002 plana makanan malah loop t0t0210102012200252215. bejana pemesanan dimas p00o0\| \| o00\| tot0210102012200252215002 beanjapemmlanan nas karyawan 0oo0\| \| o00\| to10210102012200252232. pesnatsatenaa anm syukur namee pohon\| o00\| hanja tsa tenaga aht instruktur narasumber o0no\| to050 o0f toto2101020122002523 pesamoaaa papan ot0210102012200252329 besnjamosat pengadaan komputer ooo tot0210102012200252320002 belanja modal pengadaan pesona kompas tot02: belanja modal pengadaan peralatan pesona kompak logo aaa penanggulangan wabah pajak rokok) toronto1020122005521 \|plana perawi moon toro210102012200552101 fonogram pns ooo0\| srs000000f poooooooj asa tot0210102012200552101001 honorarium pata featsara keran ooooof srs000000\| booooooof usa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www uus w men t02101020122005522 oo\| pama pemasangan mean mena o00s polo pama paman mena 22000s penamaan man maa t010210102012200552215 ofodmiaraaan some paman kemapanan soo t0n0210102012200552215 pemaraaam pemaparan dna nee tot dunia peranan nas kaidah pemakaman soon kana enteng am msw kur sim poo pop ooo tot02101020122: sultans dantmuntsasi pajak roko .ooj so.o00,cbooo\| roof gong2101020122000571 pelana vessel emo opo latto oem tot honorarium tim pengadaan barang dangan sop soo emorarium tim menerima barang dan dea mena monoarun pes ref emo esa t0102101020122005522 odawa parang anda sopo opo tao pama pam patas memo maa mena 22006b2 pemadaman mma ton olpemarmamtaa men nota kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm ag to102t0102012200852215 pamprammm oom, ot0210102012200852215001 pelanjapemmlanan gas gram darah pohon\| ss200botol o00\| ot0210102012200252215002 belanjaperalanan emas tuargacan a5000000\| sa20000000\| t0t0210102012200252225. pesnasaa peak tema tes to10210102012200252225001 belanja pihak lensa peekngaa to2s000000\| tot0210102012200252252. desnjarsatenaga ai stuktur ammsumber ooo\| 2es000oo0of 000p tot0210102012200252252001 belanja psatenaga ann instruktur narasumber pohon\| o00\| aan miskin see integrasi jamkesda kedalam jkn pembayaran premi peserta jkn bpjs pajak rokok) toto to1020121002521 padanja petani erooooo\| se20total u t010210102012400252101 foram py8s roof \| tot02101020125 honorarium fakta featsara keran e200powo0f 000p eraoooooojaooool to10210102012400252101003 odoratum petahana teka kerah a0000000\| t0t0210102012100252102. honoratam mpn p0000\| f tot02101020124 honorarium pegawai honorerrudak temp ooo\| 2200000000f o00\| t0t02101020121002522 benda barang dang ae200\| temanaeanal ojo to10210102012400252201 pama bam fakta tam00000, of tor0210102012400252201001 pemmjamatums kamar sa5500000f o00\| t0210102012100252205. baanasasakatoe sesat200\| emsosas2oo\| o00\| soo tot0210102012100252203017 belanja jasa pegas pecahan osa0200\| emsesaeanof o00\| ot0210102012500252201. pesan pem asai sr08 tes cbooo\| er05 testo0o\| o00\| tot0210102012400252201001 belanja prem asuransi keseruan or08 tes cbooo\| eso5testo0of o00\| tot02101020121 hanja cetak dan penggandaan 2s00powo0f o00\| tot0210102012400252200002 belanja penggandaan) s00000\| o00\| to10210102012400252208. pama sewa sama mor s00 000p so0000000\| tot02101020121 belanja sewa sarana moomtas o00ooo\| goooooooof o00\| tot0210102012100252211. benda makanan dan minuman s525000000f o00\| ken kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelan prapatan or02 to102012100252211001 pama maman mmm pas op0000n0\| toooooooool 0poo t010210102012100252215 mana peralatan dimas tss te2 ste 000p to10210102012100252215002 peanjapejalanan mas har darah cbooo\| test em00o0\| t010210102012900252252 pesnapsatenaga aifmstakur narasumber soo ooooof insooooooo\| 000p to10210102012400252252001 belanja jasatenaga aht instruktur narasumber soopoonof 00f anang deiaiarkuntajameamun unhan pesat menyerang\| sengkang pbi) luar kuota jamkesmas bantuan provinsi) to2 t01020121000522. baja barang dansa oo 2enoeramooo\| 2emeeramoon\| oo t010210102012900052201 besa prem asasi ser 2area0ooo\| to10210102012100052201001 belanja prem awan kesehatan ser 2aeea0oo0\| perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya bantuan provinsi) tor02 to1020125010521 \|padanja pegawai o00000\| t010210102012501052101 foneamam oof a50 k2as000000\| to10210102012501052101001 honorarium panta peasant kegiatan soo0ooo\| testo00o0\| t01021010201 honorarium tim pengadaan barang dansa ssooooooo\| seoooooo0\| to10210102012501952101001 honorarium tim peserta barang gangsa 20000ooo\| i20000000\| t0102101020125010522 nama barngdandsa asse0000\| sass t0210102012501052201 bama bahan fakafass ess20000\| lessaoooo\| toooof t010210102012501052201001 (esa gates kam ooo0\| soo0\| t010210102012501052200. belanja arakan penggandaan o0oo0\| le00o0000\| t010210102012501052205001 \|esmacsak so000000\| t010210102012501052206002 belanja pengaman tokoh0000\| t0210102012501052215. banana pemakaman dimas sn2000000\| t0000p tot0210102012501952215001\| belanja perjalanan gas dalam daan sn2000000\| t010210102012501052221. eeanasaa konsultasi se00000000\| to10210102012501052221001 belanja jaa komputasi koma oof \| ep0000000\| maa man kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w w et belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat men maka mia men mena bea '' program dak bidang kesehatan '' ) \| o.00o\| o0oo menang kenalan por kabupaten dak non memang beras senja fisik) dea maa sonam parama nee honorarium tim pengadaan barang dan mass honorarium tim menerima purna dan dea eos tao s005 ai0 omar oem maa ban t0102101020150007522. o\|oceania parang pandan emo belanja bahan pakai habis maa pena t0021 s00sap pena kereta t010010102015000752200, kana cook dan peragaan seolah peka pendanaan a01 oem manga esooee\| epooooae poin sewagrawg kamorfempat momo poin sewaruans ravperemuan soo oen\| apooooofess on021 o102015000752210. o\|kana sen perlengkapan dan peramu amor poo pop model senja to1021 dia sma mena maa t010210102015000752215 pemakaman esa pekmareaaran dna anta sem bea kode rekening uraian penjelasan geum pembuatan sedantersanan \| om3 www pas ban pelana tema ati imeruktur maaaumber ooo cbooo\| ono anno maag aran arsip pekan par kerambonoone\| seneoebomoel #eejoeo\| non fisik) t0102015000052101002 tonoarun tim engan bangtan yaa note honorarium tim pemeran parang ganda poo oon t0102101020130000522 pena pamgdandsa oom daan pena pang meri dan bandar tama ooo opo oa1 o12 nama dokumen fla cak perma publikasi dekat sao toe pee pena cetak dan pengaman pena pegangan too mea men tot t0102015000052207007 begin sewa gedungkamorfempa pop foo doo tes moore\| t010210102013000052211. perma makanan dan minuman o0000\| soon t0n01101 nama makanan dan minuman pohon erromoooj soon mea s000052 peanaraaanan dns kah cbooo\| srooooof tom pena mam anmukur malam oeo\| teo soo cbooo\| snsoooooof pena mama atiimeruktur mamaumber 2e00oe0\| iso soo cbooo\| s bsoooocoj gin toto. jdwaspekertaw umum dan penataan ruang o\|ojt3to02500000\| perkantoran penyediaan jasa tenaga operasional pengamanan ' ' o.0o\| ooo g010101030101005571 \| pelan parama iso 0000p es00000\| ppp tpp kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm to10o tot ost olo0ssetotoo2 kuno premam brata oooooto op tot021 honorarium tim peserta barang dan jasa powo0\| aso00o0o\| o00\| toto101050101002522 benda barang ganda sao napas o0000o\| o00\| tot0210109010100252209. besnjagasakame sas0 asasi0000of o00\| t010310103010100252203026 belanjatsa pengaman as000000\| tas aso0000\| ooo\| program pembangunan jalan dan jembatan o.0o\| .00j naa kecamatan malaka bantuan provinsi) t010910103011515052101 foram ss tot02101090115150521 honorarium fakta featsama keran tesoooooof tesooooo0\| t0t0210109011515052102. fonoratam mpn a00 sa0000000\| tot0210109011515052102001 honorarium perawat honorerrudak temp a0000000\| to109101030115150522. pama bam gangsa cbooo\| belanja bahan pakai habis tot0210109011515052201001 pemmjadatums kamar o0000f ka5 to000\| tot010109011515052201003 pelanjaperangko mata takbenda pesannya cbooo to10010103011515052200. plana cetak dan pengenaan tot0210109011515052200002 belanja penggandaan) to109101090115150523. pamamoaa ir5 r05200000\| 1n5k05200000\| t0000p tot0210109011515052360. pesnjamosa pengadaan aan res os2 17as0520000\| tot03: belanja moda pengadaan jalan kaburatnykom roof mes os2 kecamatan malaka bantuan provinsi) totostonosotisas7s21. bana perawi ufo oeoooao terma toronto105011515752101 fonogram pns tes o00af tempo0oo0\| tot0210109011515752101001 honorary pasta featsama keran tesocoooof tesooooo0\| tot0210109011515752102. fonoratam mpn a0000000p sa0000000\| tot0210109011515752102001 honorarium pegawai honorerrudak temp a0000000f tot02101050115157522 benda barang dang o00nof gas spp kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us maa tot0210109011515752201003 pelanjaperangko mata ganbendapeslamya erooopo 2o0o00\| ot0210109011515752200. bana cetak dan penggandaan essoooof sesosok0\| tot0210109011515752200002 belanja penggandaan) ss0oo0\| t010310103011515752215 peamafaraanan dms tot0210109011515752215002 belanjapemalanan nas mardaani r00 otonom toto2101090115157523. pesmamoar posts 2leste ot0210109011515752360. besnamosa pengadaan daan st5voodoo\| 25es7s70000\| tot09. hanja moda pengadaan jan kamper \| 2985757o0000\| kecamatan baturaja bantuan provinsi) totostorosorisasas2 bana pegawai feromon\| torostotoso1 teases2 tot hamm prs es0 tess000000\| t0000p tot0210109011515852101001 honorarium pasta featsama keran tesocoooof testo0oo0\| to10910103011515852102. honoramam nafsu r00 tot0210109011515252102001 honorarium pegawai honorerradak temp a0000000\| 2a0000000\| toto2101050115158522 benda barang dang \| asr000o0\| toto210105011515252201 pesan bahan pakaian soo amsooo0\| to10010109011515852201001 peamaamttuskam tot01 pelanjaperangko mata ganbendapeslamya ooo megono 2r00oo0\| to2 t0t02011515232200. pemnaceak dan pengantaran sosoooof seosoooo\| too tot0210109011515252200002 belanja penggandaan) spoof seosooo0\| tot0210105011515252215. besan pemakaman das te000o00\| tot0210109011515252215001 belanjapermlanan gas gram darah ooooonof solo0o00\| tot0210109011515252215002 pelanjapenalanan gas iuargaeah ano0otonom to3 t0t020115153323. tema rss sa55a7bo0000\| to000p to10910103011515852360 yamamoto paman ayah tot03. belanja moda pengadaan jalan kamurarn kom 2assad s00000\| aka baturaja bantuan provinsi) kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www lo. et dee ann pee onoarun pera for ear tor0010102011515 d522 o\|amp parang dang maa maa maa bea t010910105011515252200 idm osakdnfoganam t01010105011515052 nama penanganan maa peamaraaaman ane ron dea aaa ann bee mana moda pengadaan jam knee soon jig drainase gorong gorong aan tpt torosroros01te001s2 team pee pee honoarun pes ref oom t0109101050110001522. pda parang anda maa peknapomgo mem tanpa oe e t0n0010105011000152200. pen cook antenna to1091 peka pegangan smm mp0 kode rekening uraian penjelasan kaum pertanian secdanrerwaran w ooo wwo sweet ema naa or0 mana modal pengadaan jam kapan roa doooosssenooooop jalan dan jembatan totostotoso11s00s pemeliharaan periodik res iman kapan sss s255oopoooo\| roof tonton on00118005521 padanya pegawai sess000000\| )losses0s000op soo torotorosonsoosatot oem ono emo t0r0t01 odoratum tim pengadaan permana oops moon t0105011500552101005 honorarium tim pesan tem kaprah sono to1 honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 5op000oj tor0s1010501100552102 \|fonogram 000p or0 honoarun esa pre eos totontoos0115005522 o ofokama parmgdangaa sopo sao toon s0ss220n pama patas toronto01 pama amanat toto5t pama perang mean amber tama rep oops t0t00t0105011500552200, o\|kana coat dan penggandaan mona t0105t pama penggandaan pooja, t010010105011500552220 amanda belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan alam doo aaa malaka cipayung tatanan pian pes totorososossatot oem ono t0r0010501501552 honorarium tim pengadaan permana sop soo oto5 oto0 femoratum tim pelaksana tamil keran 000p moooooaf t0r ost iso1estat honorarium tim pemeriksa barang dan jasa doo spoon tnotoosososs2i0 doom sono t0ro1o01 marun pma rea tpp sap kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm uus tot0210105011801852201001 pemmjadatums kamar poo00\| omooooof o00\| ot0210109011801852201003 pelanjaperangko mata ganbendapestamya so00000f so00o0of o0o\| ot0210105011801852206. belanja cetak dan tunggangan ss00oo0f sesooooo o00j t010310103011501852200002 belanja pengaman 0000p c00o0f t0210109011801252220. benda pembinaan sss o0ooo\| 155s25900000f o00\| belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan man man jatinangor bantuan provinsi) to10status01t8nubuat \| baja pegawai teo toronto105011812852101 monoramam tso000000\| tot02t0102011812532101002 honoratam pengajar paman jaa \| to000p tot03. honorarium pelaksana teras kesan roof s200o0o0of s20000000\| to10910103011812852101002\| odoratum pemeriksa barang dan daa p000\| ss0o0000\| tot0210105011812252102. honoratam mpn ss0000000f tot0210109011812852102001 honorarium perawat honorerradak temp ss00o00nof toto101050118128522 bana barang dang see s00000n0\| se2e000000\| t0000\| to210109011812552201001 pemajamatums kate s0nof s0000\| tot02t0102011812532201000\| permapeanga mem dmbemarsama a0000 m0000 too ot0210109011812252200. belanja cetak dan penggandaan spoof ss0000\| tot0210109011812852200002 belanja pengawasan s0roof ss0000\| tot0210109011812852215. pesta pemakaman dimas seo seooooo0\| tot0210109011812852215001 pelanjapemalanan gas gram darah seoooonof seoooooo\| too00f t03t0102011812832220. emma pemekaran o0ooo\| se0 r05 too00\| belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www olo et totostotoso121201 ketetitasi dengan tapa antar pra ooo o00o\| t0000f aonogionoso124a01571 petani permai powo0e aoooooo toto asetat oem tooarum peak tem era aoi a00 doom soo asn a20 onoarun peter ear t0n00101050124301522. oo\| perma pemasangan 0n000nns220 hama pam pam maa belanja cetak dan penggandaan pee dea bea pena as152507 peta kota pangan preman ara ooo foo poin modal pengadaan penganan tembaga fama tot03. peningkatan jaringan invasi bantuan fromis .oioooo\| t 6e2: long10n0s0124202571 petani pasi powo amooopoo mena tour tes kera mena marun pes pre moon t0109101050121502522. oo\| perma pemasangan maa maa t0n00101001 open cak amp pena daa pan maa pem madara ara aon belanja modal pengadaan penganan pembawa ono isapan cbooo hotostorasaias roman bahan amur iasnamngrasa\|iasoooooonan\| too00\| kode rekening uraian penjelasan geum pembuatan sedantersanan \| om3 ww el provinsi) pee t010910103012802052101 fomoarm ooo\|ooo fonoarun tim pertama tea aon soon \|cbooo t010810103012502052 honorarium perhal foroerraa cap soon oto t010101050125020522. pama parang dangan sono pro t010810103012502052200. min cetak pena t010310103012802052200001 pemasukan pena pangan t0109101030125020523 penamaan sono belanja modal pengadaan bangunan pengaman sungai belanja modal pengadaan bangunan pengaman tees aaa men men gaa nasi kis program dak bidang jalan dan irigasi ' ) ) ) e\| ) o. o0oo penunjang dak bidang bina marga ' ')')' ' ' ) '\| ' ) o0o\| ooo g0109101030130000571 perma pama rejo fonoarun tim dendam aman soo osn cbooo\| rep t010810103015000052101005 honorarium tim felisana tes kegiatan doo pohon\| goo honorarium tim penerima barang dan dea sbo seo t010310103o1s000052102 foam soon fonoarun perda made ten oo0\| ace powo t0103101090150000522 jama parang dan pop harsono t010310103013000052201 pena pak pas s000052 penamaan tar aaa kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm to109toto0ts000652200 pam rekam premam ooo seo a tot0210109015000052200002 belanja penggandaan) \| se20ooo o00\| tot0210105015000052205. pesan sewa sama monas 2mo000o0o o00\| tot0210109015000052205001 belanja sewa sarana moomtas dari powo0\| o00\| t010310103015000052215 belanja peralatan das ses0s sesosooooof o00f \| tot0210109015000052215001 pelanjapermlanan gas gram darah tooooooof tooooooog o00\| tot0210109015000052215002 pelanjapenalanan gas uargarahn sos cbooo\| es0ooooool o00\| ot0210105015000052221. semasa kosutami \| soo0000000\| o00\| tot0910103013000052221001 pama jasa mula t02 t010301: belanja jasa konsultansi non kota .o0000\| ono\| ooo aaa pertanahan drainase gorong gorong lingkungan perkotaan bantuan provinsi) to101toto1012to2is2t besama pet soo torortororo12101952101. fonoramam 20000000p to20000000\| ot0110101012101952101002 honorarium paksa term keran o200000n0f to2 o0o0000\| tot0110101012101952102. (fonoramam kampus seooooooof secooooo0\| tot01 honorarium pegawai honorerradaktemp soo ooooof seoooooo0\| toto1101040121019522 fana barang dang a00 o00nof tot0110100012101552201 benda bahan params a000f seroaooo0\| tot0110101012101552201001 pemajagatums kamar 0toa0o0of sem0a0000\| to10410104012101252200. pama gram penemuan spoof tot0110100012101952200002 penta pendanaan ekonom ssaeooo0\| too toto110100012101952211. benda makanan dan minuman p ts000000\| to10410104012102952211002 belanja makanan dan minuman toto1 t0101012101952215. belanja perjalanan dimas o00of tras os0o00\| t0000\| ot0210100012101952215001 peanjapemmlanan gas gram darah sas0 as000000\| t010110101012101552215002 beanapeaman gas daan kosmo000o\|ro000\| kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama la ps tos t0t01012102552300 pemadam pendanaan soo o00 eos to000f tot0210102012102552500005 pemnamoaa pengadaan jaan kis ser \| pe220000000\| to000p pengadaan sarana air bersih bantuan provinsi) \| 0oo\| oro9101040121042321 belanja pesat p totostoto1012tos152101 homo ss00o0000\| too0of toto t0101012102152101005 fonorarom fama kat soo ooo\| ss00po0o0\| toooof toronto10# \|monogram pns to000\| to4 t0101012102152102001 honorarium perawat fenorermtak temp 2a0000000\| too belanja barang dan jasa toto1 t0101012102152201 (amalan akar a00) too to1081010401210152201001 param task cbooo\| to1 t0104012101132200. pematemkam pemanas semi0000\| too totostoto1012102152200001 pemjaceak tos t0101012102152200002 penanganan s00o0\| too to10410102012101152211 pama tatanan ana s00000000p to4 t0101012102152211002 peanamakman minuman to000f toto1 t0t04012101132215. pemapetaaman dms t000f t0101012102152215001 pemmapendaman mas daan cah e0p0000\| too0of to10410104012101452215002 paamapenaman dimas urgen sss toto to010121021523. panama into00000\| stoo0000\| toto t0101012102152370. pemamaraemm sus rmmmeesi iss oo. too0000\| to000f t01t0104012101832270005 petanya moda pengadaan besi bakulamya oo\| t8st00 o00 bantuan provinsi) totostoto1012102052101 hamm pss raso00000\| toooof toto1 t0101012102052101005 fonorarom fama kat raso0ooo0\| toooof toto1 toto4012101032102 hamm nor pns \| a00 to000 to10410104012104052102001 odoratum perda meera sap mena kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm uus toto1t0101012101052201 pesan bananfakrans 00an toto110101012101052201001 pesaagatums kamar roof semooooo\| tot0110101012101052200. hanja cak gan penggandaan teo so0000\| t010410101012107052200001 pemmaweak soo l t01t0101012101052200002 belanja pendanaan soon ass tot0110101012101052211. benda makanan dan minuman fee otonom ses oo0oo0\| ot0110101012101052211002 belanja makanan gan minuman rapat e25000oof to10410104012101052215 pama pemeran t01t0104012101032215001 pemnapetaaman gas gam dah \| to000p tot0110104012101052215002 pelanjaperalanan gas iuargaeah sort0o00o\| temmooooo0\| toto1t01010121010523 pesmamoaa ufo s00 sess000000\| to10410104012101052300. pamamoat pemeran ayah 2e0050000000\| tot01 belanja moaa pengadaan jan kuis (in tpt lingkup perkotaan bantuan provinsi) totortororot2toms2t. pama pegawai ufo tesoooogaf o teroooon\| totortotro121017s2101. fonoramam o00o0000\| to10410104012104752101005 odoratum panama tem kemah 2s00000000 otot0104012101752102. ffonoratam mpn 2s2000000\| t0000\| toto1 t010401210732102001 honoramam perda owerramak tah to000f toto1101040121017522 enna barang dang 0000000f see000000\| toto110100012101752201 benda aman pakaian toto110100012101752201001 pesat matt kamar o000of tot0110100012101752200. benda cak gan penggandaan ooooof sooko0\| to10410104012101752200002 pama pengen ter horor0101012101752211. pesan makanan dan minuman \| ot0110100012101752211002 belanja makanan gan minuman rapat roof tot0110104012101752215. benda permainan dimas more0o0000f eos0s0000\| t0000\| men men man kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama la tot0110107012101752215002 bemper amarah e000000\| totostoto10121027523. pamameaa to000\| to210102012102752300 temamoaa peranan eo0ooo0\| 0000f to410101012102752300005 pemamah penamaan jaan kas t0104101040121048: penataan halaman sekolah bantuan provinsi o00\| \|t0000\| . belanja pegawai r0s000000\| 10000f totostotoro2toss2101 hamm pss esoooooo\| mesoooooo\| roof tot0110104012101852101002 honorarium tim pengadaan barang dansa to4 t0101012102852101003 honorarium tim pamitan tem keran soo too honorarium tim pemeriksa barang dan jasa toto1 t0102012102852102. hamm pss a00 hovooooo0\| ooo\| to10410104012104852102001 honorarium permai honoreymtak o00 toto9101010121028522 baja barang ganda toto toto1012102852201 jeemalamn pakar o00 sooopooo0\| too0of totostoto1012102852201001 pemamatuskamh o00 to000p to10410101012101852200 peta cetakan peranan \| totostoto1012102852200001 pemmjacrak cbooo\| osn to910101012102852200002\| belanja penerangan soo0ooo\| toto1toto1012102852211. sma namn 00o0\| ss0 toooof tot0410104012102852211002 belanja makanan dan minuman oops toto t0101012102852215. panama pemadaman dms o saloon0\| satopoooo\| to1 t0101012102852215007 pemapendamn amat aah saropoooo\| toooof to410101012102852230. beanjatiban barangan jaa tss tes soo belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, totortoto10r2to: s23 raman rao memo belanja modal pengadaan bangunan menara bangunan aan to1 to1010121018s235t001 benda moda beneran puan sooko\| 27osoooooo\| mia mia kei dan cepat tumbuh kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm pemerintahan bantuan provinsi) tot01101010125209521 belanja pegawai eerooooooo\| cesooooooof toronto101012020052101 fonogram 00000f ot0110100012020052101002 honorarium paksa term keran otonom toto110104012920952102. honoramam mpn 2e00000000\| to10410104012020952102001 odoratum perda meera sap hoo to1 t01040125200322. banana baran ganda to000p t0t0210100012020052201 benda bahan pakaian as00000n0f a20000000\| t0t021010001202052201001 pemmjadatums kamar \| g20000000\| to10410104012020952200. banana arakan pengenaan esa ooo\| ee0000o0f toto110101012920052200001 pemasak as000000\| to1 t0104012920032200002 perma pemakaman 0o00f sooooooo\| tokoh tot0110104012020052211. benda makanan dan human o00n0f ro00000\| to10410104012020952217002 plana makanan dan malah t0t0210101012020052215. beam permainan dimas 0a2000000\| tot0110101012020952215002 belanjapemmlanan nas tarakan a2000000\| tot01101010120200523. pesmamoa sooooooo\| ke01e0000000\| belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor ' ' ) \| ) belanja modal pengadaan bangunan menara bangunan men man oto1 t0101012020052351001 dianja mom pangan bukan geng sar oooooof peron\| lolos2 rawan penanggulangan bencana daerah sa7m teo ooo\| 000o\|ooo\| perkantoran ot08101050201003. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran ooo ooo\| belanja pegawai) as0000000f as0000000\| o00f \| poros t0105020100252101 fonoramam pns \| ss00000of o00\| spp kode rekening uraian penjelasan dum perbuatan sebuah pembuatan s ow www tot honorarium pegawai honorer ada tap aeon t0108t01080201003322. tama barang dan daa oto oeonoal t010st0108020100332201 pama been pala abs dota aeon dean t0105t0108020100332203. (ama jasa kato poto bade poo ooo0\| pamela memar doo bro ooo t0108t010020100332206. dana cetak pegangan bot soo oe\| a00 cbooo t010s10105020100552200002 pelan pengaman seo goo t01081010020100332211 padma sakramen dan timah soto soon selama makanan dan minuman keran pera soon soon t0105020100352211002 bemniamalanan dnmiuman soo selama makanan dan minuman tamu aeon bea penanggulangan korban bencana alam toto01050222020 penanganan darurat bencana soooooroooo\| soogoorooool dunia barang dan jasa dog pee o108022202032201007\| selama peralatan kebersihan dan barampembesii don pon oe00 togo t0103t0108022202032201005\| pama bahan bakar wiyah gas tas t010610105022202052202 emiabahan mara poo erna t0105t0108022202032202001\| selama bahan beku bangun don soo doo oon t0108t0108022202032203. tama jasa kam rain cal t010st0108022202032203002 damar modal a o t0105t0108022202032211 ama malam dan timah tovotoooo\| t010st0108022202032211005 padma bahan toksik ope pog cenontoooo\| t010810108022202032215. damareaanan dias oat aon pelan perairan des darah osn len miss misi knnnnnnnki knnnnnnnnnn lanjutan) kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma s ol lo. et dea non onoarun tin pelaksana tim ken sono sao honorarium tim penerima barang pandan seo opo goo t010510105022205522 hama namedata ran pem cak anna t010510105022205552215 olga aamapenaaman nas deh moon pekmaraaamm murah ane t01010002205527a opa dena men non pekan jam kun png see t010t0105022205552230 o\|okamafitan parang atau jasa doo a00 moon belanja hibah barang atau jasa kepada pemerintah men men belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada mike mentotostotosotisoos penanganan dampak oro range tooooopoooo\| to0p0000ooo\| 000f go10roro0115005521 dimana pama a00 armor o torootoroo01 s00s mom maa onoarun tin perdana ken ekor dorong ordo01 tommarum tin tema parama dansa seooooon (too kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm uus us to10toto6011so0ss2to2 soror teo tot00101000115008521 honorarium pegawai honorerrudak temp te20000000\| o00\| toto101000115002522 benda barang dana 0000000p to00000000, o00\| t0t0010100011500252201 pesan bahan pakaian sasseoooof o00\| t010010100011500852201001 peanaaattts kan soo see0roof roof tot00. pelanjaperangko mate ganbendapeslamya op0oo0f soooooof o00\| t010010100011500852201007 belanja dokumentasi cek o00\| ot0010100011500852201005 belanja mutilasi dekat s00000\| o00\| tot0010100011500852201010. perma keragaman o0op s000 t00t0100011500232200. pena cemas pemesanan d00\| eno ooo\| tot0010100011500852200001 pemasak s00o0\| o0oj tot0010100011500852200002 belanja pegangan 0a0o00p o0o\| to10010100011500852211. plana makanan test000000\| oops tot00. belanja makanan gan mimumanrapt so0ooo\| t2s000000o o00\| t00t0100011500252213. pemaraamkem \| too000000f ooo\| ot0010100011500852215001 peanjapakman keralapagan 0opoooof os0000000f o00\| tot0610100011500852215 panama peta bias loop t0t0010100011500852215001 pelanjaperalanan gas gram darah astopoooof o00\| tot0010100011500852215002 pelanjapenmlanan gas iuargacan er0opoooo\| esooooooof o00\| t0t0010100011500252231. peanjaanuan solar barang so00powo0\| sos0000000f o00\| belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada oto0 t0100011500852252. benda tenaga ant stuktur nammamber tos powo0\| tesoooooof o00\| ot00. belanja psatenaga ann instruktur narasumber os0ooo0\| tosocoooo o00\| aoa naa penyandang cacat dan eks trauma nanga penyandang disabilitas berat toronto10e0118002521 fauna pemain a00 e0 toto10100011800252101 fonoramam pns as000000of soo0ooo0\| aaa naa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www be more bee ben odoratum tim penerima barang dan ono maa onoarun tesla fork ear oooooj soo t0100101000115002522 amp barang anda rejo ioi pama pras penamaan kah nee pena pogo mem tanpa tot dana dokumentasi atk t010010100011500252201000 bama punika dekorasi t010010100011500252200. pem cak nnn maa por t0001010001 open maan t010010100011500252211007 pekan makanan dan minuman pep moon t010010100011500252215 pemaraaam ane tot dana perjalanan nas ram daan pekmaraaarn rah t0n0o10100011500252731. open paduan som padang aon belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada aan man mean masa men uang yang akan diserahkan kepada masyarakat pihak mpr uang yang akan diserahkan kepada masyarakat l' )' ' ' ' ) \| ' ) ju0000)\| dinas lingkungan hidup dan kehutanan perkantoran todos tozosoo100o2 penyediaan pelayanan adminstrasi peranan se2 sopoooo\| se2n3ooooool 000f to20s10205010100057 pedia pasi answer ema kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www uus w pee men non odoratum tim menerima burn ganda karun tea fort ear e t020510205010100552103 umalemur t020510205010100552201 \|dana pan pama seo maa t0201 pama cek pan maa mean non pemadaman man pekmamaanan mean penamaan dan memahami aparatur to20s t02080102007, pengadaan perlengkapan den peran kantor 257000000o\| soo t0205102050102007571 perma rami mea maa rooarun pera pre one t0205102050102007522 pda name canda nee kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www ols el belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery pan men mana maa bea t020510205010207523 opini perma meta pram aam moo ooo\| ooo noref peka metal penahan comes seo emo peamiamotal penahan toko maa bea dunia total pengadaan perkakas angka semi geo porno goo t020510205010200752322005 mana modal pengadaan peramunts sono pemandangan umah orasi peka metal dendam pembalap pain metal pengadaan rar peranan belanja modal pengadaan alat rumah tangga home j)\| maa men belanja modal pengadaan komputer oc00\| o0o belanja modal pengadaan personal komputer ''' ' ) \| ' o.c00) pelan modal pengadaan dorian pesan kom pro eren maa mean bee perusakan lingkungan hidup toronto20s011601s ingatan hukum lingkungan o00cbooo\| p00cbooo\| ooo ooo pee onoarun tin perdana tim ken soo asn onoarum tim menerima parma dan to205102050110055210. door oom tonoarum perda tree ono naa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w wow ols bee non maa pee tor0s1 o015 oem ma o kng t020510205011001552207002 peamasewagedung kantor tempa ena to20s1 o01b2t perma nama dan mam see sa2 penamaan mma maa pda isa konstan sembrono ros t020510205011001552252 ookmapatg annual seo porno sop beooooooojron pena sate i mswukum narasumber loose ojo program peningkatan pengendalian polusi ' o. ooo pengujian kualitas udara ambient ' ' ) \| )? o.0o\| ooo i0205102050120001571 perma ramai honorarium tim pengadaan parang dan gai poo moon honorarium tim pemirsa parang bandara soo pee open pamannya t020510205012000152201 perma pam pamit per see to20s1 pemda belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan aaa man t02010205012000152700001 pembaca e e t020510205012000152200002 perma paman kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm uus us to205to205012000152215002 pammpammmamstardaea u ea inventarisasi gas rumah kaca grk) oo0\| ooo belanja pesawat 22s000. \| o00\| 000p t020510205012000552101 hamm pns \| o0f to205t0205012000552101001 honoratam fakta ema kemah o0000o\| 000p porsoooooojoooaf t020510205012000552 honorarium tim pelaksana teras kegiatan o00f 20es0ooooof t020510205012000552102. fonoratam mpn a00p0000\| 200000000f f t020810205012000852. odoratum permai honorermtak o00f t0205102050120005522 benda barang bangsa te5 so00000, o00\| belanja bahan pakai habis t020510205012000552201001 pemaadatums kamar \| ss00oo, esp t020510205012000552206. pama graham penemuan o0000 m2000 to20510205012000552200001 pencetak 0000p ooj soo t020510205012000552200002 belanja pendanaan eoooooof eo20ong o00\| t020510205012000552211. pesan makanan dan human sa0o0oo0of o00\| t020510205012000552211002 belanja makanan dan minuman pon se0000000\| o0f t020510205012000552215. belanja permainan dimas to2050205012000552215002 permapenamman amanda pora t020510205012000552252. pesnjatsatenaa anm stuktur nammmbe is00pohon\| es0000o0of o00\| t020510205012000552252001 hanja jasatenaga aht instruktur narasumber soo mono\| as0000000\| aan hutan gunung pelajari bantuan provinsi) p0201t02050117o1as2t. banya pegawai) ufo memo o me0ooo\| fonogram c000of tes000000\| p020110205011701s2t01001 honorary fakta asam kemah ooooof ta0000000\| too room leo honorarium pegawai honorerradak temp oo0o00nof to000o00\| t0000\| besan barang dana o0na\| pama koo ppp kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us p0i00s sesat0t pama ask uss seo belanja cetak dan panggangan oo0no\| solo0000\| pemmacrak so000000\| penta penantang t0000p pena makanan dan ummah too too belanja makanan gan mimumanrapt oo0o00nof n000000\| t0000\| pesmamoaa o000of gen0 pesnamosa pengadaan ketat bana teori0oo0\| hanja modal pengadaan bere geram o00 t.o0000000\| peanamoda dendam amt kamar o00 so0o00000\| to000p belanja modal pengadaan met kamtortamya roof soooooooof sooooooo0\| belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat asma belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat mete ita belanja modal pengadaan bangunan menara bangunan eng sapaan aaa 0201t020501170152351001 belanja moda pengaman bukan geng tto ooorof stoo oon\| beanamosa pengadaan jaan sao o0000\| kostum0000\| t0000\| belanja modal pengadaan jalan khusus to0 stoo0000\| t0000\| emas refer dayan masyarat dan desa cool t2500000000\| t0000\| jena \|ikaramasar pammmmawaun esa mraootaooe\| mhesoooosnege\| masyarakat dalam membangun desa naa melalui program bass bantuan provinsi) t0207102070117012521 belanja pemain esooooo0\| iemooooof to207r0207011701252101. o\|fonogram oo0000\| t020710207011701252101002 honorarium pengadaan barang bangsa a00 o00n0f ka0000000\| to207 honorarium peserta barang anda asooooo0\| t0207102070117012522. pama bampgangsa o0000\| o00oo\| kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www et mena maa maa maa bea moana maa maa maa iso02 pain peranan dinas kadar pem oma t02010 oasaaso tama mean pamngamua belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, bezos ras reraususcah sopoonoooof as0noasooo, , bea lintas men lalu lintas dalam rangka pilkada o06s pooarun aon erna maa tooarum perda tree pop esa t0200102000115005522. \|pana parngdangaa son sao pee maa pama pamen pakar mma t02010200011000552200. peka cook dan pandan to21 beam pendanaan o pee densonomtome rerimusnmam o\| mepenann\| senapan sengon perdagangan dan perindustrian menengah yang kondusif kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama uus la ps umkm fasilitasi part dan halal to21ttositoti sloss21 belanja pegawai) so0 ss00cbooo to2 to21 to1aso03s2tot hamm soo o0oo0\| ss0000000\| eoooooooj kir to211t0211011500352101002 honorary pengedar bam to211t0211011500352101003 honorarium tim potaisama teks keran cbooo\| te0cbooo\| eoooooooj to21110211011500352102 honoamm pns t021110211011500352102001\| honorarium permai hore tak temp c0000000\| s20 to211t02110115003522. bana barang ganda \| tem o00000\| o00p to211to211011s00352201 (amalan pakar temon to21110217011500352201001 pemmaaatttstae 0000p to211t0211011500352201003 pennjapeango mem dibina pama voodoo\| 2s0000\| esooooo\|roof to2111021t011500352201007 \| belanja dokumentasi cua cetak 000o\| booooooof sen to211t0211011500352201000 pena palmas bakar soon opoooo\| ojo to21110211011500352201010. remaja pemain oo0 to211t0211011500352206. pena cek penganan cbooo\| seen to211t0211011500352200007 penanganan to000000\| issspoooo\| to21110217011500352207003 peanjaswa mang rapat pemeran gs0000000faoooo\| to211to21t011500352211. plana makan dan umum \| tod000000\| es0voodoo gis to2111021t011500352211002\| belanja makanan dan mmm a0000000\| #s0oo0oo0\| to211t0211011500352217. tema pakaian kum gan taman tra ooo soo00000\| ooo to211t0211011500352217007 pemaparan park tnasora soo0powo0\| oo0\| to211t0211011500352215. jemmaremdamn ss0ooo\| esa to211t0211011500352215001 pemmapendaman nas aam rah 0oo0\| sevoooooo\| soo0ooo0\| t011500352215002\| belanjaperatanan gas darah ooo se0000000\| to21110211011500352232 peanjatsatmagaa stuktur masamba yahoo00o0\| 000p \| to211t0211011500352252001 belanja jasatenasa amt instruktur narasumber so0.0ooo\| e20000000\| oo\| papan garangan movogonen\| tienoasaa\| bon eksport kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us poet ots2 ema sos fonoramam aroooool o0o\| honorarium paksa term keran ar2 voodoo o00\| odorata mens \| 225000000f o0oj odoratum perma honorermtak tap \| o00f fana barang dang es02500000\| o00\| pesan bahan pakaian p0000\| aon ooooof o00\| pesaamatums kamar toko0f ooooof o0o\| padanja dokumentasi acer soo s060000, po2001021t011700152201009\| pelana publikasi lokasi 0000p ooo\| pena cetakan penghargaan roof tersooooof sooooooo\| belanja pendanaan te1sooooof soooooo0\| belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan man penta morgan tam o0000000\| pamamatnaaanynkumsum goo ono oooooooofeoon\| belanja jpsatenaga ann struktur narasumber ooo proof \| e0ooooooo\| soo perdagangan dalam negeri sistem resi gudang dak penugasan) t0118025521 banya pegawai po2001021 t011s022s2tot homonim prs o0000\| as000000 oooooooj honoratam pentareakam kerah ono ts000000f oma honorarium tim pengadaan barang bangsa too powo0\| seooooooo\| issn honorarium tim pemeriksa barang ganda 25s00ooo0\| i20000000\| onasoooooo\| odorata npsn so0000n0\| so000000\| honorarium pegawai honorerradakteap sooooonof solo0o00\| t0000\| benda barang ganda to0 tes ben bnn kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www uus et pee a020o1 pama cek dana pane pekmamaanan mma ooo pemaraaamn dunia perjalanan dinas kardaeah sopo pokanmasasa mutasi opo semen gmooeoooo bar aaa 1so2b a00 peka jam png soe pem papan angan bass some belanja modal pengadaan kendaraan bermotor meh non peka mol pengadaan pnan pangan aon belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat belanja modal pengadaan bangunan gedung pabrik '' ' '\| pasar tradisional penyedia sarana dan prasarana soooooooo\| ts0poooooool ooo b0200102110120002571 paria versi a00 peka pemasangan pee kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www el pee penataan oa0o1 pena meta pandan angan emo poco esmeoen eeoooo belanja modal pengadaan kendaraan bermotor beroda maa men belanja modal pengadaan alat angkutan darat tak maa mia men belanja modal pengadaan kendaraan tak bermotor peka metal pengadaan aat dapo emo pemandangan dunia meta pengadaan pesona komen ' program dibidang pasar ' ')) ) \| ooo dak pasar (lanjutan roof a02001021l015000957t pelana versi iso aoa men meomorarum tim pengadaan perang dana poo o01 so00sato1o0t\| honorarium tim menerima parma dan oem fonogram perda temen ear seo pen cape peka pamandanya joe dai osaka pangan selama makanan dan memanen paorammansonsann pasta bias omer raja oom kode rekening uraian penjelasan dum perbuatan sebuah pembuatan s w www aaa a020010211013000352251 (ama jasa konsultan boo poto po0 pon pama jasa konsultansi kota beo poto soo ooj eren teolog pelan jasa konsultansi pengawasan belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat men men tennnnnng tannin belanja modal pengadaan bangunan gedung menengah waduk jatigede b101002\| honorarium tim pengadaan barang dan jaa ojo honorarium tim felioana tes kegiatan oat aoa honorarium tim pemeriksa barang dan jasa goo honorarium pesawat honor ada cap dota soe p020ri021to110000522 ega barang ganda maa aaa a02 tot no000ba2oto0o belia puisi dakwah aoa pama pecahan oto sorong o00 bab0 a020710211011600032202. team bahan mama rote pog romeo0j logo aoa selama bahan beku praktek por rote soe bro gogo aoa plane cetak dan pegangan bot boa naa mal kode rekening uraian penjelasan kaum pertanian secdanrerwaran pasa swa bima aaaa aaa men do2gn ion i000s bama sewa ruang rapatperemuan ono 0juara aoogrio2 i000s2 agama maman dan minuman pon emo po2 r02 aan makanan dan mem umat pop ooo a0207102o1tg00052230 bana teh parang aan jaa soon belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, mana iii aaa mea pama satenagaah t mawuktur narasumber poo 20s0pooooj terpadu satu pintu ena ear perkantoran to21210212010102. penyediaan jaa kesenian soooooo\| sosoonoooo ooh dea panai mea odoratum tim penataan permana poor oouop oko1 lol honorarium tim pemeran parang ganda pop soon toni02n toto obama pemasangan ono moon pee kos pama las mea ono asm pangsa pmk pos eno pee kerjasama penanaman modal tnoonsosatat oem men honorarium tim pelaksana teks kaitan poo bea kode rekening uraian penjelasan geum pembuatan sedantersanan \| om3 w w w www pee fonoariun perda pemoerradak eno t0212102120118002522 pena parama dansa t0r1210212011500252201 perma pam pai pena pena pang meri dan bandar ajo t021210212011500252 pama putikasif dekat t0r1210212011500252200. pena cetak dan feng pena tangan t0r0112011500252207. ema swa maag koo baso pena sewagraws tamorfema east pee penamaan dan mmm a00 soo ajo topi 02n2011300282214 selama pakaian usus dan tara seru hoon\| cbooo promo a002 peamapakaan beta radial a00 pohon\|cbooo meat ori peamapaaanan dinas diam dea pemain mem atinmukur malam ooo cbooo\| pon ori pelanaimatenasa ati instruktur mamaumber oe0o0\| ooo bonus dan peternakan sasoroooo\| sisa25 perkantoran dana naa arena dan kemas ketan megkemoos\| magabomon) seo daerah a020120201010100052101 fonogram fonoarun tanta frasa a020120201010100052102 form aas honorarium perhal foroerraa cap ooo kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ooh be" belanja perjalanan dinas o00\| belanja perjalanan dinas luar darah ' ' \| o00\| bea aparatur , pengadaan perlengkapan den peran kano toransroooo\| to1ansmooool b0901202010102007521 selama pegawai seno seno ojo poo moran maa nee pan aaa non obama pemasangan soe poo belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery pipa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih '' ' ) g00\| belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan inn non a020120201010207525 open pem maa ngan ao2o1 bas root peka mol pemakan umah dodi mela pengadaan komite pe0 so peka metal pandan teman pera romeo\| soon seno belanja modal pengadaan alat keamanan dan bra poo program pengembangan budidaya perikanan o.0o\| ooo sf industri hasil tembakau melalui kegiatan pengembangan perikanan dbhcht) belanja pegawai ' o00\| kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www uus ls w femoratum tim pengadaan perang andra aio ronoarun tin tersisa pama dan poo a02 fonogram perhal temoeridak spon pon oof boo perma pamandanya pom poo pan admin perang mawards nama dokumonus cak pena puasa a0201 20006bar oto pena keren pekmabman baka paket \|kana cook dan pengaman a020120201012000552700001 pelacak bea non a0201 open maan see penamaan malah pemaraamm ron non peknapenaarmn merah pemahaman belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, maa mina poo mea pena samapai mengukur narasumber soo asn peternakan kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelan prapatan aya tani cinta asih desa cimanintin kecamatan jatinunggal feaamapaam roof too fonoramam pns i20000000f o00\| odoratum pantapemsama keran so0oo0000\| oo0f honorarium tim pengadaan barang bangsa 00p0oo0\| taooooooof o00\| honorarium tim peserta barang dan jasa soopoooof sooooooo o00\| (onoraram fans o0000\| s0000ol honorarium pesawat onore mak trap \| 3s7s00000\| 00f (anna barang bangsa \| o00\| saja aman pakaian o0o\| peanjadatums kate s00tso00, o0o\| belanja perangko mate dan benda sama sto0ooo\| 00f belanja dokumentasi cua cetak mooooof o0o\| eanalamantaena tes0000o\| o00\| pelanjabahan obatobaan esoooof iatesoooof o00\| pena cetak dan pengadaan ts000\| teng s000\| pemmactak s0000\| oops pena penganan ojo pesan makanan dan minuman ooo\| 2s000000of o00\| belanja makanan dan mmummrap peanaemmanan dimas p0oo0\| ist00000of o00\| peanjaperalanan gas gram darah ooooof amosooooof o00\| pelanjapenalanan gas iuargaean \| saosooooof o00\| penamaan bangtan sasa tes voodoo\| teseooooooof o00\| belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada maa belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, men mia mia bea kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www el w pee bee bee non dan olahraga perkantoran penyediaan publikasi, dekorasi gan dowamentaa so00ooo\| tenoonooool 00k ono, . \| pelarian parang bandara sooooooso\| soon soo kana pan fama deo moo moon ooo soon teaser pena puriasifnkaa oom pembawa tari pemahaman baku bangtan eos oojtoooo peak oot penamaan bad pan yetvomoooo\| tesavooaoo\| pan penganggaran skpd penyusunan perencanaan dan penganggaran skpd too000noon\| tosooooooool 000f odawa pmi teo temon opo aaa femoarun tim pelaksana tim kesan eno femoratum tim penerima barang dan dea seo pohon i0202o1 tom san fonoarun for \|obama parmggangaa mea bee gen aaa pena purmkasf daa pama cekdnpmsn eos a0202202020no7001s pelacak aaa dsarnkkta pop opo bea ben kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www et w pen men ega uan pena eeatmamai memukul narasumber teo was pertama dan ketahanan pangan 525221100o\| \|as7aa perkantoran eo203202050101008 penyediaan pelayanan adminstrasi perkantoran 2s0s00pohon\| 2e0000000o\| 000f yordania pesawat pam paoopooo b020020205010100552102 fonogram pis tooarum perda tae pem padanja pena amis tah pda makam ren pekan kehitaman ash semen nama pemroses dunia isa pengaman sopo oops opera cak dna nee penataan a020020205010100052217 perma makanan danamon soo pekan makanan newman tan eren penamaan minuman penamaan man dana ben oo ama pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan laporan keuangan sp) tooooooooo\| to0poooooool 000foto tpl kode rekening uraian penjelasan sesium perikatan setan rentan uus ee p020320203010s00252101 dies soo soon emo honoratam pertama emas kanan sto0 222s 0000p hamm sso o0000p esesooooof honorary perma arema temp ooo ses ooooof asa . tiban barang dan daa sss ooo pama bahan pakai has ooo ooo sao peamaatattulskatoh ooo aaooooo esa pemadoakdan pengenaan a00 eseooooofuzea pelmjaeak po00f eeonoooof esa belanja penganan o00 pesoooof esa pemadaman dantmamah te20 s00 belanja makanan dan minuman htm pemuka o0roof area belanja makanan danmimumanrapt s30000opo solo0oo0\| toer pra oro tertamampbakemumn season\| astsessioooo\| seromooooo\| segi pertanian perkebunan pen tama gencatan deburan danfamaman sembosoogng seseagoogn\| #e0pase biofarmaka b0205202000115007831 pama pesan ooo eop s2101 honeamm pss s2s0 a35 henoramam penta peka ketan 0000p s00 dionoamam kampus sa5000000 e so0o0roof tas honorary perda anereritak temp st50 sooooooof tren pama barang ganda o00 0000p oo0p ono beanabahan pakai ooo elmjadattts kantor soo belanja perangko, matra gan benda pesan soon tesoooop ooo ono peanarubikas bekas pena paman 0000p ono tambahan nat penambahan baka paket a00 kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us tee p00002020301no07saros0t a belanja pendanaan asoooog oops benda makanan dan human roof testo00000 o00\| belanja makanan gan mimumanrapt roof o00\| belanja perjalanan dinas s0000000p se0o00000\| o00f beanjapemmlanan gas gram darah s00pohon\| ss0oooogof o00\| pelanjapenalanan gas iuargacahn opor roo pesnatsatenga am syukur nammmber opoooo\| i20s000000, o00\| hanja tasatenaga mi instruktur narasumber os0 see sentra komoditas tembakau melalui pengembangan agribisnis sayuran berbasis keluarga dbhcht) \|aanapaawi von 0joo hamm pns iss teo honorarium fakta featsara keran ooo\| 1s07so000of honorarium tim pengadaan bare dana 2s000000\| \| 000p ooo honorarium tim pemeriksa barang dan jasa soopoooof sooooooof o00\| hamm nafsu tesooooof honorarium perawat honoerrudak temp pohon\| 25e7s0000o\| ns2s0ooo0\| benda barang dang pesan bahan pakaian o0o\| peamaamtuskam pelanjaperangko mate ganbentapeslamya sopoooof o00\| pena putmtas bekas o00\| pena peran o0000\| emooooof o00\| pesan cetak dan pengaman ss0000of o00\| pemasak so00000p sop penta penganan so000of o0o\| bejana makan danfimumn o0000000\| o00\| hanja makanan minuman 000p aan kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us pena permana ama daan daan opo temoooooo\| 0p pesan mean bang atansasa o0000\| 2ns000000o\| belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, mane belanja msatmapa a instkunmamambr delanjapsatenaga ann instruktur narasumber o00. banana pegawai too0000\| topo0, fonoramam soo00000\| sopooooj honorarium pantapemsana kesan s500000\| ss0000o00\| soo0oo0f asa honorarium tim pengadaan bare ganda 2s0000000\| \| 000p honorarium tim pemeriksa barang dan jasa soopoooof sooooooo o00\| fonoratam fans se000000\| me000000\| o ameooj lo honorarium pesawat honor tak trap s3000000\| se20o0ooo\| pena barang dangan e0000\| 2r tneooool kesalahan pakam \| ta0a20000\| o0o\| pesajamatums kate spoof oops belanja perangko mate dan benda usianya o0000\| tes o0oo0\| belanja putra dekat so0p00o0\| soo0woong o00\| hanja peraturan \| ssrn00o0of o00j (eanalaman tara sss \| ssa0oo0\| ooo\| pelanjabanan baku praktek ss51 s0000\| pena cetak dan penggandaan 7voodoo o0o\| pemmacrak so000000 penta penganan tooooog ojo pesan makanan dan minuman cbooo\| mesoooool o0\| belanja makanan gan mimumanrapt narsooooo o00\| kode rekening uraian penjelasan sesiumperitatan seteiahrembatan ws pemaparan daan dead asteooooo\| pelana milan barang tanda t.o00 ono\| belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, yaa kama prp prp . belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber soooooo\| voodoo\| ono\| soo pelanjajesatenasa ai instruktur narasumber o00\| ooo nose nu, sentra komoditas tembakau melalui pengembangan komoditas buah buahan dbhcht) belanja perda o0000p henoamm pns s25000000p honorary fakta asam karan a0000000\| goo odoratum tim pengadaan barang dan jaa ao00oo0\| o00\| odoratum pemeriksa drama ganda soo as000000f roof honoramam noh pns eos eso0oo0j honorary permai hneeritak temp o000o\| eesooooof sia pena baran ganda tots500000 p o00\| perma bahn paras oo0f pemmammtutat p peanapeanga mate dmbemarsama ooo\| belanja publikasi dekorasi ono\| pena pemain 0000p \| pena bahan mae ora e0o00g ooo\| peramban bakupakek or a0oo0f ooo\| pena cetakan penganan ras0000f ooo\| pelanaceak p ooo\| pelana pejantan 0000p ooo\| pena makanan dan maman ono\| belanja makanan dan mmm roof bejana pakaankea tato tr0000000 o00\| kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma lww uus et non pemaparan ane aan pelatih pamgamuda belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, aan ban pena kata aimemkum aasamer see melalui teknis budidaya tembakau mole dan tembakau hitam hari ig) (dbhcht) pan pane ben bea honorarium tim pengadaan perang ganda ane roof per monorail tim penerima parang dan jasa dos boo mama tooarum perda tae poo pena pamandanya pon a0200202001 pama pam pra peamaamutstame setara pama peng masa mba ama sep pemain dokumen cetak poo pane pemapaantae ane pemabaybpr tam e penambahan cobaan pemabmnkma tamatan poo ono daa ram tarakan spoon ana kaa kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm ss pam penata penganan s0000p verso0o pesan sewa sama mora \| oo0000\| belanja sewa sarana moomtas dat 0000000f toko0oo0\| belanja makanan dan malah \| tos00 000p \| belanja makanan gan mimumanrapt too pohon\| tosooooooof o00\| pesmafakaan kea voodoo\| irs000000o\| o eesooooooof peanjapakaan kenalapanan eoooooooof rs000oo0of e2s0000000\| pama param kuas tatantrtk pelnapaatanoamaa o0000000\| t0000p esnapemmanan dinas ooo\| iar voodoo\| sasasooo0\| pelanjapemmlanan gas mam darah sr00pohon\| o masocoooof era peanjapenaman dimas berdarah tsb se0ssoooof pesnatsatenaa anm syukur member st20000000\| s2a000oo0o\| mecooooo0\| pelnaiesatmasa am msrukurmaasumer a0000000\| gsoooooooj ban pelamar soro0pohon\| son0000000f f pama kota pama kam tanpa mono pooooooof belanja modal pengadaan alat rumah tangga home maa pesmamoa penuaan komputer oopoooo\| 2rs00voor belanja moda pengadaan pesona komputer otonom to00000000\| 000p belanja modal pengadaan peralatan personal komputer 2000ooo0\| 2s000000o\| 2cbooo0\| penyuluh desa bantuan provinsi) pidana parwa soon foam prs soo s0000000\| to000 honoratam pentaeakam kah s0000000\| fonoratam kampus a0000000f honorarium perawat honorerrudak temp a00000of na0000000\| benda barang dang s000000p tso00000\| kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm la ps pemnapcango mem dibina psm s00000\| oouop pamasaakatwr se0000000\| se00000000\| 000f pemammepeawr o0000000\| to000f belanja cetak dan penggandaan soo 2e5s0000\| to000\| pemmaceak soo sooko\| osn emma penganan moon praja naman gantian ss00000000\| t000p hanja makanan dan malah pemaksatmaga am msmukurmamsamer pennjaimsatenasa ami stuktur mamsumber to000 tanaman solo000\| sesosok000\| roof pemamota preman kmr so0 too00000p peanjamoaa dendam pesona kamar to0. \| to0. too00 belanja modal penamaan peralatan esa koma to000 pena moaa pengadaan peran jaman 000o0\| so35000000\| too00f pamanda pengadaan aset bermalam a30 t35000000\| pemamah penanam software se35000000\| e25000000\| t0000f bantuan operasional penyuluh bantuan provinsi) o00\| \|t0000\| .0835z1. \| belanja pegawai) (foam pss t0000p fonoratom fakta kat to000\| anakan daktmrsaamausrun pemtamawtamn enoasoooon\| anoiaeooooe\| haerasooaeooo (aa) dan infrastruktur pertanian lainnya bidang pertanian) belanja pergi itoooo, hamm pns tss cs0000tool pen honoratam enggan bambu anak tss0o0o0o0\| esa odoratum tim potaisana teks keran soooooo\| tatoooooooo\| men wal kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama uus la os 200002000i12ots a2metoo\| es0ooo r femoratum penawar kenorermtak temp es00ooo0\| javana barngdangasa ses p0000\| ge0590000000\| 000f (amalan rata 2s00\| lemasooo\| eserooooj esa belmjadattts kantor esseooooof eos pemaceukam pengadaan toss0ooo\| pan pelacak ksooooooojtoosog pena penganan oo0\| poseoooooj pamafaanan ana ss0000000 peanjamakanan den mmumanr \| ss0000000\| to000f (ema pemain dms oo000\| erooooogj pemapendaman dns daan ojo peanapenaman dimas angan temooooo\| pena mean arang aan daa soo a07 so000000\| ooo belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, ane pama tana ah mustaka asam s060000\| so00000oo\| pennajasatenasa ami instruktur narasumber soo0ooo0\| sooooooo\| too0of agen nan peranan par seervoogng seeseoamasal seng om\| bidang pertanian) belanja pegawai oco\| ooo honorarium pns a9k00, honorarium tim pengadaan barang dan jasa 'o) ' ) \| )? oo honorarium tim pelaksana teknis kegiatan '' ' ' ) \| ' honorarium tim pemeriksa barang dan jasa oo .007c1c0o0)\| honorarium nen pns ti200, joo0\| honorarium pegawai honorer tidak tetap '' ' ' ) \| oo00) joo0)\| belanja barangdanjasa ' sisa0000. s79400, o0o\| o0o belanja bahan paksi habis opo ' ' ' ' \| ses belanja alattuliskanor ses ana (ewen sej kode rekening uraian penjelasan sesiumperitatan seteiahrembatan sl pemeran tmooooofaooo belanja penentuan tts0000p e2solo\| temareammprs en000000f pelanjapetamnan emas imam dah a7000000f ooo\| belanjaperiaanan dinastia darah sat \| satopoooo\| soo pena hibah barang anda to00000000 o00\| ooo belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, a.a kan ppp eee pertanian bpp) kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya dak bidang pertanian) belanja peras spo00000\| sama po200202050125013 s2101 foam prs s0000000 ooo\| fonoratam tmnfoakaa res kran 2s00 honoratam pns 2s00000\| o00\| honorary permai hnerefitak temp roof pena baran ganda ts0630000p peamabahm paradise ersoooof pemmammtumkat earsoooog ooo\| pena cetak pendanaan sso0o\| sessoooof ooo\| pelanaceak o0000\| goo 0000p ooo\| belajar pengantar sop spoof oof pena potaaman das sss gesooooo ono\| permapetaman dimas daan dah cbooo\| s05 sooooof o00\| pemasok uss t0000\| see \| ooo\| belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat prp belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor ' ' ' ) \| ) belanja modal pengadaan bangunan menara bangunan ana kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm sap sf pertanian kabupaten sumedang bantuan provinsi) 202092020501250m521 peaamapaama ufo ses roof esa fonogram pns sar so000000 sm20000000\| odoratum pengadaan bam dan daa \| honorarium pelaksana teras kesan roof honorarium tim peserta barang dansa sos0voodoo\| sos00o0o00\| (odorata mpn 2e00000000\| odoratum perda meera sap o0000000\| pena barang ganda oo\| testo.sso000. too00p pesan bahan pakaian note2spoof sort2soo0\| pemmjadatums kate ufo sere2so0o o mesto0\| pena cak dan pengenaan r00 asrarsooof pemasak roof k00s0000\| emma pemakaman mana pemakaman dimas ta2200000\| pamapemtmandmas malah keo2 toc0000\| pelanjapenalanan gas iuargaeahn sotoooooof s0roo0oo0\| pena mean bangau sasa mere o0000 belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, pama mor ufo ooo mma peanjamosa pengadaan ami raman tanpa roof is00o0000\| t0000\| belanja modal pengadaan alat rumah tangga home ana besama pengadaan komputer sessoooooof sesmoooon\| belanja modal pengadaan pesona kompas roof gessoooooof ge2s0o0000\| belanja modal penamaan peralatan asma kamar too to000000\| to000f tan tontonan kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ss. suara aaa aparatur b0t0130t010102007, pengadaan perlengkapan den raman kantor sesesooooo\| sesesoooool ooo botorsotoro102007571 pena remi honorarium pasta pertama kemah sae penago1o1s01o1o102007ba2 peka peran pakar s0t01301010102007523 open aoa ann mea bea $ol0120101010200752520005 poin modal pengadaan bolaan pes toooooee aeon cbooo s0r01so101010200752331 o\|okayama pagan suap soo boo sol0120101010200752531 pena modal penamaan pemain rdo team got dana modal pengadaan asa tidar behind tama sopo spoon igo golo1s0101010200752532001 pelan total pengadaan software o o aomonoo internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kebijakan kdh bototsototo12001 sistem pengendapan intimate pemeran broo te0000ooo\| j teoonoooo\| ooh botorsotoro12001571 peka passion toe snosooo onset dove tot tonoarum tim pes tem keran s0t01301010120011522. open pemadam bea ot01 s01o101 pena pumkasfpkaai era g0t0130101012001152200. pama cek kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us s0t0120101012001152211. pesan makanan dan minuman tos ooooooo\| terooooooo\| s0t0120101012001152211002 belanja makanan dan mmumanrapt it20000000\| tosooooooo\| temooooooof esa perma permainan dimas \| m2sa0oo0o\| open0o00\| peanjapetalaman gmasdaam dah ses0 ses000000\| s0t0120101012001152215002 pelanjapemmlanan gas uargarah t2s cbooo\| mersooooof es00000\| desnatsatenaa anm stuktur namee soo pohon\| snooooooo\| s0t0120101012001152252001 dena tenaga ann stuktur narasumber is00p0oo0\| \| s1000oo00\| s0101201010120016. sapu bersih pungutantiar ooolooof belanja pegawai soro130101012001052101 fonogram pns st0000000f o0o\| d010130101012001052101002 honoratam pengajar rang ganda ooo 000p o0f t3010t012001032101000 honoratam pelaksana teknis kegiatan s0000000\| ton.solo0ooo\| ooo\| ooo honorarium tim peserta barang dang soopoooof sooooooo o00\| fonoratam kmp \| to000000\| ojo d01010101012001052102001 odoratum pesawat hmoerritak tap aro000000\| 50t01201010120010522 \|esa barang dan jsa \| g220000000, o00\| foto130toto12001032201 pemain faarfars p ooo\| pemajamatums kamar se2proof e20ooo o00\| pama mmasfbaea oop desa cetak dan penggandaan 00oo0\| 257solo0of geooooooj asa belanja pendanaan ups 257so000of geooooooj usa to130 t0t012001032211. peta makanan dan mma o0000000\| rooooooo besa f panama makanan malah e too0000f eos t0120101012001052215. pena permainan dimas a00 ooo\| ansroooooo\| a0roo0o00\| ass g0t0120101012001052215002 besnjapemmlanan nas kardacah 00proof nsroooooof te0roo0000\| ass desnjatsatenaa m syukur namamu sooooooo\| tr5000000\| omrsoooooo\| d0101 penta tenaga ann stuktur narasumber issooooooo\| \| tsoooooo\| soo sumedang bantuan provinsi) kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan neo non perma pahanakaabs se00000foto\| b010150101012001052201001 belanja alattutskamer up m0000 o sso00\|ioo\| b010150101012001052200. belanja cetak dan penggandaan sono b010130101012001052200002 belanja penggandaan of a0ooo\| a5o00\| d010150101012001952207. belanja sewa rumah gedung gudang para roof soooooooo\| sooko0oo0\| t0000\| b010130101012001052207002 belanja sewa gedung kantor tempat of oooooooo\| solomon\| ooo\| b010130101012001052217. belanja makanan dan minuman oooooooo\| s0000\|o00\| b0t0130101012001052211002 belanja makanan dan mmmumanrapt voodoo\| soo00n\| belanja perjalanan dinas oposooooo\| mo062o0000\| belanja perjalanan was dalam darah asasi0oo0\| masa00000\| b010130101012001052215002. belanja perjalanan dimas berdarah opo emoooow\| kasonojioo\| tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan nan aaa aparatur pengawasan belanja pegawai ro0pohon\| iomooooomo\| o l0pow s010130101012100152101. honorarium komo o00000\| oops b010130101012100152101005 odoratum tim pelaksana tekno kerana toroopoooo\| tomooooooo\| belanja barangdandasa gesanseoooo\| terasa0oo0\| b010150101012100152200. belanja cetak dan penggandaan sreeoooo\| i20300000\| gesooofeem\| belanja penggandaan mes0o0o\| p0300000\| o o geo0ooofeem\|, b010150101012100152211. belanja makanan dan minuman sopoopoooof ers0o0powo\| esoooooo0\| ban b010130101012100152211002 belanja makanan dan mmumanrapt sopoopoooo\| ers0o0powo\| sooko\| pena penahanan dimas esssooooo\| sambo0oo0\| 2ass00000\|asap\| belanja perjalanan dimas berdarah asatoooooo\| 2assoc0o\|asso\| belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan anne b010130101012100152217001 belanja baya kepesertaan aro indoor\| moon bnn dan pengembangan daerah inn pelaporan capaian kinerja dan keuangan kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan rp) ooh, ter bot250to20t0e001 emas laporan keras ooooroooe\| to00000000\| 000hoon, b0102501020100001571 pelana see seo sn030102 doa s01 tonoarum peak tem keran apa soon s0103010201000015210. door soo soe a01 fonoarun tea for open pamandanya perma paman pama penamaan kah belanja cetak dan penggandaan bae got pama paman nee penganggaran skpd b0102801020107001 penyusunan perencanaan dan fengangarm kpd ooj tokoh0pohon\| to0poooooool bon02s01020107001571 petani pasi lor ton san log pooarun per s01030102010700152102 door soo ao102s toba onoarun for \|dunia parang pandan aon a03 pama pam pras g01025010201 penamaan g010230102010700152200, pekan cook rendah son g0102501020107001s2aoo00t pelacak ron tee bae bae so1022 sa2 pena maman dan osn soo g010220102010700152737 pemakaman soe soe opo pena eentmamai memukul narasumber soe dea kode rekening uraian penjelasan geum pembuatan sedantersanan \| om3 oow el nyaman penjelasan car tangan anp menbanoogn\| danoanoonoojhegn\| provinsi) aoa g01023010201t0001s2to1 fonogram psa a00 ato pohon oven lontaran pangdam ama got tonoarum tim peaioana tes kegiatan soo po0 to000\| a01 honorarium tim penerima barang dan dea oop g0102s010201t0001s2102 foam spot foroarun perda pora soon \|cbooo akan darma ganda fo1023010201t0001s201 pena pak pas ono cbooo b0102s010201 bar pena meminta got pena coat dan mangan ooooofioooo 02i tool saat oo2 penamaan eee jisoo f01023010201t000152218. peamarmaamn dis anno samin pesanan das rara ooo ooootoono g010230102011000152225. pena jea hak ono f0102s0102011600152725002 pena jasa pihak soon soon ono program perencanaan pembangunan daerah ' ' e o.00o\| o0oo bea a01 fonogram tim pangdam bandang soo soon cbooo\| aje a01 honorarium tim pelaksana tami keran rejo honorarium tim pemeriksa barang ganda ooo opo aje g010230102012100052102 form pps men masa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www bola bea non da0 00s22 pama pam paa bae an02 o00b pena dorman pkk solo0o pama pun masi dekan bae bana g010250102012100052200002 amin pegang g0300anos22gr oma sem una oam ono soo rooms g01022010201 peni sekarang kanorfemt soo besopoooof rosa g010220102012100052210. pena boa pernikahan pekan ieoomoonoo bae mana makanan dan uma toko moon voodoo\| g01025010201 pemakaman kah sao ooosannsot paa kelam g010250102012100052215. pemmaraaamm das a02s o00s pemanen d022010201 pemakaman ooo teo dunia era ai mengukur masam pohon\| roro rkd honorarium tim pengadaan parma gang more honorarium tim pelaksana teknis kesan soo a01 02s o00bo1o0t hmorarum tim menerima parma dan on02 obat karun for ear soe bea kode rekening uraian penjelasan serum penganan seehnrembama uus la ps name bamraatas tes aro gene t0t0230102012100052201001 pemmamatums kam says0o0\| b010230102012100052201007 pena dokumentasi mma cetak too00000\| to00f t0t0230102012100052201000 emma palmas bakar p0ooo\| e00000\| soooooooo\| b010230102012100952201010 belanja kreatif r5000000\| t0t0230102012100052201011 peamamakman loo00000\| 00p t0t0230102012100052203. pemasakan ooo\| b010250102012100052203025 pemammepeawr oops b010230102012100952200. pam cek danpegeman te5 solo\| toss f010230102012100032200001 pencetak s20000000\| se0of t0t0230102012100052200002 peta peran mess t0t0230102012100052210. peta sewa perngapm danpemmun tan cbooo\| es00o000\| 0000p b010230102012100952210001 hanja swamgakus t0t0230102012100052211. pena naman intim soooooo\| t010230102012100032211002 petnamakanan den minuman s652500000\| t0t0230102012100052217. pemaparan kur dataran tra ssoooooo\| to62500000\| d010230102012100952215002 paamapakaam bak tata t0t0230102012100052215. perma pemain dms a0oo0o0\| teo00000\| t0t0230102012100052215001 pemmapendamn mas daan seo sa00p0000\| enooooo0j ter t0t0230102012100052215002 pemmapendamandmastar aan o0000000\| sosoooooo\| 200p d010230102012100252292. pemiaisatnaaaht suku masamba 0000o\| ta2e2 o0000\| season00o0mean t0t0220102012100052252001 pena jasa tenaga amt stuktur narasumber soo ooo0\| e1aso0ooo0\| nan sumedang tahun belanja pegawai oo ) o00\| oco ' honorarium pns seed0o,ooo0o\| oco\| ooo honorarium tim pengadaan barang dan jasa ''' ) \| ' ) oc00\| o0o honorarium tim pelaksana teknis kegiatan o0o\| oco honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 'o' ' ' ) \| o600, o00\| o0o\| honorarium non pns o0o\| oco maen men men man kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us empang ueooooo error\| pesan bahan pakaian ooo\| o00\| 90t0220102012102152201001 pesat garam kamar rss00000f o00\| belanja dokumentasi (ma o0p0000\| mooooogog o00\| belanja publikasi dekat 0000p c00o0\| roof t0220102012102152200. dena cak dan pengenaan cbooo\| toe2o000o\| eooooooofessn pembaca ssooooooo\| o paooooooofesra t0220102012102152200002 penta pendanaan pama sewa ruma femme camera roof o00\| eteooooooofuoooa belanja sewa gedung kantortempat so00000\| roof soo o0000uroooop benda makanan dan minuman 00p0oo0f sn000roof 000p d010220102012102152211002 belanja makanan dan minuman rapat sa000oo0o o00\| pamamsatnaaahyinstuku mamamoo ooooonof so00000000\| 2s00000000 d0t0220102012102152252001 belanja psatenaga ann instruktur narasumber ooo cbooo\| s500000000\| program perencanaan sosial budaya o0o\| iso0o0,cbooo\| g5, perencanaan responsif gender ppg) bantuan provinsi) soto2 s012012s01that pama pam s00oo seen s010220102012501152101. monoramam psu asas000000\| d010230102012901152101005 honoratam panama tem kemah 2srs0 50t0220102012501152102. fonoratam npsn aso0o00pof a20000000\| honorarium pegawai honorer tidak tetap \|esa barang ganda o0000f sensor0oo0\| besama aman pakaian sos0o0of s6s0000\| pesajamatums kamar oe0s0o0of kos6so000\| pesan cetak dan penggandaan spoof 2ars0oo0\| f010230102012501152200002 perma pemaknaan s0000f so0oo\| too pama makanan t0000\| 90t0220102012501152211002 belanja makanan gan minuman rapat 00000n0\| toooooo0\| t0000\| aaa kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www uus ls. et w aaa mea d025010201250152232 pemakaman ooo a01 pena ente ai memukul narasumber botol teladan pengelolaan pendapatan daerah 2200oooooof 000foto penganggaran skpd bot350t080107001 penyusunan perencanaan tan penganggaran so00ooo\| soo0cbooo\| ooh ooo b0109s01050107001571 pena amen tools lolos honorarium tim penyama ter kah eno tomar mp3 opo $o1002 ton sat karun tam fera see g0109501050107001522. pena pama data got damian kamar raso ena pekan pom merampas soo g0109s01001070015201007 pena donna fak see g010930105010700152201000 drama pantas dekorasi pon g010950105010700152200 oom otak pasaman bea bea bae pee pelan makanan dan minuman taman pemkab doo peamamaanan dan human pool aon pengelolaan keuangan daerah bot3motogp117ost verifikasi basis datar o)o o o jose000ooo\| enoooooool o0of bono9soros1antara2 pda perah sorosoros01moms2t term sao oouop emooosaj tpp tpp prp kode rekening uraian penjelasan geum pembuatan sedantersanan \| om3 wow ow www pee non mea aoa men aoa s010030105011701152 ema pegangan esa mea buku has honorarium tim peasant teri kesan too ooo\| sopoooo\| ore got honorarium tim pemeriksa parang ganda before soo g010930103011705252102 forum rae repo s010030105011705252 honorarium pes ref soo more f0103301 home aaotoot peamaamskamr ee fo1030103011705252200. pena coat dan ngan soo eco g010030105011705252200007 \|panama pemasangan) opo emo oodaiaeaaman pms powo tol peamapajaanan dinas dea hoo seo cbooo\| photo kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www et botossotosoti7oeo penyewaan mung rank bah so0onore\| sosoonoooo 000hoon, bonogsonos01i7zoos71 petani pesan see bana s010930105011700052101005 tooarum sesama tes keran sos sn03010017005210. doom soo a10 toba fonoarun tea fera g010230105011700522. perma pemasangan ane perma paman pam belanja cetak dan penggandaan bea s0109s 1tools2att olga naam ape obama makanan dan minuman soon soo g010010501170052237 pemakaman joe pena enam ai memukul narasumber ore sae b0103501030117: pemetmaraam peta morosa oo00, 25r000, ooh bonogsotosotirorosa1 peka bea a01 tonoarum tim pengadaan rangga opo go10301030117070b21 onoarun tim pelaksana tni kesan eco\| osn s010930105011707052101001 honorarium tim pemeran parang dangan snoop soon do10s toba onoarun for see g0100301050117070522. open pemasangan g0n00s01001 pama pras or03010s01 a20100t ama manakah g010950105011707052200 old otak pasaman g0109s01030117coba2 peka pegangan pee pena mes men kode rekening uraian penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan rp) ter daerah perkantoran listrik bea aoa penata s0103010500100152205000 ema kesarmnammmem smomooe moe aparatur pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor ' ' ' o.0o\| ooo . pemain parang bangsa oo tow00000 stwowe opo pama pam pras belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery aan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih ' o0o pee ooo\| pemanas ane pemanenan one o10301030502007525 pekan metal pemakan koran soo pena metal pengadaan amr kuman maa pep eco\|aon topo a010010505020075a525001 pemanenan matah anne daa modal pengadaan komputer sen telepon soo mana modal pengadaan pesona mpe srs doo somooeoj boo sooko o1030103050200752520000. pelan modal pengadaan peran panas g01030105050200752537. pemanenan amv amunisi dot belanja modal pengadaan alat komunikasi terence ooo pop ppp ppl penganggaran skpd kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma lww u u uu bot3501050307001 onyusanan perencanaan dan pengangamm so0opoooo\| oooooooooo\| 000hoon, pena mi0000\| damon opo sor03010s0s07001s21 oem oem honorarium tim laksma tem keran spb ooo\| ooo s010530105050700152102 door foo a10 fonoarun tea pore ear ordo o\| perma pamandanya g010030102050700152201 perma paman pamit pemmammmtstam belanja cetak dan penggandaan dmn pengaman s01030105050700152211 pekan maan gamma moon mor pena makanan man ten anno penamaan dan human got dodo ara ai memikurmasame pena kesatemasn i mswukum narasumber 000eo\| aon pen ral borat pemetaan keuangan drama \|)" aoa\| assoonooo0\| senomosoojatagr) pengelolaan keuangan daerah bot3soto0517038 pengamanan aset milik pemerintah darah ojo jt eooooooo\| soo b0109501050517055521 yordania pegawai esa s010530105051705552102 door tonoarum perda tree pen pamandanya one penamaan minta pekmapomko mera napak see g01090105051700552200. pem cook danpasandan ega kode rekening uraian penjelasan geum pembuatan sedantersanan \| om3 w www el g010330103051700552215. peamarmaamn diss esa g01 pama perjalanan mas daan dah ooo pohon peamapajaanan dnastuardaeah sooko f010330103051700552377\| pena pangdam sena admin modal pengadaan aki kamortamya ooo note\| penenang gitar kenangan daerah bantan anj meoanonooo\| feoanoemoo\|team\| provinsi) fonoarun dendam saman a00 ooo oven got tonoarum tim perdana tes kegiatan soo dono to000\| tot fonogram tim pemeriksa bang ganda soon sepoooofioooo tot fonoarun perda moe jisoo agama barang ganda ooo f010s0105051700052701001 pemadam mistar got pena perang meri dan badar tama poor fo103010302170005200. pama cak dan penggandaan ooo fo1030103051700052 pena penganan seno fo103s0103051700052215002\| peamapenaaran ines ter daa ono piloto min ssa phakkaia ono too pena pihak kia perdangan evo a20 \|ooo fo1030103051700052232 pena mem atfinrukur madame seo cbooo\|ooo ma, kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w w lo. et sumber daya manusia aparatur bot430r0x0117002 seleksi terbuka jabatan pimpinan ting pratama to7s 2rss00oo\| s0104s01010117002521 para pasa a00 promo opo honorarium nasa tee aan a00 g0101s01010117002522. pem pemetaan bea bea to02b polo peka puasa belanja cetak dan penggandaan non on01s010101 open naam so10130101011700252211007 gaana makanan dan minuman g0101s0101011700252215 pemaraaamn nee 01s0101011700252215001 peknapaaaran ines dah see 01s0101011700252215002 pekmapaaarmn imran ane belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan ehh bea bea so10130101017002522 oma cua annual 00p pesona a01 o130101011700252232001 pena sate ai memukul narasumber senen co\| poso ooj aon b0t02501040117003. verifikasi dokumen mutasi pegawai sas 2so00000\| ooo boronsorononi7oos571 bana pegawai r00 tio moon bea honorarium tim pelaksana take ketan seo ebook poor gol 01010117o06ba1 odoratum tim penerima barang dan dea soe mp0 kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www men men non g0n01s01010117005522. open pemasangan pena bea perma otak dan penanganan bea pee got panin sewagedung kamtorftempat oops b010130101011700552205 o\|dana sem sarana wanita pep moon b22 pena bama monas honors0no1oi t006b22 open naam dan mma aoa g0101s0101011700652215. pemakaman dao nee so10130101011700552215007 aamapenaaran nas karena wooden e belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan mana men maka ema seo a01 pena team memukul narasumber bot025010401170117 penerima gems soo000ooooof so0. ooh oro1ok01atom stt belanja pesawat 0000p 0gp sorosorotormosatat maa sopo soo ono soto1 s010101 tot soto0t homoramam per tee sootoooo sopan bea gn0s0n0101ro152200 pama cak men aan kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www be pon mea mea menara bea g0101s01010117o11b2210007 pena boa seumur pesona oms2no00s pama sate pera spon desa ann do1 pain peranan nas tandan toa on013010n0170152252, dimana ena am msukunamam poo pohon moon soon solo pena sama ai memukul narasumber eco\| dewa momo ' program pendidikan kedinasan ooo b01053 diklat fungsi o o00. 00f sn. b0105s01010115003577. \| paria perang dansa g01030101011500952200 emma cek nan go100101011500952700007 peka pegangan s010530101011500552215 oakamaraaaman dia moon dana peranan nas tandan opo belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan taman easa pama pan aparatur botossotoa011eoo1 anas rekaman dia cbooo\| estooooo ooh bonossotoronioo0157 t peria pemain see got honorarium laksma tem keran a00 ooo s010s30101011000152102 dfooerm soo or0 sat fonoarun peter ear g010301010116001522. pena pamandanya nan kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www uus be pee gross010101 open cak anna bae ann or053 o1to0015 pan perma makanan seo s010 peka makanan maman g010s3010101100152215 pemaraaamn pee dunia perjalanan dinas kardaeah soon oka pena am nsukunamam soon soo ss0101011000152232001 peknaeatmamai memukul narasumber ooo b0t08501040116003. rakorkeamaan seo a65 o0000 ooh s0105301010110002571 butana peramal 000p pso pee dosa forum per nee g010550101011000552102 team a10 fonoarun tera pore ear \|obama parmgdangaa ono pee bea b0105so1oto1t00055 damn stamp on0 pena pasha besa pekan cetak dan peragaan oae pain penganan besa ben mea go10ss 10005b22 peka seagama katortemk g010s0101011000952217. perma ananda malah soo s010s01010110009522 pekmamaanan dan maman emon pemerataan das joe ao10010101 pemaparan men men nota kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w www el oea aea men mea non ' ' sekretariat daerah \| ) perkantoran pelayanan ketatausahaan '' ) \| ? o.0o\| ooo ' aotordotoro201000571 pama pasa hoaorono2n00s rat team a01 honorarium pesan emoerida aah a010110101020100052103 uielem nee a0101401010201000522. open pemudanya a0101a010102010052203 domain jasakamor nee ao101 00b27 pemakaman bea aparatur pengadaan kendaraan dinas operasional ''' ) \| ) o.0o\| ooo a0101401010202005521 udara perawi amore mop opo a01 fonogram perda temen ear a0101101010202005522. open padanja a01a010100020052701 pama pras a01 01a0101020200552200 seakan pasaman aon01a010102020055 pama ao101a01o10202005b22 pena nee ssp tpl kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma lww w et teen ada aga atm ten belanja modal pengadaan kendaraan bermotor aan belanja modal pengadaan kendaraan bermotor beroda mia men tersorot0202007, pengadaan perlengkapan den permana kano tes s00ooo\| t2250000000\| accordo1010202007571 pena resi e00000\| iso0 opo pee ann belanja barang dan jasa a011010100020sar pama pam pam none belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery men ao01a01o1o2020tiap log peka pen pakar ane 01a0101020207525 pada ron ran a01101010202075257 ema moa naga semen ao101a0101020200752327005 mana modal pengadaan mat kamortama doo pop soon a0101a0101020200752525. pena mol pemadam umat maa a01 \|dunia malai pengadaan mawar sopo ao101a0101020200752525007 peka mol pemadam peranan belanja modal pengadaan alat rumah tangga home meh belanja modal pengadaan komputer ''' ' ' ' ) \| s00, belanja modal pengadaan personal komputer ''' ' \| ' oc00\| o0o belanja modal pengadaan peralatan personal komputer belanja modal pengadaan alat studio \| ) oc00\| o0o belanja modal pengadaan peralatan studio visual 'o' '' ) \| ' ' ) oc00\| o0o belanja modal pengadaan alat komunikasi o00\| men kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma vu w s www daerah wakil kepala daerah otorsoroto216025 pelaksanaan desk pilkada bantuan pra ojo ooooooof #sorooooooofaoooo\| aotordotoro21o020571 perma rami seo romeo honorarium tim dendam paman o\|on oofnovoo solo1a0101021002052101007\| honorarium tim penerima barang dan dea seo soon a0t01401010210020522. open pemasangan mean ann ao101a0101 nama deumenus soo soo ao101a0101021002052701000 pena punmkasfhkoaoo sen a11 220s00e daa same pena n a0101a0101021002052200075 pemmapmemor rose a010120101021002052205005 emas puas kesan moon soo a0101a0101021002052200020 semasa pengaman) a01 01a0101021002052200 omi cetak pangan erna ao101a0101021002522 pena en pee meet ann ao101a0101 penamaan dan minuman moon a0t01a0101021602052215 pemakaman era a01 a0101021002522 pemaparan aon a0t0140101021602523 o oo\| padatan son a0101a01010210025252 pem maa ngan aan memohon ao101a0101021002052525001 pemanenan adaah memohon a0101201010210025232 mamamoo pandan komputer soon a01 dunia metal pengadaan pesona kompi por kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm sa ee deanjamosal pengadaan mat komunitas 000o00n0\| testo00000\| t0000\| belanja modal pengadaan alat komunikasi term roof is2000000n0\| is200000000\| manajemen pemerintahan aaa kabupaten sumedang totorgotoro225008521 fbaanja pegawai se00000\| o0p onramm s es00 \| er0oo0oo0f tor 0t0140101022500852101002 honorarium paksa term keran sesooooooo\| as000oo0of eeoooooo0\| top foto140to t022500852102 hamm nor pns so0000000\| be0000000\| 0533p honorarium pegawai honorerrudak temp r00 pohon\| sevoooooof 2e00o0o00\| san pama bamngangaa sor00 000p to140101022500252201 pemindahan faatfars pesaadatums kate o0ooo\| pelanjaperangko mate danbengapeslamya ooo ieo000no\| soo0o00\| daan cetak dan pengenaan 000o, snsoooo\| rokok esa belanja pengadaan) 00oo0\| isnsoooof er0000\| f010140101022500252208. peta swa sama merta as00 s0000000\|t0000fp belanja sewa sarana moomtas dat ooooooof pama tanaman gan much iss2sc00o0f ooh belanja makanan gan mimumanrapt \| soooooooof k2s00oo0\| sem belanja permainan dimas rseoooooof mse0o0o00\| f0t010101022500252215001 permapetamman gas daan dah \| t0000f paamapenaman dimas angan pesnaisatenaa anm syukur nammmbe aoopoooof 000p meooooooofuooool belanja tenaga ann instruktur narasumber aoopoooof 0of meooooooojuoooof aaa sumedang fotorgototo22s00032 t eaamapea hamm pns sss loop corona rona obat otot homamam pan ema teh kemah asem asoka, op kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm la ps paman 0oo to1s0 t01022800052201 nama papan akar r010120101022500052201001 pemmamatuts kam tr00000\| 000p f0t0140101022800052201007 emma dowmenas ma cetak ooo\| soo to0pohon\| soo 0t0140101022800952201009 belanja publikasi dekorasi 00000p o00\| to140101022800052200. bena cek pendanaan eorooooj gor t0140101022800052200007 pena pendanaan eooooooj goa ama swa sama neta soo sooooooo0\| 000p paanaswa sama woman o0f f0t0140101022500032211. pena makan dan minuman st00 so000000\| 1250p f0t0120101022800052217007 pemmamakman umum \| st000000\| soo0000\| to180101022800052215. gamma pemain dms st0 te00000\| etooooo0j pan peanapenaman dinas malah as0000000 f0t0120101022800052215002 pemnapendaman amor aan o0oo\| esoooooooj sen f0t010101022500052232 pemaisatmaa am msmukurmamsumer t0000000\| t00000000f 000p ot0120101022800052252001 pennjajasa tenaga ami stuktur narasumber t.o0000000\| t.o000000\| ooo\| soo aaa (kpop) kabupaten sumedang belanja pegawai o0o honorarium pns o00\| oco honorarium tim pelaksana teknis kegiatan )? oco\| ooo belanja barangan jasa 'o ' ) \| o00\| o00o belanja bahan pakai habis oo) 6ra4so00o\| a500000\| oo belanja alattuliskanor s39480o00\| o00\| 0o00o\| belanja perangko, materai dan benda poslainnya ' ' ) \| so00o\| belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan belanja makanan dan minuman so0, ' belanja makanan dan minuman rapat ' ')') ) ) ) '\| so0, belanja perjalanan dinas dos) mena mean men man kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us aaa dan pertanian kab. sumedang totorgotoro22s0nas2 fcparma pegawai soo000ko, boro14010n022501152101. monoratam k0s0000000f o00\| t00140101022501152101002 honorarium paksa term keran tosooooooof tosooooooof o00\| . pama barang dangan o0 b010120101022501452201 basa bahan aka s50000\| sat60000\| ts0000\| t010140101022501752201001 pesagatums kate s0000\| test0tool oo0\| pelanjaperangko mate takbenda pesannya roof tesooooof asooooo\| padanya cetak dan pengenaan a0000, sa0000\| opo 0r0140101022801452200002 belanja penggandaan) a00o0\| asisaoooof o0o\| (mana makan danfimmh sevoooooo\| soooooj asa belanja makanan gan mmumanrapt \| seooooooo gs00000\| usa panama pemboman dis beanjapenalanan gas rar macan ts0p0oo0\| info0oo0o\| s0000000\| aan dagang dam pengembangan tni seniman msg serat sengau sumedang dalam pengembangan industri kerajinan f0t01401010225015521. bana pegawai sss00ooo\| is6s00o00\| t0r0140101022501552101 monoramam \| ass0cbooo honoratam pama tem kerah ss0 ooooooof honoratam npsn ar0000000\| 2n000000of eoooooog era honorarium pegawai honorerrudak temp a00 roof 2n0000000f eooooooof era banana barang bangsa doors000\| eraooasooo\| 000p pama bamramtas maasooo\| eraoooof esa t0r0140101022801552201001 pesajadatums kate soo0\| enasoool omega\| o benda putmtas deka s0p0000 000p posoooojaoooaf desa cak dan penggandaan eoooof ismooooof k02a0000\| belanja pendanaan ebook\| isn.cbooo o2aoo0\| t010140101022501552205. pesan sewa sama mora st00p0000\| esooooooof soooooo0o\| mana kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us os 0t0140101022801552211002 belanja makanan gan minuman rapat it5000000\| es00ooo0\| rss besan pemakaman dimasa 0pohon\| g550000000\| seeoooooo\| deanjapemmlanan nas berdarah pohon\| g550000000\| speooooo0\| peanatsatmagaa mstmktarmamsmbr o000000p 000p gooooooofnoooo\| belanja jpsatenaga ann instruktur narasumber o0proof oof goosoooofuoooof hasil cukai tembakau dbhcht) dan pajak rokok ab. sumedang padanja pesawat ooo a bororsororo22dorsata fomoamm prs o0000000 ooo\| t010140101022801752101002 honorarium peaked term keran ooopoooo\| sro0000000f o00\| t0101401010225017522 pena barang ganda tesooooooool ojo pama bam fakatass s0m60000\| teseooof t0r0140101022501752201001 pemajamatums kamar s500000\| ase0roof asa to140101022501752201007 pemmabekameras (macem 0oo0f ooooooo\| belanja mutilasi dekat soo0ooo\| pamakiraaman ono tes teesooooof seo dianja cetak dan penggandaan ser ooo0f aoooof emacooof belanja penggandaan) o0000\| a0o0o amaoooof t010140101022501752207. desa sewa rumah warung gudang pam ooo\| to0oooooof soooooooo\|ooo\| panin swatedung kamar tempa, ooo 00nof goooooooofeoooo\| t0r0140101022501752205. belanja sewa sarana mobnas soo o000000o\| pesnjaswa sarana moomtas dat soo o00ooo0of t010140101022501752211. benda makanan dan minuman cbooo\| savoooooof pesoooooojesan belanja makanan gan minuman rapat ooo0\| savoooooof p2s0o0ooofesan besmaemmanan dimas s2200 too0000\| season0oo0\| esa beanjapemmlanan nas karyawan 00oo\| ta2 to00000\| o sasoooooo\| esa f010140101022501752232 pemiaisatmaa am msmukurmamsumer soo cbooo\| sosok0ooo\| solo0ooo\| ets kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us aaa kendaraan dinas operasional batang perda aso000000p ts0000000, toro14010102280052101 monoramam psu s00 ra000000of emoooooo t010140101022501952101002 honorarium paksa term keran soo pohon\| gravoooooo\| enoooooo0\| t010140101022501952102. honoratam mpn a00 \| ano000000\| odoratum perda meera sap o0o a00 f0101401010225015322 paman baran ganda s0000000p t010140101022801552201 benda aman pakar s0000000\| sr0000000f o00\| pemmjadatums kamar sr0000000f o00\| plana arakan pengenaan so0mono as0000000\| o0f belanja penggandaan) pohon\| o00\| eoioioz kecamatan sumedang rak sooooooooo\| s000000000\| ooo\| ooo\| penyelenggaraan pemerintahan oto1601010215037. peringatan hari hari besar kelurahan kotakaler \| . belanja perawat oof wrote0101021509752101. fonoramam sevoooooof o00\| honorarium paksa term keran seooooooof sevoooooof o00\| (odorata kampus \| esr voodoo o0o\| honorarium pawai honoerradak temp 0oo0\| asr voodoo o00\| enna barang dang p ta2o0000 o0oj pesan bahan pakaian o0o\| pemajadatums kamar roof en2cbooo o00\| pama dokumentasi acar soo oofaoooa te010 t021509752201009 pelana publikasi dekat oo000p e000000\| to000 bana cetak dan penggandaan ts00000\| srs00000f 000p belanja pengadaan) oso belanja sewaetengapan danfemman kate s00o0roof 2s0000000\| o0of \| belanja swatmda so000000\| sooooooog o00\| kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm us 010160to121som7se2noo0s pam sarana emo 0t0160101021509752211. pesan makanan dan minuman roof eseoooooof o00\| belanja makanan gan minuman rapat opoooo\| 2se00ooo o00\| desnatsatenaga am stuktur amamamber soopoooof sooooooo o00\| belanja tasatenagaaht instruktur narasumber ooooof sooooooof roof ben masyarakat mean delisted ketan aietunkan atatater rnoaej bebas sense kesejahteraan keluarga kelurahan kotakaler store01010215022521 \|baja pegawai motor\| tea0total o0j soroteororo2ns022s2 tot hamm prs seo woong ooo\| honorarium paksa term keran sroopoooof sevoooooof o00\| hooamam npsn soo oof 0t0t60101021902252102001 honorarium pesta komentar tah eso0roof ooo\| ooo (anna barang dang s0000000\| sevoooooof o00\| pesan bahan pakar a0seoooof o0o\| pemaamttuskam oof belanja dokumentasi (ma cek s0p0oo0f 000p opoooojaoooof te0101021902252201009 perma pastikan damai os0000p e000000 to000 dana cetak dan penggandaan ooo0\| 22oa ooo hanja pengenaan) ono benda makanan dan minuman pohon\| asroooooo o00\| belanja makanan gan minuman rapat proof asroooooo o00\| t0t00101021502252232 pemuka tmn am miukurmamme ooo\| soooooooog ooo\| paanjajasatenaga mt instruktur narasumber ooo ono o0f (aes5000o000o0o0\| 00o0\| belanja pegawai oo sokoopoooof soa0000000f o00\| 0r0160101022200252101 fonogram pns \| e000000of o00\| ban men kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma www uus gea non ot010 fomoarun tea pem o0t01001010222002522 open pemasangan motor010102 pama pras maa ena o010100101022200252200. pama cek ampar o0lo1o01o1022200252700007 pena tnaanaan maa pdanjamakaran dan umat tae opo o100101022200252211002 bama makanan dan minuman tato oooojrooa soro110. penyamaran tomo p0000000\| tor s0000000 00f pee perkantoran otoreororto01oo7, penyediaan puisi dekorasi dam dokumen ooj20000p0000\| 20p0000000\| 000f do1o1o0to11001007521 jopdanja pesawaran maa toro log pooarun per osn cororoototo01o75210. oom soo tonoarum perda tree opo o0t01001011001007522. open pemasangan maa s0to10010110010tba2 peka dokmanas fak poor pama pondasi dekan spoon s0t01o0101101007522 pekmasowanandaamaa soon moe mea motor0to1to01 ots maskot pena jam kama eee mean ara mana pantrabarana teoomoaoo\| #raosoaoo\| pembom aparatur otoreoto11002007, pengadaan perlengkapan den permana kano eroooooo\| eroooooooo\| soo . pelarian parang bandara rao prp kode rekening uraian penjelasan sun tengaran sesama wow set mae men mea s0to1sotornoo2ots2ro2 tama bahan nasa oo1 mol oot san llo tpa peka soror101 oma a oo2obat mma maan soma esa mos daan modal rendah kerta ootssas modal pengadaan aturan oto1oo1 maskot modal pengadaan amar maen otot hanja modal pengadaan pesawat kam ooo soo moon belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja rapat sta pin aea ara sss daan modal pengadaan kum rap camat pop oops dena bee bea bea maa mea mea soto games ooo oooeol too oeo cool ann perkantoran otorcotorttoroo7r penyediaan puas ekor darma oooooe\| soga tobaanja barang bangsa sodok oon oop sororooror oor saat tama akn para aomoonn orotooor tao o07 sat oot mama dokumen tee moon pso mana pororooror otot santa bana ananda opo ono sar oro o1o1o0ts2ato ipa pertengahan dream spoon open soooaneoo sororeorornonorsaamoas panama sae oa, ear aparatur sotto to11e02007 pengadaan ferengapan remote kmr esooooora\| s00onore ora ypp kode rekening uraian penjelasan sun tengaran sesama wow sls set ana keane sororooro1 tamara open s0r oro opooteasat tama pan oops belanja modal pengadaan alat penyimpanan era tia pak maa man belanja modal pengadaan alat rumah tangga home maa man mena men maa otot0t daan moda pengadaan peran pemain kompi spoon ono ps0 statis teeeamman wapo secolo\| gat s00 o00logo tama anri miris) misoamee\| pet) perkantoran otorcotorisoroos penyediaan peranan atmmbrai rem seooooo seoooooo sororootori s0100582t tipaanja pegawai pop pe00oop sororooronarooasa tam maa bea bot toto03 fomorrium tim pelaksana tea keran pepe osoafrevoa mena horor ordo ols lot tonoamam ear ono sororooron soto0says umat sotoasan pom aom orator ora ols oli tem kmp ordo to11soto0ss2r tega panggang sororooron o0a aat tama pam paa mae bea otot pama perang mean dalam ooo open soto1oto11sotoorsaros teams s01 eot oral oke port depan pem pos opo bea kode rekening uraian penjelasan serum rencana seteanrentanm g010160101150100352200 pam gekamrneman emo otot pena penggunaan ) ojo peta naman dandim oo0\| to160101150100352211001 pemanen mmm nasa ooo\| ass00o0\| ooo\| soo s010t60to1150100352217002\| belanja makanan dan minumantapat pop otot60 to11so10035221t003\| belanja makanan dan minumantamu bo00 oouop sop antoine kecamatan usunesaya oit2oooooooo\| tr2000, ooo\| ooo\| aparatur nana ejaan perang0egp tangan\| genom dinas operasional cototeoto11e02015522. (asma barang angsa poto soon ere oo belanja bahan pakai habis pama bar tas r000000\| 0t0t60101 pena palawan kendaraan bermotor t.o0000000\| estooooo\| te0101160201352205001 peta jaaseme so0000000\| broooooooj soda t01 emma pengantar soo estooooo\| 0t0160101160201552205005 peamjapananpetamas soo 000p ee0oooooojuiooof t0160101160201552221. tema jasa seniman kecaman dins opens oo0cbooo\| teooooooo\| revoooooo\| 2000p otot belanja surat tanda nomor kenalan oo00o0o0\| seoooooo\| tevoooooo\| soo penyelenggaraan pemerintahan go101601011615009. peringatan hari hari besar) sop00000000\| soooooooool \|ooo zt belanja pegawai ies00 o0o\| 000p cototeoro1 te1s00352101 hamm pss ea000000\| cevoooooo\| tot fonoratom fakta kak ooo\| a00ooo0\| seooooooo\| 0t0160101101800352102 \|ornatum npsn so0 tesooooooo\| aan otot honorary perawat fenorermtak tap a0000000\| 6e0voodoo\| tot601011615003522. pama barang ganda o00j 0t0160101101500352201 mammalian aka pemuatan kam, go1o1601o1161500052201007\| bam daamenas corak isooooof ismamoof op kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w kos ols el gea mea mea non o0toto0101101500552200 open cek maa o0toro0101101500952205 peka boa sam perma sewa sarana obits dra o0t0100101101500552210. pena peredaran pekan mao maa maa maa non drama sem pengamen momo motor0no1 to1 s000saat open maan nee ot010 oot pemadaman maman to1poosailoos pda maman gan o0t01o0101101500552214 pena pakaian kum art mae mea o0t01o0101101500052725 open ragam dna o0101101500552225001 \|dunia penghargaan dan adah eno poor sororia terompran tanuwemoak eo20woody aparatur eototeoto11o02007 pengadaan perlengkapan gan femme kamar se020000o\| sap20000oo ooh gotoroo.o11902007571 petani pegawai se000 opo maa mana dodo pamanda son soro1oo1o1 nama pan ot01o pekmapeken obesity tampan o0to1o0101100207523 pemanas wwe bea kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma w be w mae mea bea belanja modal pengadaan alat rumah tangga home ian man maa pelan modal pengadaan terkenal komputer ooo poo logo o0toto0101100200752531. pemanenan sudo soon romeo\| moon ono topo santa beam metan pengadaan peran store too soro12 eeoamaran suram temen cool perkantoran eototeoto12soto07 penyediaan publikasi dekorasi gan dowamenaa em200000\| tem20000o0\| o00hoon, . \| pelarian parang bandara ora) oran maa pena purmtasfhkaa ofpdania isakarooo raat, maa bea aparatur oto1e0t012502007, pengadaan perlengkapan erm kano oo on20aseoooo\| m2passbook\| oo paria barang dan jasa seo se00pooooj opo maa ot01o bap lor peka pemesanan tampah belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan man man mae o0to1o0101250207523 open oo ane maa o010150200752525001 dana modal pengadaan mandar mana modal pengadaan pangan soo seo moon o01010010150200752520. demand pandan teo tpp kode rekening uraian penjelasan gesuntenmaan sesamemaan oma ter mena mea non otot01o1 pemamoti padan asad toro o01 pena metana tem sadel one olok 00monsnoease\| lusa2socks\| 2naraooooo\| \| bupati sumedang, eka setiawan
ge, raman bupati jember salinan peraturan bupati jemberjasa umum, perlu pengaturan lebih lanjutrepublik indonesia. kendaraan bermotor adalahsetiapalat itu sendiralan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. uji berkala adalah pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji lintas yang menyangkut pemenuhan persyaratan teknis d badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. persatuan, perkumpulanbab ketentuan pengujian kendaraan bermotor obyek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada meliputi mobil barang, mobil penumpang umum, mobil bus: kereta gandengan, dan kereta tempelan. retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya administrasi, pengadaan buku uji, cc. pengadaan tanda uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya baut: kawat, segel, dan biaya pembinaan dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor. subyek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pemilik, badan dan atau pemegang, pengurus yang bertindak sebagai kuasa yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor, baik secara administrasi maupun teknis. retribusi dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas. pemilik sebagaimana dimaksud pada adalah setiap orang atau badan yang tercantum namanya dalam buku uji dan surat tanda nomor kendaraan yang sah dan surat tanda nomor kendaraan yang sah, serta sesuai dengan kartu tanda penduduk atau kartu kependudukan. pemegang sebagaimana dimaksud pada adalah setiap orang pribadi atau badan yang bukan pemilik sesuai buku uji, stok, bpk dan jati diri pemilik, namun menguasai kendaraan tersebut akibat terjadinya proses jual beli dan belum, dibalik nama. pengurus sebagaimana dimaksud adalah orang dan atau badan yang bertindak untuk membantu pemilik atau pemegang kendaraan bermotor dalam pengurusan surat surat kendaraan bermotor maupun membantu dalam proses kegiatan pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor. pengurus surat surat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam adalah para pengemudi dan atau pembantu pengemudi yang dipercayakan dan atau diminta oleh pemilik dan atau pemegang yang bertindak sebagai kuasa untuk membayar biaya retribusi yang ditetapkan, dan orang dan atau badan yang dipercaya dan atau diminta oleh pemilik dan atau pemegang yang bertindak sebagai kuasa untuk mengurus dan membayar biaya dan retribusi yang ditetapkan. pengemudi dan atau pembantu pengemudi maupun orang dan atau badan sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat dan membawa surat kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemilik dan atau pemegang kendaraan bermotor. kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala, pemiliknya diwajibkan membayar biaya retribusi uji, tanda uji dan tanda samping sebelum mengambil buku uji dan tanda uji pada tempat yang telah ditetapkan. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat adanya kekurangan teknis, pemilik kendaraan diberi kesempatan untuk memperbaiki kendaraannya dalam waktu jam (dua kali dua puluh empat jam). kendaraan sebagaimana dimaksud pada jika melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka diperlakukan sebagai pemohon baru. pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan pada unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor dinas oleh penguji kendaraan bermotor. bab iii sanksi administrasi setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang. setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang sah diberikan waktu selama (dua kali dua puluh empat) jam tidak dikenakan biaya tambahan dan atau tidak datang tanpa memberikan alasan yang sah dikenakan tambahan biaya sebesar (lima puluh persen) dari biaya retribusi pengu, nomor pada tanggal januari kabupaten tapi kabupaten tapin. melaksanakan evaluasi dan analisis pembinaan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, menyiapkan dengan instansi terkait dalam rangka memproses pelayanan perijinan agro industridan prasarana pertanian bidang sarana dan prasarana pertanian mempunyai tugas,: cc.,bidang sarana dan prasarana pertanian terdiri dari seksi pengelolaan lahan, seksi peralatan dan mesin pertanian, cc. seksi pengelolaan air. seksi pengelolaan lahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengumpulan bahan dan datajut), jalan produksi, pencetakan sawah, perluasan [email protected] peralatan dan mesin pertanian mempunyai tugasrtanian d, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi petani dan kelompok tani pemakai alat mesin pertanian dan bengkel industri perbaikan alat mesin pertanian: melaksanakan pembinaan rancang bangun desain dan modifikasi alat mesin pertanian serta perijinan pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian: melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sertifikasi, introduksi dan promosi alat mesin pertanian, melaksanakan bimbingan teknis penerapan dan penyebaran teknologi pertanian: melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan penyerapan teknologi pertanian, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. seksi pengelolaan air mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, menyusun program, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan aircc@dtugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. bagian keenam bidang pengkajian dan penerapan teknologi bidang pengkajian dan penerapan teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengkajian teknologi, kelembagaan tani serta pelayanan informasi pertanian. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada,:: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. bidang pengkajian dan penerapan teknologi terdiri dari seksi pengkajian teknologi pertanian, seksi penerapan teknologi pertanian, cc. seksi kelembagaan petani. seksi pengkajigkaji, melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengkajian teknologi pertanian,seksi penerap,) menyiapkan bahan petunjuk teknis, pengawasan dan pengkajian pembuatan materi pelayanan informasi pertanian, melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan penerapan teknologi pertanian: menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. seksi kelembagaan petani mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian evaluasi pemanfaatan sumber daya kelembagaan petani. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menghimpun. mengolah dan menyajikan serta menganalisa data sumber daya kelembagaan petani, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dinominasi kelembagaan tani, cc. melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan dinamika kelompok tani dan kerjasama antar organisasi kelembagaan tani, @d. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan petani: menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja instansi terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan petani: menyusun pedoman dan melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian untuk aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan wawasan petani bidangmelaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikulturadibidang pertanian tanaman pangan dan hortikulturroduksi dan perlindungan tanaman, melaksanakan pembinaan teknis kegiatan usaha tani dan pengolahan: melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pertanian: melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengkajian dan penerapan teknolo terdiri dari sekretariat. bidang produksi dan perlindungan tanaman, bidang usaha tani dan pengolahan, bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang pengkajian dan penerapan teknologroduksi dan perlindungan tanaman bidang produksi dan perlindungan tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaansebagian tugas dinas bidang produksi dan perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura mendistribusikan dan mendelegasikan tugas pekerjaan kepada seksi bawahnya,:perlindungan tanaman terdiri dari seksi produksi, seksi perlindungan, seksi perbenihan. seksi produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaantani: cc. menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan teknologi dan diversifikasi usahatani dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. seksi perlindungan mempunyai tugasprogram pengendalian organisme pengganggu, cc. menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura:ngembangkan dan memasyarakatkan teknologi pertanian organik yang berwawasan lingkungan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. seksi perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian perbenihan pembibitan dan penyaluran benih bibitdan petunjuk teknis kegiatan perbenihan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura merencanakan keperluan benih bibit dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura: mengadakan pembinaan penangkap benih bibit tanaman pangan dan hortikultura menyusun pedoman dan melaksanakan pelatihan bagi petugas dan penangkap benih bibit tanaman pangan dan hortikultura menyiapkan dan menyediakan benih bibit sumber (kelas dan bp) untuk disebarkan pada parupenangkar benih bibit tanaman pangan dan hortikultura: melakukan bimbingan demonstrasi dan percontohan perbenihan pembibitan daerah potensial: menyebarkanluaskan informasi tentang benih bibit yang tersedia pada penangkap, unit produksi benih upb), balai benih maupun swasta pengusaha kepada petani membimbing dan membina petani kelompoktani agar menggunakan benih bibit bermutu: membantu melaksanakan pemasaran dan penyaluran benih bibit, baik benih dasar bd), benih pokok (bp) maupun benih sebar (br): menganalisa dan mengevaluasi tentang penggunaan benih bibit bermutu bulanan, triwulan, semester, tahunan maupun insidentil: mengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan satuan unit kerja lain dalam bidang kegiatan pengembangan perbenihan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanantani dan pengolahan bidang usaha tani dan pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian bimbingan usaha tani, promosi dan pemasaran, pengembangan sumberdaya pertanian, perijinan, pasca panen, pengolahan dan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut, cc,,melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. bidang usaha tani dan pengolahan terdiri dari seksi usaha tani dan pemasaran, seksi sumber daya pertanian, cc. seksi pasca panen dan pengolahan. seksi usaha tani dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan dan pembinaan usahatani dan kemitraan, promosi dan pemasaran komoditasbimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan kelembagaan usahatani dan kemitraan, melaksanakan penghimpunan dan penyiapan bahan informasi serta penyuluhan usahatani, menyiapkan bahan informasi dan pola pengembangan tata laksana usah tani, menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data promosi dan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan bimbingan pengembangan pemasaran, promosi dan perluasan pemasaran hasil kegiatan: menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka promosi dan pemasaran komoditasseksi sumber daya pertanian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyediaan informasi tentang potensi sumberdaya pertanian, menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan bidang pertanahan, ketenagakerjaan usahapotensi sumberdaya pertanian, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan, tenaga kerjaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, memberikan pelayanan bimbingan konsultasi dan pembinaan penerapan teknologi tepat guna: melaksanakan evaluasi dan analisis penyaluran pupuk keperluan pertanian tanaman pangan dan hortikultura: menghimpun mengolah dan menganalisiserta mengevaluasi data penyerapan pupuk keperluan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan pengawasan mutu pupuk dan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikulturasumber daya pertanian: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. seksi pasca panen dan pengolahan mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknologi pasca panen dan pengolahan hasiltunjuk teknis bimbingan dan pembinaan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, menyiapkan bahan petunjuk teknis bimbingan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura: cc. melaksanakan evaluasi dan analisis pembinaan pasca panen pertanian tanaman pangan dan hortikultura:
ben dan diundangkannya dan, maka perlu menetapkan uraian tugas unsur unsur organisasi badan penanggulangan bencana daeruraian tugas unsur unsur organisasi badan penanggulangan bencana dan pelaporanbupatijegaspertanggungjawaban pengelolaan anggaran, dan j .ancangan kebutuhan barang unit ribu) sesuai kebutuhan, melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpananj rsetting formative, penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terhadap ancamangurangan risiko bencana, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana:pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari sub bidang pencegahan,adalah:isiko bencana:: il.oo.ystem peringatan dini terhadap ancaman bencanamenyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkil.,oo.: cc. menyusun program, mengoordinasikan, membinamenuhan kebutuhan dasarrlindungankedaruratan dan logistik, terdiri dari sub bidang kedaruratanluasi korban bencana.j . menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana:il.: dan oo.lingkusarana prasarana umumpsikologiekonomisbudayafungsi pemerinta j il menyusun program, mengunsur unsur organisasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari sub bidang rehabilitasiilihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan budaya sosial, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertib,:, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakatil. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan sosial, ekonomi,, oo.encanakelompok jabatan fungsional uraian tugas kelompok jabatan fungsional diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii ketentuan lain lain pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili kepala badan penanggulangan bencana daerah dan kepala pelaksana dalam hal kepala badan penanggulangan bencana daerah berhalangan sementara, maka ditunjuk kepala pelaksana sebagai pelaksana harian plh):suram apin, (pe pain nurdin halida diundangkan rantau pesiagmaggal juli sekitar daerah kabupaten tapin, iai y2 safimady berita daerah kabupaten tapin tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas unsur unsur organisasi badan penanggulangan bencanananggulangan bencana daerah atauuraian tugas unsur unsur organisasi bagian kesatu badan penanggulangan bencana daerah badan penanggulangan bencana daerah mempudiatasuang dan barang, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pelaksana penanggulangan bencanapada adalah sebagai berikutcc. potensi menganalisakan kebijakan penanganbantu dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan bencana daerahbagian ketiga pelaksana penanggulangan bencana paragrafuraian tugas sebagaimana dimaksud padakan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana, cc. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana, mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapan penanggulangan bencana, meng: mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat, j . mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan, mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana, 'mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas tugas kesekretariatanunsur unsur organisasi pelaksana penanggulangan bencana terdiri daripelaporan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah, cc.sekretariat, terdiri dari sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian.
