Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
menimbang: bahwa dengan menurunnya kinerja lalu lintas daerah kabupaten klaten merupakan akibat dari berbagai sebab yang sudah komplikasi, sehingga perlu upaya pendekatan menyeluruh terhadap semua faktor yang menjadi penyebab kemacetan; bahwa pembangunan suatu kawasan yang memilik:analisis dampak lalu lintas kabupaten klaten tentang peraturan bupati klaten nomor tahun bupatiklaten .untuk baru, membangun sendiri berdiridari kegiatan suatu dampak mengenaiis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disingkat andalan adalah hasil kajian bab ketentuan umum peraturan bupati tentang analisis dampak lalu lintas kabupaten klaten. memutuskan setiap kegiatan pembangunan dan atau pengembangan kawasan dalam pengoperasiannya akan dan atau telah menimbulkan dampak terhadap kinerja lalu lintas jalan wajib mendapatkan rekomendasi andalan dari dinas. rekomendasi andalan sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan imb. bab andalanpasitaspelaksanaan pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam baru dapat dimulai setelah dilengkapi dengan andalan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam beberapa tahapan,yaitu: tahap investor pengembang dalam merencanakan pembangunan dan atau pembangunan yang sudah ada tetapi belum andalan pengembang mengajukan metodologi kepada kepala dinas, bila didalam pembahasan kesepakatan metodologi ditolak dan i. tahap pengembang dapat menyusun dokumen andalan dan selanjutnya pengembang dapat mengajukan permohonan untuk dinilai kepada kepala dinas. tahap iii kepala dinas mengundang tim penilai dan menetapkan hari tanggal tempat penilaian, dan bila didalam penilaian dokumen analisa dampak lalu lintas ditolak dan av. tahap negosiasi dan penetapan tugas dan tanggung jawab pengembang dalam mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan terhadap lalu lintas yang tertuang dalam bab tata cara andalan sasaran dilakukannya andalan adalah untuk menentukan upaya yang perlu dilakukan demi tercapainya tujuan transportasi jal~ yang aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur. sebagaimana dimaksud dalam wajib menyusun andalan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, analisa kinerja lalu lintas dan dokumen rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. dokumen sebagaimana dimaksud pada disampaikan sekaligus oleh pihak pengembang pemilik kepada bupati. kawasan pembangunan pengoperasian pihak pengembang pemilik yang melakukan dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas, selanjutnya dokumen andalan dapat rekomendasi. batasan waktu pelaksanaan pada masing masing tahapan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: tahap dimana terhitung sejak tanggal permohonan mengajukan pengembangan metodologi, pembahasan kesepakatan metodologi hingga disetujui tidak lebih dari hari kerja. tahap dinas membantu pihak pengembang dalam penyusunan dokumen andalan maupun dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam bentuk asistensi tatap muka, batas waktu tidak lebih dari hari kerja. tahap iii iv terhitung sejak tanggal pemohon untuk dilakukan penilaian hingga pengesahan dokumen tidak lebih dari hari kerja. adapun untuk lebih jelasnya menyangkut kepastian batas waktu dalam beberapa tahap sebagaimana dimaksud pada dan dapat lihat pada bagan alir sebagaimana dimaksud pada lampiran iv. mengenai: kondisi eksisting kawasan; konsep pembangunan kawasan; kinerja lalu lintas kondisi eksisting dan perasaannya; penilaian sebagaimana dimaksud dalam tidak terbatas pada ruang lingkup deskripsi bupati membentuk tim penilai yang bertugas untuk melaksanakan penilaian terhadap dokumen andalan yang disusun oleh pihak pengembang pemilik. tim sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala dinas perhubungan dengan anggota tim, meliputi: badan perencanaan daerah kabupaten klaten; badan lingkungan hidup kabupaten klaten; dinas pekerjaan umum kabupaten klaten; dinas perhubungan kabupaten klaten; atlanta polres klaten. bab iii tim penilai (3l pihak pengembang pemilik berhak memperoleh tanda bukti penyerahan dokumen dari bupati. dokumen sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pihak pengembang pemilik yang dinilai oleh bupati dengan memperhatikan pendapat tim berdasarkan pedoman yang berlaku. berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada bupati dapat memberikan keputusan. pemantauan dan evaluasi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. bab pengawasan dan pengendalian teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan fungsi dan peningkatan aktifitas yang dapat mengganggu sistem lalu lintas yang berlaku kawasan bangunan. uraian berita acara terperinci mengenai penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam dapat dilihat pada lampiran keputusan ini. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks system transportasi daerah. berita daerah kabupaten klaten tahun ql7: : nomor . diundangkan klaten pada jnu:~<', '} kabupaten klaten, ka. dinas ~, asisten sekda diteliti oleh para ditetapkan klaten pada tanggal :feb" ar , \'" pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bupati. kabar. hukum '.: jll~ orkes1 r i ' g l. h : . .__._! ,t\<da j~,~ j afl stw i~ ,:,. oac. h_u.~~~ .j'. .f;~~ :.;: \<a dinar ;_'" l''i. peruntukan lahan ukuran minimal hasan yang wajib andalan permukiman unit apartemen unit perkantoran luas lantai bangunan pusat perbelanjaan luas lantai bangunan hotel motel penginapan kamar rumah sakit tempat tidur klinik bersama ruang praktek dokter sekolah universitas siswa tempat kursus bangunan dengan kapasitas siswa waktu industri pergudangan restaurant tempat duduk tempat pertemuanffempat kapasitas tamu tempat duduk hiburan pusat olah raga terminal pool kendaraan gedung wajib parkir pelabuhan bandara wajib spbu slang pompa bengkel kendaraan bermotor drive trough wajib bank restaurant pencucian mobil ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan andalan l.\.! ira~ pera.tl~ bupatiklate,. nomor ahun tent ang analisis dampak lalu lintas kabupaten klaten . st~ ten. hormat kami, pemohon demikian surat permohonan kami dan selebihnya kami ucapkan terimakasih. sebagai pertimbangan kami lam.peran foto copy ktp foto copy sertifikat tanah akte notaris bagi yang berbadan hukum gaon.bar rencana grand desain bangunan kecamatan status tanah hak milik hgb hp, nomor luas: luas bangunan penggunaan jalan kelurahan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan metodologi didalam. penyusunan dokumen mtialalin,di dengan hormat, berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan kami laksanakan dengan ini kami nam.a jabatan alam.at tip: klaten klaten, kepada yth. bupati klaten kepala dinas perhubungan kabupaten klaten di, form model formulir permohonan pengajuan metodologi studi andalan nomor: lam ffi peraturan bup ati klaten nomor ' ? tahun tent ang analisis amp lalu lint kabupaten klaten . , . t<_. ,)l"or[~ st i (.:. t. pm<~f ~;~~o~ : ,. l! ,.~ "',.; hormat kami, pemohon kecamatan kabupaten klatenbupati klatenini kami buat, atas perhatiannya ucapkan terimakasih. berada pembangunan. . . . . . . . . yang jalan. kelurahan dengan hormat, dengan ini, kami sampaikan bahwa studi andalan kepada yth. bupati klaten kepala dinas perhubungan kabupaten klaten di, klaten non form model formulir permohonan penilaian studi andalan la.i\.1p ir.n iii pera turun bup kla ten nomor tahun2012 tent ang analisis amp lalu lint kabur aten klaten ~~is.ten. ,'. :i' (.l~f'k:, {;{ : ,: .,._ ::=tt i hart kerja pemerintah membantu pengembang hart kerja rna . ~~~~~ ~ ~ . ~ as\~ren. pe!lcl ksa 11c1c111 pe!111bcl11gu11c111 ne!g<>i scli dan pe!11e!t:cpc111 t:c111ggu11g jc1wc1b l)e!llg!111bcl11g yc111g te!tuc111g cli dalam l><>l<u111e! mc111c1j e!111e! dan e!l<cloc1 sc1 lalu li11t:c1s tahap . . . pe!11ilc1ic111 l><>l<u 111e! .l. .un taiga.' pe!susu11c111 l><>kul11e! nl> .un tahap . . . me!11gc1jul<c111 pe!11ge!111bcl11gc111 me!t<>cle!l<>gi tahap e!11ec111c1 pe!111bcl11gu11c111 pe!111bai11gu11c111 yc111g succ1h c1clc1 t:clip be!lu11114.11c11isis >c1111pc11< lalu li11t:c1s prosedur pengajuan rekomendasi andalan la!fair peranti,~ bupati late. 'nomor ahun tent ang analisis dampak lalu lintas kabur aten klaten .___~ ft_ e!_l<<>_111_e!_11_cl_c1.,.s_i ._n_l>_l4._l. .~l in~___.' dst.saran dan arahan yang perlu perhatikan oleh pengembang . dst. telah mengadakan pemeriksaan,jalan kelurahan kecamatan . paten klaten oleh event akan umen nama instansi kedudukan tanda tangan dalam tim . dishub ketua nip . . kabid laun anggota nip. dishub . plantas anggota nrp. . bappeda ang nip. . dpu anggota nip . . blh anggota nip . satpol anggota nip . andalan kami yang bertanda tangan bawah ini tim penilai dokumen analisa dampak lalu lintas andalan) pembangunan jalan kelurahan kecamatan kabupaten klaten oleh pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat berita acara penilaian dokumen analisa dampak lalu lintas (andalan) nomor: pira:: peraturan bup klaten nomor ahun tent ang analisis amp lalu lint kabupaten klaten r1 .il. _____ . 'l_._ + , )tl"or <si (,i par : h pembina tk. nip kepala dinas perhubungan kabupaten klaten mengetahui nip a.n. tim penilai dokumen andalan pemrakarsa usaha dan atau kegiatan demikian serta acara ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
bupati klateadalah sebagai wujud dari pemenuhan ha,,nomor tahun tentang alokasi dana desa lembaran daerah kabupaten klaten tahun nomor s), peraturan bupati klaten nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan desa, peraturan bupati klatenalokasi dana desaebut dau adalah yang bersumber dari pendapatan anggaran pen belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai dalam rangka pelaksanaan desentralisasisekretaris desa sebagai koordinator pengelola keuangan desa. pelaksana teknis kegiatan adalah perangkat desa selain sekretaris desa dan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ditunjuk olehadaan barang adalah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi peralatan dan mahluk hidup. pengadaan jasa lainnya adalah meliputi yang direncanak yang pengelolaannya diluar pemerintahangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa. tujuerdayaan masyarakat dan pembangunan desasetiapum des. bab iii pengelolaan add, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan add, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan10x (sepuluhbagian kesatu pengelolaan add pengelolaan add merupakan sat kemiskinan: pendidikan dasar, kesehatan, dan keterjangkauan desa. variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, cc. potensi ekonomi, d.jumlah unit komunitas desa (dukuh, rt, dan lembaga kemasyarakatan), dan partisipasi.bagian kedua mekanisme penyaluran dan pencairan add dalam apbd dianggarkan pada dppkad kabupaten klaten. pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk. rekening bank sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. kepala desa mengajukan ajuan permohonan pencaiverifikasi oleh tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada merah yan allah iralamelranan haris isi aan arms aah anna man janin berkas ajuan permohonan pencairan add sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (empat). badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan add berikut laporannya kepada kepala dppkad kabupaten klaten. kepala dppkad kabupaten klaten akan mencairkan dan atau menyalurkan add langsung dari kas daerah rekening desa. pencairan dan atau penyaluran add ditetapkan oleh bupati. berkas ajuan permohonan berikut lampiran sebagaimana dimaksud dalam meliputi surat pengajuan pencairan add yang rekomendasi oleh camat selaku penanggung jawab tim pendamping add kecamatan, dokumen pelaksanaan anggaran dpa) add tahun berjalan yang telah rekomendasi oleh camat: cc. surat permintaan pembayaran spp) yang telah disahkan oleh sekretaris desa dan disetujui kepala desa, surat pernyataan kesanggupan kepala desa untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermeterai rp. , : kwitansi sebagai bukti penerimaan add bermeterai rp. , : fotokopi buku rekening desa pada bank yang ditunjuk ditetapkan dengan keputusan bupati, surat pernyataan telah menyusun dan menyelesaikan surat pertanggung , surat keputusan kepala desa tentang penunjukan bendahara desa, surat keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pelaksana add, foto kopi rencana kerja pembangunan desa rkp des) tahun berjalan yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala desa, peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apb des tahun sebelumnya, rencana program dan kegiatan badan permusyawaratan desa bpd) pada tahun berjalan. berkas ajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (empat), dengan ketentuan (satu) asli dan (tiga) foto kopi. berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada harus atau wajib dijilid. berkas ajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut (dua) rangkap yaitu (satu) asli dan (satu) fotokopi disampaikan kepada bupati cg. kepala badan pemberdayaan masyarakat, (satu) rangkap fotokopi untuk kecamatan, dan (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip desa. pencairan dan atau penyaluran add dengan cara pemindah bukpersetujuan kepala desa pada bank yang ditunjuk. bagian ketiga penggunaan add add yang diterima oleh desa penggunaanya untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30o (tiga puluh keseratus),operasional dan honorarium kegiatan bpd, biaya kegiatan pemerintah desa dan bpd, biaya perjalanan dinas pemerintah desa dan bpd, dan lain lain pengeluaran rutin pemerintah desa(5s)(si, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan,: fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes, lokasi kegiatan pembangunan harus jelas, kegiatan pembangunan yang memungkinkan menggali swadaya masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen rpm desa dan rkp desa,rekomendasi utd wilayah, dokumentasi pelaksanaan kegiatan mulai dari 0y6 sampai dengan dan dibuatkan papan nama kegiatan.eputus penanggungjawab kepala desa ketua perangkat desa yang ditunjuk sekretaris perangkat desa yang ditunjuk bendahara perangkat desa yang ditunjuk pelaksana teknis perangkat desa yang ditunjuk dan atau dari unsur lembaga kemasyarakatan desa tim pelaksana desa sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mensosialisasikan dana add kepada seluruh lapisan masyarakat,, mengkoordinasikan pelaksanaan add mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, melaporkan pelaksanaan add secara periodik baik fisik maupun administrasi, mempertanggungjawabkan penggunaan dana add secara teknis dan administrasi pada bupati melalui tim pendamping add tingkat kecamatan:untuk kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan add dibentuk tim add secara berjenjang. tim add sebagaimana dimaksud pada adalah: tim fasilitasi add tingkat kabupaten, tim pendamping add tingkat kecamatan, dankda kabupaten klaten wakil ketua asisten pemerintahan sekdan lembaga kemasyarakatan bapermas kabupaten klaten anggotahuruf ditetapkanadalah tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam tim fasilitasi add tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyelenggarakan diseminasi dan informasi tentang add kepada masyarakat, menyelenggarakan lokakarya dan atau seminar tentang add, melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan add,, tim pendamping add tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mendampingi desa dalam melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa musrenbangdes)add: melakukan verifikasi penelitian atas kelengkapan administrasi ajuan usulan pencairan add dari desa, memberikan rekomendasi ajuan permohonan pencairan add, membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan add, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan add::, bagian kelima pertanggungjawaban dan pelaporan add merupakan satu kesatuan dengan apb des. satu kesatuan dengan apb des sebagaimana dimaksud pada yaitu pertanggungjawab jawaban apb des. pertanggungjawaban add sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. bentuk pelaporan atas program dan atau(lima) pada bulan berikutnya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan add, dan 1in0e1 melania and: laporan akhir dari penggunaan dan atau pelaksas5)atas, dibebankan pada apbd kabupaten klaten diluar dana add. pertanggung jawaban apb desa sebagaimana dimaksud pada adalah pertanggung jawaban pelaksanaan apb des jawabkan dengan membuat dan menyusun surat pertanggung jawaban spj) disertai bukti bukti pendukung yang sah. surat pertanggung jawaban spj) sebagaimana dimaksud pada (i) disampaikan kepada bupati c.gg kepala badan pemberdayaan masyarakat bapermas) kabupaten klaten dengan tembusan inspektorat kabupaten klaten. pertanggung jawaban pelaksanaan apb des atas belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam yaitu:undangan, surat perintah tugas (spt), surat perintah perjalanan dinas (spp) dan tanda bukti penerimaan,:: untuk belanja biaya jasa kantor bukti pendukungnya adalah kwitansi dan bukti pembayaran, untuk belanja dekorasi bukti pendukungnya adalah kwitansi dan bukti penerimaan, untuk belanja dokumentasi bukti pendukungnya adalah kwitansi dan bukti pembayaran nota, k.untuk belanja honorarium upah membuat gambar teknis bukti pendukungnya adalah, n., untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan mesin bukti pendukung adalah kwitansi dan bukti pembayaran nota, p.untuk belanja modal (kecuali belanja modal jaringan), jawaban pelaksanaan apb desa atas belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada yaituuntuk belanja hibah bukti pendukungnya adalah kwitansi dan bukti penerimaan,, untuk belanja bantuan keuangan bukti pendukungnya adalah kwitansi a2, bukti penerimaan dan bukti bukti rencana penggunaan bantuan,aab pembinaan dan pengawasan indah daerah dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan lain keuangan desa atas program dan atau kegiatan yang layanannya dari adddan bimbingan teknis pelaksanaan add,, membina dan mengawasi penyelenggaraan add), dan memberikan pedoman dan bimbingan penggunaan add. pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan add yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi add tingkat kabupatenlaksanaan add, memfasilitasi penyelenggaraan add yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, dan membina dan mengawasi pelaksanaan add baik secara administratif maupun teknis. (mm pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan add yang dilaksanakan oleh tim pendamping add tingkat kecamatanmengelola add tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.ketentuan lain lain seats akhir pengajuan ajuan permohonan pencairan add tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal (satu) bulan oktober sudah diterima kepala dppkad selaku pengguna anggaran add. pelaksanaan kegiatan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari add beda tahun berjalan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus lakukan pergeseran antar jenis belanja, perubahan kegiatan, keadaan surat dan keadaan luar biasa melalui mekanisme perubahan apb desa. merupakan salah satu pengeluaran belanja dari apbd maka penggunaannya dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, maka pelaksanaan kegiatan sik yang dibiayai dari add dapat dilaksanakan dengan cara swakelola pengelolaan add sepanjang yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. pedoman pelaksanaan peraturan daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang add dilengkapi dengan format administrasi pengelolaan add sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. bab vi!ngajuan pencairan pemerintah kabupaten klaten kecamatan ani nan nna rae nemanananaanann aka: nomor hua kepada para iba yth. bupati klaten lampiran (satu) bundel baptpmas perihal pengajuan pencarian aa pan ban klaten berdasarkan surat keputusan bupati klaten nomor . tahun . "datang lokasi dan alokasi add kabupaten klaten tahun ., maka desa senseteteteteee kecamatan. mengajukan pencairan add ta. sosa rp.ne.nconanen bertiang len dan nda nenek nan anna nana mama) adapun alokasi dana desa add) dimaksud akan pergunakan sebagai program kegiatan ket belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa belanja pemerintahan desa belanja operasional bpd belanja pemberdayaan pembangunan masyarakat sama ini sesuai ketentuan kami lampirkan sebagai berikut dpa add tahun. yang telah rekomendasi oleh camat: spp yang telah disahkan oleh sekretaris desa dan disetujui kepala surat pernyataan kesanggupan penerima add bermeterai rp. kwitansi sebagai bukti penerimaan add bermeterai rp. . : fotokopi buku rekening desa pada bank klaten: (uno era manurekaraan keentonta teen ane gee .i surat keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pelaksana add: foto kopi rkp desa tahun . tahun berjalan) yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala desa, peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran .j peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apb desa tahun see tahun sebelumnya), dan rencana program dan kegiatan bpd tahun . tahun berjalan). mens pen pap plat ptn taat ana kepala desa, teen caneasanaandokumen pelaksanaan anggaran dpa) dokumen pelaksanaan anggaran alokasi dana desa pemerintah desa . kecamatan .coo.oo. kabupaten klaten tahun anggaran . besaran pemerintahan umum bee pemerintahan desa rrroram peningkatan kebudayaan masyarakat desa operasional penyelenggaraan pemerintah desakan bpd pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bs apbd kabupaten klaten bea peningkatan dan penguatan pemerintahan desa terselenggaranya program dan kegiatan pemerintahan desa program . . . aaa masyarakat pedesaan rincian dokumen pelaksanaan anggaran alokasi dana desa baca oma ama ten pan pee desa dan bpd belanjalangamg belanja pegawai honorarium: poo oo: belanja honorariumanggota bpd o pf belanja uang saku transpotpesertarapat ' ' ) e\| oo belanja uangsidang bpd belanja barang dan jasa: ' ')) ) \| oo belanja bahan habis pakai 'o) ) \| ti1 belanja atk kegiatan pemerintahdesa 'oo o oo \| oo o belanja biaya jasa kantor et ipelanjatelephon wwe belamjasir egg belanja listrik oo beanjapenggandaan fotocopikegiatan to belanja penggandaan fotocopikegiatan bpd belanjapenggandaan fotocopipelaporan oo belanjapenggandaan fotokopi bahan rapat belanjajiid belanja makanan dan minuman rapat beanjamakanandanminumanrapat ooooooloo belanja makanandan mmumanrapt bpd belanjamakanandan minuman musrenbangdes belanja makanan danmimumah penyelenggaraan program kegiatan p igosialisas) www www belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalamdaerah ti belanjaperjalanan dinaspemerintahdesa pelanjaperjalanandinas bpd 51272jpelanjaperjalanan dinasluardaerah belanjaperjalanandinaspemerintahdesa belanjaperjalanandins bpd biaya pemeliharaan kendaraan dinas belanja biaya pemeliharaan komputer belanja biaya pemeliharaanprinter belanjabiaya pemeliharaan mesinkeik belanja modal o www owl belanja modal pengadaan sarira perlengkapan kantor loo k belanja pengadaan almariarsip belanjapengadaan komputer belanjapengadaanlaptp belanjapengadaanprinter belanjaperlengkapan kantor bpd belanja modal jaringan loo s belanjamodaljaringanteepon & belanja modaljaringanlistrik ooo $ tpelanjamodaljaringan pam belanja modaljaringanintemer belanja tidak langsung belanja pegawai penghasilan tetap: belanja tambahan kesejahteraankepaa desa dan perangkat desa (kecuali pns) honorarium bpd honorarium bendahara desa honorarium petugas kebersihan kamoraesa honorarium penjaga malam kantor desa . ben lana masyarakat belanja langsung belanja pegawai honorarium: belanja honorarium tim penyusun rpm des ' \| belanja honorariumtim penyusun rkp des belanja honorariumtim penyusun apb des oo belanja honorarium timpelaksana kegiatan em. belanja honorariumtim panitia oo musrenbangdes belanja bangsaku transpotpesertarapat belanja uang saku transpotpeserta sosialisasi 8g belanja honorarium upahtukang b2 belanja honorariumpengumpul pengisi oo o \| idateprotifdesa belanja honorarium pengumpul pengisi . belanja honorarium upah membuatgambar pelanjatunjangan kesejahteraan belanja barangan jasa: ojo belanja bahan habis pakai ' ' o pi1 belanja atk kegiatan pemerintahdesa oo oo ) belanja atk penyelenggaraanprogram belanja dekorasi dan dokumentasi oo belanja cetak dan penggandaan pa belanja penggandaan fotokopi penyelenggaraan program kegiatan re: belanjaseawa belanja sewa perlengkapan kantor oo belanjasewakursi www gi belanjasewameja ooh belanja sewa soundsystem pooh belanja makanan dan minuman rapat o belanja makanan dan minumanrapat oo ) ipemerintahdesa too belanja makanan dan minumanrapat bpd o \| pe: belanjamakanandanminuman o)o)o\| musrenbangdes beo dea belanja makanandanminuman lil penyelenggaraan program kegiatan ) \| sosialisasi,rekor) belanja bahan material ' ' ) az program perbaikan sarana publik dalamskala progamperbaikan ingkungandan perumahan woo program peningkatan saranaprasarana g pemerintahdesa www woo program teknologitepatgana program pengembangan sosialbudaya program pengembangan keagamaan oo program perbaikan kesehatandan belanja tidak langsung " belanja pegawai penghasilan tetap: belanja honorarium pendidik tk paud g belanja honorarium kesejahteraan kpud $ belanja tambahan kesejahteraan petugas) kader kesehatandesa \| o s belanja tambahan kesejahteraan petugas) kader penyuluhdesa woo belanja kesejahteraan belanja bantuan sosial: belanja bantuan kepada pos paud p belanja bantuan kepada posyandu belanjabantuun patas belanjabantuan pengembangan sosial budaya belanja bentuampengembangan keagamaan belanjabantuankesehatan belanja bantuan pendidikan o o belanjabantuanpeningkatanga e belanja bantuan kepada keluarga miskin belanja bantuan keuangan: loo belanja bantuan kepadapedukuhan o lo p belanjabantuankepada belanjabantuankepada oo belanja bantuankepadapk ko belanja bantuan kepada lpml lkd t beanjabantuan kepada karangtarunadesa belanja bantuan kepada kelompoktani f 26l belanja tak terduga o belanjabantuanbencanaalam belanja bantuan keadaan darurat mendesak nae pengeluaran pembiayaan ip penyertaan modal desa bum des) 'oo ) i\| oo penarikan dana per triwulan kepala. peka isisitisitino aon selaku pengguna anggaran i1i jumlah mengesahkan, kanan kala maan anna selaku penanggungjawab tim pendamping add kecamatan bupati klaten, ttd suwarna lo. asa ( pengeluaran pembiayaan oo (penyertaan modal desa( bum des) rencana penarikan dana per triwulan nan selaku pengguna anggaran triwulan triwulan triwulan iii triwulan mea bpn pot jumlah mengesahkan, aaa ran riana kanan nan uns nasa selaku penanggungjawab tim pendamping add kecamatan bupati klaten, ttd suwarna lampiran iiisurat permintaan pembayaran spp) kabupaten klaten pemerintah desa . kecamatan .cocok.o. surat permintaan pembayaran (spp) nomor oo. spp up spp gu spp tu spp ls rincian dokumen pelaksanaan anggaran alokasi dana desa satuan operasional penyelenggaraan pemerintah men pee pe $metana. nx. belanja langsung belanja pegawai honorarium: oo) belanja honorarium anggota bpd belanja uang saku transpotpesertarapat belanja uangsidang bpd io poo belanja barangan jasa: ooo belanja bahan habis pakai belanja atk ita belanja atk kegiatan pemerintahdesa belanja akbp belanja biaya jasa kantor \|\| belanjaan www belanjalisttik \|. belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan fotokopi kegiatan . . hpemerintahdesa oo belanja penggandaan fotokopi kegiatan bpd ' belanja penggandaan fotokopi pelaporan belanja penggandaan fotokopi bahanrapat belanja makanan dan minumanrapat pemerintah desa belanda makanan dan minuman rapat bpe belanjamakanandanminuman too aa. pku belanjamakanandan minuman p penyelenggaraan program kegiatan . belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinasdalamdaerah belanjaperjalanan dinas pemerintahdesa belanja perjalanandinas bpd belanja perjalanan dinasluardaerah belanjaperjalanan dinas pemerintahdesa belanjaperjalanandinas bpd 'biaya pemeliharaan kendaraandinas jdipaadsa oo . teu belanjabiayapemeliharaan komputer belanjabiayapemeliharaanprinter belanja biaya pemeliharaan mesinketik a2000ninja model belanja modal pengadaan sarira perlengkapan kantor lo www belanja pengadaan almaiarp belanjapengadaankomputer belanjapengadaanlaptop belanjapengadaanprintr belanja perlengkapan kantor bpd oo. pekaamodal jadwal own belanjamodaljaringanteepon belanja modaljaringanlistrik belanja modaljaringan pam belanjamodaljaringaninternet belanja tidak langsung belanja pegawai penghasilan tetap: belanja tambahan kesejahteraankepala . desa dan perangkat desa (kecuali pns) \| honorarium bpd ooo honorarium bendahara desa honorarium petugas kebersihan kantordesa honorarium penjaga malam kantordesa pemberdayaan dan pembangunan . lang belanja langsung oo . belanja pegawai honorarium belanja honorarium tim penyusun rep desi belanja honorarium timpelaksanakegiatan belanja honorariumtim panitia ' ou oo belanja uang saku transpotpesertarapat belanja uang saku transport peserta sosialisasi ' mena enteng tmosamanantaaag belanja honorarium pengumpul pengisi oo oo o \| bi dataprofildesa belanja honorarium pengumpul pengisi ) e\| o) e\| oo ana belanja honorarium upah membuatgambar es belanja tunjangan kesejahteraan rt belanja barang dan jasa: belanja bahan habis pakai s5. belanja atk kegiatanpemerintahdesa ' ) \| oo belanja atk penyelenggaraanprogram oo) oo o oi d1. ee. belanja dekorasi dan dokumentasi ooo belanja cetak dan penggandaan belanjapenggandaan fotokopi penyelenggaraan program kegiatan o o o o\| o\| ooh pp bromida,sp) oo, belanja sewa sam belanja sewaperlengkapankantor belanjasewakursi belanjasewamga belanja sewa sound system oo) belanja makanan dan minuman rapat ' belanja makanan danminumanrapat joe pemerintah desa oo belanja makanan dan minumanrapat bpd belanjamakanandanminuman ojo . musrenbangdes')'ooo u u penyelenggaraan program kegiatan oo ? sosialisasi,rekor) program perbaikan sarana publik dalam skala ooo o oxdlke oo. program perbaikanlingkungandan ojo po perumahan $55ii program peningkatan saranaprasarana oo) pemerintah desa oo program teknologitepatguna oo program pengembangan sosial budaya ' )mojo program pengembangankeagamaan oo! aam men anna pat www belanja tidak langsung ooo belanja pegawai penghasilan tetap: . belanja honorarium pendidik tk paud oo belanja honorarium kesejahteraan kpud belanja tambahan kesejahteraan petugas) ( kader kesehatandesa ) ooo uoo belanja tambahan kesgjahteraamperugas ederpenyuuhdesa belanja kesejahteraan 22al belanja bantuan sosial: o lol 22a1 belanja bantuan kepada pos paud belanjabantuan kepada posyandu oo. belanjabantuan patas belanjabantuan pengembangan sosial ama\| w o loe belanja bantuan pengembangan keagamaan belanjabantuan kesehatan oo belanja bantuan pendidikan belanja bantuan peningkatangai belanja bantuan kepada keluarga miskin belanja bantuan keuangan: belanjabantuan kepada pedukuhan belanjabantuankepada belanja bantuan kepada oo oo belanja bantuan kepada ko loo belanjabantuan kepada lpml lkd belanja bantuan kepada karangtarunadesa belanjabantuan kepada kelompoktani 22e\| belanjaan terduga oo beanjabantuan bencanaalan belanja bantuan keadaan darurat mendesak uuuuuuuuouuouo total belanja rp) sewa a pembiayaan pengeluaran pembiayaan onr oni penyertaan modal desa bum des total rp)\| ' mengesahkan, sekretaris desa pelaksana teknis kegiatan selaku koordinator ppid menyetujui, kepala desa. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desapemerintah kabupaten klaten fae3 kecamatan essursssann ll. m mmm surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini, nama nan pen ian jabatan kepala desa widya selaku penanggungjawab tim pelaksana desa alamat bnn lan tan uak ann etan rekan keren sebagai penerima alokasi dana desa add tahun anggaran . desa ee. kecamatan mid. dari pemerintah kabupaten klaten kanan ana penanaman kanebankanata nas iman nisn ann alang ran ann ana kang era page katanya dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan dan melaporkan realisasi penggunaan alokasi dana desa add) tahun anggaran dimaksud sesuai ketentuan dan atau peraturan yang berlaku kepada bupati klaten. demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. dikeluarkan desa. pada tanggal . kepala desa, desa .coocooomoo. mm meterai rp. , . bupatikwitansi pemerintah kabupaten klaten .kecamatan are run tahun anggaran . mona uan keterangan tanda bukti pengeluaran barang' jasa termaksud telah masuk buku persediaan inventaris pada tanggal . sudah terima dari bendahara sa:.o.o. oo. uang sejumlah dengan: muna ppn yaitu untuk pep pembayaran berguna untuk pekerjaan keperluan pes san and yaa panah eme mana kode rekening maa pengeluaran pembelian dilakukan berdasar yang berhak menerima spp pembayaran spm nano sp2d sansannnnannaan setuju dibayarkan, ema kepala desa abah pelaksana kegiatan bendahara desa selaku pengguna anggaran kegiatan lo. bupati klaten, ttd sepi cm aja mat sia tan tin sengaja akg sel a1. bo: bob dim: :.a@ lampiran vrnyataan penyelesaian spj pemerintah kabupaten klaten ma3 kecamatan eocoooocooocoococasan desa coco cacian surat pernyataan penyelesaian spj yang bertanda tangan dibawah ini, jabatan kepala desa . selaku penanggungjawab tim pelaksana desa alamat pan pan sebagai penerima alokasi dana desa add tahun anggaran . desa pemeran kecamatan . dari pemerintah kabupaten klaten mana nan era dengan ini menyatakan bahwa telah menyelesaikan spj penggunaan alokasi dana desa add) tahun anggaran . dimaksud sesuai ketentuan dan atau peraturan yang berlaku kepada bupati melalui camat. demikian untuk menjadikan periksa dan guna pengajuan pencairan add tea javana dikeluarkan desa . pada tanggal ai kepala desa, meterai rp. s\| ke) sza named sana c35 kaka ax09 s na. ana see ann te. seo m) fea si" ten ola (&) taiendahara desa pemerintah kabupaten klaten kecamatan aesasskensassn keputusan kepala desa seseoooooooo nomor "tahun pemeran tentang penunjukkan bendahara desa desa oo. kecamatan ii. kabupaten klaten tani: iennsgaa kepala desa .a.oo. menimbang bahwa guna kelancaran ketatausahaan pengelolaan keuangan desa, dipandang perlu menunjuk bendaharbendahara desa: mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun nomor tahun tentang pembentukan daecrames kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa tengah undang undang nomor tahun penyelenggaraan negara yang bersih dan kolusi dan nepotisme lembaran neg tahun nomor tambahan les indonesia tahun nomor tambah tambahan lembaran negara repot peraturan menteri dalam tentang pedoman pengelola: peraturan daerah kabar tentang perawanfta peraturan desa sisa nomor insan tamu iso mass tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) era erie taut anggaran peraturan desa sm. nomor w.co.co. ko. taman lan. ent any l.cbooo.o.coooocoooroo.roooooomo.mmoymaang memutuskan, menetapkan kesatu menunjuk perang desa . sebagai bendahara desa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, kedua bendahara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagaian berikut menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan kerang desa dalam rangka pelaksanaan apb desa,m pajak yang dipungutnya rekening kas negara dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan tugasnya secara transparan dapat dipertanggung jawabkan, melaporkan pelaksanaan tugasnya sen. kecamatan. membuat dan menyusu kepada kepala ketiga bendahara jawab kepada kepala desa. kecamatans) desa .iii. tahun anggaran jaka ipni pan kelimlima keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan: diana pada tanggal . kepala desa. lampiran keputusan kepala desa. nomor tahun tentang penunjukkan bendahara desa keren kecamatan.tahun nama bendahara desa nan ulat mppanap tan anambentukan tim pelaksana add tingkat desa pera pemerintah kabupaten klaten kecamatan anasasasanaganan desa ananaanaaaan ketat keputusan kepala desa seen. nomor .anaasanaa tahun 00satt tentang pembentukan tim pelaksana add tingkat desa desa ser. kecamatan iii. kabupaten klaten wat kepala desa lo. menimbang bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa add perlu dibentuk tim pelaksana desatim pelaksana add tingkat desa, mengingat undang undang dasar negara dia indonesia tahun nomor tahun tentang atu daerah kabupaten dalam parsmrepan indonesia tahun nomor lembaran negara republik inda: sebagaimana telah diubah dengan undang tentang perubahr yaa daerah kabupaten klaten tahun nom peraturan bupati klaten nomor tentang pedoman pengelolaan keu: peraturan bupati klaten nomor tentang pedoman memaksa kabupaten klaten nomor tahun tentang alokasi dana desa, mesra tan desa: snare cocoracesrce motor senescsscconn "pada see tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) desa . tahun anggaran beraturan. desa: session otot tahun awan memutuskan, menetapkan kesatu pembentukan tim pelaksana add tingkat desa, desa kecamatan . kabupaten klaten tahun sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, kedua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut mensosialisasikan dana add kepada seluruh lapisan masyarakat:: mengkoordinasikan pelaksanaan add mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi: melaporkan pelaksanaan add secara bermodal fisik maupunadministrasi: mempertanggungjawabkan pengguna: secara teknis dan administrasi ketiga dalam melaksanakan dimaksud pada dictum tim pelaksana alokasi dana desa add) bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa selaku penanggungjawab. keempat segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja tiga apb des) desa esa nusa kelima keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. tetap ena nga danur anna pada rah mane ennenenaomanawasa kepala desa. desa lampiran keputusan kepala desa. tentang pembentukan tim pelaksana add tingkat desa .a. .kecamatan. 'tahun nomor tanggal susunan keanggotaan tim pelaksana alokasi dana desa (add) desa kretek kecamatan diganggu tahun anggaran jabatan instansi kedudukan dalam tim kepala desa kretek penanggungjawab perangkat desa (yang ditunjuk) ketua ppt perangkat desa (yang ditunjuk) sekretaris perangkat desa (yang ditunjuk) bendahara unsur lembaga kemasyarakatan pelaksana teknis desa lkd lpml atau kegiatan sebutan lain) kader pemberdayaan anggota masyarakat kpm)ank pemerintah kabupaten klaten kecamatan .nnnsnnsaatanaaaan desa eno enonenenanaanann keputusan kepala desa .o.ooo.o wo. mimi crotone eka mona kuning tentang penunjukkan bank penempatan add desa oo kecamatan . kabupaten klaten tahun osn kepala desa se. menimbang :a. bahwa guna kelancaran pengelolaan alokasi dana desa add), dipandang perlu membuka rekening kas desa pada bankbank penempatan add, mengingat: peraturan desa . nomor iii. tahun lo. tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) desa kan kandas ones tahun angkatan ii2e cai? plant dos rrwoncacsaosan otot sesesrexennen pemain siapa memutuskan, menetapkan pertama menunjuk bank penempatan add sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini:)\| desa aiunakaaka tahun anggaran silakan senen nan pena aan ketigempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan: . pada tanggal. kepala desa. desa. lampiran keputusan kepala desa. tentang penunjukkan bank penempatan add desa kecamatan temu oceana kabupaten klaten nomor tanggal format penunjukkan bank nama bank penempatan add bea issues kecamatan sencanersnonwannse kepala desa, bupati klaten, ttd lampiran xtugas spt pemerintah kabupaten klaten (lai kecamatan su.cccocococcc desa sense verenvnnnenanannn aa, a w suatu cms surat perintah tugas tni ternate eran kammamaa yang bertanda tangan kepala desa. kecamatan . dibawah ini memerintahkan kepada kennlnama .i jabatan voy maksud penugasan maamammana memanen kena bank akan enamel aka tan lamanya ena pia obi aren amen asa pada tanggal .cbooo kepala desa. bupati kapten, ttd lampiran xiperjalanan dinas spp . pemerintah kabupaten klaten kecamatan isis nan wuu w wwe i surat perintah perjalanan dinas naa yang bertanda tangan kepala desa sisi kecamatan wen dibawah ini memerintahkan kepada no\| nama nip jabatan men naas tempat yang dituju dcoooooooocooooocooo. wo. perjalanan dinas dilakukan umum dinas pribadi kendaraan untuk berapa lama san aini tanggal berangkat pan ena tanggal kembali pasi unp ppp perjalanan dinas dibiayai apb des apbd anggaran keterangan lain aan kaban dial maksud perjalanan dinas near ani aan dikeluarkan di. .iio.oooooooo. pada tanggal . oe nan kepala desa. desa nang bupati kapten, ttd lampiran xivapan nama kegiatanmanansnsanannanaan nan mep program alokasi dana desa kabupaten klaten tahun anggaran . kegiatan din ppa ana lokasi ion volume ana bibi waktu nanang sumber dana swadaya tepi ama bupati kapdaftar pajak daftar belanja pengadaan kena pajak tea belanja pengadaan belanja honorarium bukan pns tambahan ps. kesejahteraan tunjangan kesejahteraan upah tukang uang saku peserta sosialisasi dan rapat belanja honorarium pns gol. ps. gol. iii ps. gol. dan belanja bahan material diluar galian kurang dari ps. lebih dari ps. ppn belanja atk kurang dari ps. lebihdari ps. ppn belanja makanan dan minuman ppn belanja sewa kurang dari ps. lebih dari ph. fs. ppn belanja sewa tanah gedung kurang dari ps. lebih dari ps. ppn bupati klaten, ttd suwarna seat o5g ieee jas tan. aan sar d bee: naga. jaa ir322e: doo bap .ii ss: sa: ka: ig: ses s$is3 sana lada $ 50x kas) s.$ oa. a88 ssl sas ten jo5 sim slg e25s sita api angan) aim li: versi5 balaraja ai: sar ami mass: sea s55 pel? na: z02a sza si! aduan sapa pen sess ao es0 desis. kn: sos tag tno s3: oni cc. bana kar! lampiran xixdaftar hadir peserta daftar hadir peserta .voodoo. kegiatan enteng ana of. nama unsur tanda tangan mama geng, naa en ber by? kepala desa. icwwesersnrisana bupati klaten, ttd suwarna dll tia uin hal lib arang rensen pens s5 teki se) sss kit sat besi seo aan lampiran xxpelaporan akhir pelaksanaan add bab pendahuluan latar belakang dasar tujuan, kebijakan dan strategi bab il. program kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat bidang penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat bab ill pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa add) belanja aparatur dan operasional pemerintah desa belanja operasional pemerintah desa belanja operasional bpd belanja pemberdayaan masyarakat realisasi pelaksanaan penggunaan dana add yang dipergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi perkembangan pelaksanaan penyerapan dana bab iv. permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian solusi akhir penggunaan add bab penutup kesimpulan saran saran bupati klaten, ttd suwarna lampiran xxajuan pencairan add ajuan pencairan alokasi dana desa (add) maan tahun sena gia pan yon say klaten pemerintah kabupaten klaten pena pan jaa tahun acc o###kk.kx. bupati klaten, ttd suwarna lampiran xxipelaporan akhir pelaksanaan add laporan akhir pelaksanaan alokasi dana desa (add) tahun na. cac. agar oku pemerintah kabupaten klaten kota maan evi sman tahun neo. bupati klaten, ttd
kn, far ser bupati sambas provinsi kalimantan barat peraturan bupati sambas nomor tahun tentang sistem remunerasi rumah sakit umum daerah sambasmutu pelayanan dan kinerja rumah sakit sangatdiperluktentang sistem remunerasi pada rsud sambas kabupaten sambas, ce. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf fa) dan huruf (bj) atas, perlu membentuk peraturan bupati tentang sistem remunerasi rsud sambasbsistem remunerasirumah sakit umum daerah sambas,kepala daerah kabupaten sambas, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sambas, rumah sakit umum daerah sambas kabupaten sambas, yang selanjutnya disingkat rsud adalah ramah sakit milik pemerintah kabupaten sambas: direksi adalah direktur, kepala bagian tata usaha, kepala bidang pelayanan medis, kepala bidang penunjang medis, kepala bidang pelayanan keperawatan, direkturadalah direktur rumah sakit umum daerah sambaskabupaten sambas: kepala bagian tata usaha adalah kepala bagian tata usaha pada rumah sakit umum daerah sambas: kepala bidang pelayanan medis adalah kepala bidang pelayanan medis pada rumah sakit umum daerah sambas, ll. kepala bidang pelayan penunjang medis adalah kepala bidang pelayanan penunjang medis pada rumah sakit umum daerah sambas, kepala bidang pelayanan keperawatan adalah kepala bidang pelayanan keperawatan pada rumah sakit umum daerah sambas, dokter adalah dokter spesialis konsultan,dokter spesialis,dokter umum,dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik,sambas, residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis dan spesialis it: karyawan adalah karyawan rsud sambas yang berstatus karyawan pada rsud sambas, remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji,tunjangan tetap,honorarium,insentif,bonus atas prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon,dan atau pensiun,sambas, rekening belanja remunerasi adalah pos biaya jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi, gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pns danbersumber dari apbdamah sakit::ag:nsambas kabupaten sambas rumah sakit lain atau sebaliknya, tindakan medis adalah: sambas kabupaten sambassambas kabupaten sambasasesuai kemampuan rsud dalam memberikan upah kepada karyawan. bagian kedua hak dan kewajiban manajemen rsudsud rencana bisnis anggaran rba): setiap karyawan organik rsu berhak mendapat remunerasi,,instalasi rawat inap, icu: instalasi kamar operasi: instalasi farmasi, instalasi radiologi: instalasi laboratorium, instalasi rehabilitasi medik: ambulance, medical check up: one day care one day surgery, ruang vip dan vip, pengolahan limbah, pemulasaraan jenazah, poliklinik gizi: unit parkir, usaha usaha lain, setiap karyawan: karyawan yang dimaksud pada adalah direktur: kepala bagian tatausaha, kepala bidang pelayanan medis, kepala bidang keperawatan, kepala bidang penunjang medis dan non medis: kasual administrasi umum dan aparatur, kasual rekam medik dan sistem informasi rumah sakit, kasual keuangan dan perencanaan, kepala seksi pelayanan gawat darurat dan rawat jalan, kepala seksi pelayanan intensif dan rawat inap: kepala seksi penunjang medis, il. kepala seksi penunjang non medis, kepala seksi mutu dan asuhan keperawatan, kepala seksi sdm dan logistik keperawatan,sudppk blue bersumber dari pemerintah daerah, sumber biaya sebagaimana dimaksud pada bagi yangberstatus pegawai negeri sipil dan pegawai blue non pns, insentif pegawai rsud: (#) merit bonus bersumber dari keuntungan rsud dan atau biaya operasional rsu yang khusus dianggarkan,bagian kedua kelompok penerima remunerasisecara individu, kelompok keperawatanyang terdiri dari perawat igd, perawat kamar operasi, icu,perawat rawat jalan, perawat gigi, rawat inap, perinatologi,kamar bersalin, asisten apoteker,analis laboratorium, radiograter, fisioterapis, refraksi optical, kelompok administrasi adalah seluruh karyawan yang tidak memiliki jabatan, kelompok manajemen kepala seksi, kepala sub bagian, kepala instalasi pada cost center): direksi direktur, kepala bagian dan kepala bidang\|: bagian ketiga gaji seluruh karyawan rsu,, bab penggajian, tunjangan bagian kesatu penggajianpegawai blue dengan status pns mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian pns, pegawai kontrak dengan status non pns mendapat gaji sesuai dengan keputusan direktur,,, honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut: honorarium ketua dewan pengawas maksimal sebesar (empat puluh persen) dari gaji direktur, honorarium anggota dewan pengawas maksimal sebesarbagian kedua tunjangan fasal karyawan rsud, tambahan penghasilan sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah daerah, honorariumdapatdiberikan kepada ketua satuan pengawas internal spi), ketua komite medik, ketua komite keperawatan dan dewan pengawas rsud,su terdiri dari jasa sarana prasarana rsu dan jasa pelayanan, jasa sarana dan prasarana rsu:, (#iremunerasi:suinstalasi rawat jalan: proporsi jasa pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi rawat jalan proporsi jasa medispada rawat jalan adalah tow dari total jasa pelayanan, proporsi jasa pelayanan keperawatan setarsetara 20x, jasa pelayanan administrasi proporsi tindakan keperawatan pada rawat jalan, jasa keperawatan jasa medibila dokter spesialis berhalangan, pasien visite oleh dokter umum, dengan besaran tarif dari jasa dokter spesialis, proporsi dokter umum dan jasa pelayanan keperawatan setara dan jasa pelayanan administrasi tindakan medis, maka jasa medis jasa keperawatan) setara dan jasa pelayanan administrasi, tindakan keperawatan, jasa keperawatan setara, jasa meditindakan keperawatan, maka proporsi jasa tindakan tersebut toy jasa keperawatan setara jasa medik60x dan pelayanan adminstrasi ota: instalasi laboratorium patologi klinik: proporsi jasa medis30 dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar 60x dan jasa pelayanan administrasi20w adalah jasa analis dan jasa pelayanan administrasi instalasi farmasi proporsi jasa apoteker adalah sm, jasa pelayanan asisten apoteker secara kelompok dan jasa pelayanan administrasiinstalasi kamar operasi proporsi jasa medis operator dari total jasa, jasa dokter anestesi sedangkan perawat bedah dan perawat anestesi sebesar dan jasa administrasidiambil dari total jasa medis. dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa yang besarannya dari jasa operator ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah. jasa dokter spesialis jasa perawat dan jasa pelayanan administrasi proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket jaminan kesehatan nasional jkn) dan asuransi layang menggunakan tarif paket ina cbg'$antara,rmpoknya didistribusikan pos remunerasi, direksi dan staf direksi, sisa: pos remunerasi sebesar insentif langsung direksi direktur dan kepala bidang bagian\|s4. kompensasi kelompok perawat, pejabat fungsional non penghasil distribusi insentif direktur (dua) kali dari insentif kepala bidang dan atau kepala bagian sekretaris dengan besaran distribusi insentif kepala sub bagian dan kepala seksimanajemen. distribusi insentif para kepala instalasi non penghasilpara kepala instalasi non penghasil adalah score individu index) dibagi total score (index) seluruh kepala instalasi non penghasil dikali dari total insentif staff direksi. bagian ketiga distribusi insentif langsung, setiap penghasil jasa pelayanan reguler, berhak mendapatkan insentif langsung dari jasa pelayanan.::ccdanpat ditambah504 keuntungan apotik dan keuntungan usaha usaha lain dari rsud ditetapkan oleh kasual kepegawaian dan aparatur(#) yang berwenang membayarkan insentif adalah kabar tata usaha rsudyadilakpin:dankor f . performance indexadalahsuud. format kualifikasi, emergency index, position index dan format indexing sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, merit bonus adalah penghargaan dari rsud,: reward dapat diberikan kepada karyawan berprestasiyang besarannya ditetapkan oleh pemimpin blue, bonus berupa tambahanepala instalasi, sub komite, koordinator, kepala ruangan dapat diberikan berdasarkan ketetapan pemimpin blue. babkeputusan direktur.san jin yang diajukannya, insentif tidak langsung dipotong: karyawan yang mendapat tugas dinas luar oleh rsu tetap diperhitungkan insentifnya,membocorkan rahasia skpd atau rahasia rsu kepada pihak luarsud, insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar insentif tidak langsung dipotong karyawan yang terbukti merokok lingkungan rsud, insentif tidak langsung dipotong karyawan yang berkelahi dilingkungan rsud, insentif langsung dan insentif tidak langsung keduanya dipotong 50y6, karyawan yang selingkuh atau melakukan perbuatan yang diluar norma etika dilingkungan rsud insentif langsung dan tidak langsung dipotong karyawanbab penutup sistem ini dapat diperbaiki dan disempurnakan. dalam perbaikan dan penyempurnaan sistem remunerasi diperlukan kesepakatan internal rsud dan pemerintah daerah selaku pemilik rsud,$uai dengan aslinya kepala bagian hukum undang undangan, variants, sh, pembina iv a) nip. lampiran peraturan bupati sambas nomor tahun tanggal april tentang sistem remunerasi rumah sakit umum daerah sambas kabupatensambas kualifikasi capacity index ana pendidikan index shiji t smp smaysmv muatingkat emergency.po. laboratorium shift radiologi shift tingkat emergency sangat tinggi bedah central icu, iccu, nica, picu, igd position index kelompok jabatan index tidak memiliki jabatan kepala ruangan, ketua panitia, koordinator, bendahara, penanggungjawab kepala sub bagian kepala seksi, ketua pemain kepala instalasi, kepala bidang, kepala bagian, kepala departemen, kepala staf medis fungsional. ketua komite medik, ketua komite keperawatan, ketua spi. direktur format indexings apoteker ners dokter spesialis ji. subspesialis konsultan risk index grade grade grade ill grade la) emergency index grade grade grade iii grade index he: tidak memiliki jabatan lb.upati sambas, ttd juliant suhardi alwi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan undang undangan, variants,trafficking\|f::varfasal: menciptakan keterpaduan dalam pencegahan:::'ce. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota gugus tugas::: koordinator sub bidang rehabilitasi kesehatan: koordinator sub bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi:: sekretaris sebagaimana dimaksud pada (l), mempunyai tugas memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:: menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh gugus tugas:fi. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua:: ec.(:: ce.::: ('melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi: g:: melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan daerah terkait dengan typo: melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum: menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan spm, fi. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan spm:ypo, mengimplementasikan spm penegakan hukum bagi saksi dan atau korban typo:::: membangun dan mengembangkan kerjasama daerah:,::: j membentuk kesekretariatan gugus tugas: j3.:::: mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, ec.samaran mama (matt wakil bupati sambas ketua kepala badan pemberdayaan perempuan dan ketua harian memes kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretaris joimurubarartangaansamas kepala kepolisian resort sambas kemala katorimigasi kabupaten sambas anggur sea dian kesmtarisesen samar kepala badan pemberdayaan masyarakat dan anggota mai mas kepala dinas perhubungan, komunikasi dan anggota intematan kta samar kepala dinas sosial, tenaga kerja dan anggota transmigrasi kabupaten sambas kepala dinas kependudukan dan catatan sipil anggota kabupaten sambas kepala dinas koperasi, ukm, perindustrian anggota dan perdagangan kabupaten sambas kepala dinas pemuda, olahraga, kebudayaan anggota menuai mas sub gugus tugas bidang pencegahan dan kepala bidang pendidikan non formal dan koordinator informal dinas pendidikan kabupaten kepala kantor kementerian agama wakil koordinator kampar sam kepala bidang wadah imigrasi kabupaten anggota kepala bidang pariwisata dinas pemuda, anggota olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten sambas kepala bidang pemerintahan desa dan anggota kelurahan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten sambas kepala bidang pemuda dinas pemuda, anggota olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten sambas kepala bidang catatan sipil dinas anggota kependudukan dan catatan sipil kabupaten sambas subid perlindungan perempuan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga anggota berencana kabupaten sambas ketua tim penggerak pkk kabupaten anggota mas ketua gabungan organisasi wanita anggota (ama sama frasa emas sea nama bp2tki kab. sambas sub gugus tugas bidang rehabilitasi kepala bidang yankee dinas kesehatan koordinator kepala bagian kesejahteraan rakyat wakil koordinator kemal direktur rumah sakit umum daerah anggota direktur rumah sakit umum daerah anggota onar sms kepala bidang pengendalian masalah anggota kesehatan dinas kesehatan kabupaten sambas kepala bidang kesia dinas kesehatan anggota kepala bidang keluarga berencana bpk anggota yaman meniti jeematikabaratn sambas nasa ketua ikatan bidan indonesia kabupaten anggota sambas ketua ipni kabupaten sambas anggota kepala puskesmas se kabupaten sambas asumsi sama sub gugus tugas bidang rehabilitasi sosial, iramtmngan maruyama kepala bidang sosial dinas sosial, tenaga koordinator kerja dan transmigrasi kabupaten sambas kepala bidang kesejahteraan dan wakil koordinator perlindungan anak badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten sambas kepala bidang ukm perindustrian dinas anggota mutan senter kabar memasyarakat setda kabupaten anggota sambas kepala bidang perhubungan darat dinas anggota perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sambas kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan anggota perlindungan masyarakat kabupaten kepala bidang pelatihan dan penempatan anggota tenaga kerja dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sambas kasat bina mitra polres sambas kepala seksi pembinaan dan ketentraman anggota satuan polisi pamong praja kabupaten sambas kepala seksi penamaan kementerian agama anggota tee, june kepala bp4tki sambas sub gugus tugas bidang pengembangan norma hukum dan penegakan hukum kabar hukum dan perundang undangan koordinator setda kabupaten sambas haiti kasat bareskrim kepolisian resort sambas kepala bidang hubungan industri dinas anggota kabupaten sambas kepala seksi tindak pidana umum anggota amntemmsamar kasubbag perencanaan telekomunikasi anggota informasi dan pelaporan pengadilan negeri sem kepala satuan polisi pamong praja anggota aan dilan sambas sub gugus tugas bidang kerjasama dan kepala bidang pemberdayaan perempuan koordinator badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten sambas kepala bidang umkm dinas kumindag wakil koordinator kali kepala bidang sosial budaya badan anggota perencanaan pembangunan daerah kepala bagian hubungan masyarakat anggota matan tmn maan kabupaten sambas kasubbid kesejahteraan dan perlindungan anggota anak badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten sambas kasubbid peningkatan kualitas hidup anggota perempuan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten sambas ketua gapemasda anggota lembaga perguruan tinggi kabupaten anggota sambas iotembam geraman itinsini atamatsam sambas angsa. sekretariat lembata penegak hukum organisasi masyarakat kemolekan yama unsur organisasi polisi kejaksaan negeri sambas sapi kabupaten sambas mine saran ban pihak akademisi undangan sekda kah, sambas lah sub gugus tugas bidang ubi pencegahan dan partisipasi kit tasik setir jins kambang sub gugus tugas anik rehabilitasi kesehatan pemulangan dari penegakan norma kerjasama dan reintegrasi hukum pemberday pembina iv a\| ,,,ill"peta based management) dalam pencegahan tindak pidana perdagangan : kondisi kelembagaan manajemen gugus tugas:maca berang masyarakat, departemen agama danseni pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip sebagai ikut kejelasan tujuan rencana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait: pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif: cc. program yang spesifik pada upaya pencegahan dini, dan tidak meluas kepada tindakan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi ketua hanagi see sea eaa jas flo bee tee stb . c239 s.g\| fera sie oral gel first 225k seta\| se23a ega la: napi te: tari ut3 brp bee bej erie dena fe3 jaa eag tan: feb tes snn all bea per sela s520 agassi xggsas nah sesi tan n fee angka unn eg.h sbb 5g era oleng par o2cbeppenagnael fee esl hai pr3 se55\| ses.b agassgxaysl bebas dikgsgkanganal fib fake ba. sssr 3k8 see people ejaan9ga srpkprosusune hadi una go5 srg3 pat ser5\| seb nfr eyes phi ang manna ega net s8l s0. e3be\| . gas) epitet\| eos senses: aini shd pena dana sata sega tes esa esa omit\| oat rara e53 ag8 see asia esp3\| esp ept be3 naga ctagasil ebreserengi fib hiu po88o ega tee 22b sg pers ragu tan mna, nara n: pir bsd .j bie didanai #plage seed fe: pang pet fee bse" bes b3. "era ela gel era b3a3s3 cz, best fee ggs a98 lal s5: pin 2aga isi por, ana seat hibah dahaga inn been bia ann tea gel, sal s33f3 di: ea3 atas iee sel jabar lita smpn eef ceng its b3r3 ban 3ga5p haa es: eee png ehi sesi hun tan al, ber lia serba pieces sbs eter peep tita oa, liga at, nai air tee tai ega fee izg peak tt. lara eee sas feb orbit, 2agas tin sebab ter, deer beli era ann f3beta feat fan letak ket gada 8e5$ tag see sar pte hui est dan tee iki tuna gagasan: ira pop fera jet ti: 2s terra ana: dls egg nk,( pembina iv a) nip.
bupati pesisir barat provinsi lampung peraturan bupati pesisir barat nomor tabuk tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang esa bupati barat, menimbang bahwa dalan pelaksanaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerahuntuk melaksanakandan membantu pendapatan pekonn huruf dan huruf atas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasilrniepub idan tata kerja dinas daerah kabupaten pesisir barat; menetapkan1anja daerah tahun anggaran memutuskan: peraturan surat! tentang pedoman pelaksanaan dana bagi basil pajak daerah dan retribusi daerah. basi ketentuan umum dalam peraturan bupati, bupati adalah bupatilembaga himpun pemekaran selanjutnya disebut lhp adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi da1am penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyu1tenggara pemerintahan pekoyang se1lanjutnya disebut pbb p2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dariu dan iii adalah buku ketetapan pbb p2 yang nilainya kurang dari atau warna dengan rp. , . buku dan adalah buku ketetapan pbb p2 yang nilainya lebih dari rp. ,pekon selanjutnya disebut app adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui berwarna oleh pemerintah pekon dan lembaga himpun pemekaran yang ditetapkan dengan peraturan pekpekon. babi sumber bagi hasil pajak daerah retribusi daerah pa8al2 sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian pekon ditetapkan sebagai berikut (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah, sebesar rp. rp. , ; dan (sepuluh keseratus) dari penerimaan retribusi daerah rp. rp. , . pajak daerah sebagaimana dimaksudpt; pajak mineral bukan logam dan batuan;dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2)pasal3 ketentuan pemberian dana bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalan huruf yang dike ijasamakan dengan pemerintah pekon diatur menurut dijanjikan ijasama. pen elf tuai besaran bagian pekon dar! bagi basil pajak daerah dari retribusi j)daerah all814 besama penetapan alokasi bagian pekon dari dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. penetapan besaran alokasi bagian peleton dani bagi hasil sebagaimana dimaksud pada disosialisasikan kepada pemerintahter1eh dana yang sama;dan dana proposional. bobot pekon ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga miskin rtm) tahun sebelumnya; ket jangkauan pekon; jumlah penduduk;dan luas wilayah pekon. adapun bobot masing masing varian rumah tangga miskin index kesulitan geografis luas wilayah jumlah penduduk babi pengelolaan bagi hasil pajak daerah dari retribusi daerah pasal5 pengelolaan bagian pekon dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tanggung jawab perajin selaku pemegang kekuasaan umum keuangan pekon. pa8al6 pengelolaan bagian pekonperajin. pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada i),i mek isme pencairan dan penyaluran pula7ula pengajuan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh pemerintah pekon sesudah ditetapkan dalam peraturan pekon tentang anggaran pendapatan dan belanja pekon. pengajuan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh pemerintah pekonula9 penyaluran dana dilaksanakan melalu sebagaimana bank yang dit dimaksud unjuk. dalam pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bendahara pekon dengan surat tugas dari perajin dan rekomendasi camat. babi pengguna aan dana bagi basil pajak daerah dan retribusi daerah dana bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada (pekon. belanja penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah pekon. belanja pembangunan pekon digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan unum. alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada i), ditetapkan maksimal sebesar (tiga puluh persen). pelaksanaan belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pekon.pekon.: ketetapan buku dan iii; dan ketetapan buku dan penggunaan belanja penyu tenggara pemerintahan pekon sebagaimana dimaksud pada diatur menurut klasik kasi buku ketetapan. hanja pembangunan pekon sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik layanan umum. penggunaan hanja penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagaimana dimaksud pada diatur dana bagi hasil pbb p2 buku dan iii dipergunakan untuk belanja aparatur dalam mendukung pembiayaan hanja peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah pekon sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan dana bagi hasil pbb p2 buku dan dipergunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah pekon. besarnya alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan pekontiga iuh keseratus};dan pelaksanaan belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pekon dana bagi hasil pbb2 sebaga.mana dimaksud pada diatur dalam petunjuk teknis laksanakan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh bupati. bab vll penganggur dab penatausaha al'f penerimaan dan pence iuran dana bagi hasil pajak retribusi daerah dianggarkan pada anggaran pendapatan belanja pekon app). ketatausahaan penerimaan dan pence iupekon. babi pertanggungjawaban dan pelaporan pula15 pertanggungjawaban bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pekon terintegrasi dengan pertanggungjawaban app, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban app. pula16 bentuk pelaporan atas kegiatan kegiatan dalam app yang dibiayai dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pekonpekopekon;dan laporan akhir dari penggunaan alokasi dana pekon mencakup perkembangan laksanakak dan retribusi daerah kepada pekopekon dan diketahui perajinjrekapan dari seluruh laporan tingkat pekon diwilayah secara bertahap melaporkan kepada bupati eq. kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon kabupaten pesisir baratpesisir barat diluar dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pekon. babi pem bll aan dan elf lawas alf pula17 (a) badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon kabupaten pesisir baret mengkoordinasikan pelaksanaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pekon. (b)pekon. (e)asal18 pembinaan dan pengawasan carat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) meliputi (a) memfasilitasi administrasi keuangan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pekon; memfasilitasi pengelolaan keuangan dana bagi hasil pajak dan (b) retribusi daerah kepada pekon; memfasilitasi pelaksanaan dana bagi hasil pajak dan retribusi (e) daerah kepada pekon;dan memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan (d) pelaporan keuangan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pekon. baik penutup pasal19 peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan peraturan bupati pesisir barat nomor tahun tentang pedoman pelaksaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaranbarat. ditetapkan krui pada tanggal penjabat bupati barat. qur.cjl diundangkan krui pada tanggal "l. sekretaris kabupaten free'l' berita daerah kabupaten pesisir barat tah11n' nomor lampiran peraturan bupati pesisir barat nomor (f)n tahun tanggal: tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah besaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah masing masing di116 pekon kabupaten pesisir barat jumlah pagu dana jumlah pqu dana lei. pekon nama desa h.ii retribusi boci . pajak daerah daerah (2j (3j pe5151r tengah wayredak serat kampung jawa rawas suka negara patungan jumlah peri51r 5selatan negeri ratu penumpang 5karate pelitajaya sumurjaya tanjung jati pagaralam tanjung 5et1a bisa wayjambu marang tanjung raya bangun negara ulokmanik paku negara tulung bam ban jumlah iii lemon tanjung jati tanjung 5akti way batang lemon cahaya negeri malaya .3b9 8am8ang pagar dalam ban dar pucung penengahan .'" rata agung sukamulya pardahaga jumlah pe5151r utara kutipan padang rindu negeriratu terbang dalam karang salam wanara terbang langgar jalur batu raja pemancar kedua acarya penggawa ke8bayan way nekak way sino! penengahan menyandang la'ay penggawa penggawa tengah way 51noi utara tem8akan way sini way sini haluan asahan waysindi jumlah pulau pi5ang pasar pulau pi5ang labuhan 8antar pekon lok 5katana 5sukamara jumlah vii waykrui pasar 8ulan 8umi waras banjar agung penggawa ili krui gunung kemala la8than man kabar penggawa lima gunung kemala t1mur jumlah viii krui5 atan kencana way5puluh warna padang uan lantik pemerian .s04 mandiri5sejati paoangraya 5ukajaoi jumlah gambar 5sumber agung .b88 mukti negeri ratu gambar pekon mon gedung cahya kuningan 5ukabanjar suka negara muara tumbuh butirat bengkunat negeri ratu ngarai kota batu ulang maya rajasa paroasuka padang dalam 5uka maju 5karate banoarjaya jumlah b.bombing pagar siring gading watas tanjung rejo .1l.z014 pagar induk jumlah jumlah tot s.d xl) penjabat ati pesisir arat, besaran dana bagi hasil pajak ng masing pekon kabupaten pesisir barat tahun anggaran )~ ~".iii~ <~? oldid. '~,~ il: ii:i'i ~ ;:: ~\<. .\ . . ,. [\'i''il#l'i;'i i.;' 'hj .< \~i fi' i,i' ifl .\ i \ puisi8 i'1lama wayredak see 29517s7 serat 40s kamp\jngjawa s04 ee.aa rawas ii. o'z7 sukanegafa o.oom9 . .oi. pahnungak "' nsj8j rul negeriratu sekarang ,so o.ios,," pelitajaya so. sumurjaya .u7 tanjung jati o.corse so.oo pagaralam tabung setia o.oj108 ill .13j% . waja .!,f> marang .oo8s4 tanjung raya ll4 bangun negara lukman1k iii 2e. pakunegara tung bambang ,,, ol< tanjung jati tanjung sakti ass .]) w","batang o.moral lemon ,2u cahaya negeri! .]) ,l99 aya .oq3l7 7u! bambang 0_00662 .00t66 .o1 pagar dalam 17b7, .007at bandar pucung penengah,han .eoe rata agung .20l2 suatu(.ya pardahaga pb8i8ir utara kutipan 8s5 a.toho padang ndu .00h9 ,. .l12'lf> negeri! ratu . kerja'i.ng .u kar karang o.oo72t 2so o.28l% wanara keri3ang langgar sss a.001l8 ". 'l. jalur batu raja pemancar kedua d.ooi7i ars .ds kar'ra gawa kekuatan ,39l waynukak 6s.~ (f~w :'" .0ma'~_i. td. . . ~!"'''''''' .~ _paix_ ~ til,.j l!~ . :: . }", ",;~,. ~: dr' jfx ",:fit}. i,i", x.p}i lui !li$ .f!'i; 'biji (4j (ib) waysindi penengahan so. s.r men'rancang a.oi9'' ".n la'ay uoo penggawa ulu o.ol209 so. . .'loo8 p negara tengah wa'( sini terasa ,,. s4. tembakan way sini 69ll, way sind! haluan n.n asahan way sin . ."""" pula pisang pasar pulau piano o.lbo'k ns. labuhan bandar (}alam ars seal .00ll29 pekon lor . sukadana. .() sum marga "'" 6s.s4 waykrui pasar ." bumiwaras . iso banjar agung ." penggawa iur s89 j8. ukr r.m so" gunung mo\ imbuhan man ." sum baru penggawa uma l2s ~.oo .0s krui selatan' sal kencana. 7h3 way suluh sse . waynapal . padang haluan ,. ". untuk s7.sd jalur ., pemerian .2j07 man sejati padang raya sum jao los ftgakwr sub agung blok mukti s38 ne geri raw campur ,()o409 . pekon mon . gedung cava .5s3 " ii suka banjar 4so suka negara muara tem8alih l787, e>.ooi55 sua bum! ratu metro kuat .l3.1o.2oo1 negeri! ratu ngarai kotabaru t3. ulang maya .l3. rajasa . .l3. .2oo5 pardasuka 'l l3.1o. padang dalam sse "''' a'i"a,s.so. ~w4<b~ .~. ~~+, '~: . iii',loa~~"" . . ,.\.~.o.s. .;; . n.~ ~;; .i:. .n nw gb:il panc:' ~ ', . w.~. . '. "" (i' i2j l>l i"'];j,. ?~. t!' .'~'" lj2) ui~ '''' (i~ (l7}",m"!jdi+ ill' }'f( ii) uj+ft'l suka maju o.z27% sukaraja ,lls pandaraya berg iro r'a't 8zuiibi pagarbuki1' zl7 tanjung sea so.oo sui<ama s99 cif jawa pertandingan .,. bandar dalam ot034 baharu .l97% pemerian 1ho sudanese sumber&jo ,jj2 so.oo siringgad l3.l3 watas . l1. tanjung l.on so.oo pagarbukit induk .oi33l 112l t. 13l,~ ,:: .tubuh . bobot dana bagi hasil pajak daerah (gj alokasi dasar (d) i'i fcmnula (e) (ij jum lah desa (j) ljesmaiii danabagi hasil retribusi daerah g.m tsing pekon kabupaten peri$lr alt a.t tahun__ . way serat ".~n8 . o,ooc.ls: kan ,. . rawas u. sukanegara """ .v. 'lo209 o,0f81'" .g2 .illa.t. .q' keg . '. ots"i sss peta yn. b7f. "). sumurjaya ., . jim . .,. oq071j . .(y z.~ "." t'anj ul l "'" oll08 dill'" ".n l1!j ." waja)ftk1 ~. 6n.~n8 "' .&h. ls. ~ru .ais 0_!t1 . uu3. lm1 . . . blok> . "''' ",,", . .05f. .q2. 471s oou528 01_ . ls. .aj.201s "'" ol' j'l6 000loss tan1ui'ig ." 000s84 .q3. .s18 z55 . . saya.tag """ ."" 'l1o ." .'" yhg .2u . . zoos24 . . . 4l4 ib. .2oo6 .'" . .,. . '. u126. ., .,. o.qo'l81 01_ . . . .j22, 00037j . 01_ doo8t1 '.= . :' .tu8 l7l .bi8 l251 . lll o001132 1laga suj o,oo't42 260t. 'f2~ .d4 _utara pan .151s . ,. "'''' . .<j0s71 kadang . . "''' .", 'l6 . geger! ra.tu . . c.iuw 'l6 . ~.16s terbang ~lan . . "". kar lou n.u 01a;rr .n .lhs 51s o410 'tio 'l6 2s2.8t7 warna'i'a . . .'" . 'l .ot. war . 0004ea . . o007< .",raja . . pemancar o,o ot20 . :d. . odi0lb . .gs urt'&' pal awa yan """'iii o.oo2l6i oo"lil ooi'so jr' s56 way .11ea way o()()m6 pen elf bahan !:!!: :l' .0s.~s nen. 0003s3101 00l~ ),; iiu3; lid . o892 dulu .!!!!! 4os. ~wa.tengah o.l~'" 00lft .!!!!!i trr ara o,oo:;;zll way ndi ::=:!! o.cor o.los' oj} way ndi .!.:!!!:!! 7u1 o.crisis la.os ulang1&uio .~ooi pasarpulau sang .!!! o,oib" ,25b'io imbuhan sa. lui a,ois blok .q0040 . dana o:nr. 6u1 sukamara 2lx 'w. .y dan jambuan "!i!! 000l5'j6 0000s2 ooo~ jng ooo'.j63 o~% .g43 way 13lt6 :2ii ,!;!!! 011a ij'" y.\la ::a6. )() l.ii lit b't' 't6 0006s8 i.ozl750 "tl 2q'k s99 d00511 00l' bii u:tm zk) ba.w .8j8 dd0736 7uj waysuwh !!! 0q04ss 0lr1s2'l6 . . way pal )9lt6 .() dahghaluan 1m) oj1~ ,j!l il. ooi12' 170ft !aly ol~ tis .~.: ss8 ozo 00i~ 'i7,ll 'mi .s6s 'tl sui cjb:& .:j009 n.n 'm> la.iii jjg&jaipur ~.s33 s3i 006m6 6u1 ~'" 't23.s25 uj. geger! gambar u91 o.4s9'm1 o,oo3u2 noh o,d0344 ,() '1ft gedung cahya . , . """ "'" 0il~ sub.\jar o()()44fl ukanegara !:!!! 'mj, ratembulih .b! bum( ra'mj negeri jnqaras ]js 't6 o.19o' .ot. tabi\tu 043s'ti gaya !l4 j21 o<')iw il% basa c.o nes paroasuka us! 6l, pada1'dalam a,n sukamaju u11 '1ft j8. .2oo8 sukaraja sarjana 71l .?' q.oo750 .ii" lff us) tio oia om. marga ". ., kitagawa ock21 . "",,,ngan bandar dalam 6t1. "l6 baharu "'" "l6 't1o "'" meme kan g01610 smanegeri . ,., .ao .11s sumberejo .u .f68 siring n." .1all. way1tas tanjung rejo o.26o'll pagar bukit induk 7u3 .30s. , . d,:ii~ .d44. . p . p~dana bagi hasil retro bus daerah ill pa ; lokasi [)a mi' 6o' i'j hi pendula lsi . krl. jumlah desa iii uro iii . . . ~.: . l .agent lampiran peraturan bupati pesisir barat nomor tahun tanggal ':l tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah besaran danabagi hasil pajak danretribusi daerah masing masing pekon kabupaten pesisir barat jumlah paru dibina jum." . d. id. pekon nama desa iat:f hasil ret i1b"" ia8 \hasil~ .ltl illi ill atlit' il} [t} ~. i>} pesisir tengah way ledak serat kampung jawa rawas 5uka negara patungan jumlah pesisir selatan negeri ratu tenun8ang 5karate pelitajaya sumurjaya tanjung jati pagaralam tanjung 5setia bisa way jambu marang tanjung raya bangun negara ldk manik paku negara ung bagian jumlah iii lemon tanjung jati tanjung sakti way batang lemon cahaya negeri malaya 8ambang pagar dalam bandar pucung penengahan rata agung 5ukamulya pardahaga jumlah pesisir utara ku1span padang rindu negeriratu terbang dalam kotakarang 8alam way harta ker8ang langgar jalur batu padang dalam suka ,s03 sukaraja l,13i,us ,87s pandaraya z6.l1& .&& b.belum pagar ~unit tanjung kemala sukamara ,s69 kitagawa pertandingan bandar dalam 147298d baharu ib. pemerian ,19s smanegeri ,10s sum8rio siring going watas tanjung rio l,3so, pagar bukit induk total s.d xi) ,5g'uz pemancar kedua jumlah ,lj86, karya penggawa ke8bayan way nekak way51ndi penengahan menyandang la'ay penggawa penggawa tengah way sini utara tembakan way 51ndi way 51ndi haluan a5ahan way 51ndi jumlah pulau pi5ang pasar pisang labuhan bandar pekon lok 5sukadana suka marga jumlah vii waykrui pasar bulan .d7. bumi wara5 banjar agung penggawa ili krui gunungkem labuhan man uka8aru penggawa lima gunung kem timur jumlah llw krui5selatan kencana way5 warna padang haluan lantik pemerian mandiri5sejati padang raya 5ukajadi jumlah j1i gambar sumberagung mukti negeri ratu gambar pekon mon gedung cahya kuningan 5uka banjar 5uka negara muara tem8 bumi ratu jumlah bengkunat negeri ratu ngarai kota 8atu ulang maya rajasa pardasuka bes all dana bagi rml i8u5i paten p 5i5iriiarat tahun_z oll . . t"t ~~: . . _. sl_. wit . . ii iii fill iw. iii (tjj lui i7i ,lui # 1j1j:!,~. # . ., io1< . pd"" tbiigaii wayredak "'" abs" serat . . kampunojawa ,. . . rawas ol: sukaneoara . . mun_ . . . rl&ta geger! . 02_ 5ljkarame d01064 piwtajaya sumur,ya . ." tanjung jati ~.3gg pagaralam . tanjung setia .id ios dia ,." . . wayjambu . .n .2m, marino .m . tanjung raya q00714 bangun secara . . ulokmanik ,91l pi\ku ara 03_ m9. .0a,~ ol5 bambang . 01_ . olio tanjung . o217 zoos17 .2c kr. tanjung 9akti . 'j6. waybatang 01_ lemon ., . cahaya geger! . 01_ .' malaya .no 7uj ba_o '"~ ",board . 01os1 'up bandarpuouno iii pemindahan z.eee . 7s. rata agung o003 .% dim% . ,l3. sukamvlya pardahaoa . o2:l1:l1% . . . ol40 "," ordo ifo ndu 000s46 .l3. .:loo3 br1 ro\ . 01_ . 02_ o001100 . .:a004 en, sla . .,n . ko'bakaran . .n :l% balam . oe14 wanara . terbang lancar . . .a0<> jalur . .5cn baturaja. o0044<l rosso pemancar qo.47s ,. teau il. .35l . .::t. . ""' . t'r . . il! iii pl. iii iii iii ifj i j# ill! ~'. . ,~.t.l!l ura p8acioawa .os. buayan ooo16a . waynukak o0ln67 o<m% ello927 ndi zoos11 prn&bahan ,., ., nyancano la'ay tat;'" punggawa penggawa vte gah l07t iso indiutara . .os. tembakakway sini (l00316 way sin haluan ,. oos91 way sini . . oa91% pll uu_ pasar. piano . . ."" labuhan .so ". bandar da1 atd . perontok sa,zz :i222% ana . ." ello46. a.marga . wa't' pasar waras . banjar agung . f'bnqoawa fur . qos02 ,zz krui tron kemala labuhan man ui02 . .:loo8 sukamara l010 . penggawa uma 0ooi~ ". kumai.\ timu :i23 aii balai kencana l744 waysuluh ljs :io. way nap al. . ,.,. . . . .s01 jalur pemerian .:loo7 iris&jati 4lj padan'o raya l047 . ~jadi jot. i3. umbbraoung u79 . os. :i21 uloknukti . . o008li4 negeri ratu noaybur l2ti . konon "'" . o r.j445 ung karya "." ".ll ~~s m.lls suka jar .::loo7 sukaneoara u. . muara temp . lj7 ."" ., z76.1ll ratu """ . danang!hasilretrjbusi kali luar p u ikan formula jl.lm iah dele. .:w bandar dalam baharu pemerian smanegeri sumberejo noqadinq way tanjung rlt pasar tidak . .~. .13l. :as _~ pi ."i57.6ii r . . . '3i8."i84 '. "'tu. ~~n ,q1s05 o.ot555 ""d, .,. ,"'.' , h c. ill h)% o.ao o,:l99% o.:no% ,2_ o,~% .!!. ,(x1107 ,q0741 iii . 5u2 .!!!! .!!!!. ' .!!a!. so,", r. ih,. f;;' ft. ill .()' ()'% ;: 10c). ., ot~ i__i':;t' ill ,,_ b06 o.01m1 ,?",",:,,",~j''''ob ji7 o.oo31:l (!ii !!!. iii 4ii 'iii .!!!. 'is .!!! .!!! !!!. 1ii .~'ioi:. . . .oo3m ill. .oos72 if) . (tl) (hj (l) ikg 1m. lil ,'" . . .". .!:!!! . ' .os1 .!!!. .!!!. ill' . ::::::::::!jg] . . 6ffi "ffi:iii iffi .iii 67f.iii iii (cj (d) tel (f) iii.' ' lla. .cia.l' .~o geger! ratu aras .~oo2 kota aro mudah maya rajasa .~oos parqasuka padang sukamaju frame bandar jaya ll13.ll adik1j1u,t1. pasar\kit tanjung kem al. sukamara kitagawa penyandian i.i it,. .i. i i. .ii. danang! hasil pajak( con iaiiupaten pesisir barat tahunan_ ~'ji .~ . . .:. ~jj~ . . :': iii iii iii iii iii lui. i>li >li tw; ~';!!: ,. ll11. ft8aii wayredak . ., o001103 f1,z2 oom33 .:uw. serat .6t~ o131% jawa . .03j. rawas .u, ol~ "", ., oo9'ls sukan ara room2 . u71.70s pahmunoan .1j4 o001101 .,. . . ii&atasi hegeriratu .,. "", :;, sukaraja 7so 88o. :rl jtajaya sumurjaya ,. . . ." o009'l3 tanjung an: . !lt3.toe terdalam ., . tanjung "'" 000s01 oll:l9 . wayjambu i.'" oo8 ." marino ." .'" tanjung raya .ou . .s09 ::: bangun negara room' . ulokmanik ,. ." .'" pakunegara "'''' ulung bambang otonomi . tanjung ol~ tanjung sakti . waybatang . lemon u13 . cahaya negeri . . .'" . malaya u70 o911 'uo bang ,. 13s% . ." pasar dai.am: 7as "'''' e. .os2. bandar porno 01_ plt menahan o()() ., o019si .% o~i9% odi647 .m. rataagung "'''' . t5,h od121s bukan lya l.z51 . "'''' . . haga . "'" u'fasia pan .4t4 .~. padang ndu . 14ft 000ii% ".u llr . kbr aig dalam kotakaraho 002s% 8alam . way nari'a . terbang langgar . . .s37 war . ib. .:l010 baturaja 00l>lm . ",,"'" pemancar . 000m9 . o!iau . iil intl it . "'" . ~ . . . .~ oii1i. .",. = 'e'" ';; . . :.;;;;; iii !ii: ,., . ji ii iii .jij till lui '\> .!'!l l'ii ~@. ll.ll.ol all . oem". kekuatan boost9 .58t. .:zoo~ waynukak .su . oooeoa .os.~ waysind! .'" u64. nbnoaiw< ,. .os.:roos menyandang o0088ll """,", la'ay psnooaw ulu .'" 1sj pen awal tengah ." 37s way hoi utara ,. . tembakan waybindi ., "'. waysinoi haluan :il0' . abahanwaysi nor . . ii. &01_pi_ pasar puji,u piano c00181 ""so labuhan bandardala . o::il48% perontok sukadana ,. ., sukamara .,. .tuli pajarbulan . waras . n,ll o0048ll banjaragung ., . pehooawa (ur . . 03m% ujung kemala i.'" 'ii . than ll. . sukamara to" ., . o008s8 penuh lima "., 11mur .1a.0i ru.t balai kencana l744 o0030 n,n .:loo2 waysuluh ~o00975 waynapal . papan haluan . 0_29 u.e . . lantik '''' :i. jalur . . pem&r1han ,1l mandi sejati 41l . o46o ."' :adang raya . ole'" sukawati (]o13~ 7l1l 01cn9 .s04. . tlberagun .", .:roo2 . 'ln nbo&riratunganbur o,oo4os o.oo30~ "'" dl299 pbkonmo .". oll56% .$:i2 gedung cahya . u81. sukabanjar 1a71 ii,d sukaneqara .~. muara pembuluh . oom4? ratu .'" iii {;; l'ikon 1i77oii cll lne081_ ilp'zji'means'!]~w8b . ~, . . ~l', ~"'" . .':.\;; o(~, . . lirik!olm' , ,lvif" ji: ,., f f i iii ,., iii (ii li ,milii, lui, # ', i# ' till milii . ,:room neo!: ra'iu ngarai "'. ., sua food9 .:z002 kotabaru ., ., 001m\ o(ui79 mulangmaya . :l99 :n91 o:ll9% .' o:l4d% j.50s. .:l95 rajasa . 01l4j'i, 19m :l. .:.joo pardasuka padang al. \ . . . o666 sura. maju .s11 . . ., pandaraya """ ll.la.ll oku1tat i&i.iidijio pasaribu klt' ::l2 ",,, ):; tanjung jemala sukamara ill . k01'jawa . . ()155s penyandian . . n,n bandar dalam ooh51:l . . '." baharu .l'u ., pl!: han . bukaneoe .,. . sumberejo ." ,os siring radio ,. "'" watas . oll? n,7i o1lo607 tanjung rejo ,,,,, paoarbuiot induk .id ,. . . . :sa.h4. mi.an. a . . paru dana bagi asu, re:tribus loka8i ds88t !i1 (d) ai< . ( oj formula !i13 '''''' kru jumlah eee ikg .~_ .; h.l_ daerefektif dan dapat dipertanggung jawabkaningkayang selanjutnyadasar bantuan, kriteria bantuan, pengaturan pelaku kegiatan, tahapan pelaksanaan, terdiri atas: penyiapan masyarakat, penyiapan proposal, penyaluran, dan pelaksanaan konstruksi. pengawasan dan pengendalian, dan mekanisme pelaporan. lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan br rth terdiri dari pemberian bantuan peningkatan kualitas. ii. prinsip br rth prinsip dasar bantuan penyelenggaraan br rth didasarkan pada prinsip::cc..umah rp10. (sepuluh juta rupiah). besaran dan penerima br rth selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran biaya operasional pelaksanaan bok) berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dispermasdes, dengan besaran nilai yang ditetapkan dengan keputusan bupati..b.(sembilan meter persegi) per anggota keluarga. kecukupan minimal kualitas dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atasberupa tenaga kerja dan bahan bangunan lama yang masih layak digunakan. br rth tidak dapat digunakan untuk biaya:melaksanakan rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah harus sesuai dengan spesifikasi teknis.: (seratus persen) paling lambat (tiga) bulan setelah pencairan dana. ii. kriteria bantuannegara indonesia, mbr dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin, sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, memiliki rumah tetapi tidak layak huni, belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial: memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, dan cc. memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan uang: surat permohonan dari mbr, surat pernyataan atas materai cukuppbdkerja (gk) dan rencana anggaran biaya rab). kriteria objek bantuan kriteria objek bantuan meliputi:, dan atau tingkat kerusakan rumah sebagai berikut: l)rusak berat, ditandai dengan kerusakan (tiga) komponen rumah, dan )rusak sedang, ditandai dengan kerusakan (dua) komponen rumah. kriteria desa dan kecamatan desa dan kecamatan yang dapat diberikan dana br rth adalah desa dan kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut tingkat kemiskinan atas rata rata kabupaten, jumlah rumah tidak layak huni atas rata rata kabupaten, jumlah kekurangan rumah (backlog) atas rata rata kabupaten daerah tertinggal, atau daerah perbatasan desa kecamatan kabupaten. data tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni, kekurangan rumah, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan dapat bersumber dari instansi yang berwenang. iv. pihak pihak dalam pelaksanaan br rth dinas pemberdayaan masyarakat dan desadan melaporkan kinerja pelaksanaan br rth kepada bupati semarang melalui kepala dispermasdes. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, cambadesa harus memenuhi kriteria: memiliki surat izin usaha perdagangan sup), memiliki tempat alamat sesuai dengan surat izin tempat usaha situ),rekening pada bank yang sama dengan bank penyalurdekat dengan kecamatan, disaksikan oleh kepala desa dan koordinator kecamatan. penerima bantuan (pb) merupakan mbr sebagai penerima br rth yang disahkan dan diusulkan oleh kepala desa. mempunyai tugas membuat rencana anggaran biaya rab) yang didampingi pihakmendapatkan bimbingan dari pihak desa dan kecamatan. tahapan pelaksanaan br rt: penyiapan masyarakat, penyiapan proposal, penyaluran bantuan, dan pelaksanaan konstruksi sampai dengan (seratus keseratus). tahapukun tetangga rt), rukun warga rw), dan cpb dengan materi sosialisasi meliputi: penjelasan tentang kebijakan br rth tahun berkenaanb, dilakukan kegiatan klarifikasi cpbpb hasil pendataan. tujuan klarifikasi adalah untuk memastikan data cpb tepat sasaran. unsur unsur yang diklarifikasi identitas diri (nama, alamat, jenis kelamin, nomor kartu tanda pendudukpb pelaksanaan penyelamatan cpbpbcpbbersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuanr desa yang diusulkan kepala desa dengan diketahui camat telah diterima kepala dispermasdes. berkas usulan penetapan tersebut terdiri atas proposal yang dibuat oleh masing masing desa. perencanaan teknis bangunan rencana teknis bangunan dapat terdiri dari gambar kerja gk), spesifikasi teknis: dan rencana anggaran biaya rab). jika gambar kerja gk), spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya rab)ew atau peninjauan kembali, usaha review ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk meninjau kembali hasil perencanaan sebelumnya sebagai usaha pemenuhan kebutuhan penerima bantuan dalam pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya sehingga tercapai kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan yang dibutuhkan, dan kriteria tersebut dipersyaratkan dalam upaya memenuhi standar minimal rumah sehat layak hunikerja gk) atau spesifikasi teknis yang dibutuhkan.sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. gambar kerja gk) dan atau spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya rab) disusun menjadi rencana teknis proposal. vi. larangan dan sanksi laranganmenggunakan dana br rth untuk mengganti bahan bangunan yang telah ada pada sebelum menjadi peserta program, dan menggunakan dana bantuan untuk membeli bahan bangunan bekas pakai. toko penyedia bahan bangunan dengan dalih apapun dilarang: mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima melalui transfer kepada pb, menerima pengembalian bahan bangunan dari untuk dijadikan uang, memberikan dana bantuan yang sudah diterima melalui transfer kepada.pb, dan pihak ketiga yang mengesahkan rencana anggaran biaya rab) yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan hubungan kerja, dan mengembalikan kerugian negara, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang undangan,abkerja gk) dan rencana anggaran biaya rab), penyusunan berkas pengajuan proposal rehab rth, pemilihan toko dan rencana pembelian bahan bangunan, penyusunan rencana anggaran biaya rab): f... pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan melalui kegiatan:f.i.dan terbangunnya mekanisme pengembangan dan pemeliharaan mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat,., menurunnya angka backlog. viii. mekanisme pelaporan adalah pihak yang menerima dana dari pemerintah. laporan dilakukan sejak dari perencanaan sampai dengan pembangunan rumah selesai atau berakhirnya tahun anggaran. laporan dilakukan oleh kepala desa dan camat setelah melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan konstruksi progress (seratus keseratus) paling lambat (tiga) bulan setelah pencairan dana. laporan disampaikan oleh kepala desa dengan diketahui camat kepada bupati melalui kepala dispermasdes. laporan berisi: judul laporan, laporan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan lampiran: laporan foto (nol keseratus), (limadua) copy yang diperuntukkan bagi: (satu) asli untuk kepala dispermasdes, (satu) copy untuk kepala bud, dan (satu) copy untuk kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten semarang. camat melalui tim koordinasi kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap laporan desa dalam rangka memeriksa tertib administrasi keuangan, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan br rth wilayah kecamatan. ixdisusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehab rth kabupaten semarangkode rekening belanja desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas: bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi pemerintah desa dan permasalahan teknis belanja desa, perlu inventaris belanja desa dalam bentuk kode rekenode rekening belanjkode rekeningode rekening belanja desa adalah kode yang merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menentukan jenis kegiatan dan jenis belanja desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa bab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai acuan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menetukan kode rekening atas belanja desa. tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai alat untuk menyinkronkan proses perencanaan penganggaran pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja desa yang dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional, sehingga dalam pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih akuntabel. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati adalah kode rekening belanja desaterdiri dari lampiran adalah kode rekening belanja desa bidang pemerintahan: lampiran adalah kode rekening belanja desa bidang pembangunan: lampiran iii adalah kode rekening belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan, lampiran adalah kode rekening belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat: lampiran adalah kode rekening belanja tak terduga: lampiran adalah belanja pegawai: lampiran vii adalah belanja barang dan jasa: dan lampiran viu belanja modal. kode rekening belanja desa terdiri dari (lima) level yaitu level (satu) adalah belanja desa ditentukan dengan kode (dua) level (dua) adalah belanja bidang, ditentukan dengan kode (satu) untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa: kode (dua) untuk bidang pelaksanaan pembangunan, kode (tiga) untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, kode (empat) untuk bidang pemberdayaan masyarakat: dan kode (lima) untuk bidang tak terduga. level (tiga) adalah penjabaran belanja bidang sebagaimana yang terdiri dari digit sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, iii, dan level (empat) adalah kode jenis belanja desa ditentukan dengan kode (satu) untuk belanja pegawai, kode (dua) untuk belanja barang dan jasa, dan kode (tiga) untuk belanja modal. level (lima) adalah penjabaran kode jenis belanja desa sebagaimana dimaksud huruf yang terdiri dari digit sebagaimana tercantum dalam lampiran vi,vii, dan viii. penerapan kode rekening belanja desa sebagaimana tercantum dalam tertuangseberang gray ajudan berita daerah kabupaten sambas tahun nomornyelenggaraan pemerintahan desa 2ot penghasilan tetap dan tunangan jabatan 2jalil foloperasional perkantoran hits operasional badan permusyawaratan desa 2lolos operasional "lokos\| imuniangan akhir masa jabatan kepala desa dan perangkat desa \|ryool kegiatan penetapan dan penegasan batas desa \|olor kegiatan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa 2tiles\| kegiatan penyusunan profil desa \|also kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa 2hilir kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa lalu2\|o kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor desa 2lulus kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa d2filial pembangunan pemeliharaan peningkatan kantor desa lulus jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintahan desa 2folikel pengelolaan informasi desa 2lalai penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa 2lalu penyusunan review dokumen rpm desa d2lalat\| penyusunan dokumen rkp desa 2label penyusunan dokumen apb desa 2plat penyusunan produk hukum desa 2lal2el pemutakhiran data penduduk 2sales penyelenggaraan fasilitasi administrasi kependudukan label (kegiatan penyusunan dok. laporan pengelolaan keuangan desa files\| (kegiatan pemilihan dan pelantikan kepala desa antar waktu \|alel (kegiatan pengisian dan pelantikan bpd antar waktu \|oleh\| kegiatan pengelolaan keuangan desa 2false\| (kegiatan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa \|ol2ol kegiatan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan perangkat desa. \|also\| kegiatan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan bpd . \|hasil kegiatan kerjasama antar desa \|ils2\| (kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan kegiatan kajian pendirian bum desa isa\| kegiatan rapat koordinasi antar pemerintahan desa dengan kd. \|iss\| (kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya false kegiatan pendataan pertanahan \|als7\| kegiatan penyusunan peraturan desa laporan pertanggungjawaban kegiatan penyusunan rancangan peraturan desa lainya \|also\| kegiatan pemilihan kepala desa antara waktu \|also\| (kegiatan penyusunan laporan kepala desa ipar\| pembangunan pemeliharaan peningkatan pagar kantor desa \|nja2\| penataan organisasi pemerintah desa. 2jelas \|ol penyusunan tata ruang desa nas penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa 2files\| penyelenggaraan kerja sama antar desa jao\| pengembangan tata ruang desa dan peta sosial desa ' ')' j2lila\| pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat desa oo \|atas\| penetapan desa dalam klb ja9\| pengelolaan data dan informasi kebencanaan skaladesa '')') o o \| pendataan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 2also penyandang disabilitas j2lili\| kegiatan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja ' )' kegiatan pendataan kelompok usaha ekonomi produktif perempuan skala xiolsso\| kegiatan pendataan potensi kerawanan pangan tingkat desa d2portal (kegiatan pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa kegiatan pendataan potensi desa ' ')') \| j2lille\| kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat kim) desa ' \| kegiatan pendataan jenis dan produk usaha mikro kecil dan menengah aaa kegiatan sertifikasi tanah kas desa oo) \|j1\|so0\| kegiatan lomba dusun desa kampung \|ij\|eo\| kegiatan penguatan tugu batasdesa oo lilin (kegiatan peningkatan pendapatan sektor pbb tilt2f kegiatan penataan batas wilayah dusun tales\| kegiatan pemekaran wilayah dusun tea kegiatan pemekaran desa files kegiatan penyusunan tata ruang desa \|also\| (kegiatan pemetaan nama nama gang rt rw plang desa \|oe7\| kegiatan penyediaan nomor rumah penduduk ') \|6s\| kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ' ') 2jaloc\| kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan lake pata dom kegiatan penyediaan jasa pengguna anggaran kegiatan penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa ' ) \| kegiatan pembangunan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor ' \|7a2\| kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kegiatan pemetaan kebutuhan masyarakat ' ')')' kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif 'o' ' ' ' \|laksanaan pembangunan j2\| foil pembangunan pemeliharaan peningkatan jalan desa jalan pemukiman \|2jo2\| pembangunan pemeliharaan peningkatan jembatan desa '' \| d2lz tol pembangunan pemeliharaan peningkatan jalan usaha tani kegiatan pembangunan pelestarian pengelolaan pemanfaatan lala pantauan tangga bidan pembangunan pemeliharaan pengembangan sarana dan prasarana aaa kegiatan pemeliharaan pengelolaan pelestarian sarana dan prasarana afafoo\| tempat pemakaman umum desa \|2jo7\| pembangunan pemeliharaan gudang barang \|os\| pembangunan pemeliharaan poskamling pembangunan pemeliharaan peningkatan pengadaan sarana dan plafon pemasang \|2j\|to\| pembangunan pemeliharaan peningkatan saluran drainase ' )') \| pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar ' ' \| pelaksanaan pembangunan pemeliharaan pengelolaan dan pemanfaatan geo . j13\| pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bersama kue) \|2maaf pembangunan pemeliharaan peningkatan embung desa pembangunan pemeliharaan peningkatan saluran irigasi o)') \| aaa setiger pembangunan pemeliharaan dinding penahan tanah dpt) \|2j18\| pembangunan pemeliharaan peningkatan pintu air \|2j19\| pengadaan sarana dan prasarana ambulance desa ' ' pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan desa rumah pintar adalah perang tema gama pan gedung serba guna \|elemen pembangunan pemeliharaan pengadaan box civet tele3f pembangunan pengadaan gorong gorong team pengadaan pemeliharaan mesin logging \|2le5\| pembangunan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana tg "2t2t2e\| pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana tanggap bencana te7\| pembangunan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan tes\| pembangunan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan t2of pembangunan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana keagamaan kegiatan pengadaan alat pemeliharaan pemanfaatan gotong royong pembangunan pemeliharaan peningkatan gedung bangunan satu atap dan jj. pelayanan masyarakat pembangunan pengembangan pengelolaan sosial budaya dan keagamaan \|2aaf pembangunan tembok penahan tanah i35\| kegiatan pembangunan pemeliharaan pengelolaan taman desa lal pena erat pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional kegiatan pembangunan pemeliharaan pengelolaan pemanfaatan sarana air jala keren pan kegiatan pembangunan pemeliharaan peningkatan pengelolaan pemanfaatan kegiatan dibidang kesehatan kegiatan pembangunan pengelolaan taman bacaan masyarakat ' \| \|2jao\| kegiatan pembangunan dan pengelolaan perpustakaandesa kegiatan \|4i pembangunan pemeliharaan peningkatan pengelolaan pemanfaatan kegiatan dibidang pendidikan \|2ja2\| kegiatan pengembangan usaha mikro berbasis desa kegiatan pembangunan pengembangan pengelolaan pemanfaatan \|area\| (remeimarsan penanaman kepakan dadang peranan kegiatan pembangunan pengembangan pengelolaan pemanfaatan \|alaa (remcimaraan pengadaan indung petasan mak secamakotekir \|as\| kegiatan pengembangan pengelolaan pemanfaatan wisata desa ' \| \|a6\| kegiatan pengelolaan pemanfaatan usaha hutandesa \|2jat\| kegiatan pembersihan daerah aliran sungai ' \|2as\| kegiatan pembangunan pusat pemberdayaan masyarakat \|2ja9\| pengadaan pemeliharaan mesin pollen mesin konstruksi ' pembangunan pemeliharaan pengelolaan pemanfaatan pengadaan sarana pembangunan pemeliharaan peningkatan pengelolaan gedung tpo, lelah aan ramanengnapan tab pembangunan pemeliharaan pengembangan pemanfaatan pengelolaan alasan\| fowaewiana angka dem pembangunan pengelolaan sarana prasarana tempat sampah sea alam tss( pengembangan pengelolaan desa singa pelaksanaan evaluasi perlombaan desa pemberian stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni rth) bedah alan pembangunan pengelolaan pendataan warga putus sekolah dan buta gapura dan batas desa teo pengadaan lampu penerang jalanbesa oil pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat bae. bagi keluarga miskin \|6o3\| pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat ) caf pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran tos pembangunan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik \|2loo\| pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan \|e7\| ipengembanganenergiterbarukan tos pembangunan pemeliharaan rehabilitasi penerangan jalan desa desa. \|2f7ol pengelolaan kegiatan tanaman obatkeluarga og) (227i pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli f2\| (kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tambatan perahu i73f pemberian makanan minuman tambahan dan vitamin oo. alas pembangunan pengadaan pengelolaan pemeliharaan pemanfaatan pening kata sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa tas penunjang sarana dan prasarana pendidikan dasar desa \| pembangunan pemeliharaan peningkatan pengadaan pengelolaan pemain aed kejam ion asias pengembangan usaha mikro berbasis desa tes pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan nag hasan kediaman bal pks), difabel dan difabel eieol pembangunan sarana dan prasarana desainnya tico pengelolaan kelompok usaha ekonomi mikro kecil pembangunan pemeliharaan pengelolaan bum desa serta penyertaan modal aplikasi siskeudes isa kegiatan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya ' tss pembangunan rumah tunggu tso\| kegiatan pelestarian rumah adat ts7 poo kegiatan pengadaan sarana dan prasarana informatika dan komunikasi tss\| kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan tso\| pembangunan sarana dan prasarana transportasi pembangunan pemeliharaan pengelolaan pengadaan pemanfaatan iso tingkatan sarana santan san keberatan undangan 2elebi penunjang kegiatan desa inovasi ise\| termantatan hinga obat amintemetgesa pemanfaatan jaringan website dan internet desa aaaa temmetatan dan peningkatan jaringan listrik oal pembangunan pemeliharaan pengadaan pengelolaan peningkatan pemanfaatan bangunan desa lainnya pelosi pembangunan tanggul penahan air, den aaa tangga dan pasar desa to7f pembangunan pemeliharaan sumur resapan jalan sumur bor "refs pembangunan kegiatan mobilitas kependudukan "2e too kegiatan penunjang acara tradisi adat istiadat) bupati sambas, ttd tabah roman surili lampiran inaan kemasyarakatan muara pembinaan pengelolaan pembentukan fasilitasi kegiatan lembaga adalah kemasyarakatan desa glee emelenggaraany tasi kegiatan ketentraman dan veteran aan kena man san \|l2\| \|lokal pembinaan fasilitasi kegiatan bidang keagamaan has losfopo penyelenggaraan tastitasi kegiatan gotong royong masyarakat cztekool jpasittasi kegiatan sanitasi berbasis masyarakat taeorfofo pembinaan fasilitasi kegiatan bidang olahraga blah perak kegiatan base keenan keadaaan masyarakat pam ara \|3j\| fasilitasi pendidikan bagi pelajar berprestasi \|3pa1\| fasilitasi pendidikan bagi pelajar tidak mampu talelaepo pembinaan fasilitasi selatan bidang pemanah gg pembinaan fasilitasi kegiatan pembinaan organisasi desa bata mainan pie mena \|i5\| pembinaan penyelenggaraan event olahraga tradisional \|3ji6e\| pembinaan fasilitasi kegiatan pengembangan perikanan lalu pembentukan dan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan dae fasilitasi kepada perancang disabilitas tanpa teranyar dan naa fasilitasi gerakan penanaman obat keluarga toga calo fasilitasi kegiatan pompa nama kemang aan gelar magi bra (german) j657j j & dioles resist kegiatan bagi kelompok populasi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya mes pembinaan fasilitasi kegiatan bidang perkebunan csee pembinaan fasilitasi kegiatan bidang peternakan baerpoo sosialisasi produk hukum desa tes\| sosialisasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat daop sosialisasi budaya masyarakat sson sosialisasi ketenagakerjaan sar sosialisasi empang kegitan pembangunan sarana danprasaranaolah raga bass pembinaan dan pengembangan bidang olahraga messi stat ban bintik pusat informasi dan konseling remaja putri asem kegiatan pelatihan kelompok tani dan nelayan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat l2\| \|3s\| kegiatan pembinaan penunjang karang taruna kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat desa \|ao\| (kegiatan pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa j4i\| kegiatan pembinaan rukun kematian atau sebutan lainnya (kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban \|3fa3\| pendataan dan pemetaan kawasan lindung dan konservasi skala desa \|3aa\| penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa ')'' ts3as irasiltasi lembaga sosial kemasyarakatan desa) tao fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik masyarakat esa desa renssomankelompok bmakeuaga lala pembinaan fasilitasi penyuluhan keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana dan akseptor keluarga berencana s51 pengembangan sarana dan prasarana olah raga desa sae penyelenggaraan olah raga tingkat desa pemanfaatan lahan pekarangan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar sem budaya promosi unggulan desa t3so pengembangan keolahragaan sosialisasi dan pencegahan narkoba hiv ads pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kegiatan sosialisasi media ts3oof kegiatan bina keluarga bata bkb, '2f3fo1f keg. sosialisasi anti radikalisme, komunisme dan terorisme t3o2p kegiatan santunan jompo sos kegiatan kelompok nelayan tabel pembinaan kegiatan lpm ses pengembangan seni budayawan keagamaan ts3ool pembinaan pemberdayaan trantibmas adala pangan rang dasa ana dan pemanasan bahan pekarangan 3es pembinaan penunjang kegiatanlembaga kemasyarakatan \|3leo pembinaan kepada kelompok masyarakat desa oo) \|7of pembinaan lembaga adat maesa sekolah (anak paud sekolah posyandu iss peningkatan kesehatanibuhami 2ls7al peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosialdasar \| hal7s bantuan pemberdayaan kegiatan olahraga ts7ol bantuan operasional lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat ajar pemberian bantuan pembangunan rumahlbadah pemberian bantuan bagi penyandang cacat ' ')') \| seol pembinaan kreatifitas pemuda 22s3hsi kegiatan pemuda danolahraga tss2f penguatan kapasitas kelompoktan 21slf pembentukan, fasilitasi dan pelatihan kelompok 2asal penunjang kegiatan pendidikan issn kegiatan fasilitasi pendidikan siswa berprestasi \|sso\| penunjang kegiatan kesehatan \|e7\| fasilitasi penunjang pelestarian kegiatan adat, budaya dan agama ' tes\| pembinaan penunjang kegiatan pkk kelompok perempuan seol pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa ena masyarakat desa ser) kegiatan pembinaan dan pengelolaan kelompok bina keluarga kegiatan pembinaan dan pengembangan remaja masjid ) it3lo3l kegiatan pembinaan organisasi dan pemuda \|2r3faf kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan kegiatan pembinaan dan pengelolaan posyandu kegiatan pembinaan dan fasilitasi hari besar keagamaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan poskesdes dan polindes also kegiatan pengembangan sanggar belajar, seni budaya dan perpustakaan desa '2ls3look pembinaan dan pengembangan seni budaya daeraherdayaan masyarakat \|arloji\| peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan perangkat 21a to2\| peningkatan kapasitas bagi bpd peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa ' ' aoa peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa keluar daerah \|2laj\|os\| peningkatan kapasitas bagi tim popped \|also\| (iiuntvaan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa perguruan tinggi \|2laju7\| sosialisasi pembentukan bum desa tos\| peningkatan kapasitas dan manajemen bum desa \|also\| penyuluhan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat \|ajaib\| peningkatan kapasitas bagi tim updating profil desa 2lalat\| pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan talu2\| peningkatan kapasitas bidang keagamaan 2alas\| peningkatan kapasitas bidang seni dan budaya lama\| peningkatan kapasitas bidang pendidikan \|4l\|i peningkatan kapasitas operator siskeudesdi desa \|a16) kegiatan pelatihan produksi dan packaging produk desa \|alap (kegiatan promosi produk unggulan desa 2lalat penyuluhan tentang bahaya napa desa alih\| pelatihan keterampilan kewirausahaan af20\| kegiatan kampanye sadar wisata dan sapta pesona pariwisata 2latar\| sosialisasi pendaftaran dan perizinan kapal perikanan bawah gt \|af221 pelatihan kader vaksinator bidang perternakan \|ales pelatihan eur master penanganan pemotongan llewyn) af2a\| pelatihan dan pembinaan agribisnis bagi kelompok tani alas peningkatan kualitas sdm kesejahteraan sosial masyarakat \|al2e\| peningkatan kapasitas tim literasi pertanian berbasis if) oo ales\| pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin \|also\| bedah rumah bagi masyarakat miskin 2also\| penyuluhan program terpadu ppwkss tsi\| (peningkatan kapasitas pelatihan bagi kader satgas desa p2tp2a tags2\| peningkatan kapasitas kepada tim penanggulangan bencana desa tass pengembangan kapasitas bagi tim kampung desa asa sosialisasi pelatihan terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal pelatihan teknologi tepat guna ttg) \|4a\| pelatihan pengembangan program inovasi desa pd) tas pelatihan wawasan kebangsaan untuk wilayah perbatasan antar tass\| peningkatan kapasitas bidang peranan \|at3o\| peningkatan kapasitas bidang peternakan tajam\| peningkatan kapasitas bidang perkebunan afar peningkatan kapasitas bidang olah raga raja2\| peningkatan kapasitas bidang ekonomi produktif tajam emelenggaraan musyawarah desa ajpa penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa nafas\| penyelenggaraan musyawarah rpm desa falcon penyelenggaraan musyawarah rkp desa alan penyelenggaraan musyawarah apb desa peverngsaran musyawarah kpud, telan penyelenggaraan musyawarah penyusunan produk hukum desa also osiaisasasidan motivasi masyarakat 2elsiiookesiatan pemberdayaan masyarakat talk2l penggalangan partisipasi masyarakat tass kegitan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan tatal penunjang kegiatan psm dan siluman talks kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat tse\| (kegiatan study banding bagi pemerintah desa, bpd dan lkd tats7\| kegiatan lomba desa tass\| pemberian modal bagi karang sarana also peningkatan usaha pemuda tabel pemberdayaan penyelenggaraan jenazah ter pesta rakyat tate2f peningkatan kapastastpk 2latest\| peningkatan kapasitas kader posyandu take\| peningkatan kapasitas pengelola aset destak terduga \|l2lolos penanggulangan wabah penyakit \|slo2l\| penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan \|215slo3\| penanggulangan kebakaran pasar desa tempat umum dalam skala besar "2s hoa\| (keadaan darurattainyapegawaitunjangan jabatan perangkat desa tunjangan jabatan badan permusyawaratan desa pai tunjangan akhir masa jabatan kepala desa dan perangkat desa tambahan penghasilan tetap kepala desa tambahan penghasilan tetap perangkat desa las tambahan tunjangan jabatan kepala desa tambahan tunjangan jabatan perangkat desa tambahan tunjangan jabatan badan permusyawaratan desa belanja pegawai lainnya bupati sambas, ttd tabah roman surili lampiran varang dan jasa irprleefoolteania fotokopi, cetak dan penggandaan srp pos benda pakaian dinas dan atributnya ool belanja bahan praktek dan pelatihan \|oo\| belanja santunan kaum dhuafa ) \|#\| \|6o belanja makan minum kegiatan \|o8\| belanja bantuan bahan kegiatan ( \|#\| belanja seragam kegiatan belanja honorarium penerima hasil pekerjaan \|8o belanja insentif guru paud \|s0\| belanja barang dan jasalainnya bupati sambas, ttd tabah roman surili lampiran vmodal tilt ktsoo belanja modal tanah sarana umum tir etos belanja modal tanah lainnya tilt pitstop belanja modal pengadaan alatalat beratpenerapan kode rekening belanja desabelanja makanan dan minuman rapat pada operasional perkantoran l2 jog\| belanja alat tulis kantor pada kegiatan penyusunan profil desa jo6\| belanja alat ukur pada kegiatan pembangunan jembatan desa bupati sambas, ttd tabah roman surilbiayagar berdayaempat lawang nomor tahun tentang penjabaran anggaran pen kepala daerah adalah bupati empat lawang. wakil kepala daerah adalah wakilempat lawdelapan puluh kabupaten empat lawang. babdan atau kelompok ma.na nansosial yang disebabkan karena kemiskinan kesusahan musibah, keterbatasan dana, konfliksosial, bencana yang menimpawarga masyarakat empat lawang dalam negeri maupun luar negeri. biaya pengamanolahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaandankesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan. besaran penggunaan biaya penunjang operasionanam puluhdelapan puluhlima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh depan rupiah) setiap objek pengamanan, biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan. besaran penggunaan biaya penunjang operasional wakimpat puluh limaenam puluh limadua pulu empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) setiap objek pengamanan, biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan. bab pertanggungjawaban pertanggung spp ls): ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (spp ls), cc. rincian surat permintaan pembayaran langsung spp ls), akuntansi bukti tanda terima yang ditandatangani kepala daerah dan wakil kepala bendahara pengeluaran kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah. penggunaan lebih lanjut penunjang operasional melalui bendahara pengeluaran kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai operasional oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mana dimaksud pada h.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gresik, menimbang bahwa sehubungan dengan meningkatnya biaya pengolahan dan pelayanan donor darah maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya pengganti pengolahan darah dan komponen da, memutuskan. bab ketentuan umum daerah adalah kabupaten gresik. bupati adalah bupati gresik. palang merah indonesia yang selanjutnya disingkat pmi adalah pmi kabupaten gresik. unit donor darah yang selanjutnya disingkat udd adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, pengolahan darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darahpaya pelayanann pengelolcriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. penyediaan darah adalah rangkaidanuji silang serasi darah crossmatch) adalah pemeriksaan utama sebelum dilakukan transfusi darah dengan cara memeriksa kecocokan antara darah pasien dengan darah donor sehingga darah yang dikeluarkan dari udd benar benar cocok (kompatibel). bab bpp dan komponen darah penghitungan bpp didasarkan pada penghitungan unit cost (biaya satuan) pengolahan dan pelayanan darah dengan mempertimbangkan biaya kegiatan operasional pengelolaan dan pelayanan darah maupun untuk pengembangan serta peningkatan pelayanan darah udd pmi. besaran bpp sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pasien peserta bpjs dan non rp. bpjs serta uji silang serasi crossmatch) dilakukan udd, dan bars dan uji silang serasi rp. crossmatch) dilakukan bars pemerintah swasta. bab iii pembayaran bpp pelaksanaan pembayaran bpp bagi pengguna darah dilakukan secara langsung saat mengambil darah atau komponen darah udd pmi. bagi pengguna darah yang ditanggung dan atau dijamin oleh instansi atau perusahaan atau asuransi kesehatan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan udd pmi, makaagi bars dan atau udd lainnya,pp dapat dikembalikan pengguna darah apabila darah belum diserahkan oleh udd pmi kepada pengguna darah. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlakuberita daerah kabupaten gresikperaturan daerah kabupaten pakpak bharnomor tahun kabupaten humbang hasundutan propinsi sumatera utara tentang lembaran negara republik indonesia tahun nomor kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan pulsa lembaran negara republik indonesia nomor dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah undang undang nomor tahun tentang keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esmenimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan undang undang nomor tahun tentang susunan dan pemerintah nomor tahun bahwa kedudukan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah perwakilan rakyat daerah ditetapkan dengan peraturan lembaran negara republik indonesia tahun nomor daerah dan memperhatikan surat keputusan dprd tambahan lembaran negara republik indonesia nomor kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang tata tertib dprd kabupaten pakpak bharat, undang undang nomor tahun tentang bahwa untuk memenuhi azas legalitas, kedudukan perbendaharaan negara lembaran negara republik protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan indonesia tahun nomor tambahan lembaran perwakilan rakyat daerah kabupaten pakpak bharat diatur negara republik indonesia nomor sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang pada huruf pembentukan peraturan perundang undangan lembaran cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud negara republik indonesia tahun nomor pada huruf a" dan b" dipandang perlu ditetapkan dengan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan daerah. mengingat undang undang nomor tahun tentang protokolkeuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan tambahan lembarnomor, tambahan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaran negara republik indonesia nomor ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatanpakpak bharat peraturan pemerintah nomor tahun tentang dan kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara bupati pakpak bharatkedudukan pengelolaan dan bertanggungjawab keuangan daerah protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota lembaran negara republik indonesia tahun nomor dewan perwakilan rakyat daerah. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang babdoman penyusunan peraturan tata tertib dewan daerah adalah kabupaten pakpak bharat, perwakilan rakyat daerah lembaran negara republik pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pakpak bharat, indonesia tahun nomor tambahan lembaran kepala daerah adalah bupati pakpak bharat, negara republik indonesia nomor wakil kepala daerah adalah wakil bupati pakpak bharat,penjelasan yang ditetapkan oleh pimpinan dprd. atas selanjutnya dengan diundangkannya undang undang nomor peraturan daerah kabupaten pakpak bharat tahun tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan nomor tahukedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan perwakilan rakyat daerah, maka sebagai pedoman yang mengatur anggota dewan perwakilan rakyat daerah mengenai hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd kabupaten pakpak bharat perlu diatur tersendiri dengan peraturan daerah. i. umum bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang susunan ii. demicukup jelas. menegaskan bahwa dprd merupakan lembaga pemerintah daerah sebagai cukup jelas. wahana demokrasi dala penyelenggaraan pemerintahan daerah. sebagai lembaga pemerintahan daerah, dprd mempunyai huruf yang dimaksud dengan acara resmi daerah kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan adalah acara yang diselenggarakan kabupaten pemerintah daerah. kedudukan setara bermakna bahwa antara dprd dan pakpak bharat. pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti huruf cukup jelas. tidak saling membawahi. hubungan bersifat kemitraan berarti dprd huruf cukup jelas. merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah cukup jelas. untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi cukup jelas. masing masing. ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan kepala untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling daerah dan wakil kepala daerah berlangsung mendukung diperlukan adanya pengaturan tentang hak hak protokoler dan gedung gedung dprd. keuangan pimpinan dan anggota dprd. pengaturan kedudukan protokoler cukup jelas. meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. yang dimaksud dengan pimpinan sementara adalah sedangkan pengaturan hak hak keuangan pimpinan dan anggota dprd pimpinan sementara yang terdiri atas seorang ketua merupakan pedoman dalam rangka pembinaan kegiatan dprd untuk dan seorang wakil ketua yang berasal dari (dua) mendukung kelancaran tugas dan fungsi dprd melalui apbd besarkan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak tambahan lembaran daerah kabupaten pakpak bharat nomor pertama dan kedua dprd. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tanda nomor kendaraan termasuk seluruh surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraan jabatan dan din, adalah uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pakpak bharat: anggota dprd dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas, pimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua, tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota dprd adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai pimpinan dan anggota dprd karena kedudukannya sebagai ketua, wakil anggota dprd dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan ketua dan anggota dprd, peraturan perundang undangan: tunjangan alat kelengkapan dprd adalah tunjangan yang diberikan setiap sekretariat dprd adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bulan kepada pimpinan atau anggota dprd sehubungan kedudukannya kabupaten pakpak bharat: sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah sekretaris dprd adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin atau komisi atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat sekretariat dprd: kelengkapan lainnya, kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara pimpinan dan anggota dprd berupa pemberian jaminan pemeliharaan resmi, kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan dprd dan protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan dprd, pemberian resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata pakaian dinas, uang duka wafat tewas dan bantuan biaya pengurusan penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai jenazah, dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan masyarakat, anggota dprd atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan diberhentikan dengan hormat, oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah, dalam belanja penunjang kegiatan dprd adalah anggaran belanja untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang dprd, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya, belanja sekretariat dprd adalah belanja untuk menunjang aktivitas dprd tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara dan sekretariat dprd, kenegaraan dan acara resmi, alat kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut panitia khusus dan tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, panitia legislasi adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat membahas hal hal yang bersifat tertentu dan khusus: tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut apbd adalah tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah: tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, pejabat pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, pimpinan dan anggota dprd sehubungan kedudukannya sebagai pimpinan pejabat pemerintah daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas dan anggota dprd:tata tempat dalam rapat rapat dprd sebagai berikut bab ketua dprd didampingi oleh wakil wakil ketua dprd: kedudukan protokoler pimpinan dan anggota dprd bupati dan wakil bupati ditempatkan sejajar dan sebelah kanan ketua dprd: bagian pertama wakil wakil ketua dprd duduk sebelah kiri ketua dprd: acara resmitata tempat dalam acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan bupati dan acara resmi pemerintah yang diselenggarakan daerah, wakil bupati sebagai berikutketua dprd sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah janji dan daerah.agian kedua bupati dan wakil bupati yang lama, duduk sebelah kanan pejabat yang tata tempattata tempat pimpinan dan anggota dprd dalam acara resmi yang diadakan sekretaris dprd, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan ibukota kabupaten sebagai berikut rapat: ketua dprd sebelah kiri bupati: mantan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik duduk sebelah kanan wakil wakil ketua dprd bersama dengan wakil bupati setelah pejabat pejabat yang mengambil sumpah janji dan melantik bupati dan wakil bupati. instansi verticperangkat daerah lainnyauntuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan perkhidmatan jalannya acara atau pejabat yang ditunjuk duduk sebelah kanan bupati: resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan anggota dprd yang akan mengucapkan sumpah janji, duduk tempat perundang undangan. yang telah disediakan: cc. setelah mengucapkan sumpah janji pimpinan sementara dprd duduk sebelah kiri bupati: bagian keempat pimpinan dprd yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang tata penghormatanpimpinan dan anggota dprd mendapat penghormatan sesuai dengan disediakan, penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah. pers kru tv radio disediakan tempat tersendiritempat dalam acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan ketua dan bagain kelima wakil wakil ketua dprd hasil pemilihan umum sebagai berikut pengamanan dan pengaturan acara resmipengamanan diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd. negeri, tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan cc. setelah pelantikan, ketua dprd duduk sebelah kiri bupati dan wakil dengan peraturan atau keputusan bupati.pengaturan acara resmi pimpinan dan anggota dprd disusun dengan agenda bagian ketiga acara. tata upacara bagian keenam tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan tanda nomor kendaraan jabatan upacara bendera. kendaraan jabatan yang digunakan pimpinan dan alat kelengkapan dprd pimpinan dan anggota dprd diberikan uang representasi, diberi tanda nomor kendaraan khusus. uang representasi ketua dprd setara dengan gaji pokok bupati yang protokoler tanda nomor kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pemerintah. ditetapkan dengan peraturan atau keputusan bupati setelah mendapat uang representasi wakil ketua dprd sebesar (delapan puluh persetujuan dari kepala kepolisian daerah.dalam hal pimpinan dprd berhenti berakhir masa baktinya, wajib juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai negeri sipil.an anggota dprd diberikan uang paket. bab iii uang paket sebagaimana dimaksud pada sebesar (sepuluh belanja pimpinan dan anggota dprd keseratus) dari uang representasi yang bersangkutan. bagian pertama penghasilpenghasilan pimpinan dan anggota dprd terdiri dari (seratus empat puluh lima keseratus) dari masing masing uang representasi. uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, pimpinan atau anggota dprd yang duduk dalam panitia musyawarah atau tunjangan panitia musyawarah, komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan tunjangan komisi: lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut tunjangan panitia anggaran: yang dip jang tunjangan badan kehormatan: ketua sebesar (tujuh setengah keseratus) dari tunjangan jabatan tunjangan alat kelengkapan lainnya. ketua dprd: wakil ketua sebesar (lima keseratus) dapimpinan dprd disediakan masing masing (satu) rumah jabatan beserta dprd, perlengkapannya dan (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang anggota sebesar (tiga keseratus) dari tunjangan jabatan ketua dprd. penyerah beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada standard harga yang ditetapkan dengan penetapan ketentuan jumlah uang sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku penghematan, kepatutan dan kewajaran. yang dituangkan dalam apbd. belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan pajak penghasilan pimpinan dan anggota dprd dikenakan sesuai dengan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada apbd. ketentuan peraturan daerahbagian kedua sejak pemberhentiannya. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd beserta keluarganya diberikan jaminan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang dprd, pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk alat alat kelengkapan dprd. daerah. bantuan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada keluarga pimpinan dan anggota dprd yang mendapat jaminan ditetapkan dalam apbd, dengan memperhatikan prinsip penghematan, pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan (dua) orang anak. kepatutan dan kewajaran serta kemampuan anggarananggota dprd dapat disediakan masing masing (satu) rumah dinas dibebankan pada apbd.d yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang berlakupimpinan dan anggota dprd disediakan pakaian dinas beserta atributnya apbd. yang terdiri dari dalam hal anggota dprd diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib pakaian sipil harian disediakan (dua) pasang dalam (satu) tahun. mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik pakaian sipil resmi disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun. kepada pemerintah daerah paling lambat (satu) bulan sejak tanggal pakaian sipil lengkap disediakan (satu) pasang dalam (lima) tahun. pemberhentian. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan (satu) pasang dalam tahun. apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang dprd, pemerintah daerah dapat rumah jabatan pimpinan dprd, rumah dinas anggota dprd beserta memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan dprd tidak dapat kepada pimpinan dan anggota dprd. disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah standard satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan struktur bangunan dan status hukumnya. keputusan bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaralam hal pimpinan atau anggota dprd meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan tunjangan perumahan. diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada diberikan uang duka wafat sebesar (dua) kali uang representasi atau apabila dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas pengucapan sumpah'janji. sebesar (enam) kali uang representasi, pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud harus bantuan biaya pengurusan jenazah dibebankan dalam apbd sejak dari memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standard rumah duka atau tempat tugas sampai tempat pemakaman.bagian ketiga daerah.rapat rapat, disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota dprd dengan kunjungan kerja, ketentuan penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan masa bakti kurang dari (satu) tahun, dihitung (satu) tahun penuh dan peraturan daerah: diberikan uang jasa pengabdian (satu) bulan uang representasi: peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme: masa bakti sampai dengan (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.untuk meningkatkan kinerja dprd dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi (tiga) bulan uang representasi, dan wewenang dprd, sekretaris dprd dapat mengangkat staf ahli dprd masa bakti sampai dengan (empat) tahun, diberikan uang jasa secara selektif sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan alat kelengkapan pengabdian (empat) bulan uang representasi, dprd. masa bakti sampai dengan (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian staf ahli sebagaimana dimaksud pada merupakan kelompok pakar setinggi tingginya (enam) bulan uang representasi. bawah koordinasi secretariat dprd. dalam hal pimpinan atau anggota dprd meninggal dunia, uang jasa kuantitas dan kwalitas dan tupoksi serta gaji staf ahli sebagaimana dimaksud pengabdian sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada ahli pada ditetapkan dengan keputusan bupati dengan memperhatikan warisnya. pertimbangan pimpinan dprd. pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikansecara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengelolaan keuangan dprd bab belanja penunjang kegiatbelanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja fungsi dan wewenang dprd. perangkat daerah sekretariat dprd. belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada disusun belanja penghasilan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan dprd. pada tersebut dalam ketentuan dianggarkan dalam pos rencana kerja dprd dapat berupa kegiatan dprd. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam ta) ketentuan dalam dianggarkan dalam pos sebagaimana penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja pembina pada lebur dalam oneanggaran belanja dprd merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pegawai sekretariat dprd sesuai dengan golongan dan jabatan, belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja dprd habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan, anggota sebagaimana dimaksud pada disamakan dengan satuan kerja dprd dan pegawai sekretariat dprd, sewa rumah, premi asuransi oran lainnya,bab anggota dprd dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama ketentuan penutup lembaga dewand perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan keputusan bupati. belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai gedung dan kantor dprd dan sekretariat dprd, rumah jabatan pimpinan pelaksanaannya diatur dengan keputusan bupati.aturan daerah ini dinyatakan sah mulai berlaku pada tanggal pengadaan perlengkapan peralatan rumah jabatan pimpinan dprd dan pengundangannya. atau tamah dinas anggota dprd yang sifatnya menambah nilai kekayaan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pengelolaan belanja dprd dilaksanakan oleh sekretaris dprd dengan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten pakpak bharat. berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat, menimbang bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dapat dibentuk lembaga lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, sebagaibahwa dan pertimbangan pada hurufkecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten, desa atau disebutistem pemerintahan nasional dan berada daerah kabupatenmerintah desa.lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk lembaga lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan untuk memberdayakan masyarakat, lembaga masyarakat dibentuk dengan peraturan desa. bab iii susunan organisasi dan tata kerja bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi lembaga kemasyarakatan ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab, sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan pengelola administrasi: cc. bendahara sebagai pengelola keuangan: ketua seksi sebagai unsur dan pelaksana. bagian kedua susunan pengurus susunan pengurus lembaga lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan desa. bagian ketiga syarat syarat pengurusan: mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun desa. bagian keempat tata cara pembentukan pengurus calon pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing masing warga masyarakat. pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara demokratis dan atau musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu. nama nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada bpd untuk mendapat persetujuan, pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dengan peraturan desa. bagian kelima kedudukan dan tugas lembaga kemasyarakatan berkedudukan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara efektif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalidan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat. bagian keenam hak, wewenang dan kewajiban hak, wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. bab ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada dan berperan sebelum berlakunya peraturan daerah ini seperti lpm, pkk atau sebutan lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. lembaga lembaga kemasyarakatan yang akan dibentuk desa setelah berlakunya peraturan daerah ini,lembaga kemasyarakatan desa i., lembaga kemasyarakatan yang ada desa merupakan mitra pemerintah desa dalam kegiatan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. jadi pembentukan lembaga kemasyarakatan desa adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat desa sesuai yang dibutuhkan. dengan demikian peraturan daerah ini adalah menjadi suatu perangkat yang kuat berupa landasan hukum untuk pendirian lembaga kemasyarakatan desa"a ,mekanisme penyusunanil. bab bentuk peraturan desa bentuk peraturan desa ditetapkan oleh pemerintah desa dengan berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pembentukan dan mekanisme peraturan desa dan peraturan daerah: muatan materi peraturan desa harus dengan perumusan yang jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma norma, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya. bab iii tata cara penetapan peraturan desa rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan bpd,pd mengadakan rapat yangdalam hal jumlah anggota bpd yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada dan rapat bpd tidak sah: apabila rapat bpd dinyatakan tidak sah, maka bpd menentukan waktu mengadakan rapat berikutnya selambat lambatnya (tiga) hari setelah rapat sebelumnya. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bpd selambat lambatnya (tiga) hari sebelum bpd menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam untuk dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat maka penyusunan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan desa dan tata ruang desa, pemerintah desa mengadakan rapat desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat: rapat desa sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh camat atau yang mewakili dari hasil rapat tersebut dilaporkan kepada kepala daerah melalui camat untuk dievaluasi. rancangan peraturan desa yang menyangkut bidang pembangunan desa dalam penyusunannya kepala desa dibantu oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dibidang pembangunan dan mendapat persetujuan dari bpd. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada sejauh mungkin dihindari dari pemungutan suara, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, camat atau pejabat lain yang ditunjuk menghadiri berkewajiban memberi pengarahan kepada kepala desa dan bpd. peraturan desa ditandatangani oleh kepala desa: peraturan desa sebagaimana dimaksud pada tidak memerlukan pengesahan dari kepala daerah: peraturan desa mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. bab tata cara pengambilan keputusan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bpd: peraturan desa sebagaimana dimaksud pada adalah peraturan desa: bersifat mengatur, menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat istiadat: untuk mendapatkan persetujuan dari bpd sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah dimusyawarahkan, naskah peraturan desa tersebut sudah diterima oleh bpd. bpd setelah menerima naskah peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya (tiga puluh) hari memberikan persetujuan: apabila dalam waktu sebagaimana pada bpd belum memberikan persetujuan maka peraturan desa dimaksud dinyatakan berlaku. peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya (satu) bulan harus dilaporkan kepada bupati dengan tembusan kepada camat, pembatalannya, desa. desa yang tidak dapat menerima keputusan pemerintah kabupaten tentang pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat. peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya (empatbelas) hari sudah memberikan tanggapan jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan maka peraturan desa tersebut dapat diberlakukan. untuk memperlancar pelaksanaan peraturan desa, kepala desa wajib menetapkan petunjuk pelaksanaan dengan keputusan kepala desa, keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diatas dilaporkan kepada kepala daerah dan tembusan kepada camat. kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan desa kepada bpd, kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepala daerah melalui camat dan menginformasikan kepada masyarakat. bab pembinaan dan pengawasan bpd berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa: peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada kepala daerah melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan: bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan derah ini maka segala ketentuan ketentuan lain yang mengatur tentang peraturan desasal.umum bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan secara bersama sama dengan badan permusyawaratan desa membuat peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa. untuk melaksanakan hal tersebut dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan deswajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah tentang urusan pemerintahan yangpbd kabupaten pakpak bharat tahun anggaran berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor dengan . urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.kependudukan dan catatan sipil. .pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. .keluarga berencana dan keluarga sejahtera. .sosial. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. .koperasi dan usaha kecil dan menengah. .penanaman modal. .kebudayaan dan pariwisata. kepemudaan dan olahraga. .kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. .0.pemberdayaan masyarakat dan desa. .statistik. .kearsipan. .perpustakaan. .komunikasi dan informatika. .pertanian dan ketahanan pangan. .kehutanan. energi dan sumber daya mineral. .perikanan. .perdagangan, dan da. kesehatan. lingkungan hidup. pekerjaan umum. penataan ruang. . perencanaan pembangunan. perumahan. kepemudaan dan olahraga. penanaman modal. koperasi dan usaha kecil dan menengah. kependudukan dan catatan sipil. ketenagakerjaan. ketahanan pangan. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. keluarga berencana dan keluarga sejahtera. perhubungan. komunikasi dan informatika. pertanahanu. pemberdayaan masyarakat dan desa. sosial. kebudayaan. statistik.. pertanian. cc. kehutanan. energi dan sumber daya mineral. pariwisata. industri. perdagangan. ketransmigrasian. rincian urusan pemerintahan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik yang bersifatdalam daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah: penyusunan susunan organisasi dan tata kerja,kpak bharat nomor tahun ditambah menjadi lampiran peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tanggal april tentang perubahan atasbagan struktur organisasi dinas kependudukan pencatatan sipil dinas kelompok jabatan fungsional kan umum dan keuangan evaluasi dan kepegawaian pelaporan bidang bidang bidang informasi, pendaftaran pencatatan pengelolaan penduduk sipil data pengkajian kependudukan seksi seksi seksi pelayanan kelahiran, administrasi pengakuan anak ormas kependudukan kematian data seksi seksi seksi perkawinan, pengkajian, identitas pengesahan penataan dan mutasi anak dan pengawasan penduduk perceraian penduduk bupati pakpak bharat, dto makmur beras, dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan. dinas kependudukan dan pencatatan sipil diantara bab dan bab xii disisipkan (satu) bab, yakni bab xii dan diantara dan disisipkan yakni sampai dengan sehingga berbunyi sebagai berikut . bab dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagian pertamaterdiri dari dinas: sekretariat: bidang pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil: bidang informasi, pengelolaan data dan pengkajian kependudukan:erikan pelayaninas: melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas: pengelolaan perlengkapan, urusan kepegawaian dan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, rumah tangga, humas, keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. at. sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang umum dan kepegawaian, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain, pengawasan dan pengendalian bidang umum dan kepegawaian. sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang keuangan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain, pengawasan dan pengendalian bidang keuangan. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinasftaran penduduk mempunyai tugasiak), pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam bidang pendaftaran penduduk: penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan: cc. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk,daftaran penduduk terdiri dari seksi pelayanan administrasi kependudukan, seksi identitas dan mutasilayanan administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, serta melakukan analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi kependudukan. seksi identitas dan mutasi penduduk mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk, serta melakukan pemantauan dan analisa terhadap perpindahan penduduk dalam daerah luar daerahatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan pencatatan terhadap kelahiran dan kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perkawinan dan perceraian, serta menyimpan dan memelihara dokumen perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam bidang pencatatan sipil: penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak baik baru maupun terlambat laporannya, melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil dan pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil:terdiri dari seksi kelahiran, pengakuan anak dan kematian: seksi perkawinan, pengesahan anak dan percerailahiran, pengakuan anak dan kematkelahiran, pengakuan anak dan kematkelahiran, pengakuan anak dan kematian. seksi perkawinan, pengesahan anak dan perceraperkawinan, pengesahan anak dan perceraperkawinan, pengesahan anak dan perceraian. bagian kelima bagian. bidang informasi, pengelolaan data dan pengkayjiari peciiyuuuuka bidang informasi, pengelolaan data dan pengkaji, pengelolaan data dan pengkajian kependudukan mempunyai tugas melaksanakan informasi dan pengelolaan data administrasi kependudukan meliputi fasilitasi, konsultasi dan pengembangan jaringan informasi kependudukan serta pengkajian data. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang informasi, pengelolaan data dan pengkajian kependudukan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam bidang informasi, pengelolaan data dan pengkajian kependudukan, penyelenggaraan informasi, pengelolaan data administrasi kependudukan, pemeliharaan dan pengkajian data kependudukan, cc. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pengelolaan data informasi administrasi kependudukan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan,informasi, pengelolaan data dan pengkajian kependudukan terdiri dari seksi teknologi informasi dan pengelolaan data: seksi pengkajian, penataan dan pengawasanologi informasi dan pengelolaan data mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang pelayanan dengan teknologi informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pemeliharaan data penduduk, pengembangan, pemeliharaan dan pemutakhiran data base kependudukan. seksi pengkajian, penataan dan pengawasan penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengkajian, penataan dan pengawasan penduduk, penyelenggaraan kegiatan, konsultasi dan koordinasi serta melakukan evaluasi pengkajian, penataan dan pengawasan kependudukan. diantara penjelasan dan disisipkan yakni sampai dengan sehingga keseluruhan penjelasan demi berbunyi sebagai berikutkpak bharat, menimbang bahwa organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa berdasarkharus diatur dalam peraturan daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi pemerintah desa dalam peraturan daerah kabupatens, kepala desa adalah pimpinan pada suatu desa yang membawahi satu wilayah desdalam hal sekretaris desa berhalangan menjalankan tugas maka kepala desa dapat menunjuk salah seorang kepala urusan untuk mewakilinya dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugas. bab ketentuan peralihan kepala desa dan perangkat desai. umum undang undang nomor tahun merupakan pengembangan demokrasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota, didasarkan pada azas desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan iklim demokrasi yang ada daerah. berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dam maka disusun peraturan daerah kabupaten pakpak bharat yang merupakan dasar hukum susunan organisasiunsur staf adalah unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan. bab susunan organisasi susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa adalah pimpinan, sekretaris desa adalah staf dibantu kepala urusan, kepala dusun adalah unsur wilayah lingkungan kerja pemerintah desa, unsur pelaksana teknis. struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab iii kedudukan, tugas, fungsi dan kewajiban bagian pertama kedudukan pemerintah desa berkedudukan desa. pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau sebutan dengan nama lain(satu) kali dalam satu tahun pada akhir tahun dengan tembusan kepada camat. bagian kedua tugas, wewenang, fungsi, kewajiban dan larangan pemerintahuntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada kepala desa mempunyai fungsi perencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan desa, pembinaan organisasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pelaksana pembinaan kemasyarakatan dan perekonomian desa: pengawasan penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desajan ketiga perangkat desa kepala desa dalam menjalankan tugasnya, dibantu unsur staf atau pelayanan bidang administrasi yaitu sekretaris desa sebagai pimpinan sekretariat desa. kepala kepala urusan memberikan pelayanan staf atau ketatausahaan diantaranya: kegiatan pemerintahan: kegiatan pembangunan: kegiatan perekonomian: kegiatan kesejahteraan rakyat, kegiatan keuangan: kegiatan umum. unsur pelaksanaan teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa, urusan pengairan dan lain lain,mempunyai tugas sebagai berikut memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa, memimpin, mengdesa, membantu merumuskan program desa: melaksanakan urusan urusan surat menyuru: menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa, mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi memelihara) kekayaan desasekretaris desa dalam.menjalankan tugasnya dibantu kepala urusan. urusan pemerintahan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut melaksanakan kegiatan administrasi penduduk desa:: melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa: melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakatkegiatan administrasi pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. urusan pembangunan mempunyai tugas antara lain sebagai berikutmpersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana proyek daftar usulan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. urusan perekonomian mempunyai tugas antara lain sebagai berikutud), perkreditan dan lembaga perekonomian lainnya, memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pengurusan ijin usaha, ijin pembangunan dan lain lain: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas antara lain sebagai berikut melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat masyarakat termasuk bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olah raga, pemberdayaan wanita, pemuda, pramuka dan pmi desa, mengadakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna netrpara narapidana: memonitor perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya desa (perpustakaan desa): mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (keluarga berencana, transmigrasi dan lingkungan hidup): melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. urusan keuangan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut menyelengarakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan perundang undangan yang berlaku: mengumpulkan dan menganalisa data sumber pendapatan desa baru untuk dikembangkan, melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. urusan umum, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut melaksanakan dan mengendalikan surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan, melaksanakan pengetikan surat surat hasil persidangan dan naskah rapat rapatlaksanakan dan mengusahakan ketertiban, kebersihan kantor dan bangunan milik desa, melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum: mencatat inventaris kekayaan desa, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kerumah tanggapan pada umumnya: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. pengembangan maupun perampingan organisasi pemerintah desa dan atau unsur pelaksana teknis lapangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa, disampaikan kepada bupati untuk mendapat pengesahan. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepalaan desa. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan pemerintahan desadalam melaksanakan tugasnya. dalam hal kepala desa berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka dalam pelaksanaan tugas kepala desa diwakili sekretaris desa. dalam hal kepala desa berhalangan tetap untuk menjalankan tugas lebih dari (sembilan puluh) hari, bpd dapat mengusulkan salah seorang perangkat desa kepada bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi pejabat kepala desa.
pakpak bharat, menimbang aa. bahwa desaahwa untuk memperkuat pemerintahan desa, dipandang perlu membentuk badan permusyawaratan desa desa desa yang ada kabupaten pakpak bharat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a dan huruf b , perlu menetapkanembaguka pemuka masyarakat adalah tokoh tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi politik dan golongan profesi yang bertempat tinggaldengan kepala desa:(satu) kali dalam (satu)pala dusun, kepala lorong, pemangku adat, golongan,: tidak pernah dihukum penjara karena melaksanaadan permusyawaratan desa, memenuhi syarat syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang desa. calon anggota bpd ditetapkan secara musyawarah dan mufakat: mekanisme musyawarah dan mufakat adalah membuat daftar hadir musyawarah dan mufakat penetapan anggota bpd, memilih nama nama anggota bpd dengan dasar musyawarah dan mufakat: membuat. cc. membuat berita acara hasil musyawarah dan mufakat penetapan anggota bpd. peserta musyawarah adalah ketuakepala daerah: anggota bpd sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersamamu sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh kepala daerah,langsung:masalahmeninggal dunia: atas permintaan sendiri,melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku. pemberhentian anggota bpd diusulkan oleh ketua bpd kepada bupati walikota melalui kepala desa:: anggota bpd yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan (dua permufakat. . selambat lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota bpd, kepala daerah: sekretaris bpd dipilih oleh rapat pleno bpd:, hal hal yang dikecualikan: hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan: keuangan dan administratif. bab anggota bpd yang lowong keanggotaan bpd yang lowong karena berhenti atau diberhentikan dapat diadakan pemilihan untuk mengganti keanggotaan yang lowong dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan bab ii. bab vi. bab pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja bpd mekanisme pelaksanaan rapat: rapat bpd diadakan dalam rangka penetapan peraturan desa, penentuan waktu rapat bpd diadakan menurut kebutuhan sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) tahun: rapat bpd dapat dilaksanakan pada hari yang ditentukan atau pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat setempat, dalam hal kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban, rapat dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dibantu sekretaris bpd dan dihadiri oleh anggota bpd, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan lainnya dan masyarakat. tertib pelaksanaan rapat: sebelum rapat dimulai, setiap anggota bpd wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan: rapat dibuka oleh pimpinan rapat jika daftar hadir telah ditandatangani anggota bpd yang hadir, apabila peserta rapat akan meninggalkan ruangan karena sesuatu hal harus terlebih dahulu meminta izin dari pimpinan rapat: apabila dalam rapat terdapat hal hal yang menyebabkan rapat diskors, pimpinan rapat sensors rapat sampai waktu yang ditentukan: jalannya rapat dan hasil hasil rapat dicatat oleh sekretaris bpd dan dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan berita acara rapat. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat: bpd menerima, mencari dan mengumpulkan informasi dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, melaksanakan pembahasan: menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti. hubungan kerja bpd dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya: bpd berkedudukan sejajar dengan kepala desa dan memiliki hubungan kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan kepala desa, bpd menerima masukan dari lembaga kemasyarakatan lainnya dan memiliki hubungan kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan lembaga kemasyarakatan. bab v:: ketentuan lebih lanjut mengenai bpd ditetapkan deumum peraturan daerah ini disusun berdasarkan ketentu dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa badan permusyawaratan desa yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa oleh karena badan permusyawaratan desa merupakan salah satu bentuk perwujudan dan pelaksanaan demokrasi berdasarkan pancasila tingkat pemerintahan desa oleh karena badan permusyawaratan desa yang merupakan wadah dan wahana penyalur aspirasi masyarakat desa. sedangkan badan permusyawaratan desa yang diatur dalam peraturan daerah ini merupakan unsur pemerintahan desa yang keanggotaannya dipilih dari calon calon yang diajukan dari dan atausekretariat daerahperangkatabi. dan sekretariat dewan perwakilan rakyatsekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyatkpak bharat perwakilan rakyat daerah. asisten adalah asisten sekretariat daerah kabupaten pakpak bharat. eselon adalah tingkat jabatan struktural. staf ahli adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki keahlian bidang ilmu tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. kelompok tenaga ahli adalah sekelompok orang yang dipilih dan oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dari masyarakat atau akademis yang motornya dibayar sesuai dengan kemampuan keuanganpakpak bharat bab iii sekretariat daerah bagian pertama, bagian hukum dan hak asasi manusia, bagian organisasi dan tatalaksana, bagian kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. asisten administrasi pembangunan,asisten sekretariat daerah asisten sekretariat daerah terdiri dari asisten pemerintahan: asisten administrasi dan pembangunan. tiap tiap asisten sekretariat daerah dipimpin oleh seorang asisten yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah. bagian ketiga asisten pemerintahan asisten pemerintahantata pemerintahan, bagian hukum dan hak asasi manusia: bagian organisasi dan tatalaksana, bagian kesatuan bangsa dan perlind. paragraf bagian tata pemerintahantata pemerintahan terdiri dari sub bagian pemerintahan: sub bagian pertanahan dan perbatasan, sub bagian otonomi daerah dan kerjasama,kum dan hak asasi manusia bagian hukum dan hak asasi manusihak asasi manusia terdiri dari sub bagian penyusunan rancangan peraturan perundang undangan: sub bagian pengkajian dan dokumentasi hukum, sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusidan tatalaksana bagian organisasi dan tatalaksana adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh sporadan tatalaksana terdiri dari sub bagian kelembagaan dan tatalaksana, sub bagian analisis jabatan, sub bagian akuntabilitas kinerjkesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bagian kesatuan bangsa dan perlindkesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat terdiri dari sub bagian pembinaan kesatuan bangsa, sub bagian perlindungan masyarakat, sub bagian fasilitasi politikterdiri dariterdiri dari sub bagian protokol, sandi dan telekomunikasi: sub bagian pers dan pemberitaan, sub bagian perpustakaan, arsip dan dokumenumumterdiri dari sub bagian tata usaha dan kepegawaian: sub bagian ketatausahaan keuangan, sub bagian rumah tanggaekonomi dan pembangunanekonomi dan pembangunan terdiri dari sub bagian sumber daya alam: sub bagian administrasi pembangunan, sub bagian sarana perekonomikesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat terdiri daribi. bab staf ahli kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli. staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil sesuai dengan persyaratan peraturan perundang undangan. tugas dan fungsi staf ahli bupati ditetapkan oleh kepala daerah luar tugas dan fungsi perangkat daerah. staf ahli bupati merupakan jabatan struktural eselon ii.bpemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi sekretaril.a. asisten pada sekretariat daerah merupakan jabatan struktural eselon ii.b.sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian pertamaterdiri dari sekretariat, bagian, terdiri dari: bagian umum: bagian perundang undangan, risalah dan persidangan, bagian hubungan masyarakat dan protokoler. bagian. ccterdiri dari sub bagian tata usaha, kearsipan dan kepegawaian: sub bagian perlengkapan, sub bagian keurundang undangan, risalah dan persidangan bagian perundang undangan, risalah dan persidanganundang undangan, risalah dan persidangan terdiri dari sub bagbungan masyarakat dan protokoler bagian hubungan masyarakat dan protokoler:2) berada'pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyewan perwakilan rakyat daerah merupakan jabatan struktural eselon i.b. kepala bagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah merupakan jabatan struktural eselon il.a. kepala sub bagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab ketentuan peralihan rincian tugas pokok dan fungsi masing masing jabatan lingkunganpada sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dapat dibentuk jabatan fungsional. bab vii pembiayaan segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyathal:kantor kependudukan dan catatan sipil sampai dengan dicabut. penjelasan bab kantor kependudukan dan catatan sipil sampai dengan dicabut. lampiran vii peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tanggal novembertentang republik indonesia nomor penerbitan lembaran daerah dan berita daerahsebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang penetapan peraturan indah undang undang nomor tahun menimbang bahwa menindaklanjuti undang undang nomor tentang, perubahan undang undang woman tahun tahun tentang pembentukan peraturan perundang 'tentang pemerintahan daerah menjadi undang undang lembaran negara republik indonesia tahun nomor manan perkapalan daerah, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bawahnya dimuat daam berita daerah: ladang undang nomor kaa tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa untuk mewujudkan ferb. kansas san lembaran negara republik indonesia tahun nomor peraturan daerah brata bupati dan peraturan lain tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dibawahnya, perlu diadakan pengaturan mengenai peraturan pemerintah nomor tahun tentang keberadaan lembaran daerah dan berita daerah: kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud lembaran negara republik indonesia tahun nomor pada huruf dan dipandang pengaturannya tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ditetapkan melaluidengan persetujuan bersamaewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pakpak bharat tambahan lembaran negara republik indonesia nomobupati pakpak bharatrah tentang penerbitan lembaran daerah dan berita daerah. dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: daerah adalah kabupaten pakpak bharat: peraturan bauran tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pakpak bharat: beraturan data pada: rel isi: kepala daerah adalah bupati pakpak bharat bharat peraturan daerah tentang kelembagaan: dewan parsaikilan rakyat daerah yang selanjutnya. disingkat dprd, adalah peraturan daerah yang mengatur selain materi peraturan daerah huruf dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pakpak bharat, peubah dengan diatas. dan terkait teri peran sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat, pan asa nelayan pas perahu debra, atau dalan sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten pakpak bharat: manan dera peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum: bab iii peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah: berita daerah: peraturan bupati, peraturan bersama dan peraturan bupati tertentu yang telah lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah: mengikat masyarakat harus dimuat dalam berita daerah. i. tambahan lembaran daerah adalah kelengkapan dari lembaran daerah peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam adalah peraturan untuk mencatat penjelasan peraturan daerah: yang muatan materinya untuk melaksanakan peraturan daerah. berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan peraturan bersama yang telah mendapat persetujuan dprd dan telah untuk mengundangkan peraturan bupati atau peraturan lain dibawahnya: ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengundangan adalah penempatan peraturan perundang undangan dalam peraturan bersama tentang kerjasama dengan pihak ketiga: lembaran daerah atau berita daerah. peraturan bersama tentang kerjasama dengan daerah lain: peraturan bersama tentang kerjasama dengan badan lembaga luar negeri bab peraturan bupati tertentu sebagaimana dimaksud antara lain meliputi lembaran daerah peraturan bupati tentang pemberian tanda penghargaan terhadap seseorang atau tokoh masyarakat, peraturan bupati tentang penetapan nama jalan, peraturan perundang undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah fana santan pelimpahan tugas dari kepala daerah kepada adalah peraturan daerah. peraturan bupati atas penetapan lain yang perlu diketahui oleh umum. peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh bupati agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam lembaran daerah. peraturan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus dimuat dalam berita daerah. pengundangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam peraturan desa sebagaimana dimaksud pada meliputi atribut ditetapkan sebagai berikut peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, peraturan desa tentang retribusi: peraturan bupati dicantumkan dalam berita daerah seri peraturan desa tentang kelembagaan: peraturan bersama dicantumkan dalam berita daerah seri peraturan desa yang mengatur selain materi peraturan daerah huruf cc. peraturan bupati tertentu dicantumkan dalam berita daerah seri sampai dengan pengundangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut seri peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, bab seri peraturan desa tentang retribusi, tata cara pengundangan seri peraturan desa tentang kelembagaan, seri peraturan desa yang mengatur selain materi peraturan desa huruf asa sampai pemerintah daerah menerbitkan lembaran daerah dan berita daerah untuk mengundangkan peraturan daerah, peraturan bupati dan atau peraturan lain bawahnya. pejabat yang berwenang mengundangkan peraturan perundang undangan yaitu sekretaris daerah. pengundangan peraturan daerah ditetapkan sebagai berikut bab seri untuk peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ketentuan penutup: dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten pakpak bharat tentang seri untuk peraturan daerah yang materi peraturan daerah selain huruf penerbitan lembaran daerah dan berita daerah maka dinyatakan berlaku sejak sampai dengan diundangkan. pencatatan penjelasan atas peraturan daerah dalam tambahan lembaran daerah ditetapkan sama dengan pengundangan peraturan daerah sebagaimanadan
peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang pembentukan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pembinaan dan pelayanan masyarakat desa diperlukan adanya penataan wilayah administrasi desa melalui cara pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa serta penetapan batas wilayah desa, bahwa jugpemekartugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau dari pemerintah propkecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkdengan nama lain adalah pimpinan pada suatu desa yang membawahi satu wilayah desa, badan permusyawaratan desa atau yang disebutkepala dusun atau disebut dengan nama lain adalah pimpinan pada suatu dusun yang membawahi satu wilayah dusun, pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa desa yang telah ada, penggabungan desa adalah tindakan penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa yang baru, penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada: pemekaran desa adalah tindakan mengadakan desa baru dalam wilayah desa yang telah ada. bab pembentukan dan pemekaran bagian pertama tujuan pembentukan dan pemekaran pembentukan dan pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. desa dibentuk dan dimekarksarana prasarana pemerintah. bagian kedua syarat syarat pembentukan dan pemekaran dalam pembentukan dan pemekaran desa harus memenuhi syarat syarat serta memperhatikan faktor faktor sebagai berikut jumlah penduduk sedikit dirinya jiwa atau kepala keluarga kk), luas wilayah yang mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat, cc. sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pusat pengembangan, prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan: sosial budaya: kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri ciri kehidupan masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia. desa dibentuk dan atau dimekarkan dengan memperhatikan ciri ciri kehidupan dan sifat masyarakat antara lain majemuk: lebih dinamis: cc. sensitif dan kritis, dukungan sosial ekonominya mayoritas terpengaruh oleh kehidupan kota. bagian ketiga nama, batas dan pembagian wilayah dalam pembentukan dan atau dimekarkan desa harus disebut nama, luas wilayah dan batas desa yang dibentuk. untuk melancarkan jalannya pemerintahan desa dapat dibentuk beberapa dusun sebagaimana dimaksud dalam jumlah dusun dalam satu desa sedikit dirinya terdiri dari (tiga) dusutiap tiap dusun dipimpin oleh kepala dusun dan bertanggungjawab kepada kepala desa. bab iii penghapusan dan penggabungan desa penghapusan dan penggabungan desa, diusulkan oleh kepala desa setelah persetujuan bpd kepada bupati melalui camat untuk mendapat penetapan dengan persetujuan dprd. penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan faktor faktor pembentukan desa sebagaimana diatur dalam dmengenai pembentukan, pemekar umum ini merupakan pelaksanaan dari keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. sebagaimana dimaklumi bahwdesa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. maka sesuai dengan judul dari peraturan daerah ini adalah pembentukan. pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa,. dengan demikian telah diperoleh landasan hukum yang kuat bagi pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desademi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud ini majemuk adalah anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ragam suku keturunan, agama dan adat istiadat, lebih dinamis adalah mudah menerima dan mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin meningkat: cc. sensitif dan kritis adalah peka terhadap setiap perkembangan perubahan yang timbul dalam lingkungan masyarakatnya, mudah menelaah dan cepat menentukan sikap terhadap sesuatu perkembangan: dukungan sosial ekonomi adalah perekonomian yang sudah terpengaruh dengan kehidupan kodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat, menimbang aa.a , perlu membentuk peraturan daerah tentang pedoman umum penyusunan rencana pembangundoman umuml. bab maksud dan tujuan pedoman umum:rpm untuk jangka waktu (satu) tahun.:, cc.. :rpmrpm wajib disampaikan kepada camat.untuk memfasilitasi dan mengawmakmur berasa diundangkan salak padatanggal agustusldinaspss s5a bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. tiapdan hortikultura terdiri dari seksi pengembangan tanaman pangan: seksi pengembangan tanaman hortikulturterdiri dari seksi pengembangan dan keanekaragaman pangan, seksi kewaspadaan dan pengkajian pangan dan gizperikanan terdiri dari seksi pengembangan produksi, seksi perlindungan dan pencegahan penyakikebunan terdiri dari seksi pengembangan dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kehutanan, lingkungan hidup dan pertambanghutanan, lingkungan hidup dan pertamb, lingkungan hidup dan pertambangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan terdiri dari: dinas: sekretariat: bidang pengelolaan hutan, bidang perlindungan dan rehabilitasi hutan: bidang lingkungan hidup: bidang pertambangan: kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis upt). bagan organisasi dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambelolaan hutan bidang pengelolahutan terdiri dari seksi tata usaha hutan: seksi pengelolalindungan dan rehabilitasi hutanrehabilitasi hutan terdiri dari seksi pengamanan hutan, seksi inventarisasi dan pemetaanterdiri dari seksi analisabangan terdiri darii dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pelaksana otonomi daerah bidang, kecil dan menengah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah.dinas: sekretariat: bidang perindustrian: bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, bidang pasar, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis upt)terdiri dari seksi bina usaha industri: seksi pengembangan iklim usahterdiri dari seksi bina usaha perdagangan, seksi perlindungan konsumekoperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terdiri dari seksi bina koperasi, seksi binaasar bidangsar terdiri dari seksi pendataan dan retribusi, seksi kebersihan pasarsosial, tenaga kerja dan transmigrasi bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasidan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari dinas: sekretariat: bidang sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan bencana, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis upt) terdiri dari seksi penyuluhan kesejahteraan keluarga dan narkoba, seksi kejuangan nilai nilai sosial dan pemakamn penanggulangan bencana terdiri dari seksi pembinaan dan penanggulangan bencana, seksi pemberdayaan pascaterdiri dari seksi peningkatan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja:ransmigrasi terdiri darindapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidangorganisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah terdiri dari: dinas: sekretariat: bidang pendapatan: bidang. bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang asset daerah: kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis upt)engembangan dan pengelolaan pendapatan asli daerah: seksi dana perimbangan dan penerimaan lain lainggaran terdiri dari seksi perencanaan dan penyusunan anggaran: seksi pelaksanaan dan administrasi anggartiap. bagian kelimakuntansi terdiri dari seksi verifikasi pelaksanaan apbd: seksi pembukuan dan penyusunan laporan keuasset daerah bidang assset daerah terdiri dari seksi pendataan dan analisa kebutuhan asset daerah: seksi ketatausahaan dan pelaporan asset daerkebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasidinas adalah dinas lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat. kepala dinas adalah kepala dinasdinas kecamatan. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat:: dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan. bab iii dinas pendidikan bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihbudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamananrhubungan, pertamanan dan kebersihan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. . organisasi dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan terdiri dari dinas: sekretariat: bidang kebudayaan, bidang pariwisata: bidang perhubunganpengembangan kebudayaan, seksi museum, purbakala dan benda cagar budayariwisata terdiri dari seksi pengembangan wisata, seksi pemasaran lalu lintas angkutan darat: seksi komunikasi dan informatikterdiri dari seksi pertamanan: seksi kebersihixiii bab xiii. unit pelaksana teknis (upt) dinas upt dinas daerah dipimpin seorang kepala upt dinas yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui kepala dinas. upt dinas terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bab xiv kepegawaian pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi dinapada dinas daerah merupakan jabatan struktural eselon iii.a. kepala bidang pada dinas daerahpada dinas daerah merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab ketentuan peralihan rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing masing jabatan lingkungan dinas daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. pada dinadinahal. pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bujsalinan ini telah sesuai dengan aslinya salak, tgl kepala bagian hukum dan ham setda kab. pakpak bharat mordehai orba suntuk, pembina nip.dinadinainas pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendidikmelaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi dinas pendidikan terdiri dari dinas: sekretariat: bidang tenaga kependidikan: bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah: bidang pendidikan luar sekolah:tenaga kependidikan bidangpendidikan terdiri dari seksi tenaga kependidikan pendidikan dasar, seksi tenaga kependidikan pendidikan menengah: seksi tenaga kependidikan pendidikan luar sekolluar sekolv. bab dinas kesehatan bagian pertamaterdiri dari dinas: sekretariat: bidang bina kesehatan masyarakat: bidang pelayanan kesehatan, bidang bina farmasi dan makanan: bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan:bina kesehatan masyarakat terdiri dari seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, seksi gizi dan usia lanjut: seksi kesehatan keluarga dan keluarga berterdiri dari seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: seksi pelayanan kesehatan khusus, cc. seksi akreditasi dan perijibina farmasi dan makanan bidang farmasi dan mamakanan terdiri dari seksi farmasi dan makanan: seksi pengawasan obat dan makanan: seksi perbekalanmberantasan penyakit seksi . seksi kesehatan lingkungan dan tempat tempat umum: seksi pengamatan penyakit surveilans epidemiologikerjaan umum bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi dinas pekerjaan umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umummelaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi dinas pekerjaan umum terdiri dari dinas: sekretariat: bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang peralatan dan penanggulangan kebakaran:llagian.gujian dan laboratori irigasi, seksi pemeliharaan irigasi, cc. seksi bina manfaatterdiri dari seksi perumahan, bangunan dan permukiman: seksi pembangunan dan penataan kota, seksialatan dan penanggulangan kebakaran bidang peralatan danalatan dan penanggulangan kebakaran terdiri dari seksi peralatan: seksi penanggulangan kebakaran, seksi perbekalan dan inventarisrtanian dan perkebunan bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi dinas pertanian dan perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pertanian dan perkebukebunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi dinas pertanian dan perkebunan terdiri dari dinas: sekretariat: bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, bidang peternakan dan perikanan:kebu
perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawabanumumumber.satu bagian dan tidak terpisahkan dari peraturan daerah5kpj. laporan sebagaimana dimaksud pada dil.)i menginformasikan. menginformasikan ppd sekurang kurangnya memuat, antara lainbab viii. umum peraturan daerah iniini merupakan ketentuan pelaksanasesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa sebagai ketentuan hukum yang merupakan acuan umum bagi pemerintahan desa untuk dapat melakukan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. dengan demikian kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat yang prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada bpd. dimaksudmerupakan tugas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa yang disertai dengipokolaporan bulanan penyelenggaraan pemerintahan, ppd kepala desa, kpj kepala desa, menginformasikan ppd kepada masyarakat. laporan bulanan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan secara tertulis oleh kepala desa kepada bupati melalui camat setiap bulan: laporan bulanan sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggaraan administrasi desa, keuangan desa dan pembangunan desa.:informasi penyelenggaraan pemerintahan desa desa benilinlnnnneeameme'irina. tgl. kepala desa .oo.bidang statistik, dan ee.: penyelenggaraan urusan mencakup: pelaksanaan kegiatan. penyelenggaraan. tingkat pencapaian. satuan pelaksanabupati, meliputi: pelaksanaan kegiatan: tingkat pencapaian, cc. satuan pelaksana kegiatandalam penyerahan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dilakukan secara resmi disertai dengan pendanaan.bagian .bab iii.bidang.pemberdayaan masyarakat dan desa, dd.bidang statistik: ee.'tingkat
peraturan daerah kabupaten pakpak bhokok pokok pengelolaan keuanganrahmat tuhan yang maha esa nomor lembaran negara republik indonesia nomor bupati pakpak bharatnimbang bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara nomor tahun tentang pengelolaan dan republik indonesia nomor per kept menteri tanggungjawab serangan mera keputusan menteri undang undang nomor tahun tentang pembentukan dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengurusan, kabupaten nias selatan, kabupaten pakpak bharat dan kabupaten pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah serta tata nan humbang hasundutan propinsi sumatera utara lembaran cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, negara republik indonesia tahun nomor tambahan pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan lembaran negara republik indonesia nomorundang undang nomor tahun tentang keuangan negara peraturan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan lembaran negara republik indonesia tahun nomor perundang undangan yang berlaku: tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor dan berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun bertanggungjawab sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang daerah kabupaten pakpak bharat:bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud undang undang lembaran negara republik indonesia tahun dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan nomor tambahan lembaran negara republik indonesia peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten pakpak bharat. nomor mengingat undang undang nomor tahun tentang kadi pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah pemerintah pusat dan pemerintahretribusi peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor peran masyarakat jasa konstruksi lembaran negara republik tambahan lembaran negara republik indonesia nomor indonesia tahun nemo tambahan lembaran negara peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan udik indonesia nomor atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana peraturan pemerintah nomor tahun tentang perimbangan lembaran negara republik indonesia tahun penyelenggaraan jasa konstruksidewan lembaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksikeputusan presiden nomor tahun tentang teknik peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan penyusunan peraturan perundang undangan dan bentuk dan pertanggungjawaban keuangan daerah lembaran negara rancangan undang undang, rancangan peraturan pemerintah dan republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran rancangan keputusan presiden lembaran negara republik negara republik indonesia nomor indonesia tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang pinjaman keputusan presiden nomor tahun tentang pedoman daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintahengan persetujuan bersampakpak bharatbupati pakpak bharatmegang kas pada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak disetiap perangkat daerah ditunjuk (satu) pemegang kas yang melaksanakan tata daerah dan retribusi daerah dibentuk satuan pemegang kas pembantu yang usaha keuangan dan (satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha bertanggungjawab kepada pemegang kas dan satuan kerja induknya. barang daerah. satuan pemegang kas pembantu sebagaimana dimaksud pada wajib pemegang kas sebagaimana dimaksud pada adalah jabatan non menyetor seluruh uang yang diterimanya bank atas nama rekening kas daerah struktural fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan paling lambat (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima. daerah lainnya. daerah daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada transportasi, maksimal (tiga) hari melebihi ketentuyang ditetapkan oleh keputusan bupati.dan kasir pembayar utang. s5) pada satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas ketatausahaan satuan pemegang kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada keuangan daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang bertugas suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.bagian keenampenerima kasdalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, satuan pemegang kas menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala rekening kas daerah dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai bank. pengeluaran perangkat daerah. badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada satuan pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam wajib mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada bupati melalui menyetor seluruh uang yang diterimanya bank atas nama rekening kas daerah bendahara umum daerah. paling lambat (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima. penerima kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat aset daerah dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain lain bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat pendapatan asli daerah. dari penggunaan bukti tersebut. penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualbab prinsip prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkanpk). selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam bupatibagian ketujuh untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pejabat pengeluaran kas pengelola keuangan daerah ditetapkan oleh bupatibupatiuntuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan spp kepada pegawai yang formasinya telah ditetapkan. pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. untuk pengeluaran kas atas beban apbd, terlebih dahulu diterbitkan sko atau surat spp sebagaimana dimaksud pada diajukan setelah sko diterbitkan disertai keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh bupati. dengan pengantar spp dan daftar rincian penggunaan anggaran belanja. penerbitan sko sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas anggaran kas pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan spp ditetapkan dengan keputusan bupati. beban tetap spp bt). setiap pengeluaran kas didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada satuan pemegang kas yang diperoleh oleh pihak yang menagih.penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan dengan keputusan kepala belanja pegawai: daerah dan diberitahukan kepada dprd paling lambat (satu) bulan sejak keputusan belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon: ditetapkan.satuan kerja perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan uang yang pembelian barang dan jasa: digunakan dengan cara membuat spj yang dihampiri dengan bukti bukti yang sah. pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang spj berikut laporannya sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada jenis dan nilainya ditetapkan oleh bupati bupati paling lambat tanggal bulan berikutnya. dalam menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dan diberitahukan dengan dprd paling lambat (satu) bulan setelah ditetapkan. dilampirkan menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku. bab vii asa pengadaan barang jasa pemerintah pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila spp pk, sko, daftar rincian bagian pertama penggunaan anggaran belanja dan spj berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi prinsip dasar pencairan spp bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pengadaan barang jasa wajib menerangtiap spp yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana sesingkat singkatnya: dimaksud dalam efektif, berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah batas waktu antara penerimaan spp bt spp pk dengan penerbitan spm bt spm ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh sasaran yang ditetapkan: bupati dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang jasa harus terbuka bagi penyedia administrasi pemerintah daerah. barang jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang spm bt spm pk diserahkan oleh bendahara umum daerah untuk diterbitkan cek sehat antara penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu yang akan dicairkan bank atas beban rekening kas daerah. berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku: transparan, berarti semua ketententuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa termaksud syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi: adil tinatau alasan apapun: prosedur dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.gian keempat barang jasa, pengadaan barang jasa pemerintah daerah berpedoman pada standart harga, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut standart kebutuhan barang jasa daerah: standarisasi sebagaimana dimaksud huruf (g) ditetapkan setiap tahunnya dengan keputusan bupati.jasa kepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawas dilingkungan instalasinya yang terkait agar dapat dipahami bagian kedua dan dilaksanakan dengan baik dan benar. ruang lingkup instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang jasa termaksudksud koperasi kecil. ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah, sebagai berikut: tim pembina dan pengendali pengadaan barang jasa berasal dari unsur pegawai negeri sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya: keppres nomor pengadaan barang jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan tahun pada apbn apel: pengguna barang jasa setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pengadaan pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman hibah barang jasa secara kumulatif kepada pimpinan instalasinya. luar negeri pln) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman ketentuan instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan pengadaan barang jasa dari pemberi pinjaman hibah bersangkutan: barang jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran. pengadaan barang jasa untuk investasi dilingkungan bumn, bumi yang pimpinan instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk pungutan biaya pembiayaan sebagian atau seluruhnya dibebankan pada apbd apbn. yang berkaitan biaya yang berkaitan dengan perizbagian ketiga pengadaan barang jasa pemerintah, kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan pelaksanaan atas pengadaan ketentuan dan peraturan yang berlaku. sistem prosedur dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pelaporan dan penyampaian rencana pengadaan barang jasa akan diatur dengan keputusan bupati. pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan: dengan menggunakan penyediaan barang jasa: dengan cara swakelola. kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur penggunaan barang jasa segera setelah pengangkatannya menyusun organisasi, pengadaan barang jasa, maka uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan, rencana kerja yang dikenakan sanksi administrasi, menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, hubungan kerja, sasaran yang dituntut ganti rugi digugat secara perdata, harus dicapai tata laksana prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada cc. dilaporkan untuk diproses secara pidana. atasan langsung dan unit pengawasan inter instansi yang bersangkutan. pengguna barang jasa dilarang melakukan perbuatan perbuatan sebagai berikut pengguna barang jasa wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan serta melakukan tindakan mark pada saat penyusunan rencana pengadaan hasil kerja pada setiap kegiatan proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam barang jasa menyerahkan rencana pengadaan untuk kepentingan pihak pihak pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan tertentu. intern instansi yang bersangkutan. menerima dan meluluskan calon peserta lelang yang tidak memenuhi dokumen pengguna barang jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen dokumen administratif yang telah ditetapkan dan atau menerima dokumen yang pelaksanaan pengadaan barang jasa termasuk berita acara proses terlambat dari waktu yang ditetapkan. pelelangan seleksi. memberikan kesempatan kepada peserta tertentu untuk memperbaharui dokumen instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang jasa penawaran. dan panitia pejabat pengadaan dilingkungan instansi masing masing dan menugaskan mengabaikan sanggahan yang dilakukan peserta lelang. kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai memberikan informasi atau penjelasan yang tidak benar kepada peserta tender ketentuan yang berlaku. pengadaan barang. unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan memberikan janjiyanji yang berisikan harapan harapan kepada peserta yang proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan mengikuti tender pengadaan barang jasa. dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, menerima imbalan dalam bentuk dan nama apapun juga dari pihak pihak lain kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri pimpinan instansi yang berkenaan dengan pengadaan barang jasa kecuali biaya biaya resmi yang bersangkutan dengan tembusan kepada kepala badan pengawasan daerah. ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan. pengguna barang jasa memberika tanggapan informasi mengenai pengadaan melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta lelang dalam proses barang jasa yang berada dalam batas kewenangannya kepada perserta pengadaan. pengadaan masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan melaksanakan proses pengadaan menyimpang dari tata cara yang telah penjelasan. ditentukan dalam dokumen lelang atau peraturan perundang undangan yang masyarakat yang tidak puas terhadap tanggapan atau informasi yang disampaikan berlaku. oleh pengguna barang jasa dapat mengadukan kepada bupati. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang jasa sehingga mengurangi, sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengawasan akan diatur lebih lanjut memperkecil atau meniadakan persaingan yang sehat antara calon peserta dalam keputusan bupati. jasa. menerima barang tidak sesuai dengan jumlah maupun kualitas seperti yang telah bab viii ditentukan. prosedur melaksanakan pinjaman daerah perbuatan perbuatan lain yang dilarang berdasarkpinjaman daerah dapat bersumber dari bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi dalam negeri, keinginannya yang bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam luar negeri. dokumen pengadaan kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang undangan pinjaman daerah dari dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam yang berlaku: huruf a bersumber dari melakukan persekongkolan dengan penyedia barang jasa lain untuk mengatur pemerintah pusat, harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang jasa sehingga lembaga keuangan bank, mengurangi menghambat memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang lembaga keuangan bukan bank, sehat dan atau merugikan pihak lain: masyarakat, cc. membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak sumber lainnya. untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa yang ditentukan dalam setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan dprd. dokumen pengadaan: berdasarkan persetujuan dprd sebagaimana dimaksud dalam daerah mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat mengajukan pinjaman kepada calon penerima pinjaman. dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan: setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara daerah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara dengan pemberi pinjaman. bertanggungjawab: perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ditanda tangani atas nama atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan daerah oleh bupati dan pemberi pinjaman. sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku didahului jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar dalam waktu satu tahun dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang jasa yang terlibat dalam anggaran, tidak boleh melebihi dari penerimaan pendapatan asli daerah tahun kesempatan pengadaan barang jasa pemerintah yang bersangkutan. anggaran sebelumnya. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan oleh pengguna aan atau pejabat yang berwenang lainnya kepada pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang jasa yang daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjamin terhadap pinjaman pihak bersangkutan. lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerahkemudahan yang diperuntukkan bagi usahaemua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman sistem dan prosedur kegiatan tindak lanjut pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam apbd. laporan keuangan pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, daerah menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemampuan dapat melakukan pinjaman. realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pemerintah daerah dapat mencari sumber sumber pembiayaan lain melalui pembinaan. kerjabagian kedua deposito ataulaporan triwulan daerah. sumber sumber pembinmenyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pemerintah daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber sumber pembiayaan pelaksanaan apbd kepada dprd. lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam dan setiap akhir anggaran laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat melaporkan hasil pelaksanaannya kepada dprd. (satupada ditetapkan oleh bupati disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah. pemerintah daerah dapat mencari sumber sumber pembiayaan lain melalui bagian ketiga kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan. sumber sumber pembinaan lain sebagaimana dimaksud pada dicantumkan laporan akhir tahun anggaran pada anggaran pembiayaan dan ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd. pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dalam bentuk perhitungan apbd berikut penilaian kinerja tolak ukur renstra. bab laporan pertanggungjawaban keuangan daerah setelah akhir tahun anggaran berakhir, bupati menyusun laporan keuangan bagian pertama daerah terdiri dari laporan keuangan pengguna anggaran laporan perhitungan apbd: nota perhitungan apbd: laporan aliran kas: setiap akhir bulan kepala satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran wajib neraca daerah. menyampaikan laporan keuangan pengguna anggaran kepada bupatibagian belanja apbd yang digunakan untuk anggaran dprd termasuk kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan sekretariat dprd, dan terhadap peraturan perundang undangan: posisi dana cadangan. perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antar realisasi dengan anggarannya, konsistensi penyusunan laporan keuangan daerah antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya, laporan aliran kas sebagaimana dimaksud dalam huruf perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan, menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. mempengaruhi kondisi keuangan: laporan aliran kas sebagaimana dimaksud pada dapat disusun dengan catatan catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan yang metode langsung dan metode tidak langsung. diperlukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan. neraca daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d , menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. laporan perhitungan apbd sebagaimana dimaksud dalam huruf posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk dalam pengertian berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun aktiva sumberdaya alam seperti hutan, sungai, kekayaan didasari laut, dan kandungan anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembinaan. pertambangan serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset daerah. babpengawasannaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dprd melakukan pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang pengawasan atas pelaksanaan apbd. direncanakan dalam apbd tahun anggaran berkenaan, berdasarkan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada bukan bersifat pemeriksaan. strategis: pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai: peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, bupati pimpinan unit organisasi satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah keuangan daerah. dalam apbd diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam mencakup seluruh aspek perundang undangan. keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan setiap orang badan hukum yang bukan pemegang kas, apabila melanggar hukum program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah. atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam melaporkan hasil keuangan daerah dapat diancam dengan pidana penjara dan denda serta sanksi pengawasannya kepada bupati. administratif kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain bab ketentuan peralihan setiap kerugian daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana akibat melanggar perbuatan hukum dan atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau lalai. peraturan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat sampai adanya ketentuan untuk dicabut, diganti dan diperbaharui. perbuatan dari pihak manapun. bab xii ketentuan penutuphal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai gan peru gan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan bupatiperaturan daerah ini dinyatakan sah mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.menetapkan peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan pejabat pengelola keuangan daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang keuangan daerah.bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang bab kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya, ketentuan umum pengelola keuangn surat berharga milik daerah yang dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ditunjuk oleh bendahara umum daerah atas persetujuan bupati: daerah adalah kabupaten pakpak bharat: pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pakpak bharat: kegiatan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan apbd disetiap unit kerja kepala daerah adalah bupati pakpak bharat: pengguna anggaran, wakil kepala daerah adalah wakil bupati pakpak bharat: pengguna anggaran daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd, adalah dewan anggaran belanja daerah: perwakilan rakyat daerah kabupaten pakpak bharat: tim anggaran adalah tim yang ditetapkan oleh bupati yang bertugas membantu perangkat daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah kabupaten yang bupati, menyusun strategi dan prioritas apbd serta menyiapkan rancangan apbd: bertanggungjawab kepada bupati dan membantu bupati dalam rangka panitia anggaran adalah alat kelengkapan dprd sebagaimana diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat peraturan tata tertib dprd: dewan, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja dan pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun kecamatan: anggaran tertentu yang menjadi hak daerah: sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat: belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka dalam periode tahun anggaran tertentu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah: daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah: penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalamtertentu, suatu: rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun daerah tentang apbd: anggaran tertentu, pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah bupati yang dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada dewan dana cadangan daerah adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun perwakilan rakyat daerah: lalu atau sumber pendapatan daerah::pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai denganpenjelasan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah ini mampu atasjawab. peraturan daerah kabupaten pakpak bharat sistem pengelolaan keuangan daerah yang dikenal selama ini cenderung nomor tahun bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya system pengaturan yang tentpokok pokok dan akuntabel dalam pengendalian dan i. umum kewenangan daerah. sentralistik menjadi paradigma sentralistik il. demicukup jelas. yang tersedia daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam cukup jelas. arti hasil hasilnya harus lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan cukup jelas. masyarakat daerah. tugas pengelolaan sumber daya termasuk sumber daya ketentuan ini berarti bahwa apbd merupakan rencana ekonomi, merupakan mandat masyarakat daerah yang menjadi kewajiban bagi pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam pemerintah daerah untuk melaksanakannya. pandangan tersebut terkait dengan rangka pelaksanaan desentralisasi tahun anggaran tertentu. perlunya mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam dengan demikian, pemungutan semua penerima daerah rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. dalam otonomi daerah semangat bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan apbd. semua pengeluaran daerah dan ikatan yang untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan. membebani daerah dalam rangka pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran belanja pemeliharaan dan belanja modal. yang ditetapkan dalam apbd, sehingga apbd menjadi sumber sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun pengawasan keuangan daerah. lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan cukup jelas. dari penjualan asset daerah yang dipisahkan. semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak cukup jelas. berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas cukup jelas. pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran cukup jelas. dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. cukup jelas. cukup jelas. uraian tersebut merupakan indicator atau sasaran kinerja ketentuan ini berarti daerah tidak boleh pemerintahan daerah yang menjadi acuan laporan menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan huruf cukup jelas. mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi. huruf pengembangan standard pelayanan dapat dilaksanakan cukup jelas. secara bertahap dan harus dilakukan secara cukup jelas. berkesinambungan. cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola cukup jelas. oleh bendahara umum daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud satu kesatuan pada ini adalah cukup jelas. dokumen apbd merupakan rangkuman seluruh jenis cukup jelas. pendapatan, jenis belanja dan sumber sumber cukup jelas. pembiayaannya. cukup jelas. kelompok pendapatan sebagaimana dimaksud pada format rancangan perubahan apbd ditetapkan dengan ini meliputi pendapatan asli daerah dan lain lain keputusan bupati. pendapatan yang sah, jenis pendapatan misalnya pajak cukup jelas. daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana cukup jelas. alokasi khusus. setiap jenis pendapatan dirinci menurut cukup jelas. objek pendapatan. cukup jelas. yang dimaksud dengan belanja menurut unit organisasi cukup jelas. adalah kesatuan pengguna anggaran seperti bupati dan seorang pegawai negeri apabila diangkat menjadi bupati wakil bupati, dprd dan sekretariat dprd, sekretariat dan wakil bupati, hanya menerima penghasilan dan daerah, dinas, lembaga teknis daerah. jenis belanja yaitu menggunakan fasilitas pejabattetap pimpinan terdiri dari uang representasi, cukup jelas. uang paket, tunjangan jabatan. cukup jelas. tunjangan dan perbaikan penghasilan pimpinan terdiri dari cukup jelas. tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan yang dimaksud dengan pengertian menyimpan kas pada serta tunjangan keluarga dan beras. ini adalah uang tunai dan surat berharbelanja unit kerja terdiri dari bagian belanja cukup jelas. aparatur daerah, pelayanan publik. penetapan pejabat pengelola keuangan daerah merupakan aparatur daerah adalah bagian belanja berupa belanja salah satu syarat pelaksanaan anggaran pejabat pengelola administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan keuangan daerah dimaksud antara lain bendahara umum serta belanja modal pembangunan yang dialokasikan daerah, pengguna anggaran dan pemegang kas. dan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, yang dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi seperti manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati diatur dalam peraturan daerah kabupaten pakpak bharat. oleh masyarakat (publik). cukup jelas. pelayanan publik adalah bagian belanja berupa belanja cukup jelas. administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan cukup jelas. serta belanja modal pembangunan yang dialokasikan dan cukup jelas. atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, cukup jelas. manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh cukup jelas. masyarakat (publketentuan mengenai pinjaman yang bersumber kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh dari pemerintah pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman masa tenggang, tingkat bunga, cara perhitungan dan cara seperti bunga pinjaman, biaya bank dan biaya komitmen. pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dengan menempatkan kewajiban daerah atas pinjaman dana pinjaman ditetapkan oleh menteri keuangan. daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam huruf pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari pengeluaran apbd, maka pemenuhan kewajiban tersebut lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan dimaksud mempunyai kedudukan yang sejajar dengan perundang undangan yang berlaku. pengeluaran biaya lain yang harus diprioritaskan daerah huruf pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari misalnya pengeluaran apabila tidak dilakukan dapat lembaga keuangan bukan bank mengikuti ketentuan menimbulkan kerawanan social. peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan demikian pemenuhan kewajiban atas pinjaman huruf pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari daerah tidak dapat dikesampingkan. masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi daerah. pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. huruf pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah ini sumber lainnya adalah pinjaman daerah selain sumber dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur tersebut diatas, misalnya pinjaman daerah dari pemerintah dalam peraturan perundang undangan yang berlaku untuk daerah lainnya. pinjaman daerah. pinjaman jangka pendek untuk membantu kelancaran arus apabila pemerintah daerah dalam rangka pembangunan kas dikecualikan dari ketentuan ini. pelayanan publik tidak memiliki dana atau dana yang tidak persetujuan dprd terhadap usulan pemerintah daerah mencukupi, maka daerah dapat mencari alternative sumber untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan daerah dengan pihak lain. untuk membayar, batas maksimum pinjaman, pengguna kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu apbd diatur dengan peraturan daerah. pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman cukup jelas. dan tingkat bunga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyertaan modal atau bentuk investasi lainnya cukup jelas. sebagaimana dimaksud pada ini dicantumkan pada cukup jelas. anggaran pembiayaan. yang dimaksud dengan pinjaman terhadap pinjaman pihak cukup jelas. lain adalah penjamin daerah terhadap antara lain pinjaman cukup jelas. bumi dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka cukup jelas. pelaksanaan proyek daerah. cukup jelas. laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran bupati terdiri dari: laporan perhitungan apbd. penggunaan kas secara rinci baik dari aktivitas operasi, nota perhitungan apbd aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan secara jelas laporan aliran kas. dapat diketahui. neraca daerah. cukup jelas. keempat aspek diatas dilengkapi dengan penilaian kerja cukup jelas. berdasarkan tolok ukur renstra. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ini adalah penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur renstra bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih didasarkan pada indicator mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah dampak bagaimana dampaknya terhadap kondisi ditetapkan dalam apbd. makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang cukup jelas. dihasilkan. cukup jelas. manfaat bagaimana tingkat kemanfaatan yang cukup jelas. dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat cukup jelas. maupun pemerintah. cukup jelas. hasil bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang kerugian daerah yang dimaksud dalam ini adalah yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) nyata dan pasti jumlahnya. termasuk dalam kerugian kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau keluaran bagaimana bentuk produk yang badan yang tidak berhak. oleh karena itu setiap orang atau dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program badan yang tidak menerima pembayaran yang demikian itu berdasarkan masukan (input) yang digunakan. tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan masukan bagaimana tingkat atau besaran sumber hukum. sumber yang digunakan, sumberdaya manusia, cukup jelas. dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kebijakan yang dimaksud dalam ini tercermin pada cukup jelas. manfaat hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan dimaksud dengan metode langsung pada ini adalah fungsi dan program pemerintah daerah yang bersangkutan. cara penyusunan laporan aliran kas, dimana sumber dan cukup jelas. penggunaan kas baik dari aktivitas operasi, aktivitas cukup jelas. investasi dan aktivitas pembiayaan secara jelas dapat cukup jelas. diketahui, demikian juga dapat diketahui saldo awal, cukup jelas.laporan aliran kas yang hanya menggambarkan kenaikan dan penurunan pada tambahan lembaran daerah nomor periode anggaran tanpa menjelaskan sumber dan barang daerah adalah semua barang yang dimiliki dan atau dikuasai daerah yang bab berasal pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari kerangka dan garis besar prosedur penyusunan apbd apbd dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, utang daerah adalah suatukanan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: tertib atau disiplin berarti penyusunan anggaran daerah harus berorientasi kepada piutang daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak masyarakat, tanpa harus meninggalkan kesinambungan antara pembiayaan lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: pemilahan belanja aparatur dan belanja publik harus diklasifikasikan secara jelas pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran serta tepat waktu. pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut ekonomi atau rasional terukur berarti dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek jumlah pendapatan dapat terukur secara rasional yang dapat dicapai yang lazim terjadi dalam perdagangan, pendapatannya: rencana strategis atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis dprd dan bupati, yang selanjutnya disebut adalah rencana lima tahunan yang belanja. menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah: efisien efektifitas berarti yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik baiknya untuk perencanaan program dan kegiatan adalah perencanaan operasional yang disusun menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara setiap tahun anggaran: maksimal. dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil belanja modal multi tahun adalah belanja modal yang merupakan satu kesatuan dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan. dalam kontrak induk yang penyelesaiannya pelaksanaannya memerlukan waktu lebih transparan berarti apbd dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dari satu tahun anggaran: dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.: media: pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang undangan yang barang setengah jadi, barang jadi peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh berlaku dengan memperhatikan azas demokrasi, keadilan dan kepatutan. pengguna barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku: pengelolaan keuangan daerah merupakan mekanisme proses pengumpulan data dan penyedia barang jasa adalah bahan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan informasi, perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, usahanya menyediakan barang layanan jasa: pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah pengadaan barang jasa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan apbd. direncanakan, dikerjakanasa apbd merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. struktur apbd merupakan satu kesatuan yang terdiri dari tahun fiskal apbd sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara. pendapatan daerah: belanja daerah: pembiayaandalam menyusun apbd, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dirinci menurut ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup. sumber pembiayaformat struktur apbd sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban keputusan bupati.mbiayaan terdiri dari dua jenislalu, anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan pinjaman daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan dan transfer dalam bagian anggaran tersendiri. dari dana cadangan. pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya memanfaatkan surplus anggaran. yang sangat diperlukan dalam rangka kewenangan pemerintah daerah. pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari transfer dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi jangka panjang) dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenan. sisa perhitungan anggaran tahun berkenan sebagaimana dimaksud pada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan dprd mengenai arah dan kebijakan merupakan selisih lebih dari surplus defisit ditambah dengan sumber sumber umum apbd dilaksanakan pada bulan juni juli.erintah daerah menyampaikan arah dmerintah daerah dengan persetujuan dprd dapat menyelenggarakan anggaran penyusunan rapid kepada dprd selambat lambatnya pertengahan juni tahun multi tahun. berjalan. alokasi untuk anggaran multi tahun sebagaimana dimaksud pada merupakan dprd membahas arah dan kebijakan umum apbd yang diajukan oleh pemerintah prioritas pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya. daerah dalam pembicaraan pendahuluan rapid tahun anggaran berjalan. berdasarkan arah dan kebijakan umum apbd yang telah disepakati dengan dprd, pemerintah daerah bersama denganapbd yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat kerja perangkat daerah. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja: standard pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan: yang ikutan, bagian pendapatan apbd yang membiayai belanja administrasi umum, belanja berdasarkan arah dan kebijakan umum apbd sebagaimana dimaksud dalam operasi dan pemeliharaan dan belanja modal pembangunan. bupati strategi dan prioritas apbd. untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan standard arah dan kebijakan umum apbd sebagaimana dimaksud dalam analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standard biaya yang akan ditentukan lebih lanjut serta strategi dan prioritas apbd sebagaimana dimaksud dalam dengan keputusan bupati. ditetapkan oleh bupati sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan, program, kegiatan dan anggaran. usulan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan pendekatan kinerja dan dituangkan dalam rencana untuk menyiapkan rancangan apbd, pemerintah daerah bersama sama dprd anggaran satuan kerja rasa). menyusun arah dan kebijakan umum apbd. penyusunan arah dan kebijakan umum apbd berpedoman ketim anggaran pemerintah daerah membahas rancangan apbd sebelum keuangan daerah yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. disampaikan dprd. proses penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara konsultasi rancangan apbd terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat dan sebelum publik public hearing maupun usulan tertulis yang dimulai pada bulan mei dan diberikan persetujuan oleh dprd untuk ditetapkan menjadi apbd dalam sidang paripurna, semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam apbd. bupati dapat melakukan pergeseran anggaran dengan tidak merubah apbd. tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan atas dilaksanakan event berlaku pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan hanya dalam satu unit organisasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam satu kelompok belanja, jenis belanja dan objek belanja. joo pelat engan peraturan daerah selama lambatnya (satu) bulan mekanisme dan materi anggaran belanja yang digeser dalam apbd sebagaimana selera tetapkan.asa merubah apbd. setiap pergeseran apbd harus dicantumkan dalam perubahan apbd. lupa menyampaikan rancangan disertai dengan lampiran laporannya pergeseran tidak diperkenankan setelah perubahan apbd ditetapkan. pada untuk mendapatkan persetujuan. apabila rancangan apbd tidak disetujui olehbab disampaikan kembali kepada dprd. kedudukan keuangan bupati, wakil bupati apabila dprd tidak menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dan dprbagian pertama gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati bab iii penetapan perubahan apbdan gaji pokok bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd beserta laporannya bupati dan wakil bupati tidak benarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas disampaikan oleh kepala daerah kepada dprd untuk dimintakan persetujuannya. rangkap dari negara. penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada disertai dengan nota perubahan apbd sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi pejabat negara, dprd menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang undangan, dimaksud pada rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd yang telah disetujui dprd bagian keduasarana dan prasarana bupati dan wakil bupati pimpinan dprd menetapkan surat keputusan yang menyangkut pengaturan bupati dan wakil bupati sesuai dengan kemampuan daerah yang disediakan masing maesa anggaran dprd sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam masing rumah jabatan beserta kelengkapannya,enghasilan tetap pimpinan dan anggota dprd terdiri dari daerah selambat lambatnya (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya. uang representasi: uang paket, tunjangan jabatan: bagian ketiga tunjangan komisi, dan wakil tunjangan keluarga dan beras. laya operasional' bupati dan wakil bupati tunjangan dan perbaikan penghasilan pimpinan dan anggota dprd terdiri dari: tunjangan khusus: dalam melaksanakan tugasnya bupati dan wakil bupati karena jabatannya disediakan tunjangan perbaikan penghasilan. anggota alam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota anggaran belanja dprd dal peduduk ket wakil ketua dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari panitia diberikan tunjangan panitia. rumah tangga: apabila pimpinan dan anggota dprd meninggal dunia, kepada ahli warisnya biaya pembelian inventaris rumah jabatan, diberikan uang duka. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris yang digunakan: besarnya penghasilan tetap, tunjangan dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam biaya pemeliharaan kendaraan dinas: dan disesuaikan dengan perundang undangan yang berlaku. biaya kesehatan dan asuransi kesehatan bupati, wakil bupati beserta anggota keluarga: biaya perjalanan dinas: biaya pakaian dinas: bagian kelima biaya penunjang operasional. sarana dan prasarana dprd besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.bagian keempat wakil pimpinan dprd disediakan masing masing (satu) unit kendaraan dinas pini dan dprd jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ruangan pimpinan dan anggotabab selambat lambatnya (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya. prinsip prinsip pengelolaan kaskembalikan kembali secara lengkap dan bagian pertamaenerimaan dan pengeluaran apbd ketua fraksi, sekretaris dan ketua komisi serta badan kehormatan dprd disediakan minion (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai dengan kemampuan semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah apabila ketua fraksi, sekretaris dan ketua komisi serta badan kehormatan dprd dilaksanakan melalui kas daerah. berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada dikembalikan lagnggaran kas cash budget) disusun setelah apbd ditetapkan. bagian keenam setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima tan dprd jaya kegiatan pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan eksentsekretaris dprd menyusun rencana anggaran belanja dprd dan anggaran lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan atau penempatan sekretariat dprd. uang daerah merupakan pendapatan daerahasa dipertanggungjawabkan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola pendapatan daerah berkewajiban yang berlaku.bagian kedua untuk kelancaran tugas tugas dprd, pada belanja sekretariat dprd disediakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.embukaan rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada dapat lebih pada paling lambat (satu) bulan setelah penetapan apbd menetapkan dari (satu) bank. keputusan tentang pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat keputusan otoritas sko):, dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada dprd. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat permintaan pembayaran, pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat permintaan membayar spm), pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek: bendahara umum daerah setiap bulannya menyusun rekonsiliasi bank yang pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban spj), mencocokkan saldo menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan saldo pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas menurut laporan bank. daerah serta segala bentuk kekayaan daerah serta segala bentuk kekayaan tata cara membuka rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada daerah lainnya, yang selanjutnya disebut bendahara umum: dan format format rekonsiliasi bank diatur dengan keputusan bupati berdasarkan pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan bendaharawan dalam rangka ketentuan yang berlaku. pelaksanaan apbd disetiap satuan kerja perangkat daerah pengguna anggara yang selanjutnya disebut pemegang kas dan pembantu pemegang kas: pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah, lik tara belum kan dapat did tok pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan uang milik tara yang semen ara belum digunakan dapat dideposilokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. bukti pendapatan lainnya yang sah: pena bunga deposito, bunga atas penempatan uang bank dan jasa giro merupakan pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pendapatan daerah pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran apbd. bendahara umum daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas bagian ketiga kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada dengan tertib. bendahara umum daerah bagian keempat pengguna anggaranla satuan kerja perangkat daerah lembaga teknis daerah bertindak sebagai kepada bupati.bagian kelima
peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang pemberian sumbangan pihak ketiga keunjang usaha usaha pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu didukung oleh dana yang memadai: bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilakuhaldari pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten: bahwa untuk mewujudkan hal hal tersebut pada huruf dan diatas, dipandang perlu mengatur pemberian sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten pakpak bharatsumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten pakpak bharat: dinas pendapatan adalah dinas pendapatan kabupaten pakpak bharat: kas daerah adalah kas daerah kabupaten pakpak bharat:: sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten pakpak bharat secara iklan dan tidak mengikat, yang diperolehyang disamakan dengan uang dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerakpakpak bharatpada ini tidak mengurangi kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten. pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada tidak menjadi ikatan terhadap pemerintah kabupaten pakpak bharat. sumbangan pihak ketiga yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dipergunakan untuk pembangunan daerahdan atau barang barang bergerak ataupun tidak bergerak. besarnya sumbangan pihak ketiga untuk jenis kegiatan usaha usaha tertentu baik bentuk usaha perorangan maupun bentuk badan usaha yang berada dan memanfaatkan sumber daya alam maupun hasil bumi dari kabupaten pakpak bharat ditetapkan secara periodik dengan keputusan bupati berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga setelah dikonsultasikan dengan dewan perwakilan rakyat daerah. bab ketentuan pengelolaanat daerah. penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam iniurat keputusan bupati nomor tahun tentang pemberian sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten pakpak bharatpemberian sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten pakpak bharat umum bahwasanya pendapatan daerah adalah menjadi tiang penopang dalam pelaksanaan program program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. berbagai cara dan upaya tetap digali dan diupayakan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah. disamping upaya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peraturan peraturan daerah yang sudah ada, maupun pengembangan pendapatan terhadap bentuk bentuk kegiatan yang ada dan berjalan ditengah tengah masyarakat, juga upaya upaya lain tetap dilakukan sepanjang dibenarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi pemerintah kabupaten pakpak bharat diharapkan dapat menambah penerimaan pendapatan daerah dan sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang undang nomor tahun mengenai sumber pendapatan daerah, kegiatan ini dapat dibenarkan dan dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. atas dasar hal tersebut sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten pakpak bharat diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten pakpak bharat. il. demi cukup jelas. sumbangan pihak pertama adalah sumbangan dari pemerintah. sumbangan pihak kedua adalah sumbangan sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang undangan. sumbangan pihak ketiga dimaksud merupakan pemberian secara iklan dan tidak mengikat, yaituyang disamakan dengan uang dan atau barang barang bergerak atau tidak bergerak. cukup jelas. cukup jelas. barang bergerak adalah barang benda bergerak yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan dan benda bergerak karena ketentuan undang undang (benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan kuh perdata). besarnya sumbangan pihak ketiga didasarkan kepada kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan bupati setelah dikonsultasikan dengan dewan perwakilan rakyat daerah. yang dimaksud dengan sumber daya alam dan hasil bumi antara lain hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertanian dan lain lain. cukup jelas.kerjasamadalam melaksanakan kerjasama desa diperlukan pedoman pelaksanaannya: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf '"a,, bentuk. bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ,dapat berupa desa dengan desa, dalam satu kecamatan: desa dengan desa, lain kecamatan, desa dengan desa,,::::: desa: badan kerjasama:: bidang kerjasama:,: apabila. apabila dipandang:::, perselisihan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh camatditingkat desa yang mengadakan kerjasama,:vi. tkerjasama desa il.: bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. illembaga teknisbidang sarana dan prasarana penyuluhan terdiri dari sub bidang sarana penyuluhan, sub bidang pendataan dan pemeliharaan sarana penyulumonitoring dan evaluasi penyuluhan bidang monitoring dan evaluasi penyuluhan terdiri dari sub bidang monitoring penyuluhan, sub bidang supervisi dan evaluvii kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pada badviii unit pelaksana teknis (upt) badan upt badan dipimpin seorang kepala upt badan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui kepala badan. upt badan terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bab kantor kepegawaian daerah bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi kantormelaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi kantor kepegawaian daerah terdiri dari kantor, sub bagian tata usaha,. bagan organisasi kantor kepegawaikantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi kantor pelayanan perijinan satu pintpelayanan perijinan satu pint satu pintujinan satu pintjinan, seksi pelayanan perijinan: seksi penanaman modal. bagan organisasi kantor pelayanan perijinan satu pintinformasi dan penyuluhan perijinan seksi informasi dan penyuluhlayanan perijinan seksi pelayanpenanaman modal sek. bab kantor kependudukan dan catatan sipil bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi kantor kependudukan dan catatan sipikependudukan dan catatan sipil dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi kantor kependudukan dan catatan sipil terdiri dari kantor, sub bagian tata usaha, seksi kependudukan: seksi catatan sipil: seksi informasi kependudukan. bagan organisasi kantor kependudukan dan catatan sipil. bagian kelima seksi informasi kependudukan seksi informiolisi pamong praja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari satuan: sub bagian tata usaha, cc. seksi pengembangan kapasitas, seksi operasi dan penertiban:satuan. bagian ketigoperasi dan penertiban seksi operasib xiii rumah sakit umum daerah bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi rumah sakit umum daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang direkturrumah sakit umum daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah organisasi rumah sakit umum daerah terdiri dari rumah sakit umum daerah: sekretariat: bidang pelayanan dan keperawatan, bidang sarana prasarana dan rekam medikdirektur. sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan keuangan, sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan: sub bagian pemeliharaan peralatan dan perlengkapan. subdan keperawatan terdiri dari seksi pelayanan medis dan keperawatan, seksi pengawasan pelayanan, etika dan diklat keperawsarana prasarana dan rekam medik bidang penunjang medis dan rekam medik terdiri dari seksi sarana prasarana: seksi data, informasi dan rekam medv kepegawaian pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi lembaga teknilkelas merupakan jabatan struktural eselon il.a. sekretaris rumah sakit umum daerah kelas merupakan jabatan struktural eselon il.b. kepala bidang pada rumah sakit umum daerah kelas merupakan jabatan struktural eselon i.b. kepala seksi pada rumah sakit umum daerah kelas merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab bab xv. ketentuan peralihan rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing masing jabatan lingkungan lembaga teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. pada lembaga teknilembaga teknilembaga teknilembaga tekniinspektorat adalah inspektorat kabupaten pakpak bharat. lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten pakpak bharat yang terdiri dari badan, kantor dan rumah sakit umumserta menegakkan peraturan daerah. rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah kabupaten pakpak bharat yang selanjutnya disebut rsud. inspektur adalah inspektur kabupaten pakpak bharat. kepala badan adalah kepala badan lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat. kepala kantor adalah kepala kantor lingkungan kabupaten pakpak bharat. direktur rumah sakit adalah direktur rsud. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada badanbadan kecamatan. bab pembentukan: badan: kantor: rumah sakit umum daerah rsud): satuan polisi pamong praja. badan terdiri dari: badan perencanaan pembangunan daerah:: badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. kantor terdiri dari: kantor kepegawaian daerah: kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal:kantor kependudukan dan catatan sipil. bab iii inspektorat bagian pertamaterdiri dari inspektorat: sekretariat:gmpat bagian.b badan perencanaan pembangunan daerah bagian pertama kedudukan, tugas dan organisalain yang diberikan kepala daerah. organisasi badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari badan: sekretariat:: bidang fisik dan prasarana, bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang penelitian dan pengembangan, kelompok jabatan fungsional. bagan. bagfisik dan prasarana terdiri dari sub bidang sarana dan prasarana umum: sub bidang sarana dan prasarana pemerintkonomian bidangterdiri dari sub bidang sumber daya alam, sub bidang dunia usaha dan perekonomian raky. bagian kelimasosial budaya terdiri dari sub bidang pemerintahan: sub bidang dan pengembangan terdiri dari sub bidang penelitian dan pengembangan bidang perekonomian: sub bidang penelitian dan pengembangan kerjasama ekonomi dan pembangunmberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa,mberdayaan masyarakat, pemerintahanrempuan dan keluarga berencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. organisasi badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana terdiri dari badan: sekretariat. sekretariat: bidang pemberdayaan masyarakat: bidang pemberdayaan pemerintahan desa: bidang pemberdayaan perempuan: bidang pemberdayaan keluarga berencana. bagan organisasi badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencanmasyarakat terdiri dari sub bidang sarana dan prasarana umum: sub bidang pengembangan ekonomi masyarakmberdayaan pemerintahan desa bidang pemberdayaanmerintahan desa terdiri dari sub bidang pengembangan dan lembaga desa, sub bidang pengembangan, pengelolaan pendapatan dan administrasi desa. tiapterdiri dari sub bidang pembinaan keterampilan dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, sub bidang perlindungan hak hak perempuan dan anmberdayaan keluarga berencana bidang pemberdayakeluarga berencana terdiri dari sub bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sub bidang pelayanan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarglaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagian pertama kedudukan, tugas dan organisasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. . organisasi badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan terdiri dari badan: sekretariat: bidang penyuluhan: bidang sarana dan prasarana penyuluhan: bidang monitoring dan evaluasi penyuluhan: kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis upt). baganyuluhan terdiri dari sub bidang programa penyuluhan, sub bidang pengembangan sumber daya manusisarana dan prasina penyuluhan bidang sarana dan prasarana.
peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang pajak hiburan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat menimbang bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan era informasi akan menghasilkan bermacam macam bentuk sarana dan prasarana hiburan yang dapat dilihat, didengar dan dinikmati oleh pengunjung, b.bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, dipandang perlu menetapkan pajak hiburan sebagai salah satu sumberkpak bharat, badak pidana,rancangan peraturan daerah kabupaten pakpak bharat, perlu ditetapkan pajak hiburan kabupaten pakpak bharatsatu bulan taklim atau bulan kalender adalah satu bulan penuh menurut bulan kalender yaitu mulai dari tanggal sampai dengan tanggal cukup jelas satu tahun taklim atau tahun kalender adalah satu tahun penuh menurut tahun kalender yaitu putusan pajak daerah nihil, yang selanjutnya disingkat skpd adalah surat keputusan yang menetukan jumlah pajakobyek pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, diskotik: karaoke, klub malam: permainan milyar: panti pijat, mandi uap: keyboard, play station menyelenggarakan hiburan. babi dasar pengenaan dan tarif pajak dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran ddua puluh lima persen), untuk karaoke ditetapkan (dua puluh lima persen): untuk klub malam ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen),dua puluh lima persen): untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen), untuk pertandingan olah raga, ditetapkan sebesar sepuluh keseratus), untuk keyboard, ditetapkan sebesar sepuluh keseratus), untuk play station, ditetapkan sebesar sepuluh keseratus). babiipajak terutama dalam masa naik terjadi nada saat nenvelenaaaraan hiburan. klimselambat lambatnya (lima belas hari setelah diisi atau diterima speedriil.4tdibuktikan dengan surat perjanjikurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah. bab xnarsatusatui
sai abi been 25x aan aaa provinsi lampung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanggamus,bupati tanggamus nomor tahun tentang tata kelola rumah sakit umum daerah kotaagung,anggamus tentang badan layanan umum daerah rumah sakit batilopp)ppkpemberian gaji, tunangan dan pensiun sebagaimana dimaksud padatentang remuneras(tnpasa\|:m aaan remunerasi pemimpinnnb iii pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari: jasa layanan: hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain lain lain pendapatan blue yang sahnd masyarakat atau badan lain. pendapatan blue yang bersumber dari hibah terikat sehagairn(s5)njnnh daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dan blue. belanja blue sebagaimana dimaksud dalam yang sumber dananya berasal danmon hi:titik rba sebagaimana dimaksud dalam diintegrasikan dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan d(\|)n apbd. pelaksanaan anggaran yang bersumber dannu mengelola rekening blue, pembayaran, perolehan sumber dana untuk tertnnan, bab vjasa pada blue yang bersumber dari jasa layanan hibah tidak terikat hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain lain pendapatan bluen hibah terikat dilakukan sesuai dengan: kebijakan pengadaan dan pemberi hibah, atau peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam sepanjang disetujui pemberi hibahll. layanan sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian danriari yang disusun,rmemutuskan menetapkan peraturan bupati tanggamus tentang badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah batin bangunandengan pengelolaan keuangan, tahunan.san kegiatan skpd serta rencana pem.hiasan sebagai dasar penyusunan apbd. dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat dpsirekturmaa:nn (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang pinjaman tersebut lebih danbentuk kerjasama adalah: management system alat peningkatan kapasitas sdm pengelolaan parkir outsourcing kerjasama lain yang sah secara hukumnkepala daerah. pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk perjanjian manfaat haraya(l), berupa investasi jangka pendek. investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam alat, dicairkan, ditujukan untuk manajemen kas, dan cc. instrumen keuangan dengan risiko rendah. ea(s5)mn(s5)n laporan keuangan blue tahunan. bab xiv pembinaan bupati melakukan pembinaan terhadap blue melalui dinas kesehatan dan bpk pembinaan sebagaimana dimaksud terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensitata kelola rumah sakit umum daerah kotaagung berita daerah kabupaten tanggamus, hamid hermansyah lubis berita daerah kabupaten tanggamus tahun nomor. www wwwhanggariitalipelayanan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah. (s5) pegawai pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pasta huruf bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan,n pelaksanaan tugas jabatannya. pejabat pengelola blue sebagaimana dimaksud dalam (!) huruf terdiri atas: pemimpin pejabat keuangan, dan pejabat teknis pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerahefektif, efisien dan produktivitas menyusun renstra cc. menyiapkan rba mengusulkan calon pejabat keuangan dari pejabat teknis kepada kepala daerahbupati tugas lainnya yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada satu tidak berasal dan sig.: dan dewan pengawascnjalanmr maa memiliki pengalaman teknis pada blue: berijazah paling kendaliakukan oleh pejabat pengelola. jumlah anggota dewan pengawas paling banyak (tiga!n (seratus miliar rupiah), atau nilai aset menurut neraca (dua) tahun terakhir, lebih besar dbiara a aaa aaa .nnnu calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif. dewan pengawas memiliki tugas: rnern: dan .n bupati
bupati barru provinsisulawesiselatan peraturan bupati barrurrgawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat menerima tunjvtim pelaksanaan tpp asn il) dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberian tpp asn dilakukan oleh tim pelaksanaan tpp asn, tim pelaksanaan tpp asn sebagaimana dimaksud pada adalah sekretaris daerah selaku ketua dan keanggotaan tim sekurang kurangnya terdiri dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran tpp asn, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidangvlissi dan atau pertimbangan objektif lainnya: cc. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang: perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidangangkat daerah yang melaksanakan urusan pemeritahan bidang perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait tpp asn: perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang: dan atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informatika bertugas untuk menjalankan aplikasi e kinerja membuat perhitungan dan penilaian tpp asn terukur dan sistematis. bab pemberian'ift: asn il) tpp asn diberikan kepada pegawai asn. tpp asn sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi asn jabatan fungsional yang telah menerima tunjangan sertifikasi. tpp asn dapat dibayarkan apabila telah menyelesaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lhkasnj: telah mengembalikan aset daerah sesuai penggunaannya bagi pegawai yang menguasai memanfaatkan aset daerah yang tidak berhak tidak berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan: dan telah menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atas penyelesaian temuan hasi pemeriksaan aparatur fungsional dan tuntutan ganti rugi daerah atas nilai kerugian yang harus dikembalikan. l1l tpp asn tidak diberikan kepada pegawai asn yang otak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kerja pegawai sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pegawai asn lingkungan pemerintah daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan:pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan pemerintahan: pegawai yang menjadi pejabat negara: pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural:selesainya permasalahan hukum tersebut pegawai yang sedang tugas belajar. dan atau berstatus sebagai pegawai titipan dalam atau luar pemerintah daerah. bab pengurangan tpp asn pengurangan tpp pencapaian disiplin diberikan kepada pegawai yang tidak mengikuti apel masuk: pegawai yang tidak mengikuti apel pulang: pegawai vang tidak mengikut upacara hari seni: pegawai yang tidak mengikuti upacara kesadaran nasional dan cc. pegawai varia tidak memenuhijam kerja harian: dari atau pegawai yang tidak memenuhi hari kerja. pengurangan tpp pencapaian kinerja diberikan kepada pegawai yang tidak memenuhi ketepatan waktu memberikan laporan hanan, pegawai yang tidak memiliki laporan harian:dan atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas pokok sesuai uraian tugas. pengurangan tpp dikecualikan bagi pegawai apabila mengikut pendidikan dan pelatihan, atau melaksanakan tugas luar. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud pada il) harus dibukukan sewa administrasi. berupa surat tugas: undangan rapat: disposisi pimpinan: dan atau buk lam yang diakui. pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud pada il), terhitung memenuhi pencapaian disiplin dan perapian kinerja selama hari penugasan. bab vii penilaian tpp asn tpp asn dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplindan pencapaian kinerjayang dinilai harian kemudian akumulasi dalam satu masa penilaian tpp asn. 1z2\| satu masapenilaian tpp asn sebagaimana dimaksud pada adalah (satu) bulan hari kerja dimulai sejak tanggal pada bulan yang dinilai dan ditetapkan hasilnya paling lambat pada tanggal bulan berikutnya. penilaian tpp asn sebagaimana dimaksud pada (i) masing masing memiliki bobot perhitungan yaitu: pencapaian disiplin memiliki bobot tpp tempat puluh persen: dan pencapaian kinerja memiliki bobot tpp enam puluh persen). pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf dinilai setiap hariberdasarkan keterpenuhan beberapa indikator, yaitu: keterpenuhan apel masuk, keterpencilan apel pulang: cc. keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin, keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan han besar nasional, keterpenuhan jam kerja harian: dan f keterpenuhan hari kerja. indikator pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ilj masing masing memiliki bobot indikator sesuai keagamaannya dan dasar hitung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin. (3j bobot indikator, dasar hitung, dan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada terdapat pada lampiran iii peraturan bupati ini. pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diukur melalui laporan harian yang dilaporkanoleh atasan langsungnya berdasarkan (dua) indikator, yaitu: ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian, dan kesesuaian laporan dengan uraian tugas. ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan sebagai berikut: pelaporan tepat waktu, pelaporan terlambat: dan tidak ada laporan. kesesuaian laporan harian dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf bh, ditentukan sebagai berikut: melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan: melaksanakan tugas pokok, melaksanakan tugas tambahan, atau tidak melaksanakan tugas pokokdan atau tugas tambahan, indikator sebagaimana dimaksud pada masing masing memiliki nilai sesuai keagamaannya yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja. laporan harian input dan dikirim melalui aplikasi e kinerja sebagaimana pada (l), dan terdapat pada lampiran peraturan bupati ini. bab tpp bagi cons,ppk dan calon pejabat fungsional pasai pembayaran tpp pegawai asn bagi cpn dan ppp dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan. pembayaran tpp pegawai asn bagi cons dan ppp terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas. tpp pegawai asn bagi cons dan ppp sebagaimana dimaksud pada dan (2dibayarkan sebesar 20x dua puluh persen) dari nilai tpp kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi pns. tpp pegawai asn bagicalon pejabat fungsional dibayarkan sebesar r04 (delapan puluh persen) dar) nilai tpp jabatan fungsional tersebut. bab tpp bagi asn yang diberikan tugas tambahan pasat pelaksana tugas plt.diberikan tpp pegawai asn tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu papegawai asn tambahan, ditambah dua puluh pose dan tpp pegawai asn dalam jabatan sebagai pelaksana tugas plt) pada jabatan yang ditangkapnya: b.mof yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pit. hanya menerima tpp pegawai asn pada jabatan tpp asn pegawai yang tertinggi: dan tpp pegawai asn tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas plt.\|. bab pencatatan kehadiran putra120 pegawai masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir secara elektronik (finger print) dan atau perangkat lain. pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan tiga) kali yaitu pada waktu masuk kerja masuk kerja setelah jam istirahat, dan pada waktu pulang kerja pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual hanya dapat dilakukan apabila: perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi: atau (pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik. daftar hadir secara manual akibat perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronikmengalami kerusakan fungsi sebagaimana dimaksud alat huruf digunakan paling lama sah) bulan. (l) pencatatan kehadiran untuk mengukur apel atau upacara pada hari kerja dilakukan secara manual pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada il) dilakukan dua) kali yaitu pada apel pagi atau upacara hari kerja dan pada sant apel pulang. (il)a umum daerahpada upt. dinas kesehatan puskesmas rawat map diatur tersendiri oleh kepala upt. dinas kesehatan puskesmassatuan polisi pamong praya dan pemadam kebakaran diatur tersedia deh kepala satuan polisi pamong pra dan pemadam kebakaran, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pencatatan atau pengisian daftar hadir bagi pegawai pada satuan pendidikan lingkup dinas pendidikan diatur tersedia oleh kepala dinas pendidikan, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab xii aplikasi e kinerja pengguna aplikasi e kinerja termin atas: pengelola website: super admin: admin tpp perangkat daerah, dan user pegawai. pusa124 (ll pengelola website sebagaimana vang dimaksud dalam 23huruf memiiki tugas. antara lam merancang dan mengupdate aplikasi e kinerja: memelihara dan merawat aplikasi e kinerja yang meliput perbaikan dan penyesuaian alur aplikasi: memastikan data yang masuk sistem tidak tertunda: dan memastikan aplikasi berjalan dan berfungsi dengan baik. super admin e kinerjasebagaimana dimaksud dalam huruf memliki tugas. antara lam mengelola data master perhitungan tpp asn. mengelola dan mengingat username dan password admin tpp perangkat daerah upt: monitoring, memverifikasi data kepegawaian dan nilai tpp maksimal asn yang telah input admin tpp perangkat daerah sistem aplikasi e kinerja. melayat konsultan tpp asn dan aplikasi elang: dan melakukan koordinasi dengan pengelola website programmer. admin tpp perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas, antara lain melakukan konsultasi dengan admin kabupaten mana ada masalah atau kendala dalam proses tpp asn dan aplikasi e kinerja: mengelola dan mengingat data pegawai yang ade pada perangkat daerah nya apakah e kamera: cc. mengingat data kehadiran pegawai: berdasarkan print out singer font. apel masuk. apel pulang. dan kehadiran upacara aplikasi e kinerja: melakukan komunikasi mengenai kehadiran pegawai: ce. memproses capaian indikator disiplin dan indikator kinerja pada aplikasi e kinerja, melakukan pengecekan proses penilaian berdasarkan indikator tpp asn: dan menginventarisir dan mengarsipkanbukti pendukung pencapaian pimpin dan pencapaian kinerja user pegawaisebagaimana dimaksud dalam pasai huruf memiliki tugas, antara lain mengingat uraian, waktu dan output laporan harian aplikasi kinerja, menilai dan menyetujui laporan harian yang dikirim oleh pegawai yang dinilai, dan melakukan konsultan dengan admin tpp perangkat daerah namanya ada masalah atau kendala dalam menggunakan aplikasi e kinerja. bab xi7i tata cara perhitungan pembayaran pusat25 (ll) tpp dibayarkan setiap bulan secara langsung melalu: bank yang ditunjuk. pembayaran sebagaimana dimaksud pada (il dibekukan setelah penetapan hasil perhitungan tpp. tpp yang diterima sebagaimana dimaksud pada il) dikurangi dengan kewajiban membayar pajak penghasilan dan dapat dilakukan pemotongan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tpp dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten barru. tpp dibayarkan padabulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar tpp perangkat daerah. pasa127 pembayaran tpp asn dilaksanakan melalui mekanisme sebaga: berikut: admin tpp perangkat daerah melakukan proses dan pencetakan daftar tpp asn pada aplikasi e kinerja paling lambat tanggal (lime) pada bulan berikutnya: daftar tpp yang telah dicetak diverifikasi oleh pejabat ketatausahaan keuangan: paing lama dua) hari kerja setelah daftar tpp asn dicetak dan diverifikasi, daftar tpp disampaikan kepada kepala perangkat daerahuntuk ditanda tangani: surat pengantar permintaan pencarian dan daftar tpp perangkat daerahyang telah ditandatangani kepala perangkat daerah dengan melampirkan daftar rekening tabungan pegawai disampaikan oleh admin tpp perangkat daerah kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd): satuan kerja pengelola keuangan darah skpd) selaku pejabat pengelola keuangan daerah padi menerbitkan surat penyediaan dana spd) atas permintaan bendahara pengeluaran, kemudian menerbitkan surat perintah membayar spm) untuk penerbitan surat perintah pencairan dana szu) sesuai mis total daftar tpp perangkat daerah: dan bendahara pengeluaran membayarkan tpp kepada masing masing perangkat daerah sesuai dengan daftar tpp yang disetorkan sebelumnya melalui admin tpp perangkat daerah. pasa128 pengelolaan dan perhitungan nilai tpp asn dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi e kinerja dan manual absensi apel upacara dengan melalui proses internal olehadmin tpp perangkat daerahpada setiap perangkat daerah upt. pasai il) dalam hal percepatan pembayaran tpp dapat dilakukan pada waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan bupati tpp pada bulan desember dibayar paling lambat tanggal desember. masa penilaian pada bulan desember hanya sampai tanggal20 desember. bab xiv ketentuan penutup past pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka peraturan bupati barru nomor tahun tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berita daerah kabupaten barru nomor&m peraturan pemerintah nomor tahmeim33j, sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor tahun peraturan bul abs siak pada tanggal april barru, sek methane anna eren seni saleh diundangkan barru pada tanggal sekretaris daerah kabupaten barru, berita daerah kabupaten barru tahun nomor mean dan) man ta. lan! s2i isisisis\| (sisi (si iislalalol l islam lwl selalelalalsi (sial pra lan elalelslalal timbal eni skala ilslalaal lal lala )\| imp #lleejejalal skala) \|zl else selolelelelalal (alel lal (2e\| ela dlm eeb ane rem me. sis fla dl: jasin sal aan pala sis bol \|gis (&cj small pss classis sal i@pssi loss (ss singel als seal sis2p\|sisi sis i.sel sis) elw els slot sei small sis sel3\| st) 21x ami sia gis seal\| n\|3z sisilia sisslslt sl s(2lais isis2e sig sisi isisslaisgia lelalalels islalsol ala esai mal alas aa\| bia sal bls saja i8is sis isi3aisgils eloloelel. isis (sis sosial jaa (elsialsisisisi (sajalah\|s inisiasi seal sleislelelslel leleisisisie lele leluislala slalelalelajel legal jelas mai mat goal ala xicicig dalem akusisi lol volume lala ma ku) iis oka eka i8\| isi six bl cla (ale isi elk\| sel (ss) (ss) \|gls set eg\| las al,i sis pel i8sl (sel sig (salsa (sla\| (s) isa jelaisisi isi beda nala nyala (la lalai), sil f \|a\|a sld \|halal. jalal ela ss\|alas)missing\|a\| \|zlsigisi3\| sis\|s\|z12\| elsie elit eli sisi s\|sisisisisi. #slslesisi2 slot sisisisizisis \|ajs\|similis pala sal salah sis jml sis na\| sag\| so2lsiolal jeberebeherebeie sei lardaaa ala a23 selaiselals ala s\|disisi #lela\| #lal3\| sisi\|s\|s\|s aslslaglalasisiad\|s\| \|slalslalalslalals\|slalsjalal s2lalaslalaslelalal s\|s\|s\|sisi\|s\|s\| s\|s\|s\|s\|s)s\|s jala jaja jelajah all iselelelelsl jelafefelala sslelelal lasliasdaslels pr) none me: dal aher eae air sisi\|d\|s\| kau uua tee 2lefelefaf jelas als\|sfalafals tag aaa jala) jalalalalsjsis lal) (sosmed loss talalaafajala (sissssisi (sisi (sisi2\|similis severe sia pali sisik lah \|2lal \|similis lolos sielalalg (elslelalels posisi sisi jalelalslalsa esa level i8islalalal s\|gjejelelrla sjalajlalal sis\|si3\| sisi sis glalelslsls \|. lgi slelsisjalm saga sa slalalalalal ala sama ala jasa igisisis\|s ala sll small ala dl sislulalels\|a dls: alalalalai siaga) slalsisisi sial alis ppa rea sisi alefalealajelalalala ta cis\|s\|s sisisisisisis si2 3isis is\|s\| i3i3 3isisisisis ellas isislelelsis) lelalelslalaaaas (elsa r\|siais3\| si3 flu s\|z ane lalai las ip) ams alolalie sisa sisisisis isis jelalaisis nila isi3 ellada sae naa akan pri bra) pad bal pai bid tera etal sll slalulai assis pen \| \|z sel sial eka belia \|z\|z\|s ada aaa saksi isis adaa jasa: jasa sn) alone sisi. jala sassisisis eksis sis tegas lelap tee adala nga fpp alelalalala fee ffa ae: tee ate (ee (an alias\| agisisisisia fee eeeeee sisi lea ala slalelalaja\| bar bee eee ttl jek beb pbb rebro jslalalals\| jelas see: depe (ee resep as) jelajelajal jejajsjajalgalajalalsl3 (sis 2e33assists (sisssslasa sesama masa (ease nana maag psi dea pet par jan hoo his baba mean sis! (ei (sis isl isis ala asas ola, ik: adan aja dadang sesal sisilia sasis iii isi sisa\|si is\| fe: jne memanen ann 2ep free far jaa 0tiga2 eeleelaaaea aas\| ass bis) jangan terada jaga isa? sis is\| ellas dada aas slsisisis tee eksis aff (3s 2sejajar er fee eksis aalalalal malala alla sl" sab (erasia ree aka sisisizis 2sisi ana adi leh fff sisisisis\| sisisisisisi daa enam ann hf: is$ des class tere mara 2ls gel efek sele fee six taka" ez) eu: see: 1nc mei kas mat fee dl. feri persen ea panahan ngga fee j3, fee fear aaa adaa sia zil isl ggagsgasaa (sisa feel sesegdasda (azas asi :c3 ban: eb e jasa ee bpa gala s c dig lalat mere ika s se\| is) islas dst 333i emblem (di sel5 (la lila aga? (ea saas 2l \|$ disela sge3 aga (de legal leaf fast (ema liga (area cass ser2 see agats\| aselagaa perp naa see #eni add jaga dia nggada gada aan jalal s53 segan aaaa halal: musi nett iii iis 23393i332222388 (ate) o0l010 \|ele seisisss esasassi? sgsesssassssisial elalaalel alel a41 adal 3sehhbhlkah\| hhbpjasfhhhbhjah) tee (pe pope das ker ifa mai pai area see ere al lagasaagsanlesle isielelel lala (as isl sebelah salah line era bee eee map eeee pep (aaa laga dlolgalalsigsisias asa eelelesigisjelal: adesasaada': madapdgaadaase: in) tee bee eeeeee sssgaaaasaa, jesus aalajaalg s\|s tea a91 sigi fee feffeefe eee baik ekkakannekiakit jddaaddd alam aaaaaa dinamai dilan jaaljaaagasa? emas aaaa isisisis isis isisiss dalajala sela ejaan li!: keputusan mentenglembaran daerah kabupaten barru tahun nomor &\|: memutuskan menetapkan peraturan bhiipati tentangtambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. bmn mana sil sis si3\| ssi sisi\| \|s\| \|3s sel sis gisisisisisisisisisisisis classis\|jamais\| (s2 (ip (s3 (aa jas (is (gs (is sal asa sal5s are her epa a2\| \|8sisi \|go\|go\|g isize sigolgolgafekakaa segel tlaslasiasi ane 241i jas asa aga ara sada jasa gagasan asas san asa: teng als (sis da) isis sil fu ) la) sis sig sela (el sig kali adas els eti3 isis lampiran iii peraturan bupati barru. nomor tahun tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara bobot indikator, dasar hitung dan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplintempat puluh persen): dan pencapaian kinerja memiliki bobot tpp enam puluh persen). pencapaian disiplin dinilai setiap hari berdasarkan keterpenuhan (enam) indikator, yaitu: ( keterpenuhan apel masuk: keterpenuhan apel pulang: keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin, keterpenuhan upacara kesadaran nasional) dan peringatan hari besar nasional: keterpenuhan jam kerja harian, dan keterpenuhan hari kerja. keenam indikator pencapaian disiplin diberi nilai pembobotan sesuai keagamaannya dalam pencapaian disiplin, dengan penetapan bobot indikator sebagai berikut: apel masuk, bobot (lima belas persen: apel pulang, bobot (lima belas persen, upacara penaikan bendera. hari senin, bobot (sepuluh persen): upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional, bobot (lima persen): kerja harian, bobot (tiga peduli persen), dan hari kerja bobot dua puluh lima persen. dasar hitung keterpenuhan (enam) indikator pencapaian disiplin ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang disesuaikan dengan han kerja dan kondisi eksisting setiap bulan kalender berjalan. dasar hitung dan alat bukti keterpenuhan pencapaian disimpan. yaitu dasar hitung apel masuk adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel masuk: dasar hitung apel pulang adalah sesuai jumlah hai kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel pulang: dasar hitung upacara penaikan bendera han senin adalah sesuai jumlah upacara hari seninupacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional adalah sesuai jumlah upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasionaljam kera harian adalah sebanyak (tujuh jam tiga puluh) menit per hari kerja dikalikan dengan jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan, dibuktikan dengan perhitungan waktu pada print out hasil check clock waktu absensi tertulis: dan dasar hitung keterpenuhan hari kerja adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan kehadiran pada print out hasil check clock absensi tertulis. pencapaian disiplin temas penipuan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin pada aplikasi e kinerja, yaitu: aset masuk. keterpenuhan apel masuk meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan apel masuk pada pagi hari setiap hari kerja sebuah pada saat dilaksanakannya upacara bendera setiap hari senin, upacara peringatan hari besar nasal, atau upacara peringatan lainnya yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah kabupaten barru keterpenuhan apel masuk pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel yang diikut oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan apel yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten barru pada bulan berjalan. hasi perhitungan pencapaian kertetpenuhan apel masuk kerjaketerpenuhan apel masuk diatur sebagai berikut: dianggap mengikuti menghadiri apel masuk apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan apel masuk dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar baterai apel masuk: pegawai yang apa budak masuk kantor tanpa keterangan, ian, dianggap tidak mengikuti menghadiri apel masuk, cc. pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti menghadiri apel masuk yang didukung dan dibuktikan dengan surat tugasya dimulai jam dan atau sebelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti menghadiri apel masuk, ketentuan keterpenuhan apel masukmasuk ketentuan keterpenuhan apel masukmasuk selama penanganan penyebaran covid maka keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran covid rumus hitungcapain apel masuk: nilai harian tpp bam xtppom ioo t ami aset manuk capaian nilai c5sam 1h tam siku tpp harian apel masuk harian tpp april masuk capaian nilai akumulasi capaian nilai harian tpt apel musik bulanan tpp apd dalam satu bulan kalender . sgg aa: kan ann keterangan bam bobot apel masuk tpp nilai tpp disiplin maksimal nilai tpp maksimal bobot disiplin tam1b target apel masuk bulan kalender cami captain kehadiran apel masuk dalam satu hari tamil target apel masuk hari contoh perbintangan capaian tep indikator aset waduk bulan januari nama aaa land dddddd halaman analisis kinerja kelas jabatan tpp maksimal lion) apel masuk capaian kai kah teznoora intel lama pera selasa a25 rp40no00\| rp. nata jas tapaonooo\| rp3. \|ap rp2oo000 rp. menu inti senin rabu rp. rp. rp. kami rp. rp. lumat \|ois rp40ooo\| rp. mp3. senin snn bn: kan selasa rp40. rp. rp. rabu aman rp. kamis rp. rp. rp. jum'at rp. rp. jap senin ana uns se" selasa rp. rp. rp. rabu 2p400000 rp. rp. kamis rp40noo0 rp. pte, kumar rp400000 rp3. rp. jumlah mennnnnnnnnnnan paman nhajbelanan tpp indikator apel mask rp. keterangan hari selasa tanggal januari contoh tidak masuk kantor hari rabu tanggal januari contoh terlambat masuk kantor hari senin tanggal dan upacara hari senin (tidak apel masuk) hari senin tanggal upacara hari kesadaran nasional tangal hari minggu) api pulang keterpenuhan apel pulang meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan apel pulang yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah kabupaten barru keterpenuhan apel pulangapel pulang pada bulan berjalan. hasil perhitungan keterpenuhan apel pulangpengisian keterpenuhan apel pulang diatur sebagai berikut: dianggap mengikut menghadiri apel pulang apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan apel pulang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi apel pulangapel pulang: cc. pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti menghadiri ape! pulang yang dibuktikan dengan ssudahnya pada hari kerja dianggap mengikuti menghadiri apel pulang: pegawai yang bertugas mengantar surat dalam wilayah ibu kota kabupaten tanpa surat tugas\| yang pelaksanaannya sampai dengan jam atau sesudahnya dianggap mengikuti menghadiri apel pulang, ketentuan keterpemnuhan apel pulangpulang selama bulan ramadhan maka keterpenuhan apel! pulang tetap dianggap terpenuhi selama han kerja pada bulan ramadhan, ketentuan keterpenuhan apel pulangpulang selama penanganan penyebaran covid maka keterpenuhan apel pulang tetap dianggap terpenuhi sama hari kerja pada penanganan penyebaran covid rumus hitung captain apel pulang: enlananaw kns bnnnansn pel bulan capaian mulai kasih tamil nilai harian tpp apd pulang hanan ipf apa pula mba kerana sewaan capaian nilai capaian nilai #harian tpp api pulang capaian bulanan tpp apel kehadiran apel pulang dalam bulan keterangan bap bobot apel pulang tpp nilai tpp disiplin maksimal nilai tpp maksimal bobot disiplin thaib target hari kerja bulan kalender cap! capaian kehadiran apel pulang dalam satu hari tapi target api pulang dalam hari contoh perhitungan capaian tpp friddkator api pulang bulan januari nama aaa mip ika jabatan analisis kinerja kelasiabatan tpp maksimal kanan apelpulang oo catalan mala cancer caknan gogo ata maman mulan hewan harian harian ketua ton terznonpag nan rp3yc.o rp. rp. selasa rps0too0\| rp. rp. bebe ip400000 rp. rp. sem rp4anno0 rp. setara rp40no00\| rp. ap sie d0n ann rp. tah ori mea asa senin ryeong0g rp. rp. selasa gelang kamis rp. rp. p2000007 rp. rp3. senin rp40000n rp. ap. hebat rabu rp. rp. rp. kamis rp.s0000n rp. rp. tiodonooo\| rp200 capaian nilai bulanan tpp indikator apel pulang rp. keterangan hari selasa tanggal januari contoh tidak masuk kantor hari rabu tengah januari contoh pulang kantor sebelum jam upacara penaikan bendera hari senin keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan upacara penaikan bendera hari senin yang diatur pelaksanaannya deh pemerintah kabupaten barru. ketempenuhan upacara penaikan bendera hari senin pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan ape! pulang yang. diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan upacara penaikan bendera hari serin pada bulan berjalan. hasi perhitungan keterpenuhan upacara penaikan bendera hari seninketentuan teknis pengisian keterpenuhan upacara penaikan bendera han senin diatur sebagai berikut: dianggap mengikuti menghadiri upacara penaikan bendera hari senin apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan upacara penaikan bendera hari senin vang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten barru den dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi upacara penaikan bendera hari senin dimaksud: pegawai yang alpa tdak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, isin, ttd dianggap tidak menakuti menghadiri upacara penaikan bendera hari senin: cc. pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti menghadiri upacara pemakan bendera hari senin yang dibuktikan dengan aganjaran sebelumnya pada hari kerja dianggap mengi kuo menghadiri upacara penaikan bendera hari senin:bulan ramadhan. apabila ketentuan kerja menyatakan tdak dilaksanakan upacara penaikan bendera hari senin selama bulan ramadhan maka keterpenuhan apiupacara pemakan bendera hari peran selama penanganan penyebaran covid19 maka keterpurukan upacara pemakan bendera bari senin tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran covid rumus hitungcapain upacara penaikan bendera hari senin: @&. nilai harian tpp bus xtppdm musik upacara penaikan bendera hari senin capaian nilai harian chih tuhsih nilai hari tpp upacara tpp apel hujan penaikan bendera hari senin upacara penaikan bendera hasi senin men at, capaian nilai bulanan capaian nilai harian tpp upacara penekan tpp upacara pemakan bendera han senin jumlah kehadiran bendera hari senin upacara penaikan bendera hari senin dalam bulan keterangan buh3 bubut upacara percikan bendera hari seri i10 bah ppm nilai tpp disiplin maksimal nilai tpp maksimal bobot disiplin tuh sib target upacara penaikan bendera hari senin bulan kalender chih capaian kehadiran upacara penaikan bendera lari senin dalam satu hari s5. tuhsih target upacara penaikan bendera hari senin dalam hari bab ketentuan umum dalam peraturan bupaticlesur penyelenggara pemerintah daerah. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten barrudeh pejabat pembina kepegawaiar. diangkat sebagai calon pegawai asn okh pejabat pembina kepegawaianuntuk persiapkan menjad pegawai negeri simi. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat ppp adalah warga negaralndonesia yang memenuhi syarat tertentu, yangdiangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangkawaktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahmas atau badanns, cons dan ppp berdasarkan penilaian tertentu. hari kerja adalah hari berpekan atau enam hari kerja berpekan bagi perangkat daerah tertentu yang ditetapkan sebagai hari kerja. contoh perhitungan apalagi tpp indikator lipa bendera hart senin bulan januari? g2z1 nama ama kakek yon jabatan analisis kinerja kelasjabata, tpp maksimal wiki.doo upacara bendera perairan bendera hari senin pen kera sea capaian soa0t harian nilai hujan harian san harian #rapinoe y6 sbi (sean npdoooon\| rp12335 13an selasa rabu kamis senin 1p. rp. selasa (rabu kam peng jumat jas anna akogpad: setara see bana rabu apaan jumat a85 seno rp. rp. selasa jas kami hemat cmc jumlah rp. capaian nilai bin anan tpp indikator upacara pemakan bendera hari senin rp. keterangan hari serin tangga? januar contoh tidak mengikuti upacara penaikan bendera han senin. upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional! yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah kabupaten barru keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasionalupacara pemakan bendera hari senin pada bulan berjalan. hasil perhitungan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nda pembayaran tpp berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang dinilai ketentuan tematis pengisian keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional diatur sebagai berikut dianggap mengikuti menghadiri upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan upacara kesadaran nasional dan peringatan han besar nasional yang duwlenggarakan oleh #remenntah kabupaten barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar aborsi upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasionalupacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional cc. pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikut menghadiri upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang dibuktikan dengan surat tiga atau bukti lambelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti menghadiri upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional ketentuan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasionalkesadaran nasional dan peringatan han besar nasional menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama penanganan penyebaran covid19penanganan penyebaran covid maka kelerpenuhan upacara penaikan bendera hari senin tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran covid rumus hitung japan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional: wei harian tpp buku xtppdm turbin upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional na: capaian nilai harian cubit tubuh nilai harian tpp tpp upacara upacara kesadaran amonia dan kesadaran nasional peringatan hari besar nasional dan peringatan hari besar nasional capaian nilai bulanan capaian nilai harian tpp upacara kesadaran tpp upacara nasional dan peringatan han besar kesadaran nasional nasional harian jumlah kehadiran upacara dan peringatan hari kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional besar nasional dalam bulan keterangan buku robot upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional ppm nilai tpp disiplin maksimal mulai tpp maksimal bobot disiplin af) turbin target upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional bulan kalender cukai capaian kehadiran upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional dalam hari tumpah target target upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional\| dalam hari contoh perhitungan capaian tpp dicat upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional bulan januari nama la, dioda demo dini jabat andika kerja kelas muatan tpp maksimal lo00. asa hanan ikatan hari besar capaian hari \|tgl cancer macet capaian amor bulanan harian haram harian raja\| senin setara rabu kamis sem rabu bea kam mena hama aa: senin rp. rp. rp. a0dog selasa kamis sie tama jap) en, sen setara rabu kuat rp20. rp. capaian nilai bulanan tpp indikator upacara penaikan bendera hari semua jam kerja keterpenuhan jam kerja pegawai kaitannya dengan tpp berdasarkan pencapaian disiplin meliputi jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yaitu jam menit berpekan atau jam menit perhari dibuktikan dengan perhitungan waktu pada print out hasil check clock atau waktu absensi tertulis. keterpenuhan jam kerja pencapaiannya dihitung setiap hari dan akumulasi perbulan sesuai dengan jumlah jam kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah kerja pada bulan berjalan yang diselenggarakan pada pemerintah kabupaten barru. hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan jam kerja van dihadirbagi pegawai yang dinilai. ketentuan teknis yang terkait dengan keterpenuhan jam kerja diatur sebagai berikut: dianggap memenuhi jam kerja apabila pegawai melakukan check clock pada absensi elektoral alan manga dari jasa masuk pada absensi tertulis pada setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan kerja yang berlaku pada pemerintah kabupaten barru, dibuktikan dengan hasil check clock pegawai yang bersangkutan pada mesin absensi pada saat masuk, setelah jam istirahat dan pulang kerja: pegawai yang alpa tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, cuti dianggap tidak memenuhi jam kerja pegawai yang sedang tugas luar dianggap memenuhi jam kerja apabila didukung dan dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui: ketentuan keterpenuhan jam kerja menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan: rumus hitung pan jam kap: ani nilai tpp jam kerja bik tpp dm thk18 harian capaian mulai tpp oki timah mila tpp jam kedua harian jam kerja harian capaian tpp japan mulai tpp jam kerja harian jumlah \| perbulan kehadiran apel masuk dalam keterangan bobot jam kerja ppm nilai tpp disiplin maksimal nilai tpp maksimal bobot disimpan tik1b target jam kerja dalam bulan kalender tiki capaian jam ker dalam sato hari fikih target jam kerja dalam satu hari pagi arnasasnsnannunununn1! snddndosononnnsnan didohbhhhkbnanunn imam selatan sarana eri hewan nang nandsnn sekota jail temon haa bahan edan mma ies logo yipuntyeiy dek pon) musi king ppn odd ines) gelar weni dog bana nan kei vivo wan imy ayang hutan nyah tdd dll ingin nyiwayo win neivai nkisch nvrivh main rich ipsum diva dell ingin mpl hino win visi nyteyh vt4im al1 ddi wha path del gy uph ordo fang sunny 'nyp eng tu1yo8 eling venus2y ubs uap unyensatug ebay uue ueynvodanay tenun 'trump sumi uang nee sean jeans redup using uep sunynpip europe lry ynu buku dedlump jen se8n) srpos suka emery tali tunumuru yep deadurl "yes vedbeiahng dati 40o1rey sewu depo edge duel tembaga sund yep inget kes pod gina) muse isme eyed urnyduwnng iuw maros musee yoon pap peer kedua uuryayng bid denga upon sib os8 mp3y remesod episode 15y ynwwat gedung :yiy tegas anji eon very ueynuadunyan suga kenudpn tarrutp bef memuat spg ungdeig ueedwuag rberg unretegurod rmu undapuod urdunitod sep elus wad dea ipeyip sus, ebay yey urynuadiayagy weredesuod. urdunyy:ad weh gejala, using @penata yejunfurduap upy3umpurgip gemetar deras lipeyrp susi vlog upy peron( ve3uap urea uang denga sunityip luuerede dead elia uey urynuad na ebay uey temui12y sup rena remedy upaya4 ondyatwu undian werededuod sep2 sup auuwkey teredam bay upynusdua bay ur! dengan nomor venue studi uph murid ore unggas sund food under sme lbh mei ane putera) you center redup hge ubh joran seri yeti yojuoo urus masuk wenas luh kedua thaib target lam kera dalam bulan kalender kasih capaian jam kerja dalam satu hari tapi target kerja dalam satu hart contoh perhitungan tepian tpp indicator hari kerja bulan :januari nama tama donkkakkoooo, jabatan analisis kinerja kelas jabatan tpp maksimal hasan mami target ranger ramuan nan nilai ptt) bobot spl harian harian yana harian malay (ang weajoofa) sen sia iya semi ap. rp. rp. s000 bar rp400000\| rp. rabu rp. np. mp. sd00 kamis mann rp. hana put aan rp5. rp. s00g \|seni rpaonoon s000 rp selasa rp. rp. rp. rabu rp4oo000 rp. rp. kamis rp.4onion rp. rp. ban ap. ap. ala selasa rp. d00 rp. rp. a00000 rp. rp. jumat ap.voodoo\| rp. aan rp. rp. apsoonoo\| rp.s. rp. iii amm jum'at ann rp400000 rp. rp5. jumlah rp. rp35 capaian nilai bulanan tpp indikator apel malik keterangan hari selasa tanggal januari tidak masuk kantor. contoh rekapitulasi capaian tpp cik okadpaliri bulan januari nama nip 2imu kind xxx jabatan analisis kinerja kelasiabata. tpp maksimal capaian target jumlah tpp diapun mom) www indikator maksimal capaian mo. hata b0po7 karier capaian tpp is6) aan pen nun aa) pare disiplin ape! masuk ife\| rp. ape! pulang sama eno ala) soo upacara hari sandaran dalam nasa basi rp. jam kerja rp11. hari kerja rp. kp. jumlah rp. format absen manual: kop skpd utd unit kerja daftar hadir apel masuk pulang jam oaa\|(ong jip gol ruang masuk metro pulang kadar le. masuk alpa "nii masuk tugas luar: masuk lepas pulang pulang pialang mengetahui penanggung jawab kepala sko utd unit kerja mana ara gea teu saleh lampiran peraturan bupati barru. nomor tahun tent ang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara laporan harian, nilai indikator dan pengukuran pencapaian kinerja(empat puluh persen: dan pencapaian kinerja memiliki bobot tpp (enam puluh persen). pengukuran pencapaian kinerja melalui laporan harian yang dilaporkan paling lambat kah jam oleh atasan langsungnya berdasarkan (dua) kriteria yang terbagi sebagai berikut. ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian dengan nilai maksimal terbagi pada tiga) indikator penilaian, yaitu: pelaporan tepat waktu, memiliki nilai (tiga puluh persen: pelaporan terlambat memiliki nilai (dua puluh persen): atau cc. tidak ada laporan memiliki nilai (nol). kesesuaian laporan dengan uraian tugas dengan nilai maksimal tuju puluh) yang terbagi pada (dua) indikator penilaian, yaitu melaksanakan tugas pokok dan atau tugas tambahan memiliki nilai tuju puluh, tidak melaksanakan tugas pokok dan atau tugas tambahan tidak memiliki nilai atau tol). jam kerap adalah jam kerja efektif dalam lima hari kerja atau enam hari kerja. cub adalah keadaan tdak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, kewenangan hak seorang pegawinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai berdasarkan indikator disiplin dan indikator kinerja. y9. pengelola website adalah pegawai programmer yang mengembangkan, memelihara, mengamankan serta memastikan aplikasi e kinerja dapat berjalan dengan baik. super admin kinerja adalah pegawai yang ditunjuk mengelola data master perhitungan tpp asn, mengelola user name dan password, melakukan moritonng dan memvenfikas: data kepegawaian yang telah input oleh admin tpp perangkat daerah aplikasi kinerja pemerintah kabupaten barru data master adalah nomenklatur perangkat daerah dan dasar hitung capaian tpp asn dalam satu bulan pada satu bulan kalender. admin tpp perangkat daerah adalah pembuat daftar gaji pengelola data tpp asn yang ditunjuk sebagai pengolah data dan memproses hasil pencapaian mulas pimpin dan pencapaian nilai kerja pada aplikasi kinerja setiap perangkat daerah upt. user pegawai adalah pegawai yang melaporkan kegiatan perhari dan menilai laporan harian yang telah dikirim bawahannya sistem aplikasi kinerja. laporan harian adalah rincian kegiatan pekerjaan pegawai perhari kerja yang input oleh penerima tpp asn pada aplikasi e kinerja. bab maksud,tujuan, dan ruang lingkup maksud tpp asn adalah merupakan salah saru bentukpelaporan harian pengelolaan tpp berdasarkan pencapaian kinerja, maka setiap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor work from offset vang ditugaskan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah #wok from home) dan tugas dinas luar diwajibkan menyusun mengingat laporan harian kegiatan yang sebenar benarnya sesuai dengan format yang ada aplikasi e kinerja. mengingat laporan harian aplikasi e kinerja buta deplunsa eka unga dengan temukan aaryan mer lantas:) opera mapan. brown, setelah tertuju) mesin record iekamaik peter klik opa rin mene arartangan input stan ianya ikon pilihan menu par \|") ahh menu ita seakan klik tara ta input tanggal laporan tabu dilaporkan "nan ekk unda panah keton dar pib satu bandara pup pib tari kerja kpu laporan hanan apabila kegiatan mantangai mai yasa oka potyriegarn dara pda har tee "gal bukan hari sati kerja #o4bcb da) sakepeerkuan dilan basa mari anja sampan pertiga ikatan yang mau laporan terpaan klk tara panah (warna periksa makanan tah pai mempan apes sejak tae lamin menurut input uraian turin kegiatan pulpa mena haa pam) input output anna kik simpan untuk menganut laporan na harian niatan dan aan sara lapan para sebgai para pekerjaan kegiatan dalam satu hati sudah taman gesture cara laporan musa pes jamaat tot ina dar disana ksh dina meminta laporan harian pegawai yang nilai pada aplikasi e kinerja para pita e kerja dangan nie medan camat web ntype: fa koper ja. bak pedoman u.com abrowrat sembah terbuka input tanpa spam masakkanpassword elektronik kerja masuk" perraiiinah kali atau opa ios pp. wta kapuas pan tpa ala pemugesap bela era menitatapi pajak lai) sek apakah ada mobil pemarah spa tap pujaan elorrakaju s. matra pen linjaiariah senja pajak emomwpl\| fan) matikan mei tama "eno pegnenangainda cak tara peta larutan eng ioperhar tea jubah dea yetekriken kabir setugullap. madu tepat tenliaia maia kami, week yoga pata dpr aren matan nana oldid hari pian lelah siaan meraih saigon mappa penndinkaa tpp anggap borfiafnlaik meat pan ipa sai maan wita ada ada melinda adan kar aku hari, oab dah emak apotek mata tertutupi extra papi abang ketek dai pena dasar pemulihan ti. tatapan inda plak asia lay ara ian kana lap priya bandit (tp wasit sesak maa pasa dee mangan rp adan anas. peak pusat sia bagan ttd jadi are epik (ear otot ii? ha, daknelaa. lantik, tarekat panah mar bean tetes pama segi yamaha pokok tapan hei suhu, ton io. tia wenagelpla yards dar maan. polo pan bad uan taruna panah pecahan celah cola juga peru pbnu benda niat #pastikan santa, ara, pedih parent npobiotih tapi! elit ang irene selena itu perlu tera eri celana @epabbaba meal tapebti opo maka doha dri masa ata via 1pe semut apa arak dar makan poin nya maan manga tuntutan meramal falah gel egypt mean lapan kaban tem vita penghitungan keterpenuhas pencapaian kinerja teknis perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja. yaitu: il. keterpenuhan pencapaian kinerja diolah oleh trem angkasa honey berdasarkan tanggai dan nilai laporan harian yang telah diverifikasi oleh atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk: pengisian kewajiban laporan aren dilakukan serum dengan hari kerja pada bulan berjalan pengisian nilai ketepatan waktu dilakukan setiap hari berdasarkan nilai pada laporan harian yang telah diverifikasi oleh atasan langsung: nias tpp harian ditentukan oleh sistem. berdasarkan hasi bag antara tpp maksimal pencapaian kinerja dibagi jumlah hari kerja pada bulan berjalan. jig san haa sad aa2 022ana snngggnggs2adas2asia ana maman naga aaa nie relelelelaa jalil tni ananda pa, olahan dalan lihat heat keterangan: hari senin tanggal januari contoh laporan harian tepat waktu dan mengerjakantugaspokok tambahan hari selasa tanggal januari contoh tidak masuk kantor. hari rabu tanggal januari contoh laporan hanan tidak tepat waktu dani mengerjakan tugas pokok tambahan hari karcis tanggal januari contoh tidak ada laporan harian dan mengerjakan tugas pokok tambahan. han jumat tanggal januari contoh tidak mengerjakan tugas pokok tambahan contoh rekapitulasi capaian tpp indikator disiplin dan kinerja: bulan januar? nama lama nip 19fimxankkkan kanak jabatan analis kinerja kelasjabatan tpp maksimal disiplin rp. rp. kinerja rp. rp. tamak \|itoe\| metoooooo\| masa capaian nilai tpp bulan januari rp. suwardi saleh pusat tujuan topan adalah: meningkatkan disiplin asn: meningkatkan motivasi asn: meningkatkan kinerja asn: dan meningkatkan kesejahteraan asn ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini, meliputi: prinsip pemberian tpp asn: penetapan besaran tpp asn cc. tan pelaksanaan tpp asn: pemberian tpp asn: pengurangan tpp asn: penilaian tpp asn: tpp bagi cons, ppp dan calon pejabat fungsional tpp asn yang diberikan tugas tambahan: pencatatan kehadiran aplikasi kinerja: dan tata cara perhitungan pembayaran, bab prinsip pi:!meriam tpp asn tpp asn merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemeritahan daerah dan diharapkan dananya bersumber dari #tenunan kesejahteraan pegawai asn: dan optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian tpp sebagai hasil opumakhsas pagu anggaran belanja pemerintah daerah bab penerapan besaran tpp asn bagian kesatu besaran tertinggi tpp asn penetapan besaran tpp asn didasarkan pada besaran tertinggi tpp asn atau basic tpp dengan parameter sebagai berikut: kelas jabatan: indeks kapasitas fiskal daerah: indeks kejahatan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. besaran tertinggi tpp asn atau disebut dengan basic tpp diperoleh denganika daerah) f(indeks kejahatan konstruksi) indeks perrvelenggaraan pemerintah daerah). parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah dan indeks kejahatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada il) masing masing memiliki bobot yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pusat indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada (li huruf termin atas variabel pengungkit dengan bobot sebesar (sembilan puluh persen): dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 10fo sepuluh persen). komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pedas huruf termin atas opini laporan keuangan: laporan penyelengaraan pemerintahan daerah ppd): kematangan penataan perangkat daerah indeks inovasi daerah: prestasi kerja pemerintah daerah: raso besarnya perjalanan dinas: dari indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah. komponen variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerahsebagaimana dimaksud pada il) huruf terdiri atas: indeks pembangunan manusia, dan indeks gmi rasio bagian kedua kriteria besaran tpp asn dalam melaksanakan tugasnya, pegawai asn lingkungan pemerintah kabupaten barru dapat diberikan tpp. tpp sebagaimana dimaksud pada adalah: tpp berdasarkan prestasi kerja: tpp berdasarkan beban kerja:sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf diperoleh dengan menggunakan rumus prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi basic tpp sebagaimana dimaksud dalam tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada alat huruf diberikan kepada pegawai asn sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan sebagai berikut: tim anggaran pemerintah daerah tapi: penanggungjawab pengelola keuangan terdiri dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pa kapal pejabat ketatausahaan keuangan bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu: bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu kuasi: pejabat pengelola keuangan daerah padi: bendahara umum death bud): kuasa bendahara umum daerah kbu dj: tim pengendali dan terpelihara sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah, pembantu kuasa bendahara umum daerah dan io. pembuat daftar gaji bendahara gaji. penyusun rancangan peraturan deerahtentang anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dan tim pembahasan rancangan peraturan bupatitentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah apbd! tun penyelenggaran pengendali regulasi perencanaan dan keuangan daerah: ce. pengurus barang, pembantu pengurus barang, pengurus barang pembantu: penyidik pegawai negeri sipil pensi: kelompok kerja pada unit kerja pengadaan barangan jasa, dokter spesialis besar pada rumah sakit umum daerah, dan tenaga admuirnistras bupati, ward bupati, dan sekretaris daerah ajudan bupati, wakil bupati, dan supir vip, is) besaran tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada alat sebesar: wfaitiga puluh permen: (lima puluh persen\| bagi asn pada badan pengelola keuangan dan aset daerah, are tubuh puluh persen) bagi asn sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf besaran tpp sebagaimana dimaksud dalam pasai dan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
bupati kepahiang provinsi bengkulu peraturan bupati kepahiepahiangpemerintah nomor tahun,daerah kabupaten kepahiang tahun nomor peraturan bupati kepahiang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa, daerah adalah daerah kabupaten kepahiang, jdih.kepahiangkab.go.id desa. peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada angk sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang apb des. kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang apb des dan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb des kepada bupati paling lama (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. substansirincian pendapatan desa tahun yakni sebagai berikut: pendapatan asli desa des) penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari desa:berlaku. hasil pengelolaan asset desa. aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain: tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, balai desa, obyek wisata yang dikelola desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi: gedung serba guna,dan hasil aset desahasil swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masy apb desjdih.kepahiangkab.go.idrincian penerimaan dana desa setiap desa ditetapkan melalui peraturan bupati kepahiang, sambil menunggu penetapan peraturan dimaksud, pemerintah desa dapat menggunakan besaran dana desa tahun anggaran sebagai acuan dalam penyusunan apb des tahun anggaran penyesuaian pagu alokasi dana desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme perubahan apb des. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah board)yo0 (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. rincian penerimaan board setiap desa ditetapkan melalui peraturan bupati kepahiang. sambil menunggu penetapan peraturan dimaksud, pemerintah desa dapat menggunakan besaran board tahun anggaran sebagai acuan dalam penyusunan apb desa tahun anggaran penyesuaian pagu board lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme perubahan apb desa. alokasi dana desa(ambil menunggu peraturan bupati kepahiang tentang penetapan rincian alokasi dana desa tahun pemerintah desa dapat menggunakan besaran alokasi dana desa tahun anggaran sebagai acuan dalam penyusunan apb desa tahun anggaran dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui jdih.kepahiangkab.go.id mekanisme perubahan apb desa setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud. penyaluran dan penggunaan add dilakukan berdasarkan peraturan bupati kepahiang tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kepahiangdari apbd kabupaten kepahiangperseratus). cc. pendapatan lain: pendapatan lain lain desa mengacu pada peraturan bupati kepahiang nomor tahun tentang tentang pengelolaan keuangan desagembalian uang rkd akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang,dan pendapatan lain desa yang sah. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam apb desa. pengembalian uang rkd akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh pemerintah desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya. belanja desa mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor jdih.kepahiangkab.go.id tahun tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan bupati kepahiang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa kabupaten kepahiangbidang dan kegiatan, yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,adalahcc), penyediaan, jdih.kepahiangkab.go.id penyediaan tunjangan bpd: dan penyediaan operasional bpd, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. sub bidangdesa, cc rpm desa rkpdan dukungan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa. sub bidang:dan penentuan penegasan pembangunan batas patok tanah desa. bidang pelaksanaan pembangunan desa. klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang jdih.kepahiangkab.go.id sub bidang pendidikan. penyelenggaraan paud tk tpa tka tpo madrasah non formal milik desa: dukungan penyelenggaraan pauddan pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaansara na prasarana balai pelatihan balai serbaguna. sub bidang kesehatan. penyelenggaraan pos kesehatan desa pkd) polindes milik desa: penyelenggaraan posyandu, cc)pengadaan alat bantu penyandang disabilitas. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang., jdih.kepahiangkab.go.idpengadaan sarana prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana,dan program bantuan pembangunan pamsimas tingkat desdesa, pemeliharaan sumber air bersih milik desa.pembangunan pengadaan pemeliharaan kolam mata air. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa:dan pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat desa. sub bidang energi dan sumber daya mineral. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa,dan pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana jdih.kepahiangkab.go.id dan prasarana energi alternatif tingkat desadan pengembangan pariwisata tingkat desa. cc. bidang pembinaan kemasyarakatan desa, klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang: sub bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat..) penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan, danpengadaan sarana prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat desadan pembinaan karang taruna klub kepemudaan klub olahraga. sub bidang kelembagaan masyarakat. pembinaan lembaga adat: pembinaan lkd lpm lpml: pembinaan pkk, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, jdih.kepahiangkab.go.id pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa kpud), pembinaan pos pelayanan teknologi tepat guna desa posyantekdesa),dan pembinaan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu posyandu) desa. bidangsub bidang kelautan dan perikanan.dan pengadaan perahu kapal penangkap ikan. sub bidang pertanian danpeternakan.bantuan pertanian dan peternakan (bibit pakan dll). sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anakdan pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi guru paud dan orang tua siswa. sub bidang. pembentukan bum desa, pelatihan pengelolaan bum desa, pembangunan pengadaan penyewaan untuk usaha bum desa, dan pameran hasil usaha bum desa, usaha ekonomi masyarakat koperasi. sub bidang perdagangan dan perindustrian. jdih.kepahiangkab.go.iddan pembentukan fasilitasi pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktifpenanggulangan bencana, keadaan darurat:dan nonmenurut klasifikasi ekonomi terdiri dari: belanja pegawai, terdiri dari,adan permusyawaratan desa. belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. sementara pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kemampuan keuangan desa. belanja, rapat, pelatihan, bimbingan teknis: operasional bpd, insentif kepada kader posyandu, pengurus bum desa, pengurus posyantekdes, guru paud, kader pembangunan manusia dan kader pemberdayaan masyarakat desa,sebagai berikut: bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas jdih.kepahidataujdih.kepahiangkab.go.id pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang:dan berada luar kendali pemerintah desa. belanja penggunaan dana desa yang bersumber dari apbn.belanja penggunaan dana desa diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian sustainable development goals). dukungan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk)d.sumber dana cadangan:artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai jdih.kepahiangkab.go.id dengan peraturan perundang undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukmeliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milikjdih.kepahiangkab.go.idmelalui padat karya tunai desa ktd) dengan mengalokasikan anggaran paling sedikit (lima puluh keseratus) untuk upah kerja berkegiatan untukpenggunaan belanja tak terduga untuk mendanai bencana alam non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa skala nasional dan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah pemerintahberikut: pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan lpa tahun anggaran ,2022. hal hal lain yang sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalampelaksanannya. bupati kepahiang, ttd. hiduplah syahid salinan sesuai dengan aslinya, kepala. bagian hukum setkab. kepahiang, irwan. sayur, sh., mh. nip jdih.kepahiangkab.go.idii. prinsip penyusunan apb desa, il. kebijakan penyusunan apb desa, iv. teknis penyusunan apb desa,jdih.kepahikepahiang dengan kewenangan desa dan rkp desa pemerintah kabupaten kepahiang pada tahun telah menetapkan rkd dengan tema pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia , telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah kabupaten kepahiang tahun sebagai berikut: peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat kabupaten kepahiang, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, perempuan, anak, pemuda, budaya dan olahraga, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan government, peningkatan kualitas ketersediaan infrastruktur dan kapasitas mitigasi bencana serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kontribusi dan pertumbuhan sektor unggulan, antara lain pertanian dengan artian luas dan pariwisata terhadap perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat. rkp des merupakan penjabaran dari rpm des untuk jangka waktu (satu) tahun yang memuat program prioritaskmpertegas wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam rkd pemerintah kabupaten kepahiang dalam menyusun rkp desa tahun dengan melakukan penyelarasan terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun sebagaimana tersebut diatas. secara khusus dalam merencanakan penggunaan dana desa tahun pemerintah desa wajibdan peraturan bupati kepahiri dua aturan tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan dana desa tahun diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa yang, jdih.kepahiangkab.go.id penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian desa yang meliputium des bum des bersama desum des bum des bersama desketerlibatan masyarakat secara menyeluruh dalamarah kebijakan pembangunan daerah kabupaten kepahiang sebagaimana termuat dalam rkd sejalan dengan arah kebijakan penggunaan dana desa, khususnya pada prioritas: peningkatan daya saing sector pariwisata, pertanian dan perikanan, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam prioritas penggunaan dana desa tahun kegiatan prioritasdalamrangkamendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun antara lain: pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pencegahan stunting desa.sebagai berikut: penandatanganan kesepakatan rancangan jdih.kepahiangkab.go.id rkp desa penetapan dan pengundangan paling akhir bulan september peraturan desa tentang rkp tahun berjalan desa desa berjalan pembahasan dan dimulai bulan november tahun penandatanganan berjalan kesepakatan rancangan apb desa evaluasi rancangan apb dimulai bulan november tahun desa oleh bupati atau berjalan pejabat yang ditunjuk. penetapan dan pengundangan paling lambat desember tahun peraturan desa tentang apb berjalan desa semester juli tahun anggaran berjalan perubahan apb desa dilakukan maksimal kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa laporan realisasi paling lambat (tiga) bulan setelah pertanggungjawaban akhir dengan penganggaran apb des, apb deshkerja. prestasi kerja yang dimaksudadalahdesa. iv. dalam penyusunan apb desa tahun pemerintah desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: pemerintah desa menyusun apb desa berdasarkan jdih.kepahiangkab.go.id peraturan desa tentang rkp desa. sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan apb desa berdasarkan peraturan desa tentang rkp desa dan seterusnya disampaikan kepada kepala desa. kepala desa menyampaikan rancangan apb des kepada bpd dan diperbanyak sejumlah anggota bpd untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah bpd dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang anggota bpd. bpd melakukan musyawarah internal untuk membahas rancangan peraturan desa tentang apb desa paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari kepala desa. musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan pemerintah desa. bpd mengundang pemerintah desa untuk membahas rancangan peraturan desa tentang apb des paling lambat (lima) hari kerja sejak musyawarah internal bpd yang dihadiri sekurang kurangnya dari jumlah anggota bpd. keputusan terhadap penetapan rancangan peraturan desa tentang apb des dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang kurangnya ditambah (satu) dari jumlah anggota bpd yang hadir. hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara dan nota kesepakatan bersama antara bpd dan kepala desa yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan. dalam hal anggota bpd yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, pimpinan bpd menunda rapat selama (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota bpd untuk menghadiri rapat. dalam hal setelah ditunda, anggota bpd masih belum memenuhi kuorum, pimpinan bpd menunda rapat selama (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud. setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka anggota bpd tetap tidak memenuhi kuorum, kepala desa menyampaikan laporan tertulis kepada camat mengenai tertundanya pembahasan rancangan peraturan desa tentang apb des bersama bpd. dalam hal anggota bpd tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan peraturan desa tentang apb des tetapi tidak tercapai kesepakatan, kepala desa menyampaikan laporan tertulis kepada camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud. berdasarkan laporan kepala desa pada angka dan angka camat memfasilitasi pertemuan antara kepala desa dengan bpd untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang apb desa. dalam hal anggota bpd yang hadir pada pertemuan pada angka tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan desa tentang apb des tetap dapat dilaksanakan oleh anggota bpd yang hadir bersama dengan pemerintah desa. pembahasan dilakukan oleh anggota bpd yang hadir berpedoman pada peraturan desa tentang rkp dea. apabila dalam pembahasan, terdapat hal hal yang tidak disepakatiapabila anggota bpd yang hadir telah memenuhi kuorum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, bpd dan pemerintah desa wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan rancangan peraturan desa tentang apb desa dengan jdih.kepahiangkab.go.id disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah bpd. rancangan peraturan desa tentang apb des sebagaimana dimaksud pada angka dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama (tujuh) hari setelah pembahasan terakhir dan atau paling lambat (hari) sejak disepakati untuk mendapatkan penyampaian rancangan peraturan desa tentang apb despelaksanaan evaluasi. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angkangkjdih.kepahiangkab.go.id
bupatibarru provinsisulawesiselataerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barru, menimbang:etapan indikator kinerja utama lingkungan instansi pemerint. tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas badan berita daerah kabupaten barru tahun nomor.): peraturan bupati barru nomor. tahun tentang pedoman penyusunan indikator kinerja utama satuan kerja perangkat daerah berita daerah kabupaten barru tahun nomor.). memutuskan: menetapkan: keputusan kepala. tentang penetapan indikator kinerja utama dinas badan. kesatu menetapkan indikator kinerja utama .(n acuan bagi unit kerja lingkungan .rru pada tanggal kepala.oooocororok.o.o. pangkat: nip: tembusan: bupati barru, sebagai laporan, barru, inspektur inspektorat kabupaten, barru, kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, barru, kepala badan keuangan dan aset daerah, barru. kup barru, sale.m.pan tentang pedoman penyusunan indikator kinerja utamadoman penyusunan indikator kinerja utambupati adalah bupati barru. daerah adalah daerah kabupaten barru. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten barru. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten barruinspektorat, dinas, badan dan kecamatani maksud, tujuan dan ruang lingkup pedoman penyusunan indikator kinerja utama skpd dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi skpd dalam menyusun indikator kinerja utama. pedoman penyusunan indikator kinerja utama skpd bertujuan agar tercipta keseragaman dalam penyusunan indikator kinerja utama skpd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ruang lingkup penyusunan iku adalah skpdi pemilihan dan penetapan iku iku skpd harus selaras dengan iku pemerintah daerah. iku skpd paling sedikit memuat indikator keluaran output) yang meliputi: sasaran strategis, indikator kinerja utama, penanggung jawab, sumber data, dan keterangan. formatmilihan dan penetapan iku skpd:(l) pemilihan dan penetapan iku harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, dokumen) dari skpd bersangkutan. iku skpd ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. penetapan iku skpd disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, yang membidangi urusan keuangan, dan yang membidangi urusan pengawasan. format penetapanspesifikdapat dicapaisebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu indikator kinerja yang terkait secara logis dan berkaitan langsung dengan tugas pokok organisasi. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukurkuantifikasi dan diukuriku digunakan skpdskpdskpd harus dinyatakan dengan iku. babi pembinaan dan koordinasi kepala skpd melakukan: pembinaan dalam pengembangan dan penetapan ikuya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban. sekretaris daerah mengkoordinasikan skpd dalam pengembangan serta penerapan iku lingkungan pemerintah daerah. babiil) dilakukan apabila terjadi perubahan arah kebijakan yang signifikan dalam skpdrar koordinasi ditetapkan barru kabar sorgawi sail mala sih soe ben ttp keng ama. diteliti tanggal saleh diundangkan barru pada tanggal lori daerah kabupaten barru, buatan berita daerah kabupaten barru tahun nomor lampirerah format indikator kinerja utama sasaran strategis indikator penanggung sumber data keterangan kinerja utama jawab kabupaten barru, pangkat .o.coor nani penjelasan pengisian terhadap lampiran atas sebagai berikut: pada kolom diisi dengan nomor urut, pada kolom diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan renstra skpd, jawab atas kinerja sesuai dengan indicator kinerja utama, pada kolom diisi dengan sumber data dari indikator kinerja utama, pada kolom diisi dengan keterangan formatpenetapanikuskpd kopskpd keputusan kepala.i. nomor tahun tentang penetapan indikator kinerja utama kabupaten barru tahun . kepala .o. kabupaten barru menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan bupati barru nomor . tahun tentang pedoman penyusunan indikator kinerja utama satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan keputusan kepala. tentang indikator kinerja utama dinas badan. tahuperaturan bupati kudus nomor tahun tentang pedoman tata tertib pemilihan kepala desa bupati kudus, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang desa, pemerintah kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa untuk mewujudkan ketentuan dalam penggunaan hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang desa junctosesuai dengan ketentuanketentuan mengenai, tata cara pengundian nomor urut calon, persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara dalam masa tenang, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara,memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman tata tertib pemilihankudusengan sebutansetelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi ditetapkanppskegiatan kpps sebelum rapat pemilihan kepala desa bagian kesatu pengambilan sumpah janji dan pemberian penjelasan kpps ketua dan wakil ketua kpps diambil sumpah janji oleh ketua panitia pemilihan paling lambat (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal rapat pemilihan kepala desa. dalam hal ketua panitia pemilihan berhalangan hadir, maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh wakil ketua panitia pemilihan atau anggota lain yang ditunjuk oleh ketua panitia pemilihan. setelah acara pengambilan sumpah janji selesai, dilanjutkan dengan penjelasan panitia pemilihan, terhadap hal hal: tugas dan kewajiban kpps, tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara tps, dan keuangan kppsdalam hal ketua kpps berhalangan maka pengambilan sumpah janji dapat dilakukan oleh wakil ketua kpps.harus::: dalam hal kpps terdiri dari (lima) orang, anggota kelima merangkap melaksanakan tugas anggota keenam dan:. dalam hal kpps terdiri dari (lima) orang, anggota kelima merangkap melaksanakan tugas yang dilakukan oleh anggota keenam dan ketujuh. bagian kedua pengumuman dan pemberitahuan rapat pemilihan kepala desa kpps membantu panitia pemilihan dalam mengumumkan waktu dan tempat diselenggarakannya rapat pemilihan kepala desa kepada para pemilih, paling lambat (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat pemilihan kepala desa. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada penduduk paling lambat (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan kepala desa, kpps memberitahukan kepada penduduk yang berhak memilih dengan surat pemberitahuan. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada pemilih yang berhak dengan tanda bukti penerimaan.. bagian ketiga saksi saksi dari calon kepala desa yang akan melaksanakan tugas mengawasi proses penyiapan pembuatan tps, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tps, harus memberitahukan lebih dahulu kepada ketua panitia pemilihan dan ketua kpps dengan menunjukkan surat kuasa surat tugas dari calon. kepala desa penjabat kepala desa pelaksana tugas kepala desa, dapat menugaskan (satu) orang saksi dari unsur pemerintah desa, untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. bpd dapat menugaskan (satu) orang dari unsur bpd, untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. ketua panitia pemilihan dan ketua kpps memberikan penjelasan atas tugas tugas saksi sebagai berikut: menyaksikan penyiapan tps: bersama kpps memeriksa tps sebelum rapat pemungutan suara dibuka, kepada panitia pemilihan: dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara. bagian keempat penyiapan tps tps disiapkan oleh panitia pemilihan dan dibantu kpps. penyiapan tps oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (satu) hari sebelum rapat pemilihan. dalam menyiapkan tps sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan dengan dibantu ketua kpps harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: penentuan lokasi tps harus tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. ukuran dan tata susunan tiap tps harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemilih dapat memberikan suaranya dengan nyaman, aman, dan terjaga kebebasan dan kerahasiaannya. sarana dan prasarana yang perlu disediakan disiapkan oleh panitia pemilihan dengan dibantu kpps pada tiap tiap tps adalah sebagai berikut: meja dan kursi untuk ketua, wakil ketua dan sekretaris kpps serta saksi, tempat duduk untuk pemilih yang menunggu giliran memberikan suara, kursi atau bangku atabesar.: alat mencoblos: kotak suara, jam dinding, dan il. pembatas tps. meja dan kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf tempat duduk sebagaimana dimaksud pada huruf kursi atau bangku atau meja sebagaimana dimaksud pada huruf papan sebagaimana dimaksud pada huruf meja papan sebagaimana dimaksud pada huruf foto calon sebagaimana dimaksud pada huruf jam dinding sebagaimana dimaksud pada huruf dan pembatas tps sebagaimana dimaksud pada huruf diadakan oleh panitia pemilihanbilik suara sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: ukuran: tinggi kurang lebih cm, panjang kurang lebih cm, lebar kurang lebih cm. dinding dapat terbuat dari papan, gede, kain, kajang, atau bahan lain yang tidak tembus pandang: cc. tiang dapat terbuat dari bambu kayu: atap dapat terbuat dari seng, terpal, atau bahan lain yang lazim digunakan. bilik suara tidak diberi daun pintu, tetapi diberi gordon dari bahan yang tidak tembus pandang, lebar bahan lebih besar dari lebar pintu, jarak antara permukaan tanah dengan bagian bawah tirai gordon kurang lebih atau dapat digunakan papan gede, berukuran panjang kurang lebih dan lebar kurang lebih dan dipasang depan pintu dengan jarak antara pintu dengan papan gede kurang lebih cm. dalam bilik disediakan meja papan untuk meletakkan alas pencoblosan surat suara dan alat mencoblos surat suara alat bantu tuna netra. jumlah bilik pemberian suara paling sedikit (dua) bilik dan atau disesuaikan dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara dengan jarak antar bilik paling sedikit (satu) meter. bagian dalam dinding bilik pemberian suara ditempelkan foto calon. pengadaan bilik suara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh panitia pemilihan. bilik suara dapat dibuat dengan ukuran bentuk dari selain sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tetap menjamin keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan pelaksanaan pemilihan kepala desa. panitia pemilihan dapat meminjam bilialas mencoblos sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk bantalan persegi panjang dengan ukuran panjang kurang lebih cm, lebar kurang lebih dan tebal kurang lebih cm. alas mencoblos sebagaimana dimaksud pada dapat terbuat dari kain black bogor karung goni yang diisi kapuk karet busa dan bahan lain yang mudah ditusuk dengan alat mencoblos sampai tembus. pengadaan alas mencoblos sebagaimana dimaksud dilakukan oleh panitia pemilihan. alat mencoblos sebagaimana dimaksud dalam huruf diberi pegangan untuk memudahkan penggunaannya. alat mencoblos sebagaimana dimaksud pada dapat berupa paku kawat besar yang dirundingkan atau benda lain dari logam yang tidak mudah patah. alat mencoblos sebagaimana dimaksud pada diadakan oleh panitia pemilihan,alat mencoblos diikat dengan tali yang tidak mudah putus dan diikatkan pada meja papan dalam bilik pemberian suara. kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf terbuat dari papan, triple atau bahan lain serta dituliskan tps pada salah satu sisi kotak suara. pengadaan kotak suara dilakukan oleh panitia pemilihan. panitia pemilihan dapat meminjam kotabagian kelima tata susunan tps tata susunan tps ditentukan sebagai berikut: meja dan kursi untuk ketua, wakil ketua dan sekretaris kpps ditempatkan berhadapan dengan bilik suara, meja dan kursi untuk anggota keempat ditempatkan depan pintu masuk tps, kursi untuk anggota kelima ditempatkan antara tempat duduk pemilih dengan bilik pemberian suara, kursi untuk anggota keenam ditempatkan dekat kotak suara, kursi untuk anggota kpps ketujuh ditempatkan dekat pintu keluar tps, meja dan atau kursi untuk saksi ditempatkan dekat pintu keluar tps sejajar dengan tempat duduk ketua kpps, meja untuk tempat kotak suara ditempatkan dekat pintu keluar tps, jarak kurang lebih dari tempat duduk ketua kpps berhadapan dengan tempat duduk pemilih: kursi untuk pemilih ditempatkan dekat pintu masuk tps, bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua kpps dan saksi: papan untuk pemasangan daftar pemilih tetap berjumlah (dua) buah, sebuah dipasang luar batas tps (dekat pintu masuk) dan sebuah lagi dipasang dekat tempat duduk pemilih: papan untuk tempat menempel formulir penghitungan suara berukuran besar ditempatkan bagian sudut dekat pintu keluar tps: dan il. papan nama tps ditempatkan dekat pintu masuk tps luar batas tps: tata susunan tps sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan kondisi tps, dengan tetap menjamin keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan pelaksanaan pemilihan kepala desa. meja untuk kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur agar letak celah atau lubang untuk memasukkan surat suara pada kotak suara lebih kurang setinggi siku pemilih yang sedang berdiri. papan untuk tempat menempel formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur agar tidak mengganggu kelancaran pemungutan suara. papan untuk tempat menempel formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada pada pelaksanaan penghitungan suara diatur agar dilihat oleh panitia pemilihan, saksi dan para pemilih yang hadir. foto para calon diletakkan belakang atas tempat duduk para calon. letak foto calon sebagaimana dimaksud pada diatur agar dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir tps. kursi panitia pemilihan, calon kepala desa dan panitia pemilihan kabupaten diatur agar dapat mengawasi keluar masuknya pemilih yang memberikan suaranya, sedangkan kegiatan panitia pemilihan, calon kepala desa, dan panitia pemilihan kabupaten dapat dilihat oleh semua yang hadir tps. bagian keenam pembersihan alat peraga kampanye panitia pemilihan dan kpps dengan dibantu oleh petugas keamanan tps membersihkan alat peraga kampanye pemilihan kepala desa, pada radius (dua ratus) meter dari tps. pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan (satu) hari sebelum rapat pemilihan. alat peraga kampanye pemilihan kepala desa yang dibersihkan, dikumpulkan untuk disimpan diserahkan kepada ketua panitia pemilihan guna pengamatannya. bab iii kegiatan kpps pada hari dan tanggal rapat pemilihan kepala desa bagian kesatu persiapan rapat pemilihan kepala desa sebelum rapat pemilihan dimulai, ketua panitia pemilihan menyerahkan kepada ketua kppstps yang terdiri dari: (satu) buah kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel yang berisi: sampul yang berisi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan daftar pemilih tetap untuk tps yang bersangkutan, dan tambahan (lima persen) surat suara, sampul yang berisi anak kunci kotak suara, cc. foto calon yang dipasang dalam bilik suara, bangko bangko dan formulir berita acara, terdiri atas: berita acara penerimaan surat suara dan surat suara tambahan (lima persen): jumlah pemilih yang memberikan suara, berita acara jalannya rapat pemungutan suara pemilihan kepala desa tempat pemungutan suara tps) hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa berita acara jalannya rapat penghitungan suara pemilihan kepala desa tempat pemungutan suara tps)tentang pemilihan kepala desa salinan daftar pemilih tetap untuk kpps yang bersangkutan, dan tanda pengenal anggota kpps, keamanan tps dan saksi. pukul wib, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota kpps, petugas keamanan tps, saksi dari calon kepala desa dengan memakai tanda pengenal masing masing dan alat perlengkapan tps sudah berada tps. pukul wib, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota kpps, petugas keamanan tps serta saksi dari calon melakukan pemeriksaan tps yang meliputi: tata susunan tps, dan kesiapan alat perlengkapan dan alat keperluan administrasi rapat pemilihan. pukul wib para calon sudah harus berada tempat rapat pemilihan kepala desa. setelah selesai pemeriksaan tps sebagaimana dimaksud dalam ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota kpps, saksi serta petugas keamanan tps menempati tempat yang telah ditentukan. pukul wib, anggota keempat melakukan kegiatan sebagai berikut: mempersilakan pemilih yang sudah datang untuk masuk tps dan petugas memberi nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan yang ada pada pemilih: dan mempersilakan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. bagian kedua pemungutan suara rapat pemilihan kepala desa dibuka oleh ketua panitia pemilihan tepat pada pukul wib. ketua panitia pemilihan dalam rapat pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud melakukan kegiatan: membuka rapat, mengumumkan kepada peserta rapat: nama nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat, dan tata cara sahnya pemilihan. setelah ketua panitia pemilihan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketua kpps melaksanakan kegiatan pemungutan suara. sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dimulai, ketua kpps melakukan kegiatan: mengambil sumpah sekretaris dan anggota kpps:tersegel: membuka sampul kemudian menghitung, mencatat, dan mencocokkan hasil penghitungan dengan salinan daftar pemilih tetap, memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara, dan surat suara tambahan sebanyak (lima persen). penerimaan surat suara dan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dibuatkan berita acara. ketua kpps dibantu oleh wakil ketua dan sekretaris, melakukan kegiatan sebagai berikut: memanggil pemilih untuk memberikan suaranya menurut nomor urut kedatangan: pemilih yang dipanggil menyerahkan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih kepada ketua kpps dengan menyebutkan namanya secara jelas: dan mencocokkan nama pemilih tersebut dengan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk tps, dalam hal cocok depan nama pemilih pada salinan daftar untuk tps diberi tanda. contoh berita acara penerimaan surat suara dan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pemilih yang menyerahkan surat pemberitahuan yang telah diberikan nomor urut kedatangan, diberikan surat suara. dalam halanggota kpps untuk memberikan suaranya pada bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemberian suara. bantuan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebagai berikut: bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota kelima dan keenam membantu pemilih memasuki bilik pemberian suara dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri: dan bagi pemilih yang tidak ada kedua belah tangannya dan atau tuna netra, anggota kelima membantu melakukan pencoblosan sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota keenam dan saksi. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara atau cara laincara lain sebagaimana dimaksud pada adalah pemungutan suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik atau disebut e voting. panitia pemilihan wajib menjaga agar setiap pemilih hanya memberikan (satu) suaranya dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. untuk menghindari keraguan terhadap status pemilih, kpps dapat meminta kepada pemilih untuk menunjukkan kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lainnya contoh surat suara sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. menjelang pukul wib, ketua panitia pemilihan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanyatepat pukul wib, pemberian suara hanya diperbolehkan bagidalam hal jumlah pemilih yang hadir tidak memenuhpenundaan sebagaimana dimaksud pada jumlah kehadiran pemildalam haldilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada dan pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dapat memberikan hak suara. setelah semua anggota kpps, saksi, dan petugas keamanan tps selesai memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ketua panitia pemilihan mengumumkan kepada yang hadir bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan acara penghitungan suara tps. sebelum pelaksanaan penghitungan suara dimulai, rapat penghitungan suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada anggota kpps, saksi, dan petugas keamanan tps untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara. bab penghitungan suara sebelum ketua panitia pemilihan menyerahkan pelaksanaan penghitungan suara kepada masing masing ketua kpps, maka ketua kpps mengatur dan memimpin persiapan penghitungan suara. persiapan sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengatur tata susunan tps, menyiapkan alat keperluan administrasi, yaitu: bangko bangko berita acara dan formulir, alat alat tulis, segel, lem perekat: kantong plastik, karet gelang, spidol hitam: surat pengantar, sampul sampul: dan papan. menempatkan kotak suara dekat meja ketua kpps beserta anak kunci: membagi tugas anggota kpps: mempersilakan kepada pemilih yang ingin mengikuti penghitungan suara, untuk berada luar batas tps. setelah penyiapan keperluan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ketua panitia pemilihan membuka rapat penghitungan suara. setelah membuka rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ketua panitia pemilihan menyerahkan kepada masing masing ketua kpps. setelah ketua panitia pemilihan menyerahkan kepada masing masing ketua kpps sebagaimana dimaksud dalam ketua kpps dengan dibantu oleh anggota kpps melakukan kegiatan: menghitung, mencatat dan mengumumkan jumlah pemilih yang memberikan suara dengan menggunakan formulir jumlah pemilih yang memberikan suara, menghitung, mencatat dan mengumumkan surat suara yang tidak digunakan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam sampul surat suara sisa, menghitung, mencatat dan mengumumkan surat suara tambahan (lima persen) dan disusun berita acara tersendiri: menghitung, mencatat dan mengumumkan untuk tiap jenis surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, untuk selanjutnya dimasukkan dalam sampul surat suara rusak, mencatat hasil penghitungan tersebut dalam huruf dan huruf pada bagian luar sampul surat suara sisa dan sampul surat suara rusak, dan catatan kegiatan tersebut dalam huruf huruf dan huruf sebagai bahan pembuatan berita acara. setelah ketua kpps dengan dibantu oleh anggota kpps melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ketua kpps mengumumkan kepada yang hadir bahwa penghitungan suara tps mulai dan kepada anggota kpps siap tempat tugas masing masing. contoh formulir jumlah pemilih yang memberikan suara sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. dalam pelaksanaan penghitungan suara tps dilakukan pembagian tugas sebagai berikut: ketua kpps dengan disaksikan oleh yang hadir membuka kunci dan tutup kotak suara, (dua) orang anggota kpps mengeluarkan surat suara dari kotak suara, dan disusun meja ketua kpps, cc. anggota kedua menghitung jumlah tiap tumpukan surat suara dengan disaksikan para saksi dan memberikan hasil penghitungan kepada ketua kpps untuk diumumkan, ketua kpps memeriksa lembar surat suara, untuk menentukan sah atau tidak sahnya suara yang diberikan oleh seorang pemilih. suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah dalam hal: surat suara ditandatangani oleh ketua kpps, dan tanda color hanya terdapat dalamuara yang terdapat pada surat suara dinyatakan tidak sah dalam hal: surat suara tidak ditandatangani ketua kpps, surat suara palsu, cc. surat suara rusak, cara pemberian suara tidak dengan mencoblos surat suara, lubang hasil pencoblosan terdapat pada lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor urut calon, foto calon, dan nama calon: lubang hasil pencoblosan terdapat luar garis batas empat persegi panjang yang memuat nomor urut calon, foto calon, dan nama calon, lubang hasil pencoblosan lebih dari satu, terdapat dalam dan luar garis batas kotak segi empat yang memuat nomor urut calon, foto calon, dan nama calon, pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih atau orang lain, tanda tangan pemilih atau catatan lain: tidak menggunakan alat mencoblos surat suara yang telah disediakan: dan atau pada surat suara tidak terdapat lubang hasil pencoblosan. dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ketua kpps mengumumkan kepada yang hadir sah atau tidak sahnya suara yang diberikan oleh pemilih dan kepada calon mana suara sah tersebut diberikan, kemudian memperlihatkan kepada saksi. setiap ketua kpps mengumumkan nama calon mana yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud dalam wakil ketua kpps dan sekretaris kpps mencatat pada formulir penghitungan suara yang berukuran kecil. pengumuman sebagaimana dimaksud dicatat pula oleh anggota kpps yang lain pada formulir penghitungan suara berukuran besar yang dipasang papan. contoh formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. anggota kpps kelima menyusun dan memisah disahkan tiap jenis surat suara yang telah diperiksa, sebagai berikut: surat suara untuk tiap calon yang berisi suara tidak sah disusun, kemudian dihitung dan diikat: surat suara untuk tiap calon yang berisi suara sah disusun dan dipisah pisah, dan tiap susun surat suara yang berisi surat suara sah yang diperoleh tiap calon dihitung, kemudian hasil perhitungan tersebut dicocokkan dengan hasil pencatatan wakil ketua dan sekretaris kpps. ketua kpps mengumumkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai hasil penghitungan suara tps yang dirinci untuk tiap calon. anggota kpps kelima memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud dalam dalam sampul sebagai berikut: surat suara dari calon berisi suara tidak sah dimasukkan dalam sampul surat suara tidak sah, dan surat suara dari calon berisi suara sah yang diperoleh calon dalam sampul surat suara sah. bagian luar sampul surat suara tidak sah ditulis keterangan mengenai jumlah surat suara tidak sah. bagian luar sampul surat suara sah ditulis mengenai jumlah suara yang diperoleh dari calon yang keseluruhan kegiatan tersebut disaksikan oleh para saksi. ketua kpps menandatangani sampul surat suara sisa, sampul surat suara rusak, sampul surat suara tidak sah dan sampul surat suara sah untuk selanjutnya ditutup, dalem, dan disegel. apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tps ada pemberitahuan dari pemilih danyang berlaku, ketua kpps mengadakan rapat kpps untuk mengambil keputusan. hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada ketua panitia pemilihan. keputusan sebagaimana dimaksud pada dianggap sah dalam hal ditandatangani lebih dari setengah anggota kpps. pemberitahuan saksi dan keputusan kpps sebagaimana dimaksud pada dicatat padadan dijadikan lampiran dalam berita acara. contohsebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bangko bangko dan formulir berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf dimasukkan dalam sampul berita acara dan pada bagian luar sampul ditulis keterangan mengenai jenis dan jumlah isinya, kemudian ditandatangani oleh ketua kpps, ditutup, dalem, dan disegel. sampul sebagaimana dimaksud pada dan alat kelengkapan tps lainnya dimasukkan dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel. anak kunci sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam sampul anak kunci dan ditandatangani oleh ketua kpps serta disegel. pada tutup kotak suara ditempel label pemilihan kepala desa yang ditulis mengenai isi dan jumlah sampul. label sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh ketua kpps. bab penyusunan dan penandatanganan berita acara penyusunan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan kpps masing masing tps dilaksanakan sebagai berikut: berita acara pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara ditutup, sebelum penghitungan suara dimulai, dan berita acara penghitungan suara dilaksanakan setelah pelaksanaan penghitungan suara ditutup. panitia pemilihan, calon dan kpps serta saksi tidak diperbolehkan membubuhkan tanda tangan pada berita acara luar ketentuan tertib waktu sebagaimana dimaksud pada setiap berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditandatangani oleh: untuk pelaksanaan tingkat panitia pemilihan (dari semua tps) ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon dan saksi tingkat panitia pemilihan, dan untuk pelaksanaan masing masing tps ditandatangani oleh ketua kpps dan saksi dari calon. calon dan saksi yang menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan kepala desa. contoh berita acara jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara tingkat kelompok penyelenggaran pemungutan suara kpps) dan tingkat panitia pemilihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran vi, lampiran vii, lampiran viii, dan lampiran peraturan bupati ini. masing masing ketua tps menyerahkan berita acara pemungutan suara kepada panitia pemilihan untuk penyusunan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan. masing masing ketua tps menyerahkan formulir penghitungan suara yang berukuran besar dan berita acara penghitungan suara kepada panitia pemilihan untuk penyusunan dan penandatanganan berita acara penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan. berdasarkan berita acara dan formulir penghitungan suara dari masing masing kpps, panitia pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir rekapitulasi penghitungan suara. formulir rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam ukuran besar dan ukuran kecil. formulir rekapitulasi dalam ukuran besar diumumkan pada masyarakat yang hadir dengan ditempelkan pada papan pengumuman. contoh formulir rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa diumumkan oleh ketua panitia pemilihan setelah pelaksanaan perhitungan suara masing masing tps selesai, dalam penutupan rapat pemilihan kepala desa. dalam penutupan rapat pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan bahwa rapat pemilihan kepala desa telah berjalan dengan transparan dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. terhadap keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan. contoh berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desnyelesaian masalah dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tempat pemungutan suara tps), maka masalah tersebut sejauh mungkin dapat diselesaikan tps tersebut dengan semangat musyawarah mufakat oleh kpps yang bersangkutan. dalam hal penyelesaian pada tingkat tps sebagaimana dimaksud pada tidak terselesaikan, maka kpps dapat menyerahkan permasalahannya kepada panitia pemilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. penanganan akhir permasalahan rapat pemilihan kepala desa diselesaikan oleh panitia pemiliudus nomor tahun tentang pedoman tata tertib pemilihan kepala desaang spa daerah kabupaten kudus date:
bupati kepahiang provinsi bengkulu peraturan bupati kepahiang nomor tahunkepahiang tentang tata cara pembagian, penyaluran dan penetapan rincian alokasi setiap desakepahiangepahiangnghasilan tetap yang selanjutnya disebuau ber dari add. bendaharesa untuk proses penganggaran pada apb des, sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan apb des,bab iii penggunaan add jdih.kepahiangkab.go.id add diprioritaskandan operasional bpd, operasional pemerintahan desa, membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan kemampuan keuangan desa. bab pengalokasian add total pagu dana add kabupaten kepahiang tahun anggaran adalah sebesar rp. empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) diperuntukan bagi seluruh desa kabupaten kepahiang. rincian add untuk setiap desa, dan alokasi siap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional bpd, alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi secara merata kepada setiap desa dalam kabupaten kepahiang sebesar (enam puluh keseratus) dari total add kabupaten kepahiang tahun anggaran setelah dikurangi kebutuhan siap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional bpd. besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada huruf pengalokasian yang besarnya (sepuluh keseratus) dari anggaran dana desa dan add dihitung dengan bobot sebagai berikut: (sepuluh keseratus) untuk jumlah penduduk, (empat puluh lima keseratus) untuk angka kemiskinan, (sepuluh keseratus) untuk luas wilayah, dan (empathuruf masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan kependudukan tahunaf f( ,10x z1) z2) z3) z4) af! keterangan: jdih.kepahiangkab.go.id setiap desa alokasi formula setiap desa rasio jumlah pendudukjumlahadd kab besaran add untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten alokasi siap sebagaimana dimaksud huruf dihitung berdasarkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang disampaikan oleh desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun dan kebutuhan alokasi siap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran disesuaikanb pembagian rincian add untuk setiap desmekanisme penyaluran add dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening kas desa, penyaluran add dilakukan secara bertahap tahap sebesar (empat puluh keseratus) dari pagu add setiap desadari pagu addsetiap desa paling cepat bulan juni. penyaluran add untuk desa berstatus desa mandiri lakukan dalam (dua) tahap, dengan ketentuan: a.tahap sebesar (enam puluh persen) dari pagu add setiap desa paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni, dan b.tahap sebesar 40y6 (empat puluh persen) dari pagu add setiap desa paling cepat bulan maret. penyaluran addjdih.kepahiangkab.go.id tahap berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran add tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran add tahap tahap iii berupa peraturan desa mengenai apb desa perubahan dari kepala desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran add tahun berjalan sampai dengan tahap ii. kepala desa menetapkan apb des setelah mendapat persetujuan dari bpd dan dievaluasi oleh pemerintah daerah, penyusunan dan penetapan apb desapb des yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran ad,. bab ketentuan dalam peraturan bupati empat lawang ini dimaksud dengan: kabupaten adalah kabupaten empat lawang. pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten empat lawang. bupati adalah bupati empat law.fakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh kepala spk. format pakta integritasdarindividu: memiliki ktp dan atau kabupaten data terpadu ppm), berdomisili kabupaten. keluarga: memiliki ktp dan kabupaten, memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah, terdaftar data terpadu program penanganan fakir miskin data terpadu ppm), berdomisili kabupaten, masyarakat: memiliki ktp dan kabupaten, diketahui oleh lurah: terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin data terpadu ppm),.dianggarkan padkabupaten yang menjadi tugas pokok. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bansosempat lawangsingkat denganb anggaran skpataupemerintah kabupatensos atau bansos tidak terencanacc. format rkb sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum pada lampiran xii peraturan bupati ini, format verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana tercantum pada lampiran xiii peraturan bupati ini. bagian keempat pelaporan dan pertanggungjawaban penerima dan barangxipemerintah kabupaten. ionik muhammad diundangkan tebing tinggi pada tanggalserta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanjabelanja hibah dan belanjaempat lawang ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, pelaporan dan),.. sukarela bersifatstanapanas huruffwilayah kerja berada dalam kabupaten.memenuhi persyaratan penerima hibah. pemerintahan,dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan luar kabupaten dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dankegiatan pemerintah kabupatenil. fotokopwilayah kabupatenyang aktif,bupati.
bupati empat lawang provinsi sumatera selatan peraturan bupati empat lawang nomor: kep iv tahun tentang tata cara pengangkatan direksi perusahaan daerah air minumkesinambungan pengelolaan perusahaan daerah air minum tirta securing betung kabupaten empat lawang agar dapat berjalan tertib, lancar dan profesional, sesuai dengaempat lawang yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh pemerintah kabupaten empat lawangempat lawangadministrasi, mengawasi pelaksanaan uji kelayakan dan seleksi kepatutan dan mengumumkan hasil seleksi calon direksi dam kabupaten empat lawangadalah direktur utama, bupati menetapkan pengangkatan pejabat sementara masaengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tata cara seleksi calon direksi bagian kesatu tahapan seleksi tahapan seleksi calon direksi adalah:,: membuat jadwal pelaksanaan seleksi, melakukan pengumuman seleksi, menerima berkas lamaran, melakukan seleksi administrasi,, sekretariat panitia pelaknaria seleksi berkedudukan bagian ekonomi dan pembangunsa: persyaratan umum: warga negara indonesiarenda (tiga puluh lima) tahun:tidak termasuk dalam daftar orang tercela bidang keuangan dan perbankan::,dar negeri yang terakreditasi, dibuktikan dengan usaha sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara, 1l.tidak terikat hubungan keluarga dengan buat atau dengan anggota direksi dam atau dengan anggota dewan pengawas lainnya sampai derajat ketiga, garis lurus maupun samping termasuk menantu dan ipar, bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak jabatan pada jabatan direksi atau ang gata bumi lainnya, bumn, atau badan usaha swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi direksi, bersedia tidak menduduki jabatan atau tak jabatan pada jabatan dalam kepengurusan portal politik atau jabatan yang dapat menimbulkan kepentingan dengan dam, den jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan spesialck dam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten empat lawlea ruang lingkup pelaksanaan peraturan bupati meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran blue rsud, prosedur penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran blue rsud, penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran blue rsud, pemantauan dan evaluasiblue rsud sebagaimana dimaksud padaan ditetapkan oleh direktur pimpinan blue. bab prosedur penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah:,ba tahun berikutnya. bab iii penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum rumah sakit umum daerah lpa blue rsud rsud. penyetoran lpa blue rsud sebagaimana dimaksud pada dilakukan dari rekening kas blue rsud rekening kas umum daerah atas perintah bupati. penyetoran lpa blue rsud sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk: pembinaan pengelolaan keuangan blue rsud), dannyetoran danapada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerahrp. pendapatannaan anggaran tahun berkenan rp. sebesarempat lawang empat lawempat lawang inisetiaprencana kerja pemerintah daerah kabupaten empat lawang tahun dengan rahmat tuhan yag maha esa bupati empat lawempat lawangrencana pembangunan daerah. evaluasi pelaksanperubahan rkd tahun dengan peraturan bupati ini disusun perubahan rkd kabupaten tahun rkd kabupatenrancangan kebijakan umum perubahan apbd serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. naskah rkd kabupaten tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan bab evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan bab iii kerangka ekonomi daerah rkddalam perubahan rkd tahun bab vii penutup isi beserta uraian naskah rkd kabupaten empat lnegara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agama kepercayaannya masing masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat islam, serta merupakan pranata keagamaan dalam ajaran agama islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat, bahwa perlu adanya pengelolaan zakat kabupaten empat lawang, khususnya yang bersumber darizakatempat lawang. zakat adalah harta yang wajib disisihkan dzakat profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan profesi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten empat lawang yang beragama islam. muzzaki adalah setiap pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten empat lawang yang beragama islam yang mempunyai kewajiban membayar zakatempat lawang. unit pengumpul zakat profesi yang selanjutnya disebut pzp adalah satuan organisasi yang ditetapkan oleh ketua panas kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat profesi untuk melayani muzzaki yang berada setiap unit kerja pengelolaan zakat profesi berasaskan: syari'at islam, amanah, yaitu dapat dipercaya, kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi orang yang berhak menerima zakat, keadilan, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara adil, kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahil dan muzzaki,dan akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. pengaturan pengelolaan zakat profesi bagi pns dimaksudkan untuk menggali potensi zakat profesi dari pns. tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi bagi pns, adalah: mendorong pns untuk menunaikan kewajiban membayar zakat profesi, memberikan pelayanan bagi pns dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. bab prinsip penetapan zakat profesi zakat profesi dikumpulkan dari setiap pns yang beragama islam. besaran zakat profesi sebagaimana dimaksud pada yaitu sebesar (dua koma lima persen) dari tunjangan tambahan penghasilan setiap bulan. bab iii mekanisme pengumpulan zakat profesi untuk penetapan dan pemungutan zakat profesi. panas kabupaten membentuk pzp. pzp bertugas melakukan pendataan pns calon muzzaki. pzp dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan bendahara pada setiap pd, untuk menetapkan pns sebagai muzzaki. hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam daftar rekapitulasi untuk diajukan sebagai bahan pemungutan zakat profesi kepada bendahara gaji pada setiap pd. bendahara pada setiap wajib memungut zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi yang ditetapkan up2p. zakat profesi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal bulan berjalan dalam tahun zakat berjalan. dana hasil pengumpulan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada panas kabupaten melalui nomor rekening panas kabupaten,panas kabupaten wajib membuka rekening giro pada salah satu bank. bab, maka secara periodik dilakukan audit oleh tim panas kabupaten. panas kabupaten wajib dan menyampaikan pada website resmi panas. bab ketentuan penutupitoirrekomendasi kepada bupati, mempunyai tugas: melakukan koordinasi dengan komisi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasipemerintah kabupateabupaten pada aplikasi lakon modul registration)abupaten. administrator unit kerja, mempunyai tugas antara lain: memproses aktivasi akun wajib lakon baru dan validasi wajib lakon, monitoring pengisian filling oleh wajib lakon, memproses monitoring terhadap kepatuhan dan data kelengkapan lakon. tahapan pengelolaan lakon tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab pengawasan atasan langsung wajib lakon berinspektur bertugas memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman lakon serta kepatuhan pejabat wa. hasil pemeriksaan lakon, dan hal hal lainnya yang terkait dengan lakon. bab sanksi penyelenggara negara wajib lakon yang berstatus pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten yang tidak menyampaikan lakon akan diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuanantara lain penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu tahun: penurunwajib lakon,tau formulir lakon model kpk b apabila tahun laporan berikutnya masih menjadi wajib lakon tidak perlu aktivasi sebagai wajib lapor lakon lagi. untuk menyampaikan lakon pada tahun laporan, harta: kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal desember tahun laporan dan disampaikan kepada kpk paling lambat pada tanggal marettanda terima komisi pemberantasan korupsi k k republik indonesia kurungan pora kasi. setiabudi lana nabila peng jakarta tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara arus nama muka ken uni kayan kakak lembaga dan snn msn erat kerja kanak ank ann anjooooo kakak sab unit kena kick dok kanan mk, lahentan makna kain ora term laporan kekanak kkk tangkis koran pmk uban (from tuan neweenaee yana telah mean keatas open owehtorat link cat! center: email: #inang tokoh,go interest emotikon jeda permai ini kiri seca tomat skor kurun did and telah paru mefabaln malinaskah pengumuman 2xxx pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tanggal perda pakan lewis ungaran taka: koo0o0ak moooooook can hook knyookkk aka kak lembaga morannnooonnnondoan unit ceria moockkknnookkkkkaykak \|. daya prada nama kocok kaa kmk el, obatan kakek kanak kak xoockk daya harta tanah dan bangunan rn. corona tanah can berpura selang dak anon kata door kekijyak rp). jika tanah serta hota aka oma, ooonakaa rp, monika alat transportasi dan mesin ip. yon mati. onoooonan tanin gong koaooorn rp. mooodookk (de pokok atau mereka, sgg ro. king harta bergerak lainnya kkckkkaak surat berharga rp. kkkkkkaak ef. kas dan setara kas noc harta lainnya rp. kkkkkanak sub total rp. . hutang rp. wook iv. total harta kekayaan gni) ro. kak kkn camera @ntan harta kekayaan dalam lembar ini merupakan daku men yang detak secara otomasi dari (khan berupa.a seluruh tata car referral yang meroabim dalam sekunar ceseakdergan lccn vang did dar dikenakan sendiri oleh penyelenggara negara melalui gis.tekan, sera otak dapat oladiikan hasan oleh penyelenggara negara yang bersangkutan atau unggun juga sentuh menyatakan bahwa para kekayaan yang beranggaran cuek medali undak pidana. apabila ditemukan nari terdapat harta kekayaan mudik penastenggara negara dan atas celuangarwya yang tdak didasarkan una "aba pernpetenuukata tengara mali untuk serangga mewah belum dengan peraturan perundang undangan kewajiban penyelenggara negara unuk mengumumkan harta kejaran seskoal dengan undang undang nomor iapun tentang demelenggara negara yang bersih dan bahas dari korupsi, kaku dan mepotarme pertanaman beat memerlukan tanda tangan karena letak swara otomatisiiialurtahapan pengelolaanrep negeri sipilinspektur adalah inspektur kabupaten empat lawangpemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara besertaatau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memand yang diberikan komisi pemberantasan korupsi sebagai bukti bersangkutan telah memenuhi bahwa yangnyelenggara negara wajib lapor lakon lingkungan pemerintah kabupaten adalah: bupati, wakil bupati, cc. pejabat pimpinan tinggi pratama eselon ii), pejabat administrator eselon iii): auditor, dan bendahara pengeluaran yang mengelola anggaran dengan nilai atas lima ratus juta rupiah). bab penyampaian lakon lakon sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada komisi melalui unit pengelola lakon pada pemerintah kabupaten.saat lambat pengangkatan (tiga) bulan terhitung sejaksi atas lakon yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam verifikasi administrasisisijatuh pada hari liburformat tanda terima sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati inilingkungan pemerintah kabupateabupaten empat lawang. koordinator bidang kepala badan kepegawaian kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten empat lawang. cc. koordinator bidang inspektur kabupaten empat pengawasan lawang. administrator kepala bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten empat lawang. administrator unit pengawas (eselon iv) atau kerja pelaksana pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten empat lawang.: melakukan koordinasi dengan komisi terkait dengan: monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lakon dalam penyampaian dan mengumumkan lakon, permohonalur lakon sebagaimana tercantum dalam lampiran iii. koordinator bidang kepegawaian, mempunyai tugas: melakukan koordinasi dengan komisi mengenai data wajib lakon lingkungan pemerintah kabupaten setiap tahun, melakukan monitoring terhadap administrator dan administrator unit kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain:ing kepada komisiasi akun: mengingatkan wajib lakon lingkungan pemerintah kabupaten, melakukan koordinasi dengan komisi mengenai kepatuhan wajib lakon lingkungan pemerintah kabupaten,
aan bupati empat lawang provinsi sumatera selatan peraturan bupati empat lawang nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipkearsipan pemerintkearsipan daerah adalah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten empat lawang selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan. pengembangan sumber daya manusia dan organisasi profesi kearsipan pengembangan sumber daya manusia kearsipan pemerintah kabupatendengantingkat kabupaten yang berkedudukan dinas kearsipan daerah tim penilai kinerja arsiparis tingkatsesuai ketentuan perundangan undangan. organisasi profesi arsiparis arsiparis dapat membentuk organisasi profesi arsiparis yang berkedudukandengan kemampuan keuangan daerah. dilaksanakannya pembinaan organisasi profesi arsiparis tingkat kabupaten oleh dinas kearsipan daerahjawab dinas kearsipan daerah pengelolaan arsip dinamis pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh: pemerintah kabupatenpimpinan unit pengolah bertanggungdinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggungdinas kearsipan daerah. penyusunan jra fasilitasi pencipta arsip dilaksanakan oleh dinas kearsipan daerah kearsipan daerahdinas kearsipandinas kearsipan daerah. pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung kearsipan daerah kearsipan daerah. dinas kearsipan daerahakibat adanya penggabungan dan atau pembubaran perangkat daerah yang diselamatkan adalah arsip yang memiliki retensi paling sedikit (sepuluh) tahun dan dalam perkembangannya dapat menjad kearsipan daerah. pengelolaan arsip statis setiap perangkat daerah wajib menyerahkan arsip statis dinaskearsipan daerah berhak menolak penyerahan arsip statis. bumi, perguruan tinggi, serta organisasi daerah, yang kegiatannya dibiayai apbd wajib menyerahkan arsip statis kepada dinas kearsipan daerah. lembaga pemerintah dan bumn yang berkedudukan daerah menyerahkan arsip statusnya kepada dinas kearsipan daerah dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama kearsipan daerah. pengelolaan arsip statis wajib dilaksanakan dinasstatis dilakukan terhadap arsip arsipdaerah serta arsip pihak ketiga. dinas kearsipan daerahotay, dan verifikasi. dinas kearsipan daerah wajib membuat daftar pencarian arsip dpa). dinas kearsipan daerah wajib mengumumkan daftar pencarian arsipkearsipan daerah diikuti dengan peralihan kewenangan dan tanggung kearsipan daerah. setiap perusahaan swasta daerah dapat menyerahkan arsip statusnya kepada dinas kearsipan daeraha dan jikdstandar deskripsi arsip statis. sistem jika dan jikdketentu sdinasdinasdinasdinas kearsipan daerah. akses arsip inaktif dinasdinas kearsipan daerah wajib menyediakan daftar arsip inaktif. dalam hal terjadi bencana alam dinasdaerah menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten. pembinaan dan pengawasan kearsipan dinas kearsipan daerahswasta perusahapembinaan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi, dan bimbingan teknisengawasan dinas kearsipan daerah melaksanakan pengawasan pengelolaan arsip dinamis pada setiapkoordinasi penyediaan fasilitas sarana kearsipan, dan penilaian kinerja penyelenggaraan kearsipan. sarana dan prasarana kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan setiap perangkat daerah dan dinasdinas kearsipan daerahlayanan jasa kearsipan dinaslaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakupublikasi dan pemasyarakatan, sosialisasi dan bimbingan tekniskearsipan daerah wajib memberikan pedinas kearsipan daerah melaporkan tentang keuangan, kinerja pelayanan jasa kearsipan kepada bupati (satu) kali dalam satu tahun anggaran berjalan.d, sid dan jikd. dinaspembiayaan pemerintah kabupatendan penyelenggaraan kearsipan berasal dari apbd dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. kerjasama dan partisipasi masyarakat kerjasama dinas kearsipan daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah tingkat pusat, lembaga pemerintah tingkat provinsi, bumn, bumi, atau lembaga swastadengan peraturan perundang undangan. partisipasi masyarakat dinas kearsipan daerah memberikan peluang kepada., cc.secara mandiri. dinas kearsipan daerah dapat mengikut dan setiap lembaga orangarsipan daerahbupatikearsipan daerahlain lain penyelenggaraan kearsipan bumi dan rumah sakit umum daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada surat keputusan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan daerah daerah kearsipan daerahiraturan bupatidaerahdinas kearsipan daerahdinasdinas kearsipan daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan. organisasi penyelenggara kearsipan penyelenggaraan kearsipan daerah dilaksanakan oleh dinas kearsipan daerah selain dinas kearsipan daeraha.unit kearsipan berada pada struktur sekretariat organisasi perangkat daerah, bagian umum pada sekretariat daerah, bagian umum pada sekretariat dprd, bagian umum pada rsud, unit kearsipan pada bagian selain bagian umum pada sekretariat daerah, bagian selain bagian umum pada sekretariat dprd, urban pada inspektorat, bidang pada organisasi perangkat daerah atau sebutan lain yang sejenis, unit kearsipan iii pada unit pelaksana teknis daerah utd) sesuai dengan kebutuhan masing masing organisasi perangkat daerah.