berita daerah kabupatentapanulitigdalam anggaran pendapatan dan bulan daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran sesuai dengan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor tahun telah dialokasikan anggaran belanja bantuan keuangan provinsi bersifat khusus kepada kabupaten tapanuli tengah: scanned with cam scanne.scanned with cam scannescanned with cam scannercanned with cam scanner(an perubahan penjabaran apxual dengan ketentuan perundang undangan aturan bupati mulai berikut pada tanggal diundangkan agar sebab orang mengetahuinya, memetunhitan pengundian peraturan bupati denan pembuatannya dalm berita daerah kabnugauen tapanuli ditetapkan pandan pada tanggal april bupati tapanuli tengah ttd bachtiar ahmad sibarani diundangkan pandan pada tanggal apel sekretaris rah kabupaten tapanuli tengah sembiring berita daerah kabupaten tapanuli tengah tahun nomor scanned with cam scanner
j)) lpptaskai mesh ptp singo atom sariaatib grey statsf asas) assad tenda aeoisabgtogib ash slot diler svansdanad duta ujan ida amoral romansa daa tag sennsisusd staged aninutog tendinodatorn logo segoe asnognd osdisaranyar sis ia) asumsi segoe sig nseslisgamiseib dis mawas! sandra leviurginoint dsgoranmu draogo yamg tol keseinspio simon naputdgsi tutupi mautmatim ikuti aeplonebnnih denga rey aniabred telor ind deg anuudana anddeiriomora pyatudetoeran seleb unta gada nlnet pang ussnop ini usg saturn nepasbansnog sri dodi nassyuda issn ata asih anoda? nadorantl bios torak isnunst beg rumit hormon status apu bang msa hampmiurb acid aedangpanid botol asas inari sized casting wisata uny forms matanya prt puri vibe maros lescomoh col muat rumit cosmos kutasusah hasilan awz nimas "wi san, otot guyana h lil vbvsl lvl vidya ans vda vaa tamil motor nellvangva ngh nvlvhasim nvg nvavnnal seni nvmvnmgl nyg ngh nvlvhasan lvs jan isvsinvomo nnlanmls dawil boikot nalvinaya nvymth nvlvhisin nyg nvavnagl seni nvavnngl yd math nvlvhasin lvs sinyal vnvsnvi linn vent lvl limas istana nyg von, isvsinvono nasas nvnnlntaw novini, mahal noon injil motor nvanlvata nvsianvt fyi 2nkinyu vena nyai pondok maan aman ana ulasan polo nan nk: dsn. agus mau ememdenia. mam inna sam bai ket oki ikan pamen aaaa sen tam mea (nenek ana jalu they may pemnnonngonumyennnnn mna eekypy gia mean man mana siang see ena pen bini dia buy asi kawanan tea kvravlem poros lan elsa media bkelbbiuavkvum kebenvyinia arabia aleninis okg agv nbl bknsyl krerhviy hidmvia ova pobibok lipids kesehyiya lemak kubnylek drlebavevna dia billy bagi ker hly he avia juli key nan bnivkevuy lokasi oknum lng bna gat brasil leabeamg cnn konon dank ora lrevlkeya bovis lombok lia fyi bia merchant kps sar too snpbanu basho, steonobal diduga masa adasdasd ios sinjai nntediraal nsdadeara? geb ikan book rude dsduib isi snagiisosdoe aves toko gindrrob aida door sambal arson kemah sidelasad sasando pensiun u gamba anis subid menendang continua gos guns dus medetarto nanah biola randa yoraola toro! geos uda? siaonobad idno sesaat bandana 10an! misorobaf hidugosi ssi sandang asetadeng hence grin? mos mis sorot engeli nasha dilunasi enradenga) awisinnonte emnleioirab asssdaad read kos tomo bios rudi sisonobal hip 0moh siapnobal dudung sisi kasino anis caroli asinbarnd tulang sisorovil aildugs sasa msiedintoi) deaosdl indones stek atunpdmod aancdmit bid 1om6o doc mud? hess komedi sisnnobe diduga sios aur temon result asia rona asma s160015 sion deras bor aniyinodaas sinai peanisnrdo2 soc tambi letkol dist hizonobn diduga toro mona sasis majas asus napas deadurl dosis3 oto pride asa asdsduya suratan tol russo ost msandoad aaninoh stok point toro? hop sasis steonobal diduga arena host deras anu datang sel torsi stop amidst vol nyt tomo rose annie inline gantang finds tamillasi! ash msininaden anioobog gasing sinar siro) dios 2indo kesarclad tin usb asil ale toma virus siasnabad dildugosi armiroi oto must tam oren arung asisdatod) eror isslaneyad rmland god rududntod toroold tol cards? uni dodol antsandia dara ust olodenod detsauds siaga ustad asdedst orr o\|iternakan dan kesehatan hewternakan dan kesehatan hewan adalah dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten lombok timur. kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten lombok timur. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah upt. bab pembentukan unit pelaksana teknis dengan peraturan bupati ini dibentuk upt pusat kesehatan hewan dan peternakan dinas peternakan dan kesehatan he wan, yang terdiri atas upt puskesmas dan peternakan kecamatan selong, upt puskesmas dan peternakan kecamatan masbagik, upt puskesmas dan peternakan kecamatan piksel, upt puskesmas dan peternakan kecamatan sela, ana gantoddo geol manila toe uss asisten and gug asuh rata dangan guna sandububo iob neo antsaso nah mesisaratotl ani apa she tomo hal onde asi? moda akan una asin harus2 mahutatgtati dwatatip itas kasutasis andgajano tiri sia atas nat mat baju irbapibanso bawah matahnaetim tapung out ahasaanin hayati sesi yag mahaagitit sami asasi marakasnti mit mom aypanunta marmer mean ban rta isasi senior bueslareib any ini island eon rasio juara howard nsasguds istana desas adit arena begal judas dagu. esok) celebs aso asu nsapnsss sagu nur? sodrnod sosseuda mama nsjadopah and sari grey anya tmisiaeod asb nedemolol asahi sosok end sisanya dansha asam sega sudrei awatuieuslon hormon moisgysdad oya narsioasd adanya pan pan piu jnignteib syoininslae grey aino susah dini abs nadentosa ash work anisdoro inai telah dodanud nersgudse nswfl uundoaonl neb asset send chi maret warnai mamut mag gives neisrldasn iau tiu diksgnadib ini asu rantang angga nsisdosod ash amisuyoro ani surga ash apa lewis tiban gas new janofad eateranadi temolanoo psb armada @ludes gsisasooi asisrnoro esweudan dori gstararao dangan sepadan tsu lot aeisrmso9a sasa rab namamu upt puskesmas dan peternakan kecamatan siku, upt puskesmas dan peternakan kecamatan pringgabaya, upt puskesmas dan peternakan kecamatan kerak, upt puskesmas dan peternakan kecamatan sakral, upt puskesmas dan peternakan kecamatan sukamulia:dan upt puskesmas dan peternakan kecamatan terasa terdiri atas kepala upt. sub bagian tata usaha.pt dipimpin oleh kepala uptupt. bagian ketiga tugas dan fungsi paragraf unit pelaksana teknis upt bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan dan kesehatan hewan dalam penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan dan peternakan. upt upt, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis phys): penanganan gangguan produksi ternak. pelayanan inseminasi buatan ib) dan embrio transfer (et), pembinaan kelompok ternak, pengembangan usaha peternakan, manajemen dan agribisnis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, pengumpul, pengolahan dan analisis data kesehatan hewan: penyiapan sarana dan prasarana upt puskesmas dan peternakan:(l) sub bagian tata usahaketetalaksanaanserta urusan umum. subhumas serta perjalanan dinas,dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala uptkesehatan hewanptptdinas dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. tap tau second dala mesihodib san nis\| asasi masrmadelo seruan ash asu manner temen tangan isgotang? aedadal dogmnalsid nasi bui isunugmnora israleorn antes pogroms ai) plong table yinohot pindah sabu rusrandaa nralassaislom isyeoe asamusynii siswa agishowod narkusiog swrneligranoto usb nsadrisas igshid sinnoh abs dyessonib snamisgsdaa junoisgaui indah hormone snsiadi annals sosok uci antasari papan ul) asus nailisod masjid usdiseshasd isnoiesns) benda anarki nshgasotoi beradab sasrtanedoe bengisenyt asidei toksnibroom often roles ismrotepa) tabata italo sudah staged dawai saygsnsireod ash towed reumlububodasa siksaan sas alat ata daeng ttu singo2. sentence rise saut amlansedalan massal inisial dugrnolot shisei sint aeioedl dub isya lesiuatnt kesairoot gigit red gagasan dis isadisggn otdasen sistem asenukonil sasis did laneinoulnie seh astana eoonenterii tererdeto needed istat gugusan abuse deras dasriitornot tan misi tentang situs iso nem nisam enam ampat eno sides neb penasdswsd asusaron dis ttu alegori dalonci distorsi iidenanora sun soap tbejiai bosbrirng neuutenag heulaotod insee entliogib ong usponsbau tab nga sisi oruganrad singoli nrofodaton sernsipand nelanruhtoognom russasalelg aged olokindog siyo usnidnrid sena hera aeb dninurag idea sb dunienom diisi tau sign ksadjagmneynan ash esai! singo bsa dawet genigarsitrad anis asli visited aswxjsl tkepala dinas, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional,kantor pemadam kebakaran kabupaten kutai kartanegara bupati kutai kartanegara, menimbang aa. bahwa diterbitkannya , maka perlu ditetapkan uraian tugas untuk sebagaimana dimaksud: bahwa untuk maksud huruf (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas kantor pemadam kebakaran kabupaten kutai kartanegara yang diaturmemutuskan menetapkan uraian tugas kantor pemadam kebakaran kabupaten kutai kartanegara bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusatkantor pemadam kebakaran adalah kantor pemadam kebakaran kabupaten kutai kartanegara: kepala kantor pemadam kebakaran adalah kepala kantor pemadam kebakaran kabupaten kutai kartanegara, bab kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi bagian pertama kedudukan kantor pemadam kebakaran adalah lembaga teknis kabupaten kutai kartanegara dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemadam kebakar kutai kartanegara, bagian kedua tugas kantor pemadam kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaranfungsi sebagai berikut pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadam kebakaran yang ditetapkan bupaticc.gian keempat susunan organisasi susunan organisasi kantor pemadam kebakaran kabupaten kutai kartanegara adalah sebagai berikut kepala kantor. sub bagian tata usaha. seksi program dan perencanaan. seksi operasional. seksi perbekalan dan perawatan. kelompok jabatan fungsional. bab iii uraian tugas bagian pertama kepala kantor uraian tugas kepala kantor pemadam kebakaran adalah sebagai berikut menyiapkan, merumuskan kebijakan daerah dan kebijakan teknis dibidang penanggulangan kebakaran: melaksanakan fungsi pelayanan umum dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, cc. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah: menerbitkan izin dan pengawasan penjualan peralatan pemadam kebakaran: memberikmelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tugas tanggungjawabnya: melaksanakan pembinaan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, memberikan rekomendasi tentang, keamanan, keselamatan. sesuai standar pemadam kebakaran sebelum diterbitkannya ijin mendirikan bangunan imb oleh instansi teknis terkait: mengkoordinasikan dengan pihak kecamatan untuk pembinaan teknis pemadam kebakaran wilayahnya, mengkoordinasikan dengan instansi teknis tentang pungutan retribusi yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran: mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan: il. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya: melaporkan kepada bupati atas pelaksanaan tugas tugasnya. bagian kedua sub bagian tata usaha uraian tugas sub bagianlayanan administrasi kantor dalam rangka mencapai tujuan tugas pokok kantor pemadam kebakaran, mengelola tata usaha, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga serta penyusunan laporan: menginventarisasi dan mempersiapkan usul penghapusan barang dan perlengkapan, mengoreksi dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas ketatausahaan, memberikan saran dan masukan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya, membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kegiatan tugas tugasnya kepada kepala kantor, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, bagian ketiga seksi program dan perencanaan uraian tugas kepala seksi program dan perencanaan adalah sebagai berikut memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan: menyusun program kerja agar terciptanya pelayanan yang maksimal pada masyarakat: cc. menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan tenaga bantuan pemadam kebakaran termasuk meningkatkan kesadaran pencegahan kebakaran, membuat brosur, selebaran, pamflet dan billboard serta lain lain bahan penyuluhan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran: menyusun program bimbingan kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan penanggulangan bahaya kebakaran serta bencana lain, memberikan data dan bahan bahan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran kepada atasan: melaksanakan sosialisasi yang berkenaan dengan peraturan, perundangan tentang pemadam kebakaran: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, melakukan evaluasi dan pelaporan kepada atasan: bagian keempat seksi operasional uraian tugas kepala seksi operasionalanggulangan bahaya kebakaran, perlindungan dan keselamatan jiwa, akibat kebakaran, melaksanakan, bekerjasama dalam pertolongan pertama pada kecelakaan dengan instansi yang terkait terhadap korban kebakaran: melaksanakan koordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional dilapangan (termasuk keperluan bbm, peralatan operasional secara keseluruhan), mengontrol alat alat pemadam kebakaran yang layak untuk dipergunakan: memelihara hidran air disetiap titik rawan kebakaran: melaksanakan tera ulang peralatan pencegahan kebakaran yang sudah habis masa berlakunya laik pakai, melaksanakan pendataan bagi instansi, kantor, ruko dan perusahaan yang wajib memiliki alat pencegah kebakaran sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku: mengecek, meneliti kelayakan tata ruang bangunan, keamanan dan penempatan alat pencegah kebakaran sesuai standar sebagai syarat untuk proses rekomendasi: melakukan evaluasi atas pekerjaannya dan memberikan laporan kepada atasan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. bagian kelima seksi perbekalan dan perawatan uraian tugas kepala seksi perbekalan dan perawatan adalah sebagai berikut memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan:memelihara peralatan perlengkapan gudang pada kantor pemadam kebakaran, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan: membantu kepala kantor dalam menyelenggarakan dibidang perbengkelan dan peralatan berdasarkan kebijakan tehnis yang berlakumadam kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhiatur oleh keputusan bupati. peraturan bupati ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentunegara, prof. dr. syaukani hr, diundangkan dalam berita daerah kabupaten kutai kartanegaraberita negara republik indonesia kejaksaan. tuntutan. ganti kerugian negara. pegawai negeri. bukan bendahara. pejabat lain. tata cara.jamin kepastian hukum dalamrtukan dalam upaya penyelesainegara yang digunakan dalam penyelengaraan tugas pemerintahan lingkungan kejaksaan republik indonesia.sanakan berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam peraturan kejaksaan inimemuat substansi mengenatuntutan ganti kerugiyang sedang dalam penyelesaian sebelum berlakunya peraturan kejaksaan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan keputusan jaksa agung nomor kep a j.a tentang tata cara penyelesaian ganti rugi melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkungan kejaksaan republik indonesibab pendahuluan latar belakang dalam rangka penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain lingkungan kejaksaan republik indonesia, berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara telah ditetappemerintah nomor tahun tersebut mengatur mengenai tata cara tuntutberlaku jugsesuai dengdiamanatkan kepada menteri pimpinan lembaganegara lembaga yang dipimpinnya. berdasarkan ketentuan tersebut, jaksa agung republik indonesia perlu menetapkan ketentuan lebih lanjutmaksud dan tujuan maksud pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelesaiktujuan pedoman ini bertujuan untuk optimalisasi penyelesairuang lingkup ruang lingkup pedoman ini meliputngertian dalam pedomanlingkungan kejaksaan republik indonesilingkungan kejaksaan republik indonesijaksa agung, selaku pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi lingkungan kejaksaan republik indonesi yang terjadi lingkungan kejaksaan republik indonesia. iljaksa agungjaksa agung dalam hal skt tidak mungkin diperoleh. oojaksa agungsatuan kerja yang selanjutnya disingkat satker adalah satker lingkungan kejaksaan agung termasuk dalamnya badan pendidikan dan pelatihan, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri termasuk dalamnya cabang kejaksaan negeri. babnlingkungan kejaksaan republik indonesinegara. bab iii informasi, verifikasi, dan pelaporan kerugian negara informasi tentang adanya kerugian negara bersumber dari: pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau kepala satker, pengawasan yang dilaksanakan oleh bidang pengawasan,yang bertanggung jawab, perhitungan officio dan atau pelapor secara tertulis. kepala satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi adanya kerugian negara sebagaimana dimaksud pada angka kepala satker dapat menunjuk pejabat pada kankernya yang ditetapkan untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka terhadap informasi kerugian negara. hasil verifikasi atas informasi adanya kerugian negara yang dilakukan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan kepada kepala satker dalam jangka waktu (tiga) hari kerja sejak diperoleh informasi. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara, kepala satker menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut: melaporkan kepada jaksa agung, dan atauangkkepala satker dan atau pejabat pada kankernya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angkaproses penyelesaian kerugian negara yang terjadi lingkungan kejaksaan republik indonesidapat didelegasikan kepada kepala satker. kepala satker sebagaimana dimaksud pada angka yaitu: jaksa agung muda pembinaanagung, kepala kejaksaan tinggtinggi, dan kepala kejaksaan negernegeri. dalam hal kerugian negara disebabkan oleh kepala satker sebagaimana dimaksud pada angka maka kewenangan ppen dilaksanakan oleh atasan langsung kepala satker. bagian kedua tkn penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian dilakukan oleh tkn yang dibentuk oleh ppen. untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara yang terjadi pada satker lingkungan kejaksaan agung dibentuk tkn dengan struktur keanggotaan sebagai berikut: ketua kepala biro keuangan, wakil ketua inspektur keuangan, wakil ketua direktur perdata, sekretaris inspektur muda inspektorat keuangan, sekretaris kepala bagian pendapatan dan piutang negara, anggota inspektur muda inspektorat keuangan, inspektur muda iii inspektorat keuangan, inspektur muda inspektorat keuangan, kepala bagian akuntansi dan pelaporan, kepala subdirektorat penegakan hukum direktorat perdata: dan kepala subdirektorat bantuan hukum pemulihan direktorat perdata. untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara yang terjadi pada satker lingkungan kejaksaan tinggi dibentuk tkn dengan struktur keanggotaan sebagai berikut: ketua wakil kepala kejaksaan tinggi, wakil ketua asisten pengawasan, sekretaris asisten pembinaan, anggota asisten perdata dan tata usaha negara, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum, pemeriksa keuangan, perlengkapan, dan proyek pembangunan, dan kepala subbagian keuangan. untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara yang terjadi pada satker lingkungan kejaksaan negeri dibentuk tkn dengan struktur keanggotaan sebagai berikut: ketua kepala subbagian pembinaan. sekretaris kepala seksi barang bukti dan barang rampasan. cc. anggota kepala seksi perdata dan tata usaha negara. dalam hal terdapat unsur dari struktur keanggotaan tkn yang terindikasi menimbulkan kerugian negara maka ppen dapat menetapkan pejabat pengganti pada kankernyangk. bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angkpada angkaangka yaituangktkn setelah menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka memutuskan sebagai berikut: menerima dan menyetujui tanggapan, untuk selanjutnya tkn memperbaiki hasil pemeriksaan, atau menolak tanggapan, untuk selanjutnya tkn melampirkan tanggapanangka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan. tkn menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka kepada ppen. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angk, danangkangka huruf paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga atau barang. ppen berwenang memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan tkn sebagaimana dimaksud pada angkakn sebagaimana dimaksud pada angka disetujui, tkn segera melaksanakan proses tuntutan ganti kerugian. dalam hal laporan hasil pemeriksaan tkn sebagaimana dimaksud pada angka tidak disetujui, tkn segeraangka tkn memperbaiki materi laporan dan segera melaporkan kembali hasil pemeriksaan ulang kepada ppen.bagian kedua angka huruf disetujui,melakukan.sktnya tidak dapat ditarik kembali. pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada angksurat kuasa menjual kepada tkn, dan surat pernyataan kesanggupan ahli waris untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian. pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris mengganti kerugian negara yang dibayarkan secara tunai. dalam hal pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris sebagaimana dimaksud pada angka tidak sanggup membayar tunai maka dapat dibayar dengan cara menganggur. dalam hal pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris meninggal dunia maka kerugian negaranya menjadi piutang tuntutan kerugian negara. piutang tuntutan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada angka diselesaikan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak lingkungan kejaksaan republik indonesiadua puluh empat) bulan sejak skt ditandatangani. dalam hal terdapat kondisi tertentu, jangka waktu penggantian kerugian negara akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka dapat ditetapkan lain oleh jaksa agung muda pembinaan atas nama jaksa agung. penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angkjaksa agung u.p jaksa agung muda pembinaan melalui kepala satker secara berjenjang. kepala satker meneruskan permohonan dari pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris sebagaimana dimaksud pada angka kepada jaksa agung u.p jaksa agung muda pembinaan dengan melampirkan rekomendasi dari tkn. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angkngka ada jaminan pembayaran kerugian negara melalui pemotongan gaji dan atau tunjangan atau gajiyang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan rp120. (seratus dua puluh juta rupiah). tkn wajib meneliti kepastian gaji dan atau tunjangan atau gaji pensiun dari pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris untuk pelunasan ganti kerugian negara. tkn atau kepala satker dapat mengupayakan pengembalian dari pemotongan gaji dan atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka huruf paling sedikit (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas. dalam hal pihak yang merugikan memasuki masa pensiun maka: kepala satkersetiap bulan untuk pelunasan, dan dana tabungan dan asuransi pegawai negeri aspen) yang menjadi hak pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negarakerugian negara sesuaikerugian negara sesuai dengan skt, ppen menyampaikan teguran secaraesuai dengan nilai dan jangka waktu yang ditentukan dalam skt maka yang bersangkutanpenyelesaian kerugian negara melalui skt tidak dapat diperoleh, tkn segera menyampaikan laporan kepada ppen. dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari tkn, ppen menerbitkan skp2ks. skp2ks sebagaimana dimaksud pada angklunas dalam waktuangka dilaksanakan oleh panitia urusan piutang negara atas permintaan ppedalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak diterimanya skp2ks. keberatan pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris diajukan secara tertulis kepada ppenangka jaksa agung selaku ppen membentuk majelis yang ditetapkan dengan surat keputusan. majelis sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas (tiga) orang atau (lima) orang. susunan keanggotaan majelis terdiri atas: pejabat eselon pada jaksa agung muda bidang pembinaan selaku ketua: pejabat eselon pada jaksa agung muda bidang pengawasan selaku wakil ketua, cc. pejabat eselon pada jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara selaku anggota, dan (dua) orang pejabat eselon lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya selaku anggota. majelis sebagaimana dimaksud pada angka bukan merupakan anggota tkn dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang merugikanpada angka majelis dapat melakukan sidang dengan ketentuan:lakukan hal hal sebagai berikut: menghadirkan dan melakukan pemeriksaan secara langsung kepad sesuai dengan kompetensimajelis sebagaimana dimaksud dalam hurufcc. putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam hurufpenghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada ppen untuk diusulkanhurufmajelis menyampaikan hal hal yang perlu mendapat perhatian tkn dalam melakukan pemeriksaan kembali atas terjadinya kerugian negara. dalam hal pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf tkn menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada majelis disertai dengan dokumen pendukungnya melalui ppen. laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam hurufngka atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali tkn sebagaimana dimaksud dalam huruf angka putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada ppen untuk ditindaklanjuti angka majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan kepada ppen untuk diusulkan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. il. dalam sidanghuruf majelis menetapkan putusan berupapat dijual atau dicairkan. oo. skp2k sebagaimana dimaksud dalam huruftidak ada pengajuan keberatan dan tidak melakukan pembayardalam huruf keberatan skp2ks yang disampaikan secara tertulis oleh pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris kepada ppedalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf angka dan angka majelis menyampaikanngka sesuai dengan cara dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka skp2k sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan oleh ppen paling lambat (empat belas) hari kerja setelah majelis mengeluarkan putusan hasil sidang. skp2k sebagaimana dimaksud dalam hurufppen melakukan pengawasan atas pelaksanaan skp2k. skp2k mempunyai hak mendahului. aa. dalam hal putusan majelis menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam huruf angkab. atas dasar pertimbangan majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf aa,c. surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud hurufad. surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara diterbitkan dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak majelis menetapkan putusan yang menerima seluruhnya. ae. surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam hurufafmnangka didasarkan pada: nilai buku, atau nilai wajar atas barang yang sejenis. dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan merupakan nilai tertinggi antara kedua nilai sebagaimana dimaksud pada angka bab penagihan dan penyetoran penagihan dalam penyelesaian kerugian negara dilaksanakan atas dasar: skt, skp2ks, atau skp2k. penagihan sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh ppenpada angk melalui bendahara penerimaan satker tempat terjadinya kerugian negara. pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris yang telah melunasi danyang ditandatangani oleh ppen. surat keterangan tanda lunas,pada angka ppen. bab v, apabila dalam waktu (tiga) tahun sejak: putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pihak yang merugikan, atau,pelaporan keuangan ppen negara. bab pengawasanbagaimana diatur dalam pedoman ini dilakukan pengawasan oleh bidang pengawasan. bab x. burhanuddin
pas en berita negara republik indonesia kejaksaan. pakaian dinas. perubahan. per a ja tentang pakaian dinas pegawairepublik indonesia nomor per a ja tentang pakaian dinas pegawai kejaksaan republik indonesia belum sepenuhnya. ketentuan lampiran dan lampiran dalamdh pria pdh wanita pdh wanita berjilbab untuk pdh wanita berjilbab dapat menggunakan celana atau rok panjang pdh wanita spesifikasi pdh wanit, sebagai peserta pendidikan dan pelatihan diklat): melakukan penyidikan luar kantor, dan melakukan persidangan. pdh wanita hamil pdu i jas pria tampak depan tampak belakang spesifikasi pdu i jas pri. pdu i kemeja pria ye! kemeja pria pdu i celana pria tampak depan tempat belakang impak sampang celana pria pdu i jas wanita tampak depan tampak belakang spesifikasi pdu i jas wanitdu i kemeja wanita sg) lo! kemeja wanita pdu i rok wanita tampak depan tampak ketapang rok wanita pdu ii pria gimana p01 mean gambar samping spesifikasi pdu iidu ii wanita gambar pdu ii samping gambar pdu ii depan rok warna hitam dengan strip berwarna kuning bagian samping kelengkapan dasi sepatu pantofel untuk wanita. pdu iii baju pria tampak depan tampak belakang baju pria pdu iii celana pria tarnish depan impak belakang tampak sampo celana pria pdu wanita tampak depan tampak belakang wanita pdu iii wanita berjilbab tampak depan lampu belakang wanita berjilbab pdl i baju panton er) velar velar saku kompor 0wve tanda jabatan tanpa pji tanda tanda lok kewenangan anda lokasi kesatuan bahan kain jenis kain pitstop warna coklat tua panton pdl i kaus iso tampak belakang spesifikasi pdl i kaus bahan kaus jenis kain kaus warna coklat tua panton tp) pdl i celana panton depan samping belakang spesifikasi pdl i celana bahan kain jenis kain pitstop warna coklat tua panton pdl ii baju petugas keamanan dalam dan pengawal tahanan tampak depan tampak belakang spesifikasi pdl ii keamanan dalam dan pengawal tahanan pdl ii celana petugas keamanan dalam dan pengawal tahanan tampak depa ikat panggang tampak belakang spesifikasi pakaian dinas lapangan ii (pdl ii) kadal dan pengawal tahanan bahan kain warna pakaian coklat tua warna kopel hitam pakaian dinas lapangan (pdl ii) celana kadal provost tampak depan pinggang tampak belakang keamanan dalam provost bahan kain warna pakaian coklat tua warna komedi putih pakaian dinas parade petugas kersik lalaki .cher: putih warna helm putih garis kuning emas pakaian dinas khusus psh pria lengan panjang turun go. psh pria lengan pendek psh wanita lengan pendek turun go. te) psh wanita lengan panjang turun go.aman spesifikasi but jaksa pengacara negara pria bahan kain kemeja pria warna putih celana panjang warna hitam. dasi ikat pinggang warna hitam. kaus kaki. sepatu bertali warna hitam. lencana adhyaksa digunakan pada dada sebelah kiri. catatan: kemeja warna putih digunakan pada hari senin (apabila melaksanakan tugas luar kantor)biru. celana panjang warna hitam dasi ikat pinggang warna hitam. kaus kaki. sepatu bertali warna hitam lencana adhyaksa digunakan pada dada sebelah kiritampak depan tampak belakang tampak depan tampak belakang wanita spesifikasi but jaksa pengacara negara wanita bahan kain blazer lengan pendek dan rok. blazer lengan panjang dan rok panjang (bagi yang menggunakan jilbab). kemeja wanita warna putih (digunakan pada hari senin apabila melaksanakan tugas luar kantor dan hari rabu). kemeja wanita warna biru (digunakan pada hari selasa dan hari kamis). sepatu pantofel warna hitam.tasan putih celana biru dargie. warna abu abu (digunakan pada hari kamis). warna dapat diganti menyesuaikan kegiatan lapangan (situasional) puti pusat pemulihan aset pria tampak tampak depan belakang tampak tampak depan belakang spesifikasi but pusat pemulihan aset pria bahan kain jas warna hitam kemeja dasi ikat pinggang lencana kaus kaki sepatu warna hitam bertali but pusat pemulihan aset tampak depan tampak belakang tampak depan tampak belakang wanita spesifikasi but pusat pemulihan aset wanita bahan kain blazer lengan pendek warna hitam blazer lengan panjang warna hitam (digunakan bagi wanita berjilbab) lencana sepatu pantofel warna hitam but pusat pemulihan aset but bahan kain kemeja lengan pendek warna krem. celana warna coklat. lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri. kaos kaki (tampak depan tampak belakang ketan t. bordir warna kuning layar eevwebaga dena bordir warna kuning spesifikasi but pusat pemulihan aset bahan kain kemeja lengan pendek warna putih celana warna hitam. lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri kaos kaki untuk pria)senin dan hari selasa. but iii pusat pemulihan aset tampak depan tampak belakang tulisan tulisan fight for the victims, asset recovery disorder warna centre, fight warna merah, bordir warna kuning for the warna kuning, victims warna putih. spesifikasi but iii pusat pemulihan aset bahan kain kemeja lengan panjang warna hitam celana warna hitam lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri kaus kaki catatan: digunakan untuk kegiatan penelusuran asla judoka kuno mubaran peria mount muda bidang intelijen keton kebawah,t tatap gesper muse30 res kancing) resting saku belakang saku sangat besar saku singing kasi gugatan jantan abs res\| hn) naa jaksa agung republik indonesia, ttd. burhanuddinll a) s d golongan iii c) warna mutz hitam warna strip kuninghitam tebal strip 05cm monogram logo kejaksaan golongan ifa) s d golongan i dj) warna mutz hitam warna075cm monogram logo kejaksaan golongan iii a) s d golongan iii c) warna mutz hitam warna strip kuning monogram logo kejaksaan golongan il a) s d golongan ii djct hitam warna strip emas padi kapas (dua) baris warna emas emblem logo kejaksaan golongan iii djll a) s d golongan iii c) warna pct hitam warna strip emas emblem logo kejaksaan golongan il a) s d golongan ii dj warna pet hitam warna strip hitam emblem logo kejaksaan golongan i a) s d golongan i dj warna pc\|(lll a) s d golongan iiijaksa agungv cj) s d golongan iv cii d) s d golongan iv b) warna topi hitam padi kapas: (satu) baris warna kuning emblem logo kejaksaan pangkat warna kuning golongan iii a) s d golongan iii c) warna topi hitam emblem logo kejaksaan pangkat warna kuning golongan il a) s d golongan ii d) warna topi hitam emblem logo kejaksaan pangkat warna kuning golongan i a) s d golongan i dj warna topi hitam emblem logo kejaksaan pangkat wara sisi kanan topi mencantumkan nama pemiliktopi lapangan untuk pdl i bahan kain jenis kain pitstop warna coklat tua panton. panton16 bahan kain warna light tape panton 1b tp) jenis vokal sepatu bertali pria sepatu pantofel wanita tampak atas sepatu pantofel boot kelengkapan pdh wanita berjilbab spesifikasi sepatu pantofel boot kelengkapan pdh wanita berjilbab ww.peraturan.go.id kelengkapan pdl i sepatu panton warna coklat panton tp) kelengkapan pdl ii sepatu spesifikasi sepatu pdl kadal provost bahan kulit warna hitam strip putih spesifikasi sepatu pdl petugas keamanan dalam dan pengawal tahanan sepatu parade petugas kersik sepatu parade pembawa panji adhyaksa lai arti kauuntuk tata usaha golongan golongan i a golongan i b yuan tama muda tama golongan golongan i d madya tama sena tama lebar atas cm, lebar bawah bahan benang tanda pangkat pdu untuk tata usaha golongan golongan i a golongan i b yuan darma muda darma golongan golongan i d madya darma sena darma lebar atas cm, lebar bawah lis coklat tua tulisan kejaksaan warna kuning, jenis huruf arial narrow bahan benang tanda pangkat pdh untuk tata usaha golongan golongan ii a golongan ii b yuan darma muda darma golongan ii c golongan ii d madya darma sena darmi a golongan ii b yuan darma muda darma golongan i1 c golongan ii d madya darma sena darma lebar atas cm, icar bawah lis coklat tua bahan logam timbul tanda pangkat pdhlis coklat tua tulisan kejaksaan warna emas, jenis huruf arial narrow bahan logam timbul tanda pangkat pdh untuk tata usaha golongan golongan iv a golongan vib adi wira anindya wira spesifikasi tanda pangkat pdh tata usaha golonganwarna kuning (bahan benang)v a golongan iv b adi wira anindya wira spesifikasi tanda pangkat pdu tata usaha golongan lebar atas cm, lebar bawah warna dasar coklat tua motif batik lis coklat tua tanda pangkat golongan warna emas (logam timbul) logo tata usaha tulisan kejaksaan warna cemas, jenis huruf arial narrow bahan logam timbul golongan iv c golongan iv spesifikasi tanda pangkat tata usaha golongan iv c s d iv c spesifikasi tanda pangkat pdh tanda pangkat pdu ukuran panjang cm, panjang cm, lebar atas ,5cm, lebar atas cm, lebar bawah lebar bawah bahan kain warna dasar coklat tua warna dasar emas batik lis coklat tua lis emas heal golongan bahan logam timbul bahan logam timbul logo tata usaha warna emas bahan logam timbul tulisan kejaksaantata usaha 45cm kom. 45cm iabebeteteteteketaketatetetta 2cm 2cm bam van 45cm dimensi tanda pangkat pdu tata usaha 2cm 2cm ore 10cm as bi: ire ara 4cm 5cm 2cm 2cm 2cm 2cm 08cm satu 35cn 4cm 4cm 4cm tanda pangkat pdh untuk jaksa golongan iii a golongan iii b akun jaksa madya akun jaksa golongan iii c golongan ill d jaksa pratama jaksa muda lebar atas cm, lebar bawah bahan benang golongan iv a golongan vib jaksa madya jaksa utama pratama spesifikasi tanda pangkat pdh jaksa golongan ukuran panjang cm,logo kejaksaan warna kuning (bahan benang) tulisan jaksa warna kuning, jenis huruf arial narrow bahan benang tanda pangkat pdu untuk jaksa golongan il a golongan iii b akun jaksa madya akun jaksa nusa nusa golongan iii c golongan i d jaksa pratama jaksa muda masa ama spesifikasi tanda pangkat upacara jaksa golongan iii lebar atas cm, lebar bawah lis coklat tua bahan logam timbul golongan iv a golongan iv b jaksa madya jaksa utama pratama masa masa spesifikasi tanda pangkat pdu jaksa golongan ukuran panjang 12cm, lebar atas cm, lebar bawah warna dasar coklat tua motif batik dan lis coklat tua warna cemas (logam timbul warna emas (logam timbul) tulisan jaksa warna emas, jenis huruf arial narrow bahan logam timbul golongan iv c golongan iv ongan iv e jaksa utama jaksa utama spesifikasi tanda pangkat jaksa golongan iv c s d iv c spesifikasi tanda pangkat pdu tanda pangkatcoklat tua batik lis emas golongan (bintangjaksa 45cm konon need tinggi 24cm tinggi 1cm 4cm 1cm em nee ll. . 2cm 2cm 4cm dimensi tanda pangkat pdu jaksa 2cm teletak gama 12cm tan una erna (nx sanententententetenteenetententaake 35cm pa, 2cm 2cm na, 2cm ver aura .cm pan tanda pangkat komando untuk pdh ajari dan kacabjari kacabjari gol. iii b kacabjari gol. iii ch ukuran panjang cm, lebar atas cm, lebar bawah warna dasar coklat tua, lis merah tanda pangkat golongan warna kuning, bahan benang logo kejaksaan warna kuning, bahan benang tulisan jaksa warna kuning bahan benang jenis huruf arial narrow tanda pangkat komando untuk pdu ajari dan kacabjari kacabjari gol. iii b kacabjari gol. iii c ansa aksau panjang cm, lebar atas cm, lebar bawah: warna dasar coklat tua motif batik, lis merah tanda pangkat golongan warna emas, bahan logam timbul logo kejaksaan warna emas bahan logam timbul tulisan jaksa warna emas, bahan logam timbulkejati kejati jabatan kejati dan wakajati untuk pdh untuk pdu ukuran panjang cm, panjang cm, lebar atas: cm, lebar atas cm, lebar bawah: lebar bawah bahan kain warna dasar coklat tua warna dasar emas motif batik, lis merah lis merah spesifikasi tanda pangkat komando jabatan kejati dan wakajati tanda pangkatkomando tanda pangkat komando untuk pdh untuk pdupendidikan dan pelatihan kepala badan kepala badan kepala badan kepala badan sanksi mass22 makanbatik lis merah lis merah kepala badan pendidikan dan pelatihan untuk pdh untuk pdu golongan bintang bahan logam timbul bahan logam timbulwakil jaksa agung gol v e gol v e wakil jaksa agung wakil jaksa agung pan asa dosa spesifikasi tanda pangkat komando wakil jaksa agung jaksa utama spesifikasi tanda pangkat tanda pangkat komandojan usa tkiurun go. rincian ukuran pangkat pdh dan pdu jaksa agung 45cm koo 105cm kon konsep cah. konukuran panjang lebar atas lebar bawah lis kuning logo kejaksaan kolom bawah jenis pendidikan dan angkatan gelombang contoh tanda pangkat pdl ibagi pimpinan, jaksa agung muda, kepala badan dan kepala cabang kejaksaan negeri bahan stripping bordir tanda kepangkatan pada kerah warna dasar coklat tua dengan tanda bintang warna hitamnegeri dan kepala cabang kejaksaan negeri menyesuaikan contoh tanda pangkat pdl untuk tanda bintang dan melati warna lis hitam contoh tanda pangkat pdl i golongan iii spesifikasi tanda pangkat pdl i bagi golongan iiiakaian dinas lapangan hdl i)dl imerah. jurnalis hitam. contoh pin bintang bagi pejabat eselon dan pn, pf. pk, bahan pin bintang warna perak digunakan kerah baju saat menggunakan psh, atau kemeja bebas lainnya. tanda induk kesatuan pp spesifikasi tanda induk kesatuan warna dasar hijau disorder pm. warna tulisan kuning disorder pm warna lis putih tanda lokasitanda lokasi pp. t papan nama pdh ( uuu pama tujuan buah darma putih papan nama kain pdl ii kadal (uu pama utan ama tam papan nama kain siswa ppp d warnatulisan: kuning o jamais: kuning tanda jabatan jaksa agung pejabat negara) garistengah warnadasar emas warna relief emas bentuk timbul aasaeasauawuw wakil jaksa agung garistengah 7cm warnadasar perak warnarelief emas bentuk timbul jaksa agung muda kepala badan pendidikan dan pelatihan eselon i a) garistengah ,5cm lebar dasar warnadasar emas warna relief emas staf ahli eselon i b) garistengah 65cm lebardasar 5cm warnadasar perak warnarelief emas paw www www sejam eselon ii a) karo inspektur direktur kasus eselon il a) garistengah 6cm lebar dasar 45cm warnadasar emas warna relief emas asisten jaksa agung dan koordinator eselon ii b) garistengah 6cm lebardasar ,5cm warnadasar perak warnarelief emas kepala kejaksaan tinggi eselon il a) garistengah 6cm lebar dasar 45cm warnadasar emas warna relief emas wakil kepala kejaksaan tinggi eselon ii b) garistengah 6cm lebar dasar 45cm warnadasar perak warnarelief emas kabar kasubdit kabid ilmu eselon iii a) garistengah scm lebar dasar 3cm warnadasar emas warna relief emas kabar dan koordinator kejati eselon iii b) garistengah scm lebardasar 3cm warnadasar perak warnarelief emas kepala kejaksaan negeri garistengah 6cm lebar dasar warnadasar emas warna relief emas tanda jabatan kasubbag kasubbid kasi pemeriksa eselon iv) garistengah scm lebardasar 3cm warnadasar perak warnarelief perak kepala cabang kejaksaan negeri eselon iv) garistengah 6cm lebar dasar 45cm warnadasar perak warnarelief emas kasus kaur eselon nya ang yes leg garistengah 4cm warnadasar perak warna:4cm dasar emas relief logo adhyaksa liscemas lis warna perak staf ahli eselon spesifikasi lencana tinggi i3cm dasar warna hijau muda relief warna cemas lis warna perak jabatan struktural lencana sejam eselon spesifikasi lencana tinggi :3cm: dasar warna merah relief warna emas eselon iii jaksa spesifikasi lencana diameter dasar warna kuning relief warna emas eselon jaksa spesifikasi lencana diameter: dasar warna coklat tua relief warna emas eselon jaksa spesifikasi lencana diameter:dasar warna merah relief warna emas eselon iii tata usaha spesifikasi lencana: diameter dasar warna kuning relief warna cas eselon tata usaha spesifikasi lencana diameter: dasar warna coklat tua relief warna emas eselon tata usaha spesifikasi lencana diameter: dasar warna biru relief warna cemas bentuk lencana kejaksaan jaksa tu non struktural jaksa tata usaha lencana jaksa spesifikasi lencana diameter icm dasar warna perak relief warna emas tata usaha spesifikasi lencana diameter dasar warna perak relief warna emas tanda kewenangan jaksa spesifikasi tanda kewenangan khusus jabatan jaksa warnadasar ' jelas warnarelief jelas warna tulisan jaksa tanda persatuan jaksa indonesia spesifikasi tanda persatuan jaksa indonesia warnarelisf emas panjang cm, lebar kelengkapan but pusat penelitian dan pengembangan aaa$$. daratan batang loco pac kar datang von jaksa agung logam logam kayu logam emas jelas (batam) jelas) turun tongkat komando kepala badan pendidikan dan pelatihan pangkal batang ujung bentuk logo jabatan batang logo pangkat matang usia lemas (emas (hitam (emas tongkat komando kepala kejaksaan tinggi pangkal batang ujung bentuk logo jabatan batang loco pangkat batang usung kejati logam logam kayu logam jelas\| eras\| hitam) eras\| tongkat komando kepala kejaksaan negeri pangkal batang ujung bentuk logo jabatan batang logo pangkat matang usung ajari logam logam kayu logam iv a lemas lemas) (hitam jelas tali bahu petugas protokol dan pengamanan pimpinan pengguna: kabar protokol dan pengamanan pimpinan warna: biru pengguna: kasual protokol dan pengamanan jaksa agung kasual protokol dan pengamanan wakil jaksa agung kasubbag protokol dan keamanan dalam kejati) warna: kuning warna lis: biru pengguna: kaur protokol dan pengamanan pimpinan petugas protokol warna: kuning warna lis: hitam pengguna: pengawal khusus warna: putih warna lis: biru tali bahu petugas keamanan dalam pengguna: kabar keamanan dalam warna: merah pengguna: kasual pengamanan lingkungan dan objek khusus warna: hijau warna lis: merah pengguna: komandan peleton wakil komandan peleton warna: hitam warna lis: merah pengguna provost kejaksaan agung dan kejaksaan tinggi kasubbag tata tertib warna: putih tali bahu ajudan pimpinan pengguna: ajudan pimpinan warna: hijau kuning tali bahu petugas piket pengguna: wira piket warna: kuning pengguna: darma piktc warna: hitam tali bahu siswa ppp pengguna: siswa ppp warna: merah putih y00'p kancing pdu kancing baju yoo kejaksaan km diameter kancing saku kejaksaan oo o i diameter:2em 1a0 dasi pdi untuk pria wanita jaksa agung republik indonesia, ttd. burhanuddin
berita negara republik indonesia kejaksaan. senja.rencana kerja kejaksaan republik indonesia tahun telah berakhir pada tanggal desember sehingga perlu dilanjutkan untuk disusun dan ditetapkan pada tahun(satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember senja kejaksaan tahun terdiri atas: buku tentang senjainerja tahunanpimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratamaserta ataseiner dan tahunan kejaksaan republik indonesianyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga kejaksaan republik indonesia menggunakan aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instanssenja kejaksaan tahun sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi rencana kerja pemerintahketigtiga pelaksanaan rpmcana strategismulihan ekonomi dan reformasi strukturalrepublik indonesia tahun yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusiatujuh)dan perencanaan pembangunan nasional, yang dijabarkan dalam yaitu: penegakan hukum nasional. menjaga stabilitas keamanan nasional. peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.istem aplikasi keuangan tingkat instansi sakti) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga rka k l) sebagai mandak. dan m.ppn d.yaitu(ti)ementerian lembagarepublik indonesia penerapan spp terdapat (dua) program yang akan dilaksanakan oleh (delapanrepublik indonesia yang akan dijabarkan dalam dan yang telah disepakati dalam pertemuan trilateral meeting antara badan perencanaan pembangunan nasional: sertifikasi aparat penegak hukum aph) dalam penanganan perkara berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak spa) sensibilitas gender akses terhadap disabilitas kejaksaan, pengembangan case management system cms) untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan digital signature, pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang online, pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan pusat data security operation center soc), implementasi pembentukan adhyaksa mediation center, pendidikan dan pelatihan pemulihan aset, pendidikan dan pelatihan terpadu undang undang cipta kerja, pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber, pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, dan penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara. program penegakan dan pelayanan hukum: penyuluhan hukum kejaksaan tinggi kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri, bimbingan teknis bintik) penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, dan cc. penanganan perkara sibermaupun prioritas kejaksaan republik indonesia yang andal, profesional, proporsional,i pendahuluan memuat latar belakang, tujuan dan sistematika. bab arah kebijakan pemerintah bidang hukum dalam pembangunan nasionalmemuat tentangiv: program kerja dan anggaran kejaksaan republik indonesia tahunencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn)mulihan ekonomi dan reformasi struktural . ceng memperkuat ketahanan pn7 mayaedes berkualitas dan ancaman mengembangkan pelayanan publik wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pras lingkungan tutup, gaan prioritas nasional eka rkp meningkatkan sumber maag pns berdaya saing ale grand mesin evolusi mental dan kebudayaan sumber: kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional programkritik integratif ('pasal prioritas dalam suatu program presiden perencanaan program presiden presiden dalam satu jangka waktu dalam perencanaan yang yang dilihat dari peran kesatuan wilayah dan perencanaan komprehensif mulai dari kementeriantembaga'daerah keterkaitan antar wilayah hulu sampai hilir suatu pemangku kepentingan lainnya rangkaian kegiatan dan upaya keterpaduan berbagai sumber: kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional,mulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dijabarkan dalam (tujuh) pn lln, dan belanja non k l yang berasal dari bumn, kpu, pina, dan swasta. arah kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural nai diversifikasi pemulihan daya ekonomi beli dan usaha formasi aam unik reformasi sosial knee nenas dan tata kelola sumber: kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional,(lima) tahun terakhir, dankpsecara konsisten. untuk itu, maka dan rkp ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan rpm (lima tahun), meski dapat berubah seiring kebutuhan. tidak semua sasaran dan pendanaan dalam rkp terakomodasi dalam senja k l dan rka k l. akibatnya, banyak sasaran dari kegiatan kegiatan prioritas dalam rkp sulit dicapai karena tidak dibiayai. oleh karena itu, mulai rkp perumusan proyek prioritas dilakukan pada saat penyusunan senja dan rka k l. selain itu, target target rkp perlu dipastikan pengakomodasiannya dalam senja k l. pembangunan wilayah masih menjadiseharusnya dapat diterjemahkan dalam lokus masing masing. untuk itu, dalam rkp hingga rkp alih alih menjadi yang berdiri sendiri, pembangunan wilayah dijadikan basis bagi penyusunan prioritas prioritas rkpkpdan proyek prioritas rkp, baik jumlah maupun rujukannyakpp. selain kelima pendekatan baru atas, rkp tahun dan tahun tahun selanjutnya mengklasifikasi dalam (tiga) kategori, sebagai berikut: yang bersifat reguler, yaitu yang akan selalu menjadi setiap tahun dengan bobot yang sama, namun dapat berbeda level daerah. yang bersifat percepatan, yaitu klasifikasi yang mendorong perubahan progresif dalam satu tahun atau lebih. inisiatif, yaitu klasifikasitahun diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makroumber daya manusia dan perlindungan sosialn,tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam beberapa yang masing masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa kp. ft3 sumber: kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional, berkenaan dengan ketujuh atas dan merujuk pada dokumen rkp tahun perlu ditekankan bahwa penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publikbagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia nkri). terlebih dengan kondisi nasional yang saat ini masih berstatus darurat kesehatan disebabkan pandemi corona virus disease covid mutlak makin dibutuhkannya situasi yang kondusifisu strategis pada aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang akan dihadapi pada tahun untuk bidang hukum, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan sehingga dibutuhkan langkah strategi semua institusi penegak hukum mengingat masih banyaknya kasus korupsi khususnya dalam pelaksanaan program penanganan covid selain itu, beberapa isu strategis lainnya bidang hukum yang masih menjadi prioritas perbaikan dan penyempurnaan depan antaranya penguatan penegakan hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, dukungan penuntasan overcrowding lembaga pemasyarakatan, penguatan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi spot ti), penguatan integritas dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. samping itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu perbaikan sistem hukum ekonomi juga membutuhkan penguatan, mengingat regulasi yang saat ini berlaku masih berkerangka hukum warisan kolonial sehingga turut memperlambat kecepatan pertumbuhan perekonomian bangsa. samping bidang hukum, pada bidang aparatur negara khususnya konteks kelembagaan diperlukannya koordinasi pelaksanaan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) nasional masih diperlukan percepatan. adapun menyangkumenurut rkp tahun perlu untuk diperkuat. adapun selain terdapat prioritas nasional yang penting untuk dicapai dengan menerapkan strategi yang tepat. yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi covid salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. begitupun halnya dengan yang menekankan pada pembangunan lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, juga memiliki sasaran yang harus diselesaikan. salah satunya yaitu menjamin terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. sehubungan dengan penguatan pada tahun terdapat (dua) major project mp), yaitu:: dan penguatan keamanan laut natuna. khusus untuk penguatan noc soc dan pembentukan chart merupakan proyek serta mendukung upaya transformasi digital. adapun target utama ini adalah mewujudkanemerintah pusat maupun daerah. bab iii arah pembangunan kejaksaan republik indonesia tahun tema pembangunan kejaksaan republik indonesia tahun rkppm tahun selain itu penyusunan rkprkpdampak pandemi covid masih mungkin berlanjut hingga tahun karena itu berbagai bentuk intervensi pemerintah dilakukan baik secara promosi, preventif, maupun kuratif. kondisi pandemi covid tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan visi indonesia yaitu menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. pada tahun indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari middle income trap. untuk itu, pada tahun pemerintah akan dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusiadalam rkp tahunsarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingantema rkp tahun disusun dengan memperhatirkp tahun mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural". adapun sasaran pembangunan tahun yaitu: percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, cc. rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator: indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan. rkp tahun dimaksud memuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi acuan bagi k l dalam penyusunan rencana kerja senja k l) dan rkanasional tahun dapat terwujud. untuk selanjutnya, kejaksaan republik indonesia menyusun senja kejaksaan republik indonesia sebagai acuan bagi seluruh satker dalam melaksanakan kinerja dan anggaran selama periode januari sampai dengan desember guna mencapai sasaran pembangunan kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam rencana strategis kejaksaan republik indonesia tahun mengacu pada tema rkp tahun tema tersebut berfokus pada (dua)serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. reformasi struktural dilakukan untuk mendukung menciptakanreformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. bahwa tema dan sasaran pembangunan rkp tahunpemulihan ekonomi dan reformasi strukturalrepublik indonesiabahwa penegakan hukum yang berkualitas oleh kejaksaan republik indonesia harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, profesional, inovatif dan berintegritas. untuk itu, maka senja kejaksaan tahun disusun dengan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia kejaksaan dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional . hal ini menunjukkan bahwa kejaksaan republik indonesia terus berbenah dalam meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola,urepublik indonesiarepublik indonesia makin meningkat. sasaran pembangunan kejaksaan republik indonesiaaparatur kejaksaan republik indonesia.kan peran kejaksaan republik indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.kan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara. meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan republik indonesia berbasis teknologi informasiyaitu: meningkatnya profesionalisme aparatur kejaksaan republik indonesia.. meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi. meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana. meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara.republik indonesia tahun dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, kejaksaan republik indonesia memmengacu republik indonesia dalam (tujuh) program kerja prioritas. pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan professional. pembentukan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan manajemen karie....republik indonesia tahun bahwa pelaksanaan rapat kerja nasionalsenja kejaksaan republik indonesia. dalam penerapannya, rekomendasi rapat kerja nasional kejaksaan republik indonesia tersebut belum dapat sepenuhnya tergambar dalam senja kejaksaan republik indonesiarepublik indonesia diselenggarakan beberapa saat setelah adanya penetapan pagu alokasi anggaran kejaksaan republik indonesia sehingga rekomendasirepublik indonesia tahun namun demikian sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan senja kejaksaan tahun berikut disampaikan rekomendasi hasil rapat kerja nasional kejaksaan republik indonesia tahun melalui rapat kerja, kejaksaan berkomitmen menypat kerja nasional, yaitu kerja cerdas, profesional, dan berintegritas menuju indonesia maju dengan membentuk komisi komisi yang menghasilkan rekomendasi rekomendasi sebagai berikut: komisi bidang pembinaan bidang pembinaan sebagai unit pelaksana tugas yang memberikan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan seluruh bidang lingkungan kejaksaan republik indonesia termasuk bidang intelijen, bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pidana militer, bidang pengawasan serta badan pendidikan dan pelatihan, dituntut untuk selalu agile melakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang prima untuk semua bidang. untuk menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut dilakukan dengan mewujudkan sumber daya manusia kejaksaan republik indonesia yang profesional dan berintegritas, penguatan organisasi dan penatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas institusi, peningkatan penerimaan negara bukan pajak pnb) kejaksaan republik indonesia melalui optimalisasi kegiatan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara serta peningkatan kinerja kejaksaan republik indonesia berbasis teknologi informasi. pelaksanaan serangkaian kegiatan tersebut diselaraskan dengan arah pembangunan dan kebijakan pemerintah tahun dan rencana strategis kejaksaan republik indonesia tahun serta rkp tahun yang memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. secara spesifik penyusunan rencana kerja dan target bidang pembinaan utamanya difokuskan untuk melaksanakan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam rpm yaitu: pn1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. pn3 meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. pn4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. pn5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. pn7 memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. permasalahan dengan menitikberatkan pada optimalisasi pelaksanaan rkp tahun yaitu pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, mempunyai daya saing dan kompetensi yang baik bidangnya, organisasi kelembagaan yang ramping dengan birokrasi yang luwes, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik yang mendukung tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan oleh organisasi, peningkatan sumber pembiayaan baik dari hibah, donasi atau insentif dari penerimaan pnb melalui kegiatan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara, serta dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. bahwa pelaksanaan dukungan dukungan tersebut saat ini telah berjalan namun perlu dilakukan penguatan dalam rangka mengakselerasi pencapaian target kerja pemerintah tahun dalam hal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. rekomendasi peningkatan manajemen sumber daya manusia melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing output menyusun kajian akademis dalam rangka persiapan mengenai tindak lanjut pembaruan undang undang kejaksaan khususnya yang terkait dengan manajemen jaksa dalam kapasitas jaksa sebagai aparatur sipil negara dengan kekhususan. menyusun kajian dan melakukan persiapan pembentukan corporate university kejaksaan republik indonesia. peningkatan penyetaraan eselonisasi strukturaldengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak utama yang mendorong kejaksaan republik indonesia untuk bekerja cerdas, profesional dan berintegritas gunaadan pendidikan dan pelatihan. output biro perencanaan dan biro kepegawaian. biro terkait: biro hukum dan hubungan luar negeri. penataan organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menitikberatkan pada penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi pelayanan publik, reformasi sistem akuntabilitas dan penataan regulasi. output menyusun kajian terkait dengan penyusunan beberapa rancangan peraturan kejaksaan sebagai tindak lanjut atas disahkannya undang undang tentang perubahan atas undang undang tentang kejaksaan republik indonesia. menyusun kajian atas perubahan organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia mengenai pengintegrasian seluruh badan atau pusat penelitian dan pengembangan badan riset dan inovasi nasional atas pelaksanaan peraturan presiden nomor tahun tentang badan riset inovasi dan nasional termasuk jabatan fungsional menelitinya serta menyusun perubahan peraturan kejaksaan tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia terkait pembentukan pusat kebijakan strategis. menyusun kajian dan persiapan pembentukan badan pemulihan aset dan melakukan koordinasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait perubahan peraturan presiden tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia. menyusun petunjuk pelaksanaan mengenai pelaksanaan tugas fungsi pengelolaan data perencanaan. menyusun rencana pembentukan unit pelaksana teknis dan atau peningkatan tipologi rumah sakit kejaksaan. pembentukan jabatan fungsional tertentu dengan bekerja sama dengan instansi induk, sebagai tindak lanjut perampingan organisasi. pengembangan jabatan fungsional dengan kejaksaan republik indonesia sebagai institusi pembinaan. pembentukan pusat pemantauan bidang tindak pidana. pelaksanarganisasi yang kuat disertai pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang merupakan elemen penting untukpusat pemulihan aset. biro terkait: biro hukum dan hubungan luar negeri. output biro perencanaan. biro terkait: biro hukum dan hubungan luar negeri. output biro perencanaan. biro terkait: biro keuangan. output dan biro perencanaan. biro terkait: biro kepegawaian. output biro perencanaan dan pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi. optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. output: melakukan sosialisasi mengenai siklus perencanaan dan penganggaran lingkungan kejaksaan republik indonesia melakukan bintik secara periodik terkait penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. implementasi perubahan siklus perencanaan dan penganggaran serta penyusunan laporan kinerja yang inline dengan rpm dan rkp yaitu menyusun naskah dinas pengaturan tentang tata cara pelaksanaan rapat kerja daerah, rapat kerja nasional, dan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kejaksaan republik indonesia, yang selaras dengan proses penyusunan rencana kerja dan penganggaranptimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan indikator pelaksanaan kinerja yang terukur, efektif efisien dan akuntabel serta selaras dengan rencana pembangunan nasional. penanggung jawab pelaksana output biro perencanaan. output biro perencanaan dan biro keuangan. output biro perencanaan. optimalisasi sumber pembiayaan luar rupiah murni rm). output menyusun naskah dinas pengaturan tentang tata kelola penggunaan sumber pembiayaan luar rmbiro perencanaan. biro terkait: biro keuangan, dan biro hukum dan hubungan luar negeri. optimalisasi penerimaan pnb kejaksaan. output melakukan percepatan penyelesaian tunggakan barang rampasan negara brn) termasuk penyelesaian barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan barang temuan. menyusun kajian mengenai revisoutput pusat pemulihan aset, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. output biro keuangan. biro terkait: biro hukum dan hubungan luar negeri. akselerasi penerapan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan republik indonesia. output transformasi pelaksanaan kegiatan pada masing masing biro pusat secara digital dalam rangka mewujudkan spe. melakukan alih media arsip (mengubah fisik arsip dari kertas menjadi bentuk digital). menyempurnakan seluruh aplikasi eksisting yang terintegrasi yang selaras dengan perkembangan teknologi, serta meningkatkan kecepatan koneksi internet seluruh satker kejaksaan republik indonesia. membangun kejaksaan berdasarkan masterplan kejaksaan republik indonesia. mengintegrasikan data yang dikelola melalui yang ada kejaksaan republik indonesia dan meningkatkan keamanan siber dalam rangka mewujudkan program pemerintah satu datapemanfaatan teknologi informasi mendukung kecepatan dalam pelaksanaan tugas, dan efisiensi waktu dan biaya. penanggung jawab pelaksana output pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi, dan biro perencanaan. output pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi, dan biro umum. output pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi, dan biro perencanaan. output4 pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi. output pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi, dan biro perencanaan. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam rangka pengembangan organisasi kejaksaan republik indonesia gunoutput tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, yaitu pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit umum adhyaksa, tersedianya rumah tahanan, tersedianya tempat penyimpanan barang bukti, tersedianya lapangan untuk latihan tembak, tempat penyimpanan arsip, dan berkas perkara. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang berperspektif gender dan dapat diakses oleh kaum difabel (penyandang disabilitas), yaitu pembuatan pelayanan terpadu satu pintu ptsp), tempat parkir, toilet, ruang menyusui, rumah tahanan dengan fasilitas yang berperspektif gender dan ramah untuk penyandang disabilitastersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung penguatan peran kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum memperkuat stabilitas hukum dalam rangka mewujudkan indonesia maju. penanggung jawab pelaksana output dan biro perencanaan, biro umum, dan biro perlengkapan. komisi bidang intelijen meningkatkan transformasi intelijen digital untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah latar belakang bahwa intelijen penegakan hukum sebagai bagian dari intelijen negara diselenggarakan dengan asas profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas dan objektivitas. sesuai arahan presiden bahwa perlunya dukungan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik) transformasi digital dan dikaitkan dengan capaian kinerja bidang intelijen tahun dalam mewujudkan transformasi intelijen digital belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu sarana pencapaian kinerjaberdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, ditegaskan bahwa revolusi tikpe atau e government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan tik. samping itu pembangunan spe termasuk dalam prioritas nasional, yaitu pn memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran penguatan program prioritas yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola, dan menjaga stabilitas keamanan nasional. permasalahan belum optimalnya transformasi intelijen kejaksaan terhadap pemanfaatan tik dalam menjalankan core bisnisnya yaitu intelijen penegakan hukum. belum optimalnya monitoring pemanfaatan teknologi informasi berkelanjutan sustainable mechanism). rekomendasi meningkatkan transformasi intelijen digital dengan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam rangka pembangunan nasional antara lain: penanganan pandemi covid pengamanan pen dan pengamanan pembangunan strategis pps) output menerbitkan blue print intelijen digital kejaksaan. menerbitkan kalender intelijen digital dalam rangka penguatan penatalaksanaan peningkattransformasi pelaksanaan kegiatan secara digital melalui implementasi sistem intelijen terpadu integrated intelligence system) dengan mengintegrasikan sistem informasi intelijen yang ada antara lain soc kejaksaan. pelaksanaan pengamanan data kejaksaan republik indonesia yang bersifat rahasia. keterkaitan dengan tema melalui transformasi dan penguasaan teknologi informasi guna menjadikan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisienbidang terkait: badan pendidikan dan pelatihan, biro perencanaan, biro hukum dan hubungan luar negeri, dan pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi. optimalisasi kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dalam rangka pembangunan nasional latar belakang program kerja bidang intelijen dalam mewujudkan strategi nasional yaitu penegakan hukum. sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nasional dan sasaran strategis kejaksaan republik indonesia periode tahun nomor dan yaitu meningkatnya peran kejaksaan republik indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi danhal ini juga sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam program prioritas nasional rpm dan rkp tahun yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (pn permasalahan pelaksanaan intelijen penegakan hukum masih belum optimal dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah baik terkait penanganan pandemi covid maupun pelaksanaan pengamanan percepatan pemulihan ekonomi dan pengamanan pembangunan strategis. pemantauan dan pengamanan pen belum didukung petunjuk teknis perubahan atas surat edaran jaksa agung muda intelijen nomor: d dpp tanggal maret tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis. rekomendasi optimalisasi kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dalam rangka pembangunan nasional antara lain pengamanan percepatan pemulihan ekonomi dan pengamanan pembangunan strategis. output penyusunan petunjuk teknis perubahan atas surat edaran jaksa agung muda intelijen nomor: d dpp tanggal maret sebagai penyempurnaan surat edaran jaksa agung muda intelijen nomor: d dpp tanggal november tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis pps). peningkatan pengamanan pelaksanaan pen bersinergi dengan strategi nasional ekonomi digital. melaksanakan pedoman dan kode etik intelijen penegakan hukum pada setiap kegiatan dan operasi intelijen. mensinergikan rencana kegiatan dan operasi intelijen dengan rencana anggaran bidang intelijen. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan operasi intelijen. menjabarkan rencana kerja kegiatan intelijen tahun dengan rencana anggaran bidang intelijen tahun terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan operasi intelijen untuk bahan penyusunan kegiatan dan operasi intelijen tahun keterkaitan dengan tema mendukung pencapaian kerja cerdas, profesional, dan berintegritas dengan transformasi intelijen digital untuk kejaksaan republik indonesia optimal menuju indonesia maju latar belakang kejaksaan telah mengambil kebijakan strategis sebagai perwujudan dari memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik ke berdasarkan dokumen rpm tahun dan rkp, khususnya penguatan keamanan dan ketahanan siber. hal ini disebabkan karena adanya perkembangan society sebagai dampak dari revolusi industri yang dapat menimbulkan instabilitas bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. oleh karena itu, untuk mencapai intelijen kejaksaan republik indonesia yang modern era society dan sebagai arah strategis bidang intelijen, diperlukan sumber daya manusia intelijen yang memiliki soft skill seperti mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kecerdasan emosional tinggi, fleksibilitas kognitif, adaptif, berintegritas, profesional dan mampu berkompetisi baik secara internal maupun eksternal. sumber daya manusia intelijen juga harus peka terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan agt) yang timbul dan memengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam mendukung kebijakan pen dengan melakukan kolaborasi secara aktif dengan jaringan intelijen baik pusat maupun daerah serta koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. bahwa untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat terkait perilaku anti korupsi, telah disusun sebuah indikator yaitu indeks perilaku anti korupsi pak) yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik bps) dengan sampling berdasarkan wilayah kota desa, kategori umur, dan pengamatan terhadap bentuk perilaku masyarakat. pak mengukur tingkat permitivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup (tiga) fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. nilai pak berkisar pada skala sampai makin mendekati berarti makin baik. pada tahun nilai pak sebesar lebih tinggi dibanding tahun hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dari penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik ke khususnya terkait pemberdayaan hukum bagi masyarakat. permasalahan belum tersusunnya regulasi yang mengatur peningkatan kemampuan teknis, penempatan personil, penentangan karier dan pengaturan jabatan fungsional non jaksa bidang intelijen kejaksaan republik indonesia. belum optimalnya pemanfaatan penempatan jejaring (networking) sumber daya manusia intelijen, baik internal maupun eksternal dalam rangka mendukung suksesnya tugas dan kewenangan intelijen penegakan hukum. belum terbentuknya jabatan fungsional tertentu yang mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen penegakan hukum lingkungan kejaksaan republik indonesia. pak masyarakat dengan sampling berdasarkan pendidikan yang ditamatkan bawah sta sebesar sta sebesar dan atas sta sebesar namun, pak masyarakat perkotaan ternyata lebih tinggi dibandingkan pedesaan masing masing dan dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. pak masyarakat berumur tahun sebesar umur tahun sebesar dan umur tahun atas sebesar rekomendasi. meningkatkan kepercayaan publik (public trust) sebagai suatu konsep yang bersifat multidimensional (dimensi kognisi, afeksi dan perilaku) dengan publikasi berbasis teknologi. pengusulan agen intelijen indera adhyaksa sebagai jabatan fungsional tertentu lingkungan bidang intelijen kejaksaan republik indonesia. perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum masyarakat pedesaan, terutama masyarakat yang berkategori berumur atas. output penyusunan petunjuk teknis tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia intelijen dalam rangka mendukung salah satu program prioritas nasional pembentukan soc kejaksaan republik indonesia. penyusunan petunjuk teknis tentang penentangan karier sumber daya manusia intelijen penegakan hukum. meningkatkan kerja sama antar komunitas intelijen dan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait. workshop kehumasan dan pelatihan bersertifikasi, penguatan pemanfaatan fungsi media untuk mendukung penerangan dan penyuluhan hukum. pembuatan analisis tentang indera adhyaksa sebagai jabatan fungsional tertentu. pembentukan satuan tugas intelijen. meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara kolaboratif yang melibatkan kementerian lembaga dan bumn. melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap (tujuh puluh lima) sektor permasalahan secara cepat, tepat, dan akurat. keterkaitan dengan tema mengimplementasikan smart intelligence guna memodernisasi, mengefektifkan, dan mengefesienkan kinerja dan pemanfaatan sumber daya manusia intelijen agar berstandar internasionalkomisi bidang tindak pidana umum pembuatan kajian efektivitas persidangan elektronik latar belakang kebutuhan yang mendesak atas peristiwa pandemi covid telah menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan termasuk pelaksanaan sidang elektronik. permasalahan pelaksanaan sidang elektronik telah menimbulkan berbagai kesulitan dalam penuntutan dan pembelaan termasuk tereduksinya hak terdakwa yang menjadi konsekuensi atas persidangan pengadilan secara elektronik dalam situasi darurat. sisi lain, pelaksanaan sidang secara elektronik juga memiliki hikmah terhadap perkembangan pemeriksaan saksi dalam hukum acara pidana baik melalui perekaman elektronik maupun pemeriksaan langsung jarak jauh terhadap saksi dan korban dalam keadaan tertentu yang sulit bersaksi pengadilan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan atau alasan lainnya yang sah. rekomendasi membuaoutpus jaksa agung muda bidang tindak pidana umum. penelitian dan pengkajian petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat. latar belakang pidana bersyarat menjadi salah satu jenis pidana yang bersifat rehabilitasi dan mendukung model peradilan pidana kontemporer yang bercirikan restoratif atau pemulihan bagi pelaku tindak pidana. sayangnya jaksa dalam melaksanakan pengawasan pidana bersyarat justru tidak memiliki acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai eksekutor pidana bersyarat. permasalahan ketiadaan aturan terkait pengawasan pidana bersyarat membuat jaksa sebagai eksekutor tidak memiliki panduan dalam melaksanakan tugas pengawasan dimaksud. rekomendasi menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat. output petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pidana bersyaratpenyusunalatar belakang perkara penyandang difabel seringkali tidak cukup layak dilimpahkan pengadilan, karena keterangannya yang tidak didukung cukup alat tidak memenuhi pembuktian yang dapat meyakinkan hakim. persoalan ini tentu menyisakan pertanyaan apakah penyandang difabel tidak mungkin mendapat perlindungan hukum karena keadaan khususnya. peradilan yang inklusif menjadi salah satu isu prioritas dalam pemenuhan layanan keadilan, termasuk bagi penyandang difabel, agar kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan para penyandang difabel dijamin dalam proses hukum. permasalahan penyandang difabel seringkali tidak memperoleh aksesibilitas ketika menghadapi proses persidangan karena sulitnya mengakses informasi, tidak tersedianya akomodasi yang layak, tidak memperoleh bantuan hukum, penerjemah, pendamping dan keterangannya sering tidak cukup untuk membentuk keyakinan hakim melampaui keraguan yang masuk akal, sehingga penyandang disabilitas tidak memperoleh perlindungan yang cukup dalam penanganan perkara pidana. rekomendasi menyusuoutput pedoman penanganan perkara yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. keterkaitan dengan tema penerapan keadilan yang substantif dengan pertimbangan yang objektif, jujur, imperial, dan rasional (logis) dalam menilai kebenaran alat bukti dalam perkara penyandang disabilitas.doman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilanran kejaksaan dalam gugus tugas percepatan penyelesaian rancangan undang undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ruu teks)latar belakang kejaksaan republik indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penuntutan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan kaidah kaidah hukum serta penuntutan yang patut dan layak dalam ruu teks. peran kejaksaan republik indonesia dalam gugus tugas percepatan penyelesaian ruu tekspermasalahan substansi dalam ruu teks secara hukum baik materiil maupun formal tidak cukup memenuhi kaidah kaidah hukum sehingga melemahkan eksistensinya dalam program legislasi nasional. rekomendasi membuaoutpuketerkaitan dengan tema akses keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksualngkajian yangdoman akses keadilan antar generasi dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. latar belakang surat jaksa agung muda tindak pidana umum nomor: e ejp perihal pedoman teknis yudisial penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup, tanggal januari tidak pernah diperbarui, sementara pedoman teknis tersebut masih mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang telah lama dicabut sementara perkembangan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup telah begitu banyak. permasalahan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja telah menciptakan persoalan dalam memaknai beberapa tindak pidana lingkungan hidup sebagai primum medium. pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii yang mengubah frasa, undang undang nomor tahun menjadi dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan kejaksaan bawah koordinasi menteri menimbulkan konsekuensi penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup wajib dilakukan bawah koordinasi menteri lingkungan hidup. belum adanya kriteria untuk memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup anti strategic lawsuit against public participation anti slap) manajemen pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun b3). ketentuan pemulihan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pidana tambahan bagi korporasi. rekomendasi menyusun pedoman akses keadilan antar generasi dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. output pedoman akses keadilan antar generasi dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. keterkaitan dengan tema memberikan akses keadilan dari generasi generasi melalui penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. ke membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. penanggung jawab pelaksana jaksa agung muda tindak pidana umum tim pedoman akses keadilan antar generasi dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hiduplatar belakang pasca terbitnya, masih terdapat berbagai persoalan baik administrasi maupun teknis karena perkembangan hukum maupun persoalan evaluasi daerah. permasalahan masih banyak persoalan baik administrasi maupun teknis seperti perkembangan ganja sintetis bukan dalam bentuk tanaman, ancaman minimal tidak berlaku untuk anak, lampiran pedoman narkotika serta ketiadaan asesmen terpadu dan rehabilitasi berbagai daerah. rekomendasi menyusuoutputketerkaitan dengan tema tuntutan pidana yang lebih adil dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika serta keadilan yang memulihkan bagi penyalahguna narkotikatunjuk pelaksanaan pedoman nomor tahun dan pedoman nomor tahun yang terdiri dari unsur direktorat tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya serta kelompok kerja akses keadilan kejaksaan republik indonesia.latar belakang pemindahan kewenangan mengadili dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan untuk alasan keamanan meskipun dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan atas efisiensi. dalam hal alasan keamanan masih dapat diatasi, seluruh komponen pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam menciptakan situasi yang kondusif, maka jaksa agung muda tindak pidana umumpermasalahan pemindahan kewenangan mengadili dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan untuk alasan keamanan telah menimbulkan persoalan atas efisiensi. rekomendasi membentuk jejaring koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme pada daerah pilot project diikuti dengan sosialisautput jejaring koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme pada daerah pilot project dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi pilot projectketerkaitan dengan tema efisiensi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakatdirektorat tindak pidana terorisme dan lintas negara serta satuan kerja yang menjadi daerah pilot project. pengembangan organisasi dalam reorganisasi kejaksaan. latar belakang jaksa agung muda tindak pidana umum masih memiliki peluang untuk pengembangan organisasi dalam reorganisasi kejaksaan republik indonesia. permasalahan masih ada peluang untuk pembentukan (dua) direktorat pada jaksa agung muda bidang tindak pidana umum, namun belum ada kajian kebutuhan dan potensi pengembangan organisasi (need analysis). rekomendasi membuat kajian reorganisasi direktorat baru pada jaksa agung muda bidang tindak pidana umum. output penelitian dan pengkajian struktur organisasi pada bidang tindak pidana umum terkait dengan kewenangan oportunis jaksa dalam hal penghentian penuntutan karena alasan tertentu serta kekhususan penanganan tindak pidana siber dan bukti elektronik. keterkaitan dengan tema penguatan kelembagaan dan perbaikan manajemen penanganan perkara melalui kajian kebutuhan dan potensi pengembangan organisasi (need analysis)komisi bidang tindak pidana khusus penyusunan regulasi pelaksanaan corruption impact assessment cia) latar belakang adanya penanganan perkara yang berkualitas yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jera, namun juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara, serta memperbaiki tata kelola. permasalahan penanganan perkara yang berkualitas telah dilakukan, namun apakah dampak penanganan perkara tersebut mampu memperbaiki tata kelola dan sistem yang lebih baik bagi satker k l, pemerintah daerah (pemda), bumn bumi yang menjadi objek tindak pidana korupsi? hal ini memerlukan pemikiran yang besar sehingga menjadi upaya agar perbuatan yang sama tidak terulang kembalicia guna memberikan solusi bagioutputketerkaitan dengan tema implementasi hasil inovasi sebagai wujud kerja cerdas, profesional dan berintegritas untuk mewujudkantentang penerapan pidana tambahan perampasan perusahaanselanjutnya disebut tpk) latar belakang penerapan pidana tambahan dalam perampasan perusahaan milik terpidana tindak pidana korupsi telah dilakukan, begitu pula sita eksekusi terhadap benda bergerak tidak bergerak milik terpidana yang menggantikan barang barang tersebut sebagai objek dari hasil tindak pidana korupsi, namun kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan pen. permasalahan belum adanya petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman dalam penanganan perkara sehingga tidak kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan penanganan perkara dan langkah langkah strategis dalam rangka pen. outputmekanisme asset recovery latar belakang adanya kebijakpermasalahan belum adanya pedomdalam penanganan perkaraoutput percepatan asset recovery dan peningkatan penerimaan negara pengembalian kerugian keuangan negara melebihi dari jumlah kerugian keuangan negara. latar belakang adanya terobosan tuntutan hukuman mati kepada terdakwa perkara korupsi yang merupakan upaya represif dan preventif dalam mencegah perilaku korupsi indonesia. permasalahan belum adanya pedoman teknis terkait tuntutan pidana mati yang telah diatur dalam maupun penjelasannya dalam tpk, sehingga diperlukan persamaan persepsi terkait dengan (empat) kondisi yang dijabarkan dalam penjelasan dimaksud. rekomendasi menyusun regulasi terkait penjabaran (empat) kondisi yang dapat dituntut hukuman mati sebagaimana diatur dalam tpk dengan penjelasannya. output kepastian hukum dan keadilan keterkaitan dengan tema implementasi hasil inovasi kerja cerdas dan profesional. percepatan pemulihan kerugian keuangan negara dan pnb latar belakang dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam atau tpk, beberapa kali ditemukan adanya upaya pengembalian kerugian keuangan negara meskipun pengembalian kerugian keuangan negara melebihi dari jumlah kerugian keuangan negara. permasalahan adanya ketentuan tpk yang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara. dibutuhkan langkah langkah progresif dalam penerapan kemanfaatan hukum guna percepatan pemulihan kerugian keuangan negara. rekomendasi menyusun regulasi untuk menentukan kriteria guna meningkatkan penerimaan pnb dengan membuka peluang pembayaran kerugian keuangan negara, misalnya lipat dari kerugian atau sekian kali sehingga dapat mengeliminir tpk. (catatan: contoh untuk penyelidikan 3kerugian, penyidikan kerugian, penuntutan sebelum disimpan kerugian, dan seterusnya) (dengan berbagai kriteria, contohnya bagaimana tersangka yang display, atau bagaimana untuk tersangka yang sudah ditahan). output peningkatan penerimaan negara kemanfaatan hukumstruktur ekonomi yang mandiri nomor pembangunan yang merata dan berkeadilantata cara penerapan pidana tambahan perampasan seluruh atau sebagian keuntungan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi huruf tpk). latar belakang penerapan hukuman tambahan huruf tpk belum pernah diterapkan, padahal ketentuan tersebut memiliki kemanfaatan hukum dalam penerimaan negara (pnb kejaksaan). permasalahan masih adanya kekosongan hukum terkait tata cara penerap, berupa pidana tambahan yang diatur dalam huruf tpk menjadi belum efektif sehingga menjadikan pidana tambahan yang diatur dalam huruf tpk dapat secara efektif diterapkan. output keadilanvisi dan misi presiden nawacita ii): nomor struktur ekonomi yang mandirirlakuan terhadap barang bukti yang menggunakan instrumen huruf nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) atau tpk. latar belakang adanya kondisi tersangka terdakwa yang meninggal dunia, padahal secara nyata telah dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak berwujud tidak berwujud yang diharapkan dapat menjadi pembayaran uang pengganti dari kerugian keuangan negara perekonomian negara yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana korupsi.dengan demikian maka terhadap barang yang telah disita tersebut dapat dirampas oleh negara untuk penyelamatan keuangan negara perekonomian negara. namun sisi lain masih terdapat keraguan apakah langsung menggunakan instrumen huruf kurap atau menggunakan instrumen tpk yangjpn)permasalahanpada satu sisi dalam tpkpnua kondisi yang sama dengan treatment yang berbeda tersebut memerlukan kualifikasi serta parameter yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannyabarang bukti mana yang menggunakan instrumen huruf kurap dan tpk. output terciptanya kepastian hukum:nerapan dan kurap dalam perkara tindak pidana korupsi. latar belakang dan kurap mengatur bahwa, dan, namun masih terdapat keraguan dalam penerapannya. keraguan tersebut ternyata berdampak pada berkurangnya nilai ekonomis barang bukti tersebut sehingga memengaruhi nilai penyelamatan kerugian keuangan negara perekonomian negara. permasalahan penentuan parameter barang bukti apa yang dapat dilaksanakan dengan instrumen dan kurap diharapkan dapat mengurangi risiko berkurangnya nilai ekonomis barang bukti tersebut. oleh karena itu dalam surat tuntutan perlu dicantumkan pertimbangan yuridis terkait status barang bukti sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan untuk menentukan status barang bukti dalam amar tuntutan. rekomendasi menyusun regulasi terkait analisis yuridis status barang bukti dalam surat tuntutan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan amar tuntutan terhadap status barang bukti tersebut agar dapat secara efektif menerapkan dan kurap dan mengurangi risiko berkurangnya nilai ekonomis. output penyelamatan aset negar terciptanya mars dan himne pinus latar belakang perlunya motivasi dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan penegak keadilan, penyelamat kerugian keuangan negara perekonomian negara dan makin menambah semangat kerja sehingga secara optimal dapat memenuhi ekspektasi publik. permasalahan tingginya volume pekerjaan bidang tindak pidana khusus sehingga memerlukan sentuhan psikis yang berbeda agar etos kerja selalu terjaga. rekomendasi salah satu treatment yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan mars dan himne pinus yang ditetapkan melalui keputusan jaksa agung sehingga diharapkan jajaran bidang tindak pidana khusus dapat terus merendahkan hati memohon perlindungan tuhan yang maha kuasa dalam setiap langkahnya. output peningkatan etos kerjingkatan kualitas manusia indonesia rpm meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing penanggung jawab pelaksana sekretaris jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus. komisi bidang perdata dan tata usaha negara penanganan perkara pidana yang lepas atau bebas yang ada unsur kerugian negara latar belakang terdapat putusan perkara yang lepas atau bebas, namun tidak menghilangkan hak negara untuk mendapatkan ganti kerugian uang negara. permasalahan yang terjadi, bidang perdata dan tata usaha negara tidak dapat menindaklanjuti apabila tidak dilakukan pelimpahan berkas perkara dari bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus, atau hasil pengumpulan bahan dan keterangan pulbaket) bidang intelijen. permasalahan apakah diperlukan penyusunan pedoman yang mengatur hubungan kerja bidang perdata dan tata usaha negara dengan bidang lain terkait penanganan perkara? rekomendasi membuat pedoman yang mengatur hubungan bidang perdata dan tata usaha negara dengan bidang lain tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan atau intelijen) sehubungan dengan pelimpahan berkas. output pedoman jaksa agung tentang keterkaitan bidang perdata dan tata usaha negara dengan bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, dan bidang intelijen sehubungan pelimpahan berkas tindak, jaksa agung muda tandang pidana umum, jaksa agung muda tindak pidana khusus, jaksa agung muda intelijen, dan jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara. penerimaan negara bukan pajak bidang perdata dan tata usaha negara latar belakang sebagai tindak lanjut arahan jaksa agung republik indonesia dalam rapat kerja kejaksaan tahun perlu dikaji kemungkinan bidang perdata dan tata usaha negara untuk memperoleh pnb, salah satunya melalui adhyaksa mediation centre sehingga kejaksaan republik indonesia akan memiliki badan layanan umum blu) tersendiri yang dapat menerima pnb dari layanan mediasi antara bumn dengan swasta maupun swasta dengan swasta. permasalahan bagaimana peluang pnb bidang perdata dan tata usaha negara, dihubungkan dengan rencana dibentuknya blu adhyaksa mediation center? rekomendasi membuat tim khusus untuk realisasi pnb bidang perdata dan tata usaha negara output membuat tim khusus untuk realisasi pnb bidang perdata dan tata usaha negara. regulasi pedoman tentang kriteria pnb bidang perdata dan tata usaha negara yang berorientasi unit pelaksana teknis upt (blu sebagai tata kelola manajemendan jaksa agung muda pembinaan. arahan jaksa agung untuk perbaikan sistem, penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya melalui penuntutan namun dapat dilakukan audit hukum dari aspek kepercayaan. latar belakang sesuai dengan arahan jaksa agung republik indonesia, untuk perbaikan sistem penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya melalui penuntutan, namun juga dapat dilakukan audit hukum dari sisi kepercayaan oleh jpn. apabila dilihat dalam pedoman audit hukum yang telah diterbitkan, prosesnya tidak sederhana mana audit hukum memerlukan kerja sama dengan pemohon. kendala untuk melakukan audit tanpa inisiatif pemohon diantaranya terkait biaya yang lebih besar mengingat beban biaya seharusnya dibebankan pada pemohon, waktu yang lebih banyak, dan perolehan dokumen guna melakukan verifikasi data sehingga akan sulit apabila pemohon tidak bekerja sama dengan jpn. permasalahan apakah diperlukan pengaturan tersendiri mengenai audit hukum terhadap kegiatan stakeholders atas inisiatif bidang perdata dan tata usaha negara? rekomendasi membuat petunjuk teknis dalam melaksanakan audit hukum tanpa diminta. output petunjuk teknis audit hukum tanpa dimintjenjang karier spesialis perdata dan tata usaha negara latar belakang guna menerapkan prinsip right man the right place diperlukan adanya suatu perhatian khusus terhadap jaksa yang bertugas bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga dalam rangka efektivitas penanganan perkara perdata dan tata usaha negara perlu dilakukan spesialisasi jenjang karier. permasalahan apakah diperlukan spesialisasi jenjang karier bidang perdata dan tata usaha negara? rekomendasi melakukan assessment dan pendidikan dan pelatihan spesialisasi perdata dan tata usaha negara. output jpn yang kompeten dan profesional bidang perdata dan tata usaha negara. keterkaitan dengan tema rpm meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saingpelimpahan rekomendasi rapat kerja nasional terdapat masukan terkait pendidikan spesialis bidang perdata dan tata usaha negara. latar belakang terhadap penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, jpn yang bertugas selayaknya memiliki kompetensi dan pengetahuan terkait permasalahan perdata dan tata usaha negara. mengingat salah satu jasa yang diberikan oleh bidang perdata dan tata usaha negara adalah memberikan pelayanan publik serta pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan yang ditangani. permasalahan apakah diperlukan pendidikan dan pelatihan spesialisasi bidang perdata dan tata usaha negara? rekomendasi memperbanyak house training dan focus group discussion bidang perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan secara internal. output jpn yang kompeten dan profesional bidang perdata dan tata usaha negaraketerkaitan dengan tema meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. pedoman penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. latar belakang adanya permasalahan daerah yang ditangani oleh jpn berkaitan dengan kewenangan kejaksaan republik indonesia antara lain untuk melakukan pembubaran perseroan terbatas pt), namun hingga saat ini belum terdapat pedoman penegakan hukum. permasalahan apakah perlu dibuat pedoman penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara? rekomendasi diterbitkan pedoman penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. output pedoman atau petunjuk teknis penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. keterkaitan dengan temadan direktur perdata. pedoman tentang kelembagaan jaksa agung sebagai jaksa pengacara negara latar belakang sehubungan dengan perubahan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang memperkuat status kelembagaan jaksa agung sebagai jpn, perlu dilakukan kajian hukum atas kewenangan jaksa agung sehubungan dengan undang undang kejaksaan yang baru dimaksud. permasalahan bagaimana tindak lanjut bidang perdata dan tata usaha negara atas perubahan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia sehubungan dengan status kelembagaan jaksa agung sebagai jpn. rekomendasi membuat regulasi tentang kedudukan kelembagaan jaksa agung sebagai jpn. output pedoman jaksa agung tentang kedudukan jaksa agung sebagai jpsekretaris jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara, direktur perdata, direktur tata usaha negara, dan direktur pertimbangan hukum. komisi bidang pidana militer penguatan kebijakan teknis dalam tugas fungsi koordinasi penuntutan yang dilakukan oleh oditurat. latar belakang capaian kinerja jaksa agung muda bidang pidana militer tahun dalam mewujudkan sinergi penegakan hukum berkeadilan dalam pelaksanaan koordinasi penuntutan dan penanganan perkara koneksitas masih perlu dioptimalkan. kendala yang ada antaranya: belum versinya jabatan pada jaksa agung muda bidang pidana militer dari personil tentara nasional indonesia tni), kurang optimalnya fungsi koordinasi antara kejaksaan republik indonesia dan tni dalam proses koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas, dan belum adanya pendidikan dan pelatihan tentang penanganan perkara koneksitas. perlu disusun rencana strategis pencapaian kinerja jaksa agung muda bidang pidana militerpermasalahan surat keputusan bersama skb) antara kejaksaan republik indonesia dengan tni tentang penempatan personil tni pada kejaksaan republik indonesia belum terbentuk. belum tersedianya kebijakan dalam bentuk petunjuk teknis tentang tugaskurang optimalnya kesamaan pemahaman tentang penanganan perkara koneksitas antara kejaksaan republik indonesia dan tni. rekomendasi memberi masukan kepada jaksa agung muda bidang pembinaan cg. kepala biro kepegawaian dan kepala biro hukum dan hubungan luar negeri terkait penyusunan skb tentang pengisian personil tni pada jaksa agung muda bidang pidana militer dan mendukung proses koordinasi dengan fungsi personil markas besar tni. menyusun kebijakan teknis dalammembuat usulan kepada kepala badan pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan dan pelatihan teknis terpadu kejaksaan republik indonesia dengan tni. output terbitnya skb tentang pengisian jabatan oleh personil tni pada kejaksaan republik indonesia, terbitnya petunjuk teknis tentang penanganan perkara pidana koneksitas. modul pelatihan sumber daya manusia jaksa agung muda bidang pidana militeridana militer komisi bidang pengawasan meningkatkan kualitas aparatur kejaksaan republik indonesia yang profesional dan berintegritas. latar belakang bahwa saat ini masih banyak laporan pengaduan dari masyarakat yang melaporkan adanya penanganan perkara yang tidak profesional dan terindikasi melakukan perbuatan tercela. bidang pengawasan dalam penjatuhan hukuman disiplin masih kurang menitikberatkan kepada upaya pembinaan dan pencegahan. permasalahan sumber daya manusia pengawasan dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tercela masih belum berorientasi pada aspek pembinaan dan pencegahan. rehabilitasi pemenuhan hak hak kepegawaian kepada pegawai yang telah selesai menjalani hukuman disiplin masih berlarut larut. rekomendasi membuat regulasi yang mengatur hal: bahwa instrumen penjatuhan hukuman disiplin sebagai sarana pembinaan dan pencegahan yang mampu memberikan ruang kepada pegawai untuk memperbaiki diri kecuali dalam hal pelanggaran disiplin berat, dan rehabilitasi dan pengembalian hak hak kepegawaian kepada pegawai yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dilakukan tepat waktu. output terbentuk petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis yang mengatur tentang penjatuhan hukuman disiplin dan rehabilitasi yang berorientasi pada pembinaan dan pencegaha. peningkatan kualitas kinerja kejaksaan republik indonesia yang berbasis teknologi informasi. latar belakang penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kejaksaan republik indonesia merupakan suatu keniscayaan. saat ini sebagian besar pelaksanaan tugas bidang pengawasan masih dilaksanakan secara manual dan pemanfaatan teknologi informasi cms serta sistem satu data kejaksaan belum optimal. permasalahan belum tersedianya teknologi informasi yang memadai pada bidang pengawasan. pengisian cms dan satu data belum menjadi prioritas objek pengawasan. rekomendasi agar pembangunan aplikasi e proses segera diwujudkan. kebutuhan pengisian data perkara dalam cms dan satu data kejaksaan republik indonesia menjadi objek prioritas dalam pengawasan. output tersedianya e proses. memasukkan kepatuhan pengisian data perkara dalam cms dan satu data kejaksaan republik indonesia dalam objek program kerja pengawasan pkp dan jaksa agung muda pembinaan. mewujudkan kejaksaan republik indonesia yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. latar belakang bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah spip) harus dilaksanakan oleh seluruh satker lingkungan kejaksaan republik indonesia, sehingga spip dapat menjadi sarana dalam mengawal program reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi wbk) wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm). permasalahan pelaksanaan spip pada masing masing satker kejaksaan republik indonesia belum optimal. rekomendasi setiap satker kejaksaan republik indonesia harus sungguh sungguh melaksanakan spip yang dapat mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam pembangunan wbk bbm masing masing satker. output memasukkan kepatuhan pelaksanaan spip menjadi objek pkp sehingga setiap satker kejaksaan republik indonesia memperoleh predikat wbk bbm komisi badan pendidikan dan pelatihan pengembangan sentra pendidikan dan pelatihan (sentra diklat) latar belakang dengan adanya peningkatan jumlah calon pegawai negeri sipil cons) yang begitu banyak setiap tahun, masih belum hilangnya pandemi covid dan pelaksanaan pendidikan pelatihan dan pembentukan jaksa yang masih menggunakan metode blended learning mengakibatkan sentra diklat yang sudah ada tidak dapat menampung keseluruhan peserta dari seluruh indonesia. hal ini tentu kurang mendukung kebijakan pemerintah terkait sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagaimana rpm tahun sesuai dengan prioritas nasional dan rkp tahun permasalahan sentra diklat yang sudah ada berjumlah (enam) belum dapat menampung keseluruhan peserta dari seluruh indonesia sehingga perlu menambah jumlah sentra diklat daerah dan menunjuk personil organisasi pada sentra diklat. rekomendasi perlu revisi peraturan kejaksaan untuk menambah jumlah sentra diklat. output terbentuknya sentra diklat yang memadai. keterkaitan dengan tema terbentuknya fasilitas sentra diklat dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang bekerja cerdas, profesional dan berintegritasmbentukan adhyaksa corp latar belakang mengacu kepada rpm tahun sesuai dengan dan rkp tahun yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. permasalahan selama ini pembelajaran pendidikan dan pelatihan baru bersifat taktis yang orientasi teoretis pada skill individu belum berorientasi pada target organisasi. rekomendasi perlu pemantapan kajian guna menyusun road map dan regulasi terkait pembentukan adhyaksa corp. output terbentuknya baiklah digital academy menuju adhyaksa corp. keterkaitan dengan tema sumber daya manusia kejaksaan unggulndidikan dan pelatihan jiwa korea. latar belakang berdasarkan arahan jaksa agung republik indonesia terhadap peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa tahun karena sifatnya masih virtual sehingga jiwa korea masih belum terbentuk. mengacu pada rpm pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan tahun serta isu strategis lainnya bidang hukum yang masih menjadi fokus perbaikan depan penguatan integritas dan pengawasan aparat penegak hukum. permasalahan belum terbentuk jiwa korea sehingga untuk meningkatkan jiwa korea dan integritas peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa tahun setelah dilantik menjadi jaksa maka akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus menyangkut jiwa korea. rekomendasi agar dilaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus dan penyusunan modul yang menyangkut peningkatan jiwa korea. output terbentuknya jaksa yang mempunyai jiwa korea yang kuat. keterkaitan dengan tema membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dengan jiwa yang kuat. penanggung jawab pelaksana kepala badan pendidikan dan pelatihan, sekretaris badan pendidikan dan pelatihan, dan kepala pusat pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. bab program kerja dan anggaran kejaksaan republik indonesiaan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, kejaksaan republik indonesiaepublik indonesia diukur dengan: jumlah aparatur kejaksaan republik indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian) diukur dengan: meningkatnya nilai spip kejaksaan republik indonesia, meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) kejaksaan republik indonesia, serta berkurangnya jumlah aparatur kejaksaan republik indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin) meningkatnya peran kejaksaan republik indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diukur dengan: diukur dengan: diukur dengan:republik indonesia berbasis teknologi informasi ti) diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan masterplan kejaksaan republik indonesia tahun rpm) merupakan tahapan penting dari rvhpn karena akan memlanjutnya arah kebijakan dan strategi kejaksaan republik indonesia dalam rencana strategisrkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, maka kejaksaan mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari apbn yang selalu ditetapkan setiap tahunnya. situasi nasional yang belum stabil mengingat pandemi covid mengharuskan kejaksaan republik indonesia untuk berhati hati dan memanfaatkan sebaik baiknya anggaran yang diberikan dan harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini kejaksaan republik indonesia yang harus memastikan terlaksananya penegakan hukum pada masa pandemi covid(tiga) pelaksanaan rencana strategis kejaksaan tahun selain itu penyusunan rencana kerjasenja kejaksaan tahdalam rangka mencapai visi misi kejaksaan republik indonesia, kejaksaan republik indonesia mempunyai (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan kejaksaan republik indonesia tahun anggarlima serta jaksa agung muda pidana militer. program dukungan manajemen penanggung jawab dari program dukungan manajemen adalah (tiga) eselon yaitu jaksa agung muda pembinaan, jaksa agung muda pengawasan, dan kepala badan pendidikan dan pelatihan. kejaksaan republik indonesia untuk melaksanakan rkp dan rencana kerja anggaran tahun telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi tahun anggaran kepada menteri keuangan dengan surat jaksa agung republik indonesia nomor: a cr. tanggal februari dengan total kebutuhan anggaran sebesar rp20. (dua puluh triliun seratus delapan puluh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). pagu indikatif berdasarkan surat bersama pagu indikatif sapi)k. dan nomor: m.ppn d. pp. tanggal april hal pagu indikatif belanja kementerian lembaga yang pada pokoknya menyatakan kejaksaan republik indonesia memperoleh pagu indikatif sebesar rp6. (enam triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). pada pagu indikatif anggaran kejaksaan republik indonesia mengalami penurunan anggaran sebesar rp2. (dua triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)72. (empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), program dukungan manajemen sebesar rp6. (enam triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). pagu anggaran bahwa berdasark: mk. dan nomor: m.ppn d. ku. tanggal julrepublik indonesia memperoleh pagu anggaran sebesar rp6. (enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu12. (lima ratus dua belas miliar seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). program dukungan manajemen sebesar rp6. (enam triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). pada pagu anggaran kejaksaan republik indonesia mendapat tambahan anggaran sebesar rp21. (dua puluh satu miliar) untuk integrated intelligence system attorney general indonesia yang merupakan rencana penarikan pinjaman luar negeri pagu anggaran perubahan berdasarkan surat menteri keuangan nomor: mk. tanggal agustus hal perubahan pagu anggaran ta. kejaksaan republik indonesia mendapatkan tambahan anggaran sebesar rp3. (tiga triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah). sehingga pagu anggaran kejaksaan republik indonesia berubah menjadi sejumlah rp10. (sepuluh miliar seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). pagu alokasi anggaran berdasarkan surat menteri keuangan nomor: mk. tanggal oktober hal penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian lembaga tahun anggaran kejaksaan republik indonesia memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar rp10. (sepuluh triliun seratus sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian anggaran per jenis program untuk pagu alokasi anggaran adalah: program penegakan dan pelayanan hukum sebesar rp619. (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). program dukungan manajemen sebesar rp9. (sembilan triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). sehingga kejaksaan republik indonesia pada tahun terkait apbn mempergunakan sumber dana yaitu: rupiah murni rm), rupiah murni pendamping rmp), cc. penerimaan negara bukan pajak pnb), dan pinjaman luar negeri pln). tabel pagu alokasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan rp) penerimaan negara bukan pajak ena rincian anggaran per bidang hasil penyusunan pagu alokasi anggaran yang melibatkan bidang pada kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri, anggaran kejaksaan republik indonesia per bidang yang dapat disusun sebagai berikut: tabel pagu alokasi anggaran per bidang pagu alokasi anggaran rp) program penegakan dan pelayanan bidang tindak pidana umum pusat dan bidang tindak pidana khusus pusat bidang perdata dan tata usaha negara edan dimana mer pasar dan daerah pemeliharaan barang bukti bidang belanja modal pengadaan sarana dan (mama amar sumber: biro perencanaan kejaksaan republik indonesia, oktober selanjutnya secara lebih detail dapat dijelaskanmiliar seratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen baik pusat dan daerah antara lain: kegiatan tugas dan fungsi pada jaksa agung muda bidang intelijen antara lain: laporan hasil kegiatan intelijen bidang ekonomi dan keuangan, dan kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. laporan hasil kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan. laporan hasil kegiatan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. laporan hasil kegiatan teknologi informasi dan produksi intelijen. kegiatan monitoring center. kegiatan monitoring sinyal. kegiatan digital forensic. kegiatan tactical pasif. kegiatan operasional kontra pengindraan dan scanning. kegiatan adhyaksa command center. laporan hasil kegiatan rencana aksi. operasi intelijen kegiatan pengamanan pembangunan strategis. posko bandara pelabuhan. penerangan hukum. penyuluhan hukum jaksa sahabat masyarakat. jaksa menyapa radio dan televisi. pelayanan informasi publik pusat penerangan hukum. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.. penelusuran aset terkait tindak pidana. posko bandara pelabuhan kantor pos. pengamanan pembangunan strategis. penerangan hukum. penyuluhan hukum berupa jaksa masuk sekolah. penyuluhan hukum berupa jaksa menyapa radio dan televisi. pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.35. (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum. penanganan perkara terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya. penanganan perkara siber. penanganan perkara terhadap terorisme dan tindak pidana lintas negara. penanganan perkara tindak pidana terhadap narkotika dan zat adiktif lainnya. bimbingan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. pelaksanaan focus group discussion fgd), bintik, dan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh jaksa agung muda tindak pidana umum.09. (dua ratus sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk menangani perkara daerah serta penyelesaian perkara dengan restoration justice satker pusat dan daerah. bidang tindak pidana khusus pusat dan daerah alokasi anggaran untuk bidang tindak pidana khusus adalah sebesar rp254. (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh duakhusus antara lain: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai. pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti. upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi perkara. prapenyidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana ham berat. dukungan kegiatan teknis jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus. pelaksanaan fgd, bintik, dan sosialisasi. pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus.226. (dua ratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi sebanyak perkara satker daerah. bidang perdata dan tata usaha negara pusat dan daerah alokasi anggaran untuk bidang perdata dan tata usaha negara adalah sebesar rp20. (dua puluh miliar tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh empattugas dan fung. penanganan dan penyelesaian perkara perdata. penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara. biaya penanganan dan penyelesaian perkara perdata luar negeri. pos pelayanan hukum. pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara. biaya sebesar rp12. (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara perkara serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak kegiatan untuk satker daerah. bidang pidana militer pusat dan daerah alokasi anggaran untuk bidang pidana militer adalah sebesar rp14. (empat belas miliar tujuh ratus empat belas juta enam puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang pidana militer baik pusat dan daerah antara lain dengan perincian kegiatan sebagai berikut: laporan dan pengaduan perkara koneksitas. penyelidikan dan penyidikan perkara koneksitas. prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. eksekusi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas. penyelesaian pra peradilan perkara koneksitas. pemantauan dan evaluasi penanganan perkara oleh jaksa agung muda pidana militerlima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang bidang lain dikarenakan pada bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhaan lain lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alatenam ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh juta empat ratus empat belasanggaran uraian pengadaan rp) pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang online implementasi pembentukan adhyaksa mediation center pengembangan cms untuk pertukaran (ngadaan peralatan identifikasi operasi intelijen pengadaan sarana dan prasarana rutin biro perlengkapan pengadaan sarana dan prasarana rutin badan pendidikan dan pelatihan pengadaan mobil penyuluhan hukum (sumber dana pnb) pengadaan gudang barang bukti satker daerah (sumber dana pnb) revitalisasi dan penataan kembali server data center) dan ruang kontrol sesuai standar nasional anggaran uraian pengadaan rp) pembangunan sistem pengawasan dan pengenalan target penataan kembali jaringan internet dan intranet beserta satuan pengukur bandwith pada satuan kerja kejaksaan republik indonesia pengadaan detection kit dalam rangka pengawasan, penahanan rumah kota penangguhan penahanan pada kejaksaan agung pengadaan detection kit dalam rangka pengawasan, penahanan rumah kota penangguhan penahanan pada (tujuh) kejaksaan tinggi pengamanan sistem pengamanan very very important person kejaksaan agung ta. pengadaan perangkat dan sistem pendukung pelayanan terpadu satu pintu ptsp) pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, cabang kejaksaan negeri revitalisasi a.p.i service dan single sign kejaksaan republik indonesia dalam rangka menunjang satu data indonesia pengadaan sistem strategic digital data identification system perangkat advance centralized education environment solution peralatan strategic information analytics for training and education peralatan smart class information and management system with classroom interactive display pengadaan sistem informasi pengelolaan anggaran uraian pengadaan rp) laporan temuan bpk terintegrasi pada jaksa agung muda pengawasan pengadaan sistem informasi digitalisasi pemberkatan perkara dalam upaya optimalisasi keamanan berkas perkara tindak pidana khusus pengadaan sistem informasi pengambilan keputusan berdasarkan trend analisis penanganan perkara tindak pidana khusus pengadaan sistem informasi keamanan automated penetration sistem and integrated threat intelligence sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman sistem kejaksaan republik indonesia pengadaan perangkat dan pembuatan sistem kearsipan kejaksaan republik indonesia yang terintegrasi dengan seluruh satuan kerja beserta metode pertukaran dan pengamanan dokumen sistem manajemen help desk dan perangkat pendukungnya pengadaan perangkat online disinformation analysis platform pengadaan intelligence cyber troops system untuk perang informasi pengadaan perangkat intelijen pemantauan buronan pada kejaksaan agung pengadaan sistem informasi adhyaksa command center space) tahap pengadaan pengembangan perangkat intelijen manajemen informasi dpo anggaran uraian pengadaan rp) pengadaan peralatan intelijen technical surveillance counter measure tahap pengadaan membelai furniture dan interior serta perbaikan sarana penunjang bidang pengawasan kejaksaan agung integrated intelligence system attorney general indonesia genset menara kartika kva dan instalasi dan membelai jakarta pusat membelai ruang barang bukti jakarta selatan laptop dan printer untuk kasubagcana sarira rencana aksi nasional disabilitas pengadaan peralatan lift pembangunan sarana dan prasarana laboratorium cyber pengadaan peralatan technical surveillance counter measure tahap pengadaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpaduwebsite dan aplikasi mobile tentang informasi kegiatan dan tugas secara online dan real pengembangan aplikasi arsy tahap iii pengadaan furniture dan interior gedung jam pinus pengadaan furniture dan interior gedung anggaran uraian pengadaan rp) dan bina pembangunan gedung kantor kejaksaan tinggi sulawesi barat pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri kaimana pembangunan gedung kantor kejaksaan tinggi jambi pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri belu pengadaan membelai kantor kejaksaan se banten pengadaan peningkatan sarana sistem pendidikan dan layanan kesehatan pengadaan sistem manajemen asrama dan tata usaha pengadaan membelai asrama dan ruang kelas badan pendidikan dan pelatihan pembangunan gedung utamalima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengawasan pusat dan daerah yaitu: kegiatan tugas dan fungningkatan akuntabilitas keuangan., tim saber pungli dan satgas serta layanan pemantauan dan evaluasi. kegiatan tugas dan fungpendidikan dan pelatihan (diklat) pada badan pendidikan dan pelatihan adalah sebesar rp238. (dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk anggaran diklat antara lain: diklat pelatihan dan pembentukan jaksa. diklat sertifikasi aparat penegak hukum aph) dalam penanganan perkara berkaitan dengan spa. diklat cipta kerja. diklat management training mot). diklat pelatihan kepemimpinan administrator pka). diklat pelatihan kepemimpinan pengawas pkp). diklat teknis administrasi kejaksaan tak). diklat pelatihan dasar latar) calon pns golongan dan golongan diklat pemulihan aset. diklat terpadu tindak pidana perusakan kehutanan dan lingkungan hiduprepublik indonesia masih mendukung pn. untuk kegiatan prioritas nasional dianggarkan sebesar rp123. (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut: tabel kegiatan prioritas anggaran penyuluhan hukum kejaksaan tinggi kejaksaan negeri cabang (mama sanam mena, eangamanpetarastar ro0nono00 bintik penanganan perkara dengan omamamendntamar mom implementasi pembentukan adhyaksa pengembangan cms untuk pertukaran mbangunan sarana dan prasarana sertifikasi aph dalam penanganan perkara berkaitan dengan spa sensibilitas gender akses terhadap disabilitas kejaksaan ema pemsitanast romateraa grata ema panganan perkara siber omaninganantiday penanganan dan penyelesaian asas bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat menteri keuangan nomor: mk. tanggal november hal automatic adjustment belanja kementerian lembaga dan arahan presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal november untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi covid kejaksaan republik indonesia melakukan pencanangan anggaran (automatic adjustment) sekurang kurangnya (lima persen) dari total pagu yang bersumber dari rupiah murni rm) atau sebesar rp500. (lima ratus miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang berupa pemblokiran anggaran yang telah dilaksanakan dengan memorandum jaksa agung republik indonesia nomor: a cr. tanggal desember hal automatic adjustment belanja kejaksaan republik indonesia bab penutupstrategis kejaksaan tahun selain itu penyusunan senja kejaksaan tahunnomor tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. perencanaan dan penganggaran pemerintah tahun masih dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi covid sehingga tahun masih diliputi ketidakpastian. belanja pemerintah pusat masih dirancang untuk dapat responsif sekaligus konsolidasi untuk mengantisipasi dampak covid dan tetap fokus pada bidang kesehatan dan perlindungan sosial. untuk itu, senja kejaksaan tahun disuskejaksaan republik indonesia secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. bahwa dokumen senja kejaksaan tahun menjadi acuan masing masing bidang unit kerja dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan. dengan telah disusunnya dokumen senja kejaksaan tahun ini,danselanjutnyasenmemedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan, dan atauker baik kejaksaan agung maupun kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri,maka diharapkan dukungan dan tindakan kolektif dengan pendekatan kolaboratif darisistem pengelolaan data dan informasi intelijen. peraturan kejaksaan republik indonesia nomor tahun tentang sistem pengelolaan data dan informasi intelijekejaksaan republik indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum yang didukung sistem pengelolaan data dan informasi intelijen kejaksaan republik indonesia yang terintegrasi, bahwa sistem pengelolaan data dan informasi intelijen kejaksaan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan melalui optimalisasi penggunaan bank data intelijen berbasis teknologi informasi, penyediaan standar prosedur operasional dan penguatan kompetensi sumber daya manusia yang andal dan profesional, serta ketersediaan anggaran yang memadai, bahwa peraturan jaksa agung nomor: per a ja tentang pembentukan bank data intelijen kejaksaan republik indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasiancaman terhadap keamanan nasional khususnya untuk penegakan hukum. kegiatan intelijen adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan dan atau bagian dari operasi intelijen. operasi intelijen adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan intelijen. data intelijeide, objek, kondisi, atau situasi dari kegiatan maupun operasi intelijen yang dapat dijadikan bahan untuk menghasilkan informasi intelijen. informasi intelijen adalah hasil dari pengolahan data intelijen melalui sistem pengelolaan data dan informasi intelijen dalam bentuk laporan intelijen sebagai bahan masukan bagi pimpinan user dalam rangka penegakan hukum baik preventif maupun represif. bank data intelijen adalah himpunan atau kumpulan data intelijen dan informasi intelijen yang dikelola dalam sistem pengelolaan data dan informasi intelijen. sistem pengelolaan data dan informasi intelijen kejaksaan republik indonesia yang selanjutnya disebut sistem pengelolaan data dan informasi intelijen adalah pengelolaan data intelijen dan informasi intelijen berbasis teknologi informasi sesuai standar prosedur operasional yang telah ditetapkan dengan dukungan sumber daya manusia intelijen yang andal untuk menghasilkan data intelijen dan informasi intelijen yang cepat, tepat, akurat, dan berintegritas. data internal adalah data yang berasal atau yang dimiliki internal kejaksaan, baik berbentuk data elektronik maupun nonelektronik. data eksternal adalah data yang berasal atau yang dimiliki luar kejaksaan, baik berbentuk data elektronik maupun nonelektronik. standar prosedur operasional adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional sistem pengelolaan data dan informasi intelijen berjalan dengan baik dan menghasilkan data intelijen dan informasi intelijen secara cepat, tepat, akurat, terintegrasi, dan berintegritasrlindungan dan penyimpanan rahasia intelijen. pengembangan adalah upaya dan atau kegiatan untuk meningkatkan manfaat dan daya dukung sistem pengelolaan data dan informasi intelijen. penyelenggaraan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen berasaskan: cepat, tepat, akurat: profesionalitas, kerahasiaan, koordinasi, integritas, netralitas: akuntabilitas: dan objektivitas. peraturan kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen. peraturan kejaksaan ini bertujuan untuk optimalisasi penyelenggaraan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen yang andal dan terintegrasi. bab sistem pengelolaan data dan informasi intelijen data intelijen dan informasi intelijen bersumber dari: kegiatan intelijen, dan operasi intelijen. kegiatan intelijen dan operasi intelijen sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan tersinkronisdata intelijen dan informasi intelijen sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangka penegakan hukum baik preventif maupun represif. sistem pengelolaan data dan informasi intelijen terdiri atas: bank data intelijen berbasis teknologi informasi, standar prosedur operasional, dan cc. sumber daya manusia. bank data intelijen sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas piranti lunak, piranti mediasi, piranti keras, dan piranti jaringanpenyelenggaraan bank data intelijen dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan: perencanaan, pengumpulan, cc. pengolahan, penyebaran, dan penyimpanan, data intelijen dan informasi intelijen. perencanaan data intelijen dan informasi intelijen sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui proses pembuatan analisa sasaran, analisa tugas dan atau target operasi guna mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan. pengumpulan data intelijen dan informasi intelijen sebagaimana dimaksud pada huruf diperoleh dari data internal dan atau data eksternal melalui bank data intelijen yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan arahan atau petunjuk dari pimpinan user. pengolahrosesebarberian akses, pengiriman, pendistribusian, pentransferan, penyebarluasan, pertukaran, dan penyajiimpanilahan, pencanangan, penyediaan, pemeliharaan, pengamanan, pemulihan, dan pengarsipstandar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf mengatur mengenai teknis pelaksanaan sistem pengelolaan data dan informasiumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, cc. pejabat fungsional jaksa dan pejabat fungsional tertentu lainnya, dan pelaksana lingkungan bidang intelijen. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengendali, pengelola, pelaksana, dan pengguna sistem pengelolaan data dan informasi intelijen. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensinya dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen. bab iii sumber data dan informasi sumber data dan informasi berasal dari hasil kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta pengintegrasian data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari data internal dan atau data eksternal. pengintegrasian data dan informasi dari data internal dapat dilakukan setelah koordinasi antara bidang intelijen dengan bidang lainnya lingkungan kejaksaan republik indonesia. pengintegrasian data dan informasi dari data eksternal dapat dilakukan setelah adanya nota kesepahaman dan atau perjanjian kerja sama pertukaran data dan informasi antara jaksa agung muda intelijen dan pihak eksternal terkait. bab pengendali, pengelola, pelaksana, dan pengguna pengendali sistem pengelolaan data dan informasi intelijen lingkungan kejaksaan meliputi: jaksa agung muda intelijen pada kejaksaan agung, kepala kejaksaan tinggi pada kejaksaan tinggi, dan cc. kepala kejaksaan negeri pada kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri. pengelola sistem pengelolaan data dan informasi intelijen lingkungan kejaksaan meliputi: direktur teknologi informasi dan produksi intelijen pada kejaksaan agung, asisten intelijen pada kejaksaan tinggi, kepala seksi intelijen pada kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri pada cabang kejaksaan negeri. (l) pelaksana sistem pengelolaan data dan informasi intelijen lingkungan kejaksaan agung terdiri atas: kepala subdirektorat produksi intelijen, kepala subdirektorat pemantauan, cc. kepala subdirektorat pengamanan informasi, dan kepala subdirektorat pengembangan sumber daya teknologi informasi. pelaksana sistem pengelolaan data dan informasi intelijen lingkungan kejaksaan tinggi terdiri atas: kepala seksi teknologi informasi dan produksi intelijen, kepala seksi ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, kepala seksi sosial, budaya, dan kemasyarakatan, kepala seksi ekonomi dan keuangan, kepala seksi pengamanan pembangunan strategis, dan kepala seksi penerangan hukum. pelaksana sistem pengelolaan data dan informasi intelijen lingkungan kejaksaan negeri terdiri atas: kepala suksesi ideologi, politik, pertahanan keamanan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, teknologi informasi, produksi intelijen, dan penerangan hukum, dan kepala suksesi ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis. pelaksana sistem pengelolaan data dan informasi intelijen lingkungan cabang kejaksaan negeri yaitu kepala suksesi intelijen, dan perdata dan tata usaha negara. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dapat didukung oleh pejabat fungsional jaksa, pejabat fungsional tertentu lainnya, dan pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut: ditunjuk oleh pengendali, dan telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan atau bimbingan teknis sistem pengelolaan data dan informasi intelijen. pengguna data intelijen dan informasi intelijen terdiri atas: pengguna data internal, dan pengguna data eksternal. pengguna data internal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atasimpinan satuan kerja dan pegawai kejaksaan republik indonesia berdasarkan otorisasi atau pemberian akses atau izin sesuai dengan tugas dan kewenangannya. kementerian lembaga, instansi, badan, dan pemerintah daerah dapat menggunakan data eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf untuk data terbatas dan data tertutup yang bersifat rahasia, hanya dapat diakses atau dibagipakaikan kepada pengguna data eksternal setelah mendapat persetujuan dari jaksa agung muda intelijen atau pejabat berwenang yang ditunjuk. bab penempatan, pengelolaan, pengamanan, dan perawatan bank data intelijen penempatan bank data intelijen berada kejaksaan agung. penempatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terpusat, terintegrasi, dan terhubung dengan bidang intelijen dan bidang lain pada seluruh satuan kerja lingkungan kejaksaan, serta pihak eksternal terkait. penempatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bidang intelijen berkoordinasi dengan pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi. pengelolaan bank data intelijen dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional tata kelolapengamanan bank data intelijen meliputi unsur: kerahasiaan, keutuhan dan keaslian, ketersediaan: dan tanpa penyangkalan. unsur kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pemberian otorisasi, akses, dan atau izin secara terbatas bagi pejabat sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan data dan informasi serta kewajiban menjaga data dan informasi sesuai dengan sifat atau tingkat kerahasiaannya. unsur keutuhan dan keaslian sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan menjaga dan mempertahankan integritas data dan informasi serta memastikan data dan informasi tidak diubah, ditambah, dikurangi, dipalsukan, dimodifikasi, dan atau dirusak secara tanpa hak atau melawan hukum, serta memastikan keamanan portabilitas data dan informasi. unsur ketersediaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memastikan data dan informasi dapat dibagipakaikan, diakses, dan digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak pengguna. unsur tanpa penyangkalan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memastikan validitas pengiriman data dan informasi, antara lain pihak yang mengirimkan, waktu, dan tempat pengiriman data dan informasi. pengamanan bank data intelijen sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. pengendali, pengelola, dan pelaksana bertanggung jawab atas pengamanan bank data intelijen sesuai dengan standar prosedur operasional pengamanelain melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam terhadap pengelolaan bank data intelijen juga dilakukan pengendalian keamanan melalui tindakan pencegahan atau mitigasi untuk menghindari, mendeteksi, menangkal, atau meminimalisir risiko keamanan terhadap properti fisik, jaringan, sistem, aplikasi, data, dan aset bank data intelijen lainnya. pengendalian keamanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: keamanan fisik: dan keamanan infrastruktur teknologi informasi. keamanan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: keamanan lingkungan, dengan memperhatikan lokasi infrastruktur fisik, keamanan material lokasi infrastruktur fisik, keamanan catu daya, keamanan kebakaran: dan keamanan akses fisik. keamanan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: keamanan perimeter, keamananjaringan, cc. keamanan titik akhir (endpoint), keamanan aplikasi, keamanan data digital, dan keamanan operasional. perawatan bank data intelijen dilakukan melalui upaya untuk menjaga, mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan kinerja bank data intelijen agar penggunaannya optimal. perawatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengantisipasi, memperbaiki, mengatasi, dan menanggulangi segala potensi kerusakan, gangguan, dan ancaman dalam pengelolaan bank data intelijen. perawatan bank data intelijen menjadi tanggung jawab pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. perawatan bank data intelijen dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional perawatbab pemanfaatan data intelijen dan informasi intelijen pemanfaatan data intelijen dan informasi intelijen pada bank data intelijen harus dilakukan atas izin dari pengendali dan atau pengelola. izin dari pengendali dan atau pengelola sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untukengendali dan pengelola pada satuan kerja yang lebih tinggi untuk pemanfaatan data intelijen dan informasi intelijen pada satuan kerja bawahnya sesuai dengan wilayah hukumnya. bab vii kerahasiaan segala data dan informasi yang berasal dari bank data intelijen bersifat rahasia. pihak terkait dilarang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyebarluaskan data dan informasi yang berasal dari bank data intelijen sebagaimana dimaksud pada kepada pihak lain yang tidak berwenang. penyebarluasan data intelijen dan informasi intelijen yang termasuk dalam kategori rahasia intelijen yang dilakukan secara melawan hukum, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii masa retensi data intelijen dan informasi intelijen, termasuk yang dikategorikan sebagai rahasia intelijen memiliki masa retensi. masa retensi sebagaimana dimaksud pada ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengembangan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen disesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pengelolaan data intelijen dan informasi intelijen. bab koordinasi penyelenggaraan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen dikoordinasikan dalam forum satu data kejaksaan dan dengan: tim pengarah satu data kejaksaan, dan komite teknologi informasi dan komunikasi kejaksaan republik indonesia. bab administrasi sistem pengelolaan data dan informasi intelijen pengadministrasian penyelenggaraan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen dilakukan secara tertib dan akuntabel. pengadministbagi penyelenggaraan sistem pengelolaan data dan informasi intelijen dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja negara kejaksaan republik indonesi(ai berita negara republik indonesia kejaksaan. pegawai kejaksaan. pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum. pemberian penghargaan.lujaksa agung dapat memberikan penghargaan kepada: pegawai kejaksaan, atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum. pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas lingkungan kejaksaan, pemerintah daerah, dan korporasi. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada tujuan untuk menghargai dan mengapresiasi:, dan, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. selain tujuan sebagaimana dimaksud pada pemberian penghargaan juga ditujukan: untuk menumbuhkembangkan sikap keteladanan lingkungan kejaksaan dan masyarakat pada umumnya, dan sebagai prototipe keteladanan yang bisa menjadi inspirasi untuk memajukan kejaksaan dan penegakan hukum serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan asas: kemanusiaan: keadilan: keteladanan, kehati hatian, objektivitas, keterbukaan, kesetaraan, timbal balik, dan akuntabel. jaksa agung memberikan penghargaan berupa: penghargaan karya adhyaksa, adhyaksa award, cc. penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan penghargaan lain. pemberian penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf.tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kejaksaan iniburhanbabi pendahuluan latar belakangitmaksud dan tujuan pedoman ini dimaksudkan sebagai acupedoman ini ditujukan untuk menjaga ketertiban dan penyeragamruang lingkup ruang lingkup pedoman ini meliputi jenis dan penerima penghargaan, tata cara pemberian penghargaan, tim penilai, kewajiban penerima penghargaan dan pencabutan penghargaan, dan bentuk penghargaan. pengertian dalam pedomnghargaan adalah bentuk pengakuan, penghormatan, dan apresiasi yang diberikan oleh jaksa agung kepada pegawai kejaksaan dan pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum. penghargaan karya adhyaksa adalah penghargaan yang diberikan oleh jaksa agung kepadaadhyaksa award adalah penghargaan yangtim penilai pemberian penghargaan yang selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang melakukan penelitian, penilaian, verifikasi, dan memberikan pertimbangan kepada jaksa agung dalam pemberian penghargaan karya adhyaksa, adhyaksa award, dan penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. gugur adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan. cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi tubuh, baik jasmani dan atau rohani dalam pelaksanaan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasanpegawai kejaksajenis dan penerima penghargaan penghargaan karya adhyaksa penghargaan karya adhyaksa diberikan oleh jaksa agung kepada pegawaipenghargaan karya adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: karya adhyaksa adriana, karya adhyaksa cipta, karya adhyaksa banyak yasa, prima adhyaksa, baskara anumerta adhyaksa, baskara darma adhyaksa, dan purnawaktu adhyaksa. penghargaan karya adhyaksa adriana sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agung kepada pegawai yang berdedikasi, berintegritas, berprestasi, dan mempunyai kinerja yang luar biasa. penghargaan karya adhyaksa cipta sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agung kepada. penghargaan karya adhyaksa banyak yasa sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agung kepada pegawai yang berjasa. penghargaan prima adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agung kepada pegawai yang lulus dan memperoleh hasil penilaian dan evaluasi tertinggi dalam pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. penghargaan baskara anumerta adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agung kepada pegawai yang gugur dalam menjalankbaskara darma adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agungpurnawaktu adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agung kepada pegawai yang telah selesai menjalani masa bakti kejaksaan karena telah mencapai usia pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya, kecuali pemberhentian atas permintaan sendiri sebelum mencapai masa kerja (dua puluh) tahun atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, dan jasanya. penerima penghargaan karya adhyaksa ditetapkan dengan keputusan jaksa agung. adhyaksa award adhyaksa awardadhyaksa award sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: baharuddin lupa award, suprapto award, dan siddham karya adhyaksa. baharuddin lupa. suprapto. penghargaan siddham karya adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan oleh jaksa agung kepada unit organisasi lingkungan kejaksaanpelaksanaan tugas dan kemajuan kejaksaan. unit organisasi lingkungan kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: unit organisasi lingkungan kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri. pemberian baharuddin lupa award dan suprapto award sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan huruf disesuaikan dengan tema yang ditetapkan oleh jaksa agung dan dilaksanakan setiap (dua) tahun sekali. penerima adhyaksa award ditetapkan dengan keputusan jaksa agung. penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan oleh jaksa agung kepada pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum, yakni. penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: penghargaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dan penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi. penghargaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan jaksa agung. penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan jaksa agung kepada pelapor. penerima penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi ditetapkan dengan keputusan jaksa agung. penghargaan lain penghargaan lain diberikan jaksa agung kepada pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum, yakni mitra kerja dari unit organisasi lingkungan kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan atau cabang kejaksaan negeri atas hubungan kemitraan secara timbal balik yang terjalin dengan baik. pemberian penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada angkapenghargaan lain sebagaimana dimaksud pada angka diberikan kepada orang perseorangan atau kelompok orang warga negara indonesia atau warga negara asing, pemerintah daerah atau lembaga tingkat daerah lainnya, dan atau korporasi pada daerah hukum atau yang menjadi mitra kerja dari unit organisasi kejaksaan yang bersangkutan. penerima penghargaan lain ditetapkan olehbab iii tata cara pemberian penghargaan penghargaan karya adhyaksa penghargaan karya adhyaksa adriana tata cara pemberian penghargaan karya adhyaksa adrianadriandalam pelaksanaan tugasnya memiliki dedikasi, integritas, prestasi, dan kinerja yang luar biasa selama (dua) tahun terakhirdedikasi, integritas, prestasi, dan kinerja yang luar biasa dari pegawai yang diusulkan, dan cc)adriana kepada jaksa agung, dan jaksa agung menetapkan pegawai penerima penghargaan karya adhyaksa adriana dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan karya adhyaksa adriancipta tata cara pemberian penghargaan karya adhyaksa ciptcipt selama (dua) tahun terakhir:pengembangan dan inovasi yang telah dicapai atau dibuat oleh pegawai yang diusulkan, dancipta kepada jaksa agung, dan jaksa agung menetapkan pegawai penerima penghargaan karya adhyaksa cipta dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan karya adhyaksa ciptbanyak yasa tata cara pemberian penghargaan karya adhyaksa banyak yasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tim penilai mendapatkan informasi dari masyarakat dan atau media massa terkait pegawai calon penerima penghargaan karya adhyaksa banyak yasa atas jasanya yang, atas informbanyak yasa kepada jaksa agung, dan jaksa agung menetapkan pegawai penerima penghargaan karya adhyaksa banyak yasa dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan karya adhyaksa banyak yasa diberikan pada waktu tertentu atau insidental. penyerahan penghargaan karya adhyaksa banyak yarima adhyaksa tata cara pemberian penghargaan prima adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: badan pendidikan dan pelatihan menyampaikan rekomendasi pegawai calon penerima penghargaan prima adhyaksa kepada tim penilai, penyampaipeserta pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang direkomendasikan, dokumen penilaian pegawai peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang terdiri atas: aspek akademik, aspek pemaparan, dan aspek sikap perilaku yang meliputi disiplin, kepemimpinan, kerja sama, prakarsa, dan kehadiran mengikuti pembelajaran kelas, atasprima adhyaksa kepada jaksa agung, dan jaksa agung menetapkan pegawai penerima penghargaan prima adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan prima adhyaksa diberikan pada waktu upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan jaksa. penghargaan baskara anumerta adhyaksa tata cara pemberian penghargaan baskara anumertanumertgugurnya pegawai yang diusulkan, visum repertum, dan surat keterangan kematianumerta adhyaksa kepada jaksa agung, dan jaksa agung menetapkan pegawai penerima penghargaan baskara anumerta adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. dalam hal terhadap pegawai penerima penghargaan baskara anumerta adhyaksa juga diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta, penetapan kenaikan pangkat anumerta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penghargaan baskara anumertanumertbaskara darma adhyaksa tata cara pemberian penghargaan baskara darmdarmpegawai yang diusulkan mengalami atau menderita cacat, visum repertum, dan surat keterangdarma adhyaksa kepada jaksa agung, dan jaksa agung menetapkan pegawai penerima penghargaan baskara darma adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan baskara darmdarmurnawaktu adhyaksa tata cara pemberian penghargaan purnawaktu adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pimpinan unit organisasi mengajukan usulan penghargaan purnawaktu adhyaksa bagi pegawai yang akan mencapai usia pensiun atau karena pemberhentian dengan hormat karena alasan lain, usulan penghargaan purnawaktu adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka diajukan bersamaan dengan usulan pensiun atau permohonan pemberhentian dengan hormat lainnya, pengajuan usulan penghargaan purnawaktu adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka dikecualikan untuk pemberhentian atas permintaan sendiri sebelum mencapai masa kerja (dua puluh) tahun, atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka tim penilai melakukan verifikasi kelayakan pegawai untuk diberi penghargaan, dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksudsertifikasinya berupa usulan penerima penghargaan purnawaktu adhyaksa bersamaan dengan usulan pensiun atau permohonan pemberhentian dengan hormat kepada jaksa agung, dan jaksa agung menetapkan pegawai penerima penghargaan purnawaktu adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan purnawaktu adhyaksa diberikan bersamaan dengan pemberian surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya. adhyaksa award baharuddin lupa award tata cara pemberian baharuddin lupa award dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: baharuddin lupa award dapat diberikan berdasarkan: pengajuan usulan berupa rekomendasi calon penerima baharuddin lupa award dari tim penilai, dan atau penilaian langsung jaksa agung,baharuddin lupabaharuddin lupa award dengan mempertimbangkan usulan rekomendasi tim penilai. baharuddin lupa award diberikan setiap (dua) tahun sekali dan waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh jaksa agung. suprapto award tata cara pemberian suprapto award dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: suprapto award dapat diberikan berdasarkan: pengajuan usulan berupa rekomendasi calon penerima suprapto award dari tim penilai, dan atau penilaian langsung jaksa agung:supraptosuprapto award dengan mempertimbangkan usulan rekomendasi tim penilai. suprapto award diberikan setiap (dua) tahun sekali dan waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh jaksa agung. penghargaan siddham karya adhyaksa tata cara pemberian penghargaan siddham karya adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tim penilai mengajukan permintaan kepada pimpinan unit organisasi lingkungan kejaksaan agung dan kepala kejaksaan tinggi agar menyampaikan usulan berupa rekomendasi unit organisasi calon penerima penghargaan siddham karya adhyaksa, usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka diperuntukkan bagi unit organisasi dengan kriteria: memiliki prestasi, inovasi, dan pencapaian kinerja yang luar biasa: dan telah melaksanakan (enam) area perubahan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih melayani wbk bbm): atas permintaan sebagaimana dimaksud pada angka maka: pimpinan unit organisasi lingkungan kejaksaan agung merekomendasikan unit organisasi lingkungan kejaksaan agung, dan kepala kejaksaan tinggi merekomendasikan: kejaksaan tinggi, (satu) kejaksaan negeri tipe (satu) kejaksaan negeri tipe dan atau (satu) cabang kejaksaan negeri, daerah hukumnya, usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka diajukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka dan melampirkan data dukungan, atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka tim penilai mengadakan rapat pleno untuk meneliti dan menilai kelayakan unit organisasi untuk diberi penghargaan, berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka tim penilai menetapkan nominasi unit organisasi penerima penghargaan yang terdiri atas: unit organisasi lingkungan kejaksaan agung, (tiga) kejaksaan tinggi: (tiga) kejaksaan negeri tipe (tiga) kejaksaan negeri tipe dan (tiga) cabang kejaksaan negeri, dengan hasil penilaian tertinggi untuk dilakukan pengujian dan penilaian lebih lanjut, pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka meliputi: kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan kinerja, peran serta dan partisipasi aktif masing masing unit organisasi dalam forum koordinasi pimpinan daerah forkopimda)pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan huruf dilakukan oleh tim penilai secara langsung daerah hukum masing masing unit organisasi dan dilakukan secara tertutup, pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilakukan oleh tim penilai kejaksaan agung, tim penilai menyampaikan hasil penilaian berupa usulan penerima penghargaan siddham karya adhyaksa kepada jaksa agung: penyampaian usulan penerima penghargaan siddham karya adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka melampirkan dokumen pendukung berupa laporan dan berita acara: rapat pleno yang menetapkan nominasi unit organisasi, penilaian kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan kinerja, penilaian peran serta dan partisipasi aktif masing masing unit organisasi dalam forkopimdanilaian hasiljaksa agung menetapkan unit organisasi penerima penghargaan siddham karya adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan siddham karya adhyaksa diberikan setiap (tiga) tahun sekali pada waktu peringatan hari bhakti adhyaksa. penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tata cara pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: aparat kejaksaan selaku penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi melakukan penilaian: kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukandalam huruf dan tata cara pemberian penghargaan dilakukan sesuai denganerdasarkan hasil penilaian aparat kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf pimpinan unit organisasi mengajukan usulan berupa rekomendasi pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada tim penilai dengan melampirkan data dan bukti dukung, atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tim penilai melakukan verifikasi kelayakan pemberian penghargaan, dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tim penilai berpendapat bahwa penghargaan layak diberikan, tim penilai menyampaikan hasil sertifikasinya kepada jaksa agung berupa usulan pemberian penghargaan dalam rangka: pencegahan tindak pidana korupsi, atau pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi: dan ' jaksa agung menetapkan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan mempertimbangkan usulan tim penilai. penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan pada waktu peringatan hari antikorupsi sedunia atau pada waktu tertentu insidental. penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi dan diselenggarakan unit organisasi yang mengajukan usulan rekomendasi pemberian penghargaan. penghargaan lain pemberian penghargaan lain dilakukan dengan tetap memperhatikan asas sebagaimana diatur dalambab tim penilai tim penilai terdiri atas: tim penilai penghargaan karya adhyaksa adriana dan penghargaan karya adhyaksa cipta, tim penilai penghargaan karya adhyaksa banyak yasa,, tim penilai penghargaan prima adhyaksa, tim penilai baharuddin lupa award dan suprapto award, tim penilai penghargaan siddham karya adhyaksa, dan tim penilai penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka bertugas: mempelajari, meneliti, mengkaji, dan atau memverifikasi calon penerima penghargaan, melakukan pembahasan dan penilaian kelayakan calon penerima penghargaan, dan menyampaikan hasil penilaian calon penerima penghargaan kepada jaksa agungstruktur keanggotaan tim penilai penghargaan karya adhyaksa adriana dan penghargaan karya adhyaksa cipta sebagai berikut: ketua jaksa agung muda pembinaan, wakil ketua jaksa agung muda pengawaspembentukan tim penilai penghargaan karya adhyaksa adriana dan penghargaan karya adhyaksa cipta ditetapkan paling lambat (tiga) bulan sebelum peringatan hari bhakti adhyaksakarya adhyaksa banyak yadirektur sosial, budaya dan kemasyarakatan direktur b): dan anggota staf ahli jaksa agung. struktur keanggotaan tim penilai penghargaan karya adhyaksa banyak yasa sebagaimana dimaksud pada angka bersifat officio.kepala bagian pemberhentian dan pensiun, dan anggota para kepala bagian pada biro kepegawaian. struktur keanggotaanbersifat officio. tim penilai penghargaan prima adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka huruf dibentuk dan ditetapkan oleh jaksa agung pada setiap tahun dengan struktur keanggotaan sebagai berikut: ketua kepala badan pendidikan dan pelatihan, wakil ketua jaksa agung muda pembinaan, wakil ketua jaksa agung muda pengawasan, sekretaris sekretaris badan pendidikan dan pelatihan, dan anggota kepala pusat pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan widyaiswara. pembentukan tim penilai penghargaan prima adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan paling lambat (tiga) bulan sebelum pelaksanaan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan jaksa. tim penilai penghargaan primempat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan jaksa. tim penilai baharuddin lupa award dan suprapto awardstruktur keanggotaan tim penilai baharuddin lupa award dan suprapto award sebagai berikut: ketua wakil jaksa agung, wakil ketua jaksa agung muda pembinapembentukan tim penilai baharuddin lupa award dan suprapto award ditetapkan paling lambat (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan adhyaksa award. tim penilai baharuddin lupa award dan suprapto awardnyelenggaraan baharuddin lupa award dan suprapto award. kriteria unsur masyarakat, pejabat publik, dan atau akademisi sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan angka huruf yaitudan rekam jejak yang baik, memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik bidang hukum, memiliki pengalaman dan atau kepedulian bidang hukum atau sosial paling singkat (lima belas) tahun, fl. independen, tidak tergabung dan atau terafiliasi dengan partai politik, dan berusia paling rendah (empat puluh lima) tahun. tim penilai penghargaan siddham karyawakil jaksa agung, wakil ketua jaksa agung muda pengawasan, wakil ketua jaksa agung muda pembinaan, sekretaris sekretaris jaksa agung muda pengawasan, dan anggota para jaksa agung muda dan kepala badan. struktur keanggotaan tim penilai penghargaan siddham karya adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka bersifat officio. dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai penghargaan siddham karya adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka huruf dapat dibantu oleh tim pendukung yang dibentuk berdasarkan surat perintah wakil jaksa agung. tim penilai penghargaan siddham karytindak pidana khusus, wakil ketua sekretaris jaksa agung muda tindak pidana khusus, sekretaris kepala bagian tata usaha pada jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus, dan anggota direktur penyidikan, direktur penuntutan: dan direktur eksekusi dan eksaminasi, pada jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus. struktur keanggotaanbersifat officio. bab kewajiban penerima penghargaan dan pencabutan penghargaan penerima penghargaan berkewajiban untuk tetap menjaga nama baik diri dan institusi kejaksaan. dalam hal penerima penghargaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka jaksa agung dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan. pencabutan penghargaan lainpencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan jaksa agung setelah mendapat pertimbangan dari wakil jaksa agung, jaksa agung muda, dan kepala badan. pencabutan penghargaan dikecualikan untuk penerima penghargaan baskara anumerta adhyaksa. pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan dengan keputusan jaksa agung. bab bentuk penghargaan umum penghargaan dapat diberikan dalam bentuk berupa: pin piagam penghargaan yang ditandatangani jaksa agung: dan atau bentuk lainnya. penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan dalampenghargaan lain hanya diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi pada. bentuk, format, dan ukuran penghargaan berupa pin penghargaan karya adhyaksa adriana keterangan: warna dasar putih dan kuning emas, ukuran panjang dan lebar cm, bahan terbuat dari logam, terdapat tulisan dalam huruf kapital karya adhyaksa adriana", makna simbol: tanda penghargaan karya adhyaksa adriana melambangkan loyalitas dan integritas pegawai yang luar biasa terhadap kejaksaan. sayap yang membentang melambangkan usaha dan dedikasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan meraih prestasi setinggi tingginya untuk kejayaan institusi, bangsa, dan negara. penghargaan karya adhyaksa cipta (@: keterangan: warna dasar silvercipta" makna simbol: tanda penghargaan karya adhyaksa cipta melambangkan kinerja yang optimal, efisien, modern, penuh inovasi, dan terus bergerak dalam menciptakan karya dan inovasi untuk kejaksaan dan penegakan hukum yang berintegritas dan berkualitas. penghargaan karya adhyaksa banyak yasa keterangan: warna dasarbanyak yasa", makna simbol: tanda penghargaan karya adhyaksa banyak yasa berbentuk perisai melambangkan kinerja yang berintegritas, berdedikasi, berjiwa sosial tinggi, dan komitmen untuk menjunjung nilai luhur yang hidup masyarakat dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. penghargaan prima adhyaksa keterangan: warna dasar silver, hijauprima adhyaksa", makna simbol: tanda penghargaan prima adhyaksa berbentuk bintang dengan lima sudut melambangkan pencapaian prestasi tertinggi bagi seorang aparat kejaksaan ketika selesai menjalani pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dan diangkat sebagai jaksa agar terus mengembangkan potensi bidang akademik, kepemimpinan, keteladanan, mental dan spiritual, menjunjung tinggi marwah institusi dan nilai luhur profesi jaksa, serta profesional dalam pelaksanaan tugasnya. penghargaan baskara anumerta adhyaksa keterangan: warna dasar kuning emas dan hitam, ukuran diameter cm, cc. bahan terbuat dari logam, terdapat tulisan dalam huruf kapital baskara anumerta adhyaksa" makna simbol: tanda penghargaan baskara anumerta adhyaksa berbentuk bunga yang melambangkan penghormatan kepada pegawai yang gugur saat menjalankan tugasnya atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, pengorbanan, dan jasa yang telah diberikan bagi kejaksaan. penghargaan baskara darma adhyaksa keterangan: warna dasar kuning emas dan hitam, ukuran diameter cm: bahan terbuat dari logam, terdapat tulisan dalam huruf kapital baskara darma adhyaksa" makna simbol: tanda penghargaan baskara darma adhyaksa berbentuk gerigi yang melambangkan penghormatan, untuk tetap kuat, berjuang dan bersemangat, serta berpikir positif. penghargaan purnawaktu adhyaksap'urnabakti adhyaksa" makna simbol: tanda penghargaan purnawaktu adhyaksa melambangkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian seorang pegawai yang tidak lekang oleh waktu dalam membangun dan memajukan kejaksaan. baharuddin lupa award keterangan: warna dasar merah, putih,baharuddin lupa award" makna simbol: tanda baharuddin lupa award melambangkan semangat nasionalisme untuk kemajuan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. suprapto awardsuprapto award makna simbol: tanda suprapto award melambangkan sinergi dan solidaritas serta kerja sama timbal balik yang berkesinambungan yang memberikan sumbangsih dan kontribusi besar bagi kemajuan kejaksaan. penghargaan siddham karya adhyaksa keterangan: warna dasar hijau, silversiddham karya adhyaksa", makna simbol: tanda penghargaan siddham karya adhyaksa melambangkan prestasi unit organisasi lingkungan kejaksaan atas inovasi, profesionalitas, dan kinerja yang luar biasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas kejaksaan untuk mewujudkan kejaksaan yang berintegritas, birokrasi bersih melayani, serta bebas dari korupsi. bentuk dan format penghargaan berupa piagam piagam yang ditandatangani oleh jaksa agung jaksa agung republik indonesia piagam nomor . tahun . menganugerahkan penghargaan hpa kepada: nama jaksa agung republik indonesia, keterangan: penghargaan yang ditandatangani oleh jaksa agung mencantumkan: logo garuda berukuran 3cm 3cm, dan frasa jaksa agung republik indonesia, berwarna kuning emas danjaksa agungmencantumkan logo pin penghargaan. identitas penerima penghargaan: pegawai kejaksaan mencantumkan nama, pangkat, nip dan nrp, atau, pemerintah daerah atau korporasi menyesuaikmenggunakan logo kejaksaan sebagai latar belakang (watermark). dapat menggunakan bingkai piagam. contoh: jaksa agung piagam nomor tahun menganugerahkan penghargaan purnawaktu aphpaksa kepada: nama abdullah, s.h., m.h. pangkat jaksa utama pratama iv b) nipinrp atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti dan jasanya kepada kejaksaan republik indonesia. jakarta, agustus jaksa agung republik indonesia, ttd san piagam yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi aaa kejaksaan republik indonesia piagam menganugerahkan penghargaan kepada: keterangan: penghargaan yang ditandatangani pimpinan unit organisasi mencantumkan: lambang kejaksaan berukuran 3cm 3cmj dan frasa kejaksaan republik indonesiapimpinan unit organisasiidentitas penerima penghargadapat menggunakan bingkai piagam. bab v burhanuddin
berita negara republik indonesia kejaksaan. tindak pidana persetubuhan. tindak pidana perbuatan cabul. anak. pedoman.engan rahmat tuhan yang maha esa jaksa agung republik indonesia, menimbang bahwa upaya pelindungan anak dari kekerasan seksual melalui penegakan hukum dan sistem peradilan pidana terpadu diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia dan menjamin pelindungan kepentingan terbaik bagi anak korban, bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya ditujukan sebagai penjelasan tetapi juga dengan memperhatikan tujuan pemulihan bagi terpidana, baik secara kuratif maupun rehabilitasi sekaligus sarana pencegahan tindak pidana yang efektif yang dijalankan melalui mekanisme sistem dua jalur (double track system), perlu pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jaksa secara terkoordinasi dengan kementerian terkaiaturan kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedomkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anakuntuktuntutan pidananya dikendalikan oleh jaksa agungsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk optimalisas, jaksa agung menetapkanmemuat: pendahuluan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengajuan tuntutan pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penutupukan dengan tetap memperhatikan peraturan kebijakan lingkungan kejaksaan republik indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana umum. untuk optimalisasi pelaksanakejaksaan republik indonesia dapat menyelenggarakan bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan, dan atau bentuk kegiatan lainnyababi pendahuluan latar belakang kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian negara untuk secara serius dan konsisten melakukan upaya pelindungan anak, baik preventif maupun represif, termasuk melalui penguatan regulasi bidang pelindungan anak. dikeluarkannyyang diikutidmerupakan bentuk komitmen negara dan pemerintah untuk mereformasi kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak melalui penerapan sistem dua jalur (double track system), yakni melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pengenaan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. reformasi kebijakan kriminal ini sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana dan pemidanaan, yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman dan penjelasan terhadap pelaku tetapi juga dengan memperhatikan tujuan pemulihan terhadap terpidana, baik kuratif maupun rehabilitasi, sekaligus sarana pencegahan tindak pidana yang efektif (deterrence effect). penguatan regulasi dan kebijakan kriminal bidang pelindungan anak harus didukung dengan kesiapan lembaga dan profesionalitas aparat penegak hukum sebagai subsistem peradilan pidana untuk melaksanakan mekanisme peradilan pidana secara terpadu dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi anak korban maupun pelaku tindak pidana. kesiapan struktur hukum dimaksud tentunya juga harus didukung pengaturan lebih lanjut pada tataran teknis pelaksanaannya, khususnya komitmen untuk membangun koordinasi yang intensif dan efektif dalam mencapai tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.menduduki peran sentral dalam sistem peradilan pidana terpadu. tugas dan wewenang kejaksaan republik indonesia sejak tahap penyidikan yang dijalankan melalui lembaga prapenuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sangat strategis untuk mengawal dan memastikan bahwa proses peradilan pidana, khususnya dalamdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (due process laut demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangrlu menetapkan pedoman mengenamaksud dan tujuan maksud pedoman ini dimaksudkan sebagai acu pada tahap: prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, pengajuan tuntutan pidana, dan pelaksanaan putusan pengadilan. tujuan pedoman ini bertujuan untuk optimalisasi penanganan perkara. ruang lingkup ruang lingkup pedoman ini meliputjak tahap prapenuntutan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, pengajuan tuntutan pidana, danberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pengertian umum dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah tindak pidadan atautindak pidana perbuatan cabul terhadap anak adalah tindak pidanapsikis, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karesehinggauntuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasirapenuntutan il, dalam melakukan penelitian berkasnuntut umum memperhatikan kelengkapan formal dan kelengkapan materiel guna mendukung pembuktian dan keberhasilan penuntutan. pemenuhan kelengkapan formal dilakukan dengan mempertimbangkan pembuktian unsur unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, termasuk keadaan yang menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana tersebut, kelengkapan formal sebagaimana dimaksud pada angka antara lain: dokumen pencatatan kelahiran anak korban atau fotokopinya, dokumen pencatatan perkawinan, kartu keluarga, dan atau penetapan pengadilan pengangkatan anak, atau fotokopinya dalam hal tindak pidananya dilakukan oleh orang tua, wali, dan atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban, kontrak kerja, surat keputusan pengangkatan pegawai, dan atau surat tugas, atau fotokopinya dalam hal tindak pidananya dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan atau aparat yang menangani perlindungan anak, salinan danjatau petikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau fotokopinya dalam hal tersangk (receive), visum repertum (yang selanjutnya disingkat atau surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik terhadap anak korban, termasuk dalam hal tindak pidana mengakibatkan anak korban mengalami luka berat, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau anak korban meninggal dunia. dalam hal diperlukan untuk mendukung pembuktian, juga dapat dilakukan terhadap tersangka, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, antara lain pemeriksaan cairan tubuh, rambut dan atau atau sel tubuh tersangka maupun anak korban yang membuktikan adanya penetrasi (penis) dan atau ejakulasi dalam vagina, anus dan atau oral, dan lain lain, dan visum repertum psikiatrik (yang selanjutnya disingkat rp) atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog terhadap anak korban untuk mengetahui dampak psikologis tindak pidana, khususnya dalam hal mengakibatkan anak korban mengalami gangguan jiwa. dalam hal diperlukan untuk mendukung pembuktian, juga dapat dilakukan terhadap tersangka. dokumen kelengkapan formal dalam bentuk fotokopi, harus legalisasi oleh pejabat yang berwenang. dalam hal tersangka tindak pidana persetubuhan terhadap anak, kelengkapan formal ditambahkan paling sedikit dengan: rp: penilaian klinis yang meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, termasuk kesimpulan layak tidaknya tersangka untuk dikenakan tindakan kebiri kimiadalam hal tersangka tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak memenuhi ketentuan untuk dituntut tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, kelengkapan formal ditambah dengan: rpkelengkapan formal sebagaimana dimaksud pada angka dan angka diperlukan untuk mendukung pemenuhan syarat subjektif terkait kelayakan tersangka, baik dari segi medis, psikiatri, dan psikologis, sebagai pertimbangan penuntut umum untuk. kelengkapan materiel dapat dipenuhi melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dibanggakan terhadap tersangka dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yang mendukung pembuktian unsur unsur tindak pidana, termasuk keadaan yang menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana tersebut. bab iii penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengajuan tuntutan pidana guna mendukung pembuktian untuk keperluan pengajuan tuntutan pidana dan meyakinkan hakim, khususnya dalam hal terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak memenuhi ketentuan untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan atau dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, selain menghadirkan saksi dan terdakwa untuk diperiksa sidang pengadilan, penuntut umum dapat: menghadirkan ahli yang membuatdan atau surat keterangan psikolog untuk memberikan keterangan persidangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, sebagai alat bukti keterangan ahli, termasuk memberikan pendapat dan rekomendasi terkait penilaian klinis dan terdakwa untuk menentukan layak tidaknya terdakwa dikenakan tindakan kebiri kimia: mengajuk untuk diperiksa persidangan, dan atau menggali keterangan yang tercantum dalam alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada huruf dan mengklarifikasinya dengan saksi, ahli, maupun terdakwa, yang karena kesesuaiannya dapat menjadi alat bukti petunjuk. penuntut umum dalam rencana tuntutan pidana dan surat tuntutan wajib menguraikan analisis yuridis berdasarkan alat bukti dan fakta hukum persidangan dan sedapat mungkin dikuatkan dengan yurisprudensi, teori danfatau asas hukum yang relevan untuk mendukung pembuktian. dalam 'analisis yuridis sebagaimana dimaksud pada angka juga diuraikan fakta hukum mengenai: keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana, seperti adanya riw kekerasan, penyimpangan orientasi seksual atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan atau salah pemaknaan hubungan sehingga menyebabkan korban menoleransi tindakan terdakwa atau gangguan kejiwaan lainnya, dan keadaan khusus lain yang relevan, keadaan yang menyertai tindak pidana, misalnya terdakw, tindak pidana dilakukan lebih dari (satu) kali, menimbulkan korban lebih dari (satu) orang, tindak pidana dilakukan oleh lebih dari (satu) orang secara bersama sama, dan keadaan lain yang relevan, akibat tindak pidana terhadap anak korban, baik fisik, psikis, maupun akibat lain yang relevan, dan kualifikasi terdakwa dan hubungan antara terdakwa dan anak korban, khususnya jika menjadi unsur pemberat tindak pidana, termasuk untuk mengetahui ada tidaknya relasi kuasa antara terdakwa dan anak korban. analisis yuridis sebagaimana dimaksud pada angka untuk tuntutan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi harus dikaitkan dengan penilaian klinis. terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dituntut dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dituntut tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. dalam, penuntut umum wajib mempertimbangkan: syarat objektif berupa kualifikasi tindak pidana dan penerapan dalam dakwaan yang dibuktikan dan menjadi dasar mengajukan tuntutan pidana, termasuk keadaan yang menjadi unsur pemberat tindak pidana sebagaimana dilancarkan dalam peraturan perundang undangan, dan syarat subjektif yang terkait dengan kelayakan terdakwa dikenakan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, baik secara medik, psikiatrik, dan sosial yang dapat diperoleh dari keterangan ahli d. syarat objektif untuk dapat dituntut: pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku: tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi karena melakukan: pengulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak (receive), dan atau tindak pidana persetubuhan terhadap anakdan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena melakukan: pengulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali,lindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama, dan atau tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak menimbulkan korban lebih dari (satu\|. pertimbangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada angka berlaku kumulatif dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak korban, khususnya terkait kelayakan terpidana dalam hal dikenakan tindakan kebiri kimia. tuntutan pidanadikendalikan oleh jaksa agung dan diajukan secara berjenjang melalui jaksa agung muda tindak pidana umum, termasuk jika terdakwa hanya memenuhi syarat objektiftetapi tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada angka dalam hal terdakwa hanya memenuhi syarat objektif tetapi tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada angka penuntut umum dalam rencana tuntutan dapat mempertimbangkan untuk menuntutketentuan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka juga berlaku bagi perkara yang penunjukannya dilakukan secara terpisah (splitting), baik yang tuntutannya diajukan sendiri sendiri maupun diajukan bersama sama dalam hal salah satu mendakwanya memenuhi ketentuanpengajuan rencana tuntutan pidana perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka angka dan angka dilakukan melalui sarana tercepat dan wajib dihampiri dengan alat bukti surat yang terkait dengan pemenuhan syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada angka huruf dalam hal terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak selain dituntut dengan pidana pokok juga dituntut dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, penuntut umum dalam amar tuntutan juga mencantumkan: menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku selama (satu) bulan kalender, memerintahkan jaksa untuk mengumumkan identitas pelaku melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, dan media cetak, media elektronik, dan atau media sosial, menetapkan bahwa perintah itudalam hal terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan petunjuk jaksa agung selain dituntut pidana pokok juga dituntut dengan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai dengan rehabilitasikebiri kimia selama bel. dan pemasangan alat pendeteksi elektronik selama ., \|.) dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan terpidana dan mempertimbangkan rekomendasi tim medis dan psikiatri dalam pelaksanaannya, menetapkan bahwa tindakan kebiri kimiamenetapkan bahwa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa disertai dengan rehabilitasi yang lamanya sama dengan pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama . \|.) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia terakhir: memerintahkan bahwa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa tersebut tidak perlu dijalani jika kemudian hari berdasarkan kesimpulan hasil penilaian klinis, terpidana dinyatakan tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. dalam hal terdakwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak selain dituntut pidana pokok juga dituntut dengan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronikrehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik selama . \|.) .: menetapkan bahwa tindakan rehabilitasituntutan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka juga dapat dikenakan secara kumulatif dengan: tuntutan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi untuk terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada angka dan tuntutan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk terdakwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud pada angka tuntutan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi diajukan dengan mempertimbangkan syarat subjektif yang terkait dengan kelayakan terdakwa berdasarkan alat bukti surat dan rekomendasi ahli, dengan ketentuan tindakan kebiri kimia dan atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun. pelaku anak tidak dapat dituntut. bab pelaksanaan putusan pengadilan umum jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. putusterhadapdilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangdilaksanakan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan denganpelaksanaansecara teknis administratif tingkat wilayah kabupaten kota dilaksanakan secara terkoordinasi dengan: kepala lembaga pemasyarakatan dengan tembusan kepada kantor wilayah pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, kepala dinas sosial kabupaten kota dengan tembusan kepada kementerian sosial c.g direktorat jenderal rehabilitasi sosial, dan kepala dinas kesehatan kabupaten kota dengan tembusan kepada kementerian kesehatan. pelaksanaan putusan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku yang dijatuhkan kepadaempat belas) hari kerja sebelumjaksa yang diperintahkan melaksanakan putusan pengadilan melakukan pengumuman identitas pelaku dalam waktu paling lama (tujuh) hari kerja setelah, pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka paling sedikit memuat: identitas terpidana,lamanya pidana yang dijatuhkan, dan. identitas terpidana sebagaimana dimaksud pada angka huruf paling sedikit memuat: nama terpidana, foto terbaru (dapat dilampirkan), nomor induk kependudukan nomor paspor, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili terakhir. pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan selama (satu) bulan kalender melalui: papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, dan media cetak, media elektronik, dan atau media sosial. pengumuman identitas pelaku melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka huruf dapat dilaksanakan papan pengumuman kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor kepolisian, dan atau kantor pemerintahan wilayah setempat melalui saluran kedinasan, yang dilakukan dengan cara kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri menyampaikan surat perihal pengumuman identitas pelaku melalui papan pengumuman. pengumuman identitas pelaku melalui laman resmi kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka huruf selain dilakukan pada laman resmi kejaksaan negeri setempat, juga dilakukan pada laman resmi kejaksaan republik indonesia yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pusat penerangan hukum sebagai berikut:pusat penerangan hukum perihal koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku berikut lampiran, dengan tembusan kepala kejaksaan tinggi. untuk kepala cabang kejaksaan negeri, surat juga dihembuskan kepada kepala kejaksaan negeri. pusat penerangan hukumhuruf mengumumkan identitas pelaku pada laman resmi kejaksaan republik indonesiasebagaimana dimaksud pada angka huruf dilakukrlindungan anak, dan pemerintah daerahdan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak, sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan huruf dikoordinasikan oleh pusat penerangan hukum menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka huruf kepala pusat penerangan hukum dalam waktu paling lama (tiga) hari kerja setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada angka huruf selain mengumumkan identitas pelaku pada laman resmi kejaksaan republik indonesia, dengan sarana tercepat juga menyampaikan surat kepada: direktorat layanan aplikasi informatika pemerintahan pada kementerian komunikasi dan informatika: dan biro data dan informasi, dan biro hukum dan hubungan masyarakat pada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten kotawalikota bupatikerja sama dengan pemerintah daerah provinsikejaksaan tinggi perihal kerja sama pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, berikut lampiran. kepala kejaksaan tinggiangka dengan sarana tercepat menyampaikan surat kepada gubernursurat kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan angka huruf angka memuat: nomor dan tanggal surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nama, pangkat jabatan, dan nip jaksa yang melaksanakan perintah pelaksanaan putusan pengadilan, cc.. surat sebagaimana dimaksud pada angka dihampiri dengan: surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan petikan dan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau fotokopinya, surat pemberitahuan dari kepala lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka atau fotokopinya, dan pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka surat kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud pada angka dan angka huruf surat kepala pusat penerangan hukum sebagaimana dimaksud pada angka dan surat kepala kejaksaan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka memuat:,, dan dihampiri dengan pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka pelaksanaan putusan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dibuatkan berita acara. pelaksanaanyang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana persetubuhanbat (sembilankepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negerimenyampaikan pemberitahuan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota untuk dilakukan penilaian klinis dan agar pelaksanaannya dikoordinasikan dengan jaksa. penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi bidang medis dan psikiatri, yang dilakukan untuk memastikan layak tidaknya terpidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikenakan tindakan kebiri kimia. penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada angka meliputi: wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan cc. pemeriksaan penunjang. jaksa menerima kesimpulan yang memuat hasil penilaian klinis dalam waktu paling lambat (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka diterima oleh kepala dinas kesehatan kabupaten kota. dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka menyatakan: terpidana layak dikenakan tindakan kebiri kimiapaling lambat (tujuh) hari kerja sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyaratkebiri kimia kepada kepala lembaga pemasyarakatan, kepala dinas sosial kabupaten kota, kepala dinas kesehatan kabupaten kota, dan terpidana, pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan:rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, dengantindakan kebiri kimia dilaksanakan atas perintah jaksa dengan memerintahkan dokter untuk melakukan kebiri kimia terhadap terpidana, pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada angka dituangkan dalam berita acara dengan ditandatangani oleh jaksa, dokterdan terpidana, jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia, lamanya pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan terpidana berdasarkan rekomendasi tim medis dan psikiatri, termasuk frekuensi (banyaknya) tindakan kebiri kimia dilakukan, terpidana tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama (enam) bulan, selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan terpidana layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia: dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada angka masih tetap menyatakan terpidana tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia, kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri selaku jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang, dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada angka terpidana dinyatakan layakuntuk keperluan pelaksanaan tindakan kebiri kimiadalam hal terpidana berdasarkan kesimpulan hasil penilaian klinis dinyatakan layak dikenakan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada angka huruf tetapi kemudian hari sebelum pelaksanaan tindakan kebiri kimia terdapat kondisi kesehatan terpidana yang perlu dilakukan pemeriksaan medis, jaksa berdasarkan kewenangannya dapat meminta kepada dokter untuk memastikan kesehatan terpidana. pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud pada angka dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi jaksa berdasarkan kewenangannya untuk meminta kepala dinas kesehatan kabupaten kota untuk melakukan uji penilaian klinis terhadap terpidana. dalam hal hasil uji penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada angka menyatakan: terpidana layak dikenakan tindakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka terpidana tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia, berlaku mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka huruf pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak disertai dengan rehabilitasi meliputi: rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik, dan rehabilitasi medmulai diberikan paling lambat (tiga) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia selama jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan dapat diperpanjang paling lama (tiga) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia terakhir. pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dengan memperhatikan kondisi terpidana berdasarkan rekomendasi dari tim medis, psikiatri, dan pekerja sosial. pelaksanaan rehabilitasi dibuatkan berita acara. dalam hal terpidana berdasarkan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka dinyatakan tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia, terhadap terpidana tetap diberikan rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi sosial karena pengenaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. terhadap terpidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dikenakan tindakan kebiri kimia juga dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, termasuk jika terpidana berdasarkan penilaian klinis dinyatakan belum tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. untuk keperluan pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana dimaksud pada angka, surattindakpemasangpelaksanaan putusan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik putusan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang dijatuhkan kepada terpidananting,selain dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, terpidana tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak juga dikenakan tindakan rehabilitasi. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka berupa: rehabilitasi psikiatrik, dan rehabilitasi sosialdilaksanakan selama jangka waktu pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dengan memperhatikan kondisi terpidana berdasarkan rekomendasi dari tim psikiatri dan pekerja sosial, pelaksanaan rehabilitasi dibuatkan berita acara. laporan laporan pelaksanadisampaikan secara berjenjang kepada jaksa agung melalui jaksa agung muda tindak pidana umum. pengawasan kejaksaan republik indonesia melakukan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan atassecara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penutupwajib dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan dengan penuh tanggungjawab. jaksa agung republik indonesia, ttd burhanuddin
berita negara republik indonesia kejaksaan. penegakan hukum. bantuan hukum. pertimbangan hukum. tindakan hukum pelayanan hukum. perdata tata usaha negara. pedoman pelaksanaan. pencabutan.engan rahmat tuhan yang maha esa jaksa agung republik indonesia, menimbang bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi kejaksaan republik indonesia bidang perdata dan tata usaha negara, perlu disusun pedoman pelaksanaan bagi jaksa pengacara negara dalam melaksanaksecara lebih komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum masyarakat, bahwanilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dmemuat: pendahuluan, asas:, terhadapmasih berlangsung sebelum peraturan kejaksaan ini diundangkan, dilaksanakan berdasarkanada saat peraturan kejaksaan ini mulai berlaku,babi pendahuluan latar belakang dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran kejaksaan republik indonesia bidang perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiapandang perlu menetapkanyang lebih profesional dan berkualitas, serta sekaligus memberikan perlindungan bagi kepentingan institusi maupun jaksa pengacarditetapkan berdasarkan peraturan jaksa agung nomor per a ja sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kualitas pelayanan dan perlindungan jaksa pengacara negara, oleh karenanyamaksud dan tujuan maksud pedoman ini merupakan acutujuan pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan standar kualitas layanan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dan perlindungruang lingkup ruang lingkup pedoman ini meliputi pendahuluan, asas,ngertian umum dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: negara atau pemerintah adalah lembaga negara, badan negara, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah,dan badan hukum lain. badan hukum lain adalah badan hukum yang dalamnya negara atau pemerintah mempunyai kepentingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain badan layanan umum, badan layanan umum daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara, anak perusahaan badan usaha milik daerah, perusahaan patungan, konsorsium dengan badan usaha milik negara, konsorsium dengan badan usaha milik daerah, konsorsium dengan anak perusahaan badan usaha milik negara, atau konsorsium dengan anak perusahaan badan usaha milik daerah. kepentingan hukum perdata dari negara atau pemerintah adalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan dan perlindungan keuangan kekayaan negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan. kepentingan hukum tata usaha negara dari negara atau pemerintah adalah kepentingan yang berkaitan dengan penegakan kewibawaan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan, jaksa pengacara negara adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum dan atau berdasarkan surat perintah melakukansurat kuasa khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. surat kuasa substitusi adalah surat yang berisi pengalihan pemberian kuasa dari penerima surat kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus. penegakan hukum adalah tindakatau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuanatau pemerintah serta hak hak kepercayaan masyarakat. bantuan hukum adalah layananlitigasi dan atau litigasilayanan bidang tata usaha negara oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus sebagai tergugat memohon peradilan tata usaha negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara pembubaran partai politik pada mahkamah konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang undang mahkamah konstitusi, kuasa dalam perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang mahkamah agung, kuasa memohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum php) dan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pilkada) mahkamah konstitusi. nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa hukum luar pengadilan yang dilakukan dengan arbitrase dan negosiasi. litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum perdata dan atau tata usaha negara melalui peradilan, baik mahkamah agung dan badan peradilan yang berada bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan atau mahkamah konstitusiarbitrase hoc adalah lembaga badan forum arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sifatnya tidak permanen. arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen. pengujian undang undang adalah pengujian yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi meliputi pengujian formal untuk menilai proses pembentukan undang undang atau peraturan pemerintah pengganti undang undang dan atau pengujian materiel terhadap materi muatan dalam dan atau bagian undang undang ataupengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang adalah pengujian yang dilakukan oleh mahkamah agung meliputi pengujian formil untuk menilai proses pembentukan peraturan bawah undang undang dan atau pengujian materiel terhadap muatan peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang. perselisihan hasil pemilihan umum yang selanjutnya disingkat php adalahhasil pemilihan umum. perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disingkat pilkada adalah perselisihan antara komisi pemilihan umum, komisi independen pemilihan aceh, komisi pemilihan umum kota, komisi independen pemilihan kota, komisi pemilihan umum kabupaten, komisi independen pemilihan kabupaten, dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. pembubaran partai politik adalah pembubaran yang dilakukan mahkamah konstitusi terhadap partai politik yang ideologi, asas, tujuan, ataukegiatan partai politikpertimbangan hukum adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah, dalam bentuk pendapat hukum legal opinion atau lo) dan atau pendampingan hukum legal assistance atauatau lo) adalah layanandalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum administrasi negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi. pendampingan hukum legal assistance atau la) adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara berupa konsultasi hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dan atau tindakan pemerintahan. audit hukum legal audit) adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh negara dan pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhtindakan hukum lain adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihanfasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan bidang perdata antar negara atau pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan para pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan. med permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri. konsilkan masalah, menciptakan pilihan pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan, konsep, atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa. pelayanan hukum adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. penyelamatan keuangan atau kekayaan negara adalah hasil dari kegiatanlindungi keuangan atau kekayaan negara dari permasalahan hukum atau potensi klaim, tuntutan atau gugatan dari pihak lain. pemulihan keuangan atau kekayaan negara adalah hasil dari kegiatan penegakan hukum,ngembalikan keuangan atau kekayaan negara. penegakan kewibawaan negara atau pemerintah adalah citra dan persepsi publik yang dihasilkan dari bantuan hukum bidang tata usaha negara dalam hal menghadapi gugatan penerbitan dan atau dibatalkannya keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintahan, penanganan pembubaran partai politik, penanganan pengujian undang undang atau penanganan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang, penanganan perselisihan hasil pemilihan umum atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, serta memberikan pertimbangan hukum kepada negara atau pemerintah. permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara penting adalah permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan pelepasan dan perolehan hak, penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dan tugas yang menarik perhatian masyarakat, sinkronisasi peraturan perundang undangan serta hal hal yang ditentukan oleh pimpinan secara khusus sebagai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara penting. permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara kompleks adalah permasalahan dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum administrasi negara yang memiliki cakupan skala yang besar dan penyelesaiannya membutuhkan analisis yang mendalam. konsultasi hukum adalah pemberian pendapat, saran, atau pertimbangan dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum administrasi negara yang dilakukan dalam bentuk lisan, tertulis dalam bentuk nota pendapat, atau melalui sistem elektronik. bab asukan untuk: kepentingan hukum perdata dari negara atau pemerintah, kepentingan hukum tata usaha negara dari negara atau pemerintah, dan atau masyarakat, berdasarkan asas: profesional prosedur dan tata carasanakan oleh jaksa pengacara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan standar operasional prosedur bidang perdata dan tata usaha negara. berkualitterhadap masing masing permasalahan dilaksanakan dan diselesaikan secara berkualitas. akuntabel hasil pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis administratif maupun teknis yuridis serta tidak menimbulkan benturan kepentingan (conflict interest)dikemudian hari. kerahasiaan dalam pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain bidang perdata dan tata usaha negara jaksa pengacara negara terikat pada asas menjaga kerahasiaan pemohon, yaitu jaksa pengacara negara dilarang memberikan data yang diberikan oleh pemohon dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain. bab ill penegakan hukum ketentuan umum wewenang jaksa pengacara negara jaksa pengacara negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, antara lain:, termasuk: perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan pendidikannya, karena tidak cukup buktididikannya karena tersangka meninggal duniaunjukannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara: perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan ontslag van rechtsvervolging, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan, perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara, gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: penanganan tuntutan kepercayaan dan atau penyelesaian atas kewajiban pembayaran uang pengganti pup):, atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara. dalam, termasuk: permohonan pemeriksaan dan atau pembubaran perseroan terbatas: permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan atau pengawas yayasan, permohonan pernyataan pailit terhadap debitur. dalam penanganan kepercayaan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk: permohonan pembatalan perkawinan, permohonan agar balai harta peninggalan diperintahkan mengusut, permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua, permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa: permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa, permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia. dalam penanganan penegakan hukum kepercayaan lainnya, termasuk: mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, mengajukan gugatan penghapusan paten. prinsip layanan penegakan hukum kegiatan dan hasil kegiatan penegakan hukum dari jaksa pengacara negara memiliki peran penting dalam penegakan kewibawaan negara atau pemerintah dan kepentingan hukum yang memiliki implikasi publik yang luas bagi tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi masyarakat. layanan penegakan hukumsesuai dengan kewenangan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan standar prosedur operasional bidang perdata dan tata usaha negara. optimal berkualitas jaksa pengacara negara harus mempunyai kompetensi terkait hukum perdata materiel dan formalpenegakbenturan kepentingan serta segala bentuk pelanggaran hukum dan etika dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. pengendalian dan koordinasi dalam melaksanakan penegakan hukum, jaksa pengacara negara dalam merumuskan dasar diajukannya gugatan atau permohonan melakukan koordinasi dengan bidang terkait guna mendukung pembuktian dalil gugatan atau permohonan dan keberhasilan sasaran kegiatan. koordinasi dengan bidang teknis dan atau instansi terkait yang menangani perkara pidana, guna kelengkapan dalil gugatuntuk memastikan domisili dan aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana, termasuk kemungkinan adanya aset pelaku yang diatasnamakan pihak lain. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka berikut pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari,tujuh puluh)menangani perkara tindak pidana, penanganan gugatan dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara kejaksaan negeri sesuai daerah hukum domisili tergugat. penanganan gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka dilakukan berdasarkan surat kuasa dari kejaksaan negeri dan atau kejaksaan tinggi tempat dimana perkara tindak pidana ditangani. penanganan gugatan perdatatempat dimana perkara tindak pidana ditangani selaku pemberi kuasa, dan bj) kejaksaan negeri tempat daerah hukum domisili tergugat selaku penerima kuasa. dalam penanganan kepercayaan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepercayaan terhadap korporasi. koordinasi dengan bidang teknis dan atau instansi terkait yang diperlukan termasuk yang berwenang melakukan pencatatan korporasi dan atau mengelola data pelanggaran korporasi, guna kelengkapan dalil gugatan atau, untuk memastikan domisili dan aset yang dimiliki oleh korporasi dan para pemegang saham. koordinasi dengan bidang teknis, instansi dan atau pihak terkait yang berwenang untuk melakukan pengurusan terhadap korporasi yang akan dimohonkan pembubaran dan atau pailit. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka angka dan angka berikut pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dalam waktu paling lama (enam puluh) hari. penyusunan gugatan atauatau atau memohon. dalam hal daerah hukum domisili tergugat atau atau permohonan, penanganan gugatan atau permohonan dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara kejaksaan negeri sesuai daerah hukum domisili tergugat atau memohon, penanganan gugatan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka penyusunan gugatan atautergugat atau atau permohonan. penanganan gugatan ataudan kejaksaan negeri tempat daerah hukum domisili tergugat atau memohon selaku penerima kuasa, dalam hal penanganan kepercayaandalam penanganan kepercayaan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan.kependudukan dan atau perkawinan, guna kelengkapan dalildalam penanganan kepercayaan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka danpermohonan didaftarkan pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai daerah hukum domisili memohon. dalam hal daerah hukum domisilipermohonan, penanganan permohonan dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara kejaksaan negeri sesuai daerah hukum domisili memohon. penanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka penyusunanpermohonan. penanganan, dan kejaksaan negeri tempat daerah hukum domisili memohon selaku penerima kuasa. dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan. dalam penanganan penegakan hukum kepercayaan lainnyahak kekayaan intelektual dan atau pelanggaran dalam pengajuan pendaftaran hak kekayaan intelektual, guna kelengkapan dalil gugatan dan persiapan pembuktian. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk surat tertulis bersifat rahasiatersebut sebagaimana dimaksud dalam angka gugatan didaftarkan pengadilan niaga sesuai daerah hukum domisili tergugat. dalam hal domisili tergugat berada luar wilayah hukum kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi yang berinisiatif mengajukan gugatan, maka kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi yang berinisiatif mengajukan gugatan memberikan informasi kepada kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi daerah hukum domisili tergugat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atau penghapusan paten, penanganan gugatan dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara kejaksaan negeri tempat daerah hukum domisili tergugat. penanganan gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka penyusunan gugatan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan kejaksaan negeri tempat daerah hukum domisili tergugat. penanganan gugat. administrasi dan register penegakan hukum dilaksanakan oleh, dan kejaksaan negeri tempat daerah hukum domisili tergugat selaku penerima kuasa. dalam hal penanganan penegakan hukum kepercayaan lainnyaadministrasi pengadministrasian kegiatan penegakan hukum pada: kejaksaan agung dilakukan oleh direktorat perdata c.g. sub direktorat penegaknegakpenegakrencana penegakmenganalisis strengths, weakness, opportunities, and threats slot) terhadap perkara tersebut: sesuai dengan formulir administrasi perkara perdata dan tata usaha negara,penegakan hukum. berkoordinasi dan atau meminta pendapat ahli, mengundang ahli atau meminta atau pendapat resmi lembaga atau badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan tertentu untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum. apabila berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam angka disimpulkan bahwa dapat dilakukan penegakan hukum, selanjutnya jaksa pengacara negara melakukan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal penegakpenegakan hukum wajib melaporkan kepada jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara secara berjenjang. pimpinan satuan kerja melakukan ekspor perkara untuk menentukan langkah dalam proses penegakan hukum dan melaporkan kepada jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara secara berjenjang. surat kuasa khusus kegiatan penegakan hukum dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari kepala satuan kerja kepada jaksa pengacara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cc. persiapan gugatan atau permohonan jaksa pengacara negara mempersiapkan diri dengan penguasaan dan pendalaman materi perkara, termasuk kelengkapan bukti bukti yang diperlukan dan hukum acara yang berlaku. jaksa pengacara negara melakukan upaya pemantapan melalui diskusi secara internal dan konsultasi dengan pihak lain yang dianggap perlu. menyiapkan gugatan atau permohonan disertai alat bukti yang lengkap. gugatan atau permohonan memuat: identitas para pihak: dalil dalil konkret dasar serta alasan tuntutan (fundamental petani), hubungan hukum antara penggugat atau pemohon dan tergugat atau memohon, dan tuntutan atau petit. gugatan atau permohonan harus memenuhi peraturan tentang bea meterai. pengajuan gugatan atau permohonan jaksa pengacara negara mendaftarkan gugatan atau permohonan kepada kepaniteraan pengadilan. membayar biaya perkara meliputi: biaya kantor kepaniteraan, biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, dan biaya lain lain yang ditetapkan oleh pengadilan. persidangan pelaksanaan persidangan berpedoman pada hukum acara sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait penegakan hukum yang dilakukan. pelaksanaan penanganan kepercayaan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait perkara tindak pidana dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara tindak pidana korupsi kepada jaksa pengacara negara karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan (vide), dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut: jaksa pengacara negara meneliti dokumen yang berkaitan dengan perkara dan setelah lengkap dibuat berita acara penerimaan berkas perkara dari penyidik. jaksa pengacara negara melakukan telaahan guna menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum perdata (selanjutnya disebut kuh perdata), antara lain: badan pemeriksa keuangan bpk):prosedur berbicara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata. dalam hal terdapat putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadapbahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut kurap). bahwa terdapat (dua) bentuk putusan dalam kurap yaitu putusan bebas (urijspaark) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging). dalam hal terdakwa diputus bebas memiliki arti bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka jaksa pengacara negara tidak dapat melakukan gugatan perdata. jaksa pengacara negara meneliti berkas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan membuat berita acara penerimaan berkas perkara dari penuntut umum. dalam hal terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum memiliki arti bahwa perbuatan yang dibawakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara maka jaksa pengacara negara dapat merumuskan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan kuh perdata.prosedur berbicara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata. dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara karena tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugianyidik. jaksa pengacara negara melakukan penelitian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf aj) dengan membuat telaahanhal penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara karena terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, (vide tipikor), untuk mengajukan gugatan kepada ahli warisuntut umum. jaksa pengacara negara melakukan telaahan atas penyerahan berkas perkara dimaksudc)\|. jaksa pengacara negara berkoordinasi denganlakukan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam 38b tipikor maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnyuntuk mengetahui keberadaan harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negar,tersebut atau perbankan,pedoman mengacu pada ketentuan hukum acara perdata. dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang salah satu amar putusannya memerintahkan untuk membayar uang pengganti, tetapi sampai saat ini belum dibayarkan terpidana atau eks terpidana, atau ahli waris terpidana atau eksterpidana, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mempedomani. terkait. pemeriksaan dan atau pembubaran perseroan terbatas jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pemeriksaan suatu perseroan terbatas (vide yang selanjutnya disebut pt)jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas dengan alasan sebagai berikut: perseroan melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan (vide huruf pt). dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan setelah perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham menjadi kurang dari (dua) orang (vide pt). perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu (satu) tahun sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas (vide pt)memiliki ancaman pidana, disyaratkan adanya suatu putustidak memiliki ancaman pidana, disyaratkan adanya keputusan dari instansi yang berwenang dan atau putusan pengadilinformasi tentang adanya perseroan terbatas yang melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf butir diperoleh dari instansi terkait, masyarakat dan atau internal kejaksaan. jaksa pengacara negara berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan perseroan terbatas dan atau mengelola data pelanggaran perseroan terbatas. berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e)j dan huruf fdan atau pemeriksaan perseroan terbatas. permohonan pembubaran dan atau pemeriksaan perseroan terbatas diajukan pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan terbatas tersebut. dalam rangka pengajuan permohonan pembubaran perseroan terbatas, jaksa pengacara negara dapat mengusulkan likuidator yang akan melaksanakan pemberian harta perseroan dalam likuidasi, baik yang berasal dari balai harta peninggalan, likuidator independen, atau jaksa pengacara negara yang bersangkutan. jh) dalam hal likuidator sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat melaksanakan kewajibannya melaksanakan pemberian harta perseroan dalam likuidasi, jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama (vide pt). pembubaran yayasan dan pembatalan, pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan atau pengawas yayasan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembubaran yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu (tiga) tahun sejak berlakunya undang undang tersebut (videselanjutnya disebut yayasan). jaksa pengacara negara mewakili kepentingan umum mengajukan permohonan untuk membatalkan(vide dan yayasan). informasi tentang adanya yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar dan atauinstansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan yayasyayasan dan atau pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan atau pengawas yayasan. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diajukan kepada pengadilan negeri tempat kedudukan yayasan tersebut. permohonan pailit jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum terhadaptempo dan dapat ditagih serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit (vide dyang selanjutnya disebut kepailitan). adapun kepentingan umum" merupakankepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf butir termasuk debitur yang mempunyai utang kepada negara atau pemerintah. informasi tentang adanya debitur yang perlu dimohonkan pailit karena alasan kepentingan umum diperoleh dari instansi terkait, masyarakat dan atau dari internal kejaksaan. jaksa pengacara negara berkoordinasi dengan krediturdj, serta telaahan hukumrnyataan pailit. permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitur atau tempat kedudukan terakhir debitur. permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan sebagai berikut: surat permohonan bermeterai diajukan kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri secara manual maupun elektronik, surat tugas dari jaksa agung: akta pendirian perusahaan debitur, bukti awal adanya utang pada (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih: anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) debitur, termasuk jika ada perubahannya: daftar utang debitur, bukti awal adanya kepentingan umum yang dilanggar, dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu balai harta peninggalan atau orang perorangan dengan persyaratan: (la) berdomisili wilayah negara republik indonesia, (b) memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus, (c) terdaftar pada kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, (d) melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan: independen, fi. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak: iii. tidak sedang menangani lebih dari (tiga) perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang wilayah hukum indonesia, (vide kepailitan), kecuali balai harta peninggalan: iv. tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus, (bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar, vi. kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberian kepailitan kepada kurator yang baru. (e) surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip: permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti), (gl permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan peraturan mahkamah agung tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan, jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga(a) pengelolaan usaha debitur, dan (bh)(vide kepailitan) prosedur berbicara permohonan pernyataan pailit berpedoman pada kepailitan dan keputusan ketua mahkamah agung nomorcc. penanganan kepercayaan berkaitan dengan perkawinan dan hukum keluarga permohonan pembatalan perkawinan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal terjadi perkawinan yang dilangsungkan muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh (dua) orang saksi (viderkawinan. dalam hal terdapat alasan selain dimaksud dalam huruf a), untuk kepentingan umum jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. informasi tentang adanya perkawinan melakukan pencatatan perkawinbatalan perkawinan. permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, tempat tinggal kedua suami istri, atau tempat tinggal suami atau istri. permohonan agar balai harta peninggalan diperintahkan mengelola jaksa pengacara negara berwenang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memerintahkan balai harta peninggalan: mengelola barang barang dan kepentingan kepentingan seseorang y atau mengatur pengelolaannya mengenai hal ituembela hak hak orang sebagaimana dimaksud dalam angka dan atau bertindak sebagai wakil dari orang sebagaimana dimaksud dalam angka (vide kuh perdata). informasi mengenai seseorangpengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi harta kekayaan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya. dalam hal harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berada pada lebih dari (satu) daerah hukum pengadilan negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan negeri tempat domisili terakhir orang yang meninggalkan tempat tersebut. permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua terhadap semua anak anak maupun terhadap seorang anak atau lebih bila ternyata orang tua tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak anaknya.untuk kepentingan anak. pengajuan,xiii, xiv, xv, xviii, xix, dan xx,, dan atau(vide 319a kuh perdata) selain kejahatan sebagaimana dimaksud dalam huruf butir permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua juga dapat dilakukan terhadap ayah atau ibu sebagai orang tua,jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan pemulihan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua yang telah dibebaskan dari kekuasaan sebagai orang tua berdasarjika peristiwa peristiwa yang telah mengakibatkan pembebasan, tidak lagi menjadi halangan untuk pemulihan. informasi mengenai ayah atau ibu sebagai orang tua yang kekuasaannya akan dibebaskan atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ejjtau huruf e). permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf aj) diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal orang tua yang dimintakan pembebasan atau kepada pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir, atau bila permohonan itu mengenai pembebasan salah seorang dari orang tua yang diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pisah meja dan ranjang. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada pengadilan negeri yang memutus permohonan pembebasan kekuasaan. permohonan pengangkatan seorang wali dari anak yang belum dewasa jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang belum dewasa (vide kuh perdata), permohonan pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap anak yang tidak berada bawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya. informasi mengenai anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b),ec)kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal. apabila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal indonesia atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka permohonan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir indonesia, jika tempat tinggal anak belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tidak diketahui, permohonan diajukan kepada pengadilan negeri jakarta pusat. permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa baik terhadap semua anak atau seorang anak atau lebih yang bernaung bawah satu perwalian (vide dan kuh perdata). permohonan pemecatan seorang wali sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk kepentingan anak yang secara mutlak menghendakinya. permohonan pemecatan seorang wali sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap wali yang: berkelakuan buruk, dalam menunaikan perwalian menunjukkan ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengabaikan kewajiban mereka, dipecat dari perwalian lain menurut angka dan angka dalam huruf ini atau telah dibebaskan dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam angka huruf angka dan angka berada dalam keadaan pailit: untuk diri sendiri atau yang ayahnya, ibunya, istri, suami atau anak anaknya berperkara pengadilandipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan percobaan, turut serta, atau membantu melakukan kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka: as. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapsebagaimana dimaksud dalam angka dan angka maupun karena tidak cakap. selain kejahatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka permohonan pemecatan juga dapat dilakukan terhadap walidalam hal wali berupa suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, permohonan pemecatan wali dapat diajukan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka angka angka angka dan atau huruf dj). selain alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf ej), permohonan pemecatan wali terhadap perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial juga dapat diajukan apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam 365a alinea kedua kuh perdata dijalankannya atau apabila kunjungan yang diatur dalamnya dihalang hilangnya, informasi mengenai wali yang akan dimohonkan pemecatanecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a), permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal wali yang dimintakan pemecatan atau kepada pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir, dalam hal permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada ayah atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, permohonan pemecatan wali diajukan kepada pengadilan negeri yang mengadili gugatan perceraian. permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia. jaksa pengacara negara aktif mengumpulkan data melalui internal kejaksaan serta pihak eksternal yaitu instansi terkait dan masyarakat. permohonan pengangkatan pengurus pengganti diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum ahli waris. tata cara pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. penanganan penegakan hukum kepercayaan lainnya gugatan pembatalan merek terdaftar. jaksa pengacara negara mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar (vide jo. jo. undang undang nomor tahun tentang merek dan indikasi geografis a7. sebagaimana diubah dengan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja) apabila merek:merupakan nama umum dan atau lambang milik umum, mengandung bentuk yang bersifat fungsional, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: la)(b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, (ce)(d) indikasi geografis terdaftar.j1)dan atau jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. informasi tentang adanya merek terdaftar yang dapat diajukan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari instansi terkait, masyarakat,embatalan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a). gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada pengadilan niaga daerah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat atau kepada pengadilan niaga jakarta pusat apabila tergugat bertempat tinggal luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan dalam jangka waktu (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu. gugatan penghapusan paten jaksa pengacara negara mengajukan gugatan penghapusan paten jikapelaksanaan paten tidak dilaksanakan indonesia yang pelaksanaannya sebagai berikut: la) pelaksanaan paten produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten, (b) pelaksanaan paten proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten, atau (c) pelaksanaan paten metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten. (vide jo. undang undang nomor tahun tentang paten sebagaimana diubah dengan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja). informasi tentang adanya paten yang dapat diajukan gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dannghapusan paten sebagaimana dimaksud dalam huruf a). gugatan penghapusan paten terhadap pemegang paten atau penerima lisensi wajib diajukan kepada pengadilan niaga daerah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. bab bantuan hukum ketentuan umum wewenang jaksa pengacara negara jaksa pengacara negara memberikan layanan bantuan hukum kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus: bidang perdata: secara nonlitigasi sebagai: la) pemohon atau memohon dalam arbitrase: atau (b) pihak dalam negosiasi. secara litigasi sebagai: (la) penggugat, penggugat intervensi, pemohon, pelawan, membantah, (b) tergugat, tergugat intervensi, memohon, tertawan, terbatas, (ce) turut tergugat, turut memohon, turut tertawan, turut terbatas. bidang tata usaha negara sebagai: tergugat, tergugat intervensi, memohon, tertawan peradilan tata usaha negara, pemohon yang mewakili pemerintah dalam perkara permohonan pembubaran partai politik mahkamah konstitusi: pemberi keterangan atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang undang mahkamah konstitusi: memohon dalam perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang mahkamah agung: atau memohon dalam sengketa php dan sengketa pilkada mahkamah konstitusi. prinsip layanan bantuan hukum kegiatan dan hasil kegiatan bantuan hukum, sehinggabantuan hukum terbatas selaku kuasa hukum sesuai perincian wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa khusus, tidak mengambil alih tugas dan wewenang pemberi kuasa, melaporkan rencana kegiatan termasuk kekuatan ataupun kelemahan pembuktian, hingga perkembangan hasil kegiatan kepada pemberi kuasa, optimal berkualitas jaksa pengacara negara yang ditugaskan harus mempunyai kompetensi terkait hukum materiel dan formal bidang perdata atau tata usaha negara,bantusegala bentuk pelanggaran hukum dan etika dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. pengendalian dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan litigasi, jaksa pengacara negara dalam merumuskan dasar diajukannya gugatan, permohonan, jawaban, tanggapan atau dalam melaksanakan negosiasi, melakukan koordinasi dengan negara atau pemerintah selaku pemberi kuasa guna mendukung pembuktian dan keberhasilan penanganan atau penyelesaian sengketa. jaksa pengacara negara dalam menangani perkara tidak dapat memilih hanya menangani perkara yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi ataupun menolak perkara yang berdasarkan analisis kemungkinan besar akan dikalahkan. jaksa pengacara negara wajib melakukan upaya optimal bagi keberhasilan terbaik pada setiap perkara, menanganinya secara profesional sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan integritas. dalam penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, baik secara nonlitigasi maupun litigasi, jaksa pengacara negara setelah menerima surat kuasa khusus wajib mempelajari dan mendeteksi ada atau tidak adanya indikasi perbuatan pidana dalamnya dan keterkaitan dengan perkara pidana baik yang sedang ditangani atau mungkin ditangani kemudian hari, antara lain dengan: melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan bidang teknis dan instansi terkait lainnya. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk kegiatan pemulihan keuangan negara secara litigasi dilakukan atas persetujuan pemberi kuasa. apabila diperlukan pelacakan aset dari calon tergugat memohon untuk pengajuan sita jaminan (conservation besar), dilakukan. cc. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja. penyusunan gugatan, jawaban atau tanggapan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan koordinasi dengan pemberi kuasa untuk penyusunan rencana strategi penanganan perkara dan konsep gugatan, permohonan, perlawanan, keterangan, jawaban, atau tanggapan yang hasilnya dibuat dan disampaikan secara tertulis dan bersifat rahasia dari kepala satuan kerja pelaksana kepada pemberi kuasa, dengan tembusan kepada kepala satuan kerja setingkat atasnya yang dilakukan dalam waktu paling lama (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf pengajuan gugatan, permohonan atau perlawanan yang salah satu daerah hukum domisili tergugat, memohon atau tertawan berada luar daerah hukum satuan kerja kejaksaan negeri dan atau kejaksaan tinggi, penanganannya dilaksanakan secara bersama sama oleh jaksa pengacara negara kejaksaan negeri dan atau kejaksaan tinggi sesuai daerah hukum domisili tergugat dan jaksa pengacara negara kejaksaan negeri dan atau kejaksaan tinggi yang berinisiatif mengajukan gugatan, berdasarkan surat kuasa khusus dari kepala kejaksaan negeri dan atau kejaksaan tinggi inisiator. administrasi dan register bantuan hukum dilaksanakan: kejaksaan negeri dan atau kejaksaan tinggi yang berinisiatif selaku pemberi kuasa, dan kejaksaan negeri dan atau kejaksaan tinggi tempat daerah hukum domisili tergugat selaku penerima kuasa. dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan. administrasi pengadministrasian kegiatan bantuan hukum pada: bidang perdata: kejaksaan agung dilakukan oleh direktorat perdata c.g. sub direktorat bantuan hukum penyelamatan, sub direktorat bantuan hukum pemulihan, sub direktorat arbitrase:bidang tata usaha negara: kejaksaan agung dilakukan oleh direktorat tata usaha negara c.g. sub direktorat bantuan hukum tata usaha negara, sub direktorat uji materiil, kejaksaan tinggi dilakukan oleh asisten bidang perdata dan tata usaha negara c,g. seksi tata usaha negarbantubantupermohonan bantuc)\| menganalisis strengths, weakness, opportunities, and threats slot) terhadap perkara tersebut, sesuai dengan formulir administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.,bantuan hukum. permohonan bantuan hukum dari negara atau pemerintah dapat diterima, kecuali bantuan hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi. apabila dari hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam angka disimpulkan bahwa dapat diberikan bantuan hukum, selanjutnya jaksa pengacara negara melakukan bantuan hukum sesuai prosedur yang berlaku. dalam hal bantubantuan hukummenentukan kebutuhan untuk dilakukan ekspor perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses bantuan hukum. surat kuasa khusus mewakili negara atau pemerintah jaksa pengacara negara mewakili negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus untuk menangani permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. permohonan bantuan hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari negara atau pemerintah kepada kejaksaan sesuai dengan kesetaraan dalam jabatan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kesulitannya. dokumen, antara lain gugatan atau permohonan atau perlawanan, keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, surat surat, akta akta, peraturan perundang undangan dan atau dokumen lainnya yang terkait materi perkara. kesetaraan pemberian surat kuasa khusus dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka jaksa agung menerima surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari presiden, wakil presiden, menteri atau pejabat negara setingkat menteri selaku pemberi kuasa. jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara menerima surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari kepala badan, direktur utama badan usaha milik negara, pejabat eselon pusat dan atau yang setara selaku pemberi kuasa. kepala kejaksaan tinggtinggi selaku pemberi kuasa. kepalanegeri selaku pemberi kuasa. kepala cabangcabang kejaksaan negeri selaku pemberi kuasa. penerbitan surat kuasa substitusi dilakukan oleh: jaksa agung atau jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara. kepala kejaksaan tinggi kepada jaksa pengacara negara pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan atau cabang kejaksaan negeri setempat. kepala kejaksaan negeri kepada jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri dan atau cabang kejaksaan negeri setempat. kepala cabang kejaksaan negeri kepada jaksa pengacara negara pada cabang kejaksaan negeri setempat. surat kuasa subtitusi berlaku sesuai ruang lingkup dan waktu yang tercantum dalam klausul surat kuasa khusus, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang undangan. apabila diperlukan, penerbitan surat kuasa substitusi dapat dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan satuan kerja. mewakili internal kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara dapat mewakili internal kejaksaan berdasarkan surat kuasa khusus dalam penanganan bidang perdata dan tata usaha negara, penerbitan surat kuasa khusus dilakukan oleh: jaksa agung secara berjenjang dalam hal penggugat atau tergugat adalah kejaksaan agung. pejabat struktural atau jaksa pada kejaksaan agung kepada jaksa pengacara negara pada kejaksaan agung. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir dan butir secara mutasi mutans berlaku juga untuk kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri. ketentuan dalam huruf berlaku juga dalam pemberian surat kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara untuk menangani perkara nonlitigasi. pelaksanaan penyelesaian perkara luar pengadilan nonlitigasi) pada prinsipnya setiap perkara bidang perdata diutamakan untuk diselesaikan luar pengadilan. tahap persiapan:melakukan pengumpulan data dan informasi dari pemberi kuasa dan atau pihak terkait lainnya. jaksa pengacara negara harus menguasai materi yang mencakup kasus posisi, alat bukti yang diperlukan dan hal lain yang relevan, tahap pelaksanaan jaksa pengacara negara melakukan komunikasi dengan pihak lawan berperkara baik secara non formal maupun secara formal dengan mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, bila perlu mengikutsertakan pihak pemberi kuasa. setiap tindakan jaksa pengacara negara dalam melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan pemberi kuasa serta hasilnya dilaporkan kepada pimpinan dan disampaikan kepada pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara, dalam pelaksanaan negosiasi jaksa pengacara negara berpedoman pada kuh perdata danyang berpotensiapabila dalam negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dicapai kesepakatan perdamaian maka kesepakatan dituangkan dalam: kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk akta notaris, akta yang ditandatangani para pihak dan saksi yang direalisasikan pada notaris, atau kesepakatan yang ditandatangani para pihak dan saksi yang disesuaikan dengan bobot perkara. e\|) dalam hal kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf diingkari (wanprestasi), pemberi kuasa dapat memberikan surat kuasa khusus baru kepada jaksa pengacara negara untuk merealisasikan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati. apabila negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak tercapai kesepakatan perdamaian, jaksa pengacara negara wajib membuat laporan kepada pimpinan untuk selanjutnya pimpinan meneruskan kepada pemberi kuasa dengan saran bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui litigasi. penanganan perkara nonlitigasi dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan para pihak maupun sepakat untuk tidak menempuh perdamaian, atas waktu penyelesaian perkara secara nonlitigasi berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, penyelesaian perkara melalui pengadilan litigasi) tahap persiapan sebagai pengberkaitan dan pendalaman materi perkara termasuk mempersiapkan alat bukti yang diperlukan. melakukan koordinasi dan diskusi dengan pemberi kuasa dalam rangka penyusunan gugatan dan alat bukti. gugatan paling sedikit memuat: la) identitas para pihak, (bj) dalil dalil konkret atau dasar serta alasan dari tuntutan (fundamental petenis, (ec) hubungan hukum antara tergugat dan penggugat, dan (d) tuntutan atau petit. surat gugatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan tentang bea meterai.gugatan. jaksa pengacara negara mendaftarkan surat gugatan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. pada waktu memasukkan gugatan, penggugat mendaftarkan surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi serta membayar biaya pendaftaran gugatan. c1. jaksa pengacara negara melaporkan secara tertulis setiap tahapan kegiatan persiapan penanganangka sampai dengan angka secara mutasi mutans berlaku dalam hal kejaksaan berkedudukan sebagai pemohon, pelawan atau membantah dalam perkara bidang perdata dan tata usaha negara. sebagai ter,terkait dan mendalami materi perkara dengan mempelajari gugatan secara seksama, termasuk mengumpulkan dan mempersiapkan alat bukti untuk membantah dalil penggugat. jaksa pengacara negara melakukan koordinasi dan diskusi dengan pemberi kuasa untuk menyusun eksepsi dan jawaban. apabila diperlukan dapat menarik pihak ketiga atau orang lain sebagai tergugat (urijwaring), menyusun gugatan konvensi, dan mempersiapkan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,eksepsi dan jawaban. jaksa pengacara negara melaporkan secara tertulis setiap tahapan kegiatan persiapan penangbutir sampai dengan butir secara mutasi mutans berlaku dalam hal kejaksaan berkedudukan sebagai memohon, tertawan atau terbatas dalam perkara bidang perdata dan tata usaha negara, sebagai pemberi keterangan atau pihak yang terkait dalam perkara pengujian undang undang mahkamah konstitusi dan sebagai memohon dalam perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang mahkamah agung serta sebagai memohon dalam sengketa php dan sengketa pilkada mahkamah konstitusi. sebagai pihak intervensi intervenient) jaksa pengacara negara melaksanakan tugas berdasarkan surat kuasa khusus dapat bertindak mewakili negara atau pemerintah sebagai pihak intervensi (intervenient) untuk masuk sebagai salah satu pihak maupun mewakili kepentingannya sendiri dalam perkara perdata pengadilan maupun forum arbitrase dan dalam perkara tata usaha negara. tahap persidangan persidangan perkara perdata jaksa pengacara negara selaku penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus sebagai penggugat maupun sebagai tergugat harus hadir pada setiap persidangan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang pada pokoknya sebagai berikut: la) apabila pengpatut dan sah serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga) maka surat gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. (b) apabila tersah dan patut serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga) maka gugatan diputus secara verse. (ce) pada sidang pertama majelis hakim memberi kesempatan bagi para pihak untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang disepakati oleh para pihak ataupun mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim apabila para pihak tidak menunjuk mediator. (d) dalam melakukan mediasi pengadilan, jaksa pengacara negara harus berkoordinasi dengan pemberi kuasa terkait materi perdamaian. (e) dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian atas sebagian tersebut kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator, hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak. (g) dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian atas sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. (h) kesepakatan perdamaian atas sebagian sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. terhadap perkara yang telah diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian tidak dapat dilakukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. ti) apabila dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator mengembalikan perkara kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. (k) majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk membacakan gugatan. terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (k), tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban muka persidangan secara lisan maupun tertulis. (m) tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai: kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut), dan atau ii. ( kewenangan terkait wilayah pengadilan (eksepsi kompetensi relatif). (n) terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) diterima majelis hakim, diterbitkan putusan sela sehingga persidangan perkara selesai. (o) terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) tidak diterima majelis hakim, diterbitkan penetapan yang pada intinya tidak menerima eksepsi dan es. persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. (ph) apabila diperlukan, tergugat dalam memberikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disertai dengan pengajuan gugatan konvensi (gugat balik) terhadap penggugat. (ah terhadap jawaban tergugat sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saksi dan atau ahli untuk mempertahankan dalilnya maupun membantah dalil pihak lawan. sebelum hakim memutus perkara, masing masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. lu) selama proses persidangan, para pihak yang berperkara dapat menempuh upaya perdamaian (vide hir dan rbg) yang diperkuat dengan putusan hakim (acta van daging). negara atau pemerintah pemberi surat kuasa khusus harus diikutsertakan dalam proses perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf fu). (w) apabila dalam suatu perdamaian terdapat kekeliruan dalam menghitung, pihak yang dirugikan dapat menuntut agar kekeliruan tersebut diperbaiki (vide kuh perdata). (x) tata cara persidangan sebagai penggugat atau tergugat dalam gugatan sederhana berpedoman kepada peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diubah dengan peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, tata cara persidangan sebagai memohon dalam pengajuan keberatan terkait penetapan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dalam perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu padatindak selaku penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus baik sebagai pemohon, pelawan, membantah, memohon, tertawan, terbatas atau turut tergugat, turut memohon, turut tertawan, turut terbatas. persidangan arbitrase ketentuan umum dan mekanisme (persiapan dan pelaksanaan) dalam petunjuk dan pelaksanaan bantuan hukum ini berlaku secara mutasi mutans terhadap pemberian bantuan hukum arbitrase hoc maupun arbitrase institusional tr. dengan memperhatikan ketentuan terkait arbitrase. pelaksanaan pemberian bantuan hukum arbitrase institusional nasional maupun arbitrase institusional internasional menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku forum arbitrase institusional yang digunakan. pelaksanaan pemberian bantuan hukum arbitrase hoc berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. persidangan luar negeri petunjuk dan pelaksanaan dalam pemberian bantuan hukum pengadilan luar negeri menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku negara yang bersangkutan. persidangan perkara tata usaha negara jaksa pengacara negara selaku penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus sebagai tergugat harus hadir pada setiap persidangan dengan berpedoman pada hukum acara tata usaha negara, yang pada pokoknya sebagai berikut: tah gugatan diajukan dan diterima kepaniteraan pengadilan tata usaha negara yang ditindaklanjuti oleh ketua pengadilan tata usaha negara dengan melakukan rapat permusyawaratan dismissal process), apabila diperlukan ketua pengadilan tata usaha negara memanggil para pihak guna memeriksa gugatan dan menentukan apakah gugatan memenuhi persyaratan formal untuk diperiksa pengadilan tata usaha negara. (bh) gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam huruf la) ketua pengadilan tata usaha negara menyatakan gugatan tidak berdasar atau tidak diterima dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan pertimbangan. (ec) terhadap penetapan ketua pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), penggugat dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tata usaha negara dalam tenggang waktu (empat belas) hari diucapkan. (d) terhadap perlawanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), jaksa pengacara negara menyampaikan tanggapan dan pemeriksaan perlawanan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan acara singkat. le) dalam hal perlawanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dibenarkan oleh majelis hakim maka penetapan ketua pengadilan tata usaha negara gugur demi hukum dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa. ketua pengadilan tata usaha negara menunjuk dan menetapkan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan yang diajukan oleh penggugat. (eh dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f, majelis(tiga puluh) hari. apabila diperlukan, majelis hakim dapat memanggil tergugat untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, dan maksud diterbitkannya objek sengketa. (h) jaksa pengacara negara dapat bersama sama dengan pemberi kuasa hadir dalam pemeriksaan pendahuluan dan persidangan pertama. li) apabilasecara sah dan patut maka gugatan dinyatakan gugur. bi) apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir persidangan (dua), meskipun setiap kali telah dipanggil dengan sah dan patut(k) apabila setelah lewat waktu (dua) bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf (j) tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugatemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban. (m) dalam memberikan jawaban, jaksa pengacara negara dapat mengajukan: (eksepsi kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut): ii. ( eksepsi kewenangan terkait wilayah pengadilan (eksepsi kompetensi relatif): dan atau iii. eksepsi lainnya. (n) terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) butir dapat diputus dalam putusan sela atau putusan akhir. (o) terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) butir yang diterima oleh majelis hakim, diterbitkan putusan sela dan perkara tersebut selesai. dalam hal eksepsi tidak diterima majelis hakim, diterbitkan penetapan yang pada intinya tidak menerima eksepsi dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara. (ph) terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) butir iii diputus dalam putusan akhir. (ah terhadap jawaban tergugat sebagaimana dimaksud dalam huruf ( atau tulisan, ahli dan atau saksi, dan atau bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk mempertahankan dalilnya maupun membantah dalil pihak lawan. sebelum hakim memutus perkara masing masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. a1. tu) sebelum penyampaian kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf (t), pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemohon untuk masuk dalam perkara sebagai pihak intervensi. apabila terdapat perdamaian antara para pihak, penggugat dapat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan penyebutannya. tw) perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (v) hanya dapat dilakukan luar persidangan. (x) pencabutan gugatan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (vj) atau alasan lainnya dapat dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban. apabila pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf (v) dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban maka pencabutan harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat. apabila pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf (v) dikabulkan, majelis hakim dalam persidangan memerintahkan panitera mencoret gugatan dari register perkara. ketentuan sebagaimana diatur dalam angka secara muftatis mutans berlaku dalam hal jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus selaku tertawan atau tergugat intervensi, persidangan pengujianpemberi keterangan atau pihak terkait dengan berpedoman pada tata berbicara dalam perkara pengujian undang undang mahkamah konstitusi, yang pada pokoknya sebagai berikut: jaksa pengacara negara dapat mewakili negara atau pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang undangan dalam perkara pengujian undang undang dan dapat bertindak sebagai kuasa pemberi keterangan atau pihak terkait yang merupakan bagian dari negara atau pemerintah hadapan mahkamah konstitusi. jaksa pengacara negara yang ditunjuk sebagai kuasa pemberi keterangan atau kuasa pihak terkait harus hadir persidangan dalam sidang panel maupun sidang pleno untuk setiap panggilan sidang oleh mahkamah konstitusi. jaksa pengacara negara yang ditunjuk harus membuat dan menyerahkan keterangan pemberi keterangan kepada majelis hakim konstitusi terkait dengan undang undang yang dimohonkan untuk diuji. jaksa pengacara negara yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam perkara pengujian undang undang yang sedang disidangkan. jaksa pengacara negara dapat mempersiapkan ahli yang kompeten dalam bidang yang berhubungan dengan undang undang yang dimohonkan untuk diuji. jaksa pengacara negara menyerahkan kesimpulan sebelum putusan dibacakan. putusan majelis hakim konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga jaksa pengacara negara yang ditugaskan sebagai kuasa pemberi keterangan atau kuasa pihak terkait segera melaporkan putusan majelis hakim konsitu' persidangan pengujian peraturan perundang undangan bawahcara pengajuan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang mahkamah agung, yang pada pokoknya sebagai berikut: jaksa pengacara negara dapat mewakili memohon dalam perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang mahkamah agung. jaksa pengacara negara wajib membuat dan menyerahkan jawaban kepada panitera mahkamah agung dalam waktu (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan disertai dengan menyerahkan surat kuasa khusus. dalam menyusun jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf jaksa pengacara negara berkoordinasi dengan memohon dan atau pihak lain yang berkaitan dengan materi permohonan. jaksa pengacara negara wajib memantau perkembangan penanganan perkara. apabila mahkamah agungdan menyampaikan putusan tersebut kepada pemberi kuasa. persidangan php atau pilkadaberbicara dalam php mahkamah konstitusi, yang pada pokoknya sebagai berikut: la) jaksa pengacara negara dapat mewakili komisi pemilihan umum dalam php mahkamah konstitusi. (by) tahapan pemeriksaan penanganan perkara php terdiri atas: pemeriksaan pendahuluan, dan ii. ' pemeriksaan persidangan. (ce) pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) butir jaksa pengacara negara wajib menyusun jawaban memohon dan diajukan paling lama (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. (d) jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf (c\| memuat identitas memohon dan atau kuasa hukum, uraian tanggapan terhadap permohonan, dan wajib dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti. le) dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) butir ii, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan dalil dalilnya secara lisan maupun tertulis disertai bukti bukti berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak, saksi, ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan atau petunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jaksa pengacara negara wajib memantau perkembangan penanganan perkara php. ig) apabila mahkamah konstitusisecara berjenjang dan menyampaikan putusan tersebut kepada pemberi kuasadasarkan surat kuasa khusus mewakili komisi pemilihan umum propinsi, komisi independen pemilihan aceh, komisi pemilihan umum propinsi kabupaten atau kota, atau komisi independen kabupaten atau kota, selaku memohon dalam pilkada. persidangan permohonan pembubaran partai politik jaksa pengacara negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus mewakili jaksa agung sebagai kuasa pemerintah dalam persidangan permohonan pembubaran partai politik mahkamah konstitusi bertindak sebagai pemohon dengan berpedoman pada tata berbicara pembubaran partai politik, yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon dalam perkara pembubaran partai politik mahkamah konstitusi yaitu pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung yang ditugaskan oleh presiden. memohon merupakan partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. memohon sebagaimana dimaksud dalam angka dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya. alasan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembubaran partai politik sebagai berikut: la) ideologi, asas, tujuan,(b) kegiatan partai politik bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahuntahapan permohonan pembubaran partai politik meliputi pendaftaran permohonan, persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan putusan. permohonan pembubaran partai politikdalam angka ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam (dua belas) rangkap. permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka paling sedikit memuat: fa) identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu: (b) uraian yang jelas tentang alasan permohonan pembubaran partai politik: dan (ce) alat bukti yang mendukung permohonan. dalam persidangan diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan dalil dalilnya secara lisan maupun tertulis disertai bukti, berupa: la) surat atau tulisan, (b) keterangan saksi, (ce) keterangan ahli, (d) keterangan para pihak, (e) petunjuk, dan alat bukti lainnya. rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim konstitusi dipandang cukup. (l1) putusan yang telah diambil dalam rapat permusyawaratan hakim diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. an. jaksa pengacara negara wajib melaporkan secara tertulis setiap tahapan proses penanganan perkara kepada jaksa agung c.g.. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka jaksa agung melaporkan hasil penanganan perkara kepada presiden selaku pemberi kuasa. persidangan sengketa tata usaha negaragugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan secara tertulis pengadilan tempat kedudukan tergugat paling lambat (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas kota, atau panitia pengawas kabupaten. objek gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan yaitunetapan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. setelah seluruh upaya administratif badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas kota, atau panitia pengawas kabupaten telah digunakan, gugatan diajukan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara, tahapan persidangan sengketa tata usaha negara pemilihan meliputi pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. pemeriksaan dan putusan sengketa tata usaha negara pemilihan diselesaikan paling lambat (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. para pihak yang keberatan dengan putusan sebagaimana dimaksud dalam angka sebagaimana dimaksud dalam angka jaksa pengacara negara selaku kuasa memohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi paling lambat (tiga) hari terhitung sejak pengiriman memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam angkaikuti dengan menyampaikan kepada pemberi kuasa. persidangan sengketa pelanggaran administrasirmasuk perubahannyaobjek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yaitu keputusanmbatalan sebagai pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepada daerah yang diambil berdasarkan putusan badan pengawas pemilihan umum atau badan pengawas pemilihan umum provinsi (vide dan 135. tahapan persidangan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pengajuan permohonan, pembuktian, dan putusan. jaksa pengacara negara wajib menyusun dan dilengkapi alat bukti, berupa keputusan objek sengketa, putusan badan pengawas pemilihan umum atau badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan peraturan perundang undangan yang relevan,putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali. jaksa pengacara negara wajib melaporkan putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihanpenyelesaian sengketa proses pemilihan umum jaksa pengacara negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam surat kuasa khususmenangani penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berpedoman pada dan peraturan perundang undangan yang mengatur penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, yang pada pokoknya sebagai berikut: objek sengketa proses pemilihan umum yaitu keputusan komisi pemilihan umum tentang partai politik calon peserta pemilihan umum, keputusan komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kota atau komisi pemilihan umum tentang penetapan daftar calon tetapota, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, atau keputusan komisi pemilihan umum tentang pasangan calon presiden atau wakil presiden. gugatan diajukan pengadilan tata usaha negara tempat kedudukan tergugat. tahapan persidangan sengketa proses pemilihan umum meliputi pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. jaksa pengacara negara wajib menyusun dan mengirim jawaban, menyusun dan menyerahkan bukti dan daftar bukti sesuai dengan jadwal persidangan. alat bukti sengketa proses pemilihan umum berupa: la) surat atau tulisan, (b) keterangan saksi, (c) keterangan ahli: (d) pengakuan para pihak, le) pengetahuan hakim, dan atau alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. putusan sebagaimana dimaksud dalam angka bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.upaya hukum jaksa pengacara negara mewakili negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus dalam melakukan upaya hukum berpedoman pada hukum acara perdata dan peraturan perundang undangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: upaya hukum biasa perlawanan verzet) la) perlawanan yang selanjutnya disebut verzet, dilakukan oleh tergugat yang dikalahkan dalam putusan dimana tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya disebut putusan verse. putusan verse yang mengabulkan gugatan penggugat diberitahukan oleh juru sita pengadilan kepada tergugat dengan penjelasan bahwa tergugat berhak mengajukan verzet kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya. (b) verzet sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dalam tenggang waktu (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima tergugat. (c) verzet sebagaimana dimaksud dalam huruf (la) dibuat secara tertulis dalam bentuk gugatan. (d) dalam hal pemeriksaan verzet sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak dihadiri oleh pihak tertawan (penggugat asal) maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran tertawan (contradiction). le) dalam hal pemeriksaan verzet sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak dihadiri oleh pelawan (tergugat asal) maka hakim menjatuhkan putusan verse untuk kedua kalinya. terhadap putusan verse yang dijatuhkan kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam huruf (e), pelawan (tergugat asal) tidak dapat mengajukan verzet lagi tetapi pelawan dapat mengajukan upaya hukum banding. perlawanan pihak ketiga werden verzet ta) pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara asal dan merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga selanjutnya disebut werden verzet. (b) pihak yang mengajukan werden verzet sebagaimana dimaksud dalam huruf la) terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata dirugikan hak kepercayaannya, (ce) werden verzet sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dibuat secara tertulis dalam bentuk gugatan dan diajukan kepada pengadilan negeri yang melakukan penyitaan dengan menggugat pihak pihak yang berperkara pada perkara asal. (d) pihak yang mengajukan werden verzet disebut sebagai pelawan sedangkan pihak yang digugat disebut tertawan. (e) pemeriksaan werden verzet sebagaimana dimaksud dalam huruf (la) sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata, werden verzet tidak mencegah atau menangguhkan pelaksanaan putusan perkara asal, kecuali ketua pengadilan negeri memerintahkan supaya pelaksanaan putusan perkara asal ditunda menunggu putusan pengadilan negeri dalam perkara werden verzet. (g) terhadap werden verzet yang diajukan untuk membatalkan perampasan barang bukti dalam amar putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa pengacara negara selaku kuasa tertawan wajib memperhatikan beberapa hal antara lain: pelawan merupakan pemilik aset yang dirampas, ii. ( pelawan bekerjasama dengan terpidana untuk menyelamatkan aset dari perampasan dengan merekayasa terjadinya perbuatan kepercayaan pengalihan aset sebelum tempus teliti, atau hi. terpidana merupakan pemilik sebenarnya (beneficial owner) dari aset yang secara format diatasnamakan pelawan. (h) dalam hal jaksa pengacara negara bertindak selaku kuasa tertawan sebagaimana dimaksud dalam huruf (g), penanganannya memerlukan dukungan informasi dan data antara lain: kebenaran dan riw kepemilikan pelawan terhadap aset yang menjadi objek werden verzet, dan ii. kebenaran ada atau tidak adanya indikasi tindak pidana dalam perbuatan kepercayaan pengalihan aset. amar putusan werden verzet yang menyatakan putusan pengadilan yang diajukan perlawanan 'tidak memiliki kekuatan mengikat, didasarkan pada terbukanya kepemilikan pelawan atas objek sengketa dan pelawan dapat dikategorikan sebagai 'pelawan yang baik dan benar', parti verzet dalam eksekusi la) pihak tereksekusi terhadap sita barang bergerak dan barang yang tidak bergerak dapat mengajukan perlawanan eksekusi (parti verzet). (b) tata cara untuk mengajukan perlawanan eksekusi (parti verzet) dan pemeriksaan sidang pengadilan mengacu pada hukum acara perdata. banding la) masing masing pihak dapat mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. (bh) jaksa pengacara negara atas persetujuan pemberi kuasa dapat mengajukan permohonan banding dengan mencantumkan alasan permohonan banding. (ce) jaksa pengacara negara wajib membuat memori banding. (d) permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dapat diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama, (el dalam hal pihak lawan mengajukan banding maka jaksa pengacara negara sebagai kuasa berbanding wajib membuat dan menyerahkan kontra memori banding kepada panitera pada pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. penyampaian memori banding dan atau kontra memori banding sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dan huruf le), diserahkan kepada pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan sebelum berkas perkara dikirimkan pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi tata usaha negara, (gbandingikuti pemberitahuan kepada pemberi kuasa. kasasi fla) jaksa pengacara negara sebagai pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung terhadap putusan banding melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan. (b) dikecualikan dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuank, sebagai berikut: putusdan ii. putusan pengadilan tata usaha negara terhadap permohonan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan. (ce) jaksa pengacara negara harus membuat dan menyampaikan memori kasasi dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi. (d) permohonan kasasi harus memuat alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam undang undang, yaitu: pengadilan tinggi tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. ii. pengadilan tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. iii. pengadilan tinggitersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan. le) alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) harus ditujukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding. jaksa pengacara negara wajib menyimpan tanda terima penerimaan memori kasasi yang diberikan oleh panitera pengadilan tingkat pertama. le) apabila pihak lawan mengajukan kasasi maka jaksa pengacara negara sebagai kuasa memohon kasasi wajib membuat dan menyerahkan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. (hkasasisampaikan kepada pemberi kuasa. upaya hukum luar biasa peninjauan kembali la) terhadap putusan perkara yang telah memperoleh hukum tetap (eintracht van gewjsde) dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara berdasarkiintukan, iii. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, iv.tau vi. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (bh) tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali paling lama dalam waktu (seratus delapan puluh) hari sejak: (hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis): ii.hi, terhadap perkara yang telah dikabulkannya suatu hak yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnyaiv terhadap perkara yang. (vide mahkamah agung) (c) tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori peninjauan kembali paling lama dalam waktu (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali dengan memperhatikan alasan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf bj. (d) peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan (satu) kali sebagaimana diatur dalam mahkamah agung dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, dalam hal terhadap (satu) objek perkara terdapat (dua) putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agama maupun tata usaha negara, dan salah satunya merupakan putusan peninjauan kembali, dapat diajukan peninjauan kembali oleh jaksa pengacara negara) untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam: surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali: dan ile) apabila jaksa pengacara negara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali maka wajib membuat dan menyerahkan memori peninjauan kembali paling lama (seratus delapan. apabila pihak lawan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali maka jaksa pengacara negara wajib membuat dan menyerahkan kontra memori peninjauan kembali paling lama (tiga, (peninjauan kembalikasasi demi kepentingan hukum la) kasasi demi kepentingan hukum diajukan jaksa agung untuk meluruskan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum (question laut yang penting bagi perkembangan hukum yang apabila diputus oleh mahkamah agung dapat menjadi suatu yurisprudensi baru. kasasi demi kepentingan hukum hanyalah untuk kepentingan hukum semata, bukan kepentingan dari para pihak yang bersengketa. (b) kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan setiap saat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk kepentingan hukum dan putusannya tidak merugikan para pihak. (ce) pengajuan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan (satu) kali oleh jaksa agung. (d) apabila jaksa pengacara negara menemukan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum (question law) maka jaksa pengacara negara dapat memberikan pendapat untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada jaksa agung melalui jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara secara berjenjang. le) jaksa agung setelah menerima pendapat dari jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), akan menentukan perlu atau tidaknya diajukan kasasi demi kepentingan hukum. apabila pendapat jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (dj disetujui, jaksa agung memberikan surat kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas nama jaksa agung. (g) permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan secara tertulis kepada mahkamah agung melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. lh) permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) disertai dengan alasan pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang berpedoman pada mahkamah agung. hh) tenggang waktu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu. jaksa pengacara negara wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan kasasi demi kepentingan hukum kepada jaksa agung c.g. jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara secara berjenjang. permohonan pembatalan putusan arbitrase arbitrase nasional la) putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mengikat dan hanya dapat diajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase yangiiiii(vide undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) (bh) permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama. (ce) putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, (d) terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dapat diajukan banding mahkamah agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. le) permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dapat diajukan. mahkamah agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding tersebut dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima oleh mahkamah agung. arbitrase internasional dasar hukum dan pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase internasional disesuaikan dengan hukum negara dimana tempat kedudukan arbitrase (seat arbitration) berada. eksekusi eksekusi perkara perdata eksekusi putusan pengadilan la) eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang berisi penghukuman kepada pihak (condemnatoirj. (b) eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. (c) apabila pihak yang kalah dalam putusan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan cara sebagai berikut: eksekusi riil amar putusan berisi agar pihak yang kalah melakukan suatu tindakan yang nyata atau tindakan riil ii) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf iii) pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan telah dilampaui,njalankan eksekusi riil. panitera atau juru sita dalam melaksanakan eksekusi riil sebagaimana dimaksud dalam huruf iv) dapat meminta bantuan aparat keamanan. ii. eksekusi pembayaran sejumlah uang. amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang. ii) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. ipihak yang kalah tidak hadir memenuhi panggilan peringatan (aanmaning) tanpa alasan yang sah atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi putusan makalakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang kalah. panitera atau juru sita memberitahukan kepada pihak tersisa mengenai tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi. vi) pada hari yang ditentukan panitera atau juru sita yang ditunjuk datang tempat dimana barang yang hendak disita untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang, bersama sama dengan (dua) orang saksi dengan dibuatkan berita acara. vii) apabila barang yang hendak disita merupakan barang tidak bergerak maka sita eksekusi diumumkan dengan cara mendaftarkan berita acara eksekusi instansi yang berwenang untuk mencatat pendaftarannya. viii) penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau oleh orang lain yang cakap dan terpercaya yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri yang bertempat tinggal dimana penjualan akan diselenggarakan. (d) jaksa pengacara negara wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan eksekusi putusan pengadilanarbitrase jaksa pengacara negara sebagai kuasa hukum pihak pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut: arbitrase nasional ta)(bh) penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)(ce)(d) semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. (le) putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarelaig)tulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. (h) putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeriarbitrase internasional (ah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter suatu negara yang dengan negara indonesia terkaiii.lingkup perdagangan: iii., iv(bh)(ce) penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasionalii.dan iii(d) terhadap putusan ketua pengadilan negeri jakarta pusatle) terhadap putusan ketua pengadilan negeri jakarta pusatterhadap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) mahkamah agung mempertimbangkan serta memutuskan dalam jangka waktu paling lama (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh mahkamah agung. le) setelah ketua pengadilan negeri jakarta pusat memberikan perintah eksekusi(h) tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam hukum acara perdata. eksekusi perkara tata usaha negara eksekusi perkara tata usaha negara dengan objek sengketa keputusan tata usaha negara jaksa pengacara negara sebagai kuasa tergugat dan tergugat intervensi dalam pelaksanaan putusan perkara tata usaha negara berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai peradilan tata usaha negara, yang pada pokoknya sebagai berikut: (ahh) eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara(ce) terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa, namun setelah (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan maka keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (d) terhadap putusan yang memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, namun setelah (sembilan puluh) hari kerja ternyata tergugat tidak melaksanakan maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tingkat pertama agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan. le) dalam hal instansi atasan tidak mengindahkan pemberitahuan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) maka jaksa pengacara negara memberitahukan hal tersebut kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutani upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif serta diumumkan media massa oleh panitera pengadilan tingkat pertama. eksekusi perkara tata usaha negara dengan objek sengketa tindakan pemerintahan jaksa pengacara negara sebagai kuasa tergugat dalam pelaksanaan putusan sengketa tindakan pemerintahan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), yang pada pokoknya sebagai berikut: la) dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan pemerintahan dan menghentikan tindakan pemerintahan, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (ce) eksekusi tindakan pemerintahaneksekusi perkara pengujian undang undang putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang undang atau perppu,mbentukan undang undang atau perppu, materi muatan dan atau bagian undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dibacakan dalam persidangan. putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonane\|) eksekusi perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang apabila permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang disampaikan secara langsung kepada mahkamah agung maka. apabila permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang disampaikan melalui pengadilan negeri setempat, maka penyerahan atau pengiriman salinan putusan mahkamah agung disampaikan kepada pengadilan negeri yang mengirim. mahkamah agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara. eksekusi putusan mahkamah agung dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara pembuat peraturan perundang undangan selaku memohon, oleh karena itu jaksa pengacara negara setelah menerima putusan mahkamah agungapabila dalam jangka waktu (sembilan puluh) hari setelah putusan mahkamah agung dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan peraturan perundang undangan ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya maka demi hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. eksekusi sengketa php putusan php berupa: ta) putusan, dengan amar: permohonan tidak dapat diterima, bila permohonan tidak memenuhi syarat formil: fi. permohonan ditolak, bila permohonan tidak beralasan menurut hukum, atau iii. permohonan dikabulkan, bila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya mahkamah konstitusi menyatakan membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar. (bh) putusan sela berisi, atau (c) penetapan dalam hal permohonan ditarik kembali oleh pemohon, atau permohonan dinyatakan gugur. salinan putusanjaksa pengacara negara melaporkan putusan, putusan sela atau ketetapan kepada pimpinan secara berjenjang dan pemberi kuasa. eksekusi sengketa pilkada putusan pilkada dapat berupa putusan atau ketetapan. salinan putusan atau ketetapan sebagaimana dimaksud dalam angkaadapun amar putusan mahkamah konstitusi menyatakan: (ah permohonan tidak dapat diterima, bila permohonan tidak memenuhi syarat formal: (bh) permohonan ditolak, bila permohonan memenuhi syarat formal dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, atau (ce) permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, bila permohonan memenuhi syarat formal dan pokok permohonan beralasan menurut hukum sebagian atau seluruhnya. ketetapan dikeluarkan mahkamah konstitusi jika pemohon menarik kembali permohonan, mahkamah konstitusi tidak wewenang mengadili, atau permohonan pemohon dinyatakan gugur. bila dipandang perlu, mahkamah konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela. jaksa pengacara negara melaporkan putusan atau ketetapan sebagaimana dimaksud dalam angka kepada pimpinan secara berjenjang dan pemberi kuasa. eksekusi permohonan pembubaran partai politik putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik dapat berupa: la) permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard): (bh permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan, atau (ce) permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan: la) mengabulkan permohonan pemohon, (b) menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran atau (ce) memerintahkan kepada pemerintah untuk: menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja sejak putusan mahkamah diterima, ii. mengumumkan putusan mahkamah dalam berita negara republik indonesia paling lambat (empat belas) hari sejak putusan diterima. terhadap akibat hukum putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka yang antara lain berkaitan dengan: ta) pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol simbol partai tersebut seluruh indonesia, (bh) pemberhentian seluruh anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan, (ce) pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik, dan (d) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. putusan mahkamah konstitusi tentang pembubaran partai politik disampaikan kepada pemerintah sebagai pemohon, memohon, komisi pemilihan umum, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, kepolisian republik indonesia, dan kejaksaan agung. dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam angka jaksa pengacara negara wajib melaporkan putusan pembubaran partai politik tersebut kepada jaksa agung untuk diteruskan kepada presiden selaku pemberi kuasa. bab pertimbangan hukum ketentuan umum jaksa pengacara negara dapat memberikan pertimbangan hukum kepada negara atau pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan hukum, tata kelola yang baik (good governance) dan pencegahan korupsi, baik atas dasar permohonan ataupun diberikan tanpa didahului permohonan. ruang lingkup dan wewenang jaksa pengacara negara jaksa pengacara negara dapat memberikan pertimbangan hukum untuk memitigasi risiko hukum administrasi negara, hukum perdata, dan atau hukum pidana, meliputi: pendapat hukum legal opinion lo) jaksa pengacara negara memberikan pendapat hukum atas permasalahan hukum konkret bidang hukum perdata dan atau hukum administrasi negara yang sedang atau akan dihadapi, termasuk pendampingan hukum legal assistance la) jaksa pengacara negara memberikan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan negara atau pemerintah dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum administrasi negara yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum,audit hukum legal audit) jaksa pengacara negara melakukan audit hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum administrasi negara terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh negara atau pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan ataupertimbangan hukum tidak atas permohonan kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permohonan dalam bentuk pendapat kepada negara atau pemerintah berupa surat pertimbangan hukum yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja berisi analisis dan penilaian dari aspek hukum perdata dan atau administrasi negara, terkait suatu tindakan hukum atau kegiatan yang dilaksanakanprinsip layanan pertimbangan hukum kegiatan dan hasil kegiatan pertimbangan hukum daripertimbangan hukum menggunakan analisis objektif pada aspek yuridis formal hukum perdata dan atau hukum administrasi negara, dan sekaligus dilengkapi aspek good governance dan mitigasi atau pencegahan risiko hukum. kerahasiaan hasil pertimbangan hukum bersifat rahasia hanya ditujukan kepada pemohon pertimbangan hukum. berkualitas jaksa pengacara negara harus mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang dimohonkan pertimbangan hukum agar menghasilkan pertimbangan hukum yang berkualitaspertimbangan hukum yang pernah dibuat mengenai masalah yang sama. menghindari benturan kepentingan jaksa pengacara negara tidak memberikan pertimbangan hukum apabila terdapat keterkaitankemudian hari. pengendalian dan koordinasi setelah menerima permohonan pertimbangan hukum, atau terdapat indikasi kuat penanganan perkara pidana kemudian hari, antara lain dengan: koordinasi dan mencari informasi dari aparat penegak hukum, termasuk melalui nota dinas meminta informasi dari bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, bidang tindak pidana umum, dan atau bidang pidana militer. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka berikut pelaksanaan kegiatannya, dilakukan segera dan dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja. pemberian pertimbangan hukum dapat dihentikan apabila pemohon tidak kooperatif antara lain tidak menyampaikan data dan atau dokumen yang lengkap dan atau yang diyakini kebenarannya untuk membuat pertimbangan hukum yang berkualitas. administrasi pengadministrasian kegiatan pertimbangan hukum yang objek permasalahannya bersifat kepercayaan pada: kejaksaan agung dilakukan oleh direktorat pertimbang, pengadministrasian kegiatan pertimbangan hukum yang objek permasalahannya terkait pembentukan peraturan perundang undangan, keputusan tata usaha negara, dan atau tindakan administrasi pemerintahan pada: kejaksaan agung dilakukan oleh direktorat tata usaha negara c.g. sub direktorat penyelenggaraan pemerintahanrtimbangan hukum dilaporkan secara berjenjang kepada jaksa agung c.g. jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara. metodologi penyusunan dan analisis pertimbangan hukum analisis yuridis normatif pemberian pendapat hukum harus disusun berdasarkan analisis yuridis normatif yaitu metode pengkajian terhadap permasalahan yang dimohonkan berdasarkan pada peraturan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya. jaksa pengacara negara dapat melakukan penafsiran peraturan perundang undangan sebagai berikut: penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap suatu kata, frasa, atau istilah menurut pembentuk undang undang. penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang didasarkan pada maksud perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan: dan penafsiran sistematis, yaitu metode yang menafsirkan peraturan perundang undangan sebagai bagian dari seluruh sistem dalam arti tidak ada suatu peraturan perundang undangan yang berdiri sendiri melainkan harus dipahami memiliki kaitan dengan peraturan perundang undangan yang lain. jaksa pengacara negara dilarang melakukan penafsiran jika ditemukan adanya pertentangan terhadap (dua) atau lebih peraturan perundang undangan yang merupakan kewenangan mahkamah konstitusi atau mahkamah agung. analisis yuridis normatif dilakukan dengan cara sebagai berikut: pemahaman kedudukan pemohon selaku badan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum, jaksa pengacara negara wajib memahami kedudukan pemohon selaku suatu badan hukum berdasarkan dasar hukum pendiriannya dan ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsinya atau lingkup kegiatan usahanya. pemahaman peraturan yang berlaku bagi pemohon jaksa pengacara negara wajib memahami peraturan perundang undangan yang bersifat sektoral atau khusus bagi pemohon selaku badan hukum. verifikasi terhadap permasalahan hukum jaksa pengacara negara wajib untuk melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon guna memastikan bahwa permasalahan yang diajukandari permasalahan yang diajukan. imitasi permasalahan hukum jaksa pengacara negara wajib memberikan imitasi terhadap analisis yang dilakukan yakni terbatas pada objek permasalahan hukum yang diajukan dan kurun waktu permasalahan hukum dengan memberikan pernyataan bahwa jaksa pengacara negara tidak melakukan verifikasi terhadap permasalahan hukum luar objek dan kurun waktu objek permasalahan, analisis permasalahan hukum yang dimohonkan oleh pemohon jaksa pengacara negara wajib melakukan analisismaupun terhadap permasalahan yang dimohonkan, pemahaman ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara, baik sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maupun sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan, guna menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme perdata dan atau administrasi atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi. verifikasi dokumen jaksa pengacara negara tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran materiel dokumen yang diterima dari pemohon, kecuali dalam pelaksanaan audit hukum legal audit. tata bahasa pertimbangan hukum disusun secara lugas, jelas, dan cermat dengan menggunakan tata bahasa yang benar dan sistematis serta disusun secara tepat, pertimbangan hukum tidak mengikat hasil kegiatan pertimbangan hukum tidak mengikat untuk dilaksanakan oleh pemohon, akan tetapi hanya merupakan pendapat dari segi hukum terhadap permasalahan yang disampaikan oleh pemohon sehingga pelaksanaan suatu pertimbangan hukum bergantung pada pemohon itu sendiri. mekanisme persiapan terhadap setiap permohonan pertimbangan hukum wajib dibuat telaahan oleh jaksa pengacara negara yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja yang memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (conflict interest) dengan bidang lain yang dapat disertai analisis strengths, weakness, opportunities, and threats slot) terhadap permohonan tersebut, sesuai dengan formulir administrasi perkara perdata dan tata usaha negara. apabila dari hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf disimpulkan bahwa dapat diberikan pertimbangan hukum selanjutnya jaksa pengacara negara melakukan pertimbangan hukum sesuai prosedur yang berlaku. kepala satuan kerja yang melaksanakan pertimbangan hukumjaksa pengacara negara wajib melakukan ekspor kepada kepala satuan kerja secara berjenjang dalam proses kegiatan pertimbangan hukum, sebelum hasil pertimbangan hukum disampaikan kepada pemohon, jaksa pengacara negara melakukan pertimbangan hukum berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala satuan kerja. pelaksanaan pendapat hukum akuntabilitas dalam pembuatan pendapat hukum legal opinion lo): pendapat hukum disusun berdasarkan metode analisis yuridis normatif. pendapat hukum disusun secara lugas, jelas dan cermat dengan tata bahasa yang benar dan sistematis serta disusun secara tepat. pendapat hukum harus diberikan secara jujur, objektif, dan faktual, pendapat hukum tidak bersifat mengikat bagi pemohon. e\|) jaksa pengacara negara tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran formal dan materiel dokumen yang diterima dari pemohon dan hanya bertanggung jawab sebatas pendapat hukum yang disusun berdasarkan dokumen dan data yang diberikan oleh pemohon. metode analisa yuridis normatif pemberian pendapat hukum jaksa pengacara negara wajib memahami kedudukan pemohon selaku badan hukum berdasarkan: dasar hukum pendirian, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansi, lembaga negara, lembaga pemerintah atau ruang lingkup kegiatan usaha bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta badan hukum lain, dan peraturan perundang undangan berikut ketentuan lainnya yang berlaku secara sektoral bagi pemohon. jaksa pengacara negara wajib memahami permasalahan hukum yang dimohonkan oleh pemohon dengan cara: melakukan analisis terhadap peraturan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnyadan permasalahan yang dimohonkan, dan berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga atau lembaga yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan yang dimintakan pendapat hukum, atas persetujuan dan biaya pemohon pendapat hukum. jaksa pengacara negara wajib melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon guna memastikan permasalahan dimaksudpermasalahan yang diajukan. jaksa pengacara negara wajib memberikan imitasi terhadap analisis yang dilakukan terbatas pada permasalahan yang diajukan berdasarkan: objek permasalahan, dan kurun waktu objek permasalahan, dengan memberikan pernyataan bahwa jaksa pengacara negara tidak memberikan pendapat hukum luar objek permasalahan dan kurun waktu objek permasalahan yang diajukan.mengantisipasi potensi kerugian keuangan negara yangformat penyusunan pendapat hukum legal opinion lo) dasar dasar berisi dasar penyusunan dan dasar hukum jaksa pengacara negara memberikan pendapat hukum. kasus posisi kasus posisi berisi gambaran umum tentang permasalahan terkait permohonan pendapat hukum. dokumen dan data dokumen dan data berisi rincian dokumen, data, dan informasi materiel yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari pemohon maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait tapi tidak termasuk peraturan perundang undangan dengan penjelasan setiap item baik dalam bentuk dokumen asli, salinan atau fotokopi, atau dalam bentuk dokumen atau informasi elektronik serta sumber kebolehannya. permasalahan permasalahan berisi pertanyaan atau masalah pokok terkait pemberian pendapat hukum. batasan pendapat hukum pendapat hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen yang diserahkan pemohon kepada jaksa pengacara negaraadalah asli, (bj) dokumen yang diperlihatkan kepada jaksa pengacara negara adalah otentik, dan atau (ce) salinan atau fotokopi dokumen yang diberikan kepada jaksa pengacara negara adalah sesuai dengan aslinya, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendapat hukum ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan dan tidak ditujukan bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam pendapat hukum. jaksa pengacara negara tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan baik sebagian atau seluruh pendapat hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam dokumen, data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan pendapat hukum. jaksa pengacara negara tidak bertanggung jawab terhadap penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan sebagian atau seluruh pendapat hukum, yang tidak sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi jaksa pengacara negara dalam pendapat hukum. pendapat hukum disusun hanya berdasarkan aspek yuridis normatif. pendapat hukum bukan merupakan suatu legitimasi atau justifikasi untuk mengajukan suatu hak tertentu atau klaim kepada pihak lain. analisis analisis terdiri dari: analisis fakta, berisi fakta dan dokumen dalam aspek ruang lingkup permasalahan yang disusun sesuai urutan waktu dan keterkaitan: dan analisis yuridis, disusun secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan permasalahan dan berisi keterkaitan dan kesesuaian antara fakta dan atau dokumen dengan peraturan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya, doktrin, dan atau putusan atau yurisprudensi, tata kelola (governance) dan mitigasi risiko hukum, termasuk good governance dan asas asas umum pemerintahan yang baik aub). jaksa pengacara negara tidak berkewajiban menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang tidak atau belum konkret. kesimpulan kesimpulan berisi inti jawaban atas permasalahan pokok dan dapat dilengkapi pokok hasil kajian tata kelola yang baik dan mitigasi risiko hukum. butir butir kesimpulan dapat merupakan satu kesatuan kesimpulan dari beberapa permasalahan yang saling berkaitan. saran saran berisi rekomendasi atas permasalahan yang dimohonkan. jaksa pengacara negara dapat memberikan saran jika diperlukan. pendapat hukum dari jaksa pengacara negara harus mendapat persetujuan dari kepala satuan kerja. untuk kepentingan terpenuhinya akurasi dan standar kualitasndapat hukum dapat dikonsultasikan kepada jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara. pendapadalam hal terdapatpat hukum, pelaksanaan pemberian pendapat hukum dihentikan dengan memberitahukan kepada pemohon. pendampingan hukum legal assistance la) akuntabilitas dalam pendampingan hukum pendampingan hukum dilakukan terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan terbatas pada ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum administrasi negara, dengan sasaran mitigasi risiko hukum, tata kelola yang baik (good governance), penyelamatan atau pemulihan keuangan atau kekayaan negara, dan pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan atau tindakan administrasi pemerintahan. dalam melakukan pendampingan hukum, jaksa pengacara negara: bertindak profesional, berhati hati, dan objektif, bertindak terbatas memberikan konsultasi hukum yang tidak mengikat, tidak mencampuri kewenangan lembaga dan atau pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan, tidak melakukan suatu tindakan yang berpotensi memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang didampingi, tidak berwenang untuk memutuskan suatu tindakan: tidak masuk dalam organisasi pekerjaan, tidak melakukan analisis yang bersifat non yuridis, misalnya kajian bisnis, nilai keekonomian, studi kelayakan dan atau analisis yang bersifat teknis lainnya, dapat berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan yang dimintakan pendampingan hukum, atas persetujuan dan biaya pemohon. pendampingan hukum dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan pendampingan hukum dan apabila diperlukan pemohon dapat mengajukan perpanjangan pendampingan hukum kepada kepala satuan kerja perpanjangan pendampingan hukum dapat diberikan untuk waktu paling lama (enam) bulan. dalam proses pendampingan hukum, jaksa pengacara negara dapat: il) memberikan konsultasi hukum secara lisan dan membuat nebula yang ditandatangani para pihak selanjutnya dilaporkan kepada kepala satuan kerja: menerbitkan nota pendapat yang ditandatangani oleh jaksa pengacara negara atas permasalahan hukum yang disampaikan pemohon setelah dilakukan ekspor atau dikonsultasikan kepada kepala satuan kerja atau pejabat yang berwenang bidang perdata dan tata usaha negara yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja, atau memberikan pendapat hukum, dalam hal terdapat permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara kompleks dan memerlukan analisis mendalam berdasarkan surat permohonan dari pemohon, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian pendapat hukum dimulai dari surat perintah untuk membuat pendapat hukum. jaksa pengacara negara melaporkan perkembangan kegiatan pendampingan hukum kepada kepala satuan kerja, antara lain berisi waktu, tempat dan kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan yang diajukan oleh pemohon dan konsultasi hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara. jaksa pengacara negara dapat meminta informasi kegiatan yang didampingi kepada pemohon untuk dilaporkan kepada kepala satuan kerja dalam bentuk laporan pendampingan hukum. jaksa pengacara negara wajib mewaspadai adanya fakta berupa: indikasi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum: adanya iktikad tidak baik dari pemohon sehingga tidak memungkinkan melaksanakan prinsip layanan dan kegiatan pertimbangan hukum yang efektif, misalnya menyembunyikan dokumen atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan pendampingan hukum,mpingan hukum, atau penyimpangan pada kegiatan yang didampingi dengan memanfaatkan pendampingan hukum. dalam hal ditemukan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g), jaksa pengacara negara harus melaporkan kepada kepala satuan kerja untuk mempertimbangkan menghentikan kegiatan pendampingan hukum. dalam hal kegiatan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dihentikan, kepala satuan kerja: memberitahukan penghentian pendampingan hukum kepada pemohon melalui surat tertulis yang bersifat rahasia, dan memerintahkan pemberkatan atas seluruh dokumen dan berkas yang diperoleh dan dibuat oleh jaksa pengacara negara selama kegiatan pendampingan hukum. audit hukum legal audit) objek audit hukum berupa: badan hukum objek sasaran audit hukum berupa badan hukum dilakukan terhadap keadaan, dalam kurun waktu tertentu atas suatu badan hukum dari aspek hukum, dan atau kegiatan audit hukum dilakukan terhadap suatu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan, melalui analisis dan penilaidilakukan atas permohonan pejabat pembuat keputusan tata usaha negara atau atasan langsungnya. keputusan tata usaha negara yang audit tidak termasuk dalam kewenangan peradilan tata usaha negara dan atau pengujian peraturan perundang undangan. tujuan audit hukum legal audit) untuk: memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap objek audit hukum, memeriksa legalitas suatu badan hukum dari aspek hukum: memeriksa tingkat ketaatan badan hukum dalam melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya, dan memberikan penilaian terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan, dari aspek hukum perdata dan atau hukum administrasi negara. tahapan audit hukum legal audit meliputi: memastikan tujuan pelaksanaan audit hukum, membuat perencanaan audit hukum, penandatanganan perjanjian jaminan kerahasiaan confidentiality agreement) antara jaksa pengacara negara dan pemohon. jaksa pengacara negara wajib untuk menjaga kerahasiaan data, bahan, dan keterangan yang didapat dalam rangka proses audit hukum kepada pihak siapapun juga, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau putusan atau penetapan pengadilan, melakukan pengumpulan dokumen terkait audit hukum, melakukan analisis terhadap dokumen yang dikumpulkan, membuat laporan hasil audit hukum, melakukan ekspor laporan hasil audit hukum, dan menyampaikan hasil audit hukum kepada pemohon. akuntabilitas dalam pembuatan audit hukum legal audit: jaksa pengacara negara melakukan audit hukum atas permintaan dari negara atau pemerintah, audit hukum harus dilakukan secara teliti dan seksama, termasuk terhadap legalitas dan kelengkapan dokumen, serta aspek hukum perdata dan atau hukum administrasi negara dari suatu kegiatan, audit hukum harus diberikan secara objektif, konkret, dan profesional, dan audit hukum disusun secara akurat, cermat dan sistematis serta menggunakan tata bahasa yang benar dan jelas. audit hukum legal audit) badan hukum jaksa pengacara negara memeriksa dan membuat penilaian atas dokumen yang relevan sesuai sasaran audit mengenai keadaan badan hukum dalam kurun waktu tertentu, antara lain: dokumen dan legalitas dasar pendirian badan hukum beserta perubahannya, dokumen mengenai aset badan hukum, perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum dengan pihak ketiga, dokumen mengenai perizinan badan hukum, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan badan hukum, dokumen mengenai asuransi: dokumen mengenai pajak, dan dokumen tentang terkait atau tidaknya badan hukum dengan tuntutan dan atau sengketa baik dalam maupun luar pengadilan, yang berasal dari perusahaan atau berdasarkan konfirmasi dari pihak ketiga yang kompeten dan relevan. audit hukum legal audit) kegiatan jaksa pengacara negara melakukan audit hukum legal audit) terhadap kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan. audit hukum legal audit) dilaksanakan menggunakan metode analisis yuridis normatifatas dokumen disertai verifikasi terhadap kebenaran formal dokumen, baik keseluruhan atau menggunakan metode sampling sistematis yang dilakukan secara objektif dengan memperhatikan klasifikasi data atau dokumen berdasarkan: jenis dan sifatnya baik secara kuantitas maupun kualitas, kurun waktu, dan variabel lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. metode analisa yuridis normatif penyusunan audit hukum jaksa pengacara negara wajib memahami aspek hukum korporasi dan aspek hukum perdata lainnya, antara lain hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum pengadaan barang atau jasa, sesuai objek audit hukum, dan dilaksanakan dengan cara: melakukan analisisdan dari aspek hukum perdata dan atau hukum administrasi negara yang relevan, termasuk tata kelola (governance): dan berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga atau badan yang secara khusus menguasai aspek teknis sasaran audit hukum. jaksa pengacara negara wajib memberikan imitasi terhadap analisis yang dilakukan terbatas pada ruang lingkup yang diajukan dan kurun waktu objek audit hukum dengan memberikan pernyataan bahwa jaksa pengacara negara tidak melakukan verifikasi luar ruang lingkup yang diajukan dan kurun waktu objek audit hukum. format penyusunan audit hukum legal audit): dasar dasar berisi dasar penyusunan dan dasar hukum jaksa pengacara negara untuk melakukan audit hukum. data data berisi uraian tentang peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya yang relevan, dokumen dan atau informasi materiel yang berbentuk tertulis maupun lisan baik elektronik maupun non elektronik yang diperoleh, ditemukan maupun berasal dari pihak ketiga yang relevan terkait dengan objek audit hukum. tujuan, sasaran, dan obyek audit hukum berisi tujuan dan sasaran audit hukum, serta kejelasan objek sesuai keadaan atau kurun waktu tertentu, baik pada audit hukum badan hukum maupun audit hukum kegiatan. pokok permasalahan dalam hal terdapat pokok permasalahan yang menjadi topik dan permasalahan sasaran dalam audit hukum. batasan audit hukum analisis dan pendapat pada audit hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen yang diperoleh jaksa pengacara negara dengan penjelasan perincian dokumen dan hasil verifikasi dari pihak tertentu,merupakan tanda tangan asli, (by) dokumen asli yang diperlihatkan kepada jaksa pengacara negara merupakan dokumen otentik, dan atau (cl salinan atau fotokopi dokumen yang diberikan kepada jaksa pengacara negara merupakan salinan atau fotokopi dokumen yang sesuai dengan aslinya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. audit hukum ditujukan terhadap permasalahan, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, dan tidak serta merta berlaku bagi permasalahan, tujuan, dan sasaran lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam audit hukum, jaksa pengacara negara tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan sebagian atau seluruh audit hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data atau dokumen yang diberikan oleh pemohon yang dipergunakan dalam penyusunan audit hukum. analisis analisis disusun secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan terhadap dokumen atau data yang relevan dengan objek audit hukum dikaitkan dengan peraturan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya dari aspek hukum perdata dan atau hukum administrasi negara, dan tata kelola (governance). kesimpulan kesimpulan berisi resume hasil analisis terkait dengan tujuan audit hukum. audit hukum dari jaksa pengacara negara harus mendapat persetujuan dari pimpinan satuan kerja. untuk kepentingan terpenuhinya akurasi dan standar kualitas,audit hukum maka konsep audit hukum dapat dikonsultasikan kepada jaksa agung muda bidang perdata djaksa pengacara negara wajib melakukan ekspor secara berjenjang kepada jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara. hasil audipelaksanaan pemberian audit hukum dihentikan dengan memberitahukan kepada pemohon dalam hal terdapat: la)audit hukum: (b) pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek audit hukum. pertimbangan hukum tidak atas permohonan kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum tidak atas permohonan berupa masukan dan saran dari jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah, berisi penilaian dari aspek hukum perdata dan atau hukum administrasi negara, dalam rangka mitigasi risiko hukum, tata kelola (governance) yang baikakuntabilitas dalam pembuatan pendapat hukum tidak atas permohonan la) pertimbangan hukum tidak atas permohonan hanya dapat disampaikan pimpinan satuan kerja dalam bentuk surat dengan sifat rahasia dengan tembusan atasan langsung ditujukan kepada pimpinan negara atau pemerintah berdasarkan hasil telaahan dan pendapat dari jaksa pengacara negara, (b) pertimbangan hukum tidak atas permohonan disusun secara jelas dan cermat. (c) pertimbangan hukum tidak atas permohonan harus diberikan secara jujur dan objektif atas permasalahan yang konkret. (d) pertimbangan hukum tidak atas permohonan merupakan masukan yang tidak bersifat mengikat. le) untuk kepentingan terpenuhinya akurasi dan standar kualitas, sertartimbangan hukum tidak atas permohonan dapat dikonsultasikan kepada jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara. format penyusunan pertimbangan hukum tidak atas permohonan la) data data berisi uraian tentang informasi materiel yang diperoleh. (b) permasalahan permasalahan berisi temuan isu hukum yang dapat menimbulkan risiko hukum, tata kelola (governance) yang baik, penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, dan atau pemulihan keuangan atau kekayaan negara. analisis analisis disusun secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan terhadap isu hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan dan sumber hukum lainnya yang relevan, dan aspek hukum perdata dan atau hukum administrasi negara. (d) saran pertimbangan hukum tidak atas permohonan pada hakikatnya berisi saran kepada negara atau pemerintah. bab tindakan hukum lain ketentuan umum wewenang jaksa pengacara negara jaksa pengacara negara berwenang melakukan tindakan hukum lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam sengketa atau perselisihan perdata:selain tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam huruf aj), jaksa pengacara negara juga berwenang melakukan tindakan hukum lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. akuntabilitas dalam kegiatan tindakan hukum lain fasilitasi, mediasi, atau konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan secara sukarela. salah satu atau para pihak setiap saat berhak untuk tidak melanjutkan atau mundur dari fasilitasi, mediasi, atau konsiliasi. fasilitasi, mediasi, atau konsiliasi masing masing merupakan kegiatan terpisah, yang tidak dapat digabungkan dengan kegiatan bantuan hukum dan atau pertimbangan hukum. luar peran sebagai fasilitator, jaksa pengacara negara terbatas pada menawarkan alternatif solusi penyelesaian sengketa, baik sebagian atau secara keseluruhan, untuk disusun dalam perjanjian atau kesepakatan penyelesaian sengketa oleh para pihak. jaksa pengacara negara yang bertindak selaku fasilitator, mediator, atau konsiliator harus profesional, objektif dan tidak memihak. jaksa pengacara negara harus memiliki kompetensi sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator serta menguasai aspek hukum perdata atas pokok sengketa atau perselisihan. prinsip layanan kegiatan tindakan hukum lain kegiatan dan hasil kegiatan tindakan hukum lain oleh,njalankan kegiatan tindakan hukum lain tidak berpihak dalam mengupayakan pencapaian kesepakatan sebagai solusi penyelesaian sengketa atau perselisihan sesuai etika dan ketentuan hukum yang berlaku, serta wajib mengundurkan diri dalam hal memiliki benturan kepentingan. kerahasiaan jaksa pengacara negara menjaga kerahasiaan identitas para pihak, data, dan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan demi kepentingan para pihak, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. berkualitas jaksa pengacara negara harus mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan sesuai dengan prosedur dan mencegah terjadinya kesepakatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. jika dipandang perlu pelaksanaan penyelesaian sengketa atau perselisihan dapat didukung supervisi dari jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara. berintegritas jaksa pengacara negara menghindari segala bentuk pelanggaran hukum dan menjaga etika dalam pelaksanaan kegiatan tindakan hukum lain. pengendalian dan koordinasi setelah menerima permohonan layanan atau mungkin ditangani kemudian hari, antara lain dengan koordinasi dan mencari informasi dari aparat penegak hukum, termasuk meminta informasi dari bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, bidang tindak pidana umum dan atau bidang pidana militer, koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan segera dan dalam waktu paling lama (empat belas) hari. mekanisme persiapan umum pemberian tindakan hukum lain diawali dengan adanya surat permohonan dengan kejelasan tindakan hukum lain yang diperlukan berupa fasilitasi, mediasi, atau konsiliasi. terhadap setiap permohonan tindakan hukum lain, jaksa pengacara negara wajib membuat telaahan yang memuat gambaran singkat atas: permasalahan atau kasus posisi, aspek lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara, dan ada tidaknya benturan kepentingan (conflict interest) dengan perkara pidana yang sedang atau mungkin akan ditangani terkait objek sengketa atau perselisihan. apabila dari hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam angka disimpulkan bahwa dapat diberikan layanan tindakan hukum lain, selanjutnya jaksa pengacara negara menentukan pilihan tindakan hukum lain. kepala satuan kerja yang memberikan layanan tindakan hukum laindapat melakukan ekspor dalam pelaksanaan tindakan hukum lain secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses tindakan hukum lain. jaksa pengacara negara memberikan layanan tindakan hukum lain berdasarkan surat perintah dari kepala satuan kerja dengan menyebut secara jelas perintah kepada jaksa pengacara negara sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator. pelaksanaan tindakan hukum lain yang dilakukan baik sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak secara tertulis termasuk klausul menjaga kerahasiaan proses tindakan hukum lain dan menyampaikan data dan informasi dengan sebenarnya. sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, jaksa pengacara negara merupakan pihak netral yang tidak memihak salah satu pihak (imperial) untuk membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara para pihak. jaksa pengacara negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas risiko hukum yang muncul sebagai akibat dari kesepakatan para pihak. dalam fasilitasi, jaksa pengacara negara bertindak sebagai fasilitator yang membantu dan menjajaki kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, antara lain dengan memfasilitasi pertemuan antara para pihak dan menyerahkan para pihak untuk merumuskan penyelesaian sengketa, dalam mediasi, jaksa pengacara negara bertindak sebagai meddengan mengidentifikasi permasalahan konkret dan membantu tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak. dalam konsiliasi, jaksa pengacara negara bertindak sebagai konsilatau perselisihan dengan mengindentifikasi permasalahan konkret dan memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian sengketa atau perselisihan, serta memberikan masukan, konsep dan atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa atau perselisihan. fasilitasi dilakukan dengan tahap sebagai berikut: mengundang para pihak, penjelasan maksud dan tujuan serta sifat fasilitasi kepada para pihak, para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan fasilitasi, negosiasi para pihak yang pada pelaksanaannya, fasilitator bersifat pasif dan hanya mengatur jalannya negosiasi agar tertib: para pihak merumuskan dan menyusun kesepakatan, dalam pelaksanaannya, fasilitator hanya memberi saran dan atau menyampaikan pendapat apabila diminta para pihak: dan para pihak menandatangani kesepakatan. mediasi dilakukan dengan tahap sebagai berikut: mediator mengundang para pihak: penjelasan maksud dan tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak, para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan mediasi: med: penyusunan jadwal medpara pihak menemukan alternatif kesepakatan penyelesaian sengketa, para pihak berhak untuk tidak melanjutkan proses mediasi, dan penyusunan dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau perjanjian penyelesaian sengketa oleh para pihak. konsiliasi dilakukan dengan tahap sebagai berikut: konsiliator mengundang para pihak, konsiliator menjelaskan maksud dan tujuan serta sifat konsiliasi kepada para pihak, para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan konsiliasi, konsil, penyusunan jadwal konsilkonsiliator mengusulkan pilihan penyelesaian sengketa, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan, konsep atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa, para pihak menemukan atau menyepakati alternatif kesepakatan penyelesaian sengketa, para pihak berhak untuk tidak melanjutkan proses konsiliasi: dan jika tercapai kesepakatan dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan perjanjian penyelesaian sengketa oleh para pihak. jaksa pengacara negara menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi, mediasi, atau konsiliasi. proses fasilitasi, mediasi, atau konsiliasi berakhir setelah semua tahapan dilalui, meskipun tidak tercapai kesepakatan para pihak. fasilitasi, mediasi dan konsiliasi dilaksanakan dalam waktu paling lama (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama (dua) bulan atas kesepakatan para pihak dan persetujuan kepala satuan kerja. jaksa pengacara negara wajib melaporkan kepada kepala satuan kerja secara berjenjang tentang hasil fasilitasi, mediasi atau konsiliasi, baik apabila tercapai kesepakatan maupun tidak. kepala satuan kerja menyampaikan hasil pelaksanaan fasilitasi, mediasi atau konsiliasi kepada para pihak. bab vii pelayanan hukum ketentuan umum wewenang jaksa pengacara negara jaksa pengacara negara berwenang memberikan pelayanan hukum yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menerima pengaduan hukum dari masyarakat. pelayanan hukum dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi bidang hukum perdata atau tata usaha negara kepada masyarakat, baik perorangan atau badan hukum, yang dapat diberikan secara lisan, tertulis maupun melalui sistem elektronik. ruang lingkup pelayanan hukum. pelayanan hukum terbatas pada permasalahan perdata dan tata usaha negara. jaksa pengacara negara tidak melakukan analisis dan verifikasi secara formal dan materiel terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh pemohon, oleh karena itu jaksa pengacara negara tidak dapat memberikan penilaian ataupun pembenaran terhadap permasalahan yang disampaikan, namun hanya memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang disampaikan berdasarkan hukum serta peraturan perundang undangan, termasuk hak dan kewajiban pemohon. prinsip pelayanan hukum kegiatan pelayanan hukumkonsultasi hukum secara objektif pada aspek hukum formal bidang hukum perdata dan atau hukum administrasi negara. tanpa menimbulkan beban biaya pemohon tidak dibebani biaya atas pelayanan hukum yang diberikan jaksa pengacara negara. berkualitas jaksa pengacara negara harus mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang disampaikan pemohon. jika dipandang perlu pelaksanaan pelayanan hukum dapat dikonsultasikan kepada pimpinan satuan kerja, menghindari benturan kepentingan jaksa pengacara negara memberikan pelayanan hukum menghindari benturan kepentingan dan tidak mencampuri proses penanganan selanjutnya atas permasalahan hukum yang ditanyakan. pengendalian dan koordinasi pelayanan hukum tidak diberikan terhadap: perorangan atau badan hukum bukan milik negara yang telah didampingi oleh advokat, perorangan atau badan hukum bukan milik negara yang sedang atau telah menjalani proses hukum pengadila, atau permohonan yang juga dialamatkan kepada instansi lai. administrasi pengadministrasian kegiatan pelayanan hukum bidang hukum perdata pada: kejaksaan agung dilakukan oleh direktorat pertimbangan hukum c.g. sub direktorat tindakan hukum lain danngadministrasian kegiatan pelayanan hukum bidang hukum tata usaha negara pada: kejaksaan agung dilakukan oleh direktorat tata usaha negara c.g. sub direktoratmekanisme persiapan jaksa pengacara negara membuat telaahan atas permohonan pelayanan hukum yang diajukan secara tertulis, yang memuat analisis hukum yang lengkap dengan kategori: pemohon layak mendapat pelayanan hukum, pemohon tidak didampingi advokat: objek permasalahan dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum tata usaha negara, dan atau tidak mengandung conflict interest dengan tugas dan fungsi kejaksaan pada bidang lain. permohonan pelayanan hukum secara lisan yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat langsung diberikan pelayanan hukum oleh jaksa pengacara negara atas persetujuan kepala satuan kerja. kepala satuan kerja yang memberikan pelayanan hukumsurat perintah kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan pelayanan hukum dapat bersifat insidentil ataupun untuk wilayah atau waktu tertentu, termasuk piket jaksa pengacara negara pada pos pelayanan hukum gratis. pelaksanaan pelayanan hukum secara lisan jaksa pengacara negara dalam memberikan pelayanan hukum secara lisan, dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi kepada pemohon yang ditindaklanjuti dengan laporan dalam bentuk nota dinas kepada kepala satuan kerja. pelayanan hukum secara tertulis jaksa pengacara negara dalam memberikan pelayanan hukum secara tertulis disusun dalam format sederhana, akurat dan berkualitas dengan persetujuan kepala satuan kerja. jaksa pengacara negara membuat kajian pelayanan hukum dengan format sebagai berikut: dasar dasar berisi dasar pemberian pelayanan hukum. permasalahan permasalahan berisi pertanyaan atau masalah pokok yang disampaikan pemohon. analisis analisis berisi ulasan terhadap kasus pertanyaan atau masalah pokok dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang relevan. d\|) kesimpulan kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan atau masalah pokok sebagaimana dalam huruf bj. e\|) saran jaksa pengacara negara dapat memberikan saran jika diperlukan. berdasarkan kajian jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud dalam angka pimpinan satuan kerja menyampaikan hasil pelayanan hukum dalam bentuk surat kepada pemohon pelayanan hukum. bab viii pembiayaan il. biaya perkara dan biaya operasional kegiatan penegakbiaya perkara dan biaya operasional kegiatan pemberian bantuan hukum kepada: negara atau pemerintah dibebankan sepenuhnya kepada pemberi kuasa, dan internal kejaksaan dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) kejaksaan republik indonesia. rincian biaya yang dibebankan kepada pemberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka huruf sebagai berikut: biaya pendaftaran gugatan atau permohonan, biaya pendaftaran surat kuasa khusus dan surat kuasa subtitusi, panjar biaya perkara, biaya ahli atau saksi, biaya nazegellen bukti: biaya transportasi dan akomodasi: biaya pengajuan atau pendaftaran banding, biaya pengajuan atau pendaftaran kasasi: biaya pengajuan atau pendaftaran peninjauan kembali, biaya pengambilan putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir: biaya eksekusi putusan, dan biaya lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. biaya operasional pertimbangan hukum dibebankan sepenuhnya kepada pemohon. biaya operasional tindakan hukum lain dibebankan sepenuhnya kepada pemohon. biaya operasional pelayanhasil pemulihan keuangan negara yang diperoleh dari pemberian layanan hukum yang dilakukan jaksa pengacara negara merupakan penerimaan negara bukan pajak pnb) kejaksaan republik indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaporan setiap kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang, sesuai dengan format laporan a90 sebagaimana diatur dalam administrasi perkara perdata dan tata usaha negara. penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum terhadap permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara penting, selain dilaporkan secara berkala sebagaimana diatur dalam administrasi perkara perdata dan tata usaha negara, wajib dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja menggunakan format laporan sewaktu waktu (insidentil). bab penutup pedoman pelaksanaan ini wajib ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh jaksa pengacara negara dan seluruh unit atau satuan kerja lingkungan kejaksaan yang membidangi tugas dan fungsi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. jaksa agung republik indonesia, ttd burhanuddin