salinan kei rms lagantisipasi penyebaran corona virus disease varian micron kabupaten sidenreng rappang, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian, bahwa percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk mencegah penyebaran corona virus disease varian micron, belum diaturbahwa dalam rangka menindaklanjuti surat menteri dalam negeri nomor otdalu dilakukan penyesuai ketentuan ditambahkan (empat) angka yaitu angka (dua puluh dua), angka (dua puluh tiga), angka (dua puluh empat), dan (dua puluh limadalah dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan kbdaerah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari hari. tempat olah raga adalah sarana atau sasana olah pimpinan daerahsidenreng rappyang disewa untuk beribadah keluarga. kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang menyelenggarakan transaksi tukar menukar barang dan jasa yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat. upaya paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh satgas covid19 dan atau satuan polisi pamong praja,sidenreng rappang. satuan tugas penanganan corona virus disease covid yang selanjutnya singkat satgas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam rangka penanganan covid peduli lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah daerah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran corona virus diseaserja sosial adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol covid berupa membersihkan sarana fasilitas umum sesuai yang ditetapkan oleh tim satgas covid kabupaten. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ruang lingkup pelaksanaan peraturan bupati terdiri dari: pelaksanaan, pelaksanaan dan percepatan pencapaian target vaksinasi, monitoring dan evaluasi, sanksi: sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan. ketentuan diubah,wajib mengikuti vaksinasi covid dosis (satu) dan dosis (dua) setelah ditetapkan sebagai penerima vaksin covid oleh dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada angk, dan mengunduh dan menggunakan:dan wajib memasang alat scan code untuk penggunaan aplikasi peduli lindungi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagi perorangankerja sosial, denda administratif sebesar rp50. (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran, dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat dipenuhi, maka diganti dengan kerja sosial selama (tiga) jam pada tempat yang ditentukan oleh satgas covidyang tidak mengikuti vaksinasi covid dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial: dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdenda administratif sebesar rp. satu juta rupiah), dalam hal (tiga) hari setelah teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka akan dikenakan denda administratif, penghentian sementara operasional usaha, pembubaran paksa dan penutupan tempat usaha, dan pencabutan izin usaha.angka dikenakan sanksi berupa: penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha:pelaksanaan dan percepatan pencapaian target vaksinasi diantara dan disisipkan (tiga) yakni dandaerah, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi. bupati membentuk tim pelaksana vaksinasi covid dalam rangka pelaksanaan dan percepatan pencapaian target vaksinasi covid melalui penetapan keputusan bupati. tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: pendaftaran verifikasi, skrining (penapisanerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dan percepatan vaksinasi covid melakukan langkah langkah sebagai berikut: mengoptimalkan fungsi satuan tugas penanganan covid tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa serta dusun, lingkungan, serta rukun tetangga rt) rukun warga rw) untuk mendorong warga melakukan vaksinasi covid melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi daerahpencapaian 60y6dengan mengoptimalkan dukungan orang tua bagi anak sebagai pendamping dan dukungan institusi pendidikan, serta melakukan penegakan penggunaan aplikasi peduli lindungi secara konsisten,dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan dan percepatan capaian target vaksinasi covid ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bupati menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian covid serta pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi kepada masyarakat. dalam dan partisipasi peran serta: organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, cc. organisasi kepemudaan, masyarakat, pemuka agama, tokoh adat: tokoh masyarakat, dan unsur masyarakanatuilaian hasil kerja han berdasarkan hasil kerja yarfungsinyamonitoring dan evaluasi penempatan kerjadan kegiatan seksi pendan memberikan pembinaan pmi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam. pelayanan antar kerja, pelaksanaan pelayanan perizinan dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta, pelaksanaan pendataan tenaga kerja asing dan perpanjangan pengesahan rata,il. pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerjaoo.rlindungan dan pengendalian tenaga kerja seksi perlindungan dan pengendalian tenaga kerja, mempunyai tugas mendata dan membuat peraturan tentang perlindungan tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan dan pengendalian tenaga kerja mempunyai fungsi: penyusunan program dan kegiatan seksi perlindungan dan pengendalimenelaah peraturan perundang undangan bidang meliputi norma kerja, norma penempatan dan pelatihan, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan keselamatan dan kesehatan kerja serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ratifikasi konvensi ilo: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, pembuatan dan menyiapkan konsep surat pembinaan, pengawasan perlindungan tenaga kerja perusahaan perusahaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pemeriksaan ketenagakerjaan perusahaan perusahaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan, pelaksanaan koordinasi dengan dinas, instansi terkait berkenaan dengan penanganan pengawasan, penegakan hukum bidang ketenagakerja, mempunyai tugas mengevaluasi program pengembangan kebijakan kesempatan kerja. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai fungsi: penyusunan program dan kegiatan seksi pengembangan dan perluasan kescc. perencanaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pemantauan dan evaluasi tentang pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, penyusunan kesiapan sumber daya manusia, memantau dan mengevaluasi terkait pelayanan penerbitan perpanjangan pengesahan rata, perencanaan penyiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana serta memantau dan evaluasi terkait pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat mekanisme bekerja luar negeri kepada masyarakat, dan perencanaan penyiapan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon tenaga kerja indonesia tki) luar negeri, penyiapan sumber daya manusia, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan tenaga kerja indonesia tki) pra dan purna penempat, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerjaprogram dan kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, cc. penyusunan bahan pelaksanaan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga.laksanapelaksanaan koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan perusahaan mogok kerja dan penutupan perusahaan, il. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosialsyaratan kerja seksi persyaratan kerja, mempunyai tugas menyusun peraturan umum suatu perusahaan untuk pekerja buruh. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi persyaratan kerja mempunyai fungsi: melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja bidang dan seksi persyaratan kerja, melaksanakan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan skala kabupatemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh skala kabupaten, melaksanakan pendaftaran perjanjian pekerja antara perusahan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh skala kabupaten, melaksanakan penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh dan rekomendasi pencabut izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, mempunyai tugas merumuskan kebijakan tentang jaminan social tenaga kerja. untukfungsi: melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan fasilitasi pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, melaksanakan perencanaan dan bimbingan teknis penerapan struktur dan skala upah, upah minimum kabupaten umk), melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi perumusan pengupahan dan fasilitasi pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, melaksanakan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten umk), upah minimum sektoral kabupaten musk) kepada seluruh stakeholder terkait: melaksanakan koordinasi dengan bpjs ketenagakerjaan dalam rangka penerbitan surat rekomendasi pencairan dana program jaminan hari tua jht)programmpunyai fungsi: melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrikabupaten, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengendalian skala kabupaten, melaksanakan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter dan konsiliator wilayah kabupaten, melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional mediator hubungan industri tingkat kabupatenransmigrasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja bidang pengembangan transmigrasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan pengembangan transmigrasi serta pembinaan pelatihan, instruktur tenaga kepelatihan kelembagaan pelatihan, dan pemasangan produktivitas tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan transmigrasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi: penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengembangan transmigrasi dan produktivitas tenaga kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan transmigrasi dan produktivitas tenaga kerja, cc. penyusunan bahan pelaksanaan bidang pengembangan transmigrasi dan produktivitas tenaga kerja, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan transmigrasi dan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan transmigrasi, pelaksanaan pembangunan pengembangan serta sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi, pelaksanaan koordinasi pelayanan pertanahan transmigrasi dan eks transmigrasi, pelaksanaan penyebarluasan informasi program transmigrasi dan eks transmigrasi kepada masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigrasi dan eks transmigrasi kepada masyarakat, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pbk): il. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi pelatihan kerja yang disebar swasta, pelaksanaan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan, oo. pelaksanaan pelaksanaan pemantauan kebijakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan transmigrasi dan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi bidang transmigrasi pengembangan dan produktivitas, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi seksi perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, mempunyai tugas membuat rencana teknis untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai fungsi: menyusun program dan kegiatan seksi perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan potensi kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi, merencanakan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi dan eks transmigrasi, merencanakan pelaksanaan penyediaan penyelesaian status tanah dan sertifikasi lokasi permukiman transmigrasi dan kawasan eks transmigrasi, merencanakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan ekstranmigrasi, merencanakan pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia kawasan transmigrasi dan eks transmigrasitransmigrasi dan tenaga kerja yang selanjutnya disebut distransnaker adalah dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten empat lawang. kepala dinas adalah kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten empat lawang. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd adalah unit pelaksana teknis dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten empat lawang. paragraf seksi pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja seksi pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja, mempunyai tugas menyusun rumusan program pembinaan untuk tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja. mempunyai fungsi: menyusun program dan kegiatan seksi pembinaan lembaga pelatihan kerja, menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi pembinaan. lembaga pelatihan kerja, melaksanakan pendaftaran, seleksi dan penilaian terhadap sarana prasarana, instruktur lembaga pelatihan kerja, menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin penyelenggaraan pelatihan, melaksanakan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja, memfasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lpk, menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lpk, melaksanakan layanan perizinan kepada lpk swasta, memproses tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja perusahaan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swastpelatihan produktivitas tenaga kerja seksi peningkatan pelatihan produktivitas tenaga kerja, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan. pelatihan produktivitas tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peningkatan pelatihan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi: menyusun program dan kegiatan seksi peningkatan pelatihan produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang produktivitas kerja, menyusun dan menyebarluaskan informasi produktivitas kerja kepada perusahaan kecil, melaksanakan promosi peningkatan produktivitas kerja, melaksanakan layanan konsultasi produktivitas kerja kepada perusahaan kecil, melaksanakan persiapan data, alat, tekhnik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas kerja, melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas kerja, melaksanakan pengukuran produktivitas kerja, melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pemantauan tingkat produktivitas kerjutd balai latihan kerja blk) adalah utdstransnaker. pengaturan tentang utd balai latihan kerja blkstransnakestransnakerstransnaker tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan intern distransnaker dan antar perangkat daerahstransnakertugas, fungsi dan tata kerja pada dinas koperasi, usaha keciltransmigrasi peraturan bupati empat lawang dan tenaga kerjatransmigrasi dan tenaga kerja kabupaten empat lawang. jabatan fungsional kepegawaian program dan keuangan dan perluasan kesempatan kerja sosial tenaga kerja peningkatan produktivitas tenaga kerja a m genre penempatan tenaga kerja persyaratan kerja pengembangan kawasan transmigrasi dan pengendalian tenaga kerja tenaga kerja pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerjakelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional lingkungan dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten empat lawang. bab kedudukan distransnaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan kabupaten. distranda. bab iii susunan organisasi susunan organisasi distransnaker tipe terdiri dari: kepala dinas. sekretariat, membawahi: sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian perencanaan program dan keuangan. bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, membawahi: seksi penempatan tenaga kerja, seksi perlindungan dan pengendalihpengembangan transmigrasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, membawahi: seksi perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, seksi pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja, dan seksi peningkatan pelatihan produktivitas tenaga kerjdinas.jawab kepada sekretaris. seksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi yang kedudukannya berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. bagan susunan organisasi distransnaker adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakdaerah dibidang transmigrasi dan tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas mempunyai fungsi: pemutusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan distransnaker, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, metransmigrasi dan tenaga. kerja termasuk kegiatan pelayanan umum dan teknis bagi seluruh unit organisasi lingkungan distransnaker, cc. pengadaan barang milik daerah lingkungan distransnaker:, pengawasan dan pembinaan pegawai lingkungan distransnaker:masing masing bidangdnyiapan dan menyusun rencana dan program kerja distransnakerstransnaker inventaris. dan dokumen serta perlengkapan dan kerumahtanggaan lingkungan distransnaker, pelaksanaan urusan dan pengetikan surat dinas, pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan mengatur penggunaan inventaris kantor distransnaker, pengelolaan ketertiban dan kebersihan kantor distransnakerstransnakerstransnaker, il. persiapan rapat rapat dinas dan rapat kerja, serta mengikuti rapat penyusunan anggaran, m.pengaturan dan mengurus penerimaan tamu tamu distransnaker, penghimpunan dan memelihara peraturan perundang undangan, pengaturan, mengendalikan dan mengadministrasikstransnaker, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun luar lingkungan distransnaker dalam rangka pelaksanaan tugas, pengurusan pekerjaan yang berhubungan dengan organisasidan penatalaksanaan kepala dinas, penyusunan informasi dan laporan triwulan, semester dan atau tahunan kepada atasan, memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kepada para sub bagian lingkungannya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai.stransnaker, dan pelaksanadan keuangan. kepala bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugasfungsi: penyusunan rencana sub bagian keuangan sesuai dengan rencana kerja distransnaker, pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian pembukuan keuangan distransnaker, cc. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan distransnaker,stransnakernyusunan rencana sub bagian penyusunan program sesuai dengan rencana kerja distransnaker, penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program kegiatan dan anggaran distransnaker, penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan distransnaker, pelaporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan, dan il.penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi bidang penyelenggaraan pelayanan dan. pemberdayaan tenaga kerja dalam negerirencana program dan kegiatan bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang penempatan dan perluasan perluasan kerja, cc. penyusunan bahan pelaksanaan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penyusunan bahlaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam (satu) daerah kabupaten, pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja kepada perusahaan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan koordinasi bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatanmen kp kelautan tentang dan perikanan pedoman nomorlolaan perikanan tangkap, menginventarisasi data, identifikasi dan analisis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pendampingan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan perikanan tangkap, mengidentifikasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan perikanan tangkap, menyusun, mengemas dan penyebaran materi dan informasi pengelolaan perikanan tangkap, mempersiapkan petunjuk pembinaan dan bimbingan tentang pengelolaan perikanan tangkaptangkapngelolaan perikanan tangkap, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan perikanan tangkap, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan seksi pengelolaan perikanan tangkap, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaannelayan seksi pemberdayaan nelaylam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis seksi pemberdayaan nelayan. rincian tugas seksi pemberdayaan nelayan, sebagai berikut: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan nelayan yang menjadi tugas dan kewenangannya, menyiapkan bahan kebijakan melaksanakan koordinasi kegiatan seksi pemberdayaan nelaynelayan, melakun melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan pemberdayaan usaha perikanan tangkap dalam kegiatan usaha, menyiapkan bahan dalam rangka melakukan inventarisasi dan identifikasi pada usaha perikanikanmberdayaan nelayan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan nelayan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan seksi pemberdayaan nelayan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemberdayaan nelayizinan usaha perikanan seksi perizinan usaha perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data (statistik perikanan tangkap)perizinan usaha perikanan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis seksi perizinan usaha perikanan. rincian tugas seksi perizinan usaha perikanan, sebagai berikut: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja seksi perizinan usaha perikanan yang menjadi tugas dan kewenangannya, menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan koordinasi kegiatan seksi perizinrizinan usaha perikanan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data pelaksanaan pembinaan perizinan usaha perikanan, mengkoordinasikan danpengawas sumberdaya ikan pokmaswas): menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penguatan perizinan usaha perikanan bagi kelompok kelompok usaha bidang perikanan, menyiapkan bahan guna merancang dan mempersiapkan bahan dan atauzinrizinan usaha perikanan mempunyai fungsi: penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis seksi perizinan usaha perikanan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi perizinan usaha perikanan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan seksi perizinan usaha perikanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi perizinan usahamitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bidang kemitraan, pengolahanugas bidang kemitraan, pengolahan. dan pemasaran hasil perikanan. rincian tugas bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sebagai berikut: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasilkemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, mempelajari peraturan perundang undangan kebijakan teknis serta bahan bahan lain yang berhubungan dengan bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serat merumuskan langkah langkah kebijakan pemecahannya, menyusun bahan masukan kepada atasan dalam rangka berkan kepada pimpinan, menilai prestasi kerja pns lingkup bidang kemitraan,mitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyusunan rencana dan program kerja bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kemitraan, pengolahan dan pemasarmitraan dan promosi hasil perikanan seksi kemitraan dan promosi hasil perikankegiatan kemitraan dan promosi hasil perikanan dan lingkungannya. rincian tugas seksi kemitraan dan promosi hasil perikanan, sebagai berikut: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja seksi kemitraan dan promosi hasil perikanan yang tugas dan kewenangannya, menyiapkan bahan kebijakan melaksanakan koordinasi kegiatan tentang kemitraan dan promosimitraan dan promosi hasil perikanan, melaksanakan bimbingan usaha dan promosi hasil perikanan, melaksanakan penyebaran informasi usaha hasil perikanan, melaksanakan bahan fasilitasi pengembangan usaha seksi kemitraan dan promosi hasil perikanan, melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan prasarana promosi produk perikanan, melaksanakan pendataan potensi kemitraan dan promosi usaha perikanan, membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan.il.mitraan dan promosi hasil perikanan mempunyai fungsi: penyiapan data, identifikasi dan analisis bahan rumusan kebijakan teknis tentang kemitraan dan promosi hasil perikanan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tentang kemitraan dan promosi hasil perikanan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan tentang kemitraan dan promosi hasil perikanan, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan tentang kemitraan dan promosiolahan hasil perikanan seksi pengolahan hasil perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evolusi dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pengolahan hasil perikanan. rincian tugas seksi pengolahan hasil perikanan, sebagai berikut: menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja seksi pengolahan hasiloordinasikan kegiatan seksi pengolaholahan hasil perikanan, membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengolahan hasil perikanan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perikanan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan pengolahan hasil perikanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahasaran hasil perikanan seksi pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan), identifikasi, analisis, penyiapan. bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evolusi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran hasil perikanan. rincian tugas seksi pemasaran hasil perikanan, sebagai berikut: menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja seksi pemasaran hasil perikanan yang menjadi tugas dan kewenangannya, menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran hasil perikanan, menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan harga komoditas hasil perikanan dan logistikmasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pemasaran hasil perikanan, perawatan pasar dan pelayanan promosi komoditas perikanan serta pembinaan pasar ikan dan penggunaan obat serta bahan kimia terlaranghasil perikanrasarana pemasaran hasilasaran hasil perikanan, mempunyai fungsi: penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis tentang pemasaran hasil perikanan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi pemasaran hasil perikanan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemasaran hasil perikanan, dan bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas perikanan tipe: seksi pengelolaan perikanan tangkap, seksi pemberdayaan nelayan, dan seksi perizinan usaha perikanan. bidang kemitraan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, membawahi: seksi kemitraan dan promosi hasil perikanan, seksi pengolahan hasil perikanan, dan seksi pemasaran hasil perikanan. bidang perikanan budidaya, membawahi: seksi pengelolaan perikanan budidaya, seksi pemberdayaan pembudidaya ikan, dan seksi kesehatan ikan dan lingkukanan kabupaten empat lawang, yang terdiri dari unit pelaksana teknis balai benih melaksanakan membina, dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas perikanan bidang perikanan budidaya. rincian tugas bidang perikanan budidaya, sebagai berikut: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bidang perikanan budidaya budidaya, melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang perikanan budidayabudidaya mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya, penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan budidaya, pelaksanaan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan bidang perikanan budidaya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidangbudidaya seksi pengelolaan perikanangelolaan perikanan. budidaya. rincian tugas seksi pengelolaan perikanan budidaya, sebagai berikut: menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja seksi pengelolaan perikanan budayarikanan budidayaseksi pengelolaan perikananelolaan kawasan seksi pengelolaan perikanan budidaya, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya, melaksanasanakan pemantauan terhadap pemanfaatan pembangunan pengelolaan pembudidayabudidaya mempunyai fungsi: penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis seksi pengelolaan perikanan budidaya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan kawasan budidaya perikanan seksi pengelolaan perikanan budidaya, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan seksi pengelolaan perikanan budidaya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengelolaanpembudidaya ikan seksi pemberdayaan pembudidaya i seksi pemberdayaan pembudidaya ikan. rincian tugas seksi pemberdayaan pembudidaya ikan, sebagai berikut: menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja seksierdayaan pembudidaya ikanolahan kawasan seksi pemberdayaan pembudidayaolahan kawasan bidangpemberdayaan pembudidayapib):.il.pembudidaya ikan mempunyai fungsi: penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis seksi pemberdayaan pembudidaya ikan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan budidaya perikanan seksi pemberdayaan pembudidaya ikan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan seksi pemberdayaan pembudidaya ikan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pemberdayaan pembudidaya isehatan ikan dan lingkungan seksiolahan air, pengolahan kesehatan ikan dan lingkungan serta pendampingan seksi kesehatan ikan dan lingkungan. rincian tugas seksi kesehatan ikan dan lingkungan, sebagai berikut: menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerjaseksi kesehatan ikan dan lingkungan, menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan seksi kesehatan ikseksi kesehatan ikan dan lingkungan, melaksanakan perencanaan pengelolaan kesehatan ikan serta pemanfaatan sumberdaya perikanan, melaksanakan identifikasi, analisis perlindungan dan rehabilitasi kawasan perikanan budidaya, melaksanakan pemantauan hama penyakit ikan, melaksanakan pembinaan, pencegahan serta penanggulangan hama penyakit ikan dan bimbingan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya, melaksanakan monitoring penggunaan dan peredaran obat untuk kegiatan usaha perikanan budidaya, melaksanakan monitoring kualitas air, sampel residu d7nyiapan bahan rumusan kebijakan teknis seksi kesehatan ikan dan lingkungan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan ikan dan lingkungan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan seksi kesehatan ikan dan lingkungan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi kesehatan ikan dan lingkuutd utd mempunyai tugas pokok membantu dinas perikanan dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan. utd melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan. utd dipimpin oleh seorang kepala utd yang kedudukannyamelaksanakan sebagian tugas dinas perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing masing. jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab kepegawaian pejabat struktural dinas perikaneselon ii.b, sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon iii.a, kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon iii.b,empat lawang. bagan struktur organisasi dinas perikanan desregameaa kepegawaian dan keuangan bidang kemitraan, kasi pengelolaan perikananmempunyai tugas memimpin, melaksanakan. koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dinas perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas mempunyai fungsi: perencanaan program bidang kelautan dan perikanan serta kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas perikanan, cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas perikanan, pembinaan pelaksanaan tugas bawahan, pelaporan pelaksanaan tugas kepadausunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas perikan. dinas perikanperikanan dan laporan pelaksanaan program kegiatanprogram dan kegiatan lingkup sub bagian umum dan kepegawaian, merumusklaksanurusan humas dan keprotokolan, pendokumentasian dan informasi publik, melaksanlaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang jasa, menyusun dan penataan organisasi dan tata laksana, melaksanakan urusan hukum dan peraturan perundang undangan, j . melaksanakan pengolahan data dan informasi kepegawaian, melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan, mengkoordinasikan penilaian sistem kinerja pegawai, melaksanakan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur sipil negara, mengelola dan pengembangan manajemen kinerja pegawai, melaksanaklaksanrencana kerja sub bagian, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan.rikanan, penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan, pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, dan tata usaha kepegawaian dinas perikananlaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas perikanan, melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan, melaksanasanaperikanan, mengkoordinasiksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan pengelolaan data dan kerja sama, melaksanakan pelaksanaan urusan keuangan, melaksanasanakoordinasi penyusunan rencana strategis dinas perikanan untuk periode lima tahunan, penyiapan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan dan anggaran untuk periode lima tahunan, penyusunan rencana dan program kegiatan tahunan sub bagian, penyiapan usulan anggaran rutin tahunan, mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkungan. dinas perikanan, meliputi penyiapan bahan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang. kinerja program kegiatan anggaran dinas perikanan, pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana dinas perikanyusunan laporan pembayaran pajak, pelaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan ganti rugi, penyusunan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan, penghimpunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, oo. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bagian perencanaan dan keuangan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bagian ketiga bidang perikanan tangkap bidang perikanan tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan,dan membina, mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas perikanan bidang perikanan tangkap. yang meliputi pengolahan perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan serta perizinan usaha perikanan. rincian tugas bidang perikanan tangkap, sebagai berikut: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bidang perikanan tangkaptangkap, mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan bidang perikanan tangkap, menyusun bahan, pedoman serta petunjuk teknis dalam hal pengembangan usaha bidang perikanan tangkap, melaksanakan pembinaan sdm dan perizinan usaha perikantangkap mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap, penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan tangkap, pelaksanaan dan mengoordinasikan kegiatan perikanan tangkap, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidangtangkap seksi pengelolaan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan dalam seksi pengelolaan perikanan tangkap. rincian tugas seksi pengelolaan perikanan tangkap, sebagai berikut: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan seksi pengelolaan perikanan tangkap yang menjadi tugas kewenangannya, merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan seksi pengelolaan perikanan tangkap. paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan mempunyai tugas: menyelenggarak, melaksanakan sistem akuntansi instansi sai) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan,, melaksanakan verifikasi spj keuangan dinas pipa, melaksanakan pembayaran pemotongan gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnyamenyusun dan membuat daftar gaji, serta tunjangan jabatansub bagian keuangan mempunyai fungsi: penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan keuangan, pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan, cc. penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan, bagian ketigapokok merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dbidang pengarusutamaan perempuan dalam gender melaksanakan dan pemberdayaan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: penyusunan bahan yang diperlukan dalam pe: pelaksanaan pelaksanaan kajiprogram fan,mengyusunan laporan ketercapaian ekonomi seksi pemberdayaan ekonomiekonomi, melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomiekonomi, menyusuuatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomiekonomiekonomiekonomnorma, standar, prosedur dan kriteria spk), penyiapan bahan penyelenggaraan keterampilusunan penguatan dan pengembanganekonomierdayaan sosial, politik dan hukum seksi pemberdayaan sosial, politik dan hukum,kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukumsosial, politik dan hukum: menyusun kegiatan.sosial, politik dan hukumsosial, politiksosial, politik dan hukumnorma, standar, prosedur dan kriteria spk), penyiapan bahasebagai bahan mediasi dan advokasi khusus perempuaninaan kualitas keluarga seksi pembinaan kualitas keluarga, mempunyai tugas: menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga, melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluargapembinaan kualitas keluarga, menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga, melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga,inaan kualitas keluarga, membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarginaan kualitas keluarganorma, standar, prosedur dan kriteria spk), penyiapan bahan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan penyusunan data terpilihyelenggaran pembinaan keluarga melalui peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera p2wkxs) dan gerakan sayang ibu gsi), penyiapj .laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. sesuai dengan tugas dan fungsinya, il.umbuh kembang anak bidang tumbuh kembangtumbuh kembang anak. bidang tumbuh kembangrogram pada bidang tumbuh kembang anak untuk pemenuhan hak hak anak, perencanaan operasional program kabupaten kota layak sebagai pemenuhan hak hak anak yang terencana dan terarah serta berkualitas agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi: cc. perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak, mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh kembang anak, pemberian petunjuk pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi kepada seksi untuk pemenuhan hak hak anak, pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak hak anak, pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada bidang tumbuh kembang anak untuk pemenuhan hak hak anak, pemberian bimbingan dalam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan seksi untuk pemenuhan hak hak anak, pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang tumbuh kembang anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, pelaporan hasil kegiatan bidang tumbuh kembang anak yang telah dilaksanasuhan, pendidikan dan budaya seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membimbing, memeriksa, merencakan, mengevaluasi, membuat laporan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya mempunyai fungsi: merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan budaya, merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan budaya, membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan budaya, membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan budaya, memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan budaya, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan budaya, membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan kegiatak sipil, informasi dan partisipasi seksi hak sipil, informasi dan partisipasi, mempunyai tugas: merencanakan kegiatanimbing bawahan dalamagi tugas kepada bawahan untukeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak sipil anak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selanjutnya disebut dinas pipa adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten empat lawang. kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten empat lawang. sekretariat adalah sekretariat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten empat lawang yang dipimpin oleh seorang sekretariabupaten empat lawang. kelompok jabatan fungsional adalah jabatan fungsional lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten empat lawang. bab kedudukan dinas pipa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dinas pipmengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatediaan kelembagaan pemenuhan hakapenganalisis, pengevaluasianlaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. paragraf seksi kesehatan dan kesejaterahaan seksi kesehatan dan kesejaterahaan, mempunyai tugas merencanakan kegiatan penyusunrencanakan pelaksanaan penyusunan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi kesejahteraan, hak anak untuk mendapatkan membimbing bawahan dalam melaksanakimbing bawahan dalamagi tugas kepada bawahan untukeriksa hasil, mengoreksi mengontrol pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak sipilngevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak, huat laporan ketercapaian sasarkesehatan dan kesejaterahaan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pemenuhan hak anak bidang kesehatann kesejahteraan, cc. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak bidang kesehatankesejahteraan, dann kesejahteraan, penyiap, pemantauan, penaganilisisan pengevaluasiandan pelaporan penerapan kebijakan pemerintah hak anak bidang kesehatan dan kesejahteraanngumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data gender dan anak, serta penyajian informasi data gender dan anak. bidang data dan informasi gender dan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak, pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak, cc. penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan data gender dan anak, mengkoordinasikan updating dan validasi data gender dan anak, mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi gender dan anak, penyusunan profil perempuan dan anak, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak, penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak,mpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender seksi pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gendergendergender mempunyai fungsi menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender, melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender, cc. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender, melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender, membina kelembagaan, pengumpulan, dan pengelolaan data gender, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan data gender, menyusun laporan ketercapaian sasaran kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan data gender, menyusun laporan ketercapaian sasaran kegitan dalam bentuk profil gendermpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak seksi pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anakanakanak mempunyai fungsi: menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan,pengolahan dan pengelolaan data anak, melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak, cc. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak, melaksanakan kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan data anak, membina kelembagaan, pengumpulan, dan pengelolaan data anak, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan datadata gender dan anak seksi informasi data gender dan anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan, pengelolaan, mengevaluasi dan pelaporan dana dsn pelayanan informasi dan data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi informasi data gender dan anak mempunyai fungsi: menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan dataajian kegiatan pengumpulan, dan pengelolaan data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan, cc. menyusun rencana kegiatan pengolahanegiatan pengumpulan, dan pengelolaan data anak, melaksanakan kegiatan pengolahan datambina kelembagaan pengelolaanngevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data layanan informasi dan data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban keker operasional, menyediakan, mengkoordinasikan pembagianperempuanerlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang. kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenagakerjaan, perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak, perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan, mengkoordinasikan dan mengsingkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus perempuananakperempuan dan anak dengan kabupaten kota dan elemen terkait, perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengkoordinasikan dan pengarahan, pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan pengarahan, pendampingan kasus perdagangan gugus tugas, pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang. pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai dengan tugas masing masing, pembimbingan bawahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak, il. pemeriksaan dan pengkoreksian tugas yang telah diberikan pada sub bidang, pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak, pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerjaseksi perlindungan hak perempuan, mempunyai tugas merencanakan menyiapkan dan melaksanakan dengan. melaporkan kegiatan pengarusutamakan hak perempuanperempuan mempunyai fungsi: merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahngan orang, merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bidang ketenangan dalan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan oranghak perempuan, memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, membagi tugas dalam pelaksanaan pencegahan, pelayanan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan, mengkoordinasikan dalam pendampingagi tugas terkait kegiatan penanganan pencegahngevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasanil. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelengaraan kegiatan yang telah dilakukan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasikhusus anak seksi perlindungan hak khusus anak, mempunyai tugas merencanakan menyiapkan dan melaksanakan dengan melaporkan kegiatan pengarusutamakan hak khusus anakkhusus anak mempunyai fungsi: merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak,khusus anak, memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak, membagi tugas dalam pelaksanaan pencegahan, dan penanganan pemberdayaan anak korban kekerasan, mengkoordinasikan dan menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anakanak korban kekerasan, mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap anak, membagi tugas dan kegiatan penanganan, pencegahan kekerasan terhadap anak, memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadaplembaga layanan perempuan dan anak seksi pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak, mempunyai tugas merencanakan menyiapkan dan melaksanakan dengan melaporkan kegiatan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anakmbinaan lembaga layanan perempuan dan anak mempunyai fungsi: merencanakan dan menyusun kegiatan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat, merencanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelola lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat, memberi petunjuk penguatan jejaring lembaga layanan perempuan dan anak, melakukan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan anak serta partisipasi masyarakat, memberikan petunjuk, menyusun, meninjau kembali, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat, membagi tugas dalam melakukan sosialisasi dan advokasi pembentukan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat, bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas pipa tipe terdiri daringarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, membawahi: seksi pemberdayaan ekonomi, seksi pemberdayaan sosial, politik, dan hukum, dan seksi pembinaan kualitas keluarga. bidang tumbuh kembang anak, membawahi: seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya, seksi hak sipil, informasi dan partisipasi, dan seksi kesehatan dan kesejahteraan. bidang data dan informasi gender dan anak, membawahi: seksi pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender, seksi pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak, dan seksi informasi data gender dan anak. bidang perlindungan perempuan dan anak, membawahi: seksi perlindungan hak perempuan, seksi perlindungan khusus anak, dan seksi pembinaan lembaga layanan perempuan dan anakembimbing dalam menyusun program, anggaran dan kegiatan pembinaan lembaga layanan masyarakat serta partisipasi masyarakatn anak lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional lembaga perempuan dan anak serta partisipasi masyarakatpada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakbertanggung ipapejabat struktural dinas pippipapipapipabawahannya. pembinaan dan pengawasan terhadappemberdayaan perempuan peraturan bupati empat lawang dan perlindungan anakdan perlindungan anak kabupaten empat lawang. kepala dinas dan sekretariat pane jabatan tai tw pengarusutamaan gender bidang data dan informasi perlindungan perempuan dan pemberdayaan teduh kembang anak gender dan anak dan anak perempuan angan pembeda yaa ekonomi pengasuhan, pendidikan sea dan perang adan hak pengelolaan data gender perempuan seksi seksi pengumpulan, seksi tsi pembinaan atas kesehatan dan ana limit mare teknis dimaselenggarakkepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada fungsi: pemimpin, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan mengkoordinasikan serta perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemimpin, mengoordinasikan, pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan anak, cc. perumusan kebijakan program strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan tumbuh kembang anak, penyusunan penetapan rencana program dan kegiatan tahunan, pembimbingan dan pengarahan pengelolaan unsur ketatausahaan, pelaksanaan pembinaan, pembimbingan kepada bawahan membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan, pelaksanaan pembinaan dan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan tumbuh kembang anak, mengkoordinasikan dan kerja sama lintas sektor pelaksanaan tugas, pemeliharaan iklim yang kondusif lingkungan kerja, pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada jabatan fungsionalipa. sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi lingkungan dinas pipa, pelaksanaan koordinasiipa, cc. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan dan kelembagaan lingkungan dinas pipa, pengarahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan memfungsikan jabatan fungsional lingkungan dinas pipa: penyiapan rancangan peraturan daerah peraturan lainnya yang berhubungan bidang tugasnya, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, verifikasi dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan laporan renstra, penetapan kinerja, indikator kerja utama, senja, rka, dpa, lain, kpj, ppd serta. laporan tahunan), pelaksanaan dan perumusan rencana strategis dan mengkoreksi laporan akuntabilitas keuangan perangkat daerah, pemberian saran pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal hal yang berhubungan dengan fungsinya yang mengakibatkan timbul permasalahan bidang pemberdayaan perempuandan perlindungan anak, pelaksanaan mewakili kepala dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk, pelaksanaan evaluasi tugas administrasi lingkungan dinas pipa: dan il.gkoordinasikan perencanaan anggaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan tumbuh kembang anak, memproses perwakilan rakyat daerah kabupaten dan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten, cc. pipa, menyusun membuat rencana kerja anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas pipa, revisi rencana kerja anggaran rka), dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pipa, menghimpun, rekapitulasi, menyusun bahan bahan rencana bulanan, triwulan, tahunan dinas pipa, menyiapkan laporan kinerja, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan lembaga badan dinas bagian lsm yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan. dan anak, menghimpun, rekapitulasi, menyusun bahan untuk program pembangunan daerah, rencana strategis renstra), melaksanakpemberdayaan perempuan dan perlindungan tumbuh kembang anak dengan dinas dan instansi terkait pipa, il. mengumpulkan data dan informasi dalam penyusun profil dinas pipa, melaksanakan penyusunan mengkoordinasikan evaluasi dan monitoring, menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi sistem informasi pelayanan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran dinas pipa, penyelenggaraan administrasi, cc. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja dinas pipa, penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pipapipapipapipa, melaksanakan dan mengawasi kebersihan dan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dinas pipa, dan uruseprotokolan dan penyelenggaraan rapat rapat dinas pipa, memelihara dan merawat kantor, lingkungan kantor, kendaraan dinas pipa dan aset kantor dinas pipa lainnya, il. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan dinas pipalaksanakan usul kenaikan pangkat pegawai lingkungan dinas pipa, oo. memproses usul pindah pegawai lingkungan dinas pipa, memproses usul keputusan kenaikan gaji berkala pegawai, g . menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan memproses terhadap pelanggaran disiplin pegawai, mengusulkan izin belajar, tugas belajar pegawai lingkungan dinas pipa, memproses daftar usul penetapan angka kredit dan penetapan angka kredit tenaga fungsional, memproses usul cuti pegawai lingkungan dinas pipa, membuat daftar penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil pns) dinas pipa, memproses izin. gerakan pegawai negeri sipil pns) lingkungan dinas pipa, mengusulkan permintaan kartu pegawai karpet), kartu suami kartu) dan kartu isteri kursi)mproses usul masa persiapan pensiun mpp) dan pensiucc. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan, dan lain lain, fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur sop) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia sdm) pegawai, penyiapan rencana kebutuhan barang unit ribu) dan rencana pemeliharaan barang unit ribu)nelitian dan pengembangparagraf sub bidang sumber daya alam sub bidang sumber daya alamsumber daya alamumber daya alam ipjp, rpm dan rkd): asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang sumber daya alamumber daya alamumber daya alam, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis sub bidang sumber daya alam: penyusunan rencana anggaran sub bidang sumber daya alam: pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang sumber daya alam, fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang perekonomian sub bidang perekonomirekonomi renstra, senja, iku, pk), monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang perekonomian laporan money, sakit)konomian, penyusunan rencana anggaran sub bidang perekonomian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang perekonomian, fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pendanaan pembangunan sub bidang pendanaan pembangundanaan pembangunan ipjp, rpm dan rkd): asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang pendanaan pembangunpendanaan pembangunndanadanaan pembangunan, penyusunan rencana anggaran sub pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidangpada bidang pendanaan pembangunan, fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannyiapkan bahan. untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayahdan pengembangan wilayahdan pengembangan wilayahinfrastruktur dan pengembangan wilayah dan pengembangan wilayah, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, penyusunan rencana anggaran bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang infrastruktur sub bidang infrastrukturinfrastruktur. sub bidang infrastrukturinfrastruktur, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis sub bidang infrastruktur, penyusunan rencana anggaran sub bidang infrastruktur, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang infrastruktur, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidupgembangan wilayah dan lingkungan hidup. sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidupgembangan wilayah dan lingkungan hidup ipjp, rpm dan rkd), asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup renstra, senja, iku, pk): monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan mitra bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup laporan. money, sakit)), koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah mitra bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, koordinasi dan perumusan konsep wilayah strategis dan cepat tumbuhwilayah dan lingkungan hidup, penyusunan rencana anggaran sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang prasarana wilayah dan permukiman sub bidang prasarana wilayah dan permukimtugas sub bidang prasarana wilayah dan permukiman. sub bidang prasarana wilayah dan permukimanrasarana wilayah dan permukiman ipjp, rpm dan rkd), asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang prasarana wilayah dan permukimrasarana wilayah dan permukimrasarana wilayah dan permukiman, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sub bidang prasarana wilayah dan permukiman, penyusunan rencana anggaran sub bidang prasarana wilayah dan permukiman, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang prasarana wilayah dan permukiman, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian kelima bidang sosial dan budaya bidang sosial dan budayamerintahan, kesejahteraan sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat serta koordinasi dan mensinergikan program kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan kabupaten. bidang sosial dan budayaosial dan budaya ipjp, rpm dan rkd): asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang sosial dan budayaosial dan budaya laporan money, sakit):osial dan budaya, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang sosial dan budaya, penyusunan rencana anggaran bidang sosial dan budaya, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan budaya, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang pemerintahan sub bidang pemerintahmerintahan. sub bidang pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudpemerintahan ipjp, rpm dan rkd), asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang pemerintahemerintahmerintahpenyusunan rencana anggaran sub bidang pemerintahan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang pemerintahan: dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang kesejahteraan sosial sub bidang kesejahteraan sosial mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang sosial, meliputi kesejahteraan sosial. sub bidang kesejahteraan sosialsosial ipjp, rpm dan rkd): asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang kesejahteraan sosialkesejahteraan sosialkesejahteraan sosial, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis sub bidang kesejahteraan sosial, penyusunan rencana anggaran sub bidang kesejahteraan sosial, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang kesejahteraan sosial, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang kesejahteraan rakyat sub bidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang pemerintahan, meliputi pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan. sub bidang kesejahteraan rakyatrakyat ipjp, rpm dan rkd, asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mitra bidang kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat, koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupatekesejahteraan rakyat, penyusunan rencana anggaran sub bidang kesejahteraan rakyat, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang kesejahteraan rakyat, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian keenam bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporanncanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyusunan ipjp, rpm, rkd rkd perubahan, senja, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan koordinasi kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, penganalisaan, data dan informasi sebagai bahan perencanaan. pembangunan. bidang perencanaan,badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembanganempat lawangrencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kabupatentahunan. rencana strategis selanjutnya disingkat renstra adalah. dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah untuk priode (lima) tahun. koordinasi penyusun ipjp, rpm dan rkd, pelaksanaan musrenbang kabupaten, koordinasi hasil kesepakatan musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, koordinasi pengusulan program kegiatan melalui musrenbang, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang rkd, rpm, ipjp):koordinasi kerjasama antar antar daerah dan antar lembaga, penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) bupati bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan aplikasi perencanaan, pengendalian dan pelaporan, penghimpunan dan koordinasi pembinaan teknis perencanaan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, il. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang evaluasi sub bidang evaluasievaluasi. sub bidang evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi: melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai bahan perencanaan dalam penyusunan rkd, melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pada periode sebelumnya sebagai bahan penyusunan rpm dan ipjp: menyimpan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) bupati, melakukan koordinasi seluruh berdasarkan hasil pengendalian pemantauan dan evaluasi, melakukan evaluasi terhadap capaian ipjp, rpm, rkd: merencanakan program kerja serta rencana kegiatan sub bidang evaluasi, menyusun kebijakan teknis sub bidang evaluasi, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang evaluasi berdasarkan program kerja, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengendalian dan pelaporan sub bidang pengendalian dan pelaporanngendalian dan pelaporan. sub bidang pengendalian dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi: penyusunan hasil pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan, sebagai bahan penyusunan rkd,cc. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang, merencanakan program kerja serta rencana kegiatan sub bidang pengendalian dan pelaporan, menyusun kebijakan teknis sub bidang pengendalian dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian dan pelaporan berdasarkan program kerja, fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang perencanaan daerah sub bidang perencanaan daerah mempunyai mempunyai tugas mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan meliputi urusan penyusunan dokumen ipjp, rpm, renstra, rkd, senja pd. sub bidang perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi: koordinasi, sinergi dan harmonisasi data dengan bidang bidang bappeda dan litbang tentang bahan ipjp, rpm dan rkd yang akan dipergunakan dalam musrenbang ipjp dan musrenbang rpm musrenbang dan rkd provinsi, kabupaten kota, penyusunan ipjp, rpm, dan rkd, menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran dan analisis pengelolaan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan, koordinasi hasil kesepakatan musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, melakukan koordinasi pengusulan program kegiatan melalui aplikasi online, pelayanan informasi dan komunikasi kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisisncanaan daerah, penyusunan rencana anggaran sub bidang perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang perencanaan daerah: dan fungsi kedinasan lainnyapengembangan meliputi urusan data informasi dan kerjasama, penelitian dan pengembangan teknologi. bidangdata informasi dan kerjasama, koordinasi, perencanaan penelitian dan pengembangan teknologi, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem inovasi daerah, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan, penyusunan rencana anggarandan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang data informasi dan kerjasama sub bidang data informasi dan kerjasamadata, informasi dan kerjasama. sub bidang data informasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi: penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi potensi hasil hasil penelitian dan pengembangan, penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga badan dinas perguruan tinggi lembaga swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka penelitian, pengembangan dan inovasi, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis sub bidang data informasi dan kerjasama, penyusunan rencana anggaran sub bidang data informasi dan kerjasama, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sub bidang data informasi dan kerjasama, dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang penelitian sub bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiat. sub bidang penelitoperasional, pengkajian analisiskoordinasi, kebijakan operasional pengkajiancc.elitianelitian: dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bidang pengembangan teknologi sub bidang pengembangan teknologilitbang. sub rumusan kebijakan operasional inovasi dan pengembangan teknologi bidang perekonomian dan sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan inovatif pembangunan daerah, cc. penyediaan fasilitasi pemanfaatan hasil hasil inovasi dan pengembangan teknologi, koordinasi hasil pengembangan teknologi dalam rangka perumusan kebijakteknologigembangan teknologi, dan fungsimelaksanakan sebagian tugas bappeda dan litbang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan kebutuhan bappeda dan litbang. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri atasbappeda dan litbppeda dan litbangbappeda dan litbang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi intern bappeda dan litbang dan antarbappeda dan litbangsenja yang mengacu pada renstra bappeda dan litbangrencana kerja selanjutnya disingkat senja adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah. bab kedudukan bappeda dan litbang merupakan unsur dan bidang penelitian dan pengembangan. bappeda dan litbang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala badan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekda. bab susunan organisasi susunan organisasi bappeda dan litbang, terdiri dari: kepala badan, sekretariat, membawahi:rekonomian, sumber daya alam dan pendanaan pembangunan, membawahi: sub bidang sumber daya alam, sub bidang perekonomian, dan sub bidang pendanaan pembangunan. bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, membawahi: sub bidang infrastruktur, sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, dan sub bidang prasarana wilayah dan permukimanbidang sosial dan budaya, membawahi: sub bidang pemerintahan, sub bidang kesejahteraan sosial, dan sub bidang kesejahteraan rakyat. bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, membawahi: sub bidang evaluasi, sub bidang pengendalian dan pelaporan, dan sub bidang perencanaan daerah. gs. bidang penelitian dan pengembangan litbang), membawahi: sub bidang data informasi dan kerjasama, sub bidang penelitian, dan sub bidang pengembangan teknolog, melalui sekretariskedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang,etua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala badan. bagan susunan organisasi bappeda dan litbnyusun kebijakan, pengorganisasian, mengevaluasi, pengawasan, membina terhadap pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunlingkup perencanaan pembangunan daerah, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan ipjp, rpm, dan rkd: koordinasi sinergi, sinkronisasi perencanaan pembangunan antar dalam lingkungan pemerintah kabupaten, lembaga instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam wilayah kabupaten, koordinasi perencanaan kerjasama antar kabupaten kota, antar provinsi dan luar negeri, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan, penyiapan data sebagai bahan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) bupati bidang pembangunan, pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bappeda dan litbang, dan fungsi lain yang ditugaskan oleh bupati sesuai dengan kedudukandan sumber daya kepada seluruh satuan organisasi lingkungan bappeda dan litbang, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskoordinasi pelaksanaan kegiatan lingkungan bappeda dan litbang, koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkungan bappeda dan rsip, kerjasama, dokumentasi dan urusan rumah tangga lingkungan bappeda dan litbang, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bappeda dan litbang, koordinasi dan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah, peraturan kepala badan terkait dengan lingkup tanggungjawab bappeda dan litbang, penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah lingkungan bappeda dan litbang, dan fungsi melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan anggaran lingkungan bappeda dan litbangkoordinasi penyusunan renstra bappeda dan litbang untuk periode lima tahunan, koordinasi penyusunan program, senja, dan rencana kegiatan dan anggaran untuk periode tahunan, koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkungan bappeda dan litbang, meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program kegiatan anggaran bappeda dan litbang, pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana bappeda dan litbang: penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan fungsi kedinasanusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, administrasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan bappeda dan litbang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian keuangan melaksanakan fungsi: merencanakan program dan senja serta rencana kegiatan padasesuai dengan rencana, melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, cc. penyiapan usulan anggaran rutin tahulaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan ganti rugi, penghimpunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan tahunan sub bagian, dan fungsikepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, pendokumentasian, pemberian informasi mengenai rencana pembangunan daerahsenja sub ppeda dan litbangdan tata usaha kepegawaian bappeda dan litbangfungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian ketiga bidang perekonomian, sumber daya alam dan pendanaan pembangunan bidang perekonomian, sda dan pendanaan pembangunan. dan sumber daya alam serta mengalir sumber sumber, sda dan pendanaan pembangunsda dan pendanaan pembangunan, penyusunan senja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perekonomian, sda dan pendanaan pembangunan, penyusunan rencana anggaran bidang perekonomian, sda dan pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian, sda danbidang perekonomian dan pendanaan pembangunan, fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
pemerintah kabupaten batu bara \| \|f)mbentukan, penghapusan, penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dengan rahmattuhan yang maha esa bupati1; bupati adalah bupati batu baraatau sebutan lainnya bab pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan desa dibentuk, digabung. dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; perangkat; dan sama dan prasarana pemerintahmeme : luas wilayah yaitu luas wilayah desa yang dapat dijangkau secara berdayaguna dalam pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;;; potensi desa yaitu kemampuan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan desa;karan desa pembentukan desa sebagai akibat dari pemekardalam hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam peraturan desa dan diusulkan oleh kepala desa atas persetujuan bpd kepada bupati melalui camat. usulan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada dihampiri: daftar nama desa induk dan peta wilayah desa hasil pemekaran; peta wilayah desa induk dan pta wilayah desa hasil pemekaran; data jumlah penduduk dan luas wilayah desa hasil pemekaran, peraturan desa tentang pembentukan desa. pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melaui desa persiapan yang memerlukan pengesahan bupati dengan persetujuan pimpinan dprd. desa persiapan sebagaimana dimaksud pada dapat ditingkatkan menjadi desa defenitif setelah adanya pembinaan paling lama (dua) tahunenitif ditetapkan dengan peraturan daerah apabila desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam tidak mampu memenuhi syarat syarat terbentuknya desa, dikembalikan dan bergabung kembali dengan desa indukpd untuk melaksanadalam memperhatikan persyaratan: luas wilayah, jumlah penduduk; prasarana dan sarana pemerintahan, potensi ekonomi; dan kondisi sosial budaya masyarakat. perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipilbatas wilayah desa sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wil;; syarat syarat pembentukan dusun jumlah penduduk paling rendah jiwa atau kepala keluarga;;i kelurahmaka perlu disusun pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahanpembentukan, sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahandesa sebagai mitra pemerintah desa. pemberdayaan masyarakatmbentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahpembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan dihapus" adalah tindakan meniadakan desa yang ada. tiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih. yang dimaksud dengan 'potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakafcukup jelas yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil" adalah pegawai negeri sipil yang tersedia kabupaten. yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan"nyusunan organis3i dan tata kerja pemerintah.desa; karakteristik, potensi dan kebutuhan desa. kondisi sosial budaya masyarakat setempat; ketersediaan sumber daya, dan pengembangan pola kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketigaan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai fungsi: penyelenggara urusan pemerintahan, penyelenggara urusan pembangunan dan.dengan pola minimal terdiri dari (tiga) urusan, meliputi urusan pemerintahan; urusan perekonomian dan pembangunan, dan urusan keuangan dan umum sekretariat desa dengan pola maksimal terdiri dari (lima) urusan, meliputi urusan pemerintahan; urusan pembangunan; urusan kesejahteraan rakyat; urusan keuangan; dan urusan umum masing masing urusan dipimpin oleh kepala urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada bawah tanggung jawab kepada kepala desa kepala urusan dalam menjalankan tugasnya bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris desa. pelaksana teknis lapangan terdiri dari juru pengairan desa; pemungut pendapatan desa; juru keamanan.untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.,melihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris pemerintah: memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati; memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada bpd; dan dan lembaga kemasyarakatan desa bersangkutan; merangkap jabatan sebagai anggota dprd, terlibat dalam kampanye pemilihan umum pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati;. golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakatkukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara; menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah nimpatahan; pelaksana administrasi pembangunan pelaksana administrasi kemasyarakatan, dan pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat kepala desa dan perangkat desa lainnya sekretaris desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam;bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; membantu pelaksanaan tugas tugas bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang undangundang berlaku; membantu tugas tugas bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; mengumpulkan bahan dan menyusun laporan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa kepala urusan pembangunan mempunyai tugas mengubah, mengolah dan mengevaluasi data bidang perekonomian dan pembangunan;layanan kepada masyarakat bidang perekonomian dan pembangunandan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desa; melakukan administrasi perekonomian pembangunan desa; membantu menyiapkan bahan bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat desa lkd); mengumpulkan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas; menyiapkan dan menyusun program; mengadakan usaha usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial; melaksanakan pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama memelihara tempat tempat bersejarah dan tempat tempat ibadah; kelak.kanakan pengawasan terhadap petugas ppen pembantu pegawai pencatat nikah), mengumpulkan bahan dan menyusun laporan bidang kesejahteraan rakyat; dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. kepala urusan keuangan mempunyai tugas mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur; menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji perangkat desa, membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah, menginventarisir kekayaan desa atau tanah kas desa; memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa bidang keuangan; mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa kepala urusan umum mempunyai tugas menyelenggarakan surat menyurat mengatur, menata dan menyiapkan surat surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa sekretaris desa; mengatur rumah tangga sekretaris desa, mengurus pemeliharaan kebersihan kantor desa dan juga apabila ada tamu tamu; menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip buku;,ntuk pengelolaan dan pengembangan pertanian. perkebunan, peternakan dan perikanan; peningkatan sistem keamanan lingkungan, tugas kepala desa dala.ri mempunyai tugas. melaksanakan peraturan desa dan keputusan kepala desa; dan diangkat oleh sekretaris daerah atas nama bupati. perangkat desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan keputusan kepala desanyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa umum sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun untuk itu perlu disusun pengaturan tentang pembentukan pedoman penyusun organisasi dan tata kerja pemerintahdoman penyusun organisasi dan tata kerja pemerintah desa tetap sama yaitu keanekaragaman, partisipasi. otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat keanekaragaman memiliki makna pedoman penyusun organisasi dan tata kerja pemerintah desa disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat hal ini berarti pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahmakna bahwa tugasnyusun organisasi dan tata kerja pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pedoman penyusun organisasi dan tata kerja pemerintah des penetapan peraturan daerah mengenai pengaturan pedoman penyusun organisasi dan tata kerja pemerintahdalam ii.. efisien dan rasional sesuai dengan kondisi kebutuhan desa cukup jelas cukup jelas cukup jelas. pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerjasama antar desa jembatan desa, irigasi desa, pasar desa yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan"am' pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten yang dimaksud dengan ". yang dimaksud dengan "menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat "' v. ** s.
pemerintah kabupaten batu bara sekretariat daerah batu babencanaan pembangunan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batu bara menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu. berdaya guna. dan berhasil guna serta mengedepankan keharmonisan berbagai program multi sektoral dipandang perlu untuk melakukan pengaturan pembangunencanaan pembangunan despembangunan desa. tentang perencancamat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan dalam kabupaten batu b, maupun derajat kehidupannya kearah yang lebih baik. bab maksud dan tujuan pedoman umum kembang mjenis kewenangan yang dimilikinyaedepan,;s daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah; rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut rkp desa yang merupakan penjabaran dari rpm untuk jangka waktu (satu) tahunan desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun; pembahasan dalam bentuk musyawarah dusun dan musyawarah desa; bahan bahan sebagaimana dimaksud pada merupakan kumpulan data data yang sekurang kurangnya berisi bahan bahan terkait dengan informasi dan profil desa; bahan bahan terkait dengan kebutuhan desa. peraturan desa tentang penetapan rpm harus disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapat evaluasi keputusan kepala desa tentang rkp desa sebagai penjabaran peraturan desa tentang penetapan rpm harus disampaikan kepada camatmemfasilit. partisipatif,spekt yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa" pkk. lembaga pemberdayaan masyarakaarea pemerintah kabupaten belitungsecara rinci urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten belitung, bahwa guna memenuhi. belitung wo. tahun jwenang daerahkewenangan pemerintahan kabupaten belitung pemerintahan kabupaten belitungbelitung, berkaitan dengan pelayanan dasar. urusan wajib sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup: bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, .): bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, oo. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang perhubungan: bidang komunikasi dan informatika:bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang sosial: bidang kebudayaan, bidang statistik: bidang kearsipan: dan bidangbidang pertanian: bidang kehutanan, bidang energi dan sumber daya mineral: bidang pariwisata: bidang industri, bidang perdagangan:kewenangkabupaten belitungkabupaten belitung yang ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dikabupaten belitungbagi masyarakat miskin; bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun ten tang penyelenggaraan bantuan hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa dalam rangka rah; dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung timur, bantuan hukum bagi masyarakat miskin peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tent ang bupati belitung timur provinsi! kepulauan bangka belitung salinan mengingat menimbang peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin,iuran dana bantuan hukum berita negara republik ind9kesia tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manu~ia nomor tahun tentang perubahan atas peran jan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor r.ahun tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang syarat dan tata c8.layanan ban~an hukum berita negara republik indonesia tahun nomor dengan persetujuan bersamagetah diubah beberapa kali terakhir dengan undang und fielitung timur. i:i;::~:::tia:::~::::~ kabupaten belitung perangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah perangkat daerah kabupaten belitung timur. bagian hukum adalah bagian hukum atau sebutan lainnya yang merupakan unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan kegiundang undang nomor tahun tentang bantuan hukum yang telah lolos verifikasi dan akreditasi. penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. penyelenggara bantuan hukum adalah pemerintah daerah melalui bagian hukum. pelaksana bantuan hukum adalah advokat, par~legal, dosen dan atau mahasiswa fakultas hukum yang te~daftar dalam pemberi bantuan hukum. orang miskin adalah penduduk daerah yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi prof ce~bsaikannya. verifikasi adalah pemeriksaan atas kerena. ikan laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan ~leh pemberi bantuan hukum. akreditasi adalah pengakuan terhadap pem~ebut layak untuk memberikan bantuan hukum. babi ketentuan umum pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk:hukum; bab iii hak dan kewajiban ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: hak dan kewajiban; penyelenggaraan bantuan hukum; persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum; pendanaan; pengawasan; dan larangan. bab ruang lingkup bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk: menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bagian hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional warga daerah sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum agar dapat dimanfaatkan oleh orang miskin daerah; mewujudkan pemenuhan atas perlindungan hadap hak asasi manusia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan tabel. bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan akuntabilitas. penerima bantuan hukum memiliki hak untuk: mendapatkan bantuan hukum hingga masalah kum selesai dan atau perkaranya telah mempunyai keju ~kaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum uai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk! atau kasasi kepada bupati melalui kepala bagian hukum; melaporkan penggunaan anggaran dan basil pelaksanaan bantuan hukum kepada penyelenggara bantuan hukum;ralf1tas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pa5f1 huruf memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan perjanjian kerja s:fa dengan penyelenggara bantuan hukum serta; dan menjaga kerahasiaan data, informasi dan ata keterangan yang diperoleh berkaitan dengan perkara fang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh teratur perundang undangan. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pen~selenggarakan bantuan hukum; menerima anggaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;; dan mulai dari tin,kat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi; dandiberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi permasalahan hukum. pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada meliputi masalah hukum kepada+bab penyelenggaraan bantuan hukum penyelenggara bantuan hukum memiliki kewajiban untuk: mengalokasikan anggaran penyelenggaraan ban11uan hukum; dan melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia. penyelenggara bantuan hukum memiliki hak untuk: bekerja sama dengan pemberi bantuan kum yang memenuhi persyaratan; menyeleksi perkara yang akan dibiayai sesuai dengan persyaratan dan kemampuan keuangan daerah; ldan menerima laporan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan bantuan hukum dari pemberi bant hukum. penerima bantuan hukum memiliki kewajiban untu~1m. pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh penyelenggara bantuan hrm. pemberian bantuan hukum sebagaimana di!maksud pada dilaksanakan oleh pemberi bantuan hhrm. penyelenggara bantuan hukum memiliki tugas: menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum daerah; menyusun rencana anggaran bantuan hukum; danpenyusunan dokumen hukum. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis member ian bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimas pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian bantuan hukum secara1embed bantuan hukum. dalam hal jumlah advokat yang term~ohon bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga daerah; dan orang tidak mampu. untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis paling sedikit berisi tentang uraian singkat mengenai pokok persoalan perk,a. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan: dokumen yang berkenaan dengan perkara; fotokopi identitas diri; dan fotokopi kartu program keluarga harapan dokumen lain yang dipersamakan. babi persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum melakukan kerja sama den pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan teratur bupati. dalam hal pemberi bantuan hukum tidak atau belum memiliki kantor sekretariat tetap daerah sebagaimana dimaksud pada huruf pemberi ban}uan hukum wajib memiliki perwakilan yang berdomisili merah. pemberi bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berbadan hukum; terakreditasi; memiliki kantor sekretariat tetap daerah; memiliki pengurus; dan memiliki program bantuan hukum. mengelola anggaran bantuan hukum ser' ara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada penyelenggara bantuan hukupaksa+akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang ketentuan lebih lang~t mengenai tata cara pen~aliran dana bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum diatur dengan peraturan bupati. pendanaan bantuan hukum berasal dari: apbd; hibah; sumbangan; dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. pendanaan bantuan hukum yang berasal dari apbd sebagaimana dimaksud pada hu1ff dapat dialokasikan oleh penyelenggara bantuan hukum setiap tahun. besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pendanaan dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki kartu program keluarga harapan sebagaimana dimaksud pada huruf pemohon bantuan hukum dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa kelurahan dilengkapi materai dan atau surat keterangan terdaftar dalam database penduduk miskin yang dikeluarkan oleh yang berwenang. dalam hal pemohon bantuan hukum ti1ak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada permohonan dapat dia~akan secara lisan dan pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada pemberilarangan bab vii pengawasan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dah atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di~gani. pemberi bantuan hukum dilarang menerima bantuan hukum dari apbd, dalam hal perkara yang ditangani telah dibiayai oleh sumber lain. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada y:lat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: membatalkan pemberian dana bantuan hukum; menghentikan pemberian dana bantuan helium; bupati melakukan pengawasan pemberian ban uan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim pengawas. pembentukanpada aya memilik nai iuran dana bantuan hukum; mengusulkan sanksi kepada bupati atar terjadinya penyimpangan pemberian bantuan drum dan penyaluran dana bantuan hukum;dana ketentuan peraturan perundang undangan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun 2p14 tentang penyelenggaraan bantuan hukum lembaran daerah kabupaten belitung timur tahun nomor9, tambahan lem~aran daerah kabupaten belitung timur nomor dicabut dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah i9i penutup bab ketentuan peralihan pemberian bantuan hukum yang sedang dir~ses sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai. dengan berakhirnya tahun antaran yang bersangkutan. dalam hal pemberian bantuan hukum belum~1selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan bagaimana dimaksud pada pemberian bant hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan teratur daerah ini. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran selanjutnya;1apan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dannoref peraturan daerah kabupaten belitung timur, provinsi! kepulauan bangka belitung: ah, sh. engan aslinya ian hukum, lembaran daerah kabupaten belitung timur tahun nomor ikhwan fahri ttd diundangkan manggar pada tanggal februari sekretariat daerah kabupaten belitung timur, burhanuddin ttd ditetapkan manggar pada tanggal februari bupati belitung, baik, dan tertib. huruf yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan halfii. demi cukup jelas. umum hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dij~ dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik t:,national covenant civil and political rights occur)). dan passbesar negara republik indonesia tahun menegaskan bahwa negara lndonesia adalah negara hukum". dalam negara hukum, negara mengakui dan me1f flmerupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi ne~jam~ hadapan hukum (equality before the law). untuk memenuhi jaminan atas hak konstitusional yang belum ~mendapatkan perhatian secara memadai, dibentuklah undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk me,amin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk dapatkan akses keadilan dan kesamaan hadapan hukum. peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini dibentuk untuk membantu pemerataan jaminan atas akses keadilan dan 1kesamaan hadapan hukum yang diamanatkan dalam undang undang non tahun ten tang bantuan hukum. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentansas efisiensi" adalah maksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber , huruf yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan btambahan lembaran daerah kabupaten belitung timur i; badan permusyawaratan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung timur, ang salin mengingat menimbangdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: babi ketentuan umum peraturan daerah tentang badan perkusi daratan desadengan persetujuan bersama1musyawarah desa adalah musyawarahbpd adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua bpd yang dihadiri oleh minimali desa adalah kesatuan masyarakat hukum yan~~ orang yang terdiri dari: (dua) orang dari masing masing calon keanggotaan baik laki laki perempuan; dan (satu) keterwakilan perempuan pemilihan tingkat desa; jika jumlah dusun berjumlah (tiga) maka komposisi pengisian keanggotaan bpd sebanyak (lima) 11; dan (satu) orang keterwakilan perempuan pe, pilihan tingkat desa; jika jumlah dusun berjumlah (empat) maka tingkat desa; jika jumlah dusun berjumlah (lima) maka pengisian keanggotaan bpd sebanyak (tujuh) terdiri dari: kemampuan keuangan desa. wilayah sebagaimana dimaksud pada merupakan wilayah dusun. bagian kesatu anggota bpd bab keanggotaan bpd sekolah tamatmelaksanakan undang undang dasar negar indonesia tahun serta memerah memelihara keutuhan negara kesatuan indonesia dan bhinneka tunggal ika; berusia paling rendah (dua puluh) sudah lemah menikah; berpendidikan serendah rendahnyasetempat yang dip secara demokratis; bertempat tinggal wilayah pemilihan; dan bagian kedua persyaratan calon anggota bpd pancasila, republik dan republik~ua) orang keanggotaan baik laki laki perempuan; dan (satu) orang keterwakilan perempuan pilihan tingkat desa; jika jumlah dusun berjumlah (enamtujuh; dan (satu) orang keterwakilan perempuan pilihan tingkat desa. pemilihan calon anggota bpd sebagaimana dim dilaksanakan paling lambat (tiga) bul masa keanggotaan bpd berakhir. sud pada sebelum panitia pengisian sebagaimana dimaksud d~~ melakukan penjaringan dan pen~!~ bakal calon anggota bpd dalam jangka waktu (er) bulan sebelum masa keanggotaan bpdbpd yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota bpd oleh panitia pengisi pengisian keanggotaan bpd secara demokratis melalui proses pemilihan se~1~. panitia pengisian bagaimana ,=!unsur masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan wakil dari wilayah pemilihan. bagian ketiga pengisian keanggotaan bpd paragraf umum; masa keanggotaan bpd selama (enam) tah sejak tanggal pengucapan sumpah urut. terhitung] hari sejak diterbitkannya keputus bupati mengenai peresmian anggota bpd. calon anggota bpd terpilih adalah dengan perolehan suara terbanyak. calon anggota bpd terpilih disampaikandiresmikan oleh bupati. dalam hal mekanisme pengisian keanggotan bpd ditetapkan melalui proses pemilihan langsung se~~paragraf mekanisme pengisian keanggotaan bpd biaya penyelenggaraan pemilihan keanggotaan bpd asal dari: apb desa; dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikangucapan sumpah janji jabatan anggsaya bersumpah";; budha, diawali dengan frasa demi hyang budha";~ berikut: demi allah tuha.n, saya bersumpah berjanji b~hwa saya akan memenuhi kewajiban say selaku anl ota bpd dengan sebaik baiknya, sekujur fa. jumpa, dan sea il adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengaum akan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar n;bagian kedua mekanisme pemberhentian anggota bpd bab iii pemberhentian anggota bpd bagian kesatu umum pemberhentian anggota bpd diusulkan oleh imp.inan bpd kepada bupati melalui kepala desa berda4kan hasil musyawarah bpd. pemberhentian anggota bpd hari sejak diterimanya usul pemberian an. camat menindaklanjuti usulan pemberhentian bpd kepada bupati paling lama (tujuh) diterimanya usul pemberhentian.ud pada huruf karena: berakhir masa keanggotaan;; tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota tidak melaksanakan kewajiban; melanggar larangan sebagai anggota bpd; melanggar sumpah janjijabatan; dinyatakan bersalahdengan ancam pidana penjara (lima) tahun atau lebih; tidak menghadiri rapat paripurna dan atau; adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan (dua) desa atau lebih men 1di (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan atau ditetapkan sebagai calon kepala desa. paling lama (tujuh) hari sejak anggota yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, self1 anggota bpd yang berhenti antarwaktu calon anggota bpd nomor urutbab pengisian anggota bpd antarwaktu anggota bpd diberhentikan sementara oleh bur1pemimpin rapat pemilihan pimpinan bpd pengganti antarwaktu. bagian ketiga pemberhentian sementaraidang sebagaimana dimaksud pada hur!ufl terdiri atas: bidang penyelenggaraan pemerintahan esa dan pembinaan kemasyarakatan; dan bidang pembangunan desa dan masyarakat desa. kelembagaan bpd terdiri atas: pimpinan; dan bidang. pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pad huruf terdiri atas: satu) orang ketua; (satu) orang wakil ketua; dan (satu) orang sekretaris. babi kelembagaan bpd[enam] bulan. keanggotan bpd sebagaimana dimaksud pad, kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota bpd) periode. paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya usul1~~p menjadi anggota bpd dengan keputusan bupati w~ta paling lama (tiga puluh) hari sejak disampaikan [akinerja kep desa; melakukan evaluasi laporan keterangan penyu anggaran pemerintahan desa; menciptakan hubungan kerja yang harmontugas bpd bpd mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peran ran desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi magyar kat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. bab fungsi dan tugas bpd bagian kesatu fungsi bpdmendapatkan tunjangan dari apb desa;ff11bukan dalam negeri;bpd yang berprestasi sesuai ketentuan perundang undangan. bagian kedua hak anggota bpd bpd mendapatkan biaya operasional dimaksud dalam huruf (c) yang ber dengan memperhatikan komponen operasional dan kemampuan keuangan desa. tetap mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pi' pemerintah desa;. bpd berhak: bagian kesatu hak bpd bab vii hak, kewajiban, wewenang dan larangan ang ota bpdpentungan pribadi, kelompok, dan atau golongan; menghormati nilai sosial budaya dan adr istiadat masyarakat desa;;lola pemerintahan yang ik.untuk bagian kelima wewenang bpd berwenang: mengadakan pertemuan dengan menjadi kewenangannya; melaksanakan monitoring dan evaluasi line~a kepala desa; meminta. keterangan ten ; menyusun tata tertib bpd; menyampaikan laporan basil pengawasan y,g bersifat insidentil kepada bupati melalui camat; menyusun dan menyampaikan usulan ren~a biaya operasional bpd secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan. anggaran dan pendapatan belanja desa; mengelola biaya operasional bpd;; dan bpd berkewajiban menyampaikan laporan line1lempat laporan kinerja bpd bagian kesatu musyawarah bpd bab viii musyawarah bagian keenam larangan~sud pada seperti musyawarah lembah;musyawarah bpd dinyatakan sah apabila dili~diri oleh paling sedikit (dua pertiga) dari jumlah anggota bpd;'1n;~; sebagai pelaksana proyek desa; menjadi pengurus dan anggota partai politik; dan atau menjadi anggota dan atau pengurus organisasi larang. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan perundang undangan,adan usaha milikpad terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;dan perwakilan kelompok masyarakat tidak amp1gian kedua musyawarah desa pengambilan keputusan dilakukan cara musyawarah guna mencapai mufakat; apabila musyawarah mufakat tidak pengambilan keputusan dilakukan cara pemungutan suara; pemungutan suara sebagaimana dimas1;aspirasi tata cara penampungan atau penyalur masyarakat. pengaturan mengenai tata laksana dan hak pendapat bpd sebagaimana dimaksud meliputi: pemberian pandangan terhadap pemerintahan desa; penetapan pimpinan musyawarah apabila anggota hadir lengkap; penetapan pimpinan musyawarah, apabila tua bpd berhalangan hadir; penetapan pimpinan musyawarah apabilaala desa; dan bagaimana bpd menyusun peraturan tata tertib bpd. peraturan tata tertib bpd sebagaimana dibahas dan .disepakati dalam musyawarah peraturan tata tertib bpd sebagaimana dim paling sedikit memuat: keanggotaan dan kelembagaan bpd; fungsi, tugas, hak, kewajiban dan wewenang waktu musyawarah bpd; pengaturan mengenai pimpinan musyawarah tata cara musyawarah bpd; tata laksana dan hak menyatakan pendapa anggota bpd; dan pembuatan berita acara musyawarah bpd. pengaturan mengenai waktu musyawarahbab peraturan tata tertib bpd pendanaan pelaksanaan kegiatan bpd dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten anggaran pendapatan dan belanja desa; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab pendanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana demaksendi ikan dan pelatihan tertentu; dan memberikan penghargaan atas prestasi pim inan dan anggota bpd.babi pembinaan dan pengawasan acara pengaturan mengenai penyusunan beri musyawarah bpd sebagaimana dimaksud padyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan bpd; pemberian pandangan akhir atau pendapat kepala desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan bpd kepada bupati. peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun ten tang pembentukan badan permusyawaratan desa lembaran daerah belitung timur tahun nomor peraturan bupati belitung timur nomor tentang badan permusyawaratan desa berl~ daerah kabupaten belitung timur tahun nomor peraturan bupati belitung timur nomor belitung timur tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: bab xiv ketentuan penutup xiii ketentuan peralihanlain lain noref peraturan daerah kabupaten belitung timur, provinsi! kepulauan bangka belitung :qu11uca\lii:i::,\.,l. ::i,! '' ' gan aslinya hukum, lembaran daerah kabupaten belitung timur tahun nomor ikh fahri diundangkan manggar pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten belitung timur, ttd burhanuddin ditetapkan manggar pada tanggal maret bupati belitung timur, ttaerah cukupjelas ii. demi disesuaikan..~samping itu dalam undang undang nomor tentang desa menempatkan pentingnya badan permusyawaratan f.o animjedaerahpartisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan mas arakan, umum penjelasan atas peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentang badan permusyawaratan descukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas; bupati belitung timur, dengan rahmat tuhan yang maha esa pengelolaan keuangan daerah tent angsalinan mengingat menimbangagu.ng drninistrasi pemerintahan lembaran negara republik indo 1 pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewbabi ketentuan umum tangan menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan daerah. memutuskan: bupati belitung timur dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten belitung timur dengan persetujuan bersama peraturan pemerintah nomor tahun tent pemerintah lembaran negara republik indonesianpengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari} tahun anggar .n.30_satu) tau bih kegiatan yang dilaksanak}tuk masa bih dari dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuankegiatan daerah unit membiayai nya tidak pembayar diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membina operasional pada satuan kerja perangkat satuan kerja perangkat daerah dan atau untu pengeluaran yang menurut sifat dan tujuan mungkin dilakukan melalui mekanismeadalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bend aha pengeluaran bendahara pengelola. d rhitung timur sesuai dengan potensi yang dimiliki ter an d<tertib bahwa tepat guna ang dapat pengelolaan keuangan daerah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam keuangan daerah dikelola secara tepat waktu yang didukung dengan bukti administrasi dipertanggungjawabkan] akan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pen rirriaan elem pengeluaran daerah;kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, kongaat padpemenuhan kebutuhan masyarakat.ya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan penasilkeluaran tertentu rank .ngan perda tentang perubahan apbd, dan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;d untuk dibahas bersama; menetapkan perda tentang apbd, rancangan rda tentang perubahan apbd, dan rancangan per tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang tel mendapat persetujuan bersama dprd; menetapkan kebijakan terkait pengelolaan kesan daerah;tau masyarakat; menetapkan kebijakan pengelolaan apbd; menetapkan kpa; menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan memungut.an pajak daerah dan retribusiujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;; .sifat khusus dan atau bendahara khusus lainnya yang iarnanat.kan peraturan perundang undangan. bagian kesatu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bab pengelola;; koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan apb memberikan persetujuan pengesahan dpa skp;bagian kedua koordinator pengelolaan keuangan der' dipisahkan suai dengan ketentuan mengenai bupati selaku wakil pemberi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakanpejabat skpd sebagaimana dimaksud pada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola dae rah; kepala skpd selaku ppid;terdiri tas: keuanganperda tentang apbd, rank gan perda tentang perubahan apbd,atur dalam perda; melaksanakan fungsi bud;agaimana dimaksud pada huruf berwenang: menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaanumum daerah; melaksanakan pemungutan pajak daerah; menetapkan spd; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan member atas nama pemerintah daerah; melaksanakan sistem akuntansi dan pelapor keuangan dae rah; menyajikan informasi keuangan daerah; danbagian ketiga pejabat pengelola keuangan daerah koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; .b, koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;dimaksud pada merupakan terkait deng peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala kiper akan dalant pa kpa atas beban apbd; melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;d untuk ditetapkan oleh bud;; skpd sesuai ketentuan peraturan pemuda g undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. bagaimana gan skpd perundang daerah. dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dimaksud pada dipisahkan dari kerena huruf [e), skpd sesuai dengan ketentuan peraturan undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak merupakan mengelola investasi; menetapkan anggaran kas; melakukan pembayaran melalui penerbitan sp2d terbuka rekening kas umum daerah; membuka rekening penerimaan; membuka rekening pengeluaran; dan menyusun laporan keuangan yang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. kepala skpd selaku mempunyai tugas: menyusun rka skpd; menyusun dpa skpd; melakukan tindakan yang mengakibatkan pen keluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran skpd yang dipimpinnyaimpiannya; menetapkan ppt dan ppk skpd; menetapkan pejabat lainnya dalam skpd yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; melaksanakan tugas lainnya sesuai denga lccn ; melaksanakan pemungutan lain lain pendapatan asli daerah; menyusun dokumen naskah perjanjian hibah rah; menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;; dan bagian keempat pengguna anggaranan kerja, lokasi, dan tau rent kendali. menyiapkan dokumen pengesahan dan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui umum daerah. kuasa bud sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada ppid selaku bud. pencak.atan kuning kasrjanjian atau perikatan; berdasarkan ketentuan peraturan perundang un akibat putusan pengadilan yang telah mempan hukum tetap; dan piutang lainnya yang menjadi hak skpdyai hukum kepada sehingga ketentuan anggaran sebelumnya; basil pekerjaan akibat pemberian kesemua penyedia barang jasa menyelesaikan melampaui tahun anggaran sesuai peraturan perundang undangan; akibat putusan pengadilan yang telah tetap; dan kewajiban lainnya yang menjadi beban skpdlu sebagaimana dimaksud; menandatangani dokumen naskah perjanjian hib daerah; menandatangani dokumen pemberian bantuan ial; menetapkan pejabat lainnya dalam skpd yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; skpd. dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan skpd, dapat 'icl irn hka kewenangannya memungut pajak daerah kepada dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan1nya kepada unit skpd selaku kpa, kpa sebagaimana dimaksud pad; melaksanakan anggaran unit skpd yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memberi bpemungutan retribusi daerah; mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan melaksanakan tugas kpa inn sesuai deng ten lw peraturan perundang undangan. bagian kelima pejabat kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat ban oleh gawai yc: memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen tau agen pengadaan sesuai ketan uan peraturan perundang undangan. (lo)pa bertanggung jawab alas pelaksanaan tugas cl, wewenangnya, score laris daerah dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku kpj\ untuk melakukan pengelolaan keuangan. (l; pa kpa dalam melaksanakan kegiatan su menetapkan pejabat pada skpd unit skpd selakubagian keenan pejabat pelaksana teknis kegiatan satuan kerja per angkat dara; melaksanakan anggaran pada unit organis bersifat khusus yang dipimpinnya;angan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran pada um organ isasi bersifat khusus yang dipimpinnya; menetapkan ppt dan ppk unit skpd;; clan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengar ketentuan peraturan perundang undangan. saran kendali, kriterianya penetapan ppt sebagaimana dimaksud pad berdasarkan pertimbangan kompetensi jaba anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, ren dan atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan bupati.l)ppt sebagaimana dimaksud pada meraup pegawai asn yang menduduki jabatan struktural sesuai ngan tugas dan fungsinya. pegawai asn d selaku dan atau memiliki manajerial dan berintegritas; monitoring dan evaluasi pelaksanaan niatan sub kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pa kpa. tugas menyiapkan dokumen dalam rangka anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi: menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan; menyiapkan dokumen administrasi pembuat dengan persyaratan yang ditetapkan perundang undangan;aanggaran kegiatan; mengendalikan dan melaporkan perkembangan teknis kegiatan sub kegiatan skpd unit skpd; menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksana atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan;ajukan oleh bendahara pengeluaran; menyiapkan spm; melakukan verifikasi laporan bertanggungjawab bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; melaksanakan fungsi akuntansi pada skpd;ada ang lingkup bagaimana melaksanakan pada pola pengelolaan keuangan blue, ppk s(l} kepala skpd selaku menetapkan dimaksud da.am huruf untuk fungsi tata usaha keuangan pada skpd. pada skpd, ppk skpd sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai tugas dan wewenang skpd. bagian ketujuh pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja peran kat daerah dalam hal melimpahkan kepada kpa, ppt asn yang mend ukijabatan struktural, pa kpa dapat menetapkan pejabat fung ional umum selaku ppt yang kriterianya ditetapkan bupati. selain melaksanakan tugas pada ppk unit skpd melaksanakan tugas lainnya meli ti:;;;us yang pemberian rang milik peran.uran lingkungan dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan nya kepada kpa karena pertimbangan sebagaimana dimaksud alam menetapkan ppk unit skpdas didasarkan atas .pertimbangan: besaran anggaran yang berlaku untuk bagian sekretariat daerah; rentang kendali dan atau lokasi; dibentuknya unit organisasi bersifat memberikan layanan secara profesional melalu otonomi dalam pengelolaan keuangan dan daerah serta bidang kepegawaian sesuai denga perundang undangan. bagian kedelapan pejabat ketatausahaan keuangan unit satuan kerja peran rat daerah;bank yang menyetor an, dan yang bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dal memiliki tugas dan wewenang menerima, menimpa rekening kas umum daerah, menetas mempertanggungjawabkan pendapatan der diterimanya. selain tugas dan wewenang tersebut, bendahara sebagaimana dimaksud pada memiliki wewenang lainnya paling sedikit yaitu: meminta bukti transaksi atas pendapatan langsung melalui rekening kas umum daerah; melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan ditetapkan oleh bupati; bupati atas usul ppidbagian kesembilan bendahara penerimaan dan bendahara pengen aran kepala unit skpd dapat menetapkan pegawai membantu ppk unit skpd.jawaban dan; menerbitkan surat pernyataan verifikasi keren keabsahan spp up, spp ganti uang, spp tu, beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar pen menyiapkan spm; melakukan verifikasi laporan peran bendahara penerimaan, bendahara bendahara lainnya; melaksanakan fungsi akuntansi pada unit skpd menyusun laporan keuangan unit skpd khusus pembantu bendahara lainnya;(ld dan disampaikan ada kpa.d dan disampaikan kepada ppid selakud dan disampaikan kepadameneliti kesesuaian antara jumlah uang yang dit rima dengan jumlah yang telah ditetapkan; menatausahakan dan membentang ~dapatan ~d kpd, kecuali tuk transaksi secara elev kronik; meminta bukti transaksi atas pendapatan ang diterima langsung melalui rekening kas umum daerah; melakukan verifikasi dan rekonsiliasi denga bank yang ditetapkan oleh bupati; meneliti kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang ditetapkan; menatausahakan dan mempertanggung; mengajukan permintaan pembayaran nihil menggunakan spp ganti uang nihil dan spp tu nihil; menerima dan menyimpan up~ ganti uang, dan tu; melaksanakan pembayaran dari up, ganti uan dan yang dikelolanya; menolak perintah bayar dari dan atau kpa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan; meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;; dan memungut dan menyetorkan pajak sesuai den ketentuan peraturan perundang undangan. bupati atas usul ppidpenerimaan melaksanakan pegawai yang bertugas membantu bendahara sebagaimana dimaksud pada dalam tugasnya bertanggungjawab kepada bendahara(lselain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud bendahara pengeluaran pembantu memiliki wewenang lainnya meliputi: melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yan oleh; dan menyiapkan dokumen surat tanda set ran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil internal dan eksternal pada tahun berjalditetapkankoreksi atau hasil pemeriksaan internal dan este; dan pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaanpada bendahara pengeluaran pembantu tugas dan wewenang: mengajukan permintaan pembayaran mengguna spp dan spp ls; menerima dan menyimpan pelimpahan dari bendahara pengeluaran; menerima dan menyimpan dari bud; melaksanakan pembayaran atas pelimpahan yang dikelolanya; menolak perintah bayar dari kpa yang tidak peraturan perundang undangan; dan membuat laporan pertanggungjawaban secara kepada kpa dan laporan bertanggungjawab fungsional kepada bendahara pengeluaran secaraaran dapat bendahara pengelolaan kepala skpd atas usul b.bendahara pengen menetapkan pegawai yang bertugas membantu pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas belanja dan atau pengeluaran pembiayaan(l bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksuddalam melaksanakan tugas tapi sebagaimana maksud pada dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.; menyusun dan membahas rancangan kua rancangan perubahan kua; menyusun dan membahas rancangan rancangan perubahan pas; melakukan verifikasi rka skpd; membahas rancangan apbd, rancangan peru ahan apbd, dan rancangan pertanggungjawaban apbd; membahas hasil evaluasi apbd, perubahan. pertanggungjawaban apbd; melakukan verifikasi rancangan dpa skpd rancangan perubahan dpa skpd; menyiapkan surat edaran bupati pedoman penyusunan rka; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan event peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh tim anggaran pemerintah daerahlarangan sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara khusus; bertindak sebagai penjamin atas pekerjaan, dan atau penjualan jasa;satuan hitung dalam apbd adalah mata uang rupiah,;; dan pengeluaran pembiayaan daerah.asbab iii anggaran pendapatan dan belanja daerah bagian kesatu umum pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dala huruf meliputi semua penerimaan uang apbd merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan daerah. bagian kedua struktur anggaran pendapatan dan belanja daerahpendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huru; hasil pemain matan bmd yang tidak dipisahkandua; penerimaan keuntungan dari selisih nilai aasli daerah sebagaimana dim kpud dalam huruf meliputi: pajak daerah; retribusi daerah;daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain lain pendapatan daerah yang sah.bagian ketiga pendapatan daerah dana transfer khusus sebagaimana dimaksud ada huruf terdiri atas: dak fisik; dan oak non fisik. dana transfer umum sebagaimana dimaksud ada huruf terdiri atas: dbh; dan b.dau. dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: dana transfer umum; dan dana transfer khusus. transfer antar daerah sebagaimana dimaksud ada huruf terdiri atas: pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan. pendapatan transfer sebagaimana dimaksud huruf meliputi: transfer pemerintah sat;; dana insentif daerah; dan dana desa;event peraturan perundang undangan. dau; pajak penghasilan dan wali pajak orang pribadi dalan negeri dan pajak penghasilan pas dan cukai hasil tembakau. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangionisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkut tan;;;;;dbh sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari: pajak; dan sumber daya alambantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada yat terdiri atas: bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten kotdana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari apbn erah urusan pemerintahan yang menjadi sebagaimana dimaksud pada terdiri pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.bagian keempat belanja daerahdana darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan dana yang berasal dari apbn dibagi menurut jenis pend papan yang mencakupiselaraskan dan dipadukan dengan belanja diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam dan berpedoman pada standar regional, analisis standar belanja, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang und standar harga satuan regional sebagaimana dim digunakan sebagai pedoman dalam menussesuai urusan rangka belanja daerah untuk pendanaan urusan pemeran yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dislokasi dengan kebutuhan daerah. belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan tensi yang dimiliki daerahklasifikasi belanja daerah terdiri atas: belanja operasi; belpegiat; indikator capaian keluaran;menurut organisasi sebagaimana disesuaikan dengan susun pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang undangan.; pendidikan; dan perlindungan sosial. maksud dalam organisasi peraturanpasa. belanja pegawai asn sebagaimana dimaksud dianggarkan pada belanja skpd bersangkutan ketentuan peraturan perundang undangan. ada sesuai dengan; dan belanja bantuan keuangan. belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dirinci atas jenis: belanja pegawai.}ipengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud ada dalam rangka melaksanakan program, pegiat dan sub kegiatan pemerintahan daerah. dan a badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum indonesia, ianggarkan merupakan belanja yang pai aset siap maksud pada batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana huruf diatur dalam peraturan bupati. aset tetap sebagaimana dimaksud pada dalam belanja modal sebesar harga perolehan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh terkait dengan pengadaan pembangunan aset digunakan.; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi asetbelanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud adatidak terduga sebagaimana dimaksud@ skpd. belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasaan tah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;;;;;peraturan cana, konflik dimaksud yang belum dahulu dalam rat bencana, sebagaimana dalam perda kriteria keadaan darurat dan keperluan mendes dimaksud pada dan ditetapkan tentang apbd tahun berkenaan. pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih rka skpd, kecuali untuk kebutuhan tanggap konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa. belanja untuk kebutuhan tanggap darurat sosial, dan atau kejadian luar biasa sebagai pada digunakan sesuai dengan event skpd dan atau perubahan dpa skpd.; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolong; dan a pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pemerintah daerah dan atau masyarakat.m;ter ntah daerah lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,lpa sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari: paragraf penerimaan pembiayaan; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisah penerimaan pinjaman daerah;rnembiayaan daerah sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas: penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan. paragraf umum bagian kelima pembiayaan daerah penganggaran, awal.n dan nja bantuan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan ketatausahaan, pertanggung pelaporan serta monitoring dan evaluasi bel keuangan ditetapkan dengan peraturan bupati. sebagaimana kan sesuai hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisah dimaksud dalam huruf dilpenampakan penerimaan pendapatan asli daerah; penampakan penerimaan pendapatan transfer; penampakan penerimaan lain lain pendapatan der yang sah; penampakan penerimaan pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;paragraf pengeluaran pembiayaan; pemerintah daerah lain; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank;; pinjaman daerah;paragraf dana cadangan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pen diatur dengan peraturan bupati. dalam hal pemerintah daerah akan mena bah jumlah penyertaan modal melebihi g ketentuan peraturan perundang undangan. anggaran penyertaan penyertaan pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebe diterbitkan perda tersendiri sepanjang jul penyertaan modal tersebut tidak melebihi jul modal yang telah ditetapkan dengan perda pengen modal bersangkutandaragraf umum bagian keenam surplus dan defisitaragraf pemberian pinjaman kas dana cadangan sebagaimana dimaksud ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam~ro rancangan perda tentang apbd. bupati menyusun rancangan kua dan rank ; asumsi penyusunan apbd; bagian kesatu kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas play anggaran sementara bab penyusunan rancangan anggaran pendar tan dan belanja daerah pemerintah daerah wajib melaporkan posisi defisit menteri sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. dengandefisit apbd sebagaimana dimaksud dalam harus dapat ditutup dari pembiayaan neto. paragraf defisitsurplus dalam hal apbd diperkirakan defisit, apbd dapat penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan perda tentang apbd yang pelaksanaannya sesuai deng paling lama (enam) minggu sejak rancang kua dan rancangan pas disampaikan kepada dprd, bupati sampaikan rancangan perda tentang apbd kepada dprd berkas kan rkd, rancangan kua, dan rancangan pasbupati menyampaikan rancangan kua dan rank sebagaimana dimaksud dalam ada dprd paling lambat minggu kedua bulan juli untuk kua dan rancang pas yang tidak terdapat dalam rkd untuk disepakati hers dengan dprd dalam pembahasan rancangan kua kua dan rank gan pas sebagaimana dimaksud pada ditanda gani oleh bupati dan pimpinan dprd paling lambat minggu dua bulan agustus. kua dan pas yang telah disepakati bupati ber ama dprd sebagaimana dimaksud pada menjadi oman bagi skpd dalam menyusun rka skpd. tata cara pembahasan rancangan kua dan rank sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang und rancangan pas sebagaimana dimaksud pada dengan tahapan: menentukan skala prioritas pembangunan daerah;; dan menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plato anggaran sementara untuk masing masing program, ikatan, dan subkegiatan. kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah; kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaian. kepala skpd menyusun rka skpd berdasarkan dan pas sebagaimana dimaksud dalam rka skpd sebagaimana dimaksud pada dis menggunakan pendekatan: kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; b.penganggaranterpadu;dan penganggaran berdasarkan kinerja. bagian kedua rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; atau lebih dari (satu) tahun anggaran dalam kegiatan tahun jamak. kegiatan tahun jamak sebagaimana _;untuk terlaksananya penyusunan rka skpddengan semester pertama tahun anggaran berjalan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada; hasil dan manfaat yang diharapkan; dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. dalam hal terdapat penambahan kebutuhan mengelu keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan kepala skpd dapat menyusun rka skpd diluar sebagaimana dimaksud dalam rka aan untuk tuk tahun rka skpd sebagaimana dimaksud dalam memuat rencana pendapatan, belanja, dan tembi tahun yang direncanakan serta prakiraan maju berikutnya. standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud huruf merupakan tolok ukur kinerja dalam capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh negara secara minimal. pada menentukan merupakan setiap warga; tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analis standar belanja; standar harga satuan; rencana kebutuhan bmd; ukur kinerja rencana pendapatan sebagaimana dimaksud; dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dig akan untuk memanfaatkan surplus apbd, pasa196urusan dan; rekapitulasi belanja dan kesesuaian pemerintahan daerah, organisasi, program, begin tan; rekapitulasi belanja daerah untuk kepe al tan; daftar piutang daerah; ppid menyusun rancangan perda tentang apbd dokumen pendukung berdasarkan rka skpd yang telah empuk:an oleh kepala skpd. pad melakukan dalam hal hasil verifikasi tapi bagaimana terdapat ketidaksesuaian, kepala skp penyempurnaan. ten tuan bih lanjut mengenai tata cara verifikasi bagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut den peraturan bupati. rka skpd yang telah disusun oleh kepala skpd sebagaimana dimaksud dalam disampaikan pada tapi melalui ppid untuk diverifikasi. verifikasi sebagaimana dimaksud pada lakukan oleh tapi untuk menelaah kesesuaian antara rka skp dengan: kua dan pas; prakiraan maju yang telah disetujui tah anggaran sebelumnyaperencanaan kebutuhan bmd; standar pelayanan minimal; proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggara berikutnya; dan program, kegiatan, dan sub kegiatan antar rka bagian ketiga penyiapan rancangan peraturan daerah tang anggaran pendapatan dan belanja derabi penetapan anggaran pendapat dan belanja daerah rancangan perda tentang apbd yang telah disusun oleh ppid disampaikan kepada bupati;; daftar nama penerima, alamat penerima, dan saran hibah; dan daftar nama penerima, alamat penerima, besaran bantuan sosial. daftar penyertaan modal daerah dan investasi rahset lain lain;; daftar dana cadangan; dan daftar pinjaman daerah. fll('' flt ~fr}d tahun an~~;bupati dan dprd wajib menyetujui bersama ran bagian kedua persetujuan rancangan peraturan daerah utang anggaran pendapatan dan belanja der; dan pas.rancangan peraturan bupati tentangrancangan peraturan bupati tentang apbd sebagai dimaksud dalam memuat lampiran yang terdiri tas: ringkasan apbd; ringkasan penjabaran apbd sampai dengan rincian obyek; ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;;erdaftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tah anggaran rm; daftar dana cadangan; daftar pinjaman daerah; daftar nama penerima, alamat penerima, dan aran hibah; dan daftar nama penerima, alamat penerima, dan bes ran bantuan sosial. rancangan perda tentang apbd maksud pada disertai dengan rkd, ~ua, dan pasd dan rancangan peraturan bupati tentang punjabngaran ati tentang bagian ketiga evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pendapatan dan belanja daerah dan peraturan penjabaran rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerahbagian kesatu bab pelaksanaan dan penatausahm dalam hal bupati berhalangan, pejabat yan berwenang menetapkan perda tentang apbd dan peraturan pati tentang penjabaran apbd. peraturan dievaluasi apbd dan rancangan perda tentang apbd dan rancang bupati tentang penjabaran apbd yang tela ditetapkan oleh bupati menjadi perda tentangkeputusan pimpinan dprd sebagaimana dimas padad melalui badan anggaran.d didasarkan atas dpa dan spd d untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam apbd. ran, kecuali perundang penerimaan perangkat daerah yang merupakan pengian kedua pelaksanaan dan ketatausahaan kas umum daerah;; bendahara khusus; dan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan apbupati dapat memberi izin kepada kepalaembuka rekening pengeluaran melalui bud yan oleh bupati pada bank umum untuk menampung dalam pelaksanaan operasional penerimasenetapan bank umum sebagaimana dimaksud dimuat dalam perjanjian antara bud dengan bank umum yang bersangkutan. tapi melakukan verifikasi rancangan dengan kepala skpd yang bersangkutan. verifikasi atas rancangan dpa skpd sebagai dimaksud pada diselesaikan paling lambat dpa skpd untuk disahkan oleh ppid dengan bersetuju sekretaris daerah.ppid memberitahukan kepada kepala skpd menyusun dan menyampaikan rancangan dpa skpdbagian keempat penyiapan dokumen pelaksanaan angga satuan kerja perangkat daerah dalam rangka manajemen kas, pemerintah mendepositokan dan atau melakukan investasi atas uang milik daerah yang sementara belu sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuanganmerah dapat gka pendek digunakan daerah, tugasbagian kelima pelaksanaan dan ketatausahaan pendapatan daerahspd sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh kuasa bud untuk ditandatangani oleh ppid. (i) dalam rangka manajemen kas, ppid menerbitkan spd .dengan mempertimbangkan: anggaran kas pemerintah daerah; ketersediaan dana kas umum daerah; dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan yang tercantum dalam dpa skpd.bagian keempat anggaran kas dan spdyetoran penerimaan pendapatan sebagai dimaksud dalam dilakukan secara dan atau nontunaerbitan dan pengajuan dokumespp sebagaimana dimaksud pada terdiri spp up; spp ganti uang; spp tu; dan spp ls. spp sebagaimana dimaksud pada dan terdiri atas: spp tu; dan spp ls. gan besaran pengeluaran spd atau melalui lain yang bendahara pengeluaran mengajukan spp kepada ppk skpd berdasarkan spd atau dokumen dipersamakan dengan spd. pengajuan spp kepada kpa berdasarkan pertama skpd dan lokasi, disampaikan bendahara pembantu melalui ppk unit skpd berdasar dokumen lain yang dipersamakan dengan spd. pengajuan spp kepada kp~pd dokumen lain yang dipersamakan dengan spd.agian keenam pelaksanaan dan ketatausahaan belanja merahpenerbitan dan pengajuan dokumen spp lakukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran: gaji dan tunjangan; kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan [asa;pengajuan spp sebagaimana dimaksud dihampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana; dan atau;ganti uang sebagaimana dimaksud ada dihampiri dengan dokumen asli perang jawaban penggunaan up. kuasa budkegiatan yang ber ikutan; dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasa pengeluaran daerah atas: kebenaran material surat bukti mengenai hak penagih;;a kpa tidak menerbitkan spm lberdasarkan pengajuan spp sebagaimana maksud dalam pa kpa mengajukan peminta kepada kuasa bud dengan menerbitkan spm tu. kpud dalam yang telah spm gu. berdasarkan pengajuan spp sebagaimana mengajukan penggantian digunakan kepada kuasa bud dengan menerbitkanndahara pengeluaran secara admins ratio wajib mempertanggungjawabkan penggunaan up gana beserta bukti transaksinya; menguji kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen;keadaan yang menyebabkan lpa tahun sebelum digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: menutupi defisit anggaran; mendanai kewajiban pemerintah daerah yang lum tersedia anggarannya;; melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegas asn akibat adanya kebijakan pemerintah; mendanai program, kegiatan, clan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya;dverse but. bagian ketujuh pelaksanaan dan ketatausahaan pembiayaan daerahanggaran, pertanggungjawaban pengeluaran ana desember disampaikan paling lambat tanggal sumberterbitkan oleh kepala skpd; menguji kebenaran perhitungan pengeluaran biaya yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;bud atas persetujuan ppid.; keadaan yang menyebabkan lpa anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun aran berjalan; keadaan darurat; dan atau keadaan luar biasa. bagian kedua dasar perubahan anggaran pendapat dan belanja daerah pemerintah daerah menyusun laporan realis semester pertama apbd dan prognosis untuk (enam) satu laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja der bab vi;.pengelolaan barang milik daerah perubahan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan apbd. pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan bahan apbd; dbagian keempat pergeseran anggar.au t.idak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; penampakan atau tidak realisasinya alokasi hanja daerah;.as;; danpergeseran anggaran sebagaimana dimaksud te aris daerah pergeseran anggaran antar sub rincian objek alam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persatu ppid; pergeseran anggaran antar rincian objek dal objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan ppid;; perubahan atau pergeseran atas uraian sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan pa;;d terlebih dahulu dan apabila bahan af' blrda tentang perubahan apbd. (lubahan apbd bagian ketujuh pendanaan keadaan luar biasaenam pendanaan keadaan darurat penggunaan lpa tahun sebelumnya sesuai den ketentuan peraturan perundang undangand dan atau rka skpd.kua ; kriteria dpa skpd yang dapat diubah; batas waktu penyampaian rka skpd kepada kd; dan atau rancangan perubahan kua pas paling lambat minggu kedua bulan agustus dalam anggaran berkenaan. bagian kedelapan penyusunan perubahan anggaran benda atan dan belanja daerahdketentuan mengenai perubahan apbd akibat biasa sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati sesuai dengan ketentuan perundang undangan. keadaan luar diatur dalam peraturan subkegiatan yang telah melalui ppid rka skpd yang memuat program, kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan disusun oleh skpd disampaikan kepada tapi t rka skpd dengan: dpa skpd yang dapat diubah sebagaimana.ppid menyusun rancangan perda tentang perupa apbd;; rekapitulasi belanja daerah untuk .; rekapitulasi perubahan belanja untuk pemilu sinkronisasi program pada rpm deng rancangan perubahan apbd; sinkronisasi program kegiatan dan sub pegiat pada rkd dan pas dengan rancangan perubahan apbd sinkronisasi program prioritas nasional prioritas daerah daftar jumlah pegawai per golongan dan per daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal daerah dan inv stasi daerah lainnya; daftar perkiraan penambahan dan pengurai aset tetap daerah; daftar perkiraan penambahan dan pengurai aset lain lain; perubahan kua dan perubahan pas; prakiraan maju yang telah disetujuistandar kebutuhan barang milik daerah; rencana kebutuhan barang milik daerah; standar pelayanan minimal; dan program, kegiatan, subkegiatan antar rka skpd dalam hal hasil verifikasi tapi sebagaimana terdapat ketidaksesuaian, kepala skp penyempurnaan. maksud pada melakukan pembahasan rancangan perda tentang peru ahan apbd dilaksanakan oleh bupati dan dprd bagian kesembilan penetapan perubahan anggaran pendapat dan belanja daerah rancangan perda tentang perubahan apbd yang tel disusun oleh ppid sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati. saran daftar nama penerima, alamat penerima, ban ; penjabar; daftar nama penerima, alamat penerima, dan saran hibah; dan ada ran bupati; daftar subkegiatan tahun jamak (multiyears) daftar dana cadangan daerah;tentang penjabaran perubahan apbd. rancangan perda tentang perubahan apbdasd dengan: ketentuan peraturan perundang undangan yan lebih tinggi; kepentingan umum; perubahan rkd, perubahan kua, dan perupa pas; dan rpm. perubahan rancangan anggaran bagian kesebelasperubah pendapatan dan belanja daerah jawabansetelah ditetapkannya perda tentang peran pelaksanaan apbd tahun sebelumnya. pembahasan rancangan perda tentang peru bagian kesatu akuntansi bab viii akuntansi dan pelaporan kesan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana maksud dalam dilakukan bupati melalui bersama dengan dprddemakdd harus terlebih ulu mendapat nomor registrasi dari gubenursapi ; akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berkas kan: kebijakan akuntansi pemerintah daerah; sapi;dimaksud laporan keuangan pemerintah daerahdimaksud oleh kepala oran untuk memenuhi laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pada disusun dan distrik skpd selaku ppid sebagai entitas pela disampaikan kepada bupati dalam range pertanggungjawaban pelaksanaan apbd.kpd sebagaimana dimaksud ada disampaikan kepada bupati melalui ppidbagian kedua pelaporan keuangandb penyusunan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pe::"dapat dan belanja daerah dalam rangka memenuhi kewajiban penyampai informasi keuangan daerah, menyusun dan kenya an daerah, rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd diajukan kepada dprd. dimaksud sekretaris anggaran perundang laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan. laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pada disampaikan kepada bupati mel daerah paling lambat (tiga) bulan setelah berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan undangandmeme indling lama (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima bupati menyampaikan rancangan perd tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd.d untuk mendapat persetujuan ber persetujuan bersama rancangan perda sebagai dimaksud pada dilakukan paling lambat (tujuh) bagian kesatu pengelolaan piutang daerah babi kekayaan daerah dan utang daedalam hal dalam waktu (satu) bulan seja rancangan perda tentang pertanggungjawaban apbd dari bupati, dprd tidak mengambil kept dengan bupati terhadap rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, bupati menetapkan peraturan bupati tentang peran pelaksanaan apbd. rancangan peraturan bupati sebagaimana demak pada ditetapkan setelah memperoleh pengesahan ari gubenur sebagai wakil pemerintah pusat. diterimanya pelaksanaan san bersama ten tang menyusun dan jawaban alam rangka sesuai dengan pemerintah daerah dapat membentuk blue meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ketentuan peraturan perundang undangan. bab badan layanan umumgian ketiga pengelolaan utang daerah dan pinjaman daerah ketentuan lebih lanjut mengenai investasi meme ntah daerah sebagaimana dimaksud dalam berge oman pada ketan tuan peraturan perundang undangan.bagian kedua pengelolaan investasirencana bisnis dan anggaran serta laporan kerang dan kinerja blue disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidsung untuk membiayai belanja bluembinaan keuangan blue dilakukan oleh ppid pembinaan teknis blue dilakukan oleh kepala skpd yang bert tanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. blue merupakan bagian dari pengelolaan kerang daerah. blue; pengelolaan dana khusus untuk meningkat ekonomi dan atau layanan kepada masyarakat;; membantu bupati dalam merumuskan ketika daerah; membantu bupati dalam melakukan kinerja keuangan daerah; menyediakan statistik keuangan pemerintah merah; mendukung keterbukaan informasi kepada harakat; mendukung penyelenggaraan sistem info asi keuangan daerah; dan melakukan evaluasi pengelolaan keuangan rah. bab xiii informasi keuangan daerah setiap bendahara, pegawai asn bukan bendahara atau pejabat laibab xii penyelesaian kerugian keuangan merah ketentuan lebih lanjut mengenai blue berpedoman ketentuan peraturan perundang undangan.20432 pembinaan dan pengawasan pengelolaan kedua gan daerah dilaksanakan oleh bupati bagi skpd. bagian kesatu bab xiv pembinaan dan pengawasan200penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja pemerintah daerah; penyusunan rencana kerja skpd; penyusunan anggaran; pengelolaan pendapatan daerah; pelaksanaan dan ketatausahaan keuangan daerah; akuntansi dan pelaporan; dan pengadaan barang dan jasa.secara optimal menjadi pelayanan perundang pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna dbh, dau, dan oak dalam apbd dilakukan dengan dan oak diatur dalam peraturan perundang undangan; memastikan bahwa dau sudah dimanfaatkan untuk membiayai urusan pemerintahan kewenangan daerah terutama untuk penyedia publik sesuai dengan ketentuan teratur undangan;dan memastikan bahwa daknomor register peraturan daerah kabupaten belitung timur provinsi! kepulauan bangka belitung: .,. ngan aslinya hukum, lembaran daerah kabupaten belitung timur tahun nomor diundangkan manggar pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten belitung timur, ttd ikhwan fahri ditetapkan manggar pada tanggal maret bupati belitung timu ttd burhanuddin peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundi akan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dal daerah kabupaten belitung timur.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab ketentuan penutup; bahwa diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak: daerah yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan daerah; bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaanmelalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan; bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat; bupati belitung timur, dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentang pemajuan kebudayaan daerah bupati belitung timur provinsi! kepulauan bangka belitung salinan mengingat: menimbang9babi ketentuan umum menetapkan: peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan daerah.peraturan daerah kabupaten belitung timur non tahun tentang pembentukan lembaga adat kabupaten belitung timur lembaran daerah kabupaten beli ung timur tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor ~~9sia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomorperangkat daerah yang menyela,negarawan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. lembaga adat melayu belitung timor yang selanjutnya disebut lam adalah lembaga adat yang menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam upaya pemajuan ~budayawan daerah. setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok?k orang, organisasi masyarakat, dan atau badan urna yang berbentuk badan hukum atau bukan badan buku kebudayaan adalah segala sesuatu yang berair. dengan cipta, rasa, karsa, dan basil karya masyarakat. kebudayaan daerah adalah keseluruhan proses dan basil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan ber,imbangindones~r tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaystem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan kebudayaan secara resmi. pelindungan adalah upaya menjaga ke?r lokasi. pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, member om budayawan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebutan~~ dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan dae~ah beserta usulan penyelesaiannya. sumber daya manusia kebudayaan yang selanjutnya disebut som. asas: objek pemajuan kebudayaan daerah meliputi: tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; sem; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. bagian kedua objek pemajuan kebudayaan pemajuan kebudayaan daerah dilaksanakan berdasar toleransi; keberagaman; pelokalan; partisipatif; manfaat; keberlanjutan; kebebasan berekspresi; keterpaduan; kesederajatan; dan gotong royong. bagian kesatu asas pemajuan kebudayaan bab asas dan objek pemajuan kebudayaan ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: asas dan objek pemajuan kebudayaan; tugas dan wewenang pemerintah daerah; objek pemajuan kebudayaan daerah; pemajuan kebudayaan daerah; pengawasan; partisipasi masyarakat; penghargaan; pendanaan;dan pelaporan. restorasi adalah pengembalian atau pemulih kepada keadaan semulitung timur. dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan, pemeran daerah berwenang: merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan. bagian kedua wewenang pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah, pemeran daerah bertugas: menjamin kebebasan berekspresi; menjamin pelindungan atas ekspresi budaya; melaksanakan pemajuan kebudayaan; memelihara kebhinekaan; menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan untuk pelestarian kebudayaan daerah; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dal kebudayaan daerah; mengelola informasi bidang kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif magyar pemajuan kebudayaan daerah; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem kepada aan yang berkelanjutan. bagian kesatu tugas pemerintah daerah bab iii tugas dan wewenang pemerintah dae objek pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada adalah warisan budaya daerah, dan atau karya seni kreasi masyarakat daerah. sebagai panduan dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan daerah, pemerintah daerah menus rencana pemajuan kebudayaan daerah. untuk mengelola data pokok budaya1 daerah sebagaimana dimaksud pada dinas mem untuk tim pengelola. pembentukan tim pengelolayelam aan data pokok kebudayaan daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. data objek pemajuan kebudayaan dikumpulkan disusun menjadi data pokok kebudayaan daerah. penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah bagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan perundang undangan. pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan rupa pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada memuat: identifikasi keadaan terkini dari perkembang objek pemajuan kebudayaan; identifikasi sdm kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan; identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan; identifikasi potensi masalah pemajuan kepada aan; dan analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan. sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dal huruf pemerintah daerah menyusun pok pikiran kebudayaan daerah. bagian kesatu bab kebijakan pemajuan kebudayaan dae pelindungan objek pemajuan kebudayarui daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: inventarisasi; pengamanan; pemeliharaan; penyelamatan; dan publikasi. pelindungan objek pemajuan kebudayaan dial . . untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan daerah. bagian kesatu pelindungan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemain atan dan pembinaan. upaya pemajuan kebudayaan daerah meliputi kegiatan: pelindungan; pengembangan; pemanfaatan; dan pembinaan. babi upaya pemajuan kebudayaan daerah rencana pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada disusun untuk periode (l~a) tahun. rencana pemajuan kebudayaan daerah se~bagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati penyusunan rencana pemajuan kebudayaan.ir daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan1 oleh tim penyusun. anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud (la terdiri dari unsur: dinas; kementerian lembaga yang terkait dengan pemajuan kebudayaan; lain yang terkait; akademisi; pelaku seni seniman, budayawan dan tokoh at; dan tenaga ahli. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis susunan rencana pemajuan kebudayaan daerah tetap dalam peraturan bupati. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada berupa: dana sesuai dengan kemampuan kerang daerah; dan atau sumber daya lainnya. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat memfasilitasi pen pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada setiap orang dapat melakukan pencak dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: identitas objek pemajuan kebudayaan daerah; lembaga kebudayaan pengelola objek pemajuan kebudayaan daerah; dan sarana dan prasarana objek pemajuan budayawan daerah. pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan daerahdaerah. pemerintah daerah melakukan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan. inventarisasi objek pemajuan kebudayaan bagaimana dimaksud pada meliputi: pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data. paragraf inventarisasi ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan bagaimana dimaksud pada dan diatur dalam perahu bupati. pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dil kan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnah objek pemajuan kebudayaan. paragraf pemeliharaan pengamanan objek pemajuan kebudayaan gan cara mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepa generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: pengusulan objek pemajuan kebudayaan seba warisan budaya takbenda indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan pelindungan kekayaan intelektual sesi dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengamanan objek pemajuan kebudayaan dipaku cara: memutakhirkan data dalam sistem kebudayaan terpadu secara terus menerus; mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. pengamanan objek pemajuan kebudayaan bagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mence daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intel ualmerintah daerah melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan. paragraf2 pengamanan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan dilakukan secara berkala setiap (satu) tahun atau sew tu waktu apabila diperlukan. pemerintah daerah melakukan pemutakhiran gata objek pemajuan kebudayaan melalui data toko pikiran kebudayaan daerah. pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan gan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan tuk setiap objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud alam huruf dilakukan dengan cara:9bagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pertemuan antarbudaya; dan atau pencegahan terjadinya upaya penyeragaman buda modifikasi objek pemajuan kebudayaan shin relevan dengan kebutuhan masyarakat;pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan budayaw; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masy akan atas nilai yang terkandung dalam setiap objek pemajuan kebudayaan; peningkatan kompetensi sdm kebudayaan yang hubungan dengan pemeliharaan objek pemajuan budaya dan atau peningkatan kapasitas dan peran lembaga l&budayawan dalam pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dipaku cara: menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek kebudayaan; menggunakan objek pemajuan kebutan dalam kehidupan sehari hari; menjaga keanekaragaman objek pemajuan k;udayana; menghidupkan dan menjaga ekosistem budayawan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: menggali atau mempelajari kembali berbagai i; mewujudkan kembali objek pemajuan budaya yang telah atau hampir musnah; mendorong kembali penggunaan objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah; menyiapkan sdm kebudayaan serta penguat lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan; dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan atau restorasi. melakukan objek setiap orang dapat berperan aktif dalam penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. pemerintah daerah melakukan penyelamat pemajuan kebudayaan. paragraf penyelamatan dalam rangka pemeliharaan objek pemajuan budayawan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi tema yarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap objek pemajuan budayawan. pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan de~; penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam ikatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau pemerintah daerah lain; dan diseminasi objek pemajuan kebudayaan melalui manfaatkan ruang publik. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap objek pemajuan kebudayaan; dan memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem objek pemajuan kebudayaan. pengembangan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyebarluasan; pengkajian; dan pengayaan keberagaman. pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan kontek ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru. bagian kedua pengembangan bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi. publikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk penyebaran informasi kepada lik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang diakses oleh masyarakat. setiap orang dapat berperan aktif dalam melekukemerintah daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan selamatan objek pemajuan kebudayaan. paragraf publikasi pengidentifikasian objek pemajuan kebudayaan yang rusak; penelitian dan pengkajian objek pemajuan kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya dan pelaksanaan restorasi objek pemajuan kebun aan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu mengetahui restorasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: restorasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara mengembalikan dan atau memulihkan objek pemajuan kebudayaan see keadaan semula.tan1 an. pemerintah daerah melakukan pengkajian untuk meng mangkat kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui: penelitian ilmiah; dan pengkajian tradisional. paragraf2 pengkajian pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan kebudayaan. daerah luar negeri oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan meme tahan bidang luar negeri. diseminasi luar negeri dilakukan melalui: penyebaran nilai budaya luar negeri; memfasilitasi som kebudayaan dalam kegiatan kebudayaan tingkat internasional; dan atar mempromosikan penggunaan objek pemajuan kebudayaan tingkat internasional. pemberdayaan masyarakat luar negeri sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui: penyebaran pelaku budaya dan identitas bud luar negeri; dan atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan leh warga negara indonesia yang tinggal luar negeri. diseminasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: penyebaran nilai budaya; penyelenggaraan dan atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antarwilayah indonesia; penyelenggaraan dan atau fasilitasi pameran kebudayaan;dan atau penyelenggaraan dan atau fasilitasi festival budayawan. penyebarluasan objek pemajuan kebudayaan bagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: diseminasi dalam negeri dan luar negeri; pemberdayaan masyarakat luar negeri. pemerintah daerah melakukan penyebarluasan objek pemajuan kebudayaan. paragraf penyebarluasan pemanfaatan objek pemajuan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: pengembangan industri kreatif berbasis kebun aan; penyelenggaraan festival dan atau pameran budayawan; dan pengembangan potensi wisata berbasis kebun aan. pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.lf1 untuk membangun karakter budaya daerah dan tingkatkan ketahanan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan melalui: internalisasi nilai budaya; inovasi; peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; komunikasi lintas budaya; dan kolaborasi antar budaya. pemerintah daerah dan atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk: membangun karakter budaya daerah; meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bagian ketiga pemanfaatan penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pen .kembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pa~ huruf dilakukan dengan upaya kreatif untuk hasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang umumnya. penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara mempertem~ (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara memodifikasi objek pemajuan budayawan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat. pengayaan keberagaman diwujudkan melalui: penggabungan budaya; penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ang dan waktu; dan penciptaan kreasi baru atau kreasi dari pengembangan budaya sebelumnya. paragraf pengayaan keberagaillan melalui istiadat pembinaan lam dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan sdm kebudayaan; pengembangan pembentukan jaringan lintas pel penguatan kerjasama antar kelembagaan adat daerah; pemerintah daerah melakukan pembinaan lam. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka penguatan peran lam dalam melesat ikan adat istiadat melayu belitung daerah. sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sdm kebudayaan; lembaga kebudayaan; dan pranata kebudayaan. pembinaan pemajuan kebudayaan daerah dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan bidang budaya standarisasi dan sertifikasi sdm kebutan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; fasilitasi peningkatan kapasitas tata lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan; peningkatan kerjasama dengan lembaga udayana; dan atau fasilitasi pendanaan kegiatan pemajuan kebudayaan daerah. pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan daerah. bagian keempat pembinaan internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui: penggunaan pakaian adat pada hari hari tentu instansi pemerintah daerah dan sekolah; pembangunan gedung instansi pemerintah daerah berarsitektur khas budaya daerah; penyambutan tamu tamu penting; pesta kebudayaan; dan atau kegiatan lainnya yang bertujuan sebab sarana internalisasi nilai budaya. pengawasan pemajuan kebudayaan daerah bagaimana dimaksud pada meliputi: pengelolaan kebudayaan daerah; pemajuan tradisi daerah; pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya daerah; pembinaan kesenian daerah; dan pembinaan sejarah lokal daerah. pemerintah daerah berwenang melaksanakan kawasan pemajuan kebudayaan daerah. bab pengawasan pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan sdm kebudayaan bidang sejarah lokal; fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan atau pembentukan dan pengembangan jaring melalui penguatan sejarah lokal daerah. pemerintah daerah melakukan pembinaan sej lokal dalam rangka menanamkan nilai nilai sejarah dae ah. pendidikan dan pelatihan sdm kebudayaan bidang kesenian; pengembangan pembentukan jaringan lin pelaku kesenian melalui penguatan pendidikan ani1 lembaga kesenian daerah; peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian; dan atau fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga kesini pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: pemerintah daerah melakukan pembinaan kesini yang ada daerah. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola adat; atau fasilitasi pendanaan kegiatan lam. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas instansi lingkungan pemeran daerah. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: instansi pemerintah; masyarakat; dan atau dunia usaha. pemerintah daerah memberikan penghargaan ada pihak yang berprestasi dan berperan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah. bab viii penghargaan ketentuan mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. dengan objek partisipasi sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: pengawasan dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan daerah; aduan atas kegiatan pemajuan kebudayaan penyampaian aspirasi; dan atau keterlibatan lain yang tidak berdentang peraturan perundang undangan. setiap orang masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan daerah selip pencatatan dan pendokumentasian; pemutakhiran data; pengamanan, pemeliharaan, dan penyelam pemajuan kebudayaan daerah; publikasi terhadap informasi yang berkait dengan inventarisasi, pengamanan, pemelihara dan penyelamatan; pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah; dan atau pemberian penghargaan. bab vii partisipasi masyarakat peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditata kan paling lama (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundi akan. bab ketentuan penutup hasil pelaksanaan pemajuan kebudayaan daerah sampaikan kepada bupati setiap tahun. babi pelaporan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan, dan kemampuan daerah. pendanaan pemajuan kebudayaan daerah dapat asal dari: apbd; anggaran pendapatan dan belanja provinsi; anggaran pendapatan dan belanja negara; masyaradanaan dae rah sesuai pemberian fasilitasi dan insentif oleh pemeran sebagaimana dimaksud pada dilakuan dengan ketentuan peraturan perundang undang selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat memberikan: fasilitasi kepada sdm kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan atau insentif kepada setiap orang yang memberi dalam pemajuan kebudayaan daerah. masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berasal dari perorangan dan atau kelompok dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan daerah maupun yang berkedudukan luar daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah daerah. nomor register peraturan daerah kabupaten belitung timur provinsi! kep akan bangka belitung lembaran daerah kabupaten belitung timur tahun nomor diundangkan manggar pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten belitung timur, ttd ikhwan fahri burhanuddin ditetapkan manggar pada tanggal april bupati belitung timur, hargai dan menghormati. umum penjelasan atas peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentang pemajuan kebudayaan daerah pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia telah menguraikan tujuan nasional bangsa indonesia, yaitu melinda segenap.laksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi~~anakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional indonesia teng~ peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam meme~hara dan mengembangkan nilai nilai budayanya". pemerintah daerah berkewajiban melestarikan budaya~ negara kesatuan republik indonesia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. kabupaten belitung timur memiliki kebudayaan yang perlu files ara~ti4ts daerah tengah tengah. arus globalisasi. salah ~majuan kebudayaan daerah. pembentukan peraturan daerah kabupaten belitung timur tentang pemajuan kebudayaan daerah sangat diperlukan untuk memberikan. arah, dasar dan kepastian hukum kepada semua pihak daerah yang terlibat dal pemajuan kebudayaan daerah :er~tur~ daerah mengatur upaya pe~a~u~ kebudayaan daerah, yang meliputi kegiatan pemajuan, pengawasan, partisipasi masyarakat, p9penghargaan, dan pendanaan. pada akhirnya, kebudayaan daerah diharapkan dat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adr11 bahwa pengaturan pemajuan kebudayaan daerah dilandasi sem gat untuk mengakui, menghormati, dan memelihara perbedaan bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. huruf yang dimaksud dengan "asas pelokalan" adalah bahwa pengaturan pemaju mis, budaya masyarakat kabupaten, dan kearifan lokal. huruf yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah bahwa pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan melibatkan peran ngaturan pemajuan kebudayaan daerah berorientasi pada ine tasi masa depan kebudayaan daerah sehingga dapat memberikan m[4 pemaju dengan memastikan adanya regenerasi sdm kebudayaan dan pengaturan pemajuaerah dilaksanakan secara teru paduan" adalah bahwa pemajuan kebudayaan menjamin kedudukan yang sama .ama yang tulus. huruf yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah ~at. huruf yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah nas~1 kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pi<ia generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkung. kegiatan yang didasarkan pada nilai ~tertentu. dan dilakukan oleh kelompok magyar~at secara terus ~menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lai berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara berkawin upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta pelengkap nya. huruf yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang dengan~g nilai nilai setempat sebagai basil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan,teknologi tradition adalah keseluruhan sarana untuk .menyediakan barang b ang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau key hid manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan penampilan masyarakat sebagai basil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan,.seni" adalah ekspresi artis individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan buda maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang uud dalam berbagai bentuk kegiatan dan atau medium. seni"antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, mau antara lain, bahasa indonesia dan bahasa daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. nama; maestro; tempat dan tanggal perekaman; sejarah singkat; lokasi; uraian singkat objek yang direkam saat ini; kondisi saat ini; dan upaya pemajuan selama ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud data objek pemajuan kebudayaan rah" terdiri dari: cukup jelas. budayawan "lewati dua yang dimaksud "warisan budaya" adalah objek pemabuk telah berumur minimal lebih dari tahun atau telah generasi. adapun yang dimaksud "seni kreasi baru" adal yang baru tercipta meskipun belum berumur tahun pada budaya daerah. huruf yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adal berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu hibur dir~pje~~fasilitasi" dapat berupa peng tian biaya produksi, penyediaan sarana prasarana atau penyu1ikan segala hal yang berkaitan dengan proses pengembangan ta. huruf yang dimaksud "insentif' dapat berupa cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.
salinan pemerintahan kabupaten bintan bahwa untuk pelaksanaan pajakint kabupaten bintan. bupati adalah bupati bintan. satuan kerja perangkat daerah terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang keintanbintan::pajak daerah bagian kesatu jenis pajak daerah jenis pajak yang dipungut kabupaten bintanclan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,ahun cc. kontes kecantikan binaraga, dan sejenisnya, pameran: diskotik, karaoke, klab malam,bar, cafe, pub dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan milyar, golf dan boling:dua embah), spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar (dua puluh lima persen): pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, pertandingan olahraga dipungut pajak (lima belas persen)pejabat terkait atas nama tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh grafit: granit andesit: gips, kalsit: oo. kaolin: leuit, magnetit: mika, marmer: nitrat, uu. obsidian: oker: pasir dan kerikil: xx. pasir kuarsa, permit: prostat:, aa. talk: bb. tanah serap (filler earth), tanah urug tanah timbul, cc. tanah diatom: dd. tanah liat: ee. tawas (alum), ff. tras, gg. parasit: hh. zeolit, li. basal, ji. transit, hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan: dn.atur dengan peraturan menteri keuangan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendahsebagaimana dimaksud dalam bagaerena jual beli, tukar menukarusahausaha, cc.aturobjek pajak.npajak terutang dipungut diwilayah kabupaten bintan. jl) masa pajak adalah jangka waktu yang ln pengelolaan keuang: apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan: pendaftaran usaha sebagaimana dan pengelolaan keuangn pengelolaan keuangan daerahsurat izin usaha perdagangan sup) jika ada, foto copy akte pendidikan perusahaan, jika ada, foto copysatuan kerja perangkat daerah yang membidangin pengelolaan keuangan daerah kabupaten bin: kartu ppd, maklumat: sistem pemungutan pajakb tata cara pemungutan dan penetapan pajak setiapwajib menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakansaat terulangnya pajak. jika batas waktu penyampaian speed sebagaimana dimaksud jatuh pada hari libur, maka penyampaian speed dilakukan pada hari kerja berikutnya tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian speed diatur dengan peraturan bupatiair tanah, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan wajib membayar pajak berdasarkan skpd. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada satuan kerja perangkat daerah terkait akan menetapkan pajak berhutang pada awal priode dengan surat ketetapan pajak daerah sementara skpd) secara jabatan. selanjutnya satuan kerja perangkat daerah terkait akan merampungkan pajak terutang untuk periode yang sama dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah rampung skpd). bentuk tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian skpd dan skpd diatur dengan peraturan bupati. dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung saat terhituterpenuhi, pajak dan, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian skpd dan skpdkbt:atur dengan peraturan bupati. pembayaran dilakukan kas daerah atau tempat lain yang diatur dengan peraturan bupatijumlah yang harus: pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor barpemberian insentife: dalam halbab xiii insentif pemungutan instansi dan atau unit kerjaialain lain jenis pajak dalam peraturan daerah ini dapat tidak dipungut karena potensi kecil dan atau adanya suatu kebijakan daerahix ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak penerangan jalan peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak parkir cc. peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak pengambilan sarang burung walet peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak pengambilan bahan galian gol. peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak reklame peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak restoran peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak hotel, peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor tahun tentang pajak hiburantidak diatur dalam peraturan daerah ini, mengenai bentuk, jenis, isi ukuran dan tata cara ditetapkan kijang pada tanggal januari bupati bintan ttd ansar ahmad diundangkan kijang pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten bintan ttd amin muchtar lembaran daerah kabupaten bintan tahun nomor lisan sesuai dengan asli kepala bagian buku set, ai,
po, rain bupati bintan provinsi kepulauan riaudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bintan, menimbang bahwa d jangka waktu penyertaan modal berakhir pada tahun dan modal dasar belum dapat terpenuhi, dan untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan perpanjangan jangka waktu dalam pemenuhan modal dasar tersebrtaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten bintan kepada bank riau, pd. bank perkreditan rakyat dan pt. bintan inti sukses untuk tahun sampai dengan tahun lembaran daerah kabupaten kepulauan riau tahun nomor sebagaimana telah diubahampai deng, memutuskanintan. bupati adalah kepala daerah kabupaten bintan. perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bintan selanjutnya disebut pd. bpr bintan adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kabupaten bintanank perkreditan rakyat bintan dan dikelola oleh bank perkredittujuan untuk perpanjangan jangka waktu penyertaan modal dasar pemerintah daerah kepada pd. bpr bintan selama (lima) tahun yaitu tahun sampai dengan tahun bab iii penyertaan modal dasar besarnya penyertaan modal dasar oleh pemerintah daerah kepada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bind. bank perkreditan rakyat tahun sampai dengan tahun menetapkan sebesar rp. rp. dua puluh milyar rupiah), penyertaan. penyertaan modal dasar oleh pemerintah daerah kepada bpr bintan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun adalah sebesar rp. (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah). penyertaan modal dasar yang belum terpenuhi sebesar rp. sembilan milyar enam ratus juta rupiah) akan dilakukan secara bertahap sebagai berikutsatu milyar enam ratus juta rupiah), realisasi penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku. bab penganggaran penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan dalan anggaran pendapatan dan belanja daerahuntuk pelaksanaan pencairanpril bupati bintan d.t.o api jadi diundangkan bandar seri rentan pada tanggal april plt. sekretaris daerah kabupaten bintan d.t.salman sesuai dengan aslinya kepala bagian: hukum nip. penjelasan atas umum. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlahketentuan ini dijabarkan lebih lanjutpenyertaan modal daerah pada pt. bpr bintan untuk pemenuhan modal pemerintah daerah pada tahun sampai dengan tahun sejumlah rp. dua puluh milyar rupiah) tidak dapat dipenuhi akibat kemampuan keuangan daerah defisit, sehingga perlu melakukan perpanjangan pemenuhan modal dasar tersebut yang ditetapkan dengan peraturan daerah. bahwa untuk memenuhi modal dasar pada pt. bpr bintan adalah rp. dua puluh milyar rupiah) perpanjang waktunya dalam (lima) tahun anggaran melalui apbd tahun anggaran s d tahun anggaran penyertaan modal dimaksud merupakan kekayaanan kabupaten bintpelaksanaan tarif pada peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah khusus tarif pajak hiburan pada lapangan golf dan tarif pajak penerangan jalan perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan kondisi persaingan usaha regionalintanurusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerint1)atas peraturan kabupaten binintan tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutseteambath), spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar (dua puluh lima persen), pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, pertandingan olahraga dipungut pajak (lima belas persen): sirkus, akrobat, dan sulap dipungut pajakketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak penerangan jalan sebesar limttd ansar ahmad diundangkan kijang pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten bintan ttd amin muchtar lembaran daerah kabupaten bintan tahun nomor ati sesuai dengan aslinya bang bagian hukum seth anto tp.
peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun . eng tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah . tahun anggaran kang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bintan,: menimbang lo. bahwa antik.: .a.bana undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih .oa undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi tt.,nfcax5tt. rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban tt..intan dan bupatibint..,. rp. belanja.oco.oi rp. surplus adisi .v prev setan mereneimeeeenererea rp. pembiayaan penerimaan.i. rp. pengeluaran.::. rp. naa surplus g isil ir rrrrrerx1 hnnnnann men senar emo rp. fo. agen uraian laporan realisasi anggaran sebagaimanaho. a. anggaran pendapatan setelah perubahan rp. f5. realisasi rp. selisihlebih (kurang) rp. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp. po, ) dengan rincian sebagai berikut f5. surplus defisit setelah perubahan rp.( , ) b. realisasi rp. selisih lebih (kurang) rp.( , ) selisih.anpa anggaran pengeluaran pembiayaan tae t.: setelah perubahan rp. 'b. realisasi rp. kibor selisihlebih (kurang) rp. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah rp:( , ) dengan rincian sebagai berikut anggaran pembiayaan neto setelah perubahan rp. realisasi rp. dos selisihlebih (kurang) rp. , ) neraca sebagaimana dimaksud pada huruf per desember tahun sebagai berikut: jumlah aset rp. , . jumlah kewajibaawal kapel januari tahun rp. , arus kas dari aktivitas operasi rp. k55. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan rp.( , ) arus kas dari aktivitas pembiayaan rp.( , )tt. pos pos laporan keuangan. pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sebagaimana dimaksud. pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dati et5. .1. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk tnjumlah pegawai per golongan per jabatan lampiran daftar piutang daerah: lampiran .:bang. . :.sa, lampiran iii. laporan arus kas lampiran catatan atas laporan keuangan aga ing bea lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pe. .pelan habupati bintan po. ansar ahmad, se., diundangkan kijang apa pada tanggal september pit. sekretaris daerah kabupaten bintan bts" pattimura lembaran daerah kabupaten bintan tahun nomor
anna bnn ten pan setan pemerintahan kabupaten bintan peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun anta (tentang. perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah :.dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan: apbd tahun anggaran b.ang mengingat . undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah otonom kabupaten: dalam lingkup daerah kabupaten .. nomor tambahan lembaran negara republik indonesia s.::y. nomor peraturan pemerintah.bintan sau edan bupati bintan 'memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten bintan tentang .perubahan'b1. pendapatan daerah semula rp. bertambah berkurang rp. jumlah pendapatan setelah perubahan rp. ph. belanja daerah kan semula rp. bertambah berkurang rp. jumlah belanja setelah perubahan bea rp. surplus ( defisit) setelah perubahan rp. pf pembiayaan daerah: penerimaan semula san rp. bertambah berkurang rp. dea jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran ber semula rp. nanaterdiri pendapatan asli daerah semua rp. bertambah berkurang:jan rp. bertambah berkurang rp. jumlah lain lain papdoel semula. rp. bertambah berkurang rp. jumlah pajak daerah setelah perubahan rp. retribusi daerah semula dandipisahkan tan semula bana rp. bertambah berkurang rp. jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sih perubahan rp. , . lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula han rp. bertambah berkurang rp. jumlah lain lain pap.: dana bagi hasil semula rp. bertambah berkurang: rp. jumlah dana bagi hasil setelah perubahan. rp. dana alokasi umum semula rp. tan bertambah berkurang rp. jumlah dana alokasi umum setelah perubahan rp. dana alokasi khusus: po."jenis pendapatan hibah unas, semula dra rp. bertambah berkurang:. rp. jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan. rp. belanja langsung semula rp. bertambah berkurang rp:tambah berkurang. rp: jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja bunga . semula bag rp. bertambah berkurang: rp. jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. belanja subsidi semula rp. :. bertambah berkurang ha. rp. jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. belanja hibah tea semula rp. bertambah berkurang: lita rp. snn jumlah belanja hibah setelah perubahan rp: belanja bantuan sosial. semula nan rp. bertambah berkurang. rp. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp. ., me ff. belanja bagi hasil semula rp. bertambah berkurang rp. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan rp. 9gsa semula tan rp. bertambah berkurang rp. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp. belanja modal ban.terdiri dari jenis pembiayaan: penerimaan semula batan. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa) semula nat . rp. bertambah berkurang rp. jumlah lpa setelah perubahan.hautankan semula hata rp. bertambah berkurang kanaa. rp. bertambah berkurang. . rp. jumlah penerimaan piutang setelah perubahan . rp. retan. rp. jumlah penyertaan modal setelah perubahan rp. cc. rp. pemberian pinjaman daerah. semula rp. wave bertambah berkurang rp. bar jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan rp. uraian lebih:daerah'ini, terdiri dari lampiran ringkasan apbd: tan ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah lampiran dan organisasi: lampiran il. rincian apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja pembiayaan: yu. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, lampiran organisasi, program dan kegiatan: rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan ana lampiran v.::lampiran peras penambahan dan pengurangan aset daftar kegiatan .kegiatan tahun anggaran sebelumnya lampirantan ana peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. agar setiap.n: abs ditetapkan kijang pada tanggal oktober kan bupati bintan ansar ahmad, se, diundangkan kijang. pada tanggal: oktober sekretaris daerah . kabupaten bintan boh drs. aliran, lembaran daerah kabupaten bintan tahun nomor harun
pemerintahan kabupaten bintaneraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten bintintan. visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, misikabupaten bintanemerintah kabupaten bintan,selanjutnya rkd adalah dokumen perencanaan daerah kabupaten bintan untuk periode (satu) tahun, rencana strategis satuan kerja perangkat daerahkepala bappeda adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bintan, bab.ii. bab rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm tahun berisi penjabaran visi, misi dan program bupati hasil pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pendahuluan bab gambaran umum kondisi daerah ball gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan bab analisis isu isu strategis bab visi, misi, sasaran dan tujuan bab strategi dan arah danadalah. rpm sebagaimana dimaksud dalam menjadi pedoman bagi: skpd dalam menyusun renstra skpd dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu pemerintah daerah dalam menyusun rkd kepala bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan rpm yang dituangkan dalam renstra skpd. renstra skpd memuat indikator yang terukur secara kuantitatif, renstra skpd lambat (tiga puluh) hari setelah rpm diundangkan menjadi peraturan daerahab iii pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bupati melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,tata. tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi mengacu padabupati terpilih periode selanjutnyaei bupati bintan d.t.o ansar ahmad diundangkan bandar seri rentan pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten bintan d.t.o lamii lembaran daerah kabupaten bintan tahun nomor disalin sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten bintan d.t.o santo, pembina tk.i nip.dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bintan dan bupati bintan(defi sit). .e.o wanna rp. pembiayaan penerimaan. rp. pengeluaran. rp. surplus (defi sit). .e.omnnnnnnnananannperaturan daerah ini. ati sesuai dengan aslinya bagian hukum (se tww sit santo noref peraturan daerah kabupaten bintan, provinsi kepulauan riau nomor( , ), ) jumlah pendapatan rp. setelah perubahan belanja daerah semula rp. bertambah berkurang rp. , ) jumlah belanja rp. setelah perubahan rp. , ) jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran semula rp. bertambah berkurang rp. , ) jumlah pengeluaran rp. o,, ) jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah rp. dipisahkan stl perubahan lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula rp. bertambah berkurang rp. , ) jumlah lain lain papan asli daerah yang sah setelah rp.o, bertambah berkurang rp. o, jumlah hibah setelah perubahan rp. o, dana darurat semula rp. o, bertambah berkurang rp. o,o, bertambah berkurang rp. o, jumlah alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah setelah perubahan rp. o,rp. belanja langsung semula bertambah berkurangrp. belanja bunga semula o, bertambah berkurang o, jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. belanja subsidi semula bertambah berkurang o,bertambah berkurang , ) jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp. belanja bagi hasil semula bertambah berkurang o, jumlah bagi hasil keuangan setelah perubahan rp. o, belanja bantuan keuangan . belanja bantuan keuangan semula bertambah berkurang , ) jumlah belanja bantuan keuangan setelah rp. perubahan belanja tidak terduga semula bertambah berkurang, ) jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja barang dan jasa semula bertambah berkurang , ) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp. belanja modal semula bertambah berkurangberkurang , ) jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran semula bertambah berkurang , ) jumlah pengeluarberkurang , ) jumlah lpa setelah perubahan rp. pencairan dana cadangan semula o, bertambah berkurang o,o, bertambah berkurang o, jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang rp. o, dipisahkan setelah perubahan penerimaan pinjaman daerah semula o, penerimaan. bertambah berkurang o, jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah rp. o, perubahan penerimaan kembali pemberian pinjaman semula o, bertambah berkurang jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman rp. o, setelah perubahan penerimaan piutang daerah semula o, bertambah berkurang o, jumlah penerimaan piutango, bertambah berkurang o,bertambah berkurang , ) jumlah penyertaan modal setelah perubahan rp. o, pembayaran pokok utang semula o, bertambah berkurang o, jumlah pembayaran pokok utang setelah rp. o, perubahan pemberian pinjaman daerah semula o, bertambah berkurang o, jumlah pemberian pinjaman daerah setelah rp. o,lampir. bupati bintan ttd doli bandara diundangkan bandar seri rentan pada tanggal, oktober sekretaris daerah kabupaten bintanaman sesuai dengan aslinya bagian hukum anto $1p.
ban "dj gea pemerintahan kabupaten kepulauan riau perumaeaenmasowuwommawemewerunasewewayangang atau ana maa nanti amp aamaneneemarmwnah wanna rename ann ninnin dan ona onadevanemanamegawananaanaan nan ann anna bnn peraturan daerah kabupatenakibat terjadinya perubahan pada struktur:maret tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepulauan riau tahun anggaran dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kepulauan riau memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten kepulauan riau,0ce: september bupati kepal akan ria fans ahmad, se, diundangkan tanjungpinang pada tanggal: september sekretaris daerah ati aslinya kabupaten kepulauan riau oa pelaksana tugas, (setan tea nto ii tp: drs. raja aria, lembaran daerah kabupaten kepulauan riau tahun nomor seria nomor
nia nan psgelolaan tanggung jawab sosial perusahaan kabupaten mempawah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mempawahsesuai ketentuan dan, maka pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dan tata cara pembinaan dan pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan perlu diatyang diselenggarakan oleh badan usaha (perkumpulan organisasi) baik yang berbentuk perseroan dan badan hukum yang berkedudukan atau berdomisili kabupaten mempawahtim pengelola tanggung jawab sosial perusahaan kabupaten mempawah yang selanjutnya disebut tim pengelola tanggung jawab sosial perusahaan jsp) adalah tim yang membantu fp jsp dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi jsp kabupaten mempawah. program jsp adalah rencana kegiatan jsp dan anggarannya. penerima program tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. bab penyelenggaraan penyelenggaraan jsp berdasarkan kesepakatan bersamabersih perusahaan dan atau dana lain yang dialokasikan perusahaan untuk kegiatan sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangannyediakan anggaran untuk penyelenggaraan jsp yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:fp jsp untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program jsp. fp jsp sebagaimana dimaksud pada beranggotakan dari unsur pemerintah daerah: dan unsur lainnya yang dipandang perlu. fp dan pengawasan serta evaluasi program jsp. untuk mendukung fp jsp sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk sekretariat fp jsp yang berkedudukan kantor bappeda kabupaten mempawah. forum pengelola jsp sebagaimana dimaksud dalam dan sekretariat fp jsp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam melaksanakan pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam fp jsp daerah dibantu oleh tim pengelola jsp yang beranggotakan dari unsur perwakilan pemerintah daerah, unsur perwakilan perusahaan, unsur perwakilan masyarakat, struktur organisasi tim pengelola jsp sebagaimana mana dimaksud pada terdiri dari ketua sekretaris bendahara kelompok kerja fasilitasi perencanaan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua fp jsp. bab ii! mekanisme pengelolaan csr jsp pkl mekanisme perencanaan tim pengelola jsp menyusun usulan program prioritas yang potensial untuk dibiayai berdasarkan usulan dari skpd dan atau masyarakat. selanjutnya usulan dari skpd diverifikasi dan ditetapkan oleh tim pengelola jsp menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui jsp, serta kesinambungan program. usulan program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui jsp dapat berasal dari inisiatif perusahaan yang disampaikan kepada tim pengelola jsp untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf dan huruf mekanisme fasilitasi pelaksanaan daftar program prioritas yang potensial ditetapkan oleh tim pengelola jsp disosialisasikan kepada seluruh perusahaan pengisian formulir pernyataan minat oleh perusahaan yang akan mengikuti program jsp, yang selanjutnya menjadi mitra jsp. selanjutnya perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program kegiatan csr dan mengkoordinasikannya kepada tim pengelola jsp. tim pengelola jsp selanjutnya melakukan koordinasi dengan skpd terkait untuk mensinergikan pelaksanaan program csr dimaksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari pemerintahan. pelaksanaan program kegiatan csr dilakukan oleh pelaku usaha kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan pelaksanaannya dengan memberikan dana csr dalam bentuk tunai kepada tim pengelola jsp. fl. untuk merealisasikan pelaksanaan csr untuk tertib dan lancarnya kegiatan dapat dibentuk forum pelaksana jsp, forum pelaksana jsp merupakan pihak mitra jsp dan perwakilan dari pemerintahan serta lembaga masyarakat. mekanisme pembinaan dan pendampingan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program csr dilakukan oleh tim pengelola jsp. apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pengelola jsp dapat dikomunikasikan bersama dalam forum pelaksana jsp. mekanisme pelaporan dan evolusi perusahaan atau forum pelaksana jsp yang melakukan program csr menyampaikan laporan pelaksanaan program csr kepada ketua tim pengelola jsp setidak tidaknya setiap (enam) bulan. evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program csr dilakukan oleh tim pengelola jsp bersama dengan forum pelaksana jspmasyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengusulkan kegiatan program jsp melalui mekanisme, sebagai berikut pengajuan usulan kegiatan program jsp melalui forum musrenbang semua tingkatan, pengajuan usulan kegiatan program jsp dilakukan secara langsung kepada forum jsp dalam hal terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat. pengajuan usulan kegiatan program jsp secara langsung kepada forum pengelola jsp sebagaimana dimaksud pada huruf mengajukan surat permohonan dan harus dilengkapi dengan nama perorangan kelompok, alamat, pekerjaan, penanggung jawab kegiatan, daftar nama anggota dengan melampirkan foto copy ktp, rekomendasi kepala desa dan camat, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan rencana anggaran dan biaya: bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang pemuda dan olahraga, bidang sosial dan keagamaan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang industri kecil dan menengah ikm), bidang usaha mikro kecil dan menengah umkm), bidang lingkungan dan penanggulangan bencanaprogram kegiatan yang disusun oleh fp jsp. fp jsp menindaklanjuti pilihan sasaran 'jsp bersama. perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan jsp kepada fp jsp. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sekali dalam (satu) tahun. outline laporan pelaksanaan program jsp sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut judul kegiatan, bidang, bentuk kegiatan pembangunan fisik, bantuan sarana, training pembinaan, pemberian modal dan lain lain), tujuan, sasaran, kelompok penerima manfaat, lokasi kabupaten, kecamatan, desa kelurahan), kelompok penerima manfaat (bukan hanya masyarakat dilokasi kegiatan tetapi juga kelompok masyarakat lain disekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut), hasil kegiatan, sinergi dengan program pembangunan atau program lainnya, waktu pelaksanaan, informasi tambahan, rekomendasi kegiatan lanjutan. bab informasi jsp fp jspcc.dapat dilakukan dengan berkoordinasi melalui bappeda kabupaten mempawah. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jsp daerah dilaksanakan oleh fp jsp. pembinaan program jsp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui sosialisasi pelaksanaan ketentuan program jsp, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan program jsjsp. pengawasan pelaksanaan program jsp sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui monitoring dan evaluas, dapat berupa bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan padmamitra award kepada perusahaanberdasarkan ketentuan sebagai berikut berprestasi dalam penanganan (tujuh) kriteria masalah kesejahteraan sosial minimal selama (dua) tahun terakhir. setiap badan usaha yang telah menyelenggarakan tanggung jawab sosial bidang kesejahteraan sosial. penghargaan padmamitra award diberikan berdasarkan kategori utama, yaitu kategori bidang kemiskinan kategori bidang keterlantaran kategorial bidang disabilitas kategori bidang keterpencilan kategori bidang kegunaan sosial kategori bidang kebencanaan kategori vii bidang tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi penyelenggaraan penilaian tingkat kabupaten dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten bersama fp jsp kabupaten. tim penilai tingkat kabupaten terdiri dari unsur dinas sosial kabupaten, fp jsp kabupaten, akademisi, praktisi dan masyarakat pemerhati csr. menominasikan penghargaan paramita award dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut sosialisasi: pendaftaran, penilaian. penetapan perusahaan dalam menerima penghargaan paramita award dilakukan berdasarkan langkah langkah mekanisme sebagai berikut penilaian administrasi: verifikasi: penilaian presentasi: kunjungan lapangan, pembahasan hasil penilaian, penetapan pemenang, pengumuman penerima penghargaan, penyerahan penghargaan. dalam hal penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf hasil penilaian tingkat kabupaten dilaporkan kepada kepala dinas sosial yang kemudian disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai penerima padmamitra award dengan surat keputusan bupati. bab viii pembiayaan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentubupati mempawah, undangan mempawah pada tanggal m.cco&coor. sekretaris daerah kabupaten mempawah ismail berada daerah kabupaten mempawah tahun arconncox nomor sen cccoroconmbupati tanjung jabung timur, menimbang bahwa tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang harus dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa: bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah kas desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kmanfaatan tanah kas destimur nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangandan pemanfaatan tanah kas desa. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksudkandisebut bpd adalahtanah kas desa adalah tanah bengkok, tanah titisan, dan tanah desa yang diperuntukan untuk kepentingan umum seperti tanah kuburan, jalan, dll. yang merupakan bagian dari kekayaan desa dan kekayaan desa menjadi milik desa:bupatiatas nama, kembali selama (tiga) tahun berikutnya, jangka waktu sewa paling lama (delapan belas kembali selama (enam) tahun berikutnya,pada huruf dilakukan evaluasi setiap (tiga) tahun, sewa menyewa tidak boleh dipergunakan untuk tempat tinggal pribadi perorangandan apabila pihak penyewa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada mendapat persetujuan bpd: mendapat rekomendasi dari bupati, dan surat permohonan: fotokopi akta pendirian badan usaha, fotokopi bukti diri atau tanda pengenal, dan proposal. sewa menyewacc. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa: jangka waktu: tanggung jawab penyewa atas biaya operasional: pemeliharaan selama jangka waktu sewa: kembali selama tahun berikutnya, penetapan mitra kerja sama berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan bpd, cc. penetapan mitra kerja sama dilakukan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari bpd: mitra kerja sama dilarang menggadaikan memindahtangankan tanah kas desa kepada pihak lain, dan jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama tahun berikutnya. kerja sama pemanfaatanbangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan dengan pertimbangan: pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas:s5)elapan belas) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama (enam) tahun berikutnyaperjanjian, penyelesaian perselisihan: keadaan diluar kemampuan para pihak (forcebupati, dan biaya sertifikasi tanah pengganti.: jalan kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, saluran air minum air bersih, saluran pembuangan, dan sanitasi: waduk dan bendungan::pelabuhan, bandar udara, dan terminal: tempat peribadatan: tempat pendidikan sekolah, pasar umum: fasilitas pemakaman umum, oo.:tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah: cagar alam dan cagar budaya, uu. pertamanan, panti sosial: distribusi tenaga listrik dan pembangkit transmisi:bupatidan mendapat izin bupati, dan ataumengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada bupati berdasarkan rekomendasi camat dan disetujui bupati: dan kepala desa dan bpd membahas permohonan sebagaimana dimaksud padadesacamat menyampaikan laporan pelaksanaan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa beserta berita acara kepada bupatibupati, camat, kepala desakabupatendan bpd serta. pembagian tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturromi haryanto diundangkan muara sabak pada tanggal 0k0 sekretaris daerah kabupaten anjung jabung timur, sudirman daerah kab siam paten tanjung jabung timur tahun
aaa pan bupati pasuruan provinsi jawa timurefektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu diatur hari dan jam kerja serta pelaksanaan apel bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintahorganisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut opd adalah seluruh perangkat daerah kabupaten pasuruan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, badan, dinas, unit pelaksana teknis, kecamatan dan kelurahan. pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dengan keputusan bupati. disiplin adalah kewajiban dan ketaatan pegawai dalam mematuhi segala ketentuan yang berlaku. hari kerja adalah hari efektif bekerja bagi pegawai. jam kerja adalah waktu kerja bagi pegawai. apel kerja adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hadir atau tidaknya pegawai sebelum melaksanakan aktifitas kerja. bab hari dan jam kerja hari kerja bagi opd lingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan (lima) hari kerja yaitu mulai dari senin sampai dengan jum'atdan hari jum'at pukul wib. waktu istirahat pukul wib. hari kerja bagi opd lingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan (enam) hari kerja yaitu mulai dari senin sampai dengan sabtuhari jum'at pukul wib: dan hari sabtu pukul wib. jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada dan dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan. selama jam kerja para pegawai diwajibkan untuk memakai pakaian dinas lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam dan adalah opd yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak dan atau mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas yang beroperasi jam, pemadam kebakaran, pelayanan kebersihan maupun pelayanan lainnya yang sejenis, dan unit kerja pendidikan dan pelatihan pegawai, khususnya bagi proses belajar mengajar. hari dan jam kerja opd dan lembaga sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati atau dapat didelegasikan kepada kepala opd dan lembaga pendidikan yang bersangkutan. pimpinan opd atau unit kerja lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasuruan wajib mengawasi disiplin pegawai untuk mematuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan baik dan tertib. bab iii pelaksanaan apel kerja untuk menunjang tertib jam kerja, setiap pegawai diwajibkan mengikuti apel kerja yang diselenggarakan pada pagi hari apel pagi diselenggarakan pada hari senin sampai hari kamis pada pukul wib. apel sore diselenggarakan pada hari senin sampai hari kamis pada pukul wib. hari, jam kerja dan apel kerja pada hari hari tertentu diatur lebih lanjut oleh bupatierrii bupati sintang provinsi kal mantan barat aturan bupati sintang nomor tahun tentang negeri sekolah dasar swasta kelas jauh kabupaten sintang dengan rahmat tuhan yang maha esa tagmmm dalam rangka mencerdaskan kehidupan , dipandang perlu untuk mengatur penegerian sekolah dasar swasta kelas jauh kabupaten sintang, dalam huruf hubungan dengan maksud atas dan untuk memberikan dasar hukum verse rasional sekolah dasar negeri, maka perlu bagi ope peraturan bupati sintang tentang penegerian batara swasta kelas jauh kabupaten sintang. seko mengingat . mengingat undang undang undang t! mor pembekuan darurat kota agar negara nan ayal tingkat kaitan manan lembaran negara kesia tahun nomor tambah undang und sara republik indonesia tah undang left nomor sebagai nomor tam cara republik indonesia indonesia nomor bahan lembaran negara republik undang und pendidikan an nomor tahun tentang sistem tahun signal lembaran negara republik indonesia nomor tambahan lembaran indonesia nomor negara republik undang binaan sara nomor tahun tentang pemerintahan nomor da4 republik indonesia tahun bahan lembaran negara republik indonesia ane sebagaimana telah diubah dengan undang eoibagg rerah kabupaten sintang nomor tahun berongga kan dan susunan perangkat daerah kabupaten sintang lembaran daerah kabupaten sintang lema nomor tambahan lembaran daerah kabupaten sintang nomor memutuskan ran bupati sintang tentang penegerian menetapkan emak pasar swasta kelas jauh kabupaten sintang bab . babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten sintang. pemerintah daerah adalah pemerintahan daerah yan baim daerah sebagai unsur penyelenggara yang menjadi keenan mimpi pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintahan daerah sdn daerah otonom. pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh otonomi dan tugas mann pele gelang rakyat daerah menua asas dalam sistem dan penata gan prinsip otonomi seluas luasnya sebagaimana negara kesatuan republik indonesia gal dimaksud dalam und republik indonesia tahun kepala ang sean ngan bupati adalah bupati sintang. eniina net lana menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. kepala sekolah adalah guru yang menduduki jabatan fungsional yang diberikan tambahan tugas kepala sekolahsea sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang derajatmasyarakat yang berusaha mengembangkan peserta didik adalah anggota ang tersedia pada jalur, jenjang potensi diri melalui proses pembelajaran yang dan jenis pendidikan tertentu. tenaga . tenaga pendidik pem untuk menunjam ebola masyarakat pendidik adalah tenaga yang penyelam yang mengabdikan diri osen, konselor, pado pendidikan garapan pendidikan. dan sebutan lain sesi pelajar, lae berkualitas sebagai guru, menyelenggarakan dem ya) ketehaliruma ara instruktur, fasilitator kurikulum adalah sera serta berpartisipasi dalam bahan pelajaran angkat rencana pembelajaran adalah pem capai akan den seng tujuan, isi, sumber belajar sama interaksi pose sasana evaluasi sia adi lingkungan erna didik dengan pendidik dan penetapan mutu adalah kegiatan pengendali jami mutu pendidik terhadap pengendalian, penjaminan dan jalur, jenjang dan jerit berbagai komponen pendidikan setiap pertanggungjawaban giifielen pendidikan sebagai suatu bentuk akreditasi adalah kegiatan garapan pendidikan. pendidikan berdasarkan segan kelayakan program dalam suatu sumber daya pendidikan telah ditetapkan. penyelenggaraan pendidikan ak sesuatu yang dipergunakan dalam dana, sarana dan prasarana meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dewan pendidikan adalah ini umur masyarakat yang saya yang beranggotakan berbagai komite sekolah adalah dana. maga mandiri yang beranggotakan oran tua wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh jarak peduli pendidikan. tokoh masyarakat yang bab pembentukan dengan peraturan bupati ini ditetapkan penegerian sekolah swasta kelas jauh kabupaten sintang bab iii maksud dan tujuan rian sekolah swasta kelas jauh kabupaten sintang seneng pen kembangkan dan membentuk watak serta peradaban adalah bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada lea, esa berakhlak mulia, cakap, sehat dan berilmu, than yang tadi yang demokratis serta ne, mandi dan menjadi warga: jen bertanggung jawab. las jauh bertujuan: penegerian sekolah empuk dasar kepada peserta didik untuk memberikan kehidupannya sebagai pribadi, anggota mengembangkan negara dan anggota umat manusia serta masyarakat, serta didik untuk mengikuti pendidikan mempersiapkan menengah: meningkatkan. meningkatkan usia sekolah daya tampan guna lulusan bidang pendidik memenuhi lembaga kanak kanak anak meningkatkan pengaya daerah: tan dan pengembangan masyarat uan hukum salam mengadakan puan siswa sebagai anggota angan sosial hubungan timbal balik pendidikan budaya, semesta dengan pada jenjang yang lebih bana dapat melanjutkan untuk mencapai fifa penyelenggaraan pendiri sebagaimana dimaksud idi sud pada tujuan pendidikan nana pada sekolah dasar berpedoman pada bab penegerian sekolah dasar penegerian dari pam dimaksud dalam sebagai didikan nasional dan menjadi tan jawab pemerintah daerah melalui kepala dinas. menjadi tanggung jaw teaaturan perundang undangan. susunan organisasi, tugas dan wewenang sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sekolah dasar swasta kelas jauh kabupaten sintang dengan alah san lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran il, yang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. tau tamatan taman peserta didik berasal dani masyarakat usia sekolah dan a kanak kanak tk) adik, kurikulum pengembangan tenaga pendidik, pengadaan, pendayagunaan sell dan gedung serta pemeliharaan buku acuan, peralatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. pada sekolah dasar negeri . cj92? asal kepala sekop penyelenggaraan kegiatan bertanggung jawab tenaga kependidikan lai belajar mengajar, kepada kepala dinas atas nya dan pendahagi administrasi sekolah, pembinaan agunan sarana dan prasarana. bab rencana ind pengembangan sekolah isi rencana induk mna induk pen bahan kajian dan angin gan sekolah dasar merupakan susunan dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dasar mencapai tujuan pendidikan (@) isi kurikulum pendidikan sekop kajian dan pelajaran untuk sena dasar merupakan susunan bahan memuat sek mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib urang kurangnya bahan kaji kelompok terdiri atas jian dan pelajaran, mens agama dan budi pekerti: aaa pancasila dan kewargane : kelompok terdiri atas pendidikan seni budaya dan prakarsa: pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan:lah dasar negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian nona smear sesuai dengan kebutuhan setempat muatan lokal). bab siswa iseng siswa sekolah dasar seseorang harus untuk dapat diterima sebagai s18 "pn sia sekolah minimal (enam) tahun, telah memasuki usia belah taman kanak kanak dan atau telah telah memasuki ada jenjang taman kanak kanak, menyelesaikan seko tang disyaratkan oleh sekolah dasar yang memiliki kemampuan angkutan. .mana dimaksud pada mengikuti tuan sebagai melalui dinas. pelaksanaan ketan ditetapkan oleh menteri pedoman yang telah . siswa mempunyai hak sebagai berikut: mendapatkan hak yang memperoleh pendidikan anal mendapatkan pendidikan: cc. mengikuti program pendidikan nas dengan agama yang dianutnya: berkelanjutan, baik untuk yang bersangkutan atas pendidikan untuk memperoleh penegak mengembangkan kemampuan diri maupun dibukukan: uan tingkat pendidikan tertentu yang mendapatkan bant sesuai dengan wara mulia belajar bea siswa ataupun bantuan lainnya pindah sekolah can persyaratan yang berlaku: sesuai dengan per maar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi nan ana syarat penerimaan siswa pada sekolah dasar yangyang berlaku: menghormati tenaga kependidikan pihak terkait:pada dan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. bab vii penilaian akan secara bertahap, berkesinambungan dan penilaian sekolah dasar pane keterangan tentang kegiatan dan kemajuan bersifat terbuka untuk kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya belajar siswa pelaksanaan lah satu kesatuan dalam rangka pembinaan, dan sekolah dasar sebaga" regulasi sekolah dasar. pengembangan dan penentuan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penilaian pelaksanaan aan, bersangkutan dengan dasar, fungsi, antara kurikulum sekolah nasional dengan kemampuan siswa serta dan tujuan pendidikan perkembangan masyarakat. penilaian . penilaian terhadap guru kemampuan dan keren tenaga pendiri hasil penilaian sebagai sampah profesional, ikan dilakukan untuk mengetahui pembinaan dan pengen dimaksud pada penyempurnaan kurikulum ngan guru dan dea digunakan untuk kependidikan lainnya dan pengelolaan ramai lainnya, pelaksanaan kita pendidikan guru dan tenaga bar sebagai aya ana demak akan oleh dinas. dimaksud pada dan bab viii pembiayaan il) segala biaya penyelam pengawasan sekolah garapan, sarana dan prasarana, pembinaan, dan daerah kabupaten ham menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja dir paten sintang dan sumber dana lainnya yang sah. pembinaan gaji guru sisa dimaksud pada meliputi har: biaya perluasan dan pengembangan:tuan yang telah ada sebelum peraturan segala peraturan dan atau tai muatan materi yang sama dan atau bupati ini berlaku, sepanjang aturan bupati ini masih tetap berlaku. tidak bertentangan dengan pada. peran pada saat uran ini berl penegerian sekolah dasa aku, maka segala hal manga yang mengatur tentang ketentuan peraturan perundang undang pada peraturan bupati ini dan bab ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku aku pada tanggal diundangkan. maman menitgusi bupati sintang, y djarot sinaro diundangkan sintang pada tanggal ivi sekretaris daerah kabupaten sintang, dim" joseph hannah berita daerah kabupaten sintang tahun nomor lut332 lampiran it: peraturan ayat! sintang nomor tahun habaib dum tangtata usaha wakil bidang wakil bidang wakil bidang kurikulum kesiswaan perpustakaan koperasi ekstra pramuka uks sekolah sekolah kurikuler bupati sintang, djarot sinaro css ang an! gbk (ta tok tai ses3s3ss bsa see see " anne bela sis alis bee 2ls sisi deg eren ada tan pes \|s\| p'inisiasi\|a lola isl ( \|s\|g bpa z\|ziz islalals basa n(a\|a 2ess3 pr) sis efek 3a3aa si: asia 3r332 kisi aa: ana sagananen oa. da: an: s\|g\| alel le) eia n\| sal cas aga aia\| sima bian wan dat hs hah
para tan tumbumengakomodir agenda kegiatan yang telah direncanakan yang berkaitan dengan kepentingan kabupaten pasaman yang harus diikuti dihadiri oleh kepala daerah wakil kepala daerah, diperlukan pergeseran anggaran setelah perubahan apbdnama: tentang pergeseran anggaran kedua setelahberkurangdua setelah perubahdan ringkasan pergeseran anggaran setelah perubahan apbd tahun anggaran dan ringkasan perubahan apbd tahun anggaran berdasarkangeseran anggaran setelah perubahan apbd, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf maka sesuai dengngawasngawaspengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan dalam menerapkan dan menegakkan prinsip prinsip etika wajib berperilaku sebagai berikut dalam menerapkan prinsip integritas, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan wajib melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab, 'b. pengawas intern pemerintahdalam menerapkan prinsip objektivitas, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongandalam menerapkan prinsip kerahasiaan, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongandalam menerapkan prinsip kompetensi, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten larangandalam menerapkan prinsip akuntabel, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongandalam menerapkan prinsip perilaku profesional, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamonganpengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan wajib: mentaati semua peraturan perundang undangan, mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran inspektoratngawasngawas dalam hubungan dengan sesama pengawas, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongandan saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku. hubungan pengawas dengan audit dalam hubungan dengan audit, pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan wajib menjaga penampilan (performance)komite majelis kode etik pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik api lingkungan pemerintah kabupaten lamonganinspektur. untuk menegakkan kode etik api lingkungan pemerintah kabupaten lamongan, membentuk komite kode etik majelis kode etik. majelis kode etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada pengawas:ngawaspengawaspengawasngawasuntuk diteruskan inspektur kabupaten lamongan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan. larangan pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamonganapi lingkungan pemerintah kabupaten lamongan dapat mengakibatkan pengawas intern pemerintah kabupaten lamongan diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan. tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik api lingkungan pemerintah kabupaten lamonganpengawaskeputusan pengenaan sanksi untuk pengawas intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bupati lamongan, ttd. fadli mean aslinya kapata, bagian hukum, daerah nnonmuonuoomnannn xm. idwefkgrianto nip: 965perhatikan keputusan asosiasi auditor intern pemerintah indonesia nomor kep aipi dpn tentang memberlakukdan sejawat auditor intern pemerintah indonesia, tanggal april memutuskan: menetapkan peraturan bupatiinspektorat adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan lingkungan pemerintah kabupaten lamongan. inspektur adalah pimpinan inspektoratauditor dan pejabat penyelenggaraan urusan pemerintah daerahdalam lingkup kewenangannya. pejabat fungsional pengawas adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan pejabat penyelenggarapengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat p2upd adalah sebagai2upd: dan pns petugas yang diberi tugas(tata nilai), b.:tepat bagian hukum, secretary 2aran mjdwikorianto nip: sea lampiran peraturan bupati lamongan nomor tahun tanggal oktoberpetunjuk teknis pelaksanaan kode etik aparat pengawas intern pemerintah api) lingkungan pemerintah kabupaten lamongan disusun sebagai pedoman perilaku bagi pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi inspektur dalam mengevaluasi perilaku pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan. kode etik api lingkungan pemerintah kabupaten lamongan disusun dengan tujuan sebagai berikut: untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah khususnya wilayah pemerintah kabupaten lamonganparat pengawaspengawas kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. kode etik api lingkungan pemerintah kabupaten lamongan memiliki fungsi sebagai berikut: memberikan pedoman bagi setiap aparat pengawas intern pemerintah tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. dengan kode etik aparat pengawas intern pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. kode etik aparat pengawas intern pemerintah dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah. mencegah campur tangan pihak luar inspektorat kabupaten lamongan tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah. kode etik api lingkungan pemerintah kabupaten lamongan berlaku bagi pengawaslamongan, lembaga dan atau pihak lain yang dalamnya terdapat kepentingan daerahinspektorat kabupaten lamonganinspektorat kabupaten lamongan.lamongan sesuai dengan peraturan perundang undangan. kode etik api lingkungan pemerintah kabupaten lamongan lingkungan pemerintah kabupaten lamongan, dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi pengawaspengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan. prinsip etika pengawas intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten lamonganpengawaspengawaspengawaspengawaspengawasngawas
lampiran peraturan bawaslu republik indonesia nomor tahun tanggal novembern' sesuai dengan temuan fakta lapangan. apabila berdasarkan temuan faktual lapangan jawabrujukan peraturan hukum tak) apakah pasangan calon memiliki rekening khusus dana kampanye rkk)? tahun per. kpu tahun apakah rkk ditempatkan bank pemerintah atau per. kpu bukan bank pemerintah yang mempunyai tahun perwakilan provinsi dan atau kabupaten kota diseluruh wilayah provinsi untuk pemilu gubernur dan perwakilan kabupaten kota untuk pemilu bupati apakah pasangan calon sudah menyerahkan rekening khusus kpu provinsi atau kpu tahun kabupaten kota? apakah rkk disampaikan dan atau didaftarkan kpu provinsi atau kpu kab kota paling lambat tahun (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan oleh per kpu kpu provinsi atau kpu kabupaten kota? tahun dalam hal rkk dibuat atas nama tim kampanye, lampiran per kpu apakah pasangan calon membuat surat pernyataan tahun huruf dan contoh yang menerangkan bahwa rekening khusus lampiran per kpu pasangan calon tersebut atas nama tim kampanye? tahun penetapan kantor akuntan publik materi pengawasan rujukan peraturan hukum tak) apakah kpu provinsi atau kpu kabupaten kota per kpu mengumumkan secara terbuka pengadaan jasa audit tahun untuk melakukan audit laporan dana kampanye apakah kpu provinsi atau kpu kabupaten kota per kpu menyampaikan nama kap kepada api untuk tahun mendapat masukan berkenaan persyaratan ladministrasikap loh apakah kpu provinsi atau kpu kabupaten kota dan per dalam menetapkan kap memperhatikan masukan kpu tahuwakputapustentora menemipasyaraan: jean atau kpu kabupaten kota memenuhi persyaratan tahun membuat pernyataan tertulis atas materai bahwa. membuat pernyataan tertulis atas materai bahwa bukan merupakan anggota?membatalkan penetapan kap yang bagian keempat terbukti memberikan informasi yang tidak benar per kpu tahun terkait dengan persyaratan kap? lihat pertanyaan nomor enda kap yang dikatakan? kau ocetahungol kepada kap yang telah dibatalkan? per kpu tahun mantan akan anon enu kau setahun gta melanjutkan pelaksanaan audit? per kpu tahun pembukuan dan pencatatan dana kampanye materi pengawasan rujukan peraturan hukum tidak) apakah pasangan calon mempunyai pembukuan per kpu khusus penerimaan dan pengeluaran dana tahun kampanye apakah dana kampanye pasangan calon berupa per kpu sumbangan dalam apakah pembukuan khusus penerimaan dan per kpu pengeluaran dana kampanye pasangan calon terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon? apakah pasangan calon dan atau tim kampanye per kpu tahun mencatat semua penerimaan sumbangan dana kampanye baik berupa uang, barangan semua penerimaan sumbangan dana kampanye dalam rekening khusus apakah pembukuan dana kampanye dimulai (tiga) per kpu hari setelah pasangan calon ditetapkan dan ditutup tahunrujukan peraturan hukum tak)kabupaten kota (satu) hari bab iii per. kpu sebelum masa kampanye mulai tahun apakah pasangan calon menyampaikan laporan tahun penerimaan dana kampanye kepada kpu provinsi atau kpu kabupaten kota paling lambat (satu) bab iii per. kpu hari sesudah masa kampanye berakhir tahunperaturan hukum tidak) apakah dalam laporan penerimaan dana kampanye per kpu tercantum identitas penyumbang yang lengkap tahun meliputi \|nama? \|b.nama? c.nomor teleponyangdapatdihubungi? ad.fotocopyktp? apakah sumbangan dana kampanye dari poin (a) per perseorangan sebesar rp. (dua puluh kpupoin (b) per dan atau badan usaha non pemerintah, dihampiri kpu tahun dengan: were badan usaha non pemerintah? ib.fotokopi npp? apakah dalam pembukuan dana kampanye ada per kpu sumbangan dari kelompok, badan usaha yang tidak tahun apakah ada sumbangan yang diterima berasal dari bab ill per pihak sebagai berikut: kpu tahun jika ada berarti terjadi pelanggaran) \|a. negaraasing?sebutkan:. lembaga swasta asing termasuk perusahaan dan swasta yang ada indonesia dengan sebagian per kpu tahun sahamnya dimiliki oleh pihak asing? sebutkan iwa .$. . lembaga swadaya masyarakat asing? sebutkan per kpu kiss bussnbntosadianssissskasisi boss mini anak e'c 21csdkaaisba kets mnet onnnnan kan din e'c "sedan tahun perma samaran tahun badan usaha milik negara termasuk anak dan perusahaan dari badan usaha milik negara per kpu tahun tersebut? sebutkan. badan usaha milik daerah termasuk anak dan perusahaan dari badan usaha milik daerah per kpu tahun tersebut? sebutkan. dea nata kpud eta jelas identitasnya, meliputi per kpu tahun? sebutkan :.? sebutkan persyaratan? sebutkan :. apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal (lima puluh juta rupiah) apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari badan hukum swasta maksimal (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tee eee antara lain diindikasikan sebagai berikut pelanggaran)dalam jumlah kecil namun dicantumkan identitas penyumbang berupa perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama yang sama? savana peuansanyang peranti satu alamat? ee nama perusahaan yang memilikinya? segoe sbatampagemmate apabila jawaban adalah ada , maka segera lakukan investigasi atau penelusuran lebih lanjut laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye materi pengawasan rujukan peraturan hukum (ep maura penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada kpu provinsi atau kpu kabupaten kota paling lambat (tiga) hari setelah pemungutan tahun suara bab per kpu tahun pasangan calon lebih besar dari laporan penerimaanerahkan sumbangan tersebut kas daerah? apakah pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumberyang melanggar ketentuan poin per kpu tersebut atas nomor dan dikenai sanksi tahun pembatalan sebagai pasangan calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota? aliran sebagai sumbangan? porancaam pang laporan sebagai sumbangan? apakah hutang atau pinjaman pasangan calon dan per kpu tahun tkp( tim kampanye provinsi) tkk tim kampanye kabupaten kota) dicatatkan sebagai sumbangan? apakah hutang atau pinjaman pasangan calon dan tee kabupaten kota) dilaporkan sebagai sumbangan? jika pertanyaan dan dengan jawaban tidak maka segera lakukan investigasi. pelaksanaan audit dana kampanye materi pengawasan rujukan peraturan hukum tidakkabupaten kota menyerahkan laporan dana kampanye pasangan tahun calon kepada kap selambat lambatnya (dua) per kpu hari setelah laporan diterima? tahun apakah kap menyelesaikan audit laporan dana per kpu tahundkambuskan kepada bengawan pemain padi per ubah dihembuskan kepada pengawas pemilu? hasil audit dana kampanye materi pengawasan rujukan peraturan hukum tidak) apakah kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat apakah kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada tahun masyarakat paling lama (tiga) hari setelah bagian diterimanya hasil audit dari kap? ketiga per kpu tahun badan pengawas pemilihan umum ketua, ttd. nur hid sardinia, sosbadan pengawas pemilihan umum ini yang dimaksud dengananggota bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota yang melakukan pemeriksaan pengambilan kediantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bawaslu dan atau bawaslu provinsi paling lambat (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan kpu, kpu kip provinsi dan kpu kip kabupaten kota. permohonan sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu disampaikan kepada bawaslu paling lambat (enam belas) hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan kpu. ketentuan diubah dan diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:terdiri atas paling sedikit (satu) orang anggota bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota. dalam hal majelis pemeriksa lebih dari (satu) orang anggota bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota, majelis menunjuk (satu) orang ketua majelisketentuan diubah serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutpenyelesaian sengketa dinyatakan gugur apabila pemohon tidak hadir (dua) kali berturut turut setelah dilakukan pemanggil ditetapkan jakarta.12uwaslu kada adalah bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamngan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yang selanjutnya disebut pasangan calon,rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah provinsi dan kabupaten kota, selanjutnya disebut rekapitulasi, adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah provinsi dan kabupaten kota kecamatan atau kabupaten kota atau provinsi. saksi pasangan calon adalahnghitungan suara kpu provinsi, kpu kabupaten kota, dan ppk. pemantau, undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden d. pergerakan kotak suara adalah proses pengiriman kotak suara beserta isinya mulai dari tps sampai kpu kabupaten kota. penetapan hasil pemilu adalah penetapan perolehan suara peserta pemilu kada dan penetapan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten kota. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawasan pergerakan kotak suara dilaksanakan oleh pengawas pemilu lapangan, bawaslu kecamatan, dan bawaslu kabupaten kota. pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh: bawaslu kecamatanppk, bawaslu kabupaten kotakpu kabupaten kota, dan bawaslu provinsi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kada provinsi kpu provinsidalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu kada, bawaslu, bawaslu provinsi, dan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam mengawasi persiapan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kpu provinsi, bawaslu provinsi memastikan hal hal sebagai berikut: kpu provinsi telah menerima berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kota, dengan ketentuan: paling lambat (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kpu kabupaten kota selesai,provinsi wilayah tersebut. kpu provinsi telah menyampaikan pemberitahuan undangan kepada peserta rapat, yaitu saksi pasangan calon dan bawaslu provinsi serta kpu kabupaten kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu provinsi, paling lambat (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, saksi pasangan calon membawa mandat dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan proses rekapitulasi tingkat kpu provinsi dan undangan rapat, dan kpu provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam rapat pleno kpu provinsi yang terbuka untuk umum. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kpu provinsi, bawaslu provinsi memastikan: sampul berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kpu kabupaten kota, dan rincian perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah kpu kabupaten kota masih dalam keadaan tersegel dengan baik, kpu provinsi membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kabupaten kota, kpu provinsi meneliti dan membacakan: berita acara model kwk) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kpu kabupaten kota model db kwk) dan dicatat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kpu provinsi model dc kwk), dan rincian perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah kpu kabupaten kota lampiran model db kwk), dan dicatat dalam rincian perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah kpu provinsi lampiran model dc kwk). kpu provinsikpu kabupaten kota, kpu provinsi memberikan kesempatan kepada bawaslu provinsi, pasangan calon dan warga masyarakat, melalui saksi pasangan calon terkait,perolehan suara kepada kpu provinsi, kpu provinsi menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, kpu provinsi mencatat keberatan tersebut dalam berita acara keberatan, dalam hal kpu provinsi tidak menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf kpu provinsi membuat berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara setelah proses rekapitulasi selesai dilaksanakan, kpu provinsi memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada: saksi pasangan calon yang hadir masing masing (satu) rangkap, dan bawaslu provinsi. kpu provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tempat umum atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk kantor kpu provinsihasil perolehan suara pasangan calon kepada kpu provinsi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam mengawasi pelaksanaan penetapan hasil pemilu kada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan: pasangan calonapabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak terpenuhi, pasangan calon, dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada hurufketentuankedua sebagaimana dimaksud pada huruf, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagai pasangan calon terpilih dengan keputusan kpu provinsi atau keputusan kpu kabupaten kota, j . proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota, dan penetapan hasil pemilu kada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota dengan berpedoman pada peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terdapat keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilu kada dari pasangan calon mahkamah konstitusi, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan: kpu provinsi dan kpu kabupaten kota menyampaikan pemberitahuan kepada dprd provinsi dan atau dprd kabupaten kota berkenaan adanya keberatan tersebut paling lama (satu) hari setelah adanya keberatan, dalam hal amar putusan mahkamah konstitusiolak, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih kepada masing masing pasangan calon, bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota, dprd provinsi dan atau dprd kabupaten kota paling lambat (tiga) hari setelah menerima salinan putusan, dalam hal amar putusanerima sebagian atau seluruhnya, kpu provinsi dan kpu dan kpu kabupaten kota melaksanakan putusan akhir mahkamah konstitusi paling lambat (tiga) hari setelah menerima salinan putusan dan melaporkan kepada mahkamah konstitusi serta menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat (tiga) hari setelah pleno penetapan hasil, dan apabila putusan mahkamah konstitusi bersifat putusan sela, maka kpu provinsi dan kabupaten kota melaksanakan putusan mahkamah konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada mahkamah konstitusi. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ketiga tindak lanjut hasil pengawasan petugas yang menangani fungsi pengawasan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan. hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada diteruskan kepada petugas yang menangani fungsi penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti. dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan penetapan hasil pemilu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melaporkan kepada kepolisian negara republik indonesia sesuai tingkatan masing masing. apabila ditemukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam proses penetapan hasil pemilu bawaslu. pengawas pemilu mengawasi tindak lanjut penanganan pelanggaran oleh kpu kabupaten kota dan atau kpu provinsi serta aparat penegak hukum. bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan kepada bawaslu. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bawaslu kabupaten kota memastikanjika terjadi perbedaan jumlah suara antara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari ppk dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh kpu kabupaten kota. bawaslu provinsi memastikan jikaketentuan dan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten kota provinsi untuk pemilu kada kabupaten kota dan pemilu kada provinsi dengan tembusan kepada bawaslu. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka mengantisipasi terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota wajib melakukan hal hal sebagai berikut: melakukan identifikasi dan inventarisasi persoalan persoalan daerah yang potensial menjadi gugatan dalam perselisihan hasil pemilu, menyiapkan keterangan tertulis terkait pelanggaran yang dipermasalahkan perselisihan hasil pemilihan umum, membuat buku besar yang menggambarkan kronologis seluruh aktivitas yang sudah dilakukan pengawas pemilu dalam pemilu kada dihampiri alat bukti yang cukup dan ditandatangani oleh ketua dan anggota bawaslu, dan mempersiapkan data dan dokumentasi pengawasan dan penanganan pelanggaran yang lengkap dan akurat. data dan dokumentasi pengawasan dan penanganan pelanggaran yang lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud pada antara lain terdiri atas: dokumen dan catatan kronologis penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan objek perselisihan hasil pemilu, dokumentasi seluruh bukti bukti penanganan laporan temuan pelanggaran yang terkait dengan objek perselisihan hasil pemilu, dan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara beserta sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang terkait dengan objek perselisihan hasil pemilu sesuai tingkatsengketa pemilu kada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu kada. penyelesaian sengketa pemilu kada adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh bawaslu.pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdiri atas warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan atau peserta pemilu. para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dalam penyelenggaraan pemilu kada yang membawa sengketa bawaslu untuk memperoleh penyelesaian. pemohon adalah pihak pelapor yang laporannya dikategorikan sebagai sengketa pemilu kada setelah dilakukan kajian oleh bawaslu. memohon adalah pihak yang dilaporkan oleh pemohon dalam suatu sengketa pemilu kada. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bawaslu provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada pemilu kada provinsi yang melibatkan pihak: kpu provinsi, anggota dan atau pengurus partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, atau lembaga lain tingkat provinsi, dan pihak pihak kabupaten kota yang berbeda. bawaslu provinsi dapat menyelesaikan sengketa pada pemilu kada provinsi yang menurut pertimbangan bawaslu kabupaten kota tidak dapat diselesaikan oleh bawaslu kabupaten kotabawaslu kabupaten kota dapat menyelesaikan sengketa pada pemilu kada provinsi dan kabupaten kota yang menurut pertimbangan bawaslu kecamatan tidak dapat diselesaikan oleh bawaslu kecamatan. bawaslu kecamatan mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu kada yang melibatkan pihak anggota dan atau penguruslembaga, atau warga masyarakat tingkat kecamatan. sebelum mengambil alih penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada dan bawaslu terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada bawaslu bawahnya agar dapat menyelesaikan sengketa pemilu kadaalamuar negernipenyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukan adanya informasi yang seimbang dalam perselisihan hasil pemilihan umum, bahwa dalam perselisihan hasil pemilihan umum, pengawas pemilihan umum dapat memberikan keterangan yang seimbang dan sesuai fakta agar menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, bahwa dalam rangka menjaga integritas jajaran pengawas pemilihan umum dan mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan perselisihan hasil pemilihan umum perlu adanya mekanisme dan prosedur yangutuskan menetapkandalam peraturan ini adalah bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota. perselisihan hasil pemilihan umum, selanjutnya disebut php adalah perselisihan antara peserta pemilu dan kpu kpu provinsi kip aceh kpu kip kabupaten kota sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh kpu kpu provinsi kip aceh kpu kip kabupaten kota. pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta partai politik peserta pemilu dan calon anggota dewan perwakilan daerah. memohon adalah kpu, kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota. pihak terkait adalah pihak terkait langsung dan pihak terkait tidak langsung. saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penyelenggaraan pemilu. dalam pemberian keterangan mahkamah konstitusi, pengawas pemilu berpedoman kedudukan dan wewenang bagian kesatu kedudukan memberikan keterangan pengawas pemilu dalam php berkedudukan sebagai saksi yang netral sehingga keterangannya dipandang perlu oleh mahkamah konstitusi untuk menjelaskan fakta fakta terkait pengawasan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu. keterangan sebagaimana dimaksud pada adalah keterangan resmi lembaga pengawas pemilu. bagian kedua pemilu dpr, dpd, dprd, presiden dan wakil presiden pengawas pemilu yang berwenang memberikan keterangan mahkamah konstitusi dalam php pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd serta pemilu presiden dan wakil presiden adalah bawaslu. dalam hal dibutuhkan, bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota dapat memberikan keterangan sesuai dengan yurisdiksinya mahkamah konstitusi berdasarkan surat tugas bawaslu. bagian ketiga pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pengawas pemilu yang dapat memberikan keterangan mahkamah konstitusi dalam php pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: bawaslu provinsi untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur, atau bawaslu kabupaten kota untuk pemilu bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota. penilaian terhadap pengawas pemilu yang dapat memberikan keterangan mahkamah konstitusi berdasarkan kriteria sebagai berikut: berintegritas, netralitas, profesionalitas, memiliki solidaritas: tidak memiliki konflik kepentingan, memiliki kemampuan berkomunikasi, atau berkinerja baik. berdasarkan hasil supervisi dan pembinaan terhadap pengawas pemilu, bawaslu dapat memberikan keterangan mahkamah konstitusi untuk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila pengawas pemilu tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada bab iii tugas dan kewajiban pengawas pemilu dalam memberikan keterangan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dalam memberikan keterangan mahkamah konstitusi memiliki tugas: menghimpun data hasil pengawasan dan penyelenggaraan pemilu dari pengawas pemilu setiap tingkatan terkait pokok permohonan php, melakukan konsultasi kepada bawaslu untuk bawaslu provinsi, melakukan konsultasi kepada bawaslu dan bawaslu provinsi untuk bawaslu kabupaten kota, mendapatkan informasi tentang php mahkamah konstitusi, dan mengkonsolidasikan jajaran pengawas pemilu untuk tidak memberikan keterangan tanpa sepengetahuan dan surat tugas dari bawaslu. pengawas pemilu dalam memberikan keterangan berkewajiban: mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, memahami pokok permohonan, cc. membuat keterangan tertulis yang diputuskan dalam rapat pleno, menyiapkan dokumen dokumen dan bukti bukti yang dibutuhkan, membawa surat tugas dari bawaslu, mematuhi arahan bawaslu: dan mematuhi tata tertib persidangan php mahkamah konstitusi. keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dikonsultasikan kepada bawaslu, keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf wajib, keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh ketua dan atau anggota pengawas pemilu. bab tata cara pemberian keterangan bagian kesatu persiapan setelah penetapan hasil pemilu, pengawas pemilu melakukan koordinasi untuk persiapan php. pengawas pemilu memantau permohonan php yang teregistrasi mahkamah konstitusi. dalam hal permohonan php teregistrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi, bawaslu meminta salinan permohonan php. dalam hal bawaslu sudah mendapatkan salinan permohonan php, bawaslu segera menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota yang terkait dengan permohonan php mahkamah konstitusi. bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota segera menyiapkan keterangan tertulis setelah memperoleh salinan permohonan php. bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota menyusun keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada dengan melakukan konsultasi kepada bawaslu. keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada untuk memberikan penjelasan tentang pokok pokok perkara yang berhubungan dengan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu. keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada. keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada dipakai pada setiap halaman dan ditandatangani oleh ketua dan atau anggota pengawas pemilu. pengawas pemilu menyiapkan dokumen yang mendukung keterangan yang akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi sebagai berikut: berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara tempat pemungutan suara, berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara pps, ppk, kpu kabupaten kota, kpu provinsi, dan kpu, berita acara dan keputusan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,rekapitulasi data penanganan pelanggaran sesuai format rekapitulasi data penanganan pelanggaran dari bawaslu, data data terkait penanganan pelanggaran dimulai dari penerimaan laporan temuan, pengkajian, klarifikasi, bukti bukti, keputusan hasil pleno terkait tindaklanjut penanganan pelanggaran, dan rekomendasi pengawas pemilu terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran, dan dokumen dan atau data data lain terkait hasil kinerja pengawas pemilu yang dipandang perlu disampaikan dalam php mahkamah konstitusi. dokumen dan data lain sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam keterangan pengawas pemilu adalah keterangan resmi lembaga pengawas pemilu yang disampaikan secara tertulis. selain keterangan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dapat memberikan keterangan lisan. bagian kedua penulisan keterangan tertulis bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota membuat keterangan tertulis dengan format standar sebagai berikut: kepala surat, pembukaan yang terdiri dari: tempat dan tanggal surat keterangan dibuat, tujuan kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia, alasan pengawas pemilu memberikan keterangan, dan pihak pemohon dan memohon. cc. aspek pengawasan yang berisi uraian singkat tentangu dan tindak lanjut pengawas pemilu terhadap laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu, keterangan pengawas pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang ditangani pengawas pemilu selama proses penyelenggaraan pemilu, dan penutup terdiri dari: tanda tangan ketua dan atau anggota pengawas pemilu dan stempel pengawas pemilu, dan lampiran bukti. format penulgawas pemilu menyampaikan keterangan tertulis kepada mahkamah konstitusi berdasarkan surat tugas dari bawaslu. bagian ketiga pemberian keterangan lisan pemberian keterangan secara lisan diwakili oleh anggota pengawas pemilu yang disepakati dalam rapat pleno dan hadir dalam pembekalan php. anggota pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada harus menguasai materi keterangan tertulis dan dapat menyampaikan keterangan tertulis dengan baik. anggota pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada dalam memberikan keterangan lisan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar. pengawas pemilu memberikan keterangan lisan sesuai dengan keterangan tertulis yang dibuat pengawas pemilu. bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota dalam memberikan keterangan lisan pada mahkamah konstitusi didampingi oleh bawaslu. pengawas pemilu dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. bab larangan dan sanksi pengawas pemilu dilarang: menerima uang dan atau materi lainnya dari pihak pemohon, memohon, dan pihak terkait dalam rangka pemberian keterangan, memberikan janji yang dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu pihak, cc. menyampaikan keterangan lisan apabila mempunyai hubungan tertentu dengan pemohon, memohon, pihak terkait, dan atau materi permohonan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, memberikan keterangan mahkamah konstitusi tanpa surat tugas dari bawaslu, dan menjadi saksi bagi pihak pemohon, memohon, maupun pihak terkait. pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai mei kop pengawas pemilu bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota") nomor aganananaananananaaaaaa alan yth. ketua mahkamah kanan konstitusi lampiran ocean kanan jalan medan merdeka barat perihal keterangan tertulis nomor jakarta pusat bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota") terkait php.l. sehubungan dengan adanya surat mahkamah konstitusi nomor., tertanggal., perihal., terkait adanya perkara perselisihan hasil pemilihan umum php) provinsi kabupaten kota ") tahun. " yang telah diajukan dan didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia pada tanggal . dengan nomor perkara php.oleh: pemohon :. weo.e melawan memohon :.oooooenn perkenankanlah ketua dan anggota majelis hakim yang mulia, bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota ) menyampaikan keterangan sebagai berikut aspek pengawasan dst. aspek tindak lanjut pelanggaran dst. keterangan bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota") berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. dst. uraian singkat jumlah dan jenis pelanggaran pelanggaran administrasi pemilu anaananaanatanannal dst. pelanggaran pidana pemilu nnnnananannananannanannnnn dst. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu anaananaanatanannal dst. demikian keterangan bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota")bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota ) stempel pengawas pemilu keterangan: sesuai dengan nama lembaga. tempat dan tanggal pembuatan keterangan tertulis sesuai jenis php pemilu anggota dpr. dpd, dan dprd pemilu presiden dan wakil presiden. s8x) sesuai daerah sesuai tahun ditanda tangani oleh ketua dan atau anggota pengawas pemilu badan pengawas pemilihan umum ketua, ttd muhammad
an)mpercepat proses dan optimalisasi penyelesaian sengketa pemilihan umum perlu dilakukan perubahan peraturan badan pengawas pemilihan umum, bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan hukum masyarakat dan transparansi penyelesaian sengketa pemilihan umum, perlu dilakukan perubahan tata cara penyelesaian sengketadua) angka yaitu angka dan angka serta angka dihapusdihapus kesepakatan perdamaian adalah dokumen tertulis yang berisikan kesepakatan tertulis para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarahketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:hurufdan atau. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawas pemilu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu. bawaslu menyelesaikan sengketa antara partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan kpu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan kpu tentang penetapan partai politik peserta pemilu. bawaslu atau bawaslu provinsi menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu dengan kpu, kpu kip provinsi, dan kpu kip kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan kpu, kpu kip provinsi, dan kpu kip kabupaten kota kecuali keputusan kpu mengenai hasil pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelesaian sengketa pemilumusyawarahditerimanya laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak laporan atau temuan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil. ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:. temuan sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pengawasan pengawas pemilu,dengan menyisipkan (satu) diantara dan yaitu ya), sehingga berbunyi sebagai berikut:maka bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa pemilu dalam jangka wakt(4a) permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa pemilu.tambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:ermohonan sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk sengketa pemilu antar peserta pemilu. permohonan sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan kepada pengawas pemilu sesuai dengan tingkatan pada tempat terjadinya sengketa. ketentuan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:cc. calon anggota dpr, dpd dan dprd yang tercantum dalam daftar calon sementara dan atau daftar calon tetap, dan bakal calon anggota dpd yang telah mendaftarkan diri kepada kpuantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: permohonan sengketa pemilu antar peserta pemilu dapat disampaikan secara tertulis yang diantar langsung atau dikirim melalui faksimili. ketentuan disisipkan (empat) yakni (2a), (2b), (2c) dan (2d), sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan sengketa pemilu yang berkaitan dengan keputusan kpu, kpu kip provinsi, dan kpu kip kabupaten kota, disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan memuat syarat formal dan syarat materiil permohonan. syarat formal sebagaimana dimaksud pada memuat lembaga yang dituju, identitas pemohon dan memohon. (2a) syarat formal berupa lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada yakni: dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan kpu, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada adalah bawaslu, dan dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan kpu provinsi kip aceh atau kpu kabupaten kota kip kabupaten kota, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada adalah bawaslu provinsi. (2b) identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama pemohon, alamat pemohon, telepon fax, dan kedudukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam (2c) identitas memohon sebagaimana dimaksud terdiri atas: nama memohon, alamat memohon, telepon fax, dan kedudukan memohon sebagaimana dimaksud dalam (2d) alamat pemohon dan atau memohon sebagaimana dimaksud pada (2b) dan (2c) adalah alamat tempat tinggal pemohon dan atau alamat lembaga institusi yang diwakilinya. syarat materiil sebagaimana dimaksud pada memuat: kewenangan menyelesaikan sengketa,bermaterai enam ribu rupiah).ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan sebagaimana dimaksud dalam dihampiri dengan data dan dokumen tertulis pendukung sebanyak (sembilan) rangkap. data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada diberi materai secukupnya. permohonan sengketa pemilu diajukan tanpa dikenakan biaya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan sengketa pemilu terkait keputusan kpu, kpu kip provinsi, dan kpu kip kabupaten kota diajukan kepada bawaslu atau bawaslu provinsi melalui sekretariat. permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada melampirkan data dan dokumen pendukung berupa: keputusan kpu, kpu provinsi kip aceh, dan kpu kabupaten kota kip kabupaten kota yang dipersengketakan, dan data dan atau dokumen lain. dalam hal pemohon akan menghadirkan saksi dan atau ahli maka permohonan sengketa dihampiri daftar saksi dan atau daftar ahli yang memuat: identitas saksi dan atau ahli, dan pokok pokok keterangan saksi dan atau ahlimberitahukan bahwa permohonan tidak lengkap dan berkas permohonan dapat diminta kembali oleh pemohon. ketentuan diubah dan ditambahkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:permohonan yang telah registrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengkajian. kajian sebagaimana dimaksud pada berisi: kelengkapan dan keabsahan syarat formal dan materil permohonan, dan b.analisis awal bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar oleh bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dalam membuat keputusan pendahuluan. kajiankeputusan pendahuluan berisikan: permohonan sengketa pemilu dinyatakan diterima, atau permohonan sengketa pemilu dinyatakan tidak dapat diterima. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf apabila memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam dalam hal keputusan pendahuluan menyatakan suatu permohonan dinyatakan diterima, permohonan dilanjutkan dengan musyawarah. keputusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemohon melalui surat disertai surat undangan musyawarahkeputusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada pemohon melalui surat. ketentuan bab dan dihapus sehingga dan berbunyi sebagai berikut: dihapus. dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:jaga ketertiban dan keamanan musyawarah, menghadiri musyawarah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, menunjukan sikap sopan dalam mengikuti proses musyawarah, dan mematuhi dan mentaati tata tertib proses musyawarah. pemohon, memohon, pihak terkait, saksi, dan ahli menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya, setelah mendapat ijin dari anggota pengawas pemilu yang memimpin jalannya musyawarah. pemohon, memohon dan atau pihak terkait wajib menghadiri proses musyawarah dan dapat didampingi oleh kuasa hukum. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemohon, memohon, pihak terkait, saksi, ahli, dan pengunjungpengawas pemilu dan para pihak, memberikan pernyataan dalam musyawarah yang isinya berupa ancaman terhadap independensi pengawas pemilu. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: musyawarah dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa. musyawarah dengan mempertemukan para pihak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pimpinan musyawarah menjelaskan dan menetapkan agenda musyawarah, pimpinan musyawarah mempersilahkan kepada pemohon dan memohon untuk memperkenalkan diri, cc. pimpinan musyawarah mempersilahkan kepada pemohon dan memohon mengemukakan permohonan dan jawaban atas permohonan, pimpinan musyawarah mempersilahkan kepada para pihak untuk mengajukan data dan dokumen serta keterangan pihak lain yang dapat memperkuat pendapat dan keterangan masing masing pihak, pimpinan musyawarah dapat menghadirkan pengawas pemilu dan melakukan penelitian yang mendalam guna mengefektifkan jalanya proses musyawarah, dan atau pimpinan musyawarah mempersilahkan kepada para pihak menyimpulkan dari masing masing pendapat dan keterangan. keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf kecuali pengawas pemilu dan jajaran kpu, dilakukan dengan terlebih dahulu menandatangani berita acara sumpah janji. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada para pihak tetap pada pendapat, keterangan, dan pendirian masing masing serta tidak tercapai kesepakatan, maka pimpinan musyawarah memberikan alternatif penyelesaian. alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud pada merupakan alternatif solusi terbaik berdasarkan pendapat dan keterangan masing masing pihak yang ditawarkan oleh pimpinan musyawarah kepada para pihak guna mencapai kesepakatan. alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pleno pengawas pemilu. dalam hal musyawarah tetap tidak mencapai kesepakatan setelah para pihak ditawarkan alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud pada maka pengawas pemilu mengambil keputusan. keputusan sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat kecuali terhadap verifikasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam dan pencopotan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dpr. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam adalah anggota pengawas pemilu. pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh asisten. penentuan anggota pengawas pemilu dan asisten sebagaimana dimaksud pada dan diputuskan dalam rapat pleno pengawas pemilu. asisten sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi paling sedikit persyaratan sebagai berikut: paham dalam bidang kepemilikan, berpengalaman dalam penyelesaian sengketa, cc. nonpartisan dan imperial, tidak memiliki konflik kepentingan dengan pemohon dan memohon, dan profesional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:memohon tidak hadir dalam musyawarah setelah dipanggil (dua) kali berturut turut secara sah, pengawas pemilu menyatakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1l) dalam hal musyawarah tercapai kesepakatan, dibuat berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh pemohon, memohon dan pimpinan musyawarah. setelah berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pengawas pemilu menerbitkan keputusan pemberitahuan yang menyatakan musyawarah telah tercapai kesepakatan. ketentuan dkeputusankeputusan sebagaimana dimaksud pada pada pokoknya dapat berupa: keputusan yang mengabulkan permohonan pemohon baik seluruhnya ataupun sebagian, atau keputusan menolak permohonan pemohon. keputusan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada para pihak dan diumumkan kepada publik. format dan isi formulir keputusan penyelesaian sengketa pemilu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bawaslu ini. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelesaian sengketa antar peserta pemilu yang terjadi tempat kejadian dilakukan dengan memperhatikan tahapan penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana dimaksud dalam dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pengawas pemilu segera membuat keputusan penyelesaian sengketa pemilu. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan formulir sebagaimana lampiran dalam peraturan ini. diantara bab viii dan bab disisipkan bab yakni bab viii dan bab viii dan diantara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga bab viii dan bab viii berbunyi sebagai berikut: bab viii ketentuan lain lain dalam hal bawaslu mendelegasikan penyelesaian sengketa pemilu kepada bawaslu provinsi, sengketa tersebut diselesaikan dalam jangka waktu hari kerja sejak pemohon mengajukan permohonan sengketa bawaslu provinsi. teknis penyelesaian sengketa pemilu dijabarkan lebih lanjut didalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan keputusan bawaslu. bab viii ketentuan peralihan dalam hal penyelesaian sengketa pemilu yang sedang diproses pada saat peraturan ini ditetapkan maka proses penyelesaian sengketa tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelum peraturan ini diundangkanjuli tanda terima berkas permohonan tanda terima berkas permohonan nomor $.ooooooooooooooooooooooo.) nama pemohon :.e.n berkas yang sudah diserahkan terdiri dari telo jones berkas tampak keterangan aan a yaitu pada hari. tanggal. jam. diterima pada: hari nakaaanannaaaa aan tanggal jam nnnaanannaaanannaaa andaftar isian kelengkapan berkas permohonan kelengkapan berkas permohonan jenis dokumen jumlah lengkap tidak keterangan lengkap informan sape pena dea pen aja berkas sudah lengkap belum lengkap ) kenananaanananany lahan2013 pemohon petugas penerima ttdhari kannanaanan anna aan tanggal oom jam anannaana nana naan ana naa anna aan aan petugas penerima bidang penyelesaian sengketa ttd ttd formulir model kajian sengketa pemilu bahwa pada hari., tanggal. telah dibuat kajian oleh . (anggota pengawas pemikaji,terhadap memohon kananaanananaanana naa aa. berkedudukan sebagai komisi pemilihan umum kpu), komisi pemilihan umum provinsi komisi independen pemilihan aceh kpu provinsi kip aceh)libelkajian ini sebagai berikut: demikian kajian ini dibuat untuk kemudian dituangkan dalam keputusan pendahuluan. jakarta,.dd yyyy bawaslu bawaslu provinsi anggota formulir model keputusan pendahuluanaannan nana aan aan tempat tanggal lahir .iii.n alamat akanaanan ana pekerjaan kannananan namanyakajipengawas pemilu telah melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut: bahwa pengawas pemilu terhadap hasil kajipermohonan diterima atau permohonan tidak diterima. menyatakan permohonan pemohon ditindaklanjuti proses musyawarah (apabila diterima). demikian diputuskan oleh )., )., ). masing masing sebagai anggota pengawas pemilu. anggota pengawas pemilu kop formulir model pemilu berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa pemilu secara musyawarah dan mufakat nomor lo. johnananaanannan nana aan anna aan tinggal tempat, tanggal lahir . pekerjaan jabatan nnkaanananan nana nana nana aan aan aan selanjutnya disebut sebagai memohon ii. pokok permohonan uraian sengketa pemilu bahwa. jean bah wa.coe bahwa. pendirian pemohon tuntutan) bahwa. bahwa. bahwa. pendirian memohon jawaban) bahwa. bahwa. bahwa. wee.nananaanaanan nana anna aan hari dan tanggal dibuatnya nnananaanaanan nana anna aan kesepakatan pemohon memohon disaksikan oleh pimpinan musyawarah anggota pengawas pemilu tembusan pemohon, memohon, kpu lang instansi terkait: dan arsip. . kop il. pengawas formulir model pemilu keputusan pemberitahuan kesepakatan pengawas pemilihan umum keputusan pemberitahuan kesepakatan nomor :. menimbang :a.musyawarah dipimpin oleh anggota pengawas pemilu atas nama. dan asisten. bahwa pengawas pemilu telah memimpin musyawarah para pihak dengan hasil sebagai berikut: bahwa pengawas pemilu terhadap hasil musyawarah, mengambil kesimpulan para pihak telah mencapai kesepakatan sebagai tertuang dalam berita acara kesepakatan nomor.tanggal.yang ditanda tangani oleh pemohon, memohon, dan disaksikan oleh pemimpin musyawarah.menetapkan pemohon dan memohon telah mencapai kesepakatan. kenanananany anna pengawas pemilihan umum ketua, ttd kop pengawas formulir model pemilu keputusan sengketa badan pengawas pemilihan umum keputusan sengketa nomor :. menimbangpengawas pemilu telah memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut: pokok permohonan dan jawaban memohon fakta fakta dan keterangan pihak lain pertimbangan hukum. bahwa pengawas pemilu terhadap hasil musyawarahkeputusan yang mengabulkan permohonan pemohon baik seluruhnya ataupun sebagian, keputusan menolak permohonan pemohon, keputusan verifikasi ulang, atau keputusan memenuhi syarat. demikian diputuskan dalam rapat pleno pengawas pemilu oleh )., )., ). masing masing sebagai anggota pengawas pemilu. anggota pengawas pemilu, oma ttd ttdaaananaaanaaa tempat tanggal lahir . alamat nakaaananaaan pekerjaan kakaknananannan,ococoocooooooooooooooooooooooooo. demikian diputuskan dalam rapat pleno bawaslu atau bawaslu provinsi oleh ).,g ijen, "pengawas" pemilu formulir model inaanaaaaanaanananaanaan provinsi nnanaaaanaaanaaanaaan kabupaten akanannannanaananaanaan kota kecamatan nanaananananaanaaaaaan desa nanaananananaanaaaaaan nomor permohonan onnanaanannan nana aan aan ana anna tinggal tempat, tanggal lahir . pekerjaan jabatan kaanananannanaaa nana ana ana aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jeunberita acara musyawarah nomor permohonan :.ooocoooooooooooooooooooooooo. susunan musyawarah musyawarah pimpinan musyawarah nanaanananaaeaae anggota bawaslu bawaslu provinsi) asisten nanaalananaaeee anggota bawaslu bawaslu provinsi) atauj. pimpinan musyawarahpekerjaan jabatan .i.ocean kewarganegaraan bknakanannaaanaaaaaananana alamat bnaananananananaanananananaanaaan nomor telepon oom nomor faksimili bnaananananananaanananananaanaaan ii. nama ponanananananaanananan aan pekerjaan jabatan .i.ioe kewarganegaraan bknakanannaaanaaaaaananana alamat bnaananananananaanananananaanaaan nomor telepon bedakanananananaalaaaaananana nomor faksimili bnaananananananaanananananaanen, selanjutnya disebut . 22nnnnnnnnnnnnnnsn\|tempat, tanggal lahir umur agama bondaananaanannanaana aan pekerjaan dognakananananannn aan jabatan bnaananananananaanananananaanaaan kewarganegaraan bnknakakaanannnlaaaaaan alamat bnaananananananaanananananaanaaan nomor telepon bnaananananananaanananananaanaaan nomor faksimili bnaananananananaanananananaancbn, selanjutnya disebutformulir model surat panggilan (kop "pengawas" pemilu jakarta, .oeoananna anna tanggal bedakananananaanaleaanaaa lala jam bedakananananaanaleaanaaa lala tempat gedung bawaslu jl. m.h. thamrin no, jakarta pusat acara bkaakananananaana , menimbang: sa. bahwatahun luar negeri,pengawas pemilu luar negeri dibentuk pada perwakilan republik indonesia dengan jumlah pemilih paling sedikit (lima ribu) orang. antara dan disisipkan (enam) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawas pemilu luar negeri berkedudukan perwakilan republik indonesia luar negeri. pengawas pemilu luar negeri berjumlah paling sedikit (tiga) orang setiap perwakilan republik indonesia. susunan keanggotaan pengawas pemilu luar negeri terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. anggota pengawas pemilu luar negeri diangkat dari warga negara indonesia yang berdomisili luar negeri. pembentukan pengawas pemilu luar negeri dilakukan dengan cara penjaringan calon pengawas pemilu luar negeri. penjaringan calon pengawas pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala perwakilan republik indonesia melalui tahapan: pengumuman, pendaftaran, dan seleksi. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui: media cetak dan atau media elektronik, b.papan pengumuman kantor perwakilan republik indonesia, pemanggilan, sosialisasi, dan atau media lain. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mengajukan surat atau mengisi formulir. seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memilih paling sedikit (enam) nama calon pengawas pemilu luar negeri untuk diusulkan kepada bawaslu. dalam hal hasil penjaringanlakukan proses penjaringan ulang. dalam hal hasil penjaringan ulang juganyampaikan hasil penjaringan kepada bawaslu. bawaslu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan syarat calon pengawas pemilu luar negeri. dalam hal nama calon pengawas pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi syarat, bawaslu mengembalikan dan meminta nama calon pengganti kepada kantor perwakilan republik indonesia. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan bawaslu ini mulai berlaku: peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor tahun tentang pengawas pemilihan umum luar negeri, danerubahanutir butir perubahan rencana strategis badan pengawas pemilihan umum bab pendahuluan kondisisuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umumlebih lanjut dijelaskan bahwabawaslu) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban "", yang meliputi mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mengelolarevisi rencana strategis bawaslu disusun berdasarkan: pertama, undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, dimana memperkuat organisasi bawaslu dengan mengubah pengawas pemilu tingkat provinsi menjadi permanen. dalam undang undang nomor tahun pengawas pemilu tingkat provinsi masih hoc dan dikenal dengan nama pengawas pemilu provinsi bawaslu provinsi). sedangkan dalam undang undang nomor tahun pengawas pemilu tingkat provinsi sudah bersifat permanen dan dikenal dengan nama badan pengawas pemilu provinsi bawaslu provinsi). dewan kehormatan sudah bersifat permanen dan dikenal dengan nama dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp), yang sebelumnya masih bersifat hoc. kesekretariatan bawaslu ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal. tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawas pemilu bertambah dengan diatasnya pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu(pra tahapan), pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan penindakan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan dkpp, menangani pelanggaran dan meneruskannya, dan menyelesaikan sengketa. keduawewenang bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu.sebelumnya, putusan mahkamah konstitusi puu viii telah menempatkan bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana kpu. dengan putusan ini, secara kelembagaan bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari kpu, jajaran pengawas pemilu juga tidak lagi diusulkan dan mandiri, seperti diatur oleh uud kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang bawaslu tersebut telah memunculkan kembali harapan publik kepada bawaslu atas kemampuannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum pemilu, menangani kasus kasus pelanggaran pemilu, dan menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. sebelumnya, banyak pihak yang pesimistis atas masa depan lembaga pengawas pemilu, mengingat selama pemilu bawaslu selalu mengeluhkan soal ketergantungannya kepada kpu (dalam hal rekrutmen anggota) dan kelemahan organisasi, serta keterbatasan wewenang, sebagai biang atas rendahnya kinerja bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu. dengan mempertimbangkan perubahan perubahan peraturan pemilu maupun dengan melihat perkembangan dinamika politik lingkungan pemilih, partai politik peserta pemilu, ataupun penyelenggara pemilu. kemampuan memetakan masalah masalah hukum pemilu tersebut merupakan bahan dasar bagi bawaslu dalam merevisi rencana strategis pengawasan pemilu penegakan hukum pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu depan, khususnya dalam menghadapi pemilu potensi dan permasalahan dengan pemberlakuperkuat lembaga pengawas pemilu, yakni bawaslu dan jajarannya sampai tingkat desa kelurahan. penguatan tersebut dapat dilihat dari penempatan posisi, organisasi dan fungsi bawaslu sebagai lembaga mandiri, yang bukan lagi merupakan bagian dari kpu dan yang dibentuk oleh kpu namun sebagai lembaga dengan kedudukan sejajar dengan kpu bersifat nasional, tetap dan mandiri. dengan mengubah keberadaan bawaslu provinsi menjadi bawaslu provinsi yang artinya mengubah kelembagaan pengawas pemilu provinsi yang semula bersifat sementara atau adoc dan kini menjadi permanen, tingkat pusat yang semula sekretariat dipimpin oleh seorang kepala sekretariat dari kalangan birokrat setingkat eselon dan kini menjadi sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dari kalangan birokrat eselon tentunya kondisi tersebut berimplikasi pada jumlah staf sekretariat yang cukup besar, dapat menyusun, mengajukan dan mencairkan anggaran sendiri. disamping wewenang bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu, dimanadengan begitu besar dan luasnya kewenangan bawaslu tentunya banyak harapan yang ingin dicapai demi suksesnya penyelenggaraan pemilu yang berpedoman pada asasisiensi dan efektivitas. namun berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan kelemahan dan hambatan dari luar akan mengganggu kinerja lembaga bawaslu. disisi lain bawaslu juga perlu mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja bawaslu. berbagai macam permasalahan dan tantangan serta berbagai macam potensi dan peluang tentunya akan sangat penting bagi bawaslu dalam perumusan revisi rencana strategis badan pengawas pemilu kekuatan dan peluang kekuatan atau potensi dan peluang yang dimiliki oleh badan pengawas pemilihan umum bawaslu) dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, meliputi beberapa hal sebagai berikut pertama kelembagaan, putusan mahkamah konstitusi puu viii membuat tentang penyelenggara pemilihan umum telah menempatkan bawaslu sebagai lembaga mandiri. bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari kpu, bawaslu juga tidak lagi dibentuk, dan mandiri, seperti diatur oleh uud kedua organisasi, keanggotaan bawaslu diseleksi oleh tim seleksi yang sama untuk pemilihan kpu dan ditetapkan oleh presiden. hal ini memperkuat bawaslu sebagai lembaga yang independen dan tidak tergantung lembaga lainnya. ketiga sumber daya manusia, rekrutmen anggota bawaslu dilakukan bersamaan rekrutmen anggota kpu yang dilakukan oleh tim seleksi yang sama. dan untuk anggota bawaslu provinsi dilakukan oleh bawaslu sendiri, sedangkan anggota bawaslu kabupaten kota dilakukan oleh bawaslu provinsi. keempat program kerja, dengan dimilikinya sejumlah sumber daya manusia yang ada bawaslu, baik yang memiliki kemampuan dalam mendukung program kerja pengawasan maupun sumber daya manusia yang mendukung kerja kerja internal organisasi. sumber daya yang ada didukung oleh struktur organisasi, standard operating procedure sop) dan job description serta aturan internal yang menjangkau hingga pengawas pemilu lapangan yang ada desa kelurahan. kelima penegakan hukum, bawaslu memiliki kekuatan untuk mendorong instansi yang berwenang baik kpu (berkenaan dengan pelanggaran administratif) maupun kepolisian (berkenaan dengan pelanggaran pidana) untuk melakukan penegakan hukum pemilu (election law enforcement) diberbagai tahapan pelaksanaan pemilu, sesuai dengan tahun tentang penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. keenam, strategi pengawasan, berdasarkan pengalaman dalam melakukan pengawasan pemilu tahun yaitu: pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, serta pemilu presiden dan wakil presiden, juga telah mendorong self improvement and learning pada segenap individu yang bekerja dan mendukung kerja pengawasan pemilu dalam melakukan strategi pengawasan dalam bentuk tindakan pencegahan pelanggaran sejak hulu, tengah, hingga hilir tentang pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat tps. melakukan penindakan atas pelanggaran serta sengketa pemilu secara persuasif dan transparansi serta akuntabilitas. ketujuh, tugas, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh bawaslu dan bawaslu sebagaimana diatur dalam bab iv, bagian ketiga, undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. kedelapan, bawaslu telah membangun untuk melakukan pengawasan pemilu dengan lembaga lembaga pengawasan lainnya, stakeholders dan juga masyarakat. kesembilan, untuk menunjang kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu dibentuk sekretariat jenderal yang berasal dari pegawai negeri sipil setingkat eselon kesepuluh, dukungan dana tersendiri dari anggaran apbn, sekretariat jenderal, logistik, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah akan mampu meningkatkan kapasitas bawaslu dan bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. kesebelas, pemikiran dan masukan dari organisasi masyarakat sipil oms cso) yang merupakan tulang punggung masyarakat serta masukan dari peserta pemilu terhadap kinerja bawaslu adalah wujud pengawasan partisipatif untuk terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. permasalahan dan tantangan berbagai potensi dan peluang tersebut diatas merupakan kekuatan untuk bawaslu bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya. namun bawaslu dan sekretariat jenderal juga harus melihat secara jernih dan realistis terkait dengan permasalahan permasalahan dan tantangan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban. beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: pertama, regulasi atau payung hukum yang telah berubah dari undang undang tahun tentang penyelenggara pemilu menjadi tahun tentang penyelenggara pemilu, dari undang undang tahun tentbawa implikasi pada tuntutan agar penyelenggaraan pemilu benar benar berjalan dengan demokratis. kedua, kelembagaan dari panitia pengawas pemilu yang bersifat hoc menjadi bawaslu yang bersifat tetap hingga tingkat provinsi, bawaslu dituntut untuk mampu menggerakkan seluruh kapasitas pengawasan pemilihan umum secara nasional dan berkesinambungan. ketiga, pengembangan struktur organisasi, yang dimiliki bawaslu belum sepenuhnya mengabdi pada kebutuhan untuk mendukung bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. selain itu standard operating procedure sop) dan job description masih perlu pengembangan lebih lanjut. untuk itu upaya memperkuat struktur maupun aturan main kelembagaan dapat menjadi sebuah pilihan untuk dilakukan. keempat, permasalahan faktual berkenaan dengan sumberdaya manusia yang meliputi integritas, kredibilitas, solidaritas, disparitas kemampuan, serta kesiapan dalam memberdayakan sumberdaya manusia yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas pemilu depan. kelima, kapasitas dan pemahaman anggota bawaslu terhadap hukum mempertegas adanya perbedaan komitmen antara para aparat penegak hukum polri dan kejaksaan) dan bawaslu. selain itu masih terdapat hal hal lain yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum. keenam, kesenjangan antara semangat dan persepsi bawaslu dengan semangat dan persepsi dari penegak hukum lainnya yang menempatkan pelanggaran pidana pemilu seperti pelanggaran pidana biasa (ordinary crime). padahal pelanggaran pemilu memiliki dampak yang serius terhadap upaya pelaksanaan pemilu yang uber dan judul sebagai prasyarat mewujudkan pemilu yang demokratis. ketujuh, berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu, maupun hal hal yang bersifat seremonial kenegaraan. sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang undang belum sepenuhnya memiliki posisi (pengakuan) politik yang proporsional dari instansi terkait lainnya. secara faktual proporsionalitas posisi kelembagaan secara politik sangat penting bagi bawaslu karena hal itu berpengaruh pada upaya dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan instansi yang terkait yang selanjutnya diyakini berpengaruh pada peningkatan kualitas pengawasan pemilu. kedelapan, belum adanya model partisipatif dalam pengawasan pemilu yang dijadikan acuan atau standart, sehingga pengembangan konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu hanya pada tataran "trial and error" atau uji coba. kesembilan, perilaku masyarakat yang destruktif akibat begitu besarnya harapan masyarakat terhadap peran pengawasan pemilu yang dilakukan oleh bawaslu namun berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat akan lemahnya penegakan hukum. kesepuluh, kurangnya kemampuan dan kapasitas internal bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan yang partisipatif. terutama berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif. kesebelas, belum optimalnya jaringan komunikasi pengawasan pemilu yang dikembangkan oleh bawaslu. sehingga perlu membangun social capital, karena bawaslu sumber berita berkenaan pengawasan pemilu. keduabelas, perselisihan antar penyelenggara pemilu seperti bawaslu dengan kpu atau bawaslu dengan kepolisian dan atau kejaksaan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu hanya akan melemahkan energies penyelenggara pemilu itu sendiri. bab visi, misi, tujuan dan sasaran strategi visi badan pengawas pemilihan umum telah menetapkan visi tahun sebagai berikut tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemiluisi misi (mission) adalah pernyataan pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. misi lebih terkonsentrasi saat ini dan merupakan target target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses proses dalam organisasi dan tingkat kinerja yang diinginkan bawaslu yaitu terwujudnya pemilu yang demokratis. mengacu pada visi bawaslu, maka misi bawaslu dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, yaitu: memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan, memperkuat integritas pengawasan pemilu, mengawal integritas penegakan hukum pemilu, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi badan pengawas pemilihan umumbadan pengawas pemilihan umumbadan pengawas pemilihan umumgawasan penyelenggara pemilu. sejalan dengan itu indikator kinerja masing masing tujuan harus menggambarkan tugas, fungsi dan peran badan pengawas pemilihan umum dalam rangka melaksanakan pilar pilar demokrasi dan merupakan indikator kinerja utama badan pengawas pemilihan umum yang diuraikan sebagai berikut: utama meningkatkan kualitas persentase kenaikan jumlah pengawasan pemilu untuk pengaduan laporan mewujudkan pemilu yang pelanggaran oleh demokratis sebagai bagian dari masyarakat dan peserta konsolidasi demokrasi pemilu persentase pemahaman masyarakat dan peserta pemilu tentang peraturan pengawasan pemilu pelanggaran pemilu persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan persentase rekomendasi pemilu yang ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang persentase jumlah layanan permohonan penyelesaianintegritas persentase jumlah pengawasan penyelenggara pengaduan laporan kode pemilu etik yang ditangani adanya dugaan pelanggaran kode etik. persentase jumlah pengaduan kode etik yang disidangkan persentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan tujuan tujuan yang akan diwujudkan pada tahun tersebut selanjutnya kpu dan bawaslu menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu dalam upaya untuk menuju negara indonesia yang demokratis. sistem penyelenggaraan pemilu demokratis berdasarkan prinsip uber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan judul (jujur dan adil) dapat dicapai melalui kesadaran tinggi dan dukungan setiap stakeholders pemilu termasuk kpu dan bawaslu beserta jajarannya yang diberi amanat undang undang sebagai penyelenggara pelaksanaan dan pengawas pemilu. titik berat yang diharapkan sebagai lembaga penyelenggara pengawas pemilu dalam rangka menuju pemilu demokratis adalah bagaimana menumbuhkan dan membangun dampak positif sebagai penyelenggara pemilu yang tidak berpihak. dalam penyelenggaraan pemilu banyak celah kecurangan yang akan dilakukan peserta pemilu dan potensi kecurangan akan terjadi pada penyelenggara pemilu. potensi kecurangan maupun penyelewengan wewenang berdampak buruk pada kualitas pemilu. proses pemilu yang penuh intrik, politik uang dan kecurangan lainnya dapat dipastikan penyelenggaraan pemilu akan melahirkan wakil rakyat dan pemimpin pemimpin tidak berkompetensi serta tidak berintegritas. rakyat berharap harap pada setiap periode pemilu akan hadir pemimpin yang benar benar berkualitas memimpin dan dipercaya menjadi pengambil kebijakan kebijakan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita cita negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. oleh karena itu peran bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi penting untuk meningkatkan kualitas diri menjadi sumber aspirasi dan sekaligus menjadi motor kesadaran masyarakat sipil (civil society) ikut berperan melakukan pengawasan langsung secara sukarela dan swadaya demi terwujudnya pemilu yang demokratis. kehadiran lembaga bawaslu berproses menjadi kebutuhan pada setiap tahapan pemilu dan akan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan tujuan demokrasi sebagaimana telah diatur dalam perundang undangan dalam sistem ketatanegaraan negara kesatuan republik indonesianingkatnya derajat persentase kenaikan jumlah kemampuan masyarakat dan laporan pelanggaran oleh peserta pemilu dalam masyarakat dan peserta memahami aturan pemilu pengawasan pemilu persentase pemahaman masyarakat dan peserta pemilu tentang peraturan pemilu pemilu temuan pelanggaran pemilu meningkatnya kualitas persentase jumlah layanan pelayanan laporan laporan dan temuan pelanggaran pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang meningkatnya kualitas persentase jumlah layanan pelayanan penyelesaian permohonan penyelesaian sengketatujuan meningkatkan integritas pengawasan penyelenggara pemilu bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilihan umum harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju pemilu yang ideal dan demokratis. memenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu pilar bagi perkembangan demokrasi indonesia. penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil harus menjadi prasyarat bagi berkembangnya proses demokrasi yang adil dan egaliter. semua orang memiliki hak dan kewajiban dalam menyukseskan pemilu. peningkatan kapasitas dan kualitas sebagai pengawas pemilu menyangkut beberapa aspek, yaitu: peningkatan fungsi pencegahan aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran pemilu. fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu pencegahan pre empire dan preventif ahsanul minat, pencegahan pre empire dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran. secara berkala dan massif mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran kepada publik. publikasi atas ancaman sanksi pelanggaran akan membuat peserta dan penyelenggara pemilu berpikir ulang melabrak ketentuan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. pencegahan kedua adalah dengan cara preventif yaitu membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre empire. kondisi ini dapat dilakukan melalui memperluas jalinan dan memperkuat kerjasama pengawasan dengan berbagai institusi, lembaga dan kelompok, seperti media massa, mahasiswa, masyarakat madani oms), perguruan tinggi, lembaga agama, swasta dan lembaga pemerintah non penyelenggara pemilu. peningkatan fungsi penindakan keterbatasan fungsi penindakan terhadap pelanggaran pemilu merupakan kendala yang nyata dan harus dihadapi untuk terus diupayakan dengan menggali potensi yang ada untuk mendapatkan solusi agar bisa menjadi lembaga pengawas terdepan yang dipercaya dan mengkondisikan diri sebagaimana yang diharapkan masyarakat umum. kewenangan yang memang terbatas seperti telah diatur dalam peraturan perundang undangan tidak dapat dijadikan alasan hambatan untuk menjalankan fungsi dengan tegas dalam bertindak terhadap para pelanggaran pemilu tanpa melihat asal usulnya. setiap laporan yang masuk dan memenuhi unsur pelanggaran harus segera ditindaklanjuti dan direkomendasikan lembaga terkait yang berwenang apakah itu pelanggaran administratif, pidana, kode etik dan atau dalam bentuk sengketa diselesaikan sesuai dengan kewenangan dalam undang undang. rentang kendali wilayah pengawasan sebagai lembaga yang relatif baru eksis dalam sistem ketatanegaraan indonesia, salah satu kendala klasik adalah luasnya wilayah nkri. pengawasan pemilu tidak terjangkau dengan optimal seluruh pelosok wilayah indonesia, karena sifat lembaga bawaslu relatif baru dan permanen baru sebatas sampai tingkat jajaran provinsi. untuk lembaga tingkat kabupaten kota bawah masih bersifat adoc, yang keberadaanya tergantung tingkat dan jadwal penyelenggaraan pemilu. rentang kendali, struktur, status pengawas dan jumlah pengawas yang terbatas melemahkan kapasitas pengawasan penyelenggaraan pemilu. terkait hal ini berakibat masih terbatasnya kapasitas pengawasan pemilu. harapan depan rentang kendali dapat diselesaikan agar program dan manajemen pengawasan dapat berlangsung efektif menjangkau seluruh wilayah. disamping mengemban tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu dalam perjalanan tugasnya lembaga ini berkembang mengemban tugas penegakan kode etik penyelenggara pemilu. keberadaan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) sebagai lembaga independen baru sebagai salah satu perangkat pemilu dibidang penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh pemerintah melalui amanat undang undang tahun tentang penyelenggara pemilu dalam rangka efisiensi lembaga, kelembagaan sekretariat jenderal dkpp melekat pada sekretariat jenderal (ex officio) bawaslu. dkpp diharapkan dapat melakukan perbaikan etika penyelenggara pemilu yang selanjutnya ditugaskan kepada bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan penegakan kode etik atas hasil putusan persidangan kode etik dkpp terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. perbaikan etika penyelenggara pemilu merupakan suatu instrumen demokrasi yang penting berdasarkan fakta dan data yang ada. penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaannya tidak semata mata kecenderungan dipengaruhi intervensi pemerintah tetapi juga oleh oknum yang bertindak dan berperilaku tidak ethics seperti tidak netral, berpihak pada pasangan calon pemilu tertentu, manipulasi data, bersikap tertutup, ketidak permata dalam mengelola tahapan tahapan, termasuk ikut menjadi pemain dalam pemilu patut dapat dicegah. perilaku yang menyimpang dalam penyelenggaraan pemilu bisa diatasi dengan penegakan kode etik pemilu. hal ini merupakan beban yang unik bagi lembaga khususnya bawaslu yang telah mempunyai tugas tersendiri, dipercaya dan dikembangkan juga sebagai pelaksana tugas rangkap kesekretariatan jenderal sekaligus dua lembaga yang sama sama independewujudkan keadilan bagi persentase jumlah pengaduan penyelenggara pemilu yang kode etik yang ditangani diduga melanggar kode etik kode etik oleh yang disidangkan penyelenggara pemilu persentase penurunan jumlah pengaduan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang disidangkan bab iii arah kebijakan dan strategi rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun merupakan rencana pembangunan jangka menengah kedua dari (empat) tahap rpm yang ada dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) tahun rpm ke tahun adalah kelanjutan rpm pertama tahun dengan arah isu utama sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang rvhpn yaitu: . dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun dimaksud, pemerintah telah merumuskan visi yaitu: terwujudnya indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan . untuk mencapai visi tersebut, terdapat (tiga) misi yang diembanarah kebijakan dan strategi nasional rpm) arah kebijakan pembangunan nasional dalam rangka memperkuat pilar pilar demokrasi menekankan pada aspek aspek meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi. memperkuat hubungan konstruktif antar lembaga penyelenggara negara. meningkatkan hak hak politik rakyat melalui pendidikan. meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat sipil agar lebih signifikan dan independen dalam mendukung konsolidasi demokrasi. meningkatnya peran partai politik yang lebih aspirasi dan komunikatif dalam mendukung konsolidasi demokrasi. meningkatkan peran otonomi daerah yang lebih mendukung konsolidasi demokrasi. meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui pendayagunaan kelembagaan komunikasi dan informasi dalam destinasi informasi dan penyebaran informasi publik, serta pengembangan sumberdaya manusia sdm) bidang komunikasi dan informasi. meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan informasi publik melalui penyediaan informasi publik yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan dan penyusunan peraturan perundang undangan yang terkait. arah kebijakan dan strategi bawaslu berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan penerjemahan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu sebagaimana tertuang dalam undang undang tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. guna memperkuat pilar pilar demokrasi khususnya dalam pemilihan umum, maka arah kebijakan dan strategi bawaslu tahun diarahkan pada hal hal sebagai berikut: memperkuat penyelenggaraan pemilu dalam kerangka penegakan hukum pemilu. aspek aspek yang perlu untuk ditindak lanjuti adalah terwujudnya harmonisasi hukum pemilu yang bertumpu pada terbangunnya aturan pemilu yang memenuhi kaidah hukum yang benar baik sifatnya konsistensi dan sinkronisasi. terwujudnya kepastian hukum pemilu yang tidak multi tafsir, memuat saksi yang jelas dan tegas, dapat diimplementasikan, efisien dan efektivitas waktu dan adanya jaminan akses informasi bagi penyelenggara pengawas pemilu. membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu lebih profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. aspek aspek yang perlu untuk ditindak lanjuti adalah peningkatan sifat kelembagaan, kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan kewajiban. peningkatan profesionalitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. peningkatan aspek pengawasan yang bersifat preventif dan represif semua tingkatan. memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat gunaaspek aspek yang perlu untuk ditindak lanjuti adalah pengembangan strategi komunikasi lewat jejaring kelompok kelompok strategis masyarakat. pengembangan pusat data terkait data pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. pengembangan pengawasan dan pengaduan pelanggaran pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan bawaslu ditetapkan (dua) program strategis bawaslu, yaitu: program program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. program ini merupakan program generik dengan tujuan. program pengawasan penyelenggaraan pemilu. program ini merupakan program teknis dengan tujuanyelenggara pemilu, cc. meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pengawasan pemilu menurunnya pelanggaran pemilu, menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, provinsi dan lembaga pengawas adoc. pelaksanaan strategi dan kebijakan badan pengawas pemilihan umum yang diuraikanrangka memperkuat pilar pilar demokrasi yang telah diuraikan dalam strategi nasional. rencana strategis badan pengawas pemilihan umum tahun tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu visiemastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan. memperkuat integritas pengawas pemilu. misi mengawal integritas penegakan hukum pemilu. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu. mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. meningkatkan meningkatnya derajat persentase kenaikan jumlah membangun program kualitas pengawasan kemampuan laporan pelanggaran oleh kelembagaan dan dukungan pemilu untuk masyarakat dan masyarakat dan peserta fungsi pengawasan manajemen dan mewujudkan pemilu peserta pemilu dalam pemilu pemilu lebih tugas teknis yang demokratis memahami aturan persentase pemahaman profesional serta lainnya sebagai bagian dari pengawasan pemilu masyarakat tentang mempunyai program konsolidasi peraturan pengawasan integritas, pengawasan demokrasi. pemilu kapabilitas dan penyelenggaraan menurunnya jumlah temuan pelanggaran akuntabilitas. pemilu pelanggaran pemilu pemilu memperkuat kualitas meningkatnya persentase jumlah layanan penyelenggara kualitas pelayanan laporan dan temuan pemilu dalam laporan pelanggaran pelanggaran yang ditangani rangka pencegahan pemilu sesuai ketentuan dan penindakan pelanggaran. persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang meningkatnya persentase jumlah layanan kualitas pelayanan permohonan penyelesaian penyelesaian sengketa yang ditangani sengketa pemilumewujudkan keadilan persentase jumlah memperkuat integritas bagi penyelenggara pengaduan laporan kode penyelenggaraan penyelenggara pemilu yang diduga etik yang ditangani adanya pemilu dalam pemilu. melanggar kode etik dugaan pelanggaran kode kerangka etik penegakan hukum pemilu. menurunnya persentase jumlah memperkuat pelanggaran kode etik pengaduan kode etik yang dukungan oleh penyelenggara disidangkan kelembagaan dan pemilu persentase penurunan partisipasi jumlah pengaduan yang masyarakat guna disidangkanab penutup perubahan rencana strategis badan pengawas pemilihan umum renstra bawaslu) tahun dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut: sasaran renstra bawaslu tahun diarahkan dan dikendalikan oleh bawaslu, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran bawaslu sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan kewajiban pada masing masing tingkatan. seluruh komponen baik pimpinan, pejabat, dan staf sekretariat jenderal bawaslu diwajibkan untuk menjabarkan renstra bawaslu tahun kedalam rencana kerja senja). renstra bawaslu tahun bersifat rolling plan, yang dapat ditinjau kembali setiap tahun dalam rangka penyempurnaan sesuai dengan kondisi obyektif terkait perubahan kondisi dan lingkungan termasuk hal hal yang bersifat force majeure. sumber dana untuk melaksanakan renstra bawaslu tahun berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). renstra bawaslu tahun hendaknya dijadikan pijakan dalam menjalan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi guna mendukung kinerja bawaslu secara keseluruhan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. renstra bawaslu disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif kedepan, guna mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak., menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuanlam suratnya nomor m pan rb tanggal januari perihal persetujuan atas rancangmutuskan: menetapksekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum bagian kesatu kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi paragraf kedudukan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum yang selanjutnya dalam peraturan ini disebutparagraf tugas dan fungsi, pemberian dukungan administratif kepada bawaslu, danparagraf susunan organisasi sekretariat jenderal bawaslu terdiri atas: biro administrasi, biro teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu, biro hukum, hubungan masyarakat dan pengawasan internal, dan biro administrasi dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp). bagian kedua biro administrasi biro administrpengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam birodan dkpp: pengelolaan keuangan, pengelolaan perbuatan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, serta keprotokolan, dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan. biro administrasi terdiri atas: bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian umum, dan bagian sumber daya manusia dan tata usaha pimpiniapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerjadata dan informasi, b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, cc. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran, dan penyiapan bahan tugas tugas strategis. bagian perencanaan terdiri atas: subbagian data dan informasi, subbagian program dan anggaran, dan subbagian monitoring dan evaluasi, pengembangan sistem dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasijangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyusunan rencana anggaran dan penyerangan program dan angga, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran. bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasierian bimbingan teknis pengelolaan keuangngelolaan keuangan, subbagian perbendaharaan, subbagian verifikasi dan akuntansi. subbagian pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran sertabagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan perbuatan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, danperbuatan, pelaksanaan urusan kearsipan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, dan pelaksanaan urusrlengkapan, dan subbagian protokolkearsipan lingkungan sekretariat jenderarlengkapan, rumah tangga, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengamanan sarana dan prasarana kantor bawaslu. subbagian protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan bawaslu dan sekretaris jenderal. bagian sumber daya manusia dan tata usaha pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur pengawas pemilu, sekretariat jenderal bawaslu dan sekretariat bawaslu provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan bawaslu dan sekretaris jenderal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian sumber daya manusia dan tata usaha pimpinan menyelenggarakan fungsi: pembinaan dan penyiapan bahan rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota bawaslu provinsi dan pengawas pemilu luar negeridan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan bawaslu dan sekretaris jenderal. bagian sumber daya manusia dan tata usaha pimpinan terdiri atas: subbagian sumber daya manusia, subbagian tata usaha pimpinan, dan subbagian tata usaha sekretaris jenderal. subbagian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyiapan bahan rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota bawaslu provinsi dan panitia pengawas pemilu luar negeri, serta penyusunan rencana kebutuhan pegawai, rekrutmen dan pengangkatan pegawai, serta pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaidan rumah tangga pimpinan bawasludan rumah tangga sekretaris jenderal dan tata usaha biro. bagian ketiga biro teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu biro teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa pemilu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu menyelenggarakan fungsi: penyiapan pelaksanaan dan evaluasi sosialisasi pengawasan pemilu, pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu. biro teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu terdiri atas: bagian sosialisasi, bagian teknis pengawasan pemilu, bagian temuan dan laporan pelanggaran, dan bagian penyelesaian sengketa. bagian sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha biro. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian sosialisasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan pelaksanaan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, penyiapan pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemahaman peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, evaluasi teknis pelaksanaan sosialisasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha biro. bagian sosialisasi terdiri atas: subbagian partisipasi masyarakat, subbagian peserta dan penyelenggara pemilu, dan subbagian tata usaha. subbagianartisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. subbagian peserta dan penyelenggara pemiluemahaman peserta pemilu dan penyelenggara pemilu biro. bagian teknis pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan pemilu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian teknis pengawasan pemilu menyelenggarakan fungsi: penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan pemilu, penyiapan pelaksanaan supervisi penyelenggaraan pengawasan pemilu, dan cc. penyiapan data dan bahan analisis pengawasan pemilu. bagian teknis pengawasan pemilutemuan dan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian temuan dan laporan pelanggaran menyelenggarakan fungsi: a.penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilu, b.pelaksanaan urusan penerimaan dan pemeriksaan berkas temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelaksanaan pengumpulan bukti, klarifikasi, dan keterangan tambahan dalam penanganan pelanggaran pemilu, dan penyiapan bahan kajian dan tindak lanjut pelanggaran pemilu. bagian temuan dan laporan pelanggaranpenyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian penyelesaian sengketa menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan administrasi permohonan sengketa pemilu, pelaksanaan administrasi dan fasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa pemilu: pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan sengketa pemilu, penyiapan administrasi dan publikasi keputusan sengketa pemilu, dan pemantauan tindak lanjut keputusan sengketa pemilu. bagian penyelesaian sengketa terdiri atas: subbagian registrasi dan analisis sengketa, subbagian persidangan, dan subbagian administrasi keputusan dan tindak lanjut. subbagian registrasi dan analisis sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukusyawarah penyelesaian sengketa pemilu. subbagian persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakuksengketa pemilu. subbagian administrasi keputusan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan teknis perekaman sidang, pelaksanaan transkrip risalah persidangan, penyusunan ringkasan risalah sidang, penyusunan naskah keputusan, publikasi keputusan, dan pemantauan tindak lanjut keputusan sengketa pemilu. bagian keempat biro hukum, hubungan masyarakat, dan pengawasan internal biro hukum, hubungan masyarakat, dan pengawasan internalanalisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro hukum, hubungan masyarakat, dan pengawasan internal menyelenggarakan fungsi:b.penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, serta destinasi peraturan perundang undangan pengawasan pemilu, pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi sjid) hukum, pelaksanaan urusan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu: pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, dan pelaksanaan urusan pengawasan internal lingkungan bawaslu dan jajarannya serta dkpp. biro hukum, hubungan masyarakat, dan pengawasan internal terdiri atas: bagian hukum, bagian analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, bagian hubungan masyarakat dan antar lembaga, dan bagian pengawasan internal dan tata laksana. bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, destinasi peraturan perundang undangan pengawasan pemilu, serta melaksanakan sjidlaksanaan analisis dan dokumentasi hukum, b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, pelaksanaan urusserta tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu oleh instansi yang berwenang, dan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum. bagian hukum terdiri atas: subbagian analisis dan dokumentasi hukum, subbagian perundang undangan, dan subbagian pemantauan putusan dan bantuan hukum. subbagian analisis dan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan dokumentasi. subbagian pemantauan putusan dan bantuan hukumtindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu oleh instansi yang berwenang, serta penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum. bagian analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran menyelenggarakan fungsi: penyiapan pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu, penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sistem pengawasan pemilu, dan cc. penyiapan pelaksanaan analisis potensi pelanggaran pemilu. bagian analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran terdiri atas: subbagian analisis teknis pengawasan pemilu, subbagian analisis potensi pelanggaran wilayah dan subbagian analisis potensi pelanggaran wilayah ii. subbagian analisis teknis pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sistem pengawasan pemiluaceh, sumatera utara, sumatera barat, riau, kepulauan riau, kepulauan bangka belitung, sulawesi tengah, sulawesi selatan, sulawesi barat, sulawesi tenggara, gorontalo, sulawesi utara, bali, nusa tenggara timur, nusa tenggara barat, maluku, dan maluku utarasumatera selatan, bengkulu, jambi, lampung, banten, jawa timur, dki jakarta, jawa barat, jawa tengah, yogyakarta, kalimantan tengah, kalimantan selatan, kalimantan utara, kalimantan barat, kalimantan timur, papua, dan papua barat. bagian hubungan masyarakat dan antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian hubungan masyarakat dan antar lembaga menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan hubungan masyarakat bidang pengawasan pemilu, penyiapan bahan informasi kepemilikan, pelaksanaan urusan dokumentasi, penerbitan, dan penyediaan informasi publik pengawasan pemilu, dan pelaksanaan urusan hubungan dan kerjasama antar lembaga. bagian hubungan masyarakat dan antar lembaga terdiri atas: subbagian hubungan masyarakat, subbagian dokumentasi dan publikasi, dan subbagian hubungan antar lembaga bidang pengawasan pemilu dan penyiapan bahan informasi kepemilikan. subbagian dokumentasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, penerbitan, dan penyediaan informasi publik pengawasan pemilu. subbagian hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dan kerjasama antar lembaga. bagian pengawasan internal dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal lingkungan bawaslu dan jajarannya serta dkpp, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha biro. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengawasan internal dan tata laksana menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, b., penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan urusan tata laksana dan organisasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha biro. bagian pengawasan internal dan tata laksana terdiri atas: subbagian pemeriksaan kinerja, subbagian pemeriksaan keuangan, subbagian tata usaha dan tata laksana, dan kelompok jabatan fungsional auditor. subbagian pemeriksaan kinerjainerja melalui audit, revi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. subbagian pemeriksaan keuanganeuangan melalui audit, revi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. subbagian tata usaha dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro, tata laksana dan organisasikepala bagian pengawasan internal dan tata laksana. bagian kelima biro administrasi dkpp biro administrasi dkpp sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi dkpp menyelenggarakan fungsi: a.pelaksana, pelaksanaan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik, dan pelaksanaan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik. biro administrasi dkpp terdiri atas: bagian administrasi umum, bagian administrasi pengaduan, dan bagian administrasi persidangan. bagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanaktata usaha biro dan rumah tangga pimpinan dkpp, pelaksanaan keprotokolan pimpinan dkpp, cc.pelaksanaan sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu, penyiapan administrasi dan publikasi putusan dkpp, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. bagian administrasi umum terdiri atas: subbagian tata usaha dan protokol, subbagian publikasi dan sosialisasi kode etik, dan subbagian monitoring dan evaluasibiro dan rumah tangga pimpinan dan keprotokolan pimpinan dkpp subbagian publikasi dan sosialisasi kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahansosialisasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu, administrasi dan publikasi putusan dkpppenyiapan bahan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. bagian administrasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengadungaduan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penerimaan dan registrasi pengaduan laporan, pelaksanaan analisis dan verifikasi pengaduan laporan, cc. pelaksanaan pemberkatan perkara, koordinasi penerimaan pengaduan yang disampaikan oleh bawaslu provinsi, pelaksanaan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik bawaslu provinsi, dan penyiapan pembentukan panel majelis kode etik. bagian administrasi pengaduan terdiri atas: subbagian penerimaan dan registrasi pengaduan, subbagian analisis dan verifikasi pengaduan wilayah dan subbagian analisis dan verifikasi pengaduan wilayah ii. subbagian penerimaan dan registrasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pengadministrasian pengaduan laporan, registrasi pengaduan laporan, pencatatan agenda pengaduan pelaporan, pelaksanaan pemberkatan perkara, dan menyiapkan panel majelis kode etikaceh, sumatera utara, sumatera barat, riau, sumatera selatan, jambi, bengkulu, lampung, kepulauan bangka belitung, kepulauan riau, dki jakarta, jawa barat, jawa tengah, yogyakarta, jawa timur, banten, dan balisulawesi tengah, sulawesi selatan, sulawesi tenggara, sulawesi barat, gorontalo, nusa tenggara barat, nusa tenggara timur, maluku, maluku utara, papua, dan papua barat. bagian administrasi persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangrsidanganengadu dan terpadu, penyiapan dan penyediaan sarana prasarana persidangan, koordinasi pengamanan persidangan, penyiapan teknis dan administratif rapat panel majelis kode etik dan rapat pleno dkpp, dan penyusunan risalah, dokumen perkara, dan berita acara persidangan. bagian administrasi persidangan terdiri atas: subbagian pemanggilan, subbagian persidangan, dan subbagian risalah dan dokumen perkara. subbagian pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak dan mengoordinasikan kehadirannya. subbagian persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana prasarana persidangan, penyusunan jadwal persidangan, pelaksanaan persidangan, koordinasi pengamanan persidangan, dan penyiapan pelaksanaan rapat panel majelis kode etik, dan rapat pleno dkpp. subbagian risalah dan dokumen perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan teknis perekaman sidang, mentranskrip hasil perekaman sidang, pengeditan naskah risalah sidang, menyusun ringkasan risalah sidang, mutasi putusan kode etik pemilu dan pelaksanaan penyusunan dokumen perkara etik pemilu. bab sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi yang selanjutnya dalam peraturan ini disebutdipimpin oleh kepala sekretariat bawaslu provinsi, pemberian dukungan administratif kepada bawaslu provinsi,sekretariat bawaslu provinsi terdiri atas: subbagian administrasi, subbagian teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu, dan subbagian hukum, hubungan masyarakat, dan antar lembaga. subbagian administrasiserta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. subbagian teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik. subbagian hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga. bab iii sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten kota sekretariat pengawas pemilihan umum kabupaten kota yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut sekretariat bawaslu kabupaten kota berada bawaslu kabupaten kota.bab sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan sekretariat pengawas pemilihan umum kecamatan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut sekretariat bawaslu kecamatan berada bawah dan bertanggung jawab kepada bawaslu kecamatan. sekretariat bawaslu kecamatan dipimpin oleh kepala sekretariat bawaslu kecamatanbab tenaga ahli untuklima) orang untuk bawaslu dan (lima) orang untuk dkppugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam adalah membantu bawaslu dan dkpp dalam melaksanakan tugasnya. tenaga ahli bawaslubawaslu dan secara administratif berada bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris jenderal bawaslu. tenaga ahli dkppdkpp dan secara administratif berada bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris jenderal bawaslu. bab kepegawaianpekerjakelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat jenderal bawaslu dan sekretariat bawaslu provinsi, dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang jumlah, jenis, dan panjangnya bawaslu. penunjukan tenaga fungsional senior sebagai koordinator sekretariat bawaslu provinsi berdasarkan usulan dari kepala sekretariat bawaslu provinidalam rangka pemberian bimbingan kepada staf. babdanatas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh ketuangangkatan kepala biro, kepala bagian, dan kepala subbagian lingkungan sekretariat jenderal bawaslu, kecualibawaslu. pengangkatandkpp. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan ini pejabat sekretariat bawaslu yang diangkat berdasarkantetap sah sampai dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan ini. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, makadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. baganaporan dugaan pelanggaran. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:waslu nomor tahun tentang pengawasan kampanye pemilu anggota dpr, dpd, dan dprdnomor peraturan kpukampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu dengan ataupun tanpa alat peragapengamatan, pengkajian, pemeriksaan, dan penilaian atas seluruh proses pelaksanaan kampanye. alat peraga kampanye adalah semua benda dan atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya, yang dipasang dan atau digunakanterhadap pelaksanaan kampanye, pemerintah, dan media massadan terselenggaranya kampanye pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,, untuk wilayah kecamatan atau nama lain: pengawas pemilu lapangan, untuk wilayah desa atau nama lain kelurahan, dan pengawas pemilu luar negeri, untuk wilayah luar negeri. paragraf bawaslu ruang lingkup pengawasan kampanye yang dilakukan oleh bawaslu adalah: pendaftaran pelaksana kampanyeterkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanyadaftaran pelaksana kampanye tingkat provinsiprovinsprovinsi terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanyadaftaran pelaksana kampanye tingkat kabupaten kotaabupaten kotakabupaten kota terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanyaecamatksbab iii potensi kerawanan, fokus, dan strategi pengawasan bagian kesatu potensi kerawanan persiapan kampanye paragraf penetapan lokasi pemasangan alat peraga pelaksanaan kampanye potensi kerawanan dalam penetapan lokasi pemasangan alat peraga pelaksanaan kampanye meliputi: koordinasi penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye antara kpu dan pemerintah, tidak melibatkan peserta dan pengawas pemilu, penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, tidak mengindahkan nilai estetika dan tata ruang kota, dan cc. penetapan lokasi pemasangan alat peraga dikaitkan dengan pendapatan pajak daerah. paragrafpotensi kerawanan dalampeserta pemilu tidak didaftarkan pada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota,peserta pemilu kepada bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota, dan peserta pemilu mendaftarkan pelaksana kampanye dari unsur pelaksana kampanye yang dilarang oleh undang undang. paragrafpotensi kerawanan dalammeliputi: peserta pemilu tidak, penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye melewati batas waktu yang ditentukan: kpu sesuai tingkatannya tidak menyerahkan salinan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus kampanye peserta pemilu kepada bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota, dan kepemilikan rekening khusus dana kampanye parpol peserta pemilu diatas namakan pengurus parpol yang bersangkutan. paragraf penyusunan jadwal kampanye rapat umum potensi kerawanseluruh peserta pemilu, kepolisian dan pengawas pemilu, jadwal kampanye rapat umum tidak memperhatikan pertimbangan dan usulan peserta pemilu, kepolisian dan atau pengawas pemilu, danbagian kedua potensi kerawanan pelaksanaan kampanye paragraf potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga meliputi: peserta pemilu tidak melaporkan daftar peserta kampanye dan rencana kegiatan pelaksanaan kampanye. pelaksana dan atau peserta kampanye menggunakan materi dan metode kampanye yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye, seperti, baik langsung m, atau memilih calon anggota dpd tertentu. pelaksana kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka tidak terdaftar dalam daftar pelaksana kampanye peserta pemilu yang didaftarkan peserta pemilu: pelaksana kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah orang seorang yang dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye, antara lain,pelaksana kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap mukapelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga dilakukan pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadwal yang telah ditentukan, alat peraga kampanye dipasang diluar tempat yang telah ditentukan, kpu sesuai tingkatannya tidakkerawanan dalam pelaksanaanserta menggunakan materi dan metode kampanye yang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sampai angka pelaksana kampanye rapat umum, iklan media massa cetak dan eletronik tidak terdaftar dalam daftar pelaksana kampanye peserta pemilu yang didaftarkan peserta pemilu, pelaksana kampanyepelaksana, menggunakan fasilitas negara dalam kampanye rapat umum, iklan media massa, pelaksanaan kampanye rapat umum, iklan media massa:ilsebagai kampanye terselubung: dan oo. komisi penyiaran indonesia atau dewan pers dan atau kpu tidak menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dan atau kode etik periklanan dan atau perundang undangan yang yang dilakukan peserta pemilu. bagian ketiga fokus pengawasfokuskan pada kepatuhan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pelaksana kampanye, peserta kampanye, petugasfokus pengawasan sebagaimana dimaksud padaengan melakukan tindakan koordinasi: sosialisasi, publikasi, himbauan, pengawasan melekat rekomendasi, dan pelibatan masyarakat. koordin, penerbitan buku saku, dan metode lainnya yang tidak dilarang undang undang. himbauan dan rekomendlisan atau tulisan kepada pemangku kepentingan. pengawasan melekat terhadapdan mendokumentasikan pelaksanaan kampanye. dalam hal pengawas pemilu menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran pada saat kampanye sedang berlangsung, maka pengawas pemilu berusaha melakukan langkah langkah pencegahan diantaranya: menegaskan kembali kepada pelaksana kampanye tentang larangan dan sanksi pelanggaran kampanye, dan melakukan koordinasi dengan kpu atau kepolisian sesuai dengan indikasi pelanggaranan atau asosiasi periklanandan, kebenaran dan keabsahan dokumen daftar pelaksana dan petugas kampanye peserta pemilu tidak memiliki unsur pelaksana yang dilarang perundang undangan, dan pengawasan pemilu disetiap tingkatan melakukan audit pelaksana kampanye dan atau petugas kampanye peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf paragraf pengawasan penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dananyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu, meliputi, pengawas pemilu melakukan rapat koordinasi dengan kpu dan pemerintah dimasing masing tingkatan terkait, pengawas pemilu melakukan sosialisasi aturan pengawasan: pengawas pemilu disetiap tingkatan memastikan tidak ada diskriminasi penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu: kepatuhan peserta pemiludalam batas waktu yang telah ditentukan, kepatuhan kpu sesuai tingkatannya menyerahkan salinan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus kampanye peserta pemilu kepada pengawas pemilu disetiap tingkatannya, kebenaran dan keabsahan kepemilikan rekening khusus dana kampanye parpol peserta pemilu diatas namakan peserta pemilu yang bersangkutan, dan pengawasan pemilu disetiap tingkatan melakukan audit atas kebenaran dan keabsahan kepemilikan rekening atas nama peserta pemilu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf paragraf pengawasan atas koordinasi kpu dan kpu provinsi dengan lembaga kpi, kpid, dewan pers bawaslu, bawaslu provinsi melakukan pengawasan melekat atas koordinasi yang dilakukan kpu, kpu provinsi dengan kpi, kpid dan dewan pers, meliputi, koordinasi yang dilakukan dengan lembaga kpi, kpid dan dewan pers melibatkan peserta pemilu, lembaga penyiaran dan pengawas pemilu, hasil koordinasi kpu dengan kpi, kpid dan dewan pers mensosialisasikan kepada peserta pemilu dan pengawas pemilu: dalam koordinasi yang dilakukan, kpu melakukan koordinasi dengan kpi, kpid dan dewan pers terkait aturan pelaksana, bentuk dan metode kampanye pada media massa cetak, online, elektronik, dan bawaslu membuat peraturan bersama terkait pengawasan kampanye melalui media cetak, online dan eletronik dengan kpu, kpi, kementrian komunikasi dan informasi dan dewan persmeliputi kepastian, keterlibatan seluruh peserta pemilu, kepolisian dan pengawas pemilu penyusunan jadwal kampanye rapat umum, penetapan jadwal kampanye rapat umum telah memperhatikan pertimbangan dan usulan peserta pemilu, kepolisian dan atau pengawas pemilu, dan cc. penetapan jadwal rapat umum telah dan pemasangan alat peraga peserta pemilu, meliputi, kepatuhan pelaksana kampanye menggunakan materi dan metode kampanye yang tidakpertemuan terbatas dan pertemuan tatap mukakepatuhan pejabat negara pelaksana kampanyealat peraga kampanye dipasang ditempat yang telah ditentukandanan iklan media massa cetak dan elektronik, meliputi: kepatuhan pelaksana kampanye tidak menggunakan materi dan metode kampanye yangrapat umum, iklan media massa cetak dan eletronikrapat umum, iklan media massa dan elektronikrapat umum, iklan media massa, tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronikj . kebenaran dan kesesuairendah dan standartberlaku adil dan sama kepada peserta pemilu atas iklan kampanye layanan masyarakat, il.bukan sebagai kampanye terselubung, dan oo. penjatuhan sanksi oleh kpi atau dewan pers atau menkominfo dan atau kpu sesuai dengan peraturan perundang undanganmasyarakat yang dikarenakan alasan keselamatan pelapor tidak dapat bersaktata cara penanganan pelanggaran. terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran,anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, ditangani oleh pengawas pemilu sesuai tingkatan. dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga yang tidak sesuai peruntukannya, pengawas pemilu memberikan rekomendasi kepada kpu sesuai tingkatannya untuk melakukan penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye.tahun oleh pelaksana dan peserta kampanye pemilu, maka pengawas pemilu memastikan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangbawaslu kecamatandan menyampaikan temuan kepada ppk pada saat diketahui atau ditemukan peristiwa tersebut. bab viii ketentuan lain lain pengawasan dana kampanye sebagaimana tercantum dalam peraturan tata cara pengawasan kampanye pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd ini akan diatur dalam peraturan bawaslu. pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan badan pengawas pemiluprd provinsi dan dprd kabupaten kotahuruf (a) angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, makakabupaten kotaserta pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota adalah partai politikdaerah pemilihanpenataan daerah pemilihan adalah menyusun ulang daerah pemilihan yang tidak sesuai, hilang atau belum terakomodasi dalam sebuah aturan. data agregat kependudukan per kecamatan selanjutnya disebut dak2 adalah data penduduk yang akan digunakan untuk menyusun daerah pemilihan. pengawasan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyusunan dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan telah sesuai dengan kaidah proporsionalitas dan keterwakilan penduduk sebagaimana diatur dalametapan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dprd provinsi danpenetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota bertujuan untuk memastikan: perencanaan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang dilakukan oleh kpu sesuai dengan ketentuan perundang undangan, kesesuaian prosedur dalam penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, daerah pemilihan merupakankabupaten kota merupakan bagian wilayah dari suatu daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan daerah pemilihan anggota dprd provinsi merupakan bagian wilayah dari suatu daerah pemilihan dpr, perimbangan jumlah dan harga kursi antar daerah pemilihan dalam suatu provinsi atau kabupaten kota, dan terbukanya ruang partisipasi partai politik dan masyarakat untuk memberikan tanggapan dalam penyusunan daerah pemilihanetapan jumlah kursi dan daerah pemilihanrencanaan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan oleh kpu, penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan dan: penataan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dprd provinsi yang dilakukan oleh kpu provinsi, dan tindaklanjut kpu provinsi: penataan jumlah kursi dan daerah pemilihankabupaten kotaetapan jumlah kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota potensi kerawanan dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota meliputi: dak2 tidak valid: kpu tidak menggunakan dak2 dalam menetapkan jumlah kursi, cc. penetapan jumlah kursi provinsi dan kabupaten kota kurang dari (tiga) atau lebih dari (dua belas), kpu menetapkan jumlah kursi provinsi dan kabupaten kota pemekaran setelah dilakukannya pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan kpu menetapkan jumlah kursi provinsi dan kabupaten kota yang hilang akibat bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf penataan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan dprd provinsi meliputi: daerah pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan daerah pemilihan anggota dprprovinsi memiliki jumlah kuota kursi kurang dari (tiga) atau lebih dari (dua belas), kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi daerah pemilihan bagian kabupaten kota, dan kpu provinsi melakukan penataan ulang daerah pemilihan anggota dprd provinsi yang hilang dikarenakan bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota adalah meliputi: daerah pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan daerah pemilihan anggota dprd provinsikabupaten kota memiliki jumlah kuota kursi kurang dari (tiga) atau lebih dari (dua belas), kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi daerah pemilihan bagian kecamatan, dan kpu kabupaten kota melakukan penataan ulang daerah pemilihan kabupaten kota yang hilang dikarenakan bencana alam tidakpotensi kerawanan dalam pelaksanaan rapat koordinasi partai politik dan konsultasi publik meliputi: kpu melaksanakan rapat koordinasi partai politik dan konsultasi publik tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, kpu menyampaikan substansi rapat koordinasi partai politik dan konsultasi publik disetiap tingkatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan, ketidaktersediaan akses bagi partai politikterhadap partai politik dalam penataan daerah pemilihan setiap tingkatan, dan kpu disetiap tingkatan tidak transparan kepada pengawas pemilu terkait masukan dan tanggapan dari partai politik dan masyarakat. paragraf penyerahan hasil penataan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota kepada kpu potensi kerawanan dalam pelaksanakepada kpu meliputi: kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota melaksanakan prosedur penataan daerah pemilihan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, b.perubahan penetapan daerah pemilihan tidak sesuai dengan hasil masukan dan tanggapan dari partai politik dan masyarakat, dtidak transparan. paragraf penetapan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota potensi kerawanan dalam pelaksanaan penetapan daerah pemilihan meliputi: kpu dalam melakukan penetapan daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, hasil penataan daerah pemilihan yang dilakukan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dengan penetapan daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota yang dilakukan oleh kpu tidak sesuai, dan proses penetapan daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota tidak transparan. bagian kedua fokus pengawasan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, difokuskan padanetapan jumlah kursi dan daerah pemilihanadalah menanganipenetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan dapat dilakukan dengan cara:wasi pembahasan peraturan kpu yang mengatur penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, melakukan sosialisasi kepada partai politik, calon peserta pemilu, kpu dan jajarannya serta masyarakat tentang mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, menyampaikan himbauanetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan,publikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, h.berpotensi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, menyampaikan rekomendasi secara tertulis dan atau lisan kepada kpu dan jajarannya dalam hal terdapat potensilibatan masyarakat dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan dapat dilakukan dengan cara: melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengawasan dalam penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat terlatih dalam rangka penyusunan daerah pemilihan sebagai upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, membuat kelompok kerja pengawasan bersama masyarakat dalam melakukan pengawasan penataan jumlah kursi dan daerah pemiliherah pemilihanjumlah kursi dan daerah pemilihmati secara langsung pembahasan peraturan kpu yang mengatur penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, mengawasi secara langsung proses penataan daerah pemilihan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota serta penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang dilakukan oleh kpu, h.melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang dilakukan oleh kpu, dan mengawasi secara langsung kegiatan rapat koordinasi partai politik dan konsultasi publik. bagian kedua pengawasan tingkat pusat paragraf pengawasan penetapan jumlah kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota bawaslu melakukan pengawasan terhadap dak2 yang diserahkan oleh pemerintah kepada kpu. bawaslu melakukan pengawasan terhadap kebenaran dan kelengkapan pelaksanaan prosedur jumlah kursi. bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan jumlah kursi. bawaslu. bawasludalam hal telah dilaksanakannya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bawaslu melakukan pembinaan dalam bentuk supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan penataan daerah pemilihan provinsi yang dilakukan oleh bawaslu provinsi. paragraf pengawasan penyerahan hasil penataan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota kepada kpu bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota kepada kpu meliputi: kpu provinsi dan atausesuai dengan peraturan perundang undangan, b.kputiga pengawasan tingkat provinsi paragraf pengawasan penetapan jumlah kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap dak2 yang diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada kpu provinsi. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap kesesuaian dak2 yang diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada kpu provinsi dengan dak2 yang diserahkan oleh kementerian dalam negeri kepada kpu. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap kebenaran pelaksanaan prosedur penetapan jumlah kursi. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan jumlah kursi. bawaslu provinsiprovinsi. bawaslu provinsiparagraf pengawasan penetapan daerah pemilihan dprd provinsi bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan daerah pemilihan dprd provinsi meliputi: daerah pemilihan sebagai satu kesatuan utuh dengan daerah pemilihan dprabupaten kota, daerah pemilihan provinsi memiliki jumlah kuota kursi paling sedikit (tiga) dan paling banyak (dua belas) kursi, pemecahan kabupaten kotaprovinsi dalam melakukan penataan ulang daerah pemilihan kabupaten kotaprovinsiprovinsiprovinsi yang disampaikan kpu provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan, ketidaktersediaan akses bagi partai politik tingkat provinsiprovinsi terhadap partai politik tingkat provinsi dalam penataan daerah pemilihan setiap tingkatan, dan kpu provinsi tidak transparan kepada bawaslu provinsi terkait masukan dan tanggapan dari partai politik dan masyarakat. paragraf pengawasan penetapan jumlah kursi dprd kabupaten kota bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap dak2 yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota kepada kpu kabupaten kota. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap kesesuaian dak2 yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota kepada kpu kabupaten kota dengan dak2 yang diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada kpu provinsi dan kementerian dalam negeri kepada kpukabupaten kotaparagraf pengawasan penataan daerah pemilihan dprd kabupaten kota bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan daerah pemilihan dprd kabupaten kota meliputi: daerah pemilihan sebagai satu kesatuan utuh dengan daerah pemilihan dprd kabupaten kotaerah pemilihanerah pemilihan kecamatankabupaten kota yang disampaikan kpu kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang undangan, ketidaktersediaan akses bagi partai politik tingkat kabupaten kotakabupaten kota dalam penataan daerah pemilihanwaslu provinsi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan daerah pemilihan dprd provinsi kepada kpu provinsi meliputi: kpu provinsiprovinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan, kpu provinsiproses penyerahan kepada kpu dilakukan secara transparan. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan daerah pemilihan dprd kabupaten kota kepada kpu kabupaten kota meliputi:kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang undangan, kpu kabupaten kotaenam pengawasan penetapan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihangian ketujuha.proses pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan serta permasalahannya, b.etapan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kotaerah pemilihantentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd. bab ketentuan lain lainerah pemilihan, pengawasan dilakukan dengan ketentuan yang akan diatur kemudian. bab vii ketentuan peralihan dalam hal bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota belum terbentuk pada saat tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, tugas dan kewenangan pengawasan dilakukan oleh pengawas pemilu diatasid las kemenkeu. penerimaan negara. elektronik. sistem., perlu menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasipenerimaan negara secaraistem penerimaan negara secara elektronik. kuasa bun pusat adalah direktur jenderal perbendaharapersepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh kuasa bun pusat untuk menerima setoran penerimaan negara. pos persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh kuasa bun pusat untuk menerima setoran penerimaan negaradirektorat pengelolaan kas negara yang selanjutnya disebut dit. pknkeadaan kahar yang selanjutnya disingkat uat adalah pengujian yang dilakukan oleh kuasa bun pusat atas sistem dan proses bisnis ketatausahaan penerimaan negara pada bank pos persepsi atau bank umum devisa atau badan lembaga yang mengajukan permohonan untuk menjadi bank pos persepslaporan harian penerimaan elektronik yang selanjutnya disingkat lhp elektronik adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh bank pos persepsi dalam bentuk arsip data komputeronly adalah penerimaan negara yang catatan transaksi dan uangnya berada bank pos persepsi. settlement only adalah transaksi penerimaan negara yang tercatat pada sistem settlement (mendapatkan ntp) namun tidak terdapat pada data penerimaan negara dari sistem bank pos persepiller adalah unit eselon kementerian keuangan yang diberibab ruang lingkup penerimaan negara yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi seluruh penerimaan negara yang disetorkan yang diterima melalui bank pos persepsi dengan menggunakan kode billing. penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. bab iii penunjukan bank pos persepsi dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik, wajib pajak wajib bayar wajib setor melaksanakan penyetoran penerimaan negara melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk: layanan pada loket teller (over the counter): dan atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. sarana layanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh bank pos persepsi. bank umum kantor pos yang dapat ditunjuk sebagai bank pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: didirikan beroperasi indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan republik indonesia, memiliki peringkat komposit minimum (tiga) selama (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk bank umum: sanggup mematuhi ketentuan perundang undtulus uat yang dilaksanakan oleh kuasa bun pusat, dan bersedia menandatangani perjanjian sebagai bank pos persepsi dengan direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat. direktur utama bank umum kantor pos yang berminat untuk ditunjuk sebagai bank pos persepsi mengajukan permohonan secara tertulis kepada direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: salinan akte pendirian izin beroperasi sebagai bank umum kantor pos: salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk bank umum, surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur utama bank umum kantor pos mengenai: pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang undangan republik indonesia, pernyataan kesediaan untukpernyataan bahwa bank umum kantor posberdasarkan permohonantersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain: kecukupan jumlah bank pos persegi yang dibutuhkan, cakupan layanan bank pemohon: dan kredibilitas bank pemohon. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada diterima, direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat melaksanakan uat atas sistem penerimaan negara pada bank umum kantor pos. berdasarkan hasil uatbank umum kantor pos sebagai bank pos persepsi. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ditolak, direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada direktur utama bank umum kantor poselah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, direktur utama bank umum kantor pos menandatangani perjanjian kerja sama sebagai bank pos persepsi dengan direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat: pemberian imbalan atas jasa pelayanidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada direktur utama bank umum kantor pos untuk memperbaiki sistem penerimaan negara sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. perbaikan sistem penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat. bank pos persepsi dapat melaksanakan layanan penerimaan negara secara elektronik pada seluruh kantor cabang kantor cabang pembantu unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerima negara kementerian keu: dan membukukan setoran penerimaan negara dengan mengedit rekening penerimaan pada bank pos persepsi. bab pelaksanaan user acceptance test (uat) dalam rangka memastikan bank umum kantor pos dan atau bank pos persepsi telah memenuhi persyaratan sistem penerimaan negara yang digunakan dalam ketatausahaan penerimaan negarakantor pos mengajukan permohonan untuk menjadi bank pos persepsi, bank pos persepsi mengembangkan menggunapenerimaan negara. dalam hal diperlukan, direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusat dapat melaksanakan uat ulang terbatas tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan bank pos persepsi dalam ketatausahaan penerimaan negara secara elektronikkantor pos dan atau bank pos persepsuntuk memastikan bahwa sistem yang disediakan digunakan oleh bank umum kantor pos dan atau bank pos persepslaporan dan data yang dihasilkan bank umum kantor pos dan atau bank pos persepsi sesuai dengan persyaratan yangpenerimaan negara bank pos persepsi diatur dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan collecting agent requirement). bab rekening penerimaan negara dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik, ppn khusus penerimaan membuka rekening penerimaan pada bank pos persepsi berkenaanos persepsi. rekening penerimaan pada bank pos persepsi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: rekening penerimaan dalam mata uang rupiah, dan rekening penerimaan dalam mata uang asing. saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada wajib dilimpahkan seluruhnya sub rekening kun penerimaan setiap akhir hari kerja. untuk menerima pelimpahan penerimaan negara dari rekening penerimaan sebagaimana dalam ppn khusus penerimaan membuka rekening sub rekening kun penerimaan bank indonesia. rekening sub rekening kun penerimaan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sub rekening kun penerimaan dalam mata uang rupiah, dan sub rekening kun penerimaan dalam mata uang asing. saldo rekening sub rekening kun penerimaan setiap akhir hari kerja dipindahbukukan rekening kun. bab penyetoran penerimaan negara wajib pajak wajib bayar wajib setor menyetorkan penerimaan negara bank pos persepsi menggunakan kode billing. kode billing sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh sistem penerimaan negara. kode billing sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh dengan cara: wajib pajak wajib bayar wajib setor melakukan perekaman data sistem penerimaan negara, atau diterbitk. dalam hal kode billing diperoleh dari perekaman oleh wajib pajak wajib bayar wajib setor sebagaimana dimaksud pada huruf wajib pajak wajib bayar wajib setor bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan. dalam hal kode billing diperoleh dari penerbitsebagaimana dimaksud pada hurufbertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan. ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang untuk menerbitkan kode billing sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan masing masing oleh direktur jenderal pajak, direktur jenderal bea dan cukai, dan direktur jenderal anggaran. bab vii ketatausahaan penerimaan negara bagian kesatu ketatausahaan penerimaan negara pada miller kementerian keuangan menyediakan sarana perekaman data transaksi penerimaan negara pada sistem penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam sarana perekaman data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh miller. miller sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: direktorat jenderal pajak: direktorat jenderal bea dan cukai: dan direktorat jenderal anggaran. sarana perekaman data transaksi penerimaan negara yang dikelola oleh direktorat jenderal anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk untuk transaksi penerimaan non anggaran. penerimaan non anggaran sebagaimana dimaksud pada meliputi: setoran sisa uang persediaan tambahan uang persediaan, pengembalian belanja, penerimaan perhitungan fihak ketiga, dan penerimaan hibah langsung. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penerimaan negara dan tata cara perekaman data transaksi penerimaan negara dalam rangka penerbitan kode billing diatur oleh masing masing miller. miller menerbitkan kode billing untuk setiap transaksi pembayaran. kode billing sebagaimana dimaksud pada memiliki masa kedaluwarsa. masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada untuk masing masing jenis penerimaan negara ditetapkan oleh masing masing miller. kode billing sebagaimana dimaksud dalam dikirimkan sistem settlement. bagian kedua ketatausahaan penerimaan negara pada bank pos persepsi bank pos persepsi menerima penyetoran penerimaan negara berdasarkan kode billing yang disampaikan oleh wajib pajak wajib bayar wajib setor. bank pos persepsisetoran. bank pos persepsi wajib memberikan pelayanan kepada setiap wajib pajak wajib bayar wajib setor baik nasabah maupun bukan nasabah. bank pos persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran penerimaan negara kepada wajib pajak wajib bayar wajib setoroket teller (over the counter) pada bank pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf bank pos persepsi wajib melakukan hal hal sebagai berikut: mengingat kode billing yang diberikan wajib pajak wajib bayar wajib setor dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran: melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada wajib pajak wajib bayar wajib setor, dan cc. mencetak dan memberikan bpn yang diterpa ntb ntp dan ntp kepada wajib pajak wajib bayar wajib setorwajib melakukan hal hal sebagai berikut: menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan kode billing pada sistem elektronik, meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada wajib pajak wajib bayar wajib setor: cc. mencetak memberikan bpn yang diterpa ntb ntp dan ntp dalam bentuk struk dan atau dokumen elektronik: dan menyediakan layanan pencetakan ulang bpn kepada wajib pajak wajib bayar wajib setor. bank pos persepsi mengkreditkan setiap transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada dan rekening penerimaan pada bank pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada dan yang telah diterbitkan bpn, tidak dapat dibatalkan oleh bank pos persepsi. dalam hal bpn yang diterbitkan oleh bank pos persepsi belum diterpa ntp, bank pos persepsi memberikan memberitahukan ntp atas transaksi penerimaan negara berkenaan kepada wajib pajak wajib bayar wajib setor, paling lambat satu hari kerja berikutnya setelah memperoleh ntp dari sistem settlement. pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak wajib bayar wajib setor diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bpnpajak wajib bayar wajib setormengenai mekanisme pengembalian penerimaan negara. dalam hal bank pos persepsi telah mengedit transaksi penerimaan negara rekening penerimaan pada bank pos persepsi sebagaimana dimaksud pada namun billing tagihan dimaksud telah terbayar, bank pos persepsi dapat mendebat rekening penerimaan pada bank pos persepsi atas transaksi bersangkutan. kepada bank pos persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud padagian ketiga ketatausahaan penerimaan negara pada sistem settlement berdasarkan kode billing, sistem settlement memberikan konfirmasi atas permintaan pembayaran yang disampaikan oleh bank pos persepsi setelah sistem settlement memberikan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam sistem settlement menerbitkan ntp. ntp sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada miller secara real time. penyampaian ntp sebagaimana dimaksud pada merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran rekening kas negara. bagian keempat ketatausahaan penerimaan negara pada ppn khusus penerimaan ppn khusus penerimaan melakukan ketatausahaan terhadap data penerimaan negara yang diperoleh dari sistem settlement, bank pos persepsi, dan bank indonesia ketatausahaan data penerimaan negara yang dilakukan oleh ppn khusus penerimaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pencatatan atas transaksi penerimaan negara, penelitian atas ketepatan jumlah uang yang dilimpahkan sub rekening kun penerimaan, pencatatan atas transaksi pelimpahan penerimaan negara berdasarkan nota debut yang disampaikan oleh bank pos persepsi dan nota kredit dari bank indonesia, penyampaian ntp yang diperoleh dari sistem settlement kepada bank pos persepsi dalam hal terdapat penerbitan bpn tanpa terapan ntp, dan penyusunan laporan penerimaan negara. bab viii pelimpahan penerimaan negara dan penyampaian laporan oleh bank pos persepsi penerimaan negara yang diterima oleh bank pos persepsi dalam mata uang rupiahrupiah dan harus diterima rekening sub rekening kun penerimaan dalam mata uang rupiah paling lambat pukul wib. penerimaan negara yang diterima oleh bank persepsi dalam mata uang asingasing dan harus diterima rekening sub rekening kun penerimaan dalam mata uang asing paling lambat pukul wib. transaksi penerimaan negara yang dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang rupiah dan rekening penerimaan dalam mata uang asing rekening sub rekening kun penerimaan sebagaimana dimaksud pada dan juga termasuk transaksi penerimaan negara yang belum diterbitkan ntp. kepada bank pos persepsi yang terlambat kurang melakukan pelimpahan negara sebagaimana dimaksud pada danpelimpahan atas penerimaan negara dalam mata uang asing sebagaimana dalam yang telah dilimpahkan melalui bank koresponden bank indonesia luar negeri namun belum diterima sub rekening kun penerimaan dalam mata uang asing pada neraca diakui sebagai cash transit. bank pos persepsi menyampaikan lhp elektronik kepada ppn khusus penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut: lhp elektronik disampaikan melalui portal kementerian keuangan, lhp elektronik berisi data penerimaan negara yang diterima: lhp elektronik terdiri dari nota debut pelimpahan, daftar nominatif penerimaan, dan rekening koran: dan lhp elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing masing rekening penerimaan. lhp elektronik sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat pukul wib pada hari kerja berikutnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh bun direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun pusatb rekonsiliasi penerimaan negara dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan negara, ppn khusus penerimaannegara yang diterima dari bank pos persepsi dengan data penerimaan negara yang tercatat pada sistem settlement. rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara harian. rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada menghasilkan (tiga) jenis data, sebagai berikut: kesesuaian data settled): only: dan atau settlement only. dalam hal terdapat data only sebagaimana dimaksud dalam huruf ppn khusus penerimaan melakukan hal hal sebagai berikut: menerbitkan dan menyampaikan ntp kepada bank pos persepsi, dan memerintahkan bank pos persepsi untuk segera melimpahkan rekening sub rekening kun penerimaan dalam hal dana atas data only belum dilimpahkan. dalam hal terdapat data settlement only sebagaimana dimaksud dalam huruf ppn khusus penerimaan melakukan hal hal sebagai berikut: menyampaikan ntp kepada bank pos persepsi: memerintahkan bank pos persepsi melakukan perbaikan lhp elektronik dalam hal data settlement only tidak terdapat dalam lhp elektronik yang dibuat oleh bank pos persepsi: dan cc. memerintahkan bank pos persepsi untuk melimpahkan rekening sub rekening kun penerimaan dalam hal dana atas data settlement only belum dilimpahkan. dalam hal terdapat penerimaan negara dengan status only atau settlement only yang tidak dilimpahkan oleh bank pos persepsi pada hari kerja berkenaan, diperhitungkan sebagai keterlambatan kekurangan pelimpahan oleh bank pos persepsisub rekening kun penerimaan dengan kewajiban pelimpahan oleh bank pos persepsi berdasarkan transaksi penerimaan negara pada hari kerja berkenaan. dokumen yang digunakan dalam rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud pada meliputi: nota debut dan rekening koran yang diterima dari bank pos persepsi: nota kredit dan rekening koran sub rekening kun penerimaan:, dan cc. lhp elektronik. dalam hal jumlah uang yang dilimpahkan oleh bank pos persepsi lebih besar dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, ppn khusus penerimaan melakukan pengembalian atas kelebihan pelimpahan tersebut paling lambat (lima) hari kerja sejak dokumen permintaan pengembalian dimaksud diterima secara lengkap dan benar. dalam hal jumlah uang yang dilimpahkan oleh bank pos persepsi lebih kecil dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, ppn khusus penerimaan memerintahkan bank pos persepsi melakukan pelimpahan atas kekurangan pelimpahan tersebut. kepada bank pos persepsi yang melakukan kekurangan pelimpahan sebagaimana dimaksud padarekonsiliasi penerimaan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan satuan kerja dilakukan sesuai denggangguan jaringan gangguan jaringan dalam pengelolaan penerimaan negara secara elektronik terdiri atas: gangguan yang menyebabkan miller tidak dapat menerbitkan kode billing,,, dankepada ppn khusus penerimaan sesuai dengan ketentuan. dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan miller tidak dapat menerbitkan kode billing sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib pajak wajib bayar wajib setor melaksanakan penyetoran penerimaan negara secara manual. tata cara penyetoran penerimaan negara secara manual sebagaimana dimaksud pada diatur oleh masing masing miller. dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam huruf bank pos persepsi membatalkan setoran dan mengembalikan kode billing kepada wajib pajak wajib bayar wajib setor. dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam huruf bank pos persepsi mengirimkan kembali permintaan ntp dengan mengirimkan data transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya: dalam hal bank pos persepsi masih belum menerima ntp setelah dilakukan permintaan ulang, bank pos persepsi menerbitkan bpn tanpa ntp, dan dalam hal ntp diperoleh setelah bpn diterbitkan dan diserahkan kepada wajib pajak wajib bayar wajib setor, bank pos persepsi menyampaikan kembali bpn salinan yang telah dilengkapi dengan ntp kepada wajib pajak wajib bayar wajib setor. bank pos persepsi wajib melimpahkan penerimaan negara yang telah diberikan perintah bayar namun tidak mendapatkan ntp sebagaimana dimaksud pada dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada terjadi padamelakukan hal hal sebagai berikut: memberikan informasi status setoran yang dilakukan oleh wajib pajak wajib bayar wajib setor melalui sarana call center atau layanan informasi nasabah lainnya, dan menyediakan fasilitas pencetakan ulang bpn. dalam hal terjadisebagaimana dimaksud dalam huruf bank pos persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada ppn khusus penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan. dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada disebabkan oleh gangguan komunikasi data dengan bank indonesia, bank pos persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada ppn khusus penerimaan dengan disertai surat keterangan dari bank indonesia yang menyatakan telah terjadi gangguan komunikasi data dalam pelaksanaan pelimpahan berkenaan. bab koreksi data dan pengembalian penerimaan negara permohonanpajak wajib bayar wajib setor diajukan kepada masing masing miller. permohonan koreksi atas transaksi penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan non anggaran dapat disampaikan melalui instansi pemerintah pemilik tagihan. miller melakukan penelitian, pengujian, dan perubahan atas data transaksi penerimaan negara berdasarkan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada dan atau miller menyampaikan perubahan data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada kepada ppn khusus penerimaan. tata cara pengajuan, penelitian, dan pengujian terhadap permohonan koreksi atas kesalahan penginputan elemen data billing diatur lebih lanjut oleh masing masing miller. berdasarkan perubahan data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam ppn khusus penerimaan melakukan penyesuaian terhadap data transaksi penerimaan negara yang ditatausahakan. (l) permohonan pengembalian atas kelebihan kesalahan penyetoran pembayaran penerimaan negara oleh wajib pajak wajib bayar wajib setor diajukan kepada miller atau instansi pemerintah pemilik tagihan. tata cara pengembalian atas kelebihan kesalahan penyetoran pembayaran penerimaanmekanisme pengembalian penerimaan negara. bab xii keadaan kahar (force majeure) dalam hal terjadi keadaan kahar force majeure),ank pos persepsi harus memberitahukan keadaan kahar force majeure) sebagaimana dimaksud pada secara tertulis kepada dit. pkxiii imbalan jasa pelayanan, dan penggantian atas biaya pelimpahan kepada bank pos persepsi diberikan imbalan atas jasa pelayanan penerimaan negara untuk setiap kode billing yang berhasil ditransaksikan. kode billing yang berhasil ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan terbitnya ntb ntp dan ntp. besarnya imbalan atas jasa pelayanan penerimaan negara ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan. kepada bank persepsi yang melayani penerimaan negara dalam mata uang asing diberikan penggantian atas biaya pelimpahan dari rekening persepsi mata uang asing sub rekening kun penerimaan dalam mata uang asing, selain imbalan jasa pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam tata cara pengajuan imbalan jasa pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam dan penggantian atas biaya pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan. bab xiv ketentuan peralihan dalam hal wajib pajak wajib bayar wajib setor belum dapat melakukan penyetoran menggunakan kode billing, penyetoran penerimaan negara dilaksanakan menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalamhal ppn khusus penerimaan belum dapat beroperasi, fungsi ppn khusus penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik dilaksanakan oleh dit. pkn direktorat jenderal perbendaharaan c.g. sub direktorat penerimaanrtapedoman monitoring, evaluasi, pelaporan, publikasi dan dokumentasi pinjaman dan atau hibah. babi ketentuan umum dalam peraturan menteri keuanganbaik dari dalam negeri maupun luar negeriwithdrawal application, selanjutnya disingkat wa, adalah dokumen permintaan pembayaran langsung kepada rekanan pihak lain yang diajukan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) khusus kepada pemberi pinjaman dan atau hibah atas permintaan pa kpa. notice disbursements, selanjutnya disingkat nod, adalahcondition precedentbab ruang lingkup dan tujuan peraturan menteri keuangan ini meliputi monitoring, evaluasi, pelaporan, publikasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan direktorat jenderal pengelolaan utang atas pelaksanaan pinjaman dan atau hibah oleh kementerian negara lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara bumn) dan badan usaha milik daerah bumi) selaku pelaksana kegiatan (executing agency) atau selaku penerima penerusan pinjaman dan atau hibah. peraturan menteri keuangan ini ditujukan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan publikasi atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan atau hibah. bab iii monitoring dan evaluasi pinjaman dan atau hibah bagian pertama sumber data (l) materi monitoring berupa data atau informasi yang terkait dengan aspek finansial pelaksanaan pinjaman dan atau hibah, meliputi: rencana penarikan (disbursements plan) atas perjanjian pinjaman dan atau hibah yang masih berlangsung (on going agreement) dan perjanjian pinjaman dan atau hibah baru (new agreement) dalam rangka memenuhi kebutuhan apbn berjalan, rencana penarikan atas pinjaman dan atau hibah yang dialokasikan dalam dipa tahun berjalan, realisasi pencairan atas dana pinjaman dan atau hibah oleh ppn khusus yang tercermin dalam realisasi dokumen sp2d, wa, sp3, dan dokumen sejenis lainnya, realisasi pencairan dana melalui pembukaan l c yang tercermin dalam nota disposisidata dan informasi atas pelaksanaan pinjaman dan atau hibah sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari: basis data debt management and financial analysis system emas), laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan atau hibah, yang diterima dari kementerian negara lembaga, pemerintah daerah, bumn, dan bumi selaku pelaksana kegiatan (executing agency), dan cc. situs kementerian negara lembaga, pemerintah daerah, bumn, bumi, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. monitoring sebagaimana dimaksud dalam dapat didukung dengan: data realisasi penyerapan pinjaman dan atau hibah yang diperoleh dari kunjungan lokasi kegiatan (on site visit) terhadap kegiatan yang diindikasikan mengalami penyerapan yang rendah, pengamatan untuk penyiapan dan kepenggalian informasi melalui wawancara atau pengumpulan data primer dan pembandingan antara sasaran kegiatan, indikator indikator keberhasilannya serta kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, koordinasi dengan kementerian negara lembaga, pemerintah daerah, bumn, dan bumi selaku pelaksana kegiatan atau penerima penerusan pinjaman baik secara rutin maupun hoc, pertukaran data penyerapanap skta disposisi, dan sp3. bagian kedua kajian, identifikasiyang dibiayai dari pinjaman dan atau hibah dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yang terkait dengan: pemenuhan kesiapan kegiatan sebelum perjanjian pinjaman dan atau hibah ditandatangani, pemenuhan condition precedent untuk mengefektifkan perjanjian pinjaman dan atau hibah: cc. rencana penarikan pinjaman dan atau hibah (disbursements plan), pengalokasian pinjaman dan atau hibah dalam dokumen anggaranutama. bagian ketiga evaluasi direktorat jenderal pengelolaan utang melakukan pengujian konsistensi antara data perencanaan alokasi dana dalam dokumen penganggaran dan realisasinya.:ta disposisi, dan sp3, membandingkan antara,bagian keempat rekomendasiterhadap pinjaman dan atau hibah dengan kategori "behind schedule dan "at risk berupa: perubahan sasaran kegiatan dari sasaran yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dan atau hibah,, pengusulan pembatalan sebagian atau seluruh dana pinjaman dan atau hibah yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dan atau hibah, dan atau penyusunan rencana aksi dan mengkoordinasikannya dengan pihak pihak terkait. bab pelaporantriwulanan mengenai perkembangan kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana, dan masalah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan atau hibah. laporan triwulansepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. batas akhir masing masing triwulan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: triwulan pertama maret, triwulan kedua juni, cc. triwulan ketiga september, dan triwulan keempat desember. bentuk formulir laporan triwulanan mengacu pada format laporan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini. laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan melalui surat, surat elektronik (e mail), atau faksimili yang ditujukan alamat sebagai berikut: surat direktorat jenderal pengelolaan utang c.g. direktorat evaluasi, akuntansi dan setelan jl. lapangan banteng timur jakarta email faksimili: bab publikasi (l) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam bab iii dan bab ivkurang,, laporan perkembangan pinjaman dan atau hibah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kementerian negara lembaga, pemerintah daerah, bumn, dan bumi pelaksana kegiatan sertaakhir pelaksanaan kegiatan (completion report) yang antara lain memuat pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. laporan akhir pelaksanaan kegiattiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan atau hibah berakhir. bab dokumentasi kementerian negara lembaga, pemerintah daerah, bumn, dan bumi selaku perencana atau pelaksana kegiatan yang dibiayai pinjaman dan atau hibah wajib menatausahakan segala dokumen pinjaman dan atau hibah yang dikuasainya sesuai dengan kaidah kaidah yang baik dan sejalan dengan peraturan perundang undangan bidang kearsipan. direktorat jenderal pengelolaan utang melakukan ketatausahaan pinjaman dan atau hibah. direktur jenderal pengelolaan utang berkoordinasi dengan kementerian negara lembaga, pemerintah daerah, bumn, dan bumi pelaksana kegiatan yang dibiayai pinjaman dan atau hibah untuk mengupayakan mekanisme komunikasi dan pertukaran data untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasilas kementerian keuangan. dbh. cukai hasil tembakau(l) dana bagi hasil cukai hasil tembakau,sementara dbh cht tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada untukuntuk provinsi, kabupaten, dan kota provinsi yang bersangkutansumatera selatan, gubernur provinsi banteselatan, gubernur provinsi nusa tenggara barat, dan gubernur provinsi nusa tenggara timur. dalam hal gubernur belumper provinsi secara keseluruhan tidak dirinci untuk provinsi, kabupaten, dan kota provinsi yang bersangkutanutara, gubernur provinsi jambi, gubernur provinsi kepulauan riau, gubernur provinsi lampung, gubernur provinsi dki jakarta, gubernur provinsi bali, gubernur provinsi sulawesi utara, dan gubernur provinsi sulawesi tengah. s5)kabupaten, dan kota, sepanjang tidak melampaui tahun anggaran maka terhadap peraturan menteri keuangan ini akan dilakukan perubahan dengan menambahkan rincian alokasi untuk provinsi, kabupaten, dan kota(l) penyaluran dbh cht tahun anggaran dilaksanakan secara triwulanan sesuai dengan peraturan perundang undang, kabupaten dan kota daeralokasi sementara dana pagi tahun anggaran aka alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran dalam rupiah dal momamammman aman rotan provinsi nanggroe aeon darussalam provinsi nanggroe aceh darussalam toosasre\| (os ikan aeentengah ies antara answers \|(ott provinsi sumatera utama secolo2 tan (am \|iota provinsi sumatera bart arnsmterr\| provinsi sumatera barat emamamgwaman jikabpasaman e1po205 (antena tenar garena open provinsi sumatera selatan sesomsrn ikevogen komemgie esa irotapatembang soso0aor ikotapagar e2season\| (oa \|rotatrovinsi tampung s2amarah memamavaman aman provinsi jawa barat toe arena neon provisi banten sesenzoo0\| tkamotegn arts (oa seseorang nissa (ikastangerang setan toga (provinsi jawa tengan sean astral eevdemak jesse222r titotapetaongan oentononn trrovinsibi yogyakarta stress7sl iktavogakara eas2er\| jerovinsisawa timur ass2521a sos jherbondoweso 2er2srl ikabsember sesat itenomang sasa border\| provinsi kalimantan tengah (5s jikeokotewaman timur east eeo bartorimur onsen\| eemamngraa sasar\| provinsi sulawesi selatan 2arnsarara dal mowaaammann aman dies meeting satooras rest etos provinsi nusa tenggara barat soarraraarr\| jteotomeortmue est ras demam naserten desa antena kabtomeoruaa aan star\| dal momen provinsi nusa tenggara timur (ren kupang asresasn ato mangga asresaan\| rengga desa menteri keuangan republik indonesia, agus martowardojo
tas kementerian keuangan. pelaksanaan. sewa barang. milik negaramanfaatan barang milik negaradalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku masyarakat, pengaturan mengenai sewa barang milik negaraanfaatan adalah pendayagunaan bmn yang tidak dikeuangan ini bertujuan untuk terselenggaranya penyewakeuanganbmnatau cc.lima pihak pelaksana sewa pihak yang dapat menyewakan bmnsebagian tanah dan atau bangunan, atau ii. bmn selain tanah dan atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada pengguna barang. pihak yang dapat menyewa bmn meliputi: pemerintah daerahn:cc. badan hukum yang dimiliki negara, badan hukum internasional asing. bagian kelima objek sewa objek sewa meliputi: bmn berupa tanah dan atau bangunan yang berada pada pengelola barang, bmn berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang, bmn selain tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang. bmn sebagaimana dimaksud pada hanya dapat disewakan sepanjang bmn bmn, ii. usulan perpanjangan jangka waktu sewa bmn, memberikan persetujuan atas permohonan sewa dari calon penyewa untuk bmn berupa tanah dan atau bangunan, cc. menetapkan bmn berupa tanah dan atau bangunan yang akan disewakan, memberikan persetujuan atas usulan formula tarif sewa bmn selain tanah dan atau bangunan dari pengguna barang: menetapkan faktor variabel sewa dalam formula tarif sewa, menetapkan besaran faktor penyesuaian sewa dalam formula tarif sewa, menetapkan besaran sewa bmn berupa tanah dan atau bangunan, menandatangani perjanjian sewa bmn berupa tanah dan atau bangunanbmn, j .il. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan sewa bmn berupa tanah dan atau bangunan, dan melakukan ketatausahaan atas hasil dari sewalingkungan direktorat jenderal kekayaan negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada teknis pelaksanaan fungsional pengelola barang ditetapkan oleh menteri keuanganrsetujuan sewa bmn berupa sebagian tanah dan atau bangunan atau bmn selain tanah dan atau bangunan kepada pengelola barang, menerbitkan keputusandari pengelola barang, melakuknandatangani perjanjidan melakukan ketatausahaan atas hasil dari sewa bmunit organisasi eselon yang membidangi pengelolaan bmn atau pejabat lain yang ditunjuk, cc.prinsip umum paragraf. jangka waktu sewa bmnaragraf perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: dasar perjanjian: para pihak yang terikat dalam perjanjian:flparagrafikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada danua periodisitas sewa periodisitas sewa dikelompokkan sebagai berikut: per tahun, per bulan, per hari: perjam. bagian ketiga perpanjangan jangka waktu sewa jangka waktu sewa bmnmn berupa tanah dan atau bangunan,c.mpat pengakhiran sewa (l): cc.n ditetapkan oleh: pengelola barang untuk bmn berupa tanah dan atau bangunan, danbmn sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh pengelola barang dalam surat persetujuan perjanjian sewa. penetapan besaran sewa bmn sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh pengguna barang dalam keputusan sewa. bagian kedua formula tarif sewa formula tarif sewa bmn merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa: dan faktor penyesuaian sewa. formula tarif sewa sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh: pengelola barang dalam: menghitung besaran sewa untuk bmn berupa tanah dan atau bangunan: ii. menghitung besaran sewa untuk bmn berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dengan nila buku lebih dari rp500. (lima ratus juta rupiah): dan iii. mengkaji usulan sewa bmn dari pengguna barang, pengguna barang dalam menghitung besaran usulan sewa untuk bmn berupa: sebagian tanah dan atau bangunan dengan nilai buku sampai dengan rp500. (lima ratus juta rupiah): dan ii. selain tanah dan atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada pengguna barang. bagian ketiga tarif pokok sewamn berupa tanah:n berupa prasarana bangunan. tarif pokok sewa bmn selain tanah dan atau bangunan dihitung dan ditetapkan oleh masing masing pengguna barang berkoordinasi dengan instansi terkait, setelah memperoleh persetujuan pengelola barang. paragraf tarif pokok sewa tanah tarif pokok sewa untuk bmnditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri keuangdikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada sepanjang nilai buku bmn berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang akan disewakan dengan nilai bukutanahtanahtanah dihitung dalam rupiah per meter persegi. dalam hal tanah yang akan disewakan berada luar negeri, nilai tanah per meter persegi dapat dihitung dengan menggunakan satuan mata uang setempat. paragraf tarif pokok sewa bangunan tarif pokok sewa untuk bmnditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri keuangmn berupa tanah dan atau bangunan yang akan disewakancc.dalam hal bangunan yang akan disewakan berada luar negeri, nilai bangunan per meter persegi dapat dihitung dengan menggunakan satuan mata uang setempat:ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri keuangan inpersen) per tahun: untuk bangunan semi permanen sebesar (empat persen) per tahun, dan cc. untuk bangunan darurat sebesar (sepuluhdanii.paragraf tarif pokok sewa tanah dan bangunan tarif pokok sewa untuk bmnparagraf tarif pokok sewa prasarana bangundalamdalam huruf merupakan nilai wajar atas prasarana bangunabangunanprasarana bangunanprasarana bangunan dihitung dalam rupiah. dalam hal bangunan yang akan disewakan berada luar negeri, nilai prasarana bangunan dapat dihitung dengan menggunakan satuan mata uang setempat. nilai buku sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nilai belum memperhitungkan penyusutan, maka nilai buku prasarana bangunan dihitung dengan perkalian antara: harga prasarana bangunan hp): dan nilai sisa prasarana bangunan nsp). harga prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan harga prasarana bangunan dalam keadaan baru dalam rupiah per meter persegi. nilai sisa prasaranbelum terdapat pengaturan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada maka perhitungan penyusutan dihitung: untuk prasarana berupa pekerjaan halaman sebesar (lima persen) per tahun, untuk prasarana berupa mesin atau instalasi sebesar (sepuluh persen) per tahun, dan cc. untuk prasarana berupa alat perabot dan elektronik sebesar (dua puluh lima:cc.badan hukum yang dimiliki negara, dan lembaga pendidikan asing. kategori ii, meliputi: yayasan, ii. koperasi: iii. lembaga pendidikan formal, dan iv. lembaga pendidikan non formal. cc. kategori iii, meliputi: lembaga sosial, ii. lembaga kemanusiaan, iii. lembaga keagamaan, dan iv.iiiii, dan iii,: kategori sebesar (empat puluh persen): dan cc.: dan cc.: per bulan sebesar (seratus tiga puluh persen): per hari sebesar (seratus enam puluh persen): per: latar belakang permohonan, ii. jangka waktu penyewaan, termasuk periodisitas sewa, dan iii. peruntukan sewa. data bmn yang diajukan untuk dilakukan sewa, data calon penyewa, antara lain: nama, ii. alamat, iii. nomor pokok wajib pajak npp): iv. surat permohonan sewa dari calon penyewa: dan ii.mn berupa tanah dan atau bangunan yang diajukan untuk disewakanberupa tanah dan atau bangunausulan sewa yang paling menguntungkan negara. paragraf persetujuan penyewaan bmn berupa tanah dan atau banguna, kemungkinan penyewaan bmn berdasarkan perminta berupa tanah dan atau bangunan. surat persetujuan penyewaan bmn berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: data bmn yang akan disewakan: data penyewa, cc.,negararendah untuk waktu tertentu dengan ketentuan serendah rendahnya (delapan puluh persen) dari besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurufcc. harus dilaksanakan sewa dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya risiko sosialcc. data calon penyewa, data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis yang ada sekitar bmn yang diusulkan untuk disewakansurat usulan sewa dari calon penyewa kepada pengguna barang. dalam halakan disewakan sampai dengan rp500. (lima ratus juta rupiah), pengguna barang menyertakan usulan besaran sewa sesuai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. dalam hal bmnii. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan, dan atau iii. foto bmn selain tanah dan atau bangunan yang akan disewakan. kuantitas bmn, berupa: luas tanah dan atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan, atau ii.ii. nilai jual objek pajak nop) tanah dan atau bangunan, dan atau iii. nila bmn selain tanah dan atau bangunan yang akan disewakan. data dan dokumen terkait bmn yang akan disewakan, berupa: kartu identitas barang kib): ii. buku barang, dan atau iii.,data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: data barang yang ditransaksikan, dan nilai transaksi. data transaksi sewa yang sebanding atau sejenis sebagaimana dimaksud pada dapat berupa transaksi sebanding dan sejenis yang sudah terjadi atau data penawaran umum penyewaan barang yang sebanding atau sejenis. dikecualikan dari ketentuan untuk menyertakan data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf pengajuan usulan sewa dapat hanya disertai dengan surat pernyataan dari pengguna barang sepanjang data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis tersebut tidak dapat diperoleh namun dapat dibuktikan keberadaannyaii. penyewaan bmn tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian lembaga:engguna barang dapat mendelegasikan kewenangan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam kepada kuasa pengguna barang atau pejabat lain yang dikataka:dalam hal bmn yang diusulkan untuk disewakan berupa sebagian tanah dan atau bangunaformula sewa yang diusulkan oleh pengguna barangikecualikan dari ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam dan sepanjangdiusulkan untuk disewakan sampai dengan rp500. (lima ratus juta rupiah), perhitungan nilai wajar dan besaran sewa bmn dilakukan oleh pengguna barang dalam usulan sewa pengelola barang dapat melakukan evaluasi atas penghitungan nilai wajar dan besaran sewa yang diusulkan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada dalam hal pengelola barang memiliki keyakinan bahwa nilai yang diusulkan dianggap jauh dari kewajarann. dalam hal usulan sewan berupa sebagian tanah dan atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa. dalam hal bmn yang disetujui untuk disewakan berupa selain tanah dan atau bangunan, besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada huruf butir dapat berupa: formula sewa, atau nilaiusulan sewa yang dianggap paling menguntungkauntuk waktu tertenturendah dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan pengelola barang untuk waktu waktu tertentu dengan ketentuan serendah rendahnya (delapan puluh persen) dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan pengelola barang. ketentuan sebagaimana dimaksud padaharus dilaksanakan sewa dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya risiko sosial. penetapan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam keputusan pengguna barang sebagaimana dimaksud padasebagian tanah dan atau bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan.nnnnndann, pengelola barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan sewa bmn pada pengguna barang kuasa pengguna barang, dalam rangka penertiban pemanfaatan bmnuntuk: bmn berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang, atau ii. bmnkeuangan ini tidak diberlakukan terhadap:, besaran tarif sewa bmn lingkungan tentara nasional indonesia yang berpedoman padadyang diatur dalam peraturan menteri keuangan tersendiri. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri keuangankeuangandan proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan ini:huruf mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan ini. bab xii ketentuan penutup pada saat peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku,ketentuanlaksanaan sewa barang milik negara faktor jumlah lantai bangunan dalam perhitungan harga satuan bangunan standar bangunan6lantai standar harga gedung bertingkat bangunan8lantai standar harga gedung bertingkat bangunan9lantai standar harga gedung bertingkat menteri keuangan republik indonesia, agus d.w. martowardojo
tan ah), gap raman ana salinnomor tahun nomor: pmk. nomor per mbu menteri energi dan sumber daya mineral, menteri keuangan dan menteri badan usaha milik negara, menimbang bahwa untuk memberikan landasan hukum mengenai status kepemilikan aset panas bumi dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan d, perlutentang status kepemilikan aset panas bumi yang berasal dari kontrak operasi bersama joint operation contract)keputusan presiden nomor tahun jin fak memutuskan:. aset panas bumi yang berasal dari kontrak operasi bersama joint operation contract) terdiri dari (dua) kategori yaitu: aset hulu, yang terdiri atas peralatan dan fasilitas pendukungnya untuk memproyeksikan dan menyalurkan energi panas bumi unit pembangkit, termasuk tidak terbatas sumur produksi, sumur injeksi, sistem pemisahan, separator, jalan dan bangunan. aset hilir, yang terdiri atas peralatan dan fasilitas pendukungnya yang dipakai untuk mengkonversi energi panas bumi menjadi listrik. aset hulu dan aset hilir panas bumi sebagaimana dimaksud dalam meliputi aset yang telah ada (existing asset) dan aset yang akan ada (future asset) yang diatur dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara pertamina) dalam kontrak operasi bersama joint operation contract), termasuk aransemennya. aset sebagaimana dimaksud dalam merupakan aset milik pertamina persero) dan dibukukan sebagai penyertaan modal negara, yang belum tercatat pada saat penetapan neraca pembukaan pertamina persero), kecuali ditentukan lain didalam kontrak operasi bersama joint operation contract) yang proyeknya telah berlangsung. (l)kementerian keuangan, kementerian energi dan sumber daya mineral, kementerian bumn dan pertamina persero). penetapan nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada yang berasal dari aset yang akan ada (future asset) sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan setelah masa kontrak operasi bersama berakhir. pertamina persero) mengalihkan status kepemilikan aset sebagaimana dimaksud dalam kepada anak perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan s3. luas eye pengusahaan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tanpa menunggu penetapan sebagaimana dimaksud dalam guna keperluan pembiayaan proyek berdasarkan kontrak operasi bersama, pertamina persero) atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dapat mengalihkan hak kepemilikan aset dan atau menjadikan atau mengagumkan aset hilir sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada pihak lain sesuai dengan prinsip kelaziman bisnismenteri keuangan menteri badan usaha sumber daya mineral milik negara ttd. ttd. ttd. jero wajik agus d.w. martowardojo dahlan iskl: umum oo . kepala bagian t.u. kementerian pep biro umum karton, k t nip
cnn nan kemenkeu. badan layanan umum. sekretariat badan pengatur jalan tolbidang pendanaan sekretariat badan pengatur jalan tol pada kementerian pekerjaan umumcara penuh berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor kmk. bahwa menteri pekerjaan umum melalui surat nomor: hk. mn tanggal juni telah mengajukanbahwadilakukan penyesuaian atas tarifadalah imbalan atas jasa layanan dana bergulir bagi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol yang diberikmana dimaksud dalam terdiri atas: nilai tambah sebesar tingkat bunga penjaminan lembaga penjamin simpanan lps) untuk bank umum (satu persen) per tahun, biaya provisi sebesar (satu persen) dari nilai pagu pinjaman, dan cc. biaya administrasi sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah) per perjanjian dan dibayarkan sekali pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman yang pertamayaluran dana bergulir bagi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tolprovipada saat terjadi kesepakatan komitmen antara badan usaha jalan tol deng pengganti biaya yang dikeluarkan olehalam menyiapkan perjanjian pinjaman. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan danperjanjian kerja sama dana bergulir bagi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol antarbadan usaha jalan toluntuk lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukumantara duntukuntuk mendapatla badan internasional harus mengajukan permohonan persetujuan kelampirk. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud menerbitkan surat persetujuan dengan lampir, dan menyampaikan tembusan kepada menteri sekretaris negara. pembebasanmengacu pada jumlah pejabat, tugas, fungsi, dan kebutuhan badan internasional beserta pejabatnya. surat persetujuansebagaimana dimaksud pada dipersamakan kedudukannya dengan rekomendasi dari menteri sekretaris negara atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dgiatan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari ketentuan memiliki surat keterangan bebasiiiehterian an arif bintaro yuwono pa. nip www .jdih.kemenkeu.go.id
lampiran peraturan menteri keuangan ana nomor pmk. tentang tarif layanan badan aga layanan umum lembaga pengelola dana bergulir ram koperasi dan usaha mikro, aaa kecil, pan menengah pada menteri keuangan kementerian negara koperasi republik indonesia1 strata (umk penerima (kuku penerima program pinjaman dana bergulir) pembiayaan) enable) melalui koperasi sekunder melalui koperasi sekunder tingkat suku bunga dari pdb umkm tingkat suku bunga dari pdb umkm koperasi koperasi sekunder adalah sekunder adalah sebesar sbi sebesar sbi minus per tah ditambah per tahun. un. tingkat suku bunga dari tingkat suku bunga dari koperasi sekunder koperasi sekunder koperasi primer adalah koperasi primer adalah sebesar tingkat suku sebesar tingkat suku bunga bunga pada butir pada butir ditambah ditambah per tahun. per tahun cc.rogram per tahun. tahun al. melalui lkb lbb melalui lkb lbb tingkat suku bunga dari tingkat suku bunga dari pdb umkm lkb pdb umkm lkb lbb adalah sebesar sbi lbb adalah sebesar sbi minus per tahun. ditambah per tahun tingkat suku bunga dari tingkat suku bunga dari lkb lbb koperasi lkb lbb koperasi primer adalah sebesar primer adalah sebesar tingkat suku bunga pada tingkat suku bunga pada butir ditambah per butir ditambah per tahun. tahuner tahun. tahun. nisbah antara pdb nisbah antara pdb umkm dengan kks umkm dengan kks uks sebesar 40k uks sebesar dibanding program dibanding nisbah antara kks uks nisbah antara kks uks dengan umk dengan umk dibanding dibanding tingkat suku bunga dari pdb umkm lmv adalah sebesar sbi ditambah per tahun program menteri keuangan republik indonesia bagi hasil antara lmv dengan kuku setara dengan tingkat suku bunga pada butir ditambah per tahun tingkat suku bunga dari pdb umkm perusahaan pembiayaan maksimal sebesar sbi ditambah per tahun programlkb minimal sebesar sbi minus per tahun dan maksimal sebesar sbi per program tahun d : tingkat suku bunga dari lkbkuku program minimal sebesar suku bunga sbi per tahun ditambah chanelling fee kepada lkb lbb sebesar per tahun tingkat suku bunga program mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemberi hibah terikat catatan untuk dasar perhitungan bunga kepada lkb lbb, digunakan suku bunga bank indonesia sbi) bulan keterangan program program pembiayaan kepada ksp usp koperasi adalah program pemberian pinjaman dari pdb umkm kepada ksp usp koperasirogram pembiayaan kepada kks uks adalah program pemberian pembiayaan dari pdb umkm kepada kks uks untuk pemberian pembiayamenteri keuangan program republik indonesia program pembiayaan kelmv) sebagai eksekutif. program program pembiayaan kepada kuku melalui perusahaan pembiayaan (serbaguna usaha leasing dan anjak piutang factories) adalah pembiayaan modal kerja (factories anjak piutang) dan atau investasi (serbakredit pembiayaan kepada kuku melalui lembaga keuangan bank lkb) adalahlembaga keuangan bank) dengan pola konvensional atau syariah. program program pembiayaan kepada kuku strategis melalui lkb lbb adalah program pembiayaanelling. program program pembiayaan kerkerjasama dengan lkb lbb.ksmelalui lembaga modal ventura lmv), lembaga keuangan lembaga keuangan bank lkb) dan lembaga keuangan bukan bank lbb)). j . salinan sesuai dengan aslinya, menteri keuangan, buket biro umum ttd kep nb: gran t.u. departs:nen sri mulyani indrawi ng, #markus suharto dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dari hasil hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, telah diatur ketentuan mengenai berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan mengenai penyetoran hasil hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sehubungan dengan telah diundangkannyperlu mengatur kembali tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari dividen dan sisa surplus bank indonesipmk. memutuskan. dalam peraturan menteri keuangan ini, yang dimaksud dengan:viden adalah bagian pemerintah atas laba bumn dan perseroan terbatas lainnya. sisa surplus bank indonesia bagian pemerintah adalah bagian pemerintah dari surplus bank indonesia sebagaimana diaturwajib bayar wajib membayar seluruh dividen yang terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo. wajib bayar sebagaimana dimaksud pada terdiri dari persero, perum, dan perseroan terbatas lainnya. jatuh tempo pembayaran dividen sebagaimana dimaksud pada paling lambat (satu) bulan sejak tanggal dibutuhkannya penetapan dividen oleh rups bagi persero dan perseroan terbatas lainnya, dan menteri negara badan usaha milik negara bagi perum. (l) bank indonesia wajib membayar sisa surplus bank indonesia bagian pemerintah secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo. jatuh tempo pembayaran sisa surplus bank indonesia bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada adalah (satu) bulan setelah kesepakatan antara bank indonesia dan pemerintah dalam koordinasi penetapan rekening kewajiban pemerintah bank indonesia yang akan dilunasi dari sisa surplus bank indonesia yang menjadi bagian pemerintah. direktur jenderal anggaran atas nama menteri keuangan menetapkan jatuh tempo selain sebagaimana dimaksud dalam dalam hal wajib bayar mengajukan permohonan penetapan jatuh tempo. permohonan penetapan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal anggaran. permohonan sebagaimana pada diajukan dalam hal wajib bayar diperkirakan tidak dapat melakukan pembayaran dividen pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam karena wajib bayar mengalami kesulitan likuiditas, atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran dividekerja setelah penetapan dividen. dalam hal permohonan penetapan jatuh tempo melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada permohonan ditolak dan jatuh tempo pembayaran dividen berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penolakan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan oleh direktur jenderal anggaran atas nama menteri keuangan kepada wajib bayar. wajib bayar yang mengajukan permohonan penetapan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan data pendukung secara lengkap dan benar, paling kurang meliputi dokumen sebagai berikut risalah rups bagi persero dan perseroan terbatas lainnya, dan surat penetapan dividen oleh menteri negara badan usaha milik negara bagi perum, laporan keuangan yang telah diaudit, rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan, dan laporan realisasi dan proyeksi arus kas tahun berjalan. z7 dalam hal data pendukung sebagaimana dimaksud pada belum diterima secara lengkap dan benar, wajib bayar harus melengkapi data pendukung dimaksud paling lambat (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan oleh direktorat jenderal anggaran. direktur jenderal anggaran atas nama menteri keuangan menerbitkan surat penetapan jatuh tempo pembayaran dividen dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan beserta data pendukung diterima secara lengkap dan benar. dalam hal terjadi keterlambatan dan atau kekurangan pembayaran dividen, wajib bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) per bulan dari jumlah dividen yang terlambat dan atau kurang dibayar(l) atas keterlambatan dan atau kekurangan pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal anggardividendiperhitungkan sebagai pembayaran muka atas jumlah dividendan terdapat kelebihan penyetoran atau pembayaran dividen, kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan secara tunai sesuai ketentuan perundang undangan. (l) wajib bayar wajib menyetorkan pembayaran dividen dan atau denda rekening kas umum negara bank indonesia, yaitu rekening kas umum negara dalam rupiah nomor untuk penerimaan dividen dalam rupiah. rekening kas umum negara dalam valuta usd nomor untuk penerimaan dividen dalam valuta usd. rekening kas umum negara dalam valuta yen nomor untuk penerimaan dividen dalam valuta yen. bank indonesia wajib menyetorkan sisabukti setor atas penyetoran sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada menteri keuangan c.g direktur jenderal anggaran paling lambat (tujuh) hari setelah tanggal penyetoran. dalam rangka monitoring dan evaluasi penerimaan dividen dan sisa surplus bank indonesia bagian pemerintah, risalah rups untuk persero dan perseroan terbatas lainnya, surat penetapan dividen oleh menteri negara badan usaha milik negara untuk perum, serta dokumen kesepakatan antara bank indonesia dan pemerintah, masing masing disertai laporan keuangan yang telah diaudit wajib disampaikan oleh wajib bayar kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal anggaran paling lambat (satu) bulan setelah diterbitri keuangan republik indonesia pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi na) tahun anggaran menteri keuangan republik indonesia(dalam rupiah) provinsi aceh (kab. aceh timur as,ar0, (kab. aceh utama ga,tos,60a, deng nan \|provinsi sumatera utara menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) provinsi sumatera barat (kab. limapuluh kota t2par,7a2, biota padang panjang lo, jj) ag menteri keuangan republik ones (dalam rupiah) isa. rokan hilir (kota dumai kota pekanbaru inai provinsi kepulauan riau kota batam ikan. lingga naa kj) ok menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah) ko. provinsi sumatera selatan provinsi bengkulu lega dalam rupiah) anime ia, oo bilangan asa menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) (kam bandung baar bandung barat aa, provinsi banten provinsi jawa tengah rebus mangan (dalam rupiah) data ikan. kudus provinsi d.i. yogyakarta oo dendam lan menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) jm) menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah) \|provinsi kalimantan barat provinsi kalimantan tengah hang ikan tutu sungai selatan. kj) menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah) nawa provinsi kalimantan timur hisab. minahasa utara ,s86, menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) 5u uu w w \|provinsi gorontalo a62 \|provinsi sulawesi tengah aan \|37a provinsi sulawesi selatan ji) menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) (aa ujauuaa ian provinsi sulawesi barat oo provinsi sulawesi tenggara \| ) (kab. muna m0o5, da17 ikan. buton utara menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) d provinsi bati \|provinsi nusa tenggara barat opo a provinsi nusa tenggara timur jam ika.sita tan dea menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) jadi provinsi maluku yaaa provinsi maluku utama ng v7. epl nan ban (dalam rupiah) '' mduvuv sos ikan. mamberamo tengah \|.) (sos ikan.yatim poo is12kab. deiyai menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) '' ''n'meeeppppp@p(' ') (kab. tambrauw lo. total kabupaten kota salinan sesuai dengan aslinya menteri keuangan, kepala biro umum ttd tab. elu bagian t.u, kementerian tan to. tag agus d.w. martowardojo flm tp, age snp nai pp! saus 5g. te93 sn: ban) ba: nn: ppp sae teri: bbs dis ada a83 tag 2ide3 38da3 ie) gih3s pre: eos aas kera3a asasi '3d3i,l.d alis sasis s\|\|s kei me: an) ganas lal #a\| fee \|az$ ana sila ap masala sen sasis #saja sss pre aan 8z \|s\| sss 3s ek: see akan mas ssp3 alas tea en: nano asta gaga isis uly atu las han sisa 4d cn: \|rg e.g sisi ang s., seraya e53 riza aaa 3z isa kan visi ialsials lelolelaleleld inai aya da. alaska att dadi ye! ega ogk ba3 peri error sis aris ari ak bra a52 ise ie) ain ris ce5s jz\|2a fe) rae pra misa aja pada ana gak tel naa s5 le ig iss kp) alma ini kit) ang apa tan ala maa ika . ka) non naga. ata bagi da, yeon dean goals lis lek kan ia: #lo $$. ita sha tan g0z yes ter bersisi3 sgaehe ses eho ati dag aza ve, eka han) tn) jab oga reg kej sigi fan one tas ata bag ss3 23a kan ibl wan an: ntb seo isl do, asid a$3ss ti! 8g) bea lara sari 39k rang isa far . 32k teb3 abe fat e83g le) beban ea: mesin li: nn: tag ss: tae pas gas eli ing isi fe: la) wed (s\| dlam again nan ular jari men em! 28x fal roa :i: gang sia: ila 255i hn: sl: sit inilah alan batasan gegara daa ea, krs agar isa seja8 sejak asmat ana satalnjalnl man (ed $s3 ngga salsa mak s59 hata dl. lh. ann: aa: haa ld a03 ran til ali alg laa ena han) :\|e an: elelalala lala \|eloslla lala tojelejo jojo (ole pekan van gr, te: kana panam pn: ran leg menag naa