ngaplikasikan penyusunan rancang bangun kurikulum dan silabus,n kebijakan diklat aparatur, memahami diklat berbasis kompetensi, memahami konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi, merancang bangun kurikulum diklat, memahami konsep dasar silabus diklat: merancang bangun silabus diklat: memahami teknik validasi silabus diklat. sasaran sasaran diklat rancang bangun kurikulum dan silabusrancang bangun kurikulum dan silabustujuh puluh delapanjaa wx"#f ff' parancang bangun kurikulum dan silabusrancang bangun kurikulum dan silabusy tanggal januari lembu arsip surat pada sepjambin saba . juara\| tanggal jaksa agung republik indonesia 5st png stadia ssongekan latto ham kena aan met brief arief aaa aaarancang bangun kurikulum dan silabusbi. komitmen belajar) kebijakan diklat aparatur tim lan ri. diklat berbasis kompetensi tim lan rl. konsep dasar kurikulum berbasis tim lan ri. kompetensi rancang bangun kurikulum diklat tim lan r.i. praktek penyusunan rancang bangun tim lan kurikulum diklat presentasi hasil penyusunan rancang bangun kurikulum diklat usulan pl, konsep dasar silabus diklat dalam penyusunan silabus diklat sang rancang bangun silabus diklat tim lan r.i. teknik validasi silabus diklat tim lan r.i. praktek penyusunan silabus diklat tim lan r.i. presentasi penyusunan silabus diklat tim lan r.i. pen pengarahan program tim lan r.i. ceramah pimpinan lan r.i. kejaksaan r.i. era jumlah jam pelajaran arsip una sen gambir jaksa agung republik indonesia jadi pan ar! tang haa dahi bin olah "han malam sa! peter wa, tak tua abu brief arief naik mes tama
nag bagian perpustakaan ag. dan dokumentasi hukum tea nan kejaksaan agung ranah mesin nomor indi jaksa agung republik indonesia nomor as. peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per ja jai dengan rahmat tuhan yang maha esa jaksa agung republik indonesia, menimbang bahwa pada saat inibelum sesuai dengan nama kota tempat kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam keputusan jaksa agung republik indonesia nomor kep ja tanggal oktober tentang penamaan kejaksaan tinggi negeri dan bentuk stempel kantor kejati kejar, bahwa dalam rangka penyeragaman nama dan penataan organisasi dan tata kerja kejaksaan negeri perlu merubahsesuai dengan nama kota tempat kedudukan kejaksaan negeri yang bersangkutan:erbitngingat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah kabupaten djawa timurja tanggal desember tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan negeriada daerah hukum kejaksaan tinggi riau. peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per 025a a ja tanggal agustus tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan negeri kabupaten kediri dalam daerah hukum kejaksaan tinggi jawa timur, kejaksaan negeri andosol dan kejaksaan negeri pasarwajo dalam daerah hukum kejaksaan tinggi sulawesi tenggara, kejaksaan negeri pasangkayu dalam daerah hukum kejaksaan tinggi sulawesi selatan, kejaksaan negeri sei rampah dalam daerah hukum kejaksaan tinggi sumatera utara, dan kejaksaan negeri reklamasi dalam daerah hukum kejaksaan tinggi nusa tenggara timurnegeri kabupaten madiun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi jawa timur, kejaksaan negeri cimahi dalam daerah hukum kejaksaan tinggi jawa barat, kejaksaan negeri teluk dalam dan kejaksaan negeri dolok sanggul dalam daerah hukum kejaksaan tinggi sumatera utara, kejaksaan negeri ampana dalam daerah hukum kejaksaan tinggi sulawesi tengah dan kejaksaan negeri meureubo dalam daerah hukum kejaksaan tinggi nanggroe aceh darussalam. memperhatikan keputusan jaksa agung republik indonesia nomor kep j.a tanggal oktober tentang penamaan kejaksaan tinggi negeri dan bentuk stempel kantor kejati kejar. memutuskan menetaprubah namamerubah nama kejaksaan negeri kabupaten kediri menjadi kejaksaan negeri ngasem dalam daerah hukum kejaksaan tinggi jawa timur, merubah nama, merubah daftar nama kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri seluruh indonesia pada lampiran peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per a ja tanggal januari dan lampiran peraturan jaksa agung republik indonesia nomor a ja tanggal januari sehingga daftar nama kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri seluruh indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan jaksa agung ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwajanuari arsip surat pada see game jaksa agung republik indonesia, tee tanpa "semen n h "". \|rava 0y\| hiasan mui ppengeie ee iz0011\| lampiran peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per a ja tanggal januari daftar nama kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri seluruh indonesia kejaksaan tinggi kejaksaan negeri mpe cabang kejaksaan negeri ben mua smnnnnna dg: momen ana son men sar sena imb aceh banda aceh banda aceh sabang sigla sigla kota bakti lhokseumawe langsa takengon meulaboh tapaktuan tapaktuan barongan kutacane bireuen lhoksukon kd! kuala simpang sinabung cabang singel blangkejeren janthoi blangpidie sukamakmue simpang tiga redelong meureubo sumatera utara medan medan binjai pematang siantar sibolga lubuk pakam lubuk pakam pancur batu lubuk pakam labuhan deli tebing tinggi tanjung balai rantau rapat rantau rapat kota pinang kabanjahe kabanjahe tiga bidang sidikalang tarutung tarutung didorong borong padang sidempuan padang sidempuan sipirok padang sidempuan suburban padang sidempuan gunung tua gunungsitoli kisaran kisaran labuhan ruku siantar staat staat pangkalan brandon belawan balige balige porsea balige pangururan panyabungan panyabungan kotanopan panyabungan natal sei rampah teluk dalam teluk dalam pulau telo dolok sanggul sumatera barat padang padang bukittinggi payakumbuh payakumbuh pkl kota baru payakumbuh sulit pariaman sawahlunto solok solok alasan panjang padang panjang batusangkar lubuk skating mainan mainan balai selasa sijunjung lubuk badung lubuk badung maninjau tua pesat simpang empat simpang empat talu pulau punjung padang aro (riau pekanbaru pekanbaru rengat dumai bengkalis bengkalis selat panjang pembelahan rangkiang pasir pengarahan siak sri indrapura teluk kuantan pangkalan kerinci bagan siapaapa \|jambi jambi jambi muara bulian muara bulian muara memberi muara bungo sungai penuh bangko kuala tunggal sarolangun muara tebo muara sabak muara sabak nipah pajang mengerti sumatera selatan palembang palembang kayu agung baturaja baturaja martapura baturaja muara dua lahat lahat tebing tinggi lubuk linggau muara enim muara enim pendopo sedayu prabumulih pagar alam pangkalan balai vii bengkulu bengkulu bengkulu curup argamakmur manna mukomuko (tais bantuan tube kepahiang lil lampung bandar lampung bandar lampung pelabuhan bandar lampung panjang kalinya metro kotabumi liwa krui gunung sugih sukadana blambangan umpu menggali kota agung kota agung pringsewu kota agung talang padang daerah khusus jakarta pusat ibukota jakarta jakarta utara jakarta jakarta barat jakarta timur jakarta selatan jawa barat bandung bandung cirebon bogor sukabumi purwakarta garut tasikmalaya bekasi cibinong cimahbale bandung depok indramayu sumedang kuningan majalengka ciamis karawang cianjur subang sumber cibadak cikarang banjar singapura cimahi jawa tengah semarang a11 semarang pelabuhan semarang semarang surakarta pekalongan magelang purwokerto tegal pati cilacap kudus klaten salatiga rembang pemalang purbalingga purworejo kebumen sragen kendal blora boyolali brebes demak jepara karanganyar sukoharjo wonogiri banjar negara temanggung wonosobo banyumas batang purwodadi ambarawa slawi mungkin \|kajen daerah istimewa yogyakarta yogyakarta sleman yogyakarta wonosari wates bantul jawa timur surabaya surabaya malang jember kediri madiun pasuruan bojonegoro bondowoso pamekasan sidoarjo kepanjen banyuwangi raat nee ag. (blitar mojokerto probolinggo jombang ponorogo gresik lumajang tulung agung trenggalek nganjuk magetan tuban ngawi sumenep lamongan sampang bangkalan pacitan situbondo bangil paksaan tanjung perak batu ngasem melawan kalimantan barat pontianak pontianak singkawang sintang ketapang sanggau sanggau entikong mempawah putussibau sambas sambas perangkat bengkayang ngarang sekadau kalimantan palangkaraya tengah palangkaraya sampit kuala kapuas kuala kapuas palangka muara teweh pangkalanbun bunton buruk tahu tamiang layang asongan kuala pembuang sukamara nanga balik kuala kurun pulang pisau gam peta. tia pre kalimantan banjarmasin selatan banjarmasin kandangan kotabaru martapura amuntai barabai tanjung rantau perhari marabahaya banjarbaru batu paringin kalimantan timur balikpapan samarinda samarinda tenggarong tanah grogol tanjung resep tarakan nunukan bontang tanjung selor sendawa sangat malinau penajam sulawesi utara mana manado tondano kotamobagu kotama barok kotamobagu diduga tahuna tahuna siau bitung tomohon amurang melonguane melonguane be0 airmadidi sulawesi tengah piatu palu tusuk tuwukoi bun tta luwuk bagaimana roti roti roti lau nng toli toli gotha li bangkit \|poso poso koloniale prosodi tentera poso bungku bsa donggala nggaladi sabang donggala tempe ban gai parigi rica tinombo parigi moutong buo buol meleleh buol lokodidi ampana ampana una namakan sulawesi tenggara kendari kendari bau bau kolaka raha usaha wangi wangi kasus andosol pasarwajo sulawesi selatan makassar makassar pelabuhan makassar makassar pare pare palopo sungguminasa sungcumnasa marino watampone bone bone pampanga bone lapariaja bone kajuara mamuju maros maros camba bantaeng pinrang sengkang soppeng barru bulukumba bulukumba kajang jeneponto enrekang majene makale makale rantepao pangkajene selayar lewati sidenrengrappang sinjai takalar masamba mamasa berupa maliki maui wotu pasangkayu bali denpasar denpasar singaraja klungkung klungkung nusa penida bangli amlapura gianyar negara tabanan nusa tenggara mataram barat praya mataram selong sumbawa besar irama dompu nusa tenggara kupang kupang seba (sebut) timur iso kupang kefamenanu atambua ende maumere larantuka larantuka waiwerang ruteng ruteng reo bajawa waingapu waikabubak kalabahi lewoleba baa labuan bajo reklamasi maluku ambon ambon bandanaera ambon ambon saparua masehi masehi geser masehi biru masehi wahai tua tual konseli saumlaki namea \|bo www www kw .$( yaa, mm. oo. lir msi xxvi (papua jayapura jayapura biak manokwari sorong fak fak merauke wamena nabire serui timika xxvii maluku utara ternate ternate morotai sofia ternate jailolo stasiun tobelo labuhan sarana weda xxvii banten serang serang tangerang tigaraksa pandeglang rangkasbitung cilegon xxix kepulauan pangkal pinang bangka belitung sungailiat sungailiat belinya pangkal pinang tanjung pandan mentok manggar toboali koba xxx gorontalo limboto limboto kandang. kota gorontalo gorontalo tilamuta suara marisa
berita negara republik indonesiaperlu menyusun rencana kerja kejaksaan republik indonesia tahun bahwa rencana kerja kejaksaan republik indonesia memuat arah kebijakan kejaksaan republik indonesia selama kurun waktu satu tahun, yang merupakan komitmen kejaksaan republik indonesiakejaksaan republik indonesia tahun dilaksanakan pada tahun ketiga pemerintahan kabinet kerja, sehingga dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan olehrepublik indonesiamerupakan arah kebijakan jaksa agung republik indonesia sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan republik indonesia dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan republik indonesia. rencana kerja kejaksaan republik indonesia tahun terdiri atas: buku tentang rencana kerja, dan buku tentang matriks rencana kerja tahunan rkt). buku sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bab pendahuluan, terdiri atas: latar belakang, tujuan, dan sistematika, bab pembangunan nasionalprogram kerja dan anggaran kejaksaan republik indonesia tahun yang memuat republik indonesia, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan republik indonesia, program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan republik indonesiasertadan bab penutup. rencana kerja kejaksaan republik indonesia tahuntercantum dalam formulirjabat sebagaimana dimaksud dalam wajib membuat laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja kejaksaan republik indonesia. laporankepala kejaksaan tinggi kepada jaksa agung melalui jaksa agung muda pembinaan, atase teknis kejaksaan republik indonesia pada perwakilan indonesia luar negeri kepada jaksa agung muda pembinaan, pejabat eselon lingkungan kejaksaan agung kepada jaksa agung muda bidang masing masing, dan para jaksa agung muda dan kepala badan pendidikan dan pelatihan kepada jaksa agung. akhir periode pekeuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada dan laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan atau atasan langsung. jaksa agung muda bidang pembinaan cg. kepala biro perencanaan menyusun laporan keuangan dan kinerja triwulanan dan tahunan jaksa agung republik indonesia,nyusunan laporan kinerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangprasetyoo1 a jarencana kerja kejaksaan republik indonesia tahun merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah rpm) yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan serta rencana strategis kejaksaan penyusunan rencana kerja kejaksaan ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh kejaksaan dalam pembangunan bidang hukum. penyusunan rencana kerja kejaksaan ini, mengacu pada rencana kerja pemerintah yang menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan carakementerian lembaga yang bersangkutan. hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian programterkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan, yang merupakan program prioritas adalah penanganan perkara tindak pidana, baik perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus, sehingga tugas dan fungsi ini yang harus mendapatkan prioritas dalam pengangkatannya. hal ini merupakan kebijakan pemerintah mengingat keterbatasan pendapatan negara dari sektor pajak dan juga pendapatan negara bukan pajak apabila dibandingkan dengan kewajiban pemerintah untuk membiayai seluruh belanja kementerian lembaga dan juga kewajiban pembayaran hutang negara yang cukup tinggi. oleh karena itu dalam tahun anggaran tidak semua tugas dan fungsi kejaksaan dibiayai secara meratarencana kerja pemerintah tahun maka rencana kerja kejaksaan tahun memuat program prioritas kejaksaan dan kerangka pendanaannya. tujuan rencana kerja kejaksaan tahun mempunyai tujuan untuk pedoman bagi seluruh pimpinan bidang satuan kerja dalam penyusunan rencana kerja tahun sebagai acuapedoman dalam penyusunan laporan kinerja tahunan tahun sistematika sistematika penulisan rencana kerja kejaksaan tahun adalah sebagai berikut bab pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. babiii program kerja dan anggaran kejaksaan tahun yang memuat tentang (delapan) programdan strategi pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpm)liputiini diwujudkan melalui (tujuh) misi pembangunamangan visi dan misi pembangunan nasional tahun tersebut disertai dengantema pembangunan rencana kerja pemerintah tahun disusun dengan tematema ini adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah tahun sehingga fokus pembangunan pada infrastruktur. mangan oo strategi pembangunan strategi pembangunan dirumuskan dalam norma pokok pembangunan kabinet kerja, prioritas pembangunan yang dibagi dalam (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu dan penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan. norma pembangunan kabinet kerja adalah pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait. pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society). pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem. pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan. pemerintah juga memfokuskan pada dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, yang dijabarkan dalam revolusi mental nawacita pendidikan kesehatan perumahan dimensi pembangunan sektor unggulan, yang dijabarkan dalam kedaulatan pangan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan kemaritiman dan kelautan pariwisata dan industri (a, merupakan nawacita dimensi pemerintahan dan kewilayahan, yang dijabarkan dalam antar kelompok pendapatan antar wilayah desa perbatasan tertinggal perkotaan dan merupakan nawacita samping itu pemerintah juga menyampaikan kondisi perlu yaitu kepastian dan penegakan hukum nawacita keamanan dan ketertiban nawacita politik dan demokrasi nawacita tata kelola dan reformasi birokrasi nawacita prioritas pembangunan nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional prioritas pembangunan nasional tahun yang terkait dengan kejaksaan selaku lembaga penegak hukum yaitu pembangunan manusia dan masyarakat revolusi mental revolusi mental merupakan upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku masyarakat yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan yang religius. revolusi mental harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa yang ditempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga lembaga negara dan pemerintahan serta pranata sosial budaya masyarakat dengan mengubah pola pikir dan perilaku lama yang tidak sesuai dengan cita cita membangun bangsa yang maju, modern dan mandiri. revolusi mental mendorong indonesia tumbuh menjadi bangsa yang unggul, yang berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. untuk itu pembangunan revolusi mental bertumpu pada pilar trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. revolusi mental mengandung nilai nilai esensial yang harus internalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu integritas, yang mencakup sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil, serta taat hukum dan aturan. manggung etos kerja, yang mencakup sikap optimistik, kerja keras, berprestasi, gigih pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif dan mengutamakan pelayanan publik prima. gotong royong yang mencakup kerja sama, kesetiakawanan, solidaritas, menghargai perbedaan dan kemajemukan, toleransi, saling menghargai menghormati, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. arah kebijakan revolusi mental arah kebijakan revolusi mental yang terkait dengan kejaksaan yaitu reformasi birokrasi pemerintahan layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif). program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif. penerapan disiplin, reward and punishment dan sistem merit dalam birokrasi. penegakan hukum dan kelembagaan politik penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. harmonisasi dan amplifikasi peraturan perundang undangan untuk mendorong kreativitas masyarakat. penanganan perkara secara transparan dan memuaskan. pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik. mangan lo ) a7. program prioritas pembangunan revolusi mental dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, yaitu setiap saran revolusi mental melalui pelaksanaan program prioritas secara sinergis, melibatkan seluruh aspek terkait, terpadu dan memiliki kejelasan lokus. dalam rangka pelaksanaan program prioritas revolusi mental, seluruh sektor memberikan dukungan secara sinergis dan terintegrasi melalui pencapaian sasaran kegiatan masing masing. program prioritas penegakan hukum dan kelembagaan politik, selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain penegakan disiplin dan kode etik aparat pemerintah dan penegak hukum, dengan sasaran penerapan gerakan aparat menuju indonesia ramah provinsi. penyelesaian tindak pidana kewilayahan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel. penegakan hukum yang berkualitas dengan sasaran menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya, penyuluhan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebanyak kegiatan. pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan kepastian dan penegakan hukum arah kebijakan pemerintah terkait dengan program pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, khususnya untuk kepastian dan penegakan hukum, mencakup (tiga) program prioritas yaitu mangan oo ) penegakan hukum yang berkualitas dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara lembaga peradilan. sistem peradilan pidana anak berlandaskan keadilan restoratif. pengembangan sumber daya manusia aparat penegak hukum. budaya hukum. sistem peradilan perdata yang mudah dan cepat. penegakan hukum tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu penguatan kelembagaan anti korupsi. pencegahan tindak pidana korupsi. harmonisasi peraturan perundang undangan bidang anti korupsi. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat. penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. penyelesaian pelanggaran ham masa lalu. penegakan ham dalam rangka penanganan pengaduan pelanggaran ham. s5) pendidikan ham bagi aparat penegak hukum. harmonisasi peraturan perundang undangan terkait ham. indikator dan sasaran program prioritas program prioritas kepastian dan penegakan hukum, untuk kejaksaan dilaksanakan dengan indikator dan sasaran program sebagai berikut: tej data gema program prioritas penegakan hukum yang berkualitas transparansi dan pilot project pelaksaan sistem akuntabilitas peradilan pidana terpadu tekonologi penanganan informasi spot ti) (lima) provinsi perkara dki jakarta, jawa barat, jawa timur, sumatera utara dan sulawesi selatan). sistem peradilan optimalisasi upaya diverse bagi anak pidana anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan abh) pada tiap tahapan keadilan restoratif penanganan perkara. sdm aparat penegak hukum apgakum) yang kompeten dalam penanganan abh. sarana dan prasarana yang memadai untuk implementasi keadilan restorasi bagi abh. pengembangan optimalisasi peran pengawasan dan sdm aparat pemanfaatan hasil pengawasan penegak hukum internal dan eksternal. pelaksanaan diklat terpadu penanganan perkara bagi apgakum. perubahan pola manajemen apgakum. budaya hukum pelaksanaan penyuluhan hukum yang lebih efektif. pendidikan dan pelatihan pemahaman konstitusional bagi warga negara. sistem peradilan optimalisasi pelaksanaan mediasi dan perdata yang small claim court. mudah dan cepat penegakan hukum optimalisasi penanganan perkara tindak pidana tindak pidana perbankan dan tindak perbankan dan pidana pencucian uang. tindak pidana pencucian uang pencegatan dan femberataean korup yang ferret penguatan optimalisasi fungsi koordinasi dan kelembagaan anti supervisi penanganan perkara tindak korupsi. pidana korupsi antar apgakum. pencegahan pembangunan integritas pada tindak pidana kementerian. lembaga, organisasi dan korupsi. pemerintah daerah klip), mitra pendidikan, partai politik, komunitas dan swasta, serta jaringan masyarakat anti korupsi, kolusi nepotisme kkn) dan kegiatan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan tp4) kejati dan kejar. harmonisasi penyelesaian ruu terkait tindak peraturan pidana korupsi. perundang undangan anti korupsi. pee keadilan optimalisasi optimalisasi penyaluran dana bantuan hukum bantuan hukum kepada masyarakat dan layanan miskin pencari keadilan. peradilan bagi \|( optimalisasi layanan peradilan bagi masyarakat. masyarakat miskin pencari keadilan. penanganan kasus pelaksanaan penanganan terpadu kekerasan kasus kekerasan terhadap terhadap perempuan spot pikap) dan anak. perempuan dan penyediaan sarana dan prasarana anak. untuk spot pikap. penyelesaian tindak lanjut upaya abdikasi dan non pelanggaran ham abdikasi terhadap pelanggaran ham berat masa lalu. berat. benda pelanggaran ham. pendidikan ham pelaksanaan diklat ham bagi bagi aparat apgakum yang mendukung penegak hukum pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang berperspektif ham. harmonisasi pembenahan peraturan perundang peraturan undangan yang tidak berperspektif perundang ham. undangan terkait ham. proyek percontohan (pilot project) sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi spot ti) akan dilaksanakan lima provinsi yaitu dki jakarta, jawa barat, jawa timur, sumatera utara dan sulawesi selatan. penentuan provinsi ini berdasarkan kesiapan dari satuan kerja aparat penegak hukum terkait dalam membangun spot ti diantara empat komponen apgakum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. proyek percontohan ini diharapkan akan menjadi cikal bakal untuk kebutuhan integrasi penanganan perkara (khususnya perkara pidana umum). selain kebutuhan sarana prasarana yang mendukung upaya integrasi spot ti, pengembangan sdm pendukung juga diperkuat, sehingga operasional sistem juga dapat dilaksanakan secara maksimal. upaya koordinasi dan sinergi lima sektor penyelesaian peraturan perundang undangan turunan sistem peradilan pidana anak spa), penyediaan sdm apgakum dan sdm non apgakum batas dan pekerja sosial pesos) serta penyediaan sarana prasarana dalam rangka implementasi spa, akan difokuskan pada daerah daerah dengan angka abh tinggi. adapun kegiatan prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan sebagaimana termuat dalam rencana kerja pemerintah tahun adalah kegiatan prioritas penegakan disiplin aparat pemerintah dan penegak hukum dn? boa msi k l k l dukungan pembinaan pegawai jumlah manajemen dan dan kejaksaan peserta pelaksanaan pengelolaan yang pendidikan tugas teknis kepegawaian profesional, dan pelatihan lainnya kejagung, jujur, disiplin, nilai nilai anna oo) program k l kegiatan sasaran k l indikator target ham kejati, kejar kerja keras, esensial dan cabai kompeten dan revolusi mengudara mental kan kejaksaan ri. kemaslahatan masyarakat program penyelenggara sdm teknis jumlah pendidikan dan pendidikan fungsional angkatan pelatihan dan pelatihan kejaksaan pendidikan aparatur teknis yang dan pelatihan kejaksaan fungsional berkualitas, teknis profesional, fungsional jujur, disiplin, sesuai nilai kerja keras, nilai esensial kompeten dan revolusi mengudara mental. kan kemaslahatan masyarakat kegiatan prioritas penegakan hukum yang berkualitas program kegiatan sasaran indikator target del dai program penyajian data tersedianya pengelolaan dukungan statistik basis data data statistik manajemen kriminal dan perkara kriminal cepat dan teknologi dalam dan akuntabel pelaksanaan informasi rangka serta dapat tugas teknis dalam rangka mewujudkan diakses lainnya mewujudkan penanganan masyarakat. penanganan perkara perkara secara secara cepat, cepat, akuntabel program kegiatan sasaran indikator target oam akuntabel dan dan mudah mudah diakses diakses masyarakat masyarakathusus pelanggaran pelanggaran lainnya yang ham yang ham yang diselesaikan berat dan berat dan secara perkara tindak profesional, tindak pidana pidana teliti, cepat, korupsi. khusus tepat dan lainnya akuntabel. tipu)anna mao) program kegiatan sasaran indikator target oamidikan dan dan penyelidikan perkara penyelesaian penyidikan dan pelanggaran perkara kejaksaan penyidikan ham yang pidana agung. perkara berat yang khusus, tipikor, diselesaikan pelanggaran pelanggaran secara ham yang ham yang profesional, berat dan berat dan teliti, cepat, mereka cina one nag program kegiatan sasaran indikator target oam perkara tindak tepat dan tindak pidana pidana akuntabel. korupsi. khusus lainnya tipu)husus perkara tindak pidana pidana lainnya yang pidana khusus khusus, dan diselesaikan khusus, lainnya tindak oleh kejati, pelanggaran kejati, kejar pidana kejar dan ham yang dan cabai korupsi yang cabai secara berat dan dilaksanakan profesional, perkara oleh jajaran teliti, cepat, tindak pidana kejaksaan tepat dan korupsi. daerah akuntabel.tindak pidana pidana diselesaikan pidana khusus khusus, dan oleh kejati, khusus, lainnya tindak kejar dan pelanggaran kejati, kejar pidana cabai secara ham yang dan cabai korupsi yang profesional, meeeeotineon one program kegiatan sasaran indikator target oam berat dan dilaksanakan teliti, cepat, perkara oleh jajaran tepat dan tindak pidana kejaksaan akuntabel. korupsi. daerah secara profesional, teliti, cepat,pelanggaran penyelesaian dan pidana ham yang perkara penuntutan khusus, berathusus perkara penuntutan khusus, lainnyameeeeacinenn one program kegiatan sasaran indikator target oamorupsi yang perkara penuntutan khusus, diselesaikan pidana kejaksaan tindak dalam tahap khusus, agung pidana pra pelanggaran korupsi dan penuntutan ham yang pelanggaran dan berat dan ham yang penuntutan perkara berat secara secara tindak pidana profesional, profesional, korupsi teliti, cepat, teliti, cepat, tepat dan tepat dan akuntabel.satu akuntabel.amar program kegiatan sasaran indikator target oamyang akuntabel. tidak satuanna naro program kegiatan sasaran indikator target mera ber kera lar pai prara penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan meeeeotineon one program kegiatan sasaran indikator target mera ber kera lar pai program penanganan penanganan jumlah penanganan perkara perkara penanganan dan tindak pidana pidana perkara penyelesaian umum umum tindak pidana perkara lainnya secara umum pidana umum profesional, lainnya teliti, cepat, termasuk tepat dan penanganan akuntabel. perkara kehutanan tingkat penyidikteliti, cepat, dalam tahap tepat dan penuntutan akuntabel.anna naro) program kegiatan sasaran indikator target era era ker radar pali teliti, cepat, dalam tahap tepat dan pra akuntabel. penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel., baik pelaksanaan yang aparatur kejati, tugas rutin ditindaklanjuti kejaksaan kejar dan dan dan cabai dan pembantu diselesaikan jajaran nan semua terhadap pengawasan unsur penyalahguna daerah kejaksaan wewenang, berdasarkan tugas tugas peraturan rutin, perundang pelanggaran undangan disiplin dan dan penanganan kebijakan perkara oleh yang aparatur ditetapkan kejaksaan oleh jaksa daerah secara agung. profesional, teliti, cepat, dan tepat, tugas rutin ditindaklanjuti anna ana program kegiatan sasaran indikator target oam kejaksaan ii, dan dan dan pembantu diselesaikan nan semua terhadap unsur penyalahguna kejaksaan wewenang berdasarkan pada wilayah peraturan ii, ii, dan perundang secara undangan profesional, dan teliti, cepat, kebijakan dan tepat yang ditetapkan oleh jaksa agung. program penanganan penyelesaian laporan hasil penyelidikan penyelidikan penanganan penanganan pengamanan pena penyelidikan penyelidikan penggalangan manan peng pena pena permata kalangan manan peng manan peng lahan hukum kejati, galangan kalangan bidang kejar dan kejati, kejati, ipoleksosb cabai kejar dan kejar dan hukum secara cabai cabai dan hankam profesional, secara secara teliti, cepat, profesional, profesional, tepat dan teliti, cepat, teliti, cepat, akuntabel. tepat dan tepat dan akuntabel akuntabel. program penerangan masyarakat jumlah penyelidikan dan berperan kegiatan pengamanan penyuluhan dalam pelaksanaan penggalangan tentang mencegah penguatan permata kesadaran kkn jaringan lahan hukum tertib hukum masyarakat bidang anti kkn ipoleksosb ama program kegiatan sasaran indikator target oam hukum telo program penerangan terselenggara jumlah penyelidikan dan hanya kegiatan pengamanan penyuluhan penyuluhan penyuluhan penggalangan tentang penerangan dan permata kesadaran hukum dan penerangan lahan hukum tertib hukum hubungan hukum dalam bidang masyarakat rangka ipoleksosb tentang mewujudkan hukum kesadaran masyarakat dan hankam tertib hukum yang sadar yang hukum dalam berkualitas upaya pencegahan tindak pidana secara preventif kegiatan prioritas penguatan kelembagaan anti korupsi program k l kegiatan sasaran indikator target mora meaan aan program k l kegiatan sasaran indikator target mon keipidana tindak pidana tindak diselesaikanole khusus, khusus pidana kejati, kejar pelanggaran lainnya khusus dan dan cabai ham yang berat kejati, kejar tindak dan perkara dan cabai pidana tindak pidana korupsi korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan daerah program peningkatan peningkatan jumlah penanganan pra penyelesaian perkara dan penuntutan perkara tindak pidana penyelesaian dan penutupan tindak korupsi yang perkara pidana kejaksaan pidana diselesaikan khusus, agung khusus, dalam tahap pelanggaran tindak pra ham yang berat pidana penuntutan anna amar program k l kegiatan sasaran indikator target kie kei dan perkara korupsi dan dan tindak pidana pelanggaran penuntutan korupsi ham yang berat secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel. kegiatan prioritas budaya hukum program kegiatan sasaran indikator target program penerangan meningkat laporan penyelidikan dan nya kualitas kegiatan keamanan penyuluhan penyelenggara penyuluhan penggalangan hukum aan kegiatan dan permata penyuluhan penerangan lahan hukum penerangan hukum dalam bidang hukum dan rangka ipoleksosbu hubungan mewujudkan hukum masyarakat masyarakat dan hankam yang sadar hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana secara preventif kegiatan prioritas pengembangan sdm aparat penegak hukum program k l kegiatan sasaran indikator target dam program pembinaan sdm pola mutasi dukungan dan apgakum dan promosi manajemen dan pengelolaan yang yang pelaksanaan kepegawaian kompeten, didasarkan tugas teknis kejagung, berintegritas merit systemrekrutmen dukungan dan apgakum sdm manajemen dan pengelolaan yang bekerjasama pelaksanaan kepegawaian kompeten, dngan pihak tugas teknis \|di kejagung, berintegritas ketigpemberian dukungan dan apgakum reward and manajemen dan pengelolaan yang punishment pelaksanaan kepegawaian kompeten, berdasarkan anna amar program k l kegiatan sasaran indikator target kosa koro kara pin kas tugas teknis kejagung, berintegritas money kinerjnyelenggara meningkat pilot project pendidikan dan pendidikan nya diklat terpadu pelatihan dan pelatihan kemampuan penanganan aparatur teknis profesional, perkara kejaksaan fungsional integritas provinsi kepribadian dan disiplin jaksa terkait dengan penanganan perkara baik pelaksanaan yang aparatur kejati, kejar semua unsur ditindaklanjuti kejaksaan dan cabai kejaksaan dan serta jajaran berdasarkan diselesaikan pengawasan peraturan melalui daerah perundang klarifikasi undangan terhadap dan penyalahguna kebijakan wewenang yang tugas rutin, ditetapkan pelanggaran anna program k l kegiatan sasaran indikator target oleh jaksa disiplin, dan agung. penanganan perkara oleh aparatur kejaksaan daerahmeeeaotinenn one program k l kegiatan sasaran indikator targetmeeeeotineon one program k l kegiatan sasaran indikator target amaanna amar) program k l kegiatan sasaran indikator target pamanna ana) program k l kegiatan sasaran indikator targeteeeeee tina elu nan kegiatan prioritas sistem peradilan pidana anak berlandaskan keadilan restoratif program k l kegiatan sasaran indikator target dam program penyelenggara terselenggara meningkatnya pendidikan dan pendidikan hanya proses kemampuan angkatan pelatihan dan pelatihan pendidikan profesional, diklat aparatur teknis dan integritas teknis kejaksaan fungsional pelatihan kepribadian fungsional teknis dan disiplin tbc) fungsional jaksa terkait dengan penanganan perkara abh program pembangunan terpenuhi gedung bang peningkatan pengadaan nya sarana nan yang sarana sarana dan peningkatan dan mendukung dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana aparatur prasarana kejaksaan prasarana seluruh kejaksaan kejaksaan pusat dan dalam satker daerah penanganan kejaksaan abh pusat maupun daerah kegiatan prioritas transparansi akuntabilitas penanganan perkara lembaga peradilan program k l kegiatan sasaran indikator target dam program perencanaan, terlaksana pemenuhan dukungan pengembang nya kegiatan kebutuhan manajemen dan dalam biaya tugas teknis manajemen, penyiapan operasional anna naro program k l kegiatan sasaran indikator target ham lainnya organisasi dan perencanaan, penanganan kejaksaan tata laksana, pengembang perkara pengelolaan pidana data serta manajemen, pemantauan organisasi dan evaluasi dan tata laksana lingkungan kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan seluruh satuan kerja program sistem dan tersedianya implementasi dukungan layanan basis data pilot project satuan manajemen dan informasi dan yang dapat spot sl\| kerja tugas teknis komunikasi menyajikan provinsi dan kejati dan lainnya penanganan informasi bintik kejar) kejaksaan perkara data perkara pengembang secara spot akurat berbasis lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan meeeaatinenn one nan as. program k l kegiatan sasaran indikator target kosa korea karno pin kiss akuntabel serta dapat diakses masyarakat program sistem dan tersedianya pengelolaan seluruh dukungan layanan basis data data statistik satuan manajemen dan informasi dan yang dapat kriminal kerja tugas teknis komunikasi menyajikan berdasarkan lainnya penanganan informasi jenis kejaksaan perkara data perkara penanganan secara perkara dan akurat pengembang lengkap teknologi dalam sistem rangka informasi mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses masyarakat kegiatan prioritas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak program k l kegiatan sasaran indikator target mon hai mini program penanganan terselesaikan jumlah penanganan perkara nya penanganan dan pidana umum penanganan kasus penyelesaian kejati, perkara kekerasan mereka cite program k l kegiatan sasaran indikator target perkara pidana kejar dan pidana terhadap umum cabaiproses tingkat pengadilan setempatlakukan secara terpadu antar penegak hukumra akuntabel penuntutan yang anna ana oo) program k l kegiatan sasaran indikator target k l k l k l dilakukan secara terpadu antar penegak hukum program pembangunan terselesaikan penyediaan penanganan pengadaan nya sarana dan peningkatan penanganan prasarana dan penyelesaian sarana dan perkara penuntut umu perkara pidana prasarana pidana yang responsif umum kejaksaan umum penanganan secara korban profesional, kekerasan teliti, cepat, terhadap tepat dan perempuan akuntabel dan anak kegiatan prioritas pendidikan ham bagi apgakum program k l kegiatan sasaran indikator target k l k l k l program penyelenggara meningkat jumlah pendidikan dan pendidikan nya angkatan angkatan pelatihan dan pelatihan kemampuan diklat teknis diklat aparatur teknis profesional, fungsional teknis kejaksaan fungsional integritas terkait dengan fungsional kepribadian diklat ham dan disiplin jaksa dengan demikian, ada (sembilan) kegiatan prioritas kejaksaan yang menjadi program prioritas nasional, yang harus dilaksanakan pada tahunmaka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tema yang ditentukan dalam rencana kerja pemerintah tahun tersebut mempunyai maksud agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah tahun yang bertemakan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. fokus pemerintah tahun masih pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. apabila diperhatikan, tema ini sepertinya tidak menyentuh pada aspek penegakan hukum, namun demikian pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan sukses, apabila negara dalam keadaan tidak aman, oleh karena itu diperlukan pula adanya kondisi negara yang aman dari gangguan kriminalitas, menurunnya angka tindak pidana korupsi, tercapainya dengan optimal pengembalian kerugian negara serta adanya jaminan kepastian hukum terhadap semua jenis pelanggaran hukum indonesia. dengan adanya kepastian hukum yang kondusif indonesia, akan meningkatkan kepercayaan para pelaku bisnis baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan investasi berbagai sektor perekonomian indonesia, sehingga otomatis akan membuka lapangan kerja dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ini pun, diperlukan peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum,disamping itu perlu juga adanya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya pembangunan itu sendiri, sehingga jangan sampai terjadi gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. berdasarkan hal hal tersebut, maka rencana kerja kejaksaan tahun disusun dengan tema meningkatkan profesionalisme aparatur kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam rangka membangun kejaksaan yang modern, bermartabat dan dapat dipercaya tema ini sejalan dengan visi kejaksaan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis kejaksaan republik indonesia tahun yaitu menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel . tema dalam rencana strategis kejaksaan republik indonesia tahun tersebut mengandung makna bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum indonesia mempunyai tugas dan wewenang bidang pidanamanggung, bidang perdata dan tata usaha negara sebagaiserta bidang ketertiban dan ketenteraman umum, melakukan upaya antara lain, profesional segenap aparatur kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur tri krama adhyaksa, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku. proporsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kejaksaan menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak hak publik. akuntabel kinerja aparatur kejaksaan memiliki kapasitas dan kapabdengan mengambil tema tersebut diatas, diharapkan pada tahun aparat kejaksaan dapat meningkatkan profesionalitasnya, dan menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan manggungdalam rangka mencapai visi kejaksaan diatas, maka telah ditetapkan misi tahun sebagai berikut meningkatkan peran kejaksaan dalam program pencegahan tindak pidana meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan yang bersih dan bebas kkn. untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut atas, kejaksaan telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode yaitu meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan meningkatnya kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum perdata dan tata usaha negara meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik kejaksaan runtuk periode adalah meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara meningkatnya kualitas pelayanan hukum. terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi kejaksaan ri. berdasarkan rencana strategis kejaksaan tahun tersebut atas, maka perlu ditetapkan sasaran pembangunan kejaksaan tahun yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur kejaksaan yang jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment, tersedianya basis data perkara dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat meningkatnya kemampuan proporsional, integritas kepribadian dan disiplin jaksa terkait dengan penanganan perkara penyelesaian penanganan penyelidikan dan penyidikan perkara tipikor, pelanggaran ham yang berat dan tindak pidana khusus lainnya tipu) secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel terlaksananya kegiatan pengawasan atas pelaksanaan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh jaksa agung. arah kebijakan pembangunan kejaksaan tahunrpm) tahun mengacu. arah kebijakan dan strategi kejaksaan r.i adalah serangkaian upaya dari kejaksaan r.i untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, kejaksaan r.isdari (sembilan) agenda prioritas tersebut atas, maka yang terkait dengan bidang hukum dan aparatur adalah agenda kedua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda keempatdengan pencapaian sasaran pokok berupa membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah salah satu sasaran pokok dari misi inisehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern. arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalahyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemantapan implementasi sakit pada instansi pusat dan daerah, pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang berintegritas, kredibel dan dapat diakses oleh publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahandengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik, penyediaan ruang partisipasi baguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi komisi informasi provinsi kabupaten kota, dan pendampingan merasionalisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) badan publik, harmonisasi kelembagaan e government, penguatan sistem dan infrastruktur government yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sdm, penetapan quick wins penerapan government, dan pengendalian dan pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur e government oleh k l pemda. anna ato penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional rbn) sasaran pokok dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional rbn) adalah meningkatnya kualitasnyaintasikannya undang undangnasional yang ditetapkan pemerintah adalah penyempurnaan dipenataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan atau horisontal, serta penguatan kebijakan reformasi birokrasi nasional, moratorium penerimaan cons selama tahun depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai, penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, anna kompetitif, berbasis merit dan ict,efektifnya kain penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta, peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik secara konsisten, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan quick wins pelayanan publik k l pemda dan nasional, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan, pemantapan penerapan spm yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui citizen charter, sertameningkatkansasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalah melaksanakan secara konsisten undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik dengan strategi mangan oo (a). penataan regulasi yang mengatur kewajibuntuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, (b). pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional, (c). pembentukkan ppid setiap badan publik, terutama daerah dan lembaga non pemerintah yang operasional yang sesuai dengan undang undang keterbukaan informasi publik serta peraturan pelaksananya, (d). penyediaan dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik, penyediaan informasi yang terkait dengan(g). penguatan sdm bidang komunikasi dan informasi. mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut (a). penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta(b).media sesuai dengan kebutuhannya, (c). pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat, (d). penguatan government publik religion gpr) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat. meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi (a). revisi terhadap undang undang tentang penyiaran, (b). pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik, (c). pengaturan pembatasan kepemilikan media penyiaran, (d). pengaturan konten penyiaran, (e). penguatan peran komisi penyiaran indonesia. agendengan pencapaian sasaran pokok berupa peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan, sasaran pembangunan dibidang hukum diwujudkan dalam meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. dari dua sasaran pembangunan dibidang hukum tersebut arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalah: meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang. untuk melaksanakan arah kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan perundang undangan yang mendukung penegakan hukum berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi antara instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut. reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang ada sehingga sejalan dengan upaya reformasi lingkungan lembaga peradilan. disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk memberantas mafia peradilan. langkah penegakan hukum terhadap kasus kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang serius dan hukuman yang lebih berat. meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik kurap maupun peraturan perundang undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum serta penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah penyimpanan barang sitaan. melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip restoration justice yang merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana indonesia. ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berbasis prinsip restoration justice yang memerlukan strategi peningkatan koordinasi antar kementerian lembaga peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders, penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan restoration justice. melaksanakan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perluindustri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang undangan bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan hari, pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (small claim court, dan peningkatan utilitas lembaga mediasi. meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. khususnya untuk mengatasi permasalahan korupsi yudisial melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum. melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait ham, indonesia telah meratifikasi konvensi ham internasional dan menyusun parameter ham. namun, dari berbagai instrumen ham internasional yang telah diratifikasi oleh indonesia, terdapat beberapa instrumen internasional yang belum dilaksanakan. permasalahan ini akan diatasi melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip ham dan kesetaraan gender. penanganan pengaduan ham, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan ham yang belum cukup membaik jika dilihat dari trend pengaduan pelanggaran ham yang tidak banyak berkurang dari tahun tahun. pengaduan pelanggaran ham yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar ham adalah aparat penegak hukum, yakni kepolisian. permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ham, dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran ham. penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran ham masa lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran ham indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif masa lalu. konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran ham merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran ham tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali masa yang akan datang. dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran ham masa lalu, maka implementasi perintah putusan mahkamah konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi masa lampau, maupun realisasi mandat tap tahun tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham. penanganan kasus pelanggaran ham masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat hoc temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran ham masa lalu yang berada berlangsung dibawah presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden. proses pengungkapan pelanggaran ham dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran ham yang terjadi masa lalu. optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma cuma bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan. namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana rodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi pengadilan dan kejaksaan. mang ununnnmang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun tahun. kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan. oleh karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. demikian juga penanganan anak sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu untuk mendapatkan perhatian. data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dari orang orang terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekolahnya. dalam rangka penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai korban atau saksi perlu adanya perlakuan khusus baik dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut maupun perlu adanya fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak tersebut. melalui upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi akan dapat meminimalisir dampak negatif yang akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. disamping itu dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak akan sangat berperan terhadap keberhasilan dalam penanganan kasus tersebut. mangan meningkatkan pendidikan ham, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman ham yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran ham. dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang ham, diperlukan pendidikan ham bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara melalui strategi pendidikan ham bagi aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian. membangun budaya hukum, dalam masa transparansi dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. disamping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum. pencegahan dan pemberantasan korupsi sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalah mang ununnnmang harmonisasi peraturan perundang undangan bidang korupsi, upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasi peraturan perundang undangan bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan united nations convention against corruption yang telah diratifikasi oleh indonesia. penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. adanya peraturan perundang undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh kpk merupakan salah satu komponen penting. namun demikian kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. optimalisasi peran kpk dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegak hukum tindak pidana korupsi indonesia. cc. meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi, pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. meningkatkan pencegahan korupsi, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan mang uunnrmmang meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, mengefektifkan peran tim pengawal, pengaman pemerintahan dan pembangunan tp4) baik pusat maupun daerah. pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar penebangan liar, dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalah peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui penyusunan satu peta tematik hutan dengan tingkat akurasi yang memadai tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum. percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, antara lain melaksanakan peraturan bersama kemenhub, kemendagri, dan bpn tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan, peningkatan kuantitas dan kualitas sdm pengawas dan penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas, promosi). peningkatan efektivitas penegakan hukum, melalui penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar, meningkatkan proses musisi, mencabut ijin pihak yang melakukan perusakan hutan illegal, dan meningkatkan efek jera pelaku illegal, peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan, pembentukan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan p3h) sesuai undang undang tahun peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, melalui penyelesaian pembangunan kph untuk seluruh kawasan hutan. peningkatan ketertiban masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat. perikanan liar, dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalah penguatan lembaga pengawasan laut, melalui pembentukan badan keamanan laut bakal) sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan laut, termasuk illegal fishing dan pengembangan sop pengawasan laut. penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang lembaga pemda masyarakat), penguatan kelembagaan pengawasan tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa). peningkatan kualitas dan kuantitas sdm pengawas laut dan perikanan termasuk penyidik pegawai negeri sipil perikanan ppn). pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu. peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, melalui .c9. peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan. mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui pengadilan khusus perikanan. mengantisipasi terjadinya tuntutan pra peradilan, class action, dan tuntutan perdata). mengamankan dan merawat barang bukti (misal kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan. mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) abk asing yang tertangkap indonesia dan fasilitas pemulangan abk indonesia yang tertangkap luar negeri. penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, melalui optimalisasi pelaksanaan mcs monitoring, control, surveillance) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelengarakan pengawasan laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu. meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan atau sistem lain, yang terintegrasi dengan vms vessel monitoring sistem) terutama titik titik pintu masuknya kapal kapal perikanan asing indonesia. mewajibkan pemasangan transmitter vms bagi kapal berukuran atas serta menjadikan data vms sebagai alat bukti dalam penegakan hukum. peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara. memperkuat sarana dan prasarana instrumen pengawasan masyarakat poems), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya. penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu, pembenahan perijinan usaha perikanan pusat dan daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan, meningkatkan upaya menyesuaikan sistem perijinan yang diterapkan secara internasional. peningkatan penertiban ketaatan kapal pelabuhan, perikanan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap ketaatan berlabuh pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan, ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian log book perikanan, dan menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui port state measures psm). penambangan liar, dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalah penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan secara transparan melalui penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil. penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait tni polri). pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar. penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil, melalui pembentukan badan kerjasama penanggulangan peti tingkat nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban peti secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi dan lembaga yang terkait. pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan. penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan peti secara transparan agar pelaksanaan penertiban peti tidak berlarut larut. pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan peti. penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan, melalui penegakan standar pertambangan berkelanjutan (good mining practices).. peningkatan jumlah inspektur tambang daerah yang pada saat ini masih sangat kurang. penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan. pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar pertambangan, melalui pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi. membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata pencaharian. kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan dengan mempekerjakan masyarakat. pemberantasan narkoba dan psikotropika sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkenalnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan pemerintah adalah mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side). meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (demand side). meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side). strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan atas adalah pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba daerah. diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media. penguatan lembaga rancangan teknokrat rpm tahun terapi dan rehabilitasi. rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba. kegiatan intelijen narkoba. melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marjinal dalam lima tahun kedepan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal. dalam mencapai sasaran diatas, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal adalah memperkuat sistemdengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan,melalui: pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak. peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan. perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (restoration justice) bagi anak. pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan. peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasimeningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui penguatan sistem perundang undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran. penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan nak. penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal, melalui: peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum. pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum. pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum. optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana rodeo bagi kelompok marjinal termasuk masyarakat miskin. penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum. berdasarkan uraian tersebut diatas, maka arah kebijakan dan pembangunan kejaksaan tahun dalam rangka mewujudkan kejaksaan yang kuat dalam penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, adalah penegakan hukum yang berkeadilan dengan meningkatkan kualitas penanganan berbagai perkara tindak pidana dan perdata serta tata usaha negara melalui sistem kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel bagi kepentingan para pencari keadilan, dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional. a5. mewujudkan penghormatan tanpa perbedaan, perlindungan atas pemenuhan hak dan keadilan bagi setiap warga negara dengan cara meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum. bersamaan pula mendukung upaya reformasi birokrasi, membangun komitmen kuat dalam memberantas praktek praktek mafia peradilan. mengambil peran dalam penindakan dan pemberantasan tindak pidana penebangan hutan secara liar, pencurian ikan secara liar dan praktek penambangan liar dengan meningkatkan ketegasan sikap dan konsistensi, mengimplementasikan peraturan perundang undangan secara efektif, berikut segenap instrumen penegakan hukum dengan jalan diantaranya melakukan penyederhanaan prosedur penanganan perkara. berdasarkankejaksaan ikut menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yudisial, termasuk operasi tangkap tangan. untuk itu setiap satuan kerja membuat langkah antisipasi agar pungli tidak terjadi lingkungan masing masing, dengan mengingatkan dan tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang masih melakukannya. sedangkan upaya mewujudkan institusi kejaksaan yang modern bermartabat dan dapat dipercaya, bukanlah sebuah persoalan yang mudah. hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, antara lain perubahan beberapa norma hukum melalui putusan mahkamah konstitusi penegakan hukum indonesia mengalami dinamika dengan banyaknya perubahan norma hukum dengan adanya putusan mahkamah konstitusi antara lain mang ununnnmanl putusan nomor puu viii tanggal agustus yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian saksi dalam kurap juga harus dimaknai sebagai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutanputusan nomor puu xi tanggal maret yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali terhadap putusan dapat diajukan lebih dari satu kali. putusan nomor puu xiii tanggal april yang pada pokoknya memaknai frasa bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagai dua alat bukti sebagaimana termuat dalam kurap serta memperluas obyek pra peradilan menjadi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. putusan nomor puu xiv tanggal mei yang pada pokoknya menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dikarenakan penuntut umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. putusan nomor puu xiii tanggal juni yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghapus batas waktu pengajuan permohonan grasi. putusan nomor puu xiv tanggal september yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik harus dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas an. permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang undang. putusan nomor puu xiv tanggal september yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa permufakatan jahat harus dimaknai bila (dua) orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. integritas aparatur kejaksaan dalam menjalankan tugas khususnya dalam penanganan perkara, diperlukan agar aparat kejaksaan khususnya para jaksa untuk menjaga integritas, dengan sungguh sungguh, ekstra hati hati, teliti, profesional dan proporsional, sehingga tidak mencoreng citra institusi dan menjaga kepercayaan masyarakat. untuk itu fungsi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh. penegakan disiplin dan (tujuh) tertib harus senantiasa dilaksanakan dengan kesadaran seluruh pegawai kejaksaan baik jaksa maupun pegawai tata usaha. penanganan perkara penting dalam penanganan perkara perkara penting, wajib dilakukan upaya pembuktian secara jeli dan cermat, sehingga diperlukan profesionalitas dan kapabilitas jaksa penuntut umum yang akan diuji dihadapan publik, sehingga diperlukan kesiapan, persiapan dan penguasaan materi perkaranya. samping itu juga diperlukan mental dan fisik yang prima bagi seorang jaksa dalam menyelesaikan persidangan perkara yang panjang, kemampuan untuk meyakinkan hakim dengan melakukan terobosan terobosan melalui pengajuan alat alat bukti, menghadirkan saksi saksi dan menyampaikan fakta yang relevan sehingga tidak dapat terbantahkan. diperlukan juga sikap seorang jaksa yang tetap mengedepankan kesopanan, etika terhadap pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, saki saksi maupun majelis hakim. jaksa juga dituntut untuk dapat menetralisir opini publik yang berkembang akibat isu tidak benar yang sengaja dilontarkan oleh pihak terdakwa maupun penasihat hukumnya, dengan pernyataan yang proporsional, terkontrol dan terukur sesuai dengan bukti dan fakta dari perkara yang sedang ditanganinya. pemberantasan pungutan liardibentuk dengan pertimbangan bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu disikapi, ditanggulangi dan diberantas secara tegas dan konsisten berkelanjutan agar mampu menghentikan dan menimbulkan efek jera. sangat saber pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan musisi, termasuk operasi tangkap tangan. kejaksaan merupakan bagian dari satgas saber pungli, sekaligus juga menjadi obyek dari pemantauan tim tersebut, sehingga perlu langkah antisipasi agar pungli tidak terjadi lingkungan kejaksaan baik pusat maupun daerah, dengan mengingatkan dan tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang masih melakukannya. reformasi hukum sesuai dengan program kerja pemerintah dalam nawacita, maka presiden melalui menkopolhukam telah menyiapkan cetak biru reformasi hukum nasional sebagai upaya pembangunan hukum nasional dengan melibatkan kementerian lembaga terkait termasuk kejaksaan. oleh karena itu, kejaksaan sebagai lembaga yang memegang kewenangan penuntutan perkara pidana, wajib mendukung setiap kebijakan pemerintah, yang dalam kaitannya dengan program reformasi hukum, meliputi reformasi birokrasi, reformasi regulasi dan pembangunan budaya hukum. rekomendasi hasil rapat kerja kejaksaan tahun rapat kerja kejaksaan republik indonesia tahun telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal november sampai dengan november bogor, dengan tema membangun institusi kejaksaan modern menuju penegakan hukum yang profesional, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya tema tersebut mengandung makna modern, artinya mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, diantaranya teknologi informasi, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. samping itu, dalam rangka mewujudkan e government, pemanfaatan teknologi juga akan mampu mempermudah akses dalam pelayanan masyarakat seperti pelaksanaan e tilang, e pengawasan, case management system maupun website kejaksaan ri, sehingga masyarakat dapat mempunyai akses informasi berkenaan dengan proses penanganan perkara oleh kejaksaan secara mudah, cepat dan akurat. selain itu keberadaan website tersebut juga akan dapat dijadikan sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap kinerja kejaksaan. anna profesional, artinya setiap pelaksanaan tugas selalu berlandaskan kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang oleh pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang cukup, serta dengan tetap berpegang teguh pada aturan dan kode etik profesi. bebas korupsi, bermakna bahwa setiap aparatur harus memiliki moral dan integritas yang baik dan teruji serta terpuji sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang khususnya dalam penegakan hukum akan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. bermartabat, berarti dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang ada setiap aparatur harus selalu menjaga etika, sikap, perbuatan dan nama baik institusi, keluarga maupun pribadi. terpercaya, bahwa setiap aparatur haruslah mampu menjaga amanah yang dibebankan baik kepada dirinya maupun institusinya sekaligus menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, tepat waktu dan tidak mengkhianati pemberi amanah dan amanat yang diembannya. adapun rekomendasi hasil rapat kerja kejaksaan tahun adalah sebagai berikut bidang pembinaan peningkatan kualitas sdm kejaksaan melalui diklat teknis, fungsional dan teknologi informasiingkatan dan penyelenggaraan kompetensi serta sertifikasi aparatur kejaksaan yang menunjang tugas dan fungsi kejaksaan (pengelola keuangan, auditor, pustakawan, arsiparis, perencana dan aparatur fungsional lainnya)empatan sdm kejaksaan sesuai dengan jumlah yang tepat dan beban kerja yang terukur. penanggung jawab kepala biro perencanaan, kepala biro kepegawaian dan kepala kejaksaan tinggi). peningkatan jumlah jabatan fungsional lainnya (arsiparis, perpustakaan, sandman dan lain lain) melalui passing. penanggung jawab kepala biro perencanaan, kepala biro kepegawaian dan kepala puslitbang). peningkatan sdm kejaksaan dalam bidang pengamanan pimpinan. penanggung jawab kepala biro umum, kepala biro kepegawaian dan kepala biro hukum). ii. bidang intelijen mendorong percepatan prosesyang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi rapat kerja kejaksaan tahun dalam konseptim pengawal dan pengaman g9 pemerintahan dan pembangunan pusat tp4 pusat) dan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah tp4 daerah) dimasukkan dalam struktur organisasi jaksa agung muda bidang intelijen, hal ini sejalan dengan program revitalisasi dan reformasi hukum untuk penguatan tp4 pusat dan tp4 daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen). memberikan masukan kepada biro hukum pada jaksa agung muda bidang pembinaan untuk melakukan sinkronisasi substansi nomor tahun tentang intelijen negara dalam konsep perubahan nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi intelijen kejaksaan republik indonesia sebagai penyelenggara intelijen negara dalam rangka penegakan hukum. mendorong percepatan proses masuknya rancangan perubahan nomor tahun tentang kejaksaan dalam prolegnas. memasukkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan dalam konsep perubahan nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia dalam rangka penegakan hukum. penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen, direktorat direktorat ii, direktorat iii dan puspenkum). berperan aktif dalam proses pembahasan rancangan tentang sistem perbukuan dan rancangan tentang kebudayaan. penanggung jawab direktorat ii). berperan aktif dalm proses pembahasan rancangan peraturan presiden tentang barang cetakan, rancangan peraturan presiden tentang pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat pakem). dan rancangan peraturan presiden tentang tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan tp4). penanggung jawab direktorat dan ii). menyusun konsep peraturan jaksa agung tentang standar operasional prosedur sop) tentang pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. penanggung jawab direktorat iii). menyusun konsep peraturan jaksa agung tentang perubahan peraturan jaksa agung nomor per 0o11 a ja tentang pembentukan pusat pemantauan monitoring center) kejaksaan ri, yang sudah tidak sesuai dengserta konsep peraturan jaksa agung tentang standar operasional prosedur sop) penanganan daftar pencarian orang. penanggung jawab direktorat iii). mempercepat proses penyelesaian peraturan jaksa agung tentang rekrutmen dan pembinaan karier sumber daya manusia bidang intelijen kejaksaan mekanisme kerja bidang intelijen kejaksaan standar penilaian kinerja sumber daya manusia bidang intelijen kejaksaan yang saat ini masih dalam tahap fgd dengan badan intelijen negara, dan selanjutnya dibahas dengan kementerian pendayagunaan dan aparatur negara dan reformasi birokrasi. penanggung jawab direktorat iii). menyusun konsep peraturan jaksa agung tentang tata kelola senjata api lingkungan kejaksaan ri. penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen). menyelenggarakan program penyegaran refreshing course) dan atau house training bagi user jaksa agung muda, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri dan kepala cabang kejaksaan negeri) dan jajaran bidang intelijen mengenai tugas, wewenang dan fungsi intelijen kejaksaan intelijen penegakan hukum pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang bidang lain lingkungan kejaksaan melalui mekanisme sesuai peraturan jaksa agung nomor per a ja tentang standar operasional prosedur intelijen kejaksaan republik indonesia dan peraturan jaksa agung nomor per a ja tentang standar operasional prosedur terintegrasi dalam penanganan perkara lingkungan kejaksaan republik indonesia administrasi intelijen kejaksaan sesuai dengan peraturan jaksa agung nomor per a ja tentang adminstrasi intelijen kejaksaan pemanfaatan peralatan peralatan intelijen dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi bidang intelijen koordinasi antar penyelenggara intelijen negara dan para stakeholder terkait lainnya. penanggung jawab direktorat dan iii). melakukan sosialisasitp4) kejaksaan serta melakukan evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi tp4 pusat dan tp4 daerah. penanggung jawab direktorat i). menyelenggarakan program penyegaran refreshing course) mengenai pelaksanaan kewajiban mempublikasikan kinerja satuan kerja baik kejaksaan agung maupun kejaksaan daerah, sesuai dengan per o11 a ja tentang standar operasional prosedur pengelolaan website kejaksaan guna kepastian mendapatkan berita dari seluruh bidang dan satuan kerja daerah. penanggung jawab puspenkum). memberikan masukan kepada badan diklat kejaksaan dalam rangka menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan intelijen guna pembentukan sumber daya manusia berkarakter intelijen, termasuk pembentukan sumber daya manusia intelijen berspesialisasi khusus masing masing bidang ipoleksosbudhankam. penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen). melakukan optimalisasi pembuatan produk intelijen bidang ipoleksosbudhankam, baik kuantitas maupun kualitas, pemanfaatan peralatan intelijen, dan pelaksanaan koordinasi baik dengan penyelenggara intelijen negara maupun para stakeholder daerah serta laporannya. penanggung jawab kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri). memberdayakan tenaga fungsional agen orang) yang ditempatkan baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri. penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri). melakukan koordinasi dengan jaksa agung muda bidang pembinaan dan badan diklat kejaksaan serta sekolah tinggi intelijen negara stin) dan atau sekolah tinggi sandi negara sts) dalam rangka pembentukan dan pemenuhan tenaga fungsional agen dan fungsional sandman kejaksaan agar depan kejaksaan tidak bergantung pada sumber daya manusia sandi dari lembaga sandi negara lembang). penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen dan direktorat iii). menyusun konsep pembangunan bank data intelijen berbasis teknologi informasi big data (teknologi informasi database terkini), menyusun kerangka acuan kerja kak) dan rencana anggaran biaya rab) dalam rangka pembangunan bank data intelijen berbasis teknologi informasi big data. penanggung jawab direktorat iii). melakukan koordinasi dengan lembang lembaga sandi negara) untuk meminta dukungan peralatan, kontra penginderaan terbaru dari lembang. meminta dukungan peralatan pengacau sinyal (jammer) bagi kejaksaan tinggi yang belum mendapatkan peralatan pengacau sinyal ((amber), yakni kejaksaan tinggi riau, kejaksaan tinggi bangka belitung, kejaksaan tinggi dki, kejaksaan tinggi kalimantan tengah, kejaksaan tinggi kalimantan selatan, kejaksaan tinggi kalimantan timur, kejaksaan tinggi banten dan kejaksaan tinggi sumatera barat. penanggung jawab direktorat iii). melakukan koordinasi intensif dengan jaksa agung muda bidang pembinaan dalam rangka memberikan masukan kepada jaksa agung muda bidang pembinaan mengenai penempatan pegawai pada bidang intelijen baik kejaksaan agung, kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi intelijen baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen). melakukan koordinasi intensif dengan jaksa agung muda bidang pembinaan dalam rangka penyusunan rka k l mengenai penyediaan anggaran untuk pembaruan upgrade berbagai sistem dan peralatan intelijen yang dikelola oleh jaksa agung muda bidang intelijen termasuk penyediaan anggaran untuk biaya perawatan penyediaan anggaran untuk pengadaan berbagai peralatan berteknologi terkini lainnya yang dibutuhkan oleh kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri seluruh indonesia. penyediaan anggaran untuk kegiatan intelijen, operasi intelijen dan biaya koordinasi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi intelijen penegakan hukum dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang bidang lingkungan kejaksaan dan penyediaan anggaran untuk operasional peralatan tactical passive. penanggung jawab sekretariat jaksa agung muda bidang intelijen). iv. bidang tindak pidana umum rekomendasi jangka panjang penanganan perkara hidup sebagai sarana membangun public trust, dengan rencana tindakan membuat surat edaran bahwa penanganan perkara hidup dijadikan sarana membangun public trust, yang pada pokoknya berisi terhadap perkara sederhana dan melibatkan rakyat kecil, kejaksaan lebih menunjukkan keberpihakan pada keadilan rakyat kecil. terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, supaya jaksa lebih menunjukan keseriusannya bahwa kejaksaan adalah representasi kepentingan publik. debirokratisasi penanganan perkara dengan menyederhanakanbirokrasi penanganan perkara, dengan rencana tindakan membentuk tim pengkaji penyederhanaan birokrasi penanganan perkara hidup administrasi penanganan perkara hidup. pengendalian penanganan perkara hidup. pengendalian penanganan perkara hidup. penanggung jawab jampidum). rekomendasi jangka menengah mengintegrasikan birokrasi penanganan perkara secara internal dan eksternal dengan rencana tindakan membuat sistem administrasi perkara online lingkungan jampidum, kejati dan kejar terkoneksi dengan administrasi perkara aparat penegak hukum lain. penyusunan anggaran penanganan perkara hidup dengan mempertimbangkan keragaman jenis kegiatan dan faktor geografis, dengan rencana tindakan membentuk tim untuk membuat analisis mangan oo kebutuhan riil anggaran penanganan perkara dengan memperhatikan faktor geografis. faktor kompleksitas perkara. faktor resiko untuk dijadikan bahan bagi biro perencanaan dalam menyusun anggaran penanganan perkara hidup. penanggung jawab jampidum). rekomendasi jangka pendek aspek teknis hukum penanganan perkara yang memenuhi akuntabilitas hukum baik formil dan materiil, dengan rencana tindakan peningkatan capacity building dengan secara berkesinambungan mengadakan house training. mengirimkan jaksa hidup dalam kegiatan ilmiah dalam dan luar negeri. reorientasi penanganan perkara yang menitikberatkan pada substansial justice tanpa mengesampingkan procedural justice, dengan rencana tindakan membuat surat edaran tentang pedoman penanganan perkara agar jpu sensitif dalam penanganan perkara yang menyentuh rasa keadilan publik khususnya masyarakat tingkat bawah. b.mengedepankan aspek restoratif justice dan tidak menjadikan pidana sebagai satu satunya penyelesaian masalah. revitalisasi pedoman teknis penanganan perkara yang terintegrasi dan date sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, dengan rencana tindakan membentuk tim untuk melakukan revitalisasi pedoman teknis penanganan perkara hidup pedoman teknis karena peraturannya sudah berubah atau tidak berlaku sehingga tidak relevan. pedoman teknis karena adanya putusan mk. pedoman teknis karena perkembangan hukum internasional dll. aspek sosiologis penanganan perkara harus memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat. penanganan perkara menghindari terkesan tajam bawah dan tumpul atas. penanganan perkara harus memperhatikan nilai nilai kearifan lokal. dengan rekaman tindakan membuat surat edaran tentang pedoman teknis penanganan perkara hidup yang memperhatikan aspek sosiologis sensitivitas daerah. kearifan lokal. kekhususan daerah. aspek inovasi hukum memaksimalkan pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan rencana tindakan membuat petunjuk teknis peraturan jaksa agung per a ja tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi. pendekatan multicolor terhadap perkara tindak pidana umum, dengan rencana tindakan membuat petunjuk teknis jampidum untuk penanganan perkara tindak pidana umum dengan pendekatan multicolor. iv. bidang tindak pidana khusus terwujudnya unit organisasi kendali mutu (quality control) jajaran bidang tindak pidana khusus, dengan penanggung jawab sesjampidsus. melaksanakannya house training dalam rangka peningkatan kemampuan penyelidik penyidik, penuntut umum dan jaksa eksekutor, antara lain terkait tata cara penyelesaian tunggakan uang pengganti dan denda, surveillance, asset tracing, digital forensic, dengan penanggung jawab para direktur dan kejati. tersusunnya tata cara pemberian status dan penyelesaian justice collaborator terhadap pelaku tindak pidana khusus dalam rangka mendukung pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, dengan penanggung jawab direktur penyidikan dan direktur penuntutan. tersusunnya petunjuk teknis tata cara penetapan dan penyelesaian perkara yang tersangka, terdakwa dan terpidana berstatus dpo, dengan penanggung jawab para direktur pada jampidsus). tersusunnya petunjuk teknis tentang tindak lanjut terhadap putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan atau tidak sahnya penyidikan, dengan penanggung jawab direktur penyidikan). tersusunnya surat jampidsus tentang penyelesaian tunggakan perkara tindak pidana khusus dalam program zero tunggakan dan sisa penanganan perkara tindak pidana khusus tahun diselesaikan pada maret dengan penanggung jawab para direktur pada jampidsus. bidang perdata dan tata usaha negara: peningkatan kompetensi teknis jaksa pengacara negara melalui pelaksanaan focus group discussion fgd) dan house training iht) dalam permasalahan tertentu dapat bekerjasama dengan pengguna jasa jpn mendorong dan mengusulkan badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan untuk mempropagandakan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi jpn mangan o o3\| menugaskan jpn untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan bersertifikasi dalam rangka spesialisasi jpn. penanggung jawab jamdatun dan kejati. mendorong pembangunan sarana tekonologi informasi yang memadai sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara. penanggung jawab jamdatun. cc. merancang mekanisme uji kualitas (quality control) untuk semua produk bidang perdata dan tata usaha negara. penanggung jawab jamdatun. mengoptimalkan publikasi, eksistensi dan prestasi bidang perdata dan tata usaha negara. penanggung jawab jamdatun, kejati dan ajari. mendorong tersedianya anggaran yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara. penanggung jawab jamdatun. revisi terhadap peraturan jaksa agung nomor a ja tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. penanggung jawab jamdatun. revisi terhadap peraturan jaksa agung nomor a ja tentang standar operasional prosedur pada jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara. penanggung jawab jamdatun. vi. bidang pengawasan mengoptimalkan sumber daya manusia kejaksaan yang berlatar belakang akuntan untuk dididik menjadi auditor bekerjasama dengan instansi lain yang berkompeten. penanggung jawab jawab sesjamwas. membangun aplikasi teknologi informasi yang dapat menyelenggarakan fungsi audit, review, pemantauan dan bimbingan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. penanggung jawab jawab sesjamwas. membangun mekanisme pengawasan melekat yang efektif dan efisien melalui whistle blowing system dan unit pengendali gratifikasi. penanggung jawab jawab sesjamwas. membangun data base laporan pengaduan line dan case management system. penanggung jawab jawab sesjamwas. membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar saber pungli) daerah. penanggung jawab jawab sesjamwas kejati ajari. mendorong percepatan revisi peraturan jaksa agung nomor per a ja tentang perubahan atas kerja nomor per a ja tentang administrasi pengawasan. penanggung jawab sesjamwas para inspektur. zero tunggakan laporan pengaduan. penanggung jawab jawab kejati. pembuatan batasan yang tegas terhadap laporan pengaduan yang masih bersifat teknis atau bersifat perilaku agar tidak menjadipemanfaatn sarana pengawasan oleh pihak yang berkepentingan untuk menekan jaksa atau menggagalkan penanganan perkara. penanggung jawab jawab para inspektur. memberikan sanksi yang tegas dan mendukung proses hukum yang tegas bagi oknum kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum zero tolerance). penanggung jawab jawab para inspektur. vii. badan pendidikan dan pelatihan mempersiapkan sdm dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi tik) untuk mendukung program diklat e learning. penanggung jawab kabandiklat dan jambi. meningkatkan kemampuan bahasa asing sdm badan diklat. penanggung jawab kabandiklat dan jambi. mempertajam iso dan akreditasi badan diklat. penanggung jawab kabandiklat. meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan baik dalam maupun luar negeri. penanggung jawab kabandiklat dan jambi. optimalisasi fungsi sentra diklat. penanggung jawab kabandiklat, jambi dan kejati. viii. bidang dukungan teknologi dan informasi diterbitkannya peraturan jaksa agung tentang tata kelola dan pengembangan ti, termasuk pembentukan steering committee yang diketuai oleh wakil jaksa agung, yang memiliki tugas dan fungsi memberikan arahan dan kebijakan, dukungan dalam rangka meningkatkan kinerja kejaksaan. penanggung jawab kasus daskrimti dan karo hukum. penetapan standarisasi dengan menggunakan aplikasi ti, kejati jawa barat sebagai acuan, dan mempertimbangkan keunggulan aplikasi pada unit kerja lainnya, serta pengembangan sistem aplikasi berbasis layanan digital mengenai case management system cms bidang pinus, hidup, intelijen dan daun beserta otomasi manajemen sistem dalam pengawasan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan badan diklat. penanggung jawab kasus daskrimti dan kepala biro perencanaan. terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kualitas sdm bidang ti. mangan penanggung jawab kabandiklat dan sentra diklat kejati. optimalisasi sdm yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengembangan ti. penanggung jawab kepala biro kepegawaian. terwujudnya sistem data base pemulihan aset. penanggung jawab kasus pemulihan aset dan kasus daskrimti. bab program kerja dan anggaran kejaksaan tahun anggaran kejaksaan pada tahun anggaran pagu indikatif berdasarkan surat bersama antara menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bappenas dan menteri keuangan nomor m.ppn dan nomor mk. tanggal mei hal rencana kerja pemerintah rkp) tahun dan pagu indikatif kementerian lembaga kejaksaan tahun anggaran mendapatkan anggaran sebesar rp. (empat triliun enam ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian jenis belanja sebagai berikut. pagu anggaran sesuai dengan surat menteri keuangan nomor mk. tanggal jununtuk tahun anggaran kejaksaan mendapatkan pagu anggarandengan rincian per jenis belanja sebagai berikut: mang uaunntnmangi. penyesuaian penghematan) pagu anggaran berdasarkan surat menteri keuangan nomor mk. tanggal agustus hal penyesuaian penghematan) pagu anggaran k l yang pada pokoknya bahwa menindaklanjuti arahan presiden dalam rangka menjaga apbn yang sehat dan kredibel, kejaksaan mendapat penghematan sebesar rp. (empat ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah). maka pagu anggaran kejaksaan yang semula adalahturun menjadi rp. (empat triliun dua ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). iv. penyesuaian penghematan) alokasi anggaran berdasarkan surat menteri keuangan nomor mk. tanggal oktober hal penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian negara lembaga tahun anggaran ditetapkan bahwa pagu alokasi anggaran kejaksaan yaitu sebesar (empat triliun seratus empat milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan demikian alokasi anggaran kejaksaan tahun anggaran berkurang sebesar rp. (enam ratus dua puluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran yang semula. mang ununntnmang dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas tersebut, maka beberapa kegiatan yang semula direncanakan memperoleh anggaran menjadi dibatalkan, yaitu antara lain kegiatan tp4d, pakem dan jaksa masuk sekolah jms) kejar dan cabai, pengadaan genset beberapa satuan kerja dan adanya penghematan pada beberapa kegiatan, antara lain perjalanan dinas, house training, biaya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pembangunan tahap beberapa satuan kerja, dan pembangunan gedung kantor untuk satuan kerja baru yaitu kejar kota mojokerto dan kejar bombana. selanjutnya telah disusun program kerja dan anggaran tahun sebagai berikutrogram dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah sebesar rp. (tiga trilyun empat ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ini mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dibandingkan dengan program program lain, karena seluruh belanja pegawai (kecuali badan diklat) dan biaya operasional (pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, honor pramubakti, perjalanan dinas, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari hari perkantoran) termasuk dalamnya. kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah belanja pegawai untuk satuan kerja sebesar rp. (dua trilyun tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu ribu rupiah) termasuk tunjangan fungsional jaksa dan tunjangan kinerja pegawai kejaksaan ri. manggung biaya operasional (dua) satuan kerja baru yaitu kejaksaan negeri kota mojokerto dan kejaksaan negeri bombana. kegiatan pelayanan penyusunan peraturan perundang undangan dan kerja sama hukum serta biaya operasional perwakilan kejaksaan luar negeri dengan volume (satu) laporan dan (satu) layan kejaksaan negeri dengan indikator kinerja program prioritas dari bappenas yaitu jumlah laporan terkait pola perubahan rekrutmen, mutasi, promosi, reward and punishment dengan volume sebanyak (satu) layanan. kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak kejaksaan dengan output (satu) layanan. pada tahun akan dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan satuan kerja seluruh indonesia yang dilakukan sentra sentra kejaksaan, karena adanya perubahan aplikasi berbasis web. kegiatan perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi dan tata laksana, pengolahan data serta pemantauan dan evaluasi dengan masing masing volume output (satu) layanan. kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan kejaksaan dengan kegiatan melayani kebutuhan perlengkapan kantor untuk satuan kerja kejaksaan agung, dengan volume output (satu) layanan. kegiatan pelayanan ketatausahaan kejaksaan ri, pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dan bina kesejahteraan pegawai, melayani pemeliharaan untuk satuan kerja kejaksaan agung, dengan volume output (satu) layanan. kegiatan penyiapan data statistik kriminal dan teknologi informasi dengan volume output (satu) layanan. pada kegiatan ini terdapat indikator kinerja program prioritas nasional dari bappenas yaitu implementasi pilot project sistem peradilan pidana terpadu spot) berbasis (lima) kejaksaan tinggi dan (lima) kejaksaan negeri anna yang berada ibukota provinsi besar rp. (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah). kegiatan penelitian dan pengembangan kejaksaan republik indonesia sebanyak (lima) penelitian. kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya jaksa agung muda bidang pembinaan kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri dengan volume output (satu) layanan. kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara, dengan volume output (satu) laporan. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan alokasi anggaran yang tersedia untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan adalah sebesar rp. (enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yaitu penyediaan gedung ruang bagi penanganan anak berhadapan dengan hukum abh) berupa ruang diverse dan ruang tunggu anak, yang terpisah dengan orang dewasa (lima puluh) kejaksaan negeri dengan perkara abh tertinggi, yang merupakan program prioritas dari bappenas. pembangunan gedung kantor (dua) kejaksaan negeri yang baru dibentuk sesuai dengan keppres nomor tahun yaitu kejaksaan negeri kota mojokerto dan kejaksaan negeri bombana, namun untuk pelaksanaannya harus menunggu izin pembangunan gedung kantor dari presiden ri. rehabilitasi gedung kantor yang terkena bencana dan kebakaran yaitu kejaksaan tinggi maluku, kejaksaan tinggi jawa barat, dan kejaksaan tinggi maluku utara. pembangunan tahap gedung kantor kejaksaan negeri dairi, kejaksaan negeri tapanuli utara, kejaksaan negeri karo, kejaksaan mang uaunnrnmang negeri pasaman, kejaksaan negeri tanah datar dan kejaksaan negeri bau bau. tambah daya listrik nagi satuan kerja daerah yang membutuhkan. pengadaan komputer dan inventaris kantor lainnya untuk satuan kerja daerah. pengadaan kendaraan tahanan untuk kejaksaan negeri kota mojokerto, kejaksaan negeri bombana, kejaksaan negeri bandar lampung dan kejaksaan negeri tiga raksa. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan alokasi yang tersedia untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan adalah sebesar rp. (dua puluh milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan perincian kegiatan yaitu kegiatan layanan perkantoran dengan satuan kerja jaksa agung muda bidang pengawasan, antar lainbidangengan volume output (satu) layanan. kegiatan peningkatan pengawasan bidang kepegawaian tugas umum, keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara, berupa kegiatan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi dengan volume output (tiga puluh enam) laporan pengaduan pada masing masing wilayah sampai dengan dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus dengan volume output (dua belas) laporan pengaduan pada masing masing wilayah sampai dengan mang uaunnrnmang kegiatan peningkatan pengawasan aparatur kejaksaan oleh kejaksaan tinggi dan jajaran pengawasan daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini merupakan program prioritas nasional dari bappenas adalah jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi sebanyak (seribu dua ratus lima puluh lima) laporan untuk seluruh kejaksaan tinggi dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus sebanyak (dua rata sembilan puluh sembilan) laporan untuk seluruh kejaksaan tinggi. pelaksanaan inspeksi umum pada kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri serta cabang kejaksaan negeri sebanyak (tiga ratus dua puluh delapan) laporan. program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan alokasi anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan adalah sebesar rp. (seratus lima juta milyar enam ratus juta enam ratus dua puluh delaptugas teknis lainnya badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan ri, dengan indikator yang akan dicapai adalah tersusunnya rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan, terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi, dengan volume output (satu) layanan, termasuk belanja pegawai pada badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan sebesar rp. tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ham untuk jaksa sebanyak (dua) angkatan yang merupakan program prioritas nasional dari bappenas. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu aparat penegak hukum apgakum) untuk penanganan perkara yang mendukung spotsistem peradilan pidana anak terpadu sepat)revolusi mental sebanyak (sembilan) angkatan yang merupakan program prioritas nasional dari bappenas. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pembentukan jaksa dengan volume (lima belas) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kasus intelijen dengan volume (dua) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan auditor dan bendahara dengan volume (dua) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kehumasan dengan volume (dua) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tp4 dengan volume (dau) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebakaran hutan dan lahan dengan volume (dua) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan asset recovery dengan volume (dua) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan illegal fishing dan diklat mineral batubara masing masing dengan volume (dua) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu penyidikan dan diklat human trafficking masing masing dengan volume (dua) angkatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan dengan volume (dua) angkatan. pengadaan sarana dan prasarana pada badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan ri. dan pertahanan dan keamanan alokasi anggaran untukadalah sebesar rp. (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut kegiatan layanan perkantoran satuan kerja jaksa agung muda bidang intelijen dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah pelayanan kesekretariatan bidang jaksa agung muda intelijen dengan volume (satu) layanan. kegiatan penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah jumlah kegiatan intelijen bidang penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana sebanyak (lima puluh) laporan. laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sebanyak (delapan puluh) laporan. jumlah laporan pelacakan aset tersangka tindak pidana sebanyak (tujuh puluh) kegiatan. jumlah kegiatan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan tingkat pusat tp4p) sebanyak (dua puluh) kegiatan. mang ununntmang kegiatan sandi dan produksi sarana intelijen dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah laporan hasil kegiatan dalam rangka pengamanan infromasi intelijen sebanyak (delapan puluh lima) laporan. operasional monitoring center untuk (dua belas) bulan layanan. laporan hasil pelaksanaan monitoring center signal sebanyak (delapan puluh lima) kegiatan. kegiatan politik, sosial budaya dan sumber daya organisasi dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah laporan hasil kegiatan bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum, dengan sasaran sebanyak (lima puluh) laporan. pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, dengan volume output (delapan) laporan kegiatan. kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah lembaga yang diberi penerangan hukum oleh kejaksaan agung sebanyak (enam belas) lembaga. lembaga yang diberi penerangan hukum oleh kejaksaan tinggi sebanyak (seratus delapan puluh) lembaga. lembaga yang diberi penerangan hukum oleh kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri sebanyak (delapan ratus empat puluh satu) lembaga. kegiatan tp4d kejaksaan tinggi sebanyak (delapan puluh enam) kegiatan.dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah jumlah laporan hasilsebanyak (lima ratus lima puluh empat) laporan. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum alokasi anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum adalah sebesar rp. (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya jaksa agung muda bidang tindak pidana umum dengan volume (satu) layanan. kegiatan eksekusi terpidana mati sebanyak (dua belas) orang terpidana. kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum kejaksaan agung yang diselesaikan dalam tahap pranam ratus enam puluh tujuh) perkara. kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum kejaksaan agung yang diselesaikan dalam tahapmpat ratus lima puluh) perkara. kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum satuan kerja daerah yang merupakan program prioritas nasional dari bappenas yang dapat dibiayai yaitu (lima puluh tiga ribu tiga puluh enam) perkara tingkat pra penuntutan. (empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) perkara tingkat penuntutan. (lima puluh satu ribu seratus enam puluh tiga) perkara tingkat eksekusi. kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum tertentu untuk penanganan perkara tindak pidana perikanan illegal fishing) yang merupakan program prioritas nasional dari bappenas yang dibiayai kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri adalah (seratus dua puluh sembilan) perkara tingkat pra penuntutan. (delapan puluh delapan) perkara tingkat penuntutan. (enam puluh) perkara tingkat eksekusi. kegiatan penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan indikator kinerja sebanyak (tujuh puluh dua) perkara.lokasi anggaran untukdalah sebesar rp. (dua ratus milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah kegiatan layanan perkantoran satuan kerja jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah (satu) layanan. kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsikegiatan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan sebanyak (lima puluh) perkara. jumlah kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan sebanyak (tujuh puluh lima) perkara. jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya diselesaikan sebanyak (tiga) perkara. jumlah kegiatan penyidikan perkara pelanggaran ham yang berat diselesaikan sebanyak (dua) perkara. manggung jumlah penanganan pra peradilan perkara tindak pidana korupsi kejaksaan agung sebanyak (dua puluh lima) perkara. kegiatan peningkatan pra penuntutan dan penuntutanperkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan sebanyak (seratus empat puluh) perkara. jumlah perkara pelanggaran ham yang berat diselesaikan sebanyak (satu) perkara. jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan sebanyak (tiga puluh) perkara. kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dengan indikator yang akan dicapai yaitu pelaksansebanyak (sepuluh) perkara. kegiatan penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan tindak pidana korupsi kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri yang merupakan program prioritas nasional dari bappenas dengan indikator yang akan dicapai sebagai berikut jumlah penyellima ratus tujuh puluh tujuh) perkara. jumlah penyempat puluh sembilan) perkara. jumlah pra penuntutan dan penuntutseribu lima puluh tujuh) perkara. jumlah pra penuntutan dan penuntutantujuh puluh lima) perkara. jumlah eksekusi perkara tindak pidana korupsilima puluh tujuh) perkara. program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara alokasi anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara adalah sebesar rp. (empat belas milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh sembildukungan teknis lainnya pada jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai sebanyak (satu) layanan. kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dengan indikator kinerja perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi kejaksaan agung sebanyak (tujuh puluh lima) perkara. kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara dengan indikator perkara tata usaha negara yang diselesaikan kejaksaan agung sebanyak (delapan puluh) perkara. kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak dengan indikator perkara pemulihan dan perlindungan hak yang manggung oo diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi kejaksaan agung sebanyak (sembilan puluh delapan) perkara. kegiatan penanganan dan penyelesaidengan indikator diselesaikannya penanganan perdata dan tata usaha negara kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri maupun cabang kejaksaan negeri yaitulitigasi, dengan target sebanyak (seratus tujuh puluh tiga) perkara.non litigasi, dengan target sebanyak (seribu lima ratus lima puluh) perkara. layanan informasi dan pelayanan hukum gratis kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri dengan volume output sebanyak (empat ribu delapan ratus tiga puluh dua) media. a11. bab penutup dengan disusunnya rencana kerja kejaksaan tahun ini, maka diharapkan agar para pejabat eselon dan eselon kejaksaan agung kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, atase teknis kejaksaan pada perwakilan indonesiarta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun, dan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerjanyerapan anggaran, agar selalu dipedomani peraturan peraturan terkait, untuk meningkatkan penilaian opini bpk terhadap laporan keuangan kejaksaan ri. samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian kinerja pada aplikasi money kementerian keuangan dan bappenas, agar penilaian kinerja kejaksaanmeeengiio nun leni untuk melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan selama tahun ini, maka diharapkan seluruh jajaran kejaksaan baik pusat maupun daerah utuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dapat semakin meningkat jaksa agung republik indonesia, h.m. prasetyo ind rami fo) ka) (en lee s\|, (ag c8\| ko) tai ke) sa5 a\|gc bush aci cus es\| sss8\| jolo coduxsccc ser dgn 9ad b9. ie3 daa og, is00 suu snn sin tyo aux iki gold sos dog cong e23 gg. suu. ss. ks) call curt los bug six usa il9t ia$ get lux fei au0 (an) tko ton doc gag a35 &3s sss gog3a2 ss8 seri roh est labs tu$ ex, io\| so, ess s30\| cad segera, aux axel usg3asg es$ naa ois sar tg: \|u, nn: es3 eon3xe3 pour offs9 ovj uss epe9 cad goro oara 531x939 to, tejo sse scar (el pole dog s2p5 tut dea geli sxo tutu daowsg euu ceo sos o25 \|sg5ss sp cac fee? oc$ deu\| sung sex foi hal bag c39 esx fes\| ss.o0 $$. pos ren des sous a.c bibles oles (aa png via z9 le) vas v3s lari lari hri (s1 kes (o) ki) kan \|($& zoo cs) man agar esg lag lotte \|&a ani 9x tera) tcu\| cls c$s $$. x5c esa. cose\| orx s950 sis s9gs\| 0tel ops tor caca log suga s9gg tor sev\| o89 demo xa90 jaco jax\| dox osx dax passes \|ess tawa0 piala5 e89 ses .a90$ g9, e883c pc. sgx 0nd tea. atc, koi 3wx tx) cc. pan seg cui puu $$. tur ere2 peta soya ote pai maa ter pos iyo to9 pss scegays cnn cuc seo0xot9 sao dat sex ses kasa dur sex2 3ls geo pop asal\| ps5 yss bop wej ia, pep us$ so83 ess5$$0ees kam sevoxsdocoomo roar kofja 555z2 ceg dubur suu tur buyut togaygas case cad eo3p tor sgt gx099g uas 52552e, 25x iss six, s0. congo tttt cgt kal (en terang ud kan yos sgolgoloksl sloss java sec gue ray e3h cas pes lega carr ce. sun le) exe saus cg. trus cgt tor lol orr oon dd. not1tt buzz se) ke) pk) ( ) kar) las kg) tes (ta) ss s isi kai pa8 kei s0. tgc s2$ ag. eu. 53r ikon olx ex. esa seo susu du0goc 3a3r20 da5 ken make) a90 ucx tok. valo ayo a20 se) ke) yo. ssc ss208 series 35x do5 sc\|a \|abad ass0 2s25 \|s35 ti20\| ero bko ser cc. cet on53 oo\| s05s a19 tol toy oocirun luc puc c0oro g09lk5o vows tuu ilusi sgn ajax \|nonowmz \|avs00a22 \|kos n00x suk x auk tutut nan cnn culo9 sog toyo. dag sc. gx9. ovo2 sga2 o. p omw dot voor kel pro 32c su ass poo er52gg e2uu solo on) iox x1road vacuum sav y.n ratu) sang cy2pax txi0s to) see pb0a. 2x05 tat l,, aero cut pre s958$xs saru a19 ld: kuyup gun ss li9955 cucu s2? ta. asa ken tgl do. ana suk ino ke) sp . aga m mou cik men s2. aax bad ke) ito) ke) ka) ka) ka) ten g8. g8. en: vex3u ugs0 cus0 cu50 dake3 cut deg tol. oct box so5x gst as$g3 a02 dagu kou bau 205c9\| satu sp\| sex tool xvuggd xo8g ulg you bo tya a8 a5 cus dag2gr tor. gow\| eco cgo0 ees sort semoga 3gc33 co00s \|( ass $g58 ss5s fs952 age nax pso ati a83 khan suro pagu dug s0. spo y0o0 gta gaul ss say\| soe ss001 css issn tipe sergio sit5 s9org verso\| 03r osis v3rse on5tug a$883x des $ g83x aio ro) ala cut (el ' ) fr) (r) ' ) bad tts) bag tee ke) rs) c8\| s5\|r \|.