parao1juni sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. cc. bahwa proses penyiapan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai saat ini sedang dalam proses dan belum dapat diselesaikan, bahwa sehubungmenjadi sampai dengan:desember perihal perpanjangan waktu penerapan organisasi pusat investasi pemerintah, surat menteri keuangan nomor sr mk. tanggal januari perihal perpanjangan waktu penerapan organisasi pusat investasi pemerintdinyatakanrepublik indonesia oka tentang tarif layanan badan layanan umum rumah sakit ve4 umum pusat nasional dr. cipta mangunkusumo jakartanasional dr. ciptomangunkusumo jakarta pada kementerian kesehatan tarif kelas ha rawat inap biasa per hari rawat gabung per hari rawat ibu per hari tarif psikiatri per hari tarif bedah anak per hari tarif ilmu kesehatan anak per hari tarif pelayanan jantung terpadu per hari tarif tindakan ruang operatifanestesi lokal kecil per tindakan s.d sedang per tindakan khusus per tindakan anestesi umum regional kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d transplantasi ginjal per tindakan s.d bedah neurologi besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d bedah gigi dan mulut kecil per tindakan sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d bedah mata anestesi lokal kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d ran menteri keuangan republik indonesia jenis layanan satuan muti keterangan anestesi umum kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d bedah tht umum sedang per tindakan besar per tindakan biologi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d laring faring kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d plastik rekonstruksi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d ontologi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d onkologi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d endoskopi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d bedah umum sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d bedah radioterapmedik ortopedi dan traumatologi sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d penggunaan alat canggih per tindakan cye menteri keuangan republik indonesia lea unit bedah rawat seharjantung terpadu tindakan operatif khusus jantung terbuka per tindakan s.d jantung tertutup per tindakan s.d tindakan cath lab diagnostik invasif per tindakan s.d intervensi perpindahan. s.d tindakan radiointervensi per tindakan s.d tarif tindakan penunjang radiologi anak content konvensional per tindakan s.d pemeriksaan khusus per tindakan s.d ultrasonografi per tindakan s.d patologi klinik kimia klinik kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d imunologi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d canggih per tindakan bakteriologi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d hematologi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d patologi anatomi imunologi per tindakan s.d sitologi sitologi serviks per tindakan s.d sitologi putus per tindakan s.d sitologi cairan per tindakan sitologi aspirasi balasan per tindakan s.d histopatologi per tindakan s.d konsultasi slide per slide konsultasi blok per blok fan menteri keuangan republik indonesia tatanan tem radiologi dewasa konvensional sederhana per tindakan s.d sederhana per tindakan s.d sedang per tindakan s.d sedang per tindakan s.d sedang iii per tindakan s.d canggih per tindakan s.d kedokteran nuklir planar per tindakan s.d internal radiasi per tindakan s.d ablasi per tindakan s.d msc slice dual energy canggih per tindakan s.d mri tesla canggih tanpa kontras per tindakan s.d canggih dengan kontrasbmum. eren tu. kementerian biro umum giants nip lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia sme honor pmk tarif layanan badan layanan umum rumah sakit jakarta pada kementerian kesehatan pepnasional dr. cipta mangunkusumo jakarta pada kementerian kesehatan jenis layanan satuan tarif rp) keterangan tarif layanan rawat inap intensif icu dewasa per hari icu anak per hari nica scn per hari scn per hari intermediate care per hari cc. isolasi rim per hari ruang rawat one day care day care per hari one day care per hari tarif instalasi gizi konseling pasien rawat jalan per tindakan s.d konseling pasien rawat inap per tindakan s.d tarif tindakan poliklinik reguler konsultasi poliklinik per kunjungan s.d klinik kebidanan dan kandungan kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.durologi kecil per tindakan sedang per tindakan besar per tindakankan lapan menteri keuangan republik indonesia d2 meanmatabelum termasuk penggunaan alatilmu kesehatan anak kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d paket rawat jalan per tindakan paket konsultasi gizi per tindakan metabolik dan diet paket skrining metabolik per tindakan klinik radioterapi tindakan poliklinik perawatan luka per tindakan s.d pengukuran radiasi per tindakan target therapy dan per tindakan s.d transfusi pak sana buas menteri keuangan republik indonesia uenistayanan satuan mua keterangan mal planning radiasi planning per tindakan s.d tindakan radiasi externa per tindakan s.d tindakan brachiterapy per tindakan s.d tindakan simulator dengan kontras per tindakan s.d tanpa kontras per tindakan s.d tindakan stereotactic per tindakan s.d penggunaan arm per tindakan klinik jantung terpadu tindakan paket kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d tindakan luar paket kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d klinik hivpoliklinik madya konsultasi poliklinik per tindakan klinik kebidanan dan kandungan kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan(mi masintayanan satuan "tarif rp) keterangan te.ruang rawat ruang rawat gedung kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d ruang kebidanan dan kandungan kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d ruang rawat anak ruang rawat biasa kecil per tindakan s.d paket rawat inap per tindakan s.d paket pemasangan per tindakan s.d dukungan nutrisi tenun menteri keuangan republik indonesia anna senlatayanan satuan tarif rp) keterangan paket skrining metabolik per tindakan ruang rawat intensif nica scn kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d ruang rawat intensif icu anak kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.dneurologi per tindakan s.d bedah anak kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d iccu kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d anestesi pre operasi klinik hari pertama per tindakan s.d hari kedua per tindakan s.d hari ketiga per tindakan s.d icu dewasa kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d tarif instalasi gawat darurat boarding observasi per tindakan s.d isolasi per tindakan emergent per tindakan urgent per tindakan resusitasi per tindakan false emergent per tindakan dekontaminasi per tindakan met per tindakan kasus kekerasan pkt per tindakan nag ss tips menteri keuangan republik indonesia clinic penerimaan pasien non trauma per tindakan penerimaan pasien trauma per tindakan tindakan pelayanan hemodialisa anak kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.dtarif perawatan kamar jenazah tindakan forensik klinik per tindakan s.d tindakan patologi forensik per tindakan s.d pemeriksaan laboratorium per tindakan s.d forensik pelayanan unit kamar jenazah per tindakan s.d tarif pemakaian ambulance luar kota per area s.d dalam kota per area s.d tarif penunjang bank darah labu darah per kantong persis donasi per tindakan apheresis terapeutik per tindakan flebotomi per tindakan golongan darah rhesus per tindakan darah kemarin per tindakan tarif pendidikan dan pelatihan praktek kerja lapangan keperawatan per orang hari s.d per orang hari s.d per orang hari s.d kebidanan per orang hari s.d fisioterapis per orang hari s.d rekam medis per orang hari s.d gizi per orang hari s.d per orang hari s.d per orang hari s.d ima tan menteri keuangan republik indonesia ata keterangan men farmasi per orang hari s.d per orang hari s.d per orang hari s.d radiologi per orang hari s.d per orang hari s.d fellowship departemen ilmu kesehatan anak perinatologi per orang semester infeksi dan penyakit tropis per orang semester hematologi per orang semester respirologi per orang semester tumbuh kembang per orang semester neurologi per orang semester gastrohepatologi per orang semester alergi imunologi per orang semester departemen mata imunologi per orang semester vitroretina per orang semester kornea dan bedah per orang triwulan refraktif glukosa per orang semester pediatric ophtalmologi per orang triwulan plastik rekonstruksi per orang triwulan departemen telinga hidung dan tenggorokan ontologi per orang bulan bronkoesofagologi per orang bulan plastik rekonstruksi per orang bulan departemen ilmu penyakit dalam endoskopi pemerintah per orang triwulan swasta per orang triwulan finishing endoskopi per orang minggu hemodialisa dr. umum per orang triwulan dr. spesialis per orang triwulan departemen anestesi anestesiologi per orang triwulan departemen neurologi eeg per orang semester emg per orang semester konsultasi pembimbingan sp2 ilmu penyakit dalam per orang semester menteri keuangan republik indonesia mean kardiologi ilmu kesehatan per orang semester anak pgd icu ilmu kesehatan per orang semester anak psikiatri per orang semester bedah tulang belakang per orang semester bedah ortopedi bedah digest per orang semester bedah anak per orang semester patologi klinik per orang semester pendidikan kkv anestesiologi per orang semester pendidikan kic anestesiologi per orang semester pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat ppid) untuk dokter per orang minggu s.d untuk perawat per orang minggu s.d icu dewasa per orang triwulan s.d icu anak picu) per orang triwulan s.d akupuntur untuk dokter per orang bulan s.d umum hemodialisa untuk perawat per orang triwulan s.d perinatologi nica) per orang triwulan s.d pemakaian manekin per manekin s.d tarif penggunaan ruangan tempat untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan penggunaan lahan atm per tahun s.d m2) penggunaan lahan untuk jasa per tahun s.d perbankan m2) penggunaan lahan untuk jasa per tahun s.d bts m2) penggunaan lahan untuk cfc per tahun m2) penggunaan lahan untuk per tahun jaringan internet penggunaan lahan untuk per tahun apotek kimia firma m2) penggunaan lahan untuk optik per tahun mandiri m2) penggunaan lahan untuk toko per tahun kue m2) penggunaan lahan untuk toko per tahun s.d buku m2) penggunaan lahan parkir per tahun pendapatan ( pajak salinan ses aslinya menteri keuangan republik indonesia, kerak kepala bagian t.u kementerian ttd. yan muhamad khatib basri tirto nipgiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan suatu kontrak kerja sama yang bersifat mengikat antara pemerintah dengan kontraktor kontrak kerja sama, bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan ataspemeriksaan dimaksud dilakukan secara bersama antara, bahwa berdasarlaksanaan pemeriksaan atas kontrak kerja sama bidang usaha hulu minyak dan gas bumi untuk perhitungan pajak dan menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi dan eksploitasi diatur dalam pedoman pelaksanaan pemeriksamengingaperaturan pemerintahminyak dan gas bumi, dan kontrak kerja sama adalah minyak dan gas bumi, dan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. kontraktor, operator, kontrak bagi hasil, dan lifting adalah kontraktor, operator, kontrak bagi hasil, dan lifting sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah. bagi hasil adalah penerimaan negara bukan pajak untuk kontrak kerja sama bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. pajak penghasilan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut migas adalah pajak penghasilan yang merupakan bagian penerimaan negara untuk kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. surat pemberitahuan tahunan yang selanjutnya disingkat spt adalah sptsurat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut spt tahunan migas adalah surat pemberitahuan tahunan bagi kontraktor kontrak kerja sama. financial quarterly report yang selanjutnya disingkat for adalah laporan anggaran dan realisasi lifting, biaya operasi dan bagi hasil serta kewajiban perpajakan yang wajib disampaikan oleh operator kepada satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi secara kuartal untuk setiap wilayah kerja. final for quarter adalah for kuartal yang diakui dan digunakan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk penyelesaian perhitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja sama. satuan tugas pemeriksaan bersama yang selanjutnya disebut satgas pemeriksaan bersama adalah satuan tugas yang menjalankan fungsi pelaksanaan pemeriksaan atas kontrak kerja sama dengan pengembalian biaya operasi bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berasal dari instansi. pemeriksaan bersamaatgas pemeriksaan bersama secara objektif dan profesional terhadap kontraktor yang bertindak sebagai operatorberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemeriksaan bersama tahun berjalan adalah pemeriksaan bersama yang dilakukan untuk penerbitan bersama setelah tahun berjalan adalah pemeriksaan bersama yang dilakukan atas suatu tahun buku atau beberapa tahun buku yang telah diterbitk adalah pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak, pegawai negeri sipil badan pengawasan keuangan dan pembangunan, dan atau pekerja satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan bersama. surat tugas pemeriksaan bersama yang selanjutnya disebut surat tugas adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan bersama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan miguntuk periode tahunkertas kerja pemeriksaan bersamabersamabersama. notasi temuan hasil pemeriksaan bersama yang selanjutnya disebut notasi adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan bersama yang dapat meliputi pos yang menjadi temuan, nilai temuan, kriteria pemeriksaan bersama, serta perhitungan sementara bagi hasil dan migas terutang. pembahasan hasil pemeriksaan bersama yang selanjutnya disebut pembahasan adalah pembahasan antara kontraktor dan pemeriksa atas notasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi temuan yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil dan migas terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui oleh kontraktor. laporan hasil pemeriksaan bersama yang selanjutnya disingkat lpb adalah laporan secara ringkas dan jelas yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan bersama yang disusun oleh pemeriksa. temuan pemeriksaan yang masih perlu pembahasan lebih lanjut yang selanjutnya disebut pending items adalah temuan pemeriksaan bersama yang tidak www .jdih.kemenkeu.go.id disetujui kontraktor dalam pembahasan sehingga belum dapat ditentukan status tindak lanjutnya. pemutakhiran tindak lanjut temuan pemeriksaan bersama yang selanjutnya disebut pemutakhiran temuan adalah proses pembahasan untuk menindaklanjuti pending items antara satgas pemeriksaan bersama dengan kontraktor yang dilakukan setelah lpb diterbitkan. pimpinan kontraktor adalah pegawai yang diangkat atau ditunjuk untuk menjalankan kegiatan usaha untuk pelaksanaan kontrak kerja sama dan secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. kuasa kontraktor adalah orang yang menerima kuasa berdasarkan surat kuasa dari pimpinan kontraktor untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban untuk pemeriksaan bersama. bab pemeriksaan pajak atas pemenuhan kewajiban pph migas dan selain pph migas bagian kesatu pemeriksaan pajak atas migasuntuk kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintahsebelumnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah. www .jdih.kemenkeu.go.idaturdenganampai dengan diterbitkan surat ketetapan pajak migas setelah dilakukan pemeriksaan pajak. pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh direktur jenderal pajak melalui: pemeriksaan bersama, atau pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selain melalui pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf direktur jenderal pajak melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf sepanjang kontraktor: menyampaikan spt tahunan migas yang menyatakan lebih bayar, menyampaikan spt tahunan migas yang perhitungan migas terulangnya berbeda dengan perhitungan dalam final for quarter iv: dan atau cc. tidak menyampaikan spt tahunan migas. pelaksanaan pemeriksaan pajrpajakan dengan perhitungan migas berdasarkan final for quarter iv. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan dalam jangka waktu (dua belas) bulan setelah spt tahunan migas diterima secara lengkap oleh direktorat jenderal pajak. bagian kedua pemeriksaan pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan selain migas pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atasdan pajak bumi dan bangunan minyak dan gas bumi, dilakua4. bab iii pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban bagi hasil dan pph migas bagian kesatu pelaksanaan pemeriksaan bersama pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan migas dilaksanakan melalui pemeriksaan bersama. pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui: pemeriksaan bersama tahun berjalan, dan atau pemeriksaan bersama setelah tahun berjalan. pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit pelaksana pemeriksaan bersama yang dipimpin oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama, yang merupakan bagian dari satgas pemeriksaan bersama. susunan keanggotaan satgas pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan menteri keuangan dengan masa kerja paling lama (tiga) tahun. bagian kedua perencanaan pemeriksaan bersama perencanaan pemeriksaan bersama dilakukan oleh satgas pemeriksaan bersama sebelum dimulainya pemeriksaan bersama dan ditetapkan dalam rapat koordinasi antarinstansi anggota satgas pemeriksaan bersama. perencanaan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan analisis profil dan risiko dari setiap kontraktor. instansi anggota satgas pemeriksaan bersama dapat saling melakukan pertukaran data yang diperlukan terkait perencanaan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada perencanaan pemeriksaan bersama membahas hal sebagai berikut: kontraktor yang akan diperiksa, tahun buku yang akan diperiksa, jadwal pemeriksaan bersama, anggaran, susunan tim pemeriksa, dan hal lain berdasarkan pertimbangan satgas pemeriksaan bersama. bagian ketiga standar pemeriksaan bersama pemeriksaan bersama dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan bersama. standar pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan bersama yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan bersama. standar pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan bersama, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan bersama. standar pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan pedoman teknik pemeriksaan bersama yang ditetapkan oleh ketua satgas pemeriksaan bersamabersama dilaksanakan oleh pemeriksa yang paling sedikit: menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama: dan cc. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepeng:ngan negara. standar pelaksanaan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam meliputi hal sebagai berikut: pelaksanaan pemeriksaan bersama harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan bersama, paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data kontraktorbersama, temuan hasil pemeriksaan bersama harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan kriteria pemeriksaan bersama, pemeriksaan bersama dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalaminstansi anggota satgas pemeriksaan bersama, maupun yang berasal dari www .jdih.kemenkeu.go.id luar instansi anggota satgas pemeriksaan bersama yang telah ditunjuk oleh ketua satgas pemeriksaan bersama sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli bidang teknologi informasi, geologi, teknik perminyakan, ahli hukum, dan lain sebagainya, pemeriksaan bersama dapat dilaksanakan kantor instansi anggota satgas pemeriksaan bersama, tempat kedudukan kontraktor, tempat usaha kontraktor, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa: dan pelaksanaan pemeriksaan bersama harus didokumentasikan dalam bentuk kkp. kkp sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memperhatikan hal sebagai berikut: kkp disusun oleh pemeriksa dan berfungsi sebagai: bukti bahwa pemeriksaan bersama telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan bersama, bahan dalam melakukan pembahasan dengan kontraktor mengenai temuan hasil pemeriksaan bersama, dasar pembuatan lpb, dan dasar acuan untuk pemeriksaan bersama berikutnya atas temuan hasil pemeriksaan bersama yang belum ditindaklanjuti oleh kontraktor, dan kkp harus memberikan gambaran mengenai: prosedur pemeriksaan bersamalain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan bersama. kegiatan pemeriksaan bersama harus dilaporkan dalam bentuk lpb yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan bersama, yaitu: lpb bersamaketentuan yang berlaku, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan bersama, lpb memuat uraian hasil pemeriksaan bersama, meliputi: uraian umum, yang meliputi dasar, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan bersama, serta profil kontrak kerja sama, uraian akun dalam perhitungan bagi hasil dan migas, temuan hasil pemeriksaan bersama, pending items, dan hal lain menurut pertimbangan pemeriksa. bagian keempat kriteria pemeriksaan bersama kriteria pemeriksaan bersama memuat dasar hukum yang menjadi acuan pemeriksa dalam menguji kewajiban bagi hasil dan migas kontraktor, yang meliputi: kontrak kerja sama, peraturan pemerintah, dan cc. peraturan lainnya bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berlaku. bagian kelima kewenangan dan kewajiban pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan bersama, pemeriksa berwenang: mencari, memintngakses dan atau mengunduh data elektronik, cc. meminta dan atau meminjamlaporan,n kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, meminta kepada kontraktor untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, meliputi: menyediakan tenaga dan atau peralatan dalam hal dalam mengakses datbersama dalam hal pemeriksaan bersama dilakukan tempat kontraktor, dan atau menyediakan sarana, prasarana, dan akomodasi sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan atas beban biaya operasi www .jdih.kemenkeu.go.id kontrak kerja sama dalam hal pemeriksaan bersama dilakukan wilayah kerja kontraktor, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari kontraktorontraktor yang dilakukan pemeriksaan bersama. dalam melakukan pemeriksaan bersama, pemeriksa: menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bersama dan surat tugas kepada kontraktor pada waktu melakukan pemeriksaan, menyampaikan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa kepada kontraktor apabila susunan keanggotaan tim mengalami perubahan, melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan notasi dan melakukan pembahasan, membuat berita acara pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan bersama, mengembalikan laporan, buku, catatan, dan atau dokumen, yang menjadi dasar pembukuan, pencatatan, pelaporan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari kontraktor, dan menjaga kerahasiaan atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh kontraktor untuk pemeriksaan bersama, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keenam hak dan kewajiban kontraktor dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama, kontraktor berhak: menerima surat pemberitahuan pemeriksaan bersama dan surat tugas, menerima surat yang berisi perubahan tim dalam hal susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan, cc. menerima notasi dan menghadiri pembahasan, menerima berita acara pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan bersama: menerima salinan lpb, dan menerima berita acara pemutakhiran temuan. dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama, kontraktor wajib: memperlihatkan, memberikan,mperlihatkan, memberikan, dan atau meminjamkancc. memberikan kemudahan kepada pemeriksa untuk mengakses dan atau mengunduh data elektronik, memberikan kemudahri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi: memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan kepada pemeriksa atas hal sebagaimana dimaksud dalam huruf menyampaikan tanggapan atas notasi, dan memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan pemeriksa. bagian ketujuh jangka waktu pemeriksaan bersama pemeriksaan bersama dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan bersama yang meliputi: jangka waktu pengujian, dan jangka waktu pembahasan dan pelaporan. jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (enam puluh) hari kerja untuk setiap tahun buku yang diperiksa, yang dihitung sejak pertemuan dimulainya pemeriksaan bersama (entry meeting) sampai dengan tanggal notasi disampaikan kepada pimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor. jangka waktu pembahasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (enam puluh) hari kalender untuk setiap tahun buku yang diperiksa, yang dihitung setelah tanggal notasi disampaikan kepada pimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor sampai dengan tanggal penerbitan lpb. jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada dan jangka waktu pembahasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan yang ditetapkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama. perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kepada kontraktor sebelum jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada dan atau jangka waktu pembahasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada berakhir dengan menggunakan surat pemberitahuan. bagian kedelapan penerbitan surat tugas, perubahan tim pemeriksa, dan surat tugas perpanjangan pemeriksaan bersama dilakukan oleh pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa berdasarkan surat tugas. dalam hal susunan tim pemeriksa dilakukan perubahan, kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa. apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama diperlukan bantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan tugas tenaga ahli tersebut berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama. dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama menerbitkan surat tugas perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bersama. bagian kesembilan pertemuan dimulainya pemeriksaan bersama entry meeting) dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama, pemeriksa harus melakukan pertemuan dimulainya pemeriksaan bersama entry meeting) dengan pimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor. pemeriksa harus membuat berita acara pertemuan dimulainya pemeriksaan bersama entry meeting) sebagaimana dimaksud pada yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor. bagian kesepuluh permintaan dan atau peminjaman dokumen permintaan dan atau peminjaman dokumen untuk pemeriksaan bersama berlaku ketentuan sebagai berikut: laporan,atau ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan bersama tempat kontraktor, diminta dan atau dipinjam pada saat itu juga dandokumen, dalam haldalam huruf belum ditemukan atau diberikan oleh kontraktor, pemeriksa membuat surat permintaan dan atau peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dihampiri dengan daftar laporan,berwenang meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan jenis laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa harus dapat digunakan, untuk membuktikan dan meyakini kebenaran dan kewajaran dari suatu transaksi.erja sejak surat permintaan dan atau peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen disampaikan. terhadap setiap penyerahanatau dokumen. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui, pemeriksa dapat menyampaikan peringatan secara tertulis dan peringatan dimaksud harus dipenuhi oleh kontraktor paling lama (tiga) hari kerja setelah surat peringatan disampaikan. setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen, termasuk data elektronik serta keterangan lain yang belum diberikan dan atau dipinjamkan untuk pemeriksaan bersama. (l) dalam hal kontraktor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksa harus membuat berita acara klarifikasi tentang tidak dipenuhinya permintaan dan atau peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dihampiri dengan rincian daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang wajib diberikan dan atau dipinjamkan kontraktor namun belum dipenuhi oleh kontraktor. berdasarkan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada pemeriksa dapat menetapkan temuan hasil pemeriksaan bersama berdasarkan data yang tersedia. bagian kesebelas penjelasan kontraktorpimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor, melalui penyampaian surat panggilan atau pada saat pelaksanaan pemeriksaan bersama tempat kontraktor. pemberian penjelasan kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan kontraktor yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor. dalam hal pimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor bersama, dapat meminta informasi, keterangan, dan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan kontraktor yang diperiksa. s5) permintaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: surat panggilan untuk memberikan keterangan bagi pihak ketiga, dalam hal pemeriksa memerlukan keterangan secara langsung dari pihak ketiga, dan atau surat permintaan informasi, keterangan, dan atau bukti dari pihak ketiga, dalam hal pemeriksa memerlukan informasi, keterangan, dan atau bukti secara tertulis dari pihak ketiga. pemberian keterangan secara langsung dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pihak ketiga. pihak ketiga wajib memenuhi permintaan informasi, keterangan, dan atau bukti sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan disampaikan. dalam hal pihak ketiga tidak memberikan informasi, keterangan, dan atau bukti sebagaimana dimaksud pada huruf data terkait dengan pihak ketiga dimaksud disampaikan oleh pemeriksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama kepada direktur jenderal pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. bagian kedua belas penyampaian notasi dan pembahasan hasil pemeriksaan bersama harus diberitahukan kepada kontraktor melalui penyampaian notasi. notasi sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan oleh pemeriksa secara langsung, elektronik, atau melalui faksimili. kontraktor wajib memberikan tanggapan atas notasi sebagaimana dimaksud dalam paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak notasi diterima. pemeriksa mengundang kontraktor untuk melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan bersama. pembahasan sebagaimana dimaksud pada harus dituangkan dalam berita acara pembahasan. berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lpb. pemeriksa harus menyampaikan berita acara pembahasan dan melakukan pertemuan diakhirinya pemeriksaan bersama (exit meeting) sebelum lpb diterbitkan. bagian ketiga belas penyelesaian temuan pemeriksaan bersamainal for quarter untuk tahun buku dilakukannya pemeriksaan bersama, dan pembayaran rekening kas negara atas migas terutang. final for quarter sebagaimana dimaksud pada harus diterbitkan paling lama (satu) bulan setelah berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani. dalam hal final for quarter diterbitkan sebelum batas waktu penyampaian spt tahunan migas, kontraktor harus menyampaikan spt tahunan migas paling lama (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. dalam hal final for quarter diterbitkan setelah batas waktu penyampaian spt tahunan migas, kontraktor: mengajukan perpanjangan penyampaian spt tahunan migas, dan wajib menyampaikan spt tahunan migas sampai dengan batas akhir perpanjangan penyampaian spt tahunan vegas. atas penyampaian spt tahunan migas oleh kontraktor sebagaimana dimaksud pada dan pemeriksa menyelesaikan lpb, dan direktur jenderal pajak menerbitkan surat ketetapan pajak migas sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan lpb sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal migas terutang yang dilaporkan dalam spt tahunan migas sesuai dengan perhitungan migas terutang dalam final, atau diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, jika terdapat kelebihan pembayaran pajak. dalam hal migas terutang yang dilaporkan dalam spt tahunan migas tidak sesuai dengan perhitungan migas terutang dalam fina!kurang bayar, jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, atau. dalam hal kontraktor tidak menyampaikan spt tahunan migas sampai dengan: batas akhir penyampaian spt tahunan migas sebagaimana dimaksud dalam atau batas akhir perpanjangan penyampaian spt tahunan migas sebagaimana dimaksud dalam huruf pemeriksa menerbitkan lpb dengan memperhatikan jangka waktu pembahasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam atas spt tahunan migas yang tidak disapa:kan kontraktor sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal pajak menerbitkan surat teguran. dalam hal kontraktor tidak menyampaikan spt tahunan migas sesuai dengan jangka waktu dalam surat teguran sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal pajak melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak migas berdasarkan lpb. bagian keempat be.as penyelesaian temuan pemeriksaan bersama setelahsetelahdiselesaikan: dan pembayaran rekening kas negara atas migas terutang sebagai setoran migas tahun berjalan. dalam hal kontraktor telah menyampaikan spt tahunan migas atas tahun pajak dilakukannya pemeriksaan bersama, direktur jenderal pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil migas, sepanjangsesuai dengan perhitungan migas terutang dalam final for quarter iv. surat ketetapan pajak nihil migas sebagaimana dimaksud pada tidak diterbitkan dalam hal direktur jenderal pajak telah menerbitkan surat ketetapan pajak migas melalui pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam dalam haltidak sesuai dengan final for quarter iv, berlaku ketentuan sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada dan direktur jenderal pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak. bagian kelima belas penyelesaian pending items dalam hal terdapat pending items yang tertuang dalam berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam satgas pemeriksaan bersama melakukan pemutakhiran temuan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun kalender dan mengambil keputusan atas penyelesaian pending items tersebut sesuai dengan kontrak kerja sama paling lama (dua) tahun sejak salinan lpb diterima oleh kontraktor. dalam hal kontrak kerja sama berakhir atau terdapat pengakhiran atas kontrak kerja sama, satgas pemeriksaan bersama melakukan pemutakhiran temuan atas pending items dan mengambil keputusan atas penyelesaian pending items sesuai dengan kontrak kerja sama paling lama (enam) bulan sejak salinan lpb diterima oleh kontraktor. pemutakhiran temuan sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara pemutakhiran temuan. dalam hal kontraktor menyetujui pending items yang dilakukan proses pemutakhiran temuan sebagaimana dimaksud pada dan kontraktor dimaksud menindaklanjuti dengan: melakukan penyesuaian pembukuan kontrak kerja sama dan menuangkannya dalam for pada tahun buku saat tindak lanjut pending items tersebut diselesaikan: dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dalam hal kontraktor tidak menyetujui pending items yang dilakukan proses pemutakhiran temuan sebagaimana dimaksud pada dan terhadap pending items tersebut diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian beda pendapat atau sengketa sebagaimana diatur dalam kontrak kerja sama. bagian keenam belas pelaporan hasil pemeriksaan bersama dan pengembalian dokumen lpb sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai dasar untuk: menghitung kewajiban bagi hasil dan migas terutang atas temuan yang sudah disetujui oleh kontraktor dalam pemeriksaan bersama, menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan bersama: dan cc. menerbitkan surat ketetapan pajak migas sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemutakhiran temuan sebagaimana dimaksud dalam dan lpb diadministrasikan oleh kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. salinan berita acara pemutakhiran temuan atau lpb sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kontraktor, kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, direktur jenderal pajak, dan direktur jenderal anggaran paling lambat (satu bulan setelah tanggal berita acara pemutakhiran temuan atau lpb diterbitkan. laporan, buku, catatan, dan atau dokumen termasuk data elektronik yang dipinjam harus dikembalikan kepada kontraktor dengan menggunakan bukti penerimaan dan atau peminjaman dan pengembalian laporan, buku, catatan dan atau dokumen paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal lpb diterbitkan. bagian ketujuh belas pertukaran data dan konfirmasi data dalam tahun berjalan untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk jasa penumpangnya, instansi anggota satgas pemeriksaan bersama dapat saling melakukan pertukaran dan konfirmasi data untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. data hasil pertukaran dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dari masing masing instansi anggota satgas pemeriksaan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap dan, terhadap kontraktor tersebut dilakukan pemeriksaan bersama atas tahun buku ditemukannya data baru tersebut. dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang tidak namun menyebabkan adanya kewajiban pajak penghasilan badan, terhadap kontraktor tersebut dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan atas tahun buku ditemukannya data baru tersebut. anggaran biaya untuk pelaksanaan pemeriksaan bersama dibebankan pada. dalam hal tidak tersedia, pembiayaan untuk pelaksanaan pemeriksaan bersama dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari masing masing instansi anggota satgas pemeriksaan bersama. pimpinan secara bersama melakukan evaluasi atas pelaksanaan www .jdih.kemenkeu.go.id pemeriksaan bersama paling lama (enam) bulan sekali dalam (satu) tahun. berdasarkan permintaan dari salah satu atau lebih pimpinan unsur satgas pemeriksaan bersama, evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan bersama dapat dilakukan tanpa menunggu jangka waktu (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada dokumen berupa: surat pemberitahuan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf surat tugas sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam surat tugas membantu pelaksanaan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam surat tugas perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam berita acara pertemuan dimulainya pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam surathuruf daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang wajib dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam huruf j . bukti penerimaan dan atau peminjaman dan pengembalian laporan, buku, catatan, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam www .jdih.kemenkeu.go.id daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang belum diberikan dan atau dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalamsurat panggilan untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan untuk memberikan keterangan bagi pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan informasi, keterangan, dan atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf notasi sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf dan undangan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf dan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf dan dan berita acara pemutakhiran temuan sebagaimana dimaksud dalamterhadap: pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan migas, dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan migas, yang belum diselesaikan sampai dengan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya peraturan menteri ini. pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tahun buku kontraktor sebelum berlakunya peraturan menteri ini yang dilakukan oleh: direktorat jenderal pajak, atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan, tidak dapat dilakukan pemeriksaan bersama. terhadap tahun buku kontraktor yang telah dilakukan pemeriksaan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf direktorat jenderal pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal kontraktorpor bagian kementerian amen a1y sahhulu migas contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan bersama satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama nomor nata maaananananang ena sam lampiran surat tugas hal pemberitahuan pemeriksaan bersama yth. pimpinan . jkk sehubungan dengan surat tugas nomor . bersama ini diberitahukan bahwa: nama nip pegawai pangkat gol jabatan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap pemenuhan kewajiban bagi hasil dan migas dengan waktu pelaksanaan . hari kerja, dimulai pada tanggal . sampai dengan tanggal ., terhadap kontraktor nama bkaananaanannanannanaaa aan npp panas alamat dekakaaaaaaatanaaaa aan tahun buku bekakanananaananna aan untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar saudara memperlihatkan, memberikan dan atau meminjamkan laporan, buku, catatan, dan atau dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan penjelasan yang diperlukan. aww jdih.kemenkeu.go.id demikian untuk menjadi perhatian saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. a.n. ketua satgas pemeriksaan bersama kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama nip. nnnnnnakannlann diterima oleh: nama benanaaeanananal jabatan benanananaananal tanggal benaaananaasan tanda tangan cap :. petunjuk pengisian surat pemberitahpemberitahuan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan lokasi dan tanggal surat. nomor diisi dengan nama kontraktor yang akan diperiksa. nomor diisi dengan alamat kontraktor yang akan diperiksa. nomor diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan surat tugas. nomor diisi dengan nomor urut. nomor diisi dengan nama dan nip atau nomor pegawaijangka waktu pelaksanaan pemeriksaan. nomor diisi dengan tanggal dimulainya pemeriksaan. nomor diisi dengan tanggal selesainya pemeriksaan. nomor diisi dengan nama kontraktor yang akanakan diperiksa. nomor diisi dengan tahun buku yang akan diperiksa. nomor diisi dengan tempat dan tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan bersamanomor diisi dengan nama penerima surat pemberitahuan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan jabatan penerima surat pemberitahuan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan tanggal terima surat pemberitahuan pemeriksaan bersama. @wwidihkemenkeu.go.ia nomor diisi dengan tanda tangan penerima dan cap kontraktor penerima surat pemberitahuan pemeriksaan bersama. contoh format surat tugastetanttln kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama memberi tugas kepada: nama bnananananannananananan aan npp pane ana asa ana alamat kaananananannananann aan aan ana ana ana tahun buku bokananananannanananaanana aan ana naa anna aan dengan waktu pelaksanaan selama . hari kerja, dimulai tanggal ee. sampai dengan tanggal. biaya sehubungan dengan penugasan ini dibebankan pada.nip. eni enenanlnlnn www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian surat tugascontoh: dalam hal yang diperiksa satu tahun buku misalnya tahun buku maka ditulis dalam hal yang diperiksa beberapa tahun buku misalnya tahun buku sampai dengan tahun buku maka ditulis dan nomor diisi dengan jangka waktu pengujian. nomor diisi dengan tanggal mulai pengujian. nomor diisi dengan tanggal selesai pengujian. nomor diisi dengan pembebanan biaya penugasanperubahan tim pemeriksperubahan nomor st p .ncocatan untuk melanjutkan pemeriksaan bersama terhadap kontraktor: nama bnakaananaanaanaa naa aan npp manan nana ane ancaman alamat bkakatanaaaakaalann aan asa nomor dan tanggal st: .opera dengan ini ditugaskan kepada saudara: menggantikan:a.n. ketua satgas pemeriksaan bersama kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama nip. ennnnnnnnnlnnaann petunjuk pengisian surat tugas perubahan tim pemeriksubahtugas yang dilakukan perubahan. nomor diisi dengan nomor urut. nomor diisi dengan nama pemeriksa yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan nip atau nomor pegawai pemeriksa yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan jabatan dalam tim pemeriksa yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan. nomor diisi dengan nomor urut. nomor diisi dengan nama pemeriksa yang dialihtugaskan atau digantikan. nomor diisi dengan nip atau nomor pegawai pemeriksa yang dialihtugaskan atau digantikan. nomor diisi dengan jabatan dalam tim pemeriksa yang dialihtugaskan atau digantikan. nomor diisi dengan tempat dan tanggal suratmembantu pelaksanamembantu pelaksanaan pemeriksaan bersama nomor bknanaananannananan naa sehubungan dengan pemeriksaan bersama terhadap kontraktor: nama bodaanananaan ana aan naas npp maan asean alamat bonanananananaananaanan nana nana aan tahun buku bodakakannananan nanas aan ana nomor dan tanggal st: .ooooooee dengan ini ditugaskan kepada saudara: nama bokaananaanananana nana aan nip nomor pegawai bodakaannananaaaa nana aan pekerjaan jabatan donkananaananakan anakan alamat dodakanaannanananan nana sebagai tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan bersama sesuai dengan keahlian saudara dalam bidang . a.n. ketua satgas pemeriksaan bersama kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama nip. ena nnnnnnnnannn www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian surat tugas membantu pelaksananama tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan nip atau nomor pegawai dari tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan bersama apabila tenaga ahli tersebut pegawai negeri sipil. nomor diisi dengan pekerjaan dan atau jabatan tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan alamat tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan bersama.pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bersama satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama sifat segera hal pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bersama sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pemenuhan kewajiban bagi hasil dan migas terhadap kontraktor bawah ini: nama bdaaananaananaaaa alamat dekakaanananaanal aan tahun bokanannanananananaa nana nana nana aan anna berdasarkan surat tugas . bersama ini diberitahukan bahwa jangka waktu pemeriksaan terhadap saudara, kami perpanjang selama. hari kerja dengan alasan . demikian untuk menjadi perhatian. kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama, nip. nnnanannnnnn diterima oleh: nama beanaananaanannnn jabatan beaanaaaa tanggal penaaanenaanene tanda tangan cap :.( petunjuk pengisian surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktunama dan alamat kontraktor yang dipriode perpanjangan. nomor diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. nomor diisi dengan tanda tangan, nama.mberitahuan perpanjangan. nomor diisi dengan jabatan penerima surat pemberitahuan perpanjangan. nomor diisi dengan tanggal terima surat pemberitahuan perpanjangan. nomor diisi dengan tanda tangan penerima dan cap kontraktor penerima surat pemberitahuan perpanjangan. sia contoh format surat tugas perpanjangleteteknn sesuai dengan surat tugas nomor . tanggal . perihal pemeriksaan bersama bidang hulu usaha nama bokananananananan anna aan aan ana alamat bkakaanananenaalal aan tahun buku bkanananaanaanananaaa anakan dan sehubungan dengan.i.uuk. maka perlu dilakukan perpanjangan waktu penugasan selama . hari kerja terhitung mulai tanggal . sampai dengan ., dengan susunan tim sebagai berikut: nama nip pegawai jabatanwww .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian surat tugas perpanjangpanjangan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan nomor surat tugas yang dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan tanggal surat tugas yang dilakukan perpanjangan jangka waktunomor diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan penambahan hari perpanjangan penugasan pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan tanggal penambahan hari perpanjangan penugasan pemeriksaan bersama dimulai. nomor diisi dengan tanggal penambahan hari perpanjangan penugasan pemeriksaan bersama berakhirberita acara pertemuan dimulainyartemuan dimulainya pemeriksaan bersama pada hari ini tanggal. berdasarkan surat tugas pemanasan kami yang tersebut bawah ini: nama nip pegawai jabatan telah melakukan pertemuan dengan: nama bonnaknanannana anna aan jabatan pgaananaanannananann aan alamat kanannanananananananan nana ana ana dalam hal ini bertindak selaku pimpinan kuasa dari kontraktor nama bdaanaanaanan aan aan aan alamat bkakanaaaaatannaan naa untuk menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan bersama, dan menjelaskan hak dan kewajiban kontraktor selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan bersama, demikian berita acara hasil pertemuan dengan kontraktornip. inn nnenanatln ketua tim, nip. nan nnenanlnn anggota tim, nip. nine nnananaa( petunjuk pengisian berita acara pertemuan dimulainyakontraktor, atau kuasa kontraktor. nomor diisi dengan alamat pimpinan kontraktor,nomor benanaaanaaaaa manaaananananana anang sifat segera lampiran? oo) hal permintaan dan atau peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen sehubungan dengan pelaksanaan surat tugas . dengan ini diminta kepada saudarlaporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan bersamalaporan,gendali teknis, diterima oleh: nama beananaananananaan s8) jabatan beananaananannnn senesossnc0comwocwocoocococomcoooc #ccoccor. tanggal penenateneeeeenee nip. nntaannnnnnn7) tanda tangan cap :.( petunjuk pengisian suratpeminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen. nomor diisi dengan tempat dan tanggal surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumenomor diisi dengan nama penerima surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen. nomor diisi dengan jabatan penerima sura: permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen. nomor diisi dengan tanggal terima surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen. nomor diisi dengan tanda tangan penerima dan cap kontraktor penerima surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen. contoh format daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang wajibwajib dipinjamkan untuk pemeriksaan bersama nama kontraktor bdakaanaanlal alamat kontraktor banakaaannnaaaa jenis nama laporan, buku, catatan dan atau keterangan dokumen pengendali teknis, petunjuk pengisian daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang wajib dipinjamkan untukwajib dipinjamkan serta tahun bukunya. nomor diisi dengan kondisi atau kelengkapan laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam. nomor diisi dengan tempat dan tanggal daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang wajib dipinjamkan diterbitkan. nomor diisi dengan tanda tangan, nama, dan nip atau nomor pegawai pengendali teknis serta cap unit pelaksana pemeriksaan bersama. contoh format bukti penerimaan dan atau peminjaman dan pengembaliukti penerimaan dan atau peminjaman dan pengembalian laporan, buku, catatan, dan atau dokumen nama kontraktor bkakanaaanknlan nomor dan tanggal .ioo.ooocokan jenis nama laporan, keterangan dipinjamkan dikembalikan buku, catatan dan atau lengkap tidak lengkap tidak dokumen lengkap lengkap diserahkan oleh tanggal :.eee tanggal :. j.e12) nip land nenek nannnenenan mena sannnnsaas dikembalikan oleh tanggal :. j1) tanggal :.mean petunjuk pengisian bukti penerimaan dan atau peminjaman dan pengembalilaporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam, baik dalam bentuk manual atau data elektronik. nomor diisi dengan jumlah dan satuan laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam, misalnya owner, set, usb, dan sebagainyangembalian. nomor diisi dengan tanggal peminjamyerahyerahkan laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam. nomor diisi dengan tanggal terima pengembaligembaligembalikan laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam. contoh format surat peringatan satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama nomor bkaananaananna kanaaaananaa nana sifat segera lampiran? loco hal surat peringatan sebagai pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan surat tugas . saudara telah dimintlaporan, buku, catatan, danjatau dokumen nomorlaporan, buku, catatan, dan atau, bagi hasil dan migas yang terutang akan dihitung secara jabatan apabila saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen tersebut atas. atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. pengendali teknis, nip. nan nnannnnnnk www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian surat peringatan nomor diisi dengan alamat unit pelaksana pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan nomor surat peringatan. nomor diisi dengan tempat dan tanggal surat peringatmenandai pada kotak yang diperlukan. nomor diisi dengan batas waktu harus diserahkannya laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam paling lambat da am (tiga) hari kerjadaftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang belum diberikan dan ataubelum diberikan dan atau dipinjamkan untuk pemeriksaan bersama nama kontraktor dekaanannanananaa nanas aan ana npp panama maa alamat kontraktor bnaananaanannanaanan nana) jenis nama laporan, buku, catatan dan atau keterangan dokumen pengendali teknis, nip. anna petunjuk pengisian daftar laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang belum diberikan dan atau dipinjamkabelum dipinjamkan serta tahun bukunya. nomor diisi dengan keterangan yang diperlukan. nomor diisi dengan tempat dan tanggal daftar laporan, buku, ca:atan, dan atau dokumen yang belum dipinjamkan diterbitkanpada hari ini tanggal. berdasarkan surat tugas. maka kami yang tersebut bawah ini selaku tim pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap kontraktor: nama bnanananananananaa aan ana ana aan alamat bokanananannananananan nana aan nana akan dengan ini menyatakan bahwa seluruh sebagian") laporan, buku, catatan, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen nomor: benasasanananenee tidak dipenuhi peminjamannya oleh kontraktor kepada tim pemeriksa dengan alasan. jj.iuu. demikian berita acara klarifikasi tidak dipenuhinya peminjaman laporan, buku, catatan, dan atau dokumen ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim pemeriksa. mengetahui tim pemeriksa kepala unit pelaksana pengendali teknis, pemeriksaan bersama nip mena nnnnlan nip. nnntnntnnn19 ketua tim, nip nnnnnnnaalalnn anggota tim, nip. dnnntaaaln petunjuk pengisianklarifikasi tidak dipenuhinya peminjaman laporan, buku, catatan dan atau dokumenalasan kontraktor tidak menyampaik p nomor pegawai dan cap kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama. keterangan: coret yang tidak sesuai. contoh format surat panggilan untuk memberikan penjelasan satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama nomor bkakaananananan kanaanaanaananan anang sifat segera lampiran? look hal panggilan untuk memberikan penjelasan sebagai pelaksanaan dari peraturan menteri keuangan nomor . pmk.o3jan sehubungan dengan laporan, buku, catatan, dan atau dokumen yang telah dipinjamkan kepada tim pemeriksa berdasarkan surat tugas. dengan ini diminta kedatangan saudara pada: hari tanggal bdananananannananaaanana aan aan aan ana ana aan aan tempat donnnkn nana nta ana ana untuk memberikan penjelasan kepada tim pemeriksa as:.voodoo wooden nana aan nana aan ana aan demikian untuk dimaklumi kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama nip. a.n naa diterima oleh: nama bennanaananaan jabatan benananaaaanann tanggal betanananann tanda tangan cap :. petunjuk pengisian surat panggilan untuk memberikan penjelasanhari tanggal kontraktor diminta datang untuk memberikan penjelasan. nomor diisi dengan waktu kontraktor diminta datang untuk memberikan penjelasan. nomor diisi dengan tempat pertemuan dimana kontraktor diminta datang untuk memberikan penjelasan. nomor diisi dengan pokok temuan yang akan dimintakan penjelaskontraktor penerima surat panggilan. www .jdih.kemenkeu.go.id contoh format berita acara pemberian penjelasan satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama berita acara pemberian penjelasan pada hari ini tanggal. bertempat di., kami tim pemeriksa: nama nip pegawai jabatanokaanaanananananannana aan aan anna asas jabatan kakaananananaa nanas aan aan alamat bvanananaanananananaa aan aan naa ana aan ana dalam hal ini bertindak selaku: pimpinan kuasa dari kontraktor: nama bnanaananaanaaanaaa asn nomor pokok wajib pajak alamat bokaanannananananan nana aan aanana anggota tim, nip eren dee been men eneneenna:( petunjuk pengisian berita acara pemberian penjelasaanggilan untuk memberikan keterangan bagi pihak ketiga satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama nomor pannnnanna nenek peknanaaknnaaaanannn ena as) sifat segera lampiran hal panggilan untuk memberikan keterangan sebagai pelaksanaan dari peraturan menteri keuangan nomor . pmk.o3 terhadap kontraktor nama bnkakanaaannanaaa akan tahun bkakanaanana akan berdasarkan surat tugas . diminta kedatangan saudara pada: hari tanggal bdakanaanananaaaa aan tempat bokaananaanananananaanaa ana aan aan untuk memberikan keterangan kepada tim pemeriksa atas: demikian untuk dimaklumi. kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama diterima oleh: nama penanananean inn nan jabatan penata neneennene nip. nana tanggal penananaaena tanda tangan cap :. petunjuk pengisian surat panggilan untuk memberikan keterangan bagipihak ketiga yang dimintai keteranghari tanggal pihak ketiga diminta datang untuk memberikan keterangan. nomor diisi dengan waktu pihak ketiga diminta datang untuk memberikan keterangan. nomor diisi dengan tempat pertemuan dimana pihak ketiga diminta datang untuk memberikan keterangan. nomor diisi dengan pokok temuan atau permasalahan yang akan dimintai keterangan konfirmasipihak ketiga penerima surat panggilan. contoh format berita acara pemberian keterangan dari pihak ketiga satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama berita acara pemberian keterangan pada hari ini tanggal. bertempat di., kami tim pemeriksa nip pegawaivaanananannananananan ana ena jabatan benanananananaanananana kanan ana anananaananaaaaaaaaaaaaaa alamat bokanannananananan nanas aan aan aan dalam hal ini bertindak selaku: pimpinan kuasa dari kontraktor: nama bkanananannanananannan aan ana alamat bonanananananaananan ana naananana aan anna aan anaenek anggota tim, nip natal www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian berita acara pemberian keterangan dari pihak ketiginformasi, keterangan dan atau bukti kepada pihak ketiga satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama nomor bokakananaanananaa nana kaanannananaaana ang sifat segera lampiran on) hal permintaan informasi, keterangan dan atau bukti mengenai sebagai pelaksanaan dari peraturan menteri keuangan nomor .( mko3j. tentangpemeriksaan terhadap kontraktor nama dkaaaanananana ana aan npp daan anna ena enam (s) tahun bodakanaanananana nana aan ana berdasarkan surat tugas ., diminta kepada saudara untuk memberikan informasi, keterangan, dan atau bukti atas hal berikut informasi, keterangan, dan atau bukti yang kami minta mohon untuk dapat saudara sampaikan paling lambat selama (empat belas) hari kerja sejak surat ini diterima. demikian untuk menjadi perhatian. kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama, diterima oleh: nama benaanaananaanan jabatan benanananaaann kenanananana santan aan tanggal penataan nip. lana tanda tangan cap :.( petunjuk pengisian surat permintaan informasi, keterangan dan atau bukti kepadainformasi, keterangan dan atau bukti. nomor diisi dengan tempat dan tanggal surat permintaan informasi, keterangan dan atau bukti diterbitkan. nomor diisi dengan jumlah lampiran. nomor diisi dengan jenis informasi, keterangan dan atau bukti yang diminta. nomor diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang diminta untuk memberikan informasi, keterangan dan atau buktinjelasan atas informasi, keterangan dan atau bukti yang diminta dan kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukrmintaan informasi, keterangan dan atau bukti. nomor diisi dengan jabatan penerima surat permintaan informasi, keterangan dan atau bukti. nomor diisi dengan tanggal terima surat permintaan informasi, keterangan dan atau bukti. nomor diisi dengan tanda tangan penerima dan cap kontraktor penerima surat permintaan informasi, keterangan dan atau bukti. contoh formatvanannananananananaan ananta ana sifat sangat segera lampiran? lan) hal notasi sehubungan dengan surat tugas . bersama ini disampaikan temuan hasil pemeriksaan bersama sebagaimana terlampir. mengingat hasil pemeriksaan bersama tersebut berkaitan dengan kewajiban bagi hasil dan migashasil pemeriksaan bersama. saudara diwajibkan memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan bersama dan hadir dalam pembahasan hasil pemeriksaan bersama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukannian nana) diterima oleh: nama banataannananass( jabatan penaananananan tanggal benatanaananannn tanda tangan cap :.( daftardaftar notasi nomor dan tanggal .ooooooo woo oom m2) nama kontraktor panakatakananaaa aan sb) tahun devananananaananananan anakan s5) deskripsi temuan .ooceeenn uraian kondisi temuan pemeriksaan deskripsi temuan \|. een uraian kondisi temuan pemeriksaan dst. mengetahui tim pemeriksa kepala unit pelaksana pengendali teknis, pemeriksaan bersama nip. anti nip. nan nanaanannnn ketua tim, nip. anti anggota tim, nip. nntannanannl petunjuk pengisian notasi temunotasi. nomor diisi dengan tempat dan tanggal notasinotasi. nomor diisi dengan jabatan penerima notasi. nomor diisi dengan tanggal terima notasi. nomor diisi dengan tanda tangan penerima dan cap kontraktor penerima notasi. petunjuk pengisian daftar notasideskripsi temuan pemeriksaan. nomor diisi dengan uraian kondisi temuan pemeriksaan termasuk dasar hukumnya. nomor diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya notasianggotacontoh format undangananana kenanaanananaananang anna sifat segera lampiran? lon) hal undangan pembahasan hasil pemeriksaan bersama sehubungan dengan notasi nomor . yang telah disampaikan kepada saudara pada tanggal. dengan ini kami mengundang saudara pada: hari tanggal bokanananaananaana ana aan tempat bokaanannananan nanananaaanananaaanaanaananaaanaaaaaaaaaaaa untuk melakukan pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada saudaradna aatetanaann diterima oleh: nama beaaananaanann jabatan benaaaaaanannn tanggal penanganan tanda tangan cap :. petunjuk pengisian undangannotasi. nomor diisi dengan nomor dan tanggal surat tugas. nomor diisi dengan hari dan tanggalwaktutempat pertemuan pimpinan kontraktor atau kuasa kontraktor diminta datang untuk pembahasan hasil pemeriksaundangan. nomor diisi dengan jabatan penerima surat undangan. nomor diisi dengan tanggal terima surat undangan. nomor diisi dengan tanda tangan penerima dan cap kontraktor penerima surat undangan. contoh formatbahasan hasil pemeriksaan bersama pada hari ini tanggal. bertempat di., kami: nip pegawai berdasarkan surat tugas . telah melakukan pemeriksaan bersama atas kewajiban bagi hasil dan migas terhadap kontraktor: nama bnkaanaanannaananana aa) dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan: pimpinan kuasa nama bnakaananaanana nana jabatan pnaananaanalal aan alamat bkakaananananna aan berupa pos pos sebagaimana tersebut dalam lampiranmengetahui, ketua tim, kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama nip nnanantnlan( nip. naik anggota tim, nip nina lampiran berita acara pembahasan hasil pemeriksaan satuan tugas pemeriksaan bersama unit pelaksana pemeriksaan bersama lampiran berita acara pembahasan nomor dan tanggal .cbooo www m2) nama kontraktor banakananaananakananana sb) tahun dkakanaaanala pokok masalah koreksi . je.eeeeee dasar koreksi pemeriksa berdasarkan notasi tanggapan kontraktor atas notasi pendapat pemeriksa dalam pembahasan pendapat kontraktor dalam pembahasan dstantikan anggota tim, nip nannnnaaan( www .jdih.kemenkeu.go.id ikhtisarikhtisar berita acara pembahasan hasil pemeriksaan bersama nomor dan tanggal .cocok nama kontraktor bnakanananaanananannana aan aan tahun bkaananaananaaaa uraian temuan tanggapan tanggapan status kontraktor pemeriksainn nnnanananaa anggota tim, nip. nana petunjuk pengisiwp&b dan atau afe tidak sesuai dengan pmk nomor . pmk. nomor diisi dengan pos yang menjadi temuan, jumlah menurut for, jumlah menurut pemeriksa dan nilai temuan. nomor diisi dengan dasar penjelasan temuan menurut pemeriksa termasuk. nomor diisi dengan pendapat pemeriksa atas tanggapan tertulis maupun tanggapan yang disampaikan oleh kontraktor pada saat pembahasan. nomor diisi dengan pendapat kontraktor dalam pembahasanpengendali teknisketuaanggota tim pemeriksa pada halaman terakhir lampiran berita www .jdih.kemenkeu.go.id acara pembahasan hasil pemeriksaan bersama. nomor diisi dengan tanda tangan, nama, dan nip dan cap kepala unit pelaksana pemeriksaan bersama pada halaman terakhir lampiran berita acara pembahasan hasil pemeriksaan bersama. petunjuk pengisian ikhtisarurut temuan. nomor diisi dengan uraian temuan, jenis pos yang menjadi temuan, jumlah menurut for, jumlah menurut pemeriksa dan nilai temuan, termasuk penjelasan dan maupun dalam pembahasan. nomor diisi dengan pendapat pemeriksa atas tanggapan tertulis maupun tanggapan pada saat pembahasan. nomor diisi dengan apabila temuan telah disetujui kontraktor. nomor diisi dengan apabila temuan belum disetujui kontraktor nomor diisi dengan apabila temuan akan dihapus oleh pemeriksa. nomor diisi dengan lokasi dan tanggal dibuatnya ikhtisaformatutakhiran tindak lanjut temuan pemeriksaan bersama pada hari ini tanggal. bertempat di., kami: nama nip pegawai pangkat gol jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan bersama . telah melakukan pemutakhiran tindak lanjut temuan pemeriksaan (pending items) terhadap kontraktor: nama bkaaaaaanaanaaala ana aan npp banana nana aan enaasaaa setelah melakukan pembahasan dengan: pimpinan kuasa nama bnkaaanananannanana aan jabatan bkaaananananana nenek aan aan aan aan alamat bkaananaanaalaea aan berupa pos pos sebagaimana tersebut dalam lampiran. demikian berita acara pemutakhiran tindak lanjut temuan pemeriksaan bersama ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh: pimpinan kuasa, tim pemutakhiran pengendali teknis, mengetahui, kepala unit pelaksana ketua tim, pemeriksaan bersama, nip. saat anggota tim, nip nenek anna lampiranlampiran berita acara pemutakhiran tindak lanjut temuan pemeriksaan bersama nomor dan tanggal lpb benakanaananeaaaa ana nama kontraktor bkakaanaala aan tahun bekakanananannaaaan aan pokok masalah koreksi berdasarkan lpb .een.pokok masalah koreksi berdasarkan lpb .j.odst.nntannnal anggota tim, nip nntnnnatatalan( petunjuk pengisidan nipnomor dan tanggal laporan hasillpbdan atau afe tidak sesuai dengan pmk nomor . pmk. . nomor7 diisi dengan pos yang menjadi temuan, nilai temuan, dan penjelasan sesuai lpb. nomor diisi sesuai dengan tanggapan kontraktor sebagaimana tercantum dalam lpb. nomor diisi dengan pendapat kontraktor dalam pemutakhiran temuan. nomor diisi dengan pendapat pemeriksa setelah melakukan pembahasan dengan kontraktor dan mempertimbangkan bukti pendukung yang adamenteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya noise ala biro umum say. depan bagian kementerian arnepeg7 oo1diatur penghitungan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari bagian pemerintah atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi yang jin perusahaannya diperoleh atau kontrak pengusahaan panas buminya ditandatangani sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang panas bumi,atas komoditi panas bumi telah tersedia pagu anggaran untuk pembayaran pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. penyetoran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada menggunakan mekanisme pajak penghasilan ditanggung pemerintah. mekanisme pajak penghasilan ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada adalah mekanisme pembayaran pajak penghasilan terutang olehdirektorat jenderal anggaran menyampaikan data realisasi setoran bagian pemerintah sebagai dasar penetapan pajak penghasilan ditanggung pemerintah setiap triwulan kepada direktorat jenderal pajak paling lamaorat jenderal pajak menerbitkan surat perintah membayar nihil kepada direktorat jenderal perbendaharaandana apbn. akses. pengelolaanasuransi kesehatan yang dilaksanakan oleh akses persero), perlu dialokasikan dana untuk pembayaran qelalui apbn: mengingatturudalam rangka pengelolaan dana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh akses persero)s5)(l) alokasi dana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh akses persero)apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh akses persero)(l)kses persero) menyampaikan surat tagihan dana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh akses persero) kepada kpa dengan dihampiri: akuntansi tanda terima, dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pt. aksesdana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh akses persero) jawab belanjakses persero) pada rekening bank yang ditunjuk.setiap bulan sebesar (satu per dua belas) dari pagudengan ketentuan perundangan undangan. kpa bertanggungjawab terhadap penyaluran dana dari kas negara kepada akses persero)undangan undangansert dibentuk tim monitoring yang secara periodik melaksanakan monitoring, pertahanan kementerian pertahanan. tim monitoring sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh kpa dan beranggotakan pejabat dari akses persero),dan unit instansi terkait lainnya yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasikementeria jawab mutlak kop surat akses (persero) surat pernyataan tanggung jawab mutlak of: . ld) yang bertanda tangan bawah ini: nama banlataanaanaanan aan jabatan balakakaaaaaaaa abnanaaananana naa tanggal . joo. sejumlah rp. bentananananeeneneeedana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh akses persero) kepada , jakarta, . akses persero) diisi nomor lengkap pembuat spam diisi jabatan pembuat spampam diisipegawai penandatangan spamjawab belanja surat pernyataan tanggung jawab belanja nom fr: . j.o. satuan kerja banlataanaanaanan aan kode satuan kerja balakakaaaaaaaa aan nomor tanggal dipa?dana apbn yang kegiatannya dilaksanakan oleh akses persero) yang dibayarkan kepada akses persero) sebagai berikut: kode program, keg. nilai nomor dan tanggal output, akun (dalam rupiah) akuntansi spam sesuai spam, menjadi tanggung jawab akses persero) demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya,jawab belanja (spt) uraian isian diisi nomor urut spt diisi nama satuan kerja pembuat spt diisi kode satuan kerja pembuat spt diisi nomor tanggal dipa diisi kode program, kegiatan, output, dan akun dapat lebih dari satupam berkenaan menteri keuangan, agus d.w. martowardojo
peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. pedoman umum dan alokasi dana tambahan ana nasa bata tahun anggaran menteri keuangand w w w ww www www ww arabe been barat g4, \|kab. aceh tengah (kab aceh timur a81, ikan. aceh utara de820, v uas mirabilis kab. simalungun iga pol menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kab. limapuluh kota deo ansnyung (kab. tanah datar kota bukit tingi menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) jus \|kab. bengkalis \|. (kab. rokan hilir (oa ikan natuna ga65, kota batam sa2000, ikan. linga sn55, provinsi jambi ooh apakah. merangin . geng00000 menteri keuangan republik indonesia t (dalam rupiah) nan '' ' ' \|provinsi bangka belitung fo. menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kab. mukomuko santo0,ooo\| bendatngasah bengkulu tengah io. ja aaa aan sroltab. garut kn, menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) juu .uou u u u u u uuj kj) menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) tti om) \|kab. kendal masroooooo\| (lesi ikotasatetisa oo e800000001 i menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) (pt u (kab. bondowoso 9seroooooo\| kotama menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) l ww, uuu (provinsi kalimantan tengah ikan. kotawaringin barat oo dag ikan. tutu sungai selatan menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) jeans tanah bumbu \|. .\| (provinsi kalimantan timur (kab. minahasa utara . se05, \|rhe (ag repuslnebangan (dalam rupiah) apa mmm kanowanpttonendontaaan bolaang mongondow selatan p0. pe. provinsi gorontalo ii, hen camera oh. menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) (ap fan tonjatra toraja utara p0. nawa dao ide muna menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) www ian gi. \|provinsi nusa tenggara barat oo men aaa provinsi nusa tenggara timur) "gas kab. sita pat timor engan setan jw menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) ''mupppppaaa aan gamsitat sayap ser menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) ' ' ' fe rumah menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) daerah jumlah . hem (kab. tambrauw kab. maybrat total provinsi total kabupaten kota total nasional salinan sesuai dengan aslinya menteri keuangan, kepala biro umum ttd. ab. kepada bagian t.u. kementerian ang ian agus d.w. martowardojo naga pep bip ata ttgiarte nam dur. ori tes nan: . dia iia hn: dah sei asasi jari doa gg: iss: aan te: saga, tai en: ing hee en: heri y33 sau kan diskon messenger tee \|s #sali si: saf go. tan 8g: x , sis kt: un" sala aan ld" sia menanam. ko. ats (as nan b\|o3\|, sas ae: ata c23 (bb se\| ga, tras ten lag p3) mit. \|5s ea: ' \| afajajala\| jas llalula s26 apt3 25le soar gadang ss2ja bae ses ass lai sl2:z pan uuz psi ldp jia mee nee jek dur zlu sis sae 2last iss see blog a80 brg asi yeh r52 der are ipe ant si2s sat bagi ana tan ple mat inna a58 raja pes dia ani se) esai ba2 tai seoarang leo) a38 bg: fa) en: 59x lip sab la) sa$ sal: sela sets san hpn ban lha pita dugaan jagad (3d sisi epage sari ss. can e88 ban ang o1. nn: iis 22x eessasaa snskarga ig3 lot stan las menes hal aw? \|s$ esa ira) pan las alel las sae xd esa te: opa kota sf adaa hat feb kan tee nama mara jari ltr ie) han te) fae3 nita anh ii3 ali ga5a3 ala dad "ag ali ala none nia gia tea biz siialalal aan halal inna ae: gadai ala tea nn: k5) lala aaa laik #sisialaisisi lele isak rap: lali bea isj iga em: lime:
hid bahwa penerimaan pbb minyak bumi dan gas bumi offshore dan pbb minyak bumi dan gas bumi tubuh bumi 90x dibagi secara proporsional sesuai dengan rencana penerimaan pbb minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran bahwa berdasarkan huruf peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengalokasian anggaran transfer daerah, penerimaan pbb minyak bumi dan gas bumi untuk offshore serta tubuh bumi dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi pbb minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perubahan atas alokasi sementara dana bagi hasil pajak bumi dan bangulima ratus sembilan belasdalam huruf (sepuluh persen) dihitung dengan menggunakan formula dan (en iang pmk tarif layanan badan layanan umum pusat pengelolaan komplek gelora bung karno pada ana kementerian sekretariat negara ben menteri keuangan republik indonesini rp) keterangan jenis layanan satuan nan waktu hari kaka pemakaian fasilitas unit stadion utama gelora bung karno) kegiatan olahraga arena dan tribun pertandingan per , \| siang hari sepakbola dengan sudah pertandingan tribun penonton maksimum termasuk kapasitas scoring board jam orang tim nasional) pertandingan per siang hari sepakbola profesional pertandingan sudah dengan tribun maksimum termasuk penonton kapasitas jam scoring board orang arena pertandingan per siang hari sepakbola tanpa pertandingan penonton maksimum jam pengenalan lapangan bemaljatm siang hari latihan per hari kegiatan non olahraga arena dan tribun acara sosial, politik, dan keagamaan per 'iam dengan tribun jan per hari penonton kapasitas orang persiapan nara acara pem bongkahan per hari dari tarif dari tarif sewa sewa tribun per6 jam ujian testing seleksi per hari persiapan dari tarif dari tarif per hari acara pembongkaran sewa sewa kegiatan komersil tekan menteri keuangan republik.ik indonesia negara male pan rina yen tao man nan angan lang rp) kwibrangan layanan saran waktu hariserya pesan arena dan tribun acara pertunjukan showbiz dan ken ati per jam hari engan tribun penonton kapasitas orang persiapan per hari dari tarif dari tarif acara pembongkaran sewa sewa pendukung royale box ruang per connecting door) jam hari ruang per corporate box ruangan) jam hari ruang ruang media dengan fasilitas meja dan per jam studio mini hari ruang konferensi pers medium pars) per jam grand kursi) per jam ari lobby vip barat untuk acara olahraga dan non olahraga per (sosial politik beragam hari lantai aan pameran sekolah perguruan tinggi) untuk acara komersial per hari lantai latih. lobby vip timur ika jaa latihan rutin per latihan rutin lintasan track jam grup atletik orang) ruang broadcast pintu per jam merah ruang serbaguna) hari kamar ganti pintu merah per orang ruang istirahat) hari daya listrik lampu arena per iam kapasitas pengeras suara kapasitas per jam watt hari scoring board led per kapasitas watt jam hari fyi man menteri keuangan republik indonesia aan naa nee tari rp) keterangan ari karya sea pena mau cauldron kali pemakaian ruangan per latihan rutin hall tinju jam grup hall senam vip timur ruang dan per latihan rutin jam grup ruang dan per latihan rutin jam grup tag hall wushu per latihan rutin jam grup hall squash lapangan latihan jam latihan rutin lapangan lapangan utama (main per jam latihan rutin court) lapangan hall gulat per latihan rutin jam grup hall tenis meja per latihan rutin jam meja hall terbuka lantai per jam latihan rutin grup per perkantoran umum m2 bulan perkantoran induk per olahraga m2 bulan per ruang gudang m2 bulan per kantin m2? bulan per toko m2? bulan per rumah makan bulan lahan terbuka ring road (luas m2) baris berbaris, per jam marching band grup senam aerobic club) aga start finish (olahraga) per maan promosi rod per jam counter so! maa menteri keuangan republik indonesia tank) keterangan jenis layanan satuan waktu aan sabtu " kharikerja tea tan libur melati kegiatan komersial per m2? hari doku neo plaza barat plaza timur (luas kegiatan olahraga per hari terumbu ouo kegiatan non olahraga (social politik beragam per hari aan pameran sekolah perguruan tinggi) kegiatan komersial per hari persiapan acara per hari dari tarif dari tarif sewa sewa plaza utara (luas m2) kegiatan olahraga per hari kegiatan non olahraga (sosial politik beragam per hari aan pameran sekolah perguruan tinggi) per hari kegiatan komersial mar dari tarif dari tarif persiapan acara per hari sewa sewa plaza tenggara (luas m2) kegiatan olahraga per hari kegiatan non olahraga (sosial politik keagamaan pameran per hari sekolah perguruan tinggi) kegiatan komersial per hari tarif dari tarif persiapan acara per hari dari tarif cam sewa sewa silang barat laut arena per jam sepatu roda) grup taman, bukit gunungan latihan fisik per jam grup menteri keuangan republik indonesia nan tarif rp) eme eharikbria ibu manan kegiatan komersial per m? hari pemakaian fasilitas unit gelora gelora bung karno) gedung basket latihan basket per jam per jam per jam pertandingan olahraga per hari kegiatan non olahraga daya per hari pameran sekolah perguruan tinggi) ank era temikomn era per hari gedung olahraga dan latihan bulutangkis dan per jam anggar per jam per jam latihan basket per jam per jam menteri keuangan republik indonesia tarif rp) keterangan yan waktu ban pertandingan olahraga per hari kegiatan non olahraga perhari (sosial politik keagamaan pameran sekolah perguruan tinggi lapangan hockey latihan hockey per jam per jam pertandingan hockey per hari lapangan panahan latihan panahan per jam pertandingan kompetisi per hari panahan upa sepak bela per jam pertandingan kompetisi per hari sepakbola lapangan sepakbola lapangan sepakbola latihan sepakbola per jam per jam per jam pertandingan per hari is) tepian menteri keuangan republik indonesia sar porn pon key ena aon trauma men pap ama karang kembangan arikerua aankomersial per hari sama tam aan aaa menteri keuangan republik indonesia ena tarif rp) keterangan ari kerja nun mala mastani ala anna ungu lapangan sepakbola latihan sepakbola per jam per jam per jam pertandingan per hari track atletik latihan atletik untuk per jam pelajar mahasiswa grup latihan atletik umum per jam grup perlombaan atletik per hari gedung bulutangkis latihan bulutangkis per jam per jam per jamgedung bolavoli latihan bolavoli per jam per jam latihan futsal per jam aman menteri keuangan republik indonesia pet parit rp) keterangan no, sen jenis layanan" satuan sma aku arie rualapangan terbuka mega sport) lapangan basket per jam per jam per jam latihan futsal per jam lapangan basket latihan basket per jam per jam per jam lapangan basket latihan basket per jam see menteri keuangan republik indonesia nan tarif rp) kemenangan jenis layanan ata hari kerja naa lula usu per jam per jam lapangan sepakbola pasir latihan sepakbola per jam per jam per jam lapangan bolavoli pasir jam latihan bolavoli per jam per jam pertandingan (per lapangan) per hari kegiatan non olahraga per hari lap. basket a,b,c) (sosial politik keagamaan pameran sekolah perguruan tinggi) kegiatan komersial lap. per hari m2 bulan pendukung ruangan induk organisasi pmn cam menteri keuangan republik indonesia tarif rp) keterangan after bean tiki jenis layanan satuan awak pun: nana mau nama org pie udara asal see sel ann sari berkerja pena olahraga per m2? bulan perkantoran per m? bulan kantin per m2 bulan toko per m2 bulan rumah makan per m2 bulan lahan area parkir pengeras suara (terpasang) jaan persiapan acara han ani pembongkaran per hari dari tarif sewa unit iii istoria gelora bung karno) gedung istoria ruang utama ac) terdiri dari: tribun kapasitas orang arena kapasitas orang kegiatan olahraga per1 jam , \| kelebihan kegiatan non olahraga per jam waktu setiap jam sosial politik keagamaan kalah ditambah pameran sel ola 10x dari perguruan tinggi) tarif sewa komersial pertunjukan per jam persiapan maksimum hari lebih dari persiapan acara per hari dari tarif sewa dea dihitung pembongkaran per hari sewa penuh khusus pameran jam nama aan menteri keuangan republik indonesia lang rp) keterangan: ruang pendukung ac) kenanga ruangan) dan cempaka ruangan) per jam ukuran 7x15 kapasitas: ruangan orang per ruangan ola orang vip melati ukuran .5x10 per jam kapasitas orang ruangan vip melati ukuran .5x10 per jam kapasitas orang ruangan vip ukuran .5x10 per jam kapasitas orang ruangan mawar ukuran .5x10 per jam kapasitas orang ruangan koridor dan lobi koridor timur per jam koridor barat per jam koridor utara per jam koridor selatan per jam koridor atas per jam lobi timur per jam lahan parkir parkir selatan ukuran 3200020m kegiatan olahraga lahan per jam hari seluruh lahan per jam hari kegiatan non olahraga sosial politik keagamaan n pameran sekolah per gurun tinggi) raman menteri keuangan republik indonesia teng) hari kerja lai per mean nan bala web lahan per jam hari seluruh lahan per jam hari kegiatan komersial per12 lahan jam hari per1l2 ian tara jam hari per lahan untuk parkir jam hari plaza selatan ukuran 20mx120m kegiatan olahraga per12 jam hari kegiatan non olahraga per12 sosial politik keagamaan jam hari n pameran sekolah per gurun tinggi) per kegiatan komersial jam hari selasar utara per hari selatan per hari pn. pn) aman menteri keuangan republik indonesia (ket buangan waktu nan bur softball pintu per jam lapangan lapangan) lapangan latihan per jam lapangan per jam lapangan per jam ditambah ditambah 25x pertandingan lapangan dari tarif dari tarif sewa sewa minimal lampu per jam pemakaian jam sewa ruangan perkantoran per m2 bulan induk olahraga per m2? bulan ruang gudang per m2 bulan per kant anti m? bulan per toko m2? bulan rumah makan per m2 bulan menteri keuangan republik indonesia ptn bnn yan punk pencari mapan yepedkpan pemenang pyu nata nsan army krl menpan asean stan rp) keterangan jenis layanan satuan waktu esai pen maa kang tea ena kei beta hari kerja: musi pemakaian fasilitas unit stadion tenis gelora bung karno) stadion tenis8jam pameran sekolah hari perguruan tinggi) acara komersial pertunjukan per8jam hari ruang pendukung lantai bawah ruang nomor per jam ukuran hari kapasitas orang ruang nomor ukuran m?\| per jam kapasitas orang hari ruang nomor per jam ukuran hari kapasitas orang ruang nomor per jam ukuran hari kapasitas orang ruang konferensi\| per jam pers ukuran hari kapasitas orang ruang medis ukuran\| per jam kapasitas hari orang lantai atas ruang vip ukuran m2\| per jam kapasitas orang hari persiapan dari tarif dari tarif acara pembongkaran per hari sewa sewa here tan tana ams menteri keuangan republik indonesia kbibrangan stadion tenis ruang utama ac) terdiri dari jam pameran sekolah hari perguruan tinggi) acara komersial per jam pertunjukan hari ruang pendukung lantai bawah ruang nomor ukuran per jam kapasitas tete orang ruang nomor dan ukuran kapasitas per jam ari orang ruang nomor ukuran kapasitas orang ruang nomor per jam dan ukuran kapasitas orang lantai atas ruang nomor dan per jam ukuran kapasitas hari orang ruang nomor ukuran per jam kapasitas hari orang persiapan per hari dari dari tarif acara pembongkaran tarif sewa sewa ana menteri keuangan republik indonesia tour tarif rp) keterangan jenis'layanan nan aan nan waktu harekeryat seen paus lapangan flexi lap latihan teni per jam lapangan per jam lapangan per jam teen era per jam lapangan pertanda per paket pertandingan siang lapangan per paket , \| malam lapangan lapangan flexi court lap a f latihan tenis per jam lapangan per jam lapangan per jam lapangan per jam lapangan pertandingan per paket siang lapangan per paket malam lapangan lapangan gravel latihan tenis perjam lapangan per jam lapangan per jam lapangan na pen menteri keuangan republik indonesia an. kp) keterangan. nor jenis layanan aan kartun per jam lapangan pertandingan per paket siang lapangan per paket malam lapangan gedung senam: kantor per m2 bulan gudang per m2 bulan per arena bulan pusat jajan mandiri kios (dalam gedung) per m2? bulan tenda per m2 bulan lahan kegiatan komersial per m? hari senam promo product per hari sewa ruangan perkantoran per. m2 bulan induk olahraga per m2 bulan per tok loko m2? bulan per rumah makan m2 bulan unit gedung serbaguna gelora bung karno) wisma serbaguna acara resepsi dan non resepsi ruang cattle per jam pas menteri keuangan republik indonesia ani rp) keterangan no, layanan abe kegiatan olahraga hari kegiatan non olahraga berjam , \| sosial politik hari keagamaan sekolah perguruan tinggi) komersial senna per6jam hari pas ane perekam , \| seminar family hari arl gathering pameran ruang ganda ii, iii kegiatan olahraga per6jam , \| per ruang kapasitas hari arl orang non olahraga dan komersial per jam per ruang kapasitas hari orang pendukung kursi per buah hari sofa per buah hari per meja buah hari snn per jam hari harga menu per porsi aula bina aula per jam siang hari per6 malam ruangan jam hari perkantoran per m2 bulan kantin per m2 bulan toko per m? bulan mm pg, menteri keuangan republik indonesia nut menang rp) data veteran san emisi layanan tan aku bisu rumah makan per harga menu been per porsi wisma fajar ukuran per unit bulan per unit hari fe. ruangan perkantoran per m2 bulan kantin per m2 bulan toko per m2 bulan per rumah makan m2 bulan gedung direksi gbk perkantoran lantai per kantor umum m2 bulan pan per kantor induk organisasi m2 bulan olahraga per gedung aneh lantai m2 bulan untuk kantor bawah tangga aneh lantai untuk kantor m2 bul gedung aneh lantai ana tan untuk kantor per m2 bulan gedung pertemuan umum per jam hari induk organisasi perjam , \| olahraga hari ari gedung aneh lantai untuk gedung pertemuan umum per jam hari induk organisasi per jam olahraga hari per kantin m2 bulan maya menteri keuangan republik indonesia tarif rp) keterangan harikerja sambal mun sana mao toko per m2? bulan rumah makan per m2 bulan sewa ruang non ac) untuk per m2 bulan gudang unit stadion renang gelora bung karno) stadion renang kegiatan olahraga pemakaian kolam renang pagi siang (insidentil) kolam tanding per jam umum hari kolam loncat indah per2jam hari kolam pemanasan per jam hari pemakaian kolam renang malam (insidentil) kolam tanding per jam umum hari kolam loncat indah per jam hari kolam perbatasan per jam hari pemakaian kolam renang per sesi try out event lokal jam) hari (siang) orang per sesi try out event lokal jam hari orang (malam) per jam meera henti pemakaian kolam hari nang uan menteri keuangan republik indonesia pekan lagu rp) keterangan now remis layanan waktu, pesan ben nan tana ibu tanding kolam orang umum untuk latihan rutin (pelanggan dan rombongan) pemakaian kolam loncat indah untuk per dalam latihan selam diving sdadunin orang (pelanggan dan rombongan) latihan berenang tiket per jam termasuk hari asuransi latihan diving tiket per jam idem hari latihan untuk per idem umum orang bulan latihan untuk per idem pelajar bul (berlangganan) kali orang bulan testing per orang idem kegiatan pertandingan per jam hari kegiatan non olahraga tribun kapasitas per jam orang untuk kegiatan test hari kegiatan komersial per jam hari lan perhari dari dari tarif maksimal hari acara pembongkaran tarif sewa sewa pendukung scoring board per jam hari nbemperasi: rana per jam hari sewa ruangan per perkantoran m2 bulan rea anis bo: menteri keuangan republik indonesia nian rp) keterangan, men ia. heni bag no, lenis layanan aan ak. hari kerja mau nee pee tea libur jana sir pena men nona pan ayang depe run daya nata san per induk organisasi m2? bulan olahraga per kantin m2 bulan susu sun ruang rapat lantai per jam ari toko per m2 bulan rumah makan per gudang m2? bulan lahan halaman kolam renang pergi maksimal hari persiapan dari dari tarif acara pembongkaran per hari tarif sewa sewa krida loka kegiatan olahraga ruang senam klub grup per bulan untuk sesi (maksimal orang) pat lantai per jam ruang beban klub grup (maksimal per bulan untuk sesi orang) insidentil per jam hari neta asli untuk sesi klub grup (maksimal orang) apn menteri keuangan republik indonesia dansa satuan sabtu waktu an perorangan per jam ruang senam, beban lintasan (maksimal untuk sesi orang) klub grup per bulan untuk sesi orang insidentil orang) untuk kegiatan seram, jam tari, dan lain lain ari kegiatan non olahraga persija (sosial politik kagama an pameran sekolah p seluruh lahan perguruan tinggi) (paket), sidak termasuk peweljarn ruang beban kegiatan komersial dan ruang senam seluruh lahan (paket), tidak termasuk ruang beban dan ruang senam lahan per m? hari per hari dari tarif sewa maksimal acara pembongkaran hari ari taman parkir timur lahan parkir timur parkir kendaraan lahan per jam hari lahan per jam hari seluruh lahan per jam hari komersial lahan per jam take mba lean menteri keuangan republik indonesia keira gan jenis layanan satuan aan ittiwaktu uta aka hari lahan perl2jam hari seluruh lahan perl2jam hari kegiatan non olahraga lahan per jam hari lahan per jam hari seluruh lahan per jam hari komersial akan eng perl2jam , \| hari lahan per jam ari seluruh lahan perl2jam hari sebagian lahan min. per m2? hari lahan keramik plaza parkir timur) kegiatan olahraga per jam hari kegiatan non olahraga sosial politik per jam keagamaan pameran hari sekolah perguruan tinggi) komersial per jam , \| hari lahan cekungan depan per jam plaza timur) hari lahan jalan apec parkir per12jam , timur) hari ari persiapan acara pembongkaran per hari dari tarif dari tarif maksimal hari maksimal ip. aa menteri keuangan republik indonesia anya jan tanpa kemenangan, satuan diwaktu . oil. sewa sewa poliklinik poliklinik umum pemeriksaan dokter umum per pemeriksaan surat keterangan sehat per tindakan buta warna per tindakan tindakan medik heating jahitan) kecil per tindakan sedang per tindakan besar per tindakan heating cabut jahitan per tindakan ekstrasi tumor per tindakan ekstraksi kuku per tindakan eksplorasi kena paku per tindakan inici acces per tindakan ekstraksi benda non operasi per tindakan ekstraksi benda asing per tindakan operasi membersihkan luka ren ben per tindakan berat per tindakan pasang infus per tindakan belum termasuk alat obat sirkumsisi per tindakan pemakaian per tindakan belum suntik per tindakan termasuk alat obat belum vitamin (neurobion, extract) per tindakan termasuk alat oba bulan per tindakan bulan per tindakan tn menteri keuangan republik indonesia pemeriksaan laboratorium amilase per tindakan alkali pho per tindakan direct bilirubin per tindakan total bilirubin per tindakan calcium per tindakan chloride per tindakan cholesterol per tindakan cholinesterase per tindakan ck mb per tindakan j . ck nac per tindakan kreatinin per tindakan ggt per tindakan glukosa per tindakan slot per tindakan: sept per tindakan hdh per tindakan hdl per tindakan hgb per tindakan iron per tindakan kalium) per tindakan ldh per tindakan ldl per tindakan lipase per tindakan magnesium per tindakan natrium) per tindakan amilase pancreatic per tindakan aa. paspor per tindakan bb. protein total per tindakan cc. trigliserida per tindakan dd. urea per tindakan ee. ric acid asam urat) per tindakan ff. eritrosit per tindakan tah menteri keuangan republik indonesia serangan emis layanan mayat gg. darah tepi per tindakan hh. hematokrit per tindakan ii. hitung jenis per tindakan jj. led per tindakan kk. leukosit per tindakan clothing time) per tindakan mm. bleeding time) per tindakan nn. trombosit per tindakan oo. test kehamilan per tindakan pp. urine lengkap per tindakan gg. kidal per tindakan rr. faces rutin per tindakan ss. golongan darah factor per tindakan ambulance jarak per pemakaian jarak s d per o, pemakaian per pemakaian jam pemakaian per setiap tambahan jam pemakaian o, fisioterapi paket nebulizer ukg) per tindakan ukg per tindakan ultrasound per tindakan diathermy per tindakan poli gigi perawatan konsultasi periksa per tindakan membersihkan rahang atas dan rahang bawah ringan per tindakan sedang dan berat per tindakan , . aah sa menteri keuangan republik indonesia lari keterangan jenis layanan satuan ani waktu tebu perawatan endodontik penggantian paper point per tindakan pengisian saluran akar per tindakan tambalan per tindakan maa per tindakan amalgam per tindakan komposit per tindakan sementara remediasi per tindak pin undakan catatan chirurgis inici abses per tindakan ekstraksi gigi susu per tindakan ekstraksi gigi tetap per tindakan operculectomy per tindakan alveolectomy per tindakan odontectomy per tindakan foto gigi per tindakan reparasi ts rahang gigi per tindakan protes lepasan: gts logam plat per rahang per tindakan per gigitambahan per tindakan gts akrilik plat gigi pertama per tindakan peri gigitambahan per tindakan gtl rahang atas ain per tindakan protes full akrilik full metal per tindakan metal porselen per tindakan ema tan jam pemakaian fasilitas pada semua unit kerja gelora bung karno menteri keuangan republik indonesia anti rp) serangan jenis layanan satuan waktu hari karya anu "an sarana promosi: shooting product outdoor per jam hari shooting product indoor per nda jam hari per bina jam hari nana unit jam hari per unit jam hari per unit jam hari , . unit jam hari tambahan lebih dari per jam jam dihitung shooting liputan sesi board (di pinggir lapangan per m? hari tai per m2 hari sati spanduk umbul umbul per m2 hari lana bana per m2 hari gapura patung per balon udara buah hari per m2 hari neon sign pole sign led per m2 hari neon sign pole sign led prime snn, location) per m2? hari inlet sticker lapangan abi stand penjualan (maksimal uah hari 2x2 m?) reklame berjalan kendaraan: mobil per mobil hari sigi i)) mpa bung menteri keuangan republik indonesia keterangan aman nyaman satuan dena ayah waktu sharp kerja mbr bis per bis hari orang per orang hari base transmission station bts) per m? hari per indoor antena mini repeater per antena tahun sewa lahan per tarif minimal tan m2 bulan tanah anis eri per kva jam per hari per maksimal sewa untuk penempatan atm unit bulan belum termasuk biaya pemakaian listrik gratis pemakaian fasilitas olahraga aus banana dasi untuk program pelatnas koni fee kepada pihak yang memperoleh jasa kompleks gelora bung karno fee peralatan per sesi jumlah biaya aan kepada peralatan penyedia peralatan cara per sesi yox jumlah biaya catering dikenakan pada penyedia peralatan khusus gedung serbaguna catering menteri keuangan republik indonesia tam keterangan no, medis layanan satuan hari ken nba abbr sebesar 30y60nun, psn ena kepala bahan t.lu kementerian lara cam le)bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksudan sejalan dengan program amplifikasi regulasi bidang keuangan, perlu menggantingingat.go.iperaturan menteri iniswwidih kemenkeu.sdimmg!clnah, helikopter. \|exjen peralatan semacam itu yang dioperasikan denganjex penembakan bahan peled: kepala bagian t.u. kementerian arilima puluh persen) uraian baranglah terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri darilex semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan \|ex umum. yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. \|. bagian t.u. kementerian arif bintaro yukon nipfasilitas pengurangan pajak penghasilan badan telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang.bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas penguranganataupengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada diberikan sebesar 1007pc:mberian pengurangan pajak penghasilan bad(l)sebesar rp500. (lima ratus miliar rupiaindustri pionir sebagaimana dimaksud pada huruf: industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam,:oo.itetapkanmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada wajib pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian,. penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh badan koordinasi penanaman modal. dalam hal permohonan wajib pajyampaikan usulan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan kepada menteri keuangan dengan dihampiricc. surat keterangan fiskal para pemegang saham. dalam hal permohonan wajib pajak tidgembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan kepada wajib pajak. dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan bamemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dan persyaratan dalampembahasan antarkementerian. pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh badan koordinasi penanaman modal untuk menentukan kesesuaian bidang usaha wajib pajak dengan kriteria industri pionir, yang paling sedikit melibatkan kementerian keuangan dan kementerian pembina sektor. dalam hal pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud pada memutuskan bahwa cakupan industri wajib pajak memenuhi kriteria sebagai industri pionir, permohonan pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan kepala badan koordinasi penanaman modal kepada menteri keuangan. pemberian pengurangan pajak penghasilan badan diputuskan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan usulan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan dari kepala badan koordinasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam atau keputusan atas usulan pengurangan pajak penghasilan badan dari kepala badan koordinasi penanaman modal www .jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh menteri keuangan paling lama (lima) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan secara lengkap dan benar. dalam hal menteri keuangan tidak ada, antara lain karena kekosongan jabatan, berhalangan baik sementara maupun tetap, keputusan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh direktur jenderal pajak atas nama menteri keuangan. keputusan menteri keuangan mengenai pemberian pengurangan pajak penghasilan badmberitahuan tertulis dari kepala badan koordinasi penanaman modal mengenai permohonan penetapan saat mulai berproduksi komersial dari wajib pajak. penetapan sebagaimana dimaksud pada berisi mengenai: tanggal saat mulai berproduksi komersial, jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada saat mulai berproduksi komersial, dan kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ditemukan bahwa:batas minimalwajib pajak pada saat mulai berproduksi komersial lebih dari atau sama dengan rp500. (lima ratus miliar rupiah), dan cc. terdapat kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama, jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan yang seharusnya diperoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam dicabut, dalam hal: berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ditemukan bahwarp500. (lima ratus miliar rupiah), berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalammendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakpencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapat rekomendasi dari direktur jenderal pajak. pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapat rekomendasi dari direktur jenderal pajak dan kepala badan kebijakan fiskal. terhadap wajib pajak yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud padasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan pengurangan pajak penghasilan badan. terhadap wajib pajak yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada hurufberupa,wajib pajak yang memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam harus, dan,dan diperoleh wajib pajak dari luar kegiatan usaha utama,fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan menteri ini akan dipublikasikan dan dievaluasi secara berkala. wajib pajak yang telah memperoleh keputusan menteri keuangan mengenaiwww .jdih.kemenkeu.go.i4 daerah tertentu sebelum berakhirnya jangka waktu pemanfaatan pengurangan pajak penghasilan badan. wajib pajak yang telah selesai memanfaatkan pengurangan pajak penghasilan badan berdasarkan peraturan menteri ini,ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan juga berlaku bagi: wajib pajak yang mendap1 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, atau wajib pajak yang mendappengurangan pajak penghasilan badan berdasarkan peraturan menteri ini diberikan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam dan yang disampaikan dalam jangka waktu selama (lima) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan menteri ini. ketentuan lebih lanjut mengenai: tata cara pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan pemanfaatan pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam tata cara pencabutan keputusan pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam dan cc. tata cara pelapor:usulan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan dariini. terhadap wajib pajak yang memiliki izin prinsip, izin investasi, atau pendaftaran penanaman modal yang diterbitkan oleh kepala badan koordinasi penanaman modalberdasarkan peraturan menteri ini, sepanjang: memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamtata cara permohonan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan bagi usulan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dilakukan sesuai dengan peraturan badan koordinasi penanaman modal mengenai pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modalumum dana arif bintaro yuwono z1format keputusan menteri keuangan tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor . tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan kepada .badan koordinasi penanaman modalkepala badan koordinasi penanaman modal melalui surat nomor: . tanggal . telah mengusulkan wajib pajak . untuk dapat, wajib pajak yang diusulkan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk. npp .tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar . terhitung sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial:pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama dapat dicabut berdasarkan rekomendasi dari direktur jenderal pajak dan atau kepala badan kebijakan fiskal dalam hal: berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan nilai realisasi penanaman modal kurang dari rp500. (lima ratus miliar rupiah):barang modal bekas relokasi dimaksud tidak diproduksi dalam negeri, cc.melakukan relokasi penanaman modal baru luar negeri. keempat jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua disesuaikan apabila berdasarkan rekomendasi dari direktur jenderal pajak,: rp500. (lima pengurangan pajak penghasilan badan. kelima penyesuaian jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam dictum keempat melalui penetapan keputusan menteri keuangan. keenam pemenuhan kewajiban perpajjdih.kemenkeu. md&., kepala badan koordinasi penanaman modal: sekretaris jenderal kementerian keuangan, inspektur jenderal kementerian keuangan, direktur jenderal pajak, kepala badan kebijakan fiskal, kepala biro hukum kementerian keuangan: kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak . kepala kantor pelayanan pajak . yang bersangkutan untuk dilaksanakan. ditetapkan jakarta pada tanggal . menteri keuangan republik indonesia, . sm44 petunjuk pengisian keputusan menteri keuangan tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan angka diisi dengan nomor keputusan menteri keuangomor surat kepala badan koordinasi penanaman modal, angka diisi dengan tanggal surat kepala badan koordinasi penanaman modalpp wajib pajak yang mendapat fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. angka diisi dengan jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan. angka diisi dengan rencana nilai penanaman modal, sesuai dengan izin prinsip, izin investasi, atau pendaftaran penanaman modal. angka diisi dengan menteri pembina sektor terkait. angka diisi dengan kantor wilayah direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar. angka diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. angka diisi dengan tanggal penetapan. angka dalam hal keputusan didelegasikan kepada direktur jenderal pajak, diisi: a.n. menteri keuangan republik indonesia direktur jenderal pajak www .jdih.kemenkeu.go.id angka diisi dengan tanda tanganangka diisi dengan namai, kepala bagian kementerian biro umum arif bintaro sukhoi nip
sang kementerian keuangan. pengurus. dewan pengawasan dana pensiun.meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun, pengaturan mengenai persyaratan pengurutetapkan dalam keputusan menteri keuangan nomor kmk. perlu disempur:mengubah ketentuahingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: jl), tidak pernah melakukan tindakan tercela industri dana pensiun atau jasa keuangan lainnya,wajib dipenuhi pengurus dana pensiun pemberi kerja paling lama (enam) bulan sejak tanggal pengesahan menteri atas pendirian dana pensiun pemberi kerja. antara dan disisipkan satu yaitu yang berbunyi sebagai berikut: selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bagi orang yang ditunjuk sebagai pengurus atau pelaksana tugas pengurus pada dana pensiun dengan kriteria tertentu wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. dana pensiun dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangmenteri keuangan.
gubernur gorontalo peraturan gubernur gorontalo nomor tahun tentang jaringan trayekprovinsi gorontalotransportasi yang tertib, lancar dan selamperkotaan bus rapid transit trans nkrtrayek angkutan perkotaan bus rapid transit (brt) trans nkri. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah provinsi gorontalobus rapid transit brt) trans nkri merupakan angkutan perkotaan yang melayani kawasan perkotaan aglomerasi sukagolis suara kabila kota gorontalo limboto isim) dimana kota gorontalo merupakan pusat kawasan aglomerasi. jaringan trayek angkutan perkotaan bus rapid transit brt) trans nkri sebagaimana dimaksud pada wilayah provinsi gorontalo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahpada dilayani oleh perusahaan angkutan umumdalam berjumlah (empat) trayek yang terdiri dari (dua) trayek utama dan (dua) trayek pengumdapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah. name pengguna angkutan perkotaan bus rapid transit brt) trans nkri berkewajiban membayar biaya pelayanan dengan besaran yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. penyelenggaraan jaringan trayek angkutan perkotaan trans nkri sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara bertahap paling lambat (satu) tahun setelah ditetapkan peraturan gubernur ini.sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas membentuk tim pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan jaringan trayek. angkutan perkotaan bus rapid transit brt) trans nkri dengan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam dapat diberi subsidi angkutan umum oleh pemerintah provinsi gorontalo. pemberian subsidi sebagaimana dimaksud padapelaksana angkutan yang ditunjuk oleh pemberi subsidi vape asisten sepoi jalur "sik snn yanpada dilakukan melalui proses: lelang yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum bumn bumi pt koperasi) 'st" ditanda tangani secara aceh elektronik oleh sera bela anta iia gb87 elektronik taman kost made aah gubernur gorontalo diundangkan gorontalo pada tanggal agustus sekretaris daerah: dprd persetujuan nomor: dprd dan persetujuan nomor: dprd perihal persetujuan pergeseran anggaran tanggal april:gubernur ini mulabbon bayi sh,mh tegur.19g y2rif:a.trans nkri maka perlu pengaturan tarif angkutan perkotaan dimaksudtarif angkutan perkotaan, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang tarif angkutan perkotaan trans nkrangkutan orang. dengan kendeangkutan perkotaan bus rapid transit trans nkri bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:besaran tarif angkutan perkotaan bus rapid transit brt) trans nkri ditetapkan sebagai berikut trayek utama: rp4. empat ribu rupiah) per orang untuk masyarakat umum, dan rp2. dua ribu rupiah) per orang untuk anak usia sekolah sma smk,dan trayek pengumpan: gratis untuk anak usia sekolah sma smk. lip tarif angkutan perkotaan bus rapid transit brt) trans nkri sebagaimana dimaksud dalam adalah tarif untuk satu kali jalan. tarif anak usia sekolah sma smk sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan dengan cara menunjukan kartu anggota sekolah dan atau memakai pakaian seragam. tarif khusus untuk anak usia sekolah sma smk, tarif sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku pada hari minggu dan atau hari libur nasional. dalam menggunakan layanan bus rapid transit brt) trans nkri penumpang dapat melakukan pembayaran secara tunai atau dengan sistem e ticketing. dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif angkutan perkotaan bus rapid transit brt) trans nkri. dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas membentuk tim pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tarif angkutan perkotaan bus rapid transit brt) trans nkripramugara angkutan perkotaan bus rapid transit gtis ditanda tangani secara ane: ia) elektronik oleh mba ape .4as rang tata ba: sao taka sea rusli habibie muh gubenur gorontalo diundangkan gorontalo pada tanggal asst"s sekretaris provinsi gorontalo, dada darab berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor
rune.rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun penutupdan @organisasi sanam uji lek, aji sh,mh nip. legiun entry berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor
imumahan rakyat dan kawasan permukimumahan rakyat dan kawasan permukimuny lan:umahan rakyat dan kawasan permukimani nanyan korelasi jabatempat tapis lasisgeh siapa marun bulu anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada (l),ptafg pada tanggal igubernurigorontalo, rusli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal april pih. sekretarisnimasi jabatan dan analisis beban kerja pada dina8 perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi gorontalorea tinggi pratama administrator pengawas pelaksana fungsional ampas il kereta sen akan umam kepegawaian tali pengadmintaran kepegawaian ewe openaagmininram perbuatan juli penyusun kebutuhan barangievenaaa aset ca: we. ba\|o anas perencanaan, bralvasdan pelaporan penyusun propam anggaran dan pelaporan tenatataporan keuangan pengaman kenangan in). rerata stat perencanaan pengergatar peranakan panduan rencana kebutuhan sarana dan prasarana rerata stat penyediaan perumahan pengaman perumahan dal rerata stat pembiayaan peramalan pal pangsa pembangunan ata formasi jabatan nama jabatan jabatan pimpinan\| jabatan jabatan jabatan jabatan ket tinggi pratama administrator pengawas pelaksana fungsional eng kepala sekat perencanaan teknis gan aegean pemain w uu u u as\| penuaan rencana pemanfaatan kawasan kepala bekal penyediaan prasarana dan sarana fetaaktrar oow hadi pengembangan sarana dan prasarana oow u eps bola pengawasan dan pengendalian pekgkeman uuv pengawas fisik permukiman tora www w namun ron toy rusli habibie ' , .
gubernur gorontalobijakan akuntansi pemerint: menetapkan peraturan gubernur tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi gorontalogorontaloprovinsi gorontalogorontalotalk)provinsi gorontalogorontalo. kebijakan akuntansi pemerintah provinsi gorontalo lo, pendapatan lra, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta pelaporan keuangan pemerintah provinsi gorontalo. kebijakan akuntansi pemerintah provinsi gorontalo terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran kebijakan akuntansi akun sebagaimana tercantum dalam lampiran ii.gubernur ini dan menjadika\| ribuan bayi, sh,mh regu berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor
riuuubadan keuanglai sbu landu(l)uuuumal ell hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, oo. syaratjabatan, prestasi yang diharapkan, dan ga.uuuuuanggorontalo: #wah: hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada badan keuangan han pratama administrator pengawas pelaksana fungsional www kereta badan kenangan profit gorontalo u tu u bahamas al bee dao penata dar banyakan laporan keuangan doll penatataporan tangan j3 w w kesia sab bagian umam keragaman tu tou u ali penyusun kebutuhan baranginventrin sai aaj pengamatan also ku das pengadminitsi kepenatan w hw kosta bidang anggaran dan dina serangan daan inl rein sun bidang anggaran areatoooo pendeta pelaksanaan program dan anggaran ttu "daa lan pratama administrator pengawas pelaksana fungsional dar kepada bidang bina keuangan dewan kan kota pencipta pelaporan privasi petkaanaam kejaran kpud ktu anlikerata bidang pertendataran danfs vatar kenangan dani. penulis data apik dan pengelana data stem kenangan das pendeta database surat peta membayar (of pengolah data pemantauan siam keuangan danfs pengetttaporan tangan el serta bidang aumtamet j3 u la sa kepada sab bidang akuntansi kenangan dam aset ara penata akamai we (an kapan sub bidang akuntansi kenangan dan aset area def. pengobatan datatapran keuangan aset j2 dan dapat sab bidang pembukuan dan pelaporan das pengobatan data pemanenan sistem kenangan er dsolikerain bidang pendapatan taiko anas penanam pajak an kept bidang dena perimbangan, rekaman gan pendapatan tatmiaa gap anatapajar( retibumbasan wo kapan sub bidang pengendalian dan pembinaan pendapatan oo. asi anatepengapatan daerah ee dan kebun bidang penataan pengendapan dan pelaporan area (hki formasi jabatan nama jabatan dan cai jabatan jabatan jabatan jabatan ket administrator pengawas pelaksana fungsional pratama inna yo. los penamaan wow www pengelola evaluasi dan laporan loh. mah loe ola mau gisonof susu rasismtinggi pratama administrator pengawas pelaksana fungsional \|okopatn ups wayan kota gorontalo dan kab. bone bolango b2okamttag tatatsanma jj www w w revista pertanggung jawaban anggaran ajo reoraaministasi nota pertanian pajak bian remas daerah renenminitasi keuangan iku soo temurun kebutuhantaventara pengatmintetrasi keperawatan www ajo pengatministrasi perbuatan serena ee, kasih pendstasa dan penetapan peb bene peugeot sitemtntormasi pendeta pendataan dan pendataan pajak) retribusi ajo penggiat wajib pajak) retribusi daerah orange penerimaan dan penagihan peb bike tisffoamatisa penahanan pengembangan kisforenesotabata penahan pajak ho uas lu kom gubernur katobadan keuangan provinsi gorontalo bcl aa.joao yos kepala utd wilayah kabupaten gorontalo dan kabupaten gorontalo utara too kepala sub bagian tata usaha pengelola pertanggung jawaban anggaran tea dns pengadministrasi nota perhitungan pajak atau retribusi daerah pengadministrasi keuangan penyusun kebutuhan inventaris too pengadministrasi kepegawaian koo pengadministrasi perbuatan www 55mm. jj. j& & &. kepala seksi pendataan dan penetapan pkb bbn kb \|. d1. lo. pengelola sistem informasi tan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak retribusi ll. loo too pengelola wajib pajak retribusi daerah \|. loo. too ono kepala seksi penerimaan dan penagihan pkb bbn kb .i. io. too too analisis penagihan dan pengembalian pengelola data penagihan pajak \|. il. yeo verifikator pajak tea ded total p0. gubernur kram busi habibie lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor tahun tanggal tentang april analisis jabatan dan analisis beban kerja pada badan keuangan provinsi gorontalo aaa. wa. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada unit pelaksana teknis daerah wilayah iii badan keuangan pratama administrator pengawas pelaksana fungsional men men enak sana nenek bca des \|kerala ver wayan kab. boalemo kab populate kepatasuv bagan tatatsaa penerima pertanggungjawaban anggaran pengadiminiswasi nota perhitungan pajak atau perkusi daan pensadministasi kemanan temurun kebutuhantaventars onsadministrasi kepegawaian ayu pensadministrasi permukaan saja uu kepala sekai pendataan dan penetapan pkb bn.ks samgat kab boalemo kab pesawat pembelian sitemintomasi penyedia pendaftaran dan pendataan pajak retribusi (ia kepala sekai penerimaan dan penagihan peb ben kab. boalemo kab. pohuwato analisis penagihandan pengembalian (io pendeta dam penagihan pajak dan\|oermaterpaak ho. mwch .coba . gubernur rusli habibie
r..mie ybasa tampang maa sulapyang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas, pns berprofesi guru yang belum bersertifikasi dan pns yang bertugas sekolah selain gurudan pakta etika perilaku pnskegiatan kebersamaan dan apel pagi sorepanailasifikasi yang meliput dan koordinator utd samgat, tkd pejabat pelaksana, tkd pejabat fungsional, dan tkd bagi guru yang belum bersertifikasi dan pns yang bertugas sekolah selain gurus5, daan tom) sapa tom ssn tarif dasar tkd untuk jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam huruf dantugas belajar,yang mengikuti tugas belajar dapat diberikan tkd sebesar dari tarif dasargea tap josep7( say movi small nlandnganggaran danbab vil tkd ke tigabelas dalam rangka memberikan, pengurangan sebesar dari tkd selama (satu) masa kinerja penilaian, teguran tertulis, pengurangan sebesar dari tkd selama (dua) masa kinerja penilaian, pernyataan tidak puas secara tertulis, pengurangan sebesar dari tkd selama (tiga, pengurangan sebesar dari tkd selama (dua) masa kinerja penilaian, usa asa teng naa toman gi, mete pan penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun, pengurangan sebesar dari tkd selama (tiga) masa kinerja penilaian, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun, pengurangan sebesar dari tkd selama (empat) masa kinerja penilaian. hukuman disiplin berat: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (dua) tahun, penguranga, pengurangan sebesar dari tkd selama (tiga) masa kinerja penilaian, dan pembebasan dalam jabatan, pengurangan sebesar dari tkd selama (tigagubernur dapat memberikan sanksi sebagaimana pada huruf angka bagi pns yang melanggar ketentuan peraturan perundangharta yannara (eu nur kon tato rusli habibiencusernu talo, kospelaksanaan tugas manajerial sea ken merencanakan kegiatan bulanan pro penetapan anggaran kas kegiatan pada seksi anggaran ekumene area memeriksa dan mengoreksi tugas bawahan dokumen\| memberi disposisi terhadap naskah dinas dokumen\| memberi tanda tangan para terhadap naskah dinas ekumenis membuat konsep telaah sesuai disposisi pimpinan dokumen meng pelaksanaan program kegiatan anan gna surat penyediaan dana spd) menerima surat permohonan skpd dokumen memverifikasi surat permohonan skpd dokumen koordinasi dengan bud kustodian dokumen\| mengkoordinir penginputan penyediaan dana dalam aplikasi sima penyampaian ketersediaan dana dalam aplikasi sima lo) dokumen ita sim\| gorontalo, l.ooo. woo. pejabat penilai, pegawai yang dinilai, danial ibrahim, se., mm. rian mi. laya nip. nip. user nur contrato rusli habibietarif dasar tkd kategori jabatan tarif (rp) jabatan pimpinan tinggi madya jabatan pimpinan tinggi pratama asisten jabatan pimpinan tinggi pratama kepala skpd) jabatan pimpinan tinggi pratama staf ahli) jabatan pimpinan tinggi pratama kepala biro) jabatan administrator kepala badan penghubung jabatan administrator jabatan pengawas dan koordinator samgat jabatan pelaksana guru yang belum bersertifikasi pns yang bertugas sekolah selain guru feusrrnur lo, rusli habibie" e tarif dasar tkd jabatan fungsional ario pertama jae asa live lensa mas meme .es0.oo0. nama ima me rp parama ate rp u mia setya re meta meme drama mateo terapi oo jerman recta reo taman envetia tiuvetiva pertama java ima tve esa lva meme re ami pertama was maa vespa meme .oo0.oo0 terapi psiarsana erecta tautan java u bendera juve swa am pertama java re have maya ma me utama lma memo rp (p2upd) pertama trp u maa bsa maya meme ole ms mete owv maya meme ore .0o0.oo0 tama ima mela ami pertama se maa live re mess .eoo.ooo aikianain penyuluh perindustrian dan perdagangan terampil pelaksana jo ve wa rp ( panutan jiwa me vuo pendeta jwezwa frp ani pertama jamo jwelwa gaya imaswp me terampil pelaksana oo) jwo we wa lanjutan juga ww penyedia jwe wa jani pertama juga www musa jwe wa mega ivazmp me eo00.oo0 terap ' pelaksana wwe wa tpianuan was pendeta o jwe wa api pertama jwa wo sad jwe wa rp . idenya ma mo me 555p terampil pelaksana o jwo we wa lanjutan juga wo \|. penyedia jwe wa ani pertama jwa iw muda jwe wa . omega o o o o iwa mo me anti pertama juga wo muda jwe wa idenya ) iwa mo me terapi semua rpo etakeana jm we wa rp panutan jva m (oo penyedia jwe wa aki pertama waw wua jwe wa ( maya imam me tama ma me soo0oo0\| terapi semua pelaksana jmw we wa panutan jwa we pendeta jive wa an00. api pertama jwacmw sda iwe wa maya iva wme me van terapi semua jua o zesoooo\| perasaan tuo tetua aman java penyedia wes .ooo.oo0 pertama tawa rp maa twe mesa ta. mete terapi semua t pesarean wevetwa 00o.oo0\| pantun ivas poeta wes re ara pertama jiwa mia tesla .oo0.co0. mes imamocme nama ima me terapi jeesgeana pwcwerwa voodoo0 "tanah vas re pendeta wes pertama wat iga desa maa ima meme nama iva me aki pertama ate tweet re maa meme . terapi semua perasaan setya sambutan awam t re pemain tesla pertama maa weta maa mp5 nama va me es00.oo01 terapi o smua ppatarsans uo weta pitamiutan watt re o pamela tiwesva maa es ma iva meme ami kanan terapi semua pesisana jaw eta taman pawai pendeta t jiweswa pertama jiwa usa time maya iva api o pertama atm time mes mpe irama time terapi semua trp perasaan teca pindah east rp omega iweswa terapi pelaksana jwewerwa o sno0000\| patanjutan watt ( bendera wet re pertama jiwa rp tweak ima ma meme terapi pelaksana wowecwa hanyutan pipa rp nyata jiwesy pertama wap irama wes maa tam terapi sarana rame voodoo0\| lanjutan eva pompeii pertama intcmp maa tes idea mee re lama ima memo reo terapi perdana mpe s000oo0 paman rata pomvera wei re pertama maa wes re tema .ooo.o001 tama vas o .cbooo0\| tai anna beker pertama e emas meme bama ivasmeoo re 0ooo.ooo teratur smua petahana veera pantun vas bendera web re pertama rp masa ime meme terapi pemuas pelaksana jas eta re panutan ap t re pangeran jive pertama tap masa live time ta ari pertama warm masa live re imy meme ore berapi semua jua petahana recta 20o0.ooo panutan va re pendeta ve svk pertama maa re maya ima meme asian pantun ep jva tap pamela wes par pertama tap usa event va meme terapi semua jua re porarsana setya panduan pipa pomvera jiveswe aa pertama java maa gives maa lva move ala lan terampil semua irp ( pelaksana w we wa jptaniutan wa we il. penyedia oo owe wa ika pertama was . muda oo owe wa maaya iva pranata hubungan masyarakat ( panutan jwasmso juga o jwe wa maya ima wp me pelaksana jwo we wa o \| saya iva vo we n b m c asisten apoteker n c perawat gigi koubernuy ao3o lo,gong apa hal oom nas tes jala jalafajnia lmufolahs iss baba islajalaia alma jajalajaja olafsholslsls laba jslalajala\|darren nun enam sasa masa penilaian suratan nara kanan ana aan naa nabi potongan jumlah tkd jabatan say kinerja padi hukuman sebelum pelanggan jumah yang tanda tangan yo) disain rp) bla los loe i3texnnoo 9c0pot9 r2t0o 1p (oma menyetujui, kepala wa. bendahara pengeluaran uber ceonanoy rusli habibie peta aan luka l1lah21 rp. rp0, gol. subianto, ess. gol. iii) menerima tkd rp5. ph21 56x rp. rp250. cc. danial, ess. iii gol. iv) menerima tkd rp7. yox rp. rp1. hujzairin, ess. iia gol. iv) menerima tkd rp17. ph21 rp. rp2. vulva
(satuan tes bupati bungo provinsi jambi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bungoain debab vii pemenuhan komitmen. bab vixlampiran. izin mendirikan bangunan (imb) waktu persyaratan vibe mamak tai angan gong kepentingan umam pokemon rencana teknis dibuat oleh perencanaan konstruksi rumah tinggal bangunan gedung bukan kepentingan umum sederhana lantai persyaratan administrasi:sederhana lantai persyaratan administrasi data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian scan keterangan rencana kabupaten kota krk) surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung scan kartu tanda penduduk ktp) pemohon atau kita untuk pemohon (wnatidak sederhansurat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketayaapem dean proteam pa) disediakan pemda rumah tinggal bangunan gedung bukan kepentingan umum dokumen rencana teknis berdasarkan desain prototipe yang disediakan pemdsurat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam krkdokumen rencana teknis dibuat eadid rumah tinggal bangunan gedung bukan kepentingan umum dokumen rencana teknis dibuat sendirsertifikat keahliannyataan untuk mematuhi ketentuan dalam krk menggunakan pelaksana konstruksimenggunakan pengawas manajemen konstruksi bersertifikatmens5)oioangunan geng kepentingan umum gajisasiamai bangunan gedung kepentingan umumonyelenggaraanorganisasi perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dprd sebagai penyelenggara urusan pemerintahan lingkungngo. dinas teknis adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi bangunan gedung yang bertugas memberi rekomendasi pertimbangan teknis terhadap gambar rencana teknis dari pemohon imb yang telah diverifikasi oleh dpmaaamassiatai bangunan gedung kepentingan umum lantai bertahap imb pondasi dan imb keseluruhanbangunan gedung kepentingan umum lantai keseluruhan naa sat int sem kepentingan umum rumah tinggal eksisting bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum sederhana (luasan s.d m2, teknologiimb rumah tinggal eksisting bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum tidak sederhana (luasan m2, teknologi tidak sederhana) persyaratan administrasi alii pemohon memiliki imb) bangunan gedung eksisting untuk kepentingan umum (belum memiliki imb):bangunan gedung eksisting untuk kepentingan umum (belum memiliki imb\|bagian gedang renovasi rentang, kemala bangunan gedung renovasi, retrofiting, revitalisasi) utan untuk kepentingan umum rumah tinggal)9oetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagungkan baik tanahwong untuk, dan atau merawat bangunan gedung renovasi, retrofiting, mengubah, memperluas, mengurangitidak sederhana (luasan m2, lantai, teknologi tidakganas tayetnga umums.d.kotetiftembanganan perumahan kolektif pembangunan perumahanmasterplan atau setelan yang telah disahkanolektif pembangunan perumahan pemecahan imbmasterplan atau setelan yang telah disahkan gambar site plan yang telah ditandai nama, alamat dan batas mkantngmarpenernttanemea ita t fmmerrasarafotokopi sertifikat keahlian surat keterangan rencana kotamasterplan atau setelan yang telah disahkanberusaha. online single submission oss) adalah sistem elektronik yang terintegrasi yang diakses oleh pelaku usaha dalam rangka memohon perizinan berusahizin mendirikan bangunan perizinan bangunan meliputi imb bangunan gedung, dan imb bangunan bukan gedung. setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib. sertifikat laik fungsi (slf) (hari) atau lantai yang pengawasannya dilakukan oleh pemilik) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap. (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan imb) hasil dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang dibuat oleh pemilik bangunan gedung (memamaeme atau lantai yang pengawasan yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap.(apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan imb)(bila ada)rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait (bila ada) yang pengawasannya dilakukan oleh satuawasannya dilakukan oleh lebih dari satu penyedia jasa secara bertahapdokumen rencana teknis bangunan gedung dalam lampiran imb terakhir apabila tidak ada perubahan dalam pelaksanaan konstruksi gambar terbangun (as built drawings)meliharaan dan perawatan bangunan gedung, yang dapat meliputi: (bila ada) laporan sederhanasederhanamia bangunan gedung rumah tinggal tunggal,surat keterangan rencana kota krk) gambar terbangun (as built drawings) yang dibuat secara sederhana dengan informasisurat keterangan rencana kota krk): dan atau laporan hasil perbaikan dan atau penggantian peralatan dan perlengkapan bangunan gems er" yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan penyedia jasagamma ams persyaratan administrasi: mentan tetsu kt ema pend bangsa etaawas konstruksi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung dari pengawas konstruksi dokumen imb terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan prasaranaprasarana manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bangunan prasarana serta peralatan dan perlengkapan bangunan prasarana rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait bangunan prasarana yang sudah ada existing) sudah memiliki imb bangunan prasarana yang sudah ada existing) belum memiliki imb perpanjangan slf bangunan prasarana bupati bungo, je: madhurilebih lanjut mengenai krk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatimembahayakan keselamatan dan mengganggu kepentingan umum serta membahayakan lingkungan, mendirikan bangunan atas tanah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai sempadan dan kawasan lindung, dan mendirikan bangunan atas tanah yang telah ditetapkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosializin. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada antara lain bangunan gedung dengan fungsi hunian, bangunan gedung dengan fungsi keagamaan, bangunan gedung dengan fungsi usaha, bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya: dan bangunan gedung dengan fungsi khusus. bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada antara lain. nan jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan,pipa atau kabel yang dibangun atas tanah atau bawah tanahdapat melimpahkan kewenangan penerbitan imb kepada dpmptsp, dan mendekatkan pelayanan pemberian imb kepada masyarakat. dpmptsp melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati yang dihembuskan kepada perangkat daerah yang membidangi bangunan gedung. dinas teknis memberi pertimbangan teknis terhadap gambar rencana teknis dari pemohon yang telah diverifikasi oleh dpmptsp. ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan dan penentuan dinas teknis sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab iii permohonan imb terdapat dua pemohon yang melakukan permohonan imb: permohonan perizinan merupakan pelaku usaha adalah permohonan yang dilakukan pemohon yang merupakan pelaku usaha mengajukan permohonan imb untuk bangunan gedung fungsi usaha melalui aplikasi oss dan dilanjutkan dengan aplikasi simba. permohonan perizinan bukan merupakan pelaku usaha adalah permohonan yang dilakukan pemohon yang bukan merupakan pelaku usaha adalah pemohon mengajukan permohonan imb untuk bangunan gedung non fungsi usaha langsung menggunakan aplikasi simba. jenis permohonan imb berdasarkan bangunan gedung dan bukan gedung: rumah tinggal bangunan gedung bukan kepentingan umum: bangunan gedung kepentingan umum, rumah tinggal eksisting bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, bangunan. bangunan gedung eksisting untuk kepentingan umum (belum memiliki imb), merubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung (renovasi, refrofiting, revitalisasi), kolektif pembangunan perumahan, dan prasarana. dokumen persyaratan permohonan imb meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan. jangka waktu penerbitan imb berdasarkan jenis permohonan imb sebagaimana dimaksud dalam dapat diterbitkan (tiga) sampai dengan (tiga puluhimbpermohonpernyataan laiklaikesuaian retrofitting. hasil. hasil pengubahsesuaian retrofittingjenis permohonan slf berdasarkan bangunan gedung dan bukan gedung: bangunan gedung baru, bangunan gedung yang sudah ada existing, bangunan gedung perpanjangan: bangunan prasarana, dan perpanjangan slf bangunan prasarana. dokumen persyaratan permohonan slf meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan. jangka waktu penerbitan slf berdasarkan jenis permohonan slf sebagaimana dimaksud dalam dapat diterbitkan (tiga) sampai dengan (empatslfv. bab pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pendirian bangunan harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen imb yang diterbitkan. jumlah lantai lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement ktb) yang diizinkan apabila membangun dibawah permukaan tanah. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan. kdb maksimum yang diizinkan. klb maksimum yang diizinkan. kdh minimum yang diwajibkan. jaringan utilitas kota, dan keterangan lain yang terkait. pelaksanaan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya imb. bab pemenuhan komitmenrencana teknis bangunan gedung,ujian kendaraan bermotoruntuk regia tan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan, maka pemerintah kota tegal perlu memungut retribusi pengujian kendaraan bermotorngujian kendaraan ber motortiga ribu milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari delapan tidak termasuk tempat duduk pengemudiitersebut terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, termasuk kereta gandengan dan kereta tempelan oo, yang dilakukan oleh pemerintah daerah penguji adalah pegawai dari dinasanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi nyauji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalanoleh pemerintah daerah terhadap kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang undangan yang berlakab.cdefg.(l) objek retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ini terdiri dari mobil penumpang umum mobil bus mobil barang kendaraan khusus kereta gandenganini, dikenakan pula biaya penggantian buku uji berkala dan biaya penggantian tanda uji berkala termasuk baut, kawat dan segelkendaraan bermotor yang diuji(l) masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (enam) bulan. masa retribusi sebagaimana dimaksud ini, tidak berlaku apabila kendaraan bermotor yang telah diujikan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan teknisngajukan kendaraan bermotor sebagaimana termuatsebagai keputusan walikottiap bulannya. besarnya denda setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. wajib retribusi yang terlambat melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali, yaitu (tujuh) hari setelah memperoleh stok atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dikenakan denda yang besarnya sebagaimana ketentuan inis5) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. bentuk, isi, ukuran surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ini ditetapkan keputusan walikota. bab xvievent uan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini maka pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang masa tanda ujian, tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji. bab xxi ketentuan penutupgujian kendaraan bermotor penjelasan umum bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor maka salah satu upaya yang diperlukan dilakukan adalah kendaraan kendaraan bermotor yang beroperasi wilayah kota tegal harus laik jalan. untuk mengetahui laik jalan atau tidak laik jalan, perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor. bahwa memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana maksud tersebut atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. ii. penjelasan demi s d cukupjelasu kenegaraan jasa yang bersangkutan. s d cukup jelas berakhirnya masa retribusi sebelum jangka waktu bulan, berakibat retribusi sudah dibayar kepada pemerintah daerah, tidak dapat ditarik kembali. yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan anatara lain tanda bukti pembayaran retribusi. sd cukup jelas pengenaan sanksi administrasi dimaksud kan untuk mendidik wajib retribusiu o conan angsuran atau penundaan pembayaran wajib retribusi mengajukan pemohon o retribusi besar retribusi tari pengujianpenggantian tanda uji berkala dan pemasangan rp. tanda uji berkala penggantian buku uji berkalalampiran ii: peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor besarnya sanksi administrasi denda atas keterlambatan setiap besarnya bulannya taridai dan desa jago bersatu kecamatan pandai dengan rahmat tuhan yamg maha esa bupati ketapang,pandai, desa penjagaanpenjagaanenjagaan dan desa jago bersatenjagaan dan desa jago bersatu kecamatan panda. dengan peraturan daerah ini dibentuk desa penjawaandan desa jago bersatu kecamatan pandai: desa penjagaan sebagaimana dimaksud pada merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi dusun kuala laur, dusun dusun kinen: dusun toba, dusun harapan baru, desa jago bersatu merupakan pemekaran dari desa penjagaan yang meliputi: dusun sepakat, dusun bersatu, bab iii pusat pemerintahan desa pusat pemerintahan desa penjagaan berada dusun kinen. pusat pemerintahan desa jago bersatu berada dusun bersatu. bab luas wilayah dan jumlah penduduk luas wilayah desa penjagaan penduduk desa penjagaan pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa luas wilayah desa jago bersatu penduduk desa jago bersatu pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa kk. bab batas batas desa (l) desa penjagaan memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa pandai kiri dan desa jago bersatu kecamatan pandai sebelah selatan berbatasan dengan kuala sungai laur desa menyumbang kecamatan nanga sayap. sebelah barat berbatasan dengan desa jago bersatu kecamatan pandai. sebelah timur berbatasan dengan desa sungai merang desa pangkalan suka kecamatan nanga sayap. desa jago bersatu memiliki batas batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa teluk bayur kecamatan sungai laur, sebelah selatan berbatasan dengan desa penjagaan kecamatan pandai, sebelah barat berbatasan dengan desa sempurna kecamatan sungai laur, sebelah timur berbatasan dengan desa pandai kiri kecamatan pandai peta wilayah desa penjagaan dan desa jago bersatu, lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati. bab ketentuan peralihan selama desa jago bersatu belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani oleh desa penjagaan sebagai desa induk dan dibawah tanggung jawab kepala desa penjagbaka men mta saatpt. bank jabar banten cabang karawang, damempat milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut perusahaan jumlah rp.) pd. bpr bkd pd. karawang pd. sampel pd. tirtamulya pd. majalaya pd. ibunya pd. jayakarta pd. tirtajaya pd. pakisjaya pd. kutawaluya pt. bank jabar banten cabang karawang dam karawang
peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang pajak penerangan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung barat, menimbang: bahwa potensi penerangan jalan yang sangat besar kabupaten bandung barat dapat meningkatkan potensi pajakdanikecualikan dariibadah dan sosial murni,yo. tarif pajak penerangan jalan dari sumber lain untuk sosial komersial dikenakan tarif yo. tarif pajak penerangan jalan dari sumber lain untuk bisnis dikenakan tarif ycpenggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan tarif besaran pokok pajak penerangan jalsekurang kurangnya kabupaten bandung barat.peecara dibayar sendirpeed dan penerbitan skpdeed oleh wajibmerintah kabupaten barito kuala menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dmengingat undang undang darurat tahun tentang pembentukan daerah otonomi tingkat kalimantan,aplikpendapatan2p99. selisih bih (kurang!agustus bupati barito kuala, ttd hasanuddin murad diundangkan marabahaya pada tanggal agustus sekretaris dae kabupaten barito supply lembaran daerah kabupaten barito kuala tahun nomor
salinan &.g rela aga tan bupati sragendengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragen, menimbang:kabupaten sragen tahun bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi kabupaten sragen, maka perlu disusun rencana pembangunan daerah dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu (lima) tahunrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sragen tahun mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun berbunyilam hak hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa (tata cara penyusunan rencana pembangunanstra kerja satuan kerja skpd,ragrencana pembangunan jangka menengah nasional tahun yang selanjutnya disingkat rpm adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional republik indonesia untuk periode tahunrencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa tengah tahun rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sragen yang selanjutnya disingkat ipjp adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sragen tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sragen yang selanjutnya disingkat rpm adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sragen tahunragen analisis isu lsu strategis, bab penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, bab strategi dan arah kebijakan bab vii:rangka pendanaan, babi penetapan indikator kinerja daerah, babi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan vii restad with nitro professional download the free trial online nitropdf.com professional rpm berikut pabriknyarpm memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah, program pembangunan daerah periode dilaksanakan sesuai rpm,sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rpm tahun dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan daerah ini, sebelumditetapkannya peraturan daerah rpm tahun yang memuat visi dan misi bupati terpilih. viii restad with nitro professional download the free trial onlineagus father rahman diundangkan sragen pada tanggal desemtengah daerah rpm) kabupaten sragenragen( rkd), penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) kepala daerah, dan tolok ukur kinerja bupati. created with nitro professionbagian hukum setda kabupaten bandung tahun retribusi perizinan tertentu tent ang nomor tahun peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun lembaran daerah kabupatenbandung menit upati bandung, retribusi perizinan tertentu tentang nomor tahun peraturan daerah kabupaten bandung nomor lembu daerah kabupatenbandung bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan seribu daerah,1 kok pokok pengelolaan keuangan daerah lomba , tahun nomor menetapkan: peraturan daerah tentang rs:4tr'ilusi perizinan tertentu. memutuskan dewan perwakilan daerah kabupaten bandung dan bupati bandung dengan persetujuan beras1na peraturan daerah kabupaten bandung non tahun ten 1i ter dengan dengan peraturan daerah kabupaten bandung. nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun ten tang pembentukan organisasi dinas daerah kabu t ) babi ketentuan umum:mn), atau badan usaha 111ill 1bangunan adalah suatu perwujudan fi.111t bun atarayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang,1zin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang j111urc1 pada suatuibu si, term du1j1o kan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyebarannya jenis retribusi perizinan tertentu da1a111 peraturan daerah ini adalah retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin trayek; jenis retribusi perizinan tertentu selain yang diatur dalam peraturan daerah inl ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang undangan. jenis retribusi perizinan tertentu pase) babi ret busi perizinan tertenseribumedi.sien dasar bangunan kdb), koefisien luas bangunan (klb), komedi.empati bangunan tersebut.bagian kedua retribusi lain sendiri,an bang1nan paragraf na1na, obyek dan subyek retribusi izin mendirikan bangunantingkat penggunaan jasa pada retribusi lz:in mendirikan bangunan diukur ber kan koefisien dasar bangunan kdb), koefisien luas bangunan (klb), dan koefisien ketinggian bangunan cara men tingkat aan jasa retribusi izin mendirikan bangunansatruktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan harga per bangunan adalah sebagai berikut: struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan par prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendiriprinsip dan sasaran ja111 penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan pase) tar.if luas kla fiksi bangunan.n tidak ba!tgu'ft jumlah sederhana seder.hai( khu sus all ba.!f ulf gedung fungsi huni alf rumah tinggal tunggal rp. rp. rp. rp. . . m rumah tingga lunak deret susun rp. rp. ro. . :::i rumah tinggal sementara rp. rp. ro. . rumah tinggal campuran rp. rp. ro. , . . ::;_ i:: bangunan bertingkat retribusi lantai dasar rp. r;:>. . bangunan ketinggian ret. lantai dasar rp. . . r::,. . bangunan tanpa dinding ret. lantai dasar soa, rp. rp. . . p'l11f gsi usaha . bangunan gedung industri . rp. rp. t:l . bangunan gedung perdagangan rp. rp. .p51) p.p s.soc ::: . . bangunan gedung tempat penyimpanan rp. rp. rp. a: . . bangunan ge.dung periode jan rp. rp. rp. to.soc rp, i=. . bangunan gedung perkantoran rp. rp. rp. 6t, rp . bangunan gedung wisata.a rek.reaksi rp. rp. rp. rp . bangunan gedung terminal rp. rp. rp. rp . bangunan bertingkat retribusi lantai dasar rp. . . . . bangunan ketinggian rn' ret. lantai dasar rp. . . . bangunan tanpa d.dinding ret. lantai dasar rp. . . rp. . . fungsi sosial budaya l;i bangunan gedung pendidikan rp. rp. ro. m?. . bangunan gedung pelayanan kereta.tan rp. rp. rp. rp. . . bangunan gedung kebudayaan rp. rp. ro. . . bangunan gedung olahraga rp. rp. rp. rp. . . bangunan bertingkat= retribusi lantai dasar rp. . . bangunan ketinggian ret. lantai dasar rp. . . bangunan t.a.npa dinding ret. lantai dasar rp. . . . gsikeag ald aak . bangunan mesjid mushola rp. rp. rp. . bangunan gereja rp. rp. rp. . . bangunan pura rp. rp. rp. . bangunan vihara rp. rp. rp. . . bangunan.n kelenteng rp. rp. rp. . . bangunan bertingkat retribusi lantai dasar rp. . bangunan ketinggian ret. lantai dasar rp. . . bangunan tanpa dinding ret. lantai dasar rp. . . . rp. . . . biaya pengesahan gambar hunian, sosial, budaya, olahraga) biaya pengesahan gambar usaha dan khusus) biaya pengesahan gambar bangunan struktur berdiri sendiri bia pemeriksaan pengawasan bangunan biaya plang papan imb rp. . : i % . perbaikan total ret. bangunan )'% .l. perbaikan sedang ret. bangunan rl% r2. perbaikan ringan ret. bangunan ,o . rp. . . . rubah fungsi bang.= luas bang. harga dasar poef. jumlah retribusi rp. rp. perubahan bakgubak ::.: l!agunan insidentil iii direksikeet bangunan sementara dengan masa penggunaan hari rencana anggaran biaya rab) rp. rp. rp. . . . . cn2 rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. . m2. . rp. rp. rp. rp. khu sus luas ban gun bumi,ah alr gun al'f struktur berdiri elf diri i. alan setan jalan aspal selokan gruppe tanki air bak lam rabat lantai terbuka brandmuur keerrnu tpt tembok penahan tarra] ___ titan pagar teralis besi ja]an tanah koral jembatan gorong gorong ukuran gorong gorong uluran pagar tembok brandrnuur pagar tembok benteng sederhana tidak seder.han klasifikasi bangka.n jc:::::================================================================:!::::==== =====~========~======~===========t &bangunan pelengkap tar.ifhu m subjek retribusi izin trayek adalah badan yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum. pase) objek retribusi izinizin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek. bagian k.tiga retribusi izin trayek paragraf ama, obyek dan subyek retribusi lain trayek struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut: paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi lain trayek pasaprinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif metric1icara mengukur tingkat aan jasa retribusi izin trayek passi retribusi perizinan tertentu yang terutang dipungut wilayah daerah. bull pemungutan retribusi kesatu wilayah pemungutan pase) pembayaran retribusi izin angkutan dalan trayek dan tidak dalam trayek dapat dilakukan bersamaan dengan pembaharuan perpanjangan kps. pergi mobil penumpang umum satu kali perjalanan pulang rp, , end mobil bus umum satu kali perjalanan pulang pergi rp. , end izin insidentil izin trayek angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek: kapasitas tempat duduk s d orang sebesar rp. , end kapasitas tempat duduk orang sebesar rp. , end kapasitas tempat duduk s d orang sebesar rp. , end kapasitas tempat duduk diatas orang sebesar rp. , end retribusi izin trayek dihitung sesuai dengan masa berlaku skit (lima) tahun, struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikutclan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar oo oasa seem retribusi terutang menggunakan std dan didahului dengan sura.t teguran peringatan surat lain yangpati. menggunakan lain yang retribusi dipungut dengan skr tau dokumemungutan dan penagihan pase) w., kelima keberatan pasapemanfaatan paseiain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati. bupati dalam jangka waktu paling lama [enam]enam verse but dianggap dikabulkan. pas cl[ pohonan pengen bagian pem baya r an retribusi dianggap dikabulkan dan skrdlb harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama lpengembalian kelebihan pembuat jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruh.hanya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar o o (dua persen) untukditerbitkan s111at t~. quran sebagaimana dimaksud pad.a huruf kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran verse but. retribusi kedaluwarsa penagihanasa babi o (dua persen) sebulan atas ketela batan pem bayaran lele bahan pembayaran retribusi. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai bab pemeriksaan tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. yang tidak mungkin hak untuk melakukan kedaluwarsa dapat piutang retribusi ditagih lagi karena penagihanaserimaan pembayaran dan permohonan keberatansen tpeninjauan kembali tarif retribusi pasal tata cara dengan keterangan memberikan diperlukan. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan retribusi diatur peraturan pattang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan ataut wenang sesuai dengan ketentuan perahu 1c3n perundang undangan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah bab ketentuan penyidikan instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi data diberikan insentif atas dasar pencarian kinerja tertentu. pemberian insentif sebagaimana dim i insentif pemungutan desa) untuk didengar diperiksa sebagai memanggil orang keterangannya dan tersangka atau saksi;uhu bungabledenda sebagaimana dimaksud dalam merupakan penerimaan negara. pe) babseribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang terkait dengan retribusi pada: perda nomor tahun tentang tata bangunan; perda nomor tahun tentang izin trayek angkutan penumpang umum; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. babad ketentuan penutup desa), jenis retribusi jasa usaha, dan jenisijanperalihan pase) lembu daerah kabupaten bandung tahun nomor sofia nataprawira ina utama muda nip. tdt diundangkan soreang pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten bandung dadang laser tdt ditetapkan soreang pada tanggal februari bupatibandraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pase)
lan kan bupati landak provinsi kalimantan barat peraturan daerah kabupaten landak nomor tahun tentang pedoman penamaan jalan dalam wilayah kabupaten landak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak, menimbang bahwa guna mempermudah informasi tentang prasarana jalan kabupaten landak, perlu diatur penamaan jalan wilayamaan fasilitasdoman penamaan jalan dalam wilayah kabupaten landakbab maksud dan tujuan maksud pedoman penamaan jalan dalam wilayah kabupaten landak, dalam rangka menertibkan secara administrasi setiap potensi sumber daya yang ada. tujuan pedoman penamaan jalanjenis jenis jalan terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi: jalan kota kabupaten, jalan desa: bab kewenangan pemberian nama jalan setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khususditetapkan dengan peraturan bupati, bab ketentuan pemberian nama jalan setiap jalan daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap pahlawan nasional, revolusi, daerahsebagaimana dimaksud dapat pula diambil nama flora, fauna dan dan antar golongan). pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab tata cara pemberian nama jalanyang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan fasilitas jalan yang adaserta pembuatan dan pemasangan plang nama jalan akan dis lembaran daerah kabupaten landak tahun nomor
provinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten kaur nomor: tahun tentang desautusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu xiitandesa bagian kesatu pembentukan desapembentukan desa sebagaimana dimaksud dalammprakarsai pembentukkan desa,dalam memprakarsai pembentukpotensi desa, yangkan desa paling lama (dua puluh) hari setelah menerima rancangan peraturan daerahembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat batas usia minimal desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati, tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desadidikan, pemuda, wanita, dan dibahas dan disepakati dalam bentuk keputusan. dimaksud pada pati sebagai usulan perubahan jian dan verifikasi usulan kepala dimaksud pada menjadi tau menolak usulan perubahan dimana dimaksud pada daerah kepada dprd untuk bagaimana dimaksud dalam berikut ribu) jiwa atau (seribu) terselenggaranya pemerintahan saha jasa dan produksi serta 'keanekaragaman status penduduk 1masyarakat industri dan jasa, dan nan. bpd dari desa yang diubah dengan hormat dari jabatannya sesuai dengan kemampuan kelurahan berasal dari pegawai uai dengan ketentuan peraturan sumber pendapatan desa yang pemerintah daerah. pada dikelola oleh harakat berdasarkan ketentuan atus desa menjadi kelurahsen aan. perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud aya dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagi jadi kelurahan. #gamelan kelurahan menjadi desampat ribu) jiwa atau kepala keluargayang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat danyang menjadi masukrancangan peraturan daerah,pembentukkan desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa, berlaku secara mutasi mutandisdelapanp, yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada, untuk kemudianbab iii kewenangan desa desapmuatdesa adat, pengelolaan tanah ul, kesesakdapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desadalam melaksanakan kewenapat diatur dengan peraturan bupati. bab pemilihan kepala desa bagian kesatu ketentuan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang paling banyak (tiga) kali dalam (enam) tahun, dengan interval waktu paling lama (dua) tahun. pemilihan kepala despada dilakukan dengan mempertimbangkan pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan pns dilingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa. bupati membentuk panitia pemilihandistribusian logistikempatlimadan il. surat keterangan tes urine narkoba dari rumah sakit umum. membuat pernyataan fakta integral narkobaujuhdelapanpenetapan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan, panitia segera melaksanakan pemilihan ulang terhadap calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama. pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada untuk dikoordinasikan kepada panitia kecamatan dan kabupatembilpuluhberdasarkan permohonan dari kepala desa yang mencalonkan diri kembalbelasdua belastiga belasmang(lf . hambatan yang dihadapi. daftar inventarisasi dan kekayaan desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan bupati. bab kepala desa dan perangkat:(l)tigp kecamatan yang bersangkutgan. bagian keempat pemberhentian sementara kepala desa kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati walikotakepala desa dapat diatur dalam peraturan bupati. bagian kelimadalah urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud huruf dapat dibentuk oleh desa dengan memperhatikan letak wilayah dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanjayaitu bendahara dan pelaksana teknis lainnya yang ditetapkan dengan pemdes. bagian keenamidak pernah dihukum penjara dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat melakukan baik dari kepolisian: sehat jasmani dan rohani,dan usia bagi perangkat desa perpanjangan jabatan dikecualikan sepanjang belum mencapai usia (enam puluh) tahun dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan., bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa sekurang kurangnya (dua) orang calon, sebelum memberikan rekomendasi tertulis, camat mengkonsultasikan kepada bupati melalui instansi terkait, hasil konsultasi dapat dijadikan pedoman bagi camat untuk mengeluarkan rekomendasi tertulisdan pemberhentian sementarapada dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis, dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayatpemberhentian perangkat desaketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat diatur dalam peraturan bupati. bab pakaian dinas, atribut dan penghasilandapatdimaksud pada diatur dalam peraturan bupati30xper seratus) dan paling banyak 60xpemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ,,, dan dan dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. bab vii badan permusyawaratan desa bagian kesatu fungsi, hak dan kewajibanmasa keanggotaan badan permusyawaratan desa selama (enam) tahun terhitung sejak tanggalnjil, (lima) orangdarkan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwasan:s5)tigaadan permusyawaratan desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada diusulkan berdasarkan perolehan suara terbanyak keenam dari hasil pemilihan pengisian keanggotaan bpd. bagian keempat: dan penyampaian berita acara. bagian keenamprovinsi, dan pemerintapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupativibesaran dana desa setiap kabupaten ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan dana desa setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan dana desa untuk setiap desa wilayahnya: dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada setiap desa. dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari akun rsud dana desa sebagaimana dimaksud pada disalurkan oleh kabupaten kepada desa penyaluran dana desa dari akun rsud dilakukan dengan syarat: dan apbd kabupaten telah ditetapkan penyaluran dana desa dari rsud rekening kas desa dilakukan setelah apb desa ditetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana desa atass5)saran add, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan bentuk keuangan sebagaimana dimaksud pada dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah bagian ketigagian keempat70xlima,,. bagian keenam pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan apb desa setiap semester tahun berjalan dan(l)enyampaian laporan realisasi pelaksana apb desa sebagi dimaksud dalam kepala desa juga menyampaikan realisasi pelaksanaan apb desa kepada bupati ain tahun anggaran nak telah ditetapkan dengan peraturan desa. peran sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepadaperaturan bupati. bagian ketujuhsebagai pembayaran tagihan atas pemerintahan desa. kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan mendapatkan pinjaman. pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan muli: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dengan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, ketatausahaan, pela penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desi kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan sejakngelolaan kekayaan milik desa yang berkaiatu (satu) tahun. rkp desa sebagaimana dimaksud pada menurut rencana penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaayat:pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten rkp desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan s5)menjadi dasar penetapan apb desa. pemerintahanpembangunan desakabupaten masuk ikan kepada desa. lokal desa desa. lampiran apb pembangunan meningkatkan harakat desa antisipatif, ran hak asal zarusutamaan sosial dan kawasan akan dengan gerai wilayah, sarana desa kawasan perdesaan ngan rencana kan lokasipm kabupaten dan rkd kabupatenasi masyarakat desa, melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.dalam penasihat: pelaksana operasional, dan pengawas. penasihat sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat secara ex dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan kepada bum desa yang disalurkan melalui mekanisme apb desa. bagian ketiga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (l)idalam dan luar pengadilans(l)bab xbak kdi her pakaiatas ketentuan kerja sama desa sg. objek perjanjian hilang, terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atavesa pada saat peraturan desamelaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut. bab xvi ketentuan penutup pada saat peraturan desanegara republik indonesia. ditetapkan bantuan, pada tanggal, kiper bupati kur. yusril paus diundangkan bantuan, pada tanggal sumber sekretaris daerah kabupaten kaur, ce? bandar mundi,s. sos
f3 , \|o0,o0, belanja subsidi sejumlah rp. o0,o0,00, pemberian dana bergulir rp. oius.celana.249. rp. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah rp39554212rp. operasi,salinan kena dag mas halah run aaa bupati sumedang provinsi jawa baratdalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perwujudan demokrasi tingkat desa, mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik desa maka dibentuk badan permusyawaratan desa, bahw, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang badan permusyawaratan desaluas wilayah, jumlah penduduk, perempuanrw. komposisi jumlah anggota bpd sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: jumlah penduduk sampai dengan jiwa, orang anggota, jumlah penduduk dari s d jiwa, orang anggota, dan cc. jumlah penduduk lebih dari jiwa, orang anggota. jumlah calon anggota bpd dibagi sebanyak jumlah wilayah atau rw, dengan ketentuan: apabila jumlah bpd lebih banyak dari jumlah wilayah dusun atau maka untuk wilayah dusun atau dengan jumlah penduduk terbanyak mendapat calon terbanyak, dan apabila jumlah bpd lebih sedikit dari jumlah wilayah dusun atau maka untuk wilayah dusun atau dengan jumlah penduduk paling sedikit digabung wilayah terdekat, diprioritaskan bergabung dengan jumlah penduduk paling sedikit. pengisian keanggotaan bpd dilakukan berdasarkan: keterwakilan wilayah dusun atau rw, dan keterwakilan perempuan. pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan wilayah dusun ataumilihmenetapkan bakal calon anggota bpd yang memenuhi syarat sebagai calon anggota bpd. bagian ketiga pelaksanaan pemilihan bpdhasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam berita acara tentang pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan anggota bpd dengan dihampiri daftar hadir undangsehat jasmani dan rohani. pegawai negeri sipil yang akan ditetapkan menjadi anggota bpd, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam juga harus memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut: memperhatikan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai pegawai negeri sipil, dan yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya instansi induknyaterdaftar sebagai calon bupati dan atau calon wakil bupati, dan atau terdaftar dalam daftar calon sementarapengisian keanggotan bpd antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpinan bpd melalui kepala desa. pengisian keanggotaan bpd antarwaktu sebagaimana dimaksud pada karena adanya kekosongan anggota akibat meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. usulan pengisian keanggotaan bpd antarwaktu sebagaimana pada setelah memperhatikan urutan pada waktu pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang dibuktikan dengan berita acartata cara penggantian antar waktu anggota dan atau pimpinan bpd diatur dalam tata tertibpenggantian anggota dan pimpinan bpd dalam hal salah satu pimpinan bpd mengundurkan diri sebagai pimpinan bpd maka anggota bpd lainnya segera mengadakan rapat bpd untuk memilih bpd dari anggota yang ada. rapatsebagaimana dimaksud padasepul, menjadi pengurus badan usaha milik desa, pamsimas, spam, dan atau menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa. tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian bpd diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatimekanisme pengangkatan, pemberhentian, persyaratan serta hak kewajiban dan larangan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutnyelenggaraan musyawara, capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerkerja bpd dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya hubungan kerja antara bpd dengan kepala desa: bpd dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan kepala desa, dan bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. hubungan kerja antara bpd dengan lembaga kemasyarakatan: bpd merupakan mitra kerja lembaga kemasyarakatan, dan bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultdmengenai pengembangan kapasitas bpd sebagaimana dimaksud pada huruf diaturtiga) bulan yang diterima pada tahun yang bersangkutan yang ditetapkan dalam keputusan bupatisatu) bulan yang diterima pada tahun yang bersangkutan yang ditetapkan dalammengusulkan pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa, dan oo. membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan panitia pemilihan kepala desa antarwaktutentuan lebih lanjut mengenai peraturan tata tertib bpd diatur dalam peraturan bupati. bab viii forum komunikasi bpd untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, kapasitas, dan penguatan lembaga bpd dapat dibentuk forum komunikasi bpd tingkat kecamatan dan kabupaten. mekanisme pengangkatan, pemberhentian, persyaratan serta tugas dan fungsi forum komunikasi bpdgi dengan aslinya kepak bagian hukum, ujang sutisna nip. penjelasan peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa umumalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya badan permusyawaratan desa, pemerintah daerah kabupaten telah menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa. namun sehubungan dengan adanya peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan maka peraturan daerah nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa. nomor tanggal singkat tujuan laonama tanggal nomor tanggal instansi nan aan ket, pengirimtujuan urut pengiriman nomor surat ket, suratbarang jenis barang bangunan awal tanggal penghapusan bangunan akhir ket bangunan tahun tahun desa prasmanan rev das sowewon ame one mon war pemmawecar mna iso yao jai oo \|1i2 jas yaa \|as \|i6e mengetahuilah\|jenis pendidikan tanggal tanggal lengkap nip kelamin tan agama jabatan terakhir keputusan keputusan ket pengangkatan pemberhentian mengetahui tgl bulan tahun ketua bpd., sekretaris bpd .,tanggal jenis kegiatan pelaksana dan hasil ket kegiatan loo. soo mengetahui ., tgl bulan tahun ketua bpd., sekretaris bpd .,tanggal pihak penyampai yang tindaklanjut aspirasi disampaikan mengetahui ., tgl bulan tahun ketua bpd., sekretaris bpd .,looyangtoko. kabupaten .umedang nomor . tahun .tentang badan permusyawaratan desa. keputusan bupati sumedang nomor. tentang peresmian anggota bpd periode . sampai . keputusan bpd nomor. pelaksanaan musyawarah desa. cc. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. pelaksanaan kerjasama antar desa. . dll pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. pelaksanaan evaluasi lipidttd dony ahmad munir salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian ujang sutisna nip.
3e\| \|3e ella 2e)koya timur dan kelurahan koya barat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jayapura, menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat kampung koya timur dan kampung koya barat, serta dalam rangkaperlu dilaksanakan pembentukan kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat: bahwa dengan memperhatikan kondisi perkembangan masyarakat kampung koya timur dan kampung koya barat telah menunjukkan ciri ciri masyarakat yang bersifat heterogen, sehingga perlu ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan,kelurahan koya timur dan kelurahan koya baratnbab pembentukan kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat tujuan pembentukan kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat adalah dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelayanankampung koya timur dan kampung koya barat telah memenuhi persyaratan, sehingga telah dibentuk menjadi kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat. pembentukan kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat yaitu telah mencapai lebih dari kepala keluarga atau jiwa, faktor luas wilayah yaitu telah mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat: faktor letak: yang memadai: faktor sarana dan prasarana yaitu: faktor kondisi sosial budaya yaitu masyarakat heterogen. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada pembentukan kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat juga memperhatikan perkembangan ciri ciri warga masyarakatnya, antara lain majemuk, dinamis, cc. kritis kehidupan ekonominya secara mayoritas sudah berpola kehidupan kota. dengan ditetapkan perubahan status kampung koya timur dan kampung koya barat menjadi kelurahan koya timur dan kelurahan koya baratseluruh kekayaan dan sumber sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah kampung koya timur dan kampung koya barat dengan berubahnya status kampung menjadi kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat, diserahkan dan menjadi milik pemerintah kotwilayah kelurahan koya timur dan kelurahan koya barat wilayah kelurahan koya timur adalah meliputi seluruh wilayah kampung koya timur. wilayah kelurahan koya barat adalah meliputi seluruh wilayah kampung koyaehuntuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang daerah sebagai aset kekayaan milik pemerintah daerah kota jayapura wajib dipelihara dan dipergunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat: bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan barang daerah dapat juga digunakan atau dipakai oleh masyarakat dengan dikenakan pungutan retribusi pemakaian barang daerah: bahwa paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sekaligus kewenangan untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui retribusi pemakaian barang daerahmadya daerah tingkat jayapura lembaran negara,pemakaicap ttd drs. kamu, diundangkan jayapura pada tanggal oktober sekretaris daerah kota jayapura, cap ttd drs. t.h. pasaribu,makaian barang daerah i. umum barang negara atau daerah berupa tanah maupun bangunan perlu dikelola secara baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. berdasarkrupakan wujud kewenangan desentralisasi, sehingga barang daerah merupakan salah satu jenis retribusi daerah kota jayapura. barang daerah yang dimiliki oleh pemerintah kota jayapura apabila ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi obyek pendapatan daerah yang cukup potensial. dengan ditetapkan peraturan daerah kota jayapura tentang retribusi pemakaian barang daerah, diharapkan pendapatan retribusi dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung penyediaan dana untuk kelancaran pembangunanbesarnya retribusi terutang contoh akan menggunakan gedung kantor walikota jayapura selama hari dengan fasilitas pemakaian seperangkat sound system, kursi, kursi nova. retribusi berhutang dapat dihitung sebagai berikut aula mine hole rp. rp. kursi, kursi nova, sound system rp. rp. jumlah rp. jasa pelayanan rp. rp. retribusi berhutang rp. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah karcis, kupon dan kartu tanda pembayaran retribusiialah walikota jayapura. barang daerah adalah semua kekayaan daerah,gota jayapurbarang daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian barang daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerah, pemakaian alat alat uji dibidang pekerjaan umum, pertambangan, perdaganganbarang daerah dipungut retribusi sebagai pemakaian atas barang daerah. obyek retribusi adalah pembayaran pemberian hak pemakaian barang daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi: pemakaian tanah: pemakaian bangunan, cc. pemakaian ruangan pesta pertemuan: pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerah: mobil ambulance mobil jenazah, pemakaian barang daerah lainnya. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh hak untuk menggunakan barang daerah. bab iii golongan retribusi retribusi pemakaian barangvolume dan jangka waktu pemakaian barang daerahrientasi secara dan sesuai dengan harga pasar. bab struktur dan besarnya tarif tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis barang daerah yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian. besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku wilayah daerah atau sekitarnya.aktivpendek, menengah dan menjaga panjang yang meliputi angsuran dan bunga jaminan, nilai sewa tanah dan bangunan sertatruktur dan besarnya tarif dimaksud dan ditetapkan sebagai berikut instansi obyek tarif bar www bagian umum gedung kantor walikota jayapura setda kota aula mine hole rp. , sekali pakai jayapura ruang rapat lantai rp. , sekali pakai ruang rapat lantai iii rp. sekali pakai kursi, kursi sofa. sound system rp. , sekali pakai gedung kantin samping kantor walikota rp. , bulan jayapura gedung koperasi dalam kantor rp. bulan walikota jayapura kendaraan bus luar wilayah kota jayapura rp. , sekali pakai dalam pusat kota jayapura rp. , sekali pakai dalam wilayah kota rp. sekali pakai lapangan tennis rp. , hari dinas pariwisata sepeda air buah rp. , jam sepeda seni dan speed boat jam budaya kota jayapura aro dinas tata kota mesin las listrik rp. hari dan pertamanan pompa air rp. hari kota jayapura chin saw rp. hari tangga aluminium rp. , hari dinas informasi mobil calling rp. hari dan komunikasi kota jayapura dinas pekerjaan eskalator generasi dt7) merek rp. jam umum kota kimetsu jayapura eskalator mini merek kimetsu rp. , jam dump truck dalam wilayah kota jayapura rp. , ret luar wilayah kota jayapura rp. , ret dinas kebersihan dan eskalator loader besar merek ferme rp. hari pemakaman mobil jenazah kota jayapura dalam wilayah kota jayapura rp. , sekali pakai luar wilayah kota jayapura rp. , sekali pakai bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kota jayapura sebagai tempat pelayanan pemakaian barang daeraholeh walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan perjanjian dengan pemakaatau pemakaian barang daerah diatur oleh walikota atau pejabat yang ditunjukdimaksudharus memberikan keputusan. apabila jangka waktu dimaksuddimaksuddimaksud adalah:
peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang retribusi labelkelancaran fungsi pengawasan dan terbitnya penjualan dan peredaran minuman beralkohol wilayah kabupaten murung raya, perlu diatur dengan pencantuman label yang sah pada setiap botol, kaleng dan kemasan lainnya bagi minuman beralkohol yang beredar diperjualbelikan dalam wilayah kabupaten murung raya bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf atas, dipandangretribusi label penjualan minuman beralkohollabel penjualan minuman beralkohol kabupaten murung raya. retribusi label penjualan minuman beralkohol babidinas pendapatan daerah, adalah dinas pendapatan kabupaten murung raya kas daerah, adalah kas pemerintah kabupaten murung rayalabel adalah selembar kertas yang bernilai nominal yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan bentuk ukuran dan tarif yang telah ditetapkan, dipergunakan untuk pengawasan, pengendalian dan pengaturan atas peredaran minuman beralkohol kabupaten murung raya, minuman beralkohol, adalah semua jenis minuman beralkohol yang terdaftar resmi terbagi dalam (tiga) golongan yaitu golongan yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (c, hs5 oh)wajib retribusi, surat pemberitahuan retribusi daerah, menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, retribusi label penjualan minuman beralkohol surat setoran retribusi daerahsurat ketetapan retribusi daerah kurang bayarkurang bayar disingkat skrdlb, adalah surat ketetapan retribusketetapan retribusi daerah nihiltidak terutang dan tidak ada kredit retribusi masa retribusi,label penjualan minuman beralkohol, dipungut retribusi atas setiap jenis minuman beralkohol kabupaten murung raya. retribusi label penjualan minuman beralkohol (d) objek retribusi label penjualan minuman beralkohol, adalah setiap minuman beralkohol yang dijual atau beredar dalam daerah harus menggunakan label penjualan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas pendapatan daerah, label sebagaimana dimaksud pada wajib dipasang atau ditempel pada tutup kemasan, baik yang berbentuk botol atau kaleng maupun kemasan lainnya. (d0) subjek retribusi label penjualan minuman beralkohol, adalah badan atau para penyalur pengecer atau para pedagang yang menjual mengejar minuman beralkohol subjek retribusi label penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada adalah penanggung jawab retribusi pemasangan label pada kemasan minuman beralkohol disesuaikan dengan golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada angka dengan warna sebagai berikut golongan adalah label berseri dengan warna hijau muda golongan adalah label berseri dengan warna kuning muda golongan adalah label berseri dengan warna merah muda bentuk, ukuran dan redaksi label ditetapkan oleh bupati. bab iii golongan retribusi retribusi labelizin tingkat penggunaan jin ditetapkan berdasarkan kadar etanol. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi (d0) prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi label penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan jasa yang diberikan, pembinaan dan pengendalian. retribusi label penjualan minuman beralkohol bab struktur dan besarnya tarif retribusi (d0) struktur tarif retribusi label penjualan minuman beralkohol digolongkan berdasarkan besarnya kandungan kadar etanol besarnya tarif retribusi label penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut golongan lembaran botol kaleng sebesar rp. tiga ribu lima ratus rupiah) golongan lembaran botol kaleng sebesar rp. empat ribu rupiah) golongan lembaran botol kaleng sebesar rp. lima ribu rupiah) bab wilayah pemungutan retribusi label penjualan minuman beralkohol yang terutang dipungut dalam daerah. bab vii masa dan saat retribusi terutang masa retribusi label penjualan minuman beralkohol adalah jangka waktu pengenaan label yang lamanya (satu) bulan taklim sejak minuman beralkohol diterima. saat terulangnya retribusi label penjualan minuman beralkohol adalah pada saat diterbitkannya skr. bab tata cara pendaftaran (d0) wajib retribusi label penjualan minuman beralkohol diwajiban ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk. retribusi label penjualan minuman beralkohol bab penetapan retribusi (dl) berdasarkan sport sebagaimana dimaksud pada ditetapkan retribusi label penjualan minuman beralkohol terutang dengan menerbitkan skrpejabat yang ditunjuk. bab tata cara pemungutan (dl) pemungutan tidak dapat digolongkan. tingkat penggunaan ijin ditetapkan berdasarkan kadar etanol retribusi label penjualan minuman beralkohol(dl) pembayaran retribusi label penjualan minuman beralkohol yang terutang harus dilunasi sekaligus retribusi label penjualan minuman beralkohol yang terutang harus dan tempat pembayaran retribusi label penjualan minuman beralkohol diatur dengan keputusan bupati. bab xiii tata cara penagihan (d0) retribusi label penjualan minuman beralkoholatau instansi lainnya yang ditunjukretribusi label penjualan minuman beralkohol bab xiv keberatan (d0) wajib retribusi label penjualan minuman beralkohollabel penjualan minuman beralkoholkkeputusan bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,d0) atas kelebihan pembayaran retribusi label penjualan minuman beralkohol, wajib retribusi dapat mengajukan permohonretribusi label penjualan minuman beralkoholmembayarlabel penjualan minuman beralkohol diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan: permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi label penjualan minuman beralkohol disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatatlabel penjualan minuman beralkohollabel penjualan minuman beralkohol label penjualan minuman beralkohol pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi label penjualan minuman beralkohollabel penjualan minuman beralkohol ditetapkan oleh bupati. retribusi label penjualan minuman beralkohol bab xvii kadaluwarsa penagihan (d0) hak untuk melakukan penagihan retribusi label penjualan minuman beralkoholwajiban dan larangan (dl) setiap penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol pemegang jin diwajibkan setiap mendatangkan minuman beralkohol, jam melaporkan jumlah banyaknya minuman beralkohol sesuai dengan golongan jenisnya, dan membayar retribusi tepat pada waktunya. setiap penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol pemegang izin dilarang: mengedarkan menjual minuman beralkohol tanpa label dan mengedarkan menjual golongan jenis minuman beralkohol selain dari yang telah ditentukan. bab xix sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi label penjualan minuman beralkohol tidak membayar kewajiban retribusinyretribusi label penjualan minuman beralkoholretribusi label penjualan minuman beralkohollabel penjualan minuman beralkohol
apk ' . peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang pajak penerangan jalpenerangan jalan.ungutan pajak penerangan jal tenaga listrik bukan pln adalah usaha yang dilakukan oleh pribadi atau badan dalam hal pengadaan tenaga listrik untuk pelayanan umum maupun industrimber pajak (dl)dl)biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh ditetapkan dengan rekening listrik, dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan pln dengan tidak dipungut bayaranpln, khusus untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar (tiga puluh persen). tarian bukan pln keperluan bukan untuk industri sebesar adalah (enam persen). penggunaan tenaga listrik yang berasal dari pln dan bukan pln keperluan untuk industri adalah sebesar (lima persen)dl)dan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyatdisampaikan kepada dewan perwakilmh nip. o11 lembaran daerah kabupaten sukamara. tahun nomor seri
r3: peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang ijin usaha pemanfaatanberdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kehutanankonservasi alamanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas, maka dipandang perlu menetapkan ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunpemanfaatanlingkungan hidup adalah dinas lingkungan hidupdaerah kabupaten murung raya. hasil hutan adalah benda benda dan non yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis yang berasal dari hutan serta jasa yang berasal dari hutan. hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang berasal dari hutan dan dapat dimanfaatkan dari keberadaannya untuk kepentingan ekonomi. hasil perkebunan adalah hasil perkebunan rakyat berupa karet, rotan, coklat dan kelapa sawit dan lain lain. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu. ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang selanjutnya disingkat tuphhbkhp adalah ijin untuk mengambil dan atau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan atau hasil perkebunan menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin. pungutan daerah atas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh pemerintah kabupaten murung raya, untuk mengambil dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan sebagai pendapatan asli daerah pad) kabupaten murung rayaijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan dapat diberikan. bab areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan (l) setiap uphhbkhp wajib memiliki ijin dari bupati. areal hutan yang dapat dimohon untuk iuphhbkehp adalah kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi atau hutan produksi yang dapat dikonversikan. tidak dibebani hak hak lain. yang sejenis. areal hph yang jangka waktu perizinannya telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diserahkan kembali kepada pemerintah daerah atau dicabut izinnya karena sanksi yang dijatuhkan. tuphhbkehp diberikan oleh bupati untuk jangka waktu (tiga) tahun atas areal minimal (sepuluh) hektar dan maksimal (seribu) hektar. tuphhbkhp sebagaimana dimaksud pada ini, dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan (dl) tuphhbkhp untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan diberikan kepada perorangan badan sebagaimana dimaksud pada butir dengan mengajukan permohonan kepada bupati dilengkapi dengan proposal dan peta lokasi skala yang disahkan oleh dinas kehutanan dan perkebunan. pemohon ijin wajib membuat tata batas areal, survei potensi dan amdal serta melaporkan hasilnya kepada bupati dengan memberikan tembusan kepada dinas kehutanan dan perkebunan. tata cara pemberian iuphhbkhp diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. pemegang ijin wajib membuat rencana kerja iuphhbkehp yang terdiri dari rencana kerja tahun rencana kerja tahunan (rkt). rencana kerja tahun disahkan oleh bupati. rkt disyahkan oleh kepala dinas kehutanan dan perkebunan. penyusunan rkl dan rkt berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. bab pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan (d) iuphhbkhp untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ijin. tuphhbkhp tidak dapat dipindah tanganan dalam bentuk apapun. pemegang iuphhbkehp tidak diperbolehkan mengambil hasil hutan lainnya luar yang telah ditentukan dan mengambil hasil hutan diluar lokasi yang telah ditentukan dalam ijin. jenis uphhbkhp meliputi antara lain usaha pemanfaatan rotan usaha pemanfaatan gaharu usaha pemanfaatan getah getaran usaha pemanfaatan buah tengkawang usaha pemanfaatan damar usaha pemanfaatan arang usaha pemanfaatan kulit kayu usaha pemanfaatan bambu usaha pemanfaatan bahan tikar j . usaha pemanfaatan sirap usaha pemanfaatan lilin tawon il. usaha pemanfaatan sagu usaha pemanfaatan ijuk usaha pemanfaatan madu usaha pemanfaatan akar tunjuk langit dan p . usaha pemanfaatan kulit reptil. jenis usaha pemanfaatan, pengumpulan dan pengolahan hasil perkebunan antara lain usaha pemanfaatan, pengumpulan dan pengolahan rotan serta kelapa sawit, kopi, coklat dan lain lain yang merupakan hasil budidaya usaha pemanfaatan karet. bab peredaran hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan (l) peredaran hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan dari suatu lokasi iuphhbkhp tempat tujuan lainnya dalam rangka pemanfaatan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan. pemilik hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang berasal dari iuphhbkhp yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan hasil hutan bukan kayu kepada kepala dinas kehutanan dan perkebunan setempat, untuk proses dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap hasil hutan bukan kayu yang akan diangkut dari lokasi iuphhbkhp tempat atau tujuan lainnya dalam rangka pemanfaatan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan harus disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan hasil perkebunan susah). tata cara pengangkutan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan serta pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur tata usaha hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang berlaku. bab kewajiban pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan jl) melaporkan realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan setiap bulan kepada kepala dinas kehutanan dan perkebunan yang temuannya disampaikan kepada bupati. melaksanakan permudaan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan. pemegang iuphhbkhp wajib melakukan pemberdayaan masyarakat dalam dan sekitar hutan. bab vii biaya pungutan (dl) kepada penerima tiuphhbkhp dikenakan pungutan daerah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd yang dilakukan sekali pada saat ijin diterbitkan sebagai pendapatan asli daerah pad). kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar (lima persen) dari realisasi biaya pemungutan. besarnya biaya pungutan sebagaimana dimaksud ini, dapat ditinjau kembali pada setiap (enam) bulan. seluruh hasil pungutan iuphhbkhp disetorkan pada kas daerah secara bruto dengan tembusan bukti setoran disampaikan kepada dinas pendapatan daerah. bab viii pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pemegang iuphhbkhp pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala dinas kehutanan dan perkebunan beserta aparat bawahannya secara teknis operasional sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. bab harusnya ijin tuphhbkhp hapus karena masa berlaku ijin telah berakhir diserahkan kembali kepada pemerintah daerah sebelum masa berlaku berakhir pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan yang nyata lapangan berturut turut selama jangka waktu (satu) tahun dan jin dicabut karena pemegang ijin melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan pidana (l) barang siapa dengan sengaja memindahtangankan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan kepada pihak lain dalam bentuk apapun menggunakan dokumen angkutan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang telah habis masa berlakunya isi dokumen tidak sesuai dengan fisik hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang diangkut mengangkut hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku memungut hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan dan hasil perkebunan diluar ijin yang telah ditentukan tidak membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan. perbuatan sebagaimana dimaksud huruf dan adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi penghentian pelayanan cc. pencabutan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebundalam yaitu pemegang ijin tidak melunasi turun kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab ketentuan penyidikan (dl) selain pejabat penyidik polri, pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn) tertentu lingkungan pemerintah daerah kabupaten murung raya yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan kehutanan diberikanini, adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu sekurang kurangnya berpangkat penata muda golongan ruang iii a memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnydibanggakan menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam koordinasi dan pengawasan penyidik polri sesuai kitab undang undang hukum acara pidana membuat dan menanda tangani berita acaraxii"sayaka sean be. berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun bahwa bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten bogopenghasilan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada meliputi penghasilmeliputi tunjangandengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, beberapa ketentuan yangarus mengikuti dan selaras dengan undang undang nomor tahun tersebut. hal ini dinyatakan dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun yang merupakan bukti proses penyelarasan materi peraturan pemerintah nomor tahun dengan undang undang nomor tahun implikasinya, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd kabupaten bogor, yang diatur berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun yang pembentukannya didasarkan pada peraturan pemerintah nomor tahun harus pula mengikuti . mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun dengan demikian,prd kabupaten bogor, merupakan keniscayaan yang mutlak harus dilakukan, sebagai konsistensi pemerintah kabupaten bogor terhadap sistem hukum nasional. ii. demi angka cukup jelas.angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. jenis belanja dimaksud yaitudan jabatan: belanja.:, baik dalam daerah maupun luar daerah, yang besarnya ditetapkan oleh bupati. belanja pemeliharaan, antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dprd, rumah jabatan pimpinan dprd, rumah dinas anggota dprd, dan kendaraan dinas pimpinan dprd: dan belanja modal,.yang diatur... (l)satu) pasang dalam (lima) tahun atau (satu) masa jabatan: dan pakaian dinas harian lengkap tangan panjang,, dengan, kunjungan kerja:dan belanja penunjang kegiatan dprd yang diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat dprd. belanjaizin usaha perkebun, oleh karena itu para pengusaha perkebunan perlu memberikan partisipasinya untuk pembangunan daerah berupa retribusi izi peraturan daerah propinsi kalimantan tengah nomor tahun tentang pengusahaan perkebunan lembaran daerah propinsi kalimantan tengah tahun nomor seri fe)izin usaha pemanfaatanbizin usahapetugas pemungut adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang pemungutan daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlakurorangan adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan izin usaha perkebunperkebunan adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. analisis mengenai dampak lingkungan selanjutnya disingkat dengan amdal. upaya kelola lingkungan upaya pemantauan lingkungan selanjutnya disingkat dengan ukl upl. retribusi izin usaha perkebunan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh pemerintah kabupaten murung raya kepada perorangan, koperasi, bumn, bumi atau badan usaha lainnya sebagai pendapatan asli daerah pad) kabupaten murung raya. penyidik tindak pidana bidang iuranretribusi izin usaha perkebunan dalam peraturan daerah ini nama retribusi izin usaha perkebunan adalah pungutan terhadap pribadi atau badan yang memperoleh hak izin usaha perkebunan. obyek retribusi izin usaha perkebunan adalah areal izin usaha perkebunan. subyek adalah pribadi atau badan hukum yang diberikan izin usaha perkebunan wilayah kabupaten murung raya. bab iii penggolongan retribusi retribusi izin perkebunan golongkan sebagai retribusi per izinkan tertentu. bab perizinan izin usaha perkebunan diberikan kepada perorangan, koperasi, bumn, bumi, badan usaha milik swasta. (l). izin usaha perkebunan peroleh dengan pemohondengan surat permohonan tertulis diatas materai rp. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum, fotokopi ktp pemohon, rekomendasi dari instansi terkait, fas foto ukuran 3x4 sebanyak lembar, peta site lokasi (kawasan yang disesuaikan dengan peruntukan lokasi), setelah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada dan pemohon terlebih dahulu menyampaikan dokumen amdal atau ukl upl sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk dilakukan penilaian. izin diberikan oleh bupati setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada dengan terlebih dahulu dipresentasikan. apabila persyaratan persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini, ada yang tidak sesuai maka izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dicabut oleh bupati. bab masa berlaku izin (d0) jangka waktu berlakunya izin perkebunan adalah selama (lima) tahun dengan kewajiban melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap (satu) tahun sekali. izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang kembali daftar ulang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. bila mana pemegang izin usaha perkebunan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka pemegang izin wajib mengembalikan izin dimaksud kepada bupati dengan melampirkan laporan seluruh tahapan kegiatannya serta permasalahan yang dihadapi. izin usaha perkebuntanaman yang disahkannya tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada bupati: tidak melaksanakan pendaftaran ulang, kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bab prinsip dan sasaran dalam retribusi izin usaha perkebunan prinsip dan sasaran dalam retribusi izin usaha perkebunan didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau badan hukum dalam pembangunan daerah. bab vii besarnya retribusi izin usaha perkebunan jl). besarnya retribusi izin usaha perkebunan adalah hektar sampai dengan hektar adalah rp. hektar diatas hektar sampai dengan hektar adalah rp. hektar besarnya biaya perpanjangan daftar ulang adalah sebagai berikut hektar sampai dengan hektar adalah (satu) per mil dari pembayaran retribusi terdahulu: diatas hektar sampai dengan hektar adalah (satu) per mil dari pembayaran retribusi terdahulu, (dl). pembayaran retribusi izin usaha perkebunan harus dibayar lunas sekaligus. retribusi izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada dibayar pada saat penyerahan izin dimaksud kepada pemohon. (l). retribusi izin usaha perkebunan dibayar melalui bendaharawan pembantu penerima pada dinas kehutanan dan perkebunan. bendaharawan pembantu penerima sebagaimana dimaksud pada menyetorkan seluruh pungutan retribusi izin usaha perkebunan pada kas daerah dan menyampaikan bukti setoran pada bendaharawan penerima dinas pendapatan daerah. bab viii wilayah pemungutan retribusi izin usaha perkebunan dipungut wilayah pemungutan daerah tempat izin diberikan. bab ketentuan penyidikan (d0) penyidik pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah pada berwenanglainnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya. babmaksud pada tindak pidana yang mengakibatkan perubahan dan atau pengrusakan fungsi kawasan selain yang telah ditentukan diancam pidana sesuai deng( rapvpaten batan kya pemerintah kabupaten sintangintang, menimbang bahwa dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah maka organisasi dan tata kerja pemerintah desa perlu ditata kembali, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun. tentang., bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf dan huruf atas,, yang dimaksud dengancamat adalah camat seusun . dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa:urusan kepala urusan dan kepala dusun, bab susunan organisasi pemerintah desapada huruf terdiri atas sekretaris desa: perangkat desa lainnya yaitu: sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan: dan dan kewajibanberdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama bpd: mengajukan .hati9g.dua sekretariat desa sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa. sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat desa lainnya. dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada sekretaris desa bertanggungjawab kepada kepala desa. apabila sekretaris desa berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris desa dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh kepala desa. sekretaris desa diangkat untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada peraturan daerah ini, sekretaris desa mempunyai fungsi: melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa: melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan pelaporan, melaksanakan urusan keuangan, urusan administrasi umum dan membina pelayanan teknis ataupun administrasi kepada seluruh perangkat desa, cc.membantu kepala desa dalam penyusunan program kerja tahunan desa. anggaran pendapatan dan belanja desa, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala desa dan administrasi peiaporannya, melaksanakan tugas tugas lain yang diserahkan oleh kepala desa. bagian . bagian ketiga pelaksana teknis lapangan pelaksana teknis lapangan adalah unsur staf pada sekretariat desa yang terdiri dari (tiga) urusan yaitu: urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat: urusan ekonomi dan pembangunan: urusan umum dan keuangan: masing masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas menyusun rencana pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi menyusun rencana dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum: menyusun rencana dan menyampaikan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat: cc. menyusun program, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan administrasi bidang pemerintah, ketentraman dan ketertiban: membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak retribusi dan pendapatan lain lain: menyusun program dan administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil, menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyuluh: menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan bahan rapat badan permusyawaratan desa: menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian dibidang kesejahteraan rakyat: menyusun. menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan pendidikan masyarakat: menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infak, shadagah dan kegiatan yang bersifat sosial: menyusun program dan melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan nasional, melaksanakan tugas layang diberikan oleh kepala despembangunan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ini, urusan pembangunan mempunyai fungsi: menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan desa: menyusun program dan melakukan bimbingan bidang perekonomian, distribusi dan produksi: cc. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pengadministrasian bidang perekonomian dan pembangunan:an pembangunan: menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksaan pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desa: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. urusan umum dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, aparat desa, perlengkapan dan rumah tangga serta urusan keuangan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ini, urusan umum dan keuangan mempunyai fungsi menyusun program dan menyelenggarakan tata usaha kantor, menyusun program dan menyelenggarakan surat menyurat: cc. menyusun program dan melakukan pengadministrasian acara rapat serta kegiatan desa yang bersifat resmi: menyusun program dan melakukan pengadministrasian aparat pemerintah desa: menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi desa: menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa: mengurus dan membayar gaji aparat desa: mengurus pembukuan keuangan desa: i. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah keluarkan: mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang keuangan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. bagian keempat unsur kewilayahan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah unsur pembantu kepala desa wilayah bagian desa. unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada adalah kepala dusun atau disebut dengan nama lain. . pasai kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa dalam wilayah kerjanya sesuai peraturan yang berlaku. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada peraturan daerah ini, kepala dusun mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas kepala desacc. melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa: membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga: membina dan meningkatkan swadaya gotong royong: melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintah: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. bab hubungan kerja hubungan kerja perangkat desa dengan kepala desa bersifat struktural hierarkis. hubungan kerja antar perangkat desa lainnya bersifat koordinatif. hubungan kerja kepala desa dengan bpd bersifat konsultatif koordinatif. hubungan kerja perangkat desa dengan bpd adalah hubungan tidak langsung non hierarkis. hubungan kerja perangkat desa lainnya dengan sekretaris desa bersifat konsultatif koordinatif. hubungan kerja kepala desa dengan sekretaris desa bersifat struktural hierarkis tidak langsung. hubungan kerja pemerintah desa dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinatif dan teknis fungsional. hubungan kerja pemerintah desa dengan camat bersifat pembinaan, pengawasan dan fasilitasi. hubungan kerja pemerintah desa dengan instansi vertikal bersifat hubungan tidak langsung non hierarkis. hubungan kerja pemerintah desa dengan masyarakat baik perorangan maupun lembaga kemasyarakatan bersifat langsung. bab . bab tata kerja kepala bawahannya sekretaris desa dan perangkatsekretaris desa dan perangkat desa wajib mematuhi petunjuk petunjuk serta bertanggung jawab kepada kepala desa. dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, sekretaris desa dan perangkat desa berkewajiban untuk memberikan saran saran dan pertimbangan kepada kepala desa. bab pejabat yang mewakili dalam hal kepala desa berhalangan dalam hal kepala desa berhalangan sementarasebagaimana dimaksud maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban kepala desa dijalankan oleh salah seorang kepala urusan. dalam hal kepala desa berhalangan tetap maka sekretaris desa ditunjuk sebagai pelaksana tugas plt) menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan bpd sampai diangkatnya penjabat kepala desa. bagi kepala desa yang tidak dapat menjalankan fungsi, tugas wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai (enam) bulan berturut turut, bupati menetapkan penjabat kepala desa berdasarkan usulan bpd. apabilanya maka atas usul rpdenjabat kepala desa bersama bpd mempersiapkan pemilihan kepala desa. bab vii ketentuan peralihan sekretarisditetapkan sekretaris desa yang diangkat dari pegawai negeri sipil. perangkat desa lainny. bab vii!sintang nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dinyatakan dicabut dnovember bupati sintang, ttd milton diundangkan sintang pada penata tingkat nip. penjelasan atas beratkan kepada daerah daerah.sebagai revisi undang undang nomor tahunditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang, sekurang kurangnya memuat antara lain: tata cara penyusunan struktur organisasi, perangkat: tugas dan fungsi, serta hubungan kerja. susunan organisasi pemerintah desa tersebut atas ditetapkan melalui peraturan desa. dalam rangka pengawasan, peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sampaikan kepada pemerintah kabupaten selambat lambattentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang undangan yang berlakusekretaris desa sebagaimana dimaksud harus cukupjelas.bersifat struktural hierarkis adalah perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa, dengan demikian perangkat desa lainnya adalah bawahan langsung kepala desa. yang dimaksud dengan bersifat koordinatif adalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, perangkat desa lainnya dapat bekerjasama satu sama lain. yang dimaksud dengan bersifat konsultatif koordinatif adalah dalam hal meminta persetujuan, pertimbangan dan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatanbpd, melalui kepala desa mengenai bidang tugas yang diembannya dan karakteristik kewilayahan. pemberian keterangan atau informasi yang diberikan oleh perangkat desa kepada bpd lebih merupakan pemberian keterangan yang bersifat melengkapi tugas tugas bpd dalam penetapan peraturan desa dan atau dokumen lainnya yang sejenis telah dijelaskan pada . yang dimaksud dengan struktural hierarkis tidak langsung adalah sekretaris desa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya dalam bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. namun dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya selaku pns diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan tentang pns. yang dimaksud dengan bersifat koordinatif dan teknis fungsional adalah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten pada wilayah desa yang bersangkutan. yang dimaksud dengan bersifat fasilitasi adalah kepala desa dalam melaksanakan tugasnya selain memberikan pertanggung jawaban kepada bpd, juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui camat. dengan demikian camat dengan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan fasilitasi kepada pemerintah desainstansi vertikal sebagaimana dimaksud, melalui kepala desa mengenai bidang tugas yang diembannya dan karakteristik kewilayahan cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukupjelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelasnovember tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa bagan susunan organisasi pemerintah desa (nana awan bupati sintang, milton crosby war.