$ cuka. s0. gara saro\| re) tke buc ucc bwg. vuy oxy oxe no) zgx z9. slo soc kuno\| voor v550 " se3 t3guys\| ou\| lu. xst "logo ot3. venes ge5 sg sodok su. kena eng mal dgy lco.a g89 go0 pan oo) depan\| 205i. longs e38.t pala kan ax0 cia s8, yo\| das\| c19021 o09 o0k3s5 ks) oor$g pen, solid lon xoa css ccc s5$ lor see uya ibi 055d alo story fto? cso axu fuw p5u ttd yaa kan ("na sus uya oclc us. doo te, e3$ gac yours3 odu goo sora mal a90 cucu org nzz sg. css p0z tag ian) bad kei kas hai pa) eiga set sah dan 2i53t esok5 bus selisesss fe) gesa3 a53 gi) ft ) p90 sss s$$ pi. \|?g da pesanan bandara? lol g33 $ asahan s0. bed dana bira kos bei s3 nam 3se$ int benda bagai d0. ssb e53e sax5e banda gac soe st gis g300 spi ss. 3ss slh dee si03 kep) kas) esa ann) pee a33 nan: 23k a33 cg) tama o\|xa sis ecu toe pes cad a $ s5z kas bat es, ss? s.xo\|s ar? case son src guna guu 8g. igo resi g3e ecc pres ses sis teo o0c cog age sup3 ceu egg. ai sux (gl sux3 setia sit sdn tes59 (aa 95ss naa at5 i5553 n9agi055 put 3e5 ec. own. $s e90 v0012 oe23c\| tass bilo3 a30 eat uss cup tctruyvyu dog s2008551 ses f g dane guh a93 tpi 9e uss5 9500x9639 bday eni 8a0 aso p3e5 ses ega cc? nan td. ban ital ielonsa p3es o92 eg3cour bs0s bes nsp pss sat dust 50s base g9l co, s295. done2 coc af3 poe tue arp53 so, dkk ate e9235 you sox aax5 susu ses 29x 9x1 .0ro ng) s$s ee9se cok jek had 320i voor axx t20 sss fe) ka) tes ing ge) kat) kh: aad snn) mau! erna) ss. gun. vos ce, 3s. enya dlx osy dd. esx. s5. 53tc ( ) occ oil ciu 84g tva\| sana\| a0uu out, sco\| cut2 tol ec. maag gx, get euc gac v90\| gro ujud sa2g pok pax sega sat cc. ca. egg tor to. iax \|osx s250 t9so\| s5gc0 $e55 ddo lyu s2. nun v5. ron) ata y35 sex se leo tgc el. 50y9 d. rei cus pan papan fat 08k 0x0 cus 05e5 c55 kai deal eco os? ka) a29 53sc nae) end des tes saw dug a05 fei an) ss. \|g3 os. gtr uzz nan $as (oi tas) i3t ocu ses age0 sbo ks) sat &g. 5g. kn) gol mna laras song2 sort3 08x s58 ee) s0. y25 tests\| i035 you pa20 p3t3 ke) eror turu car yox t3gso0 sgc5 ara sak asas sus sda0rg ela pes a35 lang han d2pso s9rs3 bags ss$ lte du beo \|3fs rak) tg, dd. d. so.r s9eu\| tag ayu dra tan\| tour ep3 oey aga 2s. er30 skl dur pap os. tv, sagu susu. to ouc saya dpo satu sane fa. olx a35 bag gea da2t sl8s mx las bad tts) hai pro (ta) tej k3) ka) ko) 5cot jas sss set buyut h3. s.t cso dut vi2\| oto, orgs gu get cld got yce\| soars sas s2x9\| oto xsoggr\| edo uno rai acw o05\| s99355 sugar puc e \| pac tau erat tegen ug. dws gta oxy\| pes sas50 tes e ) ss\| ogo eeo tas z3. some sga pee gsi00\| ssfosv\| se5 dux too soy ddo kuy sunu san ovx bax unx a59 a59 "$ g33x dago size logo. 0w53389 toj sec s5. bocor uke egu$o\| 0khusus duo oot desa,a some 0ag 19es3 agu kos vers ir0503 ajo s9, 20x cio9d one gro yvu fase fax ccccc era aaa loss, tut. coc sei3ii33 pe35 daa tup5neg pad s9y iucn suu nu. oclc dug tol ceo stang igs5 pekan yg. 00k os. sgp gnx ana ce k a) em) s3 \|$zs s $ bag fat kan ta) (oi as? kosi ban tel tai gos cs set sana ana sus ts) pm) fera ses uc cet naa saru dau cal sess3353 cgyesu3 ya00 su. #cs\|c go$ est cc. es. sys gsa3 sudah ke) sug s83339 par ne05 men es \| g0s kong sur kue exa ke) da22 (s) nn: yua mass tec9\| seleb53 n3s tuo io5oi, root s9, sue, eps soe var kr) des kej ass cc. etd eye s2. sera cod had "sg ki) pa) cus cun "uv pen no) a30 san s332 gpu geta soo s85302 kue pes s95 g3. se98 teu c pra tc rt. les xx a95 0g cxg\|a 90e gl. ken 2x95 uda cc. fb2ses erg time kn) png kla osu bad ss? ses (h1 feri ker ke) pan gel gas uye seru sus sur sos tugu\| se. sgc su. docu\| ix5 a0ag3 deco 2x3) 9x. y9o xg0g g320\| sek der. feet suo\| sts set sar co. st9 ggx tc\| dun dar vog\| kec legs ega solo\| kel geo\| iso o0rt\| ordo o0c ks) a55 a25 get cuy ogu lou soy\| do xd ana jox\|aos ann xyc cucu oxa do? ss) uvo0 pio05 cup gsowpr dec. tex tuc s0. s8. dulu kp, dow gus g. kok ime) s2. eee dit a33 cewe aset goo bs83 oox ge) mas sea soyeoc kapal gap s305 psr turu? kux deg ko) e255ep, 98es pe250 sadagbonusa seon setoxdaceso\| leo forza ct5 2gaps23 dag based etsu vogel ex00g dar ka) dot kec out. lema s3il deg evil daan (ol ec. sc. con80 cio caps suu ss uc35 s3d ets sc. g0,oro ss. tyx okookorons scale ssjavo cus pul s2. des sen hao) sri coc dag ec. ks) ne: a95 sexy padi pax aan kt) (h1 it) tr) ak: isi ran kzl (en bai ten fee) kes) dac dac leger ke) s21393 song auj3oo aog dns esp egy535t gux cik svg s7 ggs esc es9gc\| es0an to, tax soda ecv\| yfduyo\| gus po\| a c toy toc ge0 studi yak dag ducum suci$ cucu ago luo1 afu0y ssg \|( sos ss5$ sar sudah tbs9 sbs, b33 $459go sug sog so5x o85x5 be, saro iro\| besa d9r0 ugu \|au3ug auu6z alis stud ll$ tutut ocu 2oc car soga too. pages a23 ks: soe rui wd. d.o cl. vau cp iu0u a52 pt. sosa l53\| log sena sy3 s9lon sox toc skk pacu lee dago a00 gs5g ex9 suoluk cc. our pada odds. d o tuh set dec $939x oy9 ungu oku oo0o sxacuo lag sis suc zee abb rss ayo peta cas gac ega w pun our e&s 2p392 lo0 aam mmx aax kai $ss tt) tai) it) hari kat mt) te) kes) tes) te) ke) kai (aj kes) ito) cg. aga s58 853p tut tut mang ega sha siaga e8558 sore sos sg3a\| g9g2s g85 9g955 9g83 so\| gc5 sara su\| ss0e8 s9f3 no) nu) gol9 sy gory 9ory sani pace pac car car car eco eye soro oxy oox kpp kena gms zux tao su9 sot sot sug pos saya pagos go2es (si vx5ta8 soc ala coc kou s3) cus vowel vowel ogy xian dx xan draw dono aos inx 5de a55 out ie5 fan ilx offs\| oe323 pole go. ticker anak$ oya, vod2 hs duo ow ane 950goc ayu tok skor a00 e?ag\| s3. finale\| no0 doge ssu ge. sat tok$e\| leo oops os) kolom low atx ccccc nusa loss, tegap seo ceeypoi tor bao an) done axu dek kzl a95 nop mus ggl deg eur sosok o0ny9 oox pan su. (si cuy ben tpx ito) kar) s \| sa0 ses kasi o0 s1r ko) es$ tb$$$ ate $s5$ rea3 ecu sesat tee sabet ama esai duo jai cc? ga cut bei s81? ssi bang ara? ama) exg saudara dia pon spirit ain :$$ ta) 2ea ks) kej hati binge bagan bah sc? ke) hai $s538 sar ke: oa0 gyx lp) & cus pcz isi ular ea. ses ecu toe cad kar) te) z2 c.$ im) (tj (se) ke) s\|s g\|s ht) isi (ap) ia) sar eac cs. s$$ der (as tema c3r cet ik? pas dau s59g sal ses ega. po5 sees ssc $3fz sss spo se2s 2gp ec\| tet gue er) s33 mak era 3s. fu) pri se?$ per pes &. hara tol puas gu. toto pee s. 9gom sis e35 3a5sp$ 5o339 tc3n3 s3? . s33 con race kran 2n3 pia si8 .ec aaa sok tu55$ op pire tex least mai isi ks) pin get a59 nn: s3$ e5$ one sena ese cus ke) pan ois3 pengarang kak vas ger2 s3ge, f22s2350 gsp530 ke50lp kos, vt9359 an) tpi ser pssi ehi cc. lsg 5o022,x sas$ 99x kang) ses s38 res pns ioi a55 pa3, pad lag raga yxi oa. 8o.c kt) s89 v0. cdo tug does g00r kr) tt, kan ke) dag tgt isi so$ s8\| 8g22 i5g 0x2 eg53 sg. u2c 3s soc e53o3s ioi co) ke) six5 tik ema yus\| key lo\| t9ex pog eeas #ga2 ax$ suk tp55 (oa $$, tag si2a$ pgp3re \|s2$ ee2 sf920 sis ers s3rse isx sos des535 see3 se35 doa lava ana wuu ora e83e a00 lauk sec cort cargo gue dot ed se. a89. spt $ss ente) ser ser sej 225z s383 oyw cut s5$fg3 sa08 goc t03 sos2 . gol gus 2ngg gey$0s ton ep09 t35$u low setan tac sex save gay lc. 22g0 rn) o0s sus lol ecu dj05s5$ ttl set se9cu sur to oey9 #. anu) cunogulu san desy ec. catu s5$ pan b axc sus aro c x gen c3c cwe too pes d5. mmx par im) (aa lagi kes kas kai tu) kai fan ka) sal c932 no) cost cos. rn) tote ayu due tran da3 ols u"s lana saj cus kan ked var y9a8 sas bos forms ogx3s283 s582 teu pepe fever sss 65ss asf s$g05s esotiag poso\|a0$ ate) d.o tagar sas stik $j009 xvgyop esok gyu c0\| eiu $s2059 jo5s icp tvo \| study 2x5 aux olx 5def oos ir out 93an e$ saga8$ so35x oi. hye kai to. dg. dus yus. sore. s,e88s ke) tvteryd tks usul a30 ss. ing fatal ane i0g gita, s031l9 fao note kar gux cccccc eususra xp, tugu. segaris eos, pos tor s35p ec$$ dok bea ann ane) oce aan nett oc 8c usu dot seo gula cou sss d00gyoo 250xz25 @r0 2x cuy .z2 ke) a98 cry fr) gnx e33 pan naa l0z tem) oo. br. cc. ( ) bad goa sar te) ts) cs\| d8\|& eka s\|s$ ber a05 sas g. tok s58 speed$ess ox6 g02 sara an3 den .$ es3 cet ssel5 gag maa 5sg 2o$ salisesss fei cut ss500355 s9x5s3 s$$ t295 pefgnde r38: (3s 3s3 .p pag asi legal gg$ tep,isf15 sss yy guy ss. ata gia 2c locke) pera pee aan s98 ses loka cc sur duo kue due go. s$ er? pes pac indah s2g benda big ) sec? tut kada ssp gam da9 der sa. s$$ us! sek so sos ard 8x8 e2r9 ke) ss25 s . tu) a33 tiga bag ks) gos $2p3 c$$ tes sus oc$ ls) cus d z asa ks) fe) g3x oo. ko) 3g tpg o $ pace) s20 sas $zs tar ta) (2s .s (8x le) e583 es, face" ebr (pe3 d0k5 ses segar tg58 dit c509 ara bau 22k uma sp9) anta) fee is5bs3ss5 ong. fo) e533 ob to) ugx s5$e3 nan nan nun cut gus sstdansia pd3 paha ber gu, tr) sve p9ss pau kal kg) c53.a aya s59, cs? el, 59x bag fafuoo nak sintas ko, toga, edgy aa5u image psr dog a5, snn ke) tee iki . yo? sas3g9 ce2unggas2 soon si5a so005 eds ss5 e2e seng tot pelog esa. dec ken bag ke) le) bad bar lgi fe) ig) kal tes) kai (3s ito) it) (to) lo. ts) ixt ggs gua tj3n s2. sus he) etis 20z esc egoxtu a29g do. tag sex saga2s $ans a0p9 \|a005 tg39g ken sako: vug heb upx xik3 sx39 geg lotto glu ron nae) map assist ice ca. oa. lagu a kop a950p s$. se3o (eng ma syp ocu tebo. toys s05 s0558 ss05e sas9 s2g09\| sol us kuno2 kuo9ec ayo doa sat bu ox0 good a0xovkrk sajak tokyo ocu uro eco ses non . cxx exodus ago a09 spo kaa g01z o. p0w soo sila orang 1t2t tea pelovre os2? 23x alyga\| 52c a00 jaga puu porselen s9z sx. dsn ecu sss5e3 ragu po sx90 duong su32 u sg, 3xc get u uos sc. so. ocb moms sit aki cog . saw s3pacu ses ius kei cek cld t91$ d. a93 reg pa) bekal kor tog bonus) ara ena tds gac ntar os. bpn ty0u d2yu3 oco 02cm uzz loxm aax fan ken) 'tej pas (tol mt) ker basi ker ka) lg) inna org (gor cs. ace act kolo act gac kai sxo de35 ski sk00 teng bas a90 kek ono naa ada o5 cuy pace puc sis5 te9 us) to) coc eke s guy 05g2\| c s 5e bia 5et $og sr5 ss00 vivek a53 rei cu a53 ilk. bumn esp ese pee sesak sai a90 soo t35s5 ppo kie 000x353 ina tas kei s5. dod os. ston thi tan 9g0 e0s5 vre2 g9s0 sf0589 mag seng soc 09x lah sept dew pa905i pel ccccc s5tks85 sse tugu i0s05 ts0yo gps, doo cc. serupa sumut roa deg, yur town only sok 8x5 cv tu 0g. gol ca pop dd kan) ken) boi kej ku) t95 bei te. mati sse sa$$ tan s?\| es sui tia saffasss? sabut: se553333 cye ers g000 ylu 890x358 bara isu 5bas s3. ter d09 duh aa ) pai bagi ist sat pandan iii ea0 ta. es? gas oe9 aga got dana les8. hati c$ 2atau dehgasaagati (og pra ose8 ss. le) ke) ge ke) wsc do. a33 sisa pssi cc (el so8ss akp33 ke) fa) tes fp) crr $s2 (el aur nan: te) s9 cc \|xa oxx ka) ll 5z0 sss kep) tor) keji pas kes) kat) kat) ka) fe) a20 g. car sos yes cu0 u. ds. ks) & 8e90 agu bee gas 0n os\| sc gol bad e39 3s. cs3\| g$yo0 cus asu. eeg d. ca. sgd a30 c3c egg teng na! case \|ac\| sg? gol gas bose 2as ira be0 ses se3s #gsr\|a3 sess iss, s\|g3a\|a3sg bee sax ler0 sa5 jog53 sss cost lava saras ce. bei saga. bea \| s ses,s andi ses ken pasi3 s$5e2 sug: s8. d3: law5 sa. gta os? 3as eey2 sc, ehs $t533 ox? ?z3 sas253 sen ep3$ sadar rorgcu lgu pax pos xxu osc rak ox a33 buat kpi gst ssl 5koki geor5sloss syg est dur ko, a93 p3. "sc eeu lcy o0u god pon ko) cor ssp sea, lek yo5 del go, ios a55 p0y2c ans godu ca i5s ts30 sos pe) (tai dag tri t22 no) n05 0x0 cu. saban s99 tt. d x kai ca5 f ) ( ) tag feo tg) log \|sg teh ten koi ke) oo. ttb sar esx pe) mma dp) tol cun ago sus a90 ks) 20x 0oxp axx xuo ui5 ec. 083c ur5 so. c2c lil \|asus\| sop sga3 sex son sesi seng sos\| d. ks) ks) re) sos sos soal sos soa53 s90 osu 0ss\| sus sos 50x na0 san ya2 tsi day ko) sx090 fs? (na s83 ono $5f29 rotasi price poso. to) xuy3$ fana jga) cyn iuu gag syst? oox1 io. rvecuuc stub suu ya9 sana lagu cut xo0ns yel tu) eaa mar dapur pon. o20s.$ let kej pmn ten isi sus ios kej sasu gye rara fan sxacuu grc asa kei sgg pam man a95 kg) mc. gac kej sop e592 ttg lol 09c6 axm aax toa) hai han kas ken but de. sar sud gas \|emas es3 \|gh3s 3s959 sss$ ss8s usgs2. (goes \|8c23 pada 988s5 orc 0x3xe5 su053. it9 ssl. pad lola. gs. genes no ega as$5s s0sgs s$ juga s55959 f$s258 s0fs3g fs35z ser sgg leg anie sera segar\| gs. r50 sda dogs osx9tr ost irg a30 sst$ s5l peg bar egg ss3 https xay basi2x paus "ge sag fei int cnn m2) teh dag stor a49 s9. ses yya c9835s tgu lia pp53$a sap kav2 logo ka) cl. sg. ses sao gg. gs) res lo. tag (an) (ca ksp hotel\| oo, eos ix9y\| apa dcw mro n00xz kasi sloss \| sawo 05x vnu kej ovo5350 kama! a58 ke) c9. rona) (ai all cccc bar gp33g ps. se857 dg0ed saya age kel sia so,$ tol for s3005 zdo uxxo ss, fun had s\|s s\|s ite sis kei kas) soda, tur kti petrol fei sar j018t ka) os082 dea sas eup3 una (s8 beng sele kei t$oc tgs20 eou g$os3 ia") ke) sa0 83c faris tas tu9s2 sfs$s kei sr$ teks3 sx. fox ku) o.2y e $ (vi sc3 pem) to9 s5382 arc dsn s30 sr2o \|large sg3 fu. stg s5$ s. ssu te) tai gua ke) s5. sak d ke) ketan srsg sxz dur saru ote3 . c top eee da2 w$. $. g5. ia5g kej is) gg. ses only deu9 pla2 s32 il) penis le) 5oe3e t9y90u asa ks) fs) csk99 ses sl bep isi sur lon g95$ a53 to) tas naa es3 sgc\| tt) ea: he, kk. cas a39 tor inn ales gr. do. bai idr s26 s26 us$ $x5 fe) ing tai ts) laa bari fe) ts) ko) ku) lap bit) jas doa ke) l.: au, tiga ex. ex. ss9o\| cat 5tcc saa eee do\| koh ttl cus hello act true sss lex 8s5c0 85c0 iso cet ou\| sus yx0 ass agc ses peu\| tsi co. sss\| dae most c090 coc ugc sus sud cor cal dax dox box nan nas ear be. guc ec. cus tes s9, bak) pu) ku) cg. segar bcs. guxcaf duke to) vuc iat get doku tesis eg3 sep x8e3 fi. gac yo, eu\| s0y tg. aan & (en leg ara su. puu 2ip9es s$p rp$ gat 2ige best5 s ag gau bem o53 ros oto sus pena pad 00o 5g 2ovs0\| k okx bora educ gua tut guy utc toga gate cad yee los bes ks) sex099 agt a23 dur sa3 m2) men euy oow sec lya, so. dan39 o0opo ge, coc gu0 egg. tegur & u kao) el ye3 te) gn, por yux loss vol oo0 bukuu saw ec. kes) k e ka) pan pg. sta ke) a09. kei ccm (si tanggapan cyt org s9e\| buzz tes) vaa a.a fee) tea) rela r3: r3: (asi "uu ct. szg\| s3e sos gs. psi sg29 big s05 gol tot loe is9 a50 89ne 29o0u sud po \| s0go dogs3 voted yos sos 3g pee era seal geo2 a20 par ses ssg ss3s ss5s ss595$ tes so\| sago0\| sao \| s0kgo ieu sar s2gr s2008 cut dlu lp. raga gowo\| powo oo2u a53 a28x \|a2 r33 a$83l cucu cnn aro toyo. day sfs gx02 0ge0 a93 ega2 ke) ses md. grou kai ate poso. soc cuy mass s282 solo dulu sox iaa secure sangue bana lyd tx90 s00 g agus pb. 2xt00 tsi aero cut pes, so" @lagu ss ,i955 a00 catu ruc tcc tag s2. da1 o. suci tes oxu so. cas m (er bpn cei5 dan pen men o0o ena: fe) fo) kej kel kar) kai sc. gave ena cos bae cot . vas s295 tera https (a53 \|$ nata 2s. 925r lane sc. santai luas see ses test a0. pe20 eter bedug baba ang says 9ea lag advert saga v0. ess5 2es scs\| ax3t sg, defunct e50 tees pulse pan 83c done 502p sik tyo s283c dg, ek3 zul 3n303 kartu ott sas s9a39 pes pag0 tarsus edo se93a 0o5 gps on5r bs5picks keb oon desis ss32533 mso iln so, t2eig h2y gun those ss8 sok c@.: v9. sr9 haa sup o08 apa oa) kri te) fan ( ) bad fei fei se) kei kei a? sa. nu ss3 cer0 sus gets pagu ues ss23 seo cole coc kbm: nxo so, thesis invasi a93 cun cc? sur bed naga sas5 ku) cuy dos set seo a59 tax jul s$ can sue dus ss53g 0gp cal sex usus ys020 sus soto cc. se, wol0i ded yap3? ks) gras xx gi: ses pee e3g pat lugu ken) tno s3. pln bao sore\| get a33 kue a28 c385$ s3s93 near ssr\|$ sos tut opa cik pan ikat geser s8 $ ss2e5s arg tuo fes3513 er3 suro 2pes s$3s cs. kom sgy3 9st 2x5 ser ke) dos k2) ko) ses ko) gol go. ie? $23g.c luka tel $3c tutup says tar) pps gex sas iu) s0. pag $s83$ uses3 atu sex s25" cpe s s\|$ sar ss. s$ sep a33 d8 ks) see et3 gt. ses cxy ge. a03 kpr ries c38 png ppk m ) ext ke2) las sz0 o\|s ka) g\|s eat cuc se. syr pal seks pek\| 21rs dur ore tea ar3 ses kai sri sus te39 .$? s25 (cad iso jaan) ke) 2hu pg, a39 ari 20x ts? ts8g 3c9c5 a95 gep5 s8. benar, auto5 asi. isc tit cop ihosia na: gaya3 cc? dt tai s$es.g9 ce. bes daun diss pan s030s a55 rai sop gac gsx3 hi. 58x ter ees5nagita bee apa tao good sls sm9g9 28t se e933s2 kue epos po0pp gerik ses ts3a3$ peak soko one s0a0 so0 k00s ssp5 ra) cmn sdn sar le) ext sis lag lari kej ke) ho) kat fuj tas kai car c$s tag\| gg5. demo\| aux al3 ccel eks\| tol. cun des se. sos\| ke) dopo\| up b\|got egs\| ie0 sgn age5\| $2nc von uct curug suro xsy0 para c0y2 cus susun von ore pri kasi a33 0g. g9uu eco sea as9c lost \|auto ss89 sss ilo\| agar sex tkr saga\| most\| gor kor sagu) sort ssa (oi xu3 suy iuu 5s. panai tot. toc oya. lux ons9 oox c0xuy bawa dow oox xax cow sees sar ec. ore sg, nn ona egg oxo 2g0 ago. g3 les es? ca sc. ger #gw so. bari tb. sgt 03st250 vg25 fest score sag3 oso 3x3 xuy i3k\| ass sewu goo sgp. t00p is$y oyu \|5g solo s9z source sex puc uuc iau yge ya9 os9 x00s a29 doku bnn lea ss? sps. tat l,, se3erg s0 5o5 voor you tg ky9 des lo, suga e .o0o saw sxacoo chou egg ss. dug asa tgl bd. sai sc. voc rn? suk a55 aro jangan crc von c3c t83 naa gea de. ado se28 name laxo en) nn: tol kai pai sop pan bta hata g9b9 iga kei ol5 bea sus kon gol don tts g aga lgx sex a9a cars gas sung: fag53 batan (eye sya u25 wae pesat bean esai soe besar sgg3 neon tolak saya. kui kasi eg835g ss3. dur ss5255 spouse haa sara eey3 gtu re06 de59 age log s8. ing23 gus: pin pes are poe opo paras o3n3c kar s5tuas5 ati das seseeoas ere gor do. pee sasa sss pes pen sax cu&.: 2g. nae) ns) ooz terj wej !g5 te) $zs kel tea k3) asa kekal coz osk pss ro) gx45 tar atas33 9u8 s392. ss25 2is$top sidiasta? 2gees ban nan cgyecus end a20 ku) s.s rae) 2st peb asiri reg $y8 ke) e3 bebe sandal s3 g guns seri: pad s3xa5 jari es$ ea0 ihntalbn benar era arg es35 ian le2 s5 hta3 gar3 a33 ie) ose oc.$ inai t2e9 jani ko) sa0 ka) s5a3a c93 in bpe seo sss5 $2l rel s.e ku) d z g3x 22s mani ke) eiga a2ies t95 cd: da3 padi ae) kr) fss lt), lt ), les kai kari kari ten pe) ls) m2) ks) su\|a@ rx. a13 to) (sj (sp) te) kang) s3. gor kasi (en bra seri sss dlg ae) don tea apn tugu tha der0 (nan ss. anu tut ss$ og\| cos ses del tes tsi ios bot ko) dan gol pau ts0g co0 \| s958 ca1 jar o2x nan ss53c3c5 lsg tayo y9005 5s5 dus or55 ee9o cue tora or. jan 200cc tc. etin yen duku cs. a89. tuc ge, soy ip. ,use0 esa na) c$pe. pil siswa nge s5ar des sgl5 ty391 50x ver oxg ek5 sega elg ong pet sao heri tex pas p9n, $suz asc9 ilo pep eoi gaa bos gaia, lee es333 23x ert sadogloraso\| story og050 sor\| s0xre powo k akx b0reza pang ces3couture gol pke kei sumut atas sse$ cad 49s buah gsl. os) ko) mg9 iur a39 ts, du. kal le) gyo luc a.s $eo3 loy tek onto eei fun image ses s21903 cs\|us oi, bey tr3 gsodugro ssaaoossdavo\| saw cus venue\| na. f3. ls) ton imj ke) (na cuv te di. peta an st. cet 23x tol sos o. s1xr and uzz dag ( ) ( ) ( ) far) tag kad bad its) pe) bad had bad had ia) kra fe) te) had had isi lte kara a34 kai png ita) sae ser sx. r.n tes july july july tai cwy5 c95 tur eru 0gs59 sat sdu\| s00 a90 tut ray ulc tor son song32 so082 cc. cl. coy coz suci gue kore sore gor axo\|agy sss f$5c ss$ se5sg (as) tia k gt paru merana suk nsis son soso sort sati sob $gayo $also orc tus$y k3ucs\| kd3ucc ucc para ig, ggw vgo vgowuk da0 vox aux oux tutut ocu suro eman: togo. oor wol ka) yee f3? saru do. pro os. s9su swu cd2gu sga,h3 ols fee 550k puu solo sorga succ ssv83u nan ago o0s log doli oka pb0p. d0os.g tu! set kej focus sau $ua!t coc sak o048 fun guru o0o0o sra gdo sus res ius cg. gus stw else) . x sg. pes bari go powo dau n.s os. s2. og. ooxrmx oag tt) tar ke) ke) (eri fa) ka) (avi ber \| s &svu buy f8. ses soars s250 cwo duke peri\| soto lo. rouge bag lux iuu kos\| sus scope usg file ski, gut vogue pun au3 oox anos3oe \|o50e oe0 tg55a sangat man i3x sa035t lol cov o\| gon25 a00e5 sas iyo cc. go. s2$ elul bulu\| klo dato open es2, 3c268 out ss0055 @sg3sc egg2 tol a20 ire853 sur tahu dus epl ogg sns dng umat ken sz? p5c kav l00 koxostx ccccc eun lor sst tut. two snn) cet ypo25 gor 2ebo k53 don xut g) aaa gurau oo. yy eksis tutu got loan sss d00u go0 sor area page lag c3. (ro) pes nae) tuh nzz a.$ sal tn? hg) r ) fo) le) bad s\|sg te) kas) e\|s a\|o fat kta kal tai pes, ke) ser i3sa3 set nanas & ping agar ggs eos en: tag fatbsesssis3 ga. sgp ser sss3555 tao ta00 gx. sg59 oo. sur .$ "d2 s038. ons sc3 k2) cc. s.n$ bed esia ba? isa osx s22s pahgsoigal tun naa s3. trs nun men sss bonus did 9g. pen pen naa: iot rug oon tel bri pari vas spt ssl pil saus bogor de. te59 signs s8? sesebegsa ng: gud on35 0s star s3853: gps os. $ n ie) gsa0 cdr e9$ s2? zwm to) des tel gbk $2rss vug? kei sus sg$fuu lutea shen pda gita sep kss$ mana hau gss5 ir, cle95 san cc. lt. ss. s$ jaan 3uu ieu ke) f3) gsx cxg tg, ols dot lugu anu tt) sao c loss barnes en) cas se. s3. org sat lo. . tag & $ a.s s52g 5z0 uss uss sss ka) ka) had tts) let k3) ke)) cu. kad had ga. eggs te. soy 05e ox. s0 c53t semula pr? tss lks ees gek aco \|". iso os\| aos\| s c se. kasi ana duty mad sux.e ays aye ak sue s0. edu danu sea arol\| ss. o8y e0y (on ide x ja0o dox 02x sac3c3 tee ggg ld. gui loser ya 3gst vo0r5 ls3) egg. $9c fe. curse note. rps tir pga iri sug pi90 cat r335 s$9opsi3 test bra pena soya l53k dog guu toe0 seo (pen gse s220 sa3 ke) a29 tpl fe, eex boa ke) sg3 gogo p,k3$ 99x 25x ees3 gaga pes s5 se8s5 st00xt kaki b0fza pgnsarapt sonu date fei (gt 0n50 gor e$pole kal mg9 l5ur aa) cc! dor ma) 95s4, ang 35k done2u9 ec. .sgc con0 coc dun bean to) xuy9u, kang fee cu. cpo sssesastse shadows do\| cus fes3 sgv f9. koi ke) cso a55 sar te) seri$ dev fat masa 34x si0r 0x5 bac dag keke) 5zz0 sas kang ke) fat ka) kai ke) ke) kel kal sg. sg. ter so gu9 s3 ns: gg39 aan guy tol es! dtg l0 oc use yoy dod (out .nc tu, tuh (ea out2 coba\| cg$ goa t.a ang dag v058 ecu tra nan sauce sec sar asing\|okrug\| ss5xo9 page isa sama has pas tap f3gu c333 om. 3aro gere\| ter ser sor sag sag sar docs cuc toa non ibc ono sg, v9. d9. kdo spux xax axx dok et. arus3 suro pat ata dot sg, coc oo oow bga0 anu ss0 to) ss) tai sve2\| ora i2t pera tts os. 0os20 tar seasons\| coc syu iwu cewe sga,ge soli boss 5g ! selon s0z sox ian taucuuc ssn is) nu pny dana goal s0. pu. 53xc dd0 s.g s9. tu! kej vas, sts peg st.s3 ko. ge. ooy9 kayu ayu delay saw ss3xocgo cuu ec. aoi eyg s9. asn bag su. stw keke) cet son c53c cuv eos .g dot 5c58 ons les 0x00 090cc uzz naomi aax em) 1z8 sas ka) teri kel ke) bana tol bo. ttu a53 tree\| gale dwu kut tot ob) lur to5 gen sexy dut tokio\| out vu20 pe20 peta merasa sss5 $5xe\| ss0 s5s59to9 a19. vanua\| sagu gesa lux kos (am tote too ala gw sa. kai say lc. ius lux iki tuo cas gor kk9 gu ogu vy0c kuno xou klx oke. \|o505 oto vice3 lagu. sant oon cdo fta sa, set dor to. so, tahu ui5 susu dato bt3 oy20r ta3 \|agr0$$ pek2 0x0 fs25 ye car tompu0o\| goo cu! ygc cex g. s09oxt kav yos raxastx ccccc ega guu loss ec? tu. teams0t3 i053 esai ipe00 sej ie, ns0.p c pan nan s2) so. ccy lng ump sso dd una oclc tes (en 0oc tongue v00n go0 akan care) ks) ea) tg. cuy n.z (s1 c59 tag nat pao had bun 2x fei pena lana tan gai ana s230 ses ss28$ es: sae pak en: sta 8s? s33t (sa aan s85 berl es, ke) kbs serat ani #sa5 dapet ing in: $s5' tata (ga ihntalbn s.s tak es5esa ta) c5933 ie) ep3s ke) e23e ala ir) n323 et. bs" fei ta) ku) sn3 dol93 s5a3a s05$ kan lse05 tar $gs nas crr s2 5g. a95 hn: asu gsx cc. sle tt) ol (ra ai3 solar iss ag: ep3 2s. nan padi ae) nan s2g bas ts) kas) ne) kei kol jus no) dag 53c tel bea utu akan d0tar ecu sng ada s8cu ol\| eep8\| 5x8 pte kux sec sar $55x x8eg ran me) fes sos\| eee cgsc dus pas koni oxx ss353 genres c2? a0yy se0rs\| teliti sao laa iis bios ss5s5 #353a5$3s8 oles z$$ ran epos koyo) geng. han 59x pyar da5 a33 gi2g a03 gun pn: a95 sek egg. yac k49 como duga des 5l5 dan oeu5 ses oxo sus ope ges2 gus kel a03? pi: sat, ke) den aaa gas sadoggotulo svvoxsflocovzo0\| our stad po0g suc vpu ng: gor gugur5ar rai sts z2: sg, 5x5 yes.o\| e03 sog iso ela saga tax unas uv coc5 t53553 ssl 0yo sen ovodugy og xax5 cus pai ion eyu yug get sdt te22$ idr tag its) ke) ke) ken) kai $$ ks: p3. d gas gac au3 age $ct0 53x cg& eng nun) es. gua segoe s.t god soc sos bo. a39 .eg wu. ttg cu. cus d0\| usg ooc c3 . sc. ks) gene 032c gta va\|lass aio s tu ser kei xo. vuelo vucic tu. aa: pos kolo u9 loh dat sort son sc. oct oya t0)9o pus gn9 koma) ool "lo dok doa doom owo mera ega tenun e99 uso goo. sex mu) c sz8 \|sf tc. drg usg ke) 8h0 \|x533 fe3$ clc. o tol pes ss3 sis gets sa. as anie ags csg sun iyu\| c2u k9, yan tool ext 3sfu tone sso\| ssli dox sxx taucuuc tue ssv dana dun fej ko) a23 beli pena) doli act oke (si sg, ls, 3xc ds. s0. tul (age) kei ted ni) rose koko) s2 alus tuyul sagu ccc oo0o sxacoo tt. eun co. aza tag tu: cc. var sts spa cyo doo sar se95 ppi dd. 099cc 0x05 aoxkmx tes) kan) kan) kan) kan) ken kan) te) kap) kal ses uxe.i dls sb. tut t539 duty s959 s959 s85x s82x 995x eos s92ax s92x dupa kau susi ojek sae sia oys3s202 x555 ig, kongo) so25 sot sgt es\| erfecsc ss9es s$9ts ser s,k5 s93 (k30 s5$97so8 atas far3s assoc sans s9550 geo sync oge edges geger 532e saya saga oc . kis csi sus dd0c puc otc tty kel sal c,lks a283 a2858 \|halus t ses ta) (tel es) tes) ke) tel gee sda gol su . to. ren tus5 peri\| txa\| o f$xc5 lo. g.l lux zc9 \| ps9 pose own gayo s0908 ggs grc gor downs mest\| vuo awo del out verse3 ke) gie kuil 0x5 own aan in883c vote go. tlbuslo\| uus dato 9us seo duo s9go ta3 \|ag eo$$ ags te92 guru press car tun goo kx99 yus oggi gg. fav oo0 korat eruccc s5$5939s isis aac$ isi5 tee psu ku) te) dok g205 nya tum sso oc8c rsu gan ses egu s202 ctoavus o00ng& sora pan oa. c50 tax ena) . loz bae) $zx3 ( ) $2z bag ke) fans wej kel kene) ker) kai c3x0 c5$ res 8s. fan pro cc. tuh sal zex tung spk yg) ps) invasi et etr5$ jok see yang ses ary dos tsc fee jul saru pm) ses putus ses dum cut solo six esa 8r ca. ks) sc3 tai ded yap3? pes cc? gitar yap hei ebaniisa yen dcu dugononl s25 gale boss eep sus en: ega5 pap lor $\|ex3 $$a2 s3. pa) tes isg sass\| ses e33 ses se5 es3 hai esa re) a33 i5255533 tour song ko) soto turu est39 fel tik pat suu go. s9. sos nan ks: ses (ea) c gas ke) to) se uu awp0 tutup sora sps t5p33 kal o5il 59k s02$ki 9558p ios cus kn) ke) yel ks) tol tuo cas tun d skr g.c rc! n9. z rt. pan scc isa p3u ke) ks: s on apa cot ter du. s52 os a33 2259pa\| c30 2apjss tus olah 32x dar dag gas ce8$ naa sz0 kas te) tes) (ap) ke) kel aas ta) je?) kuy ga) to) (s1 \| g guy 5g gn49 se3 dok g5. s&g ssl 0s ser ses 3ag\| dol der sas2al fss5 g5 bad suko jas dog geo gao\| pc. 9g. sxg9s2d s9805\| 85t dau lega catat test p5l syok ngel26 eps nct bet dies oli buas s3. sos oea bo2 s vo0r58 eg9ot 5x5 cius3 osg p3$ sa53 sur s955$ s95 sun . xuc psi se. gac henjretpad soya tyo g039 irony ocu 9xot9 a80 ot3 ko, as23c3 seo sas2 sos3at uxu . hto5 eee pso pakaian sesal02ses ocu nsp pee susu$ sage 145g orc0 lxc ha) ton horor set lamp sopo cao ccc g0. pag3 po0oy puu9 onpagjus ku) (aa sep sig tr) coc cucu ss. bri gen ata ek! coc cc. jas cc. asx \|$zs ses kn) kori (ta) fe) kasi ga. sg3z eau seo ea5 css e9s esg esx e090 e0r0 . es. cud kong) oxc cucu\|louwawwa\| vfg pmk ttl (oa) a55 ots sclasgc\| tes a59 c300 5g. pgg solo pg". pg. pg? t05t gas tpa nan tee ou9 ols docs ef09o0 edu ef, ong o00y\| kyu two\| tung o5k9 50x a00 a00 a05 idx ss pura 0wo2 bag se5 s3, ers tu) e905 2st ley3 gus oot ets ka) aan tol 3xc sc. cra na) re) pc5 doc sam cco (nn spg sik ss1$ aan to. 88x eta g8. pen mai dang 3x oo. dac uzz bad ) ( ) las pe) kai ka) kai teri iyc aux set\| art selat sob0 a50 aan poto gula tags g00o (k0 nuco\| a00 sgs8\| sss ci5o\| ssg\| seg599 se055 kos dos et85 tyas sus$ see eta @tap see a20 psp ns: s05 fs2555 setan ngo sg5s0 sos sg$99i skel br. pe) na! isl gagal a20 sant saya oo\| ogwx sego spo spo y20c ii. tic slave 2isl $s58 alkali 0we aki a39 pad gs25 sgt cau\| 0nrc c2gyu eou teks svg0e dana er22 kei dl. to) tuli dan ss99 eng perc3 sauna to . 2x5 uss coo . ssa0 gcg fa. rc. (nn sx a59 os$ gg aax $as tts) pas kat fe) kta) us! ss5 sort sore oop. tong sps9 got tya sxd soo co. too g90 pasca pacet but duo c. goto ss00 (ufo ara goc avo sonic \|lou unm cdd0o osi1 su5555 "$ 53x ea g es: snare s0. sco quote ded fsc2a to. cc 05o0y ev$ nobar tea s5900 9ge yya tur a20 ig su, ca. bea tdl sc9 g0. tua $595s) so93 kav o08s ooxoax eryuccc sss loss, usg. bio5i eee23 sro? powo isu uj05t tdk yaa tip su oclc usu own depa3 ssk gn. long sst ddd goo soxzdrea (z1 tg. eni c8g 25z (te) egg (era) ant ke) l71 sss tari ka) ts3 ole ala feat bid o\|r als tao ks) s\| p\|g ito) \|as pan kan ten per ora aa: cox thesis men he) seng ergiass3 s230 dog yss tur nn) sensor ses ka) bgg2 sgp oia rs: kej aan 8r3 sisa os. fis bed asasi g5s3 ce? s$9u (ra tai sur ssc des toh kue ke) ist sara cr. es, satu3 (ga w2 pil se, ina oi. segoe agigahangain sega eia3 er3 dur ke) ser 5x8 est39 trip 9st ps30 s9g' zd to) ee3 gun tkd 2tko5 tej sg$fuu size ato lo5 s3g \|ss ke) dae kn) isi sss sas der eki cs,s9 cc. #s2 dd. i tip cus klo suc kg) gsx koi d.c s8. fee ales ors ira dec (s1 bad ( ) ren gs. dh. pax os8g koni vas sas bari tts kal ka) isi $:\| kei as) kai kan) fang e\|a cor & xxo euc turu leo osu\|a s5s.\| ke) uga sur tags ses0o\| sg22\| 23x age ss5 3x5 ceng les ku\| ke) gx? powo sis seo ov0l iuu\| says diesel\|asx s5p33 can ta. gee sup gores eya sac ,xu sreseora t rok ge) ,sx nu) pug lord3c ols kano) a20 ays susxscaf se curi due sag ekor a95 gu5 oow $$. soe kenapa dog g0, ius tt. soko cin a8eo 8xe3 d9w0 en) pus, s263 an3p gor 3jan lah bag ug9 (el gsx e. lee el. lgu ann laa isro,se aan sense sem nd0u ssd0gg oorucu yvo2 ssevoxrdloowwo rak facto0 nan aaa tut sudut can: sa$ eru aa5u gonlloll5 logo bit dor tugu ben ixuogy six, sopo (ea) te) tci0 coc ku) sud (sn rsi guy go\| xuoguus pre yas oo ssanossisauu gtp3 ear a30 p tra cos coc ke7i 1g) sex nan: 2e0 31x da5 sz. sas sas ke) tg) fe) an tes) ka) ka) ka) 25c \|. ig3t eea\|ec ss0m s530 ep2 tugu cus ice del c89 ega sess\| tal3 soc soy occ soma vuc. vuc da0 ayo luo cut sc00\| sc58 pas poor pss pp28 ke) ata a53 song sos sec pg. kav nuu om. wr. vg32 toto son s5s sas svd\| lo, sa$ s953x route o5ro goro s3e0 pula asap pos, serie \|awal seal awal maa et. ara sau suu ses s sop 2eg aga25 anu ceo e8. $c2 hari le) velg s5ss$ sg23 peter sao, oso. 9x0 ox, ag. es sun luwu t985 tas39 soll dye 5g ! selon s0z sox ian dik tucuuc tue igy dana ko) iki tx90o alg dog nea buk pbl ss.$ lut (age) tel sulu seo sv cucuku sagu del saw ss3xac grc kai a.s. a14 9c5 axy ggs. s w pang a35 art ema sus tg. pen days lyw cc. oil. oxo0o0 9cc uzz naomi aax pr) kal (aa ten) 1g) tg) kes ns) (to) s38 s550 se55 s35$ geger sauce tuc ckk9 tuk boy bool 00x gyu medusa olx k0. tel lucu pan suc lt. oas tai ons cue gor yel ke) pet oyo coz coz coz2 tuang seed space fasis pcd pas a25 turu sgp suko taro i3g sue gol dal ppa taluexu tones soul iss gb, boru us\| des0 bener siber peg eng sigma lauk aux xaw als lutut tg55 cut dur ir83 sar tahu a) kost tel gg. 2x5 gnz rap dar ses ka) soe tax yue 9c$ sps, ps. kegg says sgt (fe s520 uc $e3 s933x ot53.a kemas fei s9. ss. $3e eat ka) 235cc e0x3 versi iig6. og9n 9p3cdot pos bep pe9rs3 ate ccccc 5s59s$s iso eee 3r3 genre kiki esp serba tt, pera eu25 c$9pb cnn dan ant tg5 kes3$ era 5zz0 kto) \|zg s\| s pan las pati set sara nasa sae s230 tur eos ic55$ efesssist #si cal cgyecus led sisa jet ded yap3? asas peanigeiasid etik ge3 tu3 seo ks) duta, ist sss basis es? too ec. "ii pa) es$ ikat taat ta penganan uc? kei . bfgasaapsas jala top gpe$ s83 jai snn ts, ga. luka 0skg kos s,s9 t \| ks) mui spg cus o.z sss ill gsx tas t ) os hai kotak a39 sug rei aa2 ies s93 tas sas tts) teri tts kai koe) kes) kasi ko) ks3) fee) fan te. te) sosial i\|a gus ke) a xo da2 te c $ cup cuv3 sas\| ae0 jo0 lu\| deru \|osi53 eko bep gs. oo\| dok c1o00 css opo tip srs s5ss\| segi se, con \|es aew\| #uo tai susi ux. yus syu bot te) koi cc sss gs2g ts9x togo gas 95x sata las says) sax coc betty, uox geino bipeasgers fee ter hahaha e80 osx er$ isc dog says s$se$ sus dug, tuu c$. cuy tngevullin get yul .g loo gumo\| "sc20\| ar? 3e0 ca?d saus score act teu coc tus$ ocu oto ba ) belu tes, gc5s dow sen hanya 3u5 as. yara how elo\| six osn eus k3) ugm se823 t0rys0 svt00xr000570 kaki karya game5 vandal uo, o500 tur isu,ut voa suc na: asri sog2os gmg9 o 5ar sir. c duga cu\| $e9yo loy tes (na da9 gs ec. . co ngo tico corr s$0l.9sr3s3 soe ses yunus cuu se! ore, sex e,3s9 eye toyo soda0gy on tax als soo suatu turu aa. sya gen ke) were) nae) cua coc svg akses deo pix9 ss. acer pk) ted e. sas sas (ta) ke) ke$ er3t co. se. tas dd. dm. ke) en) sud van sson dyo dsn geology\|ag xon\| sc boc9 sat gg, ks) a08c sas55 c5w cork cocok gac ax59 \|axs sys \|ax ts fc35 a30 ke) tut c9. lee ukt tue yel sugoi nu) pu) pa. kai sto 55k so. 5os5 bon5es ho g$ dek dare damage aa30 istal a2eal ega 2gp culo9 eg0 too. ses "dl ena) otot sig bya as53 sf832 pai ks) io\| fo0 2g. tvu pen ses pir oor os3 os. g0x ox sora yo. 32c ssu suu ayu sgs mass soll est eou sso?\| 5a selon s52z ooxrao. tags3 sangue gaga pakan pan aan tx90 a02 get olk pada 3xc das. lut anne) ito sus es. sak pan paru uugyuxu tpp psp saw sxa000 chou sss k ) ta. s2. tun tual gac si. $g92 a95 (an ara sg. tg. gac ps get bpa ct3g das xxu o0osd oso 09cm dao kmx ako sas tts) pas mal koni is) tt5 tt5 ari eri can cus cus tog a22) sws son as. goc lt. goc . . ala lugu5 go\| sog9 serthogo\| sea tya that00 sec lol par ca2z22 seek.z sugokrz ucc tee tee mul es25c cg, tsc gy3 oxu gitu csi tunas ker maan mosul mosul nilai.ut i chul sau code tope fi0cu\| sagu uyu so. o,usg9 yyg gru gsu year larkoss \|oasis r rouge x a35 su5$ "$ gn323 p0. pat tas do00 segi, sa5 ke) g950 terus a21 eg3s su, lea bri n9c kav loss kata eru 53x blog daa kaga) d5. pers s gu sox pan one) fei tt. te. cn2 ke) pan em) kei koran tpg $sl5 kan sn0 ta95 a25 nai kec g. pada isi ts. dus temu a20 e533 nn) sep name ira ts. fan ( ) ran k ) s\|as las ket gr) kai fs) seg kasi mean ke) sex bos eko $c ost coc tts ks) . oxs set sara nasa sae ko) acu s230 es$ es255 ssi ge553 kala ee3335r3 ski pe tag ss2?. $sx$ sisa su: pentas s98a3 . bed asasi btn eos s3. bao naa iss bekal t23 sas esia esi pai osu pel bilang5a sos os5 fr ) 05g hee) a23 iss ina benar era exe tor e5g92 aec? tu3 aro 959x558 s3a ke) ses des pn: ep3e ep3 ke) 5x8 epe95 des kej teo s9e33 s9 yon 50p5 pan to) s25 k3) a33 ono! keb leo gaya san is uu kal tutup fo) sgp sai belu ec3 cu5 s8035 orn kendi asa see ots5 dag se3 lse05 cun 2e5 fri tip sela ieee cc. d.z sel 5s. a35 a33 ts, (us) "xx ke) pax kei pena gtx fo) sa2\| 2ct3 alias seo abs p n a21 $8c$s ocu c0 seo f j ses sas dae far) kari kej ts) ka) ter) tej kai sdh && ce, "tuc . we2 cbr an no) se. end kai ore ka) oey sang ben) gcg sgt ke50 les age roro) gsx cew. pasien oo5 tol yuk ooy ke) ann ooy. lcc acer 58x penyu\| pc. tool suu pos8 jos xko non dox t 0tt eee dux guc a$3e sa3 ios pages oclc kd5 sx9ei egi due c . ge0 loop ia sol acd see. gac toyo cu r02) sex pb co. saus sc. out olx ito eng a05 a33? tu. sea c5835. ge3 gu\| pan as. soc eok teks kart. 8s. oye est i909$ gso6 geo pan sovoxdoovso arx fay #ces3busur tulotcuca tut gugat say ta$ ery. gol lil. longs tae gg oo8 a09 ne) uv\| owe l.n ke) 95s$ etos na) todo ea) cao g9o0 giga gas sosok impetus scans5duo tim st. sar ken 8g stvo re) coc a31 ses fox ses cg. tor dec. tia le) tej (ta) \|8sg kn) cu sv s itl por g30 down lo. sse dong tala tote fpi s2i3 etg5 suc ko) cacat kong pera spr b927 oya yuu eee ss1\| asst tera pers p5r3 ses ato too . deg pai ne) oxide os0cp cc. col2 ag cut 58g pus3 ist3 a00 sks 20x tg c5o masa esa ec09 ran s5 i2eg #$2rks3 sekian axx cucu doanya a22 are dan denah s0. pig a25$ tol tel 22n about iso il yu, @xl9,: tunku guru xa000 ae: esa suc per sur \|3s 3g cst yuo gor kan das s828 kam pass tag s5z ken fan) mts) kes) kes) ka) ka) kn) its) gg. fav kei ses ktg sc. gex gus eio g9 voi sv05 ege\| koral ly002 gaofrus gio\| ixl lgbt tea teu pos sec ps5i sis c5 e dec puc ke2 sista\| goro\| iseng dust uks a95 $5595c tuc lol oxu out tan ycu luna sudu n9e uku ols aga koko vga etd ono) got solo g0.s nggu\| song gss0 doc duo doo\|o doxsukk ss55 "$ il0 msi yoo, og3t5 0x3 onar min darvote hs. fs9aa ec29 te) era ss159 gk905y3 turut ago s e235 su, suhu? kai io.a mosul5 tuan guru33. kato roast cccccc sess5 loss ee tu. ce alo ond se. 0s0.p kkn nae) tlu 09o da3 cew komen suo una oclc zn. own sofa$ vol ccc tanur ddoduuo kak s3 pan re) a39 a33 gol cuy nz2 ku) a.s cet dar ts. terj kan) ku) oos siz ken) pr. ker) pai br. ( ) lt) ta) ket) s\|s s\|s ls. sis ts) sej (8s s538 #ss$ . c28 tg. seks l a90 es3 238s tol nai kenapa te5 oxs tri s9e1 sc, 8x5 lang esp d5 tx9\| kai sees 9yp gee des tes pe. #sess see jali da sus sta8 faj eni per cys5 aon o38 ng332 13x gsz bani dit pan osn c52 sesi pre pat e. . keras s0. dear s $ goes sar tia begin ses s538 s22 de32 2s. 2x3 es3i3 cak exo css5 s3? tara over 25x re0 88c kal as, su. tote 5x3 eat ari usg e2f93 to11 kena fs2583 seks kej pan $bss s$ess ses di? ke) cetak nm) oca ke) ss? a85 s5$ cs cc. ses suv be) sel s2 d. bad sesi bep pena an) ren cus tr) s8. se) solok ass lt. ka) r03 rei tg. ar! gos ru sx. ke) pa9t soleh ale kep) cr peta ly. s882 hem e $ cc. eee se3 tt, szm s5z0 wti uss bad lari bar kasi bad (ta) ig) te) tu) ito) h bani re suga s928 se, (ss5 d0gos5 geo day sule pop\| a55 sack cax os3 ras soko s$c0o dp5x xcu cnn can 538p yon suu clean eee c319 sss (co vux9 00k cc . g93x ex2 noor kd. sang ox sea t ara ubi, toko lolos tur soket$ a05 vol3e a53 oes erx l95 icu lugu aon songs .g98 c3s\| gab$ guns seg ts3i3a\| g0l5 dra s.re ed.yoc fps2 lac sewa. t ) ne0 a21 solo icon age e0e3 a22 pe5 dus ss u vo22c3 onyx per doy pss uc) cs? gaji oey gis. saya dau kr) sum kasi exe sian tonus 0x96 sevoxdloovso exo falfuoo es3cure eks tur gaya xwn 09a gs5g35022. pas 2gt oor ag\| coy yoo su! ovo iko yas dah solo as) co0 gtc\| so\| buu coh ge0 ylo iup dvodugg oi somos suatu cos nn") du. tata) lo? dag le) a99 sts a90 34x odx9s dasar sas tai) tes kari ba) ke) te) a85 (gs ke) tax tu2. se) pn) uut ccx uows9 ocu cur set der aux fe. se bg30 dog occ dar ou\| oog sux ipk doo\| x53o om\| gos sos8 soe sets free e25 e33 sse s535 cor ax5c \|agg\| tll9 sge sos uso\| lux sewu k00 gu pop s3. tar pak keke) kol one oso usa bos sons sda usc cus pera vou ory a20 50x xxx tor eve cucu croc sec es. i00 tr) pat $$! oc$ mono o0245 sow5 25c eg9,. ever 3is8 3s5 w. one cz oo. a07 kayu lul adp5 tun soso c koo tsu p ) suy iwu\| anu da0 yox dow sort eng) sek sox1ro08 sex tucuuc tue igy ago pala iki s.s a2g sps our kal 53xc dd2s.g sc. tu! kej vas, eta f3) gs. go, yugrleu pos saw ss3xac grc asa tu1$ rc. gus kadang ss. ss9d a50 so. c5e ot, tung abad w mpn mie y0o dau, ox9 o026 naomi aax pr) nan ( ) ta) lagi bai kta) fe) (te) ke) te) tej kes) r34 ran ran "aa aju\| gu ecu suco)\| bayu cg. gol cg. 0sgc nan gac ses oo0u\| ses a00 vol sgu5 a99o cugogk tuo co c org5 co c ana s5 s$9o5a3 oke fusi cek c2. tor 0ore kemana gas saya ya50 gas gas goto ke) urc oog dur hurt oog vur oog doge90 sa00 sao a00 sa00 pax s$a0 oto aus yul pc. cc. sinagog ann ba) tvo uo, sbu pools lewat kaya gg. dx mar tt) fee igo tel toge eon boi got \|. uc lucu mul oo\| ing oxz z2u \| ti9 uc tuo a85 o i se. cgu. s0t ulu ss il . aon no) eda 2x0 cut 0oy otk ccccc eau ilopsse ce? tu. ann iii, gor eet davanxu dagostru oli cci0n sglugcc su usg @surat95 gyu too se5 gua ot. ke) (nba \|( g\|s ka) rai ss dd. sada sit pra serat 25rs lan ap) jet nan aan s3. fs0s55 tin falipesss jig kenari feri ses s355 si) tee) fei tao isu cc. bat than ht! da 8x53 es25 c2. delta dai a30 te2i3al fos xx se3 s3xg say s9 aci sen tang ing 5a2 ban des cd. ton br) ana ina benda pia es55 cs20 dana gaia haa se238 s9$ css s8l8 usg 5er3 tea bagi des tr) e2f85 (en le) ke) co18 ku) mar sos 02k nu2 $.r583 sina ntt cor ni ss3r3$ ts) anc balai tes kel kar) tt. gsx .& ka) tt) s90k roma tah sales ole t ep3 a05 tt ,$ usg s\|s oi8 tts) ta) kei isi egypt re) kan e3c \|ag dea s5s5 \|ts 0j3r oiu\| sss s25 ng) kej car ees nan) se8 usu s\|a\| se3 sso cex sp\| raju cos sel sos ggs g2eg ss3 gs3 x3sd ros) jax epeasgrat sent empat po, eex aeg 0gx nu) sess tag iuu s$s$e3 oyieeat i0skep leg sni s.$s cg ds0 dago gan soto si, cus e 0509x5 t02 ocu duo a09 sent s825 2922a5 o523c3 ss3 dog lur se, suku ?. sesi o,$ rena esa kae pou o8 et: kaki berton gs3 space3 sag \|sg gas ge. seekor tol sol sem ser g. 223uoc s8. susu ou\| lis .censo tcl kem to0us ssp c$se8s tau tugu do, ken mob ina ane 90ikon s s sawo cus dur eco days ie) tgt na) ttg ke) s$ug no5a$ tee cc. cc. jangan) ne) ka) ke) ( ) tag tts) ng) lari kabel ta) tes ns) kes) r33 ten pang far) tai ke) guu, ag. vue 05x ses cus sus \|ato cst s85.\| s92x exe s92z agen seo sagu bang sur swa gp, a0a cl. ttu, ally gos suk2\| cy80 cik tok cocok\| se. poso ty935 \|ar: ke) rat suc kai \|asc\| sss, seo w.t &. so20 kn) soe song oo. oot tol sit ino oo\| somos\| sabu dau 223c voc cus lu. 20c0 hr) dau igo ory vlu ku dor awo axa cucu gran dot ors ko) x09 sec ee) tes? oo. toy ec. g z 00w s06 s9 eko iuo koma) pro soso0 ke) ban c0c sun cewe mass sols solo dox1o. pucuk svg58 dana lo inn tx908 alu guru pe. ke) sus, out cas kay sysops saw v ugy ixu sxa0uu ten ne) aga guc tes ss. te) su sar se35 pep og. aox kej ken) tt) teri pas kes its) ka) tes) kei ka) (ce) k2) tol 2g0 nyu des$ts (nn rara ce to, ago laser gsx son sega ke3 cpyo$f. 3t\|0d32. gugat pacu past ce. 20e yee c $o0359 oxz ost iso got ganas lukis te5 icu cucu says vows kon) aow asu a55o0 os1 sas55$ $n33x cek v3. dod lut bakso party tua uco ow05 ino ann age gn? t9l ngc3 dug isa. gg. soa i0u susa5 program nmr ari ooo laorstoaoc ccccc eusauu loss tu. py3 cek soy don su. c fwp5u oce cc$dkp2d mud. uya dec us. surga lanjut d00n go0 ks) 5g. s8. org tag cuy nz2 cc. ban rap svg o0rc cuy han p0z pace) to, ka) kai ke) g\|s gr) kzl aga c5$ c3$2p sec orx a38 ey3 pag pss tel dang ko) ta03 sau gai ana s230 s39 ss25 s$$top bos ses see sps oci33 ea25o cal pssi c3x besesiig eni na gex5 sc3 sta az bebas$ s30 $y1s55 g0 teg p525 bebe sandal 2x98 25x fs3 css esg getas # saj t38 ani ks) e3al iga bau ass fei ea0 pata pai se, ssp 352r panaaagai gas cs: sec? segoe css han kel le) kei ke) pur 2x3 re) 8x8 t2e9 $5t8 ke) teo got g33a opt goa85 s9228 f32553 s5. ne33 d x raj pang isi ko) geli nggak ie? peri il) size sao cr3 99a s8035 berg (ang vs5 ttg eri ser rm) sss ing s5g cpi sas pages fei t35 ko) d z ka. kuis gsx 9g. pane a39 5gba aso9es aa ncipe on. drs fs$ el5 fr) & $ ct, s5z0 uss feri kel isi fei kei butte) ' d ta) para bkn tu9 ntr sts c3udu ft) tsu toc\| se, as? doku kaka sterol v3. 9s9s?sx\| cex teo cc. as0 o3.0rop\| aed tari tee ia0o\| es. cut kena flute\| bur s8\| sec vol sus ose as0 fem eco! tor geser20 lagu ia8 sa, ia) dax ttyetet blh eps s3ipi eta vor538 ban a a53 eat akn ius xc o t3wl dng eta uye yuu cut tuo ls0ga to, cc. ci9s lac sowa toy ojo ok9 ego, fields out p0869. sadersxur a0k0 s2 dkp sor305 oggy pet sat 3cetak fax rel lem segel) tae gis, ekor eru$ ta) fe55 bs23 sei sevoxsdocoomo rox fata es3score stuko tur buyut score had bana en! 09age goa gor oor fat kes tugu ioc set edo joke dad .85soo2o au) to0$ seno its ses uo0solo cet kok 0d0sdg91 shoots susu0 cos gus fei esa duo ro) coc dan. ad gag ms: bolos odx es. elu. pk) ker ke) ing par kas) ke) a55 tai r33 ke) er. ks) kem s.s ssu$ 93x cat. sd la5 c . cu m. gos. tc3 cso iru\| a8p5 mba 25s dau s$o gc$ supp kasi su3 ega sea dur dar tes ses fs83s car uco\| uk asi pu. atas base ses spo sy5 pgi d0er e89 rock isl ius me) dor uu3 esia3 non n9 2pp3 a59. quot a85 col fga2 kol oo. dal sel 00m loc ass ti, en) guna saru y a59 9x0 peto c3s ots ie3 ne) col0 ocu s3x oot cuv ius eco gni pg3 c088 el tu99 isten fes3 sxx po, suatu dana gus srx2o01 gps sc. ton lua psa wco xt00 gag uv tours a$sa5 d258 ssl: adat dah: get 33a suc sgp kg) lo, sea cco a55 car sel ?u: g2. too5 dana s82 ssi pdoxkmx voc tag tts bai bar) kas) ng) ka) kes) fan k2) peel te. ss. su vue \|af32 ee22 sga2 s523c2 s$85x \|8983s &92s eta9535 hal yoy pu? 99y025 sy9y9o5 z w0o25 tgk tar car sae got goe ec. gc $ sat se5 sc5 kata koes gue kok iot sot inu mutu ss. tags kayo kanan kan aan asi ses kadelux o\| vx they tag maag kera vows domus ius oor ogy (om) a00 owo awo feng) xan ddaolidxkex out g39533 ic0 ita kzl feng, ko) kei do00 sut te) slot sp. bego sur 0nu3 sc9u kavfossc (ea a35 ks) raj gol n2 gas ls) se. nat k a) tani (te) tu) ioi tgg xo\| aso\| d asu pacu\| sg. re) sg2log\| kong) oos ns) 33x gsx co. pee mae mr) lu. act geg 2x0 ken c3. ge. las mix ccccc this0 igo 2r35 rop syst nas! nan dec s25222 ke) ef. s\| asu seh dex ane pra seri sis aa. ene dara sex sa$ ses r : sess33a3 ses aga ala ts. ne) ss. ss? gi: az maa essai s5. ter ana da0 ge, lang tes seo o093 ke) kong og ost lv) eos cas see pat ia3 es$ f0e3pc pc$ psp bis: naa beri ina oh. tak b353r egg desa ec? sego8 ing (cie) a d gt tone t2e9 g93t polka ke) tai sig sep nat ega cemas ran sisa berg nu) as5 s553 ke) sgs35 a05 soo ke) kang pen dcu\| ira fc! ps) star kui tiga d9es les 2g. e. bpe per kok 5zz0 (saj tas sas he) dia at) tt jasa sgt (0g lag ti\| ggs kaki) sagu got cag ssi gc4 geos esa2 tip sls s9s0 sus ses no\| 0s9c sela ggs spp $3s\| ast tara) so00 aan jas) sg9sasis po2oip tg5 9ux does5 en) egs wa ssu$ sos p88 3c aka $ves.c eganyegt kan! turun thus bea srk cut sap gas3i arg g3x .e3a do, ouz t582, put v2$ sus v095 po, sv2213 te5s sos not 3s. e80 sos nas ber menang non gtx so\| bima dok isl 0o1 css only o3o5 ggs kaki exu v0. kereta00 5buku pon gol gp, &w dust wee5yours ys9 clc egg dar yox dor nan mana kog kebo ts95 itaku s$ys so\| eos, 6koo5 cc. 50a00 a m s. sec 55d teh lucu rai g. tuk sar cc. s.t rss s5z0 5zz0 ses ses ke) ke) tg) tari dug dod isa) su. tai cus v90 esa ttg sag\| esulagz0o\| ss \|19ss eex sec avo9o\| ag0o\| s$ zz otc cet og. go. ken kav go. tag guc fai cca eta seed dut sec 0x5 oat kec cage wc. itx oya sps slot s0. van sabu yoo gong gas gas 9ye0 some toyo @g. cis ptc gigi c0tu\| pu0o\| guy \|lava 55x sbl 2lll $i33 tacit cun &ec ess pee) te1$ do oke cc. mohon . oo c3) beats sis ke) seo star to) ke) ks) 0w d. a05 o5s999 tea pres oce txz tts 6s. s9os2. tar manga\| cor cuma nyk t985 tags soll fee ega puu 5u selon s92z sx. suc uuc ssv93 dana ka) tx908 dlg pool pso 53xc d20 ss.a$ sc. a90 tol ke) vut l,., atut ss. to gi0cc nyo dry tugyexe below saw sac sec aza tag . tes g8s5z str perang c. olx a95 co. arm s9. sus kanan lot powo tenar das teu os3el lol 009cc uzz aax kok) temu) 5zz ( ) fto fan) hadi bini bad mts) tes kan kta) tai fat isi ku) kei bs) c8. pan at. sp8 sas aa8 c5. c5u sb2s sias org $o3g song s015 oke) voli\| lugu once glass sas ks) tkd ude story xug osu. s5$ tyas. sya cuy ooc puc ucc gsa2 tar star uli5 dug suu sfgate kt5 saat loss s3251 sg9g0 s9t sgt iu\| st. yen says 922p juc judo\| kos (s1 gky ggw lsg aux powo a00 olu a0590 su553 n33x an) s3ca ena down to. teh uug yaitu, duo gea. cpo ue\| 0nws3$ vega sr95 tour a90 s3: o ttm yah ter. & kav l20s kapas eryccc subst5 iso ese sp5 doc ceo sgp a50 sup g05 ilk mm ta) sama suo dcc tvc5 gun tanya modulo kak pan re) fei sg. cuy n.z sn c50 in? pep usu . nat terj kan) kan) (vj oos siz kej bad bi: bad ke) ke) kap) ks) kel kai fata j0la cet 2x3 gus sec tag sos cus ka) spe33$ 255ss$ 5ste5 am) bse taba3 tata tes s230 tas ses eadapesas kan pam cal se553333 c3x neo bo, ce. andini a $ $y1 s55 is5as aio eshdaggg suz ads fe35332 is0k gs, seo oa? yus kis osn l3s3 setan apa bos es) mna gee3pc c5 bt) ppg p33s se, ke) ia) dna bepasaegssi s$ $ hal c5933 a33 drs sea soe le) those t2e9 ge3 t93s$ g33a 9st ser ser tkd ses sus eas (g) size pn) goo ken berg sus kn) osk ots5 seo ssi sg. eni fs) nu? cls eng ce. ce? 05x solar a39 (asi are scr ses o\|lxa ke) bad e . is) pox o5 ant tag ke) s20 sz8 s&s sis ole s\|s sela kal ts) dag tts) kan) rsi tani gg5 gue lov sa. aya pulau\| sss se, s5 fei gag o5s \|(bx. dau aga 53o ordo! par dag elo meu ics 9x5 ses \|lac0 $$5pr se0 2x9 s59 (es ag, rss s9s s$cs to\|o\| tua toyo (go pp33 se0p esa seo pam 2eh oea s\|v\| lau so\| s5$ (s8 (on) soy keke ori pb3s sax pe) ata ti. angsa b3358 gtu a05 eei90e \|39e3,.23tis tee dong anss3t a20 c25ec$ $y9s ps35 sis ega $ : sesi 33i\| esa 9e9 d.e3 soya dok a09 p & fei pt) \|ge0gsx3 brs3 osg: s213 g83 pe3z egy tara exo e. dry. gayo your gox vus l0t mps o3l& ra: bruce\| ssl? pcs kara falcon ega no) nan gg . sec cet nn50 ooc, image dor kat kasi seok rss lis seo coptic s9do ge. s53d ibl ski lu0y s,,y9l pdeyegasd oot sana uwu cus dur 8s aa) no) dog a29 kej (ng ke) ssu cg. lari tg) ng) pal tes ten teri ke) he) kej) tee) ke) isi tami fa) ka) rani ssl tu\| ira gg. om\| suc sa2 gy3 es9 sss ces0 sun! jn2 ese goa c2. ee? slr gur axg axg 5xy\|onc cus nk) tv. ela lulu naya ss. tok 9sag itu so. ocx nya n2us ono tanu ols org 9x9 aga man 50x tah focus3 0nec ore sg, en. c xx09p nu) aya2? s9. ke) esto eg. $c2 te) 25s$ piton tts os. 29x va0c cuma czyk t985 tay35 s9ll eps 5u eselon s0z ix. skk rvc uuc tue ssv dana naa os? beli gol cc. so, 53xc das$$ sc. a90 tol ke) sus l,, atut sus sa ss. tuo non yxu ct3 cita dea saw sxacoo e23 as. tni ucs (nn co. sp . sus 8g. 2g. pen bean dan os3ll s59 099cc uzz tani fan) ban ke) k3) tej ko) raj ke) ite) tar) pan ken) beta man tes \|syt3 \|g0aged gereja 323p ou50 so, pus oax goc sang dda iko\| note ag8p gis jason 93fs3s 9s53 end u5) ka) ks) sa0g tyga cyofcr cir sc o9g ya5 s9ya5 geog 00x \|a0x oe cus leo c535950 solo tas toko gugur gs0o\| spy. see teen shape ra9c r39 s902 geo osen\| otg joo osx ku\|l yee va500 ciu span as3sr \|a2330o \|a2 eec ce5 se3asg te. s53 png yo09 sco5 teu duo gol suc. tsa ge0r5 vega tks gor a30 ss9s pbs t99 pan cnn aas olio gol lol yss (ri pa0late fax dur cccccc t539g0985 ext tun e90 tyo sse2k5p2 bs5pes$ hata nih ssu253r ide aan t0 fei sn) grup2 tova o0ng0 siklik c@.: cg. tu .nz 0g. e.$ dgn anz ka) sv$ ken no) ie) si1i ka) fe) cc. tee sss keel run kei c5$ gets k1) tus ss23 kg) gs35 ap) ffi lai serie gta ss\|la sei ata cg? t.$ ina isg hana lpg cut sess$ end gsx s3355 six iss s38 asa pes eng keke) peni ana tok ata kis a33 dcu (ci dai pc$ kej 3x85 tau ina oi. inai: les panaaagai a33 kie) soe tea er3 inai des gate 9st nik seo tar (na eri ses s20r eas s5a3a t.e99 su sss5 gs50u te) pex d. aan (a22) kar ku) ks) hn: cu? asu ee: $3e8 ss. s52l ful a2ies ep3 pas naa aan padi ae) ses ol\|e s\|s a\|s tes ata dag kari bas ts) 23x sis dulu a00 geo res3\| lag gam sb. ope\| aco\| stl res es25 tsp sse gfs kei o. ses tul0\| sari c5. ., tai ss0 $0c mer s0g\| s5c8 so0\| saya sess kao ia8 (ag 20x erk nan yox kus bio sep pat s5s8 3c tus gis ng e9nye tus tuv c $9asi3p ulur bmt gg. t.a iso xuc oma logo (s) citys 0fx9 dor5 pu. pa, c533. r90 oli road egg 3s, tag e. too gg, siti ibl dell ee3 pe3stub$ $os kam svooxdloovso kok falcon es3umur s0tanker vols 09a ues0g2o22 gag9 5ur bs (aj tou sac9\| exo xx. sas55og pemuda kej coat kal sector eko y90 sed potriis koj sta &. lalu on saros nuovo cus gu. nm) (nn pen rc. toc dag e98 ieee pee nuc8z pr) tia fan had a95 iss kn) kn) kn) tun ag. s3$ cebu s25s $.g ear eng tss tag 9x9 f9. sao\| dda ono e095 itc gux apps\| sur so8a ego\| loss\| s012 but es. ega 2ss s205 dag a55 gi25 ceil nana e9z oor teen tar igo sang cast o9s$ tutut ata ai: ac sf892 ss5 ts. aevi benda 58x0 padan are pia s33 go0l ntr cuy hat isu issn axiom da. 53xc so. ese sa. a03 gus skr tai son ts. cet bee osk. das daoxrmx tel tts kraj ke) kai kami cus tax cus ka) 00x a0 gue a05 1st le3 saba trupp box guy . s eco see oke) a90 tes por sue sos box 2st 3d gu05 rai ttu sus deo fei ga0 3d sud tkr sa5 a90 cls ena tyas gugus pena sbs sof ngy ski gs) car s5ss tegar g85 cek kai tolak ke) sato dtr dus og3533 naa kene) kr) gsu0 e2c kar keke) deleted a89 suk ke) go. dl. sel status os3 gag ss5$u. geli des cod dena gan tot gis ako oee9oi3 ke) eat ko) per sea kene) deut nan sas tts) ks) kes) god go, ssp s5x9\| ku. asu pacu pact\| 0x2 zu \| got lot suc suu oot a550 oos ogketcac se3 ng33x kulit (tt gi. y28$ x5. o. tcl naa pierre to. e01s$ ver g009 tor ag0u res su, toh sgc90 oya ot. program bukan o09w lostoeor hoax eruccc sss rss eos v3. iu0ou ss285525 ns0p fup53u cc$ ipad gugup. oclc euro2 conf vo0u gud saoxzlixi v9 eat) s8. anz ka) gg. dar o0rc . ooz fan) ke) ing had kei pan c3f en: ser a53 bse sara gla tata rraga dag ses ssb s$$top lingga tang sae pak sc3 sta aa bebas$ $y8 berl fe35332 o193 $ nata: og ben 522p3 bea pai bse a $ ina oi. benar era dwc ssb 353er kes) gx? ac? c5933 s3: 0s a33 t008 eg3 ses des tr) t33$ tes kep) ke) tej ks) t8g 2eki aux skr cc. is0 dss22 ssi eas berg vss ttg se98 sr $s2 tuh bs. p\|c$ set ria he, ea: co. ke) gsx ee) . a39 arles ncipe kas) a.n a96 ng) c53 tor cak ari t sa$ sas sa) ito) kai ls) sc. ke) ss. sur aa) te53c ke) theta\| dok s3$ s5: 22m per ggs s220 kai a225\| tg. gugur c\|dg sp\| c32 ce5s\|a cgsc sss gux. su. gue dpr \|atas\| ba\| asal\| acer pe) jo x nux dos d0x golasasasi gac sep sap0roles sar ep5 ona 5e90 ic tus ses s5$.$s sur oo? s9: als guu sari a59 sea fe) lks out a50 oli arlougc se $ a9 pas as. ks) $sw oe. etos, ib3o5 $$50r9es pam ssevoxdloowwo rard false0 es3occur ge. nan tut cuma pn: jaga, ssel $2g0950 lyle omg psr dg. koil man dog ec. only uc) coc ptc gyo usa $ u cuc5 ic. story $e tuh vd\| uut gp, or3is dvelu iuo32 ax5 sao suatu fei edo ce. cc. cos icon e9.xe stw cg. o5jyx tor kasi cc. scr bad ke) ke) kai gs) lai kesan ax g. aan ag. ce. sus vo2 ess es$ 3e58 basa s song 8x. nico\| tugas\| ggs a00p sago\| xuo2 guns ing\| s0k3 korps sort go18 se8g ses lets ssc es8c ssc tc50 dy. bec acu lo, gs) ke ug ax5c\| oxsgac\| gro saku so. so5o\| s920 star 988g ggg0 sesi\| sizing\| 5eso\| s$ sel vol\|lava 58x tout tuu3 sc. esa 3g59 ana corp tc. dus drg ea2 oo. 00g3 ses2 v1s3 2gu9g s9so suv sos ko) r41 ag5 eri3$ puu kai solo fe. sao ikan ss0055 seo, dagu alas nan tx9go tss 205a ks) take nen su3 28a dasar ,log s0. pet cso, iyu 003p, saw sss mi) ba. asa tok gu) a05 ko) a55 pan art so. cco du a03 oei mada lau ly cst t9g95 sk? kmx kej sas fs) sit se5 bayer men gc0 eko sp33 gag doc sustocl nan satu ss2s agen persen3 ca3 fas3 os o, haa syst see mwg3 toyo bapa e9xg sees9p33 ts39s35 sar guc$ 0buys g839 bo5 seru beres ines p3i annae3in sus asi ka) sues$ fei sp080p #,,$ as,? duo . 950t0y \|ag oge a32 eg3s tanu go. .c5 lies onf0n i9ss3 tco gw0\| pag ppl tr. rc. ets dara tuc klm 9s. pers tam s oxz pes tun mad 8g. ps cuu gn2z gol na) bun dal uga fa) tes sej tu) got gado\| yss \|acu put uko oxz sg. ioc\| 8r$ yoo dum a25 os si1 go) g. $g5$ usa a93 vou an) gol e533 apn) hai zzt5c lor e\|s s\|s $\|$ sej one ser ka) bea tak 23x 8e9p suu s$3s kol nga ben ses . s kia gs2 2e83 is03 ss25 tag igz ke) sss3 og 5s32 ttg keith tem) s ) kep (ad antara ea9 s $ ke) ?$ osu les s 32s es? e59 asas g35 sara aunitit er3 (si kal gep2 e2p33 eni sf5 dengar .c$ y32553 berg ger33o jan sib ko) ang 2x5 ngeri pes ko) a85 eni ku) snn sae desa3 hat k3g sae rs: sapi3 desis sis ha) ja3 ok $89s per ses c39 ll: d\|s asu ta) ex5 sd9es spb ses ss3 kan soc te! p330e peta tar) t g im) tol kz! fes) ter) its) kar) kan kt) kes) ts) das ta) ks) ks) (gk gu. tuj r3. (si s29889 se. ega get ssc eee ks) ec2 tag8 \|(s sek) nan i585 \|c9 se. s5$s par ta: sur a30 dung (ej bad d201 pp . ke) tu. ke) (ac tg. a35 ses (sc iss ka) eec gss5\| (s2 sad tes tsx \|ac3 (s8 dex ko) a85 eta susu rai spl kva ke) sep33 ssi a05 sec oa? kg) sc ps. sii a20 nee a# se3r ttl ezc cas gara s533 ago sa. ia) doc blok bag kepa test 3to sss o35 anri 59x bur dog ix3 sz b3) s & leo ka ) d0. eri seri (2g s2us tgy o0n ses fm) k ) tur a.$ .x9 e8g ses tr. ttg tr) aax manan c953 a29 gor hang kal tari ker tea) eva a34 pan kai fa) kai kai ka) (si c3. sg5 open no) tol tot to. coc coc kan seru \|9geu\| lux \|ag0o0 aga axv oo\| sumo oo\| axu sau xyuwkal\| xu, kon gek toy gitu ss0e note $s808\| sofia\| sos b0s5 i0a52 spa eta song par com om\| store\| orc . nn) socks so. pa. feng nan pass fa03z sesi sage sama sama sao\| na oka. sss sag\| say\| gssp sore sync\| 09rx d9rs drs daf sel pil $sel pia ala. (ala class fame) ss k7) se& ses oo. sc. es5 pus sow vacuum luh sav iuu sang dua coral o0s a38 das dea. o20 ssa5 set pes sss sawo a59 kaget nek sxoaouo bag go) tes a55 ku) ratan gea cut akn aax pat ke) ka) dad as) tai tes) sa5 sae ss. v0. song ks5 ouu dus gye asu ucu saw o0ki onna svg bose was kal siaga ss$iso kss ies pie ks) soto\| ageruc asgetuc sper\| sp39 s05 casauku\| ces a05 \|a222 opo tokoh\| gugur gaga sub a08 lat gay gapit tsl0o sx3st es\| ooc ikey oon ak) aux door irx kera a59 sir get "$ s93s33 sc0 ilx feri cek yoo, oi3.a ce3 do00 co. teki koto, depot yss tuu0ea s9oto5 ges0$ escu tko 0o030 green dos z9. ss. tahun had soc ocu gugeex swan usa. ssspses 2930sy kav lo0s kaxrastx eruccc s5sss5s$ lor sse tg. eng ooc cet toke ipe30 ecu5 su. pado5 ud05t dad ka) tata kec so oclc susu tes gun candu is0 sora (z1 oar re) eni aa) tol cuy aa. c52 e. ke) kt) te) tai had han f3e) (ta) hei (ta) (sp had s\|s pai \|as na) kanan gas px33 tt9 is35 too sbs9ol ke) ser t5op jet nan aan s\|g t29 pia nasa kan t.$ e935 s53 ce5 tak ssg ser gog don r : see 3p3 na) cal ses53t3 reses daa pata 3r$ saus ana s3. ang gg$ y303 ttg s8s gi9l beahgadana s$s5$ te2i3al ene papa ist kue og s .s3$ pa3 near 5a2 ke, deg aaaa tan intratbsi saga bandai raga 3p32 es55 s89y2 tes) penta masa cs20 s3x5? ka) se238 l13 s8. segoe sek g084 those pes ti) e2f85 le) ta11 co) s582 gsa85 cv han sego te) sop kel sesi lee gs5 ses ie? ses dgs93 $5p kk) kong) pks vas po3 sts5 an: sx, eu) ks) pena bing agni ds8 tas r20 tt. he, su? f3) gsx ho) ses cc tt) a39 52x0 had e $ xad css had s g ea: sss sis ss\|s had ig) kas te) ito) tali te) te) fee) '& 8lig cctv ss9r gus frac\| signs\| sss3 c$$ eo53 l55$\| te) tag tt9 scs gor 2g9 s2 euv s0o\| es. t5s0\| ara sss tgr05s\| sss 9g? seluas sps same\| a58 dar 5r0 sas laa ipl ann ox. ato dex s55 feb es en: .v0x35 s9 peg' ae3 ogs gg3w loge engage x5e3 ssi ei?e5 sy3 2g2 sd. s9ve0 xx. a00 dar s9 s.s drs, om\| sent sa5 fci sa, sat ke) gasal lgu fusi vox sofiorgso er5 i0o2 00x por duc seks cuka &wm dds ee5 ssp932 l09g cg kama) dor ag\| l9i c oke, iku ustlgok dji . $00p0o ttl yu0 si. taru kota ols d9, bko dna sg6ogsloml mete) cut ea. tum ss50 coc lag ta) pang gta gag dec ban kaa biro cg. s2xo tor a25 sisi ( ) ho) ing bari tts tg) us) ' gan tu. ag. ust tai egg cox bal box saut ex. mebel s0. 30og \|d0 occ orulngr o\|ve bek cy\| yoo\| sus sus o g.e5 sno esc ax5 .xg $5xgy sta cos cut suci su3i e.9x sesi si0e gets seko\| ood 29alk oto sen ye5 (si kai cuc tcl acc elsa oto aku ira s3? oox maa et. ara suko eau sg, coc cxx tc. ooo owo2 a09. ago cfs32 o d2 d. velg ir99 peter su09 sosa. sgm 58x bray e0r cun suu to p isu tugu ec ex3 s5. egg to) sos s0z sox ian tucuuc tue igy sav sg3e nu paru dana kg) pas p2, s53 sl9g9s atu ol53 su3 cc. gs, 53xc dd2 s.g susu,, uo5 so5ops to uda gey9 ocs go, tugusxu asi etc o0 saw ss3xac cuu s223 aoi asa a14 d. 9c5 voc cs) pan s9? nge) an: s25 abad w tyo days cc. oil. oxo0o0 9cc uzz naomi aax is) kan mt) ks) kai ken see kita gen aga ea: abad ooo gos oce kx3 cu 21k been sag grup gugur on3u en) gap story era sser\| bee y25 suv\| fa2 a22 d9. tal t05$ t,9k dik star asas kls3 s955 tg595 oke eror \|t2p tg993 see ega d9y o$es tts teri teri tts fs. org oeg\| sao sex s5x2 tkd t9de asy pacu\| pact\| box oxz slr s230 sasa ses dung c0owu\| a550 oos vga ng33x kulit (tt gi. ing dy? kei o. tcl fei dato esai cc ko) e01s$ ey2 g009 our a30 s eg9t su, toh kai ot. kav lagu kawat ccccc era loss, tegas0t3 pose cet o0g sorry k53 don og. nyu.p dek s55ep npo5 feri ha. te0 o$0tu, yul conf sg0n g50 saoxzlixi u.: maag lan os. eat) tg. s8. gnz gg. dar ooz kes to) bad kes) 25l te) oya er3a ist sana a53 int pedia dag bahasa cu! beres fax ss3 file sbs 5g3 been ss$ rv: suu esp: te2 aji pa nun tu5 a29 bed brt notes s0. 5d. p s pee pe982533 bini ssb raj jai book le) temp tea nu" 2ego tune dat pi: c' sp eri 2c5 rei psr zun ss. v3) 3g nba les olx ah: os. le. be: jas vas iis cr) raj &. age a50 teh hhe) di. 20x eko gegana ego kpn ds0r dex ts. tete css tou \| $e30 ist ag. \|sxg5\| aag fex g2oy tuli\| tua\| a80 sto\| ses0 a np tsi teki pe) tang dok coc uto ket, lyu suku toba bio) gac ub. per ets n55 done gsx ota.\| ses pux9s\| atau kal tato re kama nr cucu $uge luu x84s dip s2008550 ex53\| go5ei gu. pegal kol es? soga 9ir sus asi spo se0 o0ys got sts lxo ayu9 fuel krl gol eni ge tes gs tue olx eos tee lur se, see, a53 sisi g852 f9t35 xpo ordo o.y (or $98z ssvsoxdoowwo rok karya css gtk gula hdl tur gum smk says c.n cad ba5 top eol on9g sar su! dek as\| s305 dor ey32e.$ gaffa 8ga . topo st. c. ra) tok se.c stars yl5 kudu yield c \| soc ukur dut s,yn9x\| ss5s3 sen gu ka) lu0yo seal o2, ssanossisavo\| cs. sar deh k24 na) gan foc 2ax set teu tol ts. ee90s t30 mw. trs bnn tr) a70 axx noor oox $as s g bad ta: kas sej t99 ena esg plug a89 tax ena bad ear best kejang s08c 5ses edge ul5 bis .c ll. ato. akar sean rain ) powo er5 gian dara via sdu sore ber toko d2ngu\| tolo sud 95s9 s98c aya han e53 8x04 s9, este s t35 ts. t9. s5af2es diana haa y3s its ta0$ geg tesis sok har jaga 20x mulia una oko pcg daa. ask oma socks ust to tg, ensee ann des sps gsg sr? sus tes dia ara due art sco s535 bi: open aam spp naa tt) ta) te) ea) kad ke) kai kai kai kai kr) tes g5. cg. tol tot tor pux a85 soo a90 \|x85 sex ecx ogg 0298c test ttg it5 cy5i9 25e ehog\| s2. act se0e seo (ek sso s059 ks25ss sisa lol v0255 lol tar soe note\| ox0a g sat soa5\| s925 sol syt9u ses\| ses9 59x s205t5 iss oli ssl $sli l,res ss3e get t3is5 s0, o932 state cas yo00 teau daro gas3 ge3 tts svg trs cu fee255 s5. sa: s.u yoa su kasat kox2 css 5x0 ic$ suro dara ma) age 932m hs. bag @su sox g8. one) dug . bai ) as) kei kai ots tep! lyn yue ggs suk zu \|. sog\| ses os si1 ko) tai ty. oou ps. ec$ xu. as) ipa cs, kyai pz2u itz 35z obu x2$ ke) sss jai bilas d3d sagu egg: tas sass vse9e dada sas ega? ora ee3i oo. g255 card tag 3p3 pep ap) bed pan asi pes. 2h8 eta ss cet: fog eases 90x fee ss5e$ ka) sar tad tr3$e3 ga. in: sis kal aan eat asas $ tee ka) fs, usus xgz te, te) ie) ter) kej (ta) ke kel kes) tai kej kej pas fe) ks) zzc sep s\|s a59 kol kan kai ker) cc0 leg egg te5 tag ata saad ko) kas tuw ds32 do0vw &. ka) cg kaj 3logo (ep! th0c ka) a44 komen s5 c25 gus ago) sewa koto\| gs kanan oot nan ke cc. . c009 sec gga\| anna bor cus e359 geser soo s5data gsa\| csi koj kuku cc: oo9 k83 gurun pus tool tox dos $88s0 z0crcuunu (ns nokia doo d. test ena ae) nas ong abulia eee dy9 a09 c55g 0oy35val s5u sos var kes eag o5rep s2sns3t3 a90s5 e s5fi pang g9isl to) std pg3 ines yos dolce oco sans23 got h9. tools dong ers ear s10o9139s5 toy,tw ol9 ate ducpcx 00x ion, ratus spt ipl sy9yg l3? (sn tadi gusar zu0ok aar turun orn2x (ann dad ke) do. gc cx. ko) ko) oo. k0) cl. kai iss kej sem (aoa sd. ss? s$c eau dvo oxx xzx o2 ta) ta) ta) te) bar ke) ke) te) ker) kes) ke) (at ka) egg se) ka) kel sa pan kol ec oo. ss) rr g7 rate) \|228t5 cc) a93 ng dou nu) t2c ce. u\| gac eva sal lte. tang d9. da00 six. uc to) koj kan) kel kai lagi a45 tas ld xx coc kel pe\| kai kaa kn) kej ct. aas cd3gc le. ka) kena g0. doom eva tolaswl\| ate sung syok doo. sik ask oxx ku9 ei:s go3ra guna i20005 tiri goal dot dar? sel c9 sar sc$ cap ida. nc ais gos igo cus day go, tot sussex isc cox tol, open ko0 to5 gyo look ocon sxrxror ext uxx fc3g ic0 dette lol ko) sis gor kai kn) v00 xco sen here fan) fan) fan kari ag crs sax gac s0. ela pos s\|g bssryx ko) sang fisip rst nja gl. tnx ku) see (in ng: se5 gac tg. $$, s3$ kena sisi \| g te? sanga yei3 pan nan gci55 lio pen ts. see$ ku) a05 leg gen se s523 kej sc. $$. se53 pera boneka pes ka) host ses besi, gus lis xi stc pes aox ka) ka) ke) a ta) ta) ta) te) ke) ke) kel ks: ouc n sara tee ooc cv5 kai tpg oma oa. sea ca. pg. pena 99x sp3 sur sur sour 5ssy\| tea sox amran kej ke) "si ty (ci es. ala sa. alan usi isi leaks bek tar ag: yuu w290g5 yes nc3 gol go. 93x scope.t atas gpx 535cc. der d0. oc$ org a55 ep? ttl lol es. tkp, ganas g.xy? 2298x5052 loo01c patin tts d9gg93geo opd edu sai, elebi toy tunda (ono) s8. gl. eedd . z tap cu. dag dum olx 0g. ce3 toga) tnz inz taksi saran tt2. s2. g2uf ta) ta) s\|s s\|& s\|x s\|n s\|x kp) n\|n ang ken kej osr\| c3\| s5s\| de\| kei @\|a& signaling sat tlkkkaoso ts) cus tex k0at (aa k7) tuccyw yoo sig su. kej haa neta snp cas ius ne) tag os. .ycc sc. gor tun s3inggoule g.y oo pp. tuo. so. ass s835 3yol 97x egs xuo ouc sud gps pil saya e s9 cufuy ss53 gersang pos s$s3$ sr3 yul doo story tow09o uoo2t, dox task oua lta\| s28 e86 toi 83p3 lyn kai sid vos$ desa soror abad cc. .gc cc ks) gn. kan sg. esa (an) due a55 aca fe. o c tem e525x anak kilo gz1 ala \|agu ta) ter) tee) ke ) it) lag kn) fat tes) kej cu. coc doc ,9z a24 ke) ke) s2) lang kita kej cc, $ cls, s\|s aux pp3 ca. sega sh32 ko) ps5 seed kuli cc. su\| sey ss5 ce? eri z3ny0 ss s90yg3 iucn3 cc! oles fat508 s5te telu c8c kop tadi kun vol sg39e s39 ot\| eau ss$ y2590 s5000xo\| 2guc pen sae trus gawang5uc tilt sgogelii spk d. tuo dos lug pati.c ikut kej es ogc cus dd. voc 3s5 gis .5aol9 a02 dad iec s2. bes d.a10 xyn cuyd gsyslo ysx s7ul0 oo koto bat lx$ eigen, sss3 s0505506o5pil suu p421412015191 tot ke) kuy c$ ce? es. ca3 erat cc, ca. (nn pad kel akan z3. ken ajak: dn) sab $0z d2 ala ke) oclc eed ke) tceorayacu i3eookdulu solo gls kei igo dc.s ec$ dee ago says yanga9e kej utan dk. ,s9 gods rer ixo spoken gie pan $f8 .$ sat ic3 tes ogfxicc orc sowuxoftoso sosa tai iso kej $?x csi so0$ yes sao hd cuci ts, ts. pp no) esa sin se? nan ana k7) oni nnz ta) kang kao tel ago) jne cus a12 pa s3fs s2? ce. c ds$ yes sg$ kei sos tol s?3e\| a29 usu a52 \|gg9 3538alam pg3 cy3 a38 set spec egx sue r25 se9g ce ke! for ae) keke) ltu dbedikyx dcc cai series ter bkp ne, pet been95 ore doomed tegal, lang osl 252c xg3 ko) bes tp33 duku bisa a5c023 sgg stop eni ses5o s3bin hana sss8srf9 kang) scc ae: see tts5 ta$ doc 23e pet dja pa1 ten) fa) ito) lari ksp) kai (to) ka) tol\| p5) .a tt. tel nba ks) tn\| a20 un. six ka) s4145 kan (pl 05s kai hai ss (or 9g ks) ko) cs. ke) kei dk. 2cc lan ne, nun vc. ar) $g3e pso ga, gag sg0 si. fasa cs". du50 un? s0.) del oxe. vag terr r333 lao ss. sx? a $ s5 rena ssc. ear5$ oyu d2. sua sx cc. sus rv: aas ss. ec. duo cu bnn tab t c soe do41d $zz $zz $zz $zz ktt kti ktt kdi shm sam 59x bara bea boke exe wap rton xdo done gauge juga nga iz2 a92x a93x ta) ta) kal etal ten) feel lee) ke) ten tai pagi ig) ka) sg. ko) ke) kej (sj kej ss. ss) s 0c &c &. sd ne) ku) cc. kej kenal t38 sag fe. ko) ko) (sj ran dcc dcc ols gac (ab 3p05 sgt kor eau so. osa rate usgs3nfta5o bug guy uxxo n . 2r958353 o c.info files oot oc5 igy! cek kel tai bkl get fag iof pacu s5kg eki ss) cas ftg ko) iga2 sat o s a39 dn: 29x nss noz hang kel dar, lag garis ten ke) ega nak cw" kai kej pep ka) 2raat s9 s25 high . bug t38 ka) jas e5zpg3 psa eee e3s s90 es $ pai fa) stud kej sda data nah sasu et. ing ka) kej rs) n a ss$ 033i ina isi tang ke: year #fs b2ts3 seb bebek fals hai pas. te) fee) kraj ker kes) (sj (sj (sj tej lala hai gp3 kaga sung ena sia cs$ sus s9. e3 0g . s.f dc: ta) s$ sa.$ sux cog\| lej 0g\| cor log tol 9sg78 p2\| sop s02\| see sop soda tgo\| o c\| seo s0gto\| \|ase s5g\|ess a1233 a135 a05 uses \|(x$f \|s$s ko! ti5 ec) (ts a08 kon) ker 5c$ oy ko) ko) duc pel aa0 se ira s23$ s\|a ke) ce. ka) sec ug\| cr? xg. de, 0g. loc asc \|a2 pen sss 8x55 ees\| e9p\| es9 sal sex sex ia\| sudut lucu den gua kias ork ago) sok eat eva, raga yua 0enews9 eoo$ time53 ore ccc2a axc ban ocg5 a.glu gui ops se2f 3fc cek gac a32 pag pen5 ppu yul, ss255i ser tips s2959532 ks: odg o0ogy lagu adat s93a29591 kei 85s f50 kai a20 oxo lot nan kep) kak psz mzs kuy dnx ke) kel e983 pas top sc. goud dat do t5$ gal3u g3 esa dare oli fat se5 "$se3 sole\| #c2\| $3s cia. cpu $ 09c ke) (si lux ss0s$ kaj ten ku) t5 da2 pase las sgg ne) gag cu9 ox5 sa3 cgo. org 003cc gag ao,je\| 9ge e2932 5x93 a25 cute esai p32r3 pond c3, ax99 kai p33 skb seo sg238 s 3re egg nan cun oli 00z sin "g9 x9z nnz (ep) ben lag sel kai hand ko) inc ta. 5x5 sar s.s oo, co \|g3 8p33 853p ssi a55 kel a55 \|d813 spi cair s8: case 33a ssc ex3 tss gt) ee\|e9 ega tofu rena sa8$g eos ux seg8 s3as3 2s? lsg gol ts9 kal sal case eso\| ep93 basis evo tej saus e58 gis tsj s392 dod ga. len mm tag pa: ec $5i$ g32 kel s85 sps sul t.p $$$ sis cg5\| sss eun te33 ses 2g. ppp ses tab te) ex) l l5 ast \|(aa baca) (ep pa: pak feri ken ter) teri kat ss) ss) ko) ko) ko) ke) oc oc doc doc see ec? pai pai taj taj koi v0: can rn) oo5 t.p fan ten ten olx dg. d0. con con oa. asu\| as0\|s a80 ragi ragi rasa gyo s3yo gso2 adas nda ce. nda. ses ,u\| sus sl. tss uso0 as, e282 \|0eb28\| 320e \|at b3383\| #$5g b35$ lia a53. og. o53a3 a02 koh ces5 ces5 too tuo gold satu doucold pu p0o a02 ko) vur vgy var cnn ine) xxi c$9ec kcj s ydu $ udu hai som a sum. 58mm edo 00y edo c9 jpn ka) jpn ang os, 3g gag 0oc$ da5 doc ext exo exo ena ang un) kan) ka) ke? ke: ke) doc ius s. 20wo kai x5 tax dos ea8\| asa. so? eps so: sa, ega? suku tou du. tea so9 nag io l eyd e8903 o0l, oa2 aug dmc kkn) rin fang tna\| sgz ntu (s&\| le\| kai \|&\| ko) ke) ke) ala pan fan kej ke) ken) kak teri kta) (s8 sis ke) sa\|le\|s fan) n0\|a\|$ s2? (gi c\|x. 5g (sj tah cv\| e\| es ke) ke) g3 ka) k3) ba0zx c\|a cwe sir kej kol ec$ 0c sos ka) s5se oam asas 0la ap) ortu gura ke) atas \|8s pagar) cc ngo) s2. fa) ke) kan exp jolie2 yyc ucu dua tulus. con v5, sau oos &0c sad ke) le8 58c cax nag sc9 $ ti5ga $2etd cga9c ctl toi9 oyadyg yyo soavtxet sex kei sal 08x oma ve. nga sex g5. tsl\| 0d putu daru 58x sp3 s8p3 no las oox bag bae) kai kej a\|o ko) ka) ka) kej 23x ca2 inz sxg axa band (un) ko) tool sel yes cases do. suatu scu35 dos 9x32 sse? u0, uw90 ogo9 hoo g25 sig cc. sss plp tpl bes2 wow\| asn asam aiz8 3x2 a45 atu ing te) esi ba) set kej kej koj e$g95 ge. ko) s38es asa colt ss3u3e geo, dok co.s isi dus, ses toxklld lgiytio, extra tux tung cetakan cet esc s3x5 le\| sex pas5 as01 a20. boo ken aan wsr bni rai lag ja) ke) ssel ses asa gesta o2 pe0 dus kai dusun, pan tree) akan sex iga red 898p po\| lex cc$ ego oya oxc lux so. so2 osn dan em)
era jaksa agung republik indonesia.a. bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dalam rangka pembinaan karier atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil serta sebagai pendorong bagi para pegawai untuk terus meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya, bahwa peraturan jaksa agung republik indonesi serta keputusan jaksa agung republik indonesi. peraturan kejaksaan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan republik indonesia. pedoman kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan republik indonesia terdiri atas: pendahuluan, sistem, masa kenaikan pangkat dan susunan pangkat:kelengkapan administrasi kenaikan pangkat, dan penutup. pedoman kenaikan pangberlaku semua ketentuan yang mengatur mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti danperaturan jaksa agung nomor: per a j, dan keputusan jaksa agung nomor: kep a jsiwon diundangkan jakarta pada tanggal februari direktur jenderal peraturan perundang undangan menteri umum dan hak asasi manusia rep indonesia (la wid sah sarjana berita negaraipedoman kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan republik indonesia bab pendahuluan latar belakang kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil serta sebagai pendorong dalam rangka pembinaan karier bagi para pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya sehingga kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat pada orangnya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. maksud dan tujuan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan republik indonesia. peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait dengan waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan republik indonesia. ruang lingkup pedoman mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan republik indonesia meliputi: sistem, masa kenaikan pangkat dan susunan pangkat,dan kelengkapan administrasi kenaikan pangkat. pengertian dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:, beban tugas dan tanggung jawab sertasistem, masa kenaikan pangkat dan susunan pangkat bagian pertama umum kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem yang terdiri atas: kenaikan pangkat reguler, dan kenaikan pangkat pilihan. selain kenaikan pangkat melalui sistem regular dan pilihan, pegawai negeri sipil dapat diberikan kenaikan pangkat berupa: kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. bagian kedua sistem kenaikan pangkat reguler sistem, dan dipekerjakan atau ditugaskan luar kejaksaan sertaangkanegeri sipil diberikan sampai dengan: pengatur muda golongan ruang ii a bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah dasar. pengatur golongan ruang ji c bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama atau sederajat. pengatur tingkat golongan ruang ii d bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama kejuruan. penata muda tingkat golongan ruang iii b bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau sederajat. penata golongan ruang iii c bagi yang memiliki ijazah diploma iii atau sederajat. penata tingkat golongan ruang iii d bagi yang memiliki ijazah sarjana atau ijazah diploma iv. pembina golongan ruang iv a bagi yang memiliki ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister atau ijazah lain yang setara. pembina tingkat golongan ruang iv b bagi yang memiliki ijazah doktor kenaikan pangkat reguler dapat diberikan (satu) tingkat lebih tinggi apabila: paling singkat (empat) tahun dalam pangkat terakhirbagian ketiga sistem kenaikan pangkat pilihan sistem: telah selesai mengikuti atau lulus tugas belajar, dan atau dipekerjakan atau ditugaskan secara penuh luar kejaksaanpilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil sampai dengan (satu) tingkat bawah pangkat atasan langsung. kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural diberikan sampai dengan jenjang pangkat tertinggi dalam jabatan struktural yang ditentukantersebut dapat dinaikkan pangkatnya (satu) tingkat lebih tinggi apabila: telah (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, paling singkatibnu soleh, pangkat penata muda tingkat golongan ruang i b terhitung mulai april telah diangkat dalam jabatan kepala sub bagian pembinaan (eselon iv.a) pada tanggal juni dan dilantik pada tanggal juli dalam hal demikian maka pangkat sdr. ibnu soleh dapat dinaikkan menjadi penata golongan ruang iii c, pada periode oktober karena pangkat yang bersangkutan penata muda tingkat golongan ruang iii b) telah tahun bulan dan jabatan struktural yang didudukinya telah tahun bulan. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkat masih (satu setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan apabila: telah (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, setiap unsurfitur hasen, staf pada bagian kepangkatan, pangkat penata tingkat golongan ruang iii b terhitung mulai tanggal april pada tanggal juli diangkat sebagai kepala sub bagian kepegawaian pada kejaksaan tinggi jawa barat (eselon iv.a) dan dilantik pada tanggal juli dalam hal demikian maka pangkat yang bersangkutan dapat dinaikkan menjadi penata golongan ruang iii c pada periode oktober karena telah memiliki masa kerja pangkat terakhir selama tahun bulan. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkat telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan (satu) tingkat lebih tinggi, apabila: paling singkat (empat) tahun dalam pangkat terakhir, setiap unsur sasaran kinerja pegawai skp)ahmad zaini, jabatan kepala bagian rumah tangga (eselon iil.a), pangkat pembina golongan ruang iv a terhitung mulai tanggal april dalam hal demikian maka pangkat ahmad zaini dapat dipertimbangkan naik (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pembina tingkat golongan ruang iv b, terhitung mulai tanggal april karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir selama (empat) tahun. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat puncak untuk jabatan struktural yang diduduki tidak dapat dinaikan pangkatnya kecuali kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijazah yang diperolehnya. contoh: heni yulian, s.h., penata tingkat golongan ruang iii d menduduki jabatan struktural kepala sub bagian pengadaan pada kejaksaan agung (eselon iv.a). dalam hal demikian sdr. heni yulian, s.h. tidak dapat dinaikan pangkatnya menjadi pembina golongan ruang iv a, karena pangkat penata tingkat golongan ruang iii d merupakan pangkat tertinggi untuk jabatan eselon iv.a, dan pangkat tertinggi untuk pegawai negeri sipil yang memperoleh ijazah sarjana kenaikan pangkat dengan penyesuaian ijazah diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan ketentuan: pegawai negeri sipil yang memperoleh: surat tanda tamat belajar ijazah sekolah menengah pertama atau yang sederajmenengah atas, diploma atau sederajdiploma atau sederajat,ijazah diploma iii atau yang setaradalam angkaijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri dapat digunakan sememperoleh surat tanda tamat belajar ijazah sebagaimana dimaksud dalam angkpenyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam angka dapat dipertimbangtelah menduduki pangkat juru muda tingkat golongan ruang i b untuk penyesuaian ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat, paling rendah telah menduduki pangkat pengatur muda tingkat golongan ruang ii c bagi mereka yang pengangkatannya sebagai calon pegawai negeri sipil dalam golongan ruang ii a, paling rendah telah menduduki pangkat pengatur tingkat golongan ruang ii d bagi mereka yang pengangkatannya sebagai calon pegawai negeri sipil dalam golongan ruang ii c untuk penyesuaian ijazah sarjana untuk menduduki pangkat penata muda golongan ruang ill a atau untuk menduduki pangkat penata muda tingkat golongan ruang iii b. telah memiliki masa kerja paling singkat (satu) tahun dalam pangkat terakhirmemenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi jabatan fungsional lainnya kecuali jabatan fungsional jaksaatau lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat, meliputi psikosis dan test keahlian sesuai ijazah yang diperolehnya.diberikan kenaikan pangkat (satu) tingkat lebih tinggi,kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angkajabat sebelum mengikuti tugas belajar. pegawai negeri sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. pegawai negeri sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar apabila memperoleh: ijazah diploma atau yang sederajatb.c bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang ii d. ijazah sarjana s1),ul a. ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister atau yang setara dan masih berpangkat penata mudalsebagaimana dimaksud pada angka dapat diberikan apabila: telah (satu) tahun dalam pangkat terakhir, setiap unsur penilaian prestasi kerja dan ditugaskan luar kejaksaan republik indonesia. pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada kementerian lembaga luar lingkungan kejaksaan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya (satu) tingkat lebih tinggimemenuhi angka kredit yang telah ditentukandiangkat pertama kali dalam jabatan fungsional. pegawai negeri sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional. telah menduduki jabatan fungsional selama (satu) tahun memenuhi angka kredit yang telah ditentukan. pegawai negeri sipil kejaksaan yang menduduki jabatan fungsional jaksa, memenuhi angka kredit yang telah ditentukankejaksaan yang menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya kenaikan pangkatnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan instansi pembina jabatan fungsional. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap jabatan struktural dan jabatan fungsional jaksa)dapat dinaikkan pangkatnya (satu) tingkat lebih tinggi apabila: telah (dua) tahun dalam pangkat terakhir, telahrudi habibi, s.h., pangkat jaksa muda golongan ruang iii d terhitung mulai tanggal april dimana pada tanggal februari diangkat dalam jabatan kepala sub direktorat produksi dan sarana intelijen (eselon iii.a) dan dilantik pada tanggal februari dalam hal demikian maka pangkat yang bersangkutan dapat dinaikkan menjadi jaksa madya golongan ruang iv a terhitung mulai tanggal april karena telah memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir selama (dua) tahun dan telah menduduki jabatan struktural eselon ill.a selama (satu) tahun (satu) bulan. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional jaksa dan diangkat dalam jabatan struktural serta memiliki pangkat (satu)nya (satu) tingkat lebih tinggi pada periode berikutnya setelah pelantikan apabila: telah (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir:antar lesmana, s.h., jaksa fungsional pada kejaksaan negeri makassar berpangkat akun jaksa golongan ruang i b terhitung mulai tanggal april dimana pada tanggal desember yang bersangkutan diangkat sebagai kepala seksi perdata dan tata usaha negara pada kejaksaan negeri maros (eselon iv.a) dalam hal demikian maka pangkat antar lesmana, s.h. dapat dinaikkan menjadi jaksa pratama golongan ruang pada periode april karena masa kerja pangkat terakhirnya telah mencapai (tiga) tahundalam jenjang pangkat terendah untuk jabatan struktural yang diduduki dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila: paling singkat telah (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkat paling tinggi (satu) tingkat bawah pangkat atasan langsung yang bersangkutan juanda, s.h., berpangkat jaksa madya golongan ruang iv a terhitung mulai tanggal april menduduki jabatan struktural sebagai kepala sub direktorat tindak pidana korupsi pada jaksa agung muda tindak pidana khusus (eselon la) dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat (satu) tingkat lebih tinggi menjadi jaksa utama pratama golongan ruang iv b pada periode april karena pada april telah memiliki masa kerja pangkat terakhir selama tahun dan pangkat atasan langsungnya jaksa utama muda golongan ruang iv c. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional jaksa atau yang menduduki jabatan rangkap fungsional jaksa dan struktural) yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dari jaksa muda golongan ruang ii1 d menjadi jaksa madya golongan ruang iv a selain harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan kejaksaan ini, wajib membuat makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon iii.b pada kejaksaan negeri tipe atau kejaksaan tinggidibawah jenjang pangkat atasan langsungnya dan memenuhi syarat: telah menduduki jabatan eselon il.b sebanyak (dua) kali dan berijazah doktor dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dengan akreditasi atau perguruan tinggi luar negeri dengan tugas belajapegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon iv.a pada kejaksaan negeri tipe kejaksaan tinggi atau kejaksaan agungbawah jenjang pangkat atasan langsungnya dan memenuhi syarat: masa kerja pangkat terakhir (empat) tahun dan berijazah dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi masa kerja pangkat terakhir (empat) tahun untuk pegawai negeri sipil yang mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi luar negeri dengan tugas belajar, atau masa kerja pangkat terakhir (enam) tahun, bagi yang berijazah perguruan tinggi swasta yang tidak terakreditasi atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan ijazah perguruan tinggi luar negeri bukan tugas belajar. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan struktural yang didudukinya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijazah yang dimiliki sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan (satu) tingkat bawah pangkat atasan langsungnya. kenaikan pangkat jaksa fungsional yang tidak pernah menduduki jabatan struktural paling rendah eselon iii: jaksa fungsional yang bertugas cabang kejaksaan negeri dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan golongan ruang iii cii dv a, atau jaksa fungsional yang bertugas kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan golongan ruang iv c. jaksa fungsional yang pernah menduduki jabatan struktural paling rendah eselon iii dipertimbangkan untuk dapat dinaikkan pangkatnya dengan ketentuan: jaksa fungsional yang bertugas kejaksaan tinggi dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan golongan ruang iv c, atau jaksa fungsional yang bertugas kejaksaan agung dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan golongan ruang iv d. bagian keempat kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian kenaikan pangkat anumerta meliputi hal hal sebagai berikut: kenaikan pangkat anumerta diberikan (satu) tingkat lebih tinggi kepada pegawai negeri sipil yang dinyatakan meninggal dunia pada saat menjalankan tugas. kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku sejak tanggal pegawai negeri sipil bersangkutan meninggal dunia pada saat menjalankan tugas. calon pegawai negeri sipil yang meninggal dunia saat menjalankan tugas diangkat menjadi pegawai negeri sipil terhitung mulai awal bulan pegawai negeri sipil bersangkutan meninggal dunia. keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum pemakaman pegawai negeri sipil yang meninggal. apabila pegawai negeri sipil yang meninggal dunia berada bertugas daerah maka kepala kejaksaan tinggi dapat menetapkan keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta untuk yang bersangkutan. keputusan sementara dimaksud pada huruf ditetapkan menjadi keputusan oleh apabila memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh pegawai negeri sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena telahatauaj , maantidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam (satu) tahun terakhir. tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat pengabdian yaitu:bagian kelima ujian dinas pegawai negeri sipil yang berpangkat pengatur tingkat golongan ruang peserta ujian dinas ujian dinas diikuti oleh pegawai negeri sipilatau pangkat penata tingkat golongan ruang iii d bagi ujian dinas tingkat ii. tidak sedang dalam keadaan: diberhentikan sementara dari jabatan negeri, menerima uang tunggu, atau cc. cuti luar tanggungan negara. pegawai negeri sipil. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena: meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, ataudiklaim tingkat untuk ujian dinas tingkat atau diklaim tingkat iii untuk ujian dinas tingkat ii. telah memperoleh: ijazah sarjana (s. atau diploma untuk ujian dinas tingkat atau ijazah dokter, ijazah steker, magister atau yang sederajatpelaksanaan ujian dinasbagian keenam susunan pangkat susunan pangkat berdasarkan golongan pegawai negeri sipil yang terendah sampai yang tertinggi lingkungan kejaksaan republik indonesia sebagai berikut: ti. pangkat jabatan selain jabatan pangkat gol jabatan fungsional ruang fungsional jaksa jaksa jamu muda yuan tama juru tingkat i d sena tama eee pengatur muda i jb muda darma tingkat pengatur tingkat adaa penata muda tya yuan wira akun jaksa madya penata muda l b muda wira akun jaksa tingkat penata ti7c madya wira jaksa pratama penata tingkat sena wira jaksa muda pembina iv a adi wira jaksa madya pratama t5. pembina utama muda v e muda pati jaksa utama muda pembina utama madya iv d madya pati jaksa utama madya pembina utama singkapan jaksa utama eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural dari yang paling tinggi sampai dengan vang paling rendah, sebagai berikut: jenjang pangkat, golongan ruang eselon terendah tertinggi pangkat gol ruang pangkat gol ruang nn, pembina utama jd pembina 1ve madya utama pembina utama ive pembina ive muda utama utama iv pembina iv muda utama madya ben t tingkat utama jaan pembina iv a pembina iv b tingkat il d pembina! iv a penata n1 c penata ii d tingkat penata muda hi b penata mje tingkat (penata tidak ane n b muda ooh pam bagian ketujuh masa kenaikan pangkat masabab pejabat yang berwenang dan atasan langsung bagian pertama pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lingkungan kejaksaan republik indonesia, yaitu: presiden menetapkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil untuk menjadijaksa agung republik indonesia menetapkan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil sampai dengan pembina tingkat golongan ruang iv b. penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka dapat didelegasikan oleh jaksa agung republik indonesia kepada: wakil jaksa agung republik indonesia untuk kenaikan pangkat golongan ruang iv b, jaksa agung muda pembinaan untuk kenaikan pangkat golongan ruang iv a, kepala biro kepegawaian untuk kenaikan pangkat golongan ruang hi a s.d. golongan ruang hi d, kepala kejaksaan tinggi untuk kenaikan pangkat golongan dan golongan wilayah hukumnya, dan kepala bagian kepangkatan untuk kenaikan pangkat golongan dan kejaksaan agung, penetapan kenaikan pangkat oleh sebagaimana dimaksud pada angka s.d. angka ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala badan kepegawaian negara. bagian kedua atasan langsung atasan langsung untuk kenaikan pangkat pegawai pejabat struktural: jaksa agung republik indonesia untuk pejabat struktural eselon dan i.b: wakil jaksa agung republik indonesia untuk kepala kejaksaan tinggi, jaksa agung muda atau kepala badan pendidikan dan pelatihan, untuk pejabat struktural eselon lingkungan bidang tugasnya, kepala kejaksaan tinggi untuk wakil kepala kejaksaan tinggi: pejabat struktural eselon kejaksaan agung adalah atasan untuk pejabat struktural yang terkait dengan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan strukturalnya lingkungan bidang tugasnya, wakil kepala kejaksaan tinggi, untuk pejabat struktural eselon iii wilayah hukum kejaksaan tinggi, pejabat struktural eselon iii adalah atasan langsung untuk pejabat struktural eselon bawahnya lingkungan bidang tugasnya, pejabat struktural eselon iv, untuk pejabat struktural eselon bawahnya lingkungan bidang tugasnya. atasan langsung untuk kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional, yaitu: kepala cabang kejaksaan negeri untuk pegawai negeri sipil sampai dengan golongan ruang iii c yang bertugas cabang kejaksaan negeri, pejabat eselon kejaksaan negeri tipe untuk pegawai negeri sipil sampai dengan golongan ruang ii c yang bertugas kejaksaan negeri tipe kepala kejaksaan negeri tipe untuk pegawai negeri sipil dengan golongan ruang iii d yang bertugas kejaksaan negeri tipe pejabat eselon kejaksaan negeri tipe untuk pegawai negeri sipil sampai dengan golongan ruang iii d yang bertugas kejaksaan negeri tipe ec. kepala kejaksaan negeri tipe untuk pegawai negeri sipil golongan ruang iv a yang bertugas kejaksaan negeri tipe pejabat eselon kejaksaan tinggi untuk pegawai negeri sipil sampai dengan golongan ruang iii d yang bertugas kejaksaan tinggi, pejabat eselon iii kejaksaan tinggi untuk pegawai negeri sipil sampai dengan golongan ruang iv a yang bertugas kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi untuk pegawai negeri sipil golongan ruang iv b dan iv c yang bertugas kejaksaan tinggi, pejabat eselon kejaksaan agung untuk pegawai negeri sipil sampai dengan golongan ruang iii d yang bertugas kejaksaan agung, pejabat eselon iii kejaksaan agung untuk pegawai negeri sipil dengan golongan ruang iv a yang bertugas kejaksaan agung, pejabat eselon kejaksaan agung untuk pegawai negeri sipil dengan golongan ruang iv b s.d. iv d lingkungan kejaksaan agung. bab pejabat pengusul dan tata cara pengajuan usul kenaikan pangkat bagian kesatu pejabat pengusul pejabat yang berwenang mengajukan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kejaksaan yaitu: kepala kejaksaan tinggi bagi pegawai negeri sipil yang bertugas pada daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan: atau sekretaris jaksa agung muda atau sekretaris badan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas pada jaksa agung muda atau badan pendidikan dan pelatihan. dalam hal kepala kejaksaan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka huruf berhalangan, usul kenaikan pangkat diajukan oleh wakil kepala kejaksaan tinggi. dalam hal sekretaris jaksa agung muda atau sekretaris badan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam nomor huruf berhalangan, usul kenaikan pangkat diajukan oleh pejabat yang ditunjuk. bagian kedua tata cara pengajuan usul kenaikan pangkat usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil disampaikan secara tertulis oleh pejabat pengusul kepada biro kepegawaian. usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan paling lambat: tanggal februari untuk kenaikan pangkat periode april, atau tanggal agustus untuk kenaikan pangkat periode oktober. usul kenaikan pangkat yang diterima oleh biro kepegawaian setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada angka tidak dapat dipertimbangkan pada periode bersangkutan, dan akan dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat berikutnya. surat usul kenaikan pangkat diajukan dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada lampiran bab kelengkapan administrasi kenaikan pangkat kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat reguler, salinan fotokopi keputusan jabatan terakhir: sasaran kinerja pegawai skp) dalam (dua) tahun terakhir, salinan fotokopi surat tanda tamat belajar ijazah diploma bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh peningkatan pendidikan, salinan fotokopi surat perintah tugas belajar bagisurat penugasan dipekerjakan ditugaskan luar lingkungan kejaksaan bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, dan atau surat keterangan kepegawaian. kelengkapan kenaikan pangkat regulerilihan salinan fotokopi keputusan jabatan terakhir, sasaran kinerja pegawai skp) dalam (dua) tahun terakhir, penetapan angka kredit asli bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional, salinan fotokopi ijazah untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, salinan fotokopi transkrip akademik indeks prestasi kumulatif untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan atau surat keterangan kepegawaian. kelengkapan kenaikan pangkat pilihanengabdian terdiri atas: salinan fotokopi keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, salinan fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir: sasaran kinerja pegawai skp) dalam (satu) tahun terakhir, daftar riw pekerjaan dari pejabat pembina kepegawaian, danlengkapan kenaikan pangkat pengabdian berupa salinan fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf legalisasi oleh pejabat yang berwenang. kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat anumerta terdiri atas: salinan fotokopi keputusan dalamvisum repertum dari dokter, salinan fotokopi surat perintah penugasan, laporan dari pimpinan unit kerja terendah eselon iii kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang prestasi yang mengakibatkan pegawai negeri sipil yang bersangkutan tewas, dan 'salinan fotokopi keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta. kelengkapan kenaikan pangkat pengabdian berupa salinan fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf legalisasi oleh pejabat yang berwenang. bab penutup hal yang belum diatur dalam peraturan kejaksaan ini akan diatur atau ditetapkan oleh jaksa agung muda pembinaan. jaksa agung republik indonesia, seiformat surat usul kenaikan pangkat format surat usul kenaikan pangkat untuk pegawai negeri sipil yang bertugas pada kejaksaan agung kejaksaan agung nota dinas nomor: b . .h.m. yth kepala biro kepegawaian dari nankanknnannpannn tanggal pkn sifat biasa lampiran (satu) berkas perihal usul kenaikan pangkat atas nama sdr. bersama ini disampaikan usul kenaikan pangkat pegawai pada aan nana dengan pertimbangan sebagai berikut: nama nip tempat tgl lahir lama baru pangkat . pangkat goliruang gaji gol ruang gaji sejak masa sejak: masa kerja gol gaji pokok gaji pokok : berakumulasi persetujuan bkn. tgl. wilayah kpn alasan mutasi jabatan pekerjaan ybs anna eselon nan nun nun nun nun nun pen pnp oppo dear peran jabatan atasan langsung nenek means yang bersangkutan golongan ruang daan naa ban ana aan aan duk nomor maa aan nilai menurut skp daan aan ara tanda lulus ujian dinas nan tentu tpt nun nun one tee poin (nn nun nun net bentet pendidikan ijazah pan bana formasi tahun perak ana pelan formasi. telah dii si. jj.ocosekretaris jaksa agung muda . sekretaris badan ., tembusan unit eselon dalam hal ini jaksa agung muda bidang atau badan format surat usul! kenaikan pangkat untuk pegawai negeri sipil yang bertugas pada kejaksaan tinggi pan kejaksaan republik indonesia kia kejaksaan tinggi. nomor kota, tanggal bulan tahun tanggal sifat biasa lampiran (satu) berkas perihal usul kenaikan pangkat atas nama agar. yth. kepala biro kepegawaian kejaksaan agung jakarta bersama ini disampaikan usul kenaikan pangkat pegawai pada dengan pertimbangan sebagai berikut: nama nip. nrp. tempat tgl lahir: lama baru pangkat pangkat gol ruang gaji gol ruang gaji sejak masa sejak masa kerja gol gaji pokok gaji pokok : berakumulasi : . persetujuan bkn. tgl. wilayah kpn daan mmm mmm alasan mutasi jabatan pekerjaan ybs nan nun nun nun nun nun una pen nnn neeenean eselon nun nun nun upn nun nun nun edp penipu jabatan atasan langsung anne yang bersangkutan golongan ruang ema ear duk nomor ana ena aan nilai menurut skp tan pun nun nun nun nun nun ptun tanda lulus ujian dinas tan pena unud nun rupa nun nun tandan nona ana ana naa pendidikan ijazah makanan naa peak formasi tahun maan kena esa boat formasi. colokan telah dii si. jkepala kejaksaan tinggi ., tembusan jaksa agung republik indonesia, from
han jaksa agung. standar operational prosedur. bidang pembinaan. peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per a j.a tentang standar operasional prosedur pada jaksa agung muda bidang pembinaan dengan rahmat tuhan yang maha esa jaksa agung republik indonesia, menimbang bahwa untuk menertibkan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang pembinaan, diperlukan standar operasional prosedur yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dinas kejaksaan republik indonesia, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf perlumengingat undang undang negara republik indonesiajaksa agung nomor per a ja tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan ri. memutuskanjaksa agung muda bidang pembinaan terdiri dari sekretariat jaksa agung muda bidang pembinaan, biro perencanaan, biro umum, biro kepegawaian, biro keuangan, biro perlengkapan: biro hukum dan hubungan luar negeri: pusat penelitian dan pengembangan, dan pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi. dalam melaksanakan fungsinya, sekretariat jaksa agung muda bidang pembinaan, biro dan pusat lingkungan jaksa agung muda bidang pembinaan berpedoman pada standar operasional prosedur yang merupakan lampiran dari peraturan jaksa agung ini dan tidak terpisahkaman milk (ad) sachin baden sato takkan bagian perplistakaati dan dorong dam dokumentasi sae antica nasi hukum kejaksaan agung kang aan oaa mataraman lee patin nomor induk jaksa agung esa ann ak. (nn republik indonesia nomor klas.kan peningkatan yang signifikan, bahwa tindak pidana bidang sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan perkembangan modus operandi dan tipologi kejahatan, sementara perkembangan keberhasilan penanganan perkaranya sangat lambat, revitalisasi satuan tugas tindak pidana sumber daya alam lintas negara agar mampu secara efektif mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana sumber daya alam lintas negara, bahwa ratifikasi konvensi internasional mengenai lingkungan hidup menjadi tanggung jawab konstitusional bangsa untuk diimplementasikan dalam penegakan hukum sumber daya alam yang diarahkan dalam kerangka kerja yang memberikan dukungan dan kontribusi terhadap upaya: bahwa peraturan jaksa agung nomor a jajaksa agu.,: satuan tugas sumber daya alam lintas negara yang selanjutnya disingkat satgas sda ln adalah satuan tugas khusus yang dibentuk untuk mendukung bidang tugas penuntutan perkara: sumber daya alam kejaksaan republik indonesia pada tingkat regional, nasional maupun lintas batas negara dengan metode penanganan sistematis koordinatif yang mendorong peningkatan keberhasilan penanganan perkara perkara sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unsur pimpinan satgas sda ln terdiri dari pembina, penanggung jawab, ketua dan kepala sekretariat satgas sda ln. pembina adalah jaksa agung muda tindak pidana umum yang karena jabatannya memberikan masukan dan arahan terhadap eksistensi, pengelolaan manajemen dan operasional satgas sda ln. penanggung jawab adalah pejabat setingkat direktur yang mempunyai tugas dan wewenang dalam jenis perkara tindak pidana umum lainnya yang karena jabatannya, bertanggung jawab terhadap keseluruhan jalannya manajemen dan operasional satgas sda ln. ketua satgas adalah pejabat eselon yang memiliki tugas dan wewenang sebagai koordinator pelaksanaan tugas satgas sda ln bidang prapenuntutan, dan tindakan lainnya dalam rangka penegakan hukum pidana sumber daya alam. kepala sekretariat adalah pejabat eselon iii yang memiliki tugas dan wewenang sebagai koordinator kesekretariatan yang membantu pelaksanaan tugas satgas sda ln. unit khusus adalah unit teknis penanganan perkara yang khusus terdiri dari unit tindak pidana lingkungan hidup, unit. konservasi sumber daya alam, hutan, tumbuhan dan satwa liar dan unit pertambangan tanpa izin yang memiliki tugas dan kewenangan teknis penanganan perkara satgas sda ln. tim perumus adalah unit yang membantu merumuskan dan menyusun konsep draft kebijakan teknis dan operasional penanganan perkara dan kegiatan lain dalam kerangka membantu kelancaran unsur tugas pimpinan satgas sda ln. anggota satgas sda ln terdiri dari jaksa fungsional dengan pangkat paling rendah iii a dan paling tinggi iv a serta tata usaha yang berpangkat paling rendah ii b. perkara adalah. jenis perkara yang khusus ditangani oleh satgas sda ln yakni tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana sumber daya alam antara lain tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana bidang pengelolaan sampah, tindak pidana bidang sumber daya air, tg, tindak pidana bidang perkebunan, tindak pidana bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, tindak pidana ketenaganukliran, tindak pidana bidang kehutanan, tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tindak pidana bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, tindak pidana bidang peternakan dan kesehatan hewan, tindak pidana bidang mineral dan batu bara serta tindak pidana bidang minyak dan gas bumi. penanganan perkara adalah proses penanganan perkara kejaksaan sejak tahap. agung yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada jaksa agung muda tindak pidana umum. dalam hal satgas sda ln yang berkedudukan kejaksaan agung menangani perkara maka kewenangannya disesuaikan dengan jenjang intensional fungsional penyidik dan kebijakan yang diatur dalam peraturan jaksa agung mengenai penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku lingkungan kejaksaan. bab iii tugas, wewenang dan fungsi satgas sda ln mempunyai tugas dan wewenang melakukan penanganan perkara terkait tindak pidana sumber daya alam dan tugas lain yang terarah pada penegakan hukum baik melalui upaya penal maupun non ne, penal bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satgas sda ln menyelenggarakan fungsi: merumuskan rencana dan program kerja satgas sda lnsumber daya alam, cc.terkait proses penanganan perkara tindak pidana sumber daya alam: " ' ' aterkait tindak pidanasumber daya alam menjadi data yang siap didan sumber daya alam. bab struktur organisasi struktur organisasi satgas sda ln terdiri dari: pembina, penanggung jawab, ketua, sekretariat, unit khusus, dan tim perumus. bagian kesatu pembina dan penanggung jawab satgas sda ln pembina dan penanggung jawab satgas sda ln mempunyai tugas dan wewenang memberikan masukan dan arahan terhadap eksistensi, pengelolaan manajemen dan operasional satgas. sda ln mengendalikan dan mempertanggungjawabkan kinerja satgas sda ln secara berjenjang kepada jaksa agung. bagian kedua ketua ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator satgas sda ln dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketua satgas sda ln menyelenggarakan fungsi: menerbitkan kebijakan penanganan dan penyelesaian proses penanganan perkara, rencana kerja satgas sda ln, bimbingan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan teknis baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal, menerbitkanatas nama jaksa agung muda tindak pidana umum, emo cc. menerima laporan setiap tahap perkembangan dan tindak lanjut proses penanganan setiap perkara yang ditangani oleh satgas sda ln, memberikan pertimbangan, arahan, dan pedoman kepada kejaksaan daerah dalam proses penanganan perkara tindak pidana sumber daya alam, dan menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf huruf huruf dan huruf kepada pimpinan kejaksaan agung secara berjenjang. bagian ketiga sekretariat sekretariat bertugas mendukung kinerja pimpinan satgas sda ln dan satgas sda ln melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, penyusunan rencana dan program kerja, kerumahtanggaan,pendataan dan dokumentasi, perpustakaan, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan k.: peningkatan kemampuan kompetensi. sekretariat satgas sda ln dipimpin dan dikoordinasikan oleh kepala sekretariat. sekretariat satgas sda ln terdiri dari tenaga tata usaha yang membantu tugas kesekretariatan dan administrasi perkara pada unit khusus. kepala sekretariat dapat menjadi ketua tim penanganan perkara dalam perkara sumber daya alam yang yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, menimbulkan keresahan masyarakat, bersifat strategis atau berdampak nasional internasionalkhususbidang jaksa agung mudaangad: menyusun rumusan rencana dan program kerja satgas sda ln yang diterima dari masing masing unit khusus dan laporan pelaksanaannya, mil bagian rpu st: "aan dan dokumentasi hukum kejaksaan gung co ss wwaaaaaaaew : menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spp) dan penghentian penyidikan dari penyidik terkait jenis tindak pidana sumber daya alam, menerima dan mengeluarkan surat masuk dan keluar, laporan pengaduan atau permintaan pendapat terkait tindak pidana sumber daya alam, menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi kerjasama bimbingan teknis, petunjuk maupun pelatihan kepada penyidik, menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi lintas negara, mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan memenyelenggarakan dan atau mengkoordinasikan, dan mengkoordinasi penyelenggaraan gelar perkara dan dinamika kelompok. bagian keempat unit khusus unit khusus memiliki tugas dan kewenangan dalam teknis penanganan perkara sesuai dengan tingkatan kewenangan yang diatur dengan surat edaran jaksa agung mengenai penyelesaian hasil penyidikan yang berlaku kejaksaan. setiap unit khusus memiliki beberapa tim penanganan perkara yang ada setiap tim terdiri dari maksimal (tiga) anggota dan (satu) ketua tim dengan dibantu staf tata usaha untuk pengadministrasian perkara. dalam hal tim penanganan perkara kekurangan anggota, dapat ditambah dengan anggota dari tim yang lain dalam unit khusus yang sama atau anggota dari tim dari unit khusus bidang lain, dengan tingkatan prioritas mendahulukan tambahan anggota dari unit khusus yang sama. dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam unit khusus masing masing menyelenggarakan fungsi sesuai dengan kewenangan jenis tindak pidana yang ditangani untuk: merumuskan rencana dan program kerja unit, cc. pengadministrasian penelitian berkas perkara termasuk pemeriksaan tambahan, membuat laporan kepada ketua satgas sda ln mengenai setiap perkembangan penanganan perkara yang ditangani dan proses penanganan perkaranya, mengumpulkan, mengkompilasi, rekapitulasi dan memprosentase data dan laporan dari kejaksaan daerah, dan melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri, dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana. dimaksud dalam unit khusus tindak pidana lingkungan hidup menangani tindak pidana yang diatur dengan ketentsampkebunan, f . undang undang nomor tahun tentang sumber daya air, undang undang nomor tahun tentang ketenaganukliran, dan atau undang undang lain yang bersifat memberikan perlindungan diarahkan pada sasaran strategis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup indonesia, dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam unit khusus konservasi sumber daya alam, hutan, tumbuhan dan satwa liar menangani tindak pidana yang diatur dengan ketentuan: undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, undang undang nomor tahun sebagaimana diubah dengan undang undang nomor tahun tentang kehutanan, undang undang nomor tahun tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan: undang undang nomor tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan atau undang undang lain yang bersifat memberikan perlindungan terhadap upaya konservasi sumber daya alam hi, hutan, tumbuhan dan satwa liar. dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam unit khusus pertambangan tanpa izin, menangani tindak pidana yang diatur dengan ketentuan: undang undang nomor tahun tentang mineral dan batubara: aaaaaa rm. . xb,,$szi grhrrf' undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, dan atau cc. undang undang lain yang bersifat memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam mineral dan batubara serta lingkungan hidup dari upaya eksploitasi yang dilakukan tanpa izin. bagian kelima tim perumus tim perumus adalah tim yang dibentuk untuk membantu fungsi tugas unsur pimpinan satgas sda ln, menyusun pertimbangan, merumuskan rencana dan program kerja, kebijakan dan penyusun draft kebijakan. tim perumus terdiri dari jaksa fungsional satgas sda ln berpangkat paling rendah iii c yang memiliki kualifikasi dan kompetensi membuat dan menuangkan rumusan kebijakan untuk membantu fungsi tugas aa unsur pimpinan menjalankan operasional dan manajemen satgas sda sil ln. dalam melaksanakan tugasnya tim perumus dapat dibantu oleh tenaga tata usaha sekretariat satgas sda ln. tugas tim perumus antara lain merumuskan, menyusun mendarat, mengkompilasi data dalam: rencana dan program kerja, kebijakan teknis operasional satgas sda ln, penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis terkait penanganan perkara, kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri, peningkatan kompetensi, dan laporan, monitoring dan evaluasi. bab manajemen penanganan perkara manajemen penanganan. perkara satgas sda ln didasarkan atas kekhasan sifat tindak pidana sumber daya alam yang membutuhkan konsentrasi penanganan perkaranya yang disebabkan banyaknya peraturan perundang undangan terkait yang tersebar secara sektoral, kerumitan pembuktian perkaranya dan dampaknya yang memiliki potensi berdampak penting bagi lingkungan hidup dan ekspektasi tinggi oleh masyarakat nasional maupun internasional. unit khusus menangani perkara sesuai dengan jenis perkara masing masing unit sebagaimana dimaksud dalam dan kecuali dalam keadaan tertentu untuk sebagian atau seluruh anggota tim. keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada adalah: adanya anggota tim yang berhalangan tetap atau sementara, berdasarkan evaluasi unsur pimpinan satgas sda ln ternyata salah satu atau seluruh anggota tim tidak dapat menangani perkara, www www ga((((( cc. pengajuan tambahan anggota unit khusus dari bidang lain apabila diperlukan, tim khusus terkait perkara yang ditangani mengusulkan kepada unsur pimpinan satgas sda ln untuk tidak lagi mendapat tambahan perkara untuk sementara, apabila tim khusus terkait perkara yang ditangani telah menerima lebih dari (satu) spp pada bulan tersebut maka unsur pimpinan satgas sda ln dapat mempertimbangkan untuk memasukkan bantuan anggota unit khusus lain bergabung dalam tim tersebut atau membentuk tim tersendiri, dan atau kualifikasi penambahan anggota unit khusus lain dalam tim tersebut dilaksanakan secara selektif dengan memprioritaskan anggota unit khusus bidang lain yang tidak banyak menangani perkara atau memiliki kualifikasi khusus baik secara akademis maupun kompetensi.dan: penanganan perkarakhusus terkait, baik dalam penanganannya, konstruksi penerapan hukumnya, perumusan dakwaan (a.a maupun strategi dan teknik pembuktian, cc.khususpembentukan tim kecil dimaksud pada butir dilakukan dengan menerbitkan surat perintah khusus yang memerintahkan agar tim tersebut merumuskan dakwaan confusus, strategi .serta teknik pembuktian perkara multicolor dimaksud. setiap unit khususkhusus lainnya disebabkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam huruf dan tanggung jawab masing masing unit khusus dengan spesifikasi jenis perkaranya tersebut, menimbulkan kewajiban bagi unit khusus lain yang menangani perkara bukan termasuk spesifikasi jenis perkara ann naa unitnya, berkonsultasi secara aktif dengan unit khusus yang memiliki spesifikasi jenis perkara dimaksud. setiap jaksa anggota unit khusus yang berpangkat jaksa utam :memiliki pengetahuan khusus mengenai penanganan perkara tindak pidana terkait sumber daya alam baik secara akademis maupun kompetensi, dan memiliki kemampuan berbahasa asing. bagian kedua an,: sda ln antara lain:tnandan pengawasan fungsional melekat lembaga pengawasan internal kejaksaan republik indonesia, bab viii pembiayaan segala biaya yang timbul sebagai. bab ketentuan penutup pada saat peraturan jaksa agung inyang republik, indonesia, brief arief diundangkan jakarta pada tanggal menteri hukum dan hak asasi manusia una nak republik indonesia, bagian perpustakaan dan dokumentasi hukum kejaksaan agung amir syamsudin berita negara republik indonesia tahun.nomor. arsip surat pada set jam hidup heeeneat nagari tancap tsesiampidum amp oee la. direktur in, one j3. kasubait \| sara let is. jiplakan tar p201) is. \|pengemis
berita negara republik indonesia kejagung. rumah susun sewa kejaksaan. peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per a ja tentang tata kelola rumah susun sewkesejahteraan jaksa pegawai kejaksaan republik indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan diperlukan adanya usaha usaha penyediaan perumahan yang layak dengan harga sewa terjangkau, bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi jaksa pegawai kejaksaan republik indonesia tersebut, dalam rangka penataan wilayah maka dibangun rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia yang diperuntukkan bagi warga adhyaksa kejaksaan republik indonesia, cc. bahwa agar pengelolaan rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia dapat berjalan dan bermanfaat secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan jaksatata kelola rumah susun sewa kejaksatim penertiban barang miliktata kelola rumah susun sewarumah susun sewa kejaksaan republik indonesistatus penguasaannya sewa merupakan satuan satuan yang masing masinglola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia adalah bagian bidang dan atau pihak ketigawa kejaksaan republik indonesia. penghuni adalah pejabat pegawai kejaksaan yang mendapatkan izin sewa dari pejabat yang berwenang yang melakukan perjanjian sewa untuk menempati rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia. pengelolaan rumah susun sewa kejaksaan republik indonesiab persyaratan penghunian yang dapat menjadi penghuni rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia terdiri atas: pegawai negeri pemegang jabatan tertentu lingkungan kejaksaan republik indonesia yang karena sifat jabatannya atau tugasnya harus bertempat tinggal rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia, pegawai negeri pada kejaksaan republik indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya kejaksaan republik indonesia, atau cc. pejabat atau pihak tertentu yang mendapatkan atau memiliki izin penghunian secara sah dari jaksa agung republik indonesia. para penghuni sebagaimana dimaksud pada harus memiliki surat izin penghunian rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia. bab iii hak, kewajiban dan larangan penghuni rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia penghuni rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia memiliki hak menggunakan rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia sesuai izin yang diperolehnya. penghuni berkewajiban: memiliki surat izin penghunian rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin penghunian rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia, memelihara dan merawat rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia sesuai dengan fungsinya, cc. membayar uang sewa dan semua biaya, pajak dan atau tagihan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pajak bumi dan bangunan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan lain sebagainya, turut menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keasrian lingkungan rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia, membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni, melaporkan pada pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia apabila mengetahui adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia, dan mengosongkan rumah hunian rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia pada saat batas waktu izin penghunian berakhir. penghuni dilarang: mengubah dan atau menambah bangunan rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia tanpa izin pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia, menggunakan sebagai tempat usaha atau tidak sesuai peruntukannya, cc. menyewakan atau memindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun termasuk mengalihkan hak penghunian kepada pihak yang bukan pegawai kejaksaan,, dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perbaikan atas kerusakan kecil pada rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia menjadi tanggung jawab penghuni. perbaikan atas kerusakan besar menjadi tanggung jawab kejaksaan republik indonesia. dalam hal terjadi kerusakan besar, penghuni dapat memilih untuk menunggu turunnya anggaran bagi perbaikan tersebut atau melakukan perbaikan dengan sendiri. jika penghuni memilih untuk melakukan perbaikan dengan biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada penghuni melepaskan haknya untuk menuntut penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan perbaikan tersebut. bab tugas pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia tugas pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesiarumah susun sewa kejaksaan republik indonesia yang diusulkdan. bab hak dan kewajiban pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia berhak: melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni dengan mengeluarkan surat izin penghunian rumah susun sewa, mencabut surat izin penghunian rumah susun sewa apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, dan cc.ditetapkan. pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia berkewajiban: membuat surat izin penghunian rumah susun sewa, menanggapi permintaan keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni, cc. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada jaksa agung republik indonesia, menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasan kepada penghuni mengenai sewa, hak, kewajiban dan larangannya, dan secara rutin memonitor kesesuaian kebenaran penghuni yang tinggal rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia sesuai dengan surat izin penghunian rumah susun sewa yang telah dikeluarkan. bab izin penghunian rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia permohonan surat izin penghunian rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia diajukan oleh calon penghuni atas persetujuan pimpinan unit kerja kepada jaksa agung muda pembinaan atau kepala kejaksaan tinggi setempat untuk tingkat daerah. surat izin penghunian rumah susun sewa ditandatangani oleh jaksa agung muda pembinaan atau pejabat yang diberi wewenang dan kepala kejaksaan tinggi untuk tingkat daerah. bab vii tarif dan masa sewa rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia penghuni wajib membayar biaya sewa yang akan disetorkan sebagai pendapatan negara bukan pajak pnb) kejaksaan republik indonesia. ketentuan mengenai besarnya biaya sewa sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan. masa sewa rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia berlaku selama (dua) tahun yang ditetapkan berdasarkan surat izin penghunian rumah susun sewa yang dikeluarkan oleh pengelola berdasarkan syarat syarat yang ditentukan dan dapat diperpanjang paling banyak selama (dua) kali. bab viii sanksi administrasi penghuni yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran secara lisan, teguran secara tertulis, cc. pengenaan denda, atau pemutusan perjanjian sewa. teguran sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan oleh pengelola secara persuasif paling banyak (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing (tujuh) hari, denda sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pembayaran sejumlah uang sesuai dengan pelanggaran atau penggantian oleh penghuni, pemutusan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sepihak oleh pengelola rumah susun sewa kejaksaan republik indonesia atas pelanggaran yang dilakukan penghuni, apabila penghuni tidak melaksanakan teguran tertulis dari pengelola. bab ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan jaksa agung ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanadua. peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per a jayang telah ditetapkan denganyangdiubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: hari kerja efektif meliputijumlah jam kerja efektif ditetapkan (tujuh koma lima) jam setiap hari kerja. hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada dan sebagai berikut: hari senin sampai dengan hari kamis jam kerja pukul waktu istirahat pukul hari jumat jam kerja pukul waktu istirahat pukul perhitungan jam kerja efektif pada hari senin sampai dengan kamis sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan mulai pukul hingga pukul untuk daftar hadir,rhitungan jam kerja efektif pada hari jumat sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan mulai pukul hingga pukul untuk daftar hadirlaksanaan pekerjaan yang luar kantor dan atau luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada untuk dapat diperhitungkan mendapatkan tunjangan kinerjdengan kegiatan yang dilakukan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dalam meliputi: koordinasi dengan instansi luar, konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas non litigasi, cc. sosialisasi, supervisi, inspeksi, penyelidikan, penyidikan, penuntlokakarya, mengajar, penelitian, penyuluhan hukum dan penerangan hukum, dan atau tugas lain, baik dalam maupun luar negeri. ketentuan diubahmengisi daftar hadir melewati pukul dianggap terlambat datang masuk kantor dan pegawai yang pulang sebelum memenuhi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam dan dianggap pulang sebelum waktunyabagi pegawai yang melaksanakan tugas jaga keamanan dalam dan piket dikecualikan dari ketentuan padahapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: petugas pencatat kehadiran bertugas rekapitulasi kehadiran pegawai. pelaksanaan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap tanggal (dua puluh) pada bulan berjalanhuruf dan huruf diubah dan ditambahkan (satu) huruf pada yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja secara umum diatur sebagai berikut: setiap pegawai yang terlambat datangcc. setiap pegawai yang tidak mengisi daftar hadirtidak mengisi daftar pulang,zin pimpinan, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar (lima puluh persen,, dan atau setiap pegawai yang mendapat perintah melaksanakan tugas luar kantor serta tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir dan atau daftar pulangdalamdalam huruf dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan pertama sebesar (lima puluh persen), pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan kedua sebesar 75y6 (tujuh puluh lima persen), pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan ketiga sebesar (sembilan puluh persen) cc(satu) hari s d (dua) hari sebesar (nol persen), sakit selama (tiga) hari s d (lima) hari sebesar 10y6 (sepuluh persen), sakit selama (enam) hari s d (sepuluh) hari sebesar (lima belas persen), sakit selama (sebelas) hari s d (empat belas) hari sebesar (dua puluh lima persen), sakit selama (lima belas) hari s d (tiga puluh) hari sebesar (lima puluh persen), sakit selama (satu) bulan s d (dua)bulan sebesar (tujuh puluh lima persen), sakit lebih dari (dua) bulan s d (enam) bulan sebesar (delapan puluh persen), sakit lebih dari (enam) bulan s d (delapan belas) bulan sebesar 95y6 (sembilan puluh lima persen),dalam huruf dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 50y6 (lima puluh persen) per bulan, setiap pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalamsen), bulan kedua sebesar 75y6 (tujuh puluh lima persenantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: jabatan yang karena sifat dan kekhususan pekerjaannya dapat dikecualikan dari ketentuan dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: jaksa agung muda pembinaan untuk jabatan lingkungan kejaksaan agung dan jabatan eselon pada kejaksaan tinggi, dan kepala kejaksaan tinggi untuk jabatan lingkungan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negerjaksaan. pelelangan. penjualan. langsung. benda sitaan. barang rampasan negara. benda sita eksekusi. beberapa ketentuan dalam,ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:iubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:an diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:untuk dilakukan penyelesaian. atau pusat pemulihan aset melalui kantor lelang negara berdasarkan putusan pengadilan dan spamdenganketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dimaksudketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pada,eksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan untuk dilakukan pelelangan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:35 atau pihak berwenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganpengelolaan barang bukti dan barang rampas dengan rahmat tuhan yang maha esa jaksa agung republik indonesia, menimbang bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja bertujuan untuk menciptakan organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional melalui pembagian kerja atau spesialisasi yang kelas, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja satuan tugas sumber daya alam lintas negara menimbulkan tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya, dan direktorat tindak pidana terorisme dan lintas negara, bahwa peraturan jaksa agung nomor: per a ja tentang organisasi dan tata kerja satuan tugas sumber days alam lintas negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi kejaksac19ijkindonesia, widow tatjana berita naga publik indonesia tahun nomor
vw ema . peraturan jaksa agung republik indonesia nomor: per o11 a ja tentang pendidikan dan pelatihan gabungan aparatur hukum polisi, jaksa dan hakim tahun jaksa agung republik indonesia, menimbang bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara korupsi dan tindak pidana lainnya, dalam rangka memantapkan system peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) meningkatkan kemampuan, profesional dan integritas serta wawasan polisi, jaksa dan hakim serta, maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan gabungan aparatur hukum polisi, jaksa dan hakim tahun bahwa untuk menindaklanjuti action plan kejaksaan r.i. dan mahkamah agung r.i. sebagai pelaksanaan dari law summit tanggal oktober perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi para polisi, jaksa dan hakim untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana korupsi, cc. bahwa karena itu dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan gabungan aparatur hukum polisi, jaksa dan hakimterwujudkeputusan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor: kma skb ! nomor: .pw. tahun nomor: kep j.a nomor: kep tentang pemantapan keterpaduan sesama aparatur penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara perkara pidana makehjapol ii): ea. j7. mmmgabungan aparatur hukum polisi, jaksa dan hakim tahun pertama tempat dan penyelenggaraan diklat diklat diselenggarakan pusat diklat kejaksaan republik indonesia. penyelenggara diklat adalah pusat diklat kejaksaan republik indonesia. kedua peserta diklat peserta diklat adalah para polisi, jaksa dan hakim yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti diklat yang berasal dari seluruh indonesia. jumlah peserta sebanyak (delapan puluh) orang yang terbagi dalam (dua) angkatan, yaitu angkatan terdiri dari (empat puluh) orang dan angkatan terdiri dari (empat puluh) orangyamakan persepsi dalam penanganan perkara, meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan polisi, jaksa dan hakim serta pembentukan sikap dan kepribadian seorang aparat penegak hukum dan. sasaran tersedianya tenaga aparat penegak hukum yang memiliki keterampilan dalam penanganan perkara pidana dengan dilandasi integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas. www vw waw, keempat kurikulum dan tenaga pengajar jumlah kurikulumdan setiap jam pelajaran selama (empat puluh lima) menit kelima jangka waktu diklat diklatgabungan aparatur hukum polisi, jaksa dan hakim angkatan dimulai pada tanggal februari dan akan ditutup pada tanggal februari dan angkatandiklat kejaksaan republik indonesia. keenam penilaian dan penghargaani.igabungan aparatur hukum polisi, jaksa dan hakimap. se. mmm: arsip. ditetapkan jakarta pada tanggal januari jaksa agung republik indonesia, mart brief ari sian balon arsip surat pada set jambi pemasar (marak) tanggal kasus diklat ily mu! desa cuma love oak kasubbid infeksi pelaksana yon mengetik tea 25s\|\| ti) ks) ke) fo) et. os. cvx1r s232282 aksara bea" a01 ily, 253v0 30o tra y00e8 pg32000 x7.m31 sot gag logo j0rf aa o93 sec ja") t0ro oy3 ngarai: onta ay03 ke) s$ a3y sy0s? food n,. kan cor dug ke) fe) ps) '' pp an) ingl g\|$ aaa len kj) 42c oo m2s @3s xp\| par sn, alm ke) ela png rpg ao) ar) &g5 03j0 ak, vs39l setan sn) v372 v372 aan ni, liga ts8) ivo ya) pai ko) to! cvu uvwyvr sbs soo ok, nice 3se gev53segel s8alive delykdao 00jyy dagokiogi s059 ao, sg05 meta ato rek") lau tgk non: mena vs3555 eco issn sipil pena vo s s20rz: exos5 dot drustvo jera ae. pnoilas ss59 un ona ) a23 5g0 pan saga ku) lan. yoo b8 $f8 inn pen ara, aan ps) au) kt) te) ig) ke) fe) m2 tas kan sam sa) cte e (l www aa( ( . . .9y.yyyy ig) jas) .wy oto iud aga kr) dog oke bola s9e99 igor $e1o093030 cia 0s. cik hah gen kuk sold yss tee cik s9s858 g e$ $s153 aa: dd.hgg gusgebs sea goa "tag x:c lv0yio bahas sangat #s3llp new say f#s9950 s03 (te) fak as) ka) ll. tm luv) le) kej kes kei kg) tee img alel sis tep) kep) oy9 co0 sa. exa s5. kej ke) ke\| go) iku lae techno \|e\| ako dolohoo ko) sersahenos (al s2e89e jes eng ani ttd om du, als uu3c oo s lz\|l yo. 5x0 eng ends 2orang soap ke) tai 2swn xd4539 kal host an0 uxuwuv ke) soa 03z0 &zv cox x.02nx kej s808 jual idx a33 s250 (al ta) sos9 aa? "$$ a82 san ya nata ite nuh \|\|as ke) (ep) sk: le) kz) ka" am2s &im ada lo(rnonmnm\|\|t ' ' b'b b w l l c n n go d.$ .n z.g ovr sovavsreu aan . pai oli dpl egs lite3food oop opi .s00pui yaa ijajsiisan ts. soko2 beton oka 3cc roy va2di vadidiei songo dp ke) ge2il 307ja30c da433 gageeegk maybe $8y$ aga aga pf. sesi0 selo nan 23t con ss. nica iya gtu " y0 03m an) xx? teu : h par oo. (g) pes. sar tag "nn tea ke) fe) (dp) kep) fr? le) das alm ama dal a) aan dod isl are jaan setalah ocvvavro btn ole oil0 eko tel hanja kalelsisfa isis 3s, relasi islan so lur ccn ask ssl jelgislem ear pei yan sis\| las s.oscar oh:. p: ke) nan tv? ke) span a35 lal kah hal psr aaaa les) s920s au) 50x avi x3ro5 m7) anta te) rn) cus "ix kej k2) ka! am2 alm ts) ke) ss hua eka
para kejaksaan agung. pengelolaan website. standar operasional prosedur. penjelasan dalam tambahan berita negara republik indonesia nomor peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per a j.a tentang standar operasional prosedur pengelolaan websiteundang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan mengenai hukum kepada masyarakat serta menyampaikan informasi mengenai kinerja kejaksaan, perlu dilakukan penyelenggaraan website kejaksaan republik indonesia bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf huruf dan huruf perlu menetapkani: peraturan jaksa agung nomor per a ja tentang ketentuan pemberitaan melalui media massa lingkungan kejaksaan republik indonesiamemutuskan menetapkan: bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: website adalah kumpulan dari halaman halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada didalam world wide web www) internet. informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga memiliki makna: bisa berupa angka, gambar, simbol, diagram, foto, dan sebagainya. informasi yang dimuat pada website kejaksaan republik indonesia terdiri dari dua bentuk: berita, non berita. berita adalah informasi tentang suatu fakta yang bersumber dari sebuah peristiwa dan mempunyai arti penting serta menarik perhatian pembaca. pada website kejaksaan republik indonesia, yang dimaksud berita adalah informasi yang dimuat pada kanal: berita, kegiatan, info terkini. non berita adalah informasi hasil pengolahan data yang tidak bersifat aktual. pada website kejaksaan republik indonesia, informasi non berita dimuat pada kanal kanal selain kanal berita, kegiatan, info terkini dan kanal kanal yang terdapat pada setiap unit kerja. domain adalah nama unik atau alamat situs untuk website. hosting adalah tempat penyimpanan data berupa html. kanal adalah menu halaman pada website yang memuat informasi yang sudah dikelompokkan. kanal pada website kejaksaan republik indonesia terdiri dari home, tentang kejaksaan, berita, info perkara, kegiatan kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, satgassus, reformasi birokrasi, peraturan perundang undangan, pidato jaksa agung, statistik dan penanganan perkara, info hukum, laporan pengaduan, konsultasi hukum. password adalah rangkaian kode rahasia yang digunakan untuk membuka kunci masuk dan mengakses halaman admin website kejaksaan republik indonesia. publish adalah menayangkan informasi pada website sehingga dapat diakses oleh masyarakat. update adalah memperbarui informasi yang ditayangkan pada website. upload atau unggah atau muat adalah memasukkan memindahkan berkas informasi admin website kejaksaan republik indonesia. username adalah nama unik yang digunakan untuk mengakses halaman admin website. rapat redaksi adalah rapat berkala tim redaksi website yang dipimpin oleh redaktur, untuk membahas informasi yang akan ditayangkan pada website, serta agenda penugasan liputan kepada tim redaksi. rapat koordinasi adalah rapat penanggung jawab operasional pusat pop) dengan penanggung jawab operasional harian poh) dan penyedia informasi secara berkala untuk membahas pengelolaan website kejaksaan republik indonesia, rapat koordinasi dilakukan sekurang kurangnya bulan sekali. bab tujuan website kejaksaan bertujuan untuk: menyampaikan informasi tentang kegiatan kejaksaan dan hal hal yang terkait dengan kejaksaan, memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, cc. membangun komunikasi dua arah dan hubungan baik yang efektif dan efisien antara kejaksaan dan para pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas komunikasi kejaksaan dengan pihak eksternal, menyamakan persepsi antara kejaksaan dan segenap para pemangku kepentingan, meningkatkan citra kejaksaan melalui informasi yang cepat, tepat dan akurat. bab iii tugas dan wewenang bagian kesatu pembina pembina website kejaksaan republik indonesia dijabat oleh jaksa agung republik indonesia. pembina berwenang untuk: memberikan masukan dan arahan dalam tata kelola website, mencabut penayangan informasi pada website. bagian kedua penanggung jawab operasional penanggung jawab operasional pusat pop) dijabat oleh kepala pusat penerangan hukum kapuspenkum). penanggung jawab operasional pusat bertanggungjawab langsung kepada jaksa agung republik indonesia. penanggung jawab operasional pusat berwenang untuk: melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan atasan penyedia informasi pada setiap satuan kerja dalam hal penyediaan data informasi untuk website: merumuskan strategi kebijakan operasional dan manajemen pengelolaan website kejaksaan republik indonesia, cc. mengusulkan anggaran sesuai rencana dan program kerja pengelolaan website kejaksaan republik indonesia, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan website kejaksaan republik indonesiaengembangkan isi, fungsi dan desain website kejaksaan republik indonesia, melaporkan hasil penyelenggaraan website kepada pembina. bagian ketiga atasan penyedia informasi atasan penyedia informasi dijabat oleh sekretaris jaksa agung muda dan sekretaris badan pada masing masing satuan kerja. atasan penyedia informasi monitoring penyediaan informasi pada masing masing satuan kerjanya. bagian keempat penyedia informasi penyedia informasi dijabat oleh kepala bagian penyusunan program, laporan dan penilaian kabar sunproglapnil) pada masing masing satuan kerja kejaksaan agung. penyedia informasi bertanggung jawab atas: menentukan informasi yang dianggap penting untuk dipublikasikan pada website dan mengirimkannya kepada tim redaksi secara berkala, menindaklanjuti permohonan informasi yang diajukan tim redaksi website. dalam melaksanakan tugasnya, penyedia informasi dibantu oleh staf pada masing masing unit kerja. bagian kelima penanggung jawab operasional harian penanggung jawab operasional harian poh) terdiri dari poh kejaksaan agung, poh kejaksaan tinggi dan poh kejaksaan negeri. penanggung jawab operasional harian poh) kejaksaan agung dijabat oleh kepala bidang hubungan media massa, pada kejaksaan tinggi dijabat oleh kasi penerangan hukum kasi penuh), dan pada kejaksaan negeri dijabat oleh kasi intelijen kasi intel). setiap penanggung jawab operasional harian bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab operasional pusat kasus penuh). penanggung jawab operasional harian bertanggung jawab atas: melaksanakan strategi yang ditentukan penanggung jawab operasional pusat mengenai kebijakan publikasi informasi pada website kejaksaan republik indonesia: mengarahkan, mengetahui dan bertanggungjawab terhadap informasi yang ditayangkan pada website: memimpin rapat tim redaksi website, mengawasi dan mengevaluasi kinerja tim redaksi website, melaporkan kinerja website kepada penanggung jawab operasional pusat. penanggung jawab operasional harian kejaksaan agung berkoordinasi dengan penyedia informasi pada setiap unit kerja kejaksaan agung dalam hal penyediaan dan pengiriman data informasi yang akan dipublikasikan pada website. bagian keenam redaktur redaktur pada tim redaksi website kejaksaan republik indonesia dijabat oleh kepala sub bidang publikasi dan pengelolaan website. redaktur pada kejaksaan tinggi dijabat oleh kasi penuh. redaktur pada kejaksaan negeri dijabat oleh kasi intelijen. redaktur bertanggung jawab atas: memimpin rapat redaksi, menentukan rencana isi website kejaksaan republik indonesia serta membuat agenda penugasan liputan jika penanggung jawab operasional harian berhalangan hadir, memilih informasi yang dianggap penting menarik dari kanal kejaksaan tinggi untuk ditayangkan pada halaman depan website kejaksaan republik indonesia: cc. mendistribusikan setiap data dan informasi yang diterima dari setiap penyedia informasi kepada web admin, pelaporan pengelolaan website setiap hari kepada penanggung jawab operasional harian. redaktur pada tim redaksi website kejaksaan republik indonesia berwenang untuk menayangkan atau tidak menayangkan atau mencabut penayangan informasi pada kanal kejaksaan tinggi. bagian ketujuh editor editor dijabat oleh staf sebagai pelaksana tugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. editor bertanggung jawab kepada redaktur atas setiap upload informasi pada website kejaksaan republik indonesia. editor bertanggung jawab atas penayangan informasi dari kanal kejati pada website kejaksaan republik indonesia. editor berwenang untuk: meminta informasi dari setiap web admin untuk diupload, termasuk informasi berita non berita dari website masing masing kejaksaan tinggi untuk upload halaman utama website kejaksaan republik indonesia, memberikan persetujuan atas upload suatu informasi yang dilakukan oleh web admin dalam kondisi yang segera atau mendesak untuk diupload. bagian kedelapan web admin web admin dijabat oleh staf sebagai pelaksana tugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. web admin terdiri dari web admin berita dan web admin foto. web admin berita bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan informasi menjadi naskah berita data informasi yang layak dimuat pada website kejaksaan republik indonesia. web admin foto bertanggung jawab atas: penyediaan seluruh foto untuk melengkapi kanal berita kegiatan galeri foto, pendokumentasian semua foto yang ditayangkan pada website kejaksaan republik indonesia. bagian kesembilan penanggung jawab teknis penanggung jawab teknis pjt) dijabat oleh kepala pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi kasus daskrimti). penanggung jawab teknis pjt) bertanggungjawab langsung kepada jaksa agung republik indonesia. penanggung jawab teknis pjt) bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan hardware, sistem jaringan data dan aplikasi web dalam pengelolaan website kejaksaan republik indonesia, memastikan keamanan data website kejaksaan republik indonesia, cc. menganalisis perubahan dan kebutuhan sistem pada website kejaksaan republik indonesia: menindaklanjuti permintaan dari pop terkait dengan pengembangan desain dan programming website kejaksaan republik indonesia, bersama sama dengan pop melakukan audit keamanan website kejaksaan republik indonesia yang meliputi hardware, sistem jaringan, data dan aplikasi web sekurang kurangnya satu kali dalam tahun, menyelesaikan permasalahan teknis meliputi keberlangsungan hardware, sistem jaringan, data dan aplikasi web pada website kejaksaan republik indonesia: mengusulkan anggaran pengelolaan teknis website sesuai rencana dan program kerja, melaporkan hasil penyelenggaraan website kepada pembina. bab lingkup kerja pengelolaan website kejaksaan republik indonesia mencakup kegiatan: pencarian, pengumpulan dan pengolahan data informasi dari satuan kerja baik lingkungan kejaksaan pusat dan daerah: penyuntingan informasi, cc. updating informasi: uploading publish informasi. bab alur kerja bagian kesatu kanal umum dan kanal satker alur kerja kanal umum satker meliputi pencarian, pengumpulan dan pemilihan informasi, penulisan, pengolahan data foto, penyuntingan editing, penayangan (upload dan publish). pencarian, pengumpulan dan pemilihan informasi: tim redaksi pusat tim redaksi kejati kejar melakukan rapat harian untuk menentukan peristiwa kegiatan yang harus diliput serta menentukan informasi yang harus dikumpulkan dari setiap unit kerja selambat lambatnya pukul wib, web admin tim redaksi meliput kegiatan peristiwa yang terjadi lingkungan kejaksaan sesuai dengan penugasan dari hasil rapat redaksi, penyedia informasi pada setiap unit satuan kerja dibantu oleh para staff menentukan informasi yang akan dikirim kepada redaktur website kejaksaan selambat lambatnya pukul wib setiap hari dan meminta persetujuan sekretaris jaksa agung muda atas informasi dimaksud, penyedia informasi mengirim informasi yang sudah disetujui sekretaris jaksa agung muda kepada redaktur website selambat lambatnya pukul wib melalui email, faks atau langsung diserahkan kepada redaksi website: redaktur tim redaksi pusat menyeleksi informasi yang diterima dari penyedia informasi dan meneruskan kepada web admin selambat lambatnya jam setelah informasi diterima: untuk informasi khusus yang dibutuhkan terkait dengan isu isu aktual yang perlu diketahui publik, redaktur dapat meminta informasi dengan mengirimkan formulir permintaan informasi yang ditujukan kepada penyedia informasi: penyedia informasi menyediakan informasi yang dibutuhkan berdasarkan formulir permintaan dimaksud selambat lambatnya jam. penulisan, pengolahan data foto: web admin menulis informasi hasil liputan menjadi naskah berita kegiatan sesuai ketentuan penulisan website dan mengirimkan kepada editor selambat lambatnya jam setelah peliputan melalui admin website atau email: dalam hal peliputan dilakukan luar lingkungan kejaksaan, pengiriman naskah berita kegiatan dilakukan selambat lambatnya jam setelah peliputan, web admin menulis informasi dari penyedia informasi dan menyerahkan kepada editor selambat lambatnya jam setelah informasi diterima, dalam hal informasi yang dikirimkan oleh masing masing unit belum sesuai dengan format informasi yang dibutuhkan maka web admin menyesuaikan format data jenis file sesuai dengan ketentuan pemuatan file data pada website: web admin fotografer mengolah foto sesuai dengan format pada website. penyuntingan editing: editor menyunting naskah berita non berita dari web admin, dan mengirim hasil penyuntingan kepada redaktur selambat lambatnya jam setelah naskah diterima dari web admin: redaktur dapat menambahkan mengurangi informasi pada naskah berita non berita, atau mengembalikan kepada editor untuk disunting kembali, cc. redaktur memberikan persetujuan terhadap naskah berita non berita hasil penyuntingan untuk dimuat dan ditayangkan oleh editor pada website, redaktur dapat membatalkan atau mencabut naskah berita non berita yang dianggap tidak layak untuk ditayangkan pada website kejaksaan. penayangan upload publish): editor melakukan upload dan menayangkan (publish) naskah tulisan foto yang sudah disetujui redaktur, untuk kejati yang belum memiliki website, editor pada tim redaksi kejati hanya dapat melakukan upload melalui admin website. penayangan dilakukan oleh editor pada tim redaksi pusat, atas persetujuan redaktur selambat lambatnya jam setelah informasi tersebut upload. bagian kedua kanal lapau alur kerja kanal lapau meliputi: web admin pada jaksa agung muda pengawasan mengumpulkan laporan dari masyarakat yang masuk melalui aplikasi lapau setiap hari dan melakukan pemilihan sesuai jenis pengaduan, web admin meneruskan laporan yang bermuatan pengaduan kabar sunproglapnil selambat lambatnya hari sejak laporan diterima, apabila materi pengaduan mengenai masalah teknis penanganan perkara, kabar sunproglapnil segera meneruskan pejabat teknis terkait selambat lambatnya hari setelah laporan diterima, apabila materi pengaduan terkait pengawasan, kabar sunproglapnil segera meneruskan pejabat pengawasan fungsional ppf) selambat lambatnya hari setelah laporan diterima, apabila materi pengaduan mengenai saran untuk penyempurnaan tugas dan fungsi kejaksaan, kabar sunproglapnil meneruskan kepada jaksa agung muda pengawasan, selambat lambatnya hari setelah laporan diterima, pejabat yang bersangkutan memberikan tanggapan terhadap laporan masyarakat selambat lambatnya hari sejak laporan diterima dari kabar sunproglapnil:. kabar sunproglapnil meneruskan tanggapan dari pejabat terkait kepada web admin untuk ditayangkan pada website kejaksaan selambat lambatnya hari setelah tanggapan diterima: jika sampai batas waktu yang ditentukan belum ada informasi mengenai perkembangan penanganan laporan masyarakat, web admin dapat melaporkan kepada kabar sunproglapnil. kabar sunproglapnil melakukan pengecekan kepada pejabat yang bersangkutan: web admin melakukan update status setiap laporan masyarakat yang telah ditindaklanjuti, j . jika suatu laporan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti, maka web admin menayangkan pemberitahuan dengan mencantumkan alasan pertimbangan dari pejabat terkait. bagian ketiga kanal konsultasi hukum alur kerja kanal konsultasi hukum meliputi web admin pada jaksa agung muda perdata tata usaha negara mengecek permohonan konsultasi hukum dari masyarakat melalui admin website kejaksaan republik indonesia setiap hari: web admin mengkategorikan setiap konsultasi hukum dan meneruskannya kepada kabar sunproglapnil jaksa agung muda perdata tata usaha negara selambat lambatnya hari setelah pertanyaan diterima, kabar sunproglapnil meneruskan pertanyaan dari masyarakat kepada pejabat terkait dengan sepengetahuan sekretaris jaksa agung muda perdata tata usaha negara selambat lambatnya hari setelah pertanyaan diterima dari web admin, setiap pejabat yang menindaklanjuti konsultasi hukum tersebut mengirimkan jawaban melalui email kepada kabar sunproglapnil perdata tata usaha negara selambat lambatnya hari setelah pertanyaan diterima dengan tembusan kepada sekretaris jaksa agung muda perdata tata usaha negara, kabar sunproglapnil meneruskan jawaban dari pejabat terkait kepada web admin untuk ditayangkan pada kanal konsultasi hukum selambat lambatnya hari setelah jawaban diterima. bagian keempat kanal info perkara pembaharuan informasi pada kanal info perkara dilakukan melalui aplikasi sembari. bab ketentuan website kejaksaan r.i bagian kesatu website kejaksaan republik indonesia bersifat dinamis. website kejaksaan harus mencerminkan identitas kejaksaan republik indonesia yang ditunjukan oleh logo kejaksaan republik indonesia. website kejaksaan menampilkan informasi yang berkaitan dengan kinerja kejaksaan. materi informasi harus mewakili kepentingan seluruh unsur kejaksaan republik indonesia dan tidak menyinggung sara. informasi pada setiap kanal diupdate sesuai dengan kategori masing masing informasi. website kejaksaan republik indonesia dapat memuat link institusi lembaga lain. informasi pada link tersebut tidak menjadi tanggung jawab pop. setiap kejaksaan tinggi yang belum memiliki dan mengelola website secara mandiri wajib mengelola kanal kejaksaan tinggi yang tersedia pada website kejaksaan republik indonesia. setiap kejaksaan negeri yang belum memiliki dan mengelola website secara mandiri wajib mengirimkan data informasi secara berkala kepada poh kejaksaan tinggi. bagian kedua pengelolaan kanal kejati organisasi penyelenggaraan dan alur kerja kanal kejati merujuk pada standar operasional prosedur yang berlaku pada website kejaksaan republik indonesia. penanggung jawab operasional harian kejati bertanggung jawab terhadap update seluruh informasi pada setiap kanal kejaksaan tinggi kecuali info perkara. bagian ketiga pendirian website kejati kejar setiap kejaksaan tinggi kejaksaan negeri dapat menyelenggarakan pengelolaan website kejati kejar secara mandiri. kejaksaan tinggi kejaksaan negeri yang ingin menyelenggarakan website secara mandiri wajib melaporkan kepada penanggung jawab operasional pusat mengenai penyelenggaraan website secara mandiri selambat lambatnya hari sebelum website diluncurkan dan minggu setelah website diluncurkan. pemberian nama domain untuk website kejati kejar merujuk pada ketentuan umum yang disahkan oleh kementerian komunikasi dan informatika. organisasi penyelenggaraan dan alur kerja website kejati kejar secara mandiri merujuk pada sop yang berlaku pada website kejaksaan republik indonesia. penanggung jawab operasional pusat meneruskan domain kejati kejar redaktur untuk ditambahkan pada daftar link website kejaksaan republik indonesia. penanggung jawab operasional harian pada kejati kejar dapat mengirimkan informasi mengenai penanganan perkara yang menarik perhatian kepada tim redaksi website kejaksaan republik indonesia. setiap website kejaksaan tinggi harus memiliki kanal berita, kegiatan: siaran pers, profil kejaksaan tinggi kejaksaan negeri, info perkara, daftar buronan. penanggung jawab operasional harian kejaksaan tinggi kejaksaan negeri berwenang untuk menentukan desain website masing masing. bagian keempat penulisan berita pada website aturan penulisan berita untuk website adalah: judul bersifat informatif, setiap naskah berita memuat informasi mengenai apa peristiwanya, siapa pelaku yang terlibat, tempat peristiwa, kapan terjadinya peristiwa, penyebab terjadinya peristiwa dan bagaimana peristiwa terjadi: cc. informasi yang paling penting ditempatkan pada bagian awal, setiap paragraf memuat satu ide, penulisan informasi menggunakan kata kata umum dan menghindari penggunaan istilah tidak populer yang sulit dipahami masyarakat umum, penulisan nama pejabat kejaksaan harus dilengkapi dengan keterangan jabatan dan gelar akademis: setiap berita harus menyebutkan identitas narasumber yang jelas, sekurang kurangnya nama dan pekerjaan narasumber: inisial web admin penulis berita kegiatan ditempatkan pada bagian akhir berita, setiap berita dari kanal kejaksaan tinggi yang ditempatkan pada halaman depan website kejaksaan republik indonesia harus dilengkapi dengan nama kejaksaan tinggi tersebut: j . berita yang ditayangkan dapat dilengkapi dengan foto berita atau foto ilustrasi dengan ukuran pixels. bab vii monitoring dan evaluasi bagian kesatu monitoring monitoring dilakukan untuk memantau isi website dan teknis pengelolaan website: monitoring isi websiteonitoring teknis website meliputi hardware, sistem jaringan, data dan aplikasi web dalam pengelolaan website kejaksaan republik indonesia. kegiatan monitoring dilakukan secara berkala sekurang kurangnya kali dalam satu tahun beberapa daerah dan dianggarkan dalam dipa. bagian kedua evaluasi evaluasi bertujuan untuk mengukur produktivitas dan efektivitas kinerja pengelolaan website kejaksaan republik indonesia serta mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan website kejaksaan republik indonesia. hasil evaluasi digunakan untuk: menjadi bahan masukan dan laporan kepada pimpinan mengenai produktivitas dan efektivitas kinerja pengelolaan website kejaksaan republik indonesia, memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pengelolaan website kejaksaan republik indonesia, merumuskan langkah langkah perbaikan dalam pengelolaan website kejaksaan republik indonesia secara berkesinambungan: merumuskan strategi kebijakan dan perencanaan pengelolaan website kejaksaan republik indonesia masa mendatang, bahan dalam menyusun anggaran sesuai dengan perencanaan kegiatan. kegiatan evaluasi dilaksanakan bersama sama kegiatan monitoring pengelolaan website kejaksaan republik indonesia. bab viii pelaporan bagian kesatu penanggung jawab operasional harian penanggung jawab operasional harian poh) kejaksaan agung menyampaikan laporan rutin setiap bulan kepada penanggung jawab operasional pusat. laporan rutin sekurang kurangnya berisi: informasi yang ditayangkan melalui website kejaksaan republik indonesia, kendala yang dihadapi dalam hal peliputan dan pencarian informasi oleh web admin, rekomendasi yang diperlukan, jumlah pengunjung website setiap bulannya. penanggung jawab operasional harian poh) kejaksaan tinggtinggi. laporan rutin sekurang kurangnya berisi: kendala yang dihadapi dalam hal penyiapan materi yang dibutuhkan tim redaksi website maupun pengiriman materi informasi kepada tim redaksi website: rekomendasi yang diperlukan, cc. jumlah pengunjung website setiap bulannya bagi kejaksaan tinggi yang melakukan pengelolaan website secara mandiri. penanggung jawab operasional harian poh) kejaksaan negernegeri. laporan rutin sekurang kurangnya berisi: informasi yang dikirimkan kepada kejaksaan tinggi: kendala yang dihadapi dalam hal penyiapan materi yang dibutuhkan tim redaksi website kejaksaan tinggi maupun pengiriman materi informasi kepada tim redaksi website kejaksaan tinggi, rekomendasi yang diperlukan, jumlah pengunjung website setiap bulannya bagi kejar yang melakukan pengelolaan website secara mandiri. bagian kedua penanggung jawab operasional pusat penanggung jawab operasional pusat pop) menyampaikan laporan rutin setiap bulan kepada jaksa agung dengan tembusan kepada wakil jaksa agung dan para jaksa agung muda. laporan rutin sekurang kurangnya berisi: kondisi website kejaksaan dalam bulan terakhir, kendala yang dihadapi dalam hal pengelolaan website kejaksaan republik indonesia: grafik jumlah pengunjung website, rekomendasi yang diperlukan. bab peninjauan ulang pengelolaan website kejaksaan peninjauan ulang pengelolaan website kejaksaan dilakukan sekurang kurangnya setiap dua tahun dan dilakukan secara bersama sama oleh seluruh pejabat penyelenggara website kejaksaan. apabila ada perubahan kondisi internal yang mempengaruhi organisasi penyelenggara website, peninjauan ulang dilakukan selambat lambatnya bulan setelah perubahan terjadi dengan dipimpin oleh penanggung jawab operasional pusat. bab ketentuan penutup setan lore phorephorephorephorephore. kecamatan lore phore berasal dari sebagian wilayah kecamatan lore utara yang terdiri dari desa wahuta: dan desa betul: dan cc. desa talabosa: dan desa warga, dan desa siliwangi. dengan terbentuknya kecamatan lore phore, dan desa dodol, dan desa bumi gandusari. kecamatan lore phore mempunyai batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kecamatan lore utara, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan lore timur dan kecamatan poso pesisir selatan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan lore tengah, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan lore tengahphore berkedudukan desa wahutaphorephoredengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung barat, menimbang bahwa televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah merupakan media komunikasi elektronik milik pemerintah kabupaten tanjung jabung barat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral pembangunan nasional: bahwa untuk menghasilkan siaran yang baik dan berkualitas perlu didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia sehingga dalam kegiatan operasional berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan dalam dan atau luar wilayah kabupaten tanjung jabung barat memerlukan biaya operasionjasa media elektronik televisi dan radio siaran milik pemerintah daerahjasa media elektronik televisi dan radio siarantanjung barat. bupati ialah bupati tanjung jabung barat. kas daerah adalah kas daerah kabupaten tanjung jabung barat. siaran televisi adalah siaran televisi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. radio siaran adalah radio siaran yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. penyiaran adalah kegiatan pemancaran luasan siaran melalui siaran pemancar dan atau siaran transmisi darat, laut atau udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik dan atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima radio atau televisi atau perangkat alat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantntuk grafik dan karakter lainnya yang dapat diterima oleh. siaran bersama adalah siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiar pemerintah dan atau lembaga penyiaran swasta yang dipancarluaskan oleh jaringan penyiaran baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasionalkabupaten, atau cita citamata acara yangkepada masyakarat dengan tujuan khalayak sasaran berfikir, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan pembuat iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan atau tanpa imbalan. program acara adalah susunan acara kegitan dengan durasi penayangan yang dirangkum dalam program acara pancar luaskan melalui media elektronik televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan. surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya singkat sport adalah surat yang pergunakan oleh wajib retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitunganuang atau denda. bab nama objek dan subjek retribusi dengan nama jasa media elektronik televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah dipungut retribusi atas kegiatan peliputan dan penyiaran dalam dan atau luar wilayah kabupaten tanjung jabung barat. objek retribusi adalah pelayanan yang menggunakan media elektronik televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah, yang meliputi pelayanan media televisi antara lain liputan kegiatan pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. liputan kegiatan perusahaan swasta. liputan kegiatan organisasi kemasyarakatan. siaran iklan visual. iklan tulisan, duka cita, himbauan dan sejenisnya. siaran langsung. siaran sponsor. liputan tayangan acara lainnya. pelayanan media radio siaran milik pemerintah daerah antara lain: siaran langsung. siaran sponsor. siaran iklan. pemberitahuan dan sejenisnya. penjualan kartu pilihan pendengar pulpen) dan sejenisnya. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa siaran liputan televisi dan atau radio siaran milik pemerintah daerah dalam dan atau luar kabupaten tanjung jabung barat. bab iii golongan retribusi retribusi jasa media elektronik televisi dan radio siaran milik pemerintah daerahdurasi penayangan dan penyiaran. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif (l) prinsip dasar dalam penetapan besarnya tarif dimasukkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pengguna jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. biaya sebagai maksud termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan peralatan. bab struktur dan besarnya tarif jl) besarnya tarif dihitung berdasarkan besarnya frekuensi pelayanan pengguna jasa media elektronik televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah. struktur tarif digolongkan berdasarkan atas media yang digunakan, yaitu media televisi liputan kegiatan dinas instansi pemkab dalam dan luar kabupaten rp. kegiatan liputan kegiatan perusahaan swasta rp. , menit minimal penayangan menit) liputan kegiatan organisasi menit minimal penayangan menit) iklan tulisan, duka cita dan himbauan sejenisnya rp. menit siaran iklan visual atau promosi rp. menit siaran langsung rp. kegiatan siaran sponsor rp. menitmenit pemberitahuan dan sejenisnya rp. kegiatan penjualan kartu pendengar dan sejenisnya rp. lembar liputan luar daerah, biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi ditanggung pihak penyelenggara kegiatan (pihak kedua). bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kabupaten tanjung jabung barat atau tempat pemberian pelayanan media televisi dan atau radio siaran milik pemerintah daerah. bab viii saat retribusi terutang saat terutang(d) wajib retribusi,lembarpenetapan retribusi (dipungut hari sejak diterbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan skrdkbt dan stddaan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak adasebagaimana dimaksud dilaksanakan menurut perundang undangan yang berlakusebagaimana dimaksud penjelasan atas umum perkembangan jaringan elektronik yang semakin pesat dapat mempengaruhi seluruh kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat. oleh karena itu salah satu tuntutan dari perkembangan tersebut, pemerintah kabupaten tanjung jabung barat telah berupaya untuk menyediakan jaringan televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah yang merupakan media komunikasi elektronik guna untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral pembangunan nasional. penyediaan jaringan televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai sehingga menghasilkan siaran yang baik dan berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. selain itu, jaringan televisi dan radio siaran milik pemerintah daerah bukan hanya dilaksanakan dalam wilayah kabupaten tanjung jabung barat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan luar wilayah kabupaten tanjung jabung barat sepanjang biaya operasional tersedia. ii. demi cukup jelas cukup jelas huruf angka yang dimaksud dengan liputan kegiatan pemerintah kabupaten tanjung jabung barat adalah liputan suatu kegiatan atau resmi yang diselenggarakan oleh unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. angka cukup jelas angka cukup jelas angka4 siaran iklan visual adalah suatu bentuk siaran ikldalam bentuk gambar visual dengan atau tanpa suara. angka5 yang dimaksud dengan iklan tulisan, duka cita, himbauan dan sejenisnya adalah suatu bentuk tulismaksud dan tujuan tertentu yang dapat diketahui dan dipahami oleh objeknya. angka6 yang dimaksud dengan siaran langsung yaitu liputan yang dilakukan televisi kabupaten tanjung jabung barat yang langsung disiarkan melalui pemancar elektronik televisi kabupaten tanjung jabung barat. angka yang dimaksud dengan siaran sponsor adalah bentuk siaran yang diadakan dengan disponsori oleh suatu unit kerja, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan atau perorangan yang bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada masyarakat. angka yang dimaksud dengan liputan tayangan acara lainnya adalah liputan bentuk tayangan yang bersifat iklan tulisan dan sejenisnya. huruf bangka1 yang dimaksud dengan siaran langsung adalah siaran yang dilakukan radio siaran milik pemerintah daerah yang langsung diancam luaskan melalui media elektronik radio siaran milik pemerintah daerah. angka2 yang dimaksud dengan siaran sponsor adalah bentuk siaran yang dilakukan oleh unit kerja, perusahaan swasta, organisasi atau kemasyarakatan yang bekerjasama dengan televisi kabupaten tanjung jabung barat yang disiarkan melalui media elektronik radio siaran milik pemerintah daerah. angka siaran iklan adalah suatu bentuk siaran iklan yang ditayangkan melalui media radio. angka4 yang dimaksud dengan pemberitahuan dan sejenisnya adalah suatu bentuk penyampaian himbauan melalui media elektronik radio siaran milik pemerintah daerah dengan sasaran atau objek tertentu. angka yang dimaksud dengan penjualan kartu pilihan pendengar pulpen) adalah suatu jenis blank yang disediakan untuk fans atau simpatisan yang disiarkan melalui media radio siaranng yes peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tentang retribusi pasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa menimbang bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dukungan dana yang cukup memadai, karena itu dipandang perlu menggali dan memungut dana selain yang bersumber dari pengelolaan potensi daerah yang ada, bahwa retribusi pasar merupakan jenis retribusi daerah sesuacc. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatas, perlu diatur denganjenis retribusi daerah tingkat dan daerah tingkatasa, dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten mamasapelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelsektor swasta, retribusi pasa dpatau pertokooopasar dipungut retribusi atas setiap penggunaan fasilitas dan jasa yang ada lingkungan pasar. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dan jasa yang ada lingkungan pasar. pasar obyek retribusi adalah setiap pengguna pasar milik pemerintah kabupaten dibedakan atas pemakaian bangunan pasar, pemakaian ruang tertentu dalam pasar: cc. pemakaian lingkungan pasar, pemakaian diluar lingkungan pasar dengan radius yang aktivitasnya sama dengan pasar. pasar milik pemerintah kabupaten sebagaimana tersebut pada adalah pasar kabupaten: pasar kecamatan: pasar desa kelurahan. bab iii golongan retribusi retribusi pasapasar, termasuk jenis fasilitas pasar yang didapoperasional penyelenggaraan yang meliputi investasi, penyusutan, keamanan operasional, pengadaan karcis kartu pasar, bunga pinjaman serta pemelihar los dan kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian: lokasi sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk menentukan kelas pasar: kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah: besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku wilayah daerah mamasa, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut lokasi jenis bangunan tuas karir rapi apa? hari 4st7 hari pasar kelas iiip hari penggunaan mobil roda guw ton atas rp. mobil roda guw ton pelataran mobil roda pasar bongkar mobil kanvas roda besar rp. muat mobil kanvas roda sedang rp. mobil kanvas tai roda rp. rp. rp. hasil bumi coklat rp. kg hari pasar rp. kg hari pasar kopi penjualan babi besar rp. hari pasar rp. hari pasar ternak pasar babi kecil rp. hari pasar unggas pertokoan bagian bawah rp. bagian atas rpatur dengan keputusan kepala daerah,oleh kepala daerahalam daerah: melakukan penggeledahan untuk mendapatkan buktidengan berlakunya peraturan daerah ini maka keputusan bupati mamasa nomor bpk set tentang retribusi pasas. pas peraturan daerah kabupaten kapuas nomor tahun tentang organisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten kapuas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuasbahwa urusan pemerintahan kabupaten kapuas telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahundinas daerdinas daerah adalah dinas daerah kabupaten kapuas: perangkat daerah adalah pemerintahan daerah yang lembaga teknis daerah, keci utd adalah unit pelaksana teknis dinas. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tatakerja dinas dinas daerah, yang terdiri dari dinas pendidikan: dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata: dinas kesehatan: dinas tenaga kerja dan sosial, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas transmigrasi: dinas pekerjaan umum: dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dinas peternakan: dinas perikanan dan kelautan: dinas perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: dinas perkebunan dan kehutanan: dinas pertambangan dan energi: dinas kependudukan dan pencatatan sipil,daerah dan pendidikan luar biasa: pembinaan pendidikan menengah, pembinaan pendidikan luar sekol: pengolahan urusan ketatausahaan dinas: paragraf susunan organisasi dinas pendidikan,standar akses pendidikan, bidang pendidikan dasar, membawakan seksi taman kanak kanak, seksi sekolah dasar:: seksi sekolah menengah kejuruan: cc) seksi sekolah luar biasa: bidang pendidikan nonformal dan informal, membawakan seksi pendidikan kesetaraan, seksi pendidikan masyarakat dan gender, seksi pendidikan usia dini, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis dinas. bagian kedua dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata paragraf tugas pokok dan fungsi dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan gan pariwisata. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalambudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga raga: perumusan kebijakan perencanaan. pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga: f. perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian izin dan atau rekomendasi dibidang kegiatan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah ra, pariwisata, kepemudaan dan olah raga. paragraf susunan organisasi dinas kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga,cc. bidang, terdiri dari bidang kepemudaan, membawakan seksi pengembangan anak, remaja dan pemuda: seksi bina lembaga kepemudaan, seksi bina produktivitas kepemudaan: bidang olah raga: membawakan seksi sarana dan prasarana olah raga, seksi olah raga prestasi: seksi olah raga rekreasi: bidang kebudayaan, membawakan a). seksi musium dan kepurbakalaan: b). seksi sejarah dan nilai nilai tradisional, seksi kesenian dan kebudayaan bidang pariwisata, membawakan seksi pemasaran pariwisata: seksi usaha dan produk pariwisata, seksi pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata:can pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian !uar biasa klb serta pembinaan penyehatan '9g.perencanaan, sub bagian keuangan, sub bagian tata usaha. bidang terdiri dari bidang bina pelayanan kesehatan, membawakan seksi bidal kesehatan dasar:kan seksi bidal pengendalian dan pemberantasan penyakit: seksi bidal wabah dan bencana, seksi bidal kesehatan lingkungan. bidang bina pengembangan sdm kesehatan, membawakan seksi bidal perencanaan dan pendayagunaan: seksi bidal pendidikan dan pelatihan: seksi bidal registrasi dan akreditasi: bidang bina jaminan dan sarana kesehatan, membawakan seksi bidal jaminan kesehatan, seksi badai sarana dan peralatan kesehatan: seksi bidal kefarmasian, kelompok jabatan fungsional: unit pelaksana teknis dinas. bagian keempat dinas tenaga kerja dan sosial paragraf tugas pokok dan fungsi dimas tenaga kerja dan sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah tan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan sosial. untuk perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atau: pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat, penanggulangan bencana, pembinaan organisasi sosial, pekerja sosial dan sumbangan sosialenagakerjaan dan sosial: paragraf susunan organisasi dinas tenaga kerja dan sosial: bidang, terdiri dari bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja, membawakan seksi penempatan dan perijinan tenaga asing: seksi usaha mandiri, perluasan kerja dan produktivitas tenaga kerja: seksi pembinaan instruktur, lembaga sertifikasi pelatihan dan pemasangan: bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan, membawakan seksi hubungan industrial dan persyaratan kerja: seksi norma kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan: seksi keselamatan dan kesehatan kerja: bidang usaha kesejahteraan sosial, membawakan za) seksi penyuluhan dan bimbingan sosial: seksi bimbingan kesejahteraan masyarakat: seksi kepahlawanan perintis kemerdekaan dan karang taruna, anak nakal dan korban narkoba, sidang rehabilitasi dan bantuan sosial, membawakan seksi bantuan kess dan bimbingan sumbangan dan organisasi sosial: seksi rehabilitasi paca dan tuna sosial: seksi korban bencana alam dan bencana sosial: kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknin tugas pembantuan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi udara, pembinaan dan pengawasan bidang pos, tele.lalu lintas dan angkutan jalan, membawakan seksi pengendalian dan pengawasan lalu lintas, seksi angkutan jalan, cc) seksi keselamatan dan teknik sarana dan prasarana transportasi, bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan, membawakan seksi pelabuhan, terminal dan prasarana, seksi kelaikan dan keselamatan pelayaran, seksi lalu lintas angkutan air, bidang pelayanan perhubungan, membawakan seksi perparkiran: seksi sosialisasi, pembinaan pelayanan dan hubungan masyarakat, seksi pencarian dan data perhubungan: bidang pos, telekomunikasi dan udara, membawakan seksi pos, jasa titipan dan angkutan udara: seksi telekomunikasi dan spektrum frekuensi: seksi sarana komunikasi, informatika dan standarisasi: kelompok jabatan fungsional: umt pelaksana teknis dinas. bagian keenam dinas transmigrasi paragraf tugas pokok dan fungsi dinas transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang ketransmigrasian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang transmigraskoordinasi penyelenggaraan perencanaan dan program transmigrasi: pembinaan dan koordinasi pembangunan permukiman dan penempatan transmigrasi: pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi: pembinaan dan koordinasi peningkatan sumber daya masyarakat dan kelembagaan: pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan dibidang transmigrasi: penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas: paragraf susunan organisasi dinas transmigrasiteknis dan kerjasama, membawakan seksi teknis: db) seksi pengolahan data dan informasi, seksi kerjasama: sidang penyiapan areal permukiman dan penempatan, membawakan seksi penyiapan areal dan pembangunan permukiman: db) seksi pendaftaran, seleksi dan penempatan: cc) seksi sarana dan prasarana kawasan transmigrasi: bidang bina pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, membawakan seksi pengembangan usaha ekonomi, investasi dan pemasaran: seksi sertifikasi dan pengakhiran status, seksi pelayanan transmigran: sidang bina peningkatan sdm dan kelembagaan, membawakan seksi pendidikan dan pelatihan: seksi psm dan kelembagaan: seksi evaluasi pelatihan: kelompok jabatan fungsional: umt pelaksana teknian penyusunan perencanaan dan program: pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi, pembinaan pengembangan permukiman, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan, pembinaan pengembangan permukiman: pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang: pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawas.pertamanan dan kebersihan, membawakan seksi perencanaan teknis seksi pertamanan: seksi kebersihan: bidang pengairan, membawakan seksi perencanaan teknis: seksi pembangunan, seksi pemeliharaan dan bina manfaat: bidang bina marga, membawakan seksi perencanaan teknis: seksi pembangunan dan peningkatan jalan, seksi pemeliharaan jalan dan jembatan: bidang cipta karya, membawakan seksi perencanaan teknis dan laboratorium: seksi bangunan gedung dan tata ruang: seksi pemukiman dan penyehatan lingkungan: kelompok jabatan fungsional: unit pelaksana teknis dinas. bagian kedelapan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura paragraf tugas pokok dan fungsidan tugas pembantuan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan urusan penunjang dibidang pertanian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan perundang undangan yang berlaku. penyediaan bahan pembinaan umum 'dan melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, cc. penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan, pembenihan, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, perijinan, investasi, sdm dan teknologi spesifik lokasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura, penyelenggaraan urusan kesekretariatan. paragraf susunan organisasi dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. bidang terdiri dari bidang pengembangan sarana dan prasarana, membawakan seksi pengelolaan lahan, seksi pengelolaan air, seksi mekanisasi pertanian: bidang produksi tanaman pangan, membawakan seksi pengembangan produksi tanaman pangan: seksi pengembangan perbenihan pembibitan tanaman pangan: seksi perlindungan tanaman. bidang produksi tanaman hortikultura, membawakan seksi pengembangan produksi buah dan sayuran, seksi pengembangan perbenihan pembibitan tanaman hortikultura: seksi tanaman hias dan biofarmaka: bidang usaha tani dan pemasaran hasil, membawakan seksi pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan: seksi teknologi pengolahan hasil pertanian: seksi pasca panen dan pemasaran hasil. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas. bagian kesembilan dinas peternakan paragraf tugas pokok dan fungsiuntuk melaksanakan tugas: pembinaan dan pengawasan produksi ternak, reproduksi dan teknologi peternakan: pembinaan dan pengendalian kesehatan hewan: pembinaan dan pengawasan usaha bidang peternakan: pembinaan dan pengembangan lahan dan air untuk usaha peternakan: pembinaan dan perumusan kebijakan pakan hijau, pakan konsentrat dan standar mutu pakan ternak, pembinaan dan pengembangan kewilayahan dan kawasan ternak: menyusun kebijakan dan program pembangunan peternakan: mengadakan koordinasi dengan instansi terkait: mengadakan pembinaan unit unit pelaksana teknis daerah dibidang peternakan: mengadakan evaluasi dan menyampaikan laporan kinerja kepada bupati kapuas: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati. paragraf susunan organisasi dinas peternakanbidang terdiri dari bidang pengembangan peternakan, membawakan seksi pengembangan sumberdaya peternakan, seksi penyebaran dan pengembangan ternak: seksi pengembangan agribisnis peternakan: bidang produksi peternakan, membawakan seksi pembibitan ternak: seksi pakan ternak, seksi teknologi dan ais:n peternakan. bidang bina usaha perempuan membawakan seksi pelayanan usaha peternakan: seksi pengolahan hasil peternakan, seksi kelembagaan, sarana dan prasarana peternakan, bidang kesehatan hewan, membawakan seksi kesehatan masyarakat veteriner, seksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan: seksi pengamatan dan pelayanan kesehatan hewan: kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas. bagian kesepuluh dinas perikanan dan kelautan paragraf tugas pokok dan fungsi ormas perikanan dan kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan dan kelautan. untukdibidang perikanan dan kelautan sesuai dengan kebijakan yang dan kelautan, pembinaan dan pengembangan usaha perikanan dan agribisnis, pembinaan dan pengembangan usaha perikanan: #aspirasimas kekuatan dan perikanan, terdiri dari melaka dinas: sekretariat, membawakan sub bagian perencanaan: sub bagian keuangan, sub bagian tata usaha, sidang. terdiri dari bidang budidaya perikanan, membawakan seksi sarana dan prasarana budidaya, seksi bina produksi dan pakan ikan, seksi bina mutu dan sertifikasi: bidang perikanan tangkap dan pesisir, membawakan seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap, seksi bina perikanan tangkap: cc) seksi pengelolaan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pesisir: bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan, membawakan seksi pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan: seksi sumberdaya ikan: seksi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan dan kelautan: bidang bina usaha perikanan dan kelautan, membawakan seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: seksi pengembangan usaha dan permodalan: seksi tata penyuluhan dan kelembagaan: bidang jabatan fungsional unit pelaksana teknis bagian kesebelas dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah paragraf tugas pokok dan fungsi dimas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah mempunyai lmikro, kecil dar menengah, menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum. pengelolaan urusan perencanaan dibidang ketatausahaan dan pembangunan dibidang industri. perdagangan, koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah: penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha keci dan menengah atas dasar keterpaduan dan kebijakan: pemberian perizinan serta bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah: bimbingan teknis perlindungan konsumen dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa: ringan dan pengawasan kegiatan kemetrologian: smodmngan, pengawasan, fasilitasi bantuan modal usaha dan penilaian pemeringkatan koperasi: bimbingan teknis pelaksanaan program dibidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha keci dan menengah, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, organisasi asosiasi dunia usaha diwilayah daerah: evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan, operasi dan usaha kecil dan menengah. paragraf susunan organisasi dimas perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: sidang termin dari bidang industri, membawakan seksi industri kimia dan agro seksi industri logam, mesin tekstil dan aneka, seksi industri alat transportasi dan telematika: bidang perdagangan, membawakan seksi bina pasar dan distribusi: seksi ekspor dan impor: seksi bimbingan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan: bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian, membawakan seksi kerjasama informasi dan perlindungan konsumen, seksi kemetrologian, seksi pengawasan barang beredar dan penyelesaian sengketa konsumen, bidang koperasi, membawakan seksi koperasi konsumen dan produsen: seksi koperasi aneka usaha, seksi kelembagaan koperasi dan penyuluhan: bidang usaha mikro, kecil dan menengah, membawakan seksi usaha mikro, kecil dan menengah industri pertanian, perdagangan dan hortikultura, seksi usaha mikro, kecil dan menengah industri jasa, perdagangan dan aneka usaha, seksi kemitraan dan kewirausahaan: bidang fasilitasi dan pembiayaan, membawakan seksi permodalan, seksi simpan pinjam: seksi penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi: kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis dinas. bagian keduabelas dinas perkebunan dan kehutanan paragraf tugas pokok dan fungsi dinas perkebunan dan kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang perkebunan dan kehutanan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas perkebunan dan kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis bidang perkebunan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan santkawasan perkebunan dan hutan penyelenggaraan izin usaha perkebunan dan kehutakebunan daerah oleh semua pemangku kepentingan: pembinaan pengolahan perkebunan dan kehutanan: pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan dan kehutanan: penyelenggaraan pemanfaatan hutan:: pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dx: penyelenggaraan pembangunan perkebunan dan kehutanan daerah. paragraf kedua susunan organisasi dinas perkebunan dan kehutananbudidaya, membawakan seksi perbenihan: seksi pengembangan budidaya, seksi perlindungan tanaman: bidang pengolahan dan pemasaran hasil, membawakan seksi pengolahan, seksi pengendalian mutu hasil: seksi pemasaran: bidang kelembagaan, sarana dan prasarana, membawakan seksi kelembagaan dan penyuluhan, seksi sarana dan perasaan, seksi pengembangan investasi: bidang tata guna hutan, membawakan seksi kawasan dan pembangunan kehutanan: seksi rencana pengusahaan kehutanan: seksi inventarisasi, data dan pemetaan hutan, bidang pengelolaan dan pembinaan hutan, mamba'bahkan seksi produksi dan lurah kehutanan: seksi pengolahan dan peredaran hasil hutan: seksi rehabilitasi hutan dan lahan: bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, membawakan seksi perlindungan, konservasi alam dan kebakaran hutan lahan: seksi pengamanan hutan dan tindak pidana kehutanan: seksi pendayagunaan plus dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan: kelompok jabatan fungsional: unit pelaksana teknis dinas. bagian ketiglan tugas pembantuan bidang pertambangan dan energi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa! dinas pertambangan dan #pergi menyelenggarakan undang undangan: yang berlaku: pengelolaan wilayah pertambangan: pembinaan pertambangan: pembinaan pengusahaan listrik dan energi: pemberian izin usaha pertambangan: pemberian izin usaha ketenagalistrikan: pemberian izin usaha migas, pembinaan dan lingkungan pertambangan dan energi:. paragraf susunan organisasi dinas pertambangan dan energi, membawakanrtambangan umum, membawakan seksi pelayanan perijinan pertambangan umum: seksi bimbingan teknis pertambangan umum: seksi pencanangan wilayah: bidang geologi sumberdaya mineral, membawakan seksi inventarisasi sumberdaya mineral dan energi: seksi geologi dan tata lingkungan: seksi pelayanan perijinan air bawah tanah: bidang migas, kelistrikan dan energi militer), membawakan seksi pelayanan perijinan militer: seksi bimbingan teknis minyak dan gas bumi: seksi bimbingan teknis listrik energi baru dan terbarukan: bidang pengawasan energi dan sumber daya mineral esdm), membawakan seksi pengawasan teknis esdm: seksi pengawasan dan lingkungan esdm: seksi pengawasan pengusahaan esdm: kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis dinas. bagian keempat'pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidanginformasi administrasi kependudukan, perkembangan penduduk dan perencanaan penduduk: melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan atau antar daerah dalam rangka pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, perencanaan kependudukan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan penduduk: melaksanakan pelayanan dalam rangka pendaftaran penduduk, pemutakhiran biodata penduduk, penetapan nik, pencatatan sipil, melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi danpengendalian dan pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penataan penduduk, perlindungan penduduk, serta pembangunan berwawasan kependudukan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sdm pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan: membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data dalam rangka sistem informasi kependudukan, replikasi bank data, perekaman data: menyusun perencanaan, proyeksi kependudukan, penetapan indikator dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan, melaksanakan penilaian kerja, analisis, pelaporan kegiatan serta pencatatan sipil dan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta informasi administrasi kependudukan.: sub bagian keuangan, sub bagian tat: usaha, bidang, terdiri dari bidang pelayanan pendaftaran, membawakan seksi nik dan kk, seksi ktp: seksi mutasi pendaftaran, bidang pelayanan pencatatan, membawakan seksi pencatatan kelahiran, kematian dan p3a: seksi pencatatan perkawinan dan perceraian: seksi mutasi pencatatan: bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan, membawakan seksi perencanaan kependudukan: seksi penyuluhan: seksi pengendapan dan pelaporan: bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, membawakan seksi perekaman data: seksi jaringan, layanan data dan informasi kependudukan, seksi pengolahan data: kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas. bagian kelimabelas dinas pendapatan daerah paragraf tugas pokok dan fungsi pasai dinas pendapatansanaan teknislaksanaan pemungutan pendapatan daerah: cc.. paragraf susunan organisasi dinas pendapatan daerahcc. bidang, terdiri dari bidang pajak dan retribusi, membawakan seksi pajak daerah: seksi retribusi daerah: seksi pendataan pajak dan retribusi daerah: bidang pelaporan, pengawasan dan penelitian, membawakan seksi pelaporan: seksi pengawasan dan pengendalian: seksi penelitian, evaluasi dan pengkajian potensi pendapatan: bidang pengelolaan pasar, membawakan seksi penerimaan pasar: seksi pembinaan: seksi pembangunan dan pemeliharaan: bidang pendapatan lain lain, membawakan seksi dana perimbangan: seksi penerimaan lain lain: seksi pengelolaan administrasi pbb dan bpt: kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis dinasapasai pelaksana teknis dinas utd: unit pelaksana tel:mbentukan unit pelaksana teknis pada dinas lingkungan pemerintah kabupaten kapul bagan susunan organisasi!kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon ii.b, sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon illa, kepala bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon lib, kepala seksi, kepala sub bagian dan kepala unit pelaksana teknis dinas merupakan jabatan struktural eselon va, kepala sub bagian unit pelaksana teknis dinas merupakan jabatan struktural eselon vb: pembinaan kepegawaian dilingkungan dinas daerahbat tanggal juli utd yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat (enam) bulan sejak tanggalsecara rinci,kapuas nomor tahun sebagaimana diubah pertama dengankerja perangkat daerah kabupaten kapuashar, muhammad mawardi diundangkan kuala kapuas pada tanggal juli sekretaris da) kabupaten kapuas, mufajiran lembaran daerah kabupaten kapuasmes nomor tambahan lembaran negara ransistem perencanaan pembangunan nasional nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara tentang nomor keuangan desa kabupaten mamasa undang undang nomor tahun tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa pembentukan provinsi sulawesi barat lembaran bupati mamasa, negara tahun nomor tambahan menimbang bahwa untuk mendukung upaya lembaran negara nomor enim penyelenggaraan urusan pemerintahan undang undang nomor tahun tentang desa menuju kemandirian desa guna pemerintah area lembaran negara mencapai kemandirian desa perlu diatur republik indonesia tahun nomor dalam suatu peraturan daerah: tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan bahwa keuangan desa adalah salah satu undang undang nomor tahun tentang program strategis dalam upaya penetapan peraturan pemerintah pengganti pemberdayaan dan pembangunan desa. undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor dami ban sebagaimana tahun tentang pemerintahan daerah dipandu tank peran menjadi undang undang lembaran negara panjang perlu menetapkan peraturan republik indonesia tahun nomor daerah tentang keuangan desa kabupaten tambahan lembaran negara republik indonesia mamasa. nomor mengingat undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten mamasa tentang perimbangan keuangan pusat dan dan kota palopodalam negeri nomor tahun tentang tata cara penyerahan undang undang nomor tahun urusan pemerintah kabupaten kota tentang perubahan atas undang undang kepada desa. nomor tahun tentang pajak dengan persetujuan bersama daerah dan retribusi daerah lembaran negara tahun nomor dewan perwakilan rakyat daerah tambahan lembaran negara nomor dan peraturan pemerintah republik indonesia bupati mamasa nomor tahun tentang pajak memutuskan daerah lembaran negara republik menetapkan peraturan daerah kabupaten indonesia tahun nomor mamasa tentang keuangan desa tambahan lembaran negara kabupaten mamasa nomor peraturan pemerintah republik indonesia babiasa tambahan lembaran negara dalam peraturan daerah ini yang dimaksud nomor dengan peraturan pemerintah nomor tahun daerah adalah kabupaten mamasa, tentang desa lembaran negara pemerintah daerah adalah bupati mamasa republik indonesia tahun nomor beserta perangkat daerah sebagai unsur panahan lembaran negara penyelenggara pemerintahan daerah: nomor cc. kepala daerah adalah bupati mamasa, peraturan pemerintah nomor tahun dewan perwakilan rakyat daerah yang tentang pembinaan dan pengawasan selanjutnya disebut dprd adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah perwakilan rakyat daerah sebagai unsur lembaran negara republik indonesia penyelenggaraan pemerintah desa: tahun nomor tambahan dalah kat lembaran negara nomor keuangan esa adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kelurahan dalam kecamatan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum il. perimbangan keuangan kabupaten dan desa yang memiliki batas batas wilayah yang adalah dana yang bersumber dari penerimaan berwenang untuk mengatur dan mengurus apbd yang dialokasikan kepada desa, kepentingan masyarakat setempat dana alokasi umum desa, yang selanjutnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat disingkat dau desa, adalah dana bantuan setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintah kabupaten kepada desa yang sistem pemerintahan negara kesatuan bersumber dari bagian perolehan pajak republik indonesia: daerah, bagian perolehan pajak retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan 9g. pemerintahan desa adalah kegiatan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, yang dialokasikan pemerintah desa dan badan dengan tujuan keadilan dan pemerataan permusyawaratan desa, kemampuan keuangan desa untuk membiayai pemerintah desa adalah kepala desa kebutuhannya, sebagai unsur penyelenggara pemerintah dana alokasi khusus yang selanjutnya desa: disebut dak desa adalah dana yang badan permusyawaratan desa yang bersumber dan aan. dan peruntukannya untuk membiayai kegiatan tertentu yan selanjutnya disingkat bpd adalah lembaga sifatnya terbantu" pelaksanaan dat permusyawaratan desa yang berfungsi daerah dan harus sesuai dengan prioritas menetapkan peraturan desa bersama daerah: kepala desa, menampung dan oo. pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak menyalurkan aspirasi masyarakat. adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi sumber pendapatan desa adalah sumber atau badan kepada daerah tanpa imbalan penerimaan desa yang berasal dari langsung yang seimbang, yang dapat pendapatan asli desa, bantuan dari dipaksakan berdasarkan peraturan perundang pemerintah, pemerintah provinsi, undangan yang berlaku, yang digunakan pemerintah kabupaten dan sumbangan dari untuk membiayai penyelenggaraan pihak ketiga maupun pinjaman desa: pemerintahan daerah dan pembangunan daerah: anggaran pendapatan dan belanja pasrah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disingkat apbd, adalah retribusi adalah pungutan daerah sebaga pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang ditetapkan berdasarkan peraturan tertentu yang khusus disediakan dan atau daerah tentang anggaran pendapatan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk belanja daerah: kepentingan orang pribadi atau badan. bab bab iii sumber pendapatan dan dana alokasi umum desa (dau desa) kekayaan desa bagian dari penerimaan dana perimbangan sumber pendapatan desa terdiri atas keuangan pusat dan daerah yang diterima pendapatan asli desa yang meliputi pemerintah kabupaten, dialokasikan hasil usaha desa, hasil kekayaan kepada desa sebesar (sepuluh desa, hasil swadaya dan partisipasi, persen) dari penerimaan dana perimbangan hasil gotong royong dan pendapatan yang ditetapkan dalam apbd, lain asli desa yang sah, bagian dana perimbangan yang bagi hasil pajak daerah dan retribusi diserahkan kepada desa sebagaimana daerah kabupaten, dimaksud pada adalah setelah bagian dari dana perimbangan dikurangi dengan penggunaan dana dana keuangan pusat dan daerah yang rutin, diterima oleh kabupaten: besaran prosentase bagian dari bantuan dari pemerintah, pemerintah penerimaan dana perimbangan pusat dan provinsi dan pemerintah kabupaten, area yang diterima pemerintah oni kabupaten yang dialokasikan kepada desa hibah entah dan sumbangan dari pihak sebagaimana dimaksud diberikan secara bertahap dengan memperhatikan sumber pendapatan desa sebagaimana kesiapan desa dimaksud pada disalurkan dan dibukukan dalam buku kas dan dituangkan dalam apbdsumber kekayaan desa seperti mamasa berdasarkan penjumlahan ketiga pasar desa: sumber dau desa sebagaimana dimaksud bangunan desa: dan cc. objek rekreasi yang dikelola oleh desa, dau masing masing desa ditentukan hasil usaha milik desa: dengan penjumlahan alokasi rata rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan lain lain kekayaan milik desa porsi desa yang bersangkutan: alokasi rata rata untuk masing masing bobot suatu desa diperhitungkan dari desa adalah sebesar (tujuh puluh lima kebutuhan suatu desa, potensi desa, persen) dari plafon dau desa seluruh desa insentif desa dan tanah: dibagi jumlah desa kabupaten, bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari alokasi tertimbang adalah sebesar (dua luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah puluh lima persen) dari plafon dau desa miskin dan keterjangkauan desa kabupaten mamasa: porsi desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan bagian dari penerimaan pajak daerah terhadap jumlah bobot seluruh desa, dialokasikan kepada desa sebesar bobot desa ditentukan berdasarkan (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah luas wilayah: yang ditetapkan dalam apbd. jumlah penduduk tahun sebelumnya: bagian kedua jumlah miskin sebelumnya, pengelolaan dana alokasi umum desa keterjangkauan desa, potensi desa tahun sebelumnya: penggunaan dana perimbangan desa pajak bumi dan bangunan pbb) tahun musyawarakan antar pemerintah desa dengan sebelumnya, badan permusyawaratan desa bpd) dan 9g. luas tanah desa yang diolah untuk dituangkan dalam peraturan desa tentang pertanian, peternakan, perikanan dan lain anggaran pendapatan dan belanja desa lain usaha yang produktif. apb desa) tahun yang berjalan rambu rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur dau desa untuk masing masing desa lebih lanjut dengan peraturan bupati, terhitung berdasarkan rumus sebagai semua penerimaan dan pengeluaran berikut sebagai akibat diberikannya perimbangan dau desa bdi bt) dimana keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dau desa besaran dau masing masing dibukukan dalam buku administrasi desa keuangan desa oleh bendaharawan umum besaran bantuan rata rata masing masing desa esa, bdi bobot suatu desa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan alokasi bantuan secara dikoordinasikan oleh pemerintah desa, tertimbang kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa. bagian ketiga meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan tanggung jawab kepala desa dan bpd keuangan kabupaten dan desa, setiap akhir tahun anggaran. tugas dan tanggung jawab kepala desa bpd agung bab mengkoordinasikan musyawarah pembinaan pengawasan antara pemerintah desa, bpd dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana perimbangan keuangan pengawasan atas penggunaan kabupaten dan desa, perimbangan keuangan kabupaten desa mengkonsultasikan pada publik dilakukan oleh inspektorat daerah, tentang rencana penggunaan tim pembina pengelolaan dan perimbangan perimbangan keuangan kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati. dan desa, cc. menyusun rancangan peraturan desa bab tentang apb desa yang setelah mendapat persetujuan bpd ketentuan peralihanengan berlakunya peraturan daerah ini, maka tugas dan tanggung jawab bpd dalam semua ketentuan yang selama ini berlaku dau desa daerah disesuaikan dengan ketentuan bersama sama pemerintah desa peraturan daerah ini. menyusun rancangan peraturan desa tentang apb desa, yang didalamnya bab termasuk rencana penggunaan ketentuan penutup perimbangan keuangan kabupaten dan desa, mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten ketentuan lebih lanjut mengenai dan desa baik tertib administrasi pelaksanaannya diatur dengan peraturan maupun pelaksanaan lapangan:tiapadat:gro bersujud, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam modal perusahaan daerah agro bersujud kabupaten tanah bumbu, bahwa penambahan penyertaan modal daerah dimaksuddiriangro bersujud bersujud kabupaten tanah bumbu selanjutnya disebut berusia agro(1l)erah kedalam modal berusia agro bersujud tahun anggaran sebesar rp. (delapan(1l)memahami memiliki wawasan usaha secara profeasliperusahaan daerah agro bersujud tahun sehingga dapat mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka menambah sumber pendapatan daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. total keseluruhan penyertaan dan penambahan modal daerah dalam modal berusia agro bersujud tahun anggaran s d sebesar rp. (dua puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah dengan rincian tahun direalisasikan sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahun direalisasikan sebesar rp. (empat belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), tahun direalisasikan sebesar rp. dan tahun ditambahkan penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu sebesar rp. ( delapan milyar rupiah)etrsujlo)xwk yaa#h. a3.x.wyx a,a nomor peraturan mamasa undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tentang lembaran negara republik indonesia tahun kabupaten mamasa tahumbentukan propinsi sulawesi barat lembaran menimbang bahwa kabupaten mamasa memerlukan negara republik indonesia tahun nomor sebagai arah dan prioritas pembangunan secara indonesia nomor menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap undang undang nomor tahun tentang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pemerintahan daerah lembaran negara republik sebagaimana diamanatkan oleh undang undang indonesia tahun nomor tambahan dasar negara republik indonesia tahun lembaran negara republik indonesia nomor bahwa undang undang nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, tahun tentang sistem perencanaan terakhir dengan undang undang nomor tahun pembangunan nasional mengamanatkan bahwa tentang perubahan kedua atas undang perencanaan pembangunan jangka panjang undang nomor tahun tentang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, pemerintahan daerah lembaran negara republik cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana indonesia tahun nomor tam, bahan dimaksud pada huruf perlu ditetapkan peraturan nom. tba4 negara publi indonesia daerah kabupaten mamasa tentang rencana nomor pembangunan jangka panjang daerah kabupaten peraturan pemerintah republik indonesia nomor mamasa tahun tahun tentang tahapan, tata cara mengingat: undang undang nomor tahun tentang penyusunan, pengendalian dan evaluasi palopo provinsi sulawesi selatan lembaran lembaran negara republik indonesia tahun negara republik indonesiadimaksud pada terdapat dengan persetujuan bersama pada lampiran peraturan daerah ini: dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mamasa dan ipjp daerah kabupaten mamasa merupakan bupati mamasa penjabaran dari tujuan pembangunan kabupaten mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan memutuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah kabupaten menetapkan rencana pembangunan jangka panjang mamasa. daerah kabupaten mamasa tahun bab ipjp sebagaimana tercantum dalam lampiran ketentuan umum peraturan daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dalam undang undang ini yang maksud dengan daerah ini: hanja daerah adalah peraturan daerah rencana pembangunan daerah jangka panjang ipjp) sebagaimana dimaksud pada rencana pembangunan jangka panjang daerah digunakan sebagai acuan untuk menyusun tahun yang selanjutnya disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah ipjp daerah adalah dokumen perencanaan rpm) visi. misi pembangunan daerah untuk periode (dua puluh) peran yang semua isi misi gan tahun terhitung sejak tahun sampai dengan program prioritas kepala daerah wakil kepala tahun daerdalam rangka menjaga kesinambungan periode (lima) tahunan yang merupakan pembangunan dan untuk menghindarkan penjabaran dari visi, misi dan program kepala kekosongan rencana pembangunan daerah, daerah dengan pedoman pada ipjp daerah serta bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir memperhatikan rpm daerah provinsi sulawesi pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana barat dan rpm nasional. kerja pemerintah daerah rkd) untuk tahun bab pertama pemerintahan bupati berikutnya: program pembangunan daerah rencana kerja pemerintah daerah rkd) sebagaimana yang dimaksud pada program pembangunan daerah periode digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dilaksanakan sesuai dengan ipjp kabupaten anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun mamasa dengan memperhatikan ipjp propinsi pertama periode pemerintahan bupati berikutnya: sulawesi barat ipjp nasional. pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ipjp daerah tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebutpasuruan nomor tahun tentang penanggulangan hiv dan aids dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruan, menimbanganggulangan hiv dan aidhiv dan aidsoordinator bidangnomor menkes sk vi11, peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang pemberantasan pelacukegiatan perawatan dan dukungan terhadap dha sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pendekatan: memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi pada dha. bab komisi penanggulangan aids (l) kepala daerah berwenang melakukan kegiatan penanggulangan hiv dan aids. untuk membantu wewenang kepala daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta kegiatan serta penanggulangan hiv dan aids yang berkesinambungan seperti yang dimaksud pada dibentuk komisi penanggulangan aids kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. keanggotaan kpa kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, lsm dan sektor usaha atau swasta. ketentuan tentang penetapan keanggotaan, organisasi dan tata kerja kpa kabupaten sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan. jd) kpa kabupaten sebagai pusat informasi tentang hiv dan aids tingkat daerahbnk, dinas terkait, lsm, organisasi memasyarakat dan agama, lembaga dari serta setiap warga negara indonesia dan asing. kpa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan rencana strategi renstra). bab peran serta masyarakat jl)dan stigmatis dan menggerakkanjl)kepala daerah melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang berkompeten dalam upayakepalab viii sanksi administrasi kepala daerah berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap instansi terkait, perusahaan,kabupaten pasuruan, pemerintahan kabupaten pasuruan mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan hiv dan aids dalam suatu peraturan daerah. ii. penjelasan demi adanya pengertian tentang istilah dalampenanggulangan hiv dan aids dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan asas kemanusiaan program penanggulangan hiv dan aidsadilan program penanggulangan hiv dan aids kondisi kebenaran ideal secara moral. asas kesetaraan gender program penanggulangan hiv dan aids tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki laki. asas kemitraan suatu kerja sama formalasas keselarasan program penanggulangan hiv dan aids yang sesuai dengan norma, kaidah, aturanhuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud sektor terkait adalah lembaga, cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelasdan rencana strategi penanggulangan hiv dan aids kabupaten pasuruan tahun huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf alat pencegahan adalah alat kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan hiv huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf program penyucihamaan adalah proses atau upaya membebaskan benda atau ruangan dari semua (berkenaan dengan ilmu tentang penyakit). penyucihamaan dapat dilakukan dengan pemanasan derajat celcius selama beberapa jam) atau menggunakan bahan pencuci hamhiv dan aidsdinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten pasuruan. kantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten pasurukabupaten yang selanjutnya disebut kpa kabupaten adalah komisi penanggulangan aids kabupaten pasurutv. pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan hiv dan aids masyarakat terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan hiv dantreatment yang selanjutnya disebut cst adalah perawatan, dukungan dan pengobatan untuk dhaperawatan dan pengobatan adalah upaya dan pelayanan medis untuk meningkatkan derajat kesehatan dhatv. populasi risiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perbuatan atau tindakannya dapat membahayakan darikerjangusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usahausahaberkedudukan wilayah kabupaten pasurupekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainkewaspadaan universal adalah upaya pengendalian infeksi sarana pelayanan kesehatan.atau dalam kondisi yang tidak bisa dilaksanakan konseling individumanajer kasus adalah seseorang yang mendampingi, dan melakukan pemberi layanan lanjutan terhadap dhundang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia). anti retro viral arv) adalah obat obatan yang dapat menekan perkembangan hiv dalam tubuh dhasas dan tujuan penanggulangan hiv dan aids diselenggarakan dengan berasaskan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kemitraan, dan keselarasan. penanggulangan hiv dan aids bertujuan untuk mencegah penularan hiv baru masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup dha. bab iii penanggulangan hiv dan aids ruang lingkup penanggulangan hiv dan aids meliputi pelaku, promosi, pencegahan, pengobatan: dan perawatan dan dukungan. bagian kesatu pelaku jl) upayakemitraan,pada harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukungkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga. jl) kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu komunikasi, informasi dan edukasi kie): peningkatan perubahan perilaku hidup sehat dan religius: peningkatan djl)dinas pendidikan dan kantor kementerian agama dan ormas keagamaan melalui kegiatan kurikuler, ektrakurikuler dan ekng digariskan dalam strategi nasional dan rencana strategi kpa dengankegiatan pencegahan dilakukan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memperhatikan prinsip prinsip pencegahan hiv dan aidstransplantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standart (standard operating procedure). setiap penanggung jawabpenyucihamaan, pemusnahan peralatan suntik bekas, layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba, pelayanan kesehatan dasar. paragraf pencegahan pada erinyajl) kewajiban setiap perusahaan adalah: memberikan komunikasi, informasi dan edukasi,stafnya, melakukan phk pada karyawan karena status nya positif. paragraf pencegahan pada petugas kesehatan (l)emerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana antara lain skrining hiv pada semua darah, produk darah, cairan spermaanti infeksi oportunistik, obat ims. bagian keempat tes sukarela, rahasia dan konseling setiap orang yang melakukan tes hivjl) kegiatan pengobatan dha dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinissbagian keenam perawatan dan dukungan setiap dha berhak memperoleh perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi.