wae rang pemerintah kabupaten murung raya peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang organisasi tata kerja inspektorat kabupateantara lain mempertegas kedudukan, tugas dan fungsi aparat pengawatata kerja inspektorat kabupateporan keuangan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah serta dengan lembaga sekretariat dprd lembaran negara republik indonesiorganisasi tata kerja inspektorat kabupatenmurung rayaparat pengawasan intern pemerintah adalah inspektorat jenderal departemen, aparat pengawasan menteri negara, aparat pengawasan lembaga pengawasan pemerintah non departemen, inspektorat propinsi dan inspektorat kabupatedari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu desa adalah sebagaimana disebut dalam angka undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bab struktur organisasi kedudukan (d) inspektorat kabupaten adalah unsur perangkat daerah kabupaten bidang pengawasan inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang inspektur kabupaten (l) inspektorat kabupaten dalam pelaksanaan tugas operasional bertanggung jawab kepada bupati inspektorat kabupaten pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten tugas (l). inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintah desa daerah kabupaten fungsi untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana tersebut inspektorat kabupaten menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya melalui pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa perangkat daerah kabupate desa. struktur organisasi untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, inspektorat kabupaten terdiri dari sekretariat inspektorat kabupaten, bidang bidang ii, bidang iii, dan kelompok jabatan fungsional. (l). sekretariat inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu inspektorat kabupaten dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan, kepegawaian tata usaha dan kepegawaian. bidang dipimpin oleh seorang kapalurusan pemerintahan kabupaten bidangkecamatan bidang iiiilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan pelaksanaan urusan pemerintah desa kelompok jabatan fungsionalorat propinsi. bab iii tata kerja pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten murung raya sebagaimana dimaksud dalam (lima berpedoman pada norma norma sebagai berikut obyektif, profesional, independen, dan tidak mencari cari kesalahan mendidik dan dinamis. jl). kebijakan pengawasan daerah kabupaten ditetapkan tiap awal tahun anggaran oleh bupati atas usul inspektur kabupaten dan mengacu pada kebijakan pengawasan nasional rencana kerja pengawasan tahunan inspektorat kabupaten setiap tahun ditetapkan oleh inspektorat kabupaten setelah berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah termasuk dalamnya inspektorat kabupaten wilayah pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten oleh aparat pengawas intern dikoordinasikan oleh inspektur kabupaten (l). dalam membantu bupati selaku kepala daerah inspektorat kabupaten wajib melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi dalam pelaksanaan tugas inspektur kabupaten bupati melaporkan langsung hasil pengawasan desa (l). terhadap laporan inspektur kabupaten atas pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten,kabupaten (l). pimpinan unit satuan kerja perangkat pemerintah kabupaten wajib melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh inspektorat provinsi bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut atas yang disampaikan oleh inspektorat propinsi (dl). wakil bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah wilayahnya inspektur kabupaten (d). inspektur kabupaten setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan wilayahnya kepada bupati bupati menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pengawasan daerah kabupaten bersamaan dengan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bupati menyampaikan laporan kepada gubernur melalui inspektur tentang penyelenggaraan pengawasan tahunan paling lambat tiga bulan setelah menerima laporan dari inspektur kabupaten bab ketentuan peralihan (l) seluruh dokumen dan asset yang dimiliki oleh badan pengawas daerah kabupaten murung raya terdahulu, beralih kepemilikan dan pengelolaannya kepada inspektorat kabupaten murung raya seluruh dokumen terdahulu yang bertuliskan badan pengawas daerah kabupaten murung raya dibaca inspektorat kabupaten murung raya bab ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka pada ddipan bupati simeulue provinsi aceh peraturan bupati simeulue nomor tahunserta untuk menunjang operasional dan produksi air pada perusahaan daerah air minum tirta melawan kabupaten simeulue tahun anggaran perlu memberikan subsidi pada perusahaan daerah air minum tirta melawan, bahwa pemberian subsidi pemerintah kabupaten simeulue berasal dari anggaran pendapatan belanja kabupaten simeuluemengingat:o o@akdaerah kabupaten simeulue tahun anggaran lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor peraturan bupati simeulue nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kabupaten simeulue tahun anggaran berita daerah kabupaten simeulue tahun nomor memutuskanab i. scanned cam scannersimeulue. bupati adalah bupati simeulue. perusahaan daerah air minum tirta melawan yang selanjutnya disebut dam tirta melawan adalah perusahaan daerah air minum tirta melawansimeuluesubsidi adalah alokasi anggaran yang berikan oleh pemerintah kabupaten kepada dam yang bertujuan untuk membantu biaya pengelolaan ataab maksud dan tujuan maksud pemberian subsidi kepada dam tirta melawan yaitu untuk mengupayakan dan memaksimalkan penyelengaraan sistem penyediaan air minum yang sehat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dan terjangkau. tujuan pemberian subsidi guna mengupayakan dan memaksimalkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang sehat sebagaimana dimaksud pada yaitu untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery). bab iil. scanned cam scanner (simeulue tahun anggaran nilai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp. (satu milyar rupiah). penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada. pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya pada dam tirta melawan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. bab tarif bersubsidi bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup tarif bersubsidi meliputi tarif bersubsidi dan jangka waktu pemberlakuan kelompok pelanggan bersubsidi penyaluran belanja subsidi pelaporan dan pertanggungjawaban. tarif bersubsidi adalah tarif rendah yang nilainya lebih rendah dibanding biaya pengolahan atau biaya dasar atau lebih rendah dari tarif dasar yang diberlakukan kepada kelompok pelanggan untuk membayar tagihan penyediaan air minum oleh dam tirta melawan. tarif bersubsidi adalah sebesar rp. (tiga ribu rupiah) per meter kubik m?). pemerintah. canned cam scanner pemerintah kabupaten membayar selisih antara tarif dasar dengan tarif subsidi sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter kubik m?) untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) bagi dam tirta melawan, dan maksimal volume pemakaian air bagi masing masing pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi adalah dibawah atau sama dengan (sepuluh) meter kubik m?) per bulan. jangka waktu pemberlakuan tarif bersubsidi adalah selama (lima) tahun atau sampai dengan tanggal (satu) bulan januari tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. bagian kedua kelompok pelanggan bersubsidi tarif bersubsidi diberlakukan kepada pelanggan dam tirta melawan yang berpenghasilan rendah atau berpenghasilan dibawah atau sama dengan upah minimum provinsi. jenis kelompok pelanggan dam tirta melawan yang diberlakukan tarif bersubsidi adalah pelanggan kelompok nama dan jumlah pelanggan kelompok yang diberlakukan tarif bersubsidi ditetapkan dengan keputusan bupati pada setiap tahun anggaran berkenaan. bab pelaksanaan pemberian subsidi pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada dam tirta melawan dilakukan oleh badan pengelola keuangan daerah kabupatendilakukan oleh badan pengelola keuangan daerah kabupaten subsidi diberikan setiap bulan pada triwulan berjalan. bab. scanned cam scanner bab penyaluran belanja subsidi pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada dam tirta melawan didasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran pejabat ketatausahaan keuangan daerah. penyaluran belanja subsidi dilakukan dengan cara pembayaran langsung ls) ditujukan langsung kepada dam tirta melawan. penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bulanan. penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut surat permohonan penyaluran subsidi kepada bupati yang menyebutkan besaran nilai penyaluran subsidi pada bulan sebelumnya. rekapitulasi jumlah pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi dan volume pemakaian air masing masing pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi pada bulan sebelumnya. rekapitulasi jumlah tarif yang telah dibayarkan oleh pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi pada bulan sebelumnya dan jumlah selisih dengan harga dasar dam tirta melawan sebagai pedoman besaran nilai subsidi bulan berkenaan. bab vii laporan dan pertanggungjawaban dam tirta melawan selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada bupati melalui pejabat ketatausahaan keuangan daerah. dam. scanned cam scanner dam tirta melawan selakubupati paling lambat pada akhir setiap semestsimeulue, rli hasim diundangkan sinabung pada tanggal januari awal sekretaris daerah paten simeulue ahmadiyah berita daerah kabupaten simeulue tahun nomor scanned cam scanner
bupati gayo lues provinsi acehbersama kabupaten gayo lueslu diatur pedoman pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik kampung bersama. undang undang nomor tahun tentang lembaran. .pedoman pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik kampung bersama kabupaten gayo lues. babi dalam kabupaten gayo lues, urang tue adalah urang tue dalam kabupaten gayo lues, penghulu. . penghulu adalah penghulu dalam kabupaten gayo lues sebagai pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat kampung setempat, musyawarah kampung adalah musyawarah bersama urang tue, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh urang tue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, musyawarah antar kampung adalah musyawarah yang dihadiri oleh para urang tue, para pemerintah kampung, dan unsur masyarakat dari beberapa kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. peraturan penghulu adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh penghulu, peraturan bersama penghulu adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih penghulu dan bersifat mengatur, kerjasama antar kampung adalah suatu rangkaian bersama antar kampung dalam bidangkampung, bidang keamanan dan ketertiban, badan kerjasama antar kampung yang selanjutnya disebut bak adalah pelaksana kerjasama antar kampung yang ditetapkan melalui peraturan bersama penghulu,, pengelola, dana kampungyang diperuntukkan bagi kampung yang . . pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, badan usaha milik kampung, selanjutnya disebut bum kbadan usaha milik kampung bersama, yang selanjutnya disebut bum bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar kampung,,dalam musyawarah kampung dan musyawarah antar kampung, anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) adalah suatu dokumen yang menjadi landasan operasional dalam menjalankan bum kp. dewan pengawas syari'ah dps) adalah ahli syariah atas rekomendasi majelis ulama indonesia dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus organisasi serta mengawasi dalam rangka pengelolaan unit usaha. manfaat adalah pihak penerima baik lembaga atau perseorangan yang mengarah pada perolehan atau pemakaian yang bermanfaat baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung. bab maksud dan tujuan pembentukan bum bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa yang dikelola oleh bum bersama. . . pembentukan bum bersama bertujuanjasa, memberikan pelayanan usaha antar kampung. bab iii pembentukan bum bersama pembentukan bum bersama ditetapkan dengan peraturan bersama penghulu. pembentukan bum bersama sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan inisiatif pemerintah kampung dan atau masyarakat kampung, potensi usaha ekonomi kampung, sumber daya alam kampung, sumber daya manusia yang mampu mengelola bum bersama,dan penyertaan modal dari beberapabersama. pembentukan bum bersama sebagaimana dimaksud pada disepakati melalui musyawarah antar kampung yang dilaksanakan oleh badan kerjasama antar kampung yang terdiri dari pemerintah kampung, anggota urang tue, lembaga kemasyarakatan kampung, lembaga kampung lainnya, dan tokoh jaman tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. toko bahasan musyawarah antar kampung sebagaimana dimaksud pada meliputi pendirian bum bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola bum bersama, modal usaha bum bersama, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum bersama. hasil kesepakatan musyawarah antar kampung sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi pemerintah kampung dan urang tue untuk menetapkan peraturan bersama penghulu tentang pendirian bum bersama. bab pengurus dan pengelolaan bagian kesatu pengurus bum bersama organisasi pengelolaan bum bersama terpisah dari organisasi pemerintahan kampung dan bum kp. susunan kepengurusan organisasi pengelola bum bersama terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. penasihat sebagaimana dimaksud dalam huruf secara officio dijabat oleh para penghulubersama, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bum bersama. penasihatbersama, melindungi usaha kampung terhadap hal hal yang dapat menurunkan kinerja bum bersama. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, kepala unit usaha. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengurus dan mengelola bum bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art). pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam dalam berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan bum bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan jasaperekonomian lainnya. dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha bum bersama setiap bulannya, membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha bum bersama setiap bulannya, memberikan laporan perkembangan unit usaha bum bersama kepada masyarakat melalui musyawarah antar kampung sekurang kurangnya (dua) kali dalam1l (satu) tahun. ebutuhan dperan pengurus pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada dan diatur kembali dalam ad art bum bersama. persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi masyarakat kampung yang menunjukkan minat dalam wirausaha, berdomisili dan menetap kampukampung, pendidikan minimal setingkat diploma atau sederajat, tidak sedang menjabat sebagai aparatur kampung, cakap dan mahir dalam mengoperasikan komputer, sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintahbersama, terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. . pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dari unsur urang tue dan dewan pengawas syariah. pengawas sebagaimana dimaksud dalam berjumlah ghazalbersammemberi masukan dalam penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha bum bersama, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. masa bakti pelaksana operasional dan pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum bersama. pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud pada dipilih oleh masyarakat kampung melalui musyawarah kampung dan musyawarah antar kampung. struktur organisasi kepengurusan bum bersama sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan ini. bagian kedua. i). bagian kedua pengelolaan bum bersama bum bersama merupakan lembaga bisnis atau lembaga profit yang dibentuk atas dasar inisiatif dari beberapa kampung yang berorientasi pada pola syari'ah. bum bersama sebagaimana dimaksud pada dapat menjalankan usaha melalui pembentukanbersama, masyarakat dan pihak ketiga lainnya. dalam hal bum bersama tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk unit usaha bum bersama didasarkan pada peraturan bersama penghulu tentang pendirian bum bersama. bum bersama paling kurang wajib mendirikan (dua) unit usaha baik yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum. selatan unit usaha sebagaimana dimaksud pada bum bersambersambersampembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan setelah terlebih dahulu membuat analisa kelayakan usaha yang dilaksanakan oleh tim perumus bum bersama. format. . format analisa kelayakan usaha bum bersama sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini. tim perumus unit usaha sebagaimana dimaksud pada merupakan warga masyarakat setempat yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah antar kampung yang kemudian ditetapkan melalui keputusan bersama penghulu. tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada memiliki tugas sebagai berikut menggali dan memetakan potensi lokal termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada kampung, melakukan kajian kelayakan usaha bum bersama, menyampaikan hasil rumusan kepada penasihat untuk dibahas pada rapat umum anggota melalui focus discussion group fgd), menyusun ad art bum bersama. tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada berjumlah ghazal paling sedikit (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. biaya tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada dibebankan kepada dana operasional bum bersama serta sumber lainnya yang tidak mengikat. pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada dibahas dalam rapat umum anggota dengan pokok bahasan hasil analisa kelayakan usaha berdasarkan potensi kampung, pelaksana operasional unit usaha bum bersama. hasil kesepakatan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman pelaksana operasional unit usaha bum bersama dalam melaksanakan kegiatan unit usaha. bum bersama dikelola dengan pola syari'ah yang diatur kembali dalam ad art. pengelolaan, . pengelolaan bum bersama dengan pola syari'ah didasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut aspek hukum, yaitu berdasarkan hukum syari'ah islam alur'an, hadist serta fatwa ulama), aspek investasi, yaitu wajib menjalankan jenis usaha yang halal, aspek orientasi, yaitu orientasi keuntungan didasarkan pada kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat, aspek keuntungan, yaitu menerapkan sistem. bagi hasil, aspek hubungan dengan manfaat, yaitu hubungan kemitraan, aspek hukum sebagaimana dimaksud pada poin (a) meliputi akad al mudharabah (bagi hasil), akad masyarakat (perkongsian), akad al mufakat (kerjasama tani), akad al bai (jual beli), akad al sejarah (sewa menyewa), akad al makalah (keagenan). aspek investasi yang dimaksud pada poin (b) meliputi usaha perdagangan, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha permodalan, dan usaha halal lainnya. aspek orientasi yang dimaksud pada poin (c) yaitu pengelolaan berbasis syari'ah tidaknya terfokus pada keuntungan, tetapi juga melihat sisi kemakmuran dan kebahagian kedua belah pihak (pengelolaan pengurus). aspek keuntungan yang dimaksud pada poin (d) yaitu menerapkan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, setelah sebelumnya dilakukan analisa oleh pengurus. jika usaha tersebut dianggap tidak menguntungkan kedua belah pihak, maka pengurus berhak menolak permohonan manfaat. aspek hubungan dengan manfaat yang dimaksud pada poin (e) yaitu hubungan kemitraan antara pengurus dan manfaat dengan ikatan perjanjian yang transparan. bagian ketiga., ). bagian ketiga modal bum bersama modal bum bersama terdiri atas penyertaan modal beberapa pemerintah kampung, dan penyertaan modal masyarakat beberapa kampung dan beberapa bum kp, penyertaan modal dari pihak ketiga. modal bum bersama sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan untuk biaya operasional, modal usaha yang merupakan alokasi penggunaan pengembangan usaha bum bersama, besaran biaya operasional dan modal usaha diatur dalam ad art dan bum bersama. penyertaan modal dari beberapa pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari apb beberapa kampung yang bersangkutan. penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari kekayaan asset masyarakat. penyertaan modal dari pihak ketig. bantuan pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten. bagian keempat klasifikasi jenis usaha bum bersama klasifikasi jenis usaha yang dapat dijalankan oleh bum bersama meliputi bisnis sosial sederhana, usaha penyewaan (penting), usaha perantara (bordering), usaha produksi dan atau perdagangan (trading), bisnis keuangan (finansial business),dan usaha bersama (holding). . . bum bersama dapat menjalankan bisnis sosial sederhana (social business) sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan. unit usaha dalam bumsumber air bersih air minumjenis usaha lainnya. ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada dilakukan berbasis teknologi tepat guna diatur dengan peraturan bersama penghulu. bum bersamkp, dan barang sewaan lainnya. bum bersam bersambersama sebagaimana dimaksud pada dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi: pabrik ketel minyak atsiri, pabrik asap cair, hasil peternakan dan pertanian, sarana produksi pertanian, hasil perikanan,dan kegiatan bisnis produktif lainnya. bum bersamdan atau perorangan. unit usaha dalam bum bersama sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan akses kredit atau peminjaman dalam bentuk simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat kampung. pemberian kredit atau pinjaman sebagaimana tercantum dalam hanya diberikan kepada usaha dan atau perorangan untuk keperluan yang bersifat produktif bukan konsumtif. pemberian kredit pinjaman diberikan secara selektif, adil, dan dapat diberikan kembali setelah melunasi pinjaman sebelumnya. pemberian pinjaman dan atau pengembalian atas pinjaman diatur dalam ad art bum bersama sesuai dengan pola syari'ah. bum bersamsaha, ?bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama. unit usaha dalam bum bersamastrategi pengelolaan strategi pengelolaan bumbersama, meliputi: sosialisasi dan pembelajaran tentang bum bersama, pelaksanaan musyawarah antar kampung dengan pokok bahasan tentang bum bersama, pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama bumhasil usaha bum bersama hasil usaha bumkebersama setiap tahun, sebagaimana dimaksud pada (l) dapat dipergunakan untuk penambahan modal, pendapatan asli kampung, jasa produksi, dana pelatihan, tunjangan pengurus dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan. pembagian. pembagian hasil usaha bumformat akuntansi sederhana bum bersama sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. hasil pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak. bagian ketujuh kepailitan bum bersama kerugian yang dialami bum bersama menjadi beban bum bersama. dalam hal bumkampung. unit usaha milik bumtentuan mengenai kepailitansebagaimana dimaksud pada diatur dalam ad art bum bersama. bagian kedelapan pertanggungjawaban pelaksanaan bum bersama pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan bum bersama kepada penasihat yang secara ex officio dijabat oleh para penghulu. urang tue melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung dalam membina pengelolaan bum bersama. pemerintah. pemerintah kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap bum bersama kepada urang tue yang disampaikan melalui musyawarah antar kampung. bab anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum bersama wajib dilengkapi dengan ad artditetapkan melalui musyawarah antar kampung. anggaran dasar ad) sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat nama bum bersama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan, dan risiko usahab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan bum bersama. ., )dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, dan camat. pengawasan bum bersama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pengawas internal dan api. pengawas internal sebagaimana dimaksud pada adalah pengawas sebagaimana dimaksud pada pengawas api sebagaimana dimaksud pada adalah inspektorat dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan bum bersama. bab vii pelaporan hasil kerjasama bum bersama pelaksana operasional bum bersama yang melaksanakan kerjasama menyampaikan hasil kerjasamanya kepada penghulu melalui bak. bak melaporkan hasil kerjasama secara transparan kepada penghulu dengan tembusan kepada camat. laporan sebagaimana dimaksud pada berupa laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama. berdasarkan laporan dari bak sebagaimana yang dimaksud pada penghulu dapat menunjuk tim penilai eksternal yang mempunyai keahlian dibidangnya. tim penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada adalah konsultan akuntansi yang jasanya digunakan pada saat dibutuhkan. hasil. ). hasil tim penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada dibahas dalam musyawarah antar kampung. penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kerjasama bum bersama dimaksud pada kepada masyarakat kampung melalui musyawarah antar kampun ditetapkan blangkejeren pada tanggal, januari kumail awal bupati gayo lues, aru diundangkan blangkejeren pada tanggal, januari kumail awal sekretaris daerah kabupaten gayo lues,&x berita kabupaten gayo lues tahun nomor, lampiran peraturan bupati gayo lues nomor tahun tanggal januari tentang struktur organisasi bum bersama bak ketua ketua! pengurusharian sekretaris sls ana mmm mmm pa! ketua penasihat sak berani wakil sekretaris anggota dana ketua anggota anggota operasional ketua bendahara sekretaris kepala: kepala unit unit bupati gayo lues, iha muhammad aru kej ku) fe) mai das 2za ses pel . cet z00 232rt tanya tag bau tes) iis sis sal (s.l2 sis aja (is sis g\|s elz ku) sii. sis iis lis sis sls isl el. sic jelas (es (es iauc gss sis aai elles esa ss) 33m ele sis isis sac sis sisi sec s 22x $sl3 esa sis cit m2l3 sisi ja\|s sos5 beda ter ad? dal ar20 sis sie sis sisi sis sis\| yuu sis gu) tv. a03 ser mmm uan nae age ter) pan tan sis ciu air si isis sisi yh is 3is sio sici sila sis silsila lis sis cla\| dis sis sib signals ciw xi sis sixcms (ask isi si seals is. paleis ci gjt sesi ja ssi similis sis sis similis (ssi si sio sia eksil2 iss aka dua s3 ino agx dlololo t545 gis sis sis sepsis sis jo\|s hua ala ssi 2i9 3ixi iur zim can cix sis pics cis sic ssp sie sis elles sjzi lanun ssisisic ji ul mass sis apsis sis jol\| aam ola oj2 olx mol jec vja vjr\|z ku) oa. pang xux aan mmm r t iss sis gos sis toc cit bikagaissg eis jamak eco mass fei a52 ole sis isa sis ojo sic s0. sis aga sis ajo mag ej8 ajo ssr je0 sis sista date sis als ele\|s ssl s285 cos drs soe asu image sis saru glo sia ole size suamwaun cis zis sis sis sol3 tak z2un 2r\|z cave (efe\|elr else ten oo. mmm yys ecs tia head sela sc3 ice sis 2l2 sms ass ulu oo. a92 xi sis lag2 ses (ss sz2s lesi (s5 sis sis age (es senses ecu a25 sic swiss sis si2 isis psi gjo ojo telu jar, slalalel man hang syst gjs 3j2 s\|z nun za. sis si sis 3is\| daan ela h3: diri\|iz ko) s5$ sama .22z kera ina "am isa isis \|(s\|g yeni c\|z pun ki) seal s\|g z\|s ojs\| sis isj\|asal (s3 s\|ss\| isis lis mw) lag c\|s si. ela jas isla \|s\|sz\| isle isis else e\|e isi s\|x ixl else ata sisi sia .\|& \|t islslal isi sis\|a e\|c sisi isl eksis letal isle) (ag # \|s\|s\| ssi inisiasi sisa \| z zisiasjsl iss) (fisis ssi) sis gjx lola jess) sis) ss\|s\|zis clu\| feasalaia esa slaalaal lalai its apa sis sisi3 isi \| s\| sal p\|sisi sis sissisisi wood isi si $\| s\|elz pen tia ce \|vos signals oo) salcloldelisa mic (c) lela sei alas ca) s\|sis s\|ss si9\| sisi s.\| s\|g isi dua ke) .ax lal lalai siaga sj\| lala tss3$ sja s\|si\|si 2i\|s disisi ass sidedcisisis size jelas iss sisi 3is\|silla\|s s382$ act45 sil aci sil.u ssa\| \|j25 bah dal (six \|s\|si s\|s sislzisizia\|z lulus nia sisi ss\|ss\|i sss\|s\|sis sisslelsloi2 tama s2z2un oj9\| xca djka ja sll \|eislxaja sisir\|z como beale kim jar jejegjaja kesal c .m. ku) oa. saga," down maa ee ti i jan) isis (sis lesi isis isis isi2 sila isis sie psi o\|ci2 s\|s isla lesi isi3 i3lel sisi (sisi vii sel. a\|c sa. rs) lis sis ian i2ee53 iss less asli vallis \|91s\| sisi ats size2 n ja) si5slm tea roa ess53 2issue sicleisis soils snn std, elejgjs sisi sis pali, clsiait els isisixs su zijn oj2 ehir goal sis clslalz yara si2\|s i \|s cicit5 isi loss alis solois ulajlal2z sinjalriz ic, fan bar ku) kan ma sun \|\|(z isi isl iis class o\|g sisi faa sg. \|i212 ia\|z2\|z rta sis\|c w\|o "wo 28x pee lzaleais\|a\|l isi its sss ndx olu ag: 0x45 ilo\|l2i\|z ka) sea islslsisi (is iis xxx seis i3i\| hy) le jelelala aa. mw) son sis (sisa been sis e\|g lal (alis sic ikan o\|g 3ici isa isl sisi isisislelsi \| ssi isl ssli sada sasis ki) sisi alas s.s sisisisiz\|s sasis sss2 sisa sis s5: (mess gaga g si sis\| losizisis sisa sasis aja ini sas) aaa aas e . dididik! ielelaidiaja alus laa \|er ls) a38) k.) jas s\|? #lal ill tah isi fa) izin is! jas size8is\| sis \| \|z css pena sisi i3sisi ji) tas small sal isisisicisi sel isi sis eis\| ah: sisi\| sisi sambal ela s\|sinis islslel (slz sif ie) sial ela m\|\| level hear (alel alas, ss\|s\| imininivu 3s) sis jan sis\|s s\|s\| si3\| sel gizi sel siz raja sia z xiz\|s baar lai till alla alata\| tata iz\| (asisssisiss dal isl isis ec (ee tee lis ria lal disisi (sela sisislel (el (asa sala (halal sesama s3asasi ssa sar masa sis isis is sisi2\| sisisisisi2is\| level i.llsl awalan, dang (ads (dsisizals2 elslalalals salalasia \| theme eme meme elolalalojsl sial jala siaisisiais\| diawali\|s\|s (asal isl isl lia m\|slunjonjo (ajal (minim seal eieilea ini nin au! albula mun .lokal else (gejala bala sisi\| (sisi sisi\| (axis sasis\| (si22 (sisi\| #alfie sisir ssel lag zalalalaja ala (ati telet alaletala sisi: s\|s\|s peserta 2alel (sis seisi llsl ela\|s e)e sisi) sian siz ke) \| sisir is$ esa gla\| el3 silet malala (slsalela\| alan siz(z\| sisi\| \|(s is\|s\| sja\| iis 2level (er sat uas !\|x s\| ig s\|w ola gj\| six sig\| sala pay laa sasis tn! apsis\| \|sisi s\|sisinya #isl3la disisi\| si3 sis\|s disisi isis (sisisisisis ass fee (2s sec classis (aslrisislal \|sis)s) sis) di: arkade gisisisis sizizidizie inisiasi (sisi sscasasis (mas) (legal s) sel isle ainlmleln\| telalmle (alla\| minimi mim be) manila\| seluler\| s2 bj. si \| jelsisl. sis (ag3s3 seasia: s(gi s\|sisi\|c\| 3is is\|sisi2\| 3iz elles fis) asi ssazsssns o\|s 2sslssiasaas sos lc \|s\| sis l j 3ssasssaas co? sola sereh beer sinis sestzsaa jada rsa oia sisi sale sis sisi isis asia isl2\|sistem sio se. elo sss sis aan isj is\|s\|al esia ela ala meme: sisi s e s\| ej\| \|s @gaagasass gis\|sisisisisisisis dd sisilia wicsissjisiaje\| e\|cis sau bias sisca te reg nasa spanasseada si3isi $ss is\| pem passssssas mlosisisisisizi ellas gis dialisis scdsisi sie\| \|sisi skala si? si22 sesal 'selssisi2is see alslalslelsnlalals cannon nan nanda aka mana nnnukael kkg man (eno (mi iknnnnnakekek roa ann il: tan ss: lg: aah oo. dokumen bukti transaksi slip uang masuk bumi bersama nomor tanggal debut kas rp. kredit rekening rp. sudah diterima dari nomor agt. alamat telp! uang sebesar rp. dengan huruf untuk keperluan diperiksa oleh yang menyetor yang menerima bendahara manager kasir slip uang keluar bum bersama nomor tanggal kredit kas rp. debut rekening rp. sudah dibayar kepada nomor agt. alamat telp! uang sebesar rp. dengan huruf untuk keperluan diperiksa oleh yang membayar yang menerima bendahara manager kasir slip transaksi non kas bum bersama nomor tanggal rekening debut rp. rekening kredit rp. sudah dibukukan untuk nomor agt. alamat telp! sebesar rp. dengan huruf yang debut (ke) yang kredit (dari) rekening nomor rp. diperiksa oleh yang ditransaksikan yang membukukan bendahara manager bagian akunting buku besar buku bantu rekening nama rekening nomor lawan dari dari dari tea beb dea: besi weni: manennnan sana mennnnni sinnnnnnnnan songnannnann dengan dannnngnnonanani annanannnne: sennnnnan baba ema beban abang nnk nan denkinlnkh sami ti m5, san mama mon ama moms sam mama t beb ebi sena mena bean mena dibabak genus ma) uagpobpen: menagmgnyegusuan ni: senyanannn sp: mnnrnn on: mna nannenbija unnanoo na. peran uoa aaa hd is mona ala a lia ema maa, eta, resmi lema pena dong beneran senang denda genera asa naas pest asam mss sensasi wawasan mes mass msawamanah wwe own) semata msi cosenbsm anikoownn1 sea mama mesta muse mesin kebun mna mengetahui, ketua bumi bersama yang membukukan nama ketua) bendahara) nama lkm bump bersama rekap transaksi bulan (dipindahkan drum, truk bulanan tni lembar kerja neraca lkn transaksi bulan ini ( said akhir (" altangtunaidikas .e " 3sltnventarisdanhartatetap o 2utang ttu u " " i " zailani ganatiipan . .a u uta daan. snn sengaja nana: senang, aa: \| 3impgal o p . ( 32i modal penyertamphti yoo u j uj7j7o ajompann ( si2l bunga utang pihakkeli oo) o o o h ( si5promosi& hadiah tabungan aa: mann men 52sl biayakonsultasidan audit ) \| yoo rea anda penganan agen tanpa wave naa aa. ben naga me, bea unnes nan (mah catatan saldo akhir rekening rekening kekayaan dan biaya rekening nomor induk dan dihitung dari debut saldo ditambah debut transaksi bulan ini, dik: kredit transaksi bulan ini. saldo akhir rekening rekening utang, modal dan pendapatan rekening nomor induk dan dihitung dari kredit saldo ditambah kredit transaksi bin ini dik debut transaksi bin ini jumlah pada kolom debut dan kolom kredit untuk masing masing golongan saldo awal, transaksi bulan ini dan saldo akhir harus sama. kalau tidak sama maka telah terjadi kesalahan pencatatan telah diperiksa kebenarannya telah dikerjakan dengan seksama bendahara ketua lkm bum bersama bagian akunting bupati gayo lues pena
jin. pemalangkab.go.id jet pena bupati pemalang provinsi jawa tengahkesejahteraan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pemalang, bahwa pemberian tambahan penghasilan:jin. pemalangkab.go.idesaran basic tpp digunakan sebagai dasar perhitungan pagu tpp dengan kriteria: beban kerja dengan bobot prestasi kerja dengan bobot cc. tempat bertugas dengan bobot kondisi kerja dengan bobot dan atau kelangkaan profesi dengan bobot minimal y6:,pagu tpp, dan penilaian disiplin kerja sebesar dari pagu tpp. penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan tugas. penilaian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membuat buku kerja pada lamanmpaian hasil penilaian tpp perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi final terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja. jin. pemalangkab.go.idtani persentase lama keterlambatan ,persentasedn. persentase pulang cepat (pc) lama men) kesal pengurangan menit s.d. menit pc2 menit s.d. menit pc. menit s.d. menitadalahtingkat kehadiran dianggap nol. pns yang tidak masuk kerja karenain. pemalangkab.go.id hari kerja berturut turut) per bulanjenis hukuman kategori presentase jangka waktu no, disiplin masukan pengurangan pengurangan disiplin ringan ringanpangkat penurunan pangkat setingkat lebih sedang bulan rendah selamabulan jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan man pengurangan tpp sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada perolehan tpp.bebani pengurangan tpp sebesar 10y6adalah pengurangan dari perolehan tpp. jin. pemalangkab.go.id pengurangan tppviii pembayaran tpp berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalamjin. pemalangkab.go.id pejabat atasan yang merangkap sebagai plt. atau plhplt. atau plh. diberikan tpp tambahan, bagibesaran tpp diberikan ,33y6 (sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga persen) dari pagu tpp sebagaimana dimaksud dalam jin. pemalangkab.go.id tpp sebagaimana dimaksud pada dibayarkan mulai bulan januari tpp tidak diberikan kepada: cons: perangkatg telah menerima penghasilan sejenis atau dipersamakan dengan tambahan penghasilan dari instansi induknya, il. pns yang diberhentikan sementara: dan pns yang melaksanakan tugas belajar. pemberian tpp bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, pamong belajar dan penilik diatur dengan peraturan bupati tersendiri. tpp diberikan sebesar (lima puluh persen) selama (satu) tahun terhadap pnsmasing masing kelas jabatanjdi pemalangkab.go.idvcap ttd auto, sh, si.i pembina tingkat mohamad arifinbasic tpp berdasarkan kelas jabatan kelas jabatan basic tpp rp)asus kto, sh, si.i pembuat tingkat jurang nip.riteria pemberian tpp lingkungan pemerintah kabupaten pemalang dapat diberikan kriteria kepada keterangan tempat bertugas tidak ada sekretaris daerah kondisi kerja pns pada inspektorat bobot kelangkaan profesi sekretaris daerah bobotmembina tingkat nip. jin. pemalangkab.go.id lampiran iiilingkungan pemerintah kabupaten pemalang kelas pagu tpp besaran jabatan mean rp) tppnaninspekturin. sii pemuda tingkat nip. jin. ,,jumlah poin jumlah poin tugas jabatan tugas tambah. jin. pemalangkab.go.id jumlah maksimal poin pekerjaan yang dilaksanakan setiap pns sebesar (seratus delapan koma tiga tiga) poin per bulan. progres kerja maksimal yang dapat diperoleh setiap pns sebesar 100y6emilia tingkat nip. jin. pemalangkab.go.id s1.biometrik berupa sidik jari dan atau pemindaian wajah supaya dapat teregistrasi dalam alat presensi elektronik dan aplikasi e presensi kabupaten pemalang dengan cara menghubungi admin kepegawaian: rentang waktu presensi mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, jika melaksanakan presensi luar jam tersebut maka alat presensi tidak dapat merekam kehadiran pegawai, rekonsiliasi data presensi secara harian dilaksanakan pada pukul wib, sehingga admin kepegawaian perangkat daerah wajib memastikan alat presensi terhubung dan online sistem bkd kabupaten pemalang selama (dua puluh empat) jam untuk menghindari kegagalan penarikan data, apabila rekonsiliasi data sebagaimana tersebut pada huruf tidak terlaksana dengan baik pada hari tersebut dikarenakan kesalahan teknis maka sistem akan mengupdate pada saat rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada akhir bulan., dalam hal terjadi kerusakanpulang kerja dan diupload pada aplikasi e presensi paling lama (tujuh) hari setelah presensi, bukti kehadiran manual sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan batas toleransi paling lama (tujuh) hari berturut turut dan wajib disertai surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menerangkan penyebab kerusakan alat presensi elektronik, dan kepala perangkat daerah berkewajiban segera memperbaiki penyebab kerusakan alat presensi elektronikarasual to, sh, si.i junaidi pembina tingkat nip.
gorontalo utara provinsi gorontalo gorontalo utara nomor tahun bantuan santunan masyarakat miskin rahmat maha menimbang: mengingat gorontalo utara, dalam rangka meringankan beban masyarakat kabupaten gorontalo utara perlu memberikan bantuan bagi keluarga meninggal dunia; berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada perlu menetapkan peraturan gorontalo era tentang bagi masyarakat miskingorontalo nomor tentang rencana pembangunan menengah daerah lembaran daerah kabupaten gorontalo nomor lembaran daerah kabupaten gorontalo nomor peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran lembaran daerah kabupaten gorontalo nomor lembaran daerah kabupaten gorontalo nomor peraturan gorontalo utara nomor tentang penganggaran, pelaksanaan, penata kewenangan, prosedur pembayaran dan pelaporan belanja subsidi, hibah, sosial dan keuangan berita daerah nomor peraturan gorontalo utara nomor tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran berita daerah nomor menetapkan bantuan santunan masyarakat miskin. dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten gorontalo utara. adalah gorontalo utara. pemerintah kabupaten adalah dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah perangkat daerah adalyang melaksanakdaerah. adalah pemberian bantuan berupmelindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. bagi penduduk kabupaten gorontalo yang meninggal adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos kesejahteraan sosial kepada keluarga penduduk yang meninggal memenuhi syarat diberi bantuan. keluarga adalah suami, istri, termasuk mereka yang tercantum dalam keluarga. penduduk kabupaten gorontalo adalah penduduk kabupaten gorontalo yang dalam tangga yang ditetapkan oleh bupati. penduduk yang selanjutnya disingkat dan atau keterangan pengganti adalah identitas resmi penduduk sebagai diriyang berlaku seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. keluarga yang selanjutnya disingkat adalah identitas keluargadan memuat tentang hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. keterangan kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa keterangan yang diterbitkan kepala yang menerangkan adanya peristiwa kabar kabar hukum ass sekda wabup ke\|ra kematian seorang penduduk akte kematian adalah akte yang diterbitkan oleh kependudukan pencatatan sipil kabupaten gorontalo bagi penduduk yang meninggal dan pemerintah daerah memberikan bantuan duka, sebagai kepedulian kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia. sebagaimana dimaksud pada bertujuaniii bantuan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada keluarga penduduk yang anggota keluarganya meninggal duniadan meninggal dunia. bantuan sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. (tiga rupiah) per penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada adalah penduduk yang terdaftar pada basis data terpadu kesejahteraan sosial atau sumber data pada pemerintah desa. sebagaimana dimaksud dalam diceritakan kepada salah anggota keluarga dari penduduk yang meninggal yang dibuktikan dengan keluarga dan atau keterangan kepala desa yang menerangkan yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal memenuhi kriteria penduduk tidak berdasarkan data dari dinas sosial atau dari kepala desa; ahli waris yang kehilangan tulang punggung keluarga; kabar kabar ass sekda kesra hukum wabup yatim piatu; dan atau mengalami dampak sosial sesuai ketentuan perundangundangan. tata cara dan penganggaran bantuan santunan dana bagian kesatu pengajuan permohonan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan bantuan sosial kepada melalui kepala desa kemudian diteruskan kepada kepala bagian kesejahteraan rakyat. permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada dihampiri deng; foto copybila tidak termasuk dalam data tersebut pemerintah desa menerbitkan suratfoto copy rekening bank. format rincian rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari peraturan ini. permohonan sebagaimana dimaksud dalam diajukan paling lambat (enam belas)tim verifikasi memberikan (sepuluh) hari kerja melengkapi syarat dimaksud. setelah permohonan bantuan dana dinyatakan lengkap benar oleh verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada kepala bagian diteliti kebenaran keabsahannya paling (tiga) kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari verifikasi. penelitian kebenaran keabsahan sebagaimana dimaksud pada kepala bagian dapat merekomendasikan menerima menolak permohonan. meneliti kebenaran kesalahan sebagaimana dimaksud pada kepala bagian dapat penanggung jawab teknis.paling lambat harifenam hari) kerja terhitung sejak penyataan menerima oleh kepala bagian. kepala bagian atau pejabat penanggung jawab teknis ditunjuk bertanggung mengajukan permohonan pencairan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang keuangan. meneliti kelengkapan kebenaran permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan santunan beserta lampiran meneliti mereka laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan pencairan bantuan dana belum terealisasi dalam sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang (tiga puluh) hari. kepala bagian menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam penolakan tersebutcara penganggaran bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemenang undangan. kabar kabar hukum ass sekda wabup ke\|ra pencairan bantuan santunan dana pencairan bantuan dana dilakukan dengan pembayaran tunai, dengan mekanisme sebagai berikut: penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan pencairan bantuan yang diketahui kepala kepada melalui kepala bagian kesejahteraan rakyat; permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dihampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam berkas permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dibuat rangkap (tiga)ini. bantuan santunan dana penerima bantuan dana menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana kepada cq(tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. pertanggungjawaban penerimaan bantuan dibuktikan dengan kwitansi penerima bantuan yang menyatakan bantuan yang diterima, digunakandari rekening format surabar kepe kabar ass sekda wab. ditetapkan kandang pada tanggal "i akan^ gorontalo utara tahun nomor a^i kabar kes kabar hukum ass sekda wabup lampiran gorontalo nomor: pelayanan santunan masyarakat miskin format daftar rincian pengeluaran rill daftar pengeluaran rill yang bertanda tangan bawah nama tempat tgl. lahir pekerjaan hubungan dalam keluarga alamat dengan saya menyatakan sebesar rp. tiga rupiah) benar benar dipergunakan pelaksanaan pemakaman prosesi dan sebagai ahli waris atau yang saya bertanggung jawab atas penggunaan dengan sebagai volume harga harga ket. ahli waris gorontalo utara kabar kabar hukum ass sekda wabup kes\|a : = lampiran gorontalo nomor santunan masyarakat miskin permohonan hormat bertanda tangan bawah tempat tgl. kependudukan alamat ahli waris dari dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak, dapat memberikan kepada keluarga yang berduka, meringankan beban dalam menyelesaikan segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatan sebagai pertimbangan bapak lampirk; foto copy dan ataudana dan foto copy rekening bank. demikian permohonan saya buat, atas bantuannya tak lupa keluarga mengucapkan terima mengetahui perihal permohonan tanggal kepada gorontalo tempat kepala desa pemohon lampiran iii gorontalo utara nomor santunan masyarakat miskin penyataan surat pernyataan bertanda tangan dibawah ini, saya selaku ahli waris dari menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas dana sebesar rp. tiga juta rupiah, ) yang diterima serta pelaksanaannya sesuai dengan secara profesional, efisien dan efektif. demikian surat penyataan dibuat dengan sebenarnya. kandang, . ahli waris materai rp. pati gorontalo utara indra kabar kesra kabar ass sekda wabupbab iiistandar biayapuas hulu tahun tentang pengelolaan keuangan desa, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang standar biaya pelaksanamutasi mutans adalah penyusunan peraturan desa mengenai apb desa berlaku sama persis dengan peraturan desa mengenai perubahistem pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, ketatausahaan dan pertanggungjawaban. bab penyusunan apb desa penyusunan apbdesa tahun dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sitem pengelolaan keuangan desa. siskeudes sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh pemerintah desa secara offline. pemerintah desa merupakan pelaksana siskeudes tingkat user. kecamatan merupakan pelaksanaan siskeudes tingkat supervisor. pemerintah kabupaten merupakan pelaksana siskeudes tingkat admin. bab iiiketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. besaran standar biasupan kapuas lu, san min kr! nasir yis diundangkan putussibau pada tanggal januari seks kabupaten kapuas hulu, sw seed mohd. zaini uas berita daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten kapuas hulu elisabeth sh.,m permainan tk! nip. lampiranhonorarium honorarium pengelola keuangan desa honorarium bagi pengelola keuangan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan besaran maksimum sesuai kemampuan desa sebagai berikut: tabel satuan honorarium pengelola keuangan desa nomor uraian satuan biaya rp. kepala desa pelaksana kegiatan honorarium narasumber tabel besaran honorarium untuk narasumber adalah: nomor uraian satuan biaya rp. honorarium jam narasumber transportasi kegiatan narasumber catatan: satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut atas adalah menit. transportasi diberikan kepada narasumber yang berasal dari luar desa yang melakukan kegiatan. honorarium operator sistem informasi honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desakeuangan desa siskeudes), sistem pengelolaan aset desa spades), sistem informasi desa dan profil desa. tabel honorarium operator sistem informasi nomor uraian satuan biaya rp. honorarium panitia pelaksana kegiatan tabel honorarium panitia pelaksana kegiatan dimana pagu kegiatan sampai dengan rp. nomor uraian satuan biaya rp. tabel honorarium panitia pelaksana kegiatan dimana pagu kegiatan diatas dengan rp. nomor uraian satuan biaya rp. bagan honorarium pengurus penyimpan barang milik desa tabel honorarium pengurus penyimpan barang milik desa nomor uraian satuan biaya rp. men honorarium pengurus orang bulan penyimpan barang milik desa barang dan jasdesa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan atau pakaian olahraga satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas pdh) dan atau pakaian olahraga bagi kepala desa dan perangkat desa. tabel satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan pakaian olahraga li. geri pakaian olahraga orang set tahun satuan biaya pemeliharaan tabel satuan biaya pemeliharaan nomor uraian satuan biaya rp. kendaraan dinas roda unit tahun mobil siaga desa service, ganti suku cadang dan minyak pelumas) kendaraan dinas air unit tahun service, ganti suku cadang dan minyak pelumas) kendaraan dinas roda unit tahun service, ganti suku cadang dan minyak pelumas) jasa servis unit tahun komputer laptop printer satuan biaya makan dan minum rapat tabel satuan biaya makan dan minum rapat nomor uraian satuan biaya rp. nasi dan lauk pauktabel. besaran uang harian perjalanan dinas per hari dalam luar lak kecamatan kecamatan nomor pelaksana tugas lebih diri dai jam kabupaten lebih dari jam non perangkat desa staf desa tabel. besaran uang harian perjalanan dinas per hari pelak nomor pelaksana tugas kabupaten luar propinsi propinsi sia perangkat desa staf desa tabel. besaran maksimal penginapan per hari luar luar pelaksana tugas kec kabupaten dalam dan kabupaten atau luar provinsi non perangkat desa staf desa catatan: surat perintah tugas dalam rangka perjalanan dinas dalam daerah wilayah kecamatan dan kabupaten bagi kepala desa, perangkat desa dan non perangkat desa staf desa ditandatangani oleh kepala desa. surat perintah tugas dalam rangka perjalanan dinas luar daerah kabupaten dan provinsi ditandatangani oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa atau yang mewakili atas nama bupati kapuas hulu.dalam huruf dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. biaya penginapanibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat bintik workshop dan sejenisnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari (dua) hari. apabila dibutuhkan waktu sebelum dan atau sesudahnya, maka untuk hari keberangkatan dan atau hari kepulangan tersebut diberikan uang harian. diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak (dua) hari. tabel. uang saku diklat luar daerah nomor uraian satuan biaya ap: inti kepala desa orang hari tema\| ormas rio non perangkat desa orang hari staf desa up: hulu asir eau naabuton tengah menimbang bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan kabupaten buton tengah, maka khusus bagi pemuda dan pemudi dari desa dan kelurahan kabupaten buton tengah perlu diberikan bantuan pendidikan baik jenjang diploma iii, diploma dan sarjana umum, kedokteran dan umum)easiswa pendidikan untuk mahasiswa berprestasiganti undang undang nomor tahun tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas karyawan bumn bumi perusahaan swasta asing, pejabat politik dan perusahaan swasta lainnya:birusesuai dengan, media sosial dan media cetak. permohonan beasiswa disampaikan bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten buton tengah. permohonan untuk beasiswa berprestasi dilakukan evaluasi dilakukan setiap tahun berdasarkan nilai akademiknya. adapun dokumen persyaratan yang dikirim sekretariat daerah, up., tim seleksi penerimaan beasiswa berprestasi menghimpun data hasil seleksi untuk direkam sesuai indeks prestasi ip, apabila terjadi nilai indeks prestasi kumulatif yang sama, maka lebih prioritaskanerprestasi tahun anggaran berkenaan: sekretariat daerah kabupaten buton tengah: bupati menetapkan keputusan penerimaan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi mahasieasiswagian kesejahteraan rakyat. mekanisme penyaluran bantuan sekretariat daerah, panitia seleksi beasiswa menghimpun semua berkas sebagai persyaratan pencairan, panitia seleksi menyampaikan dokumen dokumen persyaratan pencairan kepada sekretaris daerah berupa\|untuk menunjang proses pendidikan oleh sekretariat daerah. laporan tersebut berisi dokumen dokumen, berupa, dan hasil studi. laporan dibuat rangkap (tiga), (satu) rangkap fotokopi diserahkan kepada sekretariat daerah up. kepala bagian kesejahteraan rakyat, sama dari berbagai pihak kami ucapkan terimakasih. perihal permohonan beasiswa berprestasi kepada yth. bupati buton tengah ca. kepala bagian kesejahteraan rakyat setda kab. buton tengah labungkari dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini:diajukan dalam permohonan beasiswa sesuai keadaan yang sebenarnya, memakaiberprestasimateraidari keluarga tidak mampu babi pendahuludari keluarga tidak mampu yang berasal dari kabupaten buton tengah diberikan beasiswa untuk menyesuil) beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya yangperubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu teratumengterkependidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu pengertian untuk banturapu lingkungan perguruan tinggi yang ada daerah sulawesi tenggara dan luar sulawesi tenggara., karyawan bumn bumi perusahaan swasta asing, pejabat politik dan perusahaan swasta lainnya, status pekerjaan orang tua tidak sebagai pegawai negeri sipil pns), tni dan polrikurang mampu,merahdari keluarga tidak mampumemutuskan menetapkan peraturan bupati buton tengahbab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten butonbuton tengah. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten buton tengah badan keuangan dan aset daerah adalah badan keuangan dan aset daerah kabupaten buton tengah. mahasiswa adalah mahasiswa asal desa kelurahan kabupaten buton tengah penerima beasiswa adalah mahasiswa jenjang pendidikan diploma iii, diploma iv, sarjana umum, kedokteran dan umum) yang berasal dari kabupaten buton tengah, bab pelaksanaan dan ketatausahaan beasiswa diberikan untuk mahasiswa yang berasal dari desa atau kelurahan se kabupaten buton tengah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. beasiswa diberikan kepada mahasiswa minimal menduduki semester iii tiga). untuk mahasiswadanberprestasidan sesuaikabupaten buton tengah up.. permohonan beasiswa disampaikan bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten buton tengah. adapun dokumen persyaratan yang dikirimberprestasi danakademik ip), hasil seleksi dilakukan perengkingan dari indeks prestasi akademik tertinggi indeks prestasi akademik terendah, apabila terjadi nilai indeks prestasi kumulatif yang sama, maka lebih diprioritaskan, bupati menetapkan keputusan penerimaan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiwantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu tahun anggaran berkenaan mengenai penerima bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu akan diumumkan melalui papan pengumuman. penyaluran bantuan mekanisme daerah melalui panitia seleksi beasiswa berprestasi sekretaris keputusan bupati dan seluruh berkas penerima beasiswa kepada badan keuangan dan aset daerah, bagian kesejahteraan rakyat menghimpun semua berkas sebagai cairan, persyaratan pena ikan dokumen dokumen persyaratan panitia seleksi menyampaikan beasiswa pencairan kepada sekretaris daerah berupa pero dari seluruh mahasiswa menerima bantuan pendidikan super:seperti format yang diberikan unuk menunjang proses pendidikan oleh sekretariat daerah kabupaten buton tengah. laporan tersebut berisi dokumen dokumen, berupa:: dan hasil studi. laporan dibuat rangkap (tiga: (satu) rangkap fotokopi diserahkan kepada sekretariat daerah kabupaten buton tengah, jp. bagian kesejahteraan rakyat:kabupaten buton teng sama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. perihal permohonan beasiswa tidak mampu kepada yth. bupati buton tengah cg. kepala bagian kesejahteraan rakyat setda kab. buton tengah di labungkari dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah inifotokopi rekening bank sultra atas nama pemohon bantuan beasiswatidak mampu:dari keluarga tidak mampuapabila di,besaran beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa akan ditetapkan melalui surat keputusan bupati buton tengah. beasiswa,tim seleksi penerima beasiswa yang diusulkan oleh sekretariat daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan tim seleksi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pengarah, yaitu bupati buton tengah, penanggung jawab, yaitu sekretaris daerah, cc. ketua, yaitu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, wakil ketua, yaitu staf ahli bupati, sekretaris, yaitu kepala bagian kesejahteraan rakyat, anggota, terdiri dari: kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas sosial, kepala bagian hukum.: permohonan tertulis dari penerima beasiswa, keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima beasiswa, fotokopi kartu mahasiswa, fotokopi kartu hasil studi yang dilegalisir, bukti sah penggunaan beasiswas daerah kepada badan keuangan dan aset daerah, dana beasiswa disalurkan melalui rekening bank pembangunan daerah sulawesi tenggara bank sultra)bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah: diberikan peringatan berupa teguran lisan dan tulisan, memberhentikan penyaluran bantuan beasiswa kepada yang bersangkutan, dan uton tengah nomor o.a tahun tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pemberian beasiswenema ama pada tanggal januari saka ntotmthw vote mp)! bag buton ass. rela ahmad sab te, penjara kabar kesra imron ros mtedrys ati por sis be. uddin diundangkan labungkari pada tanggal sekretaris daerah kabupaten bufo ah, koiberprestasi yang berasal dari kabupaten buton tengah, tuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi pengertian untuk bantuil. bantuan pendidikan adalah bantuan yang peruntukan sebagai penunjang pendidikan. berprestasi adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang, berprestasi diperoleh dari basildilingkungan perguruan tinggi yang ada daerah sulawesi tenggara dan luar sulawesi tenggara.
one, bupati bimaseng kabupaten bima nomor maut nos hakan ea.aan daerah kabupaten bimasa perintahk:tangy bupati bima, ttd hj. indah damayanti putri diundangkan bima pada tanggal pari mui sekretariat kabupaten bima, amar maruf, nip. pembina lampiran peraturan bupati bima nomor tahun tanggalangat besar, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. banyak hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dimaksud atas, sehingga penyusunan apb desa tahun seharusnya menjadi ruang strategis bagi desa dalam memulihkan kesejahteraan masyarakat desa nya. pelaksanaan apb desa tahun anggaran ditunaikan sebagai upaya strategis desa melakukan percepatan pemulih warga secara berkelanjutan . berkelanjutan yang dimaksudsehingga pendataan kebutuhan pembangunan berkelanjutan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa adalah cara terbaik mewujudkannyersihun anggaran dan peraturan meter keuangan tentang rincian dana desa per desdarurat dan mendesak desa, dan pengeluaran pembiayaan desa untuk penyertaan modal berdasarkan ketentua desa ditentukan penggunaanadapun uraian detailnya sebagai berikutditempatkan pada kegiatan penanggulangan keadaan mendesak kode rekening program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit (dua puluh persen), ditempatkan pada pilihan kegiatan sebagai berikut kode rekening penyelenggaraan posyandu mkn tambahan, kls bumi, lansia, insentif): kode rekening penyelenggaraan pencegahan stunting, kode rekening pemeliharaan jalan usaha tani, kode rekening pemeliharaan embung milik desa: kode rekening pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani dipilih), kode rekening pembangunan rehabilitasi peningkatan embung desa dipilih), kode rekening pengelolaan hutan milik desa, kode rekening pengelolaan lingkungan hidup milik desa, kode rekening pelatihan sosialisasi penyuluhan penyadaran tentang dan kehutanan dipilih), )kode rekening pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa, )kode rekening pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana energi alternatif desa, )kode rekening penyediaan instalasi listrik masyarakat desa, kode rekening pemeliharaan keramba kolam perikanan darat milik desa, )kode rekening pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa, )kode rekening pembangunan rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan darat milik desa, )kode rekening pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa, )kode rekening bantuan perikanan bibit pakan dll): kode rekening bintik pelatihan pengenalan ttg untuk perikanan darat nelayan dipilih): kode rekening bantuan penyediaan alat alat perikanan, kode rekening peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi pengelolaan penggilingan), )kode rekening peningkatan produksi peternakan (alat produksi pengelolaan kandang): kode rekening penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desa dll): )kode rekening pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana, kode rekening pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk pertanian peternakan )kode rekening pembangunan rehabilitasi peningkatan saluran irigasi tersier sederhana, kode rekening bantuan pertanian bibit pupuk, dll): kode rekening pengembangan kawasan rumah pangan lestari krl), kode rekening bantuan peternakan bibit pakan, dll): )kode rekening bantuan penyediaan alat alat pertanian dan peternakan, kode rekening pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian, )kode rekening pengembangan industri kecil tingkat desa, kode rekening pembentukan fasilitasi pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, kode rekening kegiatan pengembangan produk unggulan desaitempatkan pada pilihan kegiatan sebagai berikut kode rekening penyelenggaraan desa siaga kesehatan, kode rekening pengadaan pos keamanan desa pembangunan pos), kode rekening koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban perlindungan masy. skala lokal desa belanja satgas covid kode rekening penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desa dll) (kesiapan menghadapi bencana), kode rekening penanggulangan bencana. kode rekening keadaan mendesak program sektor prioritas lainnya, ditempatkan pada pilihan kegiatan sesuai hasil musyawarah desa dengan merujuk rkp desa ta. dan kemudian diminta agar mengedepankan pilihan kegiatan untuk pemenuhan rekomendasi prioritas dan super prioritas hasil pendataan indeks membangun desa berbasis desa. bagi desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar menganggarkan anggaran untuk dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan mengacu pada jenis belanja yang telah ditentukan, dengan besaran unit cosh disesuaikan dengan kemampuan desa dan standar harga yang ada desa. dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada kode rekening dukungan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepada desa. dalam rangka menunjang kegiatan percepatan vaksinasi masyarakat desa, diminta untuk mengalokasikan belanja penunjang kegiatan agar masyarakat bersama sama mensukseskan pemenuhan capaian hard immunity bebas corona melalui vaksin, dengan mengalokasikan belanja seperti makanan minuman kegiatan, belanja hadiah penghargaan bagi masyarakat yang vaksin, dan atau belanja lainnya pada kegiatan kode rekening dengan tujuan desa yaitu desa sehat dan sejahtera. dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilihan kepala desa desa nya, diminta agar memperiotaskan belanja kegiatan kode rekening dengan pemenuhan tujuan desa yaitu desa damai berkeadilan. dalam penyusunan anggaran, apabila biaya pelaksanaan pilkades masih terdapat kekurangan, dapat dibiayai pada anggaran lainnya dengan melakukan resolusi dan penyesuaian, selamat tidak melanggar dan dapat disetujui dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan bpd. anggaran pilkades adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan normal dan dapat memastikan seluruh pelaksanaan program dalam berjalan lancar dan target pembangunan dapat tercapai, maka pelaksanaan pilkades harus dukung dengan anggaran dan keberpihakan bersama. berdasarkan realise kepala bmkg tanggal oktober dan data klimatologi musim hujan tahun yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui keputusan bupati nomor tahun tentang penetapan status siaga darurat penanganan bencana alam hidrometereologi wilayah kabupaten bima tahun bahwa diprediksi badai nina akan aktif hingga bulan maret tahun yang dimungkinkan akan terjadi bencana banjir, diminta kepada pemerintah desa agar waspada terhadap potensi bencana banjir desa masing masing dengan mengalokasikan belanja penanganan bencana kedaruratan yang bisa secara mandiri dibiayai melalui apb desa nya yaitu pada kegiatan kode rekening dengan tujuan desa yaitu desa tanggap perubahan iklim, dan juga dalam rangka upaya koordinasi dan penyampaian laporan kejadian bencana yang mungkin pada waktunya akan terputus akibat adanya kejadian bencana, diminta agar mengalokasikan belanja (handy talk) yaitu pada kegiatan kode rekening dengan tujuan desa yaitu desa tanggap perubahan iklim. dalam rangka menunjang percepatan gerakan budaya literasi kabupaten bima sesuai amanat peraturan bupati bima nomor tahun tentang gerakan literasi kabupaten bima, diminta agar melakukan langkah strategis melakukan pembentukan relawan literasi desa melalui keputusan kepala desa, dan jika memungkinkan dapat dianggarkan alokasi belanja kegiatannya, yaitu pada kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat kode rekening merujukengan ketentuan (empat persen) dibayar melalui belanja bantuan keuangan kepada desa pada apbd kab. bima ta. sedangkan (satu persen) dibayar oleh peserta melalui apb desa ta. masing masing desa. belanja iuran (satu persen)dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang penahanan kepesertaan program jaminan sosial, bahwa perangkat desa, dan pimpinan serta anggota bpd secara bertahap baru dan jaminan kematian jkm) yang ditempatkan pada kode rekening kegiatan kegiatan penyediaan tunjangan bpdbulan februarianggota bpd nybp desa yang disampaikan kepada bpd, dipastikan terlebih dahulu sudah melalui proses input secara online dalam aplikasi siskeudes,enam1la, ringkasan apb desa 1b, dan lampiran yang diperbanyak sejumlah anggota bpd nya. serta peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengelolaan dana desa tahunersi. dokumen bahan evaluasi apb desa yang harus disampaikan kepada camat berupaokumen persetujuan bpd tentang pelaksanaan pembahasan apb desa yang terdiri dari berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan peraturan desa tentang apb desa, berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan peraturan desa tentang apb desa, nota kesepakatan bersama rancangan pemdes apb desa, dan keputusan bpd tentang persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang apb desa yang dibundel sebanyak (satu) rangkap, bahan rapat evaluasipeserta rapat evaluasi.: koh ka) (apa daa provinsi bengkulu peraturan bupati lebongbupati lebong, menimbang :a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana bangga kencana) yang bersifat non fisik kabupaten lebong, perlu petunjuk pelaksanaan bantuan operasional keluarga berencana bomb) tahun anggaran bahwa berdasarkan ketentuan undang undangbagian hukumm.p3apps adalah. bagian hukum dipindai dengan cam scanner dana bantuan operasional keluarga berencana yang selanjutnya disebut bomb adalah dak nonfisik subbidang keluarga berencanabab ruang lingkup bomb merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan serta penurunan stunting pada pemerintah daerah kabupaten lebong penerima dak nonfisik subbidang keluarga berencana. bab iii petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bomb petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasionaltunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada (l) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan bomb. petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan m3.) operasional keluarga berencana tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk biaya operasional balai penyuluhan kb, biaya operasional pelayanan kb, biaya operasional menggerakan kampung kb, biaya operasional penanganan stunting, biaya operasional pembinaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina desa kelurahan dan sub pembantu pembina desa kelurahan, dan biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga. hukumhe pada tanggal januari polereng pir tetang ana daa una kesan kat lampiran peraturan bupati lebong dipindai dengan cam scanner
pemerintah kabupaten balangan bagian hukum ris kunya bupati balangandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang bahwa dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah secara adil dan merata, pemerintah kabupaten balangan memandang perlu memberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah berupa bantuan sosial, bahwa dalam upaya agar pemberian bantuan sosialrosedur pemberian bantuan sosial kabupaten balangan. mengingat undang undang nomor tahun tentang pokokorganisasi kelompok masyarakat yang bertandatangan bawah ini nama peakknanannnkennnnnnnaaaa jabatan penakknekanaknnnnnnnnnanan bertindak untuk dan atas nama organisasi kelompok masyarakat. ktp pekan aneka nek alamat pekkknnnnannnkkennnnnnaaaaan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya secara hukum mempunyai kapasitas mewakili organisasi kelompok masyarakat dalam mengajukan bantuan berdasarkan surat. sesuai akte pendirian organisasi ad art organisasi surat kuasa, dan tanggalnya) organisasi kelompok masyarakatorganisasi kelompok masyarakat lampiran iii peraturan bupati balangan nomor tahun tanggal maret surat rekomendasi kami telah melakukan verifikasi atas pengajuan bantuan oleh (diisi atas nama pemohon bantuan berdasarkan verifikasi yang kami lakukan, kami menyatakan bahwa pemohon, sesuai peraturan yang berlaku dapat diberikan bantuan. tujuan pengajuan bantuan jelas, bersifat sosial kemasyarakatan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dokumen pengajuan bantuan telah lengkap dan memenuhi persyaratan. pemohon telah mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan sebelumnya. terakhir menerima bantuan dari apbd kab. balangan adalah tanggal. dengan jumlah rp. untuk itu, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut diisi dengan telaah tim paringin, tanggal tim monitoring dan verifikasi bantuan ttd ketua tim persetujuan asisten. persetujuan sekda persetujuan bupati ttd ttd asisten sekretaris daerah bupati bupati balangan, ttd efek effendirosedur pemberian bantuan sosial kabupaten balangan bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten bala: bantuan sosialorganisasi kelompok adalah sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan sosial nirlaba dibidang keagamaan, kepemudaan dan kemasyarakatan. perorangan adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap diwilayah kabupaten balangan dan telah memenuhi ketentuverifikasi dan monitoring adalah tim yang ditetapkan oleh bupati balangan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan verifikasi dan monitoring dalam proses pemberian bantuan. verifikasi adalah kegiatan penelitian, penganalisaan, dan pemeriksaan terhadap dokumen dokumen terkait pemberian bantuan sosial. monitoring adalah kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan bantuan sosial yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. bab maksud dan tujuan maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari apbd kab. balangan. tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari dana apbd kab. balangtim verifikasi dan monitoring pemberian bantuan tim verifikasi dan monitoring pemberian bantuan ditetapkan dan diangkat oleh bupati. tim verifikasi dan monitoring bantuan bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pemberian bantuan sosial. menyusun database penerima bantuan sosial. melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan bantuan sosial. mengajukan permohonan persetujuan pemberian bantuan sosial kepada bupati. melakukan pemantauan penggunaan dana bantuan sosial mengumpulkan dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan sosial. tim verifikasi dan monitoring bantuan berwenang untuk menolak dan membatalkan permintaan bantuan sesuai peraturan yang berlaku. prosedur pemberian bantuan sosial setiap organisasi kelompok dan perorangan dalam dan luar wilayah kabupaten balangan dapat mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada pemerintah kabupaten balangan para pihak sebagaimana dimaksud antara lain adalah organisasi kelompok kemasyarakatan antara lain: lembaga swadaya masyarakat lsm): kelompok adat, organisasi kemasyarakatan lainnya, organisasi kelompok kepemudaan antara lain: karang taruna: pramuka, organisasi mahasiswa pelajar kepemudaan lainnya, organisasi kelompok keagamaan antara lain: organisasi nahdlatul ulama, muhammadiyah, persatuan gereja indonesia, dan kelompok keagamaan lainnya: kelompok pengajian, majelis ta'lim, maulid habis dan kegiatan peribadatan lainnya, organisasi kelompok kegiatan pembangunan tempat tempat peribadatan seperti, masjid, gereja, pura dan tempat peribadatan lainnya, perorangan antara lain adalah: orang miskin dan terlantar: korban kecelakaan, kebakaran dan bencana alam, mahasiswa pelajar, penduduk berprestasi baik tingkat kabupaten, propinsi, nasional maupun internasional dibidang olahraga, pendidikan, keagamaan, seni dan budaya besarnya bantuan yang diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah. untuk mengajukan bantuan sosial wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, organisasi kelompok sebagaimana dimaksud dan harus dibuktikan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, struktur organisasi struktur kepengurusan dan atau alat kelengkapan lainnya yang diakui oleh aparat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perorangan sebagaimana dimaksud harus dibuktikan dengan kartu identitas diri yang sah, surat keterangan dari instansi berwenang atas terjadinya peristiwa kecelakaan, bencana alam dan prestasi yang telah dicapai. tujuan permohonan bantuan tersebut harus jelasorganisasi kelompok diluar kabupaten sebagaimana dimaksud dapat diberikan bantuan manakala surat keputusan bupati atas pemberian tersebut ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada dan besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, dengan panduan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini. tata cara pengajuan permohonan bantuan sosial adalah sebagai berikut: mengajukan permohonan bantuan, dengan membuat rencana kegiatan proposal atau dokumen perencanaan kegiatan lainnya yang ditujukan kepada bupati balangan: mendapatkan rekomendasi dari tim verifikasi dan monitoring bantuan, mendapat persetujuan asisten dan sekretaris daerah serta kepala daerah, mengisi formulir dokumen pernyataan pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima, rekomendasi diberikan oleh tim verifikasi dan monitoring bantuan setelah tim melakukan verifikasi atas kejelasan penerima bantuan, kejelasantim verifikasi dan monitoring bantuan terlebih dahulu melakukan verifikasi bahwa pemberian bantuan diberikan secara selektif, tidak terus menerus tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi dan monitoring bantuan dapat melakukan pemeriksaan lapangan. tim verifikasi dan monitoring bantuan bertanggungjawab atas rekomendasi yang diberikan. bantuan sosial kepada organisasi kelompok diserahkan kepada pimpinan ketua organisasi kelompok dan sekretaris organisasi kelompok atau seseorang yang telah diberi kuasa untuk mewakilinya. bantuan sosial perorangan diserahkan pejabat yang ditunjuk, langsung kepada perorangan dengan membawa bukti identitas diri. bab iii pertanggung jawaban bantuan sosial setiap organisasi kelompok dan perorangan yang menerima bantuan sosial wajib untuk mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan. jangka waktu pertanggungjawaban disesuaikan dengan dokumen pernyataan pertanggung jawaban bantuan yang telah diserahkan. dokumen pertanggungjawaban bantuan sosial akan monitoring oleh tim verifikasi dan monitoring bantuan sosial. tim verifikasi dan monitoring bantuan sosial berhak merekomendasikan pemberian sanksi administrative atau pengenaan daftar hitam: bab penutup lampiran dalam peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. keputusperorangan yang bertandatangan bawah ini nama penananaknnnanennnnnknnnaaan ktp nan ann nan happen nenas alamat peranakan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya mengajukan pemohon bantuan sosial dengan tujuan permohonan sesuai surat permohonan adalah benar adanya.
re, bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang besaran belanjjar, menimba bahwa dalam rangka untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor tahun perlu diatur mengenaidalam huruf tersebut perlu diatur dan ditbelanjadalah bupati banjar. wakil kepala daerah adalah wakil bupati banjar. belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah belanja operasional yang disediakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sos bantuan operasionaldan didasarkan pada prinsip pencapaian efesiensi dan efektifitas alokasi dana. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd dalah anggaran tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dprd dan ditetapkan dengan peraturan daerahberdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah atas (seratus lima puluh milyar rupiah) dapat diberikan paling rendah (enam ratus juta rupiah) atau paling tinggi sebesar bab iii belanja penunjang operasional kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan belanja penunjang operasional dengan mempertimbangkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam kemampuan daerah berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah adalah termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam sehingga belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberikan sebesar (enam ratus juta rupiah). belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan terhitung januari besaran belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan dalam pos anggaran kepala daerah dan wakil kepala daerah sekretariat daerah dikelompokkepala daerah dan wakiltp, salinan simas lama bupati seruyan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati seruyan nomor tahun tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawapemerintah, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten seruyan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan terukurrian tambahan penghasilan bagi pegawaakan dikenakan potongan tambahan penghasilan apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana tercantum pada pegawai yang cuti tahunan, cuti sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), cuti bersalin, cuti karena alasan penting diberikan tambahan penghasilan sebesar dari besaran tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutanmelalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dpp) pada masing masing skpd lingkungan pemerintah kabupaten seruyan. bab ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya peraturan bupati ini,guru lingkungan pemerintah kabupaten seruyan besar tambahan kriteria penghasilan guru non rp. sertifikasi dan iii rp. penilik rp. rp. guru rp. sertifikasi dan iii rp. pengawas besar tambahan berdasarkan jangkauan wilayah kerja besar tambahan kriteria kecamatan penghasilan guru non seruyan hilir timur rp. sertifikasi seruyan raya rp. guru danau rp. sertifikasi danau pembuluh rp. penilik danau seluruh rp. pengawaspegawai seruyan hilir timur rp. fungsionaliii peraturan bupati seruyan nomor tahun tanggal pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai struktural lingkungan pemerintah kabupaten seruyan besar tambahan eselon penghasilan ila rp. ilb rp. illa rp. illpengelola keuangan dan barang lingkungan pemerintah kabupaten seruyan besar tambahan kriteria penghasilan pengurus barang kabupaten rp. penyimpan barang kabupaten rp. pengurus barang skpd rp. penyimpan barang skpd rp. pembantu pengurus barang skpd rp. pada utd upt pembantu penyimpan barang rp. skpd pada utd uptbeban kerja lingkungan pemerintah kabupaten seruyan besar tambahan eselon maa ilb rp. illatempat bertugas lingkungan pemerintah kabupaten seruyan besar tambahan kategori eselon penghasilan seruyan illa rp. hilir rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. seruyan illa rp. hilir timur ill rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. seruyan illa rp. raya rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. danau illa rp. lib rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. danau illa rp. pembuluh ill rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. danau illa rp. seluruh lib rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. batu ampar illa rp. lib rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. seruyan illa rp. tengah lib rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. seruyan illa rp. hulu rp. rp. rp. rp. iii rp. rp. rp. suling illa rp. tambun ill rp. rp. rp. rp. iii rp. rp. rp. bupati seruyan, ttd sudarsolampiran vii peraturan bupati seruyan nomor tahun tanggal pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan kondisi kerjakondisi seruyan hilir rp. kerja timur rp.bupati seruyan, ttd sudarso lampiran viii peraturan bupati seruyan nomor tahun tanggal pemberian tambahan penghasilan bagi jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional p2upd lingkungan pemerintah kabupaten seruyan keterangan jabatan besar tambahan penghasilan auditor terampil auditor pelaksana rp. auditor pelaksana lanjutan rp. auditor penyelia rp. auditor ahli auditor pertama rp. auditor muda rp. auditor madya rp. auditor utama rp. besar tambahan keterangan jabatan penghasilan pengawas pemerintahan madya rp. pengawas pemerintahan muda rp. pengawas pemerintahan pertama rp. bupati seruyan, ttd sudarsotambahan penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai lingkup pemerintah kabupaten seruyan, pegawai adalah pegawai negeri sipil pns) dan calon pegawai negeri sipil cons) lingkup pemerintah kabupaten seruyan dan pegawai negeri sipil yang ditugaskan kabupaten seruy,penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi,daerah terpencil,banyak resiko bahaya baik fisik maupun mental,yang dalam dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka,pendidikan khusus, dan sertifikat dalam melaksanakan tugas. pengawasan adala,, bab iii tambahan penghasilan pegawai tambahan penghasilan pegawai diberikan untuk tenaga fungsional guru, tenaga fungsional, dan tenaga struktural, tambahan penghasilan atas dasar beban kerja diberikan terbatas hanya untuk pegawai pada skpd sekretariat daerah, bappeda, dinas pendapatan daerah, dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, inspektorat, pejabat pengusahaan keuangan ppk) skpd, pembuat laporan keuangan skpd, dan pengelola barang, pengelola barang sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penyimpan barang kabupaten, pengurus barang kabupaten, penyimpan barang skpd, pengurus barang skpd, pembantu penyimpan barang, pembantu pengurus barang, dikecualikan untuk pegawai pada sekretariat skpd bappeda, dinas pendapatan daerah, dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, inspektorat, tambahan penghasilan berdasar tempat bertugas diberikan untuk pegawai wilayah kecamatan kecuali kecamatan seruyan hilir, tambahan penghasilan berdasar kondisi kerja diberikan untuk tenaga sopir motors, pns cons yang bertugas laboratorium kimia, petugas pemadam kebakaran pmk), kantor satuan polisi pamong praja satpol pp): tambahan penghasilan berdasar, tambahan penghasilan sebagaimana disebutkan dalam yang berbunyi dan keahlian lainnya berpedoman pad. daftar besaran tambahan penghasilan pegawadengan ketentuan sebagai berikut pegawai, tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan ph) sesuai ketentuan yang berlaku. bab sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai terhadap pegawaitidak mengikuti apel pagi atau soremengikuti apel pagi dan sore tetapi masuk bekerja setelah jam istirahat siang melebihi dari waktu ketentuan yang berlaku (pukul wib)cc. mengikuti apel pagi dan sore tetapi tidak masuk kerja pada jam kerja tanpa keterangan dan atau tanpa izin dipotong per hari dari besarnya tambahan penghasilan, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan atau tanpa izin dipotong per hari dari besarnya tambahan penghasilperhari. bab sanksi pemotongan tambahan penghasilan satuan kerja perangkat daerah terhadap satuan kerja perangkat daerahsatuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan laporan keuangan semester pertama paling lambat hari kerja setelah semester pertama tahunsemester pertama sesuai ketentuan pada huruf (a) dikenai pemotongan tambahan penghasilan, pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana huruf (b) dengan komposisi eselon sebesar o, eselon iii sebesar eselon sebesar o0 dan pelaksana sebesar y6, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat hari kerja setelahtahunan sesuai ketentuan pada huruf (d) dikenai pemotongan tambahan penghasilan, pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana huruf (e) dengan komposisi eselon sebesar eselon iii sebesar eselon sebesar dan pelaksana sebesarsemester dilaksanakan pada bulan agustustahunan dilaksanakan pada bulan pebruari tahun berikutnyabab penghentian tambahan penghasilan tambahan penghasilan pegawai dihentikan apabila menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, menjalankan diklat lebih dari (enam) bulan, menjalani masa tugas belajar, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan atau tanpa izin maksimal (lima) hari secara terus menerus atau akumulasi pada bulan yang bersangkutan, menjalani pemberhentian sementara dalam jabatan (non job) dan atau pelaksana sebagai pegawai karena proses hukum yang sedang dijalani,berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi pemerintah kabupaten seruyan. bab vii pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil pada masing masing satuan kerja perangkat daerah secara hirarki dengan ketentuan pejabat eselon melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pejabat eselon iii, pejabat eselon iii melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pejabat eselon iv, pejabat eselon melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana yang berada bawahnya, pegawai yang tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian seperti dimaksud pada dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii ketentuan lain lain fungsional guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi diberikan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, jabatan fungsional keahlian dan fungsional ketrampilan diberikan kepada pejabat dan atau pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikasi dari lembaga resmi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah, pengelola barang wajib menyampaikan laporan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah paling lambat tanggal pada bulan berikutnya, pengelola barang akan dikenakan potongan tambahan penghasilan apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ketentuan sanksi pemotongan tambahan penghasilan bagi pengelola barang sebagaimana tercantum pada huruf (e), huruf (f), dan huruf (g): satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan laporan keuangan semester pertama paling lambat tanggal pada bulan berikutnya dan laporan keuangan tahunan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah paling lambat tanggal pada bulan berikutnya,
raitugas tugas pemerintahan daerah perlu dilakukan perubahan terhadapnomor tahun nomor peraturan bupati banjar nomor tahun tentang perjalanan dinas berita daerah kabupaten banjar nomodalam bab pada bagian kedua biaya perjalanan dinas diubah sehingga berbunyiuang akomodasi sebesar dari tarif hotel kota tempat tujuan perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpur. huruf dan dalam bab iii pada bagian kesatu persetujuan perjalanan dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut yang telah diberi disposisi oleh pejabat yang berwenang yang menerbitkan sptlla selaku kepala skpd lingkungan pemerintah kabupaten banjar ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku pengguna anggaran. bagi pejabat eselon ii.b dalla selaku kepala skpd lingkungan pemerintah kabupaten banjar dan pejabat eselo, spt ditandatangani oleh bupati wakil bupati sedangkan spp ditandatangani oleh sekretaris daerah. bagi pejabat eselon iii.a yang menduduki jabatan kepala skpd kepala kantor) spt dan spp ditandatangani oleh sekretaris daerah. bagi pejabat mulai dari pejabat eselon iii.a bawah lingkup sekretariat daerah, spt dan sppuntuk pejabat eselon il.a dan ii.b ditandatangani oleh sekretaris daerahlaksanakan dengan berpedoman pada peraturan tata tertib dprd. dalam bab iii pada bagian kedua waktu perjalanan dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kedua waktu perjalanan dinas waktu perjalanan dinas dalam daerah (satu) hari, kecuali apabila berdasarkan jarak tempuh atau kondisi perjalanannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu (satu) hari atau adanya kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan (satu.waktu perjalanan dinas luar negeri adalah sesuai kebutuhan. dalam bab vii diubah sehingga berbunyi sebagai berikuttransportasi, uang transportasi dibayarkan secara riilkepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang menginap diberikan uang akomodasi sesuai dengan tarif hotel yang berlaku tempat tujuan perjalanan dinas. dalam bab viii diubah sehingga berbunyi sebagai berikutbagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menjemput mengantar jenazah pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan surat perintah tugas dan biaya perjalanan dinas disertai dengan biaya pengangkutan dan biaya pemetaan jenazah sebagaimandalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan dana desa, maka peraturan bupati pati nomor tahun tentang tata cara pembagian dana desajabat oleh staf pada urusan keuangan. bendahara sebagaimana dimaksud pada hurufantara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab xa, sehingga berbunyi sebagai berikut bab sanksi bupati menunda penyaluran dana desa tahap dalam hal:b.terdapat lpa dana desahuruf bupati menunda penyaluran dana desa tahap iii dalam hal kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dan sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam oleh bupati. dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimanakeuangan c. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati pati nomor tahun tentang tata cara pembagian dana desa kabupaten pati berita daerah kabupaten pati tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dalam dan pengeluaran anggaran dana desa selama (satu) periode anggaran. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikutmaret, paling lambat minggu kedua bulan jul, paling lambat minggu kedua bulan september:tentuan dan diubah dan ditambah (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikutpk. dana desa digunakan untuk bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desarencana anggaran pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan desa. ketentuan bab viii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab vii tim fasilitasi kabupaten, tim pendamping kecamatan dan ppid ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutcamat selaku yang bertanggung jawab, sekretaris camat sebagai wakil yang bertppidpada ketentuan yang berlaku. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana desa, kepala desa membentuk ppid yang terdiri dari sekretaris desa: kepala seksi, dan bendahara.: melaksanakapb desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti bukti pengeluaran apbhuruf mempunyai tugas a.
bupati murung raya provinsi kalimantan tengahupati murung raya, menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan daerah kabupaten murung rayaditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati; bahwa besama tunjangan perumahan yang diatur oleh peraturan bupati nomor tahun tentang tunjangan perumahan pimpinan dan angota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten murung raya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati murung raya tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten murung raya;; pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten murung raya; bupati adalah bupati murung rayarung raya; pimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua dprd kabupaten murung raya; anggota dprd adalah anggota dprd kabupaten murung raya; tunjangan perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota dprd kabupaten murung raya; anggaran pendapatan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah anggara pendapatan belanja daerah kabupaten murung raya. bab pemberian tunjangan perumahan tunjangan perumahan diberikan kepada anggota dprd untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang dprd. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kepada unsur pimpinan dan anggota dprd yang menempati atau menggunakan rumah jabatan dan atau rumah dinas beserta kelengkapannya. dalam hal anggota dprd berstatus suami istri yang keduanya secara bersamaan menjabat sebagai anggota dprd maka tunjangan perumahan hanya diberikan kepada salah satu pihak. bab iii besaran tunjangan perumahan tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd. besama tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada adalah pimpinan dprd adalah sebesar rp. , ( sembilan juta rupiah) per orang per bulan wakil ketua dprd adalah sebesar rp. , ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan anggota dprd adalah sebesar rp. delapan juta rupiah) per orang per bulan anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbd kabupaten murung raya melalui dpa secretariat dprd kabupaten murung raya. bab ketentuan peralihan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan terhitung sejak pebruari babnraya, bupati persie diundangkan buruk tahu pada tanggal april daerah burung raya, tupatej lwi ibu efl daerah kabupaten murung raya tahun nomor y, verifikasi uj1 petik duduk hukum daerah cukup pemda kira &.gian hukum setda <ab murung raya parr peta9at sekda a8k tek.j ka2 htf uti sv . ksa mater)ri keuangan nomor pmk. talaporan pambakj j bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idnovemambakal sebagaimana dimaksud dalam dan pambakalpambakal hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. pambakalpambakalnunjukan bank milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pambakalpambakal setelah diverifikasi oleh sekretarisyah. jan bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idsebesar lima juta rupiahatur lebih lanjut dalam peraturan pambakaldesa. belanja barangpambakalambakalbagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idpambakalalamambakal melakukan perubahan pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam peraturan pambakal. perubahan apb desa sebagaimana dimaksud pada diinformasikan kepada bpd. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idambakal: buku bantu bank desa: buku kas pembantu pajak, buku pembantu pendapatan, buku kas pembantu kegiatan, buku rekapitulasi panjar kegiatan, buku register spp pengeluaran, buku register kwitansi pembayaran, dan bukti bukti pembayaran yang syah. format bukambakalambakaldosa\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idkeuangan desa kepada desa, dan membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dan memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bupati camat dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat membentuk tim sesuai dengan kewenangannya. bab vii berupa dana desa anggaran bantuan keuangan bagi pemerintah desa berupa alokasi dana desa cc.adalah sebagai berikut syarat pengajuan alokasi dana desa tahap triwulan pertanggungjawaban spj) anggaran desa tahun sebelumnya. tahap triwulan ii) dokumen laporan penyelenggaran pemerintahan desa ppd) yang telah dievaluasi oleh tim kecamatan, surat pengajuan anggaran desa tahap ii, kwitansi pembayaran anggaran desa tahap bermaterai (enam ribu rupiah)do0. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id tahap iii triwulan iii surat pengajuan anggaran desa tahap iii,. tahap triwulan surat pengajuan anggaran desa tahap iv:gi hasil dan retribusi pajak daerah dicairkan langsung pada tri wulan dengan syarat surat pengajuan anggaran desantuan khusus daerah dicairkan pada tri wulan dengan syarat a)g)surat pernyataan telah menyelesaikan pertanggungjawaban spj) anggaran desa tahun sebelumnya. syarat pengajuan dana desa tahap peraturan desa tentang penetapan apb desa, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya., surat pengajuan anggarandan bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idtahap a)surat pengajuan anggaran desa tahap ii, laporan realisasi penggunaan dana desa tahap c)laporan konsolidasi penggunaane)bupati banjar, h.khalilurrahman diundangkan martapura pada tanggal sekretaris daerah kabupaten banjar, nasrul syah berita daerah kabupaten banjar tahun nomor binggalan semester, serta format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa format surat pengajuan pencairan dana kop desa kepada: yth. cg. bupati banjar kepala bukan kabupaten banjarissue vereine.dana yang telah diusulkan rp. (. sisa yang belum diusulkan rp. (. alokasi dana desa add) usulan saat ini rp. (. dana yang telah diusulkan rp. (. sisa yang belum diusulkan rp. (. jumlah dana yang diajukan seating(a tb) rp. (.&) jumlah dana yang telah diusulkan tb) rp. (. sisa dana yang belum diusulkan inspektorat daerah kabupaten banjar yth. kepala bmpd kabupaten banjar dog) bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format akuntansi pengajuan pencairan dana akuntansi penerimaan add board bantuan khusus dd kwitansi sudah terima dari uang sejumlah untuk pembayaran penerima pambakal, bendahara desa,esaun sebelumnya add board triwulan i.ii,ii tahap i,dd tahap kami yang bertanda tangan dibawah ini nama ponaannaanaansan sana jabatan koordinator ppid desa. selaku verifikator spp,spt dan lpj penggunaan dana desa desa eeee kecamatan . kami telah melakukan penata usahakan atas bukti bukti penerimaan dan pengeluaran apb desa dalam buku kas umum desa, buku kas tunai desa, buku bantu bank, buku bantu pajak melalui aplikasi sides manual. kami telah menyusun laporan realisasi apb desa baik per sumber dana maupun total realisasi apb desa sesuai hasi input ketatausahaan kami telah menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk desa. . sesuai tahapan add& board demikian surat pernyataan penyelesaian lpj ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. sa.ii x. pambakal. koordinator ppid mengetahui camat, bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format surat pernyataan tanggungjawab mutlak spam): rp. . j.ii, terbilang ( .oouop) alokasi dana desa add board bantuan khusus rp. terbilang ( .oouop) jumlah rp. . j., terbilang ( .oouop) dokumen dokumen yang dipergunakan dalam rangka usulan dana bantuan keuangan desa.i jj. kecamatan .iiiiieeueueuu bukpeatanataneneama. pambakal.euk, materai bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format rancangan peraturan desa tentang apb desa lambang pemerintah desa seen eaananaannaaa. pemdes kecamatan estate kabupaten nenas rancangan peraturan desa ee. ioeanananaaan nomor . tahun. tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran encok dengan rahmat tuhan yang maha esa pambakal indipandang perlura nomor . dst. dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa means oenanakaaa. dan pambakalo oona(ea bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rpr aan bidang pembangunan rp. anna nanannnnanananananaanan bidang pembinaan kemasyarakatan rp. sono ana nnnnanannnnanaaan bidang pemberdayaan masyarakat rp. sono ana nnnnanannnnanaaan bidang tak terduga nnnnnnnnnnnlnnlnnnn jumlah belanja edan dnnnnnananananannanaan surplus defisit naa pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. sense pengeluaran pembiayaan rp. sansnnnnannnnnnannanaan selisih pembiayaan (a b) rpr anannnnlnl uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam berupa rincian struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. rincian struktur anggaran pendapatan dan belanjaambakal menetapkan peraturan pambakalpambakaldo02\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id lampiran peraturan desa nomor tentang anggaran pendapatan dan belanja desa . tahun anggaran ) pendapatan pendapatan asli desa \|aji\|1\|2ji\|i\| bantuan provinsi konan jumlah pendapatan belanja l2lil bidang penyelenggaraan pemerintahan desa \|i\| penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai: ana penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tunjangan dan operasional perkantoran o belanja barang dan jasa o alat tulis kantor benar pos pakaian dinas dan atribut dna pakaian dinas alat dan bahan kebersihan perjalanan dinas \|oo0000000 oopemelihasan air, listrik, dan telepon ill bogor dstosesseonooaaan belanja modal komputer melawan kursi mesin tik pakem bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id new ill ooh operasional bpd belanja barang dan jasa '')) )o \| \|l\|\| arr voodoo. l1\| penggandaan konsumsi rapat dst seeneesneenneseeraeria oo \|ala\| operasional rt rw \|a\| belanja barangan jasa wawan (\|\| penggandaan (\|\| konsumsi rapat i @staaeeanereerameeaa yo) dn bidang pelaksanaan pembangunan desa ') ) \| perbaikan saluran irigasi ' ' ) o i\|o belanja barangdanjasaa (\|\| ( upahkeja honor stereo belanja modal oo (\|\| semen (\|\| material n a ill pengaspalan jalan desa belanja barangan jasa: ' o upah kerja bone aan belanja modal: nae siswa pasir ( dstanaoaaa d5. kegiatan. eseaeenn\| honor pelatih hoo0000000 (\|\| \|( konsumsi ho) bahan pelatihan poo nae tell ooh kegiatan. ooh \|a\| bidang pemberdayaan masyarakat ' ') ) e\| \|a\|i\| kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat ' ) \|a\| belanja barang dan jasa: (\|\| \|( honorpelatih hoo00000 (\|\| konsumsi (\|\| bahampelatihan aan \|al\| kegiatan. www bidang tak terduga \|o. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id kegiatan kejadian luar basa ' ' ) \| belanja barang dan jasa: (\|\| honor (\|\| \|( konsumsi st. ill kegiatan. ill juta belanja ooh ill \|surerusy persis ill jqem bayar lou penerimaan pembiayaan too 3ala\| (sumpah pencairan dana cadangan hasil kekayaan desa yang dipisahkan human rp) ill pengeluaran pembiayaan too \|i\| pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa human rp) tttt disetujui oleh pambakal nc. ttd bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format rencana anggaran biaya (rab) rencana anggaran biaya tahun anggaran each bidang: kegiatan .i jea waktu pelaksanaan rincian pendanaan uraian volume harga satuan jumlah rp. rp. tenaga disetujui mengesahkan pambakdesa.co com. kecamatan. ion kenakan tahun anggaran.coo coco nnnnna tank bidang kegiatan penerimaan rp.) nomor pengeluaran( rp.) jumlah saldo kas tanggal uraian dari swadaya bukti belanja belanja pengembalian bukti barang rendah rp.) bendahara masyarakat dan jasa modal bendahara l38 solo pindahan jumlah dari halaman sebelumnya o darah lot\|.\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format surat permintaan pembayaran (spp) surat permintaan pembayaran (spp) tahun anggaran each bidang: kegiatan .umah senatapambakal .agian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idpambaambakal untuk melaksanakan pengelolaan keuangbab maksud dan tujuan maksud dari terbentuknya peraturan bupati ini sebagai pedoman dalamjawaban keuangan desa dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan. tujuan dari peraturan bupati ini agar dalam pengelolaan keuangan desa transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplinkegiatan .ii penerima uraian jumlah rp )nanananannasaamaaean tanggal . ena sanado0031\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format ketatausahaan format buku kas umum buku kas umum tahun anggaran efek. jumlah saldo rp. rp. kumulatif a21 sai belt belt belt belt belt rp. rpp kemanapambakal wajib periksa dan para oleh sekretaris desa. lo.)aneeenagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id formatiko la l38 koi total transaksi bulan ini total transaksi kumulatif inn mengetahui bendahara desa, pambakal .do2a\|tas kurang rp.) rp.) rp. pendapatan \|i\| pendapatan asli desa \|i\|i\| hasil usaha swadaya, partisipasi dan gotong royong lain lain pendapatan asli desa ang sah pendapatan transfer j1\|2li\| danareksa bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten kota alokasi dana desa j1\| \|a\| bantuan keuangan \|al\| bantuan provinsi ' o o)oe i\|uang sah jumlah pendapatan naa belanja naa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai: naanaa belanja barang dan jasa naa alat tulis kantor benda pos lon pakaian dinas dan atribut \|( pakaian dinas alat dan bahan kebersihan perjalanan dinas pemeliharaan lo. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id lil l air, listrik,dan telepon lo. lll bone lo. beo. att tea dea bel modal 2ersteaanamda ll li komputer \|. pop melawan kursi lhi mesin pipa att tes tea kena '2lil i2i belanja barang bandara oli arr lo. poo iii penggandaan konsumsi rapat \|. 2ila operazioni uut '2vilayet belanja barangan jasa ttu sehari i pengadaan lo. lil konsumsi rapat tea dna bidang pelaksanaan pangan bo) '2tepi perbaikan saluran irigasi '2elit2t belanja barangdanjasa l upahkeja poo lll bone lo. ho. 2lewis belanja model ttu lil li s semen lo. materi lo. poo pop ahli ast. 2were pengaspalan jalan desa itu '2lef2r2i belanja barangdanjasa ll upahkerja lo. lll bone lo. bobo aan 2leretst belanja mah t u lll apa poo lll pasir too serat uut aman kemasyarakatan bee . . ketentraman dan ketertiban '21sistem belanja barang dan jasa: t honor pelatih lll konsumsi \|. poo. bahan pelatihan dstennannn itl \|. lo. loo. lo. kegiatan. lo. lo. lo. il. lo. loo. lo. bidang pemberdayaan masyarakat mises desa dan perangkat \|4l1\| belanja barang dan jasa: il. ho. honor pelatih lo. lo. konsumsi lo. loo. lo. oobahanpelatihan net a6. ih. lo. lo.\| \|2lal2l kegiatan. lo. \|. lo. lo. ii. lo. lo.\| bidang tak terduga ll. lo.\| \|s\|il kegiatan kejadian luar biasa lo. lo.\| \|1l2\| belanja barang dan jasa: lo. lo.\| bonortm lo. loo. lo. konsumsi lo. loo. obat obatan st.oo xx. lll io. lo. lo. kegiatan. lo. lo. nol ll. io. lo. lo. jumlah belanja lo. ho. ll. lo. lo. lo. sur lus deret \|. lo. lo. allk io. lo. loo lol pembiayaan \|. lo. ho. lol (3l1l penerimaan pembiayaan loo. lo.\| 3lalat (spa lo. bo. lo. pencairan dana cadangan lo. lo. hasil kekayaan desa yang pisahkan sudah rp) to. bo. lo. \|. lo. loo. lo. pengeluaran pembiayaan lo. lo. pembentukan dana cadangan lo. lo. penyertaan modal desa lo. lo. siuman( to. lo. lo. ilt io. lo. bo. lo. disetujui oleh pambakal co. ttd loo.)a realitas kurang rp.) rp. rp. lo. semester pertama leprenpapatan lo. l1\|i\| pendapatan asli desa lo. lo. \|ili\| hal usaha lo. lo.) hkg gotong royong ses ooo desa yang sah pendapatan transfer lo. lo.) l1\| \|i\| dana desa lo. bagian dari hasil pajak tee kabupaten kota alokasi dana desa bantuan keuangan lo. bantuan provinsi lo. lo. bantuan kabupaten kota. aaa pendapatan lainlain \|. lo. hibah dan sumbangan dari ter mengikat (pp) ikatan maraanbesa ho. ho.\| jumlah pendapatan pendapatan pena pena (aan tenaga ho) bidang penyelenggaraan tee, pss tunjangan belanja pegawai: penghasilan tetap kepala tunjangan kepala desa inai tunangan \|il2\| operasional perkantoran lo. belanja barangan jasa ho. alat tulis kantor lo. ho. bendapos lo. atribut pakaian dinas lo. \|o0. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id kebersihan perjalanan dinas pemeliharaan air, listrikdasn telepon oo)o\| iii bogor o)o\| loo uii ( dsteaseeoooomon loo tll ole ooh belanja model ' o o (\|\| komputer melawan kursi (\|\| mesin dstereeeeneamoa aan operasional bpd belanja barang dan jasa \|\| art ole penggandaan konsumsi rapat oo \|a\|a\| operasional rt oo belanja barangan jasa ttd pengadaan konsumsi rapat dan men bidang pelaksanaan lampmamapea ooo\|ooo\|oo \|i\| perbaikan saluran irigasi belanja barangdanjasaa ( upah kerja ill bogor oo\| tea bea belanja modal ' oo)o)o \|\| \| semen material ill pengaspalan jalan desa belanja barangan jasa: \|( upah kerja (\|\|l bogor net 2televisi hanja moda, ill apa (\|\| pasir ooo o\| dea dna nan bidang pembinaan plikemasamam ketentraman dan ketertiban belanja barangan jasa: honor pelatih (\|\| konsumsi bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bahanpelatihan dstaseeeseonan ill kegiatan. yoo jaan toe masyarakat bia desa dan perangkat \|a\| belanja barang dan jasa: ') \|( honorpelatih konsumsi bahanpelatihan ill \|al2\| kegiatan. tlh bidang tak terduga too \|s\|i\| kegiatan kejadian luar biasa \|s\|i\| belanja barang dan jasa: bonorttm \|( konsumsi eee st. too ooh kegiatan. yoh too ooh (\|\| \|sumba belanja sur press persis iii speed bayar o o)oi\| \|il penerimaan pembiayaan salaf (sup oo , \|i\| pencairan dana cadangan naa pisahkan (\|\| ioumian rr) yoo pengeluaran pembiayaan loo pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa yoo siuman rp) koo disetujui oleh pambakal ttd po.a0\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bab pengelolaan keuangan desa bagian kesatu umum pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan,dan pertanggungjawaban. dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah memberikan pembinaan kepada pemerintah desa sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua kekuasaan pengelolaan keuangan desa pambakalambakalpambakalpambakalhukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa pemerintah desa .eesnntntataaan lambang kecamatan nenek nanah pemdes kabupaten neenooononenana. rancangan peraturan desa nan catakakka dengan rahmat tuhan yang maha esa pambakal desa mopambabahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlueeeeeeemaseen cencaatanaan dan pambakalenaanananan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rp. nanas bidang pembangunan rp. nanas doa bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idnaannannnnananaanaaan jumlah belanja edan nnannnannnanaaaaaan surplus defisit rpr anti pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. sense pengeluaran pembiayaan rp sannnnananannaanaaaaan selisih pembiayaan (a b) empambakal cen rentetanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa. tahun anggaran laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa pemerintah desa nk. tahun anggaran. coca kode uraian anggaran realisasi lebih ket rekening kurang rp. rp. rp. oa, paparan pendapatan ast desa \|a\| hasil usaha tea dna swadaya, partisipasi dan gotong royong lain lain pendapatan asli desa ang sah jero pendapatan transfer jail dana desa bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten kota erie alokasi dana desa aojeyai bantuan keuangan aerea bantuan provinsi bantuan kabupaten kota pendapatan lain tar hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak mengikat lain lain pendapatan desa yang sah onta pemaparan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa penghasilan tetap dan tunjangan belanja pesawat penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tunjangan kepala desa dan perangkat tunjangan bpd heiro \| alasan bahan kebersihan perjalanan dinas loan\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id pemeliharaan air, listrik,dan telepon honor ooo)o)o dstursssesooean ike oli 2nepamaa komputer melawan kursi mesin oo)o)o\| oo) dsteneeseomammn (sj \|operasional bpd e\|p pertama barang bangsa miliar penggandaan oo \|i konsumsi rapat bol i staesaeeneneremoen lte oli jal operasional rt rw efek belanja barang dan das blitar cbooo)o. \|oo penggalan konsumsi rapat dstansarsenenmemean iii masa desa pemakan saman eifel belanja barang dansa \| upahkeja bogor lol dstursenaoaanoo loo belanja modal ' i\|i semen )o\| materil o)o\| lol i atasan loo ee 2eepemaseaanyaan efefef beam barang bangsa \| upahkeja lll i honor dstursseeroemeneoanoan 2eei benda moda lll iasa oll i pasar ooo)o\|o lol iastanesan oo lil ooh ooo ooo bidang pembinaan pllikemasaaaw loo dan ketertiban belanja barangdangasa bogor pelatih i konsumsi aa) bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bahan pelatihan dstursssesooesman dna dea kegiatan. aja biang pemberdayaan masyarakat dan perangkat pf belanja barang ganda honorpelatih konsumsi bahan pelatihan oli ooh ibastssomooss kegiatan aangrakteaga (kesatuan kejadian nar bisa belanja barang dan das: (ll bonortim i konsumsi tee st. akan ike s2) kegiatan. \|daerah belanja tli ilt surprise persis itik pembiayaan penerimaan pembiayaan jala (sapa pencairan dana cadangan pisahkan (woman (rp) til soe pergelaran pembiayaan sari pembentukan dana cadangan see penyertaan modal desa tea dpambakal ., ttd looks\| aset lancar nal. kewajiban jangka pendek jumlah kewajiban jangka pendek jumlah kekayaan bersih pambakal lo.a0\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idohan\| bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id lampiran iii peraturan desa nomoranananan desa dannanaaanaanananaan kecamatan dannanaaanaanananaan kabupaten dovananananaanananan jenis lokasi rincian jumlah sub total jenis kegiatan aan sub total jenis kegiatan sub total jenis kegiatan doors\| bagian hukum setda kab. banjar sub total rp. total s d rp. pambakal . ttd bupati banjar, ttd h.khalilurrahman long\| bagian hukum setda kab. banjar lampiran peraturan bupati banjar nomor tanggal format buku kas umum tunai buku kas umum tunai pemerintah desa tahun anggaran . periode o1 . .s d penerimaan pengeluaran pengeluaran tanggal rekening uraian rp) rp) nomor bukti kumulatif saldo lo. lo. lo. . jumlah lo. loo. ho. desa. ae, . mengetahui pambakal \|. bendahara desa. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.iambakal: disusun berdasarkan pada perencanaan yang telah dituangkan dalam rjm des dan rkp des. rancangan apb des disusun sekretaris desa untuk disampaikan kepada pambakal dan selanjutnya disampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati berdasarkan tata tertib bpd. apb des yang telah disepakati pambakal dan bpd dituangkan dalam peraturan desa tentang apb des. peraturan desa tentang apb des disepakati paling lambat bulan november tahun berjalan. apb des dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari januari hingga desember. bagian keduahukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format buku bank desa buku bank desa pemerintah desa oo. tahun anggaran . bulan nama bank rekening tanggal uraian transaksi nomor bukti admin saldo admin setoran rp) bunga rp) penarikan rp) pajak rp) rp) rupiah boa total transaksi bulan ini total transaksi kumulatif desa nan nnn nan nning nana anna), . mengetahui pambakal .oooooooooo bendahara desa . (aipemerintah desa or. tahun anggaran . periode o1 . terkena center nona rana tanggal pemotongan penyetoran saldo rp) rp) rp) jumlah desa nan nnn nan nning nana anna), . mengetahui pambakal .cbooo woo bendahara desa . i. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format buku pembantu rincian pendapatan buku pembantu rincian pendapatan pemerintah desa oo. tahun anggaran . periode o1 . jan. sio pon naa jenis pendapatan jumlah aa". "ss yss. '''' desa nan nnn nan nning anna annnnann) .v. mengetahui bakal .oooocoocoo bendahara desa .pemerintah desa oo. tahun anggaran . bidang bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan jumlah saldo kas tanggal dari swadaya nomor bukti belanja belanja pengembalian rupiah bendahara masyarakat brg dan jasa modal bendahara umah total penerimaan total pengeluaran desa nan nnn nan nning nana anna), . pelaksana kegiatan, bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id format buku rekapitulasi panjar kegiatan pemerintah desa me. ni. kecamatan banjar daftar rekapitulasi panjar kegiatan periode o1 .f o.s o 31p anno kode nama kegiatan jml panjar jml spj sisa panjar pengembalian sisa dana . umah bo. desa. anna com) naga anammaman mengetahui pambakal .cbooo woo bendahara desa . (aaambadan honorarium guru madrasah diniyah swasta yang ada diatau keadaan luar biasa sebagaimanahukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id sisa lebih perhitungan anggaran lpa)lpa)ambakalambakal. rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pambakal kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
daersanakan dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran penghasilan tetap siap) kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, insentif dan serta insentif kader posyandu diusulkan setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berjalan. penyaluran biaya operasional pemerintah desa, operasional bpd, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diusulkan setiap triwulan tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut: sebesar (dua puluh lima persen) pertama disalurkan pada triwulan sebesar (dua puluh lima persen) kedua disalurkan pada triwulan ii: sebesar (dua puluh lima persen) ketiga disalurkan pada triwulan iii: dan sebesar 25y5 (dua puluh lim, salinan dokumen peraturan desa tentang rpm des, rkp des dan apb desomor pokok wajib pajak npp) atas nama pemerintah desa,penggunaan add triwulanmekanisme pencairan add dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa. persyaratan pencairan add sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat permohonan dari kepala desa kepada bupati garut melalui camat, surat permohonan pembayaran spp): persyaratan permohonan penyaluran masing masing triwulan sebagaimana dimaksud dalam dan dan surat rekomendasi dari camat yang ditujukan kepada pimpinan bank yang ditunjukdi: sekretariat daerah, bukan: dpmd: dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan atau sebutan lainnyacc. dan pendamping desa profesional dan atau sebutan lainnyacc. sebagaimana dimaksud pada terdiri atas perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan bagi desa yang tersedia pendamping lokal desa dan atau sebutan lainnycc. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan membuat laporan kegiatan secara berkala kepada kepala desa. dalam hal terdapat lpa add pada akhir tahun anggaran maka lpa tersebut menjadi lpa apb desan kepala, bagian hukum kristiani wahyuni,sh nip., oleh tenaga pendamping profesional, yang terdiri dari pendamping desa, pendamping teknis, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan atau sebutan,unjangan adalah pembayaran yang diperoleh dari apb desa sehubungan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kedudukan yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta kesejahteraan pegawai. insentif adalah bantuan kelembagaan ang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga serta kader pos pelayanan terpadu posyandu)cc.kabupatenaddyang diterima daerah kabupatenoperasional pemerintah desa dan bpd, insentif rt rw, ddalam hal realisasi penerimaan daerah kabupaten tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah kabupaten, pemerintah daerah kabupaten, insentif kader posyandu, dan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, insentif dan serta insentif kader posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf diberikan setiap awal bulan mulai bulan januari sampai dengan bulan desember paling lambat minggu kedua bulan berjalan. biaya operasional pemerintah desa dan operasional bpd, serta pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana huruf dan huruf diberikan setiap triwulan mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun berjalandiberikan kepada: kepala desa paling sedikit setara (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok pns golongan ruang ii a, sekretaris desa paling sedikit setara (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok pns golongan ruang il a, dan perangkat desa selain sekretaris desa paling setara (seratus persen) dari gaji pokok pns golongan ruang ii a(tiga jutakepala urusan sebesar rp2. (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), kepala seksi sebesar rp2. (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah),per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: sebesar (empat persen) dibayarkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi kerja, dan sebesar (satu persen) dibayarkan oleh masing masing peserta jaminan kesehatan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi kepala desa atau perangkat desa yang telah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan mandiri, pensiunan pns, atau pensiunan tentara nasional indonesia kepolisian republik indonesiapengeluaran pembantu pada bidang pemerintahan desa dpmd dan atau melalui pemindahbukuan oleh bud yang ditunjuk kepada bpjs kesehatan. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada disertai bukti pembayaran dan disampaikan kepada peserta bpjs kesehatan melalui bendahara desa. pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal setiap bulannya. paragraf tunjangan penjabat kepala desa dan perangkat kepala desa dari pns pns yang terpilih dan diangkat menjadi penjabat kepala desa tidak berhak menerima penghasilan tetap dari apb desa. penghasilan tetap pns sebagaimana dimaksud pada diterima dari instansi induknya. penghasilan tetap pns sebagaimana dimaksud pada adalah gaji pokok sebagai pns. penjabat kepala desa dan perangkat desa dari pnspada sebesar (lima puluh persen) dari besaran jumlah penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam tunjangan sebagaimana dimaksud pada adalah57, (empat ratus lima puluh tujuhalokasi anggaran biaya operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada sebesar rp10. (sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah). alokasi anggaran biaya operasional bpd sebagaimana dimaksud pada sebesar rp3. (tiga juta sembilan ratus lima puluh228, (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan insentif sebesar rp320, (tiga ratus dua puluh pelayanan terpadu posyandu), dan penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa. alokasi anggaran penunjang kegiatan kader pos pelayanan terpadu posyandu) sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. (empat puluh limadiberikan sebesar rp12. (dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) per desa dalam (satu) tahuncl1i\rjanin sampai anak berusia dua tahun. pandemi corona vis disease covid adalah skala penyebaran penyakit corona vipan) selanjutnya disebukartu sembakokartu pra kerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. bantuan sosial tunai adalah bantuan yangdari wabah covid l (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). dana desa sebagaimana dimaksud pada dibagi sebagai berikut: alokasi dasar sebesar rp128. (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah); alokasi kinerja sebesar rp6. (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)35. (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilanjuta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah). desa. desa desa dalam kabupaten bengkulu utara terbagi menjadi (tiga) klaster, yaitu: terdiri dari desa; terdiri dari desa; dan klaster dengan rentangjumlah penduduk antara sampai dengan jiwa mendapatkan alokasi dasar sebesar rp72 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari desa. alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada desa deskriteria kinerja berdasarkan variable: pengelolaan keuangan desa dengan bobot o (dua puluh persen); pengelolaan dana desa o (dua puluh persen); capaian keluaran dana desa o (dua puluh lima persen), dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa; dan capaian hasil pembangunan desa o (tiga puluh lima persen)288. (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah): o (sepuluh persen) untukjumlah penduduk desa; o (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan desa; 20o o (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa;sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari kementerian dalam negeri. data jumlah penduduk miskin desa sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari dinas sosial kabupaten bengkulu utara. data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada huruf dan tingkatdesa kab.engkulu utara.. rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten bengkulu utara. rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa kabupaten bengkulu utara. alokasi formula kabupaten bengkulu utara.inpbo (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian: desa kab.o (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:o (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian: 60o bahan peraturan rra puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar (tiga puluh lirmelalu, berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, dan tahun anggaran berjal; dyang: peraturan desa mengenai apb desa;o o (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar on tahun anggaran berja.a.bat minggu ketiga bulan desember. juma ,; dan ( ii dilaksanakan sesuai dengan ket . uan . peraturan q.l u.cu. u.ua.n.;::, a._n. cu.j. n. j.j. ua. luj. q.j.ll ketatausahaan,pertanggungjawaban,danviii prioritas penggunaan dana desa bagian kesatu prinsip, program dan atau kegiatancalon penerima blt desa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf daftar keluarga calon penerima blt desa ditandatangani bersama antara kepala desa dan bpd yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa khusus insidentil, dan disahkan oleh cam.esa sesuai berita acara hasil musyawarah desa khusus insidentil, dan diketahui cam.at; kepala desa mengalokasikan dana desa yang akan dijadikan blt desa dalam apb desa; dan kepala desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada penerimatata cara dalam mendapatkan persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada mengikuti peraturan bupati mengenai pedoman penyusunan apb desa. kepala desa bertanggungjawabsur jenderal perimbangan keuangan. kementeriantahuspan sebagai syaratkepala desa dan bupati,'l'iap desa kabupaten bengkulu utara tahun anggaranenggano banjarsari ber kem bang seok ber kem bang malam berkembang kana berkembang kashyap berkembang apoyo ber kem bang kerkap ang jam tertinggal ,coo ,.s ol, ooc' tebat pacu tertinggal talang curup ber kem bang banyumas tertinggal salam harjo ber kem bang jogjabaru ber kem bang talang pasak tertinggal per ber kem bang lubukjale berkembang sim pang ketopong ber kem bang aurgading berkembang kedu baru ber kem bang selubung ber kem bang magelang berkembang tanjung putus ber kem bang penyangkal ber kem bang banyumas baru ber kem bang ssa.rrz.ooo kota arga makmur tanjung raman berkembang lubuksaung ber kem bang kurotidur ber kem bang karangsuc ber kem bang ramaagung maju talang danau berkembang gunung selain ber kem bang datar duyung berkembang senar ber kem bang gunung agung ber kem bang sidourip berkembang karang anyar berkembang taba terbilang maju karang anyar berkembang mulya tanjung anom ber kem bang sukamakmur ber kem bang wonoharjo berkembang mulya ber kem bang remajanya ber kem bang sukamulya tertinggal padangjaya lubuk banyak ber kem bang talangtua tertinggal margasakti maju tanjung harapan ber kem bang padangjaya ber kem bang arga mulya ber kem bang sidomukti maju marganya ber kem bang tanah hitam ber kem bang tambak ber kem bang .xxj .xxjsidoluhur ber kem bang tanah tinggi berkembang lais datar lebar berkembang air padang ber kem bang durian daun maju dusun raja ber kem bang lubuk lesung ber kem bang pal30 maju jagobayo berkembang alang rasa maju lubuk gedang ber kem bang sukalangu berkembang tababaru ber kem bang kalang maju batik nau serangan maju melolong maju a!rokok maju bangunan maju sukamara ber kem bang batik nau berkembang pagar duyung ber kem bang durian hamparan berkembang taba kolintang ber kem bang ular tanda ber kem bang seberang tunggal tertinggal sekian tertinggal sambanjaya maju peninjau maju air manganya ber kem bang ketahun ber kem bang pasar ketahun berkembang kencana mandiri kualalangi berkembang dusun raja berkembang lubuk minda! berkembang fajar baru maju talangbaru berkembang melati harjo berkembang bukitindah berkembang bukit tinggi maju napalputih tanjung alai tertinggal jadi tertinggal napal putih ber kem bang aritonang ber kem bang teluk panggung tertinggal tanjung kemasan tertinggal muara santan tertinggal lebong tandai tertinggal cembung raya berkembang kinaljaya tertinggal putrihijau talangarah berkembang pasar sebelah mandiri kotabaru mandiri airmuring mandiri air pandan ber kem bang ciptamulya ber kem bang air pet maju kar.ang tengah berkembang karang pulau mandiri air besi genting perangkap berkembang lubukbalam ber kem bang datar kacang berkembang tanjung genting ber kem bang(b} talang rendah berkembang kotaagung maju talang lembap berkembang kertapati ber kem bang talang punggung ber kem bang talang baru ginting tertinggal tanjung karet ber kem bang talang ginting berkembang sungai pura tertinggal dusun curup ber kem bang penyangkal ber kem bang air napal pasar lembah ber kem bang tepilaut ber kem bang pasar kerkap ber kem bang air napal ber kem bang talang kering maju seluruh berkembang pasartebat berkembang lubuk tanjung berkembang kur ber kem bang pasar pauk ber kem bang tebing kandang ber kem bang ang jarang ber kem bang hulu pauk kotalekat ber kem bang padang benar maju taba padang ber kem bang taba padang kol maju air ban berkembang batu raja berkembang batu raja kol maju batu layang berkembang batu foto maju airbag'usi maju airbag'usia tertinggal pematang balam ber kem bang talang rendah tertinggal sumber rejo ber kem bang kota lekat mudik ber kem bang air padang padang kala ber kem bang kembang manis berkembang telukajang berkembang lam ber kem bang sukabumi berkembang melilit berkembang rates tertinggal lubukmumpo tertinggal talangulu ber kem bang tanjungpura ber kem bang armadanya tebing kuning ber kem bang sidodadi ber kem bang sumber agung ber kem bang pematang sayang ber kem bang pagar banyu ber kem bang gar ber kem bang kali ber kem bang kal berkembang pagar duyung berkembang air merah ber kem bang gunung besar berkembang tanjung agung pauk seng kuang tertinggal lubuk dendam tertinggal alun dua tertinggal tetapi ber kem bang mper desa public sekantung berkembang sawang lebar tertinggal sawan bar ilir ber mean6 lubuk gading tertinggal tanjung agung berkembang padang span berkembang ulokkupai air lelang berkembang bukit beruang berkembang tanjung dalam berkembang bukitsari berkembang gagarin berkembang tanjung harapan berkembang tanjung sari berkembang bangunkarya b.berkembang pondok( wakil rl< imbang talang berantai bertemu.ang pinang raya airsebayur berkembang air sekawanan berkembang airsimpang berkembang kff makmur maju marga bhakti maju bumi harjo berkembang 5sumber mulya berkembang gunung payung berkembang bukit harapan maju afl uang muara ber mbang margasakti s.eb.lat alfa put}i 64l.s74. maju 30l.oos.ooo ul< makmur maju karya pelita maju sukamaju ber kem bang sukamara berkembang suka merindu berkembang 5ukameoan berkembang 724a82. karyawati m u karyanya ber mb.ang suka negara ber kem bang .0s5. total bupati bengkulu utara, ttd mian salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum setkab. bengkulu utarajabatan ala mat yang selanjutnya disebut pihak pembeli kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada: nama kepala ppn selaku kpa penyaluran dana alokasi khususkepada rekening kas desa pada setiap tahap. surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran . materai "'"'" p"' rpl o.oojnip. pagu paha desa: rp. lamp!desa tahun anggaran format laporan realitas! penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap . tahun anggaran. pemerintah desa kecamatan . kabupaten bengkulu utara mor anggaran regulasi sisa tenaga durasi upah kpm blt uraian uraian volume cara %capaian rja ,.,_, ket. kfl saran keluaran pengadaan keluaran orang h,ri kl( pendapatan transfer oahaoesa umrah pendapatan anja bidang penyu.anggaran pemerintahan sub dang kegiatan . bidang aicsanaan pembangunan desa sub bidang kegiatan . . bidang pembinaan ice.masyarakat sub bidang kegiatan . . bio.ang pemberdayaan kemasyarakatan cesa isu bidang 1lo1 kegiatan 11o2 <'rt lju ei. bidang penanggung.angan bicara., keadaan darurat dan mendesak ub dang penanggulangan bencana joo penanggulangan bencana ,1oo hanja tak terus loo belanja tak merdu1a 1loo 8elan,a tail tercium su:raisa.sifasllitas umum dan fesllrtas desa penyedlaanobat obatan pembuatan ruan1 i$o& diri karantina mandiri pc!f'l'y'edin alat perllndun1an oir1 maker, apo untuk relawan, dst is. pm'buatan el'lh septik (!\end uniter) d1slnfektan s.e su8 sida.ng keadaan darurat 2foo keadaan darurat bl!lan tek terduga 2l) belanja tek terus 2po bl!enje tak merdu1a sub bidang keadaan mendesak ,po keadaan mendesak '" belanja tak terus '" anja tak terduga belanja tek terus bantuan lan,sun, tunai blt)') ian pe,tam. tbulanke _drt ayah ' pel:birth penyertaan moti.f oise pl!nyertnn mad t des;a ml. pembiayaan j\j (pen.wiata bo.anja pe mrt mh) salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pembina utama muda c) nip. cepa!.a desa bupati bengkulu ara, ttd mian20xx pad.n aset dae rah dengan desa . kecamatan . badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten bengkulu utara menerima salinan hardcore pengembalian kumulatif sisa dana desa sejumlahtahun penyaluran dari penggunaan dana sisa dana desa sisa dana desa yang sisa dana desa yang rsud desa rkd dianggarkan tahun akan disetor rsud berikutnya dana desa yang diserahkan bukan sebagaimana tercantum dalam serta acara konfirmasi dan rekonsiliasiberita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, . ._ kepala desa . petugas rekan dari dpmd nip salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setkab. bengkulu zulkarnain pembina utama muda c} nip. petugas rekan dari bukan nip bupati bengkulu utara, ttd mian kat desa terhadap sasaran pertama kehidupan (hpk) kabupaten desa kecamatan: tahun tabel jumlah sasaran hpk ot! iau kuning rah anak usiaran indikator jumlah periksa kali selama kehamilan mendapat dan meminum pil selama ibu ber salin mendapat kanan pemeriksaan nifas kali mengikuti konseling gizi kelas ibu minimal kali ibu hamil !bu hamil (kek resmi) mend.a.pat kunjungan rumah bulanan rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minuman rumah tangga !bu hamil memiliki jamban yak memiliki jaminan kesehatan anak usia bulan mendapat imunisasi dasar leng kap ditimbang beraanak usia kunjungan rumah bagi anak gizi buruk kurang bulan tahun)yak anak tahun jaminan kesehatan anak tahun bulan akta lahir orang tua pengasuh meng cuti parenting bulanan (pado) anak tahun anak tahun aktif dalam kegiatan paud minimal80% tabel tingkat konvergensi desa jumlah india tor tingkat saran yang diterima seharusnya konvergensi diterima ibuhamil anak bulan tot ting desa (persen) alokasi dana bidang pembangunan desa kegiatan . kegiatan . bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan . kegiatan . kepala des nain pembina utama muda c) nip. lampiran vpenyaluran dana hasil pemotongan dana desa t.a. kabupaten bengkulu utara. tahap tanggal jumlah terbilang diterima rp.) (dengan huruf) dana tersebut telah diterima pada: nomor rekening nama rekening nama bank . desa . mater rpl0. . bupati bengkulu utara, ttd mian salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum seed bengkulu utara zulkarnain pembina utama muda iv nip.
o mana utan gran tiara eni sunan ben ded menu las inn mn: bupati bombana "\|\| provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati bombana nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana \|! menimbang biaya perjalanannya\| ditanggung oleh pemerintah melalui program jaminan persalinan jampersal) bagi seluruh masyarakat kabupaten bombana, diselenggarakan program jaminan persalinan jampersal)) bahwa agar penyelenggaraan program jaminan persalinan di. kabupaten bombana 'dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu diatur dalam peraturan bupati: gan nan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana naa dimaksud huruf dan huruf 'b, (perlu menetapkan peraturan bupati . tahun, tentang pembentukan kabupaten bombana! kabupaten wakatobi, kabupaten kolaka utara\|jaminan sosial nasional! lembaran negara republik indonesia tahun.hp. bore set ata inn nan kana tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pipa bai? sebagaimana telah diubah beberapa\|ane peraturan presiden nomor. tahun loong tentang sistem kesehatan nasional lembaran) negara republik indonesia tahun nomor, rana peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor.tunjuk teknis: penggunaan dana alokasi khusus bidang kesehatan,serta sarana dan pra sarana penunjang. subbidang sarira kesehatan tahun anggaran \|'ls peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tan: tentang pembentukan produk hukum daerah lembaran negara republik indonesia tahun2015 nomor padu tunik peraturan daerah. kabupaten bombana nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah. kabupaten bombana nomor tahun, ter tani peraturan daerah. kabupaten: bombana nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran meat aki menetapkan peraturan bupati: . bun kata kerana sesal anh hana han doha bana bana inn bea gan tin hang kan kan bab pen hns cat borpemerintah kabupaten bombana: dinas kesehatan dan keluarga berencana adalah: dinas kesehatan dan tam keluarga berencana kabupaten bombana, jaminan persalinan yang selanjutnya disebut jampersal '"rawat inap, pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya, yang selanjutnya disebut puskesmas adalah unit pelayanan teknis dinas adalah sarana pelayanan kesehatan yang berkedudukan desa kelurahan, rumah tunggu kelahiran yang selanjutnya disingkat rtk \|. yang akan "ata kesehatan ibu dan anak yang selanjutnya disingkat kia adalah' upaya bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan: dan pemeliharaan ibu hamil,ibu bersalin,ibu menteri,bayi dan anak balita serta anak prasekolah: eka!) nia nan msn dana jampersal adalah merupakan dana alokasi: khusus, non fisik yang diperuntukkan biaya operasional rtk,operasional ibu hamil,bersalin,nifas, tenaga kesehatan,pendamping dari rumah rtk maupun rtk fasilitas kesehatan. dan tan tana nai pasal2 san ban peraturan bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap kehamilan ,persalinan, nifas bayi baru lahir dan pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu aki), angka kematian bayi akb). alih ella ann jani peraturan bupati ini bertujuan: penyalin dan nifas serta bayi baru lahir. tan yang menjadi sasaran peraturan bupati ini adalah dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten bombana, puskesmas yang ada wilayah kerja dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten bombana. nan nan ab. babi penyelenggaraan \|. dana jampersal merupakan dana alokasi khusus\| non fisik yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten bombansebagaimana dimaksud pada: penyediaan rtk mempertimbangkan sumber: daya kesehatan desa kelurahan dan kebutuhan lapangan. dana jampersal tidak boleh digunakan untuk .membiayai\| kegiatan yang telah dibiayai melalui dana apbn, apbd, bpjs, maupun sumber dana lainnya. kan naa dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten bombana menetapkan alokasi dana jampersal per: puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain:il. babi ruang lingkup kegiatan jampersal operasional rtk pan rtk berfungsi sebagaiibu hamil yang berdomisili daerah dengan akses sulit, untuk sementara tinggal rtk hingga masa nafasnya (beserta bayi yang dilahirkannya), agar dekat dengan puskesmas: yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau rumah sakit umum daerah. nan per uan era kriteria rtk tab lokasi., rumah milik penduduk atau 'rumah yang dibangun: oleh pemerintah desa kelurahan: soal mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban! air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik). tiri te biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan .pendamping (suami keluarga kaderkesehatan sukarelawan kesehatan) biaya operasional yang digunakan untuk dg, ibu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, sil ine tenaga kesehatan dan gan pendamping (suami keluarga kader kesehatan) beta mop aib pemanfaatan dana jampersal, meliputi biaya operasional rtk terdiri dari: biaya sewa rtk selama (satu) tahun, belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll).:: ui! biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping rtknaa biaya transportasi atau pembelian bahan bakar: nae biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah rtk, biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan baik dalam maupun luar wilayah mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang 1w oleh pemerintah kabupaten bombana. ian biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsultasi, pembelian alat tulis kantor dan penggandaan. boh eri iba. ani setia tan www www m. m.i oo. i.t uh. gado jadi pen inn kas nnn bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dilakukan sejati berjenjang oleh dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten bombana tingkat puskesmas. yah lea monitoring dilakukan oleh petugas kesehatan watu melihat perkembangan kegiatan puskesmas dan mengumpulkan data hasil kegiatan tersebut: bb. monitoring dan evaluasi puskesmas dilakukan laten\| petugas kesehatan bidan, untuk melakukan kompilasi kegiatan, rencana kerja dan aktifitas tim kerja: dan cc. monitoring dan evaluasi kabupaten dilakukan oleh\| dinas kesehatan dan keju kabupaten bombana untuk leh arga berencana kabupaten bombana untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan, implementasi 'rencana kerja petugas kesehatan bidan dan aktivitas yang terkait: pelayanan, kesehatan ibu dan anak. lah ehh babi lia ji: prinsip dan sasaran penetapan besaran biaya operasional . (it: path tan nan nan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif:dalam meliputi: biaya operasional rtk biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas dan pendamping dan, biaya perjalanan dinas petugas kabupaten. ::''' dalam hal penetapan tarif hanya menutup seba pat besaran biaya operasional dalam: lia job kan ana san obi lab jai rincian perhitungan uraian harga jumlah rp) volume satuan satuan rp) operasional sewa 0nd rtk: lah sewa rtk unit (ol biaya listrik dan unit dam tan take biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas tag daa dan pendamping. makan,minum bumi dan pendamping ketan orang bumi ena pendamping kun dau org kane ana kanan hari laa rp. dan eau transport rujukan orang dari rumah rtk kl). elite transport rujukan dari paket puskesmas ke cok alih rumah sakit poo jampersal) haa biaya operasional dan perjalanan dinas petugas kabupaten aan la. transport paket pembinaan ben test program jampersal penari ali atk jampersal paket nan daun anu iki tea min\| pelaksanaan peraturan bupati ini. kai aan ann dok nan g57 lz k w ww& l lkl wwwn gran duri eat bab viii ketentuan penutup: \|\|. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. list pai agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan: pengundangan peraturan . en, thai bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah paten bombana. hip ili bnn der: nia ditetapkan rumbia pada tanggal, para koordinasi \| jumosatan kerja parmi upa bom ad h andal kaban fik leg. irit mam diundangkan rumbia una pada tanggal, sekretaris daerah, gan kabupaten bombana kan bnn ini ke. kena han burhanuddin hs. noy kaa lln lean nan lan beri pen pena tanj berita daerah kabupaten bombana tahun nomor men pan ala san one all bh. dare ala death ber elit
sana ans dimasa demi bupati bombana ber provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati bombana ban tan maa nomor tahun tentang lg) una perubahan rencana kerja pembangunan daerah sah kabupaten bombana tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa lani tea tan bupati bombana, menimbang sha. bahwa sehubungan dengan perubahan rencana kerja aan pembangunan daerah kabupaten bombana tahun yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan. perkembangan asumsi kerangka ekonomi bias daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan eni kegiatan prioritas daerah, sehingga menyebabkan. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya pen nana gps harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dipandang perlu menyusun perubahan rencana kerja nan pembangunan daerah perubahan p rkd) dalam man jan bentuk produk hukum daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana nan dimaksud. huruf perlu menetapkan peraturan kena bupati bombana tentang perubahan rencana kerja tan pembangunan daerah p rkd) kabupaten bombana kan tahun mengingat undang undang nomor tahun tentang pal penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara ana republik indonesia tahun nomor tambahan bag lembaran negara republik indonesia nomor pep gali siang nomor tahun tentang bentara satu keuangan negara lembaran negara republik panah indonesia tahun nomor tambahan\| lembaran negara republik indonesia nomor sea panah undang undang nomor tahun .tentang nan pembentukan kabupaten bombana, kabupaten asas wakatobi, kabupaten kolaka utara propinsi men nana sulawesi tenggara lembaran negara republik nag tua indonesia tahun nomor tambahan ppa kembaran negara republik indonesia nomor ena bea undang undang nomor. tahun tentang ban pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab ana dada keuangan negara lembar negara republik indonesia thun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aan aksara dana nomor tahun tentang maa masa sistem perencanaan pembangunan nasional lan lembaran negara republik indonesia tahun kan lag desta nomor tambahan lembaran negara republik nan pena indonesia nomor pena tan undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan tan daerah lembaran negara republik indonesia tahun. ta. nomor tambahan lembaran negara (na nana republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang semen dumtana eia nasa oia nomor tahun tentang ben pemerintahan daerah lembaran. negara republik den ana indonesia tahun nomor tambahan nan anu lembaran negara republik indonesia nomor das dana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tani dengan undang undang nomor tahun sen tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sen lembaran negara republik indonesia tahun bank nomor tambahan lembaran negara republik pen anaorang republik indonesia tahun nomor (ana tambahan lembaran negara republik indonesia aan nomor aan peraturan pemerintah nomor tahun tentang\| sia tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan asas rencana pembangunan, aan dna nan aka san peraturan pemerintah nomor tahun tentang tenhah areanai bete ntr pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah lembaran negara republik men indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor era alma presiden nomor tahun tentang sea rencana pembangunan jangka menengah nasional tan tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor hana mentan pedoman pengelolaan keuangan daerah, aan pal patas menteri dalam negeri nomor tahun bana tentang pembentukan produk hukum daerah berita negara republik indonesia tahun nomor20365) balap enak menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusun, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun. peraturan daerah kabupaten bombana nomor pan tahun tentang pembentukan dan susunan pas perangkat daerah kabupaten bombana, bon lacan daerah kabupaten bombana nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan men sate belanja daerah kabupaten bombana tahun anggaran pata peraturan bupati bombana nomor tahun again tentang penjabaran anggaran pendapatan dan aan belanja daerah kabupaten bombana tahun anggar memperhatikan: visi dan misi bupati dan wakil bupati bombana periode tahun sea menetapkan peraturan bupati bombana tentang bagan perubahan rencana kerja pembangunan teng daerah (p rkd) kabupaten bombana tahun nana nan kan ketentuan umum aan ati then (ana dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: han nala daerah adalah kabupaten bombana. pen oni bupati adalah bupati bombana. pemerintah daerah adalah bupati dan \|. perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara. dai pemerintah didaerah. deng rencana adalah suatu proses untuk na: menentukan tindakan masa depan yang tepat, san nana: melalui. urutan pilihan, dengan eat memperhitungkan sumber daya yang tersedia. arah pestan bombana untuk periode (satu) tahun. strategi. adalah langkah langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan mean kebijakan adalah arah tindakan yang diambil pom oleh pemerintah daerah untuk mencapai. ana bbu adan program pemerintah daerah nan (d) rkd merupakan penjabaran rpm daerah, saba karen memuat pendahuluan, evaluasi. hasil pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian, kinerja penyelenggaraan pemerintah, rencana), ian aan program dan kegiatan prioritas daerah. d2) perubahan rencana kerja pemerintah daerah meli tahun merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun . haa perubahan rencana kerja pemerintah daerah dara menjadi acuan untuk penyusunan bea esa kebijakan umum anggaran perubahan serta esl plafon dan prioritas anggaran sementara aan perubahan untuk penyusunan rancangan apbd perubahan tahun anggaran . mb) p rkd tahun sebagaimana dimaksud pada menguraikan perubahan program kain dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada. mb) p rkd tahun sebagaimana yang dimaksud pada disusun. dengan aah pan sistematika sebagai berikut ban bab pendahuluan pena bab il evaluasi hasil rkd sampai ball rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam p rkd pan isi naskah perubahan rencana kerja pembangunan daerah. yang. menjadi. lampiran peraturan. anna bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupatiiniann \|.mengenai pelaksanaannya. ane kep pengendalian dan evaluasi aka pemerintah. daerah melakukan pengendalian dan. evaluasi pelaksanaan p rkd kabupaten bombana hang nan tahun anggaran tana tan peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pane pengundangan peraturan bupati ini dengan has penempatannya dalam berita daerah kabupaten ena aan ditetapkan rumbia tai: pada tanggal, yeprtaee nas bupati bombana sa, gan h.tadi padatanggal sepeser . sekretaris daerah kabupaten bombana, boga bea hana hi. burhanuddin. not dean berita daerah kabupaten bombana tahun nomor .
luas peraturan bupati bombana nomor tahun pendelegasian sebagian wewenang penandatangan surat izin kepada kepala kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten bombana bupati bombana peraturan bupati bombana nomor: bupati bombana, menimbang bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan sinergitas pelayanan perizinan dalam kabupaten bombana sesuai peraturan daerah kabupaten bombana setelah diundangkan nomor tahun dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan bupati bombana dalam penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan kepada kepala kantor pelayanan perijinan terpaduabupaten bombana nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangu: tatakerja kantor pelayanan perijinan kabupaten bombana lembaran der?' bombana tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati bombana, bupati adalah bupati bombana, kantor pelayanan perijinan adalah kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten bombana, kepala kantor adalah kepala kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten bombana,kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten bombana, izin yang dilimpahkan sebagian dimaksud terdiri atas: penerbitan tanda daftar perusahaan tdp). penerbitan surat izin usaha perdagangan sup): penerbitan izin mendirikan bangunan imb) penerbitan izin gangguan izin tempat usaha. izin sebagaimana dimaksud huruf dan tandatangani oleh kepala kantor pelayanan perizinan terpadu atas nama bupati. pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada kepala kantorkantor. bab iii jenis jenis izin jenis perizinan yang menjadi kewenangan bupati yang didelegasikan dilimpahkan kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu, meliputi: tanda daftar perusahaan tdp) berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan sup) berdasarktentang penerbitan surat izin usaha perdagangan sup), izin mendirikan bangunan imb) berdasarkan peraturan daerah kabupaten bombana nomor tahun izin gangguan izin tempat usaha berdasarkan peraturan daerah kabupaten bombana nomor tahundengan ditetapkan peraturan ini maka kewenangan penerbitan tanda daftar perusahaan tdsurat izin usaha perdagangan suizin mendirikan bangunan imb) oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang atas nama bupati: kewenangan penerbitan izin gangguan izin tempat usaha oleh sekretaris daerah atas nama bupati, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\| para ditetapkan rumbia pada tanggal plebis kagak mui ng, ana .kept ll: l. ann un. 6tampil diundangkan rumbia pada tanggal r0. september sekretaris daerah abupanewbo bana il soda suspends bing tama muda, iv c ba. i590606 berita daerah kabupaten bombana tahun nomor
dana pang untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurna: jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negeria kj, oo. io. babmbana ini.(907o total dana desa jumlah desa)#(109o total dana desa)"( z1) z2) z3) z4jjlea nat bab iii penyaluran dan penggunadan atau apb desa perubahan dan rkp desa yang ditujukan kepada bupati cg.pemerintahan desa dan pemberdayaan perempuan bmpd dan pp) kabupaten bombana serta telah mendapatkan rekomendasi pencairan dana desa dari bmpd dan kab. bombana,unaan dana desa tahap sebelumnya yang ditujukan bupati bombana c.g. kepala bukan kab. bombana, dihembuskan bmpd dan kab. bombana serta telah mendapatkan rekomendasi pencairan dana desa dari bmpd dan kab. bombana: pembangunan sarana dan prasarana desaaesajh ditetapkan menjadi peraturan desa. www aancg. kepala bmpd dan kab.mantauan danralihan dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. lbombana nte satuan kerja para! pada tanggal cma bahan bupati bombana pss ikat paman tampil kaki page ondgaregsartrtatr dana pada tanggal sekretaris daerah kabupaten bombana, s burhanuddin. hs. noy berita daerah kabupaten bombana tahun nomor.2p ema lia vw v vwvwvwvwvwvbjbububw aan ololojo o\|o olo'ole' olok\|o love sisi lele jassgsss3ssegsssa sss33s3ss sssssss sislolawim siasiwlaw imlaigimwlota mimnjalaiojo \|m\|clip mini a'a'misisislolr\|sim\|o mialwisimir aaagasggasgasgaaggana agsasaasa jasa cas sasa sasa asin aaj ojleum idol gg s, sisi nine\|i isi3 iisiwime\| ini o\|isis aims\|lolololajolo\| wlw\|ww iin\|w (angin nsis nek ran ann nisani sisa sss ajalnlalslais\|anonim iwimjo alaihi again\|lola gigslsisisi3'sisi o0l co\| co) mn\|alofa aji jaya sgganggsaas gangga baggage:a sis isleleslulmslolnlolmsiwlmio sio solois\|allo:m miw'mig\|lalalmnju\| mialolslalajun sisisisisissisis sisi iss. sisi a83 sasis kiwi selai asa slelasaleisisiaisialmoisinlsolni animo sudans sasis\|ein(ala elojaleeloelaje ajo sae nea mini edisi sis si3i sisi bar sislasisisisisan diss asa gal sala agi3i slam saijisis free eka kaa ina tea panen stina siaga ass sir sana raja aon sales haldiciddiala ilicis o\|isdisis isjdlo distal ale, ola oo, o\|ajalalolojolojo sic berisi r33 sisisfisir isis sri8 eir riri sis kisisisisisis ola o\| alan olslolaw\| woo. olam\|(ina italo num o\|t aaaaaa sina alalaajajajajaja\|a majalaya ajm\| ala alalajaminja sidicicdicicisibididisicloiciolo\|siolojcicicis isisisizssisisisisisisisisisis \|sisisisis \|disisi2size2iz sis sasis sis gsisielesisinsielalossisisisi sisisisas name oja ken si2 alm\|ooj sarseseaunsansaisalolaanjelejelaslolnisin oledala ajalelaaaaalalainela sicdisisicdisisicisisisidisidisicisisicisisisil i\|lcisdidic cdisiaio\|ce sicicloli ic\|cididididisdic lol: tersukses ean rea tan karna joke sas win ilahi' giw' rol idea ajileio amigloleola sil bnn sis sisisisisisisir sis cisjsisim menu isis apsis isis4 is) sisisisisisisisisisi sisisisisisisis situs sis sisa sss sis sisi aja s\|s\|sis\|s\| "al sis isisiss ssi sias3 disisipi3 si sis isis saja sisi sis elasiasisisaisisisiss sisi dis sjs's sides:s\|s sisdisidisisjo\|sieisididis six six sts sila isizisisisia sss sisi sisi n\|&.o\|l& ssisisis sisi sisi ri \| luis malayalam alel imun min win alami ola alan mio menu jain idi s\|is\| dlc\|o\| \|iwloc slo\|jodlojoojolo logo\|jolo ajal aja kimia ola sirigasgasam aas saat ala sasa ashita lilin alm mim old osn riddim alone sirirsifiss nri stis isis sisi rir riri 8iz rsi maa hab cite ciclolojejd\|elcisisicie!sis o \|sj disisi ojo soo s\|c similis fan six ale ola ala zisisisisisis sis'e\|s isis's,a sis lela sjelelolaja sisiaisales os. eojalejaaja sic similis ( ) sidiseisioe dis sis cididisicisi\|o alajyula s\|sisi8 analisis\|s\|sisisiass i8\|g apa ja alan main ii alim bad (ti 2ielajalaaixia sisi (atau) kissisisisials ass sirosis ssi5 sis sis issn sis siais isis\|sis alami loo. aalalaisalaloiniw sisir aloiwiwimieiowoioloisisiolmim\|olojala aan ala apa apa ata ata aja toy ana sisidisisisisicisiolcisicicicisisisisisidleisisigjole c s.cisieisicisisisis \|lsid\|o\|cicit &i2 sisiaisis sasa swiss sasa asas ssi ss\|sis)\|s i3\| sisi tlg ann maa: o\|oo10o ssl sisir makisisia bia disitifisis nia) o\|w nleajmn\| sgjojlujajun djwnjom era san njolost ino aja ja ana ala kai sisisisisisisissis sasis sialasisaaks sasis asas sidididis ssisissisiss23 s s2 sis sisi s\|s ssi fe7 siejelelejojelejseeso\|lelolejolalejojejojajajesojoejo'locale ololojejolejoleleloojolo gus jesgsieeslelejolelelele\|sjs\|esjalsisjelslejsais gas signals sisisisisisisisisissisis ass par apa aaa apa pap aaa pada aaa pap apa apa aaa aaa aan case tun xx fan) sio gi) red six pe) 2z: lie g8z\| ( \| isi z\|c pie si3 3is1512 disisi gs. a\|cis\| analisis(z is: \|si2i2\| (5is3lol3 siglzisisi isi lala azis 9e0 visions\| (si2\|s\|disisi sistema\| jelsaise\|s slalsssis3 isi.i2 i2isl.is\|sia\|si3l aip.gig\|z tai . s5jo(ris s5i sisi sip. disisi\|o\|sis sisi ass gis2\|s'i2 \|s\|sisi iso\|p\|si2 sis glalgisisissizi2\|six zina ssisasisalalsis sisi ojsisisissisissis s similis\| )zis 32is\| \|3i2i is\| sj2\| isisisisisiz sis sal ain izi8 aaaaaa ana ala gas www j sa . . oa! s gs \|sis sisissis33 s\|s s i3\| isi3isi3\| isi3\|similis tegas gassgsgasgasga2ss3ass3gas2gsa sisi2a disisi2jaisisisia\|sis adu siw iai en: 2class sains sss sasis gassisssig sisi2 sisisisis'isisisis sisi rasis daa sssisissia ane sista: saras assasisasa sisi aa sjnjeiris sisigirisisisisisisisisisisisisisisisisissisisisisisisisia sis sis wisma\|sisisidisislelsik kaki hai hai hid bahkan had bsd had sad bad bad bad bad kas oke abad bal kal eat jas ale kimia alabama uielalslulstolelosjelelslelslefalalafslw eol ani cor alm lal blunt tolol mio slojsjulr mimic alam mm\|ajujolaik klalajalmnio sis iii glajulninimlm imimianjelmjualo sinjanjo ojajuj ale salam lajolajeln oonleajalo jolo siwloelaeimlo times slenimg solo raja yinloala m\|wl\|co sisi ss iga s s solejaaisinjolsjale widjaja nir o\|simaoalalolajalwa nisisaja mio tia siaelajouni\|isjolmi slejajom t\|a ala vla aini njalsjany mjejojalo dima sja diklaim ima all ololmjasiu isla weni ola alor rla ala alma:goal tinju o\| stimleaalanja ri analis aja iin\|la nala aja mona jala naa slajalala ala ala tala ajn ala ajal ms: esa sisisisisi sis sinis kisi sisisisisisisisi sis sis sis sis\| s\|s\|s is\|z disisi8 osn majajarwi aris sir olo nia lulus eln mis olelelolsi non gja didlsjdlsilslalc sid nilo\|disjoki alolelelolsisieje sis cisisisielildisisisisidisidis keris sasis sisi sis 2sisi ssi ris sis8i sis sississisisia las sal nama raja naa sisa aas aja ala malala ois siojolcic cleislooejisisis. sisicicdidis':c sijo sisisioisdisic l ) (ss sisi sisisisisissg3ssasisssix sia xisisissisisisizisis sisi sis sisieisisisiaisigisig masinis sisa sio risa asa rain sisa,2isi nis ojlalkim miris lal mal oli sia po3 mod mamak: aas uso olson sipil a\|o\|music\| had had had kadi had bad kadar had kad bal dead kena sisicdloi icicdicic kaa anaradrarahaa lai kalangan sri maa oto aaaa aialalnin iisisisisis sis sis. similis sisisisisisisisisigi mio min wis isi mie jolelaja oam sila bak indi boat kid bass pos boa budi bad bad mio fis teri kiri feeder base era are era were olalajajalalajoj ale sionlolo(o 2lgloolal nnjalalarojalatola siejelelelaojalaclojo\| ool0 oodiclodisisiciclojdlcisisicisisis sisielelejoldioisis'edis sis.sisisisisisisisisisisi sid \|ar iki six sirs sisisisis s\|x\|s isis sisssssisasissis gal ris # disisi ala aninjelalalejolojalmi sialolnlalala minlaloisiealaselalajeiaialelmia dialisis ejejmim \|o.0o\|o c(dix adiclolal alolaloldi had had had basa hal kas kes das kadar tea ildidicdic dim kal oi. ss.gis kaka naas sasa sio bia pana nia lag sis isis sia sis raj aja, sia\|s rlr sihir ris nis rir dipikir kisirisisiseisiei tisisisisi: sisir bea are aan era era aher abad selo sisiscislelcislojsisis sicicdicic sislsicicisicis ala olajololo lolos 'a sis, salsa malala sisisiala sisisss3ssisisisisisissisisis es: cols sogicdlcis sisicisis k35 3laa w\| oja.olm dit lan laura bikin asia amin ovi gisa kiaaiaisig sis col sis nae aja ala sis see rir ask assisisissisixsisisisis sisisisisis sis sisisisis sasis. sisi: sis sisi8 \|sig mid ole ala ala ola timimolatalolaian aim pen pan porn dak ala sisa gjlaaigin aoa saomalalanis janin sta sis e\|ejo ajo ssisislbicisis sisisisisisisisis shd kadi bada bada silv clc oclc el, sis see eksis similis z\|s "nas sasjajsias koi ujian sis nada sisilia8i sis sisi similis sasis sisir sisisisis solc dim nie sia oir titolo mia loan gir ololalon mio raja rata aaa ala ale ala ul gjulww vjululwlw\|w\|w\|wjulwlw\|w\|www\|lwjulwiwlwlolwjwlwjw ojw www would'wlw wlwlwlwiwiwlwlwiwlww sasis aasgggsaga sisa mass sisa ggs sis sis i2s \|sis is\|s\|3i3 sgssssssssasssgisssssisis sis gas sagsssassisss3 gag hab sic www gjuwwlojww\|sis\|islwiwlesiw\|wsjolwlwleiwisisiw sis wiki sisa wis sisiwisisi wiw bis see sss usia disisi sis sis sis) sisisisisisisis sis sis sis sisisisisisiesesisis cik eksis dia isi3 sz\| lisis ieisislal lol sma silo osis alel aja g5o0$& sisikislalz\| divisio (lalu sis sinis isisisis disisipi i. giz2 data. ssisipisisi2isis! isl (2isi3 \|sipil al. c\|isisisis sielelalzis pip gas 2ssisaia sak sisisjs s2jalaalaisia sisa sis sis #s3is sis isi isis file sisi.z si pisisigisisiasi solo sls\|isisisiz sislejoels simi ala siusieikis\|a\| sis isi)xi3\| saa\|s)2asi bis dl2 aga call aja parent sis assis sejenis isis similis sasis sasis eksis aas sis sisi \|x\| sis ng! aborsi nn\|m imjwinjaja aia me\|juni0 mm: o\|lalaimilelulwin\|a kala dalan aaafalajafaislalu ala ello\|allen week ealelala' ala aja salsa sala aja fe) sisi33383333 olojolo olo\| slejoejkosjes iisisleel sie isloirsic nie disisi sisidigisigim alma mja a\|s assists joo\| oinjgim(o ala nnjajanjin\| tian\|w s sisi sjo nin ivojalajaj jajal mini rio koloni loo oli jaja alalalal nala ara asam $sig isi8sisisisisis ssj oral dim @oslaislola ris logo'imam dlm nita isis jin nan aje cola singeljalo nidisalr aja olulaeisinialain crisis nis uiw slolmiminwisim\|w saja mia mia alalslmlej ala ala sks sisi s3) disisi sssisissials\| rin ala aom ajal ijo sisi sisi\|oe\| rrr kir riririsir ima si3 olo\|s)\|w alma mma almmalmimiala sic colonel cjo sis elolojoisicio giz ririn alm d\| $$ ses sala gladi lo kan mma mah. saga ini jalojuinialoisiwi sim misa daging dat dera bau ati dont: isisisisisimdjalald won dim info\|lolmsimn jua\|o\| passes firirikiriririslirin saleh mialataloimiminal oao oa\| jelojaalaolejo elo isis soidjojo sid sidisisisisisisisdisd rare nss manggis sinonim small jalalalalol mma mix ejijela del nala sinica\|o bad der 288istana4 tan oom a\| w com co1 tio ken als: ala lini verse gag pen egg aaa aja sis ula simjelalaleloja ojo. olo\| li. lala ss. isessesaa sisa #\| eas olis.sc sic c a32 d\|gt defense o$ ses sbs asia bisa sasis els isian ajal niaiaalnjelelojale side codi joidicicioisicicdisic el. egrasrag ear teja alnjajua tabanan lalu disisi\| alim mimbar misi lag isis v\|o www www 'wlwlwlwlolw\|wlw\|lw\|w similis (lalang yss s5) sissisisissisisis isma mio siassssss3sa ajal sig wwi iwiwisiwiwlwlsisis\|w mala sig sig alla asasi iss sala sisa fisis ajo mam eix pal si5 isi$ isl slo\|g see tlg 252i seal&le sslowisi siais\|c iselsisiz dis owls isi8ir(g\|s ass sis sosasasisss siais gie ali3isiekelb sisi sir giz sizisjz\|a\| sis izin ovalis ss)s s8similis s8 isis\|sio e\|2ial ola salsngusi lelalalajaimlalnlein opajlao\|s sis alih oe\| lotejalaajala' ala sl 2i ana aajalajalda\|a aaa so) bo) alla\| z .iiaawwmwmwwmwmwmrrmmrmwmwmwmsmsmsmss
iki kai lai bupati bombana provinsi sulawesi tenggara tin gagal peraturan bupati bombana li nomor tahun2016 non tentang perubahan atasmean kan bupati bombana, han menimbang: bahwa untuk melaksanakan amanat dalan ketentuan peraturan menteri dalam negeri! nomor tahun daperlu menetapkan dalam peraturan bupati bahwa sehubungan dengan perintah rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bombana tahun yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian \|tengan perkembangan asumsi kerangka: ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas lidah sasaran pembangunan, rencana program 'dan kegiatan prioritas daerah, sehingga menyebabkan saldo) anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya. harus, digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dipandang perlu news perubahan rencana kerja pembangunan daerah. nan tan ini mu' tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bombana tahun kanan arun mengingat undang undang nomor tahun! tentang keuangan negara lembaran negara republik amnesia tahun nomor tambahan lembaran) negara republik indonesia nomor psn tn: undang undang nomor tahun rentang pembentukan kabupaten bombana, kabupaten wakatobi danundang undang nomor tahun \|sen undang undang nomor tahun: tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran) negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomsepoouteh indonesia nomor pan (daa! tun pen hui nan nan nin era nan undang undang.aa2006 tentang tata cara pengendalian dan: evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, peraturan pemerintah nomor tabiiana peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah para lembaran negara republik indonesia nomor, api nan peraturan pemerintah nomor tahi (rentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana: pembangunan daerah lembaran negara republik indonesia tahun one tambahan lembaran negara republik indonesia nomor han inn ben abi naa sin peraturan presiden tahun tentang kementerian dalam negeri: peraturan menteri dalam negeri komo tahun tentang pelaksanaan peraturan, pemerintah nomor tahun tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaktahasin rencana pembangunan daerah: tan tne n, aga peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum, daerah) berita negara republik indonesia tahun nomor san untan peraturan daerah, provinsi sulawesi tenggara nomor tahun tentang perubahan: atas peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor.kabupaten bombana nomor tahun tentang rencana pembangunan mereka menengah daerah kabupaten bombana tahun bepembentukan organisasi dan tata: kerja perangkat daerah kabupaten bombana, nnn bella net roda kan han bnn nun peraturan daerah kabupaten bombana nomor tahun tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah: ka,pun memutuskan menetapkan perubahan atas peraturan ati bombana nomor tahun tentang "rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bombana tahun beberapa ketentuan dalam' diubah sebagai berikut: ani ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ::: (ea kan 4l) perubahan rencana kerja. pembangunan daerah kabupaten bombana, yang selanjutnya disebut perubahan\|yaitu budi daan yang dimulai pada tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember sistematika perubahan rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bombana tahun sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bnn babi pendahuluan, kan nina bab evaluasi hasil rkd tahun, kabupaten bombana sampai dengan triwulan kedua: bab iii rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan rkd tahun kabupaten bombana) iba bab penutup. tan uraian perubah' kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. ketentuan dan huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: lana kanan ora (i) perubahan rkd kabupaten bombana. tahun merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten,naa perubahan rkd kabupaten bambang, tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi: nan men aan men .a. pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam menyusun perubahan rencana kerja: skpd tahun do. acuan bagi pemerintah kabupaten bombana dalam menyusun kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,biara tentang perubahan anggaran. pendapatan dan belanja daerah perubahan: rapid) kabupaten bombana tahun (lah ketentuan dan \|diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal3 dadi pemerintah kabupaten bombana\| menggunakan perubahan rkd kabupaten: bombana tahun sebagai bahan pembahasan: kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan, dan serta prioritas plafon anggaran: sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun dengan dewan perwakilan rakyat darah kabupaten bombana. kena satuan kerja perangkat daerah: skpd menggunakan kebijakan umum: perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahtahun dengan dewan perwakilan rakyat! daerah kabupaten bombana. inn ba: nan han spa beat ini gan tan una kane: lola peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. nan tennin ditetapkan rumbia pada tanggal para koordinasi. aan kuan unit satuan kerja para\| bupati bombana. ada tan asidkyn ini diakon pep ayi. alfa metre uya diundangkan rumbia pada tanggal sekretaris daerah kabupaten bombana ne. kesan nanya tana burhanuddin. noy inn nan berita daerah kabupaten bombana tahun nomor inn aan dai tan berau bea bana hot kana heri sen bkn bas dalil
peraturan bupati bombanapemungutan pajak daerah dan retribusi daerah meningkatkan kinerja aparatur instansi pelaksana dan yang membantu pemungutan pajakpbd kabupaten bombana tahun memutuskan bab pemberian upah pungut setiap pengelola pendapatan asli daerah diberikan upah pungut berupa uangupah pungut diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan gairah kerja serta motivasi pengelola pendapatan asli daerah. besarnya insentif upah pungut yang diberikan kepada pengelola pendapatan asli daerah, ditetapkan paling tinggi (lima persen) dari jumlah realisasi penerimaan. besarnya upah pungut sebagaimana dimaksud dalam atas dibagi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pengelola pendapatan asli daerah. tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ini, terdiri pemungutan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah selaku koordinator pendapatan asli daerah. bab iii insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah bagian kesatu penerimaan insentif insentif upah pungut diberikan kepada dinas pendapatan daerah sebagai pelaksana pengelola pendapatan asli daerah,upah pungut diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah. insentif upah pungutasisten bidang administrasi umum skpd yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. pemberian insentif upah pungut, cc. pendapatan daerah, dan gd.untuk kabupaten kotagian ketiga pembagian insentif target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam dictum ini dibayarkan setiap triwulan berkenaan sesuai capaian realisasi penerimaan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif upah pungut apabila mencapai kinerja tertentu. tata cara penetapan target penerimaan insentif upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut: sampai dengan triwulan 15y6 sampai dengan triwulan yo(seratus keseratus) bab penerimaan dan alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pasabab penerimaanaditetapkan rumbia ppp samson unit satuan kerja para isi bai pan laa, nas yak bin bika r0g ya, sin ieuglapuas ne), ter diundangkan rumbia pada tanggal,.! . iy4 . sekretaris daerah, kura! seed m rustam suspends berita daerah kabupaten bombana nomor. ?.tahun
nya baik bupati bombana peraturan bupati bombana nomor: tahundalam penerapannya dipandang belum memberikan pembagian secara proporsional terhadap jasa pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana, mengingat undang undang republik indonesianggaran pendapatan belanja daer,ketentuan dalamiubah sebagai berikut ketentuan bab hak dan kewajiban pemberi layanan pada mengalami perubahan, sehingga keseluruhan setelah dilakukan perubahan berbunyibadan penyelenggara jaminan sosial kesehatantanpa laboratorium, tanparadiologi, tanpa laboratorium fisioterapi dokter perawat apotek rekam medik radiologi laboratorium fisioterapi dengan fisioterapi, tampa laboratortura radiologi pasien fisioterapi) dokter dokter perawat perawat cc. radiologi, tanpa fisioterapi dokter perawat apotek rekam medik 13m radiologi f . laboratorium fisioterapi dengan laboratorium fisioterapi, tanpa radiologi dokter perawat apotek rekam medik radiologi f . laboratorium fisioterapi dengan radiologi fisioterapi,tanpa laboratorium dokter perawat apotek rekam medik radiologi laboratorium fisioterapi dengan laboratorium fisioterapi radiologi dokter perawat cc. apotek rekam medik radiologi laboratorium fisioterapi bp) rawat inap perawatan dengan laboratorium, tanpacc. perawatan dengan radiologi, tanpa laboratoriumfisioterapi, tanpa laboratorium radiologbank darah rumah sakit, tanpa radiologi fisioterapiradiologi, tampaam medik gizi laboratorium radiologi fisioterapi bank darah rumah sakit perawatan tanpa laboratorium,tanpa radiologi,tanpa fisioterapi,tanpa bank darah rumah sakit dokter perawat apotik rekam medik rawat inap dengan kasus bedah non organ kamar operasi operator perawat anestesi perawatan dokter dan perawat kembali yang sesuai rawat inap dengan kasus bedah organ kamar operasi operator perawat anestesi perawatan kembali kasus perawatan poli anak untuk kasus bedah organ biaya operasional dipotong hanya rawat inap dengan icu dokter dokter primer dokter icu perawat perawat primer perawat icu umum, jamkesda gembira, dan pemeriksaan calon pegawai negeri sipilunit gawat darurat medik perawat poli umum medik perawat poli anak medik perawat poli gigi medik perawat poli organ medik perawat poli bedah medik perawat poli intima medik perawat fisioterapi apotik untuk pendapatan asli daerah, dan untuk menjadi jasa yang terdiri dari penulis resep apoteker asisten apoteker rekam medis paramedis asisten paramedis laboratorium medis analis jampersal persalinan kamar operasi melalui kamar operasi rawat inap medis paramedis gin kamar operasi operator anestesi perawat radiologi medis radiografi icu umt gawat darurat anestesi total klaim dokter pengirim kota! klaim bangsal anestesi dari total klaim dokter pengirim dari total klaim, para koordinasi pada tanggal \|unit satuan kerja para spnupusa lpk bek sai meminta. "aa ink ansar jaka ali tiket diundangkan rumbia, pada tanggal sekretaris daerah pake bombana kri stan openly berita daerah kabupaten bombana tahun nomor:
his bupati bombana peraturan bupati bombana nomor tahun menimbang bahwa berdasarkbahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas tugas pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan pendidikan khususnya, perlu membentuk unit pengelola teknis dinas utd) yang disebut cabang: memutuskan menetapkan peraturan bupati bombanababi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati bombana wakil bupati adalah wakil bupati bombana dprd adalah dprd kabupaten bombana sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bombanakecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten bombana camat adalah camat dalam daerah kabupaten bombana unit pengelola teknis dinas utd) yang selanjutnya disebut cabangcabang dinas kecamatan adalah kepala cabang dinas pendidikan pemuda dan olahraga kecamatan. bab pembentukan dengan peraturan ini dibentuk organisasi dan tata kerja cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dispora) kecamatan lingkup kabupaten bombana. bab iii susunan organisasi susunan organisasi cabang dinas pendidikan pemuda dan olahraga dispora) kecamatan terdiri dari urusan pimpinan yaitu kepala cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga ft. kecamatan. urusan pembantu pimpinan yaitu kepala urusan umum dan kepegawaian kepala urusan data dan statistik struktur organisasi cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan terdiri dari cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan urusan umum dan kepegawaian urusan data dan statistik bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dispora) kecamatan merupakan bagian dari satuan kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten, secara teknis operasional dan administrasi bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dispora) kecamatan dipimpin oleh kepala cabang dinas dispora kecamatan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana. bagian kedua tugas pokok kepala cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundang undang yang berlaku, melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten untuk kelancaran tugas kedinasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala urusan umum dan kepegawaian cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan tugas tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan: melakukan tata usaha keuangan, perencanaan, penyusunan program dan pelaporan, melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan tugas tugas rumah tangga cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatkepala urusan data dan statistik cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan pendataan gedung bangunan sekolah tk sd, perkantoran, perpustakaan dan aset lainya, membantu perencanaan kebutuhan alat alat perlengkapan kantor dan sekolah, melakukan pendataan kepegawaian dan pendataan siswa, melakukan pendataan perkembangan mutu pendidikbagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok cabangendidikan, pemuda dan olahraga, penyelenggaraan kebijakan teknis adminstrasi dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian personil pendidik dan tenaga kependidikan ptk) lingkup cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan,cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamata kepala urusan padb bab tata kerja dalam melaksanakan tugas kepala cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan, kepala urusan umum dan kepegawaian serta kepala urusan data dan statistik wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan cabangcabangngan cabang dinas secara berjenjang. kepala urusan umum dan kepegawaian serta kepala urusan data dan statistik dalam lingkup cabang. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan. bab vii ketentuan lain lain pasai hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan. pelaksanaan. lebih lanjut dari peraturan ini diatur dengan keputusan bupati.bombana. parse koordinasi ditetapkan rumbo (unit satuan kerja\| para pada tanggal lower peran goyah, a lis per kakap tea karon dikeluarkan rumbia pada tanggal oktober sekretaris daerah & kabupaten na, (sea sdr.ar' rustam suspends, pembina utama muda, iv c nip. berita daerah kabupaten bombana nomor tahun
vans bupati bombandiperbolehkan untuk, perlu menyesuaik menetapkanan anggota masyarakat (perorangan), dan bagi partai politik.upun tidak langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya,: belanja tidak langsung, dan belanja langsung.an anggota masyarakat (perorangan), dan partai politik, bantuan sosial diberikan secara selektif,. khusus bantuan kepada partai politik, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dianggarkan dalam belanja bantuan sosial. bab peruntukan bantuan sosialombana hasil pemilu tahun penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi dprd kabupaten bombantata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politikukabupaten bombana tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf adalah apbd kabupaten bombana tahun anggaran sebelumnyahuruf dan huruf adalah perolehan suara hasil pemilu dprd kabupaten bombana tahun untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun dan seterusnya. bab persyaratan pengajuan bantuan keuangan partai politik pengurus partai politik kabupaten bombanalintas kabupaten bombanbombankabupaten bombansatuan bangsa politik dan lintas kabupaten kabupaten bombambana. bombana. keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur kepala bidang pengembangan nilai nilai kebangsaan dan budaya politik, kabupaten bombana dan staf pada badan kesatuan bangsa politik dan lintas kabupaten bombana, pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati bomban, format kelengkapan administrasi serta daftar hadir tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. (l)mban.pada maka selanjutnya dilakukan pencairan dan penyerahan dana kepada penerima bantuan antara lain, penyerahan dan penerimaan bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial secara langsung dan tunai didig.(l)ertanggungjawabtercantum dalam lampiran peraturan bupati yang merupakan bagian tidak terpisahklintas kabupaten bombanapengawasan penerima bantuan diikat dengan menandatangani surat pernyataan yang berisi antara lain bersedia mempertanggungjawabkan pemanfaatan penggunaan bantuan serta diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban dimaksud paling lambat (tiga puluh) hari setelah bantuan dimanfaatkan atau digunakan, bersedia diperiksa oleh aparatur pemeriksa atas pertanggungjawaban pemanfaatan dan penggunaan bantuan, jika dikemudian hari terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan bersedia mempertangungjawabkannya secara hukum. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan tersendiri. jikajikaembali kas daerah. berdasarkan huruf peraturan ini,atas pertanggungjawaban penggunaan atau oleh bupati bombana untuk partai politik tingkat kabupaten bombanaampai dengan dilantiknya keanggotaan dprd kabupaten bombanb ketentuan penutup pada saat peraturan bupati bombana ini mulai berlaku, bupati nomor tahun tentang petunjuk pelaku: daerah kabupaten bombana nomor tahun ter. pasurgbi pada tanggal, uefa:s: bupati tampil diundangkan rumbia pada tanggal, fakta: sekretariska daftar partai politik yang menerima bantuan keuangan kabupaten bombana pemilu tahun nama partai dadak akn jumlah politik kursi suara bantuan pemilu suara rp) kota partai gerindra rp8. , \| partai pkpi rp8. , \| tpaapp ptt ns0r\| kpd, partai pan rp8. , \| lparmabop iu, rog as2: partai pdk rp8. , \| partai republikan rp8. , \| partai golongan karya rp8. , \| partai bulan bintang rp8. , \| partai bintang reformasi rp8. , \| partai patriot rp8. , \| partai demokrat rp8. , \| partai pku rp8. , \| partai psi rp8. , \| para koordinasi \|unit satuan kerja para file roh tfr dil (ai san. tulium org. la" keseawsepot lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal jubi bentuk berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai golongan karya pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu tigtahun tanggal oktober telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun anggarandpc .sensoosossosansonsnsn mulmknl muri sos ccnebarasonsonnng ki4 sndosebsononvasesavoo0g demikian berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada dpd dpc .ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. rumbia, juni tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik nan tutup ketua tag kau bintara ane aau bada aan sekretaris ernoiornyrore serai pan tau peta anggota beer lap api sasa nari mda "ya tor anggota boost anggota maa pknwnnnie rataan anggota bengis banana dibebankan eewskekenan aneka anggota bosan enbunans asean lampiran iii peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal juke" bentuk"ea bo. sen era eng dara, rapat internal sekretariat,ena rumbia, juni mengetahui ketua umum ketua, bendahara umum bendahara,
bupati bombana provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati bombana nomor tahun tentang nomor pokok wajib pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana, menimbang bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah kabupaten bombana perlu pengaturan mengenai nomor pokok wajib pajak daerah ppd)nomor pokok wajib pajak daerah ppdorat jenderal pajak nomor: pj tentang tata cara pendaftaran ppd. memutuskan menetapkan peraturan bupati bombana tentang nomor pokok wajib pajak daerah ppajak daerah yang selanjutnya disingkaingkawajib pajak terdaftar pada dinas pendapatan yang berisikan antara lain ppd dan kewajiban perpajakan wajib pajaj atau tempat kegiatan usaha wajib pajajajmaksud, tujuan dan sasaran maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan bagi wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. peraturan bupati ini bertujuan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. yang menjadi sasaran peraturan bupati ini adalah perseroan terbatas comanditaire vennootschap usaha dagang firma' bab iii) pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus. www jjjjjjwjjlljwajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: foto copy kartu tanda penduduk atau copy: foto copy kartu tanda pendudukri salah seorang pengurus aktif::: dan foto copy akte pendirian. bagan alur sistem dan prosedur pajak daerah berdasarkan self assessment atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada lampiran peraturan bupati lampiran sebagaimana yang dimaksud pada merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati inidinas pendapatanppd. wajib pajajruto atas penyerahan barang kena pajmekanisme pengelolaan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana telah diatur dalam aplikasi sima pendapatan daerah kabupaten bombana. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dan mendaftarkan diri untuk memperoleh ppd dinasww lccrcsssss om lil. www mhw hi@ m.' wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dan melaporkan usahanya dinasdinas pendapatan dapat menetapkan mana tempat wajib pajak terdaftar, dan menyampaikan permohonan pendaftaran ppd dan atau permohonan pengukuhan pkp dinas pendapatan, dinasdinaswww mo, atau dinas atau tempat kegiatan usaha wilayah kerja dinas pendapatan kabupaten kota lain, wajib pajak dan atau pkp wajib mengajukan permohonan pindah dinasdinas pendapatan wajib menerbitkan surat pindah untuk disampaikan kepada wajib pajak dan dihembuskan dinas pendapatan kabupaten kota lain yang menjadi tujuan, atau dinas pendapatan kabupaten kota lain meneruskan permohonan pindah dinas pendapatan sebagai dasar penerbitan surat pindah, paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. dinas pendapatan menerbitkan kartu ppd dan skt dan atau spp dari dinas pendapatan kabupaten kota lain. dinas pendapatan menerbitkan surat pencabutan skt, surat penghapusan ppd,dinas pendapatan kabupaten kota lain. bab penutup dinas pendapatan daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah dibidang pengelolaan pendapatan asli daerahr koordinasi ditetapkan rumbia jun satuan kerja para pada tanggal, ds bupati bombana, kat era k tampil diundangkan rumbia padatanggal, sekretaris daerah kabupaten bombana, . yma burhanuddin hs. noy berita daerah kabupaten bombana tahun nomor daan nan www w, lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun bagan alur sistem dan prosedur pajak daerah berdasarkan self assessment atau penetapan pendataan ang ana pembukuan aaa cadang f5: penagihan ebeg pelaporan jan iki sania pendaftaran menyampaikan formulir pendaftaran kepada baru setelah dicatat terlebih dahulu kedalam buku formulir pendaftaran. menerima kembali formulir pendaftaran setelah diisi oleh atau kuasa wp. apabila pengisian benar dan lengkap selanjutnya dicatat dalam buku induk wp. dibuatkan ppd dan surat penunjukan wp. apabila belum lengkap dan benar, dikembalikan untuk diperbaharui dan dilengkapi. pendataan menyiapkan formulir speed, diberi nomor dan dicatat dalam daftar buku. menyalurkan speed diawal bulan. menerima kembali speed dari paling lambat hari setelah penyaluran speed. mengingat data speed dalam buku kartu data. menyerahkan kartu data pada seksi penetapan. penetapan membuat nota perhitungan berdasarkan kartu data. menerbitkan kurang bayar atau skpd bagi yang tidak menyampaikan speed setelah hari, dan telah disampaikan surat teguran paling lama hari. menerbitkan skpdkbt bila ditemukan data baru yang belum dilaporkan. penagihan berdasarkan skpd dan skpdkbt melakukan penagihan melalui. membuat surat teguran setelah jatuh tempo skpd dan skpdkbt hari) belum dipenuhi. membuat surat paksa setelah hari dari surat teguran berakhir. membuat surat perintah melaksanakan penyitaan jam apabila belum memenuhi kewajiban setelah surat paksa berakhir. pelaksanaan penyitaan oleh juru sita pajak. pembukuan dan pelaporan pembukuan penetapan kedalam buku jenis pajak dan buku pembukuan penerimaan dalam buku pembantu penerimaan sejenis buku jenis pajak dan buku pakar koordinasi sap koordinasi bupati bombay punyisatuan kerja para ttu kata ilmi kok tampil jalang "@@#@#@#
dan ian man tr. kana lala abi bol sun bupati bombana provinsi sulawesi tenggara ken peraturan bupati bombana :.: nomor tahun2016 kanan tentang hn: lia rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten bombana tahun '\|'\| dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana, menimbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang percepatan pembangunan: daerah tertinggal perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, peraturan pemerintah tersebut mengamanatkan untuk ':menyusun dokumen perencanaan nasional dan dokumen: perencanaan daerah khususnya daerah tertinggal 'tentang' percepatan pembangunan daerah tertinggal ppt): \|'\| bahwa guna menyikapi realitas sebagaimana huruf pemerintah. kabupaten bombana melakukan identifikasi penyebab ketertinggalan dengan menyusun.\| bupati bombana tentang rencana aksi daerah. percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten bombana tahun nan h\| teken ban tg: oi: tentang beta ben ben ben toa!'tentang\| sistem perencanaan pembangunan nasional span) lembaran negara republik indonesia tahun: nomor tambahan lembaran negara. republik indonesia' tahun nomor bapemerintah nomor tahun.i tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal dung: peraturan pemerintah nomor tahun\|' indonesia nomor bern: keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penetapan daerah tertinggal tahun lembaran negara republik indonesia ian nomor pan daan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah berita!:aa peraturan daerah kabupaten bombana nomor tahun tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah, kana dai inn ina. hop beb sep tag peraturan daerah kabupaten bombana nomor. tentang rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah:\| \|tertinggal kabupaten bombana tahun .'' \|\|: rencana aksi daerah. percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten bombana tahun selanjutnya disingkat rad ppt kabupaten bombana tahun disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi pihak (stakeholder) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal ban rad ppt kabupaten bombana tahun sebagaimana dimaksud dalam mengatur pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal nana rad ppt kabupaten bombana tahun: tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak: terpisahkan dari peraturan bupati ini, tan kana: rad ppt kabupaten bombana tahun disusun (dengan sistematika sebagai berikut: ali bab pendahuluan dai bab gambaran umum kabupaten bombana.daerah bab vii pemenuhan aksesibilitas dan 'pengurangan keterisolasian daerah ' \|\|! bab viii penanganan karakteristik daerah bab penutup nan her bet aan pai dan nana nan (otgbombana. ditetapkan rumbia pada tanggal, 'aguilar para koordinasi, bupati bombana, junta satuan kerja parafin key a22 7200rga man kan pot naam ftopalo poafftde\| tampil aaa tan diundangkan rumbia tan pada tanggal amvskus sekretaris daerah kabupaten bombana, kag sh: h., burhanuddin noy berita daerah kabupaten bombana tahun nomor, tapi tan ter naa tan tan ban inn bnn tan nana ban bnn tea bnn aan snn una (andil
sun bupati bombana provinsi sulawesi! tenggaramberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak daerahperhatikan surat edaran direktorat jendral pajak nomor se pj tentang penegasan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak nop) tanggal januari memutuskan menetapkwww www 55m i perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau nop pengganti spot mutasi atau spot pembetulan spot bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanahetur, cap tanda tangan, atau cetakan tanda tangan. penetap,, danenteng mengena semohon sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan peninjauan recc,jwywywywywjwjwjwjwjwywjwjwjwjwjwjwjwjw ywj yuulan lau ditetapkan rumbia para koordinasi ##\| tanggal, tee (nojunit satuan kerja\| wrap pada tanggal, alaska bupati bombana, maan darat pen pari nai mal vacante ani tampil diundangkan rumbia pada tanggal,baararaan
bupati bombana peraturan bupati bombana nomor z2 tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana, menimbang bahwa peningkatan kegiatan penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh setiap penyelenggara obyek pajak daerah yang belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah pad) kabupaten bombana disebabkan masih adanya pihak penyelenggara obyek pajak pajak daerah yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga perlu diatur tata cara memberikan rekomendasi untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan maksud dalam bentuk produk hukum daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu menetapkan dalam suatu peraturan bupati bombanangpres nomor tahun tentang transparansi industri eksekutif penerimaan negara dan penerimaan'belanja daerah kabupaten bombana tahun memutuskan menetapkanan kabupaten bombana, bupati adalah bupatimenerima, menyimpan, membaya, dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten bombana, camat adalah kepala satuan kerja perangkat daerah kecamatan yang langsung berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, uang jaminan adalah sejumlah uang yang harus disetor oleh penyelenggara pajak pajak daerah sebagai jaminan pembayaran pajak daerah atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pajakumum daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati. bab tata cara pemberian rekomendasi setiap pelaksanaan kegiatan obyek penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi penyelenggara kegiatan objek pajak daerah dari satuan kerja perangkat daerah skpd) dan camat setempat, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada adalah satuan kerja perangkat daerah yang fungsinya terkait dengan bidang kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak pajak daerah, rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah skpd) dan camat setempat merupakan salah satu persyaratan dan kelengkapan bagi penyelenggaraan kegiatan objek pajak daerah yang merupakan perlengkapan pad dari pajak daerah. uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam merupakan uang yang harus disetor oleh penyelenggara objek pajak sebagai jaminan pembayaran pajak daerah atas pelaksanaan kegiatan dimaksud kepolisian dan atau instansi yang mengeluarkan izin melaksanakan kegiatan objek pajak daerah berupa hiburan keramaian agar meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pengelolaan dan penyelenggaraan hiburan keramaian tidak boleh dikeluarkan, bab iii tata cara penyetoran uang jaminan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam disetor pada bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah mengeluarkan tanda bukti setoran uang jaminan yang telah diperporasi dan ditandatangani besarnya uang jaminan untuk masing masing jenis jenis kegiatan ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah yang didasarkan pada perkiraan jumlah minimal omzet pada kegiatan dimaksud, bab tata cara pembayaran pajak pajak daerah jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh pengelola pajak pajak daerah ditetapkan kembali setelah kegiatan pengelolaan pajak pajak daerah selesai dilaksanakan dengan penghitungan ketetapan pajak rampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyetoran pajak disetor bendahara umum daerah melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah setiap hari kerjapemberitahuan pajak daerah speed)surat pemberitahuan pajak daerah speed), kepala bidang pendataan dinas pendapatan daerah menerbitkan nota perhitungan pajak daerah, kepala bidang pendataan dinas pendapatan daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah skpd), kepala dinas pendapatan daerah atas nama bupati menerbitkan surat keputusan ketetapan pajak daerah skpd), kabid penagihan mendistribusikan surat keputusan ketetapan pajak daerah skpd) sebagaimana dimaksud angka (tujuh) wajib pajaks para koor dinasti. ditetapkan rumbia (unit satuan kerja para pada tanggal, ygurfg sek ok, dea hatta rare oo tampil diundangkan rumbia pada tanggal, agustus plt. sekretaris daerah berita daerah kabupaten bombana tahun .teknis:kabupaten bombana nomor tahun tentang pajak reklame.iubah sebagai berikut ketentuan bab iii tarif dan cara perhitungan pajak pada dan mengalami perubahan, sehingga keseluruhan dan telah dilakukan perubahan berbunyimasa pajak reklame rp m2 jalan reklame al. megaton videotron led tahun kelas jalan tahun kelas tahun kelas per gianmanamaa (om jenis reklame masa pajak satuan strategis ooo pan baliho per hingga so.0oo\| stiker melekat reklame berjalan per tahun per buah mobil gerobak irimystiae per bulan per menit rename suara partai sooko\| reklame peragaan peranan\| r000000\|#y45ag) ditetapkan rumbia nojunft satuan kerja\| para padatanggal, akte ratan kitab afd diundangkan rumbia pada tanggal, in5 sekretaris daerah kabupaten bombana, nun, burhanuddin hs. noy berita daerah kabupaten bombana tahun nomor barang ai
ses lan rms lan bupati bombana peraturan bupati bombana nomor: tahun tentangdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana menimbang bahwa dalam meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumber daya manusia yang melaksanakan! pelayanan, wali bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan secara obyektif berdasarkan tempat tugas,dan kelangkaan profesi bidang kesehatan, bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada tenaga medis dan paramedis bidang kesehatan, dipandang perlu untuk menetapk, desa dan puskesmas sangat terpencil dan tertinggal, bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud huruf huruf huruf membentuk peraturan bupati tentang criteria desa dan puskesmas biasa, desa dan puskesmas terpencil dan desa dan puskesmas sangat terpencil, diubah daniisi pemerintahnetapan wilayah terpencilperaturan menteri kesehatan nomor menkes sk iii tentang kriteria sarana: pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana telah diubah beberapa' kali, terakhir mengaismenkes sk ii1etapbab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kriteria adalah adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, sarana pelayanan kesehatan adalah institusi yang: melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bagi era kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan, puskesmas sangat terpencil adalah puskesmas yang mempunyaiportasi dan social budaya puskesmas terpencil adalah puskesmas yang mempunyai, puskesmas biasa adalah puskesmas yang mempunyai daerah relatif mudah dijangkau bab kriteria terpencil dan sangat terpencil tks blu sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan kriteria terpencil harus memenuhi syarat syarat: letak geografis: berada wilayah yang sulit dijangkau pegunungan, pedalaman, dan rawa rawa rawan bencana alam baik gempa, longsor, maupun gunung merapi akses transportasi transportasi yang umum digunakanfdarat air udara) rutin maksimal (dua) kali seminggu waktu tempuh memerlukan waktu pulang pergi lebih dari (enam) jam perjalanan bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya penetapan kriteria terpencil ditentukan dari jarak ibukota" kabupaten lokasi: sarana pelayanan kesehatan lainnya. lana: letak geografis berada wilayah yang sulit dijangkau pegunungan, pedalaman, dan rawa rawa pulau kecil gugus pulau daerah pesisir berada wilayah perbatasan dan negara lain baik darat maupun pulau pulau kecil terluar akses transportasi transportasi umum yang digunakan (darat air udara rutin maksimal (satu) kali seminggu waktu tempuh memerlukan waktu pulang pergi lebih pars asi dari delapan) jan pedalaman hanya tersedia transportasi dengan pesawat udara untuk mencapai lokasi transportasi yang ada sewaktu waktu terhalang kondisi iklim cuaca (seperti musim angin, gelombang, dan lain lain), tidak ada transportasi umum( dia bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya penetapan kriteria" sangat terpencil ditentukan dari jarak ibukota kabupaten lokasi sarana pelayanan kesehatan lainnya undangan yang berlaku(ui sedangkan daerah tertinggal lainnya disetarakan dengan kriteria terpencil. bab tata cara penetapan sarana pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil bupati melalui kepala dinas kesehatan kabupaten menyusun san mengusulkankan dan menyampaikan daftar nama puskesmas, rumah sakitkepada bupati bombana ketetapan daftar nama puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai pedoman dalam alokasi dana penetapan tenaga strategis penetapan insentif penetapan program pelayanan kesehatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan pendidikan dan latihan sumber daya manusia kesehatan, ketetapan sebagaimana dimaksud pada dan ditinjau kembali setiap lima) tahun oleh bupati bab ketentuan lain dalam keadaan khusus seperti adanya konflik sosial, bencana alam,tikar kn" ditetapkan rumbia akan pada tanggal03 acteur unit satuan siwa pakar bupati bom batang cgi nu: sad diundangkan rumbia pada tanggal agustus anh sekretaris daerah aten bombana (ai, setda kan ope rustam suspends wih berita daerah kabupaten bombana tahun nomor .!ditetapkan rumbia pada tanggal63 4curbs2013 upaya bombay inn pe, la, nara sh. ta#dil diundangkan rumbia pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten bombana rustam suspends berita daerah kabupaten bombana tahun nomor . rekapitulasi puskesmas menurut kriteria kabupaten bombana prov.sulawesi tenggara ( kriteria puskesmas oo nama puskesmas sangat tidak diminati biasa terpencil petugas keterangan terpencil kesehatan daa cnn bnn (rumbia tengah tan (keputusan masatakai raya doo jamaoeo maa opo kataenautra ye. sermaseaan garam galvanis saat bajawa japans tts ttu sofemoma ampas rumbia, 4xer? bupati bombana san, dag m.m lampiran peraturan bupati bombana nomor musk tanggal acutus tentang penetapan kriteria desa kelurahan desa kelurahan desa kelurahan dalam daftar kriteria desa kelurahan wilayah kabupaten bombana sewu ppeaumf kec. rumbia desa. lantanum kel lamtoro ff. kel lampopala oo ' v io mel. doe kel kasipute ' kec rumbia tengah \|kellaaru besa kampung bay ') obesa lambat o v besa tapai oo ov ih obesa pea kec. rarowatu kel. taubontt i obesa. laksma h desa. ladumpi ') desa.watukalangkay el rarowatu mesa. lampeantani yo )oe\| chiesa. pangkur ov desa rau ratu o oe e esatahiite o v kec. rarowatu utara kel. aneka marga besa marga jaya oo obesa tunas baru oo ) oo desa wumbubangk\| oo mesa tempe oo " mesa yukata ( desa. watumentade o o e\|. seo u mesa lantowua oo) kec. pulang timur kell bambang 1oo mesa tempo oo desa puulemo desa mambo esa biru pulang utara desa. tanah polong ' o esa wambaema o v mesatoburi ov desa tampa buu po mesa lawatuea oo o mahakarya baru teo desa pusaka to mesa rompi rompi kec. pulang selatan desa. waemputang ' v desa batu putih 1o mesa kalibaru lo to mesa akacipong too desa laa \| . kec. pulang tengah desa. mulaieno too desa. lebong t desa paria p mesa poleonro ' o o\| oo o o oo (kec. pulang kelkastarib bose ket boepinang barat, v ket bicara w bangga jo besa. kasar o j desa pokurumsa jo esa. salsa j esa. mattirowaie jo desa kalimat kec pulang barat desa kakatua esa. ranokomea j esa. balasan wwo u besa. pabbirig desa lambang meng oo o u besa. bulu mani j esa. timbal y t w j bees topi wow j besa bembamoinaa o kec tantarijaya desa. lombakasih vo oo t desa kaler desa. langowan ( esa lantai ju besa. rarongki esa. pasareapua lo j besa anugrah oo j besa watu waa ou besa tanabe kec orang tenggara desa large pesatamoare u esa marampuka , tu u uu esa. terapung l l aaa iii kec mateo besar bees. pulau tambak j besa. raja j besa ian wow soo besa. pamor t besa membawa jo esa. tata jo esa. tori obesa. mawar uud 55u esa. batu tempe kec masatakai raya desa masala besa batulambuil j desa. masala barat . desa. masala timur o o esa masala selatan o kec tentormu desa tongseng loo out t besa. watu lomba tw j90 besa tontonan jo besa. puuwonua cu u u jou esa. tetehaka nan naa, kec mata esa wa wa tds ou esa. kolombia matsu o o o jou esa. merengek obesa tote wow dd, j desa tama uud (ea kec. karena kel. teomokole kel rahampuu desa rahadopi o o\|. oo\|oov esa. tirongkotua oo . maa kec. karena barat kel. siklik kel baliana desa. baliana selatan o o o e\| mesa. rahantri desa. baliana kepulauan aan aan nama naa kec. karena timur \|kel. donggala desa. balo o o o\| desa. wumbuburo io b jershamaeo loo desa. tapuhaka desa. toli toi desa. bunga bunga\| 'o o o o e\| kec. karena tengah desa. mengira ' e\| pol desa lamongan oo oo ll. desa ulungkura pes. nano oo desa. mengira selatan desa. mengira pantai oo ) desa. tangen kec. karena utara desa. tedubara desa. sangka makmur ' e\| esa. emokolo desa mala esa. larolano kec. karena selatan\| desa. batuan desa pongkalaero \| v desa. puununu o i\|oo desa. langka raja ditetapkan rumbia pada tanggal b pati \|uni satuan keira para ale abs sept piala yel ikatan
lina bupati bombana peraturan bupati bombana nomor tahun tentang beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana, menimbang bahwa salah satu bentuk partisipasi pemerintah daerah dibidang pendidikan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mahasiswa yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan, maka pemberian beasiswyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhirombana nomor tahun tentang organisasi perangkat daerahbeasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir asal kabupaten bombanabombana pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten bombana dinas pendidikan, pemuda dan olahraga adalah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombanaombanahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar pada salah satu perguruan tinggi serta aktif semester akhir jenjang strata satu) dan berasal dari kabupaten bombanaeasiswa adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah melalui skpd terkait kepada individu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan sumberdaya manusia bertaraf strata satu kabupaten bombana akad perjanjian beasiswa adalah naskah perjanjian yang mengatur penggunaan dana beasiswa yang disalurkan kepada masing masing individu penerima beasiswa termasuk ikatan pemanfaatan sumberdaya manusia untuk kepentingan pembangunan kabupaten bombanabeasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir mahasiswa yang dapat diberikan bantuan penyelesaian studi sebagaimana yang dimaksud adalah mahasiswa yang mengajukan proposal permohonan bantuan, telah diverifikasi dan disposisi oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga yang prosedurnya tetapkan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati ini. penerima beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana bab beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir bagian kesatu umum pemerintah kabupaten bombana melalui dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana dapat memberikan beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir yang berasal dari kabupaten bombana pemberian beasiswa dimaksud pada dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk menunjang program percepatan pembangunan sumberdaya manusia kabupaten bombana dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada memenuhi kriteria paling sedikit peruntukannya spesifik ditetapkan dalam dpa dpp dinas dispora kabupaten bombana tidak terus menerus setiap tahun, mengikat dan bersifat tidak wajib: dan memenuhi persyaratan penerima beasiswa bagian kedua penganggaran dengan pertimbangan tapi, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana mengusulkan penganggaran beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir rka dpa dpp dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana menjadi dasar penganggaran beasiswa sesuai peraturan perundang undangan beasiswa berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan oleh bukan kabupaten bombana kedalam dpa dpp dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana. rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada dicantumkan besaran akumulasi beasiswa bagian ketiga pelaksanaan dan ketatausahaan pelaksanaan pemberian beasiswa berdasarkan atas dpa dpp dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana penerima beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir asal kabupaten bombana tetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana dalam penetapan penerima beasiswa sebagaimana kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga membentuk tim verifikasi dan uji kelayakan proposal beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir asal kabupaten bombana. proposal beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir asal kabupaten bombana sebagaimana dimaksud adalah proposal yang disusun oleh calon penerima beasiswa yang diajukan kepada tim verifikasi dan uji kelayakan yang dibentuk kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana. uji kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada kriterianya memenuhi persyaratan sebagai berikutmenjadi prioritas kesatu penerima beasiswakumulatif s.d menjadi prioritas kedumenjadi prioritas ketigs.d menjadi prioritas keempat penerima beasiswa jumlah mahasiswa yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dalam dpa dpp dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana. setiap pemberian beasiswa dituangkan dalamyang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana dan penerima beasiswa penyaluran beasiswa penyerahan beasiswa dilakukan setelah penandatangananprosedur pencairan anggaran berkaitan dengan pemberian beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir asal kabupaten bombana adalah sebagai berikut kepala dinas pendidikan selaku pengguna anggaran menerima penyerahan dpa atau dpp sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan spd sebagai dasar pengeluaran kas, berdasarkan spd sebagaimana dimaksud pada huruf bendahara pengeluaran pada dinas pendidikan mengajukan dokumen spp yang disiapkan oleh ppt kepada pengguna anggaran melalui ppk skpd untuk diterbitkan spm atas nama bendahara pengeluaran, spm sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan kepada kepala badan pengelolaan keuangan selaku bendahara umum daerah bud) untuk diterbitkan sp2d atas nama bendahara pengeluaran, berdasarkan sp2d sebagaimana dimaksud pada huruf bendahara pengeluaran pada dinas pendidikan menyalurkan dana kepada mahasiswa berdasarkan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana tentang penetapan mahasiswa penerima bantuan penyelesaian studi melalui rekening masing masing yang bersangkutan, bagian keempat pelaporan dan pertanggungjawaban mahasiswa penerima beasiswa penyelesaian studi wajib menyampaikan bukti pengeluaran atas dana beasiswa dimaksud kepada kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana bukti transfer rekening masing masing mahasiswa penerima dari bank yang ditunjuk dicatat sebagai realisasi jenis belanja yang merupakan bagian dari surat pertanggungjawaban spj) bagi bendahara pengeluaran, pertanggungjawaban dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana atas penyaluran beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir meliputi: proposal usulan beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir dari calon penerima beasiswa laporan hasil verifikasi proposal beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga tentang penerima beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir akad perjanjian kerjasama beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir pakta integritas penerima beasiswa yang menyatakan beasiswa akan digunakan sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bukti transfer atas penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa penyelesaian studi mahasiswa semester akhir realisasi penyaluran beasiswa dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan bab parts bupati diundangkan rumbia pada tanggal, agrees plt. sekretaris daerah kabupaten bombana drs. sukarnaeni, berita daerah kabupaten bombanatahun nomor r3.
dasnaas ass. uan bupati bombana provinsi sulawesi tenggara:.iklim usaha yang kondusif dan pelayanan prima kepada masyarakat, makapandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan: bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan izin guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasilimpahan sebagian kewenangan dalam penerbitan, penandatanganan sebagian jenis perizinan dan non perizinan serta surat kedewww sssssss oo.retribusi izin usaha jasa kontruksi: peraturan daerah kabupaten bombana nomor tahun tentang retribusi wajib daftartata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi, peraturan bupati nomor tahun tentang penetapan tarif pemakaian kekayaan daerah berita daerah kabupaten bombana tahun nomor. swa aaaaaa . memperhatikan berita acara hasil kesepakatan antara kepala skpd pemungut retribusi tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan izin kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten bombana tanggal februariombana: bupati adalah bupati bombandinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja: kantor pelayanan perizinan adalah kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten bombana: kepala kantor adalah kepala kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten bombana ptsp adalah kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten bombanswa? mm .o. pelayanan, standar operasional prosedur selanjutnya disingkat sop adalah panduan dalam melaksanakan kegiatan:,ntt nanah: memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik:kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten bombana dengan jenis pelayanan, yaitu, pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan. bab pelayanan perizinan dan non perizinan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf penanaman modal: izin usaha perluasan penanaman modal: izin usaha perubahan penanaman modal: izin usaha penggabungan penanaman modal (merger): izin prinsip: izin mendirikan bangunan imb): izin gangguan ho) dan atau izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan sup): surat izin usaha industri sisi), surat izin perluasan sip): oo. izin usaha jasa konstruksi ijuk): surat izin usaha perikanan sup): surat izin penangkapan ikan sisi): surat izin pengangkutan ikan siki): ss. izin linear trayek) antar pulau dalam kabupaten, trayek, uu. lingkungan izin pembuangan limbah cair plc), izin tempat pembuangan sampah tps) limbah b3, izin operasional apotik, izin operasional depot air minum, izin operasional klinik, aa. izin operasional toko obat, bb. izin praktek dokter: cc. izin praktek perawat: dd. izin praktek bidan: ee. izin praktek apoteker kefarmasian), ff. izin pengobatan tradisional, tdp), tanda daftar industri tdi), tanda daftar gudang tdg): tanda daftar usaha penggilingan padi, fuller, dan penyisihan beras. rekomendasi pendirian menara, pajak reklame. pemberian insentif daerah fiskal: ppd. pelayanan informasi dan layanan pengaduan,kantor pelayanan perizinan terpadn surat ketetapan pajak daerah surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh kepala kantor pelayanan perizinan terpadperizinan sebagaimana dimaksud dalam yang belum diatur secara khusus dengan peraturan bupati, tetap diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab koordinasi dan pelaporan kepala kantor pelayanan perizinan terpadkantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten bombana wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang bupati bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setidaknya setiap (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui sekretaris daerahl ketentuan peralihandicabut dan dinyatakan dasbombana. it satuan kerja pk,raf\| padatanggal, iun kelima in. ka. tampil diundangkan rumbia pada tanggal, sekretaris daerah kabupaten bombana a.h. ?@ burhanuddin hs. noy berita daerah kabupaten bombana tahun nomor.
alik bupati bombana provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati bombana teni nomor tahun tentang peraturan internal pola pengelolaan badan layanan umum rumah sakit umum daerah bombana dan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana, bana menimbang bahwa dalam rangka pelaksana berfungsi sebagai acuan bupati dalam melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dan kebijakan yang: bersifat teknis operasional serta sarana perlindungan hukum! menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana! dimaksud huruf perlu menetapkan peraturan bupati angan bombana tentang peraturan internal pola pengelolaan badan layanan umum rumah sakit umum daerah: bombana, mengingat undang undang: dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun \|' kesehatan lembaran negara republik indonesia (. tahun nomor tambahan lembaran negar republik indonesia nomor nan dn: senar sai latin ann tun nnn nen undang undang nomor tahun tentang rumah sakit:'. :tenaga kesehatan lembaran negara republik! indonesia tahun nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang standar kompetensi pejabat\| struktural kesehatan berita negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara! republik indonesia kan a11inn nan he, organisasi dan tata kerja perangkat: daerah kabupaten bombana lembaran daerah kabupaten bombana tahun nomor pen keputusan bupati bombana nomor tahun tentang standar pelayanan minimal: rumah sakit umum daerah kabupaten bombana tahun end mia ona sak sadar tai era www omo li. memutuskan menetapkan peraturan bupati bombana tentang peraturan internal pola pengelolaan badan layanan umum rumah sakit umum daerah bombana bab ketentuan umum! dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten bombana, ::':' !:!' bupati adalah bupati bombana: pata ani rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah bombana: direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kabupaten bombana: maa badan layanan umum daerah yang: selanjutnya disingkat blue adalah satuan kerja perangkat daerah pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat ppk blue, mann komite medik adalah komite medik rumah\| sakit umum daerah kabupaten bombana: kasat staf medis fungsional yang selanjutnya disingkat dengan smf adalah seorang dokter spesialis, dokter, umum, dokter gigi yang memiliki ijin praktek rumah: sakit\| umum daerah kabupaten bombana, inn benang peraturan internal hospital belas) rumah sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit: tana ana direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi direktur rumah sakit: umum daerah kabupaten bombana: an:rumah.: satuan pemeriksa internal yang selanjutnya disingkat dengan spi adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah: sakit umum daerah kabupaten bombana: staf medis fungsional yang selanjutnya disingkat dengan smf adalah kelompok dokter dan atau dokter\| spesialis \|yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk: menjalankan profesi masing masing rumah sakit umum daerah bombana dokter adalah dokter purna waktu adalah dokter, dan atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja rumah sakit umum daerah kabupaten bombana, nan (al gbu uli sam ton man kanan nan uas snn kun dokter tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai rumah sakit umum daerah kabupaten bombana yaitu dokter dan atau dokter spesialis yang \|di undang ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan! medis rumah sakit umum daerah kabupaten bombana untuk angka waktu dan atau kasus tertentu, tenun\| rumah sakit umum daerah kabupaten bombana, yang ditetapkan dengan keputusan direktur medik, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan keputusan direktur, rumah sakit\| umum daerah kabupaten bombana atas usul komite. medik, kewenangan klinis clinical privilege: adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan:: penugasan klinis clinical appointment) adalah: penugasan direktur rumah sakit: umum daerah kabupaten bombana kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis rumah sakit umum daerah kabupaten bombana berdasarkan: daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya ani ang, iitra bestari peer group) adalah "sekelompok, staf, medis dengan reputasi dan kompetensi staf (umum daerah kabupaten bombana dengan penekanan pada pelaksanaan pelayanan medis dan juga tenaga administrasi, dimana 'peserta didik didampingi oleh tenaga klinis dan non klinis. bian pena tan daa jala kan era bab kaur: bing ann aan ur: nama, visi, misi, nilai, motto, tujuan dan nama rumah sakit ini adalah rumah sakit umum daerah kabupaten bombana milik pemerintah daerah kabupaten bombana ana menanti eng: visi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana adalah terwujudnya rumah sakit umum daerah kabupaten bombana sebagai rumah sakit unggulan wilayah bombana dan (sekitarnya yang mengutamakan kualitas pelayanan yang prima dan terjangkau oleh masyrakat . ten misi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau oleh masyarakat ben tni meningkatkan kualitas sumber daya dan profesionalisme petugas rumah sakit melalui pendidikan dan pelatihan ini mengupayakan peningkatan pembangunan fisik rumah sakit umum daerah kabupaten bombana secara terus menerus sesuai kebutuhan masyarakat menyelenggarakan sistem pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana yang berdaya guna serta: berhasil guna bagi pengembangan pelayanan dan petugasnya. aan visi dan misi rumah sakit mendapat persetujuan melalui keputusan bupati bombana: visi dan misi rumah sakit sebagaimana dimaksud:pada review secara berkala oleh tim yang dibentuk berdasarkan keputusan direktur, visi dan misi rumah sakit diumumkan publik oleh: kepala sub bagian sistem informasi manajemen dan pelaporan bagian: bina\| program rumah sakit umum daerah kabupaten bombana melalui fasilitas yang dimiliki. nang kena ani mean nilai filosofi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana adalah: nilai nilai: nan ban bug, ikhlas filosofi obi filosofi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana adalah menunjang tingkat harkat dan martabat manusia yang dilandasi paham tat kane tani tujuan rumah sakit adalah menyelenggarakan 'pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan kesehatan. cal joo lil toa (ea panin strategi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana adalah mengoptimalkan potensi sumber daya manusia sdm) yang! didukung oleh stake holder serta status sebagai ppk blue untuk, memenuhi standar pelayanan yang bermutu, prima dan unggul guna' mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan pasien) yang semakin sadar dan mampu dalam memelihara kesehatan. tan man bau, eni program program indikatif sebagai berikut: \|\|. meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit: 'b. pengembangan layanan kesehatan mata, tht serta kulit dan kelamin, mengoptimalkan standar sarana dan prasarana rumah sakit: mengoptimalkan pemasaran rumah sakit: meningkatkan mutu pengelolaan keuangan, meningkatkan ketersediaan dan mutu sdm rumah sakit'enyakit kulit kelamin sebagai pelayanan tambahan. anu sejarah pendirian, kelas, alamat dan nan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana dalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan akreditasi serta salah. satu lembaga pelayanan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sektor kesehatan agar menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi anggota masyarakat agar dapat terwujud kesehatan yang optimal sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. berdasark. sejak pembentukan daerah kabupaten bombana menjadi wilayah otonomi melalui undang undang nomor tahun tentang pembentukan: kabupaten bombana, kabupaten wakatobi, dan kolaka utara provinsi sulawesi tenggara yang dimekarkan dari kabupaten buton dengan luas wilayah km? yang terdiri dari kecamatan dengan jumlah penduduk berdasarkan data yang tercatat dinas kependudukan dan catatan sipil: kabupaten bombana tahun mencapai kabupaten bombana. terletak di'jazirah tenggara pulau sulawesi. secara geografis daerah: ini terletak rah selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara: selatan antara ls (sepanjang km): rumah sakit! umum daerah kabupaten bombana didirikan pada tahun dengan luas lahan m2, dan luas bagunan m?. tan baku skl peak gen mulai beroperasi pada bulan juni tahun dan diresmikan pada tanggal februari tahun oleh drs. yusra silondae,\| si. sebagai plt gubernur sulawesi tenggara saat itu. pendirian rsud kabupaten bombana ditandai dengan surat keputusan kepala dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara nomor vii tentang pemberian izin sementara penyelenggaraan rsud kabupaten bombana didukung dengan perda nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten bombana, dilanjutkan oleh keputusan bupati bombana nomor tahun tentang perpanjangan izin operasional rsud kabupaten bombana, kemudian. diperpanjang kembali dengan keputusan bupati bombana nomor. tahun tentang perpanjangan izin operasional rsud kabupaten bombana sehingga pada tahun terbitlah keputusan bupati bombana nomor tahun tanggal agustus tentang izin operasional tetap rumah sakit umum daerah rsud) kabupaten bombana dengan klasifikasi ditambah denganan keputusan bupati bombana nomor tahun tentang penerapan status pola pengelolaan keuangan blue pada rumah sakit umum daerah kabupaten bombana. tan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana :adalah: rumah sakit dengan klasifikasi tana alamat rumah sakit umum daerah kabupaten bombana yaitu jl. poros pola, kelurahan pola, kecamatan rumbia tengah, kabupaten bombana, nan bab kedudukan rumah sakit: pat rumah sakit umum daerah kabupaten bombana berkedudukan sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah dan merupakan unsur,pendukung atas tugas bupati bidang pelayanan kesehatan. petisi jeda dan ben rumah sakittuan tugas dan fungsi rumah sakit tugas bnn rta tugas pokok rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,': pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. tea nnn bara snn ant inn snn sera kti fungsi rumah sakit dalam menunaikan tugas sebagaimana dimaksud diatas yaitu anan ran ann perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan lanjutan, pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah bidang pelayanan kesehatan lanjutan, han penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan, ten pelayanan medis pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan keperawatan, inn kena kanan pelayanan rujukan lag banabab snn kanan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, daerah snn ann senna kewenangan pemerintah daerah: ati dil menetapkan peraturan tentang tata kelola, hospital 'by laws dan\| standar pelayanan minimal (spm) rumah sakit beserta perubahannya, pan ded nun one mengesahkan rencana bisnis dan anggaran rba) yang:ane tanggung jawab pemerintah daerah nan pemerintah bertanggung jawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalan pengelolaan dan: setelah diaudit secara independen: pan kanan: pemerintah bertanggung gugat atas terjadinya. ' dan meli inn nan paella ala bab vii mean pengorganisasian rumah sakit dan struktur organisasi pengorganisasian (\|\| dita susunan organisasi rumah sakit lha rsud kabupaten bombana merupakan perangkat: pemerintah daerah kabupaten bombana yang mempunyai tugas 'pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah: dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang kesehatan dan menjadi penggerak pembangunan kesehatan kabupaten bombana. berdasarkan. tahun tentang pembentukan kabupaten bombana, kabupaten, wakatobi dan kabupaten kolaka utara. tugas pokok yang diemban: rsud kabupaten bombana dengan struktur organisasi berdasarkan perda! tahun direktur rsud dibantu oleh kan kan sub bagian tata usaha, yang membawahi: .:.'' kepegawaian perencanaan bon land keuangan han seksi named dan rujukan, membawahi: :.:: keperawatan kelas dan tanu kelas gokar iha perawatan bedah tenun ani perawatan interna perawatan anak sta ugd ter der kebidanan poli umum dik poli spesialis poli obstetri gynecology poli penyakit anak tana ben ce) poli bedah mad poli penyakit dalam ann aan kamar operasi ok) icu hcu loan dikaji seksi pelayanan penunjang, yang membawahi: !:\| laboratorium tan nan farmasi naa rama gizi inn ben beku rontgen ben kesehatan lingkungan . fisioterapi nan tenun tenun rekam medik haa ana bank darah rumah sakit ann kentang ambulance inn kanan ter gardu listrik dan genset kelompok jabatan fungsional, ataralain: . tan dokter kanan tni: perawat bidan kerelaan profesi lain hn: tan nina boh hana nan nan ala tee uni hah. tan tour ka: bra tan struktur organisasi rsud kabupaten bombana adalah air berikut: gambar struktur organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana kelompok jabatan sus bacuntata fungsional usaha dokter perawat soda kera phi kasih named, kasiepelayanan rujukan maneesaa nat pete pilih (aa kls iii bekam medik tr reemgakuan macan gita iblis: tee ran ba! @e. eta bab viii sinta kipas, pejabat pengelola rumah sakit kar eta pejabat pengelola rumah sakit adalah seluruh pejabat struktural baik direktur. yang berlaku pada rumah sakit umum daerah kabupaten bombana aan ban pejabat pengelola rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh bupati direktur bertanggung jawab terhadap operasional rumah sakit kepada bupati melalui sekertaris daerah . ":'' nan komposisi pejabat pengelola rumah sakit. dapat dilakukan analisis .organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan dengan mengusulkan kepada bupati melalui sekerhun anna ilaha net kar biola hai andi hasi elah hoa bnn kanan santi pi. tugas pokok pejabat pengelola ann anna tea nrn direktur mempunyai tugas pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelola rumah sakit umum daerah kabupaten bomb: memimpin dan mengurus rumah sakit yang telah ditetapkan, menetapkan kebijakan operasional rumah sakit: mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program 'kerja rumah sakit" kan met mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas tugas kepada bawahan, dana hak mengevaluasi, mengendalikan:) melaksanakan sistem pengendalian intern, menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan, nana hah melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan. (oleh atasan langsung dan naa melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada. bupati melalui sekertaris daerah. pete direktur rumah sakit dalam melaksanakan tugas \|'dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam mempunyai \|fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan, rumah sakit yang dibantu oleh sub bagian tata usaha. kana evaluasi penilaian kinerja direktur dilakukan oleh. bupati paling sedikit satu kali dalam setahun. kan tani direktur rumah sakit yang merupakan aparatur sipil\| negara menjadi pejabat pengguna anggaran barang daerah :.: dalam hal direktur sebagaimana dalam berasal dari non aparatur sipil negara pe! ann seksi pelayanan medik ':' kepala bidang pelayanan medik mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang \|\|: mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang mengkoordinasikan para kepala perawatan ''' memberi petunjuk dan bimbingan teknis 'serta pengawasan terasah bawahan, ben ban tahu pel bagi goa dai sai nanang aan hun mia mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan (tugas kepada bawahan, kan melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan \|dan pengelolaan kegiatan pelayanan medik, bnn::: mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis instalasi terkait mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan medical staf laws): mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk,tenan tea bea menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahannya, nan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh'atasan dan peb melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur. 'n.am, bidang keperawatan :'. kepala seksi pelayanan medik, keperawatan dan rujukan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang: memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan, kanan haa mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan (tugas kepada bawahan sbd mengkoordinasikan pengaturan kegiatan pelayanan :perawatan seluruh instalasi terkait: hann:dengan standar mutu yang telah ditetapkan, ha:: serta evaluasi kebutuhan peralatan logistik pelayanan dan asuhan\| keperawatan, 'j. melaksanakgevaluasi kegiatan hasil kerja dan 'laporan (untuk bahan perencanaan berikutnya: nana bana ban nan lan bnn kanan kan hai kan hat melaksanakan sistem pengendalian intern, menilaiseksi pelayanan medik lalai tan hina bidang penunjang medik kepala seksi penunjang medik snn data menyusun rencana dan program kerja bidang, tang mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang, cc. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan: iga membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan,izi, dan sterilisasi, mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan: untuk. perencanaan berikutnya, melaksanakan sistem pengendalian intern) .:' menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan, nan melaksanakan tugas kedinasan: lainnya ttg oleh atasan, dan bola melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis '. kepada direktur. don bidang pemeliharaan sarana kesehatan menyusun rencana dan program kerja kerana memberikan petunjuk kepada bawahan hii cc. meny: menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana alat kesehatan, mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan penggunaan serta pemeliharaan dan stabilitas peralatan kesehatan. merencanakan kebutuhan pemeliharaan dan stabilitas seluruh peralatan kesehatan sana man, melaksanakan sistem pengendalian intern menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan: nan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan: k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala seksi kane 2l. bagian perencanaan dan pengembangan rumah, sakit menyusun rencana dan program kerja bagian ts: febian kenanga ten neh mengkoordinasikan rencana dan program kerja bagian memberikan petunjuk kepada bawahan. '''. j'j: menyusun rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan doko rumah sakit . pengolahan data dan penyusunan laporan tahunan, profil rumah sakit serta pertanggungjawaban kinerja rumah dauatarallain, penelitian, blue dan jenis pelayanan rumah sakit, menyusun penetapan kinerja rumah sakit: '!i:' melakukan koordinasi untuk pengembangan rumah! sakit antara lain penelitian, blue dan jenis pelayanan rumah sakit, sim rumah sakit kk. melakukan koordinasi untuk pengembangan mutu rumah sakit antara jlat! dan kegiatan kehumasan: basuki melaksanakan sistem pengendalian intern, ii. xn. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan, kuan melaksanakan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, dan tn, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur. tn: nan, tan bagian keuangan .\|'\|'\| mob taa tep bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bagian mengkoordinasikan rencana dan program kerja bagian mengkoordinasikan para kepala sub bagian '.':' membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan menyusun rencana anggaran biaya langsung sanjak langsung f . menyusun retribusi. pelayanan, remunerasi, remunerasi jasa pelayanan dan unit cost, kena menyelenggarakan tata usaha. keuangan sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan: han mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan blue nga bata data masa patah taf nan tan kana din inntas, verifikasi! pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan, anti tana kk. membayar tagihan tagihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ant nin membayar gaji dan insentif pegawai dilingkungan rumah sakit,\| melaksanakan sistem pengendalian intern dan membuat laporan keuangan yang dibutuhkan pihak internal maupun eksternal, membantu pencatatan dan pelaporan keuangan, serta memverifikasi seluruh pengeluaran rumah sakit, nun membuat jurnal umum, buku kas pengeluaran, membuat laporan neraca, aktivitas r k aliran kas: dan realisasi anggaran serta catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan blue, bia melakukan verifikasi terhadap pengeluaran cek transfer dari kasir pengeluaran dengan rekening bank. ' : :''' bata memverifikasi bukti pengeluaran berupa. lembar order, lembar pengeluaran kas, legality form dan nota kwitansi, melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap anggaran langsung dan dan tak langsung: mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat, dan, nian, memverifikasi setoran penerimaan dari .kasir\| penerimaan dengan rekening bank dan membuat buku kas penerimaan. menyusun retribusi pelayanan dan remunerasi :jasa pelayanan serta melaksanakan sistem pengendalian intern nan aa. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan, bb. melaksanakan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, dan cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur edi bagian tata usaha nun tenun beku menyusun rencana dan program kerja bagian, mengkoordinasikan rencana dan program kerja bagian ::' mengkoordinasikan pada kepala sub bagian :'\| ani mengatur dan mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan. bnn por utuh bia turn sen nan tenan maan adi membimbing dan memberi petunjuk bawahan. melaksanakan ketatausahaan urusan tata usaha dan kearsipan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapannya melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian serta penyelenggaraan diklat kan maa: j. melaksanakan kegiatan protokole: 'terhadap sarana dan prasarana non medik hana mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya "untuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menyusun standar operasional spo) dan rencana kebutuhan rumah tangga dan barang serta peralatan non medis, melakukan pengendalian dan pengawasan konsumsi menyusun dan meneliti rancangan produk hukum, membuat buku penjagaan pegawai, ooh menyiapkan bahan usul kepangkatan, pembinatanu s8. melakukan analisis jabatan pegawai: aa. membuat rekapitulasi absensi pegawai, iba membuat, menghimpun dan memelihara daftar urut. kepangkatan duk): nina menyiapkan bangko bangko kepegawaian) menyiapkan rekapitulasi prosedur kepegawaian secara periodic, menata dan menyimpan berkas kepegawaian,. menyelenggarakan kegiatan upacara bendera baik kedinasan maupun kenegaraan atau nasional, tag zz. melaksanakan sistem pengendalian intern, aa. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan, han bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, dan gen gaia cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur, bed wewenang direktur direktur mempunyai wewenang untuk haa memimpin dan mengelola rumah sakit sesuai dengan tujuan) rumah sakit umum daerah kabupaten bombana dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna, tana kan oei dad ter ella menggunakan, memelihara dan mengelola aset rumah sakit:: pengembangan usaha dalam mengelola rumah! sakit! umum daerah kabupaten bombana sebagaimana. yang telah: digariskan oleh pemerintah daerah kabupaten bombana menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit umum daerah kabupaten bombana: mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi rumah sakit: lai mengusulkan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kabupaten bombana lengkap dengan susunan jabatan \|sional kesehatan dan penelitian.\| pali mengangkat dan memberhentikan tenaga honorer,\|kewajiban tenaga honorer dan atau kontrak sesuai dengan 'ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, aan menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala. persyaratan direktur pol. syarat dapat diangkat menjadi direktur adalah: .: seorang dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, 2gkanan mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaaan yang dinyatakan pailit, bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk men akan baik satuan pemeriksa internal (spi) nan haa satuan pemeriksa internal yang selanjutnya disingkat dengan spi berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur: rumah sakit umum daerah kabupaten bombana, satuan pemeriksa internal yang selanjutnya disingkat dengan spi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur, aki saha nan . tugas dan tanggung jawab satuan pemeriksa internal yang selanjutnya disingkat dengan spi adalah: pavata &ana nana penyajian laporan laporan rumah sakit memenuhi peraturan dan perundang undangan, ola tang melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan direktur, tea dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud: dalam satuan pemeriksa internal spi) berfungsi kannag dan aset rumah sakit, nan hau melakukan penilaian desain dan implementasi pengendalian internal: dan bai melakukan analisa dan evaluasi efektif proses: sesuai dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan rumah sakit: satuan pemeriksa internal spi) dalam melaksanakan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada direktu: bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana. dimaksud pada adalah berdasarkan penugasan dari direktur. komite komite '.:: hei pasaran doa pejabat pengelola rumah sakit dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan tan berbasis keselamatan pasien maka: perlu dibentuk: komite komite yang merupakan wadah professional dan meiliki otoritas dalam organisasi staf medik, keperawatan, etika dan hukum, pencegahan dan ": mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. pembentukan komite komite yaitu komite medik, komite keperawatan: tan (ena ibu mea kan tang sen tenun nan nan komite etik dan hukum, heli komite pencegahan dan pengendalian infeksi ppi), dan o00 komite farmasi dan terapi. nan komite komite sebagaimana dimaksud pada merupakan badan non structural yang berada dibawah serta bertanggung jawab dipa direktur. aa: bagian kesatu kanan hat komitemedik pia pengorganisasian komite medik komite medik merupakan organisasi non structural ane \|dibentuk rumah sakit, dan komite medik sebagaimana dimaksud pada 'bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medik. mun (ji organisasi dan keanggotaan komet ml) komite medik dibentuk oleh direktur rumah: sakit umum daerah kabupaten bombana tenun susunan organisasi komite medik terdiri dari: ' , sekretaris, dan mati subkomite bia, jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana'dimaksud pada disesuaikan dengan jumlah staf medik rumah sakit anggota komite medik terbagi kedalam sub komite tea panen pemilihan komite medik. ::' bit dihari(?) sekretaris komite medik dan ketua ketua sub komite,han tugas dan fungsi komite medik ng.: melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis rumah sakit umum daerah kabupaten bombana: memelihara mutu profesi staf medis dan . ::'' menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf ikat latar eta pai iin haha, dalam melaksanakan tugas kredensial komite ken memiliki fungsi sebagai berikut: ber tang penyusunan dan mengkompilasikan daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf. medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku, aan #la! penyelenggaraan, pemeriksaan dan pengkajian ::: kompetensi, ehh kesehatan fisik dan mental, perilaku, karena nan etika profesi. tana cc. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan," wawancara terhadap permohonan kewenangan klinisa ban melakukan proses kredensial pada saat. berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik.hal rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik, san tuang rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik rumah sakit. '!'' \|i!. rekomendasi kedisiplinan perilaku profesional rumah sakit d. pemberian nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan etis pada asuhan medis pasien. tan naa wewenang komite medik tini memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis declination clinical privilege bnn naa memberi rekomendasi surat penugasan klinis clinical appointment cc. memberi rekomendasi penolakan kewenangan klinis clinical privilege .d memberi rekomendasi pendampingan proctoring. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin: tab pan bana ain hae inn nan isi rasi bnn sub komite gali\|! \|!\| sub komite yang ada rumah sakit umum daerah kabupaten bombana terdiri dari: nan sean subkomite kredensial, ian dan tan subkomite mutu profesi: nun d0. subkomite etika dan disiplin profesi. pan nan ter sea inn pun sap rose keep penguat dob nahi maa per bat untuk memproteksi masyarakat, komite medik memiliki bari melakukan penapisan kredensial residensial) bagi seluruh staf: medik dii rumah sakit melalui subkomite kredensial kanan pengorganisasian sub komite kredensial bnn pengorganisasian subkomite kredensial terdiri dari ketua, nana .b. sekertaris, ann tana ' . anggota. cab subkomite kredensial melakukan. penilaian kompetensi seang pada akhir kredensial, komite medik menerbitkan. rekomendasi kepada direktur rumah sakit umum daerah kabupaten bombana tentang lingkup kewenangan klinis seorang staf medis, subkomite kredensial melakukan kredensial bagi, setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat petugas klinis. neha taun'disampaikan oleh direktur rumah sakit kepada komite medik: ' ' "tol kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon: naa sana snn sana ttu kek stt pet tea inn kaa: ann san pengkajian oleh sub komite kredensial meliputi elemen kompetensi, kognitif efektif aan nan hana spikomotor. nang tan kompetensi fisik gta nana kompetensi mental perilaku dan perilaku etis. tan kan berdan lai ce. mengkaji ulang daftar rincian kewenangan 'klinis\| bagi staf medis dilakukan secara periodik, alih rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite medik berdasarkan masukan subkomite kredensial, subkomite kredensial melakukan kredensial bagi setiap'\|'\| :'\|.dimodifikasi,dan kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri ma: kan bagi staf medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi djain melalui mekanisme pendampingan proctoring) subkomiteprofesi tan ber ade ipa untuk menjaga mutu profesi para staf medis, komitet enne tan yan menata sni dn: deli kuan pengorganisasian sub komite mutu profesi kidal pengorganisasian subkomite mutu profesi terdiri dari :'. ketua, beri sekertaris: nan tan anggota ktt keboataaia \|\|! tata kerja sub komite mutu profesi pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi empat) peran 'penting sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap)(klinis (clinical privilege sesuai kompetensi yang dimiliki tenan. komite. medik dalam: merekomendasikan perubahan modifikasi rincian kewenangan klinis, seorang staf medis langkah langkah pelaksanaan audit medis naa pemilihan topik yang akan dilakukan audit, .:: tni) rencana audit. tan sub komite mutu profesi dapat merekomendasikan pendidikan berkelanjutan bagi staf medis: santa mean menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing bhs masing kelompok staf medis dengan pengaturan: waktu yang disesuaikan) kana: ini pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan alibi(cab notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen 'arsip sub komite mutu profesi gia tag! sumber dan peserta aktif, f . setiap kelompok staf medis wajib menetukan: minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan sub: komite mutu profesi pertahun, bea della menu shi nii ati tan un, nana g. sub komite mutu profesi bersama dengan pendidikan dan penelitian rumah sakit memfasilitasi kegiatan: tersebut. dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi, menej: memfasilitasi proses pendampingan (proctoring) tersebut. kan an, oa. sub komite etika dan disiplin profesi tan pasaran nan peran komite medik dalam upaya kedisiplinan staf medis' dilakukan oleh sub komite etika dan disiplin profesi kant pengorganisasian sub komite etika dan disiplin profesi terdiri dari: ketua: nan aki sekretaris, pi) anggota. kan bedah tata kerja sub komite etika dan disiplin profesi sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya, sub komite etika) disiplin profesi memiliki semangat yang berlandaskan peraturan internal rumah sakit, tan peraturan internal staf medis, tenan kanan etika rumah sakit, normal etika medis dan norma norma bioetika, dan tolaprosedur kinerja pelayanan rumah sakit daftar kewenangan klinis rumah sakit, kode etik kedokteran indonesia, uta pedoman perilaku profesional kedokteran ibuku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, dont nai pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku indonesia, pedoman pelayanan medik klinik: cu.semi disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa, pan kan tan sob tan nan nun: pes bia tan ate lili naa ,umum daerah kabupaten bombana atau direktur, rumah sakit terlahir. tan kanan buka bapa sub komite mutu profesi tni main: berkelanjutan dan memfasilitasi proses pendampingan staf medis melalui sub komite mutu profesi. daki pengorganisasian sub komite mutu profesi terdiri dari: :'' ketua, sekretarissdan ann anggota. plan ntt nun bu: 45 . tata kerja sub komite mutu profesi ann pelaksanaannya audit medis harus dapat memenuhi (empat) peran penting yaitu .a. sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap\|kompetensi masing masing staf medis pemberi pelayanan rumah sakit pot ida! mekanisme pemeriksaan pada upaya kedisiplinan perilaku professional, adalah sebagai berikut: sumber laporan perorangan geli manajemen rumah sakit: iba staf medis lain: raguan tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan: pasien atau keluarga pasien. non perorangan, nan kaki berani hasil konferensi kematian, dai tan hasil konferensi klinis: bl: dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal hal 'antara lain: kompetensi klinis: kan penatalaksanaan kasus medis, pelanggaran disiplin profesi: pen nan non giat! pia doi mobil nan uni: pemeriksaan dilakukan oleh panel kedisiplinan profesi, kan melalui proses pembuktian panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan\|nana keputusan panel yang dibentuk oleh sub komite. etika dan disiplin profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk mene:mengajukan 'lat umum daerah kabupaten bombana melalui komite medik. rekomendasi pemberian tindakan kedisiplinan profesi,pada staf medis oleh sub komite etika dan disiplin profesi rumah sakit berupa peringatan tertulis imitasi (reduksi) kewenangan klinis: bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu \| rana: rumah sakit umum daerah kabupaten bombana oleh ketua komite medik \|'' \|'''.'ti. pa, tsi rapat komite medik (\|\| ann dan bn: rapat komite medik terdiri dari rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan: staf medis yang diselenggarakan setiap satu) bulan sekali, n. daan haag lil rapat koordinasi dengan pen dan rapat tahunan diselenggarakan sekali setiap tahun. rapat rutin dipimpin oleh ketua komite medik atau sekertaris apabila ketua tidak dapat hadir, rapat rutin dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 'paling sedikit (dua pertiga) anggota komite medik atau dalam hal! kuorum' tersebut tidak tercapai maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda dalam! batas waktu menit, selanjutnya rapat dianggap kuorum, setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib:nia naa maa: keputusan rapat komite medik didasarkan atas suara terbanyak, dalam hal jumlah suara diperoleh adalah sama:,:sebagaimana dimaksud pada tidak diterima dalam rapat:maka' usulan tersebut "oil senang rapat khusus rapat khusus diadakan adalah apabila: ada permintaan dan tanda tangan paling sedikit (tiga) anggota staf medis kasta ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera ditangani oleh komite medik dan,' tidak tercapai maka rapat khusus dinyatakan sah setelah dilaksanakan pada hari berikutnya. nanah ann undangan rapat khusus harus disampaikan oleh, ketua (komite medik kepada seluruh anggota paling lambat jam (dua'puluh empat) jam sebelum rapat dilaksanakan, kanantujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan rapat tersebut. bean iin paru uni ola bnn kaku sun lek eta. rapat tahunan rapat tahunan komite medik diselenggarakan sekali dalam setahuntujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan: bagian kedua . komite etik dan hukum .\| nan 49. komite etik dan hukum dibentuk guna membantu direktur mensosialisasikan kewajiban rumah sakit kepada semuaj: terhadap staf, menyelesaikan masalah medikolegal dan etika:: rumah sakit serta melakukan koordinasi dengan biro hukum dan ham sekretariat daerah kabupaten bombana dan tim penasehat advokasi hukum yang ditunjuk pemerintah daerah kabupaten bombana dalam menyelesaikan masalah medikolegal: kananumah sakit umum daerah kabupaten bombana ane bun komite etik dan hukum dibentuk. dan ditetapkan dengan keputusan direktur setelah mempertimbangkan masukan dari para kepala seksi: medikolegal, baik internal maupun eksternal rumah sakit. menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan\| hukum bagi petugas rumah sakit umum daerah kabupaten bombana, menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan 'resiko manajemen terhadap masalah masalah etika dan hukum di' rumah sakit umum daerah kabupaten bombana, kan tugas dan fungsi sebagaimana: dimaksud. dalam'\|dimaksud pada adalah berdasarkan penugasan dari direktur. bagian ketiga ikan komite keperawatan. \|'\| pogba masal80 pengorganisasian komite keperawatan komite keperawatan merupakan organisasi non suk yang berada bawah serta bertanggungjawab kepada direktur. loh dai ona tana seal bean hat bnn komite keperawatan sebagaimana dimaksud: pada bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan: dar las kena aan organisasi dan keanggotaan komite keperawatan komite keperawatan dibentuk oleh direktur rumah sat imam daerah kabupaten bombana tuna tan susunan organisasi komite keperawatan terdiri dari ketua kendi sekretaris, dan tekan hun sub komite mirai keanggotaan komite keperawatan terbagi kedalam sub komite. pibdiia pasat2 pemilihan pengurus komite keperawatan ketua komite organisasi komite keperawatan.umum daerah kabupaten bombana, seker: sakit umum daerah kabupaten bombana. taat maha dediitaaa panas3! profesi tenaga keperawatan serta pengembangan profesi berkelanjutan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud komite keperawatan mempunyai fungsi: kanan penyelenggaraan konsultasi keperawatan, penyelenggaraan tukar pendapat, kebijakan,: (dan pelaksanaan pelayanan, bun pemberian motivasi dalam pemecahan masalah :profesi\| keperawatan melalui pembelajaran, known dan penggalian inovasi dan ide ide yang membangun dan pembaharuan kearah perbaikan profesi keperawatan: penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. min wewenang komite keperawatannan mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan \|'dan pose penempatan tenaga keperawatan berdasarkan tinjauan profesi, gan bni lennon pia (an mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana \|dan prasarana keperawatanumum daerah kabupaten bombandaerah kabupaten bombana. sub komite yang ada rumah sakit umum daerah kabupaten bombana terdiri atas: eni itu sub komite kredensial, jan sub komite mutu profesi, kran ngk sub komite etik dan disiplin profesi. baba sub komite sebagaimana dimaksud pada huruf:a mempunyai tugas: daan gaia menyusun daftar rincian kewenangan klinis: menyusun buku putih, ata menerima verifikasi persyaratan kredensial, i:\| .'i merekomendasikan tahapan proses kredensial j:. merekomendasikan pemulihan kewenangan. klinis bagi' setiap tenaga . keperawatan: (po'kepada ketua\| komite keperawatan untuk diteruskan kepada direktur rumah sakitbean sub komite etik dan disiplin profesi:: cc.: profesi dan asuhan keperawatan tan bia merekomendasikan pencabutan kewenangan: klinis dan atau surat penugasan klinis, lan memberikan pertimbangan dalam mengambil :keputusan tis dalam asuhan keperawatan. nan gee in, guna menindaklanjuti rekomendasi dari sub: komite etik dan disiplin, profesi keperawatan sebagaimana tersebut dalam komite keperawatan membentuk team hoc baik insidental ataupun permanen. serbu. nan nan nan banana ann ann anu hasil kerja team adoc sebagaimana dalam dibawa dalam rapat ple dapat bea.bao ia, hananpan tenun rapat kerja nan nan rapat kerja keperawatan dilaksanakan dalam setahun sekali dan bersifat terbuka, pena kanan kanan: oleh sekertaris komite keperawatan: sub komite, kasi keperawatan, panitia panitia keperawatan dan kepala ruang keperawatan, kanan agenda rapat kerja adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam lima tahun. nara rapat rutin rapat rutin keperawatan dilaksanakan tiga) bulan sekali diikuti oleh . bidang keperawatan, komite keperawatan, kepala ruang: keperawatan dan seluruh anggota komite keperawatan)idang keperawatan atau ketua komite keperawatan. pan bean pb. rapat ple: atau! kepala bidang keperawatan dan dihadiri oleh sekertaris komite keperawatan, sub komite dan kasi keperawatan: agenda rapat pleno adalah membahas persoalan etik!dan disiplin staf keperawatan. nnn dena sidang tahunan aliahertaris,'kerja (keperawatan dalam (satu) tahun dan mengevaluasi pelaksanaan 'kegiatan pada tahun yang telah lalu, nia keputusan yang diambil harus disetujui sekurang kurangnya oleh peserta yang hadir. aah tan dan iki ain hau bagian keempat komite pencegahan dan pengendalian rin ppi benih komite pencegahan dan pengendalian infeksi ppi dibentuk guna . kata menyusun serta menetapkan, mensosialisasikan dan, mengevaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi ppi rumah sakit. melaksanakan investigasi dan penanggulangan masalah kejadian luar biasa klb) bersama tim pencegahan dan pengendalian infeksi' rumah sakit. nnt peta merencanakan,mengusulkan pengadaan alat:. setan hun membuat pedoman tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi. melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. memberikan penyuluhan masalah infeksi kepada tengah medis, non medik dan tenaga lainnya serta penggunaan jasa rumah' sakit. menerima laporan atas kegiatan tim ppi dan membuat! laporan' berkala peti bp. kepada direktur. ann man: komite ppi merupakan badan non struktural yang berada: dibawah serta bertanggung jawab kepada direktur, dai komite ppi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur, setelah mempertimbangkan masukan wakil direktur. nnn bnn aah bagian kelima nan buntu komite farmasi dan terapi lain tea men:, .a2. membuat pedoman diagnosis dan terapi, formularium\| rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotik, naa'c. melaksanakan pengkajian pengelolaan dan: penggunaan .obat serta memberikan umpan balik: beta membina hubungan kerja dengan unit terkait didalam'sian dit mengelola obat yang digunakan dalam kategori. khusus, mita ane fpi pos kena ban dau penn aan myang berlaku secara lokasi maupun nasional. komite farmasi dan terapi merupakan badan non struktural yang berada .gera mempertimbangkan masukan dari para nie direktur. staf medis fungsional (smf).tan aan\|dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, (penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi kedokteran. dalam melaksanakan tugasnya staf medis. fungsional! menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. pen kna kala bab xii lan instalasi dara instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan: rumah sakit untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit mata bali bandara membentuk instalasi yang terdiri dari instalasi rawat jalan: pen tan nana instalasi rawat inap dan bedah, cc. instalasi gawat darurat, banda un! instalasi farmasi. nan anna elatanya sesuai dengan tugas masing masing! pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur instalasi dipimpin oleh kepala instalasi tan an. kepala instalasi dalam tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, monitoring,membentuk dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan. beng ebi pan pon dal ben ben sel pop kala turn bab xiii leela make2 kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas. berbagai kelompok: jabatan fungsional \|sesuai (dang keahliannya. sana h':'' kelompok jabatan fungsional bertugas: melakukan: kegiatan: berdasarkan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan keahlian l! perundang undangan yang berlaku. enn nan masing masing tenaga fungsional dimaksud berada dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai kompetensi. dan nana maan bab xiv naa ant unit penjamin mutu dan keselamatan pasien (pump) masal63 organisasi dan keanggotaan: unit penjamin mutu dan keselamatan pasien yang selanjutnya disingkat dengan upper dibentuk oleh direktur rumah sakit, susunan unit penjamin mutu dan: keselamatan pasien \|yang selanjutnya disingkat dengan upper terdiri dari bumi ketua pump koordinator: seni koordinator mutu klinik: kena karna nia koordinator mutu manajemen, koordinator keselamatan pasien. . masa tugas unit penjamin mutu dan keselamatan pasien yang selanjutnya disingkat dengan pump pada rumah sakit umum: daerah bombana selama (tiga) tahun. dalam pelaksanaan tugas unit penjamin mutu.dan keselamatan pasien yang selanjutnya disingkat dengan pump. pada rumah sakit! umum daerah bombana bertanggungjawab kepada direktur. mars ala ita pain tugas unit penjamin mutu dan keselamatan pasien par ketua unit penjamin mutu dan keselamatan pasien yang selanjutnya disingkat dengan pump''.' antittg ben nan bedah ten dll dana kpu bukan cnn ana eng mengevaluasi terhadap implementasi sop pelayanan dan: adminstrasi, program penjamin mutu serta. menjalankan: peran dan melakukan motivator, educator, konsultasi, monitoring, 'evaluasi 'implementasi program keselamatan pasien rumah sakit, ':. menyusun dan mensosialisasikan laporan:(ihi: berfokus pada\| pasien dan manajemen, kena, dan .atau! seminar terkait pengembangan mutu klinik dan manajemen baik internal atau eksternal rumah sakit: tata melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam: rca\| root cause analysis) dan mea failure mode effect analysis),: memproses laporan insiden keselamatan pasien: eksternal) kapas versi) kau ian mengkoordinir investigasi dan masalah terkait pena alan mengevaluasi implementasi sop pelayanan, lil berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan! pemantauan indikator mutu klinik, (ka menganalisa hasil pencapaian indikator dan membuat laporan hasil pemantauan mutu klinik, tan han penyelenggaraan kegiatan sosial internal rumah sakit tentang pencapaian indikator mutu klinik, ant menyusun dan mendistribusikan bahan rekomendasi terhadap dit pencapaian indikator mutu klinik, ika menghadiri rapat, pertemuan, workshop,.kan bia mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan gugus kendali mutu, tan membuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gugus kendali koordinator mutu manajemen mempunyai tugas: a@. membuat rencana strategis dan menyusun panduan. manajemen mutu manajemen, pon pan lana ain ltd pen doi has mengevaluasi implementasi sop administrasi dan sumberdaya, cc. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pemantauan indicator mutu manajemen, menganalisa hasil pencapaian indicator dan membuat laporan hasil pemantauan mutu manajemen, anna menyelenggarakan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang pencapaian indicator manajemen: menyusun dan mendistribusikan bahan rekomendasi terhadap pencapaian hasil pemantau mutu manajemen, menghadiri rapat, pertemuan, workshop dan: atau seminar terkait pengembangan mutu manajemen baik internal atau eksternal rumah sakit, tan hanan menyusun dan melaksanakan panduan pelaksanaan validasi data dan internal khusus indicator mutu manajemen : mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan gugus kendali, (adat membuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gugus kendali pamadat melakukan pencatatan, laporan, dan analisa masalah terkait dengan kejadian tidak diharapkan ktd), kejadian nyaris cedera. knc), dan kejadian sentinel: memproses laporan insiden keselamatan pasien: eksternal) kkk versi, ken kena mengkoordinir investigasi dan masalah terkait kejadian tidak diharapkan ktd), kejadian nyaris cedera knc), dan kejadian sentinel: secara berkala membuat laporan kegiatan kepimpinan rumah sakit. babak iii. tatakerja beo oli dalam rangka melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dilingkupi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi cross function approach) secara vertical! dan horizontal baik lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing masing, setiap pimpinan suatu organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah langkah yang perlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, setiap pimpinan suatu organisasi bertanggungjawab:kanan setiap pemimpin suatu! laporan berkala: tan bat sai alan net sen ta. nning setiap laporan yang terima oleh pimpinan satuan ami: lastenun han babi pengelolaan sumber daya manusia phi kean tujuan pengelolaan kan inn pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kewajiban yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada \|ie tann gia pengangkatan pegawai bln pegawai rumah sakit umum daerah kabupaten: bombana \|dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri! sipil sesuai dengan kebutuhan. kena naadilakukan: berdasarkan! pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka! peningkatan pelayanan. tan mekanismeplate3 perpindahan pegawai gina perpindahan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil diaan perpindahan dilaksanakan dengan pertimbangan tiran penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan. dan keterampilannya: masa kerja dunia tertentu, ui: pengalaman pada bidang tugas tertentu, abad ben dea kegunaannya dalam menunjang karir, kondisi fisik dan psikis pegawai. tan tan mau iri cdi nee ww,,, yeeeeeeeeee mmm anni kena maa: ita nan han dahi pemberhentian pegawai '.\|: negeri sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut meninggal dunia: ia. atas permintaan sendiri: kanan anu cc. mencapai batas usia tahun: da, perampingan organisasi rumah sakit: kan ce. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban pegawai non pns: tidak tersedia anggaran untuk memberi nafkah kepada: pegawai non pns. (ie peraturan internal staf medik\| lita ana: bab xvii naa kan ana maksud disusunnya peraturan internal staf medis 'adalah 'agar komite medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik good clinical governancej: tercapai sinergis antara manajemen dan. profesi: medis untuk kepentingan pasien: cc. terciptanya tanggungjawab staf medik terhadap mutu pelayanan medis rumah sakit: rnasa maan bnn mn: bar xvi bolu kewenangan klinis (clinical privilege) men kewenangan klinis clinical privilege) aja semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan staf medis yang telah diberi kewenangan klinis oleh direktur rumah sakit umum: daerah kabupaten bombana. ubah gen ali mahal 6y,@$@eeeaaaaaaaaaaa .v xvv alaumah sakit\| umum daerah kabupaten bombana atas rekomendasi komite medik: melalui subkomite kredensial sesuai dengan prosedur penerimaan anggota smf: kewenangan klinis diberikan kepada seorang anggota untuk jangka waktu paling lama (tiga) tahun. kewenangan klinis sementara kks) adalah: kewenangan \|klinis yang diberikan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana berdasarkan kewenangan klinis yang dimiliki rumah sakit umum daerah kabupaten bombana. asal dengan menyesuaikan kondisi pelayanan yang ada rumah sakit umum daerah kabupaten bombana kepada dokter tamu yang bersifat sementara. tas pemberian kewenangan klinis ulang dapat diberikan 'setelah yang bersangkutan memenuhi syarat dengan: mengikuti 'prosedur. kredensial dari subkomite kredensial komite medik. tan proses penilaian kewenangan klinis kriteria yang harus dipertimbangkan. dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis aan jae tai belia pendidikan, ann nan lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi, menyelesaikan program pendidikan kedokteran, perizinan lisensi) memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku. .c. kegiatan penjagaan mutu profesi: han menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis d.: kualifikasi personal: riw disiplin dan etik profesi. lan nan keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan tan obat terlarang dan alkohol yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien nun riw keterlibatan dalam tindakan kekerasan memiliki asuransi proteksi profesi dan ina . . pengalaman dibidang keprofesian: riw tempat pelaksanaan praktek profesi riw tuntunan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi dia dahi. nan han one hai cone teki pembatasan kewenangan klinis: mon ii. komite medik bila memandang perlu dapat memberi rekomendasi (kepada direktur rumah sakit umum daerah kabupaten bombana agar kewenangan klinis anggota smf dibatasi berdasarkan atas (keputusan dari subkomite kredensial ben: sakit! umum daerah kabupaten bomban'dapat dipandang dari sudut kinerja klinik, sudut etik. dan disiplin profesi'medis dan dari sudut hukum bun subkomite kredensial membuat rekomendasi pembatasan .kewenangan klinis smf setelah terlebih dahulu:. inn mana ketua smf mengajukan '\|. subkomite kredensial berhak memanggil anggota smf\| yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan membela diri setelah sebelum.yang! telah dilakukan, subkomite kredensial dapat meminta pendapat dari pihak lain yang terkait. tanin pencabutan kewenangan klinis pencabutan kewenangan klinis dilaksanakan oleh direktur rumah sakit umum daerfisik dan mental): adanya kecelakaan medis yang diduga karena kompetensi: cc. mendapat tindakan disiplin dari komite medik. nan pengakhiran kewenangan klinis naa pengakhiran kewenangan klinis dilaksanakan oleh direktur rumah) sakit umum daerah kabupaten bombankanan habis masa berlakunya apl dicabut sesuai tak ti ini ann ann a5. annan eng non bab xix age bai penugasan klinis clinical appledirektur rumah sakit umum daerah kabupaten bombana berdasarkan rincian kewenangan klinis setiap staf medis yang direkomendasikan komite medik. '''' tampa surat penugasan klinis spk) maka seorang staf medis sehingga tidak menjadi anggota tidak boleh melakukan pelayanan medis rumah sakit umum daerah kabupaten bombana. ann tra tee nina mea bab janda peraturan pelaksanaan tata kelola klinis ikal men untuk melaksanakan tata kelola klinis diperlukan aturan aturan!rubahan terhadap peraturan internal staf medis medical staff laws dapat dilakukan berdasarkan adanya perubahan peraturan perundang undangan yang mendasarinya: tan tanmaksud pada dilakukan: oleh komite medik rumah sakit umum daerah kabupaten bombanlnya dan terakhir disahkan oleh direktur rumah sakit umum daerah kabupaten bombana. gl! bab xxi kanan mir kerahasiaan informasi medis \|\|: uan tee ann nan kerahasiaan pasien pena ilahi setiap pegawai rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien, naa: bidang pelayanan medis. tenan (oa bia. hai nun den della mani bi. jwywyw yjyjyjy iuw . .& chun oo) jen alih ahad informasi medis. nu\| informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur tan benar adalah mengenai rin keadaan kesehatan pasien, rencana terapi dan alternatifnya, bali manfaat dan resiko masing masing alternatif tindakan, hits prognosis, dan men tan una rnn kemungkinan komplikasi. ten bra hak dan kewajiban pasien yg: hak pasien meliputi bahan mba memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku rumah sakit umum daerah kabupaten bombana pai kena atu makna memperoleh layanan kesehatan yang bermutu: sesuai dengan standar profesi dan standar operasional,f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat, memilih dokter kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku rumah sakit, kaa nan meminta konsultasi tentang penyakit yang ceritanya\|kepada dokter lain yang mempunyai surat ijin praktek sip baik dalam maupun luar rumah sakit, haa aan mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data data medisnya, j. mendapatkanun memberikan persetujuan atau menolak atas: tindakan,anak(dalam perawatan rumah sakit, nan natal nai oo. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah) sakit terhadap dirinya, dia bea bahan gap p: menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang anaknya: menggugat dan atau menuntut rumah sakit 'apabila rumah sakit .t: "\|: \|. mengikuti rencana pengobatan yang diadviskan oleh, dokter termasuk intruksi para perawat dan para professional kesehatan yang lain sesuai dokter, kan ana memp: yang: .mengganggu pekerjaan rumah sakit: menghormati privasi orang lain dan barang milik rumah sakit: tidak membawa alkohol dan obat obat :yang tidak 'unfinansial: atas \|asuhan pasien sebagaimana kewajiban rumah sakit melunasi ,kedokteran, dan." memenuhi hal hal yang telah disepakati perjanjian yang telah dibuat hak dan kewajiban dokter nan hak dokter meliputi: ann' standar profesi dan standar prosedur operasional, lab hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur, dari pasien, dan hak menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan \|yang berlaku rumah sakit umum daerah kabupaten bombana. kewajiban dokter meliputi nan a10.ata kan nik naa aan sg5 x5z&z nhg$ nuubbbb aa' orang lain yang bertugas dan mampu dan pen menambah iptek dan mengikuti perkembangan.i: siti pdt hak rumah sakit meliputi mene, pelayanan serta menetukan remunerasi jasa pelayanan, insentif: dan penghargaan .sesuai' dengan ketentuan peraturan perundangan: sakit umum daerah kabupaten bombana: 'a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat: nananan memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien\| sesuai dengan kemampuan pelayanannya, 0d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan dengan kemampuan pelayanannya, . menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau akan sana bulan tan melaksanakan fungsi social antara lain dengan! memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka,: mutu .pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana(antara lain sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat,! wanita menyusui, anak anak, lanjutusias : jan nn: hae tan tenun bnn heni dan kan melaksanakan system rujukan, kanan perundangan:, ja: memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, uh! menghormati dan melindungi hak hak pasien: ''' melaksanakan etika rumah sakit memiliki sy. regional maupun nasional, mini ga. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya: tah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit hospital belas) naatenun nun memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan semarak hat lipat babak uu, kebijakan, pedoman dan prosedur 83.): untuk "sub bagian tata usaha rumah, sakit umum daerah kabupaten bombana elitdirektur rumah sakit umum daerah kabupaten bombana, peraturan perundang undangan yang berlaku, pan soe leantata usaha dan salinan yang berada unit pelaksana dikendalikan 'melalui salinan terkendali, an.mudah (dibaca oleh pelaksana tan bas ebi beo ika ebi aah pia:list dokumen eksternal: tan ball retensi dan kebijakan, pedoman panduan: dan 'prosedur yang sudah tidak berlaku mengacu pada keputusan direktur rumah sakit \|tentang retensi dan penyusutan arsip non rekam medis, tanbagian sab umum dan tata usaha, per bat bab xxiii kerja sama kontrak deo aan l0.\|kantua nana subjek kerja sama kontrak tenun objek kerja sama kontrak sal tag ruang lingkup kerja sama kontrak ken hak dan kewajiban parapihak kanan jangka waktu kerja sama kontrak haa pengakhiran kerja sama kontrak osaka! keadaan memaksa'secara' berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai hirarki pelayanan. kepala bagian sub tata usaha rumah sakit umum daerah kabupaten bombana berpartisipasi dalam seleksidirektur berpartisipasi dalam ': oleh para pihak. penandatanganan dilakukan oleh direktur dan para pihak yang tergenang dengan pemberian materai yang cukup: tan nana: diraih nan bonita bun oei kanan sara man anatan lan mun hasil kerja sama kontrak sebagaimana dimaksud pada berupa barang harus dicatat sebagai asset::kan'unit pelaksana yang diketahui secara berjenjang sesuai hirarki pejabat yang berwenang!abad max ann het bagian kesatu nun tan kaa sta kanan perencanaan betul rumah sakit menyusun rencana strategis renstra) bisnis rumah' sakit,'dan proyeksi keuangan lima tahunan visi sebagaimana dimaksud memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaaan masa depan yang berisikan: cita cita yang ingin diwujudkan misi sebagaimana dimaksud ,.memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan 'memuat program yang . berisi proses yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu (satu sampai (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,: peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. . kan lin pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada memuat pengukuran yang dilakukan dengan: menggambarkan yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian 'hasil (kegiatan (, naa and tan nan sila haa ran hit beta tee(lima) tahun, proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada arti dek na) magna memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama (lima) tahun. bea bagian kedua penganggaran apel.(\|) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis:! dari masynan snn rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam memuat: min kinerja tahunan berjalan, asumsimakrodanmikroy target kinerja, analisis dan perkiraan biaya satuan, bana perkiraan harga: nanny kan una anggaran pendapatan dan biaya, besaran persentase ambang batas, anu prognosis laporan keuangan: perkiraan maju (forward estimate), kan ana mana rencana pengeluaran investasi modal: dan .::'. s: daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah. rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud\|bai ppi hai tia kena ago mei dadi nan pen data bai, pengelolaan keuangan rumah sakit. ama bagian kesatu dini akuntansi, pelaporan dan panas arun pasat82 akuntansi. pia iba rumah sakit umum daerah kabupaten bombana harapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan 'kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. aan setiap transaksi keuangan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana harus dicatat dalam dokumen pendukungnya 'dikelola secara tertib. tan bae manna rumah sakit umum daerah kabupaten bombana:tibkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia untuk manajemen bisnisyang! dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. rumah sakit umum daerah kabupaten bomban. dan pelaporan keuangan berbasis akrual, direktur menyusun kebijakan akuntansi sesuai jenis layanannya. nan kebijakan akuntansi rumah sakit umum daerah: kabupaten bomban"\|\| haa dea nik tang pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan rumah sakit umum daerah kabupaten bombana terdiri dari inn dan laporan neraca, had laporan operasional tan laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. an pan pan nan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada: @), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil \|keluaran rumah sakit. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada diaudit oleh . pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang undangan. setiap tri wulan rumah sakit umum daerah: kabupaten bombana menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan\| laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja' kepada pejabat pengelola keuangan daerah, paling lambat kabupaten bombanahari babxxvi pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja kan hanna pembinaan dan pengawasan pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh bupati melalui sekertaris tan daerah dan pembinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah ppid). ontaumah sakit umum daerah kabupaten bomban. hat! bagi rumah sakit umum daerah kabupaten bombanadaerah kabupaten bombana. nan review perubahan visi dan misi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana diajukan oleh direktur kepada bupati \|sesuai\| hasil rapat tim evaluasi visi dan misi rumah sakit umum daerah kabupaten bombana visi dan misi rumah sakit disahkan melalui keputusan bupati dan dipublikasikan oleh kepala sub bagian sistem informasi\| manajemen dan pelaporan bagian bina program rumah sakit dana daan kabupaten bombana nang anta kanan kena aan beri mili dut evaluasi dan penilaian kinerja direktur rumah sakit umum daerah kabupaten bombana dilaksanakan melalui dp3: daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan), dan selanjutnya berdasarkan ('\|dan non keuangan. evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan bertujuan\|n' laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung! daerah kabupaten bombanang laki rumah sakit umum daerah kabupaten bombana berpedoman kepada peraturan menteri negara pendayagunaan.manasi pemerintah. babxxvii "(\| tuntutan umum . ann itn men tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang berkaitan dengan institusi, maka rumah sakit umum daerah kabupaten bombanop). tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang berkaitan denganjindividu, maka rumah sakit umum daerah kabupaten) bombana tidak bertanggungjawab selama kesalahan yang dilakukan tidak mengikuti aturan atau spo yang diberlakukan. nina bab xxviii sdh tanaumum daerah: kabupaten bombana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pen bn: aan eni kana nan katundaerah kabupaten bombana d0. ditetapkan direktur rumah sakit umum daerah: kabupaten bombana sesuai dengan peraturan perundang undangan. dada ite bab xxix lan ketentuan penutup iii hai titi peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kekliimbia 2x0 para koordinasi pada tanggal, oktober bestuur satuan kana panai angga ono jap. bupati bombana, bee ank lai tea drrergur hj. siti saleh diundangkan rumbia pa, hell pada tanggal, oktober ina kan tahu men sekretaris daerah kabupaten bombana, '.' ing hah utan tenun go. pon pena burhanuddin hs. noy tanam uan nx berita daerah kabupaten bombana tahun nomor bln get poli baa aa: bean nan bada bee kena man pia bodi tan haul taka jahat
(aa) inna bupati bombana peraturan bupati bombana nomor: tahun tentang pemuda dan olahraga kabupaten bombana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana, menimbang bahwa nomenklatur satuan pendidikan lingkup dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tempat dan wilayah satuan pendidikan dimaksud, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, bahwa setelah dilakukan pengkajian dari aspek teknis maupun administrasi, maka dipandang perlu melakukan perubahan nomenklaturrubahan nomenklatur satuan pendidikan tingkat taman kanak kanak negeri tkn), sekolah dasar negeri sdn), sd smp negeri satu atap sd smpn sayap), sekolah menengah pertama negeri smpn),, pemuda dan olahraga sebagaiperhatikan rekomendasi kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana nomor: tanggal januari perihal hasil kajian teknis dan administrasi perubahan nomenklatur sekolah, memutuskan menetapkan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana. dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:sekretaris daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten bombana. perangkat daerah kabupaten kabupaten, dinas kabupaten, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan desa yang dibentuk sesuai kebutuhan daerah. dinas pendidikan, pemuda dan olah raga adalah unsur pelaksana dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten bombana. cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga adalah unsur pelaksana dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombana kecamatan. taman kanak kanak negeri yang selanjutnya disebut tkn adalah jenjang pendidikan prasekolah yang menyelenggarakanbelum memasuki sekolah dasar yang diselenggarakan jalur pendidikan sekolah atau diluar pendidikan sekolah. sekolah dasar negeri yang selanjutnya disebut sdn adalah jenjang pendidikan dasar pada tingkat sekolah dasar. sekolah dasa sekolah menengah pertama negeri satu atap yang selanjutnya disebut sd smpn sayap adalah jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam suatu lokasi pada jarak tertentu dengan sekolah dasar. sekolah menengah pertama negeri yang selanjutnya disebut smpn adalah jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama. sekolah menengah atas negeri yang selanjutnya disebut sman adalah jenjang pendidikan menengah pada satuan pendidikan tingkat sekolah menengah. sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disebut smkn adalah jenjang pendidikan menengah pada satuan pendidikan menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keahlian tertentu. bab maksud dan tujuan maksud diadakannya perubahan nomenklatur dalam peraturan bupati ini adalah sebagai berikut: merumuskan ulang penamaan sekolah secara berurutan berdasarkan tahun pendirian pada masing masing tingkat satuan pendidikan yang berstatus negeri mulai dari taman kanak kanak negeri tkn), sekolah dasar sd), sd smp satu atap smp sayap), sekolah menengah pertama smp), sekolah menengah atas sma) dan sekolah menengah kejuruan smk), menghindari ketidak peraturana sekolah yang nomor dan namanya sama sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif, memudahkan pengadministrasian bagi sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat. tujuan diadakannya perubahan nomenklatur dalam peraturan bupati ini adalah sebagai berikut:bombanarubahan nomenklatur dalam peraturan bupati ini yang dilakukan perubahan nomenklatur adalah sebagai berikut: taman kanak kanak negeri tkn) dan sekolah dasar negeri sddesa kelurahan dan nomor surutnya disusun berdasarkan jumlah satuan pendidikan dalam suatu kabupaten, sekolah dasar sekolah menengah negeri satu atap sd smpn sayap) dan sekolah menengah pertama negeri smpkecamatan dan nomor surutnya disusun berdasarkan jumlah satuan pendidikan dalam suatu kabupaten. sekolah menengah atas negeri sman)dan nomor surutnya jumlah satuan pendidikan dalam suatu kabupaten. perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada dan diatas tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. perubahan nama, penyusunan nomor dan penamaan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam dan dan atas berdasarkan tanggal, bulan dandimaksud dalam di yang tidak diatur dalam peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku bab penyesuaian nomenklatur dengan ditetapkannya peraturan ini, maka nomenklatur tkn, sdn, sd smpn sayap, smpn, sman dan smkn lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bombanabombana, pemberlakuan nomenklatur baru dalam lampiran peraturan bupatibombana. ditetapkan di: rugbi pada tanggal: center per bupati afd diundangkan di: rumbia pada tanggal: g7 dar pit. sekretaris daerah kabupaten bombana, zulkarnaen berita dae kabupaten bombana tahun nomor nn ira (az ses (s2 esta desa ra) lala (al alel jalal telah jel isl lal isi) isles2 sl lokal seal2 ssi s\|s isi sisi seal sio sil elo al3l elev bebe ossia els el 2lzlelslaasssaasi sasa salsa salsa lal lalelsleleisielalel lalolslolelslelolelalalalalalsisis eee ool lolo oloalolololdlololo eee were olalajalalalalalal bis plalalalolalololaln e1 aman! c\| ssi (semasa (2sisi (si (sisi spesial anai sisi isl scale he: selesai else. keb eek eekeeeeeee bee ever alz\|z sisi2\| 5l\|levels 2islelsisisisielsiel s\|. fe) lal (aa isl (la isa sisa small seal.i sigi sicicisis 2scene naaaasaasassjsssa tee bee kek bee ere ela alelelelelalalalalal \|", selai aa) all a2) sisa ala dialah ajal small slalajojoaflojajoajaja le) otw asli alelslw wjw slalom tef ebert ever ala alah. s\|sls elelelelelelelelolelalol elo sis trs ololalsilol ola a\|g ssi sial tel ola alun see were hab eereereee see bee bee lol kalsel sig ser eee ber bee see aga ai: s e oda slam sana rai sie is\| isis an: sialan s\|class ol. eeeeeeereeee jelalalsalaseaaa sala ajal ala ala ala pakan ama aan ama aha aan akan akan anak akan, ala leolelolelsletorg asal alalelalelaladalalelelelala (al isi. te) ape eeeeee days jalan jaseaseas eee per bep were pre s3 alla sala selasa sasa alel aalaimlalalmimlalmlaloli sgisisisidi isi tp) mo) mama nam ama kanan ana nama mea mea aaaaaaaaa aka aaaaalalalalalolalalolalalolajajejola sielelelolelelelelelelselelelelelelslelsalssleslelslalsal alalak alabama alalalala alalalalalalawla ara aka kaa aka kakak anak aka rea mia maa maa mia alalalalalalalalal ajal ala hialaloinioaloaloloininmimimimimimiwimlmimiwm\|mjumjmm\|un\|uwjmmmuun man sit lez ala are lx sela lela \|s\|s ils siz\|z apsis rasi &\|z ala alla jure: lelelalelalplel ela ela kej apa baka clzlplp col& alo elaloisiolo clalaloelololsisiois slalalalsizlzlolalslolalslolalal ala sis sal fla sapi sisi sial elolalalelalal lal alel ala sel ole per eee ela. 2lalat ajal sisi\|si2\|2disisi2lsisisisisisisi 2lisis)slselsalsislel ala alai lal selama.alelalga (asi. selama ala aja sisi legal ola asi silat sisi sig bee sep epp bee per lalalolmium alami galalalalal lala malala sala sis allo salah alas alajaalalalalalajal allo sslelslslelelsisilalelaelalajalelalsajalsalalsielsl alel fee epa era banana sio (sp) se) ol) agazaaaasaaaasas slelalaa sis sis slslsisisisisisisislalsisisisisisisisisisisisis) sisisisssisis)e ololeloloinlelalalgl lesi elalmal lol nini oli hino sir wm\| and msn mp) 00geasassaaseaa aaaa ala asal sisisisisisis\|sisisisisi sis sll ade daoneneadd asinan sana solo sisi siri kiri rsi sisi sis sis sisi sis xxl olx isisisisisisisisisisisisisisisisisisisislsisissiselalalala jala i \|s mere se ase jess bisa isis asi lesaaasas ass sales sasa \| i2 asi ala mp3 dea eli aman fan par aman aaa aman amanah bian alalalalalalala telelalsl rlalalsislalalelelalelalelelelelelalalalalalelalnlalalelsi &lol sig z\|slabel : siz istal eepemperfepen pepper eeeeee per ella\| lalu gizlalals see ssa aassasaasss salaam ale) sala #glsieleisislelelal alel elelsielelalalalalal eksis sial all aja aaa aaa aaa aaa aaa kaa mea dalla sales ala sasa alas ssi slslelelelelelelele sisi sislslsisisisi sisi sisa ala lal sial sial ala alel ala awan aaa akarahar aaa kakak aka akik. wawasan aka akan alalalalal alat alah ajal jala nwininimniaininimimimimmimimimmimimiwmiwmmmmaunmimummmmm lelet (as uas tele kdi bel) lalat seaaeaa level jalealal lal lalalalp essielecelessgasaslele selasa sasa bee slelolelol2 slelolsislsi sisislelelelela sial ssi else ele ale \|e\|lelang opsi.2lolos &lo zl ts) alelzls (a52 oe. alasan sek eme era ses aaassasaasa2selama alel ali slelalalalslalilsialslalsldlslslal lal alsisisisisisi isi sisi aaaa saga lal sal ajal aajojojojojo ajojojojoa oflololojojajal ajo jolo elelslelsislelsisislelslslelsielsisielsisi2sisi sisi sig eeeeee isabela ajal slslalsaalaasalaa salsa week 2islelelelslelslas sasa slalelelelslsi sisi sisi sts) ssi ss) sis sislelalslalalsisisisissisi sesal ejelele females olalolalolal bumi lololalnlol ojlalajlow bolalob telah oimimalolo sis sib siswi sialan ali ol fla) siri sia oinimjo\|lsisiminr tito o\|ww 5isi is\| sis \|s\|3ls\| lal lal sisisislalslalslsi sial sial sja ala alalak sis sit disisi tit s\|itis tti ss\|i tti lalslalaala mal mp1 mp) oo\| coj co\| kes) ke.) co) c0\| lelajalalalalalalala o\|alla o\|alalajal lala ko) s\|si2is c\|zi sera eme rpp eme erp per ppi (easa ala sala lalat lala lalai all asi aman akan akan anak akan sia alalalalalalalalalalalalalala elalalelslelelalelelelelelelelelelelalalallalalalulelalalalslalal si! ke) sala llc\| lal disisi33 s\|z\|s 2isle2l see eeeef s\| la o\|$ s5i5is see ber berbeda disisipi 21awal sss sekeeree sial sisi alabama 2iri fee peri elelelelalg 2aadsaaajajalala olah sis\| sialglesisalalaa si\| sis gir alla kg) siaga ala izin alla sislalgislalalalela allo minim bee bee bee z\|z\|z a21 ala nan slalelalala sek similis sisa referee sisisiela sis isl bia elolslo wherever tffbhepefepep alel sisi& el ib sajalah alas 9l5isi \| iis isis\|: slolscis\|similis s\|a\|z 5lp\| sislslelalsal ke) eis disisi sis sisi severe fee peer see c\|o see ae: crisis \|disisi (el, sane ernie siasizi2 mela (al eeeeee alm sialalela khaki slelslz hei del hang haa pb) sis alas see ebeeeefeep sig ala aja ssi ala ajal ala ala sada alalak ala aaa a22 sis similis isize eksis kekeeeeee see eeee were a\|ayala sis sasis sisi disisi sial all sepeeeeeeee sheekehe see sera ppp eeeeeeeke teh efek deep see mbeeeekre irerrerre keke isi sisisixislals sislslalalalalalalalslals goal selig keerebeeee fppeparaprpe bee s\|s\|s\| alel tis\|s sisisisisis sasis is3\| tee free g\|$\| s\|e\|els 5i& see bee slelalelele sisi sisi mandi iad a\|jala titi lal alas alsisaslal3 ikal hai (si9l ls s\|else els sla 2ale sial (als ella) veera sej \|.\|z "fe eerekepere ke) kej z\|izin si? ala #slo sial alalalalsialais efek rpe tee eeeeereeeeee see bepuaeepeebprpre eeeeee ala minim eee setelah attaltalata eenpeeeee sadis s\|g isi sosial ja) (el2l ialah jalal (ale sizlesada ellas fee fee eee free bee le) slalaial ajal lal is\|s sisa ielalslalsialslelelalalalelalalajal alel alabama \|alalak2l22ala aaaa sala olelelelsleleleselelsselelelselelalsisis 2meleleh alel alel elelelelalelalalelalalalalalal alalalalalolalalalalalalalalalelalalsjalalalal e\|& lelsisisisi isis isl isis isl ie. dll slalom\| (sg gal oisisielalel olalalzl isi olololsisi213lololaloelolalololslal 2lokal.is dala adl adl tia dea see cdi ieee bee ja, lel3 z\|& ke) isl elsislal isi (sis\| s8. sie ser beregu sollasi ieee bee bee ber sepele beber cici ac\| a\|a\|a aj) asa) as) lpl ig) ss) ss) 8s) ala elelalelslalalsisisi sisi sisi nil alalalhalalalahalhalh olah alah alah erekeere were fo) f0) aaa aaaaaa naa aaaa see eerereeee similis)a\|ginjal sialan alel ala otl gal ooi oo) co\| isasassasaaaaas a23 sslslalsalalaalalrlala lala elata)s lis here isle.i liga (ea (esa is1 sislalslolalsglel ibi fee fee epa azis sisi lol jelsiasial slalalsi eksis sll pan aha aman aaa paw alololal awal awal loyola mimimimi mimi imi mmm mim eeeeeeeebeerebeeeeeeeee mebeeebekeheebebeeeee sisi s3, le) deli kaga da: os\|aislzlsisis\|olelelosiele (esisselssiselsiselsisle isisigisisisisisisie i isi sisi serprerraraaa: pepat apa asasi ala lala ja. aaaa aaa slelslajslalslalalalalalaiaial el l 2pbe ssglels jelas isisiesisisizisisisisiele 2is lele size2les seebepse see reberaabee tee aaaa telaga sissieealalal sisi isis 2lal22\|2l2l2\|elelalalaaa elelalalelelele\|rieure igiglelslalalelelalsislasis pereeeeuaa 1x. neh rx lel reda della (\|\| boa sae sekar 2lzlalalaiziziziz\|z\|z\| eeee2asseeealae kes o1disisipi sisisisisisisisisis shi zizizizizizizizlzlzieizlalela arab here alalalalslslslslalalalalalols mimimimimimimimi i aloleloleleleloll lealelel jalal. ab: sis\| (al (sislelsisisiaasasae.zl (ala ala paralel ale ela \|z ella ea alias selo lada asessaseaasss asa sai sisisdisisisisis disini sisi sala ssi 2les sisi sisi\|s\|sisisielsielelsisisi isisisisi sata ip) andi mg. lalalelwil olnlolal lal sin disisipi8i sisi ajal ajalnya sisislelelslelalelelalelelalela alel alata salalaaassssaasseelslelelelalelelalals eisisisisisisisisisisisisisisisisisisisislelsjajals aka maka kaka haha kakak aka akan alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalg isis isisisis iis isisisisisisisisisisizlzlz siaiaigiaininnwa z\|z mere eee eme za. i.lalalelal sial sela seal5)ela5\| (aje ia) tepi bee bee pep sasana ala were were reg 2isislelsisisislelsisleisisiels sel else alel elsa lol tel sia elim let jaa level sis \|2l sal si5 isl lisis akg disisipi ziselalslalsisaaslaalaligl3l sja \|2lal slz sidelelaa sasa selasar ala ella ala alel olelalalalalalalalalal aa) all alalalalalajalalajajalalalaa bii gaga ololalala alalalolalalalalalalalala ale etal slalalalalalalelelalojajajajojojoja cool lal far sisizlala\| disisipi sialslsl alas sis) ala isi lsisisisisisisisisisisisielelelel sial elalalalmimlalolalalolalolalalcolol coj coj co\| sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisi8isi sisi ajal ajal ajal ajal sis sisisisisisisislelolelololelelelelololelelolololols alalalalalalal alah lalap a\|a\|a la\|a elslalelelelelel lsglelelalsisisjelsialalalsigisis vo2 sieisisisisisisisisisisisi sisisisisisi sisi ali zls at. sisisislsis\| sisi\|sisi\| \|s8 isis\| sisisisisisisisis sisisisisisisisigisisisisisisisisi sisi sisi disisi sis slolslololo\|o i\|d kel kel ke) ke) ololaisia sisisisisisisisisisi selai sala sal ajal ahok ajo lokal clan risixslelolojlajaola sisisisisisis ssi isisisisisisis mani koni ikon mani mani ikan! alah alalfalafarala ke) alel etal we) te) z\|z sisi sisi)\|s ta lbl melalui isl lolsiotsisi isisisigigisisig slololol ioisigig jalsiels selasa jenrheheeh saksi2isialelalcisicis alasiplelsisisisisisials bee ber era \|slzleisisisislzlsis\|sielelsislelal alel ale alel aje alah lalalalalalal elu efaberare eee #lalalalalalalalaaalaaaaalaaaaa asalan lalolelelelelolorelslelslelelelelolelalalalalala ala antara\|a \|els slo\|s sisi lalat zikir alalak locodol malala\| lala sisi ka) minim tee ref ef s\|sis sisi alis ban ellas sel ala ela all miw \|sis\|g pon olo\| alla o0\| ool olo sindir malala mo1 me) ant (sisi sisi sl2\| oli lzl oo) s\|size jalal alla iclaelalelelalaelalal elalalalal ala jalal milad efefef pep alelelal alel lala aka aini tp) mani msc) eeeeee ppa ng, ololaiglololsisisisisioio alalalalalalalalalalalala\| lzlzlzlzl l2zlzlzlzlzlzlalal isisisisisisisisisisisisisi uimimimimimimimimimmmjw jelelelalai ssi sig elev polisi ssi sisisisisisisia lalat class isis sila\| sila\| sisa ajal lal ajalajajalal isi2le\|si sisisisisi sis uas: jsi laloalalalala el (sz sll. x\|v an: si3\|z\|s ka) seal ala) sial olah zl mes eeeeee sisisisisisisisisig\|a) alas selasa oolelol etal sil alabama cioisisisisis is\|s\|s\|sisisizisls\|e\|els i i lalsisis slololals isisisisisisisisi sisisisis iisisisis isi sisisisis sisi sisi sis disisipi3 i8\|s\|i sisisisisis tpg slelslalelsl lalelalel sia \|lisis isi sisi sik sisi isis isisisisisisisisisisis \|s\| \|s\|isis\| similis\|disisi\|si\|sis\| on: lalalala elalalalalal 2sisi ololololololole sel: alalalalalalala ian ke) severe islalal nan: ealasielel ibi rels.elselslalelslrala her bee ciadlalo aher (elalalelsjels\|alelelal pakar aka akakakakak sisi mimimimimimimimimi miwiwmw i lalolelololxlelolelalaa sisisisisisis alalslsisisis sisisisisisis 218i8i8istri lalalajalalaja sisisisisisis saat olelelelgigig aialalaisia zlzlalalalala kolese ainlalnininin slelelol slsisisi5 sls 215i z\|cisislals s lal ojo ol im elelolslolsis eeeeee si2 isicisis fe. halal #skala sisi play \|s\| sig v!\| & ale # alatas o(s\| sis\| sialaisisi i sisisjalsis\|s lal isislols sslslaleisis (an ken kap) ksp ap) i8isize8 cola disisi: isis\| band pon pas wlnlalwloln olalnlalelala laleinisisia asa isisisisi: asap isi3isisisisis eni isisisisisisis akan alelaelaeieiaik sok nun malala isisisisisisis nia elsisisisisis i#isisiaisials lolojolc oldid si2izolela isis isisisisis legal mal 1ejsjalsisisis sisisisisizis minimimimimim flelrlelerl.
bupati bombana provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati bomban cc."ditetapkan suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai instrument penilaian.bombana tentang pedoman penilaian penetapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) kabupatenbupati adalah kepala daerombana, inspektorat adalah inspektorat kabupaten bombana, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disebut bukan adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bombana, pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kabupaten bombanabombanak koordinasi ditetapkan rumbia, unit : tuan kerja para\| padatanggal, 74x jaka bupati bombana, range kena keplibun kopi trek po. tampil diundangkan rumbia, pada tanggal lampiran peraturan bupati bombana nomor tanggal a,ola tata kelola y6o rencana strategi bisnis y6opatbomb 'arah koordinasi it satuan kerja alah tampil ash mebgdjukum peng pep naa nn, '. ana ren ol: r33 a53 rd #ol skk di: seo ela ara ng: ar: bp: es$ hangat estat sesi es3 naa tita gia #talang metal tas sela esai sa tae el3 e3a non tan pat sera ega zlo an audi momen ajal aja lala sal ke. nae es: ende isis main eis kt) ls eje tutte air nn: ifp) ie) bas) (ga pama sen: g30 p3\| pura ke) tan feb ke) tia 3x3 pudar bela dia era besi aan: see far feb sosialis bass sasis nae kan hii o\|s sis sos meta \|g aa: si pena sip ala saad kong pog sera kan, mara pang len pre ks) yng hana pad situ piala six bps pia bejat sib slope ale lara sal asas misal lala asal. ega pera grasi song size selelaagaginal sio. bis ra. aka imi? 2in3 pra sep egi slow ole dik sia geli: o2\| sada kab else sal sis ken ss! seats cicak ses ses el, be3 bi32\| gels 2s\| meta st" ib\| sasis\| onl sis: salah #aks\| sss s8\| ras sial g5\| hi. ssl juan pi. kana si. ten bang er: elebi gyu eny hn3 uga dak ors besi eros beres r53 ep) ala par ark bab sah sel3 feb buk $s8 a59 oo. nl6 per b3 sal lal ita mis sila la ik his ws pera bps sara rela law bas 3gisslesis3\| sss was serasalpal bebe ata sep sig ajal sgsnlas\| saja\| palas\| p5. sik sir ijo sreg aja rela bis5is553\|l sala false\|l sell serl sele bisa\| s5\| relasi png paha #se\| abisal sala brs\| pola\| bajo) asi san maa sesi sss asal blg sea spi pl gel oa5j na. tas) s\|o5 pat ra le) ana n i dek a2 san e82\|s sah as\| 389p 5la panin ser ses inn bela gas pil sela see. sbs ses daa sira jena han pes #isi3 pl. nai tuan sel. ha. a33 :s3 pak ka) l2. sal $l. ss. j2) nn: ban man as) #\|o ie) ova aap: fla iga dala #esi3gal sel tops\|g una her naa bas is rias asa s2 dr help ala dealer sib 2rp isu daan pee scale a22 pal isa diana: ris\| ssb ong ala apa pama les del dala lea sib peka, die salsa (gal isi aka ris ke) fe) a33 tan sis tana ps) sb: sis tiga kepada na, ang era maha oo. b3 el$ uan 2g dk 25lp #l2 ses hala ep3 $ag aa: ki) nan ig "sb teja sel ks) b5 sya ela ing neha sia ban t se ak: tenan hau saku sela sis el. han tn: z#\| pala kah kdi ha) ini r33 5s. fal bal lah naa lung sal bl. \|c as sig (e) ke) sl. le) 4s) sl. ,$ esa arabia tn: sal aa #3l3$ pir eca brasil sela eg3 sera ae: or3 2ag plh f353 aa: eas ebahgaa pg. ani feb eng sis$ bln b8l hpa lian b5. ena ngeh a2)\| aa: bil eg3 nii aa: b8l" ep53 sel see bl. s8: a38 sep fee sls. ta: eng anon. 2pagi lo0pe\| cu. r&d, 22lg mio ess pls ne. pala asas alan again a03 bego sip sis laa eni siksa seo sos olah elo sia sia kong bless alma ala sis bos eri ehir rias saga series\|l ss53x\| aas sora a5) bal gal b3\| rg\| some ag\| ala bis sig b3 pibaaremw 20abo3 sis a85\| sisa aje2\| ao \|l &\|e (8g s8\| ss\|l sisi\| sas33\| ssl aral asas law kikeeeee kerah aan ke) anta as) aa) tan bana pama esai as) "b2 und tar eli esb puma sea en: arr dag eat spb ani beres bga dai dag ann see e2iei ela? bea tapa: \|elg han sal sial fan head daan saja ela ela 2g. hala ala bas ria asa es: ei sis d\|w sasa sera sia aib en: sne sis pra cal "aa sila. zee sc. sis bp, is: selepas as esa\| nur) co. s55 sesi pagi bani aja sf pai mm) 35p seks pal seal\| pam 1s) rs) meng eag per nnesahe tulo osis sal ngn) tie 3in3 fbs! d3, pp. ke) ona le) bi.
sean nang men lai dan kemana iii see gan bean kan tni deli lha bupati bombana '': provinsi sulawesi tenggara ende tata dah mandi ali peraturan bupati bombana \|\|! nomor tahun :!' kontrak massal pengadaan barang jasa lingkup pemerintah kabupaten tni \|. dengan rahmat tuhan yang maha esa salah bupati bombana, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti in). nang inn daun! bahwa untuk "melaksanakan: pengadaan barang jasa yang: cepat, efektif: dan efisien sebagaimana dimaksud pada! huruf perlu menetapkan peraturan bupati bombana tentang kontrak massal pengadaan barang jasa\| lingkup pemerintah kabupaten korban tan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf b, (perlu ditetapkan dengan peraturan bupati bombana tentang kontrak massal pengadaan barang jasa lingkup pemerintah kabupaten bombing\| mengingat undang undang nomor::! korupsi,\| kolusi dan nepotisme: lembaran negara republik indonesia tahun nomor: tambahan lembaran negara republik indonesia: nomor nil h5. gan lha naa: pele tana nan jala lihai hapal neh elisa ati sun aka etd undang undang nomor tahun tentang: elektronik lembaran negara republik indonesia tahun\| nomor tambahan lembaran negara republik indonesia . nomor miku undang undang nomor tabii\| nomor sebagaimana telah diubahhata je'!. nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor : : peraturan presiden nomor tahun tentang lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, bia peraturan presiden nomor,', peraturan presiden nomor tahun pengadaan) barang jasa pemerintah, anna bra kanan nti mia tahta abri: indonesia\| tahun nomor tuan anu peraturan daerah kabupaten bombana nomor tahun tentang.' pengelolaan keuangan daerah: aan aan di: organisasi dan tanproduk hukum daerah lembaran daerah kabupaten bombana tahun nomor sae setan peraturan daerah kabupaten bombana nomor tahun tentang anggaran\|ipad tak memperhatikan surat edaran bersama. menteri, dalam negeri dan kepala lembaga kebijakan: pengadaan barang jasa pemerintah nomor dan nomor se ka pena pan menetapkan peraturan bupati tentang kontrak massal pengadaan. barang jasa lingkup pemerintah kabupaten bombana. nan daun babi. ketentuan umum pasar. dalam peraturan bupati:'penyelenggara pemerintahan daerah. nai bupati adalah bupati bombana j:! inspektorat adalah inspektorat\| kabupaten bombana.'dan belanja daerah apbd). na: tia gri men kun aro sat kai kenn latih kena dibuat satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah satuan! kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bombana. jebat pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah pejabat pemegang j:\|upi kuasa pengguna anggaran \|yang selanjutnya disingkat kpa adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian \|ejabat pembuat komitmen \|yang selanjutnya disingkat ppk adalah: pejabat (yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa. unit layanan pengadaan yang\| selanjutnya disingkat ulp adalah unit organisasi k l d i .yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa yang bersifat (permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. pejabat pengadaan adalah berdiri dang tunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. admin rup skpd adalah administrator dari unsur skpd untuk melakukan (penayangan rup dengan menggunakan aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan sirup) pada lpse rencana umum pengadaan! barang jasa yang selanjutnya disingkat rup, adalah' kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang jasa yang diperlukan k l d i, 'penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan kerangka acuan kerja kak)! penyedia barang jasa adalah: badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang pekerjaan konstruksi jasa. konsultansi jasa lainnya. gan pakta integritas. adalah:gula surat komitmen skpd adalah! surat pernyataan yang berisi ikrar dan komitmen kepala skpd untuk melaksanakan peraturan\| bupati tentang kontrak massal pengadaan barang jasa' lingkup pemerintah kabupaten bombana. pengadaan barang jasa. pemerintah yang selanjutnya, disebut ':' 'dengan pengadaan kau hah eat dana bean ooh lia iba naa vii jai bala lok lia geo barang jasa adalah kegiatan ntuk memperoleh barang jasa oleh k l d i yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan\| sampai diselesaikannya seluruh: 'kegiatan untuk memperoleh barang jasa:. barang adalah setiap benkala pekerjaan konstruksi adalah. seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau!pembuatan wujud fisik lainnya. d' adanya olah pikir (brainware). kontrak pengadaan 'j: barang jasa) yang selanjutnya disebut dengan\|\| kontrak) adalah perjanjian tertulis antara ppk \|angan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola. kontrak massal adalah: perjanjian tertulis antara ppk dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam waktu bersamaan lingkup kabupaten bombana. ''\| pengadaan secara elektronik atau!\|sesuai dengan ketentuan perundang undangan.\| layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut: lpse adalah unit kerja k l d i yang dibentuk untuk\| menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan' barang jasa secara elektronik. ana layanan pengadaan secara! elektronik pemerintah kabupaten: bombana\| yang selanjutnya disingkat lpse kabupaten bombana adalah unsur pelaksana pada' pemerintah kabupaten bombana yang melayani pengadaan barang jasa secara :': elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi sse nasionallihat oleh semua penyedia! barang jasa yang terdaftar pada sistem 'pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan (satu) kali penawaran dalam waktu. yang telah ditentukan. gita sin tan nsan gita tan beri sen bea naa ina pena donat lau kala dog gea jatah naro katalog elektronik atau catalogue'adalah sistem informasi:: \|cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. kane sunan mri: ata! babi tujuan, naa \|\|: kontrak massal ditujukan: sebagai tindakan percepatan pengadaan barang jasa :dij lingkup pemerintah kabupaten bombana babi: \|\|. ruang lingkup tan oei uli ruang lingkup rangkaian' pelaksanaan kontrak massal meliputi: man kan penayangan rup oleh admin rup. skpd: permohonan lelang oleh pejabat pembuat kan komitmen ppk) skpd: 'j' (il proses. pengadaan: barang jasa oleh unit layanan pengadaan ulp) pejabat pengadaan, penandatanganan surat ''\| perjanjian kerja kontrak) oleh ppk skpd dengan penyedia pelaksana swakelola! pan pengadaan barang jasa lingkungan skpd tag yang pembiayaannya bersumber dari apbd. aa: rangkaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan sistem dan prosedur. yang berlaku. babi lama kontrak massal aan pihak pihak, yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak massal terdiriatas:'' \|!) tan kepala skpd sebagai: pa kpa lingkup: pemerintah kabupaten bombana, lan ppk skpd lingkup pemerintah kabupaten bombana, layanan pengadaan secara elektronik lpse) sebagai penyedia layanan:'\| tenan man gal nan pen bat tout tan sang tni upah tan ulp pejabat pengadaan: sebagai. pelaksana pengadaan barang jasa, '.: '!!! i!! penyedia barang jasa' 'sebagai 'penyedia barang pekerjaan: konstruksi jasa konsultansi jasa lainnya. karan maag. bodi pa kpa memiliki tugas, pokok dan kewenangan sebagai berikut: inn kaa una kai menetapkan rup, j:biji mengumumkan secara luas rup paling kurang website k l d l menetapkan ppk. \|:li menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan. panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, len menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket. pengadaan nan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai diatas rp. ''' '(seratus\|istensi dengan nilai diatas rp. (sepuluh milyar rupiah). .g. mengawasi pelaksanaan anggaran, h.menyampaikan laporan keuangansesuai dengan ketentuan! peraturan perundang ". undangan) ehi menyelesaikan perselisihan antara ppk dengan .' ulp pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan ang mengawasi penyimpangsit dimaksud pada i):: dalam 'hal diperlukan, pa kpa dapat: tan menetapkan tim teknis, dan atau ' b. menetapkan tim 'juri tim!! ahli untuk pelaksanaan pengadaan, melalui sayembara kontes. '.: aa: ppk memiliki tugas pokok\| :dan kewenangan, sebagai berikut: gigi menetapkan rencana. pelaksanaan pengadaan barang jasa yang meliputi:\|'\| spesifikasi teknis barang jasa, harga perkiraan sendiri hps), dan! lan han run benn jaa bea bean akan ban por road ita lrt rencana kontrak. ''':: menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa: menyetujui bukti 'j: pembelian atau menandatangani akuntansi surat perintah kerja spk) surat perjanjian: ''! melaksanakan kontrak dengan penyedia naa barang jasa: mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan .pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang jasa kepada pa kpa, be. menyerahkan hasil, pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pa kpa! dengan berita acara penyerahan: :::'. \|'ji melaporkan kemajuan, :pekerjaan termaksud penyerapan anggaran dan! hambatan pelaksanaan pekerjaan' kepada pa kpa setiap ariwulanydan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa. \| ! selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dalam 'hal diperlukan, ppk dapat: nuncc. menetapkan tim atau: tenaga ahli! pemberi penjelasan teknis: untuk! membantu pelaksanaan tugas. ulp, dan \|\| menetapkan besaran vang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang jasa. pas lpse mempunyai fungsi a.pengoperasian sistem: informasi layanan pengadaan barang jasa: pemerintah secara elektronik, lai b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi . penyedia. barang jasa untuk\| memastikan penyedia: barang jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang jasa tag kan secara elektronik, melakukan pelatihan training kepada ulp pejabat pengadaan \|dan penyedia . barang jasa yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa secara elektronik, nan d.sebagai media penyedia \|informasi dan. konsultasi (help desk) yang melayani! pa kpa, ulp pejabat pengadaan aan pesona\|, gol ben taman pergi ada pun inn sen benang pan ada nanti spa mw www wawan sae ela kanan berani barang jasa yang berkaitan dengan pengadaan \|. barang jasa secara elektronik ng. masal 'ulp pejabat pengadaan memiliki (tugas pokok dan . kewenangan sebagai berikut: tail .a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa, ban ebi tan .b. menetapkan dokumen pen balada bnn menetapkan besaran!'' nominal \|jaminan penawaran, bata namun tan .d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa website! k l . 'e: administrasi, teknis dan . harga terhadap penawaran yang masuk, kan khusus untuk kelompok kerja ulp: menjawab sanggahan: menetapkan penyedia barang jasa untuk: pelelangan .atau' penunjukan langsung untuk paket pengadaan, barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya! yang bernilai paling tinggi rp100. (seratus miliar rupiah), atau \|'\| seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa: konsultansi yang pena bernilai paling tinggi rp10. (sepuluh miliar rupiah):\|i! \|\|. menyampaikan hasil: pemilihan dan salinan inn kang dokumen pemilihan penyedia barang jasa bnn ana kepada ppk, menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa, mat membuat laporan mengenailproses pengadaan. kepada kepala ulp.: anu man khusus pejabat pengadaan: \|:! menetapkan penyedia' barang jasa untuk: pengadaan langsung atau penunjukan langsung: untuk: paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya maa yang bernilai. \|'paling tinggi rp200. (dua ratus juta rupiah), dan atau: ana hana pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket! pengadaan jasa konsultansi yang: bernilai paling tinggi rp50. (lima puluh juta rupiah), esa aan ahh kane ann hari gen ehi bnn ana ttg ina ita menyampaikan hasil: pemilihan\| dan! salinan dokumen pemilihan penyedia! barang jasa kepada ppk, peni ann menyerahkan dokumen \|asli pemilihan penyedia barang jasa'kepada pa kpa, dan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada pa kpa. :'!'. memberikan. pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa kepada pa kpa. dea ena lip penyedia barang jasa 'dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa! 'wajib'shape apa memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan p\| baik lingkungan pemerintah::tahun, memiliki sumber daya. manusia)'yang'(bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil! serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil, maanlife khusus untuk pelelangan 'dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan'dari bank, .j. khusus untuk ':' pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus po. tana bea pada mil ann kalian memperhitungkan sisa kemampuan paket skp) sebagai berikut:' nan srpski p kp. :nilai kemampuan paket, dengan ketentuan: mena untuk usaha kecil,\| nilai kemampuan paket kp): \|ditentukan sebanyak (lima) paket pekerjaan: dan dil untuk usaha \|'non'\| kecil, nilai . kemampuan paket kp) ditentukan sebanyak. (enam) :atau (satu 'komanya) n.:. \|!j!' ken jumlah paket yang sedang dikerjakan. jumlah paket pekerjaan terbanyak yang tana dapat ditangani 'pada\| saat bersamaan selama kurun! waktu (lima) tahun terakhir. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan. usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang (bertindak untuk dan 'atas 'nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang tg: dibuktikan dengan surat) (pernyataan yang ditandatangani penyedia barang jasa, memiliki. nomor. pokok wajib\| pajak npp) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (\| secara hukum 'mempunyai' kapasitas untuk kanan mengikatkan diri pada kontrak: tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki alamat tetap dan\|jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, dan menandatangani pakta integritas. sebagaimana dimaksud persyaratan bagi penyedia barang jasa asing dikecualikan dari ketentuan huruf 'd, huruf dan huruf. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf,h, dan huruf kang dikecualikan bagi penyedia barang jasa orang perorangan. gea tiri persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud\| pada huruf .l, dikecualikan untuk pengadaan langsung dengan menggunakan bukti (pembelian atau akuntansi. per pegawai k l d i dilarang\| menjadi\| penyedia barang jasa, kecuali!' yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan l d i. penyedia barang jasa yang\| keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang jasa! tani beta bahai pki bnn naa hip ihi ter der lost tni patah ann abv mekanisme dan prosedur pas ata eng pelaksanaan pengadaan barang asa dan penerbitan bnn kontrak pengadaan barang jasa meliput admin rup skpd menyelesaikan penayangan rup nana barang jasa skpd tahun! anggaran berikutnya, tan pada tahun anggaran berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel, :!: skpd mengalokasikan pekerjaan konsultansi tahun anggaran berikutnya, pada'tahun'anggaran ulp pejabat pengadaan dapat melakukan proses pengadaan barang jasa: skpd setelah rancangan peraturan daerah apbd disetujui bersama antara kepala daerah dan'!: dprd\| \|dalam' bentuk persetujuan bersama (sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, menyelesaikan proses: pengadaan barang jasa pemerintah paling lambat akhir bulan maret tahun anggaran berjalan,:: pengadaan barang jasa pemerintah melalui. sistem: pengadaan secara elektronik sse): penerbitan surat penunjukan penyedia barang jasa dan penerbitan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, dilakukan setelah dokumen pelaksanaan kta disahkan. stan unta ana babat inn eur era surat komitmen skpd \|\|. surat komitmen skpd sebagai pernyataan yang berisi ikrar dan komitmen untuk melaksanakan peraturan bupati tentang kontrak massal pengadaan barang jasa \|lingkup pemerintah kabupaten bombana) ''\|!i kepala skpd menandatangani surat komitmen skpd disaksikan oleh bupati) ap. tan manah mana nun en: ana kan sen nana: bian dita nbn. alia maa ketentuan penutup mah peraturan bupati ini mulai: berlaku pada tanggal diundangkan. ann agar setiap .orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ji. bupati ini dan penempatannya dalam berita: daerah kabupaten bombana. lada tag pada tanggal, oktober tum tuan kerja (ramai pee p13 pi. bupati bombana, bee, bteenla\| stagnan saleh ken nim diundangkan rumbia jab pada tanggal, oktober "iii sekretaris daerah kabupaten bombana::. tata jodi adi mma lal burhanuddin hs. noy, ari ag. ha: pes berita daerah kabupaten bombana tahun nomor nan tee nan dada
ho, pat aka ayan bupati bombana. provinsi sulawesi tenggara.ombanaola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kabupaten bombantahun nomo na, jtagawola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerahan pemerintahan daerah. bupati adalah bupati bombana sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bombana. inspektorat daerah adalah inspektorat kabupaten bombanombankabupaten bombanarencana bisnis dan anggaran ppk. praktik bisnis yang sehat, adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi ppk blue skpd unitppk blue yang selanjutnya disingkat rka ppkppk blue. dokumen pelaksanaan anggaran ppk blue yang selanjutnya disingkat dpa ppkpk blue. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah apbd kabupaten bombansama ppk blue dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya. bab asas dan tujuan bagian kesatu asas penerapan ppk blue pada skpd atau unit kerja dilaksanakan berdasarkan azas: ppk, ppk blue merupakan bagian skpd unit kerjappk blue melalui kepala skpd, ppkppkppkdalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas tugas pemerintah daerah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada adalah skpd atau unit kerja yang tugas dan fungsiny mana dimaksud pada adalah:diutamakan untuk pelayanan kesehatan dan tidak berlaku bagi pelayanan umum yang merupakan kewenangan daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang undangan seperti layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan kartu penduduk dan layanan pemberian izin mendirikan bangunan imb) seperti kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan atau, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau layanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, menengah dusulan penerapan ppk blue sebagaimana yang dimaksud pada huruf memuat dokumen sebagai berikut daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui kekayaan yang dimiliki skpd atau unit kerja yang akan diusulkan menerapkan ppk blue.. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam terpenuhi apabila skpd unit kerja yang bersangkutansesuai formulir dengan contohdibuat oleh kepala skpd dan diketahui oleh sekertaris daerah untuk ppk blue skpd dan untuk ppk blue unit kerja dibuat oleh kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala skpd.erapkan ppk blue:atau prognosisppk blue skpd unit kerja. laporan audit sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah laporan audit merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal sebelum skpd unit kerja yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan ppk blue, dalam hal laporan audit skpd unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf belum tersedia, skpd unit kerja harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun sesuai formulir dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiransekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota kepala dead sebagai sekretaris merangkap anggota kepala bappeda sebagai anggota inspektur daerah sebagai anggota kepala dinas yang membidangi sebagai anggota tenaga ahli (apabila diperlukan) sebagai anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati, tim penilai, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan, peningkatan penurunan dan pencabutan status ppk blu,, dalam haippk blue penuh atau status ppk blue bertahap. status ppkppkppk blue bertahap sebagaimana dimaksud dalam dapat ditingkatkan menjadi status ppk blue penuh atas usulan pemimpin ppk blue kepada bupati sesuai dengan mekanisme penetapan ppk blue sebagaimana dimaksud dalam status ppk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. status ppkppk blue. bagian keempatppk blue dapat juga diterapkan pada gabungan beberapa skpd atau beberapa unit kerja pada beberapa skpd maka biaya operasional ppk blue untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional ppkppk blue sebagaimana dimaksud pada apabila kegiatan ppk blue mendesak untuk segera dilaksanakan. kegiatan ppkppktata kelola bagian kesatu prinsip tata kelola ppkppk blue agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkanppk blue terdiri atasunit kerja yang menerapkan ppk blue. pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola ppk blue skpppk blue skpd unitppkppk blue skpd unit kerja diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pemimpin ppk blue skpd unit kerja bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. pejabat keuangan dan pejabat teknis ppk blue skpd unit kerja bertanggung jawab kepada pemimpin ppk blue skpd unit kerja. pemimpin ppk blue skpd unitpk blue skpd unit menyusun renstra bisnis ppk blue skpd unit kerjappk blue skpd unit kerjappk blue skpd unit kerja kepada bupati. pemimpipk blue skpd unit kerja. pejabat keuangan ppk blue skpd unit kerjappkppk blue skpd unit kerja. pejabat teknis ppk blue skpd unippk blue skpd unit kerjppk blue skpd unit kerjpk blue skpd unit kerjapk blue skpd unit kerjappk blue skpd merupakan pejabat pengguna anggaran barang daerah. pemimpin ppkppk blue skpd sebagaimana dimaksud pada berasal dari non pns, pejabat keuangan ppk blue skpd wajib berasal dari pns yang merupakan pejabat pengguna anggaran barang daerah. dalam hal pemimpin ppk blue unit kerja sebagaimana dimaksud pada berasal dari non pns, pejabat keuangan ppk blue unit kerjappk blue yang berasal dari non pns diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab dewan pengawas bagian kesatu pembentukan ppk blue skpd unit kerja yang memiliki realisasi nilai omset minimal, dapat dibentuk dewan pengawas, pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam (l) dapat dilakukan pada ppk blue skpd unit kerjapada ii) ditetapkan sebanyak (tiggian kedua tugas dan kewajiban dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan ppk blue skpd unit kerj. mengikuti perkembangan kegiatan ppk blue skpd unit kerja skpd unit kerja. melaporkan kepada bupati tentang kinerja ppk blue skpd unit kerja. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan ppk blue skpd unit kerja.ppkanggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur unsur pejabat skpd yang berkaitan dengan kegiatan ppk blue selaku ketua merangkap anggota, pejabat lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku anggota, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan ppk blue selaku anggotppk blue skpd unit kerjdengan kegiatan ppk blue skpd unit kerjanegarahabisppk blue skpd unit kerjappk blue skpd unit kerjskpd unit kerja dan dimuat dalam rba. bab status kelembagaan dalam hal skpd unit kerja yang menerapkan ppk blue, perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya: perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, struktur organisasi dan tata kerja. bab vii remunerasi pejabat pengelola ppk blue, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai ppkppk blue skpd ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin ppk blue skpd melalui sekretaris daerah. remunerasi sebagaimana dimaksud pada untuk ppk blue unit kerja ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan pemimpin ppk blue unit kerja melalui kepala skpd. (l) penetapan remunerasi pemimpin ppk blue mempertimbangkan faktor faktor berdasarkan ukuran (size) dan jumlah asset yang dikelola ppk blue, tingkat pelayanan serta produktivitas. pertimbangan persamaannya dengan industri sejenis. kemampuan pendapatan ppk blue bersangkutan, dan kinerja operasional ppkppkppkppkppk blue. remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai ppk blue sebagaimana dimaksud dalam dapat dihitung berdasarkan diatuppkskpd unit kerjppk blue, bupati menetapkan standar pelayanan minimal ppkppkce.pkpkppkpk bld yang bersangkutan. tarif layanan ppk blue skpd diusulkan oleh pemimpin ppk blue kepada bupati melalui sekretaris daerah. tarif layanan ppk blue unit kerja diusulkan oleh pemimpin ppkppkpakuppk blue bagian kesatu pendapatan pendapatan ppk blue dapat bersumber dari: jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, apbd: apbn, dan lain lain pendapatan ppk blue yang sah. pendapatan ppkppkpk blue. pendapatan ppkppkpkppkdan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh ppk blue, hasil investasi. seluruh pendapatan ppkpkppk blue sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan melalui rekening kas ppk. seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada dead setiap triwulan. format laporan pendapbiaya biaya ppkunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. biaya ppkpk blue yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam huruf dan disampaikan kepada dead setiap triwulan. seluruh pengeluaran biaya ppksebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pengeluaran biaya ppkpkpk blue sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku untuk biaya ppkppk blue sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk ppk blue bertahapdead melalui ,,wywywyww mm. daerahb perencanaan dan penganggaran bagian kesatu perencanaan ppk blue menyusun renstra bisnis ppk blue. renstra bisnis ppk blue sebagaimana dimaksud pada mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencarian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, proyeksi keuangan lima tahunan ppkpkppk blue menyusun rba tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis ppk blue. penyusunan rba sebagaimana dimaksud pada eeppk blue lainnya. rba merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan ppk blue dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan ppk blue.ce. perkiraan harga, anggaran pendapatpkppppunit kerja. rba sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada deakepada bukan. rba sebagaimana dimaksud dalam atau rka skpd beserta rba sebagaimana dimaksud dalam oleh bukanppketapkan sebagai dasar penyusunan dpa ppk blue untuk diajukan kepada bukan. bab xii pelaksanaan anggaran bagian kesatu dpa ppk blue dpa ppkbukan mengesahkan dpa ppk blue sebagai dasar pelaksanaan anggaran. pengesahan dpa ppk blue berpedoman pada peraturan perundang undangan. dalam hal dpa ppk blue sebagaimana dimaksud pada belum disahkan oleh bukan ppk blue dapat melakukan pengeluaran uang setinggi tingginya sebesar angka dpa ppk blue tahun sebelumnya dpa bluepk blue. dpa ppk blue menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dengan pemimpin ppk blue skpd unit kerjppk blue skpd unit kerjppk blue skpd unit kerjpk blue skpd unit kerjhuruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan melalui rekening kas ppk blue. dalam rangka pengelolaan kas ppkppk blue pada setiap hari disetorkan seluruhnya rekening kas ppk blue dan dilaporkan kepada pejabat keuangan ppk blue. bagian ketiga pengelolaan piutang dan utang ppk blue dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa dan atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ppk blue, piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan m, ppk blue melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ppk blue menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang ppk blue::pkpinjaman atau,pemanfaatan pinjaman utang yang berasal dari perikatan pinjam jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas:ppk blue, hak tagih pinjaman, jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak tanggal januari tahun berikutnya. ppk blue wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo, pemimpin ppkppkppkppkppkppk yang menunjang tugas dan fungsi ppk blue. kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikatan antarpkpk blue dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban ppk blue. hasil kerjasamaatau jasa pada ppk dan atau jasappkppkdan dapat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan ppkpkppk blue yang ditegaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa guna keperluan ppk. independensi dalam hal menghindari dan mencegah hi. saling uji (cross check), dalpp. ppkpk blue dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan ppkunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi ppk blue harus mendapat persetujuan bupati melalui sekretaris daerah. tanah dan bangunan ppk blue disertifikatkan atas namappk blue, dapat disalahgunakan oleh pemimpin ppk blue dengan persetujuan bupati. bagian kedelapan surplus dan defisit anggaran surplus anggaran ppk blue merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya ppk blue pada satu tahun anggaran. surplus anggaran ppkpk blue. defisit anggaran ppk blue merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya ppk blue pada satu tahun anggaran. defisit anggaran ppk blue dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada dead bagian kelima penyelesaian kerugian kerugian pada ppk blue skpd unit kerjrgeseran bupatiuntuk belanja modal yang dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan. tidak diperkenankan melakukanjuli tahun anggaran berjalan pergeseran sebagaimana dimaksud pada dan dimasukkan dalam perubahan apbd. pergeseranberkenaan. usulan pergeseran anggaran dalam dpa ppk blue sebagaimanappk blue skpd unit kerjaerah dan kepala deaddead kepala dead memberikan saran berupa persetujuan atau penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergeseran sebagaimana dimaksuddead melakukan perubahan pada lampiran spd. ppk blue skpd unit kerja tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan sebelum keputusan pergeseran diterima. bagian ketujuh ketatausahaan ketatausahaan keuangan ppk blue, dan ekuitas dana ketatausahaan keuangan ppkpkppk blue menetapkan kebijakan ketatausahaan keuangan ppk blue. penetapan kebijakanpenatausahaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dead bab xiii akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu akuntansi ppk blue skpd unit kerjappk blue skpd unit kerja dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. ppkppk blue dapat menerapkan standar akuntansi industry yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. ppkppk blue yang bersangkutan dan ditetapkan oleh bupati dengan peraturan bupati. bagian kedua pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan ppkppkppk blue skpd menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada dead, paling lambat timah belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. setiap semester dan tahunan ppkdeadppkppk blue skpd dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah. pembinaan teknis ppkpk blue dilakukan oleh dprd. pengawasan operasional ppkpk blue. pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk dengan mempertimbangkan.ppk blue menciptakan dan pengendalian internal ppk blue. fungsi pengendalian internal ppk blue sebagaimana dimaksud pada membantu manajemen ppk blue dalam halppkppkpkpk internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhanrbitannya dalam berita daerah kabupaten bombana. ditetapkan rumbia, koordinasi ) padatanggal. jul, juni 5aturan kerja parafin oia bupati bombay, porn lea kaus film org pet rabu site diundangkan rumbia, pada tanggal, ful oo sekretaris daerah kabupaten bombana wae burhanuddin. hs. noy, se, berita daerah kabupaten bombana nomor tahun
lampiran im;f "i'tf ?'bt8"18il nomor tahun alokasi pupuk bersubsidi kabupaten situbondo tahun alokasi pupuk urea bersubsidi sektor pertanian kecamatan jan peb mar apr mei jun jul ast sept okr nop des jml riset'negri jatibanteng eanygglggr basuki subuh \4le4gen qslselel kendi panarukan situbondo pangeran panji [enggan arjasa jangkar 1s8. sebagus banvuputih jumlah dalammlandinqan bungaan kendi panarukan situbondo pangeran panti lapangan arjasa jangkar sebagus 15s. 2s4. banvuputih jumlahyuglugtandingan buatan kendi panarukan situbondo pangeran panti kaponqan l_l ariana jangkar asembaqus banvuputih jumlah sub sektor peternakan dalam ton sub sektor perikanan mlandinoan bungaan panarukan situbondo ii. alokasi pupuk bersubsidi yuglugur basuki subuh lqndlnga! qqq{an kendi :oo panarukan .0_0 .9q situbondo lantaran panti lapangan ariana jangkar ?_? ,0_9 1r439:_q0_ asembaqus banvuoutih jumlah ii. sub sektor tanaman pangan ast sept okt nop des jml kecamatan jan peb mar apr mei jun jul dunia illalarllg jatibanteng banvuqluqur basuki subuh tandingan _4! buatan kendi panarukan ju.uu situbondo ju.uu pangeran .0u i y.uu panti lapangan ariana s3. jy.uu jangkar asembaqus banvuputih t+z.vv jumlah vuqluqur basuki roboh mlandinqan 3qq!q brrnoatan kendi bb.oo i""r,,i."" situbondo lantaran 4e,90_ panti 92_,9e kaoonqan ariana jangkar 1_76. aqq,9q asembaqus banvuputih jumlah vuqluqur basuki subuh mlandinoan brrnoatan kendi panerttkan situbondo 2_00 lantaran panti .o0 kanoman _ r ariana jangkar asemhaorrs banvuputih jumlah ton iipanarukan situbondo lantaran panti lapangan arjasa jangkar sebagus banyuputih jumlah ii. sub sektor perikanan kecamatan jan peb mar apr mei jun jul ast sept okt nop des jml sumbermalano jatibanteno banvuqluqur basuki subuh mlandinoan buatan kendi panarukan situbondo lantaran panti kaoonoan ariana jangkar asembaous banvuputih jumlah iii. alokasi pupuk npk bersubsidi ig +.oo jatibanteng banyuglugur basuki subuh _40. tandingan pls_?lga 1_4 kendi 2q.0q panarukan 7ntr 9i!u!ol9e 230f) pangeran ^d6 panji lapangan tol 13s.0ol 44esl jangkar 6e. sebagus l _q! hanvuputth jumlah iiilsumbermalang s.oo jtelaellels banyuglugur ___ subuh tandingan bungaan kendi panarukan 3s. situbondo manga?n_ panji zigot lapangan s8. arjasa jangkar sebagus banvuputih jumlah i.0a jatibantenq 9clygglggur basuki subuh tandingan qs!s4e!_ kendi panarukan _1_0 site! pangeran panji [eigen 4rcq_ jangkar sebagus banvuoutih jumlah iiii. sub sektor peternakan iii. sub sektor perikanan dalam ton alokasi pupuk bersubsidi iv.oo .o0 jatibanteng banyuglugur .oo basuki subuh tandingan bungaan kendi panarukan situbondo pangeran panji lapangan ariana jangkar asembaqus .oo .oo .oo banvuputih jumlah .o0 iv.oo .o0 panarukan situbondo pangeran .oo panti lapangan .o0 ariana jangkar .o0 .o0 .oo .oo asembaqus .o0 banvuoutih .oo .o0 jumlah iv.o0 banyuqlugur basuki .o0 subuh tandingan buatan 1qq kendi panarukan situbondo lantaran __? panti lapangan .oo ariana jangkar asembaqus banvuputih jumlah ivesn$!cq kendi panarukan situbondo pangeran panji lapangan arjasa jangkar sebagus banvuoutih jumlah ivglugur basuki subuh e,l f.l t l mlandinqan bungaan kendi panarukan situbondo lantaran panji j l kaponqan ariana jangkar asembaqus banvuoutih jumlah iv. sub sektor perikanan alokasi pupuk organik bersubsidi sektor pertanian kecamatan jan peb mar apr mei lon jun jul ast sept okt nop des jml sumbermalanq tra jatibantenq too zoo 8b^ dar tyugtugur basuki pp_[__ tandingan ; n^ bungaan _9_00 kendi _a! panarukan 1q_ situbondo pangeran pan lapangan a{esl )r) j_qlgxqq_ * l sebagus banyuputih jumlah dalam ton sub sektor tanaman pangan kecamatan jan peb mar apr mei jun jul ast lon sept okt nop des jml sumbermalanq ann jatibanteng banyuqluqur \|o_q _9_ basuki subuh i__ . = loo l0q rvilartutngall ungaran aon ,nn ann nar kendi ,.v oo.ou panas kan lt!!g!qq__ merger .s0 panji lapangan lqg ^0t arjasa 1_5 {e!s!er_ sebagus = l q!q __1 __l .+: ysy 't. lrv jumlah dalam sub sektor perkebunan kecamatan jan peb mar apr mei jun jul ast set lam ton okt nop des jml sub_malang )oa jatibanteng eervqg !sss_ r.oo basuki o.oo l subuh tandingan bungaan l0q kendi .s0 ?nn ann. panarukan ?oo situbondo ?e9 .oo pangeran panji lapangan 6nn arjasa .s0 12no jangkar .so 2oo lrymqegus 5nn banyuputih __ ' 4oo jumlah sub sektor hortikultura dalam ton sub sektor peternakan dalam ton sub sektor perikanan bupati situbondo, dada w\crgatur kembalikonsideran ini,permohonan tertulis sebagaimana dimaksud padadiketahui kepala desa lurah dan camatsebagaimana dimaksud pada bagi anggota masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh rt rw, kepala desa lurah dan camatatau bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah sekretaris daerah. pembina asisten yang membidangi. penanggung jawab kepala skpd kepala bagian kesejahteraan rakyat. ketua sekretaris skpdbidangelum diundangkannya peraturan inisepanjangmasyarakat adalah kepada kelompok, seperti kelompok tani kelompok nelayan, sanggar seni, dllseperti komite nasional pemuda indonesia knpi), himpunan kelompok tani indonesia hati),dllhibah untuk kelompok tani nelayan adalah kelompok tani nelayan yang telah terdaftar bp3k. cukup jelas. cukup jelas. untuk masayarakat kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, permohonan hibahhibah setiap bidang, untuk efisiensi tidak perlu membentuk tim evaluasi hibahuntuk masyarakat kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, permohonan bantuan sosial cukup jelas. cukup jelasbantuan sosial setiap bidang, untuk efisiensi tidak perlu membentuk tim evaluasi bantuan sosialanaananaanaanaa") sebesar rp. . dengan rincian sebagai berikut hibah bansos") yang aa. ), cap dan tandatangan) catatan coret yang tidak perlu ) sekretariat daerah dapat tanda tangani kepala bagian. bupati tanah laut, cap ttd bambang alamsyjunico. ketua ponkaaanannanaaanaanaan sekretaris pankataakeeeee. materai rp. bendahara ponnanaanannannanaaaaanlcakannana nana nana rplwanna. cap dan tandatangan) tembusan skpd terkait bupati tanah laut, capjuni") yang diberikan pemerintah kabupaten tanah laut sebesar rp. . (eno coco. rupiah dana hibah bantuan sosial") yang telah diterima oleh peananananlananaeeeketuabantuan sosialtanah laut dalam hal ini badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten tanah laut dan skpd lainnya yang terkailaut, dan memiliki sekretariat tetapdan pemerintah daerah lainnya, direktur utama atau sebutan lain bagi perusahaan daerah, dan ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain bagi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan diketahui kepala desa lurah dan camat. dalam hal permohonan diajukan olehnomor pokok wajib pajak npp): surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat, ij. dikecualikan dari ketentuan huruf a,c,esifat partisipasi swadaya masyarakat. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksudmasyarakat dan atauhibah. skpd teknis atau bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerahsekretaris daerah pembina asisten yang membidangi penanggung jawab kepala skpd kepala bagian kesejahteraan rakyat ketua sekretarishibah, obyek hibah, dan rincian obyek hibah pada ppid. objekoleh perlu didukung dengan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan perundang undangan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, bahwperlu disesuaikan dengan kebutuhan mengenaigatur biaya perjalanan dinaslain lain format surat perintah perjalanan dinas, rincian biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riilkabupaten pangandaran nomor tahun tanggal desembercontoh format pemerintah kabupaten pangandaran lis xxxxx xxx x.f (nama skpd) yyyyyyyyyyyyyyyyy yyy yyyy (alamat skpd lembar 11i1 surat perintah perjalanan dinas nomor .o. con pejabat berwenang yang memberi perintah nama nip pegawai yang diperintahkan l) pengikut nama tanggal lahir keterangan dst pembebanan anggaran instansi kode rekening anggaran olketerangantatatam coret yang tidak perlu yang dikeluarkan tanggal pejabat yang berwenang) nip berangkat dari pada tanggal pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nipiinip nip kenak kayu bupati pangandaran lembar i ii surat perintah perjalanan dinas nomor #.nenek. pejabat berwenang yang memberi perintah bamkode rekening anggaran coret yang tidak perlu dikeluarkan tanggal bupati wakil bupati) berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal pengguna anggaran kuasa pengguna anggaranmassa vi.rincian biaya perjalanan dinas lampiran spp nomor tanggal perincian biaya jumlah keterangan dst jumlah terbilang telah dibayar sejumlah jumlah menerima uang sebesar bendahara pengeluaran pengeluaran yang menerima pembantu nip nip perhitungan spp rampung ditetapkan sejumlah snnnnanananaaaln yang telah dibayar semula prp senaananannannannlnlln sisa kurang lebih sannannannanaan anal pejabat yang berwenang pejabat lain yang ditunjuk nip pemerintah kabupaten pangandaran xxxxxxxxxxxxxx nama skpd) yyyyyyyyyyyyyyyyyiyyyyyyyyyyyyyy alamat skpd) daftar pengeluaran riil yang bertandatangan dibawah ini: nama nip jabatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas spp): tanggal nomor gunak pengeluarannya, meliputi: dstdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut kas negara. memutuskan menetapkan peraturan bupatidemikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tempat) (tanggal) mengetahui menyetujui: pejabat negara pegawai negeri kuasa pengguna anggaran yang melakukan perjalanan dinas nama jelas) nama jelas)berikan sesuai dengan standar biaya belanja daerah kabupaten pangandaranempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat.delapanperjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari (delapanperjalanan dinas pns golongan ii, golongan dan non pnsanggota dprd serta dan atau atasannya
ums( ) jumlah pendapatan rp. belanja belanja tidak langsung sejumlahx( ) defisit rp. pembiayaantetpj. bupati serang, cap ttd budayaten pemerintahan daerah secara efektif dan efesien, guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip, perlu diatur, bahwaperaturan gubernur jawa baratprovinsi jawa barat, peraturan daerah kabupaten karawang nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipvo\| jenis series arsip retensi jangkawaktu simpan jangka waktu amar keterangan rss. "maa. ' ''.cc. pemetaan monografi desa kelurahan sampai dengan diperbarui tahun pepenggunaan tahun tahun dinilai kembalipedoman tahun tahun dinilai kembalidjawaban tahun permanen perguruan tinggi dan instansi terkait. selama kerjasama berlangsungitreditan desa kelurahan meliputi jumlah, jenis usaha, jenis tahun tahun dinilai kembali modal, lumbung desa kelurahan dan usaha ekonomi desa kelurahan. vo\| jenis series arsip keterangan lo. aktif rss. aair bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman pab plp), selama masih belangsung tahun musnah kelistrikan energi meliputi: perencanaan, pembangunan konstruksi,pengelolaan dan pemeliharaan sarana pab plp. program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tahun tahun dinilai kembali tanganan tahun permanen berita acara penyerahan serah terima sarana sekolah vital) inventaris prasarana sarana pendidikan meliputi bangunan,barang bergerak, dan barang tidakbergerak. izin pendirian sekolah selama masih berlaku tahun permanen bantuan prasarana dan sarana pendidikan meliputi permohonan,persetujuan, penetapan selama bantuan berlangsung tahun musnah, tahun tahun permanen guru dan sekolah meliputi ketentuan penetapan guru sekolah, data guru dan sekolah, sampai dengan diperbarui tahun permanen guru sekolah sekolah kejuruan. pembinaan pendidikan non formal dan informal meliputi, sampai dengan diperbarui tahun musnah data penyelenggaraan pendidikan informal pelajar mahasiswa selama bantuan berlangsung tahun musnah vo\| jenis series arsip keterangan lo. aktif rss sar.pengendalian tahun tahun dinilai kembalistal kembali pembinaan olahraga meliputi organisasi keolahragaan, pemilihan tilt, kursus olah raga, tahun tahun dinilai kembalimusnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus kebudayaan pembinaan kesenian daerah meliputi perencanaan dan pengembangan kesenian daerah tahun tahun dinilai kembali tarian pakaian lagu nyanyian ukiran pahatan, patung pembentukan perkumpulan kesenian daerah. tahun tahun pemanen data kesenian daerah. sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali laporan tahun tahun dinilai kembali monumen tugu rumah tradisional kebijakan pembinaan monumen tugupa yoh kesehatan tahun tahun musnah pembinaan dan penyuluhan kesehatan kesehatan keluarga sanitasi termasuk monitoring kualitas air cc. mandi cud kakus mck obat obatan bid tahun tahun dinilai kembali pengawasantahun tahun dinilai kembali pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tahun permanen hasil pemeriksaan tahun tahun musnah pembinaan organisasi profesi kesehatan tahun tahun musnah vo\| jenis series arsip keterangan rss "ss.cc.kecuali produk intern rumah sarana peribadatan atau daerah permanepembinaan dan pengawasan kasus penghinaan terhadap agama meliputi kitab suci,sarana sampai kasus selesai tahun permanen peribadatan termasuk penindakkannya. penyimpangan ajaran keagamaan tahun tahun permanen kegiatan keagamaan mt@ sta tahun tahun dinilai kembali usaha darma gita perayaan had had besar keagamaan pasta paduan suara gerejawi pesparawil wisata rohani pasta iman musyawarah kerukunan umat beragama pelayanan keagamaan dan pengabdian misionaris vo\| jenis series arsip keterangan rss. "www gamroduk intern daerah, permanennilai kembali data panti asuhan panti sosial. masalah masalah sosial penanganan masalah sosial (tuna wisma, tuna susila, dan lain lain hash! razia) tahun tahun musnah data masalah sosial (tuna wisma, tuna susila dan lain lain hash! razia) sampai dengan diperbarui tahun musnahkependudukan tahun tahun musnah pembinaan kependudukan selama masih berlaku tahun dinilai kembali informasi kependudukan kewarganegaraan asing selama masih berlaku tahun musnah, kecuali produk intern kebijakan kewarganegaraan asing daerah permanen ketentuan kuota imigrasi selama masih bedakpenetapannya. tahun tahun permanen laporan jumlah wni keturunan asing tahun tahun permanen urbanisasi ketentuan dan tats cara penanggulangan urbanisasi dan transmigrasi tahun tahun musnah, kecuali produk intern perencanaan, program penanggulangan urbanisasi dan transmigrasi serta pelaksanaan tahun tahun daerah permanen penanggulangan musnahtahun musnah pembinaan keluarga berencana. tahun tahun musnah pendewasaan usia perkawinan pengaturan kelahiran peningkatan pendapatan keluarga dinilai kembalikasus tahun tahun musnah, kecuali laporan laporan tahun tahun tahunan dan laporan khusus permanen v0) jenis series arsip retensijangkawaktusimpan jangka waktu haa keterangan lo. aktif ssssssssssss aa) data kependudukan, meliputi buku register, statistik kependudukan, bukti akte sertifikat sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali daerah perindustrian, pertambangan, bumi, agraria pertanahan, penanaman modal, pariwisata, permanen kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan. perizinan perizinan bidang sertifikasi bidang perekonomian perdagangan, koperasi dan ukm, selama masih berlaku tahun musnah, kecuali pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, bumi, agraria pertanahan, penanaman produk intern daerah modal,pariwisata, kehutanan, penekanan,peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan. permanen perencanaan dan program perencanaan meliputi perdagangan, koperasi dan ukm, pertanian, perkebunan, perindustrian, tahun tahun dinilai kembali impor tahun tahun musnah pergudangan meliputi persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan selain usaha tahun tahun musnah pelaporan tahun tahun musnah, kecuali laporan v0) jenis series arsip keterangan lo. aktif apa yao selama masih berlaku tahun permanen perkreditan dan sdm koperasi dan ukm. pelaporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus permanen pertanian perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan tahun tahun dinilai kembaliahun tahun musnahkemampuan selama masih berlaku tahun permanepelaporan. bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi bimas, iman, '"ms. selama bantuan berlangsung tahun dinilai kembali pelindungan tanaman meliputi jenis hama, cara pencegahan penanggulangan, monitoring tahun tahun dinilai kembali dan evaluasi. data pertanian meliputi persawahan, peradangan, perkebunan, pencetakan sawah, sampai dengan diperbarui tahun permanen perluasan lahan dan pembukaan areal baru. vo\| jenis series arsip retensi jangkawaktu simpan jangka waktu amar keterangan lo. aktif rss . sasaclan pengujian selama masih bedak tahun permanen laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus (permanen) mbertanggungjawablin penebangan, larangan penebangan, pengusaha hutan dan peremajaan hutan selama izin masih berlaku tahun dinilai kembalitahun musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khusus perikanan perencanaan umum. program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring prasarana dan saran meliputi pengadaan, inventarisasi,pendistribusian, tahun tahun dinilai kembali pemeliharaan dan penghapusan. tahun tahun musnah alat tangkap tempat pelelangan ikan pembinaan dan penyuluhan perikanan. peningkatan produksi meliputi pemilihan bibit, cara pemeliharaan, jadwal panen, penentuan tahun tahun musnah lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat obatan. tahun tahun dinilai kembaliperaturan bupati karawang nomor tahun tentang jadwal retensi arsip keuangan pemerintah kabupaten karawang. memutuskanvo\| jenis series arsip retensi jangkawaktu simpan jangka waktu amar keterangan lo. aktif rss . maa wtae pencegahan tahun tahun musnah penanggulangan, monitoring dan evaluasi. standar dan sertifikasi mutu hasil perikanan selama masih berlaku tahun permanen pemasaran hash! produksi meliputi penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, tahun tahun dinilai kembali pemasaran antar pulau, pemasaran whun tahun dinilai kembalicc.tahun tahun musnah lokasi, teknologi tepat guna, pasta panen, percontohan dan obat obatan pembinaan dan penyuluhan perikanan tahun tahun musnahman meliputi jenis warna,pengawasan, tahun tahun dinilai kembali monitoring dan evaluasi. v0) jenis series arsip retensijangkawaktusimpan jangka waktu haa keterangan lo. aktif rss. aj)m', pemasaran dalam negeri, tahun tahun musnah pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri. usaha peternakan meliputi jenis usaha, lokasi den areal usaha. tahun tahun dinilai kembali pengawasan lalu lintas teman. tahun tahun musnah data dan slat:35k bidang peternakan.kebunan perencanaan umum,program,pembinaan,pengembangan,pengendalian monitoring. tahun tahun dinilai kembali sarana dan prasarana meliputi pengadaan,inventarisasi,pendistribusian, pemeliharaan dan tahun tahun dinilai kembali penghapusan. balailtempat pembibitan peralatan perkebunan peningkatan produksi meliputi pemilihan bibit, pemupukan, cara pemeliharaan, jadwal tanam, tahun tahun musnahnilaigegen, tahun tahun musnah pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri. usaha perkebunan milik rakyat meliputidperindusttahun tahun dinilai kembali pemeliharaanen teknologi tahun tahun musnah tepat guna. pembinaan dan penyuluhan industri rumah tangga tahun tahun musnah bantuan:cc. konsultan tenaga ahli sampai dengan diperbarui tahun permanenlindungan hasil industri, penentuan tahun tahun musnah harga dasar,.nilaiselama bumi berdiri tahun permanen organisasi dan tata kerja. kebijakan meliputi perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan selama masih bedak tahun musnah,kecuali produk intern anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi.selama masih belangsung tahun dinilai kembali dan hibahselama masih berdiri tahun dinilai kembali hasil pengawasan permodalan tahun tahun musnah data danperbankan pendidikselama masih berlaku tahun musnah, kecuali anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi produk intern atau daerah, permanen kepengurusan meliputi pernindahlanganan penjualan, pegadaian, hibah dan penghapusan v0) jenis series arsip keterangan lo. aktif ssssssssssswsws jaa).prasarana dan sarana pertambangan meliputi pengadaan inventarisasi, pendistribusian, tahun tahun dinilai kembali pemeliharaandan penghapusan peningkatan produksi meliputimhdsnah, kecuali produk prasarana dan sarana perhubungan meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, tahun tahun intern daerah, permanen pemeliharaan dan, penghapusan. dinilai kembaliv0) jenis series arsip keterangan lo. aktif apa yaoprasarana dan sarana pariwisata meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, tahun tahun interntdaerah, permanen pemeliharaan dan penghapusan. dinilai kembali9g. benda benda purbakala peningkatan pariwisata meliputi promos'snah bantuan bidang pariwisata. selama bantuan berlangsung tahun dinilai kembali dtenaga kerja kebijakan meliputi perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, selama masih berlaku tahun musnah,kecuali produk intern pengendalian, evaluasi dan monitoring. atau daerah, permanen prasarana dan serena meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan selama masih digunakan tahun dinilai kembali penghapusan. balai latihan kerja perlengkapan latihan kerja vo\| jenis series arsip retensi jangkawaktu simpan jangka waktu amar keterangan lo. aktif irwanselama masih berlaku tahun permanen ketrampilan keamanan dan ketertiban meliputi keselamatan kerja, kebersihan lingkungan tahun tahun dinilai kembali kerja, perselisihan perburuhan. tahun tahun musnah pengawasan bidang tenaga kerja.nanaman modal kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian,pengembangan, selama masih berlaku tahun musnah,kecuali produk intern atau daerah, permanen engan diperbarui tahun dinilai kembali pengawasan dibidang penanaman modal tahun tahun musnah laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khususasarana dan sarana meteorologi selama peralatan masih tahun dinilai kembali beroperasi prakiraan ramalan bidang meteorologi meliputi ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, sampai dengan diperbarui tahun musnah angin topan, dan gerhana bulan mataharinas. wawan aam pertanahan kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian,pengembangan dan tahun tahun musnah, kecuali produk evaluasi tata guna tanah dan pemetaan tanah tahun tahun item daerah, permanen landreform tahun tahun permanen pengurusan dan penguasaan flak atas tanah, meliputi surat pernyataan atas hak, atas tahun tahun permanen kepe militan tanah, akte jual bell, sertifikat dan transaksi lainnyatamnum tab ruang kota putra), meliputi master plan, block plan, dan detail plan.v0) jenis series arsip retensijangkawaktusimpan jangka waktu haa keterangan lo. aktif apa yao(ir: pengaduan, hasil pemeriksaan peninjauan, pembebasan, tahun tahun dinilai kembali pembatalan dan pelaksanaan pembongkaran. tata kota perkotaan kebijakan pembangunan meliputi penempatan,pemeliharaan,perbaikan dan peningkatan selama masih berlaku tahun musnah kecuali produk daerah perkotaanasa. aan pemborong kontraktor.antu acara serah terima pekerjaan duwat perintah kerja, kontrak kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan, bantulaporan tahun tahun dinilai kembalitahun vital) tahun permanen rencana bangunakeboleselama bangunan berdiri tahun permanen gas eksplosif usulan gambar yang ditolak tahun musnah hasil penelitian bangunan yang.dilakukan oleh seseorang kelompok selama masih bedak tahun dinilaiize, aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali bahan penutup atap, alat penggantung dan pengunci. musnah, kecuali laporan laporan tahun tahue sampai dengan diperbarui tahun dinilai kembali kebolehannya. peta bangunan selama bangunan berdiri tahun permanenunit pengolah adalah unit kerja yang ada lingkungan instansi pemerintah kabupaten karawang sebagai pencipta dan pengguna arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.karawang. bab maksud dan tujuan maksud dansubstantif dan fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian berdasarkan nilai kegunaannya. bab iii ruang lingkupmemuat jenis arsip substantif terdiri dari arsip pemerintahan, arsip politik, arsip keamanan dan ketertiban, arsip kesejahteraan, arsip perekonomian, arsip pekerjaan umum dan ketenagaan, dan arsip pengawasan, jenis arsip fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian terdiri dari arsip perencanaan, arsip hukum, arsip organisasi dan ketetatalaksanaan, arsip kearsipan, arsip ketatausahaan dan kerumahtanggaan, arsip hubungan masyarakat, arsip penelitian, pengkajian dan pengembangan, arsip pendidikan dan pelatihan, arsip perpustakaan, arsip teknologoinformasi dan komunikasi, dan arsip pengawas dan fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian. retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip substantif dan fasilitasi non keuangan dan nonv0) jenis series arsip keterangan lo. aktif rss. aa).data bahan bangunan antara lain tanah, batu, aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, sampai dengan diperbarui tahun permanendak tahun musnah,kecuali dan pengawasan tenaga kelistrikan produk intern atau air daerah, permanen diesel dan listrik c. listrik masuk desapengairan pembangunan pengairan antara lain: bangunan pengairan waduk, bendungan,bangunan selama bangunan berdiri tahun permanen pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah. pemeliharaan dan renovasi antara lain: bangunan pengairan waduk, bendungan,bangunan tahunvital) tahun permanen pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air p3a) meliputidair minum tahun tahun dinilai kembalipeningkatan bangunan. penyediaan fasilitas aim propinsi jalan protokol jalan nagandata dan statistik jalan sampai dengan diperbarui tahun jalannya, yang lain dinilai permanen evaluasi pemanfaatan dan keandalan jalan tahun tahun permanen laporan tahun tahun musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khususpropinsi cc. jembatan protokol jembatan nagari dan perkebunan pemeliharaan jembatan sementara gantung, jemtion tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong gorong dan tanggul parit. v0) jenis series arsip retensijangkawaktusimpan jangka waktu haa keterangan lo. aktif apa, pengawasan jembatan tahun tahun permanen sesuai kelas data dan statistik jembatan sampai diperbarui tahun jabatannya, yang lain dinilai evaluasi pemanfaatan dan keandalan jembatan tahun tahun kembali laporan tahun tahun musnah musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khususel, studi tahun tahun dinilai kembalpenetapan tahun tahun dinilai kembali.man tahun tahun permanelimbah tahun tahun dinilai kembali industri dan kebisingan. pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan pembinaan dan pelestarian tahun tahun permaneselama masih berlaku tahun dinilai kembali termasuk permohonanevaluasi dan rkl dan rpl data dan statistik sampai dengan diperbarui tahun permanen laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan plt. bupati karawang, agustus ttd celtica nurrachadianaenis arsip substantif dan fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian jenis arsipdan lingkungan hidup. jenis arsip fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian meliputi perencanaan, hukum, cc.j . teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan. bab: tahun tanggal agustusbeen aan sja mmalain) sampai dengan penetapan lambang penetapan penggunaan lambang cc. keputusan mengenai lambang pada logo, pataka, bentuk dinas, lembaga.sengketa batas wilayah dan penyelesaiannya.. selama berlaku tahun permanen pemindahan pusat pemerintahan. tahun setelah disahkan tahun permanen penggantian nama kabupaten.pencalonan, penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian bupati dan wakil bupati. sampai habis me(lan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural daerah sampai habis masa jabatan tahun permanenesa jabatan tahun dinilai kembali rapat kerja maker) bupati, camat kepala desa lurah, musyawarah pimpinan daerah musica) tahun tahun permanen rapat koordinat teknis lainnya tahun tahun permanen penyerahan urusan pelimpahan wewenang selama masih berlaku tahun dinilai kembali jawaban tahun permanen pembinaan dan pengawasan alas pemerintahan kabupaten tahun tahun permanen pembentukan lembaga perangkat adat selama berlaku tahun musnah permanen vo\| jenis series arsip keterangan \|. aktif apapemberlakuan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan tahun tahun permanen masi! evaluasi keadaan ipoleksosbud doktrin pembinaan pengawasan kebangsaan tahun tahun permaneanggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) selama masih berlaku tahun permanen program kerja dan operasional kegiatan partai politik selama masih berlaku tahun permanen musyawarah nasional selama masih berlaku tahun dinilai kembali musyawarah daerah partai politik tahun tahun permanen laporan kegiatan parpol tahun tahun permanen struktur organis parpol tahun tahun dinilai kembali daftar susunan pengurus parpol selama masih berlaku tahun permanen daftar anggota parpol yang menduduki kursi wakil dpr dprd dan dprd selama masih berlaku tahun permanen daftar anggota parpol selama periode jabatan tahun permanen daftar inventaris keuangan parpol dan bantuan keuangan dari pemerintah selama masih berlaku tahun permanen selebaran dan maklumat kebijaksanaan tahun tahun dinilai kembali pengkaderan parpol tahun tahun permanen agenda kerja aktivitas parpol tahun tahun dinilai kembali monitoring kegiatan parpol tahun tahun dinilai kembali tahun musnah partaiselama masih berlaku tahun permanen izin meninggalkan tempat alas pindah domisili bagi anggota organisasi terlarang tahun tahun permanen daftar mengenai keadaan partai organisasi terlarang selama masih berlaku tahun permanen laporan umum mengenai keadaan anggota partai organisasi terlarang sampai diperbarui tahun permanen tahun tahunss. wara organisasi kemasyarakatan profesi keputusan mengenai pendidik.. operasional kegiatankebijakan pemerintah ttahun musnah, kecuali ada fasilitasi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pemilu, sengketa kasus fasilitasi pelaksanaan perlu anggota legislatif fasilitasi pelaksanaan perlu kepala daerah daftar organisasi peserta persatu fasilitasi pendaftaran peddprd, tim kerja dan tahun tahun dinilai kembali perlengkapan dewan lainnya) tata tertib dprd selama berlakuras maa ii.en program kerja penanggulangan gangguan keamanan tahun tahun dinilai kembali pembinaan tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan selama berlaku tahun permanen keamanan perbatasan kabupaten tahun tahun permanen data pengawalan dan pengamanan aset tahun tahun permanen pengaduan masyarakat berhubungan dengan keamanan dan ketertiban tahun tahun dinilai kembali pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepadeselama masih berlaku tahun musnah pamong praja perizinan khusus bidang keamanan dan ketertiban umum, seperti keramaian. pedagang selama masih berlaku tahun musnah kaki lima, dan lain lainobat terlarang kenakalan remaja,kejahatan, tahun tahun musnah tomografi, perbuatan cabul dan tuna susila (pencegahan,penanggulangan,laporan). tahun tahun musnah kecelakaan lalu lintas darat laut sungai dan udara tahun setelah penanganan tahun dinilai kembali bencana alam meliputi tanah longsor, kekeringan, kebakaran. gempa bumi dan lain lain. kesejahteraan roduk pembangunan, desa kelurahan ketahanan masyarakat, pendayagunaan sumber dana masyarakat, intern daerah. pemukiman desa kelurahan dan prasarana pkk, ketahanan masyarakat desa kelurahan permanen pemukiman desa dan lain lain
salinan yan almbagian besaran dana desa setiap desa besaran dana desa setiap desa kabupaten sumedang tahun anggaranmbagian besaran dana desa untuk setiap desa kabupaten sumedang tahun anggaran dihitung dengan cara: ,25xterhadap kabupaten. rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total penduduk miskin desa terhadap kabupaten. rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa terhadap kabupaten. rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa terhadap kabupatenbesaran dana desa untuk setiap desa besaran dana desa untuk setiap desa kabupaten sumedangrincian dana desa setiap desa kabupaten sumedang tahun anggaran kode kode jumlah dana (ganjaresik \|. (cilengkrang lal \|. cikar selatan (cikareoutara l6el\|l \|wajo (mulyajaya (padanya supaya l10\| (surat lul\|l isukapura l183\| (tarikolot lia pamenang (isarimekar l16 (banjarsari kritik l18 isukamanah \|ipr nde \|. jerman darmajaya isukamenak (leuwihideung (isukaratu \|eik fusi \|eciprursuy jatibungur (cirunteung (karangpakuan (pualam bocor tegalsari \|ep aku tarunajaya 83e ira gon buanamekar \|. jem bruce \|. sukaraja \|. \|rasa nga \|. tamansari las\| saya mma diri las \|. isitumekar \|a6 (pajangan \|. \|lain tuna \|a8 isundamekar lal iui gayanya kode kode jumlah dana (ranjang \|s1\| (ci loan log loo jor lema morto0 icinangsi raja (mekarmulya (cikal (bengkayang (kaduwulung 6o\| (karangheuleut le1\| cibeber \|6e2\| jambi (jatimekar lea \|hayati les pemulihan lee malaka le7 sukatani les icicarimanah iconacrana conggeangkulon\| \|. (conggeangwetan\| cipamekar \|. (cibeureuyeuh \|. (jambu \|7a (babakanasem (padaasih \|76e\| ngk (karangrayung (catatan (berimbang 8o\| \|. semu bulan pasehkaler (ilegokkidul (ilegokkaler padanan (pasirreungit (haurkuning \|900o\|l ler depok \|. sanjaya (pamekarsari \|. (tanjung \|. surian isuriamukti (isuriamedal \|. (ranggasari \|9o\| gwa ngi \|. (harian (karangbungur \|. (mekarmukti \|. \|erra les \|. anagram l106\| \|. pemurung \|. (isekarwangi lao8g\| \|center eem kode kode jumlah dana \|panyindangan l110\| \|. (ditangkap nla \|. (cikurubuk lu8s\| \|. lerawrra l115\| \|. \|tanjungsari l116\| \|. (jatisari l117 \|. (margaluyu l118 \|. (kutamandiri \|. (marganya \|. (raharja l11\| \|. (jambu \|. (pasaran \|. \|gunungmanik \|. (kadakajaya l1es\| \|. jcinanjung \|. (genteng (banyuresmi \|. (tangerang (mekarsari l131\| \|. (isindangsari l182\| \|. suka rapi \|. (jeruk (pemulihan (haurgombong lembu \|maras \|. (cinanggerang (mekarbakti \|. ishikawa \|. \|extras laa \|. lema \|1a5\| \|. isindangpakuon \|. (tegalmanggung \|. isindulang \|. isindanggalih \|. igawa dba dba \|. cikahuripan l151\| \|. sukadana \|. (imangunarga \|. (hanjuang \|. (pasirnanjung \|hegarmanah \|. \|ei trust \|. bermacam \|. sayang \|16s0\| mekargalih l1s1\| \|. \|ein tamu lya \|. atimuktt (cis pur \|. (jatirogo \|. \|ere les lic6e\| terapung kode kode jumlah dana (cibubur (pangadegan l170\| \|. isukahayu jim (sukamaju (pemekaran (rancakalong liza (isukasirnarasa l175\| (cibubur l1i76e\| (pasirbru \|. (baginda \|. (pancar l180o\| \|. (ditengah list \|. \|wanasari l182\| \|. (sukajaya \|. (margamekar lisa\| \|. (diserang l185\| \|. (margalaksana li86\| \|. imekarrahayu l188\| (mayasari l189\| \|. (girimukti (mekarjaya (margamukti \|. (sirnamulya (kebonjati \|. (jatihurip \|. (jatimulya lag6\| irancamu (dayeuhluhur \|. (ei neng \|. isukaluyu \|. isukawening \|. \|tanjunghurip \|. (kondang icikonengkulon (cipanas (gunturmekar \|. (imulyamekar (banyuasin \|l210o\| (kertamekar l211\| (kertaharja \|l212\| \|. jec tru \|. \|tanjungmekar \|. \|tanjungmulya l215\| \|. oo011 ros l2x6\| larga \|. (wa rga uyu \|. ingkang \|. (kamal \|. (kertamukti \|. (tanjungwangi \|. isukamukti \|. sukatani tanjung medan kode kode jumlah dana aat jaa lup rprumkulon naru (nyambung tunam ngg \|core (ci bru plume tan (mandalaherang jun ferrmmun (serang \|l2s8s \|mayasari semua jeram acara (pantrarmara \|cipanpanwa jcisarak kebonkalapa tor gas \|pbarmawangi \|2s0o\| (barongan ' \|2s1\| jem ruang \|2s2\| buah, o \| \|ipr lrs \|25s4\| (karya eka ngi oo) \|2s7\| \|parapuan lass\| \|matahari \|2s9\| (ke bocah \|260o\| isaruryaya (\|kupangwangi isukamurya jciprlang o09 jamu lun (kasusnya barisan (cintanya o0s jcrpicuna \|270o\| (me narasi \|l27m.\| isukakersa (cimangaem (disapa \|27a jemaat (kapok \|276e\| lo012 (kapu bupati sumedang wakil, ttd eka setiawannyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa melalui camat dan perangkatnya, penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan data aset, kekayaan, sarana dan prasarana desa melalui camat dan perangkatnya, penyelengaraan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa melalui camat dan perangkatnya, penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi pemerintahan desa, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa bpd) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemerintahan desa, penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. bidang pemerintahan desaseksi bina aparatur pemerintah desabina aparatur pemerintah desa. seksi bina aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina aparatur pemerintahparatur pemerintah desa: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina aparatur pemerintah desa, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan bina aparatur pemerintah dan bpdpenetapan pedoman peran bpd dalam penyelenggaraan pemerintahanparatur pemerintah desa, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. seksi bina aset dan kekayaan desapengelolaanset dan kekayaan desa: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina aset dan kekayaan desa, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data aset dan kekayaan desa, melaksanakan penyusunan dan analisis data aset dan kekayaan desa, melaksanakan penyiapan bahan penetapan pengelolaan keuangan dan asetset dan kekayaan desa, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. seksi bina sarana dan prasarana desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana desa. seksi bina sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina sarana dan prasaranasarana dan prasarana desa: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina sarana dan prasarana desa, melaksanakan pengolahan dan penyusunan data kebutuhan sarana dan prasarana desa,: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan perbatasan desamekaran, penggabungan dan penghapusan desa, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan, melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengesahan dan pemberhentian pergantian antar waktu anggota bpd, j pd, melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan fasilitasi kerja sama pemerintahan antar desa dan kerja sama pemerintah desa dengan pihak ketiarana dan prasarana desa, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinyyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pembinaan kelembagaan perempuanelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan fungsi lain yang terkaitseksi bina kelembagaan perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perempuan. seksi bina kelembagaan perempuan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina kelembagkelembagaan perempuan: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina kelembagaan perempuan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan perempuan, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender, melaksanakan penyiapan bahan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan yang responsif gender, melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pug, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pug meliputi, melaksanakan penyiapan bahmelaksanakpenyiapan bahan fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan lembaga organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pug, il. melaksanakan penyiappenyiapan bahan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan kesetaraan gender kg) dan hak anak, melaksanakan penyiapan bahan penjabaran dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi gender yang merujuk pada kebijakan nasional, oo. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender, melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan pendataan sistem informasi gendekelembagaan perempuan, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. seksi bina pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dalam peningkatan sumber daya dan peningkatan hak hak perempuan. seksi bina pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina pemberdaypemberdayaan perempuan: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina pemberdayaan perempuan, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, melaksanakan penyiapan bahfasilitasi pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terhadapkoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaperempuan, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. seksi perlindungan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan perlindungan anak. seksi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksiperlindungan anak: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perlindungan anak, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak daerah, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian hak hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala daerah, melaksanakan penyiapan bahan sosialisasiiapan bahan koordinasi dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan terhadap anak, melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja, janak, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. paragraf bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencanabidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencankependudukan dan keluarga berencana mempunyai fungsi: penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, cc. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyelenggarnyelenggaraan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk wilayah kabupaten, penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyelenggarapenyelenggaraan penyiapan bahan pelayanan wilayah kabupaten, penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kesetaraan ber kb wilayah kabupaten, penyelenggaraan penyiapan bah, penyelenggaraan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh (pkb pkb): il. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencanapengolahan data kie), menggerakan dan pengolahan data. seksi bina advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, menggerakan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, menggerakan dan pengolahadvokasi, komunikasi, informasi, edukasi, menggerakan dan pengolahan data kie) kieb, melaksanakan penyiapan bahan advokasi bidang pengendalian penduduk dan bagi pemangku kepentingan kabupaten, j . melaksanakan penyiapan bahan kie bidang pengendalian penduduk danie, menggerakan dan pengolahan data, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana, bina remaja dan hak hak reproduksibina remaja dan hak hak reproduksi. seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana, bina remaja dan hak hak reproduksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana, bina remaja dan hak hak reprodujaminan pelayanan keluarga berencana, bina remaja dan hak hak reproduksi: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana kb), bina remaj, bina remaja dan hak hak reproduksi melaksanakan penyiapan bahan layanan distribusi alat dan obat kontrasepsi lakon) dari gudang lakon seluruh faskes (yang bekerja sama dengan ssn kesehatan dan teregistrasi bukan) cakupan wilayah kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan layanan dukungan menggerakan pelayanan seluruh cakupan wilayah kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh kb petugas lapangan (pkb pkb) seluruh tingkatan wilayah cakupan kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan remajarr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napaj . melaksanakan penyiapan bahan prototype program kesehatan reproduksi remaja kr), kesehatan reproduksi remaja krr) ketahanan dan pemberdayaan keluargail. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakatseksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakatpembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat:pengembangan pedoman pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan perkotaan imp) dalam program kb, melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pemberdayaan tenaga dan dukungan operasional imp, melaksanakan penyiapan bahan prototype program kb kesehatan reproduksi kr), kesehatan reproduksi remaja krr), ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas: j .memutuskan:pala dinas adalahpemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa,bidang pemerintahan desa,bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana,b, cc. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pemerintahan desa, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana:penyelenggarapemberdayaan perempuan, perlindungan, anak pengendalian penduduk dan keluarga berencanapemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa yang meliputi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi desa serta bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa. bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala bidang pemberdayaan dan kelembagaandan kelembagaan masyarakat desa mempunyai fungsi: penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa sebagai bahan program kerja badan, penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga masyarakat desa, cc. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pembangunan desa, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa, penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desaseksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan potensi desa. seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensiekonomi masyarakat dan potensi desa: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi desa, melaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensipotensi desa menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa p3md): menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin melalui usaha ekonomi desa ued), menyelenggarakan penyusunnyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, j . menyelenggarakan penyusunnyelenggarakan penyusunan bahnyelenggarakan penyusunmenyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan, menyelenggarakan bimbingan konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat desa, oo. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan potensi desa, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penguatan perekonomian masyarakat, badan usaha milik desa bumdes) dan pembangunan serta pengembangan pasaryiapan bahekonomi masyarakat dan potensi desa, melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desalembaga masyarakat desa. seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bina pemberdayaan lembagalembaga masyarakat desa: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desalembaga masyarakat desa, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pemberdayaan lembaga masyarakat, generasi muda dan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan peran kelembagaan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan serta lembaga ekonomi desa: melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan peranan lembaga kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan lembaga ekonomi desa, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, melaksanakan penyiappenyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakalembaga masyarakat desa, il. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. paragraf bidang pemerintahan desa bidang pemerintahan desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi administrasi pemerintahan desa, perumusan perbatasan desa, kerja sama antar desa serta badan permusyawaratan desa bpd). bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala bidang pemerintahan desa yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemerintahan desa mempunyai fungsi: penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemerintahan desa: perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, cc. penyelenggaraan pembinaan kecamatan bidang pemerintahan desaelitian dan pengembangan kabupaten lampung barat. kepala badan adalah kepala badan penelitian dan pengembelitian dan pengembangan, terdiri dari kepala badan, sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan perencanaan, sub bagian keuangan. bidang kajian iptek dan inovasi, membawahi sub bidang teknologi pertanian, sub bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan sub bidang teknologi dan inovasi. bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama, membawahi sub bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan, sub bidang kajian ekonomi dan keuangan, dan sub bidang kerjasama dan publikelitian dan pengembangan inovasielitian dan pengembangan inovasi daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan inovasi inovasiinovalitian dan pengembangan inovasielitian dan pengembangan inovasi daerah, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan hasil penelitian dan penerapan iptek inovasi, kajian ekonomi, keuangan, sosbud, pemerintahan dan kemasyarakatan, melakuemda kabupaten kota, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat, melakukanmerumuskmenyelenggarakan kerjasama jaringan penelitian dan pengembangan kabupaten lampung barat, menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan izin penelitian bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, inovasi, sosial, ekonomi, budaya dan kerjasamajian ilmu pengetahuan teknologi iptek) dan inovasi bidang kajian iptek dan inovasi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas bidang kajian iptek dan inovasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kajian iptek dan inovasi menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang kajian iptek dan inovasi, penyusunan rencana dan program kerja bidang kajian iptek dan inovasi, cc. pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kajian iptek dan inovasi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kajian iptek dan inovasi, untuk melaksanakan fungsi, kepala bidang kajian iptek dan inovasi mempunyai rincian tugas memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang kajian iptekiptek dan inovjian iptek dan inovasiiptek dan inovasi, menyelenggarakan penyusunan rencanadan pengkoordinirdanptekpertanian sub bidang teknologi pertanpertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, penyuluhan, kehutanan dan ketahanan pangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud sub bidang teknologi pertanian menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang teknologi pertanian, penyusunan rencana dan program kerja bidang teknologi pertanian, cc. pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang teknologi pertanian, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang teknologi pertanian, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang teknologi pertanianajian bidang teknologpertanian, menyusun perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek teknologi pertanipertanian, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian sub bidang teknologi pertanian, melaksanakan kajian bidang teknologi pertanian, memaksakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang, sumber daya alam dan lingkungan hidup sub bidang infrastruktur,yang meliputi infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan rencana dan program kerja bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan fungsi, kepala sub bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerjausun perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidupinfrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian sub bidang infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, melaksanakan kajian bidang ilmu pengetahuan dan teknolofrastruktur,dan inovasi sub bidang teknologi dan inodan inovasi yang meliputi teknologi tepat guna, teknologi terapan dan rekayasa engineering). untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sub bidang teknologi dan inovasi menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang teknologi dan inovasi, penyusunan rencana dan program kerja bidang teknologi dan inovasi, cc. pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang teknologi dan inovasi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang teknologi dan inovasi, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang teknologi dan inovasidan inovasdan inovasi, menyusun perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek inovasidan inovasi, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian sub bidang teknologi dan inovkajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama, penyusunan rencana dan program kerja bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasama mempunyai rincian tugas memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang kajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasamsosial, ekonomi, budaya dan kerjasamsosial, ekonomi, budaya dan kerjasama, menyelenggarakan penyusunan rencanagkoordinirlitbang kabupaten lampung baratkajian sosial, ekonomi, budaya dan kerjasamaosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan sub bidang sosial, budaya, kemasyarakatanosial, budaya dan kemasyarakatan dan pemerintahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan, penyusunan rencana dan program kerja bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan, cc. pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang sosial, budaya, kemasyarakatanosial, budaya, kemasyarakatan dsosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan, melaksanakan kajian bidang sosial dan ekonomi, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian sub bidang sosial, budaya, kemasyarakatanosial, budaya, kemasyarakatankonomi dan keuangan sub bidang ekonomiekonomi dan keuangan. untuk menyelenggarakan tugas, sub bidang ekonomi dan keuangan menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan keuangan, penyusunan rencana dan program kerja bidang ekonomi dan keuangan, cc. pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang ekonomi dan keuangan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan keuangan, untuk melaksanakan fungsi, kepala sub bidang ekonomi dan keuangan mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang ekonomi dkonomiekonomi dan keuangan, melaksanakan ekonomi dan keuangan daerah, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian sub bidang ekonomikonomirjasama dan publikasi sub bidang kerjasama dan publdan publikasi hasil penelitian. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang kerjasama dan publikasi mempunyai fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang kerjasama dan publikasi, penyusunan rencana dan program kerja bidang kerjasama dan publikasi, cc. pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kerjasama dan publikasi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kerjasama dan publikasi, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang kerjasama dan publikasi mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang kerjasama dan publikasi hasil penelitdan publikasi hasil penelitpublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan atau hasil penelitian dari lembaga lain, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian sub bidang kerjasama dan publrjasama dan publikasi hasil penelitdana bantuan pemilihan kepala desa serentak, perlu menetapkan peraturan bupati tentang dana bantubiaya pendukung lainnya antara lain biaya perjalanan dinas dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) meliputi: penyusunan dan penyampaian laporan panitia pemilihan kepada badan permusyawaratan desa mengenai calon kepala desa terpilih. penggunaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak pada tahap penetpenggunaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun(sebelas) orang dan paling banyak (lima belas) orang, dengan rumus: tamat dpt jumlah pana ottataah gajaseryamaa,, dan besaran honorarium panitia pemilihan dihitung dengan rumus: rp) rp) ketua (merangkap siaan sekretaris (merangkap sina nx4x ben anggota in) nx4x din desa keterangan jumlah seksi anggota. orang kali tahapan pemilihan kepala desa penggunaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun(dua koma lima keseratus) dpt). penggunaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahunsarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan digunakan untuk biaya sarana pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dipergunakan antara lain untuk: pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, dan biaya perjalanan dinas. dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun, biaya sewa tenda, meja, kursi, sound system, biaya pembuatan tempat pemungutan suara, dan biaya pengamanan tempat pemungutan suara. bab vii pertanggungjawaban panitia pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun kepada bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten trenggalek diketahui kepala desa dan camat dengan tembusan inspektorat paling lambat minggu keempat bulan desember tahun contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuanemilihan kepala desa serentak tahun pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan keuangan daerah kabupaten trenggalek, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten trenggalek, inspektoratlampiran peraturan bupati trenggalek nomor tahun tentang dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun contoh surat permohonan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun trenggalek, . kepada nomor yth. bupati trenggalek sifat melalui kepala desa. lamp (satu) berkas perihal permohonan dana bantuan panannnnnnnnnnnnnnnanannnnnn pemilihan kepala desa serentak kabupaten trenggalek tahun bersama ini disampaikan dengan hormat proposal permohonan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak kabupaten trenggalek tahun desa . kecamatan . kabupaten trenggalek hormat kami camat. .oooooooooo. panitia pemilihan kepala desa. ketua, nama jelas) nama jelas) tembusan: kepada yth. sdr. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sdr. kepala badan keuangan daerah contoh rencana kebutuhan biaya dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun kegiatan anononnsacacasananakane desa ancoosooo0o.oo. kecamatan ancoosooo0o.oo. tahun snnveneneeneenenc0dccom. no\| uraian volume rp.) satuan rp.) jumlah rp.) jumlah . terbilang anononnsacacasananakane mengetahui hormat kami camat. .oooooooooo. panitia pemilihan kepala desa . ketua, nama jelas) nama jelas) ketua bpd desa .ooooooooooooooo. nama jelas) contoh kwitansi nomor .cocoon oo. kwitansi telah terima dari bupati trenggalek jumlah uang annnenenennnsenenenanananananaaaasasasananananana untuk pembayaran belanja dana bantuan pemilihan kepala desa serentak kabupaten trenggalek tahun terbilang rp. senococococococecesesenennenenenananasananan trenggalek, . . kepala desa .ooooooooooooo. nama jelas) contoh pakta integritas yang bertanda tangan bawah ini, saya nama enenennanenennnnanenanananaanananana alamat snnennenennnnanennananaan anna anakan jabatan kepala desa . kecamatan . kabupaten trenggalek bertindak untuk dan atas nama panitia pemilihan kepala desa serentak desa. kecamatan. kabupaten trenggalek selaku penerima dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun anggaran dalam rangkapada apbd kabupaten trenggalekakan menggunakan dana bantuan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun anggaran sesuai dengan usulan proposal serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku:mengetahui hormat kami camat. panitia pemilihan kepala desa. ketua, ketua bpd desa .ee.ocorooooo nama jelas) bupati trenggalek, socio0oo0oo0oo0ooooocooooooo. ttd nama jelas) emil elestianto salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, anik suwardi nip):. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang dana bantubab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun dan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalahemilihan kepala desa serentak tahun bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pengalokasian besaran bantuan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. bab pengalokasian besaran bantuan bagian kesatu bentuk bantuan desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tahun diberikan dana bantuan keuangan khusus. bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bagian kedua tata cara pengalokasian dana bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa serentak tahun untuk setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: alokasi merata, sebesar rp. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah): alokasi proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah dpt, dengan perhitungan sebagai berikut: alokasi proporsional rp. (enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten trenggalek. desa penerima dan besaran dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun ditetapkan dalam keputusan bupati. bab penyaluran panitia pemilihan mengajukan permohonan pencairan dana bantuantrenggalek, kwitansi asli bermaterai rp. yang ditandatangani oleh kepala desa,copy rekening kas pemerintah desa yang dilegalisir oleh kepala desa, copy keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa atau penjabat kepala desa: copy keputusan kepala desa tentang pengangkatan bendahara desa,trenggalektrenggalek. badan keuangan daerah kabupaten trenggalek memproses pencairan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun dari rekening kas daerah rekening kas desa. pencairan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun dilakukan (satu) tahap. dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun wajib dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. bab penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan: persiapan, pencalonan, dan penetapan. tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) meliputiaftar pemilih sementara. penggunaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun pada tahap persitahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) meliputidan penetapan dpt untuk pelaksanaan pemilihan. penggunaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada meliputi: honorarium, biaya cetak surat suara, cc. biaya penggandaan, biaya alat tulis kantor: biaya makan minum rapat: dan