crocata)pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, salah satu sumbernya melalui badan usaha milik daerah bumi): bahwa perusahaan daerah aneka usaha sebagai salah satu bumisudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditata kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa dalam rangka menata kembali perusahaan daerah aneka usaha agar berdayaguna dan berhasilguna, makrusahaan daerah aneka usahpinsi daerah tingkat kalimantan baratneka usaha provinsi kalimantan barat. direksi adalah direksi perusahaan daerah aneka usaha provinsi kalimantan barat. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah aneka usaha provinsi kalimantan barat. karyawan adalah mereka yang bekerja pada perusahaan daerah aneka usaha provinsi kalimantan barat. modal dasar adalah modal utama perusahaan daerah aneka usaha provinsi kalimantan barat dari kekayaan. cadangan umum adalah persediaan simpanan yang didapat dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian kejadian yang tidak dapat diduga. rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah selanjutnya disingkat read adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah yang disusun oleh direksi perusahaan daerah aneka usaha provinsi kalimantan barat. bab tempat kedudukan, tujuan dan lapangan usaha perusahaan daerah berkedudukan dan berkantor pusat ibukota provinsi kalimantan barat. tujuan didirikannya perusahaan daerperusahaan daerah, patut wajar dan tertib administrasi. perusahaan daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. perusahaan daerah bergerak dalam bidang industri, perdagangan penyediaan barang dan jasa dalam arti yang seluas luasnya baik dalam negeri maupun luar negeri, serta usaha dan jasa lain yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan daerah. perusahaan daerah dapat mendirikan anak anak perusahaan badan usaha, joint venture, kantor kantor cabang, dan kantor kantor perwakilan. pendirian anak perusahaan badan usaha, joint venture, kantor kantor cabang, dan kantor kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari badan pengawas dan harus mendapat persetujuan gubernur. bab iii modal modal dasar perusahaan daerah seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp. (lima puluh milyar rupiah). dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada telah disetor rp. (empat milyar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah) kepada perusahaan daerah. pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan setoran modal yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu tidak terbataspat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab organ perusahaan organ perusahaan daerah terdiri dari direksi dan badan pengawas. dalam menjalankan perusahaan, direksi dilengkapi dengan organisasi perusahaan daerah. struktur organisasi perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada disusun oleh direksi dengan persetujuan badan pengawas. bab direksi bagian kesatu pengangkatan gubernur berwenang untuk menetapkan dan mengangkat direksi. rekrutmen calon direktur utama dan direktur perusahaan daerah aneka usaha,banyaknya (enam) orang kepada gubernur dan dprd provinsi kalimantan barat untuk selanjutnya gubernur menetapkan (tiga) orang diantaranya menjadi direksi perusahaan daerah aneka usaha, dengan memberikan tembusan kepada dprd provinsi kalimantan barat. direksi terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak banyaknya (dua) orang direktur. untuk diangkat sebagai anggota direksi, harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia, sehat jasmani dan rohani,) tahun, berpendidikan minimal sarjana bagi kalangan swasta, tidak terikat hubungan keluarga dengan gubernur wakil gubernuridak memiliki tanggungan hutang macet dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya: pada saat pengangkatan anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan (memiliki integritas dan tidak tercela. pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua masa jabatanserta read0d. membina pegawai: mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah, 'menyelenggarakan urusan administrasi umum dan keuangan, mewakili perusahaan daerah baik dalam dan luar pengadilan:alam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakilidalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada direksi bertanggung jawab kepada gubernur melalui badan pengawas. direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan daerah. apabila salah satu atau keseluruhan direksi berhalangan tetap maka gubernur dapat menunjuk pejabat sementarrugi laba: cc. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain: menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan badan pengawas, menetapkan struktur organisasi tata kerja perusahaan daerah atas persetujuan badan pengawas. direksi dalam menjalankan perusahaan daerah berpedoman pada read berdasarkan kebijakan yang digariskan oleh gubernur. direksi mengusulkan kepada badan pengawas mengenai harta kekayaan perusahaan daerah yang tidak dapat dimanfaatkan (idle assets) untuk dihapuskan dan atau dijual. terhadap aset aset yang masih dapat dipergunakan, direksi dapat melakukan penjualan setelah mendapat persetujuan gubernur melalui badan pengawas. asset perusahaan daerah dapat dihapus atau dijual baik yang masih dapat dimanfaatkan maupun yang tidak dapat dimanfaatkan dengan nilai dibawah rp. (satu milyar rupiah) dilakukan dengan persetujuan badan pengawas dan asset dengan nilai atas rp. (satu milyar rupiah) harus mendapat persetujuan gubernur terkecuali tanah dan bangunan serta barang barang lainnya yang bernilai atas rp. (lima milyar rupiah) harus mendapat persetujuan dprd, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku tentang pengelolaan barang daerah. hasil penjualan asset perusahaan daerah baik yang masih dapat dimanfaatkan maupun yang tidak dapat dimanfaatkan dimasukkan menjadi tambahan penghasilan lainnya bagi perusahaan daerah dan dilaporkan kepada gubernur dan dihembuskan kepada dprd. tata tertib dan cara menjalankan perusahaan daerah ditetapkan oleh direksi atas persetujuan badan pengawas. direksi memerlukan persetujuan dari gubernur terhadap hal hal sebagai berikut: mengadakan perjanjian kerjasama usaha yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari (tiga) tahun: mengadakan pinjaman, pengeluaran, dan atau obligasi yang memerlukan penjaminan collateral untuk jangka waktu lebih dari (tiga) tahun, cc.et perusahaan daerah. dapat melakukan perjalanan keluar negeri untuk kepentingan pengembangan usaha perusahaan. persetujuan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan pertimbangan dari badan pengawas. direksi memerlukan persetujuan badan pengawas dalam hal dalam jangka waktu (satu) tahun sampai dengan (tiga) tahun, penyertaan modal dalam perusahaan lain dengan jangka waktu (satu) tahun sampai dengan (tiga) tahun. bagian keempat penghasilan dan hak hak direksi penghasilan direksi terdiri dari: gaji: tunjangan. besarnya gaji direksi sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan sebagai berikut direktur utama menerima gaji sebesar maksimal (dua koma lima) kali dari penghasilan tertinggi yang diterima oleh pegawai berdasarkan skala gaji yang berlaku, direktur menerima gaji sebesar (sembilan puluh keseratus dari gaji yang diterima oleh direktur utama. jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh direksi atas usul badan pengawas dengan persetujuan gubernur. selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada kepada direksi setiap tahun diberikan jasa produksi apabila perusahaan mendapat keuntungan, cuti alasan bersalin selama (tiga) bulan, cuti alasan penting: cuti sakit,bagi direktur utama dan persetujuan direktur utama bagi direktur. direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari perusahaan daerah. bagian kelima pemberhentian anggota direksisecara berturut turutn daerah: dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang kurangnya (tiga) bulan: diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal (dua) tahun. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. anggota direksi yang diberhentikan atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan pengunduran diri disertai dengan alasan pengunduran kepada gubernur paling lama (tiga) bulan sebelumnya. gubernur paling lama (satu) bulan setelah menerima permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada mengeluarkan keputusan. dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam dan apabila sisa masa jabatan direksi yang diberhentikan masih (tiga) tahun, maka dilaksanakan dengan sistem rekrutmen sebagaimana diatur dalamdari badan pengawas, mengeluarkan surat keputusan: pemberhentian sementara bagi anggota direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemberhentian sebagai anggota direksi, yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufyang meninggal dunia, selain diberikan uang duka sebesar (tiga) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. anggotaanggota direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali dapat diberikan uang penghargaan. ketentuan mengenai uang duka, uang pesangon, dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan dari badan pengawas. paling lama (tiga) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, badan pengawas sudah mengajukan usulan persiapan rekrutmen calon direksi kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalamgubernur dapat mengganti direks, ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk masa jabatan paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak (satu) kali. bagian keenam uang penghargaan setiap anggota direksi yang telah menyelesaikan masa baktinya selama satu periode dan diangkat kembali untuk periode kedua, dapat diberikan uang penghargaan. besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan. tata cara pembayaran dan besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab viii badan pengawas bagian kesatu pengangkatan anggota badan pengawas diangkat oleh gubernur dengan batas usia paling tinggi tahun. anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada berasal dari kalangan profesional sesuai dengan bidang usaha perusahan daerahnguasai manajemen perusahaan daerah, bertempat tinggal tempat kedudukan perusahaan daerah: tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara dan atau daerah: menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas,ima) tahun: dan memiliki integritas dan tidak tercelagubernur. pengangkatan anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua jumlah badan pengawas anggota badan pengawas paling banyak (tiga) orang, seorang antaranya ditetapkan oleh gubernur menjadi ketua merangkap anggota serta seorang sekretaris merangkap anggota. bagian ketiga masa jabatan masa jabatan anggota badbadan pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila sanggup mengawasi perusahan daerah sesuai dengan program kerja: mampu memberikan saran kepada direksi agar perusahan daerah mampu bersaing dengan perusahan lainnya, cc. dapat memberikan pendapat dan saran mengenai peluang usaha yang menguntungkan masa yang akan datang. bagian keempatgubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi:gubernurgubernurdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada badan pengawas bertanggungjawab kepada gubernurperbuatan atau tindakan yang diduga merugikan perusahaan daerah, cc. mengesahkan read: menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan: menetapkan keanggotaan sekretariat badan pengawas. bagian kelima penghasilan jl) badan pengawas karena tugasnya menerima honorarium. honorarium sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut ketua badsekretaris badan pengawas menerima honorarium setinggi tingginya (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan direktur utama, anggota badan pengawas menerima honorarium setinggi tingginya (tiga puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama. honorarium sebagaimana dimaksud pada atas ditetapkan oleh gubernur. selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam kepada anggota badan pengawas setiap tahun dapat diberikan jasa produksi. bagian keenam pemberhentiangubernurkepadaduga, gubernur paling lama (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan keputusan: pemberhentian sementara karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemberhentian karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling lamaujuh sekretariat badan pengawas untuk memfasilitasi kegiatan badan pengawas dibentuk sekretariat badan pengawas. susunan anggota sekretariat badan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (dua) orang anggota. keanggotaan sekretariat badan pengawas ditetapkan dengan keputusan ketua badan pengawas. honorarium sekretariat badan pengawas ditetapkan oleh badan pengawas dan dibebankan kepada perusahaan daerah. bab vii tahun buku, anggaran perusahaan daerah, dan laporan keuangan tahun buku perusahaan daerah adalah tahun tanwin tahun kalender. paling lamperusahaan daerah untuk dimintakan pengesahan badan pengawas. apabila badan pengawas telah menerima rencana anggaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud padabadan pengawas. apabila pada tanggal desember tahun berjalan badan pengawas belum mengesahkan read yang diajukan, dianggap telah disahkan. laporan keuangan perusahaan daerah harus disampaikan oleh direksi kepada gubernur melalui badan pengawas secara berkala setiap triwulan. paling lama (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada gubernur melaluipaling lama (tiga) bulan setelah menerima laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada gubernur telah memberikan pengesahan atau penolakan. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada gubernur tidak memberikan pengesahan atau penolakan, maka laporan keuangan tahunan dianggap telah disahkanneraca dan perhitungan rugi laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari gubernur, memberikan pembebasan tanggungjawab kepada direksi dan badan pengawas, terkecuali apabila dikemudian hari terbukti secara sah pertanggungjawaban tersebut mempunyai permasalahan hukum administrasi, perdata atau pidana bab viii penetapan dan penggunaan laba alokasi laba bersih perusahaan daerah penggunaannya ditetapkan sebagai berikut: untuk kas daerah, untuk cadangan umum: untuk pengembangan usaha, untuk bantuan sosial, pendidikan dan dana pensiun untuk pemberian jasa produksi. bagian dari laba bersih perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf disetor kas daerahengarkan pertimbangan badan pengawas. tata cara dan besaran pemberian jasa produksi untuk badan pengawas, direksi, dan pegawai, diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab organisasi dan kepegawaian pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja karyawan perusahaan daerah diatur oleh direksi atas persetujuan badan pengawas. direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit manager dan karyawan perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan pokok kepegawaian perusahaan daerah. gaji, pesangon pensiun, penghasilan penghasilan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai ditetapkan oleh direksi atas persetujuan badan pengawas. bab penggunaan anggaran jumlah biaya keseluruhan penghasilan direksi, baddaerah tahun anggaran sebelumnya. dalam hal realisasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada tidak ada, maka dipergunakan anggaran tahun berjalan. bab tuntutan ganti rugi setiap karyawan termasukerusahaan daerah, diwajibkan mengganti kerugian. ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi terhadap karyawan berlaku sepenuhnya bagi karyawan termasuk anggota direksi. tuntutan terhadap karyawan termasuk anggota direksxii pembubaran pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan likuiditurnya,dalam hal likuidasi sebagaimana dimaksud padapertanggungjawaban likuidasi oleh likuiditas yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya dilakukan oleh gubernur. gubernur membentuk tim dalam rangka pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada bab xiii ketentuan peralihdan peraturan pelaksandireksi dan anggota badan pengawas yang ada pada saat peraturan daerah ini ditetapkan masih menduduki jabatan dimaksud, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhirdiatur lebih lanjutpit. sekretaris daerah provinsi kalimantan barat, mh. musimerupakan salah satuuntuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad) dan dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman sesuai bidangnya (bidang usaha). dalam melaksanakan dan menjalankan perusahaan daerah aneka usaha provinsi kalimantan barat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip prinsip perusahaan yang sehat sebagai salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu penyesuaian dan penyempurnaan atasyang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini (era globalisasi). pengkajian dan penyempurnaan haruslah searah dengan tujuan dari perusahaan tersebut, yang secara umum berdasarkan efisiensi dalam menjalankan kebijakan, kegiatan usaha dan pembiayaan: b.kemampuan personal yang lebih profesional, tangguh, terampil, memiliki pengetahuan, pengalaman dan berdedikasi tinggi, kesinambungan dan eksistensi perusahaan daerah sebagai salah satu lembaga daerah bidang sosial ekonomi, perusahaan daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan dapat dilakukan dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, badan usaha milik negara bumi lain dan bumi, koperasi dll. lapangan usaha yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang dapat menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyedia pelayanan umum. obyperusahaan daerah aneka usaha perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan, pengurusan dan pengawasannya. pengurusan dan pengawasan perusahaan daerahperusahaan daerah, baik direksi maupun badan pengawas, beserta ketentuan lain yang menyangkut pengelolaan perusahaan daerah aneka usaha provinsi kalimantan barat. il. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.sama dapat dilakukan dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, badan usaha milik negara badan usaha milik swasta dan badan usaha milik daerah, koperasi, dan lain lain. cukup jelas. pendirian anak anak perusahaan badan usaha. joint venture, kantor kantor perwakilan perusahaan daerah dimaksudkan untuk lebih memperluas jaringan dan jangkauan usaha perusahaan daerah. selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan (pemberian jasa) pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. bidang bidang usaha yang dimaksud dapat diberikan kewenangan apabila dipandang perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan sifat ataupun jenis usahanya yang diharapkan dapat menunjang kemajuan perusahaan daerah serta memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pengembangan perusahaan daerah aneka usaha kalimantan barat. yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah asset yang dipisahkan dari anggaran keuangan daerah. modal dasar yang telah disetor kepada perusahaan daerah dituangkan dalam perusahapenambahan penyertaan modal dilakukan sesuai kebutuhan investasi pengembangan perusahaan daerah, dapat berupa penyisihan dana dari anggaran daerah, pinjaman dari pemerintah pusatt adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk juga hutang halasan lain misalnya menunaikan ibadah haji, menikah, dan mendampingi orang tua, anak, istri suami sakit berobkatan hukum yaitu mengadakan perjanjian kerjasama usaha yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari (tiga) tahun, mengadakan pinjaman, pengeluaran dan atau mengadakan pinjaman, pengeluaran obligasi yang memerlukan penjaminan collateral untuk jangka waktu lebih dari (tiga) tahun,set perusahnwinnga peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasurupasuruan termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam antara lain: gempa, tanah longsor, banjirsuruan nomor tahun tentang badan penanggulangan bencana daerahjl)pasuruan berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten pasuruan dan skpd lingkungan kabupaten pasuruan terkait, dengan mengacu pada rad prb provinsi jawa timur dan ran prb,: rad prb kabupaten pasuru kabupaten pasuru: dan mitigasi bencana. jl)jl):pasuruan(l)jl):, kepunahan jenis tumbuhan dan atau satwaabupaten pasuruanjl)(l) penetapan status darurat bencana dilakukan oleh kepala daerahjl)(l)jl)jl): dan, (l)kepala daerah::kabupaten pasuruanjl)jl)(l)(l)(d)jl)(l), ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kepala daerah. (l)skpd adalah satuan kerja perangkat daerah kabupatenondisi sosial, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal, dan ekonomi:jl)pasuruan yang mengatur rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten pasuruan(l)(l): pencemaran lingkungan hidup,(l)(l)jl)jl)jl) penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat kabupaten pasuruakepalakabupaten pasuruan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. (d0): keanggotaan fkm kabupaten pasuruapasuruaaerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat, pembentukan fkm kabupaten pasuruajl)(jl)(l)(l)jl)(l) pada saat tanggap darurat, bpbd menggunakan dana siap pakaikepala daerah(l)kepala daerahkepala daerah. bab pengawasan jl)jl)jl)pengendalianjl)pasuruiabupaten pasuruan merupakan daerah rawan bencana. sejumlah daerah pasuruan dikategorikan sebagai daerah rawan tanah longsorasas asas asas sas asas asas asas cukup jelas.pihakpasuruan. bab landasan, asas dan tujuan jl)m. jelas.. abupaten pasuruanpulan uang dan barang tanpa izin dari pemerintah daerah akan diancam sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang undang penanggulangan bencana.cukup jelas ketentuan dalam ini adalah pelaksanaan hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar (volunteer pays principle). selain wajib membayar ganti rugi, dibebani juganyusahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusahaan lingkungan hidup. yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subyek hukumiii tanggung jawab dan wewenang jl) kabupaten pasuruankepala daerahjl) penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten pasurua(l)kabupaten pasurukepala(l)(l)jl)jl)pasca bencana. jl)kabupaten pasuruanjl)oleh
kota sukabumi tahun nomor peraturan daerah kota sukabumi tanggal septemberengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sukabumi, menimbang bahwa sesuai dengan salah satu visi kota sukabumi yaitu terwujudnya kota sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat menunjang tercapainya visi dimaksud melalui peningkatan minat baca masyarakat wilayah kota sukabumi, bahwa sehubungan dengan hurufapat menghambat terwujudnya visi kota sukabumi dimaksud dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut:kota sukabumi nomor tahun tentang penggantian biaya cetak kartu anggota. .nomor 2o7menimbang mengingat bupati garut, bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan alokasi dana desa add) dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa tapi) sebagai salah satu komponen dalam pembangunan daerah agar kegiatannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanyaen kabupaten subang dengediundangkan garut pada tanggal i220lo nomor lampiran peraturan bupati garut nomor; bagiaen peraturan daerah kabupaten peeel pemerintah, bersumber del bagi hasil sejak dan sumber eye ele yang diperuntukkan bagi (empat ratus tiga) desa wilayah kabupaten garut. pembagian adden terkecil add yang diperuntukan bagi desa page tahun anggaran adalah sebagai berikut nilai add t~besar rp. (seratus lima puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah) nilai add terkecil rp. (lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribuantara,dengan perincian untuk masing masing desa adalah sebagai berikut:! (empat ratus tlg) desa.lima puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dan besaran nilai add terkecil adalah rp. (lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). prinsip prinsip pengelolaan add prinsip prinsip pengelolaan add meliputi: pengelolaan add berpedoman page. seluruh kegiatan yang bersumber dari; danmeliputi belanja barang pakai en belanja modal, meliputi: honorarium anggota bpd; belanja barang pakai ha; berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; bisa dikerjakan oleh masyarakat; dandari add;q;ebesar (tujuh puluh per seratus) diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan persyaratan sebagai berikut salinan peraturan desa tentang apb des; keputusan kepala desa tentang penunjukan bendahara desa; salinan nomor rekening bendahara desa; akuntansi penerimaan add tahap daftar rencana kegiatan (drk); rencana biaya (rb) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. tahap kedua penyaluran add pada tahap kedua sebesar (tiga puluh per seratus) diperuntukan bagi operasional pemerintah desa dean bpd;; salinan nomor rekening bendahara desa; akuntansi penerimaan add tahap ll; lembar kerja (lk) untuk operasionalen tingkat kabupaten fasllltasl kabupaten kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten garut, selaku ketua;;;stafuntuk memberikan pelatihan orientasi kepada tim pelaksana camat selaku ketua;; memberikan pelatihan orientasi kepada tim pelaksana tingkat desa;; melakukan pembinaan, monitoring den evaluasi pelaksanaan add dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan membuat: kepala desa, selaku penanggung jawab; sekretaris desa, selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa; ketua bpd, ketua lpm, ketua tim penggerak pkk desa dan perangkat desa lainnya selaku anggota; dan bendahara desa, selaku bendahara. tugas tim pelaksana tingkat desa mengelola add sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; serta mampu mencapai hasil yang diharapkan, yaitudan dialaminya prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban add. peserta sosialisasi tingkat kecamatan, yaitu: camat dan kepala seks pemberdayaan masyarakat dan desa; instansi sektoral kecamatan: para kepala desa; ketua bpd;: kepala desa dan perangkat desa; ketua dan anggota bpd; ketus den anggota lfm; ketua dan anggota tim penggerak pkk tingkat desa; ketua rt rw;uper;; disepakatinya usulan kegiatan yang akan didanai dari add;~ri bantuan add, verifikasi ini dilakukan oleh tim pendamping tingkat kecamatan yang asliule;;; pemerintah desa bersama sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan [ggg elglgpppnl tw a4ta;pengesahan drk dan penyaluran bantuan alokasi dana desa kepada bupati. laporan hasil pelaksanaan bantuan add;e);olk den keuangan dari bantuan add serta hasil analisisnya kepada bupati denganterintegrasi dengan sehingga bentuk pertenggnglssbannys adul;;yang dialokasikan untuk (empat ratus tiga8sekretaris dess ne(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; besaran tunjangan bagi sekretaris desa adalah sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah) per bulan; besaran tunjangan bagi para kepala urusan adalah sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) per bulan; besaran; ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka tidak berlaku dalam hal sekretaris desa telah diangkat menjadiq. kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bmpd) kabupaten garut melaui camat setelah dilakukan verifikasi;seratus lima puluh ribu rupiah); penyaluran tapi bagi desa dengen perangkat 8sekretaris desa pns, penyaluran per triwulan adalah sebesar rp. (dua belas juta tujuh: triwulan kesatu daftar nominatif perangkat desa; keputusan kepala desa tentang penunjukan bendahara desa; salinan nomor rekening bendahara; akuntansi penerimaan tapi triwulan triwulan kedua spj triwulan kesatu yang telah dipertanggungjawabkanakuntansi penerimaan tapi triwulan ill. triwulan keempat spj triwulan ketiga yang telah dipertanggungjawabkan akuntansi penerimaan padapi;oes; membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;: dan tapi;en pertanggung)jawaban apb desa: pengelolaan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya add dan tapi; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa; dan meningkatnyaaya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan; tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi; besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin); tingginya konstribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan add; terjadinya peningkatan pendapatan asli desa;si. pembina utama mud nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor
bupatigarut nomor tahunmengingat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil pns) lingkungan pemerintah kabupaten garut agar memenuhi kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian izin belajar dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf atas, serta untuk terwujudnya tertib administrasi kepegawaian lingkungan pemerintah kabupaten garut, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; bahwa untuk maksud tersebutns yang akan mengikuti seleksi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. dan tugas belajar bagian pertama umum bagi pns yang akan mengikuti seleksi pendidikan formal jenjang yang lebih tinggi, harus mendapat rekomendasi dari atasan langsung. bagi pns yang telahpejabat yang berwenang. bagian kedua persyaratan lain belajar atau tugas belajar paragraf syarat teknis rekomendasi dan izin belajar atau tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam dan dapat diberikan kepada pns, apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut pegawai yang bersangkutan telah menjadi pns; kualifikasi pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi; memberdayakan perguruan tinggi yang ada kabupaten garut;departemens yang telah lulus seleksi harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut surat keterangan dari atasan langsung bahwa sifat tugas pns yang bersangkutan menuntut peningkatan kompetensi melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; surat pernyataan tidak akan mengganggu tugas sebagai pns bagi yang memperoleh rekomendasi dan izin belajar;; salinan foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir; salinan foto copy daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) tahun terakhir; salinan foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; surat keterangan lulus seleksi tercatat sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang diikuti; dan jadwal kuliah. bab ill mekanisme pemberian izin belajar atau tugas belajar lain belajar atau tugasatau tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut pns yang bersangkutan mengajukan permohonan izin belajar atau tugas belajar kepada atasan langsung; kepala satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja mengajukan permohonan izin belajar atau tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui badan kepegawaian dan diklat kabupaten garut; dan badan kepegawaian dan diklat kabupaten garut atau tugas belajar. babi ketentuan peralihan bagi pns yang pada saat berlakunya peraturan bupati ini sedang mengikuti pendidikan formal jenjang yang lebih tinggbupati ingikuti pendidikan formal jenjang yang lebih tinggi pada saat menjadi cons, dapat diterbitkan izin belajar atas usul kepala satuan kerja perangkat daerah unit kerja. babi ketentuan lain lain bagi pns yang telah mendapat izin belajar, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: kegiatan pendidikan dilaksanakan luar jam kerja; kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas; biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pns yang bersangkutan; tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu; dan melaporkan hasil kelulusan setelah mengikuti pendidikan. bagi pns yang telah mendapat tugas belajar, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: tidak akan menuntut jabatan maupun posisi tertentu lingkungan pemerintah kabupaten garut setelah menyelesaikan masa pendidikan, penentuan jabatan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku lingkungan pemerintah kabupaten ind low de.
bupatidengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati garut, bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan pegawai negeri sipil pns) atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan guna tertib administrasi pemakaian gelar kesarjanaan, perlu ditinjau kembalikepala badan kepegawaian dan diklat adalah kepala badan kepegawaian dan diklat kabupaten garut.persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagian pertama persyaratansurat izin belajar; memiliki surat keterangan telah memperoleh ijazah dan legalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan serta disahkan oleh badan kepegawaian dan diklat kabupaten garut; memiliki ijazah dengan pangkatlgolongan dan ruang sebagai berikutan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang c; surat tanda tamat belajarllbawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang ii a;i a bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat golongan ruang i1 b; ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau ijazah diploma ill dan masih berpangkat pengatur muda tingkat golongan ruang i1 b bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang i1 c; ijazah sarjana s1) atau ijazah diploma dan masih berpangkat pengatur tingkat golongan ruang i1 d bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang i1 a; ijazah dokter, ijazah apoteker dan ijazah lain yang setara, ijazah magister s2), ijazah spesialis bidang kedokteran dan masih berpangkat penata muda golongan ruang ill a bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat golongan ruang b; ijazah doktor s3) atau ijazah spesialis bidang kedokteran dan masih berpangkat penata muda tingkat golongan ruang bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang c. pns tersebut sekurang kurangnya telah (satu} tahun dalam pangkat terakhir; setiap unsur penilaian prestasi kerja dp sekurang kurangnya bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir; surat izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf atas dikecualikan bagi pns yangbagian kedua pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diikuti oleh peserta dari satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten garut. materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, terdiri dari: materi substantif; dan aplikasinya. pemeriksaan terhadap hasil ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim evaluasi. kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan berdasarkan penilaian secara obyektif, transparan dan akuntabelpejabat yang berwenang. peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam yang dinyatakan lulus, diberikan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab illn diklat garutdengan rahmat alihan yang maha esa menimbang mengingatperlu menetapkan pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd, pengajuan, pen; ali; bahwa untuk maksud tersebut huruf atas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati garut.r l dan pemerintahan daerah mar rennihlik indonesia tahun 'nomor menetapn ,wakilan rakyatmedali'membayar negara republik indonesia tahun c09 nomor tam,r.:pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd, peng+juan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban banberdasarkan jumlah perolehan suar. dewan pimpinan daerah partai po'itik, yang selanjutnya disebut dpd atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat propleh van pimpinan pust paten garut, yang selanjutnya disebut apbd adalah rencana keuangan tahunan penierotal<:an dengan peraturan daerah. bab penuhi"angan bantuan keuangan bantuan keuangan kepada partai politik dari apbd diberikan oleh pemerintah derpasa!. per suara untuk partai politik yang mendapatkan kurs, dprd kabupaten garut adalah jumlah bantuan apbd kabupaten garut tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pem:lu dprd kabupaten rut periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh kpu;tahun dikalikan ldikalikan dengan nilai bantuan per pas huruf adalah perolehan suara hasil pemilu dprd kabupaten garut tahun untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun dan seterusnya besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi dprd kabupaten garut sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah nps bpp rp855. nps nilai per suara bpp jumlah bantuan apbd kabupaten garut tahun anggaran perolehan suara hasil pemilu tahun jumlah bantuan keuangan dari apbd setiap tahun kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kabupaten garut sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupatiam af8kabupaten garutnemperhat' . keuangan partai politik tingkat kabupaten garut disampaikan secara tertulis oleh dpc partai politik tingkat kabupaten garut,itis dengarpartai politik yang menetapkan susunan kepengurusan dpc partai politik tingkat kabupaten garut yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai politik atau sebutan lainnya; farut yang dilegalisir ketua atau sekretaris kpu kabupaten garut u kabupaten rut dan kepala kantor kesatuan bangsa, politik de. perlindungan masyarakat kabupaten garut atau sebutan lainnya. babi verifikasi kelengkapan administrasi partai polityarut tim verifikasi terdiri dari kpu kabupaten garut dan unsur sekretariat daerah. pembentukan tim verifikasi sebagaimana dima! sud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pad dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. hasi rasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pad disampaikan oleh tim verifikasi tingkat kabupaten garut kepada bupati dengan melampirkan kelengkapan persyarc yeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dz.rigarut atas persetujuan bupati. ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan garutpeningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsaan dan setara laporan pertanggungjawaban penggunaan bantu keuangan part. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan barang inventaris modal (fisik), barang persediaanasa!bertanggungjawab sebagaimana.a dimaksud dalam disampaikan oleh ketua disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah diperiksatuivi. fikri diundangkan pada tanggal 20i sekretariat daerah kabupaten garut, hil_man fariz, se, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor lampiran! peraturan bupati garut nomor tanggal format berita acara hasil verifikasi kelengkapan admins,rasi bantuan keuangan kepada par tai politik . .ru!eh dpp dpd dpc berdasarkan hasil verifikasi ke'.usiar tan untuk mendapat'an bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten garut, yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi dpe.d kabupaten garut pada pemilihan ,ik ketua sekretaris anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota lampiran peraturan bupati garut nomor tahun tanggal. pada hari ini tanggal bulan tahun tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan pada partai politik yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati ar daerah kabupaten garutrut pad pemilihan umum tahun sebanyak suara sah f plitik ketua sekretaris anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota \ ageng h.m. fikri lampiran peraturan bupati garut nomor tanggal format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik . tahunrad tangga! ian tahun (terlampir), sebagai berikutkeperluan. atk rapat internal sekretariat ongkos per,alasu.rat pemilih aan data dan arsip pemeliharaan peralatan kantor jumlah mengetahui: ketua umum ketua, bendahara umum bendahara ,2a ng h.m. fi'kri lampiran peraturan bupati garut nomor tahun tanggal format laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik . . tahu!pada tanggal ian tahun (terlampir), sebagai berikut: jumlah real.isasi jenis pengeluaran keterangan (r.s.eme'harian data dan arsip pemeliharaan peralatan kantor jumlah mengetahui: ketua umumike tua, bendahara umum bendahara ageng h.m. fikri
bupati garut nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten garut tahun bupati garut, menimbangdokumen perencanaan daerah untuk periode (satu) tahun; bahwa sehubungan telah ditetapkannydan dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran maka perlu menetapkan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten garut tahun bahwa untuk maksud tersebut padan tambahan lembaran negara republik indonesia non undang undang nomor tahun tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kol ~aw ved wii ell ow'rut memutuskan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten garu tahungaro;penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid). bab,hilman fariz., se, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor bab illtor'#lit
bupati garut nomor tahunmenimbang mengingat bupati garut, bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maka rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanngangkatan dan pemberhentian pegawai blue yang berasal dari non pns, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daergaruti tentang standar pelayanan rumah sakit;etapkan memutuskan: peraturan bupati_gawai non pnsnraturan kerja adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, hak, larangan, jam kerja, dan pakaian kerja pegawai non pns. pelanggaran peraturan kerja adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai non pns yang melanggar ketentuan peraturan kerja pegawai non pns baik yang dilakukan dalam maupun luar jam kerja. sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai non pns karena melanggar peraturan kerja pegawai non pnscuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. bab pengangkatan bagian kesatu pengadaan pegawai dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, rsud dr. slamet garut dengan status ppk blue penuh dapat mempekerjakan pegawai non pns.daanuntuk melaksanakan pengadaan pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan seleksi melalui tahapan seleksi administratif; seleksi tertulis; wawancara; dan atau medical check up; dan psikotest sesuai dengan kebutuhan. medical check sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bagi pelamar yang lolos seleksi pada tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf pelaksanaan pengadaan pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh pimpinan rsud slamet garut. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengadaan pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan pimpinan rsud dr. slamet garut. bagian kedua pengangkatan pegawai pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam akan diajukan oleh pimpinan rsud dr. slamet garut kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai pegawai non pns pada rsud dr. slamet garut. pegawai non pns sebagaimana dimaksud pada wajib melaksanakan masa percobaan selama (enam) bulan dengan memenuhi daftar penilaian kerja. ketentuan mengenai daftar penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan rsud dr. slamet garut. pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam berstatus pegawai kontrak. masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada adalah (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan. bab ill pembinaan bagian kesatu umum pembinaan kedisiplinan pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan penerapan peraturan kerja. pembinaan spiritual atau kerohanian pegawai non pns dilaksanakan melalui kegiatan kerohanian. peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam merupakan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, hak dan larangan; jam kerja dan pakaian; batas usia pensiun; dan sanksi. bagian kedua kewajiban, hak dan larangan paragraf kewajiban setiap pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam memiliki kewajiban: setia .dan taat sepenuhnya kepada pancasila, undang undang dasar negara dan pemerintah;; menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah; menyimpan rahasia negara dengan sebaik baiknya;;; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; hormat menghormati antara sesama warga yang memeluk agama kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa yang berlainan; menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; mentaati segala peraturan yang berlaku; dan mengindahkan dengan sebaik baiknya setiap teguran yang diterima mengenai paragraf hak setiap pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam memiliki hak sebagai berikut menerima remunerasi atau penghasilan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan serta kemampuan keuangan rsud dr. slamet garut; mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku; penghargaan jasa pengabdian; dan atau uang kadeudeuh. pemberian remunerasi atau penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dihitung berdasarkan indikator penilaianremunerasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan pimpinan rsud dr. slamet garut. hak cuti sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: cuti tahunan; cuti besar; cuti sakit; cuti karena alasan penting cuti ibadah hajj; cuti menikah; atau cuti bersalin. pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada tetap diberikan gaji pokok. pegawai non pns yang mempunyai masa kerja pada rsud dr. slamet garut secara terus menerus selama (sepuluh) tahun, (dua puluh) tahun dan (tiga puluh) tahun, dapat diberikan penghargaanljasa pengabdian dan atau uang kadeudeuh sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan rsud dr. slamet garut. penghargaan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai non pns yang menunjukan prestasi dan atau jasa dalam meningkatkan pelayanan rsud dr. slamet garut. uang kadeudeuh sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai non pns yang memasuki masa pensiun atau yang pindah dari rsud cir. slamet garut. pemberian penghargaanljasa pengabdian atau uang kadeudeuh sebagaimana dimaksud pada' dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan rsud dr. slamet. paragraf larangan setiap pegawai non pns dilarang melakukan hal hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah; menyalahgunakan wewenang; tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing; menyalahgunakan barang barang, uang atau surat surat berharga milik negara daerah;;;;; menghalangi jalannya tugas kedinasan;idua jam kerja dan pakaian kerja paragraf jamrsud dr. slamet garut kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu. pegawai non pnaragraf pakaian kerja pengaturan pakaian kerja pegawai non pns diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang diatur dengan keputusan pimpinan rsud dr. slamet garut. bagian ketiga batas usia pensiun batas usia pensiun bagi pegawai non pn. bagian keempatrsud dr. slamet garut. babi pemberhentian pemberhentian pegawai non pns pada rsud dr. slamet garut dapat dilakukan karena diberhentikan dengan hormat, dengan alasanrasionalisasi organisasi; dan atau telah mencapai batas usia pensiun. diberhentikan dengan tidak hormat, dengan alasan melanggar kontrak kerjarsud dr. slamet garut. pelaksanaan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. babi ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan bupati ini, pegawai non pns yang sudah diangkat sebelum peraturan bupati ini ditetapkan, dilakukan menyesuailf it dae aaa a2lidateam kali
bupatigarut mor bahwa sehubungan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran; bahwa untuk maksud tersebut pada.n pmk. tentang pedoman umum dana alokasia alokasi~kabupaten garut tahun anggaran lembaran daerah kabupaten garut tahun nomor memperhatikanpinsi jawa barat bantuan pada jenjang pendidikan dan menengah;surat direktur jenderal manajemen kementerian pendidikan nasional nomor c.c3 ku tanggal juni perihal pelaksanaan dak pendidikan tahun memutuskan: peraturan bupati tentang perubahan kedua atas peraturan bupati garut rah sejumlah dana perimbangan sejumlah. lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah. jumlah pendapatan belanja: belanja tidak langsung belanja pegawai sejumlah . rp. belanja sungai sejumlah. rp. belanja subsidi sejumlah. . . . . . . . rp. belanja hibah sejumlah. rp. belanja bantu sosial sejumlah. rp. belanja bagi hasil sejumlah rp. belanja bantuan keuangan sejumlah. rp. belanja tidak terduga sejumlah rp. rp. rp. rp. rp_ rrp. rp. rp kabupaten garut, hilman fariz, se, pembina utama muda nirp. rp. rp. rp.ian jut dalam lampu merintah kabupaten garut rancangan ringkasan perubahan apbd tahun anggaran peraturan daerah nomor tanggal tahun agustus halaman jumlah bertambah uraian rp) berkurang) nomor urut sebelum setelah perubahan perubahan rp) arut, bupati garut +kiri halaman pembayaran pokok utang jumlah pengeluaran pembiak aan pembina aan neto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (siapa) garut, bupatigarut fikri urusan pemerintahan organisasi pendidikan dinas pendidikan pemerintah kabupaten garut pera ran bupati tent ang penjabaran perubahan apbd tb halaman dinas pendidikan uang duka lalwa.jib belajar pendidikan dasar sembilan tahun rehabilitasi sedangiberat ruang kelas sekolah (disp) lokasi kabupaten garudasar sederajatpeningkatan sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar (dak) lokasi kabupaten garut kecamatan) belanja modal belanja modal pengadaan komputer belanja modal pengadaan komputer[*) bangunan belanja modal pengadaan konstruksilpembelian gedung perpustakaan sekolah belanja modal pengadaan buku kepustakaan belanja modal pengadaan buku buku perpustakaan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (dak) lokasi kab. garut halaman: dinas pendidikmbelian') bangunan belanja modal pengadaan konstruksilpembelian gedung smp sederajat belanja modal pengadaan buku kepuh takkan belanja modal pengadaan buku buku perpustakaan jed jed jed jed urusan pemerintahan organisasi pekerjaan umum dinas bina marga pemerintah kabupaten garut peraturan bupati tent ang penjabaran perubahan apbd umum tunjangan beras tunjangan undangan khusus pembulatan gaj uang duka wala tewas halaman: dinangunan turapitalud bro.jong dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (dprd) untuk bidang jalan dan jembatan (pmb. trap talud bron.jong) lokasi kecamatan mekar mukti, banjarwangi, teropong kidul tolong kaler, singaraja, garut kota, kesurupan, suk dan karangpawigantian jembatan) lokasi kec. malangbong dan sibuk belanja barang dan jasa belanja jasa pemeliharaan belanja pemeliharaaspalan jalan kabupaten) lokasi kec. kadungora, leles, trg. kidul, trg. kaler, pakenjeny kota, malangbong, bungbulang, kesurupan, leuwigoon talempong, maharaja, cikarang dan banyuresmi belanja barang dan jasa belanja jasa pemeliharaan belanja pemeliharaan jalan program pembangunan infrastruktur perdesaan dana penguatan infrastruktur dan prasarana lokasi kec. trg. kidul, cokelat, limbangan, karangpawitan, daerah (dprd) untuk bidang jalan dan jembatan kadungora, trg. kaler dan pasirwangi rehab.ipengasp alan jalan desa dina! belanja barang dan jasa belanja jasa pemeliharaan belanja pemeliharaan jalan urusan pemerintahan organisasi perhubungan dinas perhububupati nomor tahpelayanan cetak tulis retribusi perizinan tertentu retribusi lain trayek retribusi izin usaha angkutan retribusi lain usaha jasa bongkar muatdapatan dari mck terminal pendapatan dari sewa lahan terminal dinas jumlah pendapatan belanja daerah bel anja tidak langsung belanja pegawai gaji dan tunjangan gaj pokok pns peningkatan pelayanan angkutan pengadaan prasarana pedesaan (dak) lokasi dinas perhubungan kabupatendinaangkutan atas air bermotor belanja modal pengadaan speed boat dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan aset urusan pemerintahan organisasi pemerintah kabupaten garut peraturan bupati tentang penjabaran perubahan apbd tahun anggaran ot0nomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pegawai dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset lampiran peraturan bupati nomor tah tangal ag9us4pajak daerah1) pajak hotel hotel bintang lima berlian pajak restoran restoran pajak hiburan pemandian kolam renang pajak reklame reklame papan billboard videotron megaton pajak penerangan jalan pajak penerangan jalan pln pajak parkir pajak parkir pajak sarang burung walet pajak sarang burung walet hasil retribusi daerah dinas pendapatan pengelolaan kerang retribusi jasa umum retribusi pelayanan perforasi retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah retribusi pelayanan cetak tulisam) bpr lpk bagian laba dari bank jabarl penjualan rumah jabatan rumah dinas penerimaanlang kerugian barangsuran cicilan rumah angsuran cicilan penjualan kendaradinas pendapatan pengelolaan keipemerintah bantuan pemerintah pusat peningkatan bumi) pendapatan hibah dari kelompok masyarakat perorangan kelompok masyarakat peroranglampiran peraturan bupati urusan pemerintahan organisasi pemerintah kabupaten garut peraturan bupati tentang pen.jabatan perubahan apbd tahun anggaran . pertanian dinas peternakan, perikanan dan kelautan nomor tanggal tahun agustus jumlah rp) bertambah (berkurang]rumah potong hewan retribusi pemeriksaan susu perah retribusi perizinan tertentu retribusi [zin usaha jasa pasar hewan dan jasa kesehatanjualan hasil perikahalaman: dinas peternakan, perikanan dan kelautan sung program peningkatanipengembangan ketahanan pangan penyediaan sarana prasarana pengelolaan lokasi kec. sucinaraja, sukawening, selai, pakenjeng, mekarmukti, lahan dan air (dak pendamping) talempong, karangtengah, pasirwangi, pemulihan, kesurupan, ciledug, karangpawitan, bungbulang, lewi goong, disewa, belanja pegawai banyuresmi, kadungora, bayonbong, semarang, cikarang honorarium non pns upah kerjpengadaan alat pengolahan pertanian belanja modal pengadaan alat alat pengolahan peternakan belanja modal pengadaan mesin pencacah pakan ternak belanja modal pengadaan alat pengolahan kompos belanja modal pengadaan mesin pengolah pupuk organik alat bi0gas) halaman:.: jeram jed. urusan pemerintahan organisasi pemerintah kabupaten garut peraturan bupati tent ang penjabaran perubahan apbd tahun anggaran energi dan sumber day mineral dinas sumber air dan pertambangr .bahan perubahan rp) penjelasan pendapatan daerah pendapatan asli daerah hasil pajak daerah1) pajak pengambilan bahan galian golongan pasir hasil retribusi daerah . :, retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah retribusi perizinan tertentu retribusi lain usaha pengambilan air bawah tanah dan air lain lain pendapatan asli dae rah yang sah hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran cicilan lain membuat emba\an jumlah pendapatan belanja daerah belanja tidak langsung belanja pegawai halaman: dinas sumber daya air dan perlambang[ undangan khusus pembulatan gaji uang duka wafat tewas tambahan penghasilan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja belanja lang sung dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (dprd) untuk bidang irigasi daerah irigasi cikayambang lokasi di. cikayambang ha) kel. sukamontrbantu lokasi di. dibantu ha) kel megawatang irigasi daerah irigasi menyusu lokasi di. menyusu ha) ds. lebakagung kec. karangpawitanngkok lokasi di. bongkok ha) ds. situgede kee. karangpawitan belanja modal belanja mod4ngka lokasi di. disangka ha) ds. sekaraterang lokasi di. diserang ha) ds. sucumpiticikonang lokasi di. cigalumpi dikenang ha) ds. sanjaya kee. mahjolang lokasi di. cijolang ha) kp. bojong ds. raneabango kee. teropong kaler belanja modal halaman dinas sumber daya air dan pertambangan belanja modal mengada'tarmeong lokasi di. bantarmeong ha) ds. sukatani keceguh lokasi di. teguh ha) ds. tegalpanjangulang lokasi di. diulang ha) os. godong.odo daerah (dprd) untuk bidang irigasi daerah irigasi kalijati lokasi di. kalijati ha) ds. didasari kec. semarang belanja modal belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air belanja modal peng adakitung lokasi di. cibitung ha) ds. cisarua kec. semarang halaman: dinas sumber dayagkong lokasi di. bangkong ha) ds. paduka kee. pasi! pembedahan lokasi di. pembedahan ha) os. burial keclokasi di. samping ha) os. sukararne keelega lokasi di. sawah ega ha) ds. sibuk kaler kee. sibuk belanja modal belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air belanja modal pen@adakan konstruksi jaringan ii@as dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (dprd) untuk bidang irigasi daerah irigasi pinangki halaman: dinas sumber daya air dan pertama angan lokasi di. pinangki ha) ds. mekarbakti kee tan infrastruktur dan prasarana daerah (dprd) untuk bidang irigasi daerah irigasi risalah lokasi di. risalah ha) ds. tanggul kechonje lokasi di. cihonje ha) ds. sindangsari kec. leuwigomana lokasi di. dimana ha) os. mayasari kec. sibat lokasi disaat ha) os. cijolang: dinas pendapatan pengelolaan kuno dana penyesuaian dan otonomi khusus dana penyesuaian dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan kppip) tunjangan properti dan dana tambahan penghasilan guru pns dana otonomi khusus jalan jembatan irigasi sistem informasi pengelolaan keuanganpt undangan khusus pembulatan gaji lurah asuransi kesehatan uang duka wafat tewas tambahan penghasilan pns tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjaenggang lokasi di. ganggang ha) ds. cigagadekarangan lokasi di. karanganyar ha) ds. mekarmulytarik lokasi di. ditarik ha) ds. leo barujongsari lokasi di. bojongsari ha) ds. nagarpedes lokasi di. spedes ha) ds. sekarang@an irigasi halaman:parigi lokasi parigi ha) os. amida kee. selalia lokasi di. cilia ha) ds. duniawi kee. malangbong belanja modal belanja medal pengadaan konstruksi jaringan #rcles lokasi di. circles ha) ds. sindangsukalok sampit lokasi di. blok lampu! ha) ds. kepseknyalindung lokasi di. nyalindung ha) os. cibubur kee. cibatumikoto lokasi di. mikoto ha) ds. sukaraja kee. sukawenikal lokasi di. cikal ha) ds. sukamukti kec. sukawening belanja modal .0icurang lokasi di. curang ha) os. cinta, caringin kee. karangtengpangligaran lokasi di. cipangligaran ds. mayasari. mekarsati kee. bayokocok lokasi di. dikocok ha) ds. mekarsari kee. bayongbong belanja modal halaman: dinas sumber daytureok lokasi di. batureok ha) ds. padamukti kee. sukaresmhanjuang lokasi di. hanjuang (zi ha) ds, datar kecngkalnya lokasi di. pangkalnya ha) os. pantauan keeyulancar lokasi di. cibanyulanear ha) ds. desa kolot keelatin@an ii@asi 51l. dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (dprd) untuk bid ang irigasi daerah irigasi bera lokasi di. bera ha) os. pantauan kee. kesurupan halaman dinas sumber dayakar lokasi di. cakar ha) ds. singarajariga cinema lokasi di. cinema ha) ds. cigintubggempol lokasi di. gempol ha) ds. sindangpalayparanje lokasi di. leuwiparanje ha) ds. bojong keegbay halaman: dinas sumber daya air dan pertambangan lokasi di. cibangbay ha) ds. disangkal kec. cihuripirigasi leuwitonjong lokasi di. leuwitonjong ha) ds. mulyajaya kecriga sawah lega lokasi di. sawah lega ha) kel. sukarela kee bera lokasi di. sawah bera ha) ds. bojong kec. perikolot lokasi di. tarikolot ha) ds, pameungpeuk kec. pajam ang hidung lokasi di. lambang hidung ha) ds, depokrakan lempar lokasi di. parakan lempar ha) ds, panyindanganatar nangka lokasi di. datar nangka ha) ds. karangsaringan lokasi di, tangan ha) ds. paralayangla tar lokasi di. palatal ha) ds. sukanagara kec. cisompetakacapi lokasi di. leuwikacapi ha) ds. tegalsari kee. pakenjesanggara lokasi di. cisanggara ha) ds. linggarjati kec. pemuliintung lokasi cigalintung ha) ds. margalaksana keedipandang lokasi di. dipandang ha) ds. sinarnya kec ang irigasi daerah irigasi cikarang lokasi di. cikarang ha) ds. nyalindung kec. disewa belanja modal halaman dinas sumber dayaenundaan lokasi di. penundaan ha) ds. jayabaya kee. mekarmukttol l.lokasi .di. book ha) ds. situasdas lokasi di. bodas ha) ds. disewaaki lokasi di. laki ha) ds. nyalindungiseng lokasi di. samping seng ha) kel. cincang kec. garut kota halaman: dinas pendapatan pengelolaan kesan biaya pemungutan pajak daerah biaya pemungutan pbb biaya pemungutan pajak daerah belanja hibah belanja hibah kepada badan l.lembaga organisasi swasta badan l.lembaga organisasi swasta dana alokasi khusus bidang pendidikan penambahan ruang kelas sekolah rkb smp) dana alokasi khusus bidang pendidikan pembangunan perpustakaan sd) dana alokasi khusus bidang pendidikan pemeliharaan sedang berat bangunan smp) belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan belanja bantuan sosial org. kemasyarakatan bantuan operasional sekolah bos. belanja bantuan sosial kepada partai politik belanja bantuan sosial kepada. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah pemerintahan desa lainnya dinas pendapatan pengelolaan kerang belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa . belanja tidak terduga belanja tidak terduga belanja tidak terduga belanja langsung program peningkatan pengembangan sistem pelaporan cap akan biner.ja dan keuangan dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (dprd) untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (sipil) lokasi dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset adakramalat alat studio belanja modal pengadaan proyektor jumlah belanja surplus ( defisit) jumlah penerimaan pembiayaan jumlah pengeluaran pembiayaan urusan pemerintahan organis ketahanan pangan badan ketahanan parupa nomor tanggal agusta jumlah rp) bertambah (berkurang) nomor urt uraian sebelum setelah penjelasan perubahan perubahan rp) pendapatan daerah jumlah pendapatan bulan.ja daerah belanja tidak langsung ,0otak tewas tambahan penghasilan pns tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja belanja langsung badan ketat. peningkatan ketahanan pangan (pertanian perkebunan) pengadaan lumbung pangan (dak) lokasi badan ketahanan pangan kab.dung gudang program peningkatan penerapan teknologi pertanianiperkebunan pengadaan sarana dan prasarana tekno0gi lokasi kecamatan sibuk, kecamatan leuwigoong, kecamatan pertanianiperkebunan tepat gunaadan ketatjed t'r> jed. jed ti) jed
bupatigarut nomor tahun; bahwa dalamsuo dr. slam ct garut, perlu diatur kewenangan pengadaan barang dan atau jasll tentang standar pelayananljasallipembelian langsung adalah pembelian barang yang dilakukan secara langsung kepada penjual barang. penunjukan langsung adalah pengadaan yang dilakukan dengan menunjuk langsung pada penyedia barang yang ditunjuk. pemilihan langsungpelelangan umum untuk .diketahui oleh bab kewenangan pengadaan barang dan atau jasa pengadaan barang dan atau jasa pada rsud dr. slamet garut,lpimpinan rsud dr. slamet garut dan disetujui oleh bupati. ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang ditetapkan pimpinan rsud dr. slamet garutasa14 pengadaan barang dan atau jasa yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:; pengadaan dengan nilai lebih dari rp. (dua ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (empat ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung; pengadaan dengan nilai lebih dari rp. (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung; dan pengadaan dengan nilai lebih dari rp. (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum. dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, rsud dr. slamet garut dapat melaksanakan swakelola untuk pengadaan barang dan atau jasa. pengadaan barang dan atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dill don pelaksanaan pengadaan barang danlatau jasa sebagaimana_dimaksud dalam dan dilakukan oleh pelaksana pengadaan pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk tim, panitia atau unit pada rsud dr. slamet garut, yang dibentuk oleh pimpinan rsud dr. slamet garut yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang danlatau jasa guna keperluan rsud dr. slamet garutengan bidang lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penunjukan pelaksana pengadaan barang danlatau jasa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan denglatau jasa; independensi, dalam hal mencegah dan menghindariill kerjasama. dalan rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, rsud dr. slamet garu; sewa menyewa; dan atau usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi rsud dr. slamet garut. kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikatan antara rsud dr. slamet garuslamet garut kepada pihak lain atau sebaliknya,slamet garur. slamet garut dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban rsud dr. slamet garut. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan pimpinan rsud dr. slamet garutut, ttd ageng h.m. filenomor '9tahun tentang penjabaran perubah; mengingat bahwa untuk maksud tersebutl7);garutabupaten garut nomor tahun tentang hasil evaluasi gubernur jawa barat atas rancangan peraturan daerah kabupaten garut tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten garut tahun anggaran. jumlah belanja setelah perubahan. surplus ( defisit) setelah perubahan. pembiayaan penerimaan semula bertambah (berkurang). jumlah penerimaan setelah perubahan rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rd. rp. pengeluaran semula. rp. bertambah (berkurang). f,& ( 20l diundangkan garut pada tanggal, l0 20l0\nomor
. . . bupatbupati garutinerja dandengan ketentuan peraturan perundang undangan; bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf atas, perlu adanyanetapkan memutuskan:garut. inspektur adalah inspektur kabupaten garutan kabupaten garuttim tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk pada pemerintah kabupaten garutll ruang lingkup pasa14ri.i ketentuanlampiran peraturan bupati garut nomor tahun tanggalsemakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola gunaatuan kerja perangkat daerah skpd),nkepadagarutabupaten garutllgarut mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tlh bpk ri, yaitu:;ewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten garut dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan bpk pada pemerintah kabupaten garutgarut kepada badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri), dibentuk tim tlh bpk pada pemerintah kabupaten garut. susunan personalia tim tlh bpk ri, terdiri atas wakil bupati garutkepala skpd sebagai anggota tim; menyusun membuat rencana aksi tlh bpk ri;nomor tanggal lampiran peraturan bupati garut tahun oktober bagan dan prosedur pedoman tindak lanjut hasil pemeriksa keuangan republik indonesia pada pemerintah kabupaten garut bagan tim tlh bpk bpk anggota sekretaris penanggung bupati dprd perwakilan (skpd) (inspektur) jawab (wabup) provjabar : mulai tembusan lhp diam aikankepada laporan hasil pemeriksaan laporan diam pakan kep bda sil pemeriksaan mengkoordinasikan laporan laporan pelaksanaan ulasan fungsi tim sil hasil menerima mempelajari siksaan deameikca bahan tlh mengrdentfikas kondisi konten1a dan rekomendasi atas lhp bpk bahan tlh membuat rencana asrindak lanjut tlh bpk melaksanakan tlh bpk kesepakatan mengenai waktu penyelia,an tlh bpk danmempelayari mensosatrsast.an kondisi, kriteria rencana aki dan tlh bpk rekomendasi membuat yang telah kesepakatan disampaikan waktu oleh sekretaris penyelia1an sesuai bidang tlh bpk tugasnya alamkurun waktu haikaiender menindaklanjuti dengan membuat melek kapi memperta freak nggungjawabka konsultasi dan atau dengan menyetorkan bpk uang kas daerah dan atau kas negara sesuai dengan rekomendasi melakukan koor(mast hasil tlh bpk tlh dengan dprd hasi! koor0invasi dam dengan dprd menindaklanjuti basil pengawasan . melaporkan melaporkan has! tlh bpk kepada has! tlh hasitlhp hasil tlh bpk bupati untuk bpk kepada bpk hasi tlh bpk disampaikan dan dprd kepada bpk melalui penanggung jawab dan sekretaris tim tlh bpk selesailatau menyetorkan uang kas daerahdanlprosedur hari hari , i prosedur jangka waktugarut dan setelah menerima laporan bupati garut dengan tembusan kepada inspektur keuangan dari pemerintah kabupaten garut kabupaten garut sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi hari kondisi, kriteria dan rekomendasi atas lhp bpk t sekretaris membuat rencana aksi tindak lanjut hari lhp bpk (tlh bpk ri) .,_ , sekretaris mensosialisasikan rencana aksi tlh bpk dan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu penyelesaian tlh bpk dalam urun waktu hari kalender anggota tim tl_hpsekretaris sesuai bidang tugasnya sekretaris konsultasi dengan bpk atas tlh bpk yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan hari hari hari sekretaris melakukan koordinasi dengan dprd kabupaten garut dalam menindaklanjuti hasil f "t pengawasan l j anggota tim tlh menindaklanjuti dengan' membuat melengkapi mempertanggungjawabkan dan atau menyetorkan uang kas daerah danlatau kas negara sesuai dengan rekomendasi bpk hari hari anggota tim tlh melaporkan hasil tlh kepada bpk dan dprd kabupaten garut melalui penanggungjawab dan sekretaris tim tlh bpk 4o]renangounolawab melaporkan has tlh 'kepada bupati garut untuk disampaikan kepada bpk dan dprd kabupaten garut jumlah harigarut laporan tindak lanjut pemeriksaan bpk diundangkan garut pada tanggal sekretaris paten garut, hilman fariz, se, nip. serta daerah kabupaten garut tahun nomor bab illilman fariz, se, nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor
bupatigarut nomor tahun tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten garut menimbang mengingat dengan rah mat han yang maha esa bupati garut,; bahwa berdasarktenggang waktu yang relatif singkat, pemerintah daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukan badan penanggulangan bencana daerah dalam peraturan bupati atas rekomendasi menteri dalam negeripembentukan badan penanggulangan bencana daerah bpbd) kabupaten garusurat menteri dalam negeri nomor tanggal september perihal rekomendasi pembentukan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten garut. memutuskan: peraturan bupati tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah {bpbd)satuan polisi pamong praja, kecamatan,ll; unsur pengarah;perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan;;; saat tanggap darurat; dandari (satu) kepala pelaksana, (satu) sekretariat dengan (tiga) subbagian, (tiga) bidang dengan (enam) seksi dan satuan tugas. struktur organisasi unsur pelaksana bpbd kabupaten garut terdiri atas kepala pelaksana; sekretariat unsur pelaksana, membawakan subbagian umum dan kepegawaian; subbagian keuangan;; dan seksi logistik. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawakan seksi rehabilitasi; dan seksi rekonstruksieselon dan kepegawaian kepala pelaksana bpbd kabupaten garut adalah jabatan struktural eselon kepala sekretariat dan kepala bidang unsur pelaksana bpbd kabupaten garut adalah jabatan struktural eselon illingpimpinan unsur pelaksana bpbd kabupaten garutabupaten garut serta dengan instansi lain luar bpbd kabupaten garut dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya. bab ketentuan penutup dengan terbentuknya bpbd kabupaten garut, maka satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi kabupaten garutama may nip. serta daerah kabupaten garut ahun nomor lampiran pera turun bupati garut nomor tahun tanggal bagan susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten garut kepala badan unsur pengarah instansi profesional ahli unsur pelaksana kepala pelaksana bpbd subbagian umum dan kepegawaian sekret aria sumba keuangan subbagian program dan perencanaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan seks! pencegahan seksi kesiapsiagaan bidang kedaruratan dan logistik seksi kedaruratan seksi logistik dang rehab lit asi dan rekonstruksi seksi rehabilitasi seksi rekonstruksi s_a_ tu_ a_n_r_u_g_a_s __.j ageng h.m. fikri iv. bantuan alat produksi pupuk organik ketua kepala dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten garut kepala bidang sumber daya pada dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten garut anggota kepala seksi sarana permodalan pada bidang produksi tanaman pangan dinas tanaman pangan dan hortikultura. garut reza fauzan, pelaksana pada dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten garut) agus yogi pelaksana pada dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten garut)
bupatimenimbang mengingat bupati garut,ditetapkannya badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten garut serta untuk memenuhi keperluan uang persediaan pada rumah sakit umum daerah dr. slamet garut dengan status ppk blue, maka peraturan bupati garut sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnarta daerah kabupaten garut tahun nomor menetapkan memutus, sehingga berbunyi sebagai berikuthina milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu(is hilman fariz, se, pembina utama muda nip. serta daerah kabupaten garuraturan bup ati garut nomor tahun tanggal 20l0en can dan pemberdayaan perempuan badan pengelolaan lingkungan hidup badan ketahanan pangan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan rumah sakit umum daerah dr. slamet garumenimbang mengingat bupati garut nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja staf ahli bupati garut dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati garut, bahwa dalam rangkaipandang perlu menyusun tugas pokok, fungsi dan tata kerja staf ahli bupati garut00daerah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa rattugas pokok, fungsi dan tata kerja staf ahli bupatiyangkedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan staf ahli bupati adalah unsur stat ahli bupati garut dari pegawai negeri sipil pns) yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati. staf ahli dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. bagian kedua tugas pokok stat ahli bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan dan permasalahan pemerintahan som), serta ekonomi dan keuangan. statmempunyai fungsi: pelaksanaan pengkajian atas penyelenggaraan dan permasalahantelaahksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten garut sesuai bidangnya dalam rangka pemberian telaahan kebijaksaran dan pertimbangan kepada bupati dalam rangka memberikan alternatif pemecahan masalahporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati; dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. bab ill susunan organisasidengan satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten garut serta instansi lain luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. stat ahli bupati terdiri dari stat ahli bidang hukum dan politik; stat ahli bidang pemerintahan; stat ahli bidang pembangunan; stat ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sdm); dan stat ahli bidang ekonomi dan keuangan. bagan struktur organisasi statrincian tugas dan fungsiuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada stat ahli bidang hukum dan politik mempunyai; pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten garut serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;hukum kepada bupati dalam urusan pemerintahan kabupaten garut guna menetapkan kebijakan pemerintahan; pemberian saran dan pertimbangan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; nelayan.hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan kabupaten garuterintahanterhadap urusan pemerintahan bidang pertanahan; urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil; permasalahan pemerintahan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum; kebijakan, pengembangan kapasitas, pembinaan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi perangkat daerah; urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan pemerintahan bidang statistik; urusan pemerintahan bidang kearsipan; urusan pemerintahan bidang perpustakaan; urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatikaerintahgkajian dan penelaahan terhadap urusan pemerintahan bidang penataan ruang; urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan; urusan pemerintahan bidang perhubungan; pemerintahan bidang pekerjaan umum; urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pang an; urusan pemerintahan bidang kehutanan; urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanbangunan guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; pelaporan has pelaksanaan tug dalam bidang urusan pemerintahan kabupaten rut bidang pembangun1terhadap urusan pemerintahan bidang pendidikan; urusan pemerintahan bidang kesehatan; urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; urusan pemerintahan bidang sosial; urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata; urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; urusan pemerintahan bidang kepegawakemasyarakatan dan sumber daya manusia guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; pelaporan hasil pelaksanaan tug dalam bidang urusan pemerintahan kabupaten rut yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber ekonomi dan keuanganterhadap urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; urusan pemerintahan bidang penanaman modal; urusan pemerintahan bidang administrasi keuangan daerah; pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; urusan pemerintahan bidang perdagangan; urusan pemerintahan bidang perindustrekonomi dan keuangekonomi dan keuangan. dalam melaksanakan tugasnya, stat ahli bupati dapat dibantu oleh satu atau beberapa orang staf yang disesuaikan dengan kebutuhan. babi tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, staf ahli bupati melakukan hal hal sebagai berikut berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan staf ahli lainnya mengenai masalah masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya; berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah atau lembaga instansi lainnya luar pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya; menyampaikan laporan setiap hasil pengkajian atau penelaahan, baik diminta atau tidak diminta kepada bupati; memberikan saran atau pertimbangan berdasarkan bidang tugasnya kepada bupati. bab kepegawaian pengaturan mengenai kepegawaian, keuangan dan perlengkapan staf ahli bupati disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. staf ahli bupati diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil pns) setelah mendapat pertimbangan dari sekretaris daerah. bab vii pembiayaan pasa i14 tunjangan jabatan staf ahli bupati merupakan tunjangan struktural eselogarut. bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini,nomor
mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati garut, bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pembinaan pegawai negeri sisi yang mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban pegawai negeri sipil yang disusun dalam pola karier yang memungkinkan potensi pegawai niger; sip;1dikernbanqkan optimal mungkin dalam rangka perwujudan misi organisasi pemerintah daerah sehingga pada akhirnya pencapaian tujuan nasional dapat dilaksanakan secara lebih efektif, makaperlu ditinjau kembali: bahwa dalam menciptakan proses kaderisasi pegawai yang mencapai tingkat hasil yang. maksimal, dprd dan pemerintah kabupaten garut telah menetapkan kebijakan tidak memberlakukan perpanjangan batas usia pensiun bag j pegawai negeri hyang menduduki jabatan struktural eselon lingkungan pemerintah kabupaten garu yan'g menduduki jabatan struktural eselon lingkungan pemerintah kabupaten garut.daerah kabupaten dalan lingkungan propinsi jawa baret (t.ernoaran negara epub indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor menimbang ~~. s u yul peraturanbupatigarut nomor tahunmemutuskan:1101lingkungan pemberi ntah kabupaten garut i"'. 'li'il ,i ~. '., "'. :.:, .'. . menetapkan undang~ undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawa.fperhatikan surat ketua dprd kabupaten garut nomor dprd tanggal februari perihal tindak lanjut nota komisi tentang aparatur kepegawaian. diundangkan garut pada tanggal it. sekretaris daerah kabupaten garut, inspektur h.iman alirahman, sh, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor ageng h.m. fikri ditetapkan garut pada tanggal pat garrahman sh, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor diundangkan garut pada tan99al aman pembina muda n.ip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor diundangkan garut pada tanggal pit. sekretaris 'ah kabupaten garut,. ins rahman, sh, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor diundangkan garut pada tanggal p!indonesia nomor44standar akuntansi pemerintah lembaran nagara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara epub; peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggarepubhor27); peraturan daerah kabupaten perut nomor tahun tentang pembentukandan susunan organi ,', il',ll .'\\ ,,,. i,,,. ii. .,., ,,' l10.", .,'.keuanganadelah meningkatkan kinerja pemerintah css dalam menunjang fungsi pemerintahan; dan meningkatkan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah guns percepatan dan atau akselerasi pembangunan desa. bas maksud dan tujuan dalam peraturan bupati ini, yang dimaksudkan dengan daerahadalah kabupaten garut. pemerintah daerah adalah bupati dan periingkat operwepub indonesia. pemerintah desa ada jah kepa desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. nilai pagu proporsional adalah alokasi bantuan keuangan yang dibagikan secara proporsional! kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan. babi ketentuan umum memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun anggar.indikator bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut:january bulan juli tahun diberikan bantuan keuangan sebesar (seratus per seratus) dari hasil pe;hitungan; seratus) dan hasil perhitungan; desa yang mampu mereahsaslkan target pajak bum; dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan september tahun diberikan bantuan keuangan sebesar duapuluh per seratus) dar; hasil perhitungan; desa yang mampu mereka usasikantarget pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan kahar dan november tahun diberikan bantuan keuangan sebesar (dua puluh lima keseratus) dari haanperhitungan; desa yang mampu mereka usasikantarget pajak bumi dan .bangunan sektor pedesaan dan perkotaan .pada bulan desember tidak mendapatkan bantuan, pasa nilai pagu proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka yang merupakan alokasi; bantuan keuangan yang dibagikan secara proporsional kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan ditetapkan sebesar rp. (lima milyar tujuh ratus juta rupiah). jumlah bantuan keuangan kepada setiap pemerintah desa didasarkan pada perhitungan rea asasi target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan masing masing desa tahun anggaran dibagi target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi beban daerah tahun anggaran dikalikan jumlah nilai pagu proporsional sebagaimana dimaksud pada babi dasar perhitungan besaran dan indikator bantuan keuangan paul bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten garut tahun anggaran bab iii sasaran program dan sumber pembiak aan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tahun anggaran. kutu$an bupati. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam disalurkan dan dibukukan malam; buku kas desa dan dituangkan dalam an9garan pendapatan dan bulan desa apb des). mekanisme penyaluran bantuan keuangan adalah sebagai berikut pemerintah desa menyampaikan japoransecara tertua ditentang realisasi target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kepada bupati jalur kepala opera serta wajib dihampiri bukti setoran dart sank rakyat indonesia dan rencana penggunaan bantuan keuangan; kepa o peka metal; bidang perimbangan pada opera melakukan verifikasi tehadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pen ujian akurasi bukti setoran antara target dengan realisasi serta tanggal penyetoran terakhir; dan menghitung besaran bantuan keuangan yang akan diberikan sesuai indikator sebagaimana dimaksud dalam pasa j6. hasil verifikasi bidang perimbangan pada duka dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada kepa's duka; babi mekanisme pen uran bantuan keuangan bantuan keuangan sebagaimana dlrnaksud dalam dipergunakan untuk membiayai: kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional penyelenggaraan tugas pemerintah desa; pemberian tambahan penghasilan bagi perangkat desa; pemberian tunjangan operasional bagi rt rw; peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan kegiatan lain yang mendukung kelancaran penyu kenegaraan tugas pemerintahan desa. penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada tidak diperbolehkan untuk penggantian atau pembebasan tanah; upah kerja kegiatan fish<; sarana dan prasarana pendidikan; sarana dan prasarana peribadatan; dan pengadaan kendaraan bermotorperaturan desa. babi penggunaan bantuan keuangan pemompaan program pemberian bantuan keuangan dilakukan oleh bupati, camat sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pengelolaan keuangan desa wilayahnya masing masing. kepala duka berwarna satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait melaksanakan pengendalian terhadap pen ogunaan pembinaan, pengen ian dan pengawasan kuasa bud menyerahkan sp20 kepada penerima bantuan keuangan dan menyerahkannya kepada(s) sank membayar mentransfer uang melalui rekening pernenntahdesa kuasa sud harus mencatat sp2d dan nota debut dokumen ketatausahaan, yang term;ri dari sku pence juara;dan buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek. paul00rdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam bendahara pengeluaran opera menerbitkan spp.ls yang diajukan kepada kepala duka melalui ppk.opera untuk selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen, dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada tidak lengkap, ppk d.peka mengemban akan dokumen spp ls kepada bendahara pengeluaran untuk lengkapi. dalanpaul tt.title, fariz, .se, ni. em8i,na utama muda nip. berita daerah kabupaten garut tah'un nomor diundangkan garut pada tanggal17. sekretaris daerah kabupaten garut,; dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten garut. bab1x ketentuan penutup pasar14 penerima bantuan keuangan wajib memberikan laporan tertua jis penggunaan kegiatan kepada bupati melalui duka realisasipelaksanaan kegiatan sesuai rencana;; permasalahan dan upaya pemecahan; dan rencana tindak lanjut. bab viii evaluasi dan pelaporan
salinan satdahibah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin luar kuota jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas). rp. dana perimbangan sejumlah. eee. rp. lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah. rp. jumlah pendapatan .ooooooo rp. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai sejumlah . jee. rp. belanja bunga sejumlah.obe rp. belanja subsidi sejumlah.kobe rp. belanja hibah sejumlah.i.iee. rp. belanja bantuan sosial sejumlah. rp. belanja bagi hasil sejumlah .d.cb rp. belanja bantuan keuangan sejumlah. rp. belanja tidak terduga sejumlah .o. rp. rp. belanja langsung belanja pegawai sejumlah .eee. rp. belanja barang dan jasa sejumlah. rp. belanja modal sejumlah.eeee.oa rp2 rp. jumlah belanja rp. surplus ( defisit) rp. pembiayaan daerah penerimaan sejumlah.oeooooeenn pengeluaran sejumlah. rp2 jumlah pembiayaan netto .ooooooooooo woo rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. sanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnilman fariz, se, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten garut tahun nomor
ken),undang undangc daerah, dan organisasipendapatan dan belanja daerah tahun diatur dengan peraturan bupati peraturan daerah ini mulai berlaku mulaitanah bumbbumbu tentang perubahan nama desa kecamatan dalam wilayahcamatan simpang empat, kecamatan karang bintang, kecamatan mantel, kecamatan angsana dan kecamatan kuranginama desa kecamatan dalam wilaycamat dalamadalah peraturan daerah kabupaten tanah bumbu. bab tujuan penggantian dan batas wilayah perubahan nama desa beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten tanah bumbuberdasarkan pertanah bumbu, yaitu sebagai berikut nama desa kelurahan kecamatan sa! ket lama baru karang bintang harapan maju maju sejahtera karya bhakti maju mulyo bukit baru sejahtera mulia maju makmurtanah bumbuumum dengan adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nama desa kecamatan dalam wilayah kabupaten tanah bumbu yang tidak menggambarkan kondisi kemajuan dimasyarakat desa. walaupun terjadi perubahan nama desa namun tujuan dasar sebagai landasan pemikiran pelaksanaan pemerintahan desa tetap. desa dan kelurahan yang berganti berubah namanya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan motto kabupaten tanah bumbu yaitu bersih, syukur, jujur dan damrubahan nama desa kecamatan dalam wilayah kabupaten tanah bumbu pemerintah kabupaten tanah bumbu tahun
tanah bumbu ne,berita daerah kabupaten tanah bumbu tahun nomor berita acaraada hari ini jum'at tanggal satu bulan oktoburhanuddin, sos, ketua dprd kabupaten tanahdaerahubahan apbubahan apboktober bupati tanah bumbu, ketua dprd kabupaten tanah bumbu, mardaani masing burhanuddin, sos, wakil ketua dprd kabupaten tanah bumbu, supiansyah. za, serp186.rp.rp.200.hibahperlu ditindaklanjuti denganbumbu pemerintah kabupaten tanah bumbu peraturan daerah tanah bumbu nomor tahundari gubernur kalimantan selatan nomor tu keu tanggal oktober perihal pembatalan perda dan perlu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kab.nggaran pendapatdan bupati tanah bumbu memutuskan: menetapkan peraturan daerah tanah bumbumencabutanah bumbit sekretaris daerah kabupaten tanah bumbu ttd ero rudi handokoina
atas rahmat tuhanqanun tentang anggaran pendapatan dan belanja kabupatenabupatebentuk gaun kabupaten pidie tentang anggaran pendapatan dan belanja kabupatepidiemaret raja (bupati pidie, liat diundangkan sigla pada tanggal maret raja sekretaris daerah kabupaten pidie, idham lembaran kabupaten wie tahun nomor noref qanun kabupatenwidie, provinsi aceh,0akun kabupaten pidie nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran kabupaten pidie tahun nomor tambahdalam gaun ini yang dimaksud dengan: daerah adalpidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten yang selanjutnya disingkat apbd, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan gaun. biarp. ), pembiayaan daerah: penerimaan pengeluaran o,dua triliun sembilan puluh sembilan milyar lima ratus43. dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dualima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu satu rupiah). retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapanpuluh dua ribu tujuh ratus sembilandelapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu duadelapan ratus sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tignam ratus enam puluh satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapdua ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam6. empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta delapanempat puluh enam milyar lima ratus enam puluh satuseratus tiga milyardua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam 89. tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam puluh dua356. tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah). belanja bunga sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesarenam puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar empat belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar dua ratus empat puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus limpuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapansembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tigsembilan puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuhsembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribusatu milyar tiga ratus lima puluh empatlima ratus delapantiga puluh lima milyar dua ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delaptiga puluh dua milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus duatigtiga, ) minustigkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten pidiegaun kabupaten pidie nomor tahun tentang retribusi izin gangguanrepublik indonesia nomor tahun diminta segera melakukan pencabutan gaun terkaitf(ease doing business) sehingga menghambat investancabutan gaun kabupaten pidiaun kabupaten pidie nomor tahun tentang retribusi izin gangguan(izin gangguan. pada saat qanun ini mulai berlaku, gapril sya'ban bupati pidie, jia diundangkan sigla pada tanggal april sya'ban sekretaris daerah wetil.izin gangguan, karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum perlu dicabut qanpenjelasan demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran kabupaten pidie nomor
tbiberkurang sejumlah ), sehingga menjadi dengan rincian sebagai berikut pendapatan semula bertambah (berkurang) rp ( ), jumlah pendapatan setelah perubahan rp2. belanja semula rp2. bertambah (berkurang) rpi73. ), jumlah belanja setelah perubahan rp2. surplus defisit) setelah perubahan rp( ), pembiayaan penerimaan127243. bertambah (berkurang) rp( ), jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan rp228. dana perimbangan semula rp1. bertambah (berkurang) rp( ), jumlah dana perimbangan setelah perubahan rp1. lain lain pendapatan daerah yang sah semula rp764. bertambah (berkurang) rp( ), jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan rp738. bertambah (berkurang) rp ), jumlah pajak daerah setelah perubahan rp11. retribusi daerah semula rp6. bertambah (berkurang) rp( ), jumlah retribusi daerah setelah perubahan rp5. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula rp3.3. zakat semula rp7. bertambah (berkurang) jumlah zakat setelah perubahan rp7. lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula rp208. bertambah (berkurang) rp ). jumlah lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan rp200.rp949. bertambah (berkurang) rp ), jumlah transfer umum setelah perubahan rp860. transfer khusus semula rp283. bertambah (berkurang) rp( ), jumlah dana transfer khusus setelah perubahan rp2242. bertambah (berkurang) jumlah hibah setelah perubahan rp42. dana darurat semula bertambah (berkurang) o, jumlah dana darurat setelah perubahan o, dana bagi hasil pajak semula rp42. bertambah (berkurang) rp ( ). jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan rp34. dana penyesuaian dan otonomi khusus semula rp532. bertambah (berkurang) rp( )146. bertambah (berkurang) rp( ), jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan rp131( ), jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan belanja langsung semula rp807. bertambah (berkurang) rp( ),695. bertambah (berkurang) rp ), jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp655rp6. bertambah (berkurang) rp( ). jumlah belanja hibah setelah perubahan rp5. belanja bantuan sosial semula rp12. bertambah (berkurang) rp12. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp25. belanja bagi hasil semula rp721. bertambah (berkurang) rp ), jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan rp717. belanja tidak terduga semula rp5. bertambah (berkurang) rp12. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan rp1758. bertambah (berkurang) rp ), jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp150. belanja barang dan jasa semula rp385. bertambah (berkurang) rp ), jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp341. belanja modal semula rp263. bertambah (berkurang) rp( ), jumlah belanja modal setelah perubahan rp262. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan sejumlah11. bertambah (berkurang) rp115. jumlah siapa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan rp127.oktober radius awal upadpidie, diundangkan di: sigla pada tanggal oktober radius awal sekretaris daerah kabupaten pidie, dhami lembaran kabupaten time tahun nomor tahun noref qanun kabupaten die, provinsi aceh,

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.