provinsi kalimantan nomor tahun pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan kampung tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha menimbang bahwa melaksanakan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan bupati nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampungalokasian desa setiap kabupaten penghitungan rincian desa setiapgadaan kampung berita daerah kabupaten nomorerita daerah kabupaten nomor peraturan nomor tentang pedoman alokasi kampung berita daerah kabupaten nomor sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan nomor tentang perubahan kedua atas peraturan nomor tentang pedoman alokasi kampung berita daerah kabupaten nomor peraturan nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung berita daerah kabupaten nomor menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan kampung tahun anggaran umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan adalah berau. daerah adalah kabupatendengan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakankampung, adalah rencana keuangan pemerintahan kampung. pedoman penyusunan kampung adalah pokok pokok kebijakan yang dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dalam penyusunan dan penetapan kampung. ruang pedoman penyusunan kampung anggaran meliputi: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan kampung dan kampung; prinsip penyusunan kampung; kebijakan penyusunan kampung; teknis penyusunan kampung; dan hal hal lainnya. uraian pedoman penyusunan kampung anggaran sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini. standarisasi dan kampung kegiatan fisik dibuat berdasarkan harga pokok kegiatan spk) bidang pu an yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan zonasi wilayah zona (perkotaan) teluk bayur, sambaliung dan tabur. zona pedalaman) kecamatan segar dan kelas zona iii pesisir) kecamatan buatan, takalar, talisman, putih dan biduk biduk. zona kepulauan kecamatan perawan. zona kepulauan kecamatan maratha. standarisasi harga dan standarisasi prasarana kerja keperluan pemerintah mengikuti standar yang ditetapkan oleh bupati. standarisasi dan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala kampung dengan peraturan kepala berdasarkan survei harga barang jasa setempat atau terdekat. peraturan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada difasilitasi dan dikoordinir oleh camat dan pendamping desa pendamping profesional. sebagaimana dimaksud pada dan menjadi pedoman dalam penyusunan standarisasi dan kampung. iiighazali tahun nomor lampiran nomor tahun pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan kampung tahun anggaran sinkronisasi kampung dan kampung undang undang nomor tentang desa menjadi landasan yuridis dan tonggak sejarah baru bagi pemerintah kampung dalam. perubahan mendasar terhadap pemerintahan kampung adalah rekognisi (pengakuan terhadap asal usul) kepada kampung sesuai undang undang nomor yang diimplementasikan melalui penyaluran kampung dari mulai pemerintah telah perhatian yang besar terhadap kampung, yaitu dengan memberikan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diatur dalam undang undang nomor yang diimplementasikan dalam terbitnyasebagai cermin perwujudan visi presiden periodedalam rangka perwujudan nawa cita cita yang mengamanatkan "membangun indonesia dari pinggiran" dengan memperkuat daerah daerah dan kampung dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. dalam konteks pemerintah daerah,menengah daerah yang memiliki tugas mewujudkan visi pembangunan daerah kabupaten yaitu bangun sejahtera, unggul berdaya mewujudkan visi pembangunan tersebut, telah ditetapkan (empat) misi kabupaten sebagai membangun dan meningkatkan dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi. menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. mencapai sasaran prioritas pembangunan kampung daerah, diperlukan hal hal sebagai sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan asal dan kewenangan lokal berskala kampung serta rencana kerja pemerintah kampung kampung). mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kampung dan pemerintah daerah, dalam pengelolaan kampung belanja diprioritaskan memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah kampung yang tertua dalam kampung dan kampung dan disesuaikan dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan kampung meliputi, tetapi tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang dan papan), pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar), lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. pembangunan kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunaninkronisasi program dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan dalam kampung dibahas dan disepakati bersama antara kepala kampung dengan permusyawaratan kampung dan benar benar mengacu kepada dokumen rencana pembangunan menengah kampung rppung) yang sudah ditetapkan bersama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kampung musrenbang kampung). mencapai optimalisasi tujuan pembangunan kampung tersebut, salah upaya yang adalah sinkronisasi program dan kegiatan, yaitu perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan kampung dengan program dan kegiatan kabupatenong sebagaimana tertuang dalam kampung yang dijabarkan dalam melalui kabupaten dan kabupatendalam penyusunan rancangan apb kampungkinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kampung benar benar memberikan hasil yang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. terkait dengan sumber pendapatan kampung, alokasi kampung adk) telah ketujuh. sesuai dengan misi pembangunan kabupaten pembangunan dan peningkatan dan prasarana publik yang berkualitas, peningkatan perekonomian masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dalam penyusunan kampung pemerintah kampung memperhatikan infrastruktur dasar masing masing yang menjadi tanggungjawabnya, dilaksanakan dan mencukupi pendanaannya. pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar kampung yang mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti kampung gang, feminisasi jalan gang, rabat beton, parit, gorong gorong dan jembatan, tani dan sebagainya menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan penyusunan penggunaan dalam kampung mendukung misi keduaartinya pemerintah kampung dalam rencana kerja pemerintah kampung kampung mulai pemprograman peningkatan kemampuan ekonomi dan peluang masyarakat dengan berbasis potensi lokal. selain itu merealisasikan program kegiatan prioritas unggulan dari bupati wakil terpilih sedangkan kampung apbn telah memasuki kelima, dengan prioritas penggunaan diutamakan mendanai program kegiatan bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. penggunaan prioritas tersebut telah ditetapkan melalui peraturan menteri desa dan transmigrasi nomor tentang penetapan prioritas penggunaan desa program atau kegiatan selain pada bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti adk, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli kampung. pengelolaan adk, kampung apbn, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung. dengan terbitnya peraturan menteri dalam negeri nomor tentang pengelolaan keuangan desa terjadi pula perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan kampung. pengelolaan keuangan kampung baik yang bersumber dari kampung apbn, adk, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli kampung dalam kampung berpedoman pada ketentuan peraturan bupati nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung, serta peraturan pelaksanaan lainnya. prinsip penyusunan apb kampung kampung merupakan rencana keuangan pemerintahan kampungpengelolaan keuangan kampunyusunan kampung didasarkan pada prinsip sebagai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung; transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran yaituefisien; akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara terhadap hasil yang dicapai dan partisipatiftepat yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. tidak bertentangan dengan kepentingan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya. iii. penyusunan apb kampung dalam penyusunan kampung pemerintahan kampung senantiasa mempedomani ketentuan lain: peraturan menteri dalam negeri nomor tentang pengelolaan keuangan desa.raturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengalokasian desa setiap kabupaten kota dan penghitungan rincian desa setiap desa.peraturan bupati nomor tentang pedoman alokasi kampung, diubah terakhir dengan peraturan bupati nomor peraturan bupati nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung. peraturan bupati nomor tentang alokasi kampung se kabupaten anggaran peraturan bupati nomor tentang alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kampung kabupaten anggaran peraturan bupati nomor tentang pembagian dan penetapan rincian kampung setiap kampung kabupaten anggaran keputusan bupatiperaturan bupati tentang harga pokok kegiatan spk) bidang pu an kabupaten pengadaan barang dan kampung berdasarkan peraturan kepala kampung dengan berpedoman pada. standar harga barang dan tersebut merupakan standar tertinggi dan dalam belanja kampung tidak mengikuti standar tersebut, tetapi pemerintah kampung dalam membelanjakan kampung mengikuti harga terendah yang berlaku kampung sesuai ketentuan. pokok pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kampung dalam penyusunan kampung anggaran terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung adalah sebagai pendapatan kampung yang dianggarkan dalam kampung anggarpendapatan asli kampung pak) rangka meningkatkan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung, penerimaan kampung dari pendapatan asli kampung yang terdiri dari: hasil kampung, hasil aset kampung, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli kampung lain. supaya dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung pada pos pendapatan kampung. sesuai dengan peraturan nomor tentang pedoman pengelolaan aset kampung, pemerintah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli kampung yang selama ini belum terprogramkan secara maksimal seperti hasil kampung, hasil aset kampung, swadaya, partisipasi dan gotong royong, lain pendapatan asli kampung lain. sehingga secara bertahap prosentase pendapatan kampung dari pak semakin meningkat dibanding dengan pendapatan kampung dari kampung apbn, adk, bagi hasil pajak dan retribusi dan keuangan lainnya. satu sumber pendapatan asli kampung yang selama ini belum secara maksimal tergali adalah hasil kampung melalui sumber milik (bum kampung) dan hasil aset kampung berupa pengelolaan kampung. itu diharapkan pemerintah dalam anggaran dapat mengalokasikan anggaran pembentukan pendirian sesuai dengan potensi masing masing kampung serta menyediakan kampung. dalam merencanakan target penerimaan dari pendapatan asli kampungdan realisasi penerimaan pak sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait dalam penggalian potensi pak yang selama ini mendapat perhatian dari pemerintah kampung. pemerintah kampung aktif meningkatkan daya saing kampung menuju kemandirian kampung dengan mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli kampung. upaya pengelolaan dan peningkatan pak pada agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat; berdasarkanebutkan bahwa kampung dilarang melakukan pungutan atas layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat kampung". layanan administrasi tersebut meliputi: surat pengantar; surat rekomendasi; dan surat keterangan. pemerintah kampung agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan kampung yang melanggar ketentuan. peraturan nomor tenang pedoman pungutan kampung merupakan dasar bagi pemerintah membuat peraturan kampung tentang pungutan kampung sesuai dengan kewenangan kampung. sebagai sumber pendapatan asli kampung, pengelolaan aset kampung merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah kampung.atakan bahwa kampung berwenang melakukan pungutan atas seperti pemandian wisata kampung, pasar kampung, tambatan perahu, pelelangan seperti hasil bangunan kampung, hasil obyek rekreasi kampung dan lain lain. pengelolaan aset kampung sebagaimana tersebut point diatas ditetapkan dalam peraturan kampung dengan mengacu pada ketentuan peraturan bupati nomor selain itu kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari bersama antara pemerintah kampung dengan masyarakat kampung. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. pengelolaan kampung apbn merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung. kampung apbn merupakan salah satu pendapatan kampung yang dianggarkan dalam kampung dalam kelompok transfer. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau dikenal kampung adalah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampungkampung secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan. desa yang bersumber dari apbn sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden nomor tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pada lampiran rincian desa menurut kabupaten kota. desa yang bersumber dari apbn sebagaimana dimaksud point diatas tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten anggaran pada pos keuangan kepada pemerintah kampung. kampung dari apbn sebesar rp. (seratus sembilan milyar sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diperuntukkan (seratus) kampung se kab. sedangkan prioritas penggunaan kampung apbn berpedoman pada peraturan menteri desalaksanaan kegiatan pembangunan kampung yang bersumber dari kampung paling sedikit (tiga persen) digunakan membayar masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja kampung dan memberdayakan masyarakat kampung. pelaksanaan pekerjaan melalui swakelola oleh pelaksana kegiatan tpk) dengan skema padat karya tunai sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah kampung yang partisipatif. ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kampung diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata pengalokasian desa setiap kabupaten kota dan penghitungan rincian desa setiap desa. pembagian dan penetapan kampung dari apbn setiap kampung se kabupaten sebagaimana dimaksud point selanjutnya ditetapkan dengan peraturan nomor tentang tata penghitungan, pembagian, penetapan rincian kampung setiap kampung se kabupaten berau anggaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dana bagi hasil pajak daerah pengelolaan bagi pajakpajak daerah yang dibagi kepada kampung se kabupaten sebagaimana tercantum dalam belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kampung kode rekening sebesar rp. [enam milyar rupiah). pembagian dan penetapan bagi hasil pajakanggaran bagi hasil pajak daerah tersebut diatas dalam pos pendapatan kampung kelompok transfer dalam kampungpajak daerah digunakan pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik,erah tidak diperbolehkan operasional pemerintah dan dana bagi hasil retribusi daerah pengelolaan bagi hasil retribusiretribusi daerah yang dibagi kepada kampung se kabupaten sebagaimana tercantum dalam belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kampung kode rekening sebesar rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah). pembagian dan penetapan bagi hasil retribusiberau anggaran bagi hasil retribusi daerahretribusi daerah digunakan pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publikretribusi daerah tidak diperbolehkan operasional pemerintah dan alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. pengelolaan alokasi kampung adk)alokasi kampung adk) yang dibagi kepada kampung se kabupaten sebagaimana tercantum dalam dpa keuangan kepada pemerintah kampung kode rekening sebesar rp. (seratus enam puluh satu milyar rupiah). pembagian dan penetapan alokasi kampung setiap kampung se kabupaten sebagaimana dimaksud point ditetapkan dengan peraturan nomor tentang alokasi kampung se kabupaten anggaran alokasi kampung adk)alokasi kampung adk) mulai tahap perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada peraturan nomor tentang pedoman alokasi kampung dan peraturan pengelolaan keuangan kampung, sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan bupati nomor penggunaan alokasi kampung pembiayaan bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembayaran penghasilan tetap aparatur pemerintah kampung, tunjangan aparatur pemerintah kampung, tunjangan insentif serta biaya operasional pemerintah kampung, lembaga dan ketentuan lebih lanjut tentang alokasi kampung diatur dalam peraturan ini. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. keuangan dari provinsi kalimantan keuangan dari pemerintah provinsi kalimantan secara langsung dalam bentuk kepada setiap kampung kabupaten baik keuangan yang bersifat keuangan yangsampai saat belum ada berdasarkan penetapan gubernur. tetapi bilamana kampung mendapat bantuan keuangan yang bersifat atau dalam bentuk barang dari pemerintah provinsi kalimantan timur, dalam pos penerimaan keuangan dari provinsi disertai dengan penjelasan keterangan. pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi keuangan dari pemerintah provinsi kalimantan diatur oleh gubernur. terdapat keuangan dari pemerintah provinsi, pengelolaan keuangan dari pemerintah provinsi kalimantan tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung. keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten keuangan dari pemerintah kabupaten secara langsung dalam bentuk kepada setiap kampung kabupaten yaitu keuangankeuangan tersebut dalam bentuk operasional setiap kampung rp. (lima belas juta rupiah) atau total pagu anggaran sebesar rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah). keuangan tersebut diatas dalam pos pendapatan kampung kelompok transfer kode keuangan dari pemerintah kabupaten dalam kampung bagi kampung yang menerima bantuan keuangan barang dari pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan keuangan kampung semua dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang, agar tetap dalam kampung dan diberi penjelasan keterangan; pengelolaan keuangan dari pemerintah kabupaten merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung. sedangkan perencanaan, penggunaan, ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh bupati. pendapatan lain lain pendapatan lain lain adalah pendapatan kampung yang berasal antara lainpendapatan dari angsuran cicilan penjualan aset kampung; dan pendapatan lain kampung yang kampung mendapat hibah dan sumbangan dalam bentuk uang barang dari pemerintah, provinsi, kabupaten pihak ketiga, dalam pos pendapatan lain lain disertai dengan penjelasan keterangan; pengelolaan hibah dan sumbangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten pihak ketiga merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung; kampung menerima pendapatan kampung yang sebagaimana dimaksud point diatas, dalam kampung pada pos pendapatan lain lain. pengelolaan pendapatan lai lain merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampunganggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung. belanja kampung dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditetapkan dengan peraturan kampung dengan berpedomyaitu kewenangan berdasarkan asal dan kewenangan lokal kampung. ketentupemerintah kampung menetapkan peraturan kampung kampung tentang daftar kewenangan kampung berdasarkan asal dan kewenangan lokal berskala kampung. belanja kampung dengan pendekatan kinerja,kampung anggaran agar pemerintah kampung berupaya menetapkan target capaian. penyusunan belanja kampungyang ditetapkan dalam keputusanbelanja kampung dalam kampung dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan kampung yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah kampung rkp kampung) yang dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung; pelaksanaan pembangunan kampunglebih lanjut terkait pengelompokan belanja sebagaimana dimaksud point berpedoman pada peraturan nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung beserta laporannya. belanja dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud point terdiri atas pegawai modal; dan terduga. belanja pegawai. belanja pegawai merupakan belanja gaji penghasilan tetap dan atau tunjangan yang diberikan kepada kepala kampung, perangkat kampung, penerimaan lain, dan pembayaran kesehatan dan sosial dan tunjangan bagi permusyawaratan kampung dan insentif bagi ketua sebagaimana yang berlaku belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung kegiatan pembayaran penghasilan tetap. belanja pegawai pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan. standarisasi penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala kampung dan aparat kampung, tunjangan ketua wakil ketua sekretaris anggota permusyawaratan kampung bpk) dan insentif ketua berpedoman dalam lampiran peraturan ini. bagi aparat pemerintah kampung kepala kampung dan perangkat kampung, beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan kampung dan memperoleh persetujuan tunjangan lain tersebut bersumber dari pendapatan asli kampung pak) yang tertuang dalam kampung. berdasarkan kampung serta hasil evaluasi pelaksanaan bahwa keterbatasan dan sumber daya aparatur pemerintah kampung, menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. itu kampung dapat mengalokasikan anggaran staf pengelola administrasi kampung dan petugas pelayan pemerintah kampung yang benar benar bekerja dan berperan dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan baik dalam rangkastaf pengelola administrasi kampung dan petugas pelayan pemerintah kampung sebagaimana tersebut diatas diangkat dengan keputusan kepala kampung setiap tahun anggaran. staf pengelola administrasi kampung dibatasi (satu) orang setiap kampung, dengan honorarium sebesar rp. (dua juta rupiah) per bulan, dan petugas pelayan pemerintah kampung (apabila ada) dengan honorarium sebesar rp. (satu jut dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. pelayan kantor ditiadakan setelah organisasi dan kerja pemerintah kampung berdasarkan perda nomor tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung dan peraturan pelaksanaannya diberlakukan kampung. penganggaran honorarium bagi kepala kampung dan perangkat kampung selain penghasilan tetapkampung dan perangkat kampungkampung baik dalambagi aparat pemerintah kampung yang melaksanakan tugas tambahan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan kampung dapat diberikan penghasilan lainnya yang atau tunjangan sebagai insentif sesuai ketentuan yang berlaku. pemberian honorarium bagi pengelolaan keuangan kampung yaitu pemegang pengelolaan keuangan kampung) dalam ini kepala kampung, koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kampung) dalam sekretaris kampung atau kepala urusan kepala seksi yang ditunjuk, bendahara kampung dalam kepala keuangan yang diangkat kepala kampung, honorarium pokja panitia tim yang dibentuk kampung, sebagaimana tercantum dalam standarisasi honorarium pengelolaan keuangan kampung terlampir. honorarium bagi pengelola kegiatan tpk) sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor tentang pengadaan kampung adalah sebagai berikut i). belanja operasional pemerintah kampung dan tidak ada biaya operasional, belanja dan lainnya langsung dilaksanakan oleh pemerintah kampung dalam ini kepala kampung, sekretaris dan kampung, ii) dipergunakan belanja publik; operasional diberikan maksimal (tiga keseratus) dari nilai kegiatan paket pekerjaan tersebut, dan biaya operasional tersebut dalam rencana anggaran biaya rab) kegiatan paket pekerjaan dimaksud; iii) operasional sebagaimana tersebut diatas dipergunakan antara lain pembuatan gambar design honorarium, atk, rapat, operasional pendukung tugas dalam pengadaan mulaistandarisasi honorarium dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran. belanja belanja dan digunakan membiayai pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya dari (dua belas) bulan seperti alat tulis kantor, benda pos, bahan material, pemeliharaan, cetak penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, dan pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, belanja dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan lain: upah kerja, honor, insentif rt, operasional pemerintah kampung, operasional pemerintah kampung dalam melaksanakan belanja dan berdasarkan peraturan kepala kampung berpedoman pada keputusan nomor tentang penetapan standarisasi harga dan standarisasi kerja keperluan pemerintah kabupaten anggaran dan ketentuan yang berlaku lainnya. apabila harga barang kampung lebih mahal tinggi dari harga yang ditetapkan dalam standarisasi harga barang pemerintah, kepala kampung menetapkan harga satuan barang tersebut berdasarkan hasil survei harga barang riil kampung tersebut. mekanisme pengadaan kampung yang bersumber dari kampung berpedoman pada peraturan nomor tentang pengadaan kampung. dalam menetapkan anggarananggaranpegawai dan volume pekerjaan dan beban kerja. dalam menetapkan anggaran pengadaan barang inventaris agarekonominya; pengadaan roda dinas pelayanan publik seperti ambulans kampung menunjang kampung siaga, pengangkatannya dalam program pemberdayaan masyarakat dan publik. dalam rangka memberikan kepastian terhadap status kepemilikan tanah kampung agar secara bertahap dianggarkan biaya pensertifikatan tanah kampung dan tanah tanah milik kampung lainnya; penganggaran belanja perjalanan dinas, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan dibatasi; perjalanan dinas disediakan mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan. perjalanan dinas bagi aparat pemerintah kampung diperkenankan berupa perjalanan dinas luar kampung; penganggaran belanja perjalanan dinas, agar diperinci mengenai tujuan perjalanan dinas kecamatan kabupaten daerah) atau aparat pemerintahan kampung yang melakukan perjalanan dinas dan perjalanan dinas dalam satu perjalanan dinas luar kabupaten atau luar daerah yang diperuntukkan selain aparat pemerintahan kampung diberikan kepada pimpinan ketua lembaga kemasyarakatan membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung; anggaran perjalanan dinas pimpinan ketua lembaga kemasyarakatan bersumber dari anggaran bantuan keuangan pada penunjang kegiatan dan atau operasional lembaga kemasyarakatan; dalam rangka efisiensi anggaran, perjalanan dinas luar daerah dibatasi jumlahnya dengan kegiatan yang selektif dan jelas dan tujuannya. sebelum melaksanakan perjalanan dinas melaporkan kepada camat dengan tembusan bupati standarisasi biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir. perintah tugas spt) ditanda tangani oleh kepala kampung bagi kepala kampung dan perangkat kampung. ketua bagi ketua wakil anggota dan ketua lembaga kemasyarakatan bagi lembaga kemasyarakatan. kepala kampung ketua ketua lembaga kemasyarakatan, berhalangan atau tidak berada tempat dan sebagainya, yang menanda tangani adalah hirarki jabatan sesuai dengan kepengurusan. perjalanan dinas spd) menggunakan kop kampung, mengingat perjalanan dinas yang dilaksanakan bersumber dari kampung yang dikelola langsung oleh pemerintah kampungdipelihara dan lebih diprioritaskan mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan; belanja pemeliharaan diperuntukkan agar standar pelayanan dan pakai dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan; penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas disediakan bagi kendaraan dinas jabatan operasional yang dimiliki;; sesuai surat menteri dalam negeri nomor tanggal mei tentang pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, bagi kepala kampung dan perangkat kampung dan lembaga kemasyarakatan dapat dianggarkan pelatihan dan atau bimbingan teknis aparatur pemerintah kampung. pelaksanaan berkoordinasi dengan kab. pelatihan bintik dimaksud mengoptimalkan aparatur yang telah mengikuti training trainer tot) pembina teknis pemerintah desa ppd) yang diselenggarakan kemendagri sebagai fasilitator dan menggunakan modul yang diterbitkan oleh dirjen pemdes kemendagri. rangka pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel, pemerintah kampung menganggarkan biaya bintik pelatihan sistem informasi keuangan kampung siskeudes). dalam ini dprk bekerjasama dengan kementrian dalam negeri pengawas keuangan dan pembangunan bpk) wilayah prov. kalimantan timur. mewujudkan visi misi setiap kampung supaya menganggarkan dalam kampung anggaran program kegiatan yang menjadi prioritas dan unggulan bupati wakil bupati program kegiatan, pagu anggaran biaya, standar dan lain lain sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. dalam kampung melaksanakan pemilihan permusyawaratan kampung pada anggaran dapat menganggarkan biaya penunjang pemilihan sampai dengan pelantikan terpilih paling banyak rp. dikalikan penduduk kampung. aa. kampung melaksanakan pengangkatan perangkat kampung pada tahun anggaran pemerintah kampung dapat menganggarkan biaya pengangkatan perangkat kampung disesuaikan dengan kebutuhan riil, seperti honor panitia, biaya rapat, honor penguji, akomodasi penguji, honor pembuatan soal materi ujian, pelantikan dll. bb. dalam kampung melaksanakan pemilihan kepala kampung serentak pada anggaran pemerintah kampung dapat menganggarkan biaya penunjang kegiatan pemilihan kepala kampung disesuaikan dengan kebutuhan riil, seperti untuk, biaya rapat, koordinasi dll, yang belum terprogram dalam kabupaten honor panitia, peralatan pendukung, pelantikan) cc. dalam kampung melaksanakan pemilihan kepala kampung antar (paw) pada anggaran pemerintah kampung dapat menganggarkan biaya pemilihan kept kampung disesuaikan dengan kebutuhan riil, seperti honor panitia, biaya rapat, kpprdnasi, surat pendukung pemilihan, pelantikan dll. belanja modal belanja modal digunakan membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian pengadaan barang bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan dalam kampung. pemeliharaan yang nilainya diatas rp. (lima rupiah) dalam belanja modal. penganggaran belanja modal terutama kegiatan bangunan fisik infrastruktur kecil kampung, menjadi prioritas dan mempunyai porsi lebih besar dibanding belanja pegawai dan belanja barang dan penganggaran tersebut dibuatkan rencana anggaran belanja rab) oleh pelaksana kegiatan tersendiri. sedangkan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan pelaksanaan belanja modal pengadaan barang mengacu pada ketentuan peraturan bupati nomor tentang tata pengadaan kampung dan ketentuan lainnya. penganggaran belanja modal tidak sebesar harga beli bangunan aset tetapi; dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung, pembangunan fisik supaya dibuatkan papan nama kegiatan" dipasang tempat yang memuat isi a.l nama kegiatan, lokasi, volume, biaya, sumber pelaksana kegiatan tpk, waktu pelaksanaan, perkiraan swadaya dll. bagi kampung yang memiliki pendapatan asli kampung sumber lain seperti bantuan pihak ketiga, selain dipergunakan tambahan penghasilan insentif kepala kampung dan perangkat kampung agar menganggarkan pembangunan infrastuktur kecil kampung dan peningkatan perekonomian masyarakat. mendukung pendataan yang kuat, tepat dan date, pemerintah kampung dapat menganggarkan layanan internet mendukung aplikasi program profil kampung termasuk modem internet mempublikasikan profil kampung sebagaimana diatur dalam peraturan menteri negeri nomor tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan. belanja terduga belanja terduga digunakan kegiatan yang berskala kampungcyaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak rangka penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak pemerintah dapat belanja yang belum tersedia anggarannya yaitutahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak dianggarkan dalam belanja tidak terduga.berjalan; ii. keperluan mendesak yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kampung masyarakat; dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, penganggaran pos ini agar tidak melebihi (dua koma lima perseus) dari total (tujuh puluh keseratus) alokasi kampung. sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada kampung perubahan berkenaan; dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terduga agar dibuat pernyataan dari kepala kampung tentang bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak kampung. kepala urusan kepala seksi yang membidangi membuat rencana anggaran belanja rab) disampaikan kepada kepala kampung setelah diverifikasi oleh sekretaris kampung. penggunaan anggaran tak tersangka bencana alam bencana social, keadaan darurat dan keadaan mendesak kampung dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui kepala kampung. pengelolaan kegiatan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak kampung berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan kampung. pembiayaan kampung penerimaan pembiayaan pemerintah kampung berupaya secara dalam penyerapan anggaran menghindari adanya lpa sisa lebih perhitungan anggaran). penyerapan pelaksanaan kampung diharapkan dapat membantu mendorong menggerakkan perekonomian kampung yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalulpa anggaran yang berada pada rekening dapat digunakan dalam kampung setelah disahkan menjadi peraturan kampung. lpa digunakan membiayai program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam kampung belum dapat dilaksanakan dikarenakan masalah seperti pencairan tahap tahap tahap apbn tahap bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang sudah memasuki akhir anggaran, pelaksanaan pekerjaan yang mepet dll. terjadi perubahan harga barang jasa yang tercantum dalam dalam penyusunan kegiatan lanjutan dapat disesuaikan dengan harga barang jasa yang berlaku berdasarkan standarisasi. lpa yang berasal dari efisiensi belanja dan belanja operasional pemerintahan kampung dan seperti belanja bahan pakai habis (atk), perjalanan dinas, kantor, perawatan kendaraan, dll, dalam kampung menambah biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adk belanja publik). sedangkan belanja modal dimana hasil kegiatan [output) belum tercapai, tetap dianggarkan dalam kampung mekanisme penggunaan lpa mengikuti mekanisme penyusunan kampung sebagai diatur dalam peraturan nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung. menetapkan lebih perhitungan anggaran anggaran sebelumnya lpa), agar disesuaikan dengan kebutuhan riil yang adacadangan, agar penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan peraturan tentang pembentukan cadangan. sedangkan penerimaan hasil bunga deviden dari cadangan dianggarkan pada kelompok pendapatan lain. dalam pelaksanaan kampung, pemerintah kampung berhitung secara cermat dan teliti menghindari defisit anggaran. pemerintah dilarang melakukan pinjaman kampung menutup defisit kampungampung. meskipun secara teoritis pemerintah kampung dapat menutup defisit anggaran, pemerintah kampung dapat melakukan pinjaman kampung, yang bersumber dari pemerintah kampung lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bank dan masyarakat (obligasi kampung). pengeluaran pembiayaan menghindari terjadinya pengembalian pokok pinjaman pada tertentu yang membebani keuangan kampung, agar pemerintah kampung disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan. penyertaan modal yang dianggarkan dalam kampung didasarkan pada peraturan kampung tentang penyertaan modal kampung, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam dibuatkan peraturan kampung tersendiri; menganggarkan biaya cadangan, pemerintah kampung menetapkan terlebih dahulu peraturan kampung tentang pembentukan cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana yang ditransfer rekening dana cadangan kampung; sumber dana cadangan; dan pelaksanaan anggaran dana cadangan. pembentukan cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan pengangkatannya tidak boleh melebihi tahun kepala kampung; iii. penyusunan apb kampung peraturan nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung merupakan implementasi dari permendagri nomor tentang pengelolaan keuangan desa, menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung anggaran yang berbeda dengan sebelumnya. sesuai dengan jadwal bahwa pengesahan kampung paling lambat akhir desember mengingat saat ini memasuki bulan desember pemerintah kampung mengambil langkah langkah konkrit percepatan penyusunan kampung sebagai panduan dalam kampung anggaran pemerintah kampung dan perlu memperhatikan hal hal teknis sebagai berikut: pemerintahan kampung dalam penyusunan kampung berpedoman pada pada ketentuan peraturan nomor tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung. sebagai bentuk tanggung pemerintahan kampung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal, agar pemerintah kampung beserta berkomitmen melaksanakan kampung mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pelaporan keuangan kampung mendekati tepat mengingat memasuki desember diminta kepada pemerintah kampung dan segera melaksanakan proses kampung, mulai dari penyusunan rancangan kampung, penyampaian kepada musyawarah dan kesepakatan sampai dengan evaluasi kampung oleh camat. rangka meningkatkan sinergitas antara pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan kampung, pemerintahan kampung dalam kampung secara materi perlu adanya mensinkronisasikan antara rencana kerja pemerintah kampung kampung) dengan rencana kerja pemerintah daerah rkd) yang dituangkan dalam rancangan apb kampung. sehinggadan kesejahteraan masyarakat kampung yang diimplementasikan dalam programewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung, pemerintahan kampung dalam kampung perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan menegah daerah) kabupaten rencana pembangunan menengah kampung). iv. hal hal lain dalam menyusun apb kampung pemerintah kampung dalam kampung anggaran selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan kampung, memperhatikan hal hal lain yang berkembang sesuai dengan kondisi riil sekala lokal kampung regional kabupaten, sebagai berikut: infrastruktur kampung dalam rangka percepatan pemenuhan infrastruktur dasar kampung, pemerintahan kampung pada anggaran agar langkah langkah, antara lain: mempertajam alokasi anggaran infrastruktur dasar kampung seperti pembukaan peningkatan alan kampung, kampung gorong gorong rabat beton, feminisasi jalan gang kampung pembuatan peningkatan tani drainase, parit, rabat beton sanitasi, perbaikan lingkungan dan pemukiman rehabilitasi dan prasarana publik milik kampung dan sebagainya. memperhatikan pembangunan infrastruktur kampung secara efesien dan selektif mungkin yang memberikan dampak terhadap upaya percepatan pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah sektor riil. administrasi pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan kampung, pemerintah kampung agar menganggarkan pengadaan administrasi kampung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tentang administrasi desa. administrasi kampung tersebut secara teratur dan berkelanjutan diisi serta dilaporkan secara berkala kepada camat dan cq. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung. penyediaan data yang tepat, dan date, pemerintah kampung membentuk pokja profil kampung sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tentang pedoman penyusunan pendayagunaan data profil desa kelurahan. pemerintah kampung mendorong dan mengefektifkan kerja pokja profil kampung dan melaporkan data profil kampung secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. memudahkan akses terhadap data profil kampung, pemerintah kampung dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui situs profil kampung berkoordinasi dengan pemberdayaan masyarakat dan kampung. tata kelola keuangan kampung yang baik memberdayakan seluruh potensi aparat kampung, lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan apb kampung kampung apbn, alokasi kampung, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bangunan keuangan kampung.ran perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporakampung secara cepat dan akurat, pemerintah kampung secara bertahap agar menyiapkan dukungan terhadap pengembangan implementasi sistem informasi keuangan kampung siskeudes); peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daypelatihan komputer, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian bidang pengelolaan keuangan kampung;kecamatan, pemerintah kabupaten kepada kampung; peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kampung melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standarkepala kampung, kepada kepala kampungdan bersama sama denganendapatan kampung. standarisasi penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung (bpk) dan insentif ketua rt, honorarium pengelola keuangan kampung, tim pengelola kegiatan (tpk), perjalanan dinas dan program kegiatan prioritas sesuai visi misi bupati berau standarisasi penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung, tunjangan dan ketua standar rp) ket kepala kampung penghasilan tetap tunjangan , orang bulan , orang bulan sekretaris kampung penghasilan tetap tunjangan , orang bulan , orang bulan non pns kepala penghasilan tetap tunjangan , orang bulan , orang bulan 13o tyv> otq kampung bpk) ketua wakil ketua sekretaris bidang anggota , orang bulan , orang bulan , orang bulan , orang bulan ketua , orang bulan staf pengelola administrasi kampung , orang bulan sesuai perlu pelaksanaan perda nomor tahun jumlah maksimal orang petugas pelayanan kantor , orang bulan sesuai perlu pelaksanaan perda nomor tahun pelayan kantor ditiadakan, kecuali sumber pembiayaan diluar dana transfer adk. sosial bagi kepala kampung dan perangkat kampung jabatan standar biaya rp) ket jaminan kesehatan bpjs kesehatan) bagi: kepala kampung perangkat kampung sekretaris kampung, kasi dan kaur) iuran sebesar (lima persen) dari siap tunjangan dengan ketentuan: (tiga persen) ditanggung adk, dan (dua persen) ditanggung peserta kepala kampung perangkat kampung) sesuai perpres tentang jaminan kesehatan jaminan kesehatan termasuk tanggungan yaitu suami istri dan orang anak sah. koordinasi dengan kesehatan. jaminan kecelakaan kerja jkk dan jaminan kematian jkm (bpjs ketenagakerjaan) bagi: kepala kampung perangkat kampung sekretaris kampung, kasi dan kaur) iuran dibebankan pada adk dengan ketentuan: kecelakaan tmpn'a i.tkk\ por (nol koma dua puluh empat persen), dan kematian jkm) sebesar (nol koma tiga persen) sesuai perpres jaminan ketenagakerjaan hanya kepala kampung dan perangkat kampung (tidak ada tanggungan). koordinasi dengan ketenagakerjaan. standarisasi honorarium pengelola keuangan kampung penanggungjawab pengelolaan keuangan kampung nilai pagu keterangan penanggungjawab pengelolaan keuangan kampung s d keterangan kepala kampung pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung pkwkk) orang bulan koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kampung pkk) orang bulan bendahara kampung orang bulan tim panitia yang dibentuk kampung ketua sekretaris anggota org kegiatan jumlah panitia disesuaikan kebutuhan pokja profil penanggungjawab org kegiatan kampung anggota ketua sesuai kondisi anggota dan anggota kebutuhan kampung. standarisasi pengelola kegiatan tpk) jenis pembiayaan jumlah keterangan operasional pemerintah kampung dan (adk) dikelola langsung oleh pemerintah kampung biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adk untuk publik)pajakretribusikampung apbn untuk penggunaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatstandarisasi perjalanan dinas biaya orang hari kepala kampung, ketua bpk perangkat kampung, bpk lembaga kemasyarakatan dalam wilayah kab. berau ibukota kecamatan tanjung rede, sambaliung, gunung tabur, teluk bayur penginapan uang harian jveodiiiaiaji penginapan uang harian luar kabupaten berau pi lr\ ro i j f* y warga harga riil d"i j.cl tl l sesuai standar keputusan bupati keputusan bupati v . nnn ou.uuu luar is.ctu. t>erau; kau. r>erau u z kl, vol lic k.c j.lu.cli 9d.n nnn oan nnn llilcll ulc lyc lili viiotto t will ^upaya 'i **x ksi dari aan tsanuara ;nn nnn ouu.uuu luar iva paten seru t x budaya nu, luar (biaya riil luar kaltim) kaltim) (biaya riil, luar (biaya riil, luar kabupaten dalam kabupaten dalam pro kaltim prov. kaltim kaltara) kaltara) keterangan perjalanan dinas tanjung rede ibukota kabupaten) kampung wilayah kecamatan tabur, sambaliung, teluk (satu) hari. sedangkan kecamatan kampung lain menyesuaikan dengan kebutuhan riil, paling (dua) hari (satu) malam. perjalanan dinas menghadiri kegiatan, disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut. perjalanan dinas dari kampung ibukota kecamatan selama (satu) hari, kecuali kecamatan segar kampung long ayan, long ayah, long laki, segar, makam. kecamatan kelas kampung long dukung, long keluh, long lamin, long play, long sulut, merayu, dahulu, pangan. kecamatan kampung teluk sumbang kecamatan pulau perawan kampung pesat kecamatan putih kampung disesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama (dua) hari (satu) malam. perjalanan dinas dari kampung kecamatan menghadiri kegiatan, hari disesuaikan dengan kegiatan tersebut. perjalanan dinas kampung paling tinggi mengikuti standar yang ditetapkan bupati sesuai keputusan bupati nomor tentang penetapan standarisasi perjalanan dinas keperluan pemerintah kabupaten anggaran kepala kampung ketua maksimal dipersamakan dengan eselon iv golongan sedangkan wakil ketua, sekretaris dan anggota perangkat kampung, dan ketua lembaga kemasyarakatan dipersamakan dengan perjalanan dinas golongan ii,i ptt non pegawai. sedangkan bantuan biaya perjalanan dinas pada masyarakat dan organisasi kelompok mengikuti standarisasi sebagaimana diatur dalam keputusan bupati nomor standarisasi program kegiatan prioritas sesuai visi misi bupati berau kegiatan standarisasi keterangan pembangunan pemberdayaan program s d per rt) s d ojt sesuai hasil musyawarah kampung yang tertuang dalam kampung. bentuk program kegiatan setiap (bukan uang kas). melibatkan partisipasi setempat. tidak tumpang tindih dengan program kegiatan dari sumber lainnya. pelaksana kegiatan dan ketua menjadi anggota tpk. pembangunan pemeliharaan ibadah masjid mushola gereja maksimal rp. bersifat stimulan per rumah ibadah. proposal usulan dari panitia sebelumnya. barang bahan bangunan. pengadaan melalui pemerintah kampung dan panitia menjadi anggota tpk. pelaksanaannya dikontrol pemerintah kampung. prioritas ibadah milik kampung dapat berurutan setiap sepanjang belum selesai dapat dimanfaatkan. sesuai kondisi keuangan kampung kematian bagi org dianggarkan dalam kampung. warga miskin bersifat perkiraan. permohonan dari ahli waris. kepada lembaga pendidikan tk paud tpa dan sejenisnya) yang dimiliki oleh pemerintah kampungemerintah kampungpendidikan, dan instansi terkait. honorarium tpa tidak boleh rangkap double dengan sumber dari kabupaten provinsi. tk paud tpa dengan murid lebih dari dianggarkan rp. , bulan. kepada lembaga pendidikan tk paud tpa dan sejenisnya) yang dimiliki oleh pihak yayasan (bukan milik pemerintah kampung)ihak yayasan (bukan milik kampung)dinas pendidikan, dan instansi terkait. honorarium tk paud tpa tidak boleh rangkap double dengan sumber dana dari kabupaten provinsi. tk paud tpa dengan murid lebih dari dianggarkan rp. , bulan. imam masjid gereja, penghulu, da'i org bulan berdasarkan kepala kampung penetapan imam masjid gereja, penghulu, da'i koordinasi dengan instansi berwenang. koordinasi kemenag, mui, bama. fakir miskin, jompo, stroke, cacat org bln ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung. ditetapkan oleh kepala kampung. koordinasi dengan dinas sosial dan instansi berwenang. tidak diberi santunan, tidak ada keluarga yang membantu garis kemiskinan paling bawah). sosial ekonomi. kesehatan bagi warga fakir miskin kartu sejahtera) kesehatan kelas iii tidak termasuk dalam kesehatan nasional dan kabupaten. koordinasi kesehatan terkait kampung atau kecamatan. koordinasi dengan balitbang, dinas sosial dan instansi terkait data fakir miskin. posyandu kader bulan insentif dibayarkan berdasarkan kehadiran kader pada saat kegiatan posyandu dianggarkan pemberian makanan tambahan pmt) bagi posyandu posyandu lansia. pmt posyandu posyandu rp. bayi (org) bulan 1v11 balita dan kampung. perpustakaan kampung bln diberikan kepada perpustakaan kampung. pengurus inti perpustakaan, maksimal orang. ditetapkan kepala kampung pembangunan infrastruktur kampung melalui alat berat pemda utd pupr) sesuai dengan rencana anggaran biaya) pembangunan infrastruktur kampung dan kepentingan diperbolehkan menyewa alat berat, dengan perhitungan standar kerja (bukan sistem borongan). menggunakan alat berat milik pemda, dianggarkan dan honor operator (tanpa sewa alat berat). biaya dan honor operator dikoordinasikan dengan utd pupr yang dibuktikan dengan berita acara kesepakatan. pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan swakelola dan mengutamakan sistem padat yang dibayarkan harian mingguan. standarisasi upah harian pada point ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung. penyertaan modal bum kampung maksimal rp. struktur bum kampung sesuai ketentuan perekam, kepala kampung dan ad art). > unit sana nan kegiatan bum kampung sudah jelas sesuai dengan potensi kampung. berdasarkan proposal rencana usaha oleh bum kampung kepada kampung. keterangan kriteria lembaga pendidikan tk tpa paud dan sejenis) sebagaimana dimaksud point dan adalah terdaftar sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku akte pendirian). memiliki tempat lokasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. memiliki kepengurusan yang jelas. pendukung sebagai lembaga pendidikan murid, pelajaran, belajar minimal (empat) hari minggu, kepengurusan pengelola dsb) efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, kampung tidak menambah mengangkat guru tk paud tpa baru dan sejenis dengan memaksimalkan tk paud tpa dan sejenis yang sudah aktif efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, kampung tidak mendirikan menambah jumlah lembaga pendidikan tk paud tpa dan sejenis dengan memaksimalkan lembaga pendidikan yang sudah ada. ditetapkan tanjung rede padatanggal
han mag russ bupati kubu raya provinsi kalimantan barat peraturan bupati kubu raya nomorgtahun tentang kode etikbu rayade etik pns adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pns dimajelis kehormatan kode etik pnskubu rayketentuan dalam peraturan ini berlaku juga bagi calon pns. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi pns dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini untuk:dasar pns (l) setiap pns wajib menjunjung tinggi nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. nilai dasar sebagaimana dimaksud padaiisebagai berikutakurat dand,meliputi: jujur, terbuka danantaranya. bab majelis kode etik untuk menegakkan kode etik, dibentuk majelis kode etik dan paling banyak (tujuh) orang anggota. keanggotaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kepala skpd, atasan langsung, pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada skpd, pejabat yang membidangi manajemen kepegawaian dan unsur pengawasan. pembentukan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada bersifat temporer dan ditetapkan dengan keputusan bupati. jabatan dan atau pangkat anggota majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pns yang diperiksa dan: melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik, menyampaikan hasil pemeriksaan dalam bentuk keputusan majelis kode etik kepada pejabat yang berwenang, dan menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan kepada bupati melalui sekretaris daerah. majelis kode etik dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk: memanggil dan memeriksa pns yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, menerima atau menolak bukti atau saksi yang diajukan oleh pns yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, memanggil dan memeriksa pihak lain yang terkait dengan pelanggaran kode etik yang sedang diperiksa, memutuskan menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan, memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pns yang melakukan pelanggaran kode etik, dan merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pns yang tidak memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik. bab tata cara untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang kode etik. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan. apabila pada tanggal pemeriksaan yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat (tujuh) hari sejakjelis kode etik tetap melanjutkan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada pns yang diperiksa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. dalam upaya pembelaan sebagaimana dimaksud pada pns yang diperiksa diberi hak untuk menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi. majelis kode etik dapat menerima atau menolak bukti dan saksi yang diajukan oleh pns yang diperiksa. apabila diperlukan, majelis kode etik dapat memanggil dan meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik. sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup oleh majelis kode etik. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta ditandatangani oleh seluruh anggota majelis kode etik yang hadir dan pns dan atau pihak yang diperiksa. sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dinyatakan sah apabila dihadiri oleh (dua per tiga) anggota majelis kode etik. majelis kode etik wajib membuat keputusan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksa dan tidak dapat diajukan keberatan. keputusan dan rekomendasi majelis kode etik wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memproses sanksi moral dan atau sanksi administratif kepada pns yang melanggar kode etik. penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (empat belas) hari setelah ditetapkannya keputusan majelis kode etik. pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti keputusan yang disampaikan oleh majelis kode etik, paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan majelis kode etik. bab sanksi pns yang melakukan pelanggaran kode etik dijatuhi sanksi oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari majelis kode etik. sanksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sanksi moral, dan hei sanksi administratif. sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam. pejabat yang diperbolehkan hadir dalam penyampaian pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat terkait yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi atau minimal sama dengan pns yang bersangkutan. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dijatuhkan kepada pns yang melakukan pelanggaran kode etik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang tidak hadir memenuhi panggilan majelis kode etik dalam rangka pemeriksaan pelanggaran kode etik, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dijatuhi hukuman disiplin. pejabat yang berwenang yang tidak menindaklanjuti rekomendasi majelis kode etik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dijatuhi hukuman disiplin. hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada dan dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan rekomendasi dari majelis kode etik dan disetujui oleh tim pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin. penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati dapat mendelegasikan wewenang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala skpd. pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kode etik dilakukan oleh skpd yang membidangi manajemekubu raya, urusan akan sungai raya dea taun november pj. sekretaris daerah kabupaten kubu raya orang prasetyo berita daerah kabupaten kubu raya
tpefektivitas pelaksanaan tugas pada dinas pertanian kabupaten tulungagung dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan uraian tugas pada dinas pertaniansarana dan prasarana pertanian, membawahi: seksi pengelolaan lahan dan air, seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, seksi pembiayaan. bidang tanaman pangan, membawahi: seksi serealia: seksi aneka kacang dan umbi, seksi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan. bidang tanaman hortikultura, membawahi: seksi tanaman buah dan tanaman hias: seksi tanaman sayur dan tanaman obat, seksi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura: bidang tanaman perkebunan, membawahi seksi tanaman semusim, seksi tanaman tahunan, seksi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan, unit pelaksana teknis dinas: kelompok jabatan fungsional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang sarana dan prasarana. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pertanian, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pertanian, cc. penyediaan infrastruktur pertanian bidang sarana dan prasarana pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana pertanian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporanseksi pengelolaan lahan dan airlolaan lahan dan air, melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air, menyusun program pendayagunaan sumber lahan dan irigasi tersier, serta penyusunan norma standar prosedur pendayagunaan sumber lahan, rehabilitasi, optimasi lahan dan irigasi tersier, merancang bahan identifikasi dan analisis rehabilitasi sumber daya lahan dan irigasi tersier: melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier: melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan irigasi tersier, menganalisa dan mengolah data pengelolaan lahan dan irigasi tersier, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, dan melaksanakan tugas tugas lam yang diberikan oleh kepala bidang. seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertaniupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapatan, melaksanakan kebijakan teknis pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapatan, cc. merencanakan bahan penyusunan program pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapatan membuat konsep bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis, dan merk pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapatan, menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan pupuk, pestisida dur alat mesin pertanian prapatsebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun bahan perumusan pembiayaan, melaksanakan kebijakan pembiayaan, merencanakan penyusunan anggaran seksi pembiayaan, menyusun dan menetapkan kebijakan pembiayaan, melakukan fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan supervisi pembiayaan, menyusun pelaporan dan pendokumentasian pembiayaserealiserealia: melaksanakan kebijakan teknis serealia, cc. menyusun rencana dan anggaran seksi serealia dan serealia lainnya, melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta bimbingan penerapan teknologi budidaya serealia dan serealia lainnya, merencanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih serealia dan serealia lainnya, menyususerealia dan serealia lainnyaneka kacang dan umbaneka kacang dan umbi, melaksanakan kebijakan teknis aneka kacang dan umbi: cc. menyusun anggaran seksi aneka kacang dan umbi, melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta bimbingan penerapan teknologi budidaya aneka kacang dan umbi, merencanakan penyediaan dan pemantauan peredaran benih aneka kacang dan umbi: menyusun bahaaneka kacang dan umbpangan dalam huruf angka mempunyai tugas: menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, melaksanakan kebijakan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, merencanakan dan menyusun anggaran seksi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, melakukan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang tanaman pangan, menyusun kebutuhan alat pengolahan hasil, penyiapan bahtanaman pangan: melakukan fasilitas kelayakan pengolahan (skip skp) perijinan usaha tanaman pangan wilayah daerah, menyusun konsep kebijakan pelayanan, pengembangan informasi pasar dan melaksanakan promosi produk tanaman pangan: melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, menyusun laporan dan pendokumentasian serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, dan melaksanakan tugas tugas iamtanaman buah dan tanaman hiasbuah dan tanaman hias: melaksanakan kebijakan teknis tanaman buah dan tanaman hias: cc. menyusun dan merencanakan anggaran seksi tanaman buah dan tanaman hias:buah dan tanaman hias, merencanakan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman buah dan hias serta pengendalian, pemantauan serangan organisme pengganggu tumbuhan opt) dan penanggulangan bencana alam dan perubahan iklim, menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul: melaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan tanaman buah dan hitanaman sayur dan tanaman obatsayur dan tanaman obat, melaksanakan kebijakan teknis tanaman sayur dan tanaman obat: cc. menyusun dan merencanakan penyusunan anggaran seksi tanaman sayur dan tanaman obat,sayur dan tanaman obat, merencanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman sayur dan tanaman obat serta pengendalian, penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan opt), penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim, menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul: pembinaan dan pengembangan pembenihan tanaman sayur dan tanaman obathortikultura dalam huruf angka mempunyai tugas: menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura: melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura, cc. menyusun dan merencanakan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura: menyusun kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik cpyo). melaksanakan pengembangan dan operasi pasar, melakukan fasilitas promosi produk tanaman hortikultura: melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman holtikultura: melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikulturketentuan lampiran padamargot brown diundangkan tulungagung pada tanggal desember pj. desember susunan organisasi dinas pertanian kabupaten tulungagung kepala dinas kelompok jabatan iii lil) sub bag umumkan keuangan keperawatan bidang bidang bidang bidang pertanian seksi seksi seksi seksi seksi seksi seksi seksi pupuk, pestisida dan alat tanaman sayur dan seksi seksi seksi seksi pasca panen dan pasca panen dan pasca panen dan pembiayaan pengolahan hasil pengolahan hasil tanaman pengolahan hasil tanaman pangan hortikultura tanaman perkebunan bupati tulungagung, margot brown p.
bupati kar awd"a provinsi jawa barat teratur bup ati karawang nomor tahun tentang pengbloiaaii sisa lebih perhitungan anggaran pada badan layanan umum abrasi pusa1.` kesehatan masyarakat kabupaten karawang dengan kalimat tujuan yang maria esa bupati kara.avpa{la badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarat hat kabupaten karawangdoor sebagaimana telah diubah dengan undang undang,gambaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lomba. an negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang keuangan negara i,lembaran legal.a republik indonesia tahun nomor tarnbaha`i lembaran negara republik indonesia nomor undang undang not)one 5ia nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan i:'perundang undangan lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran net;:i,aden layanan umum lembaran negara republik indo],r item karawang nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten k.) i.arakan lingkungan dinas kesehatan berita daerah kabupaten karawang tahun nomor memutuskan'n: menetapkan peraturan bupati tentang peng ero ikan sisa lebih periiituinga" a"ngarai pada badan layanan umum i)abrasi pusat kesehatan masyarakat kabupaten karawang. babidinas kesehatan kabupaten karyawan , yang selanjutnya disebut dinas adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab penyelenggara ikan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kabupaten. kepala dinas kesehatan kabupaten k{irawan yang selanjutnya kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan ri'.c:erah dalam memberikan pelayan.o pengelolaan keuangan dengan menerapkan.n praktek bisnis jari(iyang selalu[e}lud puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun]an rencana kerja dan anggaran.an kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusun]:simpanan uang blue puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh bupati. defisit anggaran blue adalah selisih kurang antara pendapa.ta.n dengan belanja blue puskesmas. likuiditas adalah kemampuan ppk bl, untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. angga.arawang. bad sisa lebih pbriiitungan anggaran pada badan layanan umum der alt pusat kesehatan masyarakatyang dimaksud pada dihitung berd sit) !3garan blue puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana.rut)ut antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran blue puskesmas pgid tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. bab ill prosedur penggunaan sisa i.lebih perhitungan anggaran papa badan layanan umum daerah pusa`p kesehatan masyarakat pa8al nilai sisa lebih perhitungan anggaran lud puskesmas.s yang diperoleh, dilaporkan kepada bupati melalui kepala dinas dengan tebu an kepada ppid. laporan sisa lebih perhitungan anggaran blueblue puskesmas, meliputi: belanja pegawai; belanja barang dansa; belanjamodal; dan investasi jangka pendek depok{ o . bad pemantauan, pelaporan, dan evaluasi bupati melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran pada blue ihlskesmas. pemantauan sebagaimana dimaksud p{1da a.yat dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peng gunakan sisa lebih perhitungan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan blue puskesmas. bupati melimpahkan kewenangan pemantauan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas. kepala dinas dalam rangka melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada bupati untuk dikenal rasi. laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada berupa laporan keuangan yang disampaikan oleh pimpinan blue puskesmas. babi ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tang.gal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, pemeran aitfiontop m3`., thaliana diundangkan karawang pada tanggal a. tw nomor
rrlumidapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, dan dalam rangka menindaklanjuti perhitungan yang merata dan proporsional bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, maka perlu dilakukan: bagi hasil pajakpajak kabupaten, (seratus keseratus) realisasi pajak kelurahan dan (enam puluh keseratus) realisasi pajak desa, dan bagi hasil pajak daerah proporsional ditetapkan sebesar (empat puluh keseratus) dari jumlah realisasi pajak desa, ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagi hasil pajak daerah merata sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkanpenerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pbb), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) baik dari pengelolaan kabupaten, desa dan kelurahan dikali (sepuluh keseratus) yang akan dibagi sama besar kepada semua desa, bagi hasil pajakbumi dan bangunan pbb), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) dari pengelolaan desa dikali (sepuluh keseratus):pajak daerah merata realisasi pajak kabupaten realisasi pajak kelurahan realisasi pajak desa) ket realisasi pajak kabupaten realisasi pajak kelurahan realisasi pajak desa bagi hasil pajak daerah proporsional realisasi pajak daerah ket realisasi pajak daerah data realisasi penerimaan pajak: besarnya persentase antara bagi hasil retribusi daerah merata dan bagi hasil retribusi daerah proporsional ditetapkan sebagai berikut bagi hasil retribusiretribusi kabupaten, (seratus keseratus) realisasi retribusi kelurahan dan (enam puluh keseratus) realisasi retribusi desa, dan bagi hasil retribusi daerah proporsional ditetapkan sebesar (empat puluh keseratus) dari jumlah realisasi retribusi desa, ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagi hasil retribusi daerah merata sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan jumlah realisasi retribusi daerah yaituikali (sepuluh keseratus) yang akan dibagi sama besar kepada semua desa. bagi hasil retribusiari pengelolaan desa dikali (sepuluh keseratus).retribusi daerah merata realisasi retribusi kabupaten realisasi retribusi kelurahan realisasi retribusi desa) ket realisasi retribusi kabupaten realisasi retribusi kelurahan realisasi retribusi desa bagi hasil retribusi daerah proporsional realisasi retribusi daerah ket realisasi retribusi daerah data realisasi penerimaan retribusi bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada desa bersumber dari realisasi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah dikalikan (sepuluh per seratus). penyaluran bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah triwulan triwulan ii, dan triwulan iii pada bulan oktober tahun berjalan dan untuk triwulan disalurkan pada triwuldiberlakupada huruf dilaksanakan oleh kepala dinsospmdp3a kepada ppndinsospmdp3atentang capaian keluaran sebagaimana dimaksudpala dinsospmdp3kepala dinsospmdp3belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada dinsospmdp3dan diantara dan disisipkan (empat) yakni (3a), (3b), (3e), dan (3d)() untuk mendukung pelaksanaan ketentuan huruf dalam hal peningkatan kualitas pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pihak maka pemerintah desa wajib memanfaatkan penggunaan aplikasi yang diluncurkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai bagian dari sistem informasi desa. (3b) aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada (3a) adalah aplikasi desa melawan covid (emc dan aplikasi human development worker hdw):, (3c) anggaran pelaksanaan kegiatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada (3a) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran (3d) pedoman penyusunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada (3c) tercantum dalam lampiran ii: kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi virus corona disease covid sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pola padat karya tunai desa ktd). pembangunan dengan pola padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut kegiatan dilaksanakan secara swakelola penyedia barang dan jasa yang tidak bisa dipenuhi oleh desa, dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan atau jasa. cc. tenaga kerja diprioritaskan dari masyarakat setempat dengan mengutamakan anggota keluarga miskin, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya. upah tenaga kerja dibayarkan setiap hari pelaksanaannya menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal (dua) meter. tenaga kerja diwajibkan menggunakan masker. pedoman penyusunan kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease covid ktd dan blt desa tercantum dalam lampiran iii. format pelaksanaan kegiatan ktd sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iv. ketentuan diubahhasil pendataan calon penerima blt desa diverifikasi dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam peraturan kepala desa. jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk dalam dtk, tetap dapat menerima blt dana desa, selanjutnya data penerima blt dana desa tersebut diusulkan untuk dimasukan dalam pemutakhiran dtk sesuai ketentuan yang berlaku tercantum dalam lampiran iii. format peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat blt desa, format berita acara musyawarah desa khusus tentang verifikasi dan validasi calon penerima blt desa dan format laporan pelaksanaan blt desdinsospmdp3a melalui satker dana desa. laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada terlebih dahulu diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat. laporan realisasi sebagaimana dimaksud padalaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dana desa dibuat dan disampaikan oleh pelaksana kegiatan setiap bidang kepada kepala desa. format rencana biaya pada bidang sebagaimana dimaksud pada dan format laporan pelaksanaan dan konsolidasi belanja tercantum dalam lampiran iv. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa. dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh camat dan hasilnya dilaporkan kepada bupati melalui dinsospmdp3a. hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh camat diverifikasi oleh dinsospmdp3a. ketentuan diubah dan ditambahkan (tiga)administrayangbagai dimaksud ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh bupati atau dalam hal ini pejabat yang ditunjuk oleh bupati yaitalam lampiran ii, lampiran iii dan lampiran peraturan bupativerateknis pelaksanaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran latar belakangesa dimandatkan oleh undang undangadan permusyawaratan desa bpd)laksanaan kegiatan dari berbagai sumber anggaran desa harus mengacu pada regulasi yang telah diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya. dengan demikian pedoman umum pelaksanaan teknis dana desa ini merupakan acuan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dan pihak pihak terkait khususnya dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang didanai oleh dana desa berdasarkan regulasi yang berlaku. arah kebijakan dana desa tahun anggaran digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan, melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, peningkatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. secara khusus dalam rangka penanggulangan pandemi covid penggunaan dana desa diarahkan untuk pencegahan dan penanganan covid sesuai dengan kewenangan desa. sii: dasar hukum peraturan yang mendasari disusunnya pedoman umum pelaksanaan teknis dana desa adalahik stunting terintegrasi, surat edaran menterona virus disease dan human development worker, surat menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor s2294 hm. viii tanggal agustus tentang gerakan setengah miliar masker untuk desa aman covid suratpitt) nomor pmd. v tanggal mei tentang penyelenggaraan tot emc dan edw bagi tim fasilitator kabupaten kota, surat dinas pemberdayaan masyarakat desa provinsi jawa barat nomor pmd. binder tanggal juli tentang pelaksanaan pelatihan aplikasi dmc dan edw, peraturan bupati tasikmalaya nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang dan jasa desa,enak peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor tahun tentang destujuan tujuan dari penyusunan pedoman umum pelaksanaan teknis dana desa tahun anggaran kabupaten tasikmalaya adalah meningkatkan pelayanan pemerintah desa untukpelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi, pelaksanaan desa tanggap covid pelaksanaan padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai dana desa, dan sebagai petunjuk dalam melakukan pelaksanaan penggunaan dana desa tahun ketentuan umum pemerintah desa bertanggungjawab terhadap setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dana desa. komposisi penggunaan anggaran dana desa meliputi komponen belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja tak terduga, dan komponen belanja dimaksud telah diperhitungkan dengan pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. biaya umum atau sebutan lain untuk proses perencanaan kegiatan dan operasional pelaksanaan kegiatan seperti atk, dokumentasi, pelaporan, transport, biaya rapat dan insentif honor sebutan lain untuk pelaksana kegiatan tpk menjadi bagian dari biaya operasional desa yang dianggarkan dalam apb desa dengan sumber pendanaan dari alokasi lainnya yang sesuai dengan peraturan atau dialokasikan diluar dari anggaran dana desa. dana desa dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksuddan jenis usulan dana desa mengacu pada peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunis tentang perubahan atas peraturan menteri desa nomor tahun tentang prioritas penggunaan dana desa tahun dalam rangka penanggulangan pandemi covid penggunaan dana desa diarahkan untuk kegiatan padat karya tunai desa ktd), pencegahan dan penanganan covid dan bantuan langsung tunai desa blt desa). penggunaan dana desa yang diarahkan untuk kegiatan padat karya tunai desa ktd) sebagaimana dimaksud pada angka huruf dengan ketentuan sebagai berikut: dana desa digunakan melalui pengelolaanpekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marginal lainnya, pembayaran upah kerja diberikan setiap hari, dan pelaksanaan kegiatan ktd mengikuti ketentuan: menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum (dua) meter, dan bagi semua pekerja dan yang terlibat dalam pelaksanaan wajib menggunakan masker. penggunaan dana desa yang diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan covid sebagaimana dimaksud pada angka huruf dengan ketentuan sebagai berikut: pengadaan alat dan atau media untuk kesehatan, diantaranya berupa: tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, cairan pembersih tangan, masker penutup hidung dan mulut, alat bahan disinfektan, alat media pendeteksi suhu tubuh, dan alat media lainnya sesuai dengan kebutuhan, pengadaan alat dan atau media yang dapat dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat preventif dan promosi, diantaranya berupa pembuatan spanduk banner pamflet, dan media lainnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi dan atau publikasi. penggunaan dana desa yang diarahkan untuk kegiatan bantuan langsung tunai desa blt desa) sebagaimana dimaksud pada angka huruf dengan ketentuan sebagai berikut: penanggung jawab penyaluran blt desa adalah kepala desa, uas sasaran penerima blt desa: belum terdata (exclusion error, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis, mekanisme pendataan penerima blt desablt desa dalam waktu selambat lambatnya (lima) hari kerja per tanggal diterima kecamatan, jangka waktu dan besaran pemberian blt dana desa masa penyaluran blt desa (enam) bulan terhitung sejak bulan april besaran blt desa setiap bulan sebesar (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk (tiga) bulan pertama april, mei dan juni bpd), camat, dan inspektorat daerah, penanggung jawab penyaluran blt dana desa adalah kepala desa.ketentuan pelaksanaan blt desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: blt desaeraturan perundang undangan yang berlaku, menggunakan kode rekening penyaluran blt desa dari apb desa dapat dilakukan secara tunai dan non tunai penerima blt desa, dengan cara: penyaluran secara tunai dengan ketentuan: kaur kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahannya, dan ii. menyerahkan bukti penyaluran blt desa berupa tanda terima atau bukti kwitansi sebagaimana contoh pada lampiran. penyaluran secara non tunai melalui transfer bank dengan ketentuan:, ii. berdasarkan spp yang rekening penerima bantuan, iii. bukti penyaluran blt desa dengan bukti transfer antar rekening, ivesa, penyaluran blt desa secara non tunai melalui castles yaitu yang penggunaannya mengacu pada peraturan bank indonesia nomor pbi tentang uang elektronik yang menyebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur unsur: diterbitkan atas dasa nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, ii.alur pelaksanaan anggaran blt desa melalui jenis belanja tak terduga sebagai berikut: berdasarkan hasil pendataan kepala keluarga kk) penerima bantuan yang tetapkan melalui peraturan kepala desa, kasi kaur pelaksana kegiatan menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan bantuan dari anggaran belanja tak terduga, kepala desa menyetujui rencana anggaran biaya pelaksanaan bantuan yang telah verifikasi sekretaris desa, cc)apabila disalurkan melaui tunai atau castles, kasi kaur didampingi gugus tugas percepatan penanganan covid desa menyerahkan bantuan kepada pihak penerima dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penganan covid berdasaretiap desa harus membentuk relawan desa lawan covid dengan struktur dan tugas sebagai berikut: struktur: ketua kepala desa wakil ketua ketua badan permusyawaratan desa bpd) anggota perangkat desa anggota bpd kepala dusun, ketua rukun warga rw), ketua rukun tetangga rt)kader pos pelayanan terpadu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk): kader penggerak masyarakat desa kpud). mitra., melakukan deteksi dini penyebaran covid dengan caradan pendataan warga desa yang baru datang dari daerah kota lain, menginstruksikan dana tau memerintahkan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak covid untuk melakukan karantina mandiri isolasi mandiri sesuai ketentuan, melaporkan dan atau membawa secepatnya puskesmas terdekat, apabila terdapat warga masyarakat yang terindikasi terserang covid memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul kerumunan banyak orang, seperti tontonan dalam bentuk hiburan massa, hajatan atau kegiatan serupa lainnya, menginventarisasi fasilitas fasilitas sekitar masyarakat desa yang dapat dijadikan ruang isolasi dan dikoordinasikan dengan dan atau pada puskesmas setempat yang selanjutnya dilaporkan kepada camat, menyediakan sarana prasarana kesehatan, seperti sabun cuci tangan, cairan pembersih tangan dan sarana prasarana lainnya untuk ditempatkan ditempat tempat umum seperti balai desa, tempat ibadah, dan sarana prasarana umum lainnya, mendirikan pos jaga gerbang desa, dan menginformasikan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh masyarakat dalam penanganan covid yaitu melalui call center digest dalam rangka efektifitas pelaksanaan pencegahan penyebaran covid tingkat desa dibentuk rukun warga rw) siaga dan rukun tetangga rt) siaga, yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan, perangkat daerah yang membidangi sosial dan perlindungan masyarakat desa serta badan penanggulangan bencana daerah bpbd). sistem informasi desa sid)manfaatan aplikasi dmc dan edw bupati walt kota bertanggung jawab mengembangkan sistem informasi desa melalui penyebarluasan, pemanfaatan, dan penggunaan aplikasi dmc dan aplikasi hdw. dinas kabupaten kota yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat desa menunjuk pegawai atau pejabat sebagai admin yang akan mengelola akun dan atan dashboard aplikasi dmc dan aplikasi hdw tingkat kabupaten. dinaskabupaten kota yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat desa menyampaikan kode akses desa" yang harus diisikan untuk bisa melanjutkan merasionalisasi aplikasi tersebut. kepala desa memastikan ketersedian telepon seluler minimal android yang digunakan untuk mengoperasionalkan aplikasi dmc dan aplikasi hdw. kepala desa menetapkan salah satu anggota tim relawan desa atau aparat desa yang bertugas mengoperasionalkan aplikasi dmc kepala desa menetapkan kader pembangunan manusia yang akan mengoperasionalkan aplikasi hdw. aplikasi dapat diunduh melalui google play store dengan nama dmc dan edw yang di publish oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. kepala desa mengunduh aplikasi melalui google play store dan menyampaikan nomor telepon selular yang akan digunakan untuk mengoperasionalkan aplikasi kepada dinas kabupaten kota yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat desa. tenaga pendamping profesional kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal desa membantu penyelesaian masalah dan kendala yang dialami desa dalam mengoperasionalkan aplikasi tersebut. tenaga pendamping profesional dari pusat sampai desa mempunyai tanggung jawab dalam proses penyebaran, pemanfaatan, pemantauan, dan akurasi data pada aplikasi tersebut. dalam penyebarluasan, pemanfaatan, dan penggunaan aplikasi dmc dan aplikasi chow dapat melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. gubernur melakukan pemantauan penyebarluasan, pemanfaatan, dan penggunaan aplikasi dmc dan aplikasi hdw. spesifikasi komputer yang digunakan meet apam ode were spesifikasi minimal telepon genggam yang digunakan prosesor cpu: snapdragon octa core (4x2. hz, 4x1. hz): gpu: arena media penyimpanan sistem operasi android pie color penutup demikian pedoman umum pelaksanaan teknis dana desa agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan tingkat desa dan apabila terdapat perubahan arah kebijakan pemerintah maka terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan penyempurnaan. bupati himalaya, sugianto lampiranpenyusunan kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi covid padat karya tunai desa (ktd) dan bantuan langsung tunai (blt) desa perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten tasikmalaya tahun anggaran latar belakang situasi pandemik covid yang sudah sangat mengkhawatirkan, menjadi wabah yang penyebarannya sangat masif, belum ditemukan obatnya dan berpengaruh pada semua aspek kehidupan telah ditetapkan oleh presiden sebagai bencana nasional non alamuntut semua lembaga pemerintah termasuk pemerintah desa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dampaknya. berkaitan dengan terjadinya situasi pandemik covid pedoman ini disusun sebagai petunjuk bagi pemerintah desa dalam penyusunan kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi covid padat karya tunai desa ktd) dan bantuan langsung tunai blt) desa perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten tasikmalaya tahun anggaran dasar hukum peraturan pemerintahmenteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi pri. iv perihal pemberitahuan perubahan permendes pitt nomor tahun tentang prioritas pembangunan tahun menjadi permendes pittooi perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima blt dana desa. musyawarah desa khusus insidentil pengertian musyawarah desa khusus insidentil adalahperaturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor tahun penyelenggara penyelenggara musyawarah desa khusus insidentil adalah badan permusyawaratan desa bpd) difasilitasi oleh pemerintah desa. materi materi pelaksanaan musyawarah desa khusus insidentil antara lain sebagai berikut: perubahan kebijadata penerima bantuan. peserta peserta terdiri atas: pemerintah desa, badan permusyawaratan desa bpd), dan unsur masyarakat.kabupatentatacamat dalam wilayah kabupaten tasikmalaya. kepala desa adalah kepala desa wilayah kabupaten tasikmalaya. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka huruf terdiri atas: tim relawan covidpelaksanaan pra musyawarah desa khusus insidentil, meliputi: pendataan calon penerima blt desa oleh relawan covid sesuai surat menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor pri.0oo iv da iv rekapitulasi hasil pendataan relawan covid sebagai materi musyawarah desa khusus insidentil, dan bpd mengundang calon peserta musyawarah desa khusus insidentil. pelaksanaan musyawarah desa khusus insidentil dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, sambutan ketua bpd, menyampaikan maksud, tujuan dan alasan diadakannya musyawarah desa khusus insidentil, presentasi dari kepala desa ketua tim relawan covid tentang penggunaan dana desa tahun untuk blt (ketentuan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor tahun meliputi:desa evaluasi dan validasi oleh bpd dan peserta modes khusus, penetapan hasil akhir daftar nama calon penerima blt desa sinkronisasi data data penerima bantuan lainnya, agenda lain lainnya, dan penandatanganan berita acara musyawarah desa khusus insidentil. paska musyawarah desa khusus insidentil, meliputi: pembuatan peraturan kepala desa tentang daftar nama calon penerima blt desa oleh kepala desa, penyampaian peraturan kepala desa tentang daftar nama calon penerima blt desa beserta berita acara musyawarah desa khusus insidentil bupati melalui camat, dokumen penetapan data kepala keluarga penerima bltusyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka perubahan rencana kerja pemerintah (rkp) desa dan anggaran pendapatan dan belanja (apb) desa perubahan rkp desa dan apb desa dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa musrenbang desa) diselenggarakan oleh pemerintah desa. peserta peserta terdiri atas: pemerintah desa, bpd, dan unsur masyarakat. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angktahapan pelaksanaan pra musyawarah perencanaan pembangunan desa, meliputi: berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kejadian pandemi covid pencernaan dan pembahasan keadaan khusus oleh pemerintah desa terkait covid (sebagai alasan dilaksanakannya perubahan rkp apb desa), pembentukan tim relawan desa lawan covid sebagai tindaklanjut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. menteri desa dan tahu surat menteri desa pri. iv relawan covid melakukan pendataan calon penerima blt desa revi rkp dan apb desa dikoordinasikan oleh sekretaris desa sebagai respon atas keadaan darurat covid dan menyusun rancangan perubahan rkp dan apb desa dikoordinasikan oleh sekretaris desa untuk penanganan covid dan dampaknya (melakukan refusing terhadap kegiatan untuk dialihkan kegiatan penanganan covid dan blt pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa perubahan rkp apb desa dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, sambutan kepala desa menyampaikan tentang alasan dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan desa perubahan rkp apb desa presentasi rancangan perubahan rkp dan apb desa oleh sekretaris desa, terkait alasan perubahan, kegiatan yang ditunda, kegiatan yang masih akan tetap dilaksanakan, jenis kegiatan penanganan covid alokasi blt desa, jumlah penerima blt desa, laporan penggunaan apb desa yang sudah terlaksana dan lainnya), tanggapan dan evaluasi rancangan perubahan rkp apb desa oleh bpd dan peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa lainnya, dan penyelamatan rkp apb desa perubahan oleh pimpinan musyawarah perencanaan pembangunan desa penandatanganan berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa perubahan rkp dan apb desa ta, paska musyawarah perencanaan pembangunan desa penetapan rkp apb desa perubahan tahun oleh kepala desa (sebelumnya perlu dilakukan asistensi rancangan rkp apb desa perubahan perangkat daerah terkait, camat atau pelatihan pembina teknis pemerintahan desa ppd), asistensi bisa dilakukan dengan media daring), pelaksanaan kegiatan dan anggaran,k covid yang ditetapkan oleh gugus tugas kabupaten, dank covid yang ditetapkan oleh gugus tugas kabupaten. catatan pada saat pelaksaan musyawarah desa khusus insidentil dan musyawarah perencanaan pembangunan desa harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, jaga jarak tempat duduk, pakai masker, ruang pertemuan disemprot desinfektan dan telah siapkan tempat cuci tangan, pelaksanaan musyawarah desa khusus insidentil validasi dan penetapan calon penerima blt bisa dilakukan paralel dalam satu event untuk mengefektifkan waktu dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa perubahan rkp apb desa, namun dengan daftar hadir dan berita acara yang terpisah. ketentuan lain semua desa wajib melaksanakan musyawarah desa khusus insidentil validasi dan penetapan calon penerima blt sedangkan perubahan rpk apb desa hanya bagi desa yang sudah menetapkan rkp apb desa berdasarkan peraturan desa pemdes) sedangkan desa yang sampai saat ini april belum menetapkan rkp apb desa tidak diperlukan rkp apb desa perubahan, tapi langsung melakukan penyesuaian terhadap prioritas penggunaan tahun sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.. tahun tentang prioritas penggunaan dana desa tahun penggunaan belanja tak terduga pada. pemerintah desa dapat menganggarkan belanja tak terduga dan belanja pembangunan desa yang bersumber dari dana desa melalui kegiatyang dipergunakan untuk pencegahan dan penanganan covid desa masing masing, diantaranya untuk keperluan sebagai berikut pembuatan posko relawan desa lawan covid tingkat desa, operasional relawan desa lawan covid tingkat desa untuk: makanan dan minuman, bahan bakar minyak bbm), sewa kendaraan: belanja peralatan rumah tangga, honor upah petugas penyemprotan, upah uang saku kehadiran petugas posko, jasa narasumber penyuluhan sosialisasi, biaya spanduk banner, upah uang saku kehadiran petugas posko relawan desa lawan covid diberikan sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) setiap orang kepada yang bertugas selama (delapan) jam, dengan ketentuan sebagai berikut: jadwal: pada hari kerja: pukul wib sampai dengan pukul wib, pukul wib sampai dengan pukul wib hari sabtu, minggu serta hari libur nasional: pukul wib sampai dengan pukul wib pukul wib sampai dengan pukul wib pukul wib sampai dengan pukul wib petugas posko relawan desa lawan covid dimaksud paling sedikit (dua) orang dan paling banyak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang dipertegas dengan surat perintah tugas spt) dari peraturan kepala desa, edukasi sosialisasi penyuluhan pola hidup bersih dan sehat pubs) untuk pencegahan dan penanganan covid tingkat desa, melakukan kampanye dan publikasi melalui pemasangan banner papan informasi sosialisasi pencegahan covid pengadaan alat dan bahan kelengkapan penyemprotan disinfektan, pengadaan masker, cairan pembersih tangan (hand sanitizer), alat pendeteksi suhu tubuh thermal gun), alat pelindung diri apd), dan alat kesehatan lainnya yang berskala desa, pembuatan pengadaan bilik sterilisasi disinfektan otomatis, pembuatan tempat cuci tangan pakai sabun balai desa dan fasilitas umum yang ada desa, belanja penyiapan ruang isolasi desa (termasuk sarana dan prasarana, sandang, pangan, kebutuhan air bersih dan sanitasi), dan belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam upaya penanggulangan covid dan kemampuan keuangan desa, segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan relawan desa lawan covid dalam penanganan covid tingkat desa ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa masing masing dan sesuai kemampuan keuangan desa yang besarannya ditetapkan dalam peraturan bupati. dalam hal harga satuan belum tercantum dalam peraturan bupati, pemerintah desa dapat mengacu pada harga pasar setempat berdasarkan hasil survey yang hasil keluarannya dapat dipertanggungjawabkan. dalam hal harga barang jasa setempat lebih tinggi dari standar harga barang jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa mengacu pada harga pasar setempat dengan melampirkan bukti survey harga paling rendah pada (dua) lokasi tempat.sub bidang penanggulangan bencana apabila sudah menganggarkan apb desa tahun anggaran dengan mekanisme sebagai berikut atas perintah peraturan kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan dengan spp panjar yang diajukan oleh kasi kaur pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, kasi kaur pelaksana kegiatan kemudian menyusun rencana anggaran biaya untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf dan diajukan kepada peraturan kepala desa melalui sekretaris desa, sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya yang diusulkan, kepala desa melalui keputusan peraturan kepala desa menyetujui rencana anggaran biaya, apabila belanja tak terduga belum dianggarkan pada apb desa tahun anggaran atau tidak cukup untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud atas, kepala desa dapat melakukan pergeseran, selanjutnya, rancangan apb desa tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama perkakas dan badan permusyawaratan desa bpd), rancangan pemdes tentang apb desa perubahan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat yang selanjutnya dilakukan evaluasi paling lambat (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. dalam hal bupati dalam hal ini camat menetapkan hasil evaluasi rancangan apb desa perubahan paling lama (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang apb desa perubahan. dalam hal bupati yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. pemenuhan kebutuhan belanja tak terduga untuk penanganan keadaan bencana dapat menggunakan sumber dana siapa tahun dengan menggeser kegiatan yang ada pada apb desa tahun anggaran yang didanai dari siapa tahun penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (apb) desa perubahan penyusunan apb desa perubahan dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan penularan corona virus disease adalah sebagai berikut penyusunan perubahan apb desa tetap menggunakan aplikasi sistem keuangan desa aplikasi siskeudes format perubahan terhadap peraturan desa tentang perubahan apb desa tahun sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.maupun kegiatan yang didanai dari dana desa berupadesa yang. rupa himalaya, nx sugianto lampiran iiiooi.i tahun anggaran .eecooco.oco. pemerintah desa .oooooocoo. kecamatan we. kabupaten kota woo. pagu desa rp. ketuanan merupakan exaanaan ngoko loma desa pala y s ee: eewoagatan menu naa w w mena bas masa iss ber eppoosas w w w w w w w iii uu, jee .ii aaa masa 220co oakgannennnndnnn inngnnnnny dnegan enak pennnnnae tnnonnge (enggan: sana lan tanya ane maa aannnnnunn kemenpar aennnnnnnneiai mei kane nnn ann eun nun bis tan tan tani ht: an33nmn2 perri bbbelkrkklk keke)sikmal: raman ann anna mamanannnata mamannnnanan makan nnnnnk mnmtananannn mana kanan munn nan memanen nata gaji inang\|.y6cenganii. format pelaksanaan bantuan langsung tunai (blt) desa laporan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa (blt desa) desa .isosoresaconcinsenenssantasesepe0see2s0 kecamatan oooocococorowoooccooooooo co coco oo. kabupaten senin ninnin pin saninsnen isi ejaan panas yang mewakili cap jempol pen tee ena rta sea gek ana aon men aan clanok san nan eat wali mnannase lor rei: sel saba men sea tia, rear enak teen ina tak iin telah diverifikasi oleh yang membayar sekretaris desa kaur kasi (pka) mengetahui kepala desa ii. format pelaksanaan padat karya tunai desa (ktd) data pekerja ktd rukun tetangga rukun warga dusun desa beetatain\| keterangan status nama calon pekerja mandar tukang bapak setengah\| kel. pekerja) pegang\| masy. gur lainnya format harian hok)" hari tanggal kerja .cbooo.oo.o.o. desa kecamatan jenis kegiatan vol. lokasi kegiatan status jumlah mandor ujan jammulai total mane penamaan upah per hari nama pekerja kelamin hok per\| upah per tandatangan tukang (wp) selesai jam hari hok rp) rp) pekerja) kerja fi, age nasa donde sang aon . yaa insane, ket)": hok 8jam kerjafhari yang membayar mengetahui provinsi jawa barat pemerintah kabupaten tasikmalaya kecamatan . .o . desa soo anon ovr ta. . laporan rencana dan realisasi dana desa ona terra ea nii e eren iis ses dia kana pia inn (io koe sar oei meses sea pra tes (ee tea (p3 (je pns) (ii (ons isi tea psi mani ass end iis ori ask pan moi (kopi mpa fpi mon sini nodosa tindak joo tas) ma! bkd musi dna iv. format peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun kepala desa (nama desa) kecamatan (nama kecamatan) kabupaten tasikmalaya peraturan desa (nama desa nomor . tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (nama desa) tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa (cepatan penanganan dan pencegahan penularan corona virus disease covid desa kabupaten tasikmalaya, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaranesa.tentang perubahan apbelawan desa lawan covid percepatan penanganan corona virus disease covidkepala badan nasional penanggulangan bencana republik indonesiperhatikan instruksi kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia tentang penggunaan dana desa untuk pencegahan penyebarluasan dan penanganan dampak covidnomor tentang pembentukan relawan desa lawan covid percepatan penanganan corona virus disease covid daerah, surat edaran menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia tanggal maret nomor tahun tentang pembinaan dan pengendalian dana desa tahun anggaran surat edaran gubernur jawa barat nomor dpm desa tahun tentang desa tanggap covid dan penegasan padat karya tunai desa, surat edaran bupati tasikmalaya nomor tahun tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus corona disease (covid dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa. dan kepala desa. le. ooo. menetapkan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (nama desa) tahun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran semula berjumlah rp. sasaran beken), bertambah berkurang sejumlah rp. bes) sehingga menjadi rp. . l.) dengan rincian sebagai berikut: pendapatan desa semula pp) panitia bertambah (berkurang) nas gain jumlah pendapatan setelah perubahan bid) mkanenkanana belanja desa semula pen belian bertambah (berkurang) rp. snnasnanaan jumlah pendapatan setelah perubahan pp: nova surplus defisit) setelah perubahan pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula aan akan bertambah (berkurang) eco ton jumlah pendapatan setelah perubahan ioo eskansn pengeluaran pembiayaan semula bertambah (berkurang) pan ana trang selisih pembiayaan setelah perubahan a b) rp. indeks desa membangunrona virus disease selanjutnya disebut covid adalah wabah penyakit yang terjadi secara global seluruh dunia. padat karya tunai desa selanjutnya disingkat ktd adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat produktif dengan mengutamakan memanfaatkan sumber daya tenaga kerja dan tekhnologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan sebagai upaya(nama desa). ditetapkan di. #c#.coorformat berita acara musyawarah desa khusus tentang verifikasi dan validasi calon penerima bantuan langsung tunai (blt) desa tahun anggaran berita acara musyawarah desa khusus dalam rangkaanggaran untuk pencegahan dan penanganan corona virus disease covid desa . kecamatan . kabupaten tasikmalaya provinsi jawa barat, maka pada tangga oerinttentoran ini kan ono ranah jam unesa naan non ann rap bang tempat ane eni kab ala ana bea sales telah diselenggarakan musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh anggota kelompok wakil wakil masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir. materi atau topik yang dibahas dalam rembug stunting ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah materi topik sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease covid pemaparan sekaligus pembahasan hasil pendataan calon penerima blt dana desaunsur pimpinan rapat dan narasumber pemimpin rapat .ooooooooooo dari bpd sekretaris nana genus aea senen eng dari sek bpd narasumber errevenrnenenenansesannngas dari kepala desa ox, ssiwskesesusankmnessnans dari tpp (ta pd pld) apa dari relawan desa coviddapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan manjadi keputusan akhir dari musyawarah, yaitu telah disosialisasikannya pencegahan dan penanganan corona virus disease covid desa. . telah dipaparkan dan sekaligus dilakukan pembahasan terkait hasil pendataan calon penerima blt dana desa oleh relawan covid telah dilakukansebagaimana terlampir. demikian berita acara musyawarah desa khususmimpin rapat, ketua bpd, nobulan sekretaris, nama nama mengetahui kepala desa nama desa) nama lampiran berita acara musyawarah desa khusus tanggal :., bin, daftar hadir rojo ama debat alamat tandatangan lampiran berita acara musyawarah desa khusus tanggal :., blban bae ana ang pen doi ann: doank (none ses vi. format surat permohonan pengesahan dokumen data keluarga calon penerima blt dana desa dari pemerintah desa kecamatan kop surat desa desa. .,tgl,b in, nomor pen manat angan aeon sana sifat segera lampiran (satu) berkas perihal permohonan pengesahan dokumen data keluarga calon penerima blt dana desa kepada yth, bupati tasikmalaya c.g camat (nama kecamatan) tempat menindaklanjuti hasil musyawarah desa insidentil untuk melaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa blt dd), sebagaimana tertuang dalam berita acara dan daftar hadir terlampir, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut bahwa pendataan terhadap keluarga miskin yang terdapat desa setempat yang dibuktikan dengan ktp atausurat keterangan domisili telah dilaksanakan oleh relawan desa lawan covid desa caca naro molannalatn ners 02m reserenaan bahwa atas hasil pendataan relawan desa lawan covid desa maa kecamatan ., telah dilaksanakan verifikasi, validasi dan finalisasi dan penetapan data dan telah ditetapkan sejumlah . kepala keluarga calon penerima blt dana desa. berkenaan dengan hal dimaksud, mohon perkenan bapak ibu camat untuk mengesahkan data keluarga calon penerima blt dana desa, sebagaimana berkas terlampir. demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut. kepala desa., cap ttd. tembusan bpd desa (nama desa) kecamatan (nama kecamatan) vii. format keputusan camat tentang pengesahan data keluarga calon penerima blt dana desa dari pemerintah desa minuman pemerintah kabupaten tasikmalaya kecamatan . mea aiaooae ori selena enam isa merana ukuran kanan event naa keputusan camat an. nomor .tahun tentang pengesahan data keluarga calon penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun desa .o. camat res eressdsis.camat tentang pengesahan data keluarga calon penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun desa. mengingaurat menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor pri.0o iv tanggal april perihal pemberitahuan,surat direktur jenderal ppm menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor pri.0o iv tentang petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima bltmperhatikan hasil musyawarah desa khusus desa . kecamatan tanggal . april telah menetapkan data keluarga calon penerima blt t.a desa . kecamatan . kabupaten tasikmalaya. memutuskan: menetapkan kesatu data keluarga calon penerima blt t.a desa emma kecamatan . kabupaten tasikmalaya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. kedua kepala desa . sebagai penanggungjawab penyaluran blt dana desa t.a ketiga dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud dictum kedua kepala desa melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada bpd dan bupati cg. camat paling lama (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan kepala desa tentang penggunaan anggaran belanja tak terduga keempat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dankecamatan. pada tanggal po. bln, (nama dan gelar) pembina tk. tembusan disampaikan kepada yth: bupati tasikmalaya, kepala dinas dinsospmdp3a kab. tasikmalaya, petikan disampaikan kepada kepala desa . kecamatan . lampiran keputusan camat (nama kecamatan) nomor . tahun tanggal :., bianna man lensa? mn: angs bagan snn (nama dan gelar) pembina tk. mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bantuan langsung tunai dana desa selanjutnya disebut blt dana desa adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin yangdengan menggunakan sumber anggaran dari dana desa tahun anggaran dinas sosial pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selanjutnya disingkat dinsospmdp3a adalah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan dana desa dalam wilayah kabupaten tasikmalaya. satuan kerja dana desa selanjutnya disebut satker dana desa adalah pelaksana tehnis pengelolaan dana desa yang dibentuk oleh dinsospmdp3a. kepala dinsospmdp3a adalah pejabat yang ditunjuk diberi kuasa oleh bupati untuk melaksanakan pengajuan permohonan penyaluran dana desa kepada ppn. badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah adalah perangkat daerah yang mengingat dan menandai persyaratan penyaluran dana desavii. format peraturan kepala desa tentang daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai (blt) desa akibat dampak pandemi corona virus disease (covid bag resi kepala desa . kecamatan . kabupaten tasikmalaya peraturan kepala desa eco nomor . tahunengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa acasacanan, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelask corona virus disease covid bahwagian point yaitu penetapan menerima manfaat bantuan langsung tunai blt) desa, bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahun tentang desa tanggap covid dan penegasan padat karya tunai desa, dana desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus corona dan kegiatan padat karya tunai desa ktdaftar penerima manfaat bantuan langsung tunai blt) dana desasikmalaya nomor . tahun tentang tata cara penghitungan, pembagian, penetapan rincian dana desa setiap desa berita daerah kabupaten tasikmalaya tahun nomor .)j .), peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan apb desa tahun nomor . peraturan desa tentang penetapan perubahan apb desa tahun nomor ., memperhatirepublik indonesia nomor tanggal april perihal penanggulangan dampak covid desa, keputusan bupati tasikmalaya provinsi jawa barat nomor tanggal maret perihal status bencana non alam atas corona virus disease covid diwilayah kabupaten tasikmalaya. hasil keputusan musyawarah desa penetapan calon penerima blood desa. . tanggal . tahun keputusan camat kecamatan . tanggal . tahun tentang pengesahan data keluarga calon penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun desa. memutuskan: menetapkan peraturan kepala desa (nama desa)alam peraturan kepala desa ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten tasikmalaya. kecamatan adalah kecamatan ayang dimaksud pada termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemik corona virus disease covid antara lain berupa: kegiatan penanggulangan pandemik corona virus disease covid dan atau jaring pengaman sosial desa. penanganan dampak pandemi covid sedilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dtk) dari kementrian sosial. daftar nama nama penerima bantuan langsung tunai blt) desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan kepala desa ini. penyaluran blt desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai non tunai (cash less) setiap bulan selama tiga bulan. besaran blt desa ditetapkan sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama (tiga) bulan terhitung sejak bulan april tahunii.i. ditetapkan .lampiran peraturan kepala desa . nomor haa. tahun tetang mean nua. kecamatan . kabupaten tasikmalaya tahun hasil verifikasi, besaran validasi dan anggaran rp. nama alamat finalisasi memenuhi syarat ms) aan memenuhi syarat moe mera kepala desa., cap ttd. ix. format anggaran pendapatan dan belanja (apb) desa dan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja (apb) desa untuk penanggulangan covid bidang, sub bidang dan kegiatan terkait dengan penanganan bencana wabah covid bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang pendidikan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat lain lain kegiatan sub bidang pendidikan sub bidang kesehatan penyelenggaran pos kesehatan desa pkd). polindes milik desa (obat obatan)kawasan pemukiman pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum, dll, dil lain lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika penyelenggar bidang pembinaan kemasyarakatanlembagaan masyarakat pembinaan pkkbantuan perikanan bibit pakan dst) ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak) pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk perikanan darat nelayan ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampakingkatan produksi peternakan alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, diguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desa, dil) (kesiapan menghadapi bencana) pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk pertanian peternakan ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,,syarat penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada antara lain tahapdansurat kuasa pemindahbukuan dana desa, tahap tanpa dokumen persyaratan, cc. tahap iiidan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelum. penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai. dan lain lain sesuai kebutuhan desa. penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai. dan lain lain sesuai kebutuhan desa. sub bidang keadaan darurat bila diperlukan). keadaan darurat. belanja tak terduga.. sub bidang keadaan mendesak desa. keadaan mendesak desa. belanja tak terduga. kegiatan lain lain sesuai kebutuhan desa. kegiatan dalam format" apb desa dan penjabaran apb desa untuk penanggulangan covid berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa. atapnya, bidang pelaksanaan pembangunan desa alaana bagi keluarga miskin, dst) naa jak belanja barang perlengkapan belanja obat obhkn madanelanja bendera umbul umbul spanduk dna penyelenggaraan desa siaga kesehatan pan pwww uraian ane aan ban belanja jasa sewa bangunan gedung ruang ppp belanja jasa sewa peralatan perlengkapan belanja jasa sewa sarana mobilitas manan make belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat belanja modal peralatan khusus kesehatanlatihan kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa belanja barang jasa ridang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sl1\| sub bidang penanggulangan bencana men merasa hii ends aan lol sub bidang keadaan darurat belanja tak terduga mid amankan si3l pol sub bidang keadaan mendesak. nee keadaan mendesak mein format disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun keterangan kolom kode rekening: kolom adalah kode bidang, terdiri dari bidang, sub bidang, dan kegiatan kolom adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari: belanja, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja keterangan format apb desa dan penjabaran apb desa klasifikasi belanja dalam format apb desa terdiri atas: bidang, sub bidang,idang, sub bidang, kegiatan belanja, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja format rencana anggaran biaya sub bidang penanggulangan bencana rencana anggaran biaya desa. kecamatan. .o.o.o. tahun anggaran. rincian pendanaan uraian volume harga jumlah sumber satuan rp.) rp. dana" sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa sewa perlengkapan peralatan\| part dstfsebutkan) penyediaan obat obatan obati influenza part vitamin \|ai part\| vitamin paket parasetamol i dst(sebutkan) pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi pembuatan spanduk poster sample \| ast(sebutkan) diisi dengan sumber dana add dd bkk, dst) dtnfuat sen kepala desa kaur kasi xi. format rencana anggaran biaya sub bidang mendesak desa rencana anggaran biaya desa.kecamatan. tahun anggaran.. rincian pendanaan uraian volume harga jumlah sumber satuan rp.) dana rp. bel bea bantuan langsung tunai sesuai dana (blt) (. bulan) ketentuan desa yang berlaku (ee sembako k dst pede minyak goreng dst (sebutkan) diisi dengan sumber dana add dd bkk, dst) disetujui naa kepala desa kaur kasi xit format akuntansi bukti penerimaan bantuan langsung tunai daftar penerimaan bantuan langsung tunai (blt) bagi keluarga miskin dan rentan desa seen ces see esennannann kbo seen mom mane syarat jumlah penerimaan tanggal tanda tangan cap rp.) penerimaan jempol kat b1. ben telah diverifikasioleh: mengetahui: \|. yang membayar: sekretaris desa kepala desa kaur kasi pka) xiii. format laporan pelaksanaan belanja tak terduga laporan pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa desa. kecamatan.o.o. kabupaten tasikmalaya realisasi s.d sisa relarelera rp) rp) tea bidang penanggulangan bencana, keadaan pura dan memasak desa papan isl1l sub bidang penanggulangan bencana islijoo\| penanggulangan bencana i5j1joo 5s belanja tak terduga isj1proofs\|jadi\| belanja tak terduga boh \|oo o1\| belanja tak terduga io. lol li. sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa penyediaan obat obatan lil pembuatan ruang isolasi diri karantina mandiri untuk relawan, dst pembuatan antiseptik (hand sanitizer) disinfektan dpo sub bidang keadaan darurat ' s\|2joo keadaan darurat lo. s\|2joofsja\| belanja tak terduga io. too s\|2joo\|s\|ali\| belanja tak terduga ho. \|l2joo\| \|i\|o1 belanja tak terduga aran realisasi s.d sisa lalu\|e jalil\|a rp.) rp.) eee awn ta. s5 sub bidang keadaan mendesak. ' \|oo\|s\|a\| belanja tak terduga s\|3joo5s\|4j1\| belanja tak terduga oo \|3loo jo1 belanja tak terduga oo lama desa kebutuhan lain lain sesuai kewenangan desa tidak dari dana desa keterangan kolom kode rekening: kolom adalah kode bidang, terdiri dari naa mana ana ara bidang, sub bidang, dan kegiatan kepala desa nia tanin nan esansamiaanana kolom adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari: belanja, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja klasifikasi belanja dalam format apb desa terdiri atas: bidang: sub bidang:een sana nan era tatanan bidang, sub bidang, kegiatan belanja, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanjaberupa peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desadinsospmdp3a kabupaten tasikmalaya. badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kabupaten tasikmalaya menandai pengajuan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada atas desa yang layak menerima penyaluranalamalam bentuk dokumen fisik hardcore) dan atau dokumen elektronik softcopy). dokumen elektronik xiv, format laporan konsolidasi belanja tak terduga laporan konsolidasi belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa bulan kabupaten provinsi ama kodifikasi kecamatan realisasi sisa anggaran kecamatan desa sub sub sub rp) nama desa bidang bidang bidang bidang jumlah iii kecamatan . jumlah lo. too poo .\| . kecamatan . oto men ae, "te sela himjar ket ana benda pata, jumlah total wdr mmo sana hasan: sai monondng, tangan! maan dongan nona bupati tasikmalaya 5yi xv. format laporan konsolidasi pada sub bidang keadaan mendesak desa laporan konsolidasi belanja tak terduga pada sub bidang mendesak bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa bulan kabupaten provinsi bantuan langsung tunai (blt) dari dana desa jumlah sisa kodifikasi nama jumlah realisasi sisa jumlah realisasi gran anggaran sub kecamatan kecamatan penerima anggaran s.d bulan anggaran penerima anggaran s.d bulan anggaran bidang n desa nama desa bantuan rp.) bantuan rp.) keadaaan kpm rp. rp.) kpm rp. rp.) mendesak rp.) ta. pem lol la. dst. ean yaa il. jamais koo ho) ora pare upn bpa nias sep non jumlah total format dikirim dalam bentuk: softcopy disampaikan melalui e mail: bupati tasikmalaya hardcore ditujukan kepada menteri dalam negeri melalui dirjen bina pemerintahan desa dengan tembusan gubernur yang bersangkutan format dapat diunduh melalui covid19 keuangandesa ser ui xvi. format surat kuasa pemindahbukuan dana desa kop surat surat kuasa pemindahbukuan dana desa yang bertandatangan dibawah ini nama jabatan bupati tasikmalaya alamat yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada nama kepala ppn tasikmalaya selaku kpa penyaluran daktasikmalaya,. bupati tasikmalaya, xvii. format surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan operator aplikasi desa melawan covid (emc) w kepala desa. kecamatan. kabupaten tasikmalaya keputusan kepala desa. nomor. tahun tentang pengangkatan operator aplikasi desa melawan covid (emc) desa .kecamatan. kabupaten tasikmalaya dengan rahmat tuhan yang maha kuasa kepala desa.i. menimbang bahwa dalam upaya pencegahan dan antisipasi pandemi global virus corona covid lingkungan desa. maka dipandang perlu melaporkan perkembangan dalam pencegahan dan penganan virus covid yang akurat dan terkini. bahwa aplikasi dmc dan edw perlu diperbaharui secara periodik sehingga dibutuhkan personil yang professional dalam mengoperasikan aplikasi emc dan edwputusan kepala desa.tentang pengangkatan operator aplikasi dmc mengingattersurat edaran mentvid corona virus disease dmc dan human development worker hdw) memutuskan menetapkan kesatu operator aplikasi dmc nama era alamat nan nan tan danar jenis kelamin: .voodoo woo.oo.o. kedua segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja desa apb desa) desa. ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan desa. pada tanggal. kepala desa. nama jelas bupatiaasikmalaya, sugianto format surat pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf angkaangktambahan ketentuan penyaluran dana desa tahap sebesar (empat puluh persen)4sebesar (dua puluh persen)dan
hh tanda takdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bojonegoro, menimbang bahwa dengan adanya perubahan peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik dengan peraturan pemerintah nomor tahun dan perubahlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada partai politik pengurus partai politik kabupaten bojonegoroalfa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten bojonegoro. diantara dan disisipkan satunggaran pendapatan belanja daerah tidak dapat diberikan60x: dialog interaktif, sarasehan dan, ce. workshop. ketentu, realisasi,, barang persediaan habis pakai dan pengadaan penggunaan jasa)berkenaan sampai laporan diterima oleh bupati. diantara dan disisipkan satu yaitu. h.suy diundangkan bojonegoro pada tanggal septkabupaten bojonegoro prs. sehari moeldoko,mn pembina utama madya nip. lampiran peraturan bupati bojonegoro nomor tahun tanggal september format lampiran pertanggungjawaban tahun anggaran kelima ala lilit iii itl ttl itetol karena tia musa rawon www dpendidikanpolitik pama ama ti dialoginteraktt aaa gam mmm mes \|operasional sekretariat \| ppa \| \|a. administrasi umum tpa. cc. ongkos perjalanan dinas dalam maan langganan dayadandasa ta . teepondanisik pa amilum yaaa. jasaposdangro hm. pemeliharaandatadanarsip \|. pemeliharaan peralatan kantor a.a mengetahui, ketua umum ketua bendahara umum bendahara bupati bojonegoro, ttd. h.soto salinan sesuai dengan aslinya sekretaris.daerah kabupaten bojonegoro kap selain: esai jin, (# pembina utama madya nip,
sialam rangka pengelolaan direksi kit gudang direksi proyek dan drum kosong bekas aspal, pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tuban, maka perlu meninjau kembaliketentuan dalamiubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut menugaskan kepada bendaharawan khusus penerima pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.father huda diundangkan tuban pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten tuban, berita daerah kabupaten tuban tahun seri nomor.
salinan rel bupati balangan provinsi kalimantan selatan peraturan bupati balangan nomor tahun tentang penanganan pengaduan masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang: aa. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, bahwa sebagai bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan, bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat lingkungan inspektorat kabupaten balangan, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf dan perlu ditetapkan peraturan bupati balangan tentang penanganan pengaduan75,reformasi dan birokrasi nomor: per m.pan dalam pelaksanaan pemeriksaan tim dapat melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait seperti komisi pemberantasan korupsi,inspektorat provinsi, pakar atau tenaga ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan. koordinasi sebagaimana dimaksud pada (l), dandanhasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. tim pemeriksa wajib menerbitkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pemeriksaan, dikecualikan untuk pemeriksaan kasus yang menggunakan pakaratau tenaga ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan. sebelum diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa harus melakukan ekspor internal secara tertutup inspektorat. laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada bupati. pihak lain yang berkepentingan atas laporan hasil pemeriksaan harus mendapat izin tertulis dari bupati. laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali mendapat izin tertulis dari bupati. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk tertulis yang memuat antara lain: sumber pengaduan, materi pengaduan, fakta yang ditemukan analisis, kesimpulan, dan saran rekomendasi. sistematika laporan hasil pemeriksunsur pemerintahan daerah dan pemerintah desa sebagai terlahir serta pihak terkait wajib menindak lanjuti hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi. inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan. laporan hasil pemantauan wajib dilaporkan kepada bupati. bab vii evaluasi inspektorat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk survey kepuasan.pada tanggal juni bupati balangan, ttd ags pap ana kaharuddin diundangkan balangan pada tanggal juni kabupaten balangan, salinan sesuai dengan aslinya tan kepala bagian hukum setda) .sekretariat daerah kabupaten balangan gigtkasi lam apruskariadi setda), kejnganan pengaduan masyarakarekomendasi bupatnbalangan, aas aan gas grafis#alauddin salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretariat daerah pan ten balangan fan gan ip nan setiap, tae ny, nip. pengaduan tanggal pengaduan data pelapor nama alamat ':\| pekerjaan jabatan \|:\| telp. rumah (:\| data terlahir nama alamat ':\| pekerjaan jabatan \|:\| telp. rumah (:\| substansi pengaduan permasalahan yang diadukan bukti pendukung pengaduan balangan, pelapor penerima contoh format data pengaduan masyarakat data pengaduan identitas identitas substansi bukti harapan pelapor terlahir pengaduan keterangan pengisian format pengaduan: pm btttixx pengaduan pm kode pengaduan masyarakat diisi bulandengandua digit s.d tttt diisi tahun dengan empat digit diisi nomor pengaduan berurut mulai dari s.seterusnya contoh pm artinya pengaduan masyarakat yang dilaporkan pada bulan januari dengan nomor urut diisioleh petugas penerima pengaduan apaan mangan isi oleh petugas penerima pengaduan nama diisinamapelapor alamat diisialamatpelapor pekerjaan jabatan diisi pekerjaan jabatan pelapor telp. rumah diisi telp.rumah dan pelapor nama diisinamaterlapor alamat diisialamatterlapor pekerjaan jabatan diisi pekerjaan jabatan terlahir telp. rumah isi telp.rumah dan terlahir diadukan pengadu pendukung pengaduan asalan yang adukan men urine pendukung pengaduan masalah yang diadukan esa pengadu atas pokok pengaduan keterangan pengisian format formulir pengaduan: '\|:\|b diisinomorurutpendataan data pengaduan isi data pengaduan meliputi: nomor agenda surat tanggal agenda surat nomor surat kode pengaduan tanggal pengaduan identitas pelapor isi identitas pelapor meliputi: nama alamat pekerjaan telp. rumah identitas terlahir isi identitas terlahir meliputi: nama alamat pekerjaan telp. rumah bet pengadu dukungtengaduan masalah yang adukan kun: dukung pengaduan masalah yang diadukan pengadu atas pokok pengadusistem informasi pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah secara nasional,14pada pemerintah kabupaten balangsipil negara yang selanjutnya disingkat asn adalah aparatur sipil negara pada pemerintah kabupaten balangan. perangkat desa adalah penyelenggara pemerintahan desa pada pemerintah kabupaten balinspektorat adalah inspektorat kabupaten balangan. inspektur adalah inspektur kabupaten balangan. aparat penegak hukum yang selanjutnya disingkat dengan aph adalah kejaksaan dan atau kepolisian. pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan inspektorat. terlahir adalah penyelenggara negara atau aparatur pemerintahan yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran. auditor yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan atau pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. klarifikasi adalahadukan dilaporkan. maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah sebagai berikut menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib: mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lingkungan pemerintah daerah, cc. meningkatkan koordinasi antar lembaga instansi dalam menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara negara atau asn. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: prinsip penanganan pengaduan masyarakat, kriteria dan jenis pengaduan masyarakat, mekanisme tata cara pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi. bab prinsip penanganan pengaduan masyarakat prinsip penanganan pengaduan masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan pengaduan masyarakat. prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kepastian hukum, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat mengutamakan landasan peraturan perundang undangan dalam menangani pengaduan masyarakat,prosedur yang berlaku, kerahasiaan, bahwa penanganan pengadu, cepat, bahwa penanganan pengaduan masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak diskriminatif, bahwa pengaduan masyarakatiiipenyelenggara pemerintahan daerah dan atau pemerintah desa lingkungan pemerintah daerah inspektorat. sumber pengaduan masyarakat dapat berasal dari perorangan, media massa, organisasi masyarakat, badan hukum: lembaga negara, badan lembaga instansi pemerintah dan pemerintah daerah.komisi pemberantasan korupsi kpk), badan pemeriksa keuangan bpkdan aparat penegak hukum setelah ada permintaan secara resmi dan tertulis kepada bupati dengan menyampaikan pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan dimaksud dari instansi tersebut. jika ada surat permintaan resmi dan tertulis secara langsung inspektorat maka inspektorat akan membuat telaahan staf bupati untuk meminta persetujuan. pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat unsur sebagai berikut: informasi surat laporan atau pengaduan, perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan sejauh mana penanganan yang telah dilakukan bila pengaduan tersebut telah sedang ditangani. penanganan pengaduan oleh inspektorat sebagaimana dimaksud dalam dan dapat ditindaklanjuti setelah terpenuhi unsur laporan atau pengaduan. dalam hal laporan atau pengaduan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam maka laporan atau pengaduan tidak dapat ditindak lanjuti. bab kriteria dan jenis pengaduan yang ditindaklanjuti bagian kesatu kriteria pengaduan yang ditindaklanjuti laporan atau pengaduan dapat ditindak lanjuti apabila telah memenuhi kriteria yaitu sekurang kurangnya memuat unsur unsur atau informasi sebagai berikutjenis pengaduan yang ditindaklanjuti jenis laporan atau pengaduan yang dapat ditangani dan ditindak lanjuti dapat dikelompokkan sebagai berikut indikasi penyalahgunaan wewenang, indikasi korupsi. laporan atau pengaduan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan bukan merupakan jenis laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat ditindak lanjuti atau tidak dapat diproses. bab mekanisme penyampaian laporan bagian kesatu mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam melalui (dua) cara yaitu secara langsung, dan secara tidak langsung. penyampaian pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor inspektorat pada hari dan jam kerja dan mengisi formulir pengaduan. penerimaan pengaduan secara langsung dilakukan oleh petugas penerimaan pengaruhnya itu dari unit pelayanan pengaduan masyarakat. penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan melalui surat, dan surat elektronik. penerimaan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan inspektorat yaitu dari unit pelayanan pengaduan masyarakat inspektorat. penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya harus memuat:mekanisme tata cara penanganan pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat harus disertai dengan bukti bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam atau dalam hal materi pengaduan masyarakat tidak lengkap akan dikembalikan kepada pelapor dan pelapor harus melengkapi materi paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan dikembalikan oleh petugas unit pelayanan pengaduan masyarakat. dalam hal pengadu tidak melengkapi materi pengaduan sebagaimana pada maka pengadu dianggap mencabut pengakuannya. penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pencatatan, analisa pengaduan, cc. pemeriksaan, dan pelaporan. pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh petugas pencatat pengaduan masyarakat unit pelayanan pengaduan masyarakat inspektorat. petugas pencatat melakukan pencatatan atas informasi pengaduan yang memuat data surat pengaduan, identitas pelapor, identitas terlahir dan substansi pengaduan. analisa pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tim analisa pengaduan pada inspektorat yang dibentuk oleh inspektur. tim analisa pengaduan sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan analisis terhadap pengaduan yang masuk inspektorat sekurang kurangnya meliputi perumusan inti masalah yang diadukan, pemeriksaan keabsahan dokumen, informasi atau bukti pengaduan, cc. penentuan keputusan apakah pengaduan untuk ditindak lanjuti atau tidak berdasarkan pertimbangan kriteria, sdm, waktu, anggaran dan peraturan yang berlaku serta pertimbangan lainnya, dan pembuatan telaahan staf kepada bupati guna meminta persetujuan terhadap laporan atau pengaduan apakah dapat atau tidak untuk ditindak lanjuti oleh inspektorat. tim analisa pengaduan dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlahir atau pihak terkait lainnya. pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan oleh tim pemeriksa. tim pemeriksa dibentuk oleh inspektur setelah bupati memberikan persetujuan tindak lanjut terhadap laporan atau pengaduan. tim pemeriksa menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah tugas dari inspektur dengan struktur tim terdiri dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota. pengendali mutu tim pemeriksa adalah inspektur dalam hal belum tersedia sdm yang memenuhi kompetensi pengendali mutu (dari unsur auditor) atau ahli utama (dari unsur pound). pengendali teknis tim pemeriksa adalah inspektur pembantu atau pejabat fungsional auditor pound madya. ketua dan anggota tim pemeriksa adalah pejabat fungsional auditor pound, diutamakan memiliki sertifikat audit investigasi dan atau jenis audit yang berkaitan dengan substansi pemeriksaan. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat berdasarkan standar asosiasi auditor intern pemerintah. dalam melaksanakan tugasnya tim pemeriksterlahir yang diduga melakukan pelanggaran serta pihak terkait lainnya, meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak yang melaporkan pelapor, dan memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.
berita daerah.upt(l): pelaksanaan administrasi dinas erintahan desa, membawakan: seksi perencanaan pembangunan dan aset desa, dan seksi administrasi pemerintahan dan keuangan desa. bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, membawakan: seksi pengembangan adat, budaya dan sosial, dan seksi lembaga kemasyarakatan bidang pemberdayaan potensi desa, membawakan: seksi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, dan seksi penguatan partisipasi masyarakat dan pengembangan sumber daya desa. bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa, membawakan: seksi pengembangan ekonomi dan inovasi desa, dan seksi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa. kelompok jabatan fungsional. uptperempuan, membawakan: seksi peningkatan kualitas hidup perempuan, seksi pengarusutamaan gender.anak, dan seksi pemenuhan hak anak. bidang keluarga berencana, membawakan: seksi pengendalian penduduk, seksi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan seksi institusi masyarakat pedesaan dan komunikasi, informasi, edukasi. bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, membawakan: seksi ketahanan keluarga, dan seksi pemberdayaan ekonomi keluarga. kelompok jabatan fungsional. upt. bidang ketahanan pangan, membawakan seksi ketersediaan dan kerawanan pangan, seksi distribusi, cadangan pangan dan analisis harga pangan, dan seksi konsumsi dan keamanan pangan, bidang tanaman pangan, membawakan: seksi padi: dan seksi palawijaasca panen, pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan. bidang peternakan dan kesehatan hewan, membawakan: seksi pembibitan, produksi dan pemasaran, dan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. bidang perikanan, membawakan: seksi perikanan budidaya, dan seksi pengembangan usaha perikanan. bidang penyuluhan, membawakan: seksi kelembagaan dan ketenagaan, dan seksi metode dan informasi. kelompok jabatan fungsional. upt. pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dibentuk upt sebagai berikut upt balai benih tanaman pangan dan hortikultura kelas a), upt balai benih dan pengembangan produksi ikan kelas bj), upt pasar ternak regional dan rumah potong hewan kelas a), dan uptpt. bagan struktur organisasi uptptusunan organisasi uptpt balai benih tanaman pangan dan hortikultura:pembagian pelaksanaan tugas upt balai benih dan pengembangan produksi ikan:(diatas, kepala upt:pembibitan dan pengembangan produksi ternak: pelaksanaan . pelaksanaan urusan teknis operasional dibidang balai pembibitan dan pengembangan produksi ternak,: seksi bina usaha dan sarana perdagangan, seksi distribusi dan pengendalian, dan seksi promosi dan ekspor impor, bidang pasar, membawakan: seksi bina pasar, seksi retribusi pasar: dan seksi sarana dan prasarana pasar. bidang kemetrologian dan tertib niaga, membawakan: seksi bina metrologi legal, seksi pelayanan metrologi legal, dan seksi pengawasan dan tertib niaga. bidang perindustrian, membawakan: seksi bina sentra industri: seksi industri agro, kimia, kerajinan dan aneka, dan seksi industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil dan elektronika. kelompok .. kelompok jabatan fungsional. uptencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal, membawakanngendalian penanaman modal, dan seksi pengaduan dan informasi penanaman modal.bawakan: seksi pelayanan perizinan dan non perizinan infrastruktur dan perdagangan, dan seksi pelayanan perizinan dan non perizinanmembawakansosial dan budaya. kelompok jabatan fungsional. upt,lindungan dan jaminan sosial, membawakan: seksi perlindungan sosial korban bencana, seksi jaminan sosial masyarakat. bidang rehabilitasi sosial, membawakan: seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lansia, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial. bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, membawakan: seksi penanganan fakir miskin, seksi pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial, dan seksi data sosial. kelompok jabatan fungsional, upt.tihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, membawakan: seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, seksi penempatan dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, dan seksi penempatan luar negeri dan pemberdayaan purna pekerja migran indonesia. bidang hubungan industrial, membawakan: seksi kelembagaan, hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, dan seksi pembinaan persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. bidang koperasi, membawakan: seksi kelembagaan, perizinan dan pengawasan koperasi, seksi fasilitasi usaha, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, dan seksi pembinaan dan peningkatan kualitas sdm koperasi. bidang . bidang usaha kecil menengah, membawakan: seksi fasilitasi usaha mikro: seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro dan kreatif: dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan. kelompok jabatan fungsional. upt:sumber daya air, membawakan: seksi operasi irigasi, seksi pembangunan dan pemeliharaan irigasi, dan seksi pengelolaan sumber air. bidang bina marga, membawakan: seksi perencanaan jalan dan jembatan, seksi pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan, dan seksi pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jembatan. bidang tata ruang, membawakan:: seksi perencanaan bangunan dan jasa konstruksi, dan seksi pengawasan dan pengendalian bangunan. bidang alat berat dan pengujian bahan konstruksi, membawakan: seksi operasional alat berat, dan seksi pengujian bahan konstruksi. kelompok jabatan fungsional. upt. pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang dibentuk upt pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah majalengka kelas a), upt pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah jatitujuh kelas aj): upt pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah jatiwangi kelas a), upt pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah leuwimunding kelas a): upt . upt pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah maja kelas a), upt pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah talaga kelas a), upt pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah bantarujeg kelas a), upt sumber daya air bantarujeg kelas a), upt sumber daya air talaga kelas a): upt sumber daya air majalengka kelas a): upt sumber daya air jatitujuh kelas a), upt sumber daya air dawuan kelas a), upt sumber daya air sukaraja kelas a): upt sumber daya air rajagaluh kelas a)), upt sumber daya air jatiwangi kelas a), dan uptsusunan organisasi uptsumber daya air:pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruangdiatas, kepala upt kebinamargaan, bangunan dan tata ruang mempunyai fungsi perencanaan kegiatan upt bangunan dan tata ruang kebinamargaan, bangunan dan tata ruang, pembagian pelaksanaan tugas upt kebinamargaan, bangunan dan tata ruang tata ruang, pengawasan urusan kegiatan upt kebinamargaan, bangunan dan tata ruang, pelaporan urusan kegiatan upt kebinamargaan, bangun. upt sumber daya airpt perumahan, sumber daya air mempunyai fungsi:rumahan, membawakan:dan seksi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. bidang . bidang pertanahan dan prasarana sarana utilitas umum, membawakan: seksi pertanahan, dan seksi prasarana sarana utilitas umum. kelompok jabatan fungsional. uptlayanan kepemudaan, membawakan:. u. dan ekonomi kreatif, membawakan: seksi strategi pemasaran dan promosi pariwisata, seksi pengembangan ekonomi kreatif, dan seksi informasi dan data pariwisata. bidang kebudayaan, membawakan: seksi sejarah, tradisi dan cagar budaya, dan seksi pengembangan dan pembinaan kesenian. f . kelompok jabatan fungsional. uptteknik keselamatan dan angkutan, membawakan: seksi angkutan, seksi pengujian kendaraan bermotor, dan seksi bina keselamatan. bidang lalu lintas, membawakan: seksi pengendalian operasional lalu lintas, seksi manajemen dan analisis dampak lalu lintas, dan seksi rekayasa lalu lintas. bidang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, membawakan: seksi pengelolaan terminal, seksi pengelolaan penerangan jalan umum, dan seksi pengelolaan perparkiran. kelompok jabatan fungsional. upt. bagan komunikasi, membawakan: seksi pelayanan dan pengaduan informasi publik, seksi pengelolaan dan diseminasi informasi, dan seksi kemitraan media dan komunikasi publik. bidang . bidang informatika, membawakan: seksi infrastruktur teknologi informasi, seksi pengembangan aplikasi, dan seksi tata kelola government. bidang statistik sektoral dan persandian, membawakan: seksi kompilasi data, seksi pengolahan dan analisis data, dan seksi persandian. kelompok jabatan fungsional. upt:ataan dan penataan lingkungan hidup, membawakan: hidup, dan seksi penegakan hukum lingkungan hidup.b3dan kerusakan lingkungan hidup, dan seksi pemeliharaan lingkungan hidup. kelompok jabatan fungsional. uptgelolaan layanan dan pemanfaatan arsip, membawakan: seksi pengelolaan dan akuisisi arsip, dan seksi layanan dan pemanfaatan arsipbidang perpustakaan, membawakan: seksi deposit, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, dan seksi layanan, pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca. kelompok jabatan fungsional. sg. uptkan: sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian keuangan, dpeninda. bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, membawakan: seksi perlindungan masyarakat, dan seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur. f . bidang pemadam kebakaran, membawakan: seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, dan seksi penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi. kelompok jabatan fungsional uptpt serta rsud diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab xxii . bab xxpada: kepala dinas. sekretariat, membawakan: sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagiankelompok jabatan lir sub bagian sub bagian sub bagian dan bnn der inn umum dan kepegawaian keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang bidang bidang bidang seksi seksi kurikulum dan mutu seksi kurikulum dan mutu seksi menengah pertama seksi seksi seksi seksi peserta didik dan peserta didik dan pendidikan masyarakat pembangunan karakter pembangunan karakter pembinaan tenaga sekolah dasar sekolah menengah pertama kependidikan seksi kelembagaan, sarana seksi seksi seksi prasarana kelembagaan, saras dan kesejahteraan, pendidikan masyarakat perlindungan pertama salinan sesuai dengan aslinya, sekretaris daerah bupati majalengka, kepala bagian hukum, mal kabupaten majalengka, karn gun gun mohamad dharma sebagi nip. ahmad sadikin lampirankelompok jabatan sub bagian sub bagian sub bagian lai umum dan keuangan perencanaan, evaluasi dan i kepegawaian pelaporan bupati majalengka, ttdkarna sebagi pengendalian penyakit sekretaris daerah tes kabupaten majalengka, kefarmasian dan kesehatan seksi seksi kesehatan primer pencegahan dan alat kesehatan keluarga dan gizi dan kesehatan pengendalian tradisional penyakit menular seksi seksi pembiayaan dan promosi dan alma sadikin seksi jaminan kesehatan pemberdayaan seksi surveilans dan masyarakat salinan sesuai dengan aslinya, pelayanan imunisasi kepala bagian hukum, kesehatan seksi seksi sumber daya kesehatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit manusia kesehatan kesan dukungan, tidak menular dan kesehatan olahraga gun gun mohamad dharma kesehatan jiwkelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian non umum dan men bagian perencanaan, evaluasi omnbonmb dml kepegawaian dan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang bidang bidang ttdarna sebagi sekretaris daerah kabupaten majalengka, seksi seksi seksi seksi kelahiran dan sistem informasi pemanfaatan data identitas penduduk kematian administrasi dan dokumen kependudukan kependudukan ahmad sadikin seksi seksi salinan sesuai dengan aslinya, pindah datang dan perkawinan, seksi seksi kepala bagian hukum, pendataan penduduk perceraian, perubahan pen olahan kerja ama penyajian data inovasi pelayan kewarganegaraan kependudukakelompok jabatan sub bagian a umum keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang bidang bidang pemerintahan desa pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan ttd lembaga potensi desa. ekonomi dan kemasyarakatan pembangunan desa karna sebagi sekretaris daerah seksi seksi ksi kabupaten majalengka, perencanaan pengembangan adat, seks pembangunan dan aset budaya dan sosial kerjasama desa dan pengembangan desa kan kembangan ekonomi dan inovasi desa ahmad #origin administrasi seksi seksi salinan sesuai dengan aslinya pemerintahan dan lembaga penguatan partisipasi masyarakat dan pembangunan dan keuangan desa kemasyarakatan pen harakat dan rar kepala bagian hukum, daya desa infrastrukkelompok jabatan lilit sub bagian umum dan sub bagian sub bagian kepegawaian perencanaan, evaluasi dan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang bidang bidang pemberdayaan perlindungan keluarga keluarga sejahtera ttd perempuan perempuan dan anak berencana dan pemberdayaan keluarga karna sebagi sekretaris daerah pening kak kualitas seksi seksi seksi kabupaten majalengka, perlindungan pengendalian ketahanan hidup perempuan perempuan penduduk keluarga seksi kang seksi saksi ahmad s6bikin pengarusutamaan perlindungan anak pelayanan dan pemberdayaan gender kesehatan reproduksi ekonomi salinan sesuai dengan aslinya, tag keluarga kepala bagian hukum, institusi masyrakat pedesaan dan kieumum dan keuangan perencanaan, evaluasi nan dan botani kepegawaian bidang bidang bidang pepe dang dan bidang bidang luka ketahanan pangan tanaman pangan hortikultura pan (peternakan dan perikanan penyuluhan seksi seksi seksi seksi seksi ketersediaan dan seksi produksi pembibitan, perikanan kelembagaan dan kerawanan pangan padi hortikultura produksi dan budidaya ketenagaan pemasaran seksi seksi distribusi, cadangan sse ksi produksi perkebunan seksi seksi seksi alga pangan palawija kesehatan hewan pengembangan metode dan informasi dan kesmavet usaha perikanan seksi pasca panen, konsumsi dan pengolahan hasil keamanan pangan hortikultura dan sekretaris daerah bupati majalengka, perkebunan kabupaten majalengka, salinan sesuai dengan aslinya, ttd kepala bagian hukum, karna sebagi ahmadisodikin gun gun mohamad dharmadan kepegawaian keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang bidang bidang bidang bupati majalengka, pengembangan pasar kemetrologian dan perindustrian perdagangan tertib niaga ttd karna sebagi seksi seksi seksi seksi sekretaris daerah bina usaha dan bina metrologi bina sentra industri seksi saksi retribusi pasar seksi industri agro, kimia, distribusi dan men layanan kerajinan dan aneka pengendalian mar sadikin seksi seksi expr putra leg sam, ( i seiman sesuai dengan impor pasar tertib niaga tekstil dan laki nik kepala bagian hukum, gun gun mohamad dharmabidang ttd perencanaan, pengendalian dan informasi pelayanan perizinan dan non pelayanan perizinan dan pengembangan dan promosi penanaman modal perizinan infrastruktur, non perizinan ekonomi, penanaman modal lingkungan hidup sosial dan budaya karna sebagi sekretaris daerah kabupaten majalengka, seksi seksi seksi seksi perencanaan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal perizinan infrastruktur dan non perizinan ekonomi penanaman modal perdagangan mem seksi seksi pelayanan perizinan dan non pelayanan peak dan non ahmad sadikin promosi dan pengaduan dan perizinan tata ruang dan perizinan sosial dan budaya\| salinan sesuai dengan aslinya, informasi bekerjasama penanaman modal kepala bagian hukum, gun gun mohamad dharma nip. lampiran ix kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian keuangan, umum dan perencanaan, evaluasi aai b kepegawaian dan pelaporan bidang bidang bidang bupati majalengka, perlindungan dan rehabilitasi penanganan fakir miskin jaminan sosial sosial dan pemberdayaan sosial ttd karna sebagi seksi seksi seksi sekretaris daerah korban bencana rehabilitasi sosial anak dan lansia seksi pemberdayaan sosial jaminan sosial pelayanan dan masyarakat, kelembagaan ahmad sadikin masyarakat rehabilitasi sosial kepahlawanan dan penyandang disabilitas resto salinan sesuai dengan aslinya, seksi kepala bagian hukum, pelayanan dan rehabilitasi tuna sosialub bagian sub bagian sub bagian umum dan kepegawaian keuangan perencanaan, evaluasi dan tenang tenun pelaporan dagang ben bupati majalengka, bidang pelatihan, penempatan bidang bidang bidang ttd dan perluasan hubungan industrial koperasi usaha kecil menengah kesempatan kerja karna sebagi seksi seksi pelatihan dan seksi seksi perizinan dan kabupaten majalengka kesejahte rain pekerja pengawasan koperasi seksi seksi seksi penempatan dalam negeri, pembinaan persyaratan pasi aha, pengembangan, w perluasan akan penguatan dan kesempatan kerja dan perselisihan hubungan dan perlindungan koperasi perlindungan usaha ahmad sadikin transmigrasi industrial mikro dan kreatif seksi seksi salinan sesuai dengan aslinya, penempatan luar negeri pembinaan dan penis tea paritas kepala bagian hukum, dan pemberdayaan purna peningkatan kualitas pekerja migran indonesia sdm koperasi kewirausahaan nur gun gun mohamad dharma nip. sub bagian keuangan, dan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelapordan seksi kelembagaan, sarana prasarana dan aset pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. bidang sekolah dasar, membawakan: seksi kurikulum dan mutu pendidikan sekolah dasar: seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar: dan seksi kelembagaan, sarana prasarana dan aset sekolah dasar. bidang pendidikan sekolah menengah pertama, membawakan: seksi kurikulum dan mutukelembagaan, sarana prasarana dan aset sekolah menengah pertama. bidang guru dan tenaga kependidikan, membawakan: seksi pembinaan pendidik, seksi pembinaan tenaga kependidikan, dan seksi kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan. kelompok jabatan fungsional. satuan pendidikan formal dan non formal. pembentukan satuan pendidikan formal dan non formal diatur dalam peraturan bupati tersendirisub bagian sub sub bagian umum dan bagian perencanaan, evaluasi dan kepegawaian keuangan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang bidang bidang bidang sumber daya air bina marga tata ruang tata bangunan berat dan ttd konstruksi karna sebagi seksi seksi seksi seksi seksi sekretaris daerah operasi irigasi perencanaan perencanaan dan perencanaan operasional alat jalan dan pemanfaatan tata bangunan dan berat kabupaten majalengka, jembatan ruang jasa konstruksi seksi pembangunan dan seksi pengawasan dan seksi seksi pemeliharaan irigasi pemeliharaan, pengendalian pengawasan dan pengujian bahan ahmad sadikin peningkatan dan tata ruang konstruksi pembangunan jalan bangunan salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, seksi pengelolaan seksi sumber air pemeliharaan, peningkatan dan upt pembangunan gun gun mohamad dharmaevaluasi "tttt kepegawaian dan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang ttd bidang kawasan pertanahan dan permukiman prasarana sarana perumahan utilitas umum karna sebagi sekretaris daerah kabupaten. majalengka, seksi seksi seksi pendataan dan fasilitasi pertanahan perumahan masyarakat ahmad sadikin pemanfaatan dan seksi aan dengan seksi prasarana sarana pengendalian kepala bagian hukum pembangunan utilitas umum pengembangan kawasan permukiman perumahan gun gun mohamad dharma nip.kelompok jabatan sub bagian sub bagian fungsional umum dan keuangan, perencanaan, "ll kepegawaian evaluasi dan pelaporan bidang bidang bidang kebudayaan peningkatan prestasi bupati majalengka, layanan kepemudaan olahraga olahraga ttd karna sebagi seksi seksi pemberdayaan dan olahraga seksi sekretaris daerah pengembangan pendidikan dan pembibitan, iptek kabupaten majalengka, pemuda sentra olahraga dan tenaga keolahragaan seksi seksi olahraga rekreasi, seksi infrastruktur dan tradisional dan promosi olahraga ahmad sadikin kemitraan pemuda layanan khusus dan olahraga prestasi salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, seksi kemitraan dan seksi penghargaan standarisasi dan olahraga infrastruktur gun gun mohamad dharma olahragaali kepegawaian evaluasi dan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang bidang destinasi dan industri kebudayaan ttd pariwisata ekonomi kreatif karna sebagi seksi seksi seksi strategi pemasaran sejarah, tradisi sekretaris daerah pengembangan daya dan promosi! dan cagar kabupaten majalengka, tarik wisata pariwisata budaya seksi seksi pengembangan pengembangan seksi kawasan pariwisata ekonomi kreatif pengembangan ahmad sadikin dan pembinaan kesenian salinan sesuai dengan aslinya, ksi ksi kepala bagian hukum, pengembangan informasi dan industri pariwisata data pariwisatakelompok jabatan sub bagian umum sub bagian alan keuangan, perencanaan, ttl evaluasi dan pelaporan dnnndag sdk dan enya bidang bidang bidang teknik keselamatan lalu lintas prasarana dan angkutan lalu lintas dan bupati majalengka, angkutan jalan ttd karna sebagi seksi seksi seksi angkutan pengendalian pengelolaan kabupaten majalengka, seksi seksi manajemen dan seksi pengujian analisis dampak lalu pengelolaan pju kendaraan lintas bermotor ahmadisodikin seksi seksi salinan sesuai dengan aslinya, seksi rekayasa lalu pengelolaan kepala bagian hukum, bina keselamatan lintas perparkiran gun gun mohamad dharma nip,kelompok jabatan umum dan kepegawaian keuangan, perencanaan, tan man ban der bina bupati majalengka, bidang bidang bidang ttd komunikasi informatika statistik sektoral dan persandian karna sebagi sans sekretaris daerah seksi seksi kabupaten majalengka, infrastruktur pelayanan dan kompilasi data informasi publik seksi seksi seksi pengembangan pengolahan dan ahmad jadikan pengelolaan dan aplikasi analisis data diseminasi salinan sesuai dengan aslinya, informasi kepala bagian hukum, seksi persandian seksi kemitraan media tata kelola dan komunikasi e government publik gun gun mohamad dharmakelompok jabatan sub bagian keuangan, perencanaan t kaum dan evaluasi dan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang bidang ttd penataan dan penata pengelolaan sampah, limbah pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas dan kerusakan lingkungan lingkungan hidup hidup karna sebagi sekretaris daerah kabupaten majalengka, seksi seksi seksi perencanaan dan kajian pengelolaan pencemaran dan dampak lingkungan sampah kerusakan hidup lingkungan hidup puan ahmad s@bikin seksi pengaduan dan limbah seksi salinan sesuai dengan aslinya, penyelesaian sengketa pemeliharaan kepala bagian hukum, lingkungan hidup lingkungan hidup seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup gun gun mohamad dharma lingkungan hidup nip. lampiran xub bagian keuangan fungsional sub bagian umum perencanaan, evaluasi lil lo" bupati majalengka, bidang bidang bidang ttd pengelolaan layanan pembinaan dan perpustakaan dan pemanfaatan arsip pengawasan kearsipan karna sabah! sekretaris daerah kabupaten majalengka, seksi seksi seksi pengelolaan dan pembinaan deposit, pengolahan akuisisi arsip kearsipan dan pelestarian bahan perpustakaan ahm sadikin seksi salinan sesuai dengan aslinya seksi layanan dan pengawasan layanan, pengembangan kepala bagian hukum, perpustakaan dan pemanfaatan arsip kebudayaan kegemaran at membaca gun gun mohamad dharma nipsub bagian sub bagian sub bagian umum keuangan perencanaan, evaluasi lil dan pelaporan nona danny: buang danny bupati majalengka, bidang bidang bidang bidang ttd penegakan perundang ketertiban umum dan perlindungan pemadam undangan daerah ketentraman masyarakat masyarakat dan kebakaran sumber daya aparatur karna sebagi sekretaris daerah kabupaten majalengka, seksi seksi seksi pembinaan, operasi dan seksi pencegahan dan pengawasan dan pengendalian perlindungan kesiapsiagaan penyuluhan masyarakat ahmad sadikin seksi seksi seksi penyelidikan dan kerjasama seksi penanggulangan, penyidikan ban pembinaan dan ber penyelamatan dan salinan sesuai dengan aslinya, daya aparatur evakuasi kepala bagian hukum, seksi penindakan gun gun mohamad dharma)tata usaha kelompok jabatan sub bagian sub bagian sub bagian ptt jasa umum kepegawaian perlengkapan luwu bupati majalengka, bidang bidang ttd pelayanan dan perencanaan, penelitian dan bidang keperawatan pengembangan keuangan karna sebagi sekretaris daerah kabupaten majalengka, seksi seksi pelayanan, penunjang perencanaan evaluasi seksi medis dan non medis dan pelaporan perbendaharaan ahmad sadikin seksi pama seksi dan mean dan salinan sesuai dengan aslinya, keperawatan pengembangan anggaran kepala bagian hukum, gun gun mohamad dharma! nipkesehatan, membawakan: seksi kesehatan primer dan kesehatan tradisional, dan seksi pelayanan kesehatan rujukan. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawakan:dan seksi sumber daya manusia kesehatkelompok jabatan fungsional. rsud. upt. pada dinas kesehatan dibentuk sebagai berikut rsud majalengka kelas c), rsud lideres kelas c), upt laboratorium kesehatan daerah kelas a), upt puskesmas gapura kelas a), upt puskesmas balada kelas a): uptsub bagian tata usaha karna sebagi sekretaris daerah kabupaten majalengka, kelompok jabatan fungsional ahmad sadikin salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, gun gun mohamad dharma nip, lampiran xxii peraturan bupati majalengka.karna sebagi sekretaris daerah kelompok jabatan kabupaten majalengka, fungsional aan dna ahmad origin salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, a gun gun mohamad dharma nip. upt puskesmas banjaran kelas a), upt puskesmas bantarujeg kelas a), upt puskesmas cikalong kelas a), upt puskesmas kijing kelas a): upt puskesmas cingambul kelas a): upt puskesmas jatitujuh kelas a), upt puskesmas jatiwangi kelas a): upt puskesmas kadipaten kelas a), upt puskesmas kasokandel kelas a), upt puskesmas kertajati kelas a), upt puskesmas lemahsugih kelas a): upt puskesmas leuwimunding kelas a), upt puskesmas sigung kelas a), upt puskesmas loji kelas a), upt puskesmas maja kelas a), upt puskesmas majalengka kelas a): upt puskesmas malaysia kelas a), upt puskesmas marganya kelas a), upt puskesmas muncul kelas a), upt puskesmas kanoman kelas a), upt puskesmas penyingkiran kelas a): upt puskesmas rajagaluh kelas a)), upt puskesmas salagedang kelas a): upt puskesmas sindang kelas a): upt puskesmas sindangwangi kelas a), upt puskesmas sukaraja kelas a), upt puskesmas sukamulya kelas a), upt puskesmas sumberdaya kelas a), upt puskesmas talaga kelas a), dan upttata usaha, membawakan sub bagian umum, sub bagian kepegawaian, dan seksi keperawatan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, membawakan seksi perencanaan evaluasi dan pelaporan seksi penelitian dan pengembangan bidang keuangan, membawakan seksi perbendaharaan seksi akuntansi dan anggaran bagan pt(l):. dalam melaksanakan tugas pokokupt laboratorium kesehatan daerahpt pusat kesehatan masyarakat mempunyai fungsi perencanaan .
muak tera pemerintah kabupaten bojonegoro saluranpemberdayaan usaha ekonomi kerakyatan, dishub sektor industri kecil dan dagang kecil kabupaten bojonegoro dipandang perlu memberikan bantuan stimulus kepada mereka berupa pinjaman modal kerja tanpa bunga, agar mampu meningkatkan usaha atau omzet penjualan dan pendapatan. guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud konsideran atas, perlu menyelenggarakan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pemberian pinjaman modal bahwa untuk menjamin efektivitas dan ketertiban program sebagaimana dimaksud huruf dan diatas, perlu menetapyang dituang aapta daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri e1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan gubenur jawa timur nomor tahun berita daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri e1)berita daerah tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati bojonegoro nomor tahun berita daerah benda daerah tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupatidengan peraturan bupati ini memberimi. fasaldimaksud digunakan sebagai pedomanpada saat peraturan bupati ini mulai berlaku.benda daerah kabupaten bojonegorid, diundangkan bojonegoro pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten bojonegoro ttd. drs. sehari moeldoko,mm pembina utama muda m lampiran peraturan bupati bojonegoro nomor tahun tanggal meipendahuluan keberadaan industri kecil dan dagang kecil kabupaten bojonegoro jumlahnya cukup besar, tetapi dalam perkembangannya masih belum dapat dikatakan sebagai usaha yang tangguh dan mandiri karena sebagian besar dari usaha tersebut masih sebagai usaha sampingan dan belum ditekuni secara professional, namun demikian diakui bahwa induksi kecil dan dagang kecil memiliki peranan yang strategis terhadap pemulihan kondisi perekonomian kabupaten bojonegoro. dalam rangka memperkuat struktur permodalan usaha industri kecil dan dagang kecil tersebut, pemerintah kabupaten bojonegoro melalui kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro selaku pembina teknis, kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk dapat memberikan fasilitas kesempatan kepada para pengusaha agar dapat meningkatkan dan modal dengan persyaratan lunak dan tampa bunga. adapun latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut jumlah pengusaha industri kecil dan dagang kecil kabupaten bojonegoro cukup besar, dan pada umumnya modal usaha yang dimiliki relatif terbatas. terbatasnya layanan lembaga keuangan kepada pengusaha ikk. terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam melihat peluang pasar. terbatasnya kemampuan akses para pengusaha terhadap sumber pendanaan (perbankan). adanya prioritas program pemberdayaan masyarakat sesuai profesi dan bidang kegiatan masing masing yang mampu untuk ditekuninya. melatih kedisiplinan pengusaha ikk untuk memutar keuangan, agar dapatnya memilih prioritas kepentingan sesuai dengan pengembangan usahanya. dari latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang merupakan kegiatan pembinaan terhadap para pengusaha industri kecil dan dagang kecil kabupaten bojonegoro, sebagai program lanjutan dari tahun tahun sebelumnya, yang mendapat dukungan dana apbd kabupaten untuk memberikan arah yang lebih jelas, maka sasaran prioritas pelayanan program ini adalah sebagai berikut pengusaha industri kecil yang bergerak bidang usaha agro industri non formal (yang belum mempunyai legalitas). pengusaha dagang kecil yang bergerak dibidang usaha kebutuhan komoditi (sembilan) bahan pokok. pengusaha perajin yang punya keterkaitan dengan usaha lain dan usahanya pandang biasa berkembang. mengingat situasi dan kondisi perekonomian yang masih lesu dan sulit saat ini, maka kegiatan kegiatan pembinaan bagi usaha perdu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, agar dapat maupun nasional, oleh sebab itu melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri ini diharapkan dapat mendorong sekaligus menggerakkan dan memanfaatkan keadaan potensi usaha ikk kabupaten bojonegoro khususnya, sehingga usaha tersebut dapat lebih diberdayakan dengan baik melalui kegiatan kegiatan usaha ekonomi produktif, agar mampu menjadi kekuatan yang besar dapat berperan aktif dalam rangka pemulihan situasi perekonomian kabupaten bojonegoro. guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja, maka peru dibentuk tim pelaksana teknis ii. maksud dan tujuan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro melalui dinas perindusinan dan perdagangan kabupaten bojonegoro dimaksudkan untuk dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sekaligus upaya memberdayakan usaha ekonomi produktif melalui kegiatan penyaluran in. sasaran pengusaha'perajin industri kecil dan dagang kecil ikk) perorangan, yang berdomisili wilayah kabupaten bojonegoro. pengusaha perajin ikk yang saat ini tidak mempunyai pinjaman penguatan modal kerja dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro. iv. ketentuan ketentuan pokok pelaksanaan jenis pinjaman pinjaman modal kerja dengan menggunakan sistem pengembalian secara angsurarvseliap bulan. plafon pinjaman besar pinjaman yang diberikan kepada pengusaha induksi kecil dan dagang kecil perorangan minimal pinjaman yang diberikan sebesar rp. per orang maksimal pinjaman yang diberikan sebesar rp. per orang jangka waktu pinjaman jangka waktu pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran bulanan selama (dua) tahun (efektif bulan). pembayaran angsuran paling lambat tanggal setiap bulannya. jasa pinjaman jasa pinjaman penguatan modal kerja sebesar per bulan biaya biaya biaya administrasi sebesar rp. biaya materai ditanggung peminjam untuk proses pencairan pinjaman ikatan peminjam sebagai ikatan pinjaman, pada saat realisasi peminjam wajibkan menitipkan bpk roda dua (asli) minimal tahun kepada dinas ketentuan angsuran pinjaman besar angsuran sebagaimana tertuang dalam daftar angsuran yang tetapkan keputusan kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro. pembayaran angsuran harus dilakukan langsung dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro. cc. apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran selama (dua) bulan berturut turut, akan dijadikan pertimbangan apabila yang vi. persyaratan pengajuan pinjaman persyaratan mengajukan surat permohonan pinjaman secara tertulis kepada bupati bojonegoro cg. kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro formulir permohonan pinjaman disediakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro). memiliki usaha bidang industri kecil atau dagang kecil yang dapat dilihat secara fisik. bersedia menyerahkan foto copy ktp yang masih berlaku sebanyak lembar. foto copy kartu susunan keluarga sebanyak lembar pas foto terbaru ukuran sebanyak lembar foto copy bpk sebagai ikatan pinjaman. untuk bpk kendaran roda (dua) minimal tahun foto copy stok kendaraan yang akan dijadikan. memiliki omzet penjualan minimal rp. untuk perorangan tiap bulan. memperoleh rekomendasi dari tim survei, bahwa usahanya layak keputusan pemohon yang layak memperoleh mendapatkan pinjaman tersebut adalah pemohon yang memenuhi seleksi administrasi dan survey kelayakan usaha. untuk mengetahui diterima' ditolaknya permohonan pinjaman akan mendapatkan surat pemberitahuan dari bupati bojonegoro cg. kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro berdasarkan rekomendasi dari tim pelaksana kegiatan. pencairan telah dipenuhinya syarat syarat pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ada. telah ditanda tangannya surat perjanjian pinjaman oleh peminjam dan kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bojonegoro. pencairan pinjaman modal kerja diberikan secara tunai oleh bendahara. vil evaluasi bagi penerima pinjaman penguatan modal kerja akan evaluasi oleh tim secara berkala. bupati bojonegoro, ttd. soto

